www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13936 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l senin, 3 OKTOber 2016 l 24 Hlm.
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Bau Busuk Pasar SMEP
n LAMPUNG POST/TONGGAM ROSARIO/DOK POLDA LAMPUNG
BENTROK PT BNIL. Anggota TNI berbincang dengan warga di dekat lokasi kendaraan dan tenda milik Pamswakarsa BNIL yang terbakar oleh massa Serikat Tani Korban Gusuran BNIL, saat bentrok kedua kelompok, Sabtu (1/10).
8 Bakal Calon Belum Lengkapi Persyaratan SEBANYAK delapan pasangan bakal calon kepala daerah empat kabupaten belum melengkapi berkas persyaratan administrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi tenggat kepada mereka untuk melengkapi dokumen yang merupakan syarat calon dan pencalonan itu hingga besok (4/10). Ketua KPU Mesuji Saiful Anwar mengatakan dua pasangan bakal calon yang mendaftar masih belum melengkapi persyaratan dokumen adminis trasi sesuai format yang ditetapkan KPU. “Ada beberapa poin kelengkap an kedua bakal calon tersebut yang berkasnya kurang lengkap, seperti surat legalisasi ijazah, data tim kampanye, susunan visi-misi calon yang tidak sesuai format KPU, dan lain sebagainya. Kami tunggu sampai Selasa (4/10),” kata Saiful saat dikonfirmasi, Minggu (2/10). Tiga pasangan bakal calon yang mendaftar di KPU Pringsewu juga ternyata masih belum melengkapi sejumlah berkas administrasi. Mereka juga belum melampirkan berkas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Semua calon, ada satu atau dua syarat ada yang belum lengkap, seperti ijazah yang belum dilegalisasi, LHKPN dari KPK, data tim pemenangan, dan sebagain ya,” kata Ketua KPU Pringsewu A Andoyo. Demikian juga di Tulangbawang Barat (Tubaba) dan Lampung Barat (Lambar). Satu pasangan bakal calon yang mendaftar di KPU Tubaba dan dua pasangan bakal calon yang mendaftar di KPU Lambar juga masih harus melengkapi berkas persyaratan administrasi. “Masih ada calon yang dokumen persyaratannya masih kurang lengkap misal LHKPN dari KPK, surat keterangan bebas utang. Kami juga memberikan waktu kepada calon untuk memperbaiki sampai Selasa,” kata Ketua KPU Lambar Imtizal, Jumat (30/9). Sementara itu, Ketua KPU Tulangbawang Reka Punanta menyatakan berkas administrasi tiga pasangan bakal calon yang mendaftar dinyatakan telah lengkap. “Iya, berkas untuk semua bakal calon sudah lengkap semua,” ujarnya. (*9/U2)
Konflik BNIL Butuh Kepastian Hukum Pemerintah Pusat harus memastikan hadirnya negara dalam penyelesaian konflik lahan di Lampung. DENI ZULNIYADI
K
ONFLIK lahan antara warga dan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) membutuhkan kepastian hukum. Pasalnya, konflik tersebut akan terus muncul jika tidak ada kepastian dan ketegasan pemerintah serta aparat penegak hukum. Pengamat ekonomi Universitas Lampung (Unila), Asrian Hendi Caya, mengatakan permasalahan yang timbul akibat konflik tanah bukan yang pertama di Lampung. “Bahkan, untuk BNIL ini bukan yang pertama kali,” kata dia kepada Lampung Post, Minggu (2/10). Asrian mengatakan hal itu menanggapi adanya bentrokan antara warga yang menduduki lahan PT BNIL dan pamswakarsa perusahaan itu, Sabtu (1/10). Saat itu pamswakarsa hendak membongkar tenda yang didirikan warga hingga kemudian terjadi kericuhan. Akibatnya, posko pamswakarsa dan sejumlah sepeda motor serta alat berat dibakar massa. Tidak ada korban jiwa dalam kericuhan itu. Menurut Asrian, terkait penyelesai an masalah pertanahan di Lampung, pemerintah daerah sejauh ini telah berupaya semaksimal mungkin hadir. Namun, karena keterbatasan kewenang
an, pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikannya, justru menjadi korban. “Sekarang banyak lahan, izin hak guna usaha (HGU) di Jakarta, sementara orang daerah kesulitan mendapat lahan. Ini memicu letupan,” ujarnya.
Sengketa Lahan di Lampung 68 bidang agraria sengketa warga dengan perusahaan 68 perusahaan, 11 BUMN, dan 57 swasta 3 di Mesuji Register 45 oleh PT BSMI, PT PAL, dan PT Silva Daerah lain di antaranya : PT ALP 110 ha dan 536 ha di Tulangbawang Pramuka Lampung 300 ha di Lampung Timur PT BSA 807 ha dan 148,77 ha di Lampung Tengah Kosgoro 116 ha di Lampung Timur PT HIM 150 ha di Tulangbawang Barat PT BNIL 1.570 hektare di Tulangbawang
Kronologi Kasus BNIL - 21 November 2015: Warga duduki kawasan PT BNIL - 26 Januari 2016: PT BNIL anjurkan sengketa ke jalur hukum - 8 September 2016: Warga dirikan tenda di lahan PT BNIL - 1 Oktober 2016: Pembongkaran tenda dan rusuh Sumber: Data pemberitaan
Konkretnya, lanjut Asrian, Pemerintah Pusat harus hadir dan menyelesaikan hingga jelas, sebab
timbulnya permasalahan itu karena ada ketidakpastian kepemilikan lahan. “Seharusnya negara hadir dong, karena ini porsinya mereka.”
Provokator Ditangkap Terkait kericuhan itu, Polda Lampung mengamankan satu orang yang diduga provokator, kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun di Polda Lampung, tim reserse menangkap seorang pemicu kerusuhan. Pada bagian lain, General Manager PT BNIL Yulius Sunaruh mengapresiasi aparat kepolisian mengusir warga yang telah 24 hari menduduki dan merusak kebun tebu PT BNIL. “Ini bentuk dukungan investasi se hingga perusahaan merasa aman dan nyaman,” kata Yulius, kemarin. Sebelumnya, Bupati Tulangbawang Hanan A Razak bersama jajarannya, didampingi kepolisian, mengunjungi tenda warga yang didirikan di lahan PT BNIL itu, Jumat (30/9). Rombongan itu menyampaikan ihwal terbentuknya satuan tugas (satgas) bersama kepada massa yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB). Sementara itu, pada Kamis (29/9), di Mapolda Lampung digelar pertemuan antara Pemkab Tuba, Pemerintah Provinsi, Polda Lampung, Pemerintah Pusat, dan Mabes Polri. Kesimpulan pertemuan itu akan dibentuk satgas bersama untuk menyelesaikan permasalahan antara warga dan PT BNIL. (CK9/EKA/R5) deni@lampungpost.co.id
kolom pakar
Pendidikan untuk Teknologi yang Tiada Batas PERKEMBANGN teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempunyai nilai sosial tinggi, karena memungkinkan setiap individu mencari, mengumpulkan, memproses, dan tukar-menukar informasi dengan individu lain. Saat ini kebutuhan akan TIK oleh golongan menengah ke bawah dan ke atas berada pada tingkat kebutuhan primer. Semua individu membutuhkan teknologi untuk aktualisasi diri, mempercepat perkembangan diri, dan untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai makhluk sosial. Revolusi ekonomi global salah satu alasan berkembangnya TIK. Manusia cenderung tinggal dan
n LAMPUNG POST/DOK.
Herpratiwi Dosen FKIP Unila memilih di tempat-tempat pusat produksi, karena dengan TIK memungkinkan diterapkannya caracara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Kebijakan-kebijakan berskala
RATUSAN pedagang Pasar SMEP, Bandar Lampung, belum juga lepas dari lubang masalah. Uang muka yang telah mereka setor kepada PT Prabu Makmur milik Alay pada tahun 2013 tidak juga kembali. Jika diakumulasi, setoran para pedagang mencapai Rp3 miliar. Itu belum ditambah dengan bunga kalau uang tersebut disimpan di bank. Pedagang yang berharap uang mereka kembali tentu bukan tanpa dasar. Pengembang pasar telah wanprestasi. Pasalnya, proyek pembangunan pasar tradisional yang digadang Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bersama PT Prabu Artha hingga kini belum ada wujudnya. Boro-boro bangunan pasar itu menjadi delapan tingkat sesuai rencana, fondasi bangunannya pun tidak terlihat. Akibat pembongkaran Oktober 2013 lalu, kini tersisa sebuah kubangan besar menganga di tengah pasar, menyebabkan aroma tak sedap akibat tumpukan sampah. Tiga tahun janji manis pengembang berlalu, namun belum ada tanda-tanda pembangunan pasar yang digagas PT Prabu Artha. Mandeknya upaya pengembang tidak hanya membuat kondisi pasar kian miris, nasib pedagang pun tidak jelas. Pengembang dan Pemkot Bandar Lampung terus saja memberikan harapan atas pengembalian uang muka yang telah disetorkan. Janji manis Direktur PT Prabu Makmur Ferry Sulistio alias Alay itu hanya ilusi bagi pe dagang pasar. Tiga tahun bukan waktu yang sebentar. Kita mendorong aparat penegak hukum, baik jaksa maupun polisi, memeriksa kasus pembangunan pasar. Pedagang sudah menyetor Rp35 juta untuk mendapat kios. Uang miliaran milik pedagang dialirkan ke mana? Pedagang butuh kepastian! Lebih dari 20 kali Alay dan Pemkot menjanjikan pemulangan uang muka lantaran kios tak kunjung rampung. Wajar bahkan teramat wajar kekesalan pedagang memuncak. Mereka mengancam melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. Aparat pun harus mencium bau busuk permainan pembangunan pasar. Kita mendukung upaya pedagang mendapatkan kembali haknya. Pengembang pasar harus bertanggung jawab. Revitalisasi pasar itu tidak membawa perbaikan. Pemkot harus membuka mata dan hati untuk menyelesaikan masalah sengkarut Pasar SMEP. Seharusnya pemkot juga berdiri segaris untuk kepentingan pedagang, bukan membela pengembang yang wanprestasi. Ini telah menyakiti hati dan merugikan rakyat. n
makro dan mikro juga akrab dengan pemanfaatan TIK. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat informasi. TIK memungkinkan akses informasi di mana pun, TIK mempermudah untuk mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan di mana saja dan kapan saja dan tidak terbatas pada satu tempat. Pada prinsipnya, dengan TIK manusia mendapatkan kemudahan dalam berbagai hal. Pemenuhan kebutuhan akan rasa keingintahuan manusia akan terjawab dengan cepat dan mudah, dengan hanya menggunakan telunjuk jari dan kata kunci tertentu.
BERSAMBUNG KE HLM. 12
Brianna Antusias Sambangi Indonesia Hlm. 16 oasis
Musik dan Imunisasi STUDI terbaru yang dilakukan di Universitas Kentucky, Lexington, menemukan terapi musik pada bayi yang sedang disuntik imunisasi dapat membantu sang bayi terhindar dari stres dan rasa sakit saat dimasukkan jarum suntik. Dalam penelitian itu, anakanak dibagi dalam dua kelom pok berbeda, yaitu anak-anak yang diimunisasi tanpa terapi musik dengan anak-anak yang diimuniasi dengan terapi musik. Hasilnya mempelihatkan anak-anak termasuk orang tua mereka yang berada dalam kelompok terapi musik menunjukkan kurang adanya tekanan atau stres, baik sebelum, selama, maupun setelah diimunisasi. Sebaliknya, dalam kelompok tanpa terapi musik, tingkat stres anak-anak adalah rata-rata hingga lima kali lebih tinggi. Studi ini memiliki potensi, sehingga langkah berikutnya adalah untuk menguji teknik ini untuk melihat apakah dokter bisa melakukannya. (MI/R5)