Sketsa Mahasiswa | Edisi IV, 6 Juni 2017
MEREKA KEHILANGAN TEMPAT BERNAUNG
TIM REDAKSI
LPM MATA UNTIDAR
Pembina Joko Tri Nugraha, S.Sos. , M.Si. Pimpinan Umum Antin Purwanti Pimpinan Redaksi Putri Mawalia Redaktur Pelaksana Filla Adyarti Editor Puji Lestari Layouter Bety Setyorini Ilustrator Filla Adyarti PJ Percetakan Rohman Reporter Bety Setyorini Fitri Ilma Sella Tri Lastari Rahmat Wardoyo Bondan Prakoso Lilis Sinarsih Siti Ngiyatul Niken Titi Arumsih Nurul Dwi Astari
SALAM REDAKSI
P
ada 1 Januari 2016 lalu, Untidar melayangkan Surat Keputusan (SK) terkait penambahan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang menampung minat dan bakat mahasiswa. Di mana semula berjumlah 10 menjadi 17 UKM. Tiga di antara tujuh UKM pada saat itu sempat menjadi pertanyaan terkait kelayakannya menjadi sebuah organisasi minat bakat mahasiswa. Pasalnya, tiga UKM tersebut yakni UKM Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), UKM Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) atau Kewirausahaan, serta UKM Penelitian dan (Program Hibah Bina Desa (PHBD) yang merupakan program rutin dari Kemenristekdikti yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa Untidar. Lalu apakah nantinya hanya mahasiswa yang tergabung dalam UKM tersebut yang diperbolehkan mengikuti ketiga program Kemenristekdikti itu ? Namun mahasiswa hanya bungkam sebab tak ingin dikira membatasi minat dan bakat mahasiswa lainnya. Bak perisai bagi mahasiswa yang telah tergabung dalam ketiga UKM tersebut, kini mereka tak lagi memiliki tempat bernaung untuk mengembangkan minat bakat mereka setelah 12 Januari 2017 lalu Rektor melayangkan SK terkait pembubaran beberapa UKM, termasuk ketiga UKM itu. Mahasiswa adalah tunas bangsa. Bibit-bibit yang kelak menjadi penerus para tetua untuk membangun bangsa. Untuk membangun bangsa tentu mahasiswa perlu berkemas dan mempersiapkan diri. Tak hanya belajar dan bergegas menyandang gelar sarjana, mahasiswa pun perlu menjajal bergerak dan mengembangkan diri di organisasi. Baik organisasi pemerintahan seperti BEM, BLM, DPM, dan HMJ, serta organisasi minat bakat seperti UKM dan komunitas. Terkait problematika yang masih silang selimpat dalam ranah organisasi minat bakat mahasiswa tersebut, lalu bagaimana mahasiswa mempersiapkan diri untuk membangun bangsa jika dalam upaya mengembangkan diri mereka kehilangan tempat bernaungnya ?
DAFTAR ISI 3-4
I KILAS UTAMA
Alihfungsikan Beberapa UKM ke Proker secara Kilat, WR III tegaskan : “Tak Salahi Statuta�
4-5
I LAPORAN KHUSUS
Hindari Tuntutan Kesekretariatan, Untidar Pangkas Beberapa UKM
6-7
I SILANG SELIMPAT
Lebih Layak Jadi Program Kerja, Tiga Program Dikti Tak Lagi Menyandang Status UKM
7-9
I VOX POPULI
Tak Lagi Berstatus UKM, Mahasiswa Eks-UKM Sampaikan Kekecewaan
9
I POJOK KARYA
Sudah Matikah Kita ?
