Lampung Post Senin, 17 Oktober 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13950 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l senin, 17 OKTOber 2016 l 24 Hlm.

Lampung Kebut Operasi Pungli P

ASCAINSTRUKSI Presiden Joko Wido­ do (Jokowi) untuk memberantas aksi pung­ utan liar (pungli), Lampung merespons dengan menge­ but gerakannya. Selain makin banyak pengaduan masyarakat, kepolisian juga mulai bertindak. Satu perwira di Mapol­ resta Bandar Lampung terkena operasi tangkap tangan (OTT) Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) Bidpropam Polda Lampung, Sabtu (15/10) sore. Perwira yang bertugas di Satuan Re­ serse Kriminal (Satreskrim) itu diduga melakukan pungli terkait pinjam pakai barang bukti kendaraan dengan nilai Rp20 juta.

Setelah diberangus nanti, harus dijaga semangat bekerja instansi yang biasa menerima pungli ini. Terkait laporan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf mengakui masih ­banyak yang masuk terkait pungli yang dilakukan ok­ num pegawai di Bumi Ruwa Jurai. “Kami juga mendapat­ kan beberapa laporan yang masuk terkait pungli. Kalau tidak salah, ada sekitar 11 laporan atau pengaduan yang masuk,” kata Yusuf, saat dihubungi Minggu (16/10) malam. Ombudsman juga memin­ ta masyarakat berperan aktif dan jangan melakukan pem­ biaran pada tindakan pungli. “Harus tegas ketika pung­ utan tidak sesuai ­d engan aturan, minta kuitansi buk­ tinya, lalu laporkan kepada kami,” ujar dia. Sementara itu, pengamat hukum Universitas Lam­ pung (Unila), Wahyu Sa­ songko, mengatakan pungli yang disorot justru ada di institusi kepolisian dan di

jalanan. Ia juga berharap instruksi Presiden dan Ka­ polri dijalankan dengan maksimal di daerah. “Ya, transaksi banyak ter­ jadi di jalanan dan institusi. Ada ketentuan dalam UU biaya sebuah pelayanan semacam jasa yang ditarik. Nah, dalam praktiknya petu­ gas mengutip di luar keten­ tuan itu,” ujar Wahyu. Dia juga menjelaskan praktik pungli selama ini terjadi sejak lama. Walau dari dulu sudah dilarang, malah didiamkan dan dibiar­kan terjadi. A r t i ny a , p e n g a w a s a n yang ada kurang efektif, misalnya Inspektorat di dinas dan Propam di tu­ buh Polri. “Setelah dibe­ rangus nanti, harus dijaga se­mangat bekerja instansi yang biasa menerima pungli ini,” ujar dia.

Bukan hanya Rp500 ribu atau Rp1 juta, urusan Rp10 ribu pun akan saya urus. Kecil-kecil tetapi meresahkan dan menjengkelkan. Kita harus membangun sebuah budaya yang baik dan kerja cepat.” Presiden Joko Widodo

Fokus OPP di Institusi Penegak hukum Pemerintah Pemda Kecamatan Desa/kelurahan

: SIM, STNK, SKCK, proses perkara. : Sertifikat tanah, izin usaha, keimigrasian, perpajakan, dan lainnya. : Investasi, izin usaha, proyek pemerintah, dan lainnya. : Berbagai rekomendasi, izin tinggal, kependudukan lain, dan lainnya. : Penerimaan bantuan sosial, jaminan kesehatan, rekomendasi, dan lainnya. Sumber : Data pemberitaan

Nilai Terkecil Pada bagian lain, Presi­ den Jokowi memperingat­ kan jajarannya untuk tidak main-main dalam mem­ berikan pelayanan kepada masyarakat. “Sekarang, yang namanya pungli hatihati. Tidak hanya urusan sertifikat, SIM, KTP, yang namanya urusan untuk izinizin semuanya akan saya awasi,” ujar Presiden, dalam sebuah acara di Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. Meskipun kerugian yang ditimbulkan pungli itu tidak lebih besar diban­ ding dengan kasus-kasus ­lainnya, Presiden memas­ tikan akan tetap membe­ rantasnya. “Bukan hanya Rp500 ribu atau Rp1 juta, urusan Rp10 ribu pun akan saya urus. Kecil-kecil tetapi meresahkan dan menjengkelkan. Kita harus membangun sebuah budaya yang baik dan kerja cepat. Kecil-kecil tetapi ka­ lau dari Sabang sampai Me­ rauke ada di kantor-kantor, pelabuh­an, dan jalan raya, itu bisa sampai puluhan triliun,” kata dia. (DEN/MAN/R5)

POLDA TANGKAP... HLM. 5 firman@lampungpost.co.id

KPU Ultimatum Calon soal Dana Kampanye KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan para pasangan bakal calon kepala daerah lima kabupaten un­ tuk segera menyerahkan rekening dana kampanye kepada Pokja Audit Dana Kampanye KPU masingmasing daerah. KPU akan menerimanya paling lambat 27 Oktober mendatang pada jam kerja. “Surat resmi (imbauan pembuatan rekening kampa­ nye) sudah kami sampaikan pada liaison officer (LO) ma­ sing-masing pasangan calon. Penyerahan nomor rekening sebagai laporan awal dana kampanye paling lambat 27 Oktober,” kata Ketua KPU Pringsewu Andreas Andoyo, kemarin (16/10). Kemudian, lanjut Andoyo, penerimaan laporan awal dana kampanye itu akan diumumkan KPU pada 28 Oktober mendatang. Ia men­ jelaskan penyerahan reke­ ning sebagai laporan dana

kampanye masing-masing pasangan calon untuk mengetahui apakah dana kampanye sesuai ­dengan regulasi, sebagaimana di­ atur dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada 2017. Seperti diatur pada Pasal 7, dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabung­an partai politik nilainya paling banyak Rp750 juta setiap parpol selama masa kampanye. Selain itu, dana kampanye yang ber­ sumber dari sumbangan pihak lain atau perseorangan nilainya maksimal Rp75 juta masa kampanye. “Sementara dana kam­ panye yang berasal dari sumbangan pihak lain, ke­ lompok, atau badan hukum swasta paling banyak sebe­ sar Rp750 juta selama masa kampanye,” kata dia. Andoyo menuturkan dana kampanye yang be­

rasal dari partai politik, gabungan partai politik, pihak lain perorangan atau kelompok, juga badan hu­ kum swasta, bersifat kumu­ latif selama penyelenggara­ an kampanye. Di lain hal, dia juga mengingatkan para calon petahana harus sudah cuti sejak 28 Oktober menda­ tang. Dengan demikian, para petahana harus telah mengajukan cuti sejak saat ini untuk diproses. Bagi PNS yang mencalon­ kan diri, surat keputus­an pengunduran diri yang dikeluarkan dari atasan minimal maksimal 60 hari dari penetapan calon. Jika sampai batas waktu terse­ but belum juga menyerah­ kan surat pengunduran diri sebagai PNS, dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Parpol atau gabungan par­ pol tidak dapat lagi menga­ jukan calon pengganti,” ujar Andoyo. (WID/CK9/U2)

kolom pakar

Mengapa Pungli Gagal Diberantas? PRESIDEN Jokowi baru-ba­ ru ini menginstruksikan ke semua kementerian un­ tuk memberantas pung­ li (pungut­a n liar). Dalam waktu yang bersamaan juga dilakukan OTT (operasi tang­ kap tangan) pungli di Ke­ menterian Perhubungan. Instruksi Presiden mem­ buktikan pungli masih berke­ liaran di pusat-pusat jasa dan pelayanan yang disediakan pemerintah, dengan modus untuk mempercepat peng­ urusan perizinan, meminta imbalan dengan dalih uang

jasa administrasi atau uang rokok, dst. Jika dicermati, upaya memberantas pungli su­ dah dilakukan di era Orde Baru, sekitar 40 tahun yang lalu saat Sudomo jadi Pang­ komtatib. Namun, hingga ke luar instruksi Presiden, pungli sulit diberantas, pa­ dahal pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan re­ formasi birokrasi pelayanan publik, menaikkan gaji pe­ gawai negri, dan menggu­ nakan pelayanan berbasis

n LAMPUNG POST/DOK.

Syarief Makhya Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung elektronik, tapi hasilnya tidak memuaskan. Dengan kata lain, pemerintah gagal memberantas pungli. Lalu, mengapa gagal?

Persoalan memberantas pungli selalu dikaitkan se­ bagai masalah manajemen pelayanan publik, akar per­ soalannya pada prosedur pelayanan tidak memiliki prosedur opera­sional standar, lemahnya pengawasan, dan rendahnya gaji pegawai. Sebab itu, upaya yang di­ lakukan pemerintah dalam mengatasi pungli selalu dikait­ kan dengan menjawab per­ soalan tersebut yaitu ­dengan melakukan pembenahan prosedur, menaikkan gaji, dan melakukan pengawasan.

@lampostonline @buraslampost

TAJUK

Keberadaan Tim Saber Pungli diharapkan bisa membuat lega masyarakat dalam mengurus setiap perizinan dan urusan lainnya. FIRMAN LUQMANULHAKIM

facebook.com/ lampungpost

Bisa jadi, instruksi Presi­ den Jokowi dalam membe­ rantas pungli secara teknis akan dilakukan dengan cara-cara membenahi dan mengawasi prosedur pe­ layanan. Jika cara itu di­ lakukan, hasilnya bisa jadi efektif, tetapi tidak untuk kepentingan jangka pan­ jang. Suatu ketika penyakit pungli akan kambuh lagi saat para pejabat pemerin­ tahan mulai tidak peduli lagi dengan persoalan pungli.

BERSAMBUNG KE Hlm. 12

Petani Singkong Semaput ANJLOKNYA harga singkong di seluruh pelosok Indone­ sia hingga menyentuh angka Rp500/kg membuat petani men­ derita kerugian yang ­sangat fantastis. Untuk di Lampung saja, kerugian petani mencapai Rp3,75 triliun. Jumlah kerugian itu ber­ dasarkan hasil pemantuan petugas Biro Perekonomian Pemprov Lampung. Harga singkong di tingkat petani saat ini Rp500/kg. Jika petani menjual sebanyak 1 ton, hasil yang didapat Rp500 ribu. Angka itu turun 50% dari kisaran harga umum ke­ tika harga singkong Rp800/kg—Rp1.000/kg. Itu dengan proyeksi angka ramalan singkong mencapai 7,8 juta ton tahun ini. Wajar jika petani di negeri ini semaput. Membanjirnya singkong impor Vietnam ditengarai menjadi salah satu sebab anjloknya harga singkong di dalam negeri. Akibatnya, banyak petani menunda masa panen dengan harapan suatu saat harga kembali stabil. Namun, bukannya stabil, singkong pun malah membusuk. Harga singkong yang sangat rendah tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Petani tidak boleh menderita maupun mengganti komoditas singkong menjadi tanam­ an lain. Sebab, Lampung adalah salah satu provinsi dengan penghasil singkong terbesar. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian RI, Lampung masih menjadi produsen singkong terbesar Indonesia hingga 20% total produksi nasional. Di bela­ kangnya ada Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Gubernur Lampung mengatakan untuk melindungi petani, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presi­ den agar kuota impor tapioka dan ubi kayu dikurangi. Faktanya, surat tersebut tidak kunjung direspons. Harga singkong tetap terjun bebas. Harus tegas dikatakan pemerintah segera merespons tuntutan petani dengan memikirkan pemecahan masalah pelik ini. Sebab, hal-ihwal penentuan kebijakan impor singkong ada di tangan Pemerintah Pusat. Kebijakan impor singkong tentulah harus mendapat koreksi. Sinergisitas Pemprov Lampung dengan Gabungan Petani Singkong Indonesia (Gapesi) Lampung juga harus sungguh-sungguh berjuang menyelamatkan petani, salah satunya menambah kemampuan petani untuk tidak sekedar menjual singkong mentah. Sudah saatnya pemerintah provinsi maupun kabupaten mengubah pola produksi petani singkong ke arah industri barang setengah jadi hingga barak siap konsumsi. Dengan begitu, petani tak melulu merugi kala harga singkong mentah terjun bebas. n

Ita Purnamasari Pukau Publik Belanda Hlm. 16 oasis

Minum dan Hiponatremia

SEBUAH penelitian menemukan meminum air putih bisa sangat berbahaya ketika tubuh Anda tidak benar-benar membutuh­ kannya. Penelitian yang dipubli­ kasikan di Prosiding National Academy of Sciences ini mema­ parkan jika tubuh kelebihan cairan, maka memaksa meka­ nisme tubuh serta berisiko mengakibatkan seseorang keracunan air dan terkena hiponatremia. Hiponatremia adalah kondisi di natrium dalam darah menjadi sangat rendah karena terlalu banyak cairan yang dikonsumsi. Akhirnya, tubuh menjadi lesu, mual, kejang, bahkan kematian hanya dalam beberapa jam. “Jika kita hanya melakukan apa yang tubuh kita bu­ tuhkan, kondisi tersebut baik. Minumlah hanya ketika memang haus dibandingkan membuat jadwal yang rumit untuk itu,” ujar Dr Michael Farrell dari Monash University. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Lampung Post Senin, 17 Oktober 2016 by Lampung Post - Issuu