Indonesia Shipping Times Edisi 11 Agustus 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 192• Vol IX • Jumat,

11 Agustus 2017

JUMLAH PELAUT TERAMPIL TERUS MENURUN, KAPAL TANPA AWAK MAKIN DIBUTUHKAN

TERBITKAN PERPRES, PEMERINTAH KOMIT POROS MARITIM DUNIA

TENGGELAMKAN KAPAL ASING, MENTERI SUSI: KITA HARUS EKSTREM

KONEKTIVITAS DOMESTIK TURUNKAN HARGA KOMODITAS DI KTI

PELINDO I DAN PEMKO TANJUNG BALAI JALIN KERJA SAMA

01

Terbitkan Perpres, Pemerintah Komit Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia

P

ERATURAN Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) telah ditanda-tangani oleh presiden pada tanggal 20 Februari tahun ini.

Perpres ini merupakan salah satu implementasi janji pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Bagi dunia kemaritiman Indonesia KKI memang bukan hal baru. Sebelumnya Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) sudah membahas soal KKI sejak lama. Sayang, hingga DEKIN dibubarkan seiring terbentuknya Kemenko Bidang Kemaritiman, KKI belum juga terbentuk.

Nah, kini untuk mengawal pencapaian visi sebagai poros maritim dunia, Kemenko Bidang Kemaritiman kembali melakukan sosialisasi mengenai KKI kepada beragam pemangku kepentingan, meneruskan langkah yang telah dirintis DEKIN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Indonesian Maritime Centre (IMC), sebuah lembaga riset khusus tentang kemaritiman milik Universitas Indonesia, untuk memberikan edukasi tentang KKI. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan, pemerintah perlu mengedukasi publik. Pasalnya, penduduk Indonesia beragam, ada yang tinggal di kawasan pegunungan atau danau sehingga tidak punya sense of belonging terhadap laut ataupun mengenal budaya maritim.

“Padahal untuk dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara maritim yang kuat, maju dan mandiri perlu keterlibatan semua pihak. Pemerintah pusat, daerah, industri dan masyarakat perlu terlibat,” tegas Havas.

Menurut Havas, ada beberapa pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan oleh pemerintah di sektor kemaritiman. Salah satunya pemerintah harus memastikan bahwa kelestarian sumberdaya kelautan dan kekayaan alam tersebut dapat terjaga keberlangsungan-

nya serta memastikan keamanan laut Indonesia dari agresi, ancaman perubahan iklim maupun tindakan kriminal.

Untuk itu, Havas mengatakan, perlu dirumuskan sebuah strategi yang komprehensif dengan rencana aksi yang saling terkait dan terarah untuk menjawab tantangan-tantangan itu.

“Strategi dan rencana aksi ini lantas jadi pedoman bagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk menyusun program dan kebijakan di bidang kelautan,” urai Havas.

Dia menjelaskan KKI berpijak pada tujuh pilar, yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM); pertahanan keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan laut; ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut; budaya bahari; dan diplomasi maritim.

Menanggapi penjelasan Havas, pengamat maritim dari IMC Julian Aldrin Pasha mengaku senang akhirnya pemerintah berhasil merumuskan satu kebijakan tentang kelautan.

“Akhirnya pemerintah Jokowi-JK berhasil menepati janjinya untuk membuat satu kebijakan dalam mewujudkan janji agar Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia,” ujar mantan jubir presiden era SBY itu.

Namun demikian, pemerintah masih perlu bekerja keras untuk bersinergi dalam melaksanakan KKI. “Sebagai negara besar di Asia Tenggara, stabilitas ekonomi, politik dan keamanan Indonesia sangat berpengaruh bagi negara-negara di kawasan,” tambahnya.

Ia memberi contoh, minimnya alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dapat menyulitkan pengamanan di jalur laut wilayah NKRI. “Untuk mengantisipasi hal ini, kita perlu menjalin kerjasama dengan negara tetangga,” sarannya.*** MARITIMINDONESIA.CO.ID | NANANG S SUKARYA

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Jumat, 11 Agustus 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Perkuat Navigasi, Kemenhub Operasikan Kapal Induk Rp 246,2 M OCEANWEEK.COM

D

IREKTORAT Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan Kapal Induk Perambuan KN Kalian di Galangan Kapal PT Caputra Mitra Sejati, Serang Banten pada pada hari Kamis (10/8/2017). Kapal ini untuk mendukung tugas kenavigasian dalam keselamatan pelayaran.

Kapal KN Kalian merupakan satu dari 2 unit Kapal Induk Perambuan pesanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dibangun di galangan kapal PT Caputra Mitra Sejati. Sementara 1 kapal lainnya, yaitu KN Sibaru-baru BARU telah diluncurkan pada 12 Juli 2017.

Peluncuran tersebut ditandai dengan prosesi pengguntingan pita dan penekanan tombol sirine oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono yang diwakili Direktur Kenavigasian I Nyoman Sukayadnya, dan Direktur Utama PT Caputra Mitra Sejati Chris Pramono, yang diikuti dengan peluncuran Kapal Induk Perambuan ke kolam pelabuhan.

Menurut Dirjen Tonny, pembangunan kapalkapal navigasi oleh pemerintah merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara maritim.

Ini sekaligus menjadi tanggungjawab Kemenhub untuk menjamin keselamatan pelayaran melalui penyelenggaraan kenavigasian di seluruh wilayah perairan Indonesia.

“Pembangunan 2 unit kapal Induk Peram-

INDONESIA SHIPPING TIMES

buan ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan jumlah armada kapal Negara kenavigasian di Indonesia,” kata Tonny dalam keterangannya, Kamis (10/8/2017).

Tonny menjelaskan, Kapal Induk Perambuan ini memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pemasangan dan pengangkutan Sarana Bantu Navigasi Perhubungan (SBNP) serta mengantar giliran tugas penjaga menara suar dan distribusi perbekalan.

“Kapal-kapal negara yang telah kita bangun harus dijaga dan dirawat dengan baik agar kondisi teknisnya terus terjaga sehingga dapat diandalkan ketika menjalankan tugas kenavigasian,” tegas Tonny.

Dirjen Hubla juga memberikan apresiasi kepada segenap PT Caputra Mitra Sejati yang telah menyelesaikan pembangunan unit Kapal Induk Perambuan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan yang telah disepakati.

Dirjen Laut meminta agar Galangan Kapal PT Caputra Mitra Sejati selalu mengikuti prosedur dan mengutamakan aspek keselamatan serta memperhatikan kualitas dan mutu dalam membangun kapal.

“Dengan rampungnya pembangunan kedua kapal navigasi ini, diharapkan dapat semakin memperkuat armada kapal Negara kenavigasian milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta dapat meningkatkan keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) demi mendukung terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia,” tutup Tonny.

Sebagai informasi, KN Kalian rencananya akan dioperasikan dan dipangkalkan pada Distrik Navigasi Kelas II Palembang. Sementara KN Sibaru-baru akan dipangkalkan pada Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur.

Adapun pembangunan 2 unit Kapal Induk Perambuan ini menggunakan anggaran APBN Rp senilai Rp 246,2 miliar. Kapal ini memiliki spesifikasi panjang 62 meter, lebar 12 meter, tinggi 4,7 meter, kecepatan 12 Knot, dan jarak jelajah kapal 4.000 Nautical Mile.*** LIPUTAN6.COM | ILYAS ISTIANUR PRADITYA Jumat, 11 Agustus 2017

03

Alasan Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Asing: Kita Harus Ekstrem!

L

AUT adalah masa depan bangsa. Visi tersebut berulang kali didengungkan oleh seorang Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak awal pemerintahan Kabinet Kerja berjalan.

Tak salah memang, lantaran laut merupakan sesuatu yang paling luas dimiliki oleh Indonesia.

Sudah terlalu lama Indonesia membiarkan laut, memunggungi laut, padahal ada banyak sumber daya yang bisa didapat dari laut yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari perikanan, energi, hingga pariwisata.

Sejak awal menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi telah melahirkan banyak terobosan yang kontroversial, ada yang suka dan juga tidak. Kebijakannya bahkan kerap dipolitisasi, dikatakan menghambat bisnis hingga mempersulit nelayan.

Satu hal yang paling diingat ketika mendengar nama Susi Pudjiastuti adalah tenggelamkan.

Jargon tersebut menjadi andalannya untuk mengusir kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia. Menenggelamkan kapal dengan cara meledakkannya adalah sesuatu yang cukup ekstrem. Bayangkan berapa biaya yang diperlukan untuk membuat satu buah kapal dengan ukuran 70 gross tonage (GT) hingga 300 GT. Namun, Susi punya alasannya. Penenggelaman kapal menjadi cara yang paling efektif untuk mengusir kapal-kapal pencuri ikan tersebut.

Ia menyebut, kapal-kapal tersebut telah lama menikmati hasil laut Indonesia dan membuat rumah tangga nelayan sampai kehilangan mata pencahariannya. Jumlah ikan yang ditangkap minimal 40% dari total berat kapal. Lantas tidak salah kemudian berpikir ada berapa rupiah atau bahkan dolar yang melayang dari hilangnya ikanikan yang dicuri oleh asing tersebut.

“Ya, kadang-kadang kelihatan kok bagaimana ya, kok sekarang jadi begitu esktrem. Memang kita harus ekstrem. Apa yang dilakukan negaranegara ini selama ini juga sangat ekstrem terha-

04

Jumat, 11 Agustus 2017

dap sumber daya laut kita. Ke nelayan juga luar biasa, kita kehilangan 1,6 juta itu turun, hanya tinggal 800 ribu saja rumah tangga nelayan.

Karena apa? Karena jadi nelayan, sudah tidak menguntungkan lagi. 115 eksportir (ikan) sensus 2003-2013 itu tutup. Jadi banyak orang tidak tahu itu, tidak dimuat,” kata Susi saat memberikan arahan kepada stakeholder di SKPT Selat Lampa, Natuna, Senin (7/8/2017).

Selain itu, beredarnya kapal ikan asing di laut Indonesia juga kerap menjadi kamuflase aktivitas ilegal lainnya selain mencuri ikan, baik dengan cara yang merusak lingkungan sekalipun. Ada penyelundupan barang, pengedaran narkoba hingga perdagangan manusia.

Barangkali hal inilah yang akhirnya membuat Presiden Jokowi akhirnya menyetujui wacana penenggelaman kapal yang diajukan Susi. Jokowi bahkan menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 yang memasukkan perikanan tangkap dalam daftar negatif investasi (DNI) untuk asing.

“Laut satu-satunya yang kita berdaulat 100%.

Itu karena, ya kebetulan saya keras kepala, Pak Presidennya punya komitmen, cocoklah, jadilah itu Perpres 44, yang di era globalisasi ini, kita ternyata bisa membalikkan untuk berdaulat penuh atas sumber daya alam perikanan kita.

Saya pikir itu satu kemenangan luar biasa,” ungkap Susi.

Wanita asal Pangandaran tersebut bahkan mengaku telah menerima surat dari Konsulat Vietnam, untuk minta perlindungan 2.500 kapal Vietnam yang ada di laut Natuna.

“Vietnam itu dulu kapalnya saja di laut Natuna ada 2.500. Belum Thailand, mereka kapalnya rata-rata 70 GT, 120 GT. Ya tidak boleh lagi itu melaut di laut kita,” tuturnya.

Laut Natuna menjadi salah satu wilayah yang paling sering menjadi incaran para kapal asing pencuri ikan tersebut. Tercatat dalam kurun waktu kurang dari dua tahun terakhir saja, ada 64 kapal yang ditangkap di perairan Natuna.

INDONESIA SHIPPING TIMES

OKEZONE.COM

“Bagaimana orang Natuna hidup, hidup dikelilingi laut, tapi cari makan ikan saja susah.

Ini persoalan, nanti bangsa kita makan kurang protein, bodoh. Kualitasnya rendah, sekolah banyak dibangun, otaknya bahan bakunya jelek, ya mau bagaimana pintar. Ini yang harus menjadikan kita semua sadar,” jelas Susi.

“Kita bangsa besar bukan bangsa kecil. Pengelolaan yang salahlah yang telah menyebabkan kita seperti ini sekarang. Kita harus kejar ketinggalan kita dengan perubahan yang ekstrem.

Kalau tidak, ya tidak bisa maju negeri kita,” sambungnya.

Susi mengakui, kebijakannya dalam memerangi Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing kerap dipolitisisasi oleh sebagian orang.

Namun ia berujar, pihak-pihak yang resah tersebut justru merupakan bagian dari para mitra kapal asing pencuri ikan tersebut.

“Sekarang, saya lakukan pemberantasan illegal fishing, ada perusahaan yang tutup, tidak lebih dari 20. Mereka bukan perusahaan, agenagen saja dari kapal asing, yang berpura-pura bikin coldstorage tapi tidak pernah jalan, yang istilahnya hanya sekedar pemenuhan daripada

INDONESIA SHIPPING TIMES

peraturan,” ungkapnya.

“Saya tidak mau fasillitas negara ini sampai jatuh ke tangan yang tidak berhak. Bapak dan Ibu semua wajib punya komitmen. Kali ini saja coba di laut urusan kita beres. Negara kita negara besar, penduduknya 250 juta, nomor 5 di dunia. Tapi ekonomi kesejahteraan rakyat kita tidak mencerminkan keberadaan sumber daya alam, apa lagi kalau kita bicara laut. Karena apa?

Karena kesalahan kita dalam mengelola dan menjaga,” imbuhnya.

Kini kapal-kapal asing tersebut telah dilarang 100% untuk berada di laut Indonesia, termasuk eks kapal asing sekalipun. Direktorat Perhubungan Laut tidak berhak dan tidak boleh lagi mensertifikasi atau mengukur gros akte kapal ikan eks asing untuk melaut di perairan Republik Indonesia.

“Kapal ikan eks asing sudah tidak boleh jalan melaut di laut kita. Kecuali aturan kita diubah.

Sampai hari ini tidak dan saya pikir selama pemerintahan pak Jokowi, itu tidak akan diubah,” pungkasnya.*** DETIK.COM | EDUARDO SIMORANGKIR Jumat, 11 Agustus 2017

05

Konektivitas Domestik Turunkan Harga Komoditas di KTI

D

IREKTUR Utama PT Pelindo IV (Persero), Doso Agung melakukan pemaparan tentang upaya direct call dan direct export yang selama ini telah dilakukan, dalam presentasi berjudul “Transformasi Logistik Wilayah Indonesia Timur.”

Presentasi tersebut dipaparkan Doso Agung dalam Kongres Infrastruktur Maritim “Dukungan Infrastruktur Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”, yang merupakan rangkaian Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang dipusatkan di Makassar dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (9/8/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Doso Agung memaparkan mengenai berbagai upaya terkait direct call yang sudah dilakukan pihaknya sejak 5 Desember 2015. Menyusul direct export dari beberapa pelabuhan besar di Kawasan Timur Indonesia (KTI), di antaranya Pelabuhan Pantoloan di Palu dan Pelabuhan Jayapura di Papua langsung ke luar negeri via Makassar.

“Upaya itu kami [Pelindo IV] lakukan untuk meningkatkan konektivitas domestik dan menekan disparitas harga yang sebelumnya begitu tinggi antara barat dan timur Indonesia,” ujar Dirut Pelindo IV. Doso Agung mengatakan, Kawasan Timur Indonesia kaya akan komoditas unggulan, yang selama ini dikenal di luar negeri sebagai barang atau produk dari Surabaya atau Jakarta karena pengirimannya melalui Tanjung Perak atau Tanjung Priok. Tapi sejak Desember 2015, produk unggulan dari KTI sudah bisa dikirim langsung ke luar negeri via Makassar, yang tentunya menambah pendapatan daerah dari berbagai biaya yang ditimbulkan.

Awalnya kata Doso, melakukan pengiriman langsung ke luar negeri via Makassar dianggap sebagian orang sebagai hal yang mustahil.

“Namun akhirnya, Pelindo IV bisa membuktikan bahwa semua itu bisa dilakukan.”

Tak henti-hentinya Doso Agung meyakinkan para kepala daerah di KTI, untuk turut serta dalam upaya yang telah dilakukan, dengan cara mengumpulkan komoditas unggulan masingmasing daerah untuk kemudian dikirim langsung

06

Jumat, 11 Agustus 2017

ke luar negeri.

Di antaranya dari Makassar ada rumput laut, udang, ikan beku, plywood, biji mete, cokelat, dan lain-lain (kurang lebih ada 50 komoditas) dengan negara tujuan ekspor ke China, Jepang, Korea, Filipina dan Thailand.

Kemudian dari Palu ada kelapa, dengan negara tujuan ekspor ke Haiko, China dan Thailand. Dari Sorong dan Jayapura ada kayu merbau, dengan negara tujuan ekspor ke China, Jepang dan Korea.

Dari Samarinda ada Playwood dengan negara tujuan ekspor ke Korea dan Jepang. Dari Bitung ada ikan, dengan negara tujuan ekspor ke China, Jepang dan Korea. Sedangkan dari Maluku ada rempah-rempah, ikan, udang dan rumput laut, dengan negara tujuan ekspor ke China, Jepang dan Korea.

Sementara itu lanjut Doso Agung, dengan terbangunnya konektivitas melalui laut, otomatis disparitas harga antara timur dan barat pun perlahan menyusut, disusul dengan harga barang ditingkat konsumen yang juga menurun, sehingga menggairahkan kembali daya beli masyarakat.

Dari data yang ada, untuk harga semen di Wamena, Papua yang semula Rp500.000 per sak, kini bisa dinikmati konsumen dengan harga Rp300.000 per sak atau mengalami penurunan harga sebesar 40%. Begitu juga dengan harga beras di Sorong yang semula Rp13.000 per kg, kini tinggal Rp10.500 per kg atau turun harga sebesar 20%.

Doso Agung mengatakan, berbagai upaya yang telah dilakukan itu [konektivitas dengan direct call dan direct export] sudah dilaporkan kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan pihaknya mendapat apresiasi dari ketiga menteri tersebut.

“Semua upaya itu merupakan bagian dari “BUMN Hadir untuk Negeri”, yaitu direct call dan direct export untuk pelayaran internasional serta konektivitas domestik untuk menekan disparitas harga,” tegas Doso.*** INAPORT4.CO.ID | RELEASE

INDONESIA SHIPPING TIMES

Masuk Grand Design IHP, Pelabuhan Peti Kemas Bitung Akan Diperluas TRIBUNNEWS.COM

M

ENTERI Badan Usaha Milik Negara RI Rini Soemarno mengunjungi Kota Bitung, Kamis (10/8). Rini melihat aktivitas di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Bitung.

Pelabuhan Bitung masuk dalam grand design International Hub Port (IHP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2035, yaitu Bitung International Hub Port dan Daerah Pendukung Kepelabuhanan yang berkapasitas 3 juta TEUs (twenty-foot equivalent unit atau unit ekuivalen dua puluh kaki) merupakan sebuah satuan kapasitas kargo kapal peti kemas.

Kedatangan Menteri Rini disambut Wali Kota Bitung Max Lomban. Rombongan Menteri BUMN kemudian meninjau lokasi sekitar Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Peti Kemas Bitung menggunakan kapal fery. “Kunjungan Menteri kali ini adalah untuk melihat perkembangan Pelabuhan Bitung, dimana Pelabuhan Bitung masuk dalam rencana investasi proyek yang ada di lingkungan PT Pelindo IV, bersama beberapa daerah lain, seperti

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kendari, Tarakan, Ambon, Ternate, Merauke, Manokwari, Jayapura dan Sorong.� ujar Lomban melalui rilis Bagian Humas Pemerintah Kota Bitung, Kamis kemarin.

Lanjutnya, untuk pengembangan Pelabuhan Bitung menuju IHP serta mendukung KEK, akan dilakukan pembangunan fasilitas lapangan penumpukan seluas 5 hektare dan penambahan panjang dermaga 131 meter serta lebar 35 meter.

Usai melakukan pemantauan, rombongan Menteri BUMN dijamu makan siang oleh Lomban didampingi Ketua TP-PKK Kota Bitung di Rumah Dinas Wali Kota Bitung dan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata, buku serta foto bersama.

Turut menedampingi Menteri, Asisten I Pemkot Bitung Oktavianus Tumundo, Kabag Humas Pemkot Bitung Pingkan Kapoh serta beberapa pejabat lainnya.*** TRIBUNNEWS.COM | ARTHUR ROMPIS Jumat, 11 Agustus 2017

07

Pembebasan Lahan Pelabuhan Patimban Segera Dimulai TRANSPORTASI.CO

K

EPALA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Sri Mudjitono mengatakan, Kementerian Perhubungan akan memulai persiapan pembebasan lahan untuk proyek Pelabuhan Patimban di Subang.

“Sebetulnya untuk Patimban itu sejak bulan Mei (2017) sudah turun Penlok (Penetapan Lokasi), tapi belum dikirimkan pada kita. Bagaimana kita mau melaksanakan pembebasan lahan,” kata dia di Bandung, Kamis, 10 Agustus 2017.

Sri mengatakan, Penlok Pelabuhan Patimban yang diterbitkan gubernur tersebut, rencananya baru besok, Jumat, 11 Agustus 2017 akan diserahkan Kementerian Perhubungan pada lembaganya. Biasanya, dua hari setelah Penlok terbit, proses persiapan pembebasan lahan untuk proyek pemerintah sudah bisa dikerjakan.

“Idealnya, dua hari setelah itu (Penlok terbit), bisa langsung,” kata dia.

Dia tidak tahu alasan Kementerian Perhubungan tak kunjung menyerahkan dokumen Penlok untuk memulai proses persiapan pembebebasan lahan. “Kendalanya bukan di Kanwil (BPN) tapi di Perhubungan,” kata Sri. Sri mengatakan, sebelum memulai pesiapan

08

Jumat, 11 Agustus 2017

pembebasan lahan proyek Pelabuhan Patimban, dokumen Penlok sebagai dasar pembebasan lahan tersebut dimintanya untuk dipresentasