Indonesia Shipping Times Edisi 17 Agustus 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 197• Vol IX • Kamis,

17 Agustus 2017

ASOSIASI TUDING ANAK USAHA BUMN BIANG KEROK TINGGINYA ONGKOS LOGISTIK

PEMERINTAH KLAIM TOL LAUTTEKAN HARGA BARANG HINGGA 40%

UPACARA 17-AN DI TENGAH LAUT, ASDP BERSIH-BERSIH KAPAL

PELINDO I GELAR SHARING SESSION BERSAMA RHENALD KASALI

DUH, SERANGAN CYBER RONTOKKAN PENDAPATAN MAERSK RATUSAN JUTA DOLAR AS

01

Pemerintah Klaim Tol Laut Tekan Harga Barang hingga 40% BERITATRANS.COM

K

EMENTERIAN Perhubungan melansir pelaksanaan program tol laut dalam dua tahun berjalan telah mampu menekan disparitas harga barang hingga 40%. Kemenhub berencana memadukan tol laut dengan program jembatan udara guna mengurangi kesenjangan harga barang.

Bay M. Hasani, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut mengatakan berdasarkan data yang diolah dari beragam institusi, harga bahan pangan pokok seperti beras dan gula turun berkisar 6% hingga 23% di sembilan wilayah.

Selain itu, harga semen di Puncak Jaya, Papua yang semula mencapai Rp2,5 juta per sak kini turun 28% menjadi Rp1,8 juta. Di Wamena, harga semen juga turun 40% menjadi Rp300.000 per sak.

“Yang juga penting adalah stabilitas, harga tidak naik turun karena dengan tol laut, angkutan barang kan terjadwal,” jelasnya di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Dia menambahkan, selain stabilitas harga, program tol laut juga menciptakan ketersediaan barang-barang yang sebelumnya tidak pernah ada di pelosok. Barang-barang itu dimungkinkan menjangkau wilayah pelosok karena pemerintah memberikan subsidi angkutan.

Saat ini, ada sepuluh rute tol laut yang sudah berjalan.

Dua rute lain bakal segera menyusul. Total pelabuhan yang bakal disinggahi mencapai 41 pelabuhan, mulai dari Natuna dan Enggano di Kawasan Indonesia Barat hingga Namrole, Wasior, Saumlaki, Kisad, Namrole, dan Waingapu di Kawasan Indonesia Timur.

Adapun, dari 13 rute tol laut, sebanyak enam rute digarap oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni sedangkan sisanya digarap empat perusahaan swasta lewat skema lelang.

Pemerintah mengucurkan subsidi sebanyak Rp355,05 miliar tahun ini, terdiri dari RpRp226,43 miliar untuk Pelni dan Rp128,61 miliar untuk operator swasta.

Bay mengatakan untuk menekan disparitas harga hingga wilayah pelosok yang jauh dari pelabuhan, Kemenhub bakal memadukan tol laut dengan program jembatan udara. Dia menjelaskan pemerintah akan memberikan subsidi dengan dua skema untuk angkuran udara ke wilayah pelosok seperti Puncak Jaya.

“Dari pelabuhan ke bandara juga akan kami subsidi sehingga, nanti akan kami buka lelang atau penugasan ke BUMN,” tukasnya.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Kamis, 17 Agustus 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Aturan Direvisi, Kini Tol Laut Bisa Angkut Selain Bahan Pangan TWITTER.COM

P

EMERINTAH merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 tahun 2015 menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2017. Revisi ini diharapkan bisa lebih menyukseskan program tol laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay M Hasani mengatakan, dalam Perpres Nomor 106 Tahun 2015 hanya menyebutkan konsep tol laut untuk membawa bahan pokok dan bahan penting, dari wilayah Barat ke timur Indonesia. Namun aturan ini tidak menyebutkan tentang pengangkutan komoditas lain.

“Saat Peraturan Presiden 106 Tahun 2015 tidak disebutkan dari dan ke, kita kebingungan juga ada muatan, ikan, garam, rumput laut, bingung juga boleh nggak,” kata dia di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Kemudian atas usulan instansinya, payung hukum tersebut disempurnakan. Dalam aturan

INDONESIA SHIPPING TIMES

yang baru, tol laut bisa mengangkut selain bahan pokok. Barang yang sebenarnya memang dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut.

Nantinya tol laut akan bersinergi dengan tol udara serta darat.

“Tidak hanya bahan pokok dan bahan penting, tapi barang lainnya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, karena bahan pokok itu tidak termasuk mi instan dan air mineral,” papar dia.

Selain itu, tol laut juga tidak hanya mengangkut barang dari barat ke timur. Ini juga bisa mengangkut komoditas hasil sumber daya alam di wilayah timur ke ke barat yang menjadi tujuan pemasaran.

