Kunjungi kami di http://www.manunggal.undip.ac.id
Sediakan Fasilitas Untuk Mahasiswa, Undip Bangun Taman Baru Foto: Rena/Manunggal
Pada akhir tahun 2017 lalu, taman yang berada di depan Widya Puraya Undip dipugar dan akan dibangun kembali dengan konsep yang baru. Pembangunan ini berakar dari minimnya tempat berkumpul bagi mahasiswa. Daerah di depan Widya Puraya dipilih karena memiliki cakupan yang luas. Pembangunan taman tersebut sempat berhenti dan akan dilanjutkan Maret ini.
Menurut Darsono, Wakil Rektor II, melihat bahwa masih kurangnya sarana tempat untuk berkumpulnya mahasiswa. “Dulu ada taman rumah kita, tapi efektivitasnya masih kurang, sebetulnya juga sudah bersih. Terus kita mendeteksi lagi kumpulnya mahasiswa di PKM, tapi PKM juga lokasinya terbatas. Oleh karena itu, kami dari bagian sarana dan prasarana ingin membangun,” ungkapnya. Darsono juga menjelaskan bahwa idenya adalah sebuah wisata edukasi sebagai destinasi wisata. Langkah tersebut diawali dari penyiapan sarana dan prasarana. Pembangunan itu juga bertujuan agar mahasiswa betah di kampus. “Karena titik pusat di depan Widya Puraya itu besar, kemudian sampai ke waduk, sampai ke stadion. Itu konsep besarnya lalu, tempat berkumpulnya mahasiswa itu kan nanti sering berinteraksi, harapannya adalah muncul keakraban, muncul ide-ide baru, sehingga mahasiwa betah dikampus. Oleh karena itu, Widya Puraya diperbaiki,” tuturnya. Selain karena faktor minimnya tempat berkumpul mahasiswa dan juga sebagai sebuah wisata edukasi, pembangunan itu juga berpangkal dari banyaknya kritik yang datang dari segi arsitektur. “Taman itu kan dulu tinggi sekali, dari segi arsitektur banyak yang mengkritik karena kalau jalan dari selatan
Pembangunan taman di depan Widya Puraya yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para mahasiswa itu sempat berhenti dan akan dilanjutkan bulan ini. (22/3)
berhadapan dengan Widya Puraya itu seperti tenggelam enggak kelihatan. Oleh karena itu, diturunkan kemudian kita buat area terbuka seperti ada open theater,” tambahnya. Dari target pembangunannya sendiri, Darsono, menargetkan agar selesai pada bulan Mei. Sebelumnya pembangunan tersebut sempat dihentikan karena proyek pemerintah harus berhenti pada bulan Desember lalu. “Minggu depan akan dilanjutkan, saya minta kira-kira bulan Mei sudah selesai, hanya satu setengah bulan lagi,” jelasnya. Selanjutnya, untuk penggunannya, secara teknis dibebaskan tanpa harus adanya perizinan. “Bebas dalam pengertian tidak menggangu aktivitas yang ada. Contohnya pagi, di situ ada upacara kan enggak boleh. Malam ada waktunya, tidak boleh melewati jam malam,” tambahnya lagi. Di lain sisi, ternyata pembangunan itu masih minim infomasi, sehingga mahasiswa cenderung tidak mengetahui apa yang sebenarnya akan dibangun. “Pembangunan yang dilakukan di depan Widya Puraya tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga
EDISI I/TAHUN XVIII/11 April - 11 Mei 2018
Undip. Sejak awal pembangunannya hingga saat ini, mayoritas mahasiswa Undip masih belum mengetahui proyek pembangunan tersebut untuk dibangun apa dan berapa banyak dana yang dialirkan dalam pembangunan tersebut,” ungkap Trisna Anjar, mahasiswi jurusan Sejarah. Darsono berharap mahasiswa dapat menggunakan kampus sebagai tempat berkumpul. “Harapannya mahasiswa itu kumpul di kampus, silakan berkarya berinteraksi. Jadi konsepnya adalah eduwisata dan juga tempat berkumpulnya mahasiswa mengembangkan kehidupan kampus mencari inspirasi,” tuturnya. Berbeda dengan Darsono, Nayla Kusuma, mahasiswi jurusan Teknik Geodesi, lebih mengharapkan agar proses pembangunan dapat cepat terselesaikan. “Semoga pembangunannya cepat selesai, agar bisa dimanfaatkan dan mahasiswanya bisa mengeksprikan dirinya,” ujarnya. (Alfiansyah)
1
Salam dari Joglo
Pelayan dan Pendidik Mahasiswa
