INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
6 Januari 2017 No 05 • Vol IX • Jumat
DARI 13 TRAYEK TOL LAUT
HOREEE... SWASTA KEBAGIAN TIGA TRAYEK
BANK MANDIRI PALING ANTUSIAS DUKUNG INVESTASI PELABUHAN
TEKAN DWELLING TIME, TPKS BERLAKUKAN TARIF PROGRESIF
SUPER HUB, PELAYARAN MINTA KEPASTIAN VOLUME BARANG
INDUSTRI PELAYARAN DI TENGAH HANTAMAN BADAI
01
Bank Mandiri Paling Antusias Dukung Investasi Pelabuhan
P
T BANK Mandiri Tbk sebagai salah satu bank milik pemerintah dinilai paling antusias dalam mendukung Pelabuhan Indonesia mewujudkan program-program pembangunan infrastruktur. Pada Oktober tahun lalu, bank plat merah ini telah menyalurkan pembiayaan ke sektor pelabuhan mencapai Rp7,84 triliun. Jumlah tersebut meningkat 72% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Menurut Direktur Retail Banking Bank Mandiri, Tardi dalam keterangan tertulisnya Desember 2016 lalu, pihaknya telah menetapkan sektor pelabuhan sebagai fokus untuk dikembangkan secara komprehensif, sehingga memudahkan setiap pelaku usaha di sektor ini dalam menjalankan proses bisnisnya. Proyek-proyek kepelabuhanan yang memeroleh pembiayaan dari Bank Mandiri di antaranya adalah, pembangunan Terminal Petikemas Belawan Fase II dan pembangunan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung di wilayah kerja Pelindo I. Ada juga proyek pembangunan Makassar New Port (MNP) di wilayah kerja Pelindo IV. Selain itu, memberikan kredit modal kerja kepada Pelindo II dan pinjaman transaksi khusus kepada Pelindo III dan IV.
Menurutnya, perseroan menyadari besarnya kebutuhan pembiayaan untuk merealisasikan program Tol Laut yang akan menghubungkan beberapa pelabuhan sebagai lalu lintas kapal pengangkut di sepanjang wilayah Indonesia. Termasuk kebutuhan investasi pembangunan 24 pelabuhan utama yang diperkirakan menelan investasi sebesar Rp70,6 triliun. Sejalan dengan pengembangan sektor tersebut, Bank Mandiri secara aktif mendukung Pelindo I–IV sebagai operator pelabuhan di Indonesia melalui layanan transaction banking yang terintegrasi. Hal itu dibutuhkan untuk meningkatkan kelancaran dan kemudahan transaksi kepelabuhan. Bank Mandiri menjadi salah satu bank yang ditunjuk untuk menyediakan payment system dalam program terbaru dari Kementerian BUMN, yaitu integrated billing system (IBS) di Pelindo I, II, II dan IV sejak akhir November lalu. “Melalui program IBS, perseroan juga diharapkan dapat menunjang Pelindo I–IV untuk menyederhanakan dan memercepat transaksi serta layanan kepada pengguna jasa,” tukas Tardi.*** | Pelindo IV | Humas |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan/BERLANGGANAN: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com
02
Jumat 6 Januari 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Super Hub Pelabuhan Priok
Pelayaran Minta Kepastian Volume Barang
K
ONSEP Tanjung Priok sebagai pelabuhan Super Hub (transshipment logistic) masih menunggu regulasi dari kementerian perhubungan. Walaupun pihak Pelindo II mentargetkan pada semester pertama tahun 2017 ini diharapkan sudah dimulai. Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelindo II Prasetyadi menyatakan bahwa super hub ini hanyalah sebuah ungkapakan nama saja atau sebuah istilah saja. Maksudnya konsep super hub itu adalah transshipment port. “Jadi Pelindo II menyiapkan kapal besar kapasitas 10 ribu TEUs. Barang-barang yang selama ini diekspor dari pelabuhan-pelabuhan daerah, dialihkan melalui pelabuhan Priok. Proses dokumennya dilakukan di pelabuhan asal. Artinya sampai Priok barang tinggal dipindahkan ke kapal besar kemudian dilanjutkan ke Negara tujuan,” ujar Prasetyadi kepada Ocean Week, di Kantor Pelindo II, Rabu (4/1). Mantan Dirut Terminal Petikemas Teluk Lamong ini juga menyatakan, bahwa konsep super hub ini pengapalannya tidak lagi transshipment ke Singapura, namun transhipmentnya di Priok.
