STUDI PERENCANAAN KSP KALIMANTAN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR JALAN KUSUMA BANGSA NO.2 SAMARINDA - 75123

STUDI PERENCANAAN KSP KALIMANTAN TIMUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

studi perencanaan

Kawasan S t r a t e g i s 2014

provinsi KALIMANTAN TIMUR

1 PENDAHULUAN

Pendahuluan | 1

1.1

Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menyatakan bahwa, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan serta pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya telah menyusun 10 (sepuluh) Kawasan Strategis yang sudah terakomodir dalam RTRW yang saat ini masih dalam proses penetapan. Dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan substansi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui surat Nomor HK.01.03-Mn/493 tanggal 26 Agustus 2011.

Seiring dengan berjalannya waktu, rancangan KSP tersebut kemudian terus berkembang menyesuaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah serta ditemukannya potensi-potensi baru di setiap wilayah. Berkurangnya luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang menyebabkan, juga telah menyebabkan berkurangnya 5 (lima) wilayah kabupaten dari Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa faktor tersebut diatas kemudian menjadi dasar pemikiran bahwa perlu adanya kajian ulang mengenai penentuan KSP yang mampu menopang eksistensi keunggulan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi eksisting terkini.

Sejalan dengan hal tersebut, persfektif perkembangan kluster ekonomi dalam mendukung interkonektivitas daerah melalui Program MP3EI yang semakin pesat peranannya dalam menumbuhkan kawasan yang semakin kompetitif, tentu diperlukan pengembangan kawasan strategis yang tepat.

Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan turut

mempengaruhi bagaimana kawasan strategis ditentukan.

Arahan visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk mengakomodir dengan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendukung optimalisasi SDA dengan melakukan perubahan-perubahan yang berbasis pada pembangunan dari unrenewable resources menjadi renewable resources.

Adapun salah satu upaya yang diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ini adalah dengan mengembangkan kawasan industri unggulan. Upaya ini diambil karena kawasan industri akan mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kawasan industri ini telah diwujudkan salah satunya dengan penetapan 8 (delapan) kawasan industri unggulan oleh Gubernur Kalimantan Timur, yaitu: a.

Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara;

b.

Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda;

c.

Kawasan Industri Berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang;

d.

Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (Maloy Batuta Trans Kalimantan) di Kabupaten Kutai Timur;

e.

Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan dan sekitarnya di Kabupaten Berau;

f.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara;

g.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat; dan

h.

Kawasan Industri Strategis Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur sendiri telah menetapkan kawasan strategis yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur. Kawasan strategis provinsi yang terdapat di dalam RTRWP tersebut pada dasarnya belum disusun dengan mempertimbangkan penciptaan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, kedelapan Kawasan Industri Unggulan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur perlu dipertimbangkan sebagai KSP yang tetap terintegrasi dengan rencana pengembangan KSP Kalimantan Timur yang telah ditetapkan di dalam RTRWP. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses implementasinya serta untuk menjaga integrasi pembangunan wilayah Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Terkait dengan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan kedelapan Kawasan Industri Unggulan sebagai bagian dari KSP di Kalimantan Timur, maka diperlukan suatu kajian atau studi yang mendalam mengenai kemungkinan pengembangan berikut dengan konsep pengembangan yang ditawarkan. Studi atau kajian ini pada dasarnya bukan sekedar memberikan justifikasi atau pertimbangan teknis terhadap kemungkinan pengembangan kedelapan Kawasan Industri Unggulan sebagai KSP, namun diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan substansi RTRWP Kalimantan Timur ke depannya. Berdasarkan pada kebutuhan ini, maka BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan wilayah di Kalimantan Timur, menyelenggarakan kegiatan Studi Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2014 ini.

Gambar 1 Kerangka Latar Belakang Pekerjaan Studi Perencanaan KSP Kalimantan Timur

Pendahuluan | 3

1.2

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud pekerjaan ini adalah untuk memberikan landasan pengembangan Kawasan Industri Unggulan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari kawasan strategis provinsi yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah : Untuk merumuskan justifikasi terhadap pengembangan Kawasan Industri Unggulan di Kalimantan Timur sebagai bagian dari kawasan strategis provinsi, berikut dengan konsep perencanaan ke depan untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur Maju 2030 dengan tetap memperhatikan keselarasan pengembangan dengan arahan struktur ruang dan pola ruang di dalam RTRWP. Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Teridentifikasinya karakteristik pengembangan tiap Kawasan Industri Unggulan yang ditetapkan;

2.

Teridentifikasinya nilai strategis dari tiap Kawasan Industri Unggulan dalam konteks pengembangan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan;

3.

Terumuskannya justifikasi pengembangan Kawasan Industri Unggulan sebagai bagian dari kawasan strategis provinsi;

4.

Terumuskannya tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan Kawasan Industri Unggulan sebagai kawasan strategis provinsi;

5.

Terumuskannya konsep pengembangan tiap Kawasan Industri Unggulan yang terintegrasi dengan arahan kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi; serta

6.

Terumuskannya masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi provinsi di dalam dokumen RTRWP.

Gambar 2 Kedudukan Studi

Pendahuluan | 1:5

Gambar 3 Alur Pikir Pekerjaan

Gambar 4 Tahapan Penetapan Deliniasi Kawasan

Pendahuluan | 7

1.3

Dasar Justifikasi – Variabel dan Pendekatan Analisis

No.

Kriteria Kelayakan

Variabel Analisis

Pendekatan Analisis

1.

Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh

LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kawasan (kabupaten/kota) dibandingkan dengan luar kawasan (provinsi)

 Perbandingan LPE kabupaten dengan provinsi dan kabupaten/kota disekitarnya  Shift share kabupaten/kota-provinsi

2.

Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi

   

 Shift share sektor kabupaten/kota-provinsi  Analisis LQ  Analisis I-O

3.

Memiliki potensi ekspor

 Nilai ekspor kawasan terkait komoditas unggulan  Pangsa pasar ekspor komoditas

 Perkembangan ekspor kawasan dalam 5 (lima tahun terakhir  Analisis DLQ

4.

Memiliki dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi

Kondisi Sarana dan Prasarana kawasan:

Analisis perbandingan kondisi serta dan rencana pengembangan sarna dan prasarana

5.

Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi

Pemanfaatan teknologi tinggi di kawasan industri untuk kegiatan perindustrian

Tinjauan kondisi eksisting atau rencana pemanfaatan teknologi tinggi di kawasan industri untuk kegiatan perindustrian

6.

Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan

 Produksi tanaman pangan  Ketersediaan lahan

Tinjaun terhadap perkembangan produksi tanaman pangan / neraca lahan tanaman pangan / rencana produksi pangan

7.

Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi

Energi terbaharukan

Tinjauan terhadap kondisi saat ini atau rencana penggunaan sumber energi terbarukan

8.

Dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi

Dampak ekonomi terhadap kawasan sekitar

Keterkaitan dengan kawasan tertinggal

LPE Sektor LQ Sektor Analisis Multiplier (I-O) Kesesuaian/ketersediaan lahan

 Konektivitas  Energi  dsb

Pendahuluan | 9

2 CALON KSP KARIANGAU DAN BULUMINUNG DI KOTA BALIKPAPAN DAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KSP Kariangau & Buluminung | 11

2.1

Gambaran Awal Kawasan

Kawasan Industri Kariangau terletak di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan luas 3.565 Ha Kawasan Industri Buluminung terletak di Kelurahan Buluminung, Gresik, dan Jenebora, Kabupaten PPU. Luas saat ini 450 Ha dan akan dikembangkan menjadi 4.600 Ha.

2.2

Sektor Unggulan Kawasan

Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sektor unggulan berupa sektor industri, baik dengan migas maupun tanpa migas. Industri tanpa migas lebih unggul di Kota Balikpapan dibandingkan Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan Industri tanpa migas lebih berkembangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dibandingkan Kota Balikpapan.

Berdasarkan analisis LQ, Sektor basis saat ini tapi tidak bertahan di masa depan meliputi Industri Pengolahan (pengilangan minyak), Sektor basis saat ini dan masih berpotensi menjadi basis di masa depan meliputi Perdagangan , Hotel dan Restoran, dan Belum bisa menjadi basis saat ini, namun berpotensi menjadi basis di masa depan meliputi : Listrik, Gas & Air Bersih, Bangunan, Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-Jasa, Industri Pengolahan (non migas)

Prospek Kawasan

2.3

D. Jembatan Pulau Balang

2.3.1 Amanat Kebijakan 

MP3EI: KIK dibangun sebagai proyeksi kawasan industri regional yang dapat memenuhi kebutuhan industri untuk daerah Indonesia Timur



Visi Kaltim 2030: Kawasan KIK bernilai ekonomis dan strategis bagi pertumbuhan industri & ekonomi daerah.



RTRW Prov Kaltim: KIK ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dipandang dari dua sudut kepentingan yaitu ekonomi (fungsi kawasan industri) dan ekologi (hutan lindung hutan sungai Wain).





jembatan ini akan menghubungkan wilayah Penajam dengan Balikpapan yang berarti adanya kemudahan dalam akses dan waktu tempuh.



Untuk bentang pendek akan selesai pada tahun 2014 ini, sementara bentang panjang sedang dalam proses pekerjaan yang telah dimulai pada tahun 2013.

2.3.3 Potensi Ekspor A. Dukungan Investasi

SK Gubernur No 530.05/K.448/2010: pembentukan tim persiapan Pengelola KIK Balikpapan

2.3.2 Infrastruktur



Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung diminati oleh sejumlah perusahaan karena nilai strategis yang dimilikinya.



Didukung dengan adanya sejumlah fasilitas yang sangat memadai dan mendukung bagi aktivitas bisnis.

A. Terminal Peti Kemas Kariangau

B.



Beroperasi sejak tahun 2013,



Terminal ini dibangun pada lahan seluas 72,5 hektar yang terintegrasi dengan KIK



Fasilitas yang disediakan antara lain, terminal kontainer, terminal BBM, terminal curah, dan terminal multi purpose.

Pembangkit listrik Terdapat dua pembangkit listrik tambahan, yaitu 2 x15 MW PLTU yang dibangun oleh PT. Kariangau Power dan 4 x 100 MW dari PLN yang keduanya akan beroperasi pada tahun 2014

C. Air bersih 

Waduk sungai wain dengan kapasitas 5,1 juta m3 dengan debit 262 liter/detik.



Waduk sungai yang dibangun oleh PT. Kariangau Power dengan kapasitas 100 liter/detik.

B.

Dukungan Infrastruktur 

Pelayanan infrastruktur sudah cukup lengkap untuk kawasan industri. Terdiri dari



Aksesibilitas: transportasi darat dan laut



Prasarana pendukung: jaringan telekomunikasi, sumber daya air, energi dan pipa gas.



"Kawasan ini sangat bernilai ekonomis dan strategis bagi pertumbuhan industri dan ekonomi daerah, sekaligus mendukung Visi Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera,"

KSP Kariangau & Buluminung | 13

2.4

Proses Penetapan Deliniasi Kawasan

Tahapan Deliniasi KSP Dalam pengembangan suatu kawasan diperlukan delineasi wilayah untuk memperjelas area pengembangan. Delineasi wilayah pengembangan KSP dilakukan melalui beberapa tahap. Adapun tahap penentuan delineasi kawasan dapat dilihat pada gambar berikut.

1.

2.

Analisis berdasarkan kesesuaian lahan untuk kegiatan industri.

Analisis Kesesuaian Dengan Dukungan Sarana Dan Prasarana

Dari sisi kemampuan lahan untuk dikembangkan, kawasan Kariangau dan Buluminung berada pada skala kemampuan lahan sangat rendah hingga rendah.

Berdarkan rencana struktur dalam draft RTRW Provinsi Kalimantan Timur, kawasan industri Kariangau – Buluminung didukung oleh prasarana:

Sehingga memerlukan proses pengolahan lahan untuk meningkatkan kemampuan lahan agar dapat dikembangkan sebagai kawasan industri secara optimal melalui rekayasa konstruksi



jalan arteri primer



jalan bebas hambatan



rencana jalur kereta api



Pelabuhan semayang, dan



Rencana jembatan Pulau Balang

Analisis kesesuaian dengan rekomendasi kawasan hutan berdasarkan sk menhut 718 Berdasarkan SK Menhut 718, kawasan industri Kariangau dan Buluminung berada pada Area Peruntukan Lain (APL), dan bukan berada pada kawasan peruntukan hutan.

3.

4.

5.

Dalam RTR Teluk Balikpapan (KSP daya dukung lingkungan), Kawasan Kariangau dan Buluminung berdekatan dengan area lindung berupa hutan kota dan mangrove, dan kawasan hutan lindung. Kondisi ini berimplikasi terhadap perlunya mengembangkan konsep industri yang berbasis ekologi (eko-industri)

Analisis Kesesuaian Dengan Rencana Pola Ruang Berdasarkan RTRW Berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara dan RTRW Kota Balikpapan, terdapat kesesuaian pola ruang untuk pengembangan kawasan industri Kariangau dan Buluminung.

Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang teluk balikpapan

6.

Analisis kesesuaian dengan arahan pengembangan kawasan industri Kariangau – Buluminung Kawasan Industri Kariangau telah mimiliki master plan kawasan, sebagai acuan perencanaan pembangunan kawasan.

KSP Kariangau & Buluminung | 15

KSP Kariangau & Buluminung | 17

KSP Kariangau & Buluminung | 19

KSP Kariangau & Buluminung | 21

KSP Kariangau & Buluminung | 23

KSP Kariangau & Buluminung | 25

KSP Kariangau & Buluminung | 27

KSP Kariangau & Buluminung | 29

KSP Kariangau & Buluminung | 31

KSP Kariangau & Buluminung | 33

2.5

Deliniasi Calon KSP Kawasan Industri Kariangau – Buluminung

Dasar Pertimbangan Deliniasi : •

Integrasi KIK Buluminung dalam satu kesatuan kawasan

•

Integrasi sistem infrastruktur penunjang (Jaringan jalan dan sistem Kepelabuhan)

•

Perlunya menjaga keseimbangan antara pengembangan kawasan industri dan menjaga fungsi lindung di sekitar teluk Balikpapan

Adapun deliniasi pertama memiliki luas 9.953,04 Ha dengan asumsi mengabaikan rencana pola ruang pada RTR Teluk balikpapan.

KSP Kariangau & Buluminung | 35

2.6

Tujuan dan Strategi Pengembangan

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah mengembangkan industri berteknologi tinggi untuk mengoptimalkan hasil sumber daya alam yang berwawasan lingukungan. Adapun strategi pengembangan untuk mendukung tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengintegrasikan Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan sektor pendukung lainnya.

2. Menyediakan infrstruktur yang mendukung pengembangan kawasan.

3. Mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan dan mampu memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang dimiliki.

4. Mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan kawasan yang mampu mendukung fungsi ekonomi sekaligus fungsi lindung kawasan.

2.7

Usulan Konsep Pengembangan

Ekologi industri adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola aliran energi atau material sehingga diperoleh efisiensi yang tinggi dan menghasilkan sedikit polusi. Tujuan utamanya adalah untuk mengorganisasi sistem industri sehingga diperoleh suatu jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Strategi untuk mengimplementasikan konsep ekologi industri ada empat elemen utama yaitu : mengoptimasi penggunaan sumber daya yang ada, membuat suatu siklus material yang tertutup dan meminimalkan emisi, proses dematerialisasi dan pengurangan dan penghilangan ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan.

Dengan menerapkan konsep ekologi industri, kawasan industri dapat mengembangkan sistem pertukaran limbah yang dapat bermanfaat bagi industri tersebut. Indonesia sebagai negara agraris dapat mengembangkan ekologi industri berbasis agroindustri. Keuntungan yang dapat diperoleh yaitu penurunan jumlah konsumsi energi fosil, sumber daya alam, dan mengurangi dampak lingkungan.

Biaya produksi juga dapat dikurangi.

Konsep ekologi industri terkait secara dekat dengan proses produksi bersih (cleaner production) dan merupakan komplementer satu dengan lainnya. Kedua konsep melibatkan pencegahan pencemaran dalam rangka melindungi lingkungan dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Produksi bersih lebih memfokuskan pada aspek pengurangan limbah, sementara ekologi industri lebih menekankan pada pendauran suatu limbah yang terbentuknya tidak bisa dihindari (unavoidably produced waste) dengan mensinergikan antara unit satu dengan lainnya atau antara satu industri dengan industri lainnya. Selain terjadi pemanfaatan suatu material yang dihasilkan oleh suatu unit oleh unit lain, juga dimungkinkan terjadinya integrasi energi dari suatu unit oleh unit lain di dalam suatu kawasan.

KSP Kariangau & Buluminung | 37

2.8

Indikasi Program

Tabel Usulan ProgramKSP KIK dan Buluminung

Sumber Dana

No

Indikasi Program

A. 1.

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis RTR dan Dinas PU Provinsi dan Penyusunan APBD Kab./Kota, Bappeda Provinsi Perda KSP Provinsi, dan Kab./Kota, Dinas Jaringan APBD Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Kabupaten, Studi kelayakan, Perindag Provinsi dan Swasta masterplan dan Kab./Kota, Bapepam DED KSP Pengembangan kelembagaan pengelolaan KSP Pengembangan APBD Dinas PU Provinsi dan kelembagaan Provinsi, Kab./Kota, Bappeda Provinsi pengelolaan KSP APBD dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Kabupaten, Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Swasta Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam Implementasi pembangunan

2.

B.

C. 1.

2.

3.

Pembangunan jaringan infrastruktur pendukung KSP Pembangunan fasilitas utama kegiatan penunjang KSP Pembangunan fasos dan dasum pendukung KSP

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta

Instansi Pelaksana

Lokasi 1

Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam

KSP Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Periode Pelaksanaan 5 Tahun Ke I II III 2 3 4 5

IV

KSP Kariangau & Buluminung | 39

2 CALON KSP PERDAGANGAN DAN JASA DI KOTA SAMARINDA

KSP Samarinda | 41

3.1

Overview Kawasan

Letak: Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang Koridor Jalan Arteri dan Sepanjang Koridor Sungai Mahakam (Kec. Sei Kunjang , Kec. Samarinda Ulu, Kec. Samarind Ilir, Kec. Samarinda Kota, Kec. Sambutan)

3.2

Sektor Unggulan Kawasan

Kota Samarinda unggul pada sektor-sektor perdagangan dan jasa dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, dan memiliki persaingan dengan Kota Balikpapan.

Kota Samarinda unggul dalam subsektor hotel, restoran, bank, sewa bangunan, jasa pemerintahan dan jasa swasta dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain. Berdasarkan analisis LQ, sektor perdagangan, hotel dan jasa, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor jasajasa lainnya merupakan sektor basis di Kota Samarinda

3.3

Prospek Kawasan

3.3.1 Amanat Kebijakan a Dokumen MP3EI : Samarinda termasuk kedalam Kawasan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-sanga dan Balikpapan (KAPET SASAMBA). b RTRW Kota Samarinda: kebijakan pengembangan diarahkan kepada pengembangan kota jasa (pembangunan Kota dititikberatkan pada bidang transportasi dan perhotelan, restoran, rekreasi dan olah raga) dan kota perdagangan (berperan sebagai pusat perdagangan) c RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 : Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan.

3.3.2 Infrastruktur a

b

Aksesibilitas : Kondisi jalan saat ini cukup baik, terdapat rencana pengembangan jaringan jalan menuju infrastruktur pendukung logistik Pendukung Logistik: Pembangunan Bandar Udara Internasional Sei Siring, Terminal tipe A (penumpang dan barang), dan Terminal peti Kemas Palaran.  Sarana Perdagangan dan Jasa : Pasar Segiri (regional) dan pasar yang akan dikembangkan Pasar Pagi dan Pasar Palaran.

3.3.3 Potensi Ekspor Berdasarkan analisis LQ dan DLQ, sektor unggulan yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa lainnya), merupakan sektor basis saat ini dan masih berpotensi menjadi sektor basis di masa depan serta memiliki potensi ekspor.

KSP Samarinda | 43

3.4

Proses Penetapan Deliniasi Kawasan

Dalam pengembangan suatu kawasan diperlukan delineasi wilayah untuk memperjelas area pengembangan. Delineasi wilayah pengembangan KSP dilakukan melalui beberapa tahap. Adapun tahap penentuan delineasi kawasan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tahap 1: Kajian ulang dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan Kawasan Lindung Analisis ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap dokumen RTRW Kota Samarinda dan Kawasan Lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan 718 tentang Rekomendasi Guna Lahan Kehutanan sebagai Dasar Penyusunan Pola Ruang di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda bukan merupakan kawasan lindung, jadi kawasan tersebut dapat dikembangkan lagi untuk mendukung fungsi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) perdagangan dan jasa. Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda berkembang di kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa yang berada di sekitar kawasan permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan peruntukkan barang dan jasa diperlukan untuk mendukung aktivitas di permukiman dan dalam skala yang lebih luas.

Tahap 2: Analisis kesesuaian lahan terhadap komoditas unggulan Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis LQ baik yang static maupun dinamic. Selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian.

Berdasarkan analisis LQ sektor unggulan yang mendukung pengembangan KSP Samarinda sebagai kawasan perdagangan dan jasa adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa serta sektor jasa-jasa lainnya. Seluruh subsektor dari sektor-sektor basis tersebut juga memiliki potensi yang baik di masa depan.

Pengembangan subsektor unggulan di Kota Samarinda sudah sesuai dengan analisis Satuan Kemampuan Lahan, yaitu berada di kawasan peruntukkan budidaya untuk perdagangan dan jasa.

Tahap 3: Analisis amanat kebijakan daerah terhadap pengembangan kawasan Analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis SKL komoditas terpilih, analisis I-O, dukungan infrastruktur dan kajian ulang kebijakan daerah terkait dengan komoditas unggulan yang akan dikembangkan.

Kota Samarinda akan dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Hal ini sesuai dengan tujuan penataan ruang di Kota Samarinda yang tertuang dalam RTRW Kota Samarinda yaitu mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan RTRW Kota Samarinda kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: a. Kawasan industri di Kecamatan Palaran. b. Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; c. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, dalam pengembangan Koridor Ekonomi, Samarinda sebagai pusat perekonomian di Kalimantan Timur. Selain itu, Samarinda termasuk kedalam Kawasan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-sanga dan Balikpapan (KAPET SASAMBA) Berdasarkan analisis I-O, subsektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan output perekonomian, nilai tambah perekonomian, pendapatan masyarakat, dan lapangan pekerjaan. Subsektor yang dimaksud adalah jasa restoran, jasa pemerintahan dan pertahanan, jasa sosial mayarakat, serta jasa perorangan dan rumah tangga.

KSP Samarinda | 45

Tahap 4: Analisis skala kegiatan terhadap luasan Analisis ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif terkait pengaruh skala kegiatan industri terhadap kawasan yang lebih luas dan analisis ATTN. Pada analisis ini akan diuraikan kegiatan perdagangan dan jasa yang telah ada dan skala pelayanannya.

Kawasan perniagaan yang ada di Kota Samarinda memiliki skala pelayanan regional di Provinsi Kalimantan Timur.

Produk yang dipasarkan di pusat perniagaan ini berasal dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

1. Kawasan pertokoan a. Kawasan perdagangan Citra Niaga 2. Pasar tradisional berskala regional a. Pasar Segiri b. Palaran Trade Center 3. Pusat Perbelanjaan a. Mall Mesra Indah b. Mall Lembuswana c. Mall Samarinda Central Plaza d. Mall Plaza Mulia e. Mall Samarinda Square f. Mall Samarinda Global City Untuk mendukung kegiatan hiburan, rekreasi dan wisata di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa sarana penunjang diantaranya hotel dan restoran. Kedua sarana tersebut merupakan bagian dari sarana yang mendukung kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda.

Kemudian analisis ATTN diketahui bahwa Nilai Asal Tujuan yang masuk ke Kota Samarinda paling besar berasal dari Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Barat dan Jawa timur.

Adapun Nilai Asal Tujuan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Timur. Hal yang sama juga terjadi dengan Nilai Asal Tujuan yang keluar dari Kota Samarinda. Nilai Asal Tujuan yang paling besar menuju ke Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jawa Tengah. Sementara di dalam Provinsi Kalimantan Timur sendiri, Kota Samarinda juga menjadi daerah tujuan dengan Nilai Asal Tujuan paling besar.

3.5

Deliniasi Calon KSP Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang ada di Kota Samarinda diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berskala regional yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi wilayah sekitarnya.

Pengembangan dilakukan di kawasan yang dianggap strategis dengan melihat persebaran subsektor perdagangan dan jasa yang ada di saat ini.

KSP perdagangan dan jasa di Kota Samarinda dikembangkan dalam bentuk koridor-koridor ekonomi. Koridor perdagangan dan jasa tersebut terdapat di koridor Sungai Mahakam dan di sepanjang koridor jalan arteri.

KSP Samarinda | 47

KSP Samarinda | 49

KSP Samarinda | 51

KSP Samarinda | 53

KSP Samarinda | 55

KSP Samarinda | 57

3.6

Tujuan dan Strategi Pengembangan

Tujuan pengembangan KSP Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa yang ada di Kota Samarinda. Kawasan perdagangan dan jasa tersebut diharapkan mampu menjadi pusat koleksi dan distribusi barang di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun strategi pengembangan untuk mendukung tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan dan merevitalisasi fungsi kawasan perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda sebagai pusat koleksi dan distribusi barang di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Menetapkan zona pengembangan menjadi 2 (dua) bagian, yakni zona inti dan zona pendukung.

3. Mengembangkan infrastruktur yang mampu mendukung kinerja kawasan yakni fungsi perdagangan dan jasa. Pengembangan infrastruktur mencakup internal kawasan dan eksternal kawasan dalam skala regional dan nasional dan difokuskan pada infrastruktur pendukung logistik.

4. Mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan kawasan yang mampu mendukung fungsi perdagangan dan jasa di kawasan tersebut.

3.7 3.7.1

Usulan Konsep Pengembangan Usulan Konsep Pengembangan Perdagangan dan Jasa

Kawasan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 20132018 Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur.

Perdagangan dan jasa yang dikembangkan adalah jasa pemerintahan dan perkantoran yang berada di kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa. Layanan jasa perdagangan terdiri dari pasar modern dan pasar tradisional.

Pasar modern yang tersebar di Kota Samarinda merupakan pusat perbelanjaan. Pada pasar tradisional akan dilakukan revitalisasi agar tetap menarik bagi pengunjung dan dapat bersaing dengan pasar modern. Selain itu, terdapat pula pusat pertokoan yang mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. Pusat pertokoan tersebut merupakan pusat perniagaan di Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur. Pusat pertokoan juga mendukung pengembangan produk UMKM yang merupakan sumber ekonomi kerakyatan

3.7.2

Usulan Konsep Ruang

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda dikembangkan di kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa. Berdasarkan RTRW Kota Samarinda, kawasan perkantoran juga terdapat di kawasan perdagangan dan jasa.

Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan industri yang berdaya saing global bertumpu pada potensi sumber daya lokal terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2. Mengembangkan sentra dan produksi unggulan lokal berbasis agroindustri.

3. Mengembangkan sistem perdagangan yang efisien dan pro rakyat.

4. Mewujudkan kemandirian koperasi dan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan.

5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik.

Kota Samarinda turut mewujudkan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. KSP Samarinda yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa dibentuk untuk menciptakan kawasan pusat perdagangan barang dan jasa berskala regional sebagai pusat lalu lintas perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam konteks yang lebih luas, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda ini mampu bersaing dan melayani dalam skala nasional.

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda juga akan dikembangkan dengan sistem perdagangan dengan teknologi tinggi. Kawasan perdagangan yang dimaksud terdiri dari perdagangan modern dan tradisional. Pada pasar tradisional akan dilakukan revitalisasi agar mendukung perekonomian masyarakat setempat. Untuk mendukung produk UMKM juga terdapat sentra perdagangan produk kerajinan di Kota samarinda.

Dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda, konsep ruang yang diusulkan adalah sebagai berikut.

1. Inti Zona inti merupakan zona yang berisi kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di Koridor Jalan Arteri dan Koridor Sungai Mahakam. Adapun pengembangan ruang di zona inti adalah sebagai berikut: • Memperkuat fungsi sarana perdagangan dan dengan skala pelayanan regional provinsi yang terdiri dari jasa pemerintahan, jasa perekonomian, jasa hiburan dan sarana perdagangan • Merevitalisasi pasar tradisional menjadi pasar tradisional dengan skala pelayanan regional di Pasar Segiri, Pasar Pagi dan Pasar Palaran • Mengembangkan kawasan perkantoran dan jasa pemerintahan di kawasan perdagangan dan jasa 2. Pendukung Zona pendukung merupakan zona yang memiliki infrastruktur pendukung logistik yaitu • TPK Palaran di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran • Terminal tipe A di Kecamatan Samarinda Seberang • Bandara Sei Siring di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara 3. Penyangga Zona penyangga merupakan zona yang harus dilindungi dan dijaga dalam pengembangan kawasan.

Zona penyangga yang dimaksud adalah Garis Sempadan Sungai Mahakam.

KSP Samarinda | 59

3.7.3

Usulan Konsep Pengelolaan dan Kelembagaan

Kelembagaan secara umum terdiri dari Lembaga Formal Pemerintahan dan Lembaga Fungsional.

Lembaga Formal Pemerintahan yang diusulkan sebagai penanggungjawab perencanaan tata ruang KSP ini adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Tata Ruang.

Sementara Lembaga Fungsional merupakan lembaga yang berhubungan langsung dengan kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda. Lembaga yang diusulkan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Peran masyarakat dalam pengembangan KSP ini juga sangat penting, mulai dari perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat juga dapat membentuk lembaga informal yang mampu mendukung kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa. Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud dapat berupa pembentukkan koperasi, komunitas UMKM,dan komunitas pedagang.

3.7.4

Usulan Program Pengembangan Kawasan

Usulan program ini merupakan langkah-langkah makro yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun indikasi program yang lebih rinci. Indikasi program yang lebih rinci tersebut yang nantinya akan menjadi acuan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan serta merupakan jawaban terhadap permasalahan pembangunan yang ada serta pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Indikasi program yang disusun meliputi program pembangunan 20 tahun kedepan sesuai dengan rentang waktu perencanaan yang disusun dalam rencana tata ruang kawasan strategi provinsi. Indikasi program yang disusun memuat: jenis program, sasaran/manfaat, materi program, lokasi, dimensi waktu, instansi pelaksana, dan perkiraan sumber pendanaan.

3.8

Indikasi Program Tabel 2-1Usulan ProgramKSP Perdagangan dan Jasa Kota Samarinda

Tahun Pelaksanaan No A. 1.

2.

B.

C. 1.

2.

3.

Indikasi Program

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis RTR dan Dinas PU Provinsi dan Penyusunan Kab./Kota, Bappeda APBD Perda KSP Provinsi dan Provinsi, Kab./Kota, Dinas APBD Jaringan Provinsi dan Studi Kabupaten, Kab./Kota, Dinas kelayakan, Swasta Perindag Provinsi dan masterplan dan Kab./Kota, Bapepam DED KSP Pengembangan APBD Dinas PU Provinsi dan kelembagaan Provinsi, Kab./Kota, Bappeda pengelolaan APBD Provinsi dan KSP Kabupaten, Kab./Kota, Dinas Swasta Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam Implementasi pembangunan Pembangunan jaringan infrastruktur pendukung KSP Pembangunan fasilitas utama kegiatan penunjang KSP Pembangunan fasos dan dasum pendukung KSP

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta

Lokasi

ke-1

ke-2

ke-3

ke-4

ke-5

5 Tahun ke - 2

5 Tahun ke - 3

5 Tahun ke - 4

KSP Samarinda

Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam

KSP Samarinda | 61

2 CALON KSP INDUSTRI BERBASIS MIGAS DAN KONDENSAT DI KOTA BONTANG

KSP di Kota Bontang | 63

4.1

Overview Kawasan

Kawasan strategis provinsi ini terletak di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan. Berdasarkan MP3EI, Kota Bontang sebagai kawasan industri gas dan kondensat dalam RTRW Kalimantan Timur dari 7 klaster pengembangan industri di Provinsi Kalimantan Timur

4.2

Sektor Unggulan Kawasan

Kota Bontang unggul pada sektor Industri Pengolahan, dan memiliki prosentase yang tinggi pada subsektor industri migas dan industri tanpa migas.Berdasarkan analisis LQ, sektor industri pengolahan merupakan sektor basis di Kota Bontang. Subsektor basis di Kota Bontang adalah industri pupuk, kimia dan barang dari karet.

4.3

Prospek Kawasan

4.3.1 Amanat Kebijakan a

b

c

d

Dokumen MP3EI: kawasan industri Bontang diarahkan bergerak di basis sektor pengolahan Migas dan Kondensat dan diproyeksikan menjadi Industrial Estate.

4.3.2 Infrastruktur a

Aksesibilitas : Transportasi Darat: pengembangangan jalur transportasi darat di dalam kawasan dan antar wilayah sekitar kawasan

b

Pendukung Logistik:

RTRW Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2032: Bontang yang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan migas dan kondensat dan fokus pada jenis industri petrokimia (migas dan kondensat) & maritim.

RTRW Kota Bontang Tahun 2012-2032: Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dikelurahan Bontang Lestari.

RDTR Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2031-2033: Kawasan industri di Kecamatan Bontang Selatan yang diarahkan meliputi industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar, industri kecil, aneka industri dan memiliki luas total 1400,8 hektar khususnya di Kelurahan Bontang Lestari.



Transportasi Laut: memanfaatkan jalur laut untuk keg. Bongkar muat penumpang dan barang.



c

Transportasi Udara: pengembangan bandara baru di Kel. Bontang Lestari dan bekerja sama dengan Kab Kukar untuk mempermudah akses masuk & keluar kawasan.

Pendukung Kegiatan: Prasarana Listrik : Pembangunan Power Plant dengan memanfaatkan energi dari gas alam yang dengan kapasitas total daya listrik sebesar 8 MW

4.3.3 Potensi Ekspor a b

Industri migas memiliki prospek yang baik karena memiliki usaha penunjang selain dari usaha inti.

Industri migas ini memiliki usaha inti yang terdiri dari usaha hulu dan hilir.

KSP di Kota Bontang | 65

4.4

Proses Penetapan Deliniasi Kawasan

Delineasi wilayah pengembangan KSP dilakukan melalui beberapa tahap. Adapun tahap penentuan delineasi kawasan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tahap 1: Kajian SK Menhut dan Dokumen RTRW Kawasan industri yang akan dikembangkan sebagai KSP Industrial Estate dengan basis sektor Migas dan Kondensat berada di kawasan peruntukkan budidaya industri Tahap 2: Analisis Kesesuaian Lahan terhadap komoditas unggulan Berdasarkan analisis SLQ sektor unggulan yang ada di Kota Bontang adalah sektor Industri Pengolahan Gas Alam Cair dan sektor bangunan Berdasarkan analisis SKL Kawasan sesuai untuk peruntukan perdagangan dan jasa

Tahap 3: Analisis amanat kebijakan terhadap pengembangan kawasan • RTRW Kota Bontang Th 2012-2032 : KSK pertumbuhan ekonomi ditetapkan di Kelurahan Bontang Lestari • RDTR Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2031-2033: pengembangan industri dilakukan khususnya di Kelurahan Bontang Lestari Tahap 4: Analisis skala kegiatan terhadap luasan kawasan Kemudian dari analisis ATTN diketahui bahwa Nilai Asal Tujuan yang masuk ke Kota Bontang paling besar berasal dari Pulau Jawa, terutama Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa timur. Adapun Nilai Asal Tujuan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Timur. Nilai Asal Tujuan yang keluar dari Kota Bontang yang paling besar menuju ke Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara di dalam Provinsi Kalimantan Timur sendiri, Kota Bontang juga menjadi daerah tujuan dengan Nilai Asal Tujuan paling besar.

KSP di Kota Bontang | 67

Deliniasi Calon KSP Kawasan Industri Berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang

4.5

Dasar penetapan delineasi Kawasan Industri Berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang adalah sebagai berikut. a KSP Bontang dengan basis kegiatan industri dari sisi nilai strategis (sudut pandang Provinsi) perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas terutama yang menyangkut keterkaitan antara satu kawasan industry dengan kawasan industry lainnya b Keterkaitan antara industri LNG, PKT dan KI Bontang Lestari melalui kajian Inlet-Outlet dan spasialnya. c Dari sudut pandang tersebut Integrasi kawasan industri (LNG, PKT, Indominco, dan Bontang Lestari) dinilai lebih strategis dari sudut kepentingan Provinsi, karena : 

terdapat unsur optimalisasi proses produksi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya (efisiensi dalam proses input dan output kegiatan industry dan saling menguntungkan)



Keterpaduan layanan dan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan industry dapat lebih difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (jaringan jalan, sistem outlet, limbah, sanitasi, dll)



Manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah dapat lebih ditingkatkan



Dalam hal pengaturan pola dan struktur ruang serta pemanfaatan dan pendaliannya, Pemerintah Provinsi dapat lebih berperan.

KSP di Kota Bontang | 69

KSP di Kota Bontang | 71

KSP di Kota Bontang | 73

KSP di Kota Bontang | 75

KSP di Kota Bontang | 77

KSP di Kota Bontang | 79

Tujuan dan Strategi Pengembangan

4.7

Tujuan pengembangan KSP Industri berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi kawasan industri pengolahan dan mengintegrasikannya dengan kawasan industri yang sudah ada di Kota Bontang.

Kawasan industri pengolahan di Kota Bontang tersebut diharapkan mampu berintegrasi dengan industri yang sudah ada baik sebagai input atau penerima output dari kawasan industri yang akan dikembangkan. Adapun strategi pengembangan untuk mendukung tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

4.7.1

4.6

1.

2.

3.

4.

Mengembangkan kawasan industri pengolahan baru untuk meningkatkan perekonomian di Kota Bontang dengan mengintegrasikan kawasan industri pengolahan baru dengan kawasan industri pengolahan yang sudah ada.

Menetapkan zona pengembangan menjadi 2 (dua) bagian, yakni zona inti dan zona pendukung.

Mengembangkan infrastruktur yang mampu mendukung kinerja kawasan industri pengolahan.

Pengembangan infrastruktur mencakup internal kawasan dan eksternal kawasan dalam skala regional dan nasional.

Mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan kawasan yang mampu mendukung kawasan industri pengolahan.

Usulan Konsep Pengembangan Usulan Konsep Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Jenis industri yang berpotensi ditempatkan pada kawasan industri Bontang difokuskan pd jenis industri petrokimia (migas dan kondensat) dan maritim: a industri pupuk b industri plastik c industri serat sintetis d industri karet sintetis e industri bahan pelarut f industri bahan pelembut g industri bahan pembersih h industri pestisida i industri petrokimia lainnya j industri barang karet dan plastik k industri pengolahan dan pengawetan makanan (perikanan, rumput laut) l industri alat angkutan laut dan industri kapal dan perbaikannya

Konsep pengembangan yang akan dilakukan di KSP Bontang dilakukan secara terintegrasi dengan industri yang sudah ada sebagai input untuk KSP Bontang.

KSP di Kota Bontang | 81

4.7.2 Usulan Konsep Ruang

4.7.4

Dalam pengembangan industri di Bontang, konsep ruang yang diusulkan adalah sebagai berikut.

1. Inti Dalam zona ini terdapat industri utama dan industri pendukungnya yang dapat meningkatkan ekonomi wilayah kawasan serta serta infrastruktur pendukung didalamnya.

2. Pendukung Zona ini merupakan daerah yang terikat dengan pusat daerah kegiatan. Daerah ini terdiri dari kegiatan perdagangan dan jasa serta aktivitas ekonomi penunjang seperti kawasan pariwisata. Selain itu, terdapat pula zona permukiman.

Kelembagaan secara umum terdiri dari Lembaga Formal Pemerintahan dan Lembaga Fungsional.

1. Lembaga Formal Pemerintah Bertanggung jawab atas penataan ruang di kawasan: a Bappeda: untuk mensinergikan perencanaan dengan kawasan lain b BLH: menjaga pembangunan kws. industri agar tidak mencemari lingkungan, terutama karena Kelurahan Bontang Lestari dekat dengan Hitan Lindung dan Ekosistem Laut. c BPPT dan Disperindakop serta UMKM: meningkatkan investasi dan mengelola perindustrian d Dinas Tata Kota dan PU: menunjang kebutuhan saran & prasarana 2. Swasta Swasta berperan dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan. Swasta memiliki peranan penting sebagai investor dan pelaku usaha dalam mengembangkan kawasan industri 3. Peran Masyarakat

4.7.3

Usulan Konsep Infrastruktur

1. Aksesibilitas a

b c

Transportasi Darat: pengembangangan jalur transportasi darat di dalam kawasan dan antar wilayah sekitar kawasan Transportasi Laut: memanfaatkan jalur laut untuk keg. Bongkar muat penumpang dan barang Transportasi Udara: pengembangan bandara baru di Kel. Bontang Lestari dan bekerja sama dengan Kab Kukar untuk mempermudah akses masuk & keluar kawasan.

2. Pembangkit Listrik: membangun power plant dengan

memanfaatkan energi dari gas alam untuk menambah pasokan listrik di kawasan.

3. Air Bersih a. Pembangunan kolam retensi terutama di bagian barat Kelurahan Bontang Lestari 4. Air Limbah Pembangunan instalasi limbah agar buangan industri tidak mencemari lingkungan

Usulan Konsep Pengelolaan dan Kelembagaan

LPM: melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan dan pengendalian ruang LSM Lingkungan Hidup: mengendalikan ruang ekologis.

4.8

Indikasi Program

Tabel Usulan Program KSP Industri berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang

Tahun Pelaksanaan No A. 1.

2.

B.

C. 1.

2.

3.

Indikasi Program

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis RTR dan Dinas PU Provinsi dan Penyusunan Kab./Kota, Bappeda APBD Perda KSP Provinsi dan Provinsi, Kab./Kota, Dinas Studi APBD Jaringan Provinsi dan kelayakan, Kabupaten, Kab./Kota, Dinas masterplan dan Swasta Perindag Provinsi dan DED KSP Kab./Kota, Bapepam Pengembangan APBD Dinas PU Provinsi dan kelembagaan Provinsi, Kab./Kota, Bappeda pengelolaan APBD Provinsi dan KSP Kabupaten, Kab./Kota, Dinas Swasta Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam Implementasi pembangunan Pembangunan jaringan infrastruktur pendukung KSP APBD Pembangunan Provinsi, fasilitas utama APBD kegiatan Kabupaten, penunjang KSP Swasta Pembangunan fasos dan dasum pendukung KSP

Lokasi

ke-1

ke-2

ke-3

ke-4

ke-5

5 Tahun ke - 2

5 Tahun ke - 3

5 Tahun ke - 4

KSP Bontang

Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam

KSP di Kota Bontang | 83

2 CALON KSP KAWASAN EKONOMI KHUSUS KIPI MALOY (MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN)

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 85

5.1

Overview Kawasan

Kawasan Strategis Provinsi Maloy terletak di Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 - 2032, Kawasan Industri dan Pelabuhan Maloy, yang selanjutnya akan disebut KIPI Maloy, merupakan kawasan industri yang diprioritaskan untuk mengakomodasi kecenderungan peningkatan transaksi global. Kawasan tersebut dikembangkan dengan tujuan utama meningkatkan ekspor komoditas dan produksi utama serta mempermudah impor bahan baku untuk proses produksi di tanah air.

5.2

Sektor Unggulan Kawasan

Kab. Kutai Timur unggul pada subsektor perkebunan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, dan memiliki persaingan dengan Kab. Paser. Dari hasil analisis LQ Pertanian, subsektor tanaman perkebunan memiliki nilai LQ paling tinggi.

5.3

Prospek Kawasan

5.3.1 Amanat Kebijakan a

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI: KEK Kalimantan, Sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional.

b

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010: Kalimantan Timur sebagai Kluster Industri berbasis Oleochemical di Maloy Kutai Timur.

c

RTR Pulau Kalimantan dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur: Kawasan Maloy diarahkan untuk pengembangan komoditas kelapa sawit.

d

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009: Visi Kaltim Bangkit 2013, Mewujudkan Kaltim Sebagai Pusat Agroindustri Dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera.

5.3.2 Infrastruktur a

Aksesibilitas : Kondisi jalan saat ini masih buruk, namun terdapat rencana pengembangan jaringan jalan menuju infrastruktur pendukung logistik

b

Simpul Transportasi: Terdapat pelabuhan Maloy dan Sangkuliran yang perlu ditingkatkan kinerjanya

5.3.3 Potensi Ekspor a

Potensi Pasar: diproyeksikan dapat melayani 1/3 pasar Indonesia dan 25%-50% pasar Eropa

b

Analisis DLQ: subsektor perkebunan potensial menjadi sektor basis di masa yang akan datang

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 87

5.4

Proses Penetapan Deliniasi Kawasan

Dalam pengembangan suatu kawasan diperlukan delineasi wilayah untuk memperjelas area pengembangan. Delineasi wilayah pengembangan KSP dilakukan melalui beberapa tahap. Adapun tahap penentuan delineasi kawasan dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Tahap 1: Kajian ulang dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan Kawasan Lindung Analisis ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap dokumen RTRW Kabupaten Kutai Timur dan Kawasan Lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan 718 tentang Rekomendasi Guna Lahan Kehutanan sebagai Dasar Penyusunan Pola Ruang di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Berdasarkan kajian tersebut, Calon KSP Maloy yang diusulkan, yakni Kawasan MTKEZ (alternatif 1) dan KEK Maloy (alternatif 2), berada di kawasan peruntukan perkebunan dan tidak berada kawasan lindung, sehingga jika dilihat dari kesesuaian peruntukan lahan, kawasan tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung fungsi Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Tahap 2: Analisis kesesuaian lahan terhadap komoditas unggulan a. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SKL (Satuan Kemampuan Lahan). Adapun untuk mengetahui komoditas unggulan di kawasan dilakukan teknik analisis LQ baik yang static maupun dinamic. b. Rencana industri yang akan dikembangkan di Kawasan Maloy diantaranya adalah industri CPO dan turunannya, batubara, serta manufaktur. Untuk industri CPO dan turunannya akan menggunakan sumber daya lokal dari Provinsi Kalimantan Timur dan bahan baku untuk 2 (dua) industri lainnya akan berasal dari berbagai wilayah, atau dengan kata lain bahan baku tidak hanya dari sumber daya lokal. Oleh karena itu analisis LQ hanya akan fokus pada komoditas kelapa sawit saja. c. Dari hasil analisis SLQ, Subsektor Perkebunan bukan merupakan sektor basis, namun dari hasil analisis DLQ subsektor tersebut berpotensi untuk menjadi sektor basis di masa yang akan datang. Kemudian dari hasil analisis SKL terhadap kawasan yang dimaksud pada tahap 1, diketahui bahwa kawasan tersebut sesuai untuk peruntukan perkebunan.

Tahap 3: Analisis amanat kebijakan daerah terhadap pengembangan kawasan Analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah kajian ulang kebijakan daerah terkait dengan komoditas unggulan yang akan dikembangkan.

Berdasarkan RTR Pulau Kalimantan dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kawasan Maloy diarahkan sebagai kawasan untuk pengembangan komoditas kelapa sawit dan turunannya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Visi Kaltim Bangkit 2013, disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera. Kawasan Maloy ini dianggap sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi ekonomi bertaraf nasional dengan potensi sumber daya alam meliputi bauksit, kelapa sawit, batu bara dan perkayuan.

Tahap 4: Analisis skala kegiatan terhadap luasan Analisis ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif terkait pengaruh skala kegiatan industri terhadap kawasan yang lebih luas dan analisis ATTN. Pengembangan industri di Kawasan Maloy diproyeksikan dapat memenuhi 1/3 pasar CPO Indonesia, dengan asumsi 2/3 lainnya dilayani oleh Kawasan Industri Sei Mangkei, Kawasan Industri Dumai, dan industri lainnya. Selain itu, kawasan ini juga dianggap memiliki pengaruh hingga skala internasional. KIPI Maloy diharapkan dapat melayani pasar eropa dengan beberapa skenario. Skenario tersebut fokus pada peningkatan pasar fatty acid dan fatty alcohol dengan memanfaatkan potensi pasar Eropa. Adapun pendekatan yang dibuat untuk skenario tersebut adalah sebagai berikut.  Pesimis: tidak memanfaatkan potensi pasar Eropa  Moderat: ditambah 25 % dari konsumsi Eropa  Optimis: ditambah 50 % dari konsumsi Eropa Dengan pendekatan proyeksi pasar CPO tersebut, dapat dikatakan bahwa pengaruh Kawasan Maloy cukup strategis untuk menjadi KSP. Kemudian dari analisis ATTN diketahui bahwa Nilai Asal Tujuan yang masuk ke Kabupaten Kutai Timur paling besar berasal dari Pulau Jawa, terutama Provinsi Jawa Barat. Adapun Nilai Asal Tujuan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri berasal dari Kota Samarinda. Hal yang sama juga terjadi dengan Nilai Asal Tujuan yang keluar dari Kabupaten Kutai Timur. Nilai Asal Tujuan yang paling besar menuju ke Pulau Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sementara di dalam Provinsi Kalimantan Timur sendiri, Kota Samarinda juga menjadi daerah tujuan dengan Nilai Asal Tujuan paling besar.

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 89

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 91

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 93

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 95

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 97

5.5

Deliniasi Calon KSP KEK KIPI Maloy di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya, delineasi KSP yang diusulkan terdapat 2 (dua) alternatif dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN) di Kabupaten Kutai Timur. Alternatif pertama yang diusulkan adalah delineasi MTKEZ. Kawasan tersebut merupakan kawasan KIPI Maloy yang dibentuk melalui skema Joint Operation dengan Kawasan Industri Mineral Trans Kalimantan Economic Zone (PT. Trans Kalimantan Economic Zone) dan Kawasan Industri Kimia Batuta Coal Industrial Port (PT. Batuta Chemical Industrial Park) dengan nama Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ). Delineasi ini mencakup Kecamatan Kaliorang, Sangkulirang, dan Bengalon dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dengan luas areal 32.800 Ha. Alternatif delineasi ini memiliki kelebihan sebagai berikut.  Luasan memenuhi syarat minimal yang ditetapkan oleh konsep KTM sehingga diharapkan dapat memenuhi skala ekonomi yang feasible untuk pengembangan investasi;  Termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II;  Kegiatan industri beragam sehingga memperluas potensi investasi dan tidak bergantung pada satu jenis komoditas.

Sementara alternatif delineasi kedua adalah KEK berdasarkan SK Bupati Timur No. 647/K.636/HK/X/2011 seluas 26.500 Ha. Alternatif delineasi ini memiliki kelebihan sebagai berikut.  Memiliki dukungan kebijakan yakni SK Bupati Timur No. 647/K.636/HK/X/2011;  Terdapat beberapa kegiatan industri akan tetapi lebih fokus ke pengelohan CPO dan turunannya.

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 99

5.6

Tujuan dan Strategi Pengembangan

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN) di Kabupaten Kutai Timur ini adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya alam dan pengembangan industri hulu-hilir sebagai reformasi ekonomi yang berkelanjutan. Adapun strategi pengembangan untuk mendukung tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kegiatan industri hulu – hilir yang mampu mendorong perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan dan pengendalian lingkungan.

2. Menetapkan zona pengembangan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni zona inti, zona penyangga dan zona pendukung.

3. Mengembangkan infrastruktur yang mampu mendukung kinerja kawasan yakni fungsi ekonomi dengan tetap memerhatikan fungsi lingkungan.

Pengembangan infrastruktur mencakup internal kawasan dan eksternal kawasan dalam skala regional dan nasional.

Mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan kawasan yang mampu mendukung fungsi ekonomi sekaligus fungsi lindung kawasan.

5.7

Usulan Konsep Pengembangan

5.7.1 Usulan Konsep Pengembangan Kawasan Industri Menurut RTR Kawasan Tersebar di Kalimantan Timur – KIPI Maloy, sebagai upaya untuk meningkatkan ikIim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor, pembangunan sektor industri manufaktur difokuskan pada pengembangan sejumlah subsektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang telah ditetapkan melalui Perpres No. 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 dan Perpres No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014. Pembangunan industri perlu lebih banyak ditekankan pada pengembangan (widening) dan pendalaman (deepening). Serta memenuhi kriteria diantaranya: (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri (seperti makanan-minuman dan obat-obatan); (iii) mengolah hasil pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumber-sumber daya alam lain dalam negeri; dan memiliki potensi pengembangan ekspor.

Melihat dari 4 (empat) kriteria di atas, aturan – aturan terkait berkenaan dengan keberadaan klaster industri dan studi – studi sebelumnya serta tetap memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai sebuah KEK, maka prioritas yang perlu dikembangkan adalah Industri pengolahan CPO dan Palm Karnel Oil (PKO) beserta seluruh turunannya. Diantara turunan yang menjadi pangsa pasar dunia dan sangat diminati karena dapat menghasilkan bahan makanan, obat-obatan, kosmetik dan lainnya adalah: Glyserine, Fatty Alcohols dan Fatty Acids. Oleh karena itu, Kawasan KIPI Maloy 1 dan 2 akan menjadi ona inti dalam KSP ini dan menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Konsep pengembangan yang akan dilakukan di KSP Bontang dilakukan secara terintegrasi dengan industri yang sudah ada sebagai input untuk KSP Bontang.

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 101

5.7.2 Usulan Konsep Ruang Terkait dengan konsep keruangan, KSP ini dibagi menjadi 3 (tiga) zona yakni zona inti, penyangga dan pendukung. Zona inti mencakup kawasan KIPI 1 dan 2, zona penyangga mencakap kawasan mangrove dan zona pendukung mencakup kawasan budidaya yang berfungsi mendukung zona inti.

Berikut ini akan dipaparkan konsep pengembangan zona inti kawasan. Sesuai dengan dokumen RTR KIPI Maloy, konsep pengembangan kawasan tersebut diarahkan menggunakan Konsep Integrated Eco Industrial Park dan Estates.

Kawasan tersebut dirancang dengan konsep industrial park sebagai antisipasi permasalahan – permasalahan lingkungan yang selalu menyertai kawasan industri. Sehingga kawasan ini lebih “hijau” dan bersih udara, tanah dan airnya. Dalam pengembangan kawasan industri ini juga dibedakan berdasarkan jenis industri, dampak dan outputnya.

Pembedaan tersebut harus diwujudkan secara fisik yaitu melalui hal – hal sebagai berikut.

 zonasi atau clustering kawasan;  badan air: kanal/saluran drainase; serta  penghijauan.

Secara prinsip, hal pertama yang harus dilakukan adalah membedakan zona industri berdasarkan dampaknya.

Kawasan ini harus dibedakan menjadi kawasan yang polutif dan non polutif. Perbedaan kawasan untuk produksi pengolahan kelapa sawit dapat dibedakan berdasarkan kawasan area industri kelapa sawit dan area industri turunannya atau area industri lainnya. Selanjutnya dilakukan penempatan infrastruktur utama seperti jalan utama, reservoar for water dan flushing serta fasilitas pendukungnya seperti perumahan, pergudangan, dermaga, sumber BBM dan sebagainya.

Setelah itu area kawasan tersebut dibagi berdasarkan turunan kawasan industri masing-masing kelompok industri.

Sebagai penguatan Konsep Eco-Industrial Park, maka dilakukan pengembangan greenbelt kawasan KIPI Maloy baik yang merupakan kawasan mangrove alami maupun penghijauan buatan.

Konsep Eco Industrial ParK

Sumber: Dokumen RTR KIPI Maloy, 2012

Adapun gambaran umum pembagian zona di dalam kawasan industri dapat dilihat pada gambar 6-12 dan 6-13.

Zona yang terdapat di kawasan ini antara lain adalah sebagai berikut. a. Zona penyangga/zona buffer b. Zona Daur Ulang/Recycle (Terpadu Pusat Daur Ulang) c. Zona Clearance d. Zona Fungsional  Perkantoran  Perumahan  Komersial  Wisata  Rumah Sakit  Hotel

Gambar Pembagian Zona di dalam Kawasan Industri KIPI Maloy 1

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 103

Kolam retensi

Wetland area

Rencana Kolam retensi Wetland area

Waste Complex

Gambar Pembagian Zona di dalam Kawasan Industri KIPI Maloy Sumber : Dokumen Masterplan KIPI Maloy 2, 2013

Housing Downtown

5.7.3 Usulan Konsep Infrastruktur 1.

2.

Jaringan jalan a. Jalan Provinsi  Pengembangan Jalan Provinsi untuk fungsifungsi integrasi kawasan melalui jalan penghubung dari kawasan sekitar (Kecamatan Sangkulirang, KIPI Maloy 1, KTM)  Pengembangan jalan eksisting: Jalan provinsi ROW 16 (2/2 UD) dengan lapis perkerasan selebar 6 m, dengan hirarki jalan kolektor Primer  Kebutuhan jalur distribusi CPO atau hasil olahan produksi dari ke KIPI Maloy. b. Jalan Kawasan  Kebutuhan jalur yang menghubungkan antar kompleks atau cluster kawasan industri  Kebutuhan jalur yang menghubungkan kompleks industri dengan industri pendukungnya  Kebutuhan jalur yang menghubungkan kawasan industri dengan pusat perkantoran industri – permukiman – pelabuhan KIPI Maloy – Kebutuhan jalur lingkungan permukiman Sungai Besar Sebagai Supply Air Baku Dan Water Transportation Sungai di kawasan industri dapat direncanakan sebagai salah satu alternatif pasokan air bersih dan transportasi intra kawasan. Sungai yang dipergunakan sebagai sumber air bersih yaitu sebagai berikut a. Sumber Air Gunung Sekerat Sumber air ini terletak di pesisir pantai Sekerat, berupa sumber air artesis dengan perkiraan debit aquifer sekitar 1 sampai 1.5 m3/detik. Sumber air ini berasal dari tangkapan air perbukitan kapur yang terdapat di desa Sekerat. Saat ini sumber air tersebut dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan Dokumen Masterplan KIPI Maloy 1 (2012), pengukuran situasi detail direncanakan pengambilan sumber air Sekerat sebagai berikut :      

Kebutuhan air KIPI Maloy 1: 301 lt/detik Rencana pengambilan: 350 lt/detik Panjang pipa: 20.165 km Diameter pipa: 560 mm Reservoar:550 m3 (di Muara Selangkau) Pompa: 2 x 500 liter/detik dengan head 155 dan 170 m b. Sumber Air Sungai Kaliorang (Sungai Progo) Salah satu sumber air permukaan yang terdekat dengan kawasan KIPI Maloy 1 adalah sungai Kaliorang (Sungai Progo) dengan luas DAS +/- 35 km2 dan panjang 19 km, sungai Kaliorang memiliki debit sedang untuk ukuran sungai kecil di kawasan perbukitan kapur, dengan perkiraan debit aliran dasar sungai 200 liter/detik pada saat musim kering, dan bisa mencapai 3-4 kali lipat pada saat musim hujan.

Saat ini sungai Kaliorang dimanfaatkan untuk pemenuhan air baku bagi daerah irigasi Kaliorang seluas 1300 ha, dengan membangun bending regulator.

Berdasarkan Dokumen Masterplan KIPI Maloy 1 (2012), pengukuran situasi detail direncanakan pengambilan sumber air Sungai Kaliorang sebagai berikut :      

Kebutuhan air KIPI Maloy 1: 301 lt/detik Rencana pengambilan: 35 lt/detik Panjang pipa: 20.998 km Diameter pipa: 450 mm Reservoar: tidak perlu Pompa: gravitasi

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 105

c. Sumber Air Sungai Selangkau Sumber Air Selangkau berada di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang, berjarak 5 km dari Kaliorang.

Sumber Air Selangkau berhulu dikaki gunung Sekerat pada ketinggian 70 m dari Tanjung Golok, tempat rencana kawasan KIPI Maloy. Debit aliran sekitar 1.039 lt/detik dan tidak pernah kering meskipun pada kemarau panjang. Masyarakat meman-faatkan sumber air tersebut untuk pemenuhan kebutuhan air sehari-hari, irigasi dan bahkan untuk pembangkit listrik mikro hidro.

Berdasarkan Dokumen Masterplan KIPI Maloy 1 (2012), pengukuran situasi detail direncanakan pengambilan sumber air Sungai Selangkau sebagai berikut :      

Kebutuhan air KIPI Maloy: 301 lt/detik Rencana pengambilan: 350 lt/detik Panjang pipa: 10.85 km Diameter pipa: 560 mm Reservoar: tidak perlu Pompa: gravitasi

Selain untuk melayani KIPI Maloy 1, sumber air ini juga direncanakan digunakan untuk melayani kebutuhan air bersih di KIPI Maloy 2.

3.

Sementara beberapa sungai yang dikembangkan sebagai transportasi air adalah Sungai Maloy, Sungai Durian dan Sungai Sualan.

Pelabuhan Sistem pelabuhan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pengembangan aktivitas industri di Kawasan KIPI Maloy. Proses bongkar-muat dan transportasi barang dan manusia bergantung pada lalulintas pelabuhan sebagai pembangkit kegiatan bisnis.

Banyak terjadi persaingan antar kawasan industri dipengaruhi oleh faktor pengembangan pelabuhan untuk meningkatkan sarana pelayanan dan menarik lebih banyak bisnis. Pelabuhan membutuhkan sarana

tambatan kapal, bongkar-muat dan transportasi komoditas ke pedalaman. Sarana – sarana tersebut memperlihatkan besarnya permasalahan investasi dan manajemen infrastruktur. Pada Kawasan Maloy telah terdapat pelabuhan yang merupakan potensi embrio yang dapat dikembangkan lebih baik lagi sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jendral Penataan Ruang, pengembangan pelabuhan barang dan penumpang harus memperhatikan ketentuan berikut:  Pengembangan diupayakan berdekatan dengan kawasan industri dan pusat permukiman.  Didukung dengan akses ke jalur transportasi menuju pusat pelayanan distribusi barang dan penumpang  Dilakukan penataan letak pusat-pusat pelayanan yang hemat ruang, waktu, dan energi, landscape pertamanan, yang asri, dan dilengkapi dengan unit pengolahan limbah  Dilakukan penyesuaian terhadap pelayanan, dermaga dan kebutuhan kolam pelabuhan dengan memperhatikan karaktetistik wilayah pantai/sungai.

Pelabuhan merupakan layanan transportasi di kawasan tepi air yang sangat penting, dimana selain sebagai prasarana kota pelabuhan juga berperan sebagai generator perkembangan wilayah. Pelabuhan sebagai titik pergantian moda transportasi air dan darat harus mendukung peningkatan kualitas ekologis kawasan tipe air, juga secara ekonomi, sosial dan budaya.



5.7.4 Usulan Konsep Pengelolaan dan Kelembagaan Kelembagaan yang diusulkan terdiri dari Lembaga Formal Pemerintahan dan Lembaga Fungsional. Rincian usulan terkait kelembagaan adalah sebagai berikut.

1.

Lembaga Formal Pemerintah

2.

Lembaga yang diusulkan untuk bertanggungjawab atas penataan ruang di Kawasan KIPI Maloy adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur.

Lembaga Fungsional Koordinasi dalam penanganan penataan ruang, pembinaan dan pengembangan kebijakan tata ruang wilayah dan lintas sektor diselenggarakan dalam suatu badan kordinasi dengan skala Provinsi seperti BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BKPRD dibagi menjadi 2 (dua) kelompok kerja yaitu Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Tata Ruang. Masing –masing memiliki tugas sebagai berikut. a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang  Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang kawasan strategis provinsi.  Mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.  Mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi.

b.

Mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dalam rangka sentralisasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah Pulau Jawa-Bali, rencana tata ruang kawasan tertentu/ prioritas dan rencana tata ruang wilayah Kota/Kabupaten yang berbatasan.  Menginventarisasi dan mengkaji masalahmasalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif penyelesaiannya.  Menyampaikan usulan penyelesaian/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD. Kelompok Kerja Pengendalian Tata Ruang   



Menerima pelaporan masyarakat tentang pelanggaran pelaksanaan pembangunan tata ruang Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka evaluasi pelanggaran yang terjadi Menginventarisasi dan mengkaji masalahmasalah yang timbul dalam pembangunan keruangan serta memberikan alternatif penyelesaiannya Membantu sosialisasi produk tata ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan berbasis tata ruang

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 107

Adapun dinas-dinas lain yang terkait diantaranya adalah Dinas Perkebunan, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan sebagainya. Dinas-dinas tersebut bertanggungjawab terhadap kawasan ini atas tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian terkait dengan peran masyrakat dalam pengembangan KSP ini, dapat dilakukan dalam berbagai hal seperti berikut ini. a. b.

c.

d. e. f.

Survei dan identifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan bersama dengan masyarakat; memberikan data dan informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan kebijakan struktur dan pemanfaatan ruang wilayah; pemetaan partisipatif, jika dimungkinkan (untuk wilayah perencanaan kota, provinsi atau yang lebih luas agaknya hal ini kurang relevan); memberikan masukan dalam perumusan perencanaan tata ruang wilayah; mengkritisi rancangan rencana tata ruang wilayah; monitoring dan evaluasi, dilakukan untuk memantau proses dan hasil pelaksanaan program.

Mekanisme ini sebaiknya mengikuti mekanisme Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan, karena rencana-rencana tata ruang adalah bagian tak terpisahkan dari rencana – rencana pembangunan tersebut.

Peran masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang ini akan memberikan keuntungan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat sendiri. Melalui hal tersebut, pemerintah dapat dibantu oleh masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, sementara masyarakat juga dapat turut menikmati manfaat penmbahan nilai ruang dari penataan ruang.

5.7.5 Usulan Program Pengembangan Kawasan Usulan program ini merupakan langkah-langkah makro yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun indikasi program yang lebih rinci. Indikasi program yang lebih rinci tersebut yang nantinya akan menjadi acuan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan serta merupakan jawaban terhadap permasalahan pembangunan yang ada serta pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Indikasi program yang disusun meliputi program pembangunan 20 tahun kedepan sesuai dengan rentang waktu perencanaan yang disusun dalam rencana tata ruang kawasan strategi provinsi. Indikasi program yang disusun memuat: jenis program, sasaran/manfaat, materi program, lokasi, dimensi waktu, instansi pelaksana, dan perkiraan sumber pendanaan

5.8

Indikasi Program

Tabel Usulan Program KSP Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN) di Kabupaten Kutai Timur

Tahun Pelaksanaan No

Indikasi Program

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

A.

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

1.

Penyusunan Perda KSP

2.

DED Pengembangan KSP

B.

C. 1.

Pengembangan kelembagaan pengelolaan KSP

APBD Provinsi

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta

Lokasi

Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam

KSP Maloy

Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam

KSP Maloy

ke-1

ke-2

ke-3

ke-4

ke-5

5 Tahun ke - 2

5 Tahun ke - 3

5 Tahun ke - 4

Implementasi pembangunan Pembangunan jaringan infrastruktur pendukung KSP

2.

Pembangunan fasilitas utama kegiatan penunjang KSP

3.

Pembangunan fasos dan dasum pendukung KSP

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta

Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam

KSP Maloy

KSP Maloy

KSP Maloy

KSP Kawasan Ekonomi Khusus KIPI Maloy | 109

2 CALON KSP KARIANGAU DAN BULUMINUNG DI KOTA BALIKPAPAN DAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KSP Kepulauan Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau| 111

6.1

Gambaran Awal Kawasan



Kawasan Kepulauan Derawan dan sekitarnya terletak di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau



Luas areal ± 13.500 Ha.



Destinasi wisata utama: Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua.

6.2

Sektor Unggulan Kawasan

Kab. Berau memiliki persaingan dengan Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Kab. Kutai Timur dalam sektor Perdagangan, Hotel dan restoran serta Jasa-Jasa Dari hasil analisis SLQ sektor basis dari tahun 2009-2011: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian.

Potensi Pariwisata • Gugusan Kepulauan Derawan merupakan tujuan utama wisata bahari khususnya seperti kegiatan diving, snorkling, sailing dan sebagainya.

• Kepulauan Derawan menduduki peringkat ke-3 di dunia dalam hal keindahan taman laut dan keanekaragaman biota laut setelah Raja Ampat dan Kepulauan Solomon.

6.3 a.

b.

c.

Prospek Kawasan Gugusan pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat proses alami, seperti kenaikan muka air laut.

Hal tersebut akan semakin parah jika eksploitasi oleh manusia juga berlebihan, salah satunya jika pengembangan industri pariwisata yang tidak memperhatikan lingkungan Banyak hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pengembangan pariwisata namun merusak lingkungan.  Misalnya rencana pembangunan Pelabuhan Maratua berpotensi untuk menyebabkan alih fungsi lahan dan gangguan terhadap habitat yang dilindungi.

6.3.1 Amanat Kebijakan

6.3.2 Infrastruktur

a.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia: Kawasan Derawan termasuk ke dalam Kawasan Segitiga Karang Dunia (Coral Triangle).

a.

b.

RPJP Kab. Berau 2006 – 2026: “Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai sentra industri dan daerah ekowisata berbasis pertanian dan kelautan terkemuka di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026”.

c.

RTRW Kabupaten Berau mulai Tahun 2001: menetapkan Kawasan Terumbu Karang di Pulau Maratua, Derawan, Panjang, dan Karang Muaras.

d.

RTR Pulau Kalimantan: Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan termasuk di dalam Kawasan Andalan Laut Bontang – Tarakan – Nunukan, yang diarahkan untuk mengembangankan industri pengolahan yang berbasis pada sektor unggulan kelautan dan industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup.

e.

RTR KSP Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan Provinsi Kalimantan Timur: mengembangkan Kepulauan Derawan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

b. c.

Aksesibilitas: • Akses di Pulau Derawan sudah cukup baik • Akses di Pulau Maratua masih terbatas Listrik: jaringan listrik masih terbatas & hanya tersedia pada malam hari Fasilitas Pariwisata • Di Pulau Derawan sudah banyak fasilitas pariwisata seperti hotel, resort dsb.

• Di Pulau Sangalaki masih terbatas

6.3.3 Tinjauan Aspek Lingkungan a. Kawasan Derawan termasuk ke dalam Kawasan Segitiga Karang Dunia (Coral Triangle) yang diakui dunia sebagai kawasan terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. b. Terdapat ± 75% dari seluruh spesies karang yang diketahui oleh ilmu pengetahuan terdapat di kawasan ini. c. Sebanyak 460 spesies karang yang terdapat di kawasan ini menjadikan Kepulauan Derawan dan sekitarnya sebagai kawasan dengan tingkat keanekaragaman ketiga tertinggi di dunia setelah Kepulauan Solomon dan Raja Ampat. d. Kawasan Derawan memiliki fungsi konservasi: • Pulau Kakaban memiliki danau air laut terbesar di dunia yang berada di tengah Pulau Kakaban yang membentuk ekosistem terisolasi dengan dikelingi vegetasi mangrove.

• Kawasan Populasi Telur Penyu tersebut dikenal sebagai jalur migrasi penyu laut terbesar di Asia Tenggara, termasuk didalamnya tempat mencari makan dan bertelur. Pulau-pulau di Kawasan Derawan memiliki variasi habitat yang lengkap bagi penyu untuk melakukan aktivitas kehidupannya.

KSP Kepulauan Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau| 113

6.4

Proses Penetapan Deliniasi Kawasan

Tahapan Deliniasi KSP Dalam pengembangan suatu kawasan diperlukan delineasi wilayah untuk memperjelas area pengembangan. Delineasi wilayah pengembangan KSP dilakukan melalui beberapa tahap. Adapun tahap penentuan delineasi kawasan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tahap 1: Kajian ulang dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan Kawasan Lindung Analisis ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap dokumen RTRW Kabupaten Berau dan Kawasan Lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan 718 tentang Rekomendasi Guna Lahan Kehutanan sebagai Dasar Penyusunan Pola Ruang di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Berdasarkan kajian tersebut, Kepulauan Derawan dan sekitarnya berada di kawasan Zona Pariwisata Kepulauan, Kawasan Budidaya Laut dan Kawasan Konservasi Pesisir.

Meninjau peruntukan lahan tersebut maka dalam pemanfaatan lahannya, selain untuk industri pariwisata juga harus memperhatikan daya dukung lingkungannya.

Tahap 2: Analisis penyelarasan pengembangan terhadap rencana Kabupaten Berau Analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis rencana peruntukan lahan dan kajian ulang kebijakan daerah terkait dengan komoditas unggulan yang akan dikembangkan.

Melihat potensi bahari yang dimiliki Kepulauan Derawan dan sekitarnya serta meninjau kebijakan daerah yang akan mengembangkan eco-wisata di kawasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kepulauan Derawan dan sekitarnya memiliki potensi wisata yang dapat diunggulkan. Jika meninjau rencana peruntukan ruang pada RTRW Kabupaten Berau, Kepulauan Derawan dan sekitarnya diperuntukkan untuk zona wisata dan konservasi lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa pengembangan wisata di Kepulauan Derawan dan sekitarnya harus diiringi dengan usaha mempertahankan kelestarian lingkungan.

Tahap 3: Analisis skala kegiatan terhadap luasan Analisis ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif terkait pengaruh skala kegiatan industri terhadap kawasan yang lebih luas.

Baik dari segi wisata maupun lingkungan, Kepulauan Derawan dan sekitarnya memiliki pengaruh yang besar baik secara regional maupun nasional. Dari segi wisata, jumlah kunjungan wisatawan lokal semakin meningkat setiap tahun terutama diakhir pekan dan hari-hari libur nasional. Kunjungan wisatawan ke Kepulauan Derawan pada tahun 2010 mencapai angka 60.000 orang, dengan komposisi wisatawan asing rata-rata 300 orang per bulan dan wisatawan domestik 4.500 orang per bulan (Dinas Pariwisata Berau dalam Dokumen Fakta dan Analisis RTR Kawasan Derawan, 2011). Demikian pula perkembangan wisata di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban. Mayoritas wisatawan yang datang ke pulau tersebut adalah wisatawan asing.

Kemudian dari data ATTN Penumpang, diketahui bahwa Nilai Asal Tujuan yang masuk ke Kabupaten Berau paling besar berasal dari Pulau Jawa, terutama Provinsi Jawa Tengah. Adapun Nilai Asal Tujuan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri berasal dari Kota Samarinda. Hal yang sama juga terjadi dengan Nilai Asal Tujuan yang keluar dari Kabupaten Berau. Nilai Asal Tujuan yang paling besar menuju ke Pulau Jawa terutama Jawa Tengah. Sementara di dalam Provinsi Kalimantan Timur sendiri, Kota Samarinda juga menjadi daerah tujuan dengan Nilai Asal Tujuan paling besar. Data ATTN ini dapat dilihat pada gambar 7-5 sampai dengan 7-8.

Sementara dari segi lingkungan hidup, Kawasan Derawan termasuk ke dalam Kawasan Segitiga Karang Dunia (Coral Triangle) yang diakui dunia sebagai kawasan terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Di kawasan ini juga terdapat Âą 75% dari seluruh spesies karang yang diketahui oleh ilmu pengetahuan.

KSP Kepulauan Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau| 115

KSP Kepulauan Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau| 117

KSP Kepulauan Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau| 119

KSP Kepulauan Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau| 121

6.5

Deliniasi Calon KSP Kawasan Kepulauan Derawan dan Sekitarnya

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka delineasi wilayah ditetapkan mencakup Kecamatan Derawan, Maratua serta mencakup sedikit Kecamatan Tanjung Batu dengan nama Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan dan sekitarnya di Kabupaten Berau. Fungsi Kecamatan Tanjung Batu terhadap kawasan adalah sebagai pintu gerbang dari Provinsi Kalimantan Timur menuju kawasan. Adapun fungsi KSP untuk kawasan ini direkomendasikan KSP dilihat dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan mengingat fungsi ekologisnya yang sangat tinggi.

KSP Kepulauan Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau| 123

6.6

Tujuan dan Strategi Pengembangan

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan dan sekitarnya di Kabupaten Berau ini adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya alam dan pengembangan eco-wisata sekaligus menguatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun strategi pengembangan untuk mendukung tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1.

Meningkatkan kegiatan ekowisata yang mampu mendorong perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan dan pengendalian lingkungan.

2.

Menetapkan zona pengembangan menjadi 2 (dua) bagian, yakni zona inti dan zona pendukung.

3.

Mengembangkan infrastruktur yang mampu mendukung kinerja kawasan yakni fungsi pariwisata dan fungsi lindung. Pengembangan infrastruktur mencakup internal kawasan dan eksternal kawasan dalam skala regional dan nasional.

4.

Mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan kawasan yang mampu mendukung fungsi pariwisata sekaligus fungsi lindung kawasan.

6.7 6.7.1

Usulan Konsep Pengembangan Usulan Konsep Industri

Ekologi industri adalah suatu sistem yang onsep pengembangan ekonomi wilayah pesisir dan laut untuk aktivitas sektor-sektor ekonomi diarahkan untuk dilakukan secara serasi dan seimbang, menghindari konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan kerusakan lingkungan serta sebesar-besarnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal. Berdasarkan hal tersebut, maka pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya diarahkan sebagai berikut.

1. Kegiatan pengembangan pariwisata dan ekonomi lainnya harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan lingkungan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung.

2. Kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan laut harus berjalan serasi dengan kegiatan perikanan/nelayan.

Dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya besar, harus terdapat pembagian ruang yang seimbang agar tidak terjadi konflik antara satu dengan yang lainnya.

3. Kegiatan pariwisata dapat berjalan serasi dengan kegiatan perikanan/nelayan dengan adanya pengaturan kelembagaan, sehingga limbah kegiatan pariwisata tidak merusak sumberdaya perikanan dan kegiatan perikanan dapat menjadi atraksi dan pemandangan khas bagi para wisatawan.

4. Kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya perairan dilakukan tanpa atau seminimal mungkin merusak potensi ekologi seperti terumbu karang, kerang mutiara, mangrove dan alga atau kegiatan pariwisata lainnya. Apabila kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung maka kegiatan budidaya tidak diperkenan sama sekali dilakukan pada kawasan tersebut.

Dasar penetapan delineasi Kawasan Industri Berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang adalah sebagai berikut. a KSP Bontang dengan basis kegiatan industri dari sisi nilai strategis (sudut pandang Provinsi) perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas terutama yang menyangkut keterkaitan antara satu kawasan industry dengan kawasan industry lainnya b Keterkaitan antara industri LNG, PKT dan KI Bontang Lestari melalui kajian Inlet-Outlet dan spasialnya. c Dari sudut pandang tersebut Integrasi kawasan industri (LNG, PKT, Indominco, dan Bontang Lestari) dinilai lebih strategis dari sudut kepentingan Provinsi, karena :  terdapat unsur optimalisasi proses produksi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya (efisiensi dalam proses input dan output kegiatan industry dan saling menguntungkan)  Keterpaduan layanan dan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan industry dapat lebih difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (jaringan jalan, sistem outlet, limbah, sanitasi, dll)  Manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah dapat lebih ditingkatkan  Dalam hal pengaturan pola dan struktur ruang serta pemanfaatan dan pendaliannya, Pemerintah Provinsi dapat lebih berperan.

6.7.2

Usulan Konsep Ruang

Konsep ruang dalam kawasan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut.

A. Zona Inti Zona inti merupakan peruntukan lindung seperti suaka alam perairan, suaka pesisir dan pulau kecil, kawasan mangrove, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana, suaka marga satwa dan pelestarian alam, kawasan migrasi paus dan penyu dan sebagainya yang termasuk dalam kawasan lindung.

B.

Zona Pendukung

Zona pendukung merupakan zona yang termasuk ke dalam kawasan budidaya yakni peruntukan pariwisata, permukiman dan kegiatan budidaya lainnya, seperti pertanian, perikanan dan sebagainya. Selain itu, yang termasuk zona pendukung juga zona yang memiliki fungsi pendukung pariwisata seperti Bandar Udara, Pelabuhan, Alur pelayanan komersial, KKOP dan sebagainya. Zona ini memiliki fungsi untuk mendukung zona inti.

KSP Kepulauan Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau| 125

6.7.3 a.

Usulan Konsep Infrastruktur

Jaringan Pergerakan • Jaringan Transportasi Darat: memudahkan mobilitas penduduk untuk pergerakan/pengangkutan dan mendukung keperluan mitigasi bencana.

6.7.4 a.

b.

• Air hujan c.

Sistem Pengelolaan Limbah • Untuk mengurangi pencemaran lingkungan maka pengelolaan air limbah khususnya pengelolaan limbah tinja (black water) direncanakan menggunakan sistem yang menghasilkan konsentrasi pencemar lebih kecil.

Lembaga Fungsional Koordinasi dalam penanganan penataan ruang, pembinaan dan pengembangan kebijakan tata ruang wilayah dan lintas sector diselenggarakan dalam suatu badan kordinasi dengan skala Provinsi seperti BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Provinsi Kalimantan Timur

Sumber Air Bersih • Air tanah dioptimalkan sesuai dengan potensi lestari air tanah yang tersedia, menggunakan teknologi reverse osmosis untuk merubah air laut menjadi air tawar

Lembaga Formal Pemerintah Bertanggung jawab atas penataan ruang di kawasan: Bappeda dan Dinas Tata Ruang Prov. Kaltim

• Jaringan Transportasi Laut: mendukung aktivitas nelayan, pelayanan sektor pariwisata, memperlancar arus pergerakan serta membuka keterisolasian kawasan. b.

Usulan Konsep Pengelolaan dan Kelembagaan

Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup c.

Peran Masyarakat •

Survei dan identifikasi potensi & masalah

•

Memberikan data & informasi, saran, pendapat dalam penyusunan startegi & kebijakan

•

Pemetaan partisipatif

•

Memberi masukan & mengkritisi rancangan tata ruang

•

Monitoring & evaluasi

KSP Kepulauan Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau| 127

6.8

Indikasi Program

Tabel 2-1 Usulan Indikasi Program KSP Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan dan sekitarnya di Kabupaten Berau Tahun Pelaksanaan N o 1.

2.

3.

4.

Indikasi Program Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Pengembangan potensi pariwisata berbasis lingkungan hidup Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata Peningkatan kualitas permukiman dan fasos fasum

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Lokasi

APBD Provinsi, APBD Kab, Swasta

Kab./Kota, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab./Kota

KSP Dera-wan

ke-1

ke-2

ke-3

ke-4

ke -5

5 Tahun ke - 2

5 Tahun ke - 3

5 Tahun ke - 4

KSP Kepulauan Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau| 129

2 CALON KSP KARIANGAU DAN BULUMINUNG DI KOTA BALIKPAPAN DAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 131

7.1

Gambaran Awal Kawasan

Calon KSP Paser dan PPU terletak di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Luas Lahan Pertanian yang ada di Kabupaten Paser dan PPU adalah ebesar 103.116,79 Ha, yang berada pada letak strategis yaitu bagian selatan Kaltim sebagai hinterland Kota Balikpapan, terdapat jalur Trans Kalimantan menghubungkan Kaltim dan Kalsel. Calon KSP Paser dan PPU diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan, peternakan, serta perikanan.

Tahun 2030 kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kaltim

7.2

Sektor Unggulan Kawasan

Kabupaten Paser – PPU unggul pada sektor-sektor pertanian dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, dan memiliki persaingan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Paser – PPU. Kabupaten Paser unggul dalam subsektor perkebunan dan perikanan dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan analisis LQ, sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Paser – PPU.

7.3

Prospek Kawasan

7.3.1

Amanat Kebijakan

7.3.2

Amanat kebijakan yang mendukung pengembangan KSP Paserdan PPU adalah sebagai berikut.

• RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 : Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian.

• Renstra Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2013 : pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara • RTRW Kabupaten Paser Tahun 2014-2033 : Kabupaten Paser diarahkan bergerak di bidang industri pertanian tanaman pangan.

• RTRW Kabupaten Penajam Paser utaraTahun 20132033 : Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan bergerak di bidang agroindustri.

Infrastruktur

Infrastruktur yang akan dikembangkan untuk mendukung pengembangan KSP Paser dan PPU adalah sebagai berikut: 1. Aksesibilitas Kondisi jalan saat ini cukup baik, terdapat rencana pengembangan jaringan jalan menuju infrastruktur pendukung logistik. Terdapat jalan Arteri Primer (AP) : berada di Jalan utama Kademan – Penajam yang menghubungkan Perkotaan Penajam (PKWp) hingga ke Perkotaan Tanah Grogot melalui Perkotaan Babulu Darat (PPK).

2. Pendukung Logistik Pembangunan Jalan Tol, Rencana Pelabuhan, Rencana Bandar Udara di Kabupaten Paser, Pembangunan Pelabuhan dan Rencana Jalur Kereta api.

3. Sarana Pendukung Pertanian Terdapat daerah persawahan (DP) dengan pola Irigasi teknis beserta Daerah Irigasi (DI).

7.3.3

Potensi Ekspor

Berdasarkan analisis LQ dan DLQ, sektor unggulan yang mendukung kegiatan pertanian (sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan), merupakan sektor basis saat ini dan masih berpotensi menjadi sektor basis di masa depan serta memiliki potensi ekspor.

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 133

7.4

Proses Penetapan Deliniasi Kawasan

Dalam pengembangan suatu kawasan diperlukan delineasi wilayah untuk memperjelas area pengembangan. Delineasi wilayah pengembangan KSP dilakukan melalui beberapa tahap. Adapun tahap penentuan delineasi kawasan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tahap 1: Kajian ulang dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan Kawasan Lindung Kawasan Pertanian di Kabupaten Paser-PPU berada di kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan dan tidak berada kawasan lindung. Berdasarkan SK Menhut 718, kawasan industri Pertanian Paser & PPU berada pada Area Peruntukan Lain (APL), dan bukan berada pada kawasan peruntukan hutan.

Tahap 2: Analisis kesesuaian lahan terhadap komoditas unggulan Analisis SLQ: Sektor unggulan adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan Analisis SKL: Kawasan sesuai untuk peruntukan kegiatan pertanian dan perkebunan Kesesuaian area Penggunaan Lain (APL) berdasarkan SK Menhut 718 dengan rencana pola ruang Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara adalah: Berdasarkan rencana struktur dalam draft RTRW Provinsi Kalimantan Timur, kawasan Pertanian Paser & PPU didukung oleh prasarana jalan arteri primer dan rencana jalur kereta api Tahap 3: Analisis amanat kebijakan daerah terhadap pengembangan kawasan Analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis SKL komoditas terpilih, analisis I-O, dukungan infrastruktur dan kajian ulang kebijakan daerah terkait dengan komoditas unggulan yang akan dikembangkan.

Berdasarkan RTR Pulau Kalimantan dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kawasan Maloy diarahkan sebagai kawasan untuk pengembangan komoditas kelapa sawit dan turunannya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Visi Kaltim Bangkit 2013, disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera. Kawasan Pertanian Paser dan PPU ini dianggap sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi ekonomi bertaraf nasional dengan potensi sumber daya alam meliputi pertanian lahan pangan, dan perkebunan.

Tahap 4: Analisis skala kegiatan terhadap luasan Analisis ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif terkait pengaruh skala kegiatan industri terhadap kawasan yang lebih luas dan analisis ATTN. Standar batasan luasan kelayakan pengembangan investasi adalah 35.000 ha – 40.000 ha (merujuk kepada kawasan pengembangan wilayah transmigrasi berbasis wilayah perkebunan).

Kemudian dari analisis ATTN diketahui bahwa Kab. Paser memiliki keterkaitan kuat dalam pergerakan barang dari dan menuju Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Kab. Penajam Paser Utara memiliki keterkaitan kuat dalam pergerakan barang dari dan menuju Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.

Kab. Paser memiliki keterkaitan kuat dalam pergerakan barang dari dan menuju Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat. Kab. Penajam Paser Utara memiliki keterkaitan kuat dalam pergerakan barang dari dan menuju Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 135

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 137

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 139

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 141

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 143

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 145

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 147

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 149

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 151

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 153

Deliniasi Calon KSP Industri Pertanian Paser dan PPU

7.5

Penetapan deliniasi kawasan mempertimbangkan kelayakan untuk pengembangan investasi pada wilayah KSP. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam melakukan delineasi calon KSP Paser dan PPU adalah sebagai berikut. 

Deliniasi kawasan melingkupi dua wilayah kabupaten menjadi satu kesatuan wilayah KSP.  Deliniasi mempertimbangkan kedekatan dengan jaringan infrastruktur utama  Deliniasi mempertimbangkan ketersediaan sumber air permukaan (sungai Mahakam)  Didalam kawasan terdapat kawasan permukiman eksisting  Standar batasan luasan kelayakan pengembangan investasi adalah 35.000 ha – 40.000 ha (merujuk kepada kawasan pengembangan wilayah transmigrasi berbasis wilayah perkebunan) KSP Paser dan PPU terletak di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan luas lahan pertanian Sebesar 42.091,28 Ha.

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 155

7.6

Tujuan dan Strategi Pengembangan

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Paser-PPU ini adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya alam dan pengembangan industri hulu-hilir sebagai reformasi ekonomi yang berkelanjutan. Adapun strategi pengembangan untuk mendukung tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kegiatan industri pertanian baik di hulu maupun hilir yang mampu mendorong perekonomian daerah.

2. Menetapkan zona pengembangan menjadi 2 (dua) bagian, yakni zona inti, dan zona penyangga.

3. Mengembangkan infrastruktur yang mampu mendukung kinerja kawasan yakni fungsi ekonomi dengan tetap memerhatikan fungsi lingkungan.

Pengembangan infrastruktur mencakup internal kawasan dan eksternal kawasan dalam skala regional dan nasional.

Mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan kawasan yang mampu mendukung fungsi ekonomi sekaligus fungsi lindung kawasan.

7.7

Usulan Konsep Pengembangan

Kota Terpadu Mandiri (KTM) dirancang menjadi pusat pertumbuhan dengan fungsi:  Pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agrobisnis  Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan  Mendorong pertumbuhan investasi dan pemerataan ekonomi dan penanggulangan pengangguran Pendekatan pembangunan dilakukan secara terpadu (integrated development process) melibatkan multi stakholders di tingkat pusat, provinsi, dan daerah 7.7.1 Usulan Konsep Industri Usulan konsep pengembangan pada KSP Industri Pertanian di Kabupaten Paser – PPU akan mengadaptasi konsep KTM (Kota Terpadu Mandiri).  Pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis  Pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan tanaman unggul  Pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sektor Pertanian, Industri dan Jasa .

Berdasarkan potensi wilayah yang terdapat di KSP PaserPPU terhadap pengembangan industri pertanian, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana, berupa jaringan prasarana perhubungan dan utilitas umum, serta pusat-pusat kegiatan sosial-ekonomi yang mempunyai jangkauan pelayanan lingkup regional maupun lokal.

7.7.2

Usulan Konsep Ruang

7.7.3

Konsep ruang pada pengembangan KSP Paser dan PPU dibagi kedalam 2 zona, yaitu zona inti dan zona pendukung.

1.

Zona Inti Zona inti merupakan zona utama pengembangan industri pertanian sesuai dengan komoditas unggulannya di Kabupaten Paser – PPU. Dalam zona ini terdapat industri utama dan industri pendukungnya yang dapat meningkatkan ekonomi wilayah kawasan serta serta infrastruktur pendukung didalamnya.

2.

Zona Pendukung Zona ini merupakan daerah yang terikat dengan pusat daerah kegiatan yang meliputi zona permukiman.

Usulan Konsep Pengelolaan dan Kelembagaan

Konsep pengelolaan pada pengembangan KSP Paser dan PPU dibagi kedalam 3 lembaga, yaitu sebagai berikut.

1. Peran Pemerintah Pusat :  Membentuk Pokja tingkat pusat  Merumuskan regulasi, norma, standard an prosedur KTM  Menetapkan calon lokasi KTM  Spervisi dan fasilitas penyusunan masterplan KTM  Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder  Menjaring dan memfasilitasi investor untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota  Memfasilitasi dalam hal perencanaan, pembiayaan, serta pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM  Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi program dan anggaran dengan stake holder  Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan pengembangan KTM  Memberi insentif perpajakan, perpanjangan jangka waktu HGU, skim kredit khusus investasi

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 157

2.

Peran Pemerintah Provinsi :  Membentuk Pokja Provinsi  Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan KTM  Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder  Memfasilitasi dalam hal perencanaan, pembiayaan serta pelaksanaan dan pengembangan KTM  Menjaring dan memfasilitasi investor untuk bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten / Kota  Melaksanakan penilaian usulan KTM serta memberikan rekomendasi kepada Menteri  Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi program dan anggaran dengan stakeholder  Melaksanakan perencanaan teknis, pembangunan dan pengembangan KTM yang wilayahnya mencakup lintas kabupaten secara bertahap  Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan KTM  Membuat laporan perkembangan, secara berkala kepada Menteri

3.

Peran Pemerintah Kota/Kabupaten :  Membentuk Pokja Kabupaten / Kota  Mengusulkan calon lokasi KTM kepada Menteri melalui gubernur  Menyusun masterplan KTM  Menetapkan lokasi dan masterplan KTM melalui peraturan daerah  Melaksanakan sosialisasi kepada penduduk sekitar  Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi program dan anggaran stakeholder  Memberikan kemudahan pelayanan perizinan investasi  Membuat kerjasama dengan investor atau pihak lain untuk mendukung pembangunan dan pengembangan KTM  Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembangunan dan pengembangan KTM  Melaksanakan pengamanan di areal lokasi KTM  Melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan KTM  Membuat laporan perkembangan secara berkala dan berjenjang kepada Menteri

7.8

Indikasi Program

Tabel 2-1 Usulan Program KSP Paser dan PPU

Tahun Pelaksanaan No

Indikasi Program

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

A.

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

1.

RTR dan Penyusunan Perda KSP

2.

Studi kelayakan, masterplan dan DED KSP

B.

Pengembangan kelembagaan pengelolaan KSP

C. 1.

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta

Lokasi

Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam

KP Paser dan PPU

Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam

KP Paser dan PPU

ke-1

ke-2

ke-3

ke-4

ke-5

5 Tahun ke - 2

5 Tahun ke - 3

5 Tahun ke - 4

Implementasi pembangunan Pembangunan jaringan infrastruktur pendukung KSP

2.

Pembangunan fasilitas utama kegiatan penunjang KSP

3.

Pembangunan fasos dan dasum pendukung KSP

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta

Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam

KP Paser dan PPU KP Paser dan PPU KP Paser dan PPU

KSP Industri Pertanian di KAbupaten Paser & Paser Penajam Utara| 159

2 CALON KSP KARIANGAU DAN BULUMINUNG DI KOTA BALIKPAPAN DAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 161

8.1

Gambaran Awal Kawasan

Letak strategis calon KSP Kukar dan Kubar terletak di bagian tengah Kaltim sebagai hinterland Kota Samarinda, jalur Trans Kalimantan poros tengah.

KSP Kukar dan Kubar diarahkan bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan.

Tahun 2030 kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kaltim.

