Lampung Post Selasa, 31 Oktober 2017

Page 1

ha Berba

er LAMPUNG POST PERINGKAT V PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI MEDIA MASSA CETAK

T

DALAM RANGKA BULAN BAHASA DAN SASTRA 2017 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

24 Halaman

PERINGKAT V NASIONAL

Rp3.000/eks

T E RUJI T E P E RC AYA Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan serta rasa aman.”

M Ridho Ficardo Gubernur Lampung

Tajuk | Hlm 2

BADAN Pengawas Pemilu Provinsi Lampung mengingat­ kan agar kepala daerah yang akan bersaing pada Pilkada 2018 untuk tidak meman­ faatkan aparatur sipil negara. Netralitas ASN selalu mejadi sorotan dalam setiap pesta demokrasi. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiri­ yah mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Surat No. 036/Bawaslu-LA/TP/PM.04/ X/2017 kepada gubernur, bupati/wali kota, dan wakil bupati/wakil wali kota seLampung tentang larangan dalam pemilihan kepala dae­ rah. Setiap petahana ­jangan memolitisasi ASN karena kedudukan mereka netral. “Petahana juga dilarang melakukan penggantian ja­ batan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Kepala daerah juga dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugi­ kan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain,” kata dia kepada Lampung Post, kemarin. Jika kepala daerah yang maju pilkada melakukan pe­ langgaran, lanjut Fatikhatul, bisa diberikan sanksi pem­ batalan dalam pencalonan­ nya oleh KPU sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 ten­ tang Pilkada. “Netralitas ASN juga menjadi sorotan dalam pilkada. Kami harap ASN bisa disiplin dalam menjalankan tupoksinya dan tidak berpoli­ tik,” ujar dia. Kepala Ombudsman Lam­ pung Nur Rakhman Yusuf mengatakan ASN memiliki tugas pokok dan fungsi un­ tuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Ia mengingat­ kan bahwa kepala daerah harus memahami betul terkait tugas ASN tersebut. Dekan FISIP Universitas Lampung Syarief Makhya berpendapat sisi regulasi yang longgar bisa dimanfaat­ kan oleh oknum mengambil potensi jaringan birokrat agar memengaruhi massa dalam menentukan pilih­an. Pihak pengawas pemilu harus aktif dalam memantau adanya pergerakan ASN yang kasat mata. (TRI/U1)

Indo n e si a 20

b a ik

NO. 14311 Tahun xliiI TERBIT SEJAK 1974

Politisasi ASN Batalkan Pencalonan

sa

17

SELASA, 31 10 2017

facebook.com/ lampungpost

ig@lampost

@lampostonline @buraslampost

“Pemprov Lampung mendorong dan meng­akselerasi pem­ bangunan di berbagai bidang, khususnya pembangunan pendidikan.” Berita Utama | Hlm 5

Flyover MBK Retak

n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO

DINDING FLYOVER RETAK. Pengendara sepeda motor melintas di dekat dinding flyover Jalan Teuku Umar—Jalan ZA Pagaralam, Bandar Lampung, yang mengalami keretakan, Senin (30/10). Komisi III DPRD Bandar Lampung meminta Dinas PU Kota Bandar Lampung untuk mengecek keretakan konstruksi tersebut agar tidak membahayakan.

Hingga kini, hampir di seluruh proyek jalan layang dan pelebaran jalan yang bernilai miliaran rupiah tidak dipasang plang pekerjaan. EKA SETIAWAN

D

INDING jembatan layang (flyover) di de­ pan Mal Boemi Kedaton (MBK) mengalami keretakan. Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung diminta mengecek untuk menghindari keambruk­ an seperti tiang beton flyover di tol Pasuruan yang patah hingga memakan korban jiwa. Hal itu terungkap dalam ­rapat dengar pendapat bersama jajar­ an Dinas PU di ruang Komisi III DPRD, Senin (30/10). Anggota Komisi III DPRD Bandar Lam­ pung, Achmad Riza, meminta PT Dewanto Cipta Karya, re­ kanan yang mem­bangun jalan layang MBK, mencari solusi atas keretakan itu. “Kami minta Dinas PU mengecek keretakan konstruk­ si. Ini sebagai antisipasi agar kasus konstruksi flyover roboh di Jawa Timur tidak terjadi di Lampung,” kata politikus Gerin­ dra itu, saat rapat kemarin.

bantah tudingan DPRD soal adanya keretakan pada sisi kanan beton jalan layamg MBK. “Enggak ada patahan-patahan itu, hari ini (kemarin) juga akan Anggota Komisi III lainnya, Yuhadi, juga meminta Dinas di cek langsung oleh Pak Sam­ PU proaktif mengawasi peker­ sul, biar jelas,” ujarnya. Pemantauan Lampung Post, jaan jembatan layang MBK, Kemiling, dan Pramuka yang Senin (30/10), di lokasi, konstruk­ menelan anggaran ratusan si beton mengalami keretakan di miliar rupiah. “Jangan sampai bagian dinding jembatan layang ada pembangunan mengguna­ di dekat Rumah Makan Bumbu kan besi banci. Ccoba dicek dan Desa dan Depot Jamu Cak Umar. di­a wasi. Fatal Keretakan aki­batnya,” kata sepan­jang seki­ Ketua Fraksi tar 3 meter itu Golkar itu. terlihat hingga ­menganga. Selain itu, Yu­ Enggak ada patahanPengamat hadi juga mem­ patahan itu. Hari ini transportasi p e r t a ny a k a n transparan­s i (kemarin) juga akan Unila, Sasana seluruh peker­ dicek langsung oleh Putra, menga­ jaan Dinas PU. takan retaknya H i n g g a k i n i , Pak Samsul. Biar jelas. flyover MBK ak­ hampir selu­ ibat perawatan ruh pekerjaan jalan layang beton atau besi cor yang kurang dan pelebaran jalan yang ber­ bagus dari kontraktor. “Atau nilai miliaran tidak terpasang bisa juga penyebabnya karena plang pekerjaan. Padahal, se­ betonnya belum cukup umur, cara aturan sangat jelas harus sudah ditimbun tanah. Ketika transparan. dipadatkan, mendapat tekanan Plt Kadis PU Kota Bandar ke samping, sehingga retak,” Lampung Iwan Gunawan mem­ kata dia dihubungi kemarin.

Pelaksana lapangan jalan layang MBK, PT Dewanto Cipta Karya, Sutarno, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan adanya retakan itu. “Saya belum yakin ada retakan. Nanti mau dicek dulu. Kami lihat retaknya kenapa,” ujar dia, kemarin.

Trotoar Terkait proyek pelebaran jalan pun menuai polemik. Se­ bab, pelebaran jalan itu justru menghilangkan trotoar yang sebelumnya ada dan disedia­ kan untuk pejalan kaki. Salah satunya di depan SD yang tidak jauh dari pembangunan flyover Jalan ZA Pagaralam. Pengamat lalu lintas, IB Ilham Malik, mengatakan Pemkot semes­ tinya membenahi trotoar seperti pada 2011, bukan malah meng­ abaikan semua. Hal itu karena te­ lah diatur dalam undang-undang. “Bukan berarti bahwa Pemkot boleh mengabaikan keberadaan trotoar. Sebab, angkutan umum dan trotoar diatur dalam undangundang,” kata Ilham Malik, ke­ marin. (MAN/EBI/R5) eka@lampungpost.co.id

Pengusaha Setuju UMP 2018 Naik 8,71% KEMENTERIAN Tenaga Kerja te­ lah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71%. Pengusaha di Lampung mendukung keputusan itu dan siap mengimplementasi­ kannya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indo­ nesia (Apindo) Lampung M Yusuf Kohar mengatakan pihaknya akan menaati keputusan pemerintah, apalagi jika hal itu sudah sesuai aturan dengan mempertimbang­ kan pertumbuhan daerah ber­ dasarkan data statistik inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pihaknya segera menyosiali­ sasikannya kepada perusahaan jika telah disahkan Gubernur

mumkan serentak Lampung. “Jika su­ pada 1 November dah sesuai, pada 2017. Berdasarkan prinsipnya ya k a m i m e n g ­i k u t i Pasal 44 PP No. s a j a , k a r e ­n a ke ­ 78/2015, perhitung­ t e n t u a n ny a b e r ­ an UMP 2018 adalah dasarkan data rilis Rp1.908.447 dita­ yakni kenaikan in­ mbah Rp1.908.447 flasi pertumbuh­ x 8,71%, sehingga a n e ko n o m i d a n diperoleh angka kekurangan selama Rp2.074.672 atau n LAMPUNG POST/DOK. empat tahun ke be­ naik Rp166.225 lakang,” kata dia M Yusuf Kohar dibandingkan UMP s a a t d i h u b u n g i , Ketua Apindo Lampung tahun lalu sebesar Senin (30/10). Rp 1.908.447. Seperti diketahui, Pemerintah Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi Lampung melalui De­ Lampung Heny S Mumpuni men­ wan Pengupahan telah melaku­ jelaskan perhitung­a n yang di­ kan perhitungan UMP untuk diu­ lakukan mengikuti PP No. 78/2015

tentang Pengusaha yang tidak lagi menggunakan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Penetapan dengan memperhatikan inflasi na­ sional dan produk domestik bruto (PDB). “Tapi, untuk ketetapan final harus mengikuti beberapa tahapan, jadi kami belum bisa pastikan berapa besarannya. Jika Gubernur sudah meneken, November sudah bisa diumumkan,” ujarnya. Berbeda dengan Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama Kon­ federasi Serikat Nasional (FSBKUKSN) Yohanes Joko Purwanto. Pihaknya dengan tegas menolak penetapan UMP jika nantinya penetapan tersebut tanpa disertai survei KHL. (AJI/E1)

OASIS

Ibu Mertua dan Fertilitas RISE T yang diterbitkan dalam jurnal Royal Society Open Science mene­m ukan tinggal serumah dengan ibu atau ibu mertua memengaruhi fertilitas. Periset Departemen Antropologi di Universitas Wina, Austria, memeriksa catatan medis 2,5 juta perempuan dari 14 negara. Data para perempuan yang berusia reproduktif itu, antara 15 dan 34 tahun, dikumpulkan dari database sensus IPUMS-International. Beberapa variabel dalam analisis mereka yaitu jumlah anak yang dilahirkan sampai sensus, usia, perkiraan periode reproduksi, serta kehadiran ibu atau ibu mertua selama masa reproduksi. Pada sebagian besar kasus di Pakis­ tan, Zambia, Romania, Brasil, dan Amerika Serikat, perempuan memilih untuk tidak serumah dengan ibu atau ibu mertua, kecuali di Irak. Di negara itu, riset menemukan perempuan yang tinggal serumah dengan ibu atau ibu mertua cenderung memiliki anak lebih sedikit ketimbang sebaliknya. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.