INDONESIA SHIPPING TIMES
“Untuk tahap awal 2017 ini rutenya Jakarta – Asia Timur (Jepang). Tapi masih menunggu regulasi dari Kemenhub,” ujarnya lagi. Prasetyadi juga menceritakan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan shipping line yang bersedia memasukkan kapal besarnya ke Priok. “Tapi mereka (shipping-red) juga menanyakan berapa banyak volume barang yang disiapkan di Priok, sehingga jika kapal besar masuk ke Priok barangnya sudah siap,” ungkapnya. Prasetyadi juga mengungkapkan, dengan konsep super hub (transshipment kargo) ini, pelayaran domestic juga menjadi hidup. Karena angkutan barang dari daerah ke Priok akan semakin besar. “Kedepan, bukan hanya rute Jakarta – Asia Timur saja, tapi juga ke Australia, dan Eropa,” katanya. Dia pun yakin, dengan konsep ini, biaya logistic menjadi lebih murah. “Pelindo II juga sudah menyiapkan dermaga untuk dapat disandari kapal besar (10 ribu TEUs), karena dermaga ini memiliki kedalaman 14 meter, bahkan nanti menjadi 18 meter,” tutur Prasetyadi.*** | OCEANWEEK.CO.ID | Jumat 6 Januari 2017
03
Menko Maritim Luhut Panjaitan:
Kunjungan PM Jepang Bicarakan Proyek Pelabuhan Patimban
P
ERDANA Menteri Kepang Shinzo Abe dijadwalkan berkunjung ke Indonesia tanggal 15 Januari yang akan datang. Menko Maritim Luhut Panjaitan mengungkapkan dalam kunjungan tersebut akan dibicarakan sejumlah proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan pembangunannya dengan Jepang. Salah satunya mega proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, di Subang, Jawa Barat yang akan menelan biaya hingga US$ 3 miliar atau sekitar Rp 40 triliun. “Pembangunan Pelabuhan Patimban itu nilainya hampir US$ 3 miliar. Sudah rampung, tinggal eksekusi, pembebasan tanah kita sudah mulai bulan ini,” ungkap Luhut, di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017). Dalam proyek ini, Pemerintah menggandeng pihak Jepang. Ongkos proyek juga akan dapat dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA).
