selasa, 09 05 2017
facebook.com/ lampungpost
NO. 14146 Tahun xlii TERBIT SEJAK 1974
ig@lampost @lampostonline @buraslampost
24 Halaman Rp3.000/eks
T ERUJI T EP ERC AYA
Pemerintah harus mendukung teknologi pengolahan hasil sehingga petani lada tak lagi menjual komoditas mentah.”
NPHD Diteken Sebelum September
Pemkot Melunak, Ikut BPJS Kesehatan
PEMERINTAH Provinsi Lampung akan menggelar rapat anggaran Pilgub Lampung 2018 bersama dua lembaga penyelenggara pemilu di ruang rapat sekretaris provinsi
Pemkot Bandar Lampung secara bertahap mendaftarkan warganya pada program JKN-KIS.
Tajuk | Hlm 2
Politik | Hlm 2
Ragam | Hlm 8
Lamteng Jadi Kabupaten Laboratorium Inovasi Dijadikannya Lamteng sebagai daerah laboratorium inovasi akan makin banyak lagi inovasi yang dihasilkan kabupaten ini. Daerah | Hlm 19
“Tiga kabupaten segera dilantik. Ini akan bertahap pelantikannya.” M Ridho Ficardo Gubernur Lampung Rumah Demokrasi | Hlm 3
Tokoh Lampung Dukung HTI Bubar lewat Pengadilan Kita untuk sementara masih menunggu kebijakan dan langkah yang diambil DPP HTI, sementara kegiatan kita masih jalan.”
Lima Alasan Pemerintah Membubarkan HTI 1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. 2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. 3. Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. 4. Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. 5. Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah antiterhadap ormas Islam, melainkan semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
Hammam Abdullah Humas HTI Lampung
HIZBUT TAHRIR - Hizbut Tahrir Internasional berdiri pada 1953 di Palestina. - Keberadaan HTI di Indonesia sejak 1980-an. - Hizbut Tahrir ada di Mesir, Libya, Sudan, Turki, Inggris, Prancis, Jerman, dan Indonesia, dll.
Tujuan
Melanjutkan kehidupan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Keberadaan Hizbut Tahrir juga berusaha mengembalikan kejayaan dan keemasan umat Islam seperti masa lampau. Mereka berusaha agar akidah Islam dapat menjadi dasar negara, dasar konstitusi, dan undang-undang.
Tiga tahapan metode dakwah Hizbut Tahrir 1. Pembinaan dan pengaderan 2. Interaksi dengan umat 3. Penerimaan kekuasaan
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
DPD HTI Lampung
Alamat: Jalan Pagaralam No. 15, Gang Cendana, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung 35132. Sumber: Data Pemberitaan
OASIS
Saling Pijat Kurangi Stres SENTUHAN manusia sama pentingnya dengan makan an bernutrisi. Badan manusia membutuhkan sentuhan agar dapat berfungsi dengan baik. Studi terkini menemukan pasangan yang meng habiskan 15 menit untuk pijat dua atau tiga kali seminggu mengalami perbaik an signifikan dari segi kesejahteraan, stres, dan kepuasan hubungan. Pasangan yang memberi pijatan akan 9% lebih baik secara keseluruh an, sedangkan yang menerima pi jatan akan lebih baik 12%. Penelitian dari Universitas Northumbria itu dilakukan Sayuri Naruse dan Mark Moss terhadap 38 pasangan. Hasilnya telah dipresentasikan dalan konferensi tahunan British Psychologi cal Society di Brighton, Inggris. Mereka mengukur kondisi para pasangan itu selama tiga minggu sesi pijat ber pakaian yang fokus di punggung, leher, bahu, kepala, dan wajah serta tiga minggu setelahnya. Sembilan dari sepuluh pasangan mengatakan me reka akan merekomendasikan sesi saling pijat seperti itu. (MI/R5)
Sebelum melakukan pembubaran, ada tahapantahapan yang harus dilalui mengingat HTI merupakan ormas nasional. FIRMAN LUQMANULHAKIM
T
OKOH di Lampung mendu kung pembubaran organi sasi massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lewat penga dilan. Sebab, ada aturan terkait ormas yang mempunyai badan hukum, yakni UU No. 17/2013 tentang Ormas. Ketua MUI Lampung Khairuddin Tahmid mengatakan pembubaran ormas memang wewenang negara, jika organisasi itu dianggap tidak memperhatikan landasan hukum yang benar. Dia meminta masyarakat dan eks HTI nantinya tetap tenang menghadapi keputusan itu. “Saya mengimbau agar umat tetap tenang dan sejuk. Karena negara memiliki otoritas, kita serahkan sepenuhnya ke pemerintah,” kata Khairuddin, dihubungi tadi malam (8/5). Kemudian, Sekretaris ICMI Lam pung Khomsarial Romli berpenda pat berdasarkan UU ormas, seha rusnya tidak langsung dibubarkan.
“Kalau mengarah UU ormas eng gak langsung dibubarkan, melalui peneguran-peneguran lalu ke pengadilan. Tapi kalau kebijakan pemerintah seperti itu ya silakan,” ujarnya. Sekretaris PWNU Lampung Ariyan to Munawar mengatakan pembubar an HTI oleh pemerintah pastinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri. “Dalam kehidupan ber bangsa dan bernegara ada beberapa hal yang sudah final sehingga pe merintah berani untuk mengambil keputusan,” ujarnya. Kemarin, Menteri Koordinator Poli tik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pe merintah akan mengambil langkahlangkah hukum untuk membubar kan HTI. Menurutnya, dari hasil kajian pemerintah, sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak melak sanakan peran positif dalam proses pembangunan nasional. Menanggapi hal itu, Humas HTI Lampung Hamam Abdullah berdasarkan UU 17/2013 tentang Ormas, pada Pasal 70 seharusnya pembubaran ormas harus dilaku kan pengadilan melalui putusan hukum. Selain itu, dalam Pasal 60 Hamam mengatakan setiap ormas yang mendapatkan sanksi harus
ORMAS HTI. Kantor Hizbut Tahrir Indonesia Provinsi Lampung yang berada di Jalan Pagaralam, Gang Cendana, No. 15, Bandar Lampung tammpak sepi, Senin (8/5) (Atas). Massa DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lampung melakukan aksi long march sejauh 3 km dari Taman Makam Pahlawan Bandar Lampung menuju Bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu (Bawah).
diberi peringatan terlebih dahulu, sebelum dicabut statusnya sebagai badan hukum. “Kami untuk sementara masih menunggu kebijakan dan langkah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI, sementara kegiatan kami masih jalan. Pemerintah seharus nya membuka dialog kepada HTI,” kata dia, kemarin.
Tahapan Sementara pengamat hukum tata negara Unila, Rudy, mengatakan pemerintah seharusnya memper hatikan Undang-Undang Ormas. Sebelum melakukan pembubaran, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, mengingat HTI merupakan ormas nasional. “Harusnya secara hukum pemerintahan melakukan tahapan sebelum pembubaran. Apalagi ormasnya kan nasional,” ujarnya, tadi malam. Namun, saat dimintai tanggapan Kapolda Lampung Irjen Sudjarno mengaku belum dapat berkomen tar. Seluruh jajaran Polda belum mendapatkan instruksi lebih lanjut. “Itu akan ada nanti penjabaran dan tindakan selanjutnya,” kata dia, tadi malam. (*2/RAN/RUL/EKA/R5) firman@lampungpost.co.id
Lampung Tempat Transit Sabu Asal Tiongkok DIREKTORAT Reserse Narko ba Mabes Polri menangkap dua bandar dan pengedar sabu-sabu seberat 84 kilo gram jaringan Tiongkok. Berdasarkan pemeriksaan, barang haram itu sebelum nya transit di Pelabuhan Panjang, Lampung. Kapolri Jenderal Tito Kar navian menilai penangkapan skala besar itu sebagai indikasi bahwa serbuan narkotika dari Tiongkok menuju Indonesia masih masif. Padahal, pene gak hukum telah berupaya memberikan efek jera melalui tindakan tegas kepada bandar dan pengedar. Kedua pelaku ialah TN alias
n ANTARA/SIGID KURNIAWAN
JARINGAN TIONGKOK: Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah), didampingi Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto (kanan) dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi, menunjukkan barang bukti sabu-sabu dalam rilis kasus narkotika jaringan Tiongkok di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Senin (8/5). AC dan AM alias AG. Informasi
terkait penyelundupan 84 kg
sabu-sabu didapat melalui pihak bea cukai Tiongkok. Sabu-sabu diselundupkan melalui buffer damper yang terbuat dari besi setebal 2,5 cm. Buffer damper ini memi liki rongga tempat penyim panan narkotika sehingga tidak dapat dideteksi x-ray. S a b u - s a b u ke m u d i a n dikemas dalam peti kayu dan dikirim menggunakan kontainer melalui jalur laut. Pelaku memilih rute menu ju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanpa mam pir, berbelok ke Pelabuhan Panjang, Lampung, lalu kembali ke Jakarta menuju kawasan pergudangan di
Penjaringan, Jakarta Utara. “Ini menjadi indikasi bahwa ancaman terhadap narkotik, terutama jenis sabu-sabu dari luar negeri, itu jaringan-jaring an dari Tiongkok masih terus menyerbu Indonesia,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di depan ruang jenazah Rumah Sakit Said Sukanto Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua pelaku, kata Tito, merupakan pelaku utama dari penyelundupan sabu-sabu tersebut. Dari keduanya telah disita barang bukti berupa 14 unit buffer damper yang masing-masing berisi 6 kg sabu-sabu serta 8 unit ponsel dan 6 kartu SIM card. (MI/K2)
Polisi Bidik Tersangka Pembelian Daging Kerbau POLRES Lampung Sela tan membidik tersangka pengiriman 7 ton daging kerbau asal India yang diba wa sebuah perusahaan di Bekasi, Jawa Barat. Kini, polisi memeriksa intensif sopir dan kernet truk boks BL-8495-AA yang membawa 7 ton daging kerbau beku se nilai Rp490 juta asal negara India sambil mengumpul kan kelengkapan alat bukti gelar perkara. “Nanti masih tunggu proses kelengkapan alat bukti untuk menentukan tersangkanya, apakah per orangan atau korporasi badan hukum perusahaan tempat membeli daging kerbau itu. Dibawa dari Bekasi rencananya dikirim ke Medan, Sumatera Utara,” kata Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Rizal Effendi mewakili kapolres di Mapolres, Senin (8/5).
Menurutnya, tersangka kasus ini akan dijerat Pasal 5, 6, dan 7 UU RI No. 22/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Pasal 1 huruf a dan h junto 62 UU RI No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Mereka membawa daging dengan kendaraan bukan peruntukannya karena tidak dilengkapi pendingin.” Mantan Kasat Resnarko ba Polres Metro itu men jelaskan daging kerbau itu hanya disertai dokumen pengujian laboratorium No. 971/1.823.551 tertanggal 19 April dari Pusat Pelayanan Kesehatan Teknologi dan Pengujian Mutu Jakarta. Kemudian, Dokumen Ke terangan Kesehatan Produk Asal Hewan No. 524/251 bid keswan/17 tertanggal 4 Mei oleh Dinas Peternakan Per ikanan dan Kelautan Bekasi. (HAN/RAN/CAN/D2)