“Di samping menyediakan muatan barang, tapi dioptimalkan muatan balik, mendorong daerah memanfaatkan untuk hasil bumi,” dia menandaskan.*** LIPUTAN6.COM | PEBRIANTO EKO WICAKSONO Kamis, 17 Agustus 2017

03

Pelindo 1 Selenggarakan Sharing Session Bersama Rhenald Kasali BERITASUMUT.COM

P

T Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 menyelenggarakan Sharing Session yang menghadirkan Rhenald Kasali sebagai pembicara dengan mengusung tema ‘Disruption Era: How to deal with it and the impact to Maritime Business’ di Kantor Pusat Pelindo 1 yang dihadiri oleh jajaran Komisaris, Direktur Utama, serta para Direksi Pelindo 1.

“Tanpa disadari telah terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan saat ini, perkembangan teknologi internet memegang peranan penting dalam perubahan. Kini internet tak hanya digunakan sebagai media sosial, namun juga dimanfaatkan dunia komersial,” jelas Rhenald Kasali.

Rhenald Kasali dalam sharing session ini juga menyampaikan bahwa kecepatan dan kemudahan teknologi saat ini menyebabkan disruption yang bisa mengubah perusahaan secara perlahan-lahan. “Disruption adalah suatu inovasi perubahan di mana segala sesuatu yang dibuat oleh orang masa lalu menjadi obsolete atau ketinggalan zaman,” terang Rhenald Kasali.

Rhenald Kasali menambahkan jika perusahaan yang tidak ingin menciptakan hal baru dan malas berinovasi akan membawa perusahaan itu menuju pada lazy company, bahkan bisa

04

Kamis, 17 Agustus 2017

menjadi zombie company. Banyak contoh perusahaan yang tidak melakukan inovasi akhirnya tergerus oleh peradaban sehingga membuat perusahaan tersebut terpaksa menjadi zombie company.

“Jangan memusuhi perubahan, perubahan memang belum tentu membawa kita menjadi yang lebih baik.

Tetapi ini tantangan bagi perusahaan untuk menciptakan peluang bisnis modern,” terangnya.

Para pegawai Pelindo 1 yang hadir nampak antusias dalam mengikuti acara sharing session.“Dalam perubahan, apa yang kita lakukan saat ini memang belum tentu benar, terlebih lagi dengan erayang ketidakpastian seperti saat ini. Tetapi kalau tidak berani melakukan perubahan akan ditelan zaman. Sehingga setiap pegawai perlu waspada untuk menghadapi ancaman yang mungkin muncul,” jelas Imron Eryandi, Senior Menejer Perencanaan Organisasi dan SDM. Dalam siaran persnya, Selasa (15/08/2017) Pelaksana Harian ACS Humas Pelindo 1, Ade Maydwianda mengatakan kegiatan sharing session ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pegawai Pelindo 1 dalam menghadapi perkembangan zaman di era modern.

“Dengan dilaksanakan sharing session ini diharapkan para pegawai Pelindo 1 berkesempatan untuk belajar dari Rhenald Kasali yang memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun keahlian dalam menjalankan bisnis di era disruption,” jelas Ade.*** BERITASUMUT.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Cucu Usaha Pelindo III Operasikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas NUSANTARANEWS.CO

P

ENGEMBANGAN bisnis PT Pelindo III (Persero) dilakukan melalui salah satu cucu perusahaan, PT Lamong Energi Indonesia. Bergerak di bidang utilitas dan energi, PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) melakukan pengoperasian mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). Pengoperasian perdana dilakukan pada pekan lalu. PT LEGI merupakan perusahaan pertama yang melakukan penyediaan listrik di area pelabuhan di Indonesia.

PT LEGI adalah anak perusahaan pertama PT Terminal Teluk Lamong (TTL) yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan energi, utilitas serta pelaksanaan bisnis non inti. Kapasitas terpasang PT LEGI saat ini sebesar 6,6 MW (Megawatt) dengan dua mesin, masing – masing berkapasitas 3,3 MW. PT Terminal Teluk Lamong sebagai anak perusahaan Pelindo III berkonsep ramah lingkungan, berkomitmen untuk menjaga konsistensi kebersihan lingkungan melalui pengurangan emisi gas buang. Hal tersebut dibuktikan melalui penggunaan alat semi – otomatis berbahan bakar listrik dan gas. Oleh karenanya PT LEGI dibangun untuk memberikan kontribusi keramahan lingkungan pada fasilitas dan peralatan operasional TTL melalui penyediaan energi listrik dan gas.

Bekerjasama dengan PT Widar, anak perusa-

INDONESIA SHIPPING TIMES

haan dari PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN), PT LEGI melakukan pengoperasian mesin PLTMG perdana secara bertahap. Edward Danner, Direktur PT LEGI mengungkapkan bahwa penyalaan mesin PT LEGI digunakan sesuai dengan kebutuhan listrik TTL. “Proses tes operasional PLTMG dilakukan pada masing – masing engine secara bertahap dan disesuaikan dengan kapasitas dan beban maksimum yang dimiliki TTL terhadap kapasitas engine,” ujarnya, Rabu (16/8) Saat ini semua peralatan bongkar muat dan fasilitas TTL telah menggunakan pelayanan dari PT LEGI. Pada pengisian bahan bakar dan minyak, PT LEGI bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) group. Sedangkan pemenuhan kebutuhan listrik di TTL, PT LEGI menggandeng PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pada penyediaan gas pada PLTMG, PT LEGI bekerjasama dengan PT PGN Group.