04
Jumat 6 Januari 2017
“Kita harap nanti kunjungan Perdana Menteri (Jepang) Shinzo Abe tanggal 15 di Istana Bogor akan dibikin announce (pengumuman), termasuk Jakarta-Surabaya, kita sudah sepakat waktu itu, presiden juga sudah saya lapori,” jelasnya. Nota kesepahaman (MoU) antara Kemenhub dan JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk detail engineering pun sudah selesai dilakukan. Luhut berujar, pemerintah akan melakukan penyusunan DED (Detail Engineering Design) lewat Kementerian Perhubungan yang akan melibatkan BPPT, Pelindo dan pihak Jepang. Selain itu, Luhut juga menyatakan akan menghitung ulang biaya untuk proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya. “Preliminary itu Rp 102 triliun, oleh BPPT sekitar Rp 80 triliun, oleh karena itu studi nanti akan dilakukan oleh BPPT, Jerman, dan kereta api kita,” jelasnya.*** | DETIK.COM | MAIKEL JEFRIANDO |
INDONESIA SHIPPING TIMES
TPKS Semarang Berlakukan Tarif Progresif
Apindo Jateng Imbau Pengusaha Percepat Pengambilan Barang
A
SOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah mengimbau para pengusaha agar mempercepat pengambilan barang di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS). “Imbauan kami agar pengusaha tidak lagi menunda pengambilan barang karena TPKS mulai mengenakan tarif progresif,” kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi di Semarang, Rabu (4/1/2017). Dia mengakui penundaan pengambilan barang sengaja dilakukan oleh sebagian pengusaha karena biasanya uang untuk membayar atau menebus barang tersebut belum tersedia. “Kan harus menebus dulu agar barang bisa keluar dari TPKS, iya kalau bank bisa memberikan pinjaman dulu kepada pengusaha. Kalau hanya mengandalkan keuangan dari pengusaha maka sebagian pengusaha lebih memilih menggunakan uang yang tersedia untuk biaya produksi terlebih dahulu daripada harus membayar barang yang ada di pelabuhan,” katanya. Biasanya, barang milik pengusaha yang dikirim melalui pelabuhan tidak langsung dipakai atau untuk stok bahan baku sehingga tidak segera diambil. Meski demikian, pihaknya berharap tidak ada lagi kejadian serupa. Kondisi tersebut mem-
INDONESIA SHIPPING TIMES
butuhkan kedisiplinan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. “Ini adalah usaha pemerintah untuk menekan lama waktu tunggu barang di pelabuhan atau ‘dwelling time’. Kami sebagai pengusaha prinsipnya sangat mendukung upaya ini,” katanya. Sebelumnya, General Manager TPKS Erry Akbar Panggabean mengatakan mulai 1 Januari 2017 TPKS menerapkan tarif progresif untuk barang impor. “Penerapan ini kami lakukan karena mengikuti arahan pemerintah,” katanya. Secara teknis, jika pada hari ketiga barang tidak segera diambil oleh pemilik maka akan dikenai tarif tunggu yang lebih besar. “Katakanlah jika dua hari pertama tarifnya 200 persen, di hari ketiga jika belum diambil maka tarifnya akan dinaikkan menjadi 300 persen,” katanya. Melalui penerapan tarif progresif itu, diharapkan rata-rata “dwelling time” di TPKS dapat turun dari empat hari pada 2016 menjadi 2,9 hari pada 2017. *** | ANTARA | WARTAEKONOMI |
Jumat 6 Januari 2017
05
INSA: Kenaikan Harga BBM Tak Berefek Signifikan
K
ENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) bisa jadi memberi efek domino, termasuk pada industri pelayaran. Meski demikian, Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional (INSA) memperkirakan, besaran kenaikan harga BBM non subsidi per Kamis (5/1) sebesar Rp 300 per liter masih terbilang dapat dikendalikan. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sejak pemerintah menetapkan harga BBM non subsidi mengikuti harga pasar, maka sebagai konsekuensinya, setiap saat harga BBM non subsidi akan terkoreksi naik atau turun. “Besarannya sesuai dengan kondisi pasar harga minyak bumi,” tuturnya, Kamis (5/1). Namun, kata Carmelita, industri pelayaran telah terbiasa dengan kondisi tersebut. Sehingga, menurutnya, kenaikan harga yang terjadi
