www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13937 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l selasa, 4 OKTOber 2016 l 24 Hlm.
Gubernur dan Bupati Pesawaran Sidak Bareng GUBERNUR Lampung M Ridho Ficardo dan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melakukan inspeksi mendadak (sidak) melihat pembangunan ruas jalan raya Gedongtataan dan Kedondong di Dusun Sukabumi dan Way Laga, Desa Banjarnegeri, Way Lima, Pesawaran, Senin (3/10). Pada APBD tahun anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan pembangunan ruas jalan raya Gedongtataan dan Kedondong. Spesifikasi rigid dan hotmix, mulai dari titik nol RSUD Pesawaran, Gedongtataan, Kedondong, Way Lima, dan Way Khilau sepanjang 15 kilometer senilai Rp17 miliar. Gubernur mengatakan tujuannya bersama rombongan ke lokasi guna melihat langsung pekerjaan pembangun an jalan provinsi yang telah lama dinanti masyarakat Pesawaran. “Kami melihat langsung proses pembangun an jalan di sini. Kebetulan pada hari ini (kemarin), saya berkesempatan meninjau langsung ke lokasi karena informasinya pembangunan jalan di sini sudah lama dinantikan masyarakat,” kata Ridho Ficardo, kemarin. Orang nomor satu di provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai itu mengatakan Kabupaten Pesawaran harus bisa menjadi yang terdepan di berbagai bidang, sebagai penyangga ibu kota Provinsi Lampung. Itu dapat terwujud tentu dengan dukungan pemerintah setempat dan masyarakat yang ada di kabupaten berjuluk Bumi Andan Jejama. Dengan demikian, program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tentu berjalan dengan baik. “Pemerintah provinsi atau kabupaten tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu, diharapkan dukungan dari seluruh unsur masyarakat menjaga dan merasa memiliki. Sekarang jalannya sudah dibangun, masyarakat harus turut menjaga, seperti membuat drainase jangan sampai tersumbat. Sebab, sebagus apa pun jalan itu pasti hancur jika tergenang air di badan jalan,” ujar dia. (AMR/U2)
Perkenalkan Batik ke Generasi Muda Hlm. 16
Damailah di Lahan Sengketa
n ISTIMEWA
BNN-Kejati Bidik Pasangan Calon EFFRAN KURNIAWAN
B
ADAN Nasional Na rko t i k a ( B N N ) Provinsi dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung membidik pasangan calon bupati/wakil bupati (cabup/cawabup) agar bebas narkoba dan penyalahgunaan dana bantuan sosial di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyalahgunaan APBD memalui dana bantuan sosial itu diindikasi rawan digunakan oleh calon petahana. Untuk diketahui, pemilih an kepala daerah (pilkada) di lima kabupaten di Lampung, empat di antaranya diikuti petahana, yakni Tulangbawang, Pringsewu, Mesuji, dan Tulangbawang Barat. Hanya Lampung Barat yang tidak diikuti petahana, tetapi salah satu calon merupakan kerabat bupati setempat. Untuk itu, Kejaksaan Agung telah menyiapkan Tim Pengawal Pengaman-
an Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mengawasi proses Pilkada Serentak 2017. Fokus kerja tim itu terkait serapan APBD yang diduga rawan pelanggaran hukum. “Program TP4D itu juga (dapat dilaksanakan) kalau diminta pendamping an dan kami akan turun. K arena mencegah lebih baik daripada mengobati,” ujar Jaksa Agung M Prasetyo, Senin (3/10). Prasetyo juga mengimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Sejatinya publik jangan hanya melepaskan semua persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat kepada penegak hukum semata. “Menggunakan APBD untuk kepentingan lain, katakanlah memenangkan seseorang dalam pilkada, ini keliru.” Kejati Lampung pun siap menjalankan perintah dari Kejakgung. Kepala Kejati Lampung Syafrudin telah
memerintahkan seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengawasi para calon di lima kabupaten itu. Pengawasan tersebut sebagai tambahan tugas dan fungsi dari TP4D.
“
Menggunakan APBD untuk kepentingan lain, katakanlah memenangkan seseorang dalam pilkada, ini keliru. “Ya kami juga ikut pantau itu, karena salah satu tugas TP4D ini dibentuk kan dalam rangka pengawalan anggaran dan pembangunan di daerah,” ujar Syafrudin, saat dihubungi, tadi malam.
