www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13958 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l selasa, 25 OKTOber 2016 l 24 Hlm.
Bahas Pungli, Jokowi Kumpulkan Jenderal
Sesat Pikir IDI
n ANTARA/YUDHI MAHATMA
Pungli... Hlm 14 & 22
Miley Cyrus dan Katy Perry... Hlm. 16
Jamkeskot
Sisakan Persoalan Pengajuan pembayaran utang Jamkeskot di RSUDAM selalu terkendala karena menunggu perintah Wali Kota Bandar Lampung. FEBI HERUMANIKA
P
kan telah beberapa kali melakukan pengajuan, tetapi pihak Pemkot beralasan masih menunggu perintah Wali Kota Herman HN untuk melakukan pembayaran. “Kami dapat informasi dari dinas kota (Dinas Kesehatan) sudah terbayar. Nah saya bilang terbayar mana? Dua minggu yang lalu benar sudah terbayar, tetapi baru Juni sama Juli, untuk Agustus sampai September belum,” kata Nani. Selain utang, masalah lainnya adalah adanya pelanggaran aturan oleh Pemkot terkait program Jam-
an dan UPMP4 BPJS Kesehatan Bandar Lampung Edi Wiyono mengatakan integrasi Jamkesda ke SJSN merupakan amanat UU No. 40/2004 tentang SJSN, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Perpres No. 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan. “Dalam UU No. 36/2009 tersebut dijelaskan pemda harus mengalokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk bidang kesehatan,” kata dia.
ROGRAM Jaminan Kesehat an Kota (Jamkeskot) Bandar Lampung menyisakan banyak persoalan. Selain menumpuknya utang atas klaim pelayanan Ngotot Jamkeskot kesehatan di Rumah Sakit Umum Sebelumnya, Wali Kota Daerah Abdul Moeloek (RSUPBI JKS Se-Lampung 2016 (Orang) Bandar Lampung Herman HN DAM), Pemkot Bandar Lamngotot mempertahankan Jampung diduga melanggar UU Tanggamus 13.696 keskot untuk program berobat 36/2009 tentang Kesehatan. gratis seluruh masyarakat Terkait utang dari program Lampung Selatan 54.356 Bandar Lampung di rumah Jamkeskot, RSUDAM Bandar Pesawaran 14.904 Lampung pun mengakui kesakit pemerintah dan swasta. Pringsewu 16.178 walahan dalam menagihnya. Bahkan, Wali Kota mengaku Padahal, utang untuk 2015 tengah melakukan lobi-lobi Metro 7.810 masih terisa Rp5,3 miliar, khusus kepada Presiden Joko Lampung Timur 11.096 masih ada miliar lagi utang Widodo. 20.100 untuk satu tahun terakhir Lampung Tengah “Mudah-mudahan Presimulai Agustus 2015—Sepden mau menggratiskan Tulangbawang 27.906 tember 2016. berobat di seluruh IndoneTuba Barat 17.441 Humas RSUDAM Ahmad sia, jadi kami enggak ada Mesuji Sappri mengatakan peng 42.678 beban lagi,” kata Herman ajuan pembayaran utang dalam sejumlah kesempat Lampung Barat 7.419 an, beberapa waktu lalu. sudah sering dilakukan Lampung Utara 37.406 Padahal, sejumlah keuntunpihaknya. Namun, belum gan dari masyarakat dengan juga dibayar oleh Pemkot. Way Kanan 9.220 menggunakan JKN-KIS dari “Enggak tahu saya kenapa 3.175 Pesisir Barat BPJS. Sebab, masyarakat belum dibayar Pemkot,” Sumber: BPJS mendapatkan layanan kesekata Sappri, saat dikonfirBandar Lampung 0 10000 30000 50000 hatan tanpa batasan wilayah masi, Senin (24/10). Hal senada dikatakan Bagian keskot. Pasalnya, hingga kini Kota se-Indonesia, juga tidak ada batasan Keuangan RSUDAM, Nani. Menurut Bandar Lampung tidak menginte- hari rawat asalkan sesuai dengan dia, utang Pemkot hingga kini lebih grasikan Jamkeskot-nya ke SJSN prosedur dan kebutuhan medis. “Jika menggunakan Jamkesda dari Rp5 miliar untuk 2015. “Dua sehingga penerima bantuan iuran minggu (pekan) yang lalu sudah (PBI) JKS di Kota Bandar Lampung atau Jamkeskot, kan hanya sedibayar Rp2 miliar untuk Juni dan ke BPJS nilainya nihil. Padahal, di batas wilayah kota,” ujar Edi Juli 2015, sisa di tahun lalu masih daerah lain, PBI terus meningkat Wiyono. (RIN/R5) Rp5,3 miliar,” ujar Nani, kemarin. setiap tahunnya. Kepala Unit Manajemen Kepeserta febi@lampungpost.co.id Terkait pengajuan, Nani mengata-
Polda Tahan Penggelap Uang Proyek POLDA Lampung akhirnya menahan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang proyek senilai Rp14 miliar, Farizal Badri Zaini, Senin (24/10). Penahanan agar pelaku tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Mantan Kabag Perekonomian Pemprov Lampung itu ditahan setelah dua kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Farizal ditetapkan sebagai tersangka oleh pe nyidik pada Senin (17/10).
Kemudian untuk pertama kalinya, Farizal diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (21/10). Pada pemeriksaan kedua, Senin (24/10), penyidik akhirnya menahannya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Zarialdi mengatakan surat perintah penahanan Farizal sudah ditandatangani. Usai pemeriksaan ini Farizal langsung ditahan. “Kami lakukan penahan an, sudah saya tanda tangani surat perintah penahanan,”
n LAMPUNG POST/DOK.
Farizal Badri Zaini kata Zarialdi di Polda Lampung, kemarin. Penahanan Farizal, kata Zarialdi, sesuai Pasal 184 KUHAP. “Kami berpatokan pada Pasal 184 KUHAP berdasar-
kan alat bukti, dan alat bukti sudah terpenuhi sehingga kami lakukan penahanan.” Farizal akan ditahan di sel tahanan Mapolda Lampung selama 20 hari ke depan. Jika proses melengkapi berkas perkara belum selesai, penahanan akan diperpanjang. “Kami tahan di Polda. Penahanan Polri 20 hari, perpanjangan 40 hari,” ujarnya. Pemantauan Lampung Post, kemarin, Farizal bersama dua kuasa hukumnya
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
RAKOR PRESIDEN. Perwira tinggi TNI dan Kepolisian RI mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/10). Rapat koordinasi tersebut membahas kebijakan sapu bersih pungutan liar dalam paket kebijakan reformasi di bidang hukum, serta membahas pilkada serentak yang berlangsung Februari 2017 di 101 daerah. PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh panglima komando (pangdam) dan kepala kepolisian daerah (kapolda) pada rapat koordinasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/10). Para jenderal itu dikumpulkan Presiden guna membahas langkah-langkah pemerintah dalam memberantas pungutan liar (pungli) dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). “Siang hari ini saya hanya berbicara dua hal, yang berkaitan dengan pungutan liar dan yang kedua berkaitan dengan pilkada,” kata Presiden, kemarin. Presiden telah menerbitkan Perpres 87/2016 sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungut an Liar (Saber Pungli). Tim yang berada di bawah komando Menko Polhukam Wiranto tersebut akan bertugas sampai di daerah-daerah. Sebelumnya, Presiden juga telah mengumpulkan seluruh gubernur untuk membahas soal pungli, Kamis (20/10). Jokowi menuntut gubernur berkomitmen melakukan langkah nyata pemberantasan pungli di daerah masing-masing. Kapolri Jenderal Tito Karnavian, usai rapat koordinasi kemarin, mengatakan Presiden Jokowi menginstruksikan agar dilakukan operasi pemberantasan pungli di berbagai layanan masyarakat. “Perintah beliau (Presiden) agar dilakukan operasi di layanan-layanan publik terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti masalah sertifikat, KTP, SIM, STNK, BPKB, dan lainnya,” kata Tito. Sementara dari Lampung, Tim Saber Pungli makin gencar membasmi oknum warga alias preman yang meresahkan masyarakat dengan melakukan pemalakan dan pemerasan di jalan raya. Setelah sebelumnya menangkap sejumlah preman di Bandar Lampung dan Lampung Selatan, kali ini tiga pelaku pungli dibekuk anggota Reskrim Polsek Labuhanmaringgai, Lampung Timur, Senin (24/10) dini hari. Ketiganya, yaitu Ujang (20), Ismail (21), dan Sofyan (30). Mereka warga Desa Maringgai, Labuhanmaringgai. (MI/GUS/K1)
facebook.com/ lampungpost
terlihat keluar dari ruang penyidik untuk melaksanakan salat magrib. Selanjutnya mereka kembali memasuki ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Salah satu kuasa hukum Farizal, Nelson Rumanof, mengaku akan melakukan upaya penangguhan penahanan terhadap Farizal. “Kami akan upayakan peng ajuan penangguhan atau penahanan kota, kami akan ajukan langsung ke Kapolda,” kata dia. (DEN/K2)
KESEHATAN seharusnya dilihat sebagai salah satu investasi dalam meningkatkan daya saing bangsa. Secara ekonomi, rendahnya derajat kesehatan tentu memengaruhi produktivitas, meningkatkan absensi, dan beban perusahaan. Wajar jika kemudian kondisi penyakit di masyarakat suatu negara menjadi pertimbangan pemilik modal dalam berinvestasi. Wajar pula jika berbagai negara dengan pemerintahannya terus berusaha meningkatkan derajat kesehatan rakyatnya. Persoalan itulah yang justru kini dihadapi Indonesia. Laporan Daya Saing Global (GCR) 2016–2017 oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) pekan lalu menempatkan Indonesia di urutan 41 dari 138 negara, turun dari posisi 37 dari 140 negara pada 2015–2016. Karena itu, pemerintah menggagas lahirnya program studi keahlian dokter layanan primer (DLP). Menteri Kesehatan Nila Moeloek menegaskan saat ini lebih dari 80 persen masalah kesehatan ternyata dijumpai di tingkat primer. Hal itu menunjukkan masih banyak masyarakat mengidap penyakit masuk stadium lanjut dan tak bisa diatasi di fasilitas kesehatan primer. Karena itu, pemerintah perlu meng-upgrade kompetensi dokter dengan menambah jenjang pendidikan kedokteran. Dokter layanan primer nantinya secara konsisten menerapkan ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kesehat an masyarakat. Selain itu, dokter juga dituntut untuk mampu memimpin pelayanan kesehatan primer. Setidaknya pemerintah memberi peluang bagi dokter umum untuk meningkatkan kompetensinya dalam berprofesi sehingga kerja dokter makin berkualitas dengan salah satu prasyaratnya mampu menguasai 144 diagnosis. Perbaikan kompetensi dokter itu bertujuan mening katnya layanan primer sehingga tercipta masyarakat sehat hingga ke pelosok. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara menyejahterakan rakyat salah satunya lewat layanan kesehatan. Namun, niat baik pemerintah itu mendapat penolak an. Anehnya, penolakan itu datang dari profesi dokter. Ribuan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di seluruh Indonesia menggelar aksi demo, termasuk di Lampung. Mereka menolak sistem pendidikan baru di dunia kedokteran yang masuk program DLP. Alasannya, sistem itu justru membuat pemborosan anggaran karena masa pendidikan dokter bertambah tiga tahun setelah sarjana dan koasistensi. Kekhawatiran IDI tidak mendasar. WHO selaku badan kesehatan dunia bahkan menyatakan derajat kesehatan suatu negara tidak dapat diperbaiki tanpa penguatan pelayanan kesehatan primer. DLP diharapkan dapat menyelesaikan 80%—90% masalah kesehatan. Sudah saatnya dokter di negeri ini beralih dari fokus layanan kuratif lebih giat berpromosi mencegah penyebaran penyakit. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, bahkan secara anggaran negara kelak lebih hemat lantaran jumlah si sakit berkurang. n
oasis
Migrain dan Nitrat Berlebih SEBUAH penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Systems menemukan penderita migrain atau sakit kepala sebelah menyimpan lebih banyak mikroba dari nitrat dalam otak dibandingkan mereka yang jarang merasa pusing. Peneliti berasumsi ada hubungan antara makanan yang mengandung mikronioma tersebut dan timbulnya migrain. Nitrat terkandung dalam berbagai makanan daging olahan, sayuran berdaun hijau, dan obat-obatan tertentu. Untuk mencoba memahami hubungan keduanya, para peneliti mengelompokkan bakteri pada 172 sampel mulut dan 1.996 sampel feses dari penderita sehat. Pada sampel feses, terdapat perbedaan signifikan ketika gen dengan kandungan nitrat, nitrit, dan enzim yang berhubungan dengan oksida nitrit ditemukan lebih banyak pada penderita migrain. Sementara pada sampel mulut, perbedaan tersebut juga terlihat dalam jumlah yang jauh lebih banyak. (MI/R5)