Kunjungi kami di http://www.manunggal.undip.ac.id
Pemira Bermasalah Berujung Pencabutan Panlih Foto: Dyah/Manunggal
Drama Pemilihan Umum Raya (Pemira) tahun ini menimbulkan perbincangan di kalangan mahasiswa Undip. Kinerja Panitia Pemilihan (Panlih) yang diduga tidak maksimal karena tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah dibuatnya sendiri, berujung pada pencabutan Surat Keputusan (SK) Panlih oleh Senat Mahasiswa (SM) Undip dan pembentukan Panlih baru. Permasalahan Pemira 2019 yang terjadi bermula dari SM Fakultas Hukum (FH), SM Sekolah Vokasi (SV), SM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang mengeluarkan surat pernyataan mengenai proses pendaftaran dan verifikasi berkas calon senator, Selasa (22/10). Dalam surat pernyataan yang dibuat oleh SM FH, pada tuntutan poin kedua disebutkan bahwa juknis yang dibuat oleh Panlih tidak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara SM Undip dan SM Fakultas dimana Panlih memutuskan secara sepihak bahwa tidak melakukan perpanjangan pendaftaran senator sehingga SM Undip tidak mengkoordinasikan dengan SM FH bahwa pendaftaran tidak dapat diperpanjang. Menanggapi masalah tersebut, salah satu anggota Panlih inti terdahulu, Andhika Kusuma Wardana menyatakan bahwa menurutnya Panlih telah sesuai dengan wewenang dalam membuat juknis dan koordinasi dengan SM Undip juga telah berjalan. “Kita telah berkoordinasi dengan SM Undip (komisi 4 –red) dan berkoordinasi dengan Mas Nadhif untuk hadir sosialisasi namun Mas Nadhif tidak bisa datang akhirnya. Kita menyayangkan tuntutan nomor 2 karena lebih menjurus kepada fitnah tanpa dasar yang jelas,” ungkapnya. Panlih juga telah mengundang lembaga-lembaga yang ada untuk hadir ketika sosialisasi juknis. “Kami telah mengundang lembaga-lembaga yang ada untuk hadir agar dapat menanyakan apabila ada belum dipahami dalam juknis,” tambahnya.
Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) baru Pemira 2019 oleh panitia pemilih (Panlih) pada Jumat (1/11), bertempat di Ruang Sidang Lt. 1 StudentCentre Undip Tembalang.
Menurut ketua SM Undip, Muhammad Naufal Nadhif, Panlih hanya melakukan koordinasi dengan Komisi 4 SM Undip. “Tidak ada koordinasi dengan SM Undip, dan dari Panlih-pun sudah mengkonfirmasi, ini sudah dikoordinasikan dengan Komisi 4 selaku komisi yang mengampu dari Panlih pemira itu sendiri,” ujarnya. Nadhif juga mengatakan terdapat misscom dari Panlih yang akhirnya berujung surat pernyataan dari SM Fakultas. “Karena itu sempet Panlih ada misscom,” tambahnya. Ketua SM FH, Bilal Baihaqi menuturkan bahwa yang dipermasalahkan yaitu terkait pendaftaran senator yang tidak bisa diperpanjang sedangkan penjaringan untuk menentukan senator ke SM Undip mengalami kesulitan, selain itu Panlih yang melakukan verifikasi berkas sampai jam 9 malam dianggap melakukan pelanggaran terhadap juknis yang telah dibuatnya sendiri. “Hampir tidak semua fakultas mengirim delegasinya ke Undip, berarti dalam hal ini penjaringan untuk menentukan senator ke SM Undip kesulitan, sementara saya di SC sampai jam 9, Panlih masih melakukan verifikasi berkas senator,” ujarnya. Menurut Andhika, menanggapi tuduhan waktu pendaftaran yang dianggap terlalu
EDISI II/TAHUN XIX/ 25 Oktober - 25 November 2019
singkat, ia menjelaskan bahwa Panlih sudah mengeluarkan juknis sebelum pembukaan pendaftaran. “Para calon peserta pemira baru mendaftarkan diri pada hari terakhir semua, apalagi dalam kurun waktu 2-3 jam penutupan,” ujarnya. Andhika juga mengklarifikasi mengenai verifikasi berkas yang dilakukan Panlih, menurutnya hal itu tidak melanggar juknis yang ada. “Pada juknis nomor 7 pendaftar dinyatakan sah sebelum masa pengajuan berkas terakhir (20 Oktober 2019 pukul 17.00), otomatis calon senator yang mendaftar melebihi waktu tersebut dinyatakan tidak sah, sedangkan verifikasi adalah tahap pemeriksaan,”tambahnya. Pencabutan SK Penetapan Panlih Masalah yang terjadi berujung pada pencabutan SK Penetapan Panlih oleh SM Undip. “Yang kami cabut Panlih inti saja karena Panlih lalai,” ungkap Nadhif. Tambahnya, alasan SM Undip mencabut SK tentang pembentukan perangkat pemira karena telah lalai dalam mengerjakan tugasnya. “Kami menggunakan kewenangan kami yaitu legislative review, dimana mencabut ketetapan yang sudah kami tetapkan sendiri dengan ketetapan baru,” jelas Nadhif. (Daffa, Sinta/Manunggal)
1