8.2

Sektor Unggulan Kawasan

Kabupaten Kutai Kartanegra dan Kabupaten Kutai Barat memiliki sektor unggulan berupa sektor pertanian. Sektor yang paling dominan adalah sektor tanaman pangan, peternakan dan juga kehutanan.

Berdasarkan analisis LQ, Sektor basis saat ini berupa sektor pertanian, meliputi tanaman bahan makanan (untuk Kutai Barat masih dibawah rata-rata), peternakan (Kutai Barat saat ini di sektor perikanan dibawah rata-rata kabupaten lain), serta kehutanan (Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sektor basis di bidang kehutanan sedangkan Kabupaten Kutai Barat bersaing dengan kabupaten lain. Adapun sektor perikanan saat dominasi sektor bersaing dengan Kabupaten Paser

8.3

Prospek Kawasan

8.3.2 Infrastruktur

8.3.1 Amanat Kebijakan Amanat kebijakan yang mendukung pengembangan KSP Kukar dan Kubar adalah sebagai berikut.

• RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 : Kabupaten Kutai dan Kubar diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian.

• Renstra Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2013 : pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (padi, kedelai, Jagung dan Ubi Kayu) dan hortikultura Kabupaten Kutai dan Kubar.

• RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20142033: Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

• RTRW Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031 : Kabupaten Kutai Barat diarahkan bergerak di bidang agroindustri.

Infrastruktur yang akan dikembangkan di Kabupaten Kutai Kartenegara dan Kutai Barat adalah diproyeksikan dipenuhi jaringan listriknya menggunakan bahan terbarukan seperti biodissel, tenaga air dan surya. Didukung pula dengan infrastruktur trasnportasi seperti kereta api, pelabuhan dan bandara 8.3.3 Potensi Ekspor Berdasarkan analisis LQ dan DLQ, sektor unggulan yang mendukung kegiatan pertanian (sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan), merupakan sektor basis saat ini dan masih berpotensi menjadi sektor basis di masa depan serta memiliki potensi ekspor.

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 163

8.4

Proses Penetapan Deliniasi Kawasan

Dalam pengembangan suatu kawasan diperlukan delineasi wilayah untuk memperjelas area pengembangan. Delineasi wilayah pengembangan KSP dilakukan melalui beberapa tahap. Adapun tahap penentuan delineasi kawasan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tahap 1: Kajian ulang dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan Kawasan Lindung Kawasan Pertanian di Kabupaten Kukar-Kubar berada di kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan dan tidak berada kawasan lindung.

Berdasarkan SK Menhut 718, kawasan industri Pertanian Kukar & Kubar berada pada Area Peruntukan Lain (APL), dan bukan berada pada kawasan peruntukan hutan.

Tahap 2: Analisis kesesuaian lahan terhadap komoditas unggulan Berdasarkan Sektor unggulan adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan Dari hasil analisis SKL terhadap kawasan yang dimaksud pada tahap 1, diketahui bahwa kawasan tersebut sesuai untuk peruntukan pertanian.

Berdasarkan rencana struktur dalam draft RTRW Provinsi Kalimantan Timur, kawasan Kukar & Kubar didukung oleh prasarana: • jalan arteri primer • Bendungan, dan • irigasi

Tahap 3: Analisis amanat kebijakan daerah terhadap pengembangan kawasan Analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis SKL komoditas terpilih, analisis I-O, dukungan infrastruktur dan kajian ulang kebijakan daerah terkait dengan komoditas unggulan yang akan dikembangkan.

Berdasarkan RTR Pulau Kalimantan dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kawasan Maloy diarahkan sebagai kawasan untuk pengembangan komoditas kelapa sawit dan turunannya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Visi Kaltim Bangkit 2013, disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera. Kawasan Pertanian Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat ini dianggap sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi ekonomi bertaraf nasional dengan potensi sumber daya alam meliputi pertanian lahan pangan, dan perkebunan.

Tahap 4: Analisis skala kegiatan terhadap luasan Analisis ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif terkait pengaruh skala kegiatan industri terhadap kawasan yang lebih luas.

Standar batasan luasan kelayakan pengembangan investasi adalah 35.000 ha – 40.000 ha (merujuk kepada kawasan pengembangan wilayah transmigrasi berbasis wilayah perkebunan).

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 165

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 167

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 169

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 171

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 173

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 175

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 177

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 179

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 181

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 183

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 185

8.5

Deliniasi Calon KSP Kukar dan Kubar

Penetapan deliniasi kawasan mempertimbangkan kelayakan untuk pengembangan investasi pada wilayah KSP. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam melakukan delineasi calon KSP Paser dan PPU adalah sebagai berikut.     

Deliniasi kawasan melingkupi dua wilayah kabupaten menjadi satu kesatuan wilayah KSP. Deliniasi mempertimbangkan kedekatan dengan jaringan infrastruktur utama Deliniasi mempertimbangkan ketersediaan sumber air permukaan (sungai Mahakam) Didalam kawasan terdapat kawasan permukiman eksisting Standar batasan luasan kelayakan pengembangan investasi adalah 35.000 ha – 40.000 ha (merujuk kepada kawasan pengembangan wilayah transmigrasi berbasis wilayah perkebunan)

KSP Paser dan PPU terletak di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan luas lahan pertanian Sebesar 42.091,28 Ha.

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 187

Tujuan dan Strategi Pengembangan

8.7

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kutai Barat ini adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya alam dan pengembangan industri hulu-hilir sebagai reformasi ekonomi yang berkelanjutan. Adapun strategi pengembangan untuk mendukung tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Membagi ruang menjadi 3 (tiga) bagian, yakni zona inti, zona penyangga dan zona pendukung. Adapun fungsi setiap zona dipaparkan pada subbab berikutnya.

2. Mengembangkan infrastruktur yang mampu mendukung kinerja kawasan yakni fungsi ekonomi dengan tetap memerhatikan fungsi lingkungan.

Pengembangan infrastruktur mencakup internal kawasan dan eksternal kawasan dalam skala regional dan nasional.

3. Mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan kawasan yang mampu mendukung fungsi ekonomi sekaligus fungsi lindung kawasan.

Kebijakan pengembangan pembangunan kawasan adalah sebagai berikut :  berorientasi pada kekuatan pasar (market driven), melalui pemberdayaan masyarakat  penyediaan prasarana dan sarana pendukung pengembangan agribisnis  komoditi yang akan dikembangkan bersifat export base bukan row base  Consumer oriented melalui sistem keterkaitan desa dan kota (urban-rural linkage).

Sedangkan strategi pengembangannya adalah sebagai berikut:  Penyusunan master plan pengembangan kawasan agropolitan yang menjadi acuan masing-masing wilayah/ propinsi  Penetapan Lokasi Agropolitan terkait Sistem Nasional, Propinsi/ Kabupaten  Sosialisasi Program Agropolitan

8.7.1

8.6

Usulan Konsep Pengembangan Usulan Konsep Pengembangan Kawasan Industri

Usulan konsep pengembangan pada KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kukar dan Kubar akan mengadaptasi konsep KTM (Kota Terpadu Mandiri). Kota Terpadu Mandiri (KTM) dirancang menjadi pusat pertumbuhan dengan fungsi:  Pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agrobisnis  Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan  Mendorong pertumbuhan investasi dan pemerataan ekonomi dan penanggulangan pengangguran Pendekatan pembangunan dilakukan secara terpadu (integrated development process) melibatkan multi stakholders di tingkat pusat, provinsi, dan daerah.  Pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis  Pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan tanaman unggul  Pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Berdasarkan potensi wilayah yang terdapat di KSP Kukar dan Kubar terhadap pengembangan industri pertanian, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana, berupa jaringan prasarana perhubungan dan utilitas umum, serta pusat-pusat kegiatan sosial-ekonomi yang mempunyai jangkauan pelayanan lingkup regional maupun lokal.

8.7.2

Usulan Konsep Ruang

8.7.3

Konsep ruang pada pengembangan KSP Paser dan PPU dibagi kedalam 2 zona, yaitu zona inti dan zona pendukung.

1.

Zona Inti Zona inti merupakan zona yang berisi kegiatan industri pertanian. Adapun pengembangan ruang di zona inti adalah sebagai berikut: • Mengembangkan pusat-pusat pelayanan industri pertanian • Mengembangkan jaringan infrastruktur pendukung industri pertanian

2.

Zona Pendukung Zona pendukung merupakan zona yang untuk mengintegrasikan sektor-sektor yang terkait dengan zona industri pertanian

Usulan Konsep Pengelolaan dan Kelembagaan

Konsep pengelolaan pada pengembangan KSP Paser dan PPU dibagi kedalam 3 lembaga, yaitu sebagai berikut.

1. Peran Pemerintah Pusat :  Membentuk Pokja tingkat pusat  Merumuskan regulasi, norma, standard an prosedur KTM  Menetapkan calon lokasi KTM  Spervisi dan fasilitas penyusunan masterplan KTM  Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder  Menjaring dan memfasilitasi investor untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota  Memfasilitasi dalam hal perencanaan, pembiayaan, serta pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM  Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi program dan anggaran dengan stake holder  Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan pengembangan KTM  Memberi insentif perpajakan, perpanjangan jangka waktu HGU, skim kredit khusus investasi

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 189

2.

Peran Pemerintah Provinsi :  Membentuk Pokja Provinsi  Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan KTM  Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder  Memfasilitasi dalam hal perencanaan, pembiayaan serta pelaksanaan dan pengembangan KTM  Menjaring dan memfasilitasi investor untuk bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten / Kota  Melaksanakan penilaian usulan KTM serta memberikan rekomendasi kepada Menteri  Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi program dan anggaran dengan stakeholder  Melaksanakan perencanaan teknis, pembangunan dan pengembangan KTM yang wilayahnya mencakup lintas kabupaten secara bertahap  Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan KTM  Membuat laporan perkembangan, secara berkala kepada Menteri

3.

Peran Pemerintah Kota/Kabupaten :  Membentuk Pokja Kabupaten / Kota  Mengusulkan calon lokasi KTM kepada Menteri melalui gubernur  Menyusun masterplan KTM  Menetapkan lokasi dan masterplan KTM melalui peraturan daerah  Melaksanakan sosialisasi kepada penduduk sekitar  Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi program dan anggaran stakeholder  Memberikan kemudahan pelayanan perizinan investasi  Membuat kerjasama dengan investor atau pihak lain untuk mendukung pembangunan dan pengembangan KTM  Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembangunan dan pengembangan KTM  Melaksanakan pengamanan di areal lokasi KTM  Melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan KTM  Membuat laporan perkembangan secara berkala dan berjenjang kepada Menteri

8.8

Indikasi Program

Tabel Usulan Program KSP Kutai Kartanegara dan Kutai Barat

Tahun Pelaksanaan No

Indikasi Program

A. 1.

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis RTR dan Dinas PU Provinsi dan Penyusunan Kab./Kota, Bappeda APBD Perda KSP Provinsi dan Provinsi, Kab./Kota, Dinas Studi kelayakan, APBD Jaringan Provinsi dan masterplan dan Kabupaten, Kab./Kota, Dinas DED KSP Swasta Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam Pengembangan APBD Dinas PU Provinsi dan kelembagaan Provinsi, Kab./Kota, Bappeda pengelolaan KSP APBD Provinsi dan Kabupaten, Kab./Kota, Dinas Swasta Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam Implementasi pembangunan Pembangunan jaringan infrastruktur Dinas PU Provinsi dan pendukung KSP Kab./Kota, Bappeda APBD Pembangunan Provinsi dan Provinsi, fasilitas utama Kab./Kota, Dinas APBD kegiatan Jaringan Provinsi dan Kabupaten, penunjang KSP Kab./Kota, Dinas Swasta Perindag Provinsi dan Pembangunan Kab./Kota, Bapepam fasos dan dasum pendukung KSP

2.

B.

C. 1.

2.

3.

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Lokasi

Tahun ke -1

Tahun ke -2

Tahun ke -3

Tahun ke -4

Tahun ke -5

5 Tahun ke - 2

5 Tahun ke - 3

5 Tahun ke - 4

KP Paser dan PPU

KP Paser dan PPU

KP Paser dan PPU KP Paser dan PPU KP Paser dan PPU

KSP Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Barat | 191

2 CALON KSP KARIANGAU DAN BULUMINUNG DI KOTA BALIKPAPAN DAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KSP Kawasan Strategis Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu | 193

9.1

Gambaran Awal Kawasan

Kabupaten Mahulu merupakan kabupaten dengan potensi pengembangan pertanian yang cukup baik Berdasarkan analisis kesuaian lahan, bahwa kabupaten Mahakam Ulu berpotensi dikembangkan menjadi lahan pertanian. Kontribusi bidang pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan menjadi sektor utama Kondisi infrastruktur sudah cukup baik, akan tetapi belum dapat menunjang kegiatan ekonomi Sebagai kabupaten baru, perkembangan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu masih tertinggal jauh dibandung kota/kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Timur

9.2

Sektor Unggulan Kawasan

Kabupaten Mahakam Ulu saat ini belum bisa bersaing dengan kota/kabupaten lainnya karena usia kabupatennya yang muda. Tetapi dalam visinya kabupaten Mahakam Ulu akan menjadi terdepan dalam menjaga kawasan strategis perbatasan.

Berdasarkan analisis LQ, sektor pertanian belum menjadi sektor basis di Kabupaten Mahakam Ulu tetapi jika melihata dalam sub sektor pertanian terutama sub sektor tanaman pangan dan sub sektor kehutanan sudah menjadi basis.

9.3

Prospek Kawasan

9.3.1

Amanat Kebijakan

9.3.2

Amanat kebijakan yang mendukung pengembangan KSP Mahakam Ulu adalah sebagai berikut.

• RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 : Kabupaten Mahakam Ulu diarahkan sebagai kawasan strategis perbatasan dengan potensi di bidang pertanian.

• Renstra Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2013 : pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Kutai Barat (Kabupaten Induk dari Kabupaten Mahulu Sebelum Pemekaran).

• RTRW Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031 : Kabupaten Kutai Barat diarahkan bergerak di bidang agroindustri (Kabupaten Induk dari Kabupaten Mahulu Sebelum Pemekaran)

Infrastruktur

Infrastruktur yang akan dikembangkan untuk mendukung pengembangan KSP Paser dan PPU adalah sebagai berikut: 1. Aksesibilitas : Kondisi aksesibiltas yang ada saat ini masih sangat minim, kondisi jalan yang buruk dan jalan sungai menjadi alternatif menuju lokasi.

2. Pendukung Logistik: Infrastruktur pendukung logistik yang akan dikembangkan adalah sebagai beikut.  Peningkatan kelas Bandara di Desa Datah Dawai (Kec. Long Pahangai) sebagai bandara kelas IV domestik  Pengembangan Bandar udara pengumpan Bandara Long Apari di Long Apari  Pembangunan Lapter perintis di Long Apari  Pembangunan jalan akses & paralel perbatasan 9.3.3

Potensi Ekspor

Berdasarkan analisis LQ dan DLQ, sektor unggulan yang mendukung kegiatan pertanian (sektor tanaman bahan makanan, dan kehutanan), merupakan bukan sektor basis saat ini tetapi akan masih berpotensi menjadi sektor basis di masa depan serta memiliki potensi ekspor.

KSP Kawasan Strategis Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu | 195

9.4

Proses Penetapan Deliniasi Kawasan

Dalam pengembangan suatu kawasan diperlukan delineasi wilayah untuk memperjelas area pengembangan. Delineasi wilayah pengembangan KSP dilakukan melalui beberapa tahap. Adapun tahap penentuan delineasi kawasan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tahap 1: Kajian ulang dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan Kawasan Lindung

Tahap 3: Analisis amanat kebijakan daerah terhadap pengembangan kawasan

Kawasan Pertanian di Kabupaten Kukar-Kubar berada di kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan dan tidak berada kawasan lindung.

Berdasarkan RTR Pulau Kalimantan dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kawasan Maloy diarahkan sebagai kawasan untuk pengembangan komoditas kelapa sawit dan turunannya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Visi Kaltim Bangkit 2013, disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera. Kawasan Pertanian Mahakam Ulu ini dianggap sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi ekonomi bertaraf nasional dengan potensi sumber daya alam meliputi pertanian lahan pangan, dan perkebunan.

Berdasarkan SK Menhut 718, kawasan industri Pertanian Mahulu berada pada Area Peruntukan Lain (APL), dan bukan berada pada kawasan peruntukan hutan.

Tahap 2: Analisis kesesuaian lahan terhadap komoditas unggulan Berdasarkan analisis SLQ, sektor unggulan adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan Berdasarkan Analisis SKL Kawasan sesuai untuk peruntukan kegiatan pertanian dan perkebunan Berdasarkan rencana struktur dalam draft RTRW Provinsi Kalimantan Timur, kawasan Mahulu didukung oleh prasarana: • •

jalan arteri primer; dan Sumber air

Tahap 4: Analisis skala kegiatan terhadap luasan Analisis ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif terkait pengaruh skala kegiatan industri terhadap kawasan yang lebih luas.

Standar batasan luasan kelayakan pengembangan investasi adalah 35.000 ha – 40.000 ha (merujuk kepada kawasan pengembangan wilayah transmigrasi berbasis wilayah perkebunan)

KSP Kawasan Strategis Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu | 197

KSP Kawasan Strategis Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu | 199

KSP Kawasan Strategis Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu | 201

9.5 •

• •

•

• • • • •

Deliniasi Calon KSP Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Hulu Penetapan deliniasi kawasan mempertimbangkan kelayakan untuk pengembangan investasi pada wilayah KSP Letak: meliputi Kecamatan Long Pahangai Standar batasan luasan kelayakan pengembangan investasi adalah 35.000 ha – 40.000 ha (merujuk kepada kawasan pengembangan wilayah transmigrasi berbasis wilayah perkebunan) Penetapan deliniasi kawasan mempertimbangkan kelayakan untuk pengembangan investasi pada wilayah KSP Deliniasi kawasan melingkupi dua wilayah kabupaten menjadi satu kesatuan wilayah KSP Deliniasi mempertimbangkan kedekatan dengan jaringan infrastruktur utama Deliniasi mempertimbangkan ketersediaan sumber air permukaan (sungai Mahakam) Didalam kawasan terdapat kawasan permukiman eksisting Usulan deliniasi calon KSP memiliki luas kawasan mencapai 41.756, 06 Ha dengan keseusian komodinas meliputi:

KSP Kawasan Strategis Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu | 203

9.6

Tujuan dan Strategi Pengembangan

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Strategis Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya alam dan pengembangan industri hulu-hilir sebagai reformasi ekonomi yang berkelanjutan. Adapun strategi pengembangan untuk mendukung tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kegiatan industri pertanian baik di hulu maupun hilir yang mampu mendorong perekonomian daerah.

2. Menetapkan zona pengembangan menjadi 2 (dua) bagian, yakni zona inti, dan zona pendukung.

3. Mengembangkan infrastruktur yang mampu mendukung kinerja kawasan yakni fungsi ekonomi dengan tetap memerhatikan fungsi lingkungan.

Pengembangan infrastruktur mencakup internal kawasan dan eksternal kawasan dalam skala regional dan nasional.

4. Mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan kawasan yang mampu mendukung fungsi ekonomi sekaligus fungsi lindung kawasan.

9.7

Usulan Konsep Pengembangan Kawasan Industri

Konsep pengembangan Agropolitan pertama kali diperkenalkan Friedmann dan Mac Doughlas, 1974 (dalam BPTP, 2008) sebagai suatu siasat untuk percepatan pembangunan pedesaan Agropolitan terdiri dari kata Agro dan Politan (polis). Agro berarti pertanian dan politan berarti kota sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota di lahan pertanian.

Pendekatan pembangunan dilakukan secara terpadu (integrated development process) melibatkan multi stakholders di tingkat pusat, provinsi, dan daerah.

Pertimbangan dalam menentukan CORE BISNIS pada KSP Industri Pertanian Kabupaten MAHULU meliputi :  Analisis Kesesuaian Lahan (SKL) Terhadap Komoditas Pertanian  Analisis LQ dan Shift Share Komoditas Pertanian  Kebijakan Yang Sudah Ada (RTRW Prov/Kabupaten, RPJM Prov, Renstra Pertanian Prov/Kabupaten).

Prospek pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Mahakam Ulu berupa pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi dan perkebunan dengan komoditas karet, cokelat, kelapa dan kopi.

Pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis  Pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan tanaman unggul  Pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Berdasarkan potensi wilayah yang terdapat di KSP Kabupaten Mahakam Ulu terhadap pengembangan industri pertanian, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana, berupa jaringan prasarana perhubungan dan utilitas umum, serta pusat-pusat kegiatan sosial-ekonomi yang mempunyai jangkauan pelayanan lingkup regional maupun lokal.

KSP Kawasan Strategis Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu | 205

9.7.1

Usulan Konsep Ruang

Konsep ruang pada pengembangan KSP Paser dan PPU dibagi kedalam 2 zona, yaitu zona inti dan zona pendukung.

Zona Inti Zona inti merupakan zona utama pengembangan industri pertanian sesuai dengan komoditas unggulannya di Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam zona ini terdapat industri utama dan industri pendukungnya yang dapat meningkatkan ekonomi wilayah kawasan serta serta infrastruktur pendukung didalamnya.

Zona Pendukung Zona ini merupakan daerah yang terikat dengan pusat daerah kegiatan yang meliputi zona permukiman.

9.7.2

Usulan Konsep Ruang

Konsep ruang pada pengembangan KSP Paser dan PPU dibagi kedalam 2 zona, yaitu zona inti dan zona pendukung.

Zona Inti Zona inti merupakan zona yang berisi kegiatan industri pertanian. Adapun pengembangan ruang di zona inti adalah sebagai berikut: • Mengembangkan pusat-pusat pelayanan industri pertanian • Mengembangkan jaringan infrastruktur pendukung industri pertanian • Zona Pendukung Zona pendukung merupakan zona yang untuk mengintegrasikan sektor-sektor yang terkait

9.7.3

Usulan Konsep Pengelolaan dan Kelembagaan

Konsep pengelolaan pada pengembangan KSP Paser dan PPU dibagi kedalam 3 lembaga, yaitu sebagai berikut.

1. Lembaga Formal Pemerintah Bertanggung jawab atas penataan ruang di kawasan: Bappeda dan Dinas Tata Ruang Prov. Kaltim 2. Lembaga Fungsiona  Koordinasi dalam penanganan penataan ruang, pembinaan dan pengembangan kebijakan tata ruang wilayah dan lintas sector diselenggarakan dalam suatu badan kordinasi dengan skala Provinsi seperti BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Provinsi Kalimantan Timur.  Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, Badan Lingkungan Hidup 3. Peran Masyarakat  Survei dan identifikasi potensi & masalah  Memberikan data & informasi, saran, pendapat dalam penyusunan startegi & kebijakan  Pemetaan partisipatif  Memberi masukan & mengkritisi rancangan tata ruang  Monitoring & evaluasi

9.8

Indikasi Program

Tabel Usulan Program KSP Mahakam Ulu

Tahun Pelaksanaan No A. 1.

2.

B.

C. 1.

2.

3.

Indikasi Program

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Lokasi

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis RTR dan Dinas PU Penyusunan Provinsi dan Perda KSP Kab./Kota, APBD Bappeda Provinsi Studi kelayakan, Provinsi, dan Kab./Kota, masterplan dan APBD Dinas Jaringan DED KSP Kabupaten, Provinsi dan Swasta Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam Pengembangan APBD Dinas PU kelembagaan Provinsi, Provinsi dan pengelolaan APBD Kab./Kota, KSP Kabupaten, Bappeda Provinsi Swasta dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam Implementasi pembangunan Pembangunan Dinas PU jaringan Provinsi dan infrastruktur Kab./Kota, pendukung KSP APBD Bappeda Provinsi Pembangunan Provinsi, dan Kab./Kota, fasilitas utama APBD Dinas Jaringan kegiatan Kabupaten, Provinsi dan penunjang KSP Swasta Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi Pembangunan dan Kab./Kota, fasos dan dasum Bapepam pendukung KSP

ke-1

ke-2

ke-3

ke-4

ke-5

5 Tahun ke - 2

5 Tahun ke - 3

5 Tahun ke - 4

KP Mahakam Ulu

KP Mahakam Ulu

KP Mahakam Ulu KP Mahakam Ulu KP Mahakam Ulu

KSP Kawasan Strategis Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu | 207

2 CALON KSP KARIANGAU DAN BULUMINUNG DI KOTA BALIKPAPAN DAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Penutup | 2-209

Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan hidup. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap : 1. Tata ruang di wilayah sekitarnya; 2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun jenis-jenis kawasan strategis yang dapat dikembangkan,meliputi: 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya 4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi 5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan kawasan yang menjadi harapan bagi setiap provinsi untuk didorong pertumbuhannya atau dilindungi kelestariannya agar nilai strategis dari kawasan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat provinsi. KSP tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa RTR KSP merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah provinsi yang disusun sebagai perangkat operasional.

Kawasan strategis dimaksud memerlukan acuan yang lebih rinci agar dalam perwujudan pemanfaatan ruangnya nilai strategis kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan adanya pedoman penyusunan RTR KSP, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan penyusunan RTR KSP yang tepat sasaran dan implementatif serta dapat mengakomodasi kebutuhan peraturan pelaksanaan dalam rangka implementasi UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Isu strategis provinsi merupakan hal-hal yang menjadi perhatian dan kepentingan provinsi yang diwujudkan dalam bentuk penataan ruang kawasan strategis provinsi dalam rangka melindungi kepentingan provinsi di dalamnya. Isu strategis provinsi dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan strategis yaitu 1) pertumbuhan ekonomi, 2) sosial dan budaya, 3) pendayagunaan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dan 4) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dari 8 (delapan) calon KSP sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat disimpulkan seperti yang diuraikan pada sub bab berikut ini.

10.1 Kesesuaian Calon KSP berdasarkan Draft Pedoman Penyusunan RTR KSP Sebagai masukan dalam melakukan penilaian terhadap masing-masing industri unggulan sebagai KSP, selain dibutuhkan kajian terkait karakteristik pengembangan juga dibutuhkan kajian terkait nilai strategis kawasan. Mengingat rencana kawasan untuk menjadi KSP Ekonomi, maka nilai strategis kawasan dilihat dari kriteria kawasan sebagai KSP Ekonomi menurut Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. Adapun kriteria, variabel serta pendekatan analisisnya adalah sebagai berikut.

1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; 2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 3. memiliki potensi ekspor;

4.

memiliki dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 5. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 6. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; 7. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; 8. dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

Dari analisis 8 (delapan) KSP yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pemenuhan kriteria sebagai KSP Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dapat disimpulkan pada Tabel berikut ini.

Tabel Kesesuaian 8 (Delapan) Calon KSP Kalimantan Timur dari Sudut Kepentingan Ekonomi berdasarkan Draft Pedoman Penyusunan KSP

No

Nama Calon KSP

Kriteria KSP Sudut Kepentingan Ekonomi 1

2

3

4

5

6

7

8

Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

v

v

v

v

v

x

x

x

2.

Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda

v

v

v

v

x

x

x

v

3.

Kawasan Industri berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang

v

v

v

v

v

x

x

x

4.

KEK KIPI Maloy di Kabupaten Kutai Timur

v

v

v

v

v

v

x

v

5.

Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan dan sekitarnya

x

v

v

x

x

x

x

x

1.

Kesimpulan Memuat 5 Kriteria

6.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan PPU

v

v

v

v

v

v

x

x

7.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat

v

v

v

v

v

v

x

x

8.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu

v

v

x

x

x

x

x

x

Memuat 5 Kriteria Memuat 5 Kriteria Memuat 7 Kriteria Memuat 2 Kriteria (Memenuhi 5 kriteria KSP sudut kepentingan Daya Dukung Lingkungan) Memenuhi 6 Kriteria Memenuhi 6 Kriteria Memenuhi 2 Kriteria

Penutup | 2-209

10.2 Justifikasi KSP Merujuk pada Tabel 10-1, seluruh calon KSP dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan draft pedoman penyusunan KSP. Dari 8 (delapan) calon KSP dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur secara teknis sudah memenuhi sebagai KSP, tetapi dari 8 (delapan) calon KSP tersebut ada beberapa KSP yang tetap menjadi KSP sudut kepentingan ekonomi dan ada 1 (satu)

KSP yang berubah nomenklatur seperti calon KSP Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan dan sekitarnya menjadi KSP dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Untuk lebih jelasnya justifikasi dari 8 (delapan) calon KSP dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 10-2.

Tabel 2-1 Justifikasi 8 (Delapan) Calon KSP Sudut KepentinganEkonomi di Kalimantan Timur

No

Nama Calon KSP

Justifikasi Sebagai KSP

Keterangan

1.

Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

Dapat menjadi KSP Ekonomi dengan syarat

Memenuhi kriteria KSP ekonomi tetapi perlu memperhatikan daya dukung lingkungan

2.

Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda

Dapat menjadi KSP Ekonomi dengan syarat

Perlu peningkatan kapasitas infrastruktur, tekonologi dan logistik

3.

Kawasan Industri berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang

Dapat menjadi KSP Ekonomi dengan syarat

Perlu pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur

4.

KEK KIPI Maloy di Kabupaten Kutai Timur

Dapat menjadi KSP Ekonomi tanpa syarat

Memnuhi kriteria KSP dari sudut kepentingan ekonomi

5.

Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan dan sekitarnya

Dapat menjadi KSP dengan perubahan fungsi yakni KSP daya dukung lingkungan

Memiliki kondisi lingkungan yang harus diutamakan karena terdapat kawasan konservasi, mangrove, suaka alam, dsb.

6.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan PPU

Dapat menjadi KSP Ekonomi dengan syarat

Memerlukan:

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat

Dapat menjadi KSP Ekonomi dengan syarat

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu

Dapat menjadi KSP Ekonomi dengan perubahan fungsi

7.

8.

1. Penetapan komoditas unggulan 2. Pembangunan infrastruktur & teknologi Memerlukan: 1. Penetapan komoditas unggulan 2. Pembangunan infrastruktur & teknologi Lebih sesuai menjadi KSP Ekonomi dengan fungsi produksi

10.3 Usulan dan Kategori KSP Setelah melakukan analisis kelayakan dari 8 (delapan) calon KSP di Provinsi Kalimantan Timur, berikut adalah usulan nama dan kategori KSP. Tabel 2-2 Usulan Nama dan Kategori Calon KSP

No

Usulan Nama Calon KSP

1.

Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda Kawasan Industri berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang KEK KIPI Maloy di Kabupaten Kutai Timur

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan dan sekitarnya Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan PPU Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu

Core Bisnis

Kategori KSP

Industri campuran

KSP Sudut Kepentingan Ekonomi

Perdagangan dan Jasa Industri Migas dan turunannya

KSP Sudut Kepentingan Ekonomi KSP Sudut Kepentingan Ekonomi

 Industri CPO dan turunannya  Industri batubara  Industri manufaktur  Industri campuran Eco-wisata

KSP Sudut Kepentingan Ekonomi

Industri pertanian

KSP Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan KSP Sudut Kepentingan Ekonomi

Industri pertanian

KSP Sudut Kepentingan Ekonomi

Sentra produksi pertanian

KSP Sudut Kepentingan Ekonomi

10.4 Penetapan Delineasi KSP Langkah penetapan deliniasi kawasan dari. Langkah dalam penentuan penetapan usulan deliniasi 8 (delapan) calon KSP Kalimantan Timur ini dilakukan sebagai berikut.

1. Memperhatikan status kawasan hutan 2. Analisis pola ruang berdasarkan RTRW Kab/Kota terkait 3. Analisis skala kegiatan dan pengaruhnya terhadap luasan 4. Analisis kesesuaian lahan Penutup | 2-211

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR JALAN KUSUMA BANGSA NO.2 SAMARINDA - 75123

STUDI PERENCANAAN KSP KALIMANTAN TIMUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

studi perencanaan

Kawasan S t r a t e g i s 2014

provinsi KALIMANTAN TIMUR