Lampung Post Selasa, 29 November 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13993 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l selasa, 29 november 2016 l 24 Hlm.

Besok MUI Lampung Gelar Istigasah di Lapangan Saburai MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lam­ pung, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, dan Korem 043/ Garuda Hitam (Gatam) akan menggelar istigasah di Lapangan Saburai, Bandar Lampung, Rabu (30/11). Hal itu disampaikan Ke­tua MUI Lampung Khairudin Tahmid bersama struktur pimpinan MUI Lampung lainnya, saat berkunjung ke kantor redaksi Lampung Post, Senin (28/11) petang. Menurut dia, MUI Lampung, pemda, dan aparat harus ber­

sinergi menyebarkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. “Kami akan adakan doa ber­ sama untuk keamanan dan ke­ tertiban, khususnya Lampung. Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kanwil Kementerian Agama, Kapolda, dan juga Danrem,” kata Khairudin Tahmid. Turut serta dalam kun­ jungan itu, Mahmudin Bu­ nyamin (Wakil Ketua I MUI), Basyaruddin Maisir (Sekre­ taris Umum), Dimyati Amin (Wakil Ketua), dan Suryani M Nur (Wakil Ketua). Lebih lan­ jut, Khairuddin menegaskan lembaganya tidak berkait se­ cara institusi dengan Gerak­

Awasi Dana Kampanye Rp70,7 M Batasan dana kampanye yang telah disepakati penyelenggara dan para calon harus transparan dalam penggunaannya.

n LAMPUNG POST/DOK.

Khairudin Tahmid Ketua MUI Lampung an Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI). “Sikap MUI Lampung tidak bisa, tidak harus sama dengan sikap MUI Pusat terkait Tausiah Kebangsaan, ketika MUI Pusat telah mengeluarkan enam

butir pernyataan,” ujar dia. Dari enam butir itu, pihak­ nya menekankan pertama, mengimbau masyarakat agar dalam memperjuangkan aspirasi­nya melakukan hal itu secara demokratis melalui saluran-saluran yang benar. “Kedua, terkait institusi GNPF MUI, kami juga menegaskan institusi ini tidak berkaitan dan bukan bagian dari MUI secara kelembagaan,” kata akademisi IAIN Raden Intan Lampung itu. Namun, menurut dia, apa­ bila ada kelompok masyarakat hendak menyampaikan as­ pirasi melalui demonstrasi, pihaknya tidak dapat melarang

ka­rena itu hak setiap warga negara. “Yang terpenting bagi kami adalah menjaga Lam­ pung tetap kondusif.” Wakil Ketua II MUI seka­ ligus Tenaga Ahli Gubernur, Mahmudin, menambahkan pihaknya intens menjalin komunikasi ­dengan majelis ulama, tokoh masyarakat, dalam rangka menyikapi in­ formasi yang berkembang. “Kami semua bersinergi men­ jalin persaudaraan, menjaga ketertiban di masyarakat, mengimbau seluruh elemen masyarakat, para ustaz mem­ berikan pencerahan kepada masyarakat,” ujarnya. (AGO/U2)

AKSI 212... Hlm. 8

Tulangbawang: Rp20.030.714.100

Tulangbawang Barat: Rp12.583.125.600

1. Rapat Umum : Rp2.000.000.000 2. Pertemuan Terbatas : Rp7.500.000.000 3. Pertemuan Tatap Muka : Rp2.250.000.000 4. Pembuatan Bahan Kampanye (Stiker, kalender, kartu nama, kaus, topi, bolpoin, pin, payung, mug) : Rp7.154.325.000 5. Jasa Manajemen/Konsultan: Rp60.000.000 6. Alat Peraga Kampanye a. Baliho : Rp5.400.000 b. Umbul-umbul : Rp101.250.000 c. Spanduk : Rp183.465.000 7. Bahan Kampanye Leaflet a. Selebaran/Flyer : Rp46.763.500 b. Brosur/Leaflet : Rp130.937.800 c. Pamflet : Rp130.937.800 d. Poster : Rp467.635.000

1. Rapat Umum : Rp750.000.000 2. Pertemuan Terbatas : Rp4.800.000.000 3. Pertemuan Tatap Muka : Rp336.000.000 4. Pembuatan Bahan Kampanye (Stiker, kalender, kartu nama, kaus, topi, bolpoin, pin, payung, mug) : Rp6.079.320.000 5. Jasa Manajemen/Konsultan: Rp250.000.000 6. Alat Peraga Kampanye a. Baliho : Rp11.840.000 b. Umbul-umbul : Rp51.300.000 c. Spanduk : Rp64.800.000 7. Bahan Kampanye Leaflet a. Selebaran/Flyer : Rp23.212.800 b. Brosur/Leaflet : Rp77.376.000 c. Pamflet : Rp23.212.800 d. Poster : Rp116.064.000

Lampung Barat : Rp16.499.991.500 TRIYADI ISWORO

D

ANA kampanye Pilkada 2017 di lima kabupaten di Lam­ pung senilai total Rp70,7 miliar harus diawasi peng­ gunaannya. Perlu trans­ paransi penggunaan dari kesepakatan batasan dana kampanye itu oleh masingmasing pasangan calon dan tim pemenangan. Akademisi Ilmu Pemerin­ tahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univer­ sitas Lampung, Himawan Indrajat, berpendapat semangat transparansi harus diimplementa­ sikan. Hal itu sebagai upaya memberi pembe­ lajaran politik yang baik di masyarakat. “Dengan transparansi dana kampanye bisa menciptakan kam­ panye yang adil antarkandidat. Apalagi sebagian dana kampanye kandidat sudah dibiayai negara,” kata Himawan, saat dihubungi, Senin (28/11). Ia juga mengatakan menge­ nai sumber pendanaan dan penggunaan dana kampanye tersebut juga harus diketahui pasti laporannya. Himawan mengingatkan kepada pihak penyelenggara pilkada untuk lebih teliti memeriksanya. “Yang harusnya lebih jeli adalah KPU dan Panwaslu, walaupun para kandidat sudah melaporkan anggaran

dana kampanye mereka. Tapi harus ditelusuri lebih lanjut dari mana sumber dana mereka,” kata dia. Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pasangan calon bupati d a n calon wa­ kil

Sumber: KPU Lima Kabupaten

bupati yang mengikuti pilkada di lima daerah telah menyepakati batasan dana kampanye yang akan digu­ nakan. Di lima dae­rah yang menggelar pilkada serentak disepakati bersama batasan dana kampanye sebesar Rp70.726.608.950. Kesepakatan itu diakui KPU di lima kabupaten. Ke­ tua KPU Mesuji Saiful Anwar mengatakan kesepakatan se­ suai Keputusan KPU Nomor: 105/Kpts/KPUKab-08.680718/ X/2016. “Dalam perincian

1. Rapat Umum : Rp420.000.000 2. Pertemuan Terbatas : Rp8.400.000.000 3. Pertemuan Tatap Muka : Rp286.000.000 4. Pembuatan Bahan Kampanye (Stiker, kalender, kartu nama, kaus, topi, bolpoin, pin, payung, mug) : Rp6.443.430.000 5. Jasa Manajemen/Konsultan: Rp250.000.000 6. Alat Peraga Kampanye a. Baliho : Rp37.500.000 b. Umbul-umbul : Rp60.750.000 c. Spanduk : Rp56.304.000 7. Bahan Kampanye Leaflet a. Selebaran/Flyer : Rp36.400.500 b. Brosur/Leaflet : Rp182.002.500 c. Pamflet : Rp109.201.500 d. Poster : Rp218.403.000

Kesepakatan Bersama

Dana

Kampanye

Pringsewu: Rp8.754.364.750

Mesuji: Rp12.858.413.000

1. Rapat Umum : Rp660.000.000 2. Pertemuan Terbatas : Rp725.000.000 3. Pertemuan Tatap Muka : Rp4.470.000.000 4. Pembuatan Bahan Kampanye (Stiker, kalender, kartu nama, kaus, topi, bolpoin, pin, payung, mug): Rp2.317.500.000 5. Jasa Manajemen/Konsultan: Rp100.000.000 6. Alat Peraga Kampanye a. Baliho : Rp75.000.000 b. Umbul-umbul : Rp30.300.000 c. Spanduk : Rp110.040.000 7. Bahan Kampanye Leaflet a. Selebaran/Flyer : Rp18.594.750 b. Brosur/Leaflet : Rp49.586.000 c. Pamflet : Rp43.387.750 d. Poster : Rp154.956.250

1. Rapat Umum : Rp450.000.000 2. Pertemuan Terbatas : Rp3.862.500.000 3. Pertemuan Tatap Muka : Rp721.000.000 4. Pembuatan Bahan Kampanye (Stiker, kalender, kartu nama, kaus, topi, bolpoin, pin, payung, mug) : Rp5.503.500.000 5. Jasa Manajemen/Konsultan: Rp100.000.000 6. Alat Peraga Kampanye a. Baliho : Rp12.000.000 b. Umbul-umbul : Rp52.500.000 c. Spanduk : Rp157.500.000 7. Bahan Kampanye Leaflet a. Selebaran/Flyer : Rp153.801.000 b. Brosur/Leaflet : Rp205.068.000 c. Pamflet : Rp102.534.000 d. Poster : Rp1.538.010.000

dana itu kami (KPU, red) memfasilitasi dana pembuat­ an alat peraga kampanye dan bahan kampanye saja. Se­ dangkan untuk agenda rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka, pembuatan ba­ han kampanye, dan jasa kon­ sultan menggunakan dana itu,” kata dia, saat dihubungi, kemarin. Hal senada disampaikan Ketua KPU Lampung Barat Imtizal. Dia mengatakan pihaknya akan transparan mengenai penggunaan ang­

garan, baik batasan dana kampanye maupun anggaran pilkada secara keseluruhan. “Kami transparan dalam penggunaan anggaran. Apa­ bila ada pihak yang meminta kami berikan,” ujar Imtizal.

Informasi Publik Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lam­ pung Dery Hendryan mengat­ akan besarnya jumlah anggar­ an penyelenggaraan pilkada harus diketahui masyarakat. Anggaran pilkada harus di­

paparkan karena termasuk informasi publik. “Hal itu se­ suai dengan Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Ke­ terbukaan Informasi Publik,” kata dia, Minggu (27/11). Dery juga mengatakan jajar­ an penyelenggara dan para calon harus memublikasikan penggunaan anggaran secara perinci. Publikasi dilakukan melalui berbagai cara, se­ perti melalui iklan, situs resmi, maupun media sosial. (R5) triyadi@lampungpost.co.id

Jalan Tol Selesai Dirigid 12,5 Kilometer PROGRES pembangunan jalan tol trans-Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni—Terbanggibesar di kawasan Desa Sabahbalau, Lampung Selatan, kini telah dirigid atau dicor beton seki­ tar 12,5 kilometer.

Anggun Puncaki Tangga Lagu Amerika Hlm. 16

Pimpinan proyek PT Huta­ ma Karya (HK), Slamet Sudra­ jat, mengatakan konstruksi trase utama jalan tol telah selesai dibangun sepanjang 6 km. Jalan rigid, termasuk bahu jalan, yang telah diaspal hitam juga sudah rampung. “Rigid sudah dari STA 74+000 sampai 80+000. Ditambah rigid akses Itera sepanjang 3,5 km dan akses Lematang sepanjang 3 km. Jadi jalan yang sudah dirigid 12,5 km sudah terbangun,” kata Slamet, melalui tele­ pon, Senin (28/11). Selain itu, tiang-tiang lampu jalan juga telah terpasang dan kini hanya tinggal me­

masang lampu penerangan jalan di lokasi tersebut. Semen­ tara proses landclearing masih akan terus dilakukan dan kini telah mencapai STA 70+900. S e m e n t a ra d i l o k a s i Bakauheni, pengerjaan PT Pembangunan Perumahan (PP) yang bertugas meng­ garap mulai titik 0 hingga 38+400, saat ini masih terus dilakukan landclearing dan pembuatan badan jalan. “Un­ tuk rigid di lokasi ini sudah hampir mencapai 1 kilometer. Medan yang terjal membuat pekerjaan memang menjadi lebih sulit,” ujarnya. Terpisah, Kepala Ba­ dan Pertanahan Nasional

(BPN) Lampung Iing Sar­ kim mengatakan beberapa permasalahan yang masih terjadi terkait pembebasan lahan, di antaranya ada­ nya pergeseran row atau trase. Selain itu, menyangkut masalah kesiapan dari pemi­ lik tanah dan lahan tol yang melewati kawasan hutan. “Beberapa lokasi jalan tol yang melewati wilayah hutan proses penyelesaiannya masih di bawah 40%,” kata dia. Ia menambahkan BPN masih akan terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Lampung agar persoalan pem­ bebasan lahan tersebut tidak mengalami kendala. “Kami

berupaya di akhir 2016 ini dapat dibebaskan sebanyakbanyaknya dengan sisa waktu yang ada,” kata Iing, melalui telepon, kemarin. Diberitakan sebelumnya, sepanjang 60 kilometer la­ han jalan tol selesai dibe­ baskan dan siap dilakukan konstruksi. Lahan yang te­ lah dibebaskan itu termasuk 8,5 kilometer yang sudah selesai proses rigid di em­ pat lokasi. Keempatnya di Bakauheni, Lamsel, telah be­ bas lahan sepanjang 23 km di Sabahbalau, Lamsel 15 km, Tegineneng, Pesawaran, 7 km, dan Terbanggibesar, Lampung Tengah, 15 km. (MAN/K1)

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost

TAJUK

UN Pemborosan Anggaran PEMERINTAH berencana menghentikan sementara (moratorium) pelaksana­ an ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan atas. Sejak dua tahun terakhir, UN me­ mang tidak dijadikan penentu utama kelulusan siswa. Pelaksanaan UN lebih didasarkan pada pertimbangan pemetaan kualitas pendidikan di Tanah Air. Dengan pertimbangan pemetaan itu pula setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp600 miliar untuk penyelenggaraan UN bagi 7 jutaan siswa SLTP dan SLTA. Dana tersebut, antara lain dipakai untuk produksi dan distribusi 35 juta eksemplar naskah soal dan lembar jawaban UN. Selain menelan biaya besar, pelaksanaan UN juga menjadi kesulitan tersendiri, semisal pencetakan naskah soal dan lembar jawaban serta pendistribusian dan pengawalan dari Jakarta ke seluruh pelosok Tanah Air. Situasi tersebut sangat jelas menunjukkan adanya sentralisasi pendidikan yang sesungguhnya sudah tidak perlu lagi dilakukan di era sekarang. Sentralisasi perlu, tetapi tidak untuk semua hal. Pemetaan pendidikan juga tidak relevan lagi mengingat saat ini banyak sekolah yang levelnya di atas standar nasional berdasarkan nilai integritas dan skor akademik. Selain itu, pemetaan tidak berarti harus menyentuh halhal teknis langsung kepada siswa. Presiden Joko Widodo berjanji akan memutuskan mora­ torium UN dalam rapat kabinet pekan ini. Ada tiga opsi, pertama menghapus UN, kedua menghentikan sementara UN pada 2017, ketiga tetap menjalankan ujian akhir tetapi teknisnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Di era otonomi daerah saat ini, sudah selayaknya sebagian wewenang pengelolaan pendidikan, termasuk evaluasi belajar, dipercayakan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah provinsi mengurusi SLTA dan sederajat, sementara pemerintah kabupaten/ kota menangani SLTP dan SD. Desentralisasi pendidikan, khususnya dalam hal ujian, perlu dilakukan karena hanya orang-orang daerahlah yang memahami persis karakteristik daerah masing-masing. Peningkatan kualitas pendidikan tetaplah harus dijadi­ kan sebagai program utama untuk mencapai kemajuan bangsa. Peningkatan mutu juga dilakukan sejak dari tahap perencanaan dengan mempertimbangkan efektivitas da­ lam proses belajar-mengajar, termasuk alokasi anggaran. Penyelenggaraan UN terlalu mahal, boros, dan meng­ habiskan energi jika tujuannya hanya untuk pemetaan mutu pendidikan. Selain itu, dana ratusan miliar dari APBN yang dipakai untuk UN bisa dialokasikan untuk keperluan lain, semisal rehabilitasi sekolah rusak atau peningkatan kualitas tenaga pengajar. Persoalan lain, meskipun UN tidak menentukan kelulusan tetap saja mata pelajaran yang diujikan men­ jadi prioritas, sementara ada mata pelajaran lain yang cenderung disepelekan. Hal ini tidak boleh terjadi sebab dalam proses belajar-mengajar semua mata pelajaran tetap harus diprioritaskan. Hasil yang baik biasanya berawal dari proses yang baik. Penghapusan UN akan mendorong proses peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah. n

oasis

Memasak dan Kesehatan Mental SEBUAH penelitian di Inggris menemukan bahwa hobi klasik seperti merajut, membuat roti, atau melukis tak hanya menyenangkan untuk dilakukan, tapi juga dapat meningkatkan kesehatan mental. Penelitian yang dilakukan pada 658 pelajar tersebut mengungkapkan bahwa setelah melakukan kegiatan yang membutuhkan keahlian tersebut, mereka menjadi lebih senang dan bahagia serta lebih berenergi pada hari berikutnya. Hasil dari studi yang dilakukan oleh Otago University, Selandia Baru, ini meminta bantuan dari anggota Women’s Institute yang selalu melakukan kegiatan tradisional tersebut. “Anggota WI sangat menikmati kegiatan tersebut se­ jak pertemuan pertama pada 1915, senang mengetahui bahwa studi ini menemukan bukti bahwa keahliankeahlian tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan kreativitas,” ujar Janice Langley, pemimpin dari Federasi Nasional Women’s Institute. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.