TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 49
1
TERBIT PADA HARI SENIN
12 JULI 2021
Rp10.000/eks | 12 Halaman
ITALIA JUARA EURO 2020 BACA DI HAL.11
K e b a n g g a a n
A n a k
N e g e r i
BERAWAN | 29°C KELEMBAPAN : 80% ANGIN : 40 km/jam ARAH TENGGARA
TMMD
BERHASIL
Kodim Saumlaki Sukses Jalankan Kemanunggalan di Lorwembun dan Alusi Batjas BACA DI HAL.12
Otonomi Khusus dan Hak Politik Orang Papua
ARGENTINA JUARA COPA AMERICA 2020 BACA DI HAL. 11
Rp157 Miliar Utang Tanimbar BACA DI HAL.03
Proses revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terus bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Dari sejumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dikemukakan oleh fraksi-fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah terhadap usulan perubahan dari Pemerintah, tampak sejumlah isu yang selama ini menjadi tuntutan rakyat Papua telah diupayakan untuk diakomodir. Apa yang dibahas Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua tidak hanya terbatas pada usulan Pemerintah, tetapi juga usulan-usulan lain dari masyarakat Papua yang diserap oleh fraksi-fraksi di DPR dan DPR Sebut saja soal kewenangan provinsi. Beberapa fraksi mendorong agar topik ini dibahas. Ketua Pansus Otonomi Khusus Papua di
DPR, Komarudin Watubun, beberapa kali menekankan pentingnya kewenangan ini diatur dalam perubahan kedua Undang-Undang Otsus Papua. Kendati pasal 4 Undang-Undang Otsus Papua mengatur bahwa provinsi-provinsi di wilayah Papua memiliki semua kewenangan pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, fiskal dan moneter, sistem yudisial, dan agama; namun dalam praktiknya banyak undang-undang sektoral diterapkan di wilayah Papua tanpa mempertimbangkan bahwa ini adalah daerah dengan otonomi khusus. Bagaimana dengan persoalan hak politik Orang Asli Papua? Ketika Undang-Undang Otsus Papua dibentuk pada tahun 2001, rupanya tidak diduga bahwa migrasi masuk
yang luar biasa dari seluruh nusantara ini akan mengakibatkan berubahnya landskap kependudukan di Papua. Hasil sensus penduduk tahun (SP) 2010 oleh BPS menunjukkan bahwa penduduk kota Jayapura dan kabupaten-kabupaten seperti Merauke, Keerom, Nabire dan Mimika sudah dikuasai kaum migran. Orang asli Papua menjadi minoritas di provinsi sendiri. Di Provinsi Papua BERSAMBUNG KE HAL.10
Sekapur Sirih dari Laiyat
Beta mau bilang par kamong semua kalau kalah dan menang itu biasa, namanya juga kehidupan. Yang seng biasa itu kalau mau menang selamanya dan kalau kalah, tetap katong... BERSAMBUNG KE HAL.10
Ina Latu Maluku Minta Maaf
Nia Ramadhani Minta Maaf
Panen Raya Padi di Adaut
BACA DI HAL.04
BACA DI HAL.05
BACA DI HAL.12
www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161