Narkoba Sementara untuk penya lahgunaan narkoba, Kepala BNN Lampung Kombes Suwanto mengatakan semua calon yang mengikuti tes narkoba dipastikan tidak menggunakan zat adiktif.
Namun, hasil itu tidak menjamin bahwa calon tidak menggunakan narkoba ke depannya. “Memang semua lolos, tapi untuk selanjutnya kami tidak tahu. Kita tidak bisa menjamin itu pribadi masing-masing,” kata Suwanto, kemarin. Hal itu sesuai harapan Kepala BNN Pusat Komjen Budi Waseso agar KPU dapat menghadirkan caloncalon kepala daerah yang bersih dari narkoba. Menurutnya, dengan terbebas dari pengaruh narkoba, seorang kepala daerah dipastikan bakal mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan pemikiran jernih. “Karena narkoba di suatu wilayah dapat diberantas jika kepala daerahnya berkomitmen untuk meng upayakannya. Bagaimana bisa kepala daerah mau wilayahnya bebas narkoba jika dia sendiri terkontaminasi,” kata mantan Kabareskrim yang akrab disapa Buwas itu, kemarin. (AJI/MI/R5) effran@lampungpost.co.id
Lahan Dikosongkan, 14 Provokator Ditahan AKSI massa menduduki lahan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) selama dua hari berakhir kondusif. Kemarin, aparat keamanan berhasil mengosongkan lahan sekaligus menangkap 14 orang yang diduga menjadi provokator. Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin, Senin (3/10), selama 40 menit mengimbau ribuan warga yang menduduki lahan untuk meninggalkan lokasi. Saat itu, menurutnya, tidak satu pun warga yang melakukan tindakan anarki. “Sepanjang 2 kilometer dari dalam hutan sampai rumah, kami meminta 1.500 orang mundur. Tidak ada satu pun melempar batu, bahkan yang berteriak pun tidak ada,” kata Ike menjelaskan situasi di
n DOK POLDA LAMPUNG
IMBAU MASYARAKAT. Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tertib dan kondusif saat melakukan aksi anarki pemblokiran Jalintim di Desa Agungjaya dan Bujukagung, Kecamatan Banjarmargo, Tulangbawang, Minggu (2/10). lapangan kepada Lampung Post di kantornya. Ike melanjutkan tindakan anarkistis dan pemblokiran jalan baru terjadi saat ia dan
pasukannya meninggalkan kampung warga. Diduga, beberapa orang menjadi provokator dalam tindakan bakar ban dan blokir jalan tersebut.
“Hampir 2 kilometer itu tidak ada keributan, bahkan sampai saya antar ke kampungnya. Pas saya balik, Dirkrimum lapor ada bakarbakar ban. Saya kaget. Akhir nya saya tarik lagi Brimob. Di situ baru ada lemparlemparan batu,” ujar Ike. Menurut Kapolda, tidak semua massa menduduki hutan atau kebun PT BNIL bertindak anarki. Hanya beberapa orang tidak bertanggung jawab yang membuat kegaduhan. “Waktu di dalam hutan itu 1.500 orang yang saya minta mundur meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah.” Di Mapolres Tulangbawang, Kapolres setempat AKBP Agus Wibowo menjelaskan pihak kepolisian telah mengamankan 14 orang
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
TINJAU JALAN. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo (dua kiri) bersama Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona (tiga kanan) dan Kadis Bina Marga Lampung Budi Darmawan (kiri) saat meninjau jalan di Dusun Sukabumi dan Dusun Way Laga, Desa Banjarnegeri, Way Lima, Pesawaran, Senin (3/10).
Para calon bupati dan wakil bupati masih terus mengikuti tahapan pencalonan dalam memenuhi syarat berkas, kesehatan, dan lainnya.
facebook.com/ lampungpost
yang diduga telah menjadi provokator dalam aksi anarki dan pemblokiran jalan, tetapi belum bisa menyebutkan identitasnya. “Ada beberapa warga yang kami amankan. Baik itu dari lahan perkebunan tebu BNIL dan dari tempat pemblokiran Jalintim Desa Agungjaya dan Bujukagung. Kami belum bisa menyebutkan identitas karena mereka masih berstatus saksi,” kata Agus. Dia juga mengatakan kondisi saat ini telah kondusif setelah kejadian pemblokiran Jalintim hingga pukul 02.00 dan arus lalu lintas telah lancar. “Kondisi kondusif dan aman. Jalintim Kabupaten Tulangbawang lancar. Polisi dan TNI stand by.” (DEN/CK9/D1)
TINGGI rendah peradaban suatu bangsa terukur melalui cara masyarakatnya mengatasi masalah atau konflik. Bangsa beradab mengutamakan upaya dialog ketimbang penyelesaian masalah dengan cara-cara anarki, apalagi sampai jatuh korban jiwa. Karena itu, kita menyayangkan, bahkan amat menyayangkan, adanya bentrokan antara warga yang menduduki lahan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) dan pamswakarsa perusahaan itu, selama dua hari. Aksi seperti itu amat jauh dari bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Laku kekerasan terjadi manakala pamswakarsa hendak membongkar tenda yang didirikan warga hingga kemudian terjadilah kericuhan. Akibatnya, posko pamswakarsa dan sepeda motor serta alat berat milik PT BNIL dibakar massa. Apa pun alasannya, tidak ada satu pun pembenaran dari segala bentuk tindak kekerasan, apalagi laku anarki di Republik ini yang mengedepankan penegakan hukum. Kekerasan tidak akan pernah bisa menjadi jawaban dari persoalan. Kekerasan justru makin memperkeruh keadaan. Atas gejolak di lahan PT BNIL, apresiasi patut diberikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Tindakan Polda yang dikomandoi Kapolda Brigjen Ike Edwin memukul mundur dan menangkap 14 orang terduga provokator merupakan langkah tepat agar laku anarki tak berulang. Berbagai pihak terkait lahan sengketa itu sepatutnya menahan diri. Dalam aksi kekerasan yang kalah jadi abu, menang pun jadi arang. Sikap berkepala dingin, mengutamakan dialog, dan bermusyawarah justru harus dikedepankan semua pihak terlibat. Aksi itu jelas mencederai upaya penyelesaian masalah. Dua hari sebelum bentrok pecah, Pemerintah Provinsi, Polda Lampung, Pemkab Tuba, Pemerintah Pusat, dan Mabes Polri telah menggelar pertemuan terkait sengketa lahan tebu di Tulangbawang. Kesimpulan pertemuan itu dibentuk satgas bersama untuk menyelesaikan permasalahan antara warga dan PT BNIL. Artinya, negara telah berupaya untuk hadir di tengah-tengah persoalan yang telah mendera masyarakat dan perusahaan selama ini. Kita sepakat, konflik lahan antara warga dan PT BNIL memang membutuhkan kepastian hukum. Sebab, kon flik tersebut terus muncul dan berulang manakala tidak ada kepastian dan ketegasan pemerintah serta aparat penegak hukum. Upaya-upaya pemerintah daerah dan aparat hukum di Lampung sudah maksimal. Namun, hal itu belum berhasil menyelesaikan persoalan akar dari konflik tersebut. Pemerintah Pusat harus hadir di Tulangbawang guna menyelesaikan konflik. Pembiaran terhadap kerusuhan, perusakan, dan penjarahan aset juga tidak boleh dilakukan. Penindakan kasus hukum juga harus tegas dan penuh kehati-hatian. Tulangbawang harus kembali damai, tidak perlu ada lagi perusakan dan pemblokiran jalan. n
oasis
Minum Kopi dan Demensia SEBUAH penelitian terbaru memaparkan perempuan berusia lanjut yang rajin meminum dua atau tiga cangkir kopi setiap harinya akan mengurangi risiko terkena demensia atau bentuk gangguan kognitif lainnya. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Gerontology Seri A: Biological Sciences and Medical Sciences ini dilakukan dengan menganalisis data dari 6.467 wanita dengan kelompok usia 65 tahun ke atas. Hasilnya, wanita yang mengon sumsi kafeina lebih dari 261 miligram/hari mengalami penurunan risiko terkena demensia sebesar 36%. Peneliti menilai 261 miligram tersebut setara dengan dua hingga tiga cangkir kopi. “Temuan ini menawarkan bukti bahwa kafeina dalam kopi bermanfaat bagi otak yang mampu mencegah penurunan kognitif di masa mendatang, terutama bagi wanita,” ujar Ira Driscoll, profesor psikiatri dari University of Wisconsin-Milwaukee. (MI/R6)