3
Foto : Filla
KILAS UTAMA
Alihfungsikan Beberapa UKM ke Proker secara Kilat, WR III tegaskan : “Tak Salahi Statuta� Dialihfungsi tak berarti kegiatan berhenti
S
iang itu tidak lagi terdengar hiruk-pikuk p e r k u m p u l a n mahasiswa Kewirausahaan, Penelitian dan Pengabdian (PM), serta Bahasa Asing dalam daftar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau lebih sering disebut sebagai sebuah organisasi yang menjadi wadah minat dan bakat mahasiswa Universitas Tidar (Untidar). Setumpuk proposal hasil kreativitas mahasiswa beralmamater kuning dan berlambang elang kini menjadi usang, menyisakan puluhan gagasan brilian yang terpaksa tak direalisasikan. Pengalihan status UKM menjadi progam kerja kemahasiswaan oleh Rektor dan Wakil Rektor (WR) III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni beserta jajarannya pada sebuah pertemuan di Kebon Tebu pada 12 Januari 2017 lalu adalah faktor yang melatarbelakanginya. Beberapa mahasiswa yang
SKEMA I JUNI 2017, EDISI IV
hadir dalam pertemuan yang membahas mengenai evaluasi program kerja kala itu hanya bisa mempertanyakan kenapa hal demikian terjadi tiba-tiba d a n ba g a i m a n a d e n g a n peraturan dalam statuta yang memperkuatnya. Meskipun dinilai terlalu mendadak, pengalihfungsian UKM yang sempat menjadi problematika ini nyatanya dianggap sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan. D r. Bambang Kuncoro, M.Si., membeberkan bahwa awal pembentukan organisasiorganisasi tersebut belum mendapatkan Surat Kuasa (SK), sehingga sah-sah saja ketika Surat Keputusan Rektor yang menyatakan bahwa UKM yang ada di Untidar tetap berjumlah 10. “Pengalihfungsian ini tidak menyalahi statuta, UKM nya tetap 10 karena UKM yang dialihfungsikan itu belum mendapatkan SK,�tutur WR III
tersebut. Seperti yang diketahui, sederet UKM yang dinilai telah dialihfungsikan secara tiba-tiba itu dulunya pun terbentuk secara tiba-tiba pula pada 1 Januari 2016 lalu. Terhitung sudah satu tahun beberapa UKM ter sebut terbentuk dan menjalankan beberapa kegiatan yang telah m e n j a d i p ro g r a m ke r j a . Prosedur pembentukan UKM sendiri dirasa sangat mudah. Berbekal aspirasi atau usulan dari mahasiswa yang selanjutnya diajukan ke WR III dan Rektor meskipun juga melalui berbagai pertimbangan apakah memang harus dibentuk UKM atau cukup berupa suatu komunitas saja. Jika menilik beberapa periode yang lalu, pembentukkan UKM menjadi sangat sulit karena komunitas tersebut harus menjalankan kegitannya kurang lebih satu tahun dan harus
LAPORAN KHUSUS menyosialisasikan organisasinya kepada seluruh UKM yang telah ada di Untidar. Pengalihfungsian beberapa UKM ter sebut dikarenakan kurangnya lahan dan ruang untuk membuat k e s e k r e t a r i a t a n . “Pengalihfungsian ini untuk mengantisipasi dampak tuntutan ruang sekretariat, apabila masih menjadi UKM. Sedangkan lahan maupun ruangan untuk memenuhi tuntutan itu belum ada,” tambahnya. Meskipun Rektor tidak menginginkan adanya penambahan UKM di Untidar sehingga tak ada lagi UKM KWU, Penelitian dan PHBD, serta Bahasa Asing dalam jajaran UKM di Untidar, WR III
4
adalah kegiatan atau program
m e m ba n t a h a pa b i l a h a l tersebut berarti eks-UKM tesebut dibubarkan. “Pengalihfungsian itu berdasarkan keputuan Rektor. Tidak dibubarkan tapi dialihfungsikan,” jelasnya.
mestinya, ditambah lagi
Pe n g a l i h f u n g s i a n U K M
dengan pembina yang tetap
menjadi program kerja
mendampinginya.
kerja tersebut walaupun fungsinya tidak lagi sebagai UKM tetapi masih dapat berjalan sebagaimana
beberapa
“Kegiatannya harus tetap
per tanyaan baru terkait
berjalan. Pembina yang akan
pendanaan dan prosedur
m e m a n t a u
menyisakan
d a n
resmi dalam pembentukannya.
mengkoordinasikan,” tutur
Sebuah organisasi yang baru
Bambang. Terkait pendanaan
saja berjalan dan belum
beberapa organisasi tersebut
menjalankan
tetap akan mendapatkan
program
kerjanya secara keseluruhan
haknya sesuai dengan
dengan tiba-tiba menghilang
kegiatan yang akan mereka
dalam sekejap. Padahal makna
lakukan. (Lil/Ytl)
pengalihfungsian itu sendiri
Ilustrasi : Filla
“Setiap UKM memang membutuhkan kesekretariatan, tetapi perlu mempertimbangkan pula kondisi dan kemampuan universitas”
Hindari Tuntutan Kesekretariatan,
Untidar Pangkas Beberapa UKM
T
epatnya satu tahun lalu, ter sebutlah sebuah masa peralihan dari seragam biru abu-abu menjadi kemeja dan baju dalam balutan almamater bertajuk Orientasi Tidar Muda (Otadama). Mahasiswamahasiswa berbusana putihhitam berkelana menjelajahi
SKEMA I JUNI 2017, EDISI IV
lingkungan baru ser ta menjejaki kumpulankumpulan mahasiswa bernaungkan rumah-rumah yang bermacam. Tercatat 15 perkumpulan mereka datangi. Kini 15 perkumpulan bernamakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) itu tak lagi genap. Pada 6 Februari 2017
lalu tatkala Ketua Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan UKM diseragamkan untuk disahkan memegang jabatan, terdapat beberapa UKM tak ikut serta disahkan dan dilantik. UKM Pekan Hibah Bina Desa (PHBD), Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM),
LAPORAN KHUSUS
P
ekan Mahasiswa Wirausaha (PMW), dan Bahasa Asing tak tersebutkan dalam pelantikan yang tergelar di auditorium Universitas Tidar (Untidar). Menurut Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Bambang Kuncoro, M. Si., tidak disahkan dan dilantiknya UKM maupun pembina dari UKM tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Untidar. Sederet nama tersebut dihilangkan lalu dialihkan menjadi program kerja dengan dalih tak ada tempat berkegiatan yang diidentikan dengan kesekretariatan bagi mereka. “Sebenarnya UKM dari dulu hanya ada sepuluh. Dulunya penambahan UKM itu inisiatif saya sendiri karena saya diberikan wewenang untuk menampung dan membina minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa. Begitu ada inisiatif langsung saya bentuk, tapi kebijakan tetap pada Rektor. Beliau meminta bukan dibubarkan tapi dialihfungsikan. Jadi kegiatan tetap ada, dana juga tetap ada, hanya dampaknya kalau nanti kalau dia (komunitas) dijadikan UKM, dia nuntut kesekretariatan. Kalau semuanya menuntut, ruangnya tidak ada,” jelas Wakil Rektor III. Beberapa UKM lainnya yang baru terbentuk satu tahun lalu seperti UKM
SKEMA I JUNI 2017, EDISI IV
Koperasi Mahasiswa (KOPMA), UKM Radio, dan UKM Korps Sukarela (KSR) PMI memang terbilang masih dapat bernapas lega sebab tak ada mandat untuk dialihfungsikan menjadi program kerja karena sudah tersedia tempat untuk berkegiatan. ”Akhirnya yang sudah ada (kesekretariatan) saja seperti KSR yang sudah punya posko dan juga Koperasi Untidar yang sudah berjalan,” ujarnya. Pembina UKM Kewirausahaan atau yang dikenal dengan CEC (Collage Enterpreneur Community), Trisma Jaya Saputra, S.T., M.T. menyatakan bahwa setiap UKM memang membutuhkan kesekretariatan, tetapi perlu memper timbangkan pula kondisi dan kemampuan universitas. “Pastinya setiap UKM itu harus memiliki kesekretariatan salah satunya untuk wadah beraktifitas, berkumpul bersama, untuk memberikan ide-ide kreatif, supaya di situ timbul kebersamaan. Suatu tuntutan memang wajar, apabila suatu UKM tidak memiliki kesekretariatan, bukannya tidak bisa berjalan tapi pastinya akan ada kepincangan di sana. Tetapi kita lihat kemampuan juga, kita juga harus melihat dari sisi manfaatnya,” jelas Trisma. Senada dengan hal tersebut, Bambang menambahkan bahwasanya