06
Jumat 6 Januari 2017
tidak memberikan pengaruh yang siginifkan terhadap industri. “Kenaikan sebesar Rp 300 atau rata-rata 4,5% ini tidak terlalu berpengaruh secara signifikan pada logistik transportasi laut,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, per 5 Januari kemarin, Pertamina mengumumkan kenaikan harga harga BBM non-subsidi. Harga Pertalite menjadi Rp 7.350 dari semula Rp 7.050, Pertamax Rp 8.050 dari 7.750, dan Pertamax turbo Rp 9.100 dari Rp 8.800. Harga solar semula Rp 5.150 menjadi Rp 7.200 dan Pertamina Dex Rp 8.200 menjadi Rp 8.500. Kenaikan harga rata-rata Rp 300, kecuali bahan bakar bersubsidi jenis premium yang tetap tak berubah. *** | KONTAN.CO.ID | DEDE SUPRAYITNO |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Industri Galangan Kapal Minta Kejelasan Soal Bea Masuk
I
NDUSTRI galangan kapal berharap mendapat dukungan penuh, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi. Ketua Umum Pelopor Maritim Indonesia Novirwan S Said mengatakan, masih banyak kendala dalam pembangunan industri perkapalan di Indonesia sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang kondusif. “Permasalahan yang ga berubah, PPN dan bea masuk sampai sekarang masih tidak jelas. Masalah bea masuk ada ketidaksinkronan antara Kementerian Koordinator Ekonomi dan Kementerian Keuangan,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/1/2017). Lebih lanjut dia menambahkan, pengusaha juga meminta kesetaraan antar pelaku galangan kapal, misalnya penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri galangan kapal. “Selama ini PPN hanya gratis bagi industri galangan kapal di Batam yang merupakan Free Trade Zone. Kami minta ada kesetaraan perlakuan,” tuturnya. Menurut dia, masih kurangnya jumlah industri peralatan dan komponen untuk menunjang galangan kapal menjadi penghambat. “Dengan digelontorkannya proyek pembangunan kapal dalam negeri oleh
INDONESIA SHIPPING TIMES
pemerintah, maka harus dibangun pula industri komponen. Karena kapal yang dibangun di sini 70% masih impor, akhirnya uang yang digelontorkan pemerintah, sangat kecil bisa dinikmati rakyat,” ungkapnya. Sebelumnya, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, selama ini pemerintah sudah memberikan berbagai fasilitas, terutama pembebasan bea masuk melalui skema Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). “Tapi menurut mereka kurang kondusif karena banyak komponen kapal yang tidak terduga harus diimpor. Sementara galangan kapal seperti Batam, otomatis semuanya dibebaskan sehingga lebih leluasa untuk dibangun di Batam ketimbang di luar Batam,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut melalui BMDTP. “Namun mereka merasa kurang fleksibel dan kurang cepat untuk impor komponen yang tidak terduga. Kemampuan di dalam negeri masih terbatas, mungkin ada tapi kapasitasnya tidak banyak. Kecuali baja, sudah bisa dipenuhi di dalam negeri,” ungkapnya. *** | SINDONEWS.COM | NATASHA CHRISTIE | Jumat 6 Januari 2017
07
Pemerintah Kembangkan Tol Laut Jadi 13 Trayek
P
EMERINTAH mengembangkan trayek tol laut dari saat ini sebanyak enam trayek menjadi 13 trayek untuk mendukung kelancaran distribusi logistik.
“Tol laut sekarang ini ada enam trayek dan kita akan kembangkan menjadi 13 trayek,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis. Menhub merinci tujuh trayek baru itu terdiri dari tiga merupakan trayek baru dan empat merupakan trayek di mana satu lintasan dilayanai angkutan kapal dan kapal roll on roll off (roro). Menurut Menhub dengan tambahan rute baru itu maka jarak poin ke poin menjadi lebih pendek. Trayek baru itu antara lain Rute T-7 mulai dari Tanjung Priok-Enggano-Mentawai- Pulau NiasSinabang-Pulau Nias-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok. Dalam jumpa pers bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menhub mengatakan
08
Jumat 6 Januari 2017
pemerintah terus memperbaiki kekurangan yang muncul selama ini. Budi mengakui angkutan balik kapal di sejumlah titik memang tidak begitu bagus seperti di Natuna. “Tetapi beberapa di NTT masih bagus, untuk itu kita bahas dengan beberapa BUMN untuk membangun pusat logistik yang juga untuk membantu mendistribusikan barang,” katanya. Menhub juga mencontohkan pengiriman barang dari Mimika Papua ke Wamena tidak bisa dilakukan melalui jalur darat sehingga diperlukan jembatan udara. “Kita lihat di jalur darat Jawa Bali juga ada lalu lintas dengan biaya relatif mahal menggunakan jalan raya yang merusak jalan,” katanya. Pihaknya mencatat lebih dari 5.000 truk per hari bergerak dari barat ke timur Jawa sehingga akan lebih ringan beban jalan raya di Jawa jika 30-35 persennya menggunakan kapal roro.*** | ANTARANEWS.COM | AGUS SALIM |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Horee...Tiga Trayek Tol Laut Diberikan Kepada Swasta
P
EMERINTAH memutuskan untuk memberikan tiga trayek baru angkutan tol laut kepada pihak swasta yang proses tendernya bakal dilakukan paling lambat pada akhir bulan ini. Hasil rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (5/1/2017) menyepakati penambahan trayek tol laut pada 2017 menjadi 13 trayek dari yang berjalan saat ini sebanyak enam trayek. Dari jumlah tersebut, PT Pelni (Persero) tetap mengoperasikan enam trayek eksisting, empat trayek baru yang lintasannya sama dengan rute eksisting Pelni, tetapi berada di ujung akan diberikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan tiga trayek baru akan dikerjakan oleh swasta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penambahan dan penyesuaian trayek dimaksudkan untuk semakin mengefektifkan program tol laut, utamanya dalam menghemat waktu antar barang. Adapun pemberian tiga trayek baru kepada swasta bertujuan menghidupkan pelayaran dalam negeri dan meningkatkan persaingan. Dia mengakui proses tender untuk swasta idealnya dilakukan pada akhir tahun lalu, sehingga ditargetkan harus sudah berlangsung bulan ini. “Januari ini harus tender, dan sebaiknya yang mengoperasikan tiga trayek itu hanya tiga swasta, karena kalau satu trayek dipakai untuk dua perusahaan tidak ekonomis,” katanya usai ratas, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/1/2017). Adapun, tiga trayek baru yang diberikan kepa-
INDONESIA SHIPPING TIMES
da swasta yaitu rute Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Pulau Nias-Sinabang-Pulau Nias-MentawaiEnggano-Tanjung Priok, Tanjung Perak-Belang Belang- Sangatta-Pulau Sebatik-Tanjung Perak, dan Tanjung Perak-Kisar-Namrole-Kisar-Tanjung Perak. Sementara itu, dia mengatakan operasional penambahan trayek tol laut yang melibatkan dua BUMN transportasi itu akan menggunakan APBN 2017. Perihal pembagian dana subsidi (PSO) antara Pelni dan ASDP akan dikaji lebih lanjut. “Kita hitung [pemberian subsidi] dulu tergantung dari jaraknya, muatannya dan segala macam. Tetap pakai anggaran 2017,” ujarnya. Akhir tahun lalu, Kemenhub menyatakan hanya akan menambah lima trayek tambahan program tol laut menjadi 11 trayek pada 2017. Dalam pembicaraan itu, lima trayek baru tersebut awalnya akan diserahkan kepada swasta. Seiring penambahan trayek, nilai subsidi tol laut dalam isian DIPA 2017 naik 73,52% menjadi RP380 miliar, dari sebelumnya hanya Rp218,99 miliar. Dengan adanya penambahan tujuh trayek baru dari sebelumnya hanya lima yang direncanakan, belum diketahui pasti adakah usulan penambahan nilai subsidi untuk tol laut pada tahun ini dalam RAPBN 2017. *** | BISNIS.COM | IRENE AGUSTINE |
Jumat 6 Januari 2017
09
Pebisnis Lokal Didorong Gandeng Asing
P
EMERINTAH berharap pelaku usaha logistik di Indonesia proaktif di perdagangan luar negeri agar bisa terlibat dalam kerja sama logistik internasional. Erwin Raza, Asisten Deputi Perkembangan Logistik Nasional Kemenko bidang Perekonomian, mengatakan harapan itu seiring dengan rencana intregarasi logistik antara Thailand, Malaysia, dan Singapura dalam kerja sama Southeast Asian Logistics Information Services Networking atau SEALNet. “Sepertinya kerja sama itu dalam ruang lingkup AFFA atau Asean Federation of Forwarders Association yang isinya para pelaku usaha logistik di Asia Tenggara, berarti kerja sama mereka pasti business to business,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (4/1). SEALNet adalah program intregrasi trade industry yang terdiri dari impor, ekspor, freight forwarder, transport operator, shipping liner, agen perkapalan, ocean carrier, maskapai penerbangan, bandara, operator terminal, depo kontainer, perbankan dan asuransi. Menurutnya Indonesia negara yang paling siap menghadapi Asean Single Window (ASW). “Jadi seharusnya pelaku usaha kita juga siap untuk bekerja sama dengan luar negeri,” tegasnya.
10
Jumat 6 Januari 2017
MOU Sebelumnya, Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan sudah ada tiga negara yaitu Singapura, Thailand, dan Malaysia yang menandatangani memorandum of understanding (MoU) SEALNET di Dublin, Swiss, pada 6 Oktober 2016 lalu. “Indonesia ini belum. Padahal harusnya kita bisa ikut serta jika melihat potensi perdagangan, tetapi kita tidak bisa masuk yang inilah menurut pendapat saya logistik harus kita benahi bersama,” tuturnya. Dia melihat MoU tersebut menjadi alarm bagi pemerintah Indonesia untuk segera membenahi implementasi logistik di dalam negeri. Menurut Yukki ada sejumlah alasan Indonesia tidak diikutsertakan dalam perjanjian tiga negara tersebut, sekalipun Indonesia menyumbang 40% populasi di Asean. Indonesia dinilai masih lamban berkompetisi dan belum bisa memperbaiki kondisi logistik dalam negeri. “Makanya utamakan dulu perbaikan domestik, dengan perbaikan di domestik saja dengan sendirinya kita bisa bersaing dan terlibat dalam integrasi ini,” jelasnya.*** | BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI|
INDONESIA SHIPPING TIMES
Catatan Akhir Tahun BIMCO
Industri Pelayaran di Tengah Hantaman Badai
I
NDUSTRI pelayaran, termasuk tanker, harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa melalui berbagai kesulitan yang masih akan terjadi di 2017. Demikian analisis yang dikemukan Dewan Maritim Kawasan Eropa Utara (BIMCO) baru-baru ini. Dalam penilaian BIMCO, tahun 2016 merupakan tahun yang sulit bagi industri pelayaran di seluruh dunia. Tidak terkecuali angkutan curah kering yang juga terdampak dan kini sedang dalam tahap pemulihan menuju normal. Harus diakui, kondisi sulit ini sudah berlangsung sejak krisis ekonomi tahun 2008. Hingga delapan tahun kemudian, kondisinya belum banyak berubah. Negara-negara Eropa dan Amerika yang terkena krisis sampai saat ini masih tetap berada dalam proses recovery ekonomi mereka. “Proses recovery membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kuncinya adalah pemanfaatan armada pelayaran secara efektif. Jangan ada lagi kemubaziran kapasitas kapal,� tulis BIMCO. Dalam analisisnya, BIMCO juga menyatakan bahwa dukungan pemerintah untuk industri apapun, termasuk pelayaran, baik adanya. Tetapi pemberian subsidi akan berdampak negatif terhadap industri pelayaran. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan sekaligus melemahkan kompetisi industri pelayaran global.
