SElasa, 17 10 2017 NO. 14297 Tahun xliiI TERBIT SEJAK 1974 24 Halaman Rp3.000/eks
T ERUJI T EP ERC AYA
Anggota legislatif harus mampu menjadikan masyarakat Lampung maju dan sejahtera.”
facebook.com/ lampungpost
ig@lampost
@lampostonline @buraslampost
“Pemutihan pajak dan bea balik kendaraan bermotor sudah biasa dilakukan untuk menggali potensi pajak yang besar.” M Ridho Ficardo Gubernur Lampung
Tajuk | Hlm 2
Kota | Hlm 6
Doa dan Tradisi Palang Pintu Hantarkan Anies-Sandi
KPU Lampung Soroti Mahar Politik Semua pihak harus bersama-sama mengontrol proses pilkada agar berjalan jujur dan adil. TRIYADI ISWORO
K
n MI/SUSANTO
ANIES-SANDI DISAMBUT PENDUKUNG. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (tengah) disambut para pendukung setibanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (16/10). Anies dan Sandiaga resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017—2022. ANIES Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) kini telah resmi memimpin Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta periode 2017—2022. Doa dan tradisi palang pintu khas Betawi menghantarkan keduanya dilantik dan resmi menerima penyerahan jabatan mereka, Senin (16/10). Sebelum pelantikan, Anies-Sandi didoakan para jemaah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Tampil gagah menggunakan seragam dinas putih-putih, Sandiaga Uno tiba lebih dulu sekitar pukul 14.05. Menyusul Anies Baswedan tiba 10 menit kemudian. Mereka langsung menuju ke Aula Sakina, di kompleks Masjid Agung Sunda Kelapa. Ribuan warga yang memadati masjid bersama Ketua Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa Aksa Mahmud mendoa-
kan keduanya agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan amanah. “Saya mendoakan Anies-Sandi untuk selalu amanah dalam memimpin Jakarta dan mendapatkan rahmat Allah swt menyertai kepemimpinan mereka,” ujar Aksa disambut seruan amin warga. Usai doa bersama, keduanya beriring an menuju ke acara pelantikan di Istana Negara. Sekitar pukul 14.45, mereka tiba di Istana. Presiden Joko Widodo secara langsung melantik masing-masing gubernur dan wakil gubernur. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-selurusnya, serta
berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Anies mengulangi pernyataan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Usai pelantikan, keduanya pun menuju Balai Kota untuk melakukan serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur. Kedatangan pemimpin Ibu Kota Indonesia itu disambut atraksi palang pintu. Anies dan Sandi yang tiba di Balai Kota DKI Jakarta pukul 17.30 itu langsung dikerubuti warga dan pendukung. Selain atraksi palang pintu, kedatang an rombongan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta itu juga disambut kesenian marawis. Baik Anies maupun Sandi tampak antusias saat melihat pertunjukan itu. Keduanya tersenyum dan tertawa menikmati kesenian khas Betawi itu. (ANT/R5) n VERA AGLISA
OMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung menyoroti polemik mahar politik atau jual beli perahu dukungan partai politik dalam pergelaran pemilihan kepala daerah (pilkada). Setidaknya, ada pemilihan gubernur/wakil gubernur (pilgub) dan pemilihan bupati/wakil bupati (pilbup) pada Pilkada Serentak 2018 di Lampung. Untuk diketahui, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Pasal 88 Ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan pemilihan. Dalam aturan itu juga, ada sanksi yang dikenakan (selengkapnya lihat grafis). Ke t u a K P U L a m p u n g Nanang Trenggono mengatakan mahar politik merupakan perbuatan yang tidak baik. Menurutnya, pilkada merupakan proses untuk memilih pemimpin yang baik ke depan. Maka dari itu, partai politik memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen pemimpin. “Iya, parpol yang memiliki wewenang untuk melakukan rekrutmen pemimpin harus
mempertimbangkan banyak hal, apakah pemimpin itu bisa memimpin atau tidak ke depannya,” katanya kepada Lampung Post, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (16/10). Kalau sudah dimulai dengan melanggar peraturan, lanjutnya, paradigma yang dibangun sudah tidak baik. Maka itu, dia berpendapat komitmen partai politik ha rus dikedepankan untuk me rekrut pemimpin yang ideal.
“
Maka itu, jangan membasiskan pemberian maharnya, tapi kedepankan track record, visioner, dan integritasnya. Akan tetapi, mahar politik ini susah dibuktikan. “Jangan membasiskan pemberian maharnya, tapi kedepankan track record, visioner, dan integritasnya. Baiknya melibatkan KPK dalam proses tahapan sejak sebelum dan setelah pendaftaran,” kata akademisi FISIP Unila itu. Kemudian, dia mengatakan suksesnya pilkada tidak semata-mata ditentukan pihak KPU dan Bawaslu, tetapi karena
semua pihak untuk bersama-sama mengontrol proses pilkada agar berjalan jujur dan adil. “Apabila ada perilaku yang menyimpang, harus dikontrol semua, karena kita ingin proses Pilkada Lampung menghasilkan pemimipin yang benar-benar pilihan dari masyarakat Lampung,” ujar dia.
Netralitas Komisioner Bawaslu Lampung Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Iskardo P Pangga, menga takan pihaknya masih konsentrasi tentang netralitas ASN dan mahar politik dalam Pilgub Lampung. “Partai politik tidak boleh meminta mahar dalam pro ses pencalonan. Kami juga membuka ruang selebarnya masyarakat melaporkan dan aduan,” katanya. Pada bagian lain, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih mengatakan pihaknya membantu KPU dan Bawaslu dan memonitor pergerakan dinamika politik di Pilkada Lampung. “Polda pada dasarnya tetap memonitor perkembangan dan dinamika politik yang ada mendeteksi untuk jaga dan pelihara agar kamtibmas tetap kondusif untuk pelaksanaan Pilkada 2018, termasuk bila ada indikasi pelanggaran hukum,” ujar dia. (R5) triyadi@lampung.co.id
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah
OASIS
Teh Hijau dan Alzheimer STUDI terbaru telah menemukan khasiat teh hijau untuk mengurangi risiko alzheimer. Studi tersebut mengungkapkan bagaimana sebuah senyawa dalam minuman populer tersebut dapat mengganggu pembentukan plak-plak beracun yang berkontribusi terhadap penyakit ini. Penelitian yang dilakukan oleh Giuseppe Melacini dari Departemen Kimia dan Biologi Kimia di Universitas McMaster di Kanada dan rekan itu menemukan bahwa polifenol epigallocatechin gallate (EGCG) dalam teh hijau mampu menghentikan pembentukan plak beta-amyloid, ciri penyakit alzheimer, dengan mengganggu fungsi oligomer beta-amiloid. Temuan ini dipublikasikan di Journal of American Chemical Society mengatakan penyebab pasti penyakit alzheimer tetap tidak jelas, tapi diyakini bahwa betaamyloid memainkan peran kunci. Protein lengket ini bisa saling menggumpal, membentuk plak yang mengganggu komunikasi antarsel saraf. (MI/R5)
Larangan dan Sanksi
(4) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana Pasal 88 dimaksud pada Ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan (1) Par tai politik atau gabungan par tai dilarang mengajukan pasangan calon pada politik dilarang menerima imbalan dalam periode berikutnya di daerah yang sama. bentuk apa pun pada proses pencalonan (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah pemilihan. mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan (2) Setiap orang atau lembaga dilarang seseorang atau lembaga terbukti memberi memberi imbalan kepada partai politik atau imbalan dalam proses pencalonan, penetapan gabungan partai politik dalam bentuk apa pasangan calon peserta pemilihan, atau pun dalam proses pencalonan gubernur pasangan calon terpilih, atau sebagai gubernur, dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wali kota dan wakil wali kota. atau wakil wali kota dibatalkan. (3) Partai politik atau gabungan partai politik (6) Setiap partai politik atau gabungan partai yang menerima imbalan sebagaimana politik yang terbukti menerima imbalan dimaksud pada Ayat (2) harus dibuktikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan putusan pengadilan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud memperoleh kekuatan hukum tetap. dalam undang-undang tentang pemilihan.
Koalisi Lampung Kece Berjuang Menangkan Mustafa TIGA parpol sepakat membentuk koalisi Lampung Kece dan berjuang sekuat tenaga memenangkan Mustafa dalam Pilgub Lampung yang akan datang. Terkait wakil gubernur belum final karena masih akan dibahas bersama. Ketua DPW PKS Lampung Mufti Salim sekaligus juru bicara koalisi tiga partai, NasDem, PKS, dan Hanura, Senin (16/10), mengatakan tiga
partai tersebut telah sepakat memilih nama Koalisi Lampung Kece sebagai nama koalisi partai pengusung Mustafa dalam pilgub. Menurut Mufti, selain sepakat mengusung dan memenangkan Mustafa, koalisi Lampung Kece juga sepakat calon wakil akan ditetapkan bersama. Nama calon wakil pendamping Mustafa baru akan dirilis ke publik beberapa waktu ke depan.
“Kami sepakat nama koalisinya adalah Koalisi Lampung Kece. Kami juga sepakat mengusung dan memenangkan Mustafa sebagai gubernur Lampung dalam pilgub nanti. Soal wakil kami sepakat baru akan menetapkan dan merilisnya nanti,” kata dia. Mufti menambahkan terkait kriteria calon wakil adalah tokoh yang sudah terbukti memberi manfaat bagi masyarakat. Adapun terkait koalisi
masih terbuka adanya penambahan jumlah partai dalam koalisi. Namun, soal nama koalisi sudah disepakati. “Nama koalisi tidak mengarah pada partai tertentu. Jadi bisa saja tambah partai koalisi, tetapi tidak perlu ubah nama,” ujarnya. Cagub Lampung yang juga Bupati Lamteng, Mustafa mengucapkan terima kasih pada partai koalisi dan berjanji memegang amanah dengan
sungguh-sungguh. Selain itu, ia memohon doa dan dukungan kepada seluruh masyarakat Lampung. Peserta rapat koalisi yang hadir adalah Sri Widodo-Yosi Rizal (Ketua dan Sekretaris DPD Hanura Lampung), Mufti Salim-Ade Utami Ibnu (Ketua-Sekretaris DPW PKS Lampung), serta Mustafa-Fauzan Sibron (Ketua-Sekretaris DPW NasDem Lampung). (WAH/D2)