5
kesekretariatan juga merupakan penunjang penting untuk setiap UKM dalam melaksanakan kegiatannya. Keterbatasan ruangan menjadikan organisasi minat dan bakat baru tersebut tidak memiliki kebebasan untuk melakukan segala aktivitasnya dalam berkegiatan. UKM baru yang dibubarkan juga akan beralih status menjadi komunitas dan diharapkan anggotanya tetap mengikuti program seperti UKM yang mereka ikuti sebelumnya. Hampir tidak ada kerugian dalam keputusan pembatalan UKM baru tersebut karena pembina yang sudah ditunjuk untuk mendampingi UKM – UKM tersebut juga masih diberdayakan untuk nantinya mengadakan seminar seperti seminar tentang PHBD, PKM dan sebagainya. “Pembina harus mengikuti program, misalnya pembina PHBD maka ia harus menyelenggarakan seminar proposal PHBD dan seharusnya ia menemui Tim Ahli
WR
III
Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni terlebih dahulu yaitu Xander Salahudin S.T., M.T. dan Moch M a l i k A l f i rd a u s , S . Pd . , M.Pd.untuk
membuat
program,” ujar Bambang. (Nkn/Nrl)
SILANG SELIMPAT
6
Lebih Layak Jadi Program Kerja, Tiga Program Dikti Tak Lagi Menyandang Status UKM
“Ada UKM baru kenapa diprotes? Kalau memprotes sama saja membunuh para mahasiswa yang ingin berkembang. Justru dengan memprotes malah tidak mendukung mahasiswa yang ingin mengembangkan minat dan bakat. Lalu bagaimana mahasiswa dapat berkembang jika tidak ada ruang untuk mewadahi minat dan bakat mereka?”
Sumber : Instagram/syukrontidart
P
ernyataan itu kini hanya menjadi sebuah tulisan yang terdokumentasi dalam lembar-lembar informasi bernamakan Skema edisi 28 tahun 2016. Berbalik ke waktu silam, pernyataan yang terlontar dari Wakil Rektor (WR) III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni tersebut menjawab permasalahan carut marut Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Universitas Tidar (Untidar) yang menuai polemik. Terkhusus setelah tercantumkan namanama program Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam Surat Keputusan (SK) Rektor Untidar nomor 381/UN57/KP/2016 sebagai UKM yang resmi berdiri. Beberapa pihak kala itu mempertanyakan kelayakan program Dikti tersebut sebagai UKM. Bak lalat yang selalu
berterbangan kesana-kemari, celoteh mahasiswa-mahasiswa yang memprotes hal tersebut tak terhiraukan. Namun, saat ini tiga program Dikti tersebut yang di antaranya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), ser ta Program Hibah Bina Desa (PHBD), resmi dicopot status UKM-nya digantikan menjadi program kerja tepat pada 6 Februari 2017 lalu. Anggapan Rektor bahwa Ketiga UKM tersebut lebih layak menjadi program kerja menjadi salah satu dalih pembatalan pengesahan mereka sebagai bagian dari organisasi mahasiswa (ormawa) kampus. “Keputusan tersebut berdasarkan Rektor Untidar sendiri, ketiganya lebih layak untuk dijadikan program
kerja,” tutur WR III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Drs. Bambang Kuncoro, M.Si. Ia menambahkan bahwa P H B D, P M W, d a n P K M merupakan kegiatan tahunan yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa. “Apabila kegiatan tersebut dijadikan sebagai UKM, hal tersebut akan memperlihatkan bahwa kegiatan itu dilakukan oleh anggota dari UKM saja dan tidak bebas untuk seluruh m a h a s i s w a ,” u j a r n y a . “ O r g a n i s a s i Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa”. (Kepmendikbud nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi
SKEMA I JUNI 2017, EDISI IV