Curah kering: Fase terburuk dalam sejarah Tahun 2016 yang baru saja berlalu bisa dikatakan sebagai fase waktu yang amat tidak menyenangkan bagi industri pelayaran curah kering.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dalam catatan Baltic Dry Index (BDI), meski menunjukan kecenderungan meningkat, tapi muatan tetap saja rendah. Ini bisa dilihat dari data Februari 2016 yang hanya 290, dan kemudian mencapai puncak di bulan November sebesar di 1.261 Kenaikan ini dipicu kapal yang mengangkut bijih besi ke China. Ini cukup melegakan karena mulai ada pertambahan angkutan secara bertahap. Tanker: Pertumbuhan yang Lambat Tahun 2015, kondisi sulit dihadapi kapal-kapal tanker. Kondisi yang sama terjadi tahun 2016, meski tumbuh 6%. Prospek angkutan kapal tanker akan datan dari kawasan Asia khususnya China dan India. Meski demikian, optimisme untuk tumbuh tidak sebesar yang sudah dicapai tahun 2016. Diperkirakan tahun 2017 hanya tumbuh 3% saja. Kontainer: Menuju Kondisi Normal Persoalan kapal angkutan kontainer pada pertumbuhan armada sebagai akibat tingginya pemesanan kapal. Dampaknya terasa di tahun 2016. Terjadi ketidakseimbangan antara kapasitas kapal dengan permintaan pengiriman kargo. Dengan kondisi ini, sulit bagi industri pelayaran kontainer untuk bisa beradaptasi secara cepat dengan kondisi normal. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, kondisinya bisa dikatakan kurang menggembirakan. Meski demikian, stagnasi seperti yang terjadi di tahun 2016 (hanya tumbuh 1,1%) bisa meningkat menjadi 3,1% di tahun 2017.*** |WORLDMARITIME| SHIPPINGFORUM | Jumat 6 Januari 2017
11
Memahami Aspek Kelayakan Kapal Berlayar Oleh : Ir. Sjaifuddin Thahir, MSc Senior Manager Asset Management and General Affair Division PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
A
WAL tahun baru ini publik dikejutkan dengan peristiwa terbakarnya KM Zahro Express di perairan Kepulauan Seribu. Pertanyaan seputar kelaiklautan atau kelayakan kapal berlayar pun mengemuka. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan bahwa untuk menentukan kapal layak atau tidaknya berlayar harus dilihat secara komprehensif. Meskipun dua faktor utama yakni sistem keselamatan kapal dan manusia (human error) jauh lebih dominan. Tapi tentu tidak sepatutnya terburu-buru mengambil kesimpulan. Suatu kapal layak atau tidak layak berlayar harus ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek teknis dan aspek non teknis. Tentang peristiwa kebakaran kapal awal pekan ini, kesimpulan sepenuhnya biarlah nanti disampaikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang bertugas melakukan penyelidikan tentang hal tersebut. Hal sederhana untuk menentukan kelayakan kapal bisa dilihat dari perspektif asuransi. Di situ dijelaskan sebuah kapal dinyatakan layak jika sudah memenuhi aspek teknis, aspek ABK, aspek muatan kapal, aspek penumpang dan aspek legal. Semua aspek tersebut tercatat dalam dokumen resmi, baik yang diterbitkan oleh pemerintah selaku regulator maupun badan klasifikasi yang telah ditunjuk oleh regulator. Dari sisi ini, kapal yang sudah diregistrasi pemerintah dan juga badan klasifikasi menjadi penentu awal mengetahui kelayakan kapal. Dalam hal ini, penting pula memperhatikan berbagai faktor teknis dan non teknis lainnya. Pertama, faktor fisik kapal seperti teknis konstruksi, permesinan, kelistrikan dll. Untuk menentukan kelayakan pada faktor ini, peran regulator, badan pemeriksa, manajemen, maupun kapten dan ABK kapal sangat penting. Kedua, faktor kemampuan kapal melintasi jalur pelayaran. Bisa saja kapal layak untuk lintasan tertentu tetapi tidak layak untuk lintasan yang lain. Berbeda lintasan berbeda pula requirementnya. Ketiga, jenis kapal. Semua jenis kapal mempunya ketentuan yang berbedabeda. Tidak bisa disamakan. Misalnya kapal penumpang harus mengikuti ketentuan kapal penumpang. Kapal tanker harus memenuhi ketentuan kapal tanker. Oleh karena itu sebagai pemeriksa kapal harus jeli dan berhati-hati. Tidak itu saja, kelaikan kapal dapat juga ditinjau dari sudut pandang ilmiah para ilmuwan dan dari sudut pandang pengetahuan teknis oleh para praktisi kapal. Biasanya penentuan kelayakan kapal ini dapat dilakukan dengan penelitian teknis terhadap kapal tersebut. Keempat, peralatan keselamatan kapal. Semua kapal memiliki sertifikat keselamatan. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, semua perlatan kapal harus dilakukan
12
Jumat 6 Januari 2017
pengujian secara fisik sesuai dengan fungsinya. Di sini peran pihak independen dan marine inspector sangat penting, baik ketentuan konvensi atau non-konvensi. Dari sisi International Maritime Organization (IMO), harus mengacu pada manajemen keselamatan kapal yaitu ISM Code, baik yang diperiksa dan disertifikasi oleh pemerintah atau badan klasifikasi yang ditunjuk sesuai standar operasional procedure keselamatan kapal. Selain faktor fisik seperti disebutkan di atas, tidak kalah pentingnya faktor kompetensi sumber daya manusia (SDM), baik anak buah kapal (ABK) maupun penumpang kapal. Untuk kapal penumpang maka ketentuan lebih rumit dibandingkan dengan kapal kargo biasa. kapal dinyatakan layak bila kapal tersebut dioperasikan oleh ABK yang memang memiliki kompetensi di antaranya memiliki dokumen sertifikasi resmi yang diperoleh melalui proses sekolah, training, kursus dan drill tertentu. Dalam hal ini, meskipun ABK sudah memiliki kompetensi, namun jika jumlahnya kurang tetap saja dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi safe manning document. Dengan demikian, kompetensi dan jumlah ABK juga sangat menentukan kelayakan kapal. Harus bisa dipastikan ABK sudah mengikuti training keselamatan dan pengetahuan tertentu tentang keselamatan kapal, keselamatan mengoperasikan mesin, keselamatan mengoperasikan peralatan kapal, keselamatan mengoperasikan radio dan alat komunikasi lainnya, dan lain-lain. Tentu sangat mengkhawatirkan jika kapal dioperasikan ABK yang kurang memiliki kompetensi namun tetap dipaksakan sebagai akibat dari kesalahan perekrutan, pola karir, evaluasi, dan lain-lain sebagaimana yang dipersyaratkan ISM Code. Faktor lainnya, memiliki semua dokumen yang dipersyaratkan, seperti dokumen statutoria dan dokumen kelas untuk keperluan izin beroperasi dan navigasi kapal serta gambar-gambar dan manual kapal. Faktor muatan dan penumpang kapal juga menentukan kelaiklautan kapal berlayar. Muatan yang berbahaya dan mudah terbakar harus dikelola dengan manajemen dangerous good, mengikuti SOP yang sudah ditentukan dan disetujui pemerintah atau badan klasifikasi yang ditunjuk. Kelalaian mengikuti SOP atau manual bisa berbuntuk kapal dinyatakan tidak layak. Tata-cara penyimpanan muatan atau penempatan penumpang harus sesuai dengan arrangement atau penyimpanan muatan kapal. Jika tidak sesuai maka keselamatan kapal juga terancam dan kapal dinyatakan tidak layak. Sebenarnya masih banyak lagi aspek-aspek yang perlu dijadikan acuan dalam penilaian terhadap keselamatan suatu kapal. Semoga bermanfaat.***
INDONESIA SHIPPING TIMES