Lampung Post Selasa, 31 Januari 2017

Page 1

facebook.com/ lampungpost

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

Belanja Irrasional Pemkot Dipangkas

TAJUK

Pilkada Damai dari Mesuji

Pembatalan sebagian APBD kabupaten/kota adalah tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam evaluasi. kan personal. “Jadi ini bukan personal karena ada tim yang mengevaluasi mulai dari TAPD dan keuangan. Seperti apa pendapatan kabupaten/ kota di tiga tahun sebelum­ nya,” ujar politikus PDIP itu. Untuk diketahui, pada UU 23/2014 Pasal 91 dijelaskan gubernur merupakan wakil Pemerintah Pusat yang mem­ punyai tugas pada Ayat (2) huruf d, yakni melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubah­ an APBD, pertanggungjawab­ an pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Kemudian pada Pasal 315 Ayat (7) disebutkan jika hasil evaluasi tidak ditindaklanju­ ti, bupati/wali kota dan DPRD, gubernur membatalkan selu­ ruh atau sebagian isi perda APBD dan penjabarannya.

Firman Luqmanulhakim

P

EMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan pem­ batalan sebagian APBD Kota Bandar Lampung sematamata untuk menyehatkan anggaran. Pemangkasan dari Rp779 miliar menjadi Rp483 miliar pada pos-pos yang dianggap irrasional. Sekprov Lampung Sutono mengatakan revisi dilaku­ kan pada pos yang dinilai tidak prinsip. Sebab, tujuan dari pemangkasan itu adalah rasio­nalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai terlalu tinggi targetnya. “Ada sejumlah pos anggaran yang tidak prinsip yang dipangkas,” kata Sutono, Senin (30/1). Sebelumnya, Sutono juga mengatakan seharusnya dihi­ tung realisasi dari 2—3 tahun yang lalu sampai sekarang

Hibah kepada pemda Rp18,2 miliar Hibah organisasi Rp30,135 miliar

C

Sejumlah Poin yang Dihapus

A

Belanja hibah Rp62,798 miliar Bantuan belanja sosial Rp13,1 miliar

B

Belanja hibah barang dan jasa ke pihak ketiga Rp54,716 miliar

Sumber: Data Pemberitaan

(2016). Untuk menargetkan PAD selanjutnya, harusnya me­ lihat realisasi PAD sebelumnya yang hanya mencapai Rp300 miliar. “Itu bisa diprediksi tahun depan berapa? Pem­ prov melihat bahwa yang direncanakan Pemkot Bandar Lampung terlalu tinggi,” kata Sutono, beberapa waktu lalu. Ketua DPRD Lampung Dedy Afrizal mengatakan evaluasi dan pembatalan sebagian per­ da sudah dilakukan dengan cermat. “Dilihat keseimbang­ an anggaran, ketika pendapa­ tan tidak tercapai, maka dapat mengganggu program lain dan pembangunan menjadi tidak optimal,” kata Dedy. Menurutnya, gubernur memiliki kewenangan meng­ evaluasi APBD kabupaten/ kota sehingga pembatalan juga sifatnya kebijakan bu­

Baca Aturan Sementara Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mem­ inta Pemprov kembali mem­ baca aturan terkait pembatalan. “Baca aturan sajalah, ini negara, bukan milik pribadi, semuanya tunduk pada undang-undang,” kata Herman di Gedung Se­ mergou, Senin (30/1). Pengamat kebijakan publik Unila Dedi Hermawan mem­ inta Pemkot legawa dengan pembatalan sebagian isi Perda Nomor 13/2016 tentang APBD 2017 dan Perwali Nomor 1/2017. “Pemkot harus legawa. Ini tidak menang-menangan, kalau me­ mang koreksi itu positif, kon­ struktif, dan punya dasar yang jelas, ya sebaiknya dijalankan,” kata Dedi. (UIN/R5)

Pemkot Jangan... Hlm. 7 firman@lampungpost.co.id

n LAMPUNG POST/ZAINDDIN

TIANG COR. Pengendara melintasi tiang cor di Jalan ZA Pagaralam Bandar Lampung, Senin (30/1). Tiang tersebut untuk relokasi patung ZA Pagaralam yang berada di petigaan ZA Pagaralam—Sultan Agung yang akan dimulai pembangunan flyover oleh Pemkot Bandar Lampung.

sudah melakukan penga­ wasan dan pengawalan dari awal pencetakan surat su­ ara, penyortiran, pelipatan, packing, dan sampai nanti pendistribusian. “Kami su­ dah instruksikan panwas untuk mengawal proses logistik itu,” kata dia saat dihubungi Lampung Post, Senin (30/1). Dia juga mengatakan pihaknya juga sudah berk­ oordinasi dengan KPU dan pihak keamanan untuk ber­ sama-sama menjaga dan memastikan bahwa logistik

KABAR menggembirakan datang dari pertemuan antara calon bu­ pati Khamami dan rivalnya calon wakil bupati Adam Ishak di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Lam­ pung, akhir pekan lalu. Kedua pihak yang berseteru hingga ke ranah hukum itu sepakat menjaga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 15 Februari 2017 di Mesuji berjalan aman dan lancar. Khamami dan Adam menan­ datangani surat kesepakatan yang berisi delapan poin. Pertama, Khamami dan Adam sepakat bahwa proses hukum pelanggaran pemilu dan pelanggaran umum tetap berjalan sesuai ketentuan berlaku. Selanjutnya, kedua pihak sepakat tidak mengintervensi perangkat aparatur pemerintahan. Ketiga, meminta Komisi Pemi­ lihan Umum (KPU) dan Panwaslu Mesuji bekerja secara netral dan proporsional. Selain itu, sepakat tak mengintimidasi penyelenggara pilkada dan warga; tak melakukan pengerahan massa selama pilkada; menjaga ketertiban dan keamanan; menyosialisasikan kesepakatan kepada tim sukses dan pendukung masing-masing; dan terakhir keduanya siap diproses jika melanggar kesepakatan tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa kesepakatan itu tak menggu­ gurkan status tersangka Khamami dan Adam Ishak. Khamami merupakan tersangka kasus pelanggaran pemilu, sementara Adam tersangka kasus dugaan penganiayaan. Tetapi yang penting dari kesepakatan itu adalah rakyat memperoleh kenyamanan dan mengikuti pesta demokra­ si lima tahunan. Pilkada Mesuji menjadi barometer keamanan di Lampung. Sukses Pilkada di Mesuji harus diikuti Lampung Barat, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Pringsewu. Biarlah aparat hukum memproses kasus keduanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rakyat butuh ke­ nyamanan dan keamanan. Negara menjamin keamanan rakyat untuk menentukan pilihan dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada. Namun, harus diingat, berapa pun jumlah personel yang diturunkan belum tentu cukup. Kunci lancar dan amannya ada di tangan politikus, penyelenggara, dan juga masyarakat. Penyelenggara pilkada harus profesional, independen, dan tegas sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Masyarakat pun tidak mudah terprovokasi yang men­ jurus kepada tindak pidana. Kesepakatan antara Khamami dan Adam Ishak setidaknya merupakan salah satu jaminan Pilkada di Me­ suji tidak hanya berlangsung kondusif tetapi juga menjadi proses demokrasi bermartabat. n

Flyover Dimulai, Patung ZAP Pindah PEMKOT Bandar Lam­ pung mulai melakukan penggalian di Jalan Zainal Abidin Pagaralam (ZAP) yang merupakan jalan na­ sional. Sebuah bangunan kini berdiri di tengah jalan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat memastikan galian yang dikerjakan di de­ pan KFC Coffe, Kedaton, Ban­ dar Lampung, bukan untuk pembangunan flyover. Ka­ bid Perencanaan PU Syam­ sul Rahman mengatakan galian dan bangunan untuk memindahkan patung ZAP yang ada di jalan tersebut. “Bukan (flyover), kalau eng­ gak salah untuk patung. Mau dipindah, kalau enggak salah tapi ya,” ujarnya dihubungi, Senin (30/1). Pantauan Lampung Post di lokasi galian telah ter­ bangun coran tugu yang nantinya dipergunakan sebagai tempat lokasi baru patung. “Ya, tunggu kering dulu, baru dipindah, kalau

enggak roboh,” kata dia. Terkait perizinan pem­ bangunan flyover di depan MBK, Kadis PU Kota Tirta, beberapa waktu lalu, me­ nyatakan telah mengan­ tongi izin. Namun, saat dikonfirmasi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Mar­ ga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Na­ sional (BBPJN) V, Palembang, Sumatera Selatan, memasti­ kan Pemkot baru mengirim­ kan surat izin terkait peren­ canaan flyover. Mengenai pemindah­ an patung ZAP, menurut sumber di P2JN Lampung, menyalahi aturan kare­ na melanggar perizinan pembangunan yang belum dikeluarkan balai. Pemin­ dahan patung itu meru­ pakan salah satu kegiatan pembangunan flyover. “Ya enggak bisa dong, arti­ nya persyaratan sudah harus mereka siapkan. Sekarang

menggeser itu untuk apa kalau bukan membangun flyover. Itu kan masuk bagi­ annya. Kalau patungnya di Pahoman dan flyover di Natar baru berbeda,” ujarnya. Jika memang telah berizin, pihaknya memper­tanyakan surat resmi dari Balai BBPJN V. “Ya, kalau memang betul ada, mana bukti fisik su­ ratnya karena sampai hari ini tidak ada koordinasi ke kami,” ujarnya. Sebelumnya Kasubbag Barang Milik Negara (BMN) BBPJN V Habibi mengatakan surat masuk dari Pemkot hanya mengenai izin peren­ canaan pembangunan satu flyover. Pihaknya pun telah mengeluarkan izin untuk melakukan penyelidikan tanah. “Jadi kalau izin mem­ bangun belum karena baru penyelidikan tanah, sudah saya tugaskan satker yang bersangkutan untuk men­ dampingi. Perkara dia mem­ bangun beda lagi urusannya,” kata dia. (MAN/K1)

Bawaslu Pastikan Logistik Pilkada 5 Kabupaten Aman BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung konsen­ trasi penuh dalam penga­ manan distribusi logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) lima kabupaten di Lampung. Lembaga itu memastikan logistik aman, sebab pihaknya mengawasi terus mulai dari penceta­ kan hingga pengiriman ke tempat pemungutan suara (TPS). Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoir­ iyah mengatakan untuk pengaman logistik pihaknya

@lampostonline @buraslampost

No. 14052 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | seLASA, 31 januari 2017 | 24 Hlm.

n LAMPUNG POST/DOK.

Fatikhatul Khoiriyah Ketua Bawaslu Provinsi Lampung tersebut akan sampai pada tempatnya dalam kondisi baik dan aman tidak ada kerusakan sebelum H-1 pencoblosan. “Iya kami

bersama KPU dan kepolisian bersama-sama menjaga dan mengamankan logistik tersebut,” ujarnya. Khoir juga mengata­ kan pihaknya juga akan melakukan penekanan atau peng­awasan lebih terhadap daerah-daerah yang dirasa masuk ke zona rawan se­ bagai catatan untuk lebih konsen lagi dalam melaku­ kan pengawasannya. “Ad a b e b e ra p a c a t a ­ tan wilayah yang secara geografis sulit diakses, se­ perti di Suoh, Lampung Ba­

rat, yang dijangkau ­dengan motor trail. Tadi juga ka­ polda sudah instruksi ke­ pada kapolres untuk bisa berkoordinasi dengan klub motor trail bisa mengawal logistik sampai tujuan,” kata dia. Begitu juga dengan Kabu­ paten Mesuji dan Tulang­ bawang yang daerahnya sulit untuk diakses seperti daerah perairan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan koramil untuk memastikan semuanya aman. (TRI/R5)

Rizieq Tersangka Hlm. 5 OASIS

Rokok Elektronik Tetap Berbahaya MENGISAP rokok elektronik dianggap lebih baik diban­ dingkan rokok karena tidak mengandung nikotin sehingga memiliki risiko kesehatan yang lebih minim. Namun, ternyata rokok elektronik tetap mengandung nikotin dan zat kimia lain yang berbahaya. Seperti dilansir laman National Geographic, Rabu (25/1), komponen utama dari rokok elektronik adalah cairan yang berada dalam tabung. Cairan itu terbuat dari nikotin yang diekstrak dari tembakau, dicampur bahan dasar, seperti propilen glikol, perasa, pewarna, dan bahan kimia lainnya. Zat perasa yang terdapat dalam cairan itu juga mengan­dung karsinogen dan bahan kimia beracun, seperti formaldehida dan asetaldehida. Selain itu, meka­ nisme penguapan cairan juga menyebabkan munculnya logam beracun dalam ukuran nanopartikel. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan pada 2014 me­ nemukan jumlah nikotin yang tercantum dalam kemasan beberapa cairan isi ulang rokok elektronik berbeda dengan jumlah nikotin yang terkandung di dalamnya. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.