www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 14013 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l selasa, 20 desember 2016 l 32 Hlm.
2017 Lampung Mandiri Kekuatan fiskal Lampung 2017 senilai Rp36,1 triliun terdiri dari APBD provinsi dan APBN Rp14,777 triliun, dan Rp28,141 triliun APBD kabupaten/kota.
P
TAJUK
Menggiatkan Ekonomi Perdesaan PEMERINTAH tengah serius melaku kan pemerataan pembangunan, Rp terutama dari desa. Hal itu sesuai amanah UU No. 6/2014 tentang Desa juga PP No. 60/2014 tentang Dana Desa. Harapannya tentu perekono mian nasional dapat tumbuh dari pelosok desa. Rp Untuk itu, alokasi dana desa terus meningkat. Di Lampung, pada 2015 dialokasikan Rp282,565 miliar, kemudian pada 2016 Rp1,5 triliun. Kini, sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2017, Lampung kembali mendapat jatah Rp1,9 triliun. Dana itu diperuntukkan 2.435 desa se-Lampung. Seperti tahun sebelumnya, dana desa pun dikucurkan dalam dua tahap. Pengucuran tahap II bisa dilakukan jika laporan dana desa tahap I sudah diserahkan desa ke provinsi melalui pemerintah kabupaten. Lewat dana desa, pemerintah benar-benar mendorong kemandirian desa yang dikehendaki masyarakat. Tentu nya pengaturannya juga harus sesuai dengan peraturan dan bebas penyimpangan. UU No. 6/2014 tentang Desa, antara lain menyatakan pengaturan desa berasaskan keberagaman, kegoton groyongan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Peng gunaan dana desa juga harus tepat sasaran dan tidak bermasalah dengan hukum. Sayangnya, hingga kini setidaknya ada desa di tiga ka bupaten yang belum menyelesaikan laporan 2016 hingga akhir tahun. Alhasil, dana tahap II tidak dapat dicairkan. Padahal, dana untuk 2017 sudah menunggu. Oleh karena itu, harus kita ingatkan, perlu kehatihatian dalam menggunakan dana desa. Sebab, sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dilakukan kepala desa beserta pamong yang masih ter tatih-tatih belum sempurna karena tidak mendapatkan pelatihan. Jangan sampai karena ketidaktahuan, kepala desa beperkara dengan hukum. Penggunaan dana desa untuk membangun pereko nomian desa. Namun, faktanya, saat ini 90 penggunaan dana desa masih pada pembiayaan fisik sehingga tidak berdampak mendongkrak perekonomian. Bahkan di beberapa daerah terjadi tumpang tindih program pem bangunan fisik daerah. Pemerintah daerah, termasuk di Lampung, perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa, menggerakkan penggunaan dana desa, untuk kegiatan microfinancing dan one village one product lewat berbagai unit badan usaha milik desa (BUMDes). Pembangunan fisik memang penting, tetapi jauh lebih penting lagi membangun sektor nonfisik, terutama ekonomi perdesaan. Dengan demikian, tujuan awal memakmurkan masyarakat dengan dana desa dapat menjadi kenyataan lewat desa mandiri dan berdaya saing. n
Tekan Kemiskinan Pada bagian lain, pengelolaan keuangan daerah di Lampung untuk menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Untuk diketahui, kekuatan fiskal ekonomi Lampung senilai Rp36,1 triliun yang terdiri atas APBD Provinsi dan APBN senilai Rp14,777 triliun, dan Rp28,141 triliun APBD kabupaten/kota se-Lampung. “Hal itu juga untuk menyukses kan program nasional dalam mene kan kemiskinan, yakni diturunkan menjadi 10,5%, serta penganggu ran menjadi 5,6% di Indonesia,” kata Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, beberapa waktu lalu. Menurut Gubernur, kini pihaknya bekerja sama dengan BPS menyasar wilayah yang angka kemiskinannya masih tinggi. Selain juga terus mendorong perkemban gan infrastruktur desa dan energi. “Pada akhirnya Lampung bisa mandiri di segala sektor, mulai dari pangan, energi hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang me lesat,” kata Gubernur. Pada 2016, Bank Indonesia mencatat bahwa kinerja ekono
Sebaran Pos DIPA 2017 Lampung Dana Dekonsentrasi
Rp212,147 miliar
Halaman. 17-32
Rp563,364 miliar
Tugas Perbantuan Instansi Vertikal
Rp7,199 triliun
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
Rp532,472 miliar
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Rp251,129 miliar
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kekurangan Protein dan Autisme
Rp5,742 triliun
Dana Alokasi Umum (DAU)
Rp13,081 triliun
Dana Desa Sumber: Data Pemberitaan
oasis
Rp1,957 triliun 0
mi Lampung baik juga menjadi modal kemandirian Lampung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Arief Hartawan mengatakan penilaian itu tecermin dari beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, dan investasi. “Pertumbuhan ekonomi Lampung yang tercatat cukup tinggi yakni
3000
6000
9000
12000
15000
sedikit di atas 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year), sumber pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga masih cukup kuat, investasi masih tumbuh positif meski pun pada level yang cukup rendah,” kata Arif pada pertemuan tahunan BI Lampung, pekan lalu. (R5) firman@lampungpost.co.id
Jaksa Tunggu Hasil Lidik Polda soal Sertifikasi KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Lampung masih menunggu hasil penyelidikan Polda Lam pung dalam kasus dugaan penyimpangan dana serti fikasi guru di Kota Bandar Lampung. Kepala Seksi Pene rangan dan Hukum Kejak saan Tinggi (Kejati) Lampung Irfan Nata Kusuma menjelas kan pihaknya masih terus memantau perkembangan kasus tersebut di Polda. “Ya, kami masih menung gu. Nanti kalau sudah ada seperti surat perintah dimu lainya penyelidikan (SPDP) yang masuk ke kami, baru kami akan ikut meneliti perkara itu (sertifikasi),”
@lampostonline @buraslampost
Rp
FIRMAN LUQMANULHAKIM ROVINSI Lampung terus bergerak menuju kemandi rian. Salah satu upaya menu ju kemandirian adalah swasem bada pangan. Selain juga dibantu dengan proyek infrastruktur Pe merintah Pusat yang ditarget selesai pada Desember 2016 atau akhir 2017 mendorong pencapaian itu. Termasuk program pengadaan pembangkit energi baru terbarukan dari panas bumi hingga tenaga uap. Swasembada pangan itu dimu lai sejak Lampung menjadi provinsi sentra produksi gabah dan beras na sional. Meski produksi terbaik Lampung pada 2009 mencapai 122 ribu ton, Lampung masih men jadi juru kunci. Baru pada April 2016, pengadaan beras di Lampung menempati urutan pertama dalam negeri. Pada Desember 2016, produksi beras di Lampung menempati posisi kedua setelah Jawa Tengah. Namun, produksi justru melebihi target hingga 137 ribu ton dan tetap masih memasok kebutuhan beras sejumlah provinsi, yakni Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Data Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Lampung, hingga Desem ber 2016, menunjukkan pengadaan beras mencapai 137 ribu ton dari target 120 ribu ton. Kepala Perum Bulog Divre Lampung Dindin Syamsudin mengatakan angka itu merupakan pencapaian terbesar dalam sejarah Bulog Lampung. “Selama ini rekor penyerapan tertinggi tercapai pada 2009, sebe sar 122 ribu ton,” kata Didin, be berapa waktu lalu. Selain beras, Lampung juga men jadi daerah sentra produksi daging sapi. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Dessy Desmaniar Ro mas mengatakan program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus Siwab) untuk meningkat kan populasi sapi. Hal itu dilakukan sebagai pro gram jangka panjang dalam pen ingkatan komoditas daging di Tanah Air. Provinsi Lampung, lanjutnya, memiliki peranan pen ting dalam pelaksanaan program tersebut pada 2017. “ P r o g ra m U p s u s S i w a b d i Provinsi Lampung mempunyai target sejumlah 190.889 ekor sapi betina induk bunting dan lahir pedet,” kata Dessy.
facebook.com/ lampungpost
kata Irfan melalui telepon, Senin (19/12). Menurut dia, saat ini kejak saan tidak bisa ikut melakukan penyelidikan dugaan penyim pangan dana sertifikasi guru karena telah ditangani penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung. “Sebenarnya bisa saja kami masuk menyelidikinya, tetapi sekarang kan sedang diselidiki Polda, jadi agar tidak tumburan atau dobel penyelidikannya,” kata Irfan. Direktur Reserse Krimi nal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara sebelumnya mengaku tengah berkoordinasi dengan BPK RI maupun BPK Perwakilan
n LAMPUNG POST/DOK.
Kombes Dicky Patrianegara Direskrimsus Polda Lampung Lampung untuk menelusuri apakah ada potensi kerugian negara dalam permasalahan sertifikasi tersebut. “Kami sedang koordinasi dengan BPKP maupun BPK karena diduga uang sertifikasi terse
but digunakan untuk kepen tingan lain. Sejauh ini masih lidik,” kata Dicky. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Suhendar Zuber mengaku belum mengetahui surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang batas akhir pemba yaran tunjangan sertifikasi pada 16 Desember 2016. “Saya belum baca dan belum terima suratnya, jadi tidak tahu itu,” kata Suhendar, kemarin. Menurut dia, hingga saat ini pihaknya masih meng acu pada surat keputusan Menteri Keuangan tertang gal 16 Agustus 2016 dan
Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2016 tertanggal 28 Oktober 2016 perihal serti fikasi. “Itu acuan kami.” Pengamat hukum Uni versitas Lampung, Wahyu Sasongko, menilai persoalan dana sertifikasi guru di Pem kot Bandar Lampung seperti benang kusut karena ham pir setiap pencairan terus menuai sorotan publik. “Jika betul dana yang be rasal dari APBN disimpan Pemkot ke kas APBD, hal itu tidak dibenarkan. Sudah jelas dana itu asalnya dari pusat untuk guru, kenapa dicampur ke kas APBD,” ujarnya. (RAN/WIR/K1)
SEBUAH studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal Molecular Cell menemukan kurangnya protein di otak dapat menyebabkan autisme. Penelitian dari University of Toronto tersebut dilakukan dengan menurunkan kadar protein nSR100, protein yang mengontrol pengembangan sel pada tikus. Hasilnya, sepertiga dari setiap kasus yang diteliti me nemukan kurangnya protein nSR100 telah menghambat perkembangan otak normal. Bahkan, penurunan hanya setengah sudah cukup memicu perilaku autisme. Para ahli mengatakan kekurangan protein tersebut telah menyebabkan kesalahan pada jaringan otak dan berpotensi menyebabkan ciri-ciri umum autisme, termasuk menghin dari interaksi sosial dan kepekaan terhadap suara yang meningkat. Penelitian sebelumnya menemukan kekurang an vitamin D pada ibu hamil juga dapat meningkatkan risiko anak mengalami autisme. (MI/R5)