“Ini adalah wujud sinergi BUMN untuk negeri,” tambah pria yang akrab dipanggil Edo tersebut.

Kontribusi PT LEGI akan terus dilanjutkan seiring dengan perkembangan bisnis kepelabuhanan di TTL. Pembangunan TTL kini memasuki tahap ke II, dimana konsentrasi bisnis tidak hanya pada pelayanan jasa peti kemas namun pelayanan curah kering dan bisnis non inti lainnya. PT LEGI akan bergerak pada bisnis non inti TTL, seperti penyediaan air, listrik, bahan bakar, broadband, dan lainnya sehingga perusahaan ini akan terus besar dan berkembang.

“PT LEGI support pada penyediaan listrik, energi, dan utilitas beserta turunan bisnisnya.

Kami yakin, ke depan akan semakin besar,” ungkap Edward.*** NUSANTARANEWS.CO | TRI WAHYUDI Kamis, 17 Agustus 2017

05

Imbas Pembangunan Pelabuhan Patimban, Ratusan KK Tergusur JAWAPOS.COM

S

EKITAR 400 Kepala Keluarga (KK) diprediksi tergusur lantaran imbas pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Jumlah tersebut belum termasuk lahan pertanian seluas 113 hektare.

Kepala BP4D Kabupaten Subang, Sumasna mengatakan, berdasarkan hasil rapat belum lama ini, pembebasan lahan Pelabuhan Patimban akan dilakukan dalam waktu dekat.

Namun mengenai besaran ganti rugi, kata Sumasna, pihaknya tak mengetahui secara pasti dengan hal tersebut kewenangan pemerintah pusat.

“Saat pak Sekda memimpin rapat, ada pembahasan ketika dalam waktu dekat akan ada pembebasan lahan untuk adanya pelabuhan patimban” ujarnya, Rabu (16/8).

Hal senada diutarakan Kasie Pembinaan Nelayan, Andriana Lesnanda. Andriana mengatakan, pembangunan Pelabuhan Patimban

06

Kamis, 17 Agustus 2017

akan menghabiskan lahan milik warga seluas 113 hektare.

Dari luas wilayah itu, sebagian besar berupa tambak milik para nelayan.

Meski selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga, kata Andriana, mau tidak mau para nelayan harus merelakan tambaknya tergusur.

Terkait ganti rugi, Andriana memastikan jumlahnya sesuai aturan yang berlaku. Ia pun mengaku optimis para nelayan bakal kooperatif saat pembebasan lahan nanti. Alasannya, pembangunan Pelabuhan Patimban sudah lama disosialisasikan.

“Besaran (ganti rugi) pastinya pemerintah pusat sudah memperhitungkannya,” tandasnya.*** JAWAPOS.COM | IMAM SOLEHUDIN

INDONESIA SHIPPING TIMES

Modernisasi Pelabuhan Perikanan Ukurlaran, KKP Siap Kucurkan Rp65 M KUMPARAN.COM

K

EMENTERIAN Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk segera merevitalisasi sekaligus membangun Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlaran menjadi Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Saumlaki di Ibu Kota Maluku Tenggara Barat (MTB). Untuk tahap awal, KKP sudah menyediakan dana sekitar Rp 6 miliar untuk membangun infrastruktur dasar, seperti air bersih dan listrik.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengungkapkan, proses revitalisasi dan pembangunan SKPT Saumlaki di lahan seluas 2 hektare tinggal menunggu pelimpahan aset dari Pemprov Maluku ke KKP. Setelah itu, KKP menyiapkan tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.

“Tahap awal kita berpikir agar logistik (ikan) ini bisa keluar dari Saumlaki. Saya sampaikan setiap SKPT itu dianggarkan Rp 100 miliar termasuk untuk kapal. Tahun ini sudah kami siapkan start dulu Rp 6 miliar,” ungkap Sjarief saat meninjau lokasi pembangunan proyek SKPT Saumlaki, Rabu (16/8).

Pada kesempatan tersebut, Syarief juga sempat mengecek satu per satu infrastruktur di PPI Ukurlaran yang sudah ada sejak 2005. Mayoritas infrastruktur yang dibangun dengan APBD Rp 26 miliar ini dalam kondisi rusak.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Misalnya pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI) dan gedung perkantoran.

“Kita start dari nol tidak masalah yang penting status tanah dalam hal ini land clearing sudah selesai sehingga siap dibangun. Kami akan melakukan upaya lebih cepat,” imbuhnya.

Sjarief menargetkan, pengerjaan proyek SKPT Saumlaki dilakukan secepatnya setelah status kepemilikan sepenuhnya dialihkan dari Provinsi ke Pusat. Sehingga SKPT Saumlaki sudah bisa digunakan di akhir tahun 2017.

“Akhir tahun ini selesai. Pengerjaan paling 2 bulan selesai. Lalu Vendor kapal harus diperkuat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) Ditjen Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman menjelaskan, secara total alokasi anggaran yang disiapkan untuk pembangunan SKPT Saumlaki adalah sebesar Rp 65 miliar. SKPT Saumlaki diharapkan sudah bisa beroperasi tahun ini juga.

“Kita identifikasi dulu asetnya. Awalnya Rp 65 miliar. Kita mungkin akan siapkan dulu mini cold storage, air dan listrik. Tapi fokus utama adalah kita rapikan dulu proses administrasinya,” jelas Agus di tempat yang sama. *** KUMPARAN.COM | DEWI RACHMAT K Kamis, 17 Agustus 2017

07

Upacara 17-an di Tengah Laut, ASDP Bersih-bersih Kapal BISNIS.COM

P

T ASDP Indonesia Ferry menggelar kerja bakti bersih-bersih kapal di dermaga penyeberangan Merak, Banten.

Direktur Pelayanan dan Fasilitas ASDP Christine Hutabarat mengatakan, kerja bakti ini sebagai persiapan menggelar upacara bendera 17 Agustus Kamis pagi.

Di samping itu, kegiatan bersih-bersih kapal merupakan bagian dari strategi perusahaan agar pelayanan tetap terjaga. “Kegiatan seperti ini masuk dalam strategic plan. Bersih dari tindakan yang merugikan perusahaan, menjaga alat produksi baik kapal dan pelabuhan agar siap berproduksi,� katanya, Rabu, 16/8/2017.

Dia berharap kegiatan seperti ini dapat

08

Kamis, 17 Agustus 2017

meningkatkan performa cabang ASDP. Dengan demikian kantor pusat dapat leluasa melakukan ekspansi.

Upacara peringatan hari kemerdekaan oleh ASDP rencananya dilakukan di tengah Selat Sunda kamis pagi.

Peringatan tersebut dilakukan di atas kapal feri roll on-roll off KMP Batumandi yang berlayar dari Merak, Banten ke Bakauheni, Lampung.

Upacara dihadiri oleh jajaran direksi ASDP, karyawan ASDP dan penumpang. Usai upacara rencananya bakal dilanjutkan dengan lomba khas 17 Agustus.*** BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tiga Asosiasi di Priok Sepakati Tarif Relokasi Peti Kemas Impor Ber-SPPB KMDI.COM

T

IGA asosiasi masing masing Forum Pengusaha Depo Kontainer Indonesia (Fordeki), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta dan BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI, Rabu (16/8/2017) menyepakati besaran tarif layanan relokasi peti kemas impor yang sudah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atau sudah clearance.

Relokasi peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan itu dilakukan terhadap barang yang sudah menumpuk lebih dari tiga hari di terminal peti kemas atau lini satu seperti diatur melalui Permenhub No:25/2017 tentang perpindahan barang longstay.

Penandatangan itu dilakukan Ketua Umum Fordeki Syamsul Hadi, Ketua ALFI DKI Jakarta Widijanto, dan Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Subandi disaksikan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera.

Ketua Umun Fordeki Syamsul Hadi mengatakan, penandatanganan kesepakatan mekanisme dan tarif itu sebagai tindak lanjut hasil rapat bersama di kantor OP Tanjung Priok yang

INDONESIA SHIPPING TIMES

melibatkan penyedia dan pengguna jasa, juga PT. Pelindo II dan operator terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Besaran Tarif Relokasi Kontainer yang sudah mendapat SPPB antara lain: Moving kontainer 20″ Rp 750 000, 40″ Rp 950.000.

Lift Off Receiving 20″ Rp125.000 , 40″ Rp225.000, Lift On Delivery 20″ Rp125.000 dan 40″ 225.000.

Masa II Storage 22.500 x 200% (20″) dan Rp42.500×200% (40″). Masa III 22500X300% (20″) dan Rp 42.500×300% (40″)/ hari. Administrasi Rp100.000/kontainer.

Barang Berbahaya Kls 2.1; 5.1, 5.2 dan 6.1.

Moving 20″ Rp 750.000, dan 40 ” Rp 1.000.000.

Lift Off Receiving 20″ Rp250.000 dan 40″ Rp400.000.

Lift On Delivery 20 ” Rp250.000 dan 40″ Rp 400.000. Storage 20″Rp 150.000 x200% dan 40″ Rp 300.000x 200%/ hari.

Masa II Rp 150.000 x 300%. Administrasi Rp 100.000/ kontainer.*** BERITATRANS.COM | WILAM Kamis, 17 Agustus 2017

09

Asosiasi Tuding Anak Usaha BUMN Biang Kerok Tingginya Ongkos Logistik

A

KAR masalah tingginya biaya logistik di tanah air, selain faktor infrastruktur yang belum memadai dan birokrasi panjang juga masih terlalu liarnya monopoli yang dilakukan BUMN melalui anak-anak usahanya.

Sekretaris Jenderal Assosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Johan menegaskan Public Private Partnership/ PPP (Kerjasama Pemerintah dengan Swasta/ KPS) yang sudah terbangun sejak lima tahun silam harusnya tetap dipertahankan dan dikedepankan. Bukan justru memotong usaha yang sudah dibangun swasta dan berusaha diambil alih oleh anak-anak usaha BUMN. Apapun alasannya, bila belum ada keberanian pemerintah bersikap tegas terhadap masalah yang ada di lapangan, biaya logistik tetap tinggi dibanding negara-negara di kawasan ASEAN. Masing-masing pihak, yaitu pemerintah, BUMN dan swasta harus fokus pada core business atau bisnis utamanya, jangan lagi liar yang akhirnya merusak mata rantai yang sudah ada.

“Harusnya Public Private Partnership yang sudah terbangun terus ditingkatkan. Kalau masih ada kelemahan untuk menurunkan biaya logistik, dibenahi infrastruktur dan birokrasinya, bukan malah menambah beban,” jelas Johan pada Bisnisnews, Senin (7/8/2017), meyikapi masih tingginya biaya logistik di tanah air.

Posisi anak-anak usaha BUMN yang terkait pada kegiatan logistik bisa tumbuh dan berkembang bersama swasta, bila dilakukan secara profesional. Tapi kalau anak usaha BUMN kerjanya hanya menyusu pada induknya, pada akhirnya bukan hanya memicu biaya logistik tapi juga menambah beban induknya (holding).

Swasta ada dan tumbuh berkembang, bermitra dengan BUMN dan pemerintah telah mengantongi kewajiban, yaitu membayar pajak, membuka lapangan kerja. Tapi bila tatanan yang sudah ada ini disesaki dengan kepentingan lain, yang terjadi adalah berkurangnya lapangan

10

Kamis, 17 Agustus 2017

kerja, angka pengangguran bertambah, pemasukan ke kas negara melalui pembayaran pajak berkurang.

“Pada akhirnya yang rugi pemerintah, karena BUMN tidak bisa sepenuhnya jadi andalan.

Makanya biaya logistik kita tetap tinggi, karena faktor-faktor itu, yang bila terus dibiarkan dampaknya akan lebih luas,” jelasnya.

BUMN mapun anak-anak usahanya, bagus untuk tumbuh bersama dengan swasta, asal kompetisinya dilakukan secara profesional, bukan sebaliknya. “Silahkan cermati itu, memangnya kalau swasta tumbuh dan berkembang di sektor logistik, tidak bayar pajak, tidak pakai tenaga kerja. Kalau bangkrut, berapa ribu tenaga kerja harus di-PHK dan berapa besar pajak yang harusnya masuk ke kas negara hilang karena perusahaannya gulung tikar,” kata Akbar.

Gesekan antara BUMN dengan anak-anak usahanya dan swasta terjadi di pelabuhan maupun bandar udara. “Kalau untuk logistik, gesekan ada di pelabuhan maupun bandar udara,” kata Akbar.

Seperti soal pengelolaan pergudangan, lapangan penumpukan maupun bongkar muat.

Belum lagi masalah yang terjadi di jalan, dimana infrastruktur rendah, kemacetan dan masih hadirnya oknum-oknum nakal yang mencari kesalahan para sopir angkutan barang.

“Faktornya sih banyak sekali, tapi yang terpenting masinng-masing pihak fokus pada bidangnya. Swasta fokus ke bisnis utamanya dan harus profesional, bersaing secara sehat, demikian juga BUMN melalui anak-anak usahanya, marilah kita bangun negeri ini dengan menjauhkan sikap monopoli,” kata Akbar.

Misalnya, BUMN selaku pemilik lahan, jangan bersikap sewenang-wenang. Kompetisi harus jalan secara sehat dan jangan saling mematikan.

“Saya tidak alergi terhadap perusahaan yang dibangun oleh BUMN asal profesional, tidak ada pelayanan tidak ada tagihan, jangan dibalikbalik,” jelasnya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

BUMN.GO.ID

Biaya Logistik Kepala Konsultan dari Supply Chain Indonesia, Zaroni mengatakan secara umum, biaya logistik dikelompokkan menjadi tiga klasfikasi.

Yaitu biaya transportasi, biaya penyimpanan barang, dan biaya administrasi. Berdasarkan pengelompokkan biaya logstik tersebut, biaya logistik mencakup semua komponen biaya .

Dalam penghitungan biaya logistik, komponen biaya yang harus dilihat ialah transportasi mencakup biaya transportasi primer dan sekunder.

Transportasi primer adalah pergerakan produk jadi dari pabrik dan pemasok ke gudang.

Biaya transportasi primer mencakup biaya pergerakan barang dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain, atau angkutan inbound pembelian barang dari pabrik atau distributor untuk dijual kembali (resale).

Sementara transportasi sekunder merupakan distribusi atau pengiriman produk jadi ke konsumen akhir. Biaya transportasi sekunder mencakup biaya pickup, biaya angkutan distribusi, biaya operasional bongkar dan muat barang, dan biaya administrasi distribusi.

Biaya transportasi mencakup semua biaya transportasi setiap moda transportasi yang digunakan untuk aktivitas pergerakan barang

INDONESIA SHIPPING TIMES

dalam rangkaian proses rantai pasok dan saluran distribusi.

Moda transportasi meliputi trucking, kereta api, transportasi air, saluran pipa, transportasi udara, baik domestik maupun internasional.

Dalam penghitungan biaya transportasi ini juga mencakup penggunaan fasilitas dan layanan logistik di pelabuhan, stasiun, dan terminal.

Prinsip dasar dalam penghitungan biaya logistik dari komponen biaya transportasi adalah pemakaian sumber daya di setiap aktivitas transportasi, yang meliputi semua moda transportasi, infrastruktur, dan fasilitas transportasi. Setiap perusahaan atau rantai pasok barang berbeda dalam proses rantai pasoknya, oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi proses aktivitas rantai pasok setiap komoditas, perusahaan, industri, dan sektor ekonomi, agar dapat dihitung biaya logistik secara akurat, lengkap, dan komprehensif.

Biaya penyimpanan barang mencakup biaya aktivitas penyimpanan di gudang, biaya penggunaan modal kerja untuk pembelian dan penyimpanan barang , pajak, asuransi, dan biaya risiko shrinkage. Dalam penghitungan biaya logistik dari komponen biaya penyimpanan barang, dikelompokkan menjadi: capital costs, inventory service costs, storage space costs, and inventory risk costs.

Komponen ketiga dalam biaya logistik adalah biaya administrasi. Termasuk dalam biaya administrasi adalah biaya gaji pegawai dan staf kantor pusat dan cabang, gaji pegawai di pusat distribusi, gaji pegawai analis dan perencanaan inventory, dan traffic; biaya ICT, dan biaya overhead di kantor pusat dan unit support.*** BISNISNEWS.ID | SYAMSURI Kamis, 17 Agustus 2017

11

Duh, Serangan Cyber Rontokkan Pendapatan Maersk Ratusan Juta Dolar AS BISNISNEWS.ID

G

RUP pelayaran Denmark, Maersk melaporkan kerugian bersih tidak terduga pada kuartal kedua karena biaya penurunan tanker dan terminal, namun mengatakan optimis pada prospek pengiriman kontainer.

Maersk juga mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan kerugian sebesar 200 juta dolar sampai 300 juta dolar akibat serangan cyber bulan Juni yang mengganggu operasi pengiriman kontainer selama bermingguminggu.

Kerugian bersih perusahaan itu mencapai 264 juta dolar, dibandingkan target laba bersih 507 juta dolar, menurut perkiraan rata-rata dalam jajak pendapat Reuters.

Perusahaan tersebut melaporkan penurunan biaya nilai tahun ini sekitar 700 juta dolar di bisnis terminal dan tanker.

“Saya relatif positif terhadap prospek industri

12

Kamis, 17 Agustus 2017

pelayaran kontainer. Jika melihat hasil kuartal kedua, itu didorong oleh tingkat pengangkutan yang lebih tinggi saja,” kata CEO Maersk, Soren Skou dikutip dari Reuters.

Maersk melihat kenaikan tarif pengangkutan 22 persen pada periode tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Ini didorong oleh fundamental yang baik, ekonomi global berjalan baik,” katanya.

Perusahaan mempertahankan ekspektasi kenaikan permintaan global untuk transportasi peti kemas di 2-4 persen tahun ini, namun mengatakan bahwa saat ini diperkirakan berada di kisaran atas.

Laba operasi sebelum depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar 2,06 miliar dolar sejalan dengan perkiraan analis sebesar 2,05 miliar dolar.*** BISNISNEWS.ID | MARLOFT

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bea Cukai Perbarui Aturan Barang Tidak Dipungut Cukai SINDONEWS.COM

membawa bangsa ini ke era transportasi perkeretaapian yang lebih maju dan modern.*** TEMPO.CO | MEMO BISNIS

Kerja Bersama Kereta Api Dorong Pembangunan Negeri PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai BUMN operator kereta api di Indonesia telah membawa perkeretaapian pada era modern.

PT KAI pun mendapat kepercayaan untuk berperan dalam mewujudkan pembangunan dan pengembagebrakan besar PT KAI yang mengubah perkeretaapian Indonesia adalah penerapan teknologi informasi. Internet Reservation adalah inovasi yang paling mengubah pandangan dan cara masyarakat dalam bertransportasi menggunakan kereta api.

Bagi PT KAI, inovasi ini tak hanya memudahkan dalam memantau semua lini operasionalnya secara transparan dan realtime. “Ini juga membantu dalam hal pengambilan berbagai keputusan yang penting bagi kelangsungan pelayanan dan bisnis perusahaan,� kata Edi. PT KAI terus menggali berbagai inovasi lainnya yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat dan memajukan perkeretaapian bangsa. Untuk itu, PT KAI tak berhenti untuk terus belajar dengan melakukan berbagai pelatihan hingga ke luar negeri seperti Australia, Jepang, Cina, Prancis, dan berbagai negara lainnya. Dengan demikian, SDM dan teknologi Kereta Api Indonesia akan siap

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kamis, 17 Agustus 2017

13

Garuda Optimis Pendapatan Kargo Tembus Angka US$270,8 Juta

Menjarah peti kemas yang mengapung di laut Brasil, 11 orang ditangkap Aparat Brasil telah menaham sedikitnya 11 orang ditangkap karena menjarah peti kemas yang jatuh dari kapal kargo di dekat pelabuhan Santos.

Warga lokal menaiki perahu kecil menuju sejumlah peti kemas yang mengapung, mengambil barang-barang termasuk sepeda dan pakaian.

Petugas pelabuhan mengatakan 45 kontainer telah jatuh dari geladak kapal, penyebabnya tengah diselidiki.

Polisi mengatakan para pencuri menggunakan perahu kecil untuk menjangkau kontainer dan mengambil uni AC, dan juga barang-barang lain seperti pakaian, peralatan rumah sakit dan tas.

Polisi juga telah mengejar dua kapal cepat yang mengangkut barang-barang dari peti kemas.

Media lokal memberitakan kapal berbendera lokal Brasil, Log-In Pantanal, menurunkan 248 kontainer di Pelabuhan Santos pada Kamis (10/08) dan mengangkut 341 peti kemas ke kapal.

Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kapal itu mengatakan kecelakaan itu terjadi akibat cuaca buruk.

Video yang beredar di media sosial terguling diatas gelombang laut yang tingi. Saksi mata mengatakan pada wartawan bahsa sejumlah kontainer terlempar akibat guncangan. *** BBC.COM |

14

Kamis, 17 Agustus 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Perpres Roadmap e-Commerce Bikin Ekonomi Digital Makin Cerah LIPUTAN6.COM

D

ENGAN telah diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau Roadmap e-Commerce yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, ini memberi petunjuk arah digital ekonomi Indonesia untuk dibawa ke mana.

“Perpres roadmap e-commerce ini atau peta jalan e-commerce ini memberikan guidance petunjuk bagi kita semua, terutama bagi industri yang berkaitan dengan digital ekonomi, jalanya itu mau ke mana,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di Jakarta.

Ada tujuh isu utama yang perlu diatasi di industri e-commerce, diantaranya mengenai pedanaan, logistik, SDM, cyber security, perlindungan konsumen, pajak, dan infrastuktur TIK. Ada lebih dari 30 inisiatif dalam perumusan roadmap e-commerce tersebut.

Dengan demikian, Menkominfo menyebutkan roadmap e-commerce yang telah diundangkan tersebut sudah komperhensif dan transparan arah ekonomi digital Indonesia di masa mendatang. Rudiantara melanjutkan roadmap e-commerce ini juga tidak hanya pemerintah saja yang berperan, tetapi juga para pemain e-commerce harus turut serta terlibat.

“Roadmap disiapkan bersama-sama bukan hanya pemerintah tapi bersama-sama dengan player karenanya isinya, substansinya banyak

INDONESIA SHIPPING TIMES

yang menyentuh atau meng-address isu di player. Startup contoh nanti pedanaannya bagaimana, nanti di situ ada kebijakan dari pemerintah dan disitu dituliskan kebijakan apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk address isu apa yang tujuh tadi, kemungkinan apa yang bertanggungjawab,” tuturnya.

Perpres ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 21 Juli 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 3 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly.

Dengan keluarnya Perpres Roadmap e-Commerce ini, menurut Rudiantara, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong pencapaian ekonomi digital senilai USD 130 miliar pada 2020 mendatang.

Dalam Perpres ini yang dimaksud dengan Roadmap e-Commerce atau Peta Jalan SPNBE 2017-2019 adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

“Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berpartisipasi, kementerian lembaga maupun player, idEA dan anggotanya itu berperan aktif dalam menyiapkan perpres ini,” sebutnya.***

DETIK.COM | AGUS TRI HARYANTO Kamis, 17 Agustus 2017

15

MMC Lakukan Penjajakan Akuisisi Pelabuhan Sabah Malaysia SEANEWS.COM.TR

M

MC Corporation terus memperluas wilayah kekuasaan pelabuhannya di Malaysia. Sumber media lokal menyebutkan , saat ini MMC tengah melakukan penjajakan untuk mengakuisisi saham Suria Capital Holdings di Pelabuhan Sabah. “Kami ingin mengklarifikasi bahwa memang telah terjadi diskusi antara MMC Corp dan Suria Capital Holdings berkaitan dengan rencana akuisisi saham di Pelabuhan Sabah oleh MMC Port Holdings yang merupakan 100% anak usaha MMC,� petik keterangan dari group perusahaan pelayaran tersebut dalam sebuah pemberitahuan di bursa saham.

16

Kamis, 17 Agustus 2017

Dewan Direksi MMC Corp sendiri belum memastikan kapan kesepakatan untuk akuisisi saham itu bisa dilakukan.

Saat ini, MMC Corp masing-masing menguasai Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Northport di selatan dan Semenanjung Malaysia untuk bagian tengah.

Awal tahun 2017 ini, MMC Corp telah menandatangani kesepakatan membeli seluruh saham Pelabuhan Penang, di bagian utara semenanjung Malaysia.

Sedangkan pelabuhan Sabah yang sedang diincar MMC Copr saat ini dikuasai Suria Holdings. Pelabuhan Sabah terletak di timur Semenanjung Malaysia.*** SEATRADE-MARITIME.COM | VINCENT WEE

INDONESIA SHIPPING TIMES

KPPU Rekomendasikan Evaluasi Permenhub 153 Tahun 2015

K

OMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan rekomendasi agar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 terkait dengan proses penentuan tarif.

“Jadi dalam sidang putusan perkara persaingan usaha itu telah dihasilkan suatu keputusan dengan menghukum bersalah PT Angkasa Pura Logistik dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengevaluasi aturannya,” ujar Kepala Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak di Makassar, Selasa.

Ia mengatakan, rekomendasi untuk mengevaluasi Permenhub Nomor 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ramli menyebut, dalam rekomendasi yang dikeluarkan itu, pihak Kementerian Perhubungan diminta untuk memberikan sanksi kepada PT Angkasa Pura I (Persero) yang secara sengaja melimpahkan kewenangan pengelolaan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kepada PT Angkasa Pura Logistik, karena telah melanggar Pasal 233 ayat (3) UU

INDONESIA SHIPPING TIMES

Nomor 1 Tahun 2009.

Kemenhub, Kementerian BUMN, bersama dengan Otoritas Bandar Udara juga diminta untuk membuat aturan atau regulasi yang jelas serta pengawasan yang lebih efektif mengenai penyelenggaraan Regulated Agent di Bandar Udara seluruh Indonesia.

“Regulated Agent untuk lebih menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, dengan memperhatikan prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat. Jadi bukan sebaliknya, untuk memonopoli,” jelasnya.

Adapun sanksinya, yakni PT Angkasa Pura Logistik terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU menghukum PT Angkasa Pura Logistik membayar denda sebesar Rp6,5 miliar lebih yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah.

Selain itu memerintahkan terlapor satu PT Angkasa Pura Logistik untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. Sebelumnya, perkara ini bermula ketika PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menetapkan tarif jasa kargo dan pos pesawat udara dari Rp400 menjadi Rp500 per kilogram. Tarif ini berlaku sejak 1 April 2014.

Selain itu, ada juga tarif jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo (regulated agent) dan pos senilai Rp550 per kilogram. Tarif ini berlaku pada 20 Juli 2015.*** ANTARANEWS.COM | M HASANUDDIN

Kamis, 17 Agustus 2017

17

Pasca Serangan Teror London, US Coast Guard Perketat Pengamanan Pelabuhan foto: fox61.com

O

TORITAS Maritim Pelabuhan New Haven Connecticut, AS kian memperketat pengamanan pasca serangan teror di London minggu lalu. Pelabuhan New Haven merupakan yang terbesar di wilayah selatan New England yang melayani kegiatan bongkar muat sejumlah komoditas seperti baja, BBM, minyak, garam serta komoditas lainnya.

“Kami harus memastikan kapal-kapal yang singgah di sini benar-benar safety,” ujar Kapten Andrew Tucci, petugas US Coast Guard.

Menurutnya, saat ini ada rencana peningkatan koordinas pengamanan antaara US Coast Guard dengan Biro Investigasi Federal (FBI) di sejumlah titik dermaga, feri, dan kawasan pelabuhan New Haven, New London serta Brigdeport. Termasuk juga rencana peningkatan keamanan di kawasan Long Island Sound.

Ada rencana keamanan yang disetujui oleh Coast Guard untuk setiap terminal kapal, feri dan pelabuhan di New Haven, New London dan Bridgeport. Termasuk peningkatan keamanan pelabuhan laut dalam Long Island Sound.

“Di semua area itu, kami melakukan inspeksi ke kapal-kapal dan memastikan semua sesuai dengan dokumen yang kami terima,”

18

Kamis, 17 Agustus 2017

kata Kapten Tucci.

Aturan lainnya, semua kapal yang akan masuk pelabuhan harus mendapat persetujuan 96 jam sebelum tiba di dermaga, dan harus memberikan informasi yang terperinci kepada Coast Guard.

“Semuanya kita periksa.

Berapa orang di kapal, kargo apa yang diangkut, pelabuhan terakhir yang dikunjungi dan sebagainya,” urai Kapten Tucci. “Kami mencocokkan semua informasi itu.”

Dalam hal inspeksi kapal, petugas Coast Guard juga akan masuk ke dalam kapal dan memeriksa ruang mesin serta ruang-ruang lainnya. Hal itu semua untuk memastikan kapal aman dan ramah lingkungan.

Untuk meningkatkan kemampuan, sejauh ini para personil Coast Guard diikutkan dalam latihan pengamanan massal serta latihanlatihan regular lainnya. Selain itu, juga kegiatan pelatihan menembak.

Sejak tahun 2013 lalu, Coast Guard juga mengkaji secara serius ancaman keamanan dunia maya. Ancaman tersebut berpotensi melumpuhkan sistem navigasi kapal atau kamera wifi pemantau perimeter minyak.

“Ancamanan keamanan dunia maya merupakan hal yang baru bagi kami,” ujar Kapten Tucci.

Kapten Tucci menambahkan Coast Guard terus melakukan patrol setiap hari di perairan Connecticut. Dia berharap masyarakat aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa dengan menghubungi National Response Center di 1-800-424-8802.*** FOX61.COM | KATIE CORRADO | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES