Lampung Post Selasa, 18 Oktober 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13951 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l selasa, 18 OKTOber 2016 l 24 Hlm.

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost

TAJUK

Membersihkan Sapu Kotor

n ANTARA/M AGUNG RAJASA

PESAN BERSAMA TOKOH AGAMA. Ketua Umum Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations Din Syamsuddin (keempat kanan) bergandeng tangan bersama Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia Romo Edy Purwanto (kiri), Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana (kedua kiri), Ketua Bidang Dikbud Parisada Hindu Dharma Nyoman Udayana Sangging (ketiga kiri), Sekjen Perwakilan Gereja-gereja Indonesia (PWI) Gomar Gultom (keempat kiri), Ketua Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Yusnar Yusuf (ketiga kanan), Sekjen MUI dan Ketua Bidang Ekonomi Muhammadiyah Anwar Abbas (kedua kanan), dan Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Suhadi Sendjaja (kanan) seusai memberi keterangan pers terkait persiapan pilkada di Jakarta, Senin (17/10). Dalam keterangannya, para tokoh agama berpesan kepada segenap warga bangsa untuk mendorong proses demokrasi Indonesia berlangsung aman dan lancar serta mengindahkan nilai-nilai moral dan etika beragama.

Pilkada Damai Perlu Peran Semua Pihak SEPEKAN lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) lima kabupaten di Lampung akan menetapkan siapa saja dari 11 pasangan bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah. Para calon beserta jajaran tim pemenangan diminta untuk menghindari isu SARA dan hal yang menyulut emosi hingga berujung konflik di masyarakat. “Para tokoh harus menempatkan badannya pada posisi yang tepat sehingga dapat mengajak masyarakat untuk menyelenggarakan pilkada damai, jauhi unsur SARA, dan jaga silaturahmi,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Khairudin Tahmid, kemarin. Ia mengatakan pemilu damai keinginan semua masyarakat memang harus diciptakan oleh semua pihak. Pemilu damai terukur ­d engan pelaksanaan yang sesuai rencana dan menghasilkan pemimpin yang bisa mengayomi dan menjadi harap­an masyarakat. Terpisah, petahana Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad dan petahana Bupati Tulangbawang Hanan A Razak bersama ribuan umat Islam mengikuti pembacaan manakib Syekh Abdul Qodir Jailani bersama Syekh Ahmad Muzakki Syah di halam­ an Masjid Demak Bintoro, Pondok Pesantren Al-Qodiri, Tiyuh Candramukti, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Barat. “Kita bersyukur menjelang pilkada 15 Februari 2017, kita telah sepakat tidak ada saling gontokgontokkan dan saling curiga. Semoga suasana ini akan berlanjut hingga akhir pelaksanaan pilkada sehingga membawa berkah kepada kita semua,” kata Umar Ahmad. Di Jakarta, sejumlah tokoh agama berkumpul membahas isu SARA yang berkembang menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka yang hadir di antaranya Ketua Presidium Inter Religion Council (IRC) Din Syamsuddin, Ketua Walubi Suhadi Sendjaja, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana, Sekretaris KWI Edy Purwanto, Ketua Bidang Dikbud PHDI Nyoman Udayana, Sekum PGI Gomar Gultom, dan Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama MUI Yusnar Yusuf. (RUL/CK11/MI/U2)

Emma Kampanyekan Kesetaraan... Hlm. 16

OPP Internal

Bukti Polri Serius Setidaknya sudah 101 polisi yang ditangkap karena diduga terkait pungli dalam menjalankan tugasnya. Deni Zulniyadi

O

PERASI Pemberantasan Pungli (OPP) di kalangan internal menjadi bukti keserius­a n Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberantas praktik pungutan liar (pungli). Pemberantasan itu menjadi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi keresahan masyarakat saat mendapat layanan dari birokrat dan aparat. Data dari Mabes Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) telah menangkap tangan 101 anggota dari 82 kasus pungli di seluruh Indonesia. Salah satunya berada di Polda Lampung, sementara temuan terbanyak ada di Polda Metro Jaya. “Penindakan juga cukup didukung informasi-informasi yang terbuka. Misalnya di Polda Metro ada akses untuk website, NTMC, hotline, dan baru digulirkan ada Siap PMJ,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul, Senin (17/10). Kepala Divisi Propam Polri Brigjen Idham Aziz telah menyampaikan telegram kepada kepala Bidang

Propam Polda di seluruh Indonesia untuk menindak segala bentuk penya­lahgunaan wewenang oleh anggota Polri, termasuk pungli. Di Lampung, seorang perwira di jajaran Polresta Bandar Lampung ditangkap Bidang Propam Polda setempat. Perwira itu adalah Kanit Ranmor Satreskrim Polresta Ban-

Data Terakhir sampai 16 Oktober (Kasus-Tersangka) 1. Sumut

(6-9)

12. Jateng

(2-5)

2. Jabar

(4-4)

13. Jambi

(1-2)

3. Papua Barat (3-7)

14. Babel

(1-2)

4. NTB

(2-3)

15. Aceh

(1-1)

5. Gorontalo (1-4)

16. NTT

(2-3)

6. Jambi

17. Lampung (1-1)

(10-10)

7. Kepri

(1-1)

8. Sulsel

(9-4)

9. Bengkulu (1-3) 10. Jatim

(2-4)

11. Metro (33-33)

18. Papua

(2-5)

Total (82-101) Sumber: Mabes Polri

dar Lampung berinisial Ipda AR. Ia terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan saat ini petugas Bidang Propam Polda Lampung masih memeriksa secara intensif AR. “Sanksi yang dilakukan ialah mutasi, pembinaan, penurunan pangkat, penundaan gaji untuk memberikan efek jera kepada anggota polisi yang lainnya, bahkan bisa sampai PTDH,” kata

Sulis di Polda Lampung, kemarin. Namun, dengan adanya peristiwa OTT ini diharapkan tidak ada praktik pungli yang dilakukan personel Polri, khususnya di Polda Lampung. Operasi itu merupakan instruksi Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan pembenahan terhadap polisi nakal. “Dengan adanya OTT ini diharapkan tidak ada anggota yang tertangkap tangan lagi melakukan pungli,” kata dia.

Komitmen Bupati Pada bagian lain, Bupati Lampung Tengah Mustafa menegaskan komitmennya membasmi praktik pungli dan tindak percaloan di sa­t uan kerja perangkat daerah (SKPD), terutama SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. “Jangan coba–coba menyalahgunakan jabatan dan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, baik melalui korupsi maupun tindakan pungli serta memfasilitasi praktik percaloan,” kata Mustafa, yang juga ketua DPW Partai NasDem, saat penandatanganan pakta integritas menghapus pungli dan SOP pelayanan publik usai apel bersama di lapangan Merdeka, Gunungsugih, Lamteng, kemarin. (WAH/R5)

Berantas Calo... Hlm. 24 deni@lampungpost.co.id

64 Persen PNS Tidak Punya Skill MENTERI Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyebut sebanyak 64% pegawai negeri sipil (PNS) tidak memiliki skill (keahlian) sehingga hal itu membuat pelayanan kepada masyarakat lambat. Hal itu dikatakan Asman usai menyampaikan ceramah umum pada Seminar Rancangan Proyek Perubahan (RPP) Diklat Pimpinan Tahun II Angkatan 1 di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (17/10). Menurutnya, PNS harus punya jiwa entrepreneur, banyak ide, tidak mau kalah, berprestasi, dan banyak inovasi, termasuk punya rasa melayani. ­“Jangan karena sudah eselon II misalnya, para kepala dinas ini terus minta dilayani, padahal harusnya dia yang melayani,” kata Asman. Dia mengakui PNS memang perlu mendapat pelatihan khusus yang menjadi tugas Lembaga Adminis­

trasi Negara (LAN) serta Badan Diklat. Hal itu karena dari jumlah PNS yang ada sekarang, ternyata 64%-nya hanya punya kemampuan administratif, tidak punya skill. Itu juga terjadi lantaran pola rekrutmen PNS yang dulu tidak maksimal atau kadang tebang pilih karena adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). “Ini juga yang mengakibatkan masih banyaknya persoalan honorer yang dari 2005 belum juga kelar-kelar. Untuk saat ini masih kami tangani dan kami kaji terus,” kata dia. Terkait pilkada, Menpan-RB juga meminta kepada seluruh jajaran PNS untuk tidak terkotak-kotak. “Kasihan kalau PNS terkontaminasi politik karena kita ini sebagai penyelenggara negara harus netral. Perubahan itu tidak bisa terjadi dari bawah, harus dari atas atau pemimpinnya atau kepala daerahnya dulu,” ujarnya. Ia juga mencontohkan eselon II yang

PRESIDEN Joko Widodo telah menabuh genderang perang terhadap beragam praktik pungutan liar (pungli) di Republik ini. Presiden pun menunjuk institusi Polri dan penegak hukum lainnya untuk melakukan aksi bersih-bersih pungli. Publik menyambut baik instruksi Presiden kepada Korps Bhayangkara tersebut. Bahkan, publik meminta institusi Polri fokus melakukan bersih-bersih internal dahulu sebelum membersihkan institusi lain. Pandangan penilaian minor publik itu wajar, bahkan amat wajar. Sebab, berdasar data Ombudsman RI, Polri menjadi salah satu institusi paling tinggi terindikasi penundaan berlarut hingga 51 persen. Pungli biasanya ditandai adanya penundaan layanan berlarut. Tapi, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Lampung Kombes Bonifasius Tampoi menyatakan jajaran­nya akan membentuk tim posko penanganan pungli. Penegasan itu ibarat angin segar menyejukkan segenap masyarakat Lampung. Komitmen itu ditunjukkan melalui operasi tangkap tangan (OTT) Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) Bidpropam pada Sabtu (15/10). OPP itu membidik Kepala Unit (Kanit) V Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang diduga melakukan pungli. Perwira di Polresta Bandar Lampung dalam operasi itu tepergok menerima Rp20 juta dari pengurus ekspedisi Berlian Trans sebagai biaya pinjam pakai barang bukti. Harga itu hasil tawar-menawar dengan pemilik kendaraan. Peristiwa tangkap tangan itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi hal itu tentu amat memalukan. Tetapi, di sisi lain menjadi cara ampuh bagi Polri menggapai kepercayaan publik memerangi pungli yang dimulai dari diri sendiri. Sudah tepat Satgas Saber Pungli bergerak di internal instansi kepolisian sendiri. Satgas antara lain membersih­ kan pos-pos rawan pungli, seperti penindakan pelanggaran lalu lintas, pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, dan pengurusan kasus. Telah menjadi postulat membersihkan lantai kotor hanya bisa dilakukan dengan sapu yang bersih, bukan sapu kotor. Begitu juga dengan Polri, upaya membabat rupa-rupa praktik pungli di negeri ini hanya bisa dilakukan dengan anggota yang bersih. Terapi kejut semacam operasi tangkap tangan tentu bukanlah cara terbaik memberantas pungli. Pem­berantasan pungli haruslah sistemik dengan memperkuat sistem pengawasan internal, penanganan aduan, dan tentunya penegak hukum yang bersih. Memberantas benalu dalam tubuh birokrasi dan lembaga-lembaga negara bukan pekerjaan mudah, melainkan tugas teramat berat. Namun, jika Polri mampu menjadi lembaga lebih bersih, memenangkan perang terhadap pungli bukanlah perkara mustahil. n

biasanya tidak mendukung kepala daerah saat pilkada, saat terpilih orang tersebut akan dikotakkan atau dinonaktifkan sehingga Kemenpan-RB juga akan mengubah regulasi agar pejabat eselon II akan jadi pegawai nasional, jadi tidak ada sistem kedaerahan. “Kasihan juga kalau orang pintar tapi tidak cocok dengan kepala dae­ rahnya, maka tidak dipakai. Makanya ke depan PNS harus independen dan jadi motor penggerak di segala lini,” kata dia. Menanggapi itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung menyatakan pihaknya segera melakukan assessment (uji kompetensi) untuk memetakan kemampuan dan kekurangan PNS. Menurut Kepala BKD Lampung Zaini Nurman, terdapat empat kompetensi pegawai yang akan diuji, yaitu kompetensi dasar, kompetensi manajerial, kompetensi struktural, dan kompetensi pemerintahan. (MI/MAN/K2)

oasis

VR Atasi Fobia STUDI dari Universitas Melbourne, Australia, mengungkapkan sistem virtual reality (VR) dapat membantu orang-orang menghadapi fobia dalam kehidupannya seharihari. Sistem VR jenis HTC Vuve dan Oculus Rift VR telah terbukti menjadi pengobatan kesehatan mental yang murah dan dapat diakses untuk mengatasi ketakutan berbicara di depan umum, ketinggian, dan laba-laba. Tim peneliti percaya VR yang baru dapat digunakan dalam pengobatan terapi personal depresi atau kegilaan. Teknikus dari Universitas Melbourne, Greg Wadley, mengatakan sistem yang baru sangat meningkatkan realisme dan pendalaman situasi menjadi lebih akurat. Wadley mengatakan teknologi itu sebagai terapi pemaparan yang menjadikan pasien mampu menghadapi fobia dengan mengontrol penuh lingkungan sekitar untuk pertama kalinya. VR terbaru dapat membuat penderita fobia menganalisis fobia saat muncul atau tidak dan cara lebih baik menghadapinya ketimbang bergantung pada psikolog. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.