facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. selasa 12 april 2016 www.lampost.co
KPK ke Polda Lampung, Diduga Periksa Anggota DPRD Tanggamus LEBIH dari 10 anggota tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Polda Lampung, Senin (11/4). Berdasarkan pemantauan Lampung Post, tim dari KPK itu memasuki ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian menuju lantai dua ke ruangan Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Lampung. Mereka membawa tiga koper besar. Berdasarkan informasi yang dihimpun di Polda Lampung, kedatangan tim penyidik KPK itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Tanggamus terkait kasus dugaan gratifikasi APBD oleh Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan. Saat ditemui, salah satu dari tim penyidik KPK enggan berkomentar banyak terkait kedatangan mereka ke Polda Lampung. “Kami tidak berwenang, silakan langsung ke Humas KPK saja,” kata salah satu penyi dik di Polda, kemarin. Di sisi lain, Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Indriati saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengaku belum mengetahui terkait kedatangan tim penyidik KPK ke Polda Lampung. “Saya belum dapat info tentang kegiatan di Lampung,” kata Yuyuk melalui pesan WhatsApp kepada Lampung Post, kemarin. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara saat ditemui di ruangannya enggan berkomentar terkait hal tersebut. “Saya mau ke Pringsewu dulu, kalau tentang itu, no comment,” kata Dicky sambil meninggalkan ruangannya. Belakangan diketahui sebanyak 13 anggota DPRD Tanggamus diperiksa kemarin di Polda Lampung, di antaranya Nuzul Irsan (PDIP), Nursabana (Golkar), Baharen (PPP), dan Munawir (Hanura). Salah satu anggota DPRD Tanggamus mengakui ia mendapat surat panggilan dari KPK untuk hadir pada hari ini (12/4). Menurutnya, surat pemanggilan tersebut tidak hanya kepada beberapa anggota Dewan, tetapi juga diberikan kepada seluruh anggota DPRD Tanggamus yang berjumlah 45 orang. (DEN/ABU/O2)
Asuransi Pita Suara Mariah... Hlm. 16
Gratifikasi 13 Anggota DPRD Tanggamus Diperiksa Hingga Senin siang data didapat: Nuzul Irsan (PDIP), Nursabana (Golkar), Baharen (PPP), Munawir (Hanura). Seluruh anggota DPRD mengakui mendapat undangan pemeriksaan
Kasus: - Dugaan gratifikasi pengesahan APBD Tanggamus 2015 - Laporan anggota DPRD Tanggamus atas penyuapan Bupati. Para anggota DPRD melapor dengan mendatangi kantor KPK berikut membawa barang bukti uang tunai berjumlah Rp730 juta yang diduga sebagai jatah anggota DPRD. Sumber: Data Pemberitaan
n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
PEMERIKSAAN DI MAPOLDA. Markas Kepolisian Daerah Lampung menjadi tempat pemeriksaan belasan anggota DPRD Tanggamus terkait dugaan gratifikasi dan suap pengesahan APBD Tanggamus 2015, kemarin (11/4).
Kasus Kematian Pasien Dibidik Pasal Kelalaian Dari lima pasien yang dioperasi dan menggunakan obat anestesi sama saat itu, tiga pasien meninggal dan dua lainnya selamat. SUDIONO
K
ASUS kematian pasien di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dibidik pasal kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain jika terindikasi malapraktik. Untuk kematian alasan penggunaan obat, Polda L a mp u n g m e ny i a p k a n UU 36/2009 tentang Kese hatan. Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung Kombes Dicky Patria Negara mengatakan Polda Lampung telah menerapkan pasal-pasal atas kasus kematian tiga pasien pascaoperasi itu. Menurut dia, dalam kasus ini mereka berkoordinasi dengan ahli khusus, seperti malapraktik atau pelanggaran SOP di serahkan ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sementara untuk obat akan ditangani Balai POM. Dia memaparkan Pasal 359 KUHP berbunyi, “Barang siapa karena kelalaian
nya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun penjara”. Sementara Pasal 196 UU Kesehatan, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.” “Sejauh ini saksi sudah kami periksa semua, penyi dikan terus berjalan dan sudah diterapkan Pasal 359 KUHP dan Pasal 196 UU tentang Kesehatan, nanti kita lihat siapa yang terlibat,” kata Dicky saat ditemui di RSMH, Senin (11/4). Menurut Dicky, kedatang an pihaknya ke rumah sakit itu untuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti sebagai petunjuk penyidikan kasus tersebut. “Saya mau menyita barang bukti,” kata dia, kemarin.
Pada bagian lain, Kemenkes menarik Bupivacaine Spinal dari peredaran sementara, setidaknya hingga kasus itu selesai diselidiki. “Bukan dicabut, artinya ditarik dahulu karena jauh lebih aman itu,” kata
n LAMPUNG POST/DOK.
Nila F Moeloek Menteri Kesehatan
Tiga pasien meninggal, dua lainnya selamat. Ini yang kami selidiki. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di Kantor Wapres, kemarin. Menurut Nila, sebe narnya ada lima pasien yang dioperasi dan menggunakan obat anestesi yang sama saat itu. “Tiga pasien meninggal, sedangkan dua lainnya selamat. Ini yang sedang kami selidiki. Dok-
ter yang menangani belum kami beri sanksi karena belum ada bukti-bukti bahwa dokter bersalah,” katanya.
Tim Terpadu Sementara itu, kemarin, Komisi IX DPR mengunjungi Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Para wakil rakyat yang dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf datang untuk merespons apa yang beredar di media. “Sudah kami coba pendalaman kepada pihak RS, dokter anestesi Balai POM, dan termasuk kepada penyidikan kepolisian,” kata Dede, kemarin. Dia mengakui dalam beberapa hari ini tim bekerja secara sendiri-sendiri, agar tidak berkesan ada yang ditutup-tutupi harus ada tim terpadu yang dibagi dua, yakni daerah dan pusat. “Tim daerah fungsinya untuk menemukan terlebih dahulu apakah menyangkut SOP, human error, atau obat. Tim pusat untuk menghindari supaya kejadian serupa tidak terulang lagi,” katanya. (DEN/WID/R6) sudiono@lampungpost.co.id
Agus Sujatma Dijebloskan ke Bui, Gerindra Lapor DPP KEJAKSAAN Negeri Bandar Lampung menjebloskan terpidana korupsi kios mini, Agus Sujatma, ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Rajabasa, Senin (11/4). Partai Gerindra kemudian melaporkan kasus itu ke DPP untuk ditindaklanjuti. Dalam proses eksekusi sekitar pukul 11.30 itu, anggota DPRD Lampung tersebut bersikap kooperatif. Dia didampingi kuasa hukumnya, Rozali Umar, dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Bandar Lampung Agusman Arif. “Sesuai putusan peng adilan, yang bersangkutan kami antar ke LP Rajabasa
l TAHUN XLl Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 No. 13774
TERUJI TEPERCAYA
bersama tim jaksa eksekutor, yaitu Elis Mustika, Eka Aftarini, Rivaldo, dan Desiana,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Bandar Lampung Andrie W Setiawan. Agus akan menjalani masa penahanan selama 1 tahun penuh terhitung Senin (11/4) karena ketika dalam proses persidangan yang bersangkutan tidak ditahan. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta subsider 4 bulan penjara. Putusan tersebut berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan Kepala Kejari Nomor: Print/1371/N.8.10/ Fu.1/04/2016.
n LAMPUNG POST/DOK.
Agus Sujatma Sementara itu, jaksa juga mengajukan kasasi ke MA terhadap Hendrik (Direktur PT Tirta Makmur) yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Dalam perkara tersebut, Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang memvonis dua terdakwa, yaitu Agus Sujatma dan Hendrik. Namun, dari putusan hakim, kedua terdakwa mendapatkan nasib berbeda, Agus divonis bersalah dengan pidana penjara 1 tahun, sedangkan Hendrik dinyatakan bersalah tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum (lepas dari hukum/ontslag van rechtsvervolging). “Sudah kami daftarkan kasasinya. Nomor registra sinya 01/aktapid.TPK/2015/ PN.TK,” kata Andrie. Dalam proyek kios mini di Dinas
Kelautan dan Perikanan Bandar Lampung, Agus dan Hendrik merugikan negara Rp256 juta. Te r p i s a h , Ke t u a D P D Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim belum bisa memutuskan status keanggotaan Agus Sujatma. Sebab, dalam perkara korupsi, DPD maupun DPC tidak memiliki kewenangan mencabut kartu anggota maupun pergantian antarwaktu (PAW). “Kami akan melaporkan ke DPP sejelas-jelasnya. Untuk PAW masih menunggu sikap pusat karena DPD dan DPC tidak punya kewenangan,” kata Gunadi. (*12/EBI/K2)
TAJUK
Reklamasi tanpa Manfaat PERTUMBUHAN penduduk tanpa diiringi ketersediaan lahan menjadi momok menakutkan bagi kota-kota besar. Ketimpangan dua hal itu dipastikan menciptakan perkotaan sesak, kumuh, pengap, dengan segenap persoalan sosial di dalamnya. Atas hal itu reklamasi pantai menjadi solusi. Pembuatan lahan di luar garis pantai itu menjadi jalan keluar mengatasi kepadatan kota dan keterbatasan lahan, terutama bagi pemenuhan permukiman penduduk. Proyek reklamasi di Indonesia pertama kali terjadi di pantai utara Jakarta. Di Lampung, upaya mereklamasi pantai dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Pemkot bersama PT Sekar Kanaka Langgeng (SKL) pada 2003 meneken memorandum of understanding (MoU) terkait proyek reklamasi pantai pesisir Bandar Lampung. Target penimbunan itu untuk melaksanakan pembangunan kawasan pantai melalui kegiatan investasi dan pengelolaan kawasan. Pemkot memberikan hak kepada PT SKL melaksanakan penimbunan pantai dengan lahan sekitar 20 hektare. Namun praktiknya, reklamasi tersebut belakangan menimbulkan masalah. Perusahaan tersebut diduga menyimpang dari kesepakatan kerja sama dan bertentangan dengan SK Wali Kota No: 31/23/hk/2003 tertanggal 24 Februari 2003. DPRD dan Pemkot Bandar Lampung pun bersepakat meng hentikan aktivitas reklamasi karena dinilai mengingkari ke sepakatan akibat tidak menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) juga menimbulkan masalah lingkungan. Faktanya, masyarakat sekitar mengeluhkan dampak dari aktivitas reklamasi di seputaran pantai Way Kualai hingga seputaran Way Lunik, Kanan, Kecamatan Panjang. Warga mengklaim aktivitas itu tidak memberi manfaat. Selain merusak ekosistem pesisir Bandar Lampung, setiap hari ratusan meter kubik material diangkut untuk menimbun pantai tersebut. Akibatnya, jalan akses proyek, semisal, di Jalan Yos Sudarso menjadi bergelombang bahkan berlubang. Kita tentu mengapresiasi langkah Pemkot dan DPRD yang mengevaluasi izin operasional perusahaan tersebut. Namun, publik juga berharap Pemkot tidak mudah memberikan izin serupa kepada perusahaan lain untuk reklamasi. Terlebih, niat awal proyek reklamasi itu bukan untuk mengatasi kepadatan jumlah penduduk di Bandar Lampung, seperti halnya reklamasi di Jakarta. Aktivitas itu jelas ditujukan lebih kepada kepentingan ekonomi. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung saat ini mencapai 960.695 jiwa. Proyeksi penduduk kota Seribu Siger pada 2020 sekitar 1.068.982 jiwa. Masih jauh dibanding Jakarta yang kini mencapai 12,7 juta jiwa. Reklamasi belum prioritas. Telah banyak contoh kerakusan ekonomi dibarengi buruknya perilaku manusia dalam menjaga alam. Kerusakan di Pasirsakti dan Terbanggibesar, Lampung Timur, adalah satu contoh. Tergerusnya 32 bukit di Bandar Lampung adalah contoh lainnya. Harus diakui pendapatan asli daerah merupakan hal penting menggerakkan roda pemerintahan. Namun, jangan pula menjadi kepentingan sesaat yang mengorbankan alam. Sudah bukit diratakan dengan tanah, pantai pun kini menjadi incaran. n
oasis
Tutup Telinga Saat Konser DI Amerika Serikat, survei menemukan jumlah remaja dengan masalah gangguan pendengaran telah meningkat 31% sejak 1988. Musababnya adalah peningkatan paparan kebisingan rekreasi, seperti mengunjungi konser, festival, dan kelab malam, tempat tekanan suara dapat mencapai 100—110 desibel selama beberapa jam. Dalam studi ini, Wilko Grolman dari University Medical Center Utrecht, Belanda, dan rekan secara acak menganalisis 51 orang yang menghadiri festival musik outdoor selama 4,5 jam di Amsterdam, baik yang memakai penyumbat telinga atau yang tidak. Usia rata-rata peserta adalah 27 tahun dan tingkat rata-rata tekanan suara selama festival adalah 100 desibel. Setelah festival, proporsi peserta yang kehilangan pendengaran sementara hanya 8% pada kelompok yang memakai penyumbat telinga, dibandingkan dengan 42% kelompok yang tidak melindungi kupingnya. (MI/R6)