VOX POPULI Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi pasal 2). Pernyataan yang dikeluarkan Kemendikbud tersebut dijadikan senjata pamungkas oleh birokrat untuk membungkam protes mahasiswa tahun lalu. Trisma Jaya Saputra, S.T., M.T, yang ditunjuk sebagai Pembina tambahan CEC (Collage Enterpreneur Community), komunitas yang digagas oleh mahasiswamahasiswa yang dulunya tergabung dalam UKM PMW, menanggapi dengan santai. “Basic-nya program kerja itu adalah suatu ukuran, karena UKM itu juga merupakan bagian dari program kerja. Kalau dikatakan alihfungsi ya tidak apa-apa,” ujarnya. “Kita tidak punya
tujuan yang negatif, kita berdiri untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. Meskipun belum maksimal, semua bermula berawal dari kesederhanaan,” tambah Kepala Plt Teknik Elektro Tersebut. Mengenai prosedur pengalihfungsian UKM menjadi program kerja, WR III menyatakan bahwa belum ada prosedur yang mengikat karena UKM-UKM tersebut belum memiliki SK. “Prosedurnya kan berlaku kalau sudah ada SK-nya. Ini kan belum. Dulu itu hanya inisiatif saya dan disetujui. Tapi kebijakan tetap pada Pak Rektor, saya hanya pelaksana,” tuturnya. Adapun mengenai pendanaan kegiatan, meskipun tak lagi menjadi
7
UKM, organisasi-organisasi yang tak lagi menyandang status UKM tersebut dicanangkan akan tetap mendapatkan pendanaan kegiatan langsung dari WR III. “Pendanaannya full, tidak berkurang, tidak dikurangi, malah bertambah dan tidak mengganggu kegiatank e g i a t a n y a n g l a i n ,” tambahnya. Kegiatankegiatan tetap dipantau oleh pembina yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, WR III mengonfirmasi bahwa tidak ada penggantian pembina untuk UKM yang telah dialihfungsikan tersebut. (Bt/Ilm)
Tak Lagi Berstatus UKM, Mahasiswa Eks-UKM Sampaikan Kekecewaan
Sumber : Instagram/pkmteknik
R
aut-raut kecewa tergambar pada wajah beberapa mahasiswa tatkala mengetahui tempat bernaungnya untuk memberikan sumbangsih berupa prestasi dari minat bakat yang dimiliki tak lagi bernamakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Penghuni tiga organisasi minat bakat
yang kini teralihkan menjadi program kerja yang diantaranya Program Hibah Bina Desa (PHBD), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), terpaksa menelan kecewa. Beberapa mahasiswa tersebut menyayangkan adanya pengalihan sebab kegiatan
yang jauh-jauh hari lalu diagendakan ada yang sudah setengah berjalan. Namun sayang, kegiatan mereka tak lagi dipayungi organisasi sebagai tempat bernaung. Seperti pengakuan Ryan Widiyanto, Ketua UKM Penelitian dan PHBD, yang menyesali pembubaran UKM yang dikomandonya kemudian
SKEMA I JUNI 2017, EDISI IV
VOX POPULI tak lagi berstatuskan UKM. Ia menuturkan bahwa UKM tempatnya bernaung ini baru saja terbentuk dan baru mulai menjalankan program kerja (proker). ”Ada lima proker, tiga diantaranya telah berhasil dijalankan. Dua proker yang belum dijalankan adalah proker mengenai kegiatan pembuatan proposal PHBD. Sayang harus terhenti karena U K M te l a h d i b u ba r k a n ,” ujarnya. Alfi Diantoro, Ketua eks-UKM PKM pun turut angkat bicara terkait kekecewaannya atas pengalihfungsian beberapa UKM, khususnya UKM PKM yang menjadi program kerja. “Sebenarnya saya agak kecewa dengan pembubaran UKM ini karena UKM PKM dapat menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin beratih menyusun proposal,” ujar mahasiswa Fakultas Teknik yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BLM-KM) tahun 2017 menggantikan Rama Sedjati. UKM PKM sendiri belum sempat melaksanakan program kerjanya. Setidaknya program kerja telah dipresentasikan oleh ketua UKM didepan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni meskipun setelahnya mendapat pemberitahuan mengenai pembubaran UKM PKM tersebut.
Sama halnya dengan kedua ketua UKM yang dialihfungsikan lainnya, ketua eks-UKM PMW, Bayu Aji Setiadji Muslih, mengaku menyesalkan kebijakan tersebut. Menurutnya kebijakan yang dilontarkan Wakil Rektor III itu tidak memiliki konsep yang jelas. Apalagi terkait pemberhentian yang sebelumnya tidak ada surat pemberitahuan. Ia juga menyayangkan pembubaran beberapa UKM yang terkesan serba tidak dipikirkan terlebih dahulu dampak dari kebijakan ter sebut. Ketika ditanya bagaimana perasaan pascapengalihan, Bayu mengaku begitu kecewa. “UKM PMW kegiatannya sudah berjalan, kita sudah mengadakan open recruitment dan sudah mendapatkan lebih dari 100 anggota, workshop penulisan proposal, dan bagaimana untuk menjadi wirausaha,” tuturnya. Pe m b u ba r a n d a n pengalihfungsian beberapa UKM ini disampaikan pada 12 Januari 2017 lalu tatkala Rektor beserta jajarannya mengundang koordinasi ketua dan pembina seluruh UKM di Untidar untuk hadir dalam pertemuan rapat.. Terkait pengalihfungsian beberapa UKM menjadi program kerja termasuk UKM Penelitian dan PHBD yang diketuai oleh Ryan Widiyanto, mahasiswa Fakultas Pe r tan i an s e m e s te r 6 ,
8
mengaku bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan mengenai pembubaran UKMnya tersebut. Hal ini dikarenakan surat undangan terkait per temuan untuk pembubaran UKM terlambat tersampaikan padanya. Setelah menerima informasi terkait pembubaran UKM, Ryan kemudian menemui Dr. Bambang Kuncoro, M.Si., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, untuk mengonfirmasi hal tersebut. UKM penelitian dan PHBD sendiri berawal dari s e b u a h ko m u n i t a s y a n g bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HIMADIKTAR) untuk membuat proposal baik PKM maupun PHBD. Kemudian, secara tiba-tiba Universitas Tidar (Untidar) menyuarakan pembentukkan UKM baru yang berawalkan dari komunitas ini. “Pembentukan UKM ini secara tiba-tiba dan pembubarannya juga secara tiba-tiba, seharusnya pembentukan UKM ini dibuat matangmatang agar konsepnya jelas,” protes Ryan. Mengetahui alasan pembubaran UKM penelitian dan PHBD yang terlontar dari Bambang bahwa keterbatasan Untidar untuk menyediakan kesekretariatan, Ryan mengaku kecewa mendengar hal itu. Ia mengatakan bahwa UKM
SKEMA I JUNI 2017, EDISI IV
POJOK KARYA penelitian dan PHBD sebenarnya tidak memerlukan sekre untuk melakukan kegiatan seperti rapat dengan anggota. Sebab ketika mengadakan rapat dengan anggota UKM Penelitian dan PHBD biasanya menggunakan ruang kelas yang kebetulan tak
9
harus diperhatikan dalam
berpenghuni sebagai balai pertemuan.
pengalihfungsian. “Harus jelas
Atas problematika terkait
konsepnya, tujuannya, dan
organisasi yang menyangkut
dalam pembuatan kebijakan
mahasiswa ini, ketiga
harus melibatkan mahasiswa.
mahasiswa tersebut hanya
Tidak hanya pada lingkup
dapat
birokrat saja,� tutur Bayu.
berpesan
dan
mengingatkan hal-hal yang
(Sel/Naf)
MEREKA KEHILANGAN TEMPAT BERNAUNG
SKEMA I JUNI 2017, EDISI IV
Open Order : - Jaket - PDH - PDL - Kaos partai besar/kecil
SPACE IKLAN Buletin Majalah Web CP : 085790230921 / 081325199795 ¢ ¢ ¢
Berita dan informasi terkini juga dapat diakses melalui akun berikut: