Lampung Post Senin, 19 Desember 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

Embarkasi Haji Lampung Tunggu Pemerintah Arab PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung, dalam hal ini Gubernur Lampung, telah mengirimkan surat ke Kementerian Agama (Kemenag) mengenai embarkasi dan debarkasi haji langsung pada 2017. Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Lampung Hamar­ toni Ahadis menuturkan saat ini belum ada jawaban dari Kemenag. Ia menambahkan Kemenag akan memberikan jawaban pada saat Bandara Radin Inten II diresmikan Presiden Joko Widodo pada Maret tahun depan. “Ya mereka bilang terus ada komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan saat peresmian Maret 2017 sudah kami dapatkan (status embarkasi dan debarkasi haji, red),” kata Hamartoni, saat dihubungi, Minggu (18/12). Menurut Hamartoni, persyaratan Lampung menjadi embarkasi dan debarkasi penuh sudah terpenuhi dan persyaratan yang lainnya tidak ada yang menghambat. Kemudian, infrastruktur bandara yang ditargetkan 2017 sudah selesai. “Informasinya, administrasi penerbangan dari Lampung menuju Jeddah itu yang masih menunggu respons dari Pemerintah Arab Saudi,” ujarnya. Ia berharap pada 2017 Lampung sudah bisa menjadi embarkasi penuh. “Karena untuk persyarat­ an infrastruktur bandara, seperti landasan pacu, kemudian fasilitas lainnya sudah memenuhi semua,” ujarnya. (MAN/E2)

Julia Roberts Kembali ke Layar Kaca Hlm. 16

l

No. 14012 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l senin, 19 desember 2016 l 24 Hlm.

Jamkeskot Rawan Korupsi

n LAMPUNG POST/M UMARUDDIN MOKOAGOW

Polda-BPK Telusuri Aliran Sertifikasi Ancaman pidana jika uang sertifikasi itu digunakan untuk kepentingan lain dan ada kerugian negara. DENI ZULNIYADI

K

EPOLISIAN Daerah Lampung menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelidiki penyaluran dana sertifikasi guru di Kota Bandar Lampung. Penyaluran tunjangan yang menjadi hak guru itu diduga terjadi penyimpangan. “Diduga ada uang sertifikasi itu digunakan untuk kepentingan lain. Untuk itu, pihaknya akan menyelidikinya,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara, akhir pekan lalu. Polda Lampung, ujar Dicky, ber­ koordinasi dengan BPK RI maupun BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk menelusuri apakah ada

potensi kerugian negara dalam permasalahan itu. “Kami sedang koordinasi dengan BPKP maupun BPK karena diduga uang sertifikasi tersebut digunakan untuk kepen­ tingan lain,” kata Dicky. Ia menjelaskan sejauh ini belum ada ancaman pidana jika uang sertifikasi itu digunakan untuk kepentingan lain, terkecuali jika ada kerugian negara. “Sejauh ini masih lidik,” ujarnya. Sejumlah guru di Kota Bandar Lampung menyurati Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Senin (19/12), setelah sebelumnya surat mereka layangkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pasalnya, Pemkot setempat berkukuh pencairan tunjangan sertifikasi guru direalisasikan dengan cara diangsur. Menurut seorang guru, Pemkot ­jangan bertindak semena-mena kepada para guru karena guru juga punya kebutuhan. “Kemarin kami sudah mengi­ rimkan surat ke kementerian, Senin (hari ini, red) saya akan kirimkan

surat ke Presiden. Mudah-mudahan Pak Jokowi membaca surat saya dan tahu bahwa birokrasi Pemkot enggak benar,” kata guru yang tidak ingin dise­ butkan namanya itu, Jumat (16/12).

Daerah Lain Pada bagian lain, Dicky mengaku seluruh kabupaten/kota di Lampung juga tengah diselidiki penya­luran dana sertifikasinya. “Kami juga lidik kabupaten lain yang tidak dapat kucuran dana dari pusat, ada permasalahan atau tidak di sana,” kata Dicky. Dia menjelaskan tidak hanya Kota Bandar Lampung yang tidak mendapatkan kucuran dana sertifikasi tahun ini, tetapi di Lampung ada 14 kabupaten/kota yang tidak mendapatkannya. “Kenapa di tempat lain tidak ribut, karena memang di Bandar Lampung jumlah gurunya lebih banyak dibanding kabupaten/kota lainnya,” ujar Dicky. (WIR/R5) deni@lampungpost.co.id