Pada tahun 2017 lalu, Undip berkomitmen terhadap peningkatan kesejahteraan mahasiswa. Infrastruktur yang terus bertambah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Berbagai fasilitas gratis ditawarkan Undip untuk membuat mahasiswa memiliki inovasi untuk berkembang di dalam kampus. Salah satu infrasturktur yang ditambah oleh Undip adalah taman. Fasilitas berupa taman dapat menjadi salah satu alternatif sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa. Kapasitas student center yang terlalu penuh menyebabkan timbulnya ide untuk pembuatan taman tersebut. Dengan letak yang strategis di depan Widya Puraya, taman tersebut dapat menjadi salah satu ikon taman yang
ramah terhadap mahasiswa. Penambahan fasilitas berupa Wi-Fi dapat menjadi salah satu daya tarik. Dengan adanya penambahan fasilitas tersebut maka diharapkan mahasiswa dapat menumbuhkan ide-ide baru untuk peningkatan akademik. Di samping itu, Fakultas Sains dan Matematika (FSM) mengeluarkan surat edaran mengenai kebijakan terhadap kegiatan nonakademik yang diikuti oleh mahasiswa. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan agar mahasiswa FSM lebih fokus dengan akademiknya, sehingga dapat lulus tepat waktu. Terdapat kekhawatiran bagi Himpunan Mahasiswa yang ada di FSM karena akan adanya perubahan dalam re-organisasi pada kepengurusan. Program kerja yang di-
kembangkan oleh masing-masing himpunan harus dilampirkan dalam rapat tahunan yang diselenggarakan. Pada tahun 2017 Undip resmi menjadi PTN-BH. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 65 disampaikan bahwa sebuah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) mempunyai unit untuk melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparan. Transparansi dana diharapkan agar mahasiswa dapat mengetahui muara akhir dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan mahasiswa setiap semesternya. Namun pada praktiknya, transparansi dana Undip belum disampaikan kepada mahasiswa. (Redaksi)
Surat Edaran FSM Menimbulkan Polemik Bagi Mahasiswa Foto: Rena/Manunggal
Dikeluarkannya surat edaran (16/1) mengenai kebijakan tentang Himpunan Mahasiswa (HM) yang dikeluarkan oleh Fakultas Sains dan Matematika (FSM) menimbulkan pro dan kontra dikalangan mahasiswa FSM. Dikeluarnya surat tersebut pada saat masa transisi organisasi mahasiswa (ormawa) di FSM yang pada saat itu bertepatan dengan liburan mahasiswa.
Terkait dikeluarkannya peraturan edaran mengenai Himpunan Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika (FSM) menimbulkan pro dan kontra dikalangan mahasiswa (28/3).
Dekan FSM, Prof. Widowati yang ditemui pada Rabu (14/3) kemarin memaparkan bahwa peraturan mengenai HM tersebut sebenarnya berasal dari pihak Universitas. “Peraturan sebenarnya dari Universitas, kalau dari Fakultas itu mengeluarkan berupa surat edaran,” jelas Widowati. Surat edaran tersebut dibuat berdasarkan Rapat Kerja Tahunan (Rakerta) Undip yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017. “Peraturan tersebut merupakan keputusan bersama, pihak Fakultas hanya membreakdown pelaksanaan teknis di lapangan,” tambahnya. Dalam pelaksanaan teknisnya, rencana kegiatan yang akan dilakukan dirapatkan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. “Setelah pelantikan ormawa, anggota yang berkaitan memaparkan program kerja selama 1 tahun dihadapan wakil dekan 1 beserta tim. Nah, Wakil dekan 1 beserta tim inilah yang akan mengoreksi secara detail diperbolehkan atau tidaknya kegiatan tersebut,” ujarnya. Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi, M. Hilman Aulia, mengatakan surat edaran tersebut dapat berpengaruh pada program kerja himpunan yang ada. “Ada pengaruh dari adanya surat edaran, terutama untuk proker yang berjalan semester genap ini. Maba
(mahasiswa baru : red) tidak diperbolehkan ikut, tapi jika mendaftar atas nama sendiri atau angkatan masih diperbolehkan,” tuturnya. Berdasarkan perkataan Kepala Departemen Biologi, tambah Hilam, struktur kepengurusan Himpunan Mahasiswa Biologi (HMB) tidak perlu diubah, namun peresmiannya nanti saat bulan Juli. “Dari kemahasiswaan biologi sendiri menyarankan untuk mencari win win solution. Harapannya surat edaran tersebut dicabut, karena dapat mencederai semangat mahasiswa 2017 untuk berorganisasi,” tambahnya. Ketua Himpunan Fisika, Fadhli Auliyansyah mengatakan, dikeluarkannya surat edaran berawal dari kegiatan kaderisasi di jurusan. “Banyak laporan yang menganggap kaderisasi di FSM membuat Maba terganggu di bidang akademik sehingga untuk mencegah agar nilai akademik tidak terganggu karena adanya kegiatan organisasi,” ujarnya. Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia, Ayub Indra menjelaskan bahwa kegiatan ini akhirnya dikonsentrasikan negosiasi ke departemen. Dari departemen mengadakan kegiatan yang melibatkan mahasiswa 2017 yang nantinya akan melibatkan himpunan juga. “Adanya aturan
EDISI I/TAHUN XVIII/11 April - 11 Mei 2018
ini kurang tepat untuk dilaksanakan, terutama di point yang masalah organisasi,” ujarnya. Kepala Bidang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM), Feradhyka Rummex sendiri kurang setuju adanya pembatasan dalam organisasi. Menurutnya Pimpinan Fakultas/Universitas menakutkan hal-hal berbau perpeloncoan. “Dari pimpinan fakultas memperbolehkan kalau semester ikut di BEM, karena ranahnya beda BEM dan Himpunan. Menurut saya, pimpinan fakultas khawatir adanya oknumoknum di himpunan yang ingin melakukan perpeloncoan,” katanya. Wakil Dekan 1, Drs. Bayu Surarso menuturkan, kegiatan-kegiatan mahasiswa sudah mulai selesai, banyak adanya mahasiswa delegasi dari FSM mewakilkan himpunan bukan fakultas. “Kegiatannya tidak hanya kedalam (kaderisasi), 60% keluar, softskill terlatih, kegiatan keluar. Kegiatan mahasiswa lebih di dorong keluar untuk eksistensi FSM,” tutup Bayu. (Sinta)
2
BREAK
Masukan agenda Anda lewat twitter: @LPM_Manunggal
Ironi Pengesahan UU MD3 Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gema Keadilan Fakultas Hukum (FH) Undipmenyelenggarakan diskusi publik yang berjudul “Revisi UU MD3 : Obat Kuat Wakil Rakyat”. Diskusi yang diselenggarakan pada Kamis (22/3) di Ruang H302 FH Undip ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Bambang Joyo Supeno, Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip, Dr.Nur Hidayat Sardini, dan aktivis mahasiswa, Julio Belnanda Harianja. Undang- undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terbaru yang merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 secara substansi banyak menimbulkan kontroversi.Dr. Nur Hidayat Sardini, memaparkan beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi. “Ada tiga pasal yang memicu kontroversi, yakni pasal 73 terkait pemanggilan paksa, pasal 122 huruf K terkait dengan pemanggilan paksa siapa
saja yang merendahkan martabat institusi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan terakhir pasal 245 ayat (1) terkait hak imunitas tindak pidana,” jelasnya. Dalam diskusi tersebut, Nur Hidayat mengatakan ada hal ironi terkait pengesahan UU MD3. “DPR sebagai lembaga legislatif yang seharusnya berfungsi sebagai penampung terhadap aspirasi, pandangan,dan kritik sering kali dihadapkan pada keingingan anggota dewan itu sendiri. Selain itu, presiden sebagai pemegang kekuasaan puncak eksekutif, tidak menggunakan otoritasnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu),” ujarnya. Bambang Joyo Supeno,menyampaikan tiga fungsi DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. “Kalau dewan membuat Undang-Undang untuk DPR RI dan Perda untuk DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota itu memang sudah sesuai ketentuannya,” tuturnya. (Sinta)
Agenda Beasiswa Australia Award Pendaftaran ditutup 30 April 2018, pendaftaran secara online dapat diakses di oasis.dfat.gov.au Info lebih lanjut: australiaawardsindonesia.org
Pembac a menyam yang ingin paikan komentar, kelu h saran se an, kritik, atau pu Undip d tar persoalan d apat me i ngirimk pesan l a n ewat sm s ke nom 085641 or 755545
Redaksi Menerima tulisan berupa opini, esai, cerpen, surat pembaca, maupun liputan kegiatan. Tulisan dapat dikirim melalui email ke redaksi@manunggal.undip.ac.id. Redaksi berhak melakukan penyuntingan seperlunya.
Kecurangan PT. RUM Berdampak pada Kerusakan Lingkungan Sekitar Bengawan Solo Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip mengadakan diskusi mengenai masalah limbah PT. Rayon Utama Makmur (RUM) yang mencemari lingkungan di sekitar pemukiman warga Kecamatan Nguter, Bendosari, dan Sukoharjo Kota dengan tema “Permasalahan Lingkungan PT. RUM Sukoharjo dan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan” pada Jumat (16/3) di pelataran Student Centre Undip. Perusahaan yang merupakan anak dari PT. Sri Rejeki Isman (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, pada tahap produksinya menimbulkan masalah pencemaran limbah yang membuat warga menyampaikan keluh kesah karena bau busuk dari limbah-limbah dibuang ke kali kecil di pemukiman warga yang kemudian menyambung ke sungai Bengawan Solo. Abdul Gofar, perwakilan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah, mengatakan menurut pengakuan warga, terjadi kecurangan yang dilakukan PT. RUM. “Dia (red-PT. RUM) membuang limbah siklusnya pukul 11.00 malam dan pukul 03.00 pagi. Tidak pernah membuang limbah saat orangorang beraktivitas,” paparnya.
Menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), PT. RUM sudah berdiri sejak 2012, tetapi proses untuk konstruksi, uji coba, sampai beroperasi baru dimulai bulan Oktober 2017, lima tahun setelah perizinan dilayangkan. Di tahap produksi inilah masyarakat mulai muncul keresahan karena pada perencanaan pengelolaan lingkungan memang sudah ada analisis bahwa pabrik rayon dalam setiap produksinya akan terjadi pencemaran di air dan darat. “Demonstrasi yang dilakukan oleh warga mencetak beberapa kesepakatan, tetapi bukannya menanggulangi limbah PT. RUM justru membuat pipa dalam skala besar untuk dialirkan langsung ke anak sungai Bengawan Solo,” ujar Abdul. Amarah warga terus berlanjut saat hasil laboratorium dari Ecostar Laboratories Tangerang mengatakan bahwa bau yang dihasilkan PT. RUM masih di bawah baku mutu sehingga belum berbahaya. Warga di sekitar merasakan dampak yang semakin parah. Hal ini juga ditegaskan oleh Abdul, “Beberapa masyarakat terpaksa dirawat inap di puskesmas dan mengungsi ke daerah lain,” tuturnya. (Sarrah)
Untuk student center, kenapa sinyal wifi hanya sedikit, tolong diperbanyak karena banyak mahasiswa yang membutuhkan. (082112222xxx) Nasib jogging track di belakang pos satpam undip kondisinya sekarang memprihatinkan, tolong rektorat segera memutuskan apakah mau dikelola, atau didesain ulang, atau dibiarkan mati begitu saja. (082221160xxx) Perpustakaan Undip tutup terlalu cepat, kegiatan perkuliahan hingga malam tetapi perpustakaan hanya buka sampai sore, saya sarankan tutup pada jam 9 malam. (085647793xxx)
Diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Manunggal Universitas Diponegoro Pelindung: Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Penasihat: Prof. Dr. Ir. M. Zainuri, DEA., Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt., Dr. Budi Setiyono, S.Sos., M. Pol. Admin., Prof. Dr. Ir. Ambariyanto, M.Sc., Dr. Adi Nugroho Pemimpin Umum: Iga Tikah R. Sekretaris Umum: Fatma Khosiah. Pemimpin Redaksi: Dinda Sukma A. Pemimpin Litbang: Yunita Mahda S. Pemimpin Perusahaan: Amalia Safira A. Wakil Pemimpin Redaksi: Ulfa Mawaddah A. Redaktur Pelaksana: Rivan Triardhana P. Staf Redaksi: Raegita Wibowo., Sarrah Nadhifah A.., Sinta Maulia, Alfiansyah. Redaktur Fotografi: Verensia Audre S. Staf Fotografi: Rena Adinda S., Thariq Razin. Redaktur Desain: Ayu Muntiah. Staf Artistik: Isna Farhatina. Staf Grafis: Sintia Mulia R. Staf Layout: Alfio Santos, Ririn Evi R. Manajer Rumah Tangga: Ika Octaviani. Manajer Produksi Distribusi dan Iklan: Anastia Afika R. Staf Produksi Distribusi dan Iklan: Dana Yuli A., Naufal Afif. Alamat Redaksi, Iklan dan Sirkulasi: Sekretariat LPM Manunggal Student Centre Universitas Diponegoro Jalan Prof Soedarto SH, Tembalang Semarang 50275 Email: persmanunggal@yahoo.com Website: www.manunggal.undip.ac.id
EDISI I/TAHUN XVIII/11 April - 11 Mei 2018
3
Sorotan Transparansi Dana Undip Sampai Mana? Ilustrasi: Isna/Manunggal
Oleh Rivan Triardhana Putra dan Raegita Wibowo Tahun 2017 Undip resmi dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 65 Ayat 3 poin D dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) memiliki hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Namun, hingga penghujung tahun 2017 Undip belum memberikan transparansi dana pendapatan dan pengeluaran. Pada praktiknya, penyusunan keseluruhan dana Undip, masing-masing fakultas menyusun rencana anggaran dan visi misi. “Untuk mekanisme penyusunan dana Undip berawal dari fakultas yang menyusun rencana anggaran dari visi dan misi fakultas itu sendiri, kemudian dibahas di Rapat Kerja Tahunan (Rakerta) dan dilihat berdasarkan budget dan indikator kinerja yang harus dicapai, lalu jika selesai akan menjadi Rancangan Kerja Anggaran Tahunan (RKAT),” jelas Mulyo Padmono, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, saat ditemui tim Joglo Pos pada Senin, (19/3). RKAT kemudian diserahkan ke Majelis Wali Amanat (MWA) untuk meminta persetujuan. “RKAT Undip ini berupa penerimaan yang berupa dana APBN dan dana selain APBN seperti hibah, kerjasama, dan pengeluaran, lalu kontrak kerja dari fakultas dan Undip (Dekan dan Rektor),’’ ujarnya. Dalam pemeriksaan keuangan, Undip
memiliki auditor internal dan ekstrernal. “Ada auditor internal yang bernama Satuan Pengawas Internal (SPI) dan auditor eksternal yang bernama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menghasilkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tutur Mulyo. Tambahnya, dalam pemeriksaan keuangan Undip, dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jendral Kementrian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Perlindung Konsumen Nasional. Bentuk transparansi dana Undip dapat diakses melalui aplikasi yang bernama Rancangan Serapan Anggaran (RSA). “Mahasiswa dapat mengakes tentang transparansi dana yang didapat dan dikeluarkan Undip, tetapi harus mempunyai password. Tidak semua mahasiswa bisa membuka karena ditakutkan aplikasi bisa diretas atau dihack dengan orang tidak bertanggung jawab,” jelasnya. Belum adanya transparansi Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2016/2017, Jadug Trimulyo Ainul Amri, mengatakan kriteria good goverment tentang pengelolaan kampus. “Dengan kriteria good goverment, alangkah baiknya ada transparansi dana,” ujarnya. Selama menjadi ketua BEM, Jadug sendiri pernah meminta untuk adanya transparansi dana dari Undip, tetapi hingga sekarang masih belum diberikan. Menurut Jadug, pihak rektorat telah menyanggupi untuk merealisasikan transparansi dana dan akan mengunggah ke web Undip. “Kita tetap mengusahakan transparansi tetap sesuai porsi, tetapi apakah menabrak tugas senat karena ada tugas dari komisi anggaran,” jelas Jadug. Staf Muda Bidang Minat dan Bakat, Fauzan Muzzammil, mengatakan transparansi dana penting untuk mahasiswa untuk mengetahui uang dipakai dalam pembayaran Uang Kuliah
EDISI I/TAHUN XVIII/11 April - 11 Mei 2018
Tunggal (UKT). “Sebagai orang awam itu penting karena dengan adanya transparansi dana kita tahu pengeluaran kuliah, uang yang dipakai untuk apa karena kita bayar UKT,” ujarnya. Senada dengan Fauzzan, Anggota Komisi 2 Senat Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Taufiq Hidayat, mengatakan transparansi dana itu penting karena aliran dana dapat terlihat hasilnya. “Transparansi dana itu sangat penting karena hal tersebut aliran dana dari pusat sampai ke bagian bawah-bawah akan terlihat jelas dan tidak menimbulkan fitnah,” tuturnya.
Bang Jo Sediakan Fasilitas Untuk Mahasiswa, Undip Bangun Taman Baru Semoga bermanfaat bagi mahasiswa Surat Edaran FSM Menimbulkan Polemik Bagi Mahasiswa Jangan jadi polemik, berat, ambil hikmahnya aja Transparansi Dana Undip Sampai Mana? Semoga dapat mencerahkan mahasiswa tentang UKT mereka
4