Pendidikan sebagai Agen Pembudayaan perdamaian abadi dan ke­ adilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Hal ini menggambarkan bahwa pendiri bangsa kita sangat cerdas dan menginginkan negara ini menjadi negara yang madani, masyarakatnya sejahtera, cerdas, merdeka, damai, dan adil. Gambaran tersebut tidak mengada-ada, tetapi sebagai pengejawantahan dari po-

@lampostonline @buraslampost

TAJUK

BANDARA RADIN INTEN II. Suasana pembangunan Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan, yang sedang direnovasi, beberapa waktu lalu. Provinsi Lampung akan memiliki bandara internasional pada 2017. Proses pembaruan bandara tersebut telah dilakukan sejak awal 2016 dan ditargetkan selesai akhir tahun ini.

kolom pakar KITA cermati kembali rumusan pendiri bangsa yang terdapat pada mukadimah UUD 1945, khususnya alinea keempat, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindunggi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

facebook.com/ lampungpost

n LAMPUNG POST/DOK.

Herpratiwi Dosen FKIP Unila

tensi yang dimiliki bangsa ini. Bangsa kita yang bhinneka mempunyai kekuatan untuk membentuk masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Apa yang tertuang dalam mukadimah UUD 1945 hendaknya dipakai sebagai roadmap bagi semua lembaga dalam mengembangkan visi dan menjalankan program. Juga sebagai inspirator bagi semua langkah dan napas kehidupan masyarakat, terlebih bagi sistem pendidikan yang sampai kapan pun sudah teruji dan diakui oleh semua pihak sebagai fondasi dan penyangga untuk memadanikan sebuah bangsa. Paradigma sebuah sistem

pendidikan di semua negara mengisyaratkan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan akhlak dengan mengutamakan kesejahtera­ an, kecerdasan, kemerdekaan, perdamaian, dan ke­adilan. Begitu juga paradigma sistem pendidikan kita tidak bisa lepas dari proses tersebut, dan dalam menjalankannya ­sangat terikat dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai tameng terhadap perubahan dan perkembangan.

BERSAMBUNG KE Hlm. 12

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan seluruh program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang pengelolaannya dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pengintegrasian itu bukan perkara remeh temeh, melainkan dengan landasan hukum kuat, yakni UU No. 40/2004 tentang SJSN, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Perpres No. 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan. Rekomendasi Mendagri No. 440/3890/SJ 19 Oktober 2016 meminta sejumlah daerah, termasuk Bandar Lampung, segera menghapus Jamkesda. Sebab, Bumi Tapis Berseri itu termasuk salah satu kota yang tidak ikut serta dalam program BPJS di Indonesia. Karena itu, amat wajar jika banyak pihak, termasuk DPRD Kota Bandar Lampung, menyayangkan kebijakan pemerintah kota berkukuh menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) sekaligus mengabaikan instruksi Kemendagri. Sikap abai itu perkara serius. Sebab, dasar instruksi Kemendagri adalah undang-undang. Mengabaikan instruksi itu sama artinya mengabaikan undang-undang yang seharusnya ditegakkan setiap pemerintah daerah (pemda) tanpa terkecuali Pemkot Bandar Lampung. Indonesia negara hukum. Segenap warga negara beserta pemerintahannya harus taat terhadap segala aturan hukum. Bagaimana mungkin masyarakat memiliki kesadaran hukum manakala pemda justru memberikan keteladanan buruk atas hukum. BPJS Watch menilai kebersertaan pemda terhadap BPJS Kesehatan bukan hanya soal perkara taat hukum, melainkan juga upaya penting memberantas praktik korupsi dana kesehatan yang kerap terjadi di daerah-daerah. Lembaga pengawas pelaksanaan program BPJS itu menilai saat Jamkesda belum terintegrasi ke BPJS berarti pemda masih mengelola uang APBD. Di sinilah potensi korupsi terjadi. Aparat penegak hukum tak elok membiarkan praktik korupsi ini. Jika sudah terintegrasi, praktik korupsi yang amat besar itu dapat diminimalisasi sebab pembayaran Jamkesda melalui BPJS. Dengan begitu, yang melakukan pembayaran klaim layanan kesehatan bukan lagi Dinas Kesehatan, melainkan BPJS. Terintegrasinya Jamkeskot Bandar Lampung ke BPJS Kesehatan kelak justru memudahkan Pemkot menjaga anggaran kesehatannya dari perilaku korup. Lah, yang sudah terintegrasi saja masih dikorup, apalagi anggaran kesehatan yang tidak terintegrasi sama sekali. Tabiat busuk itu terus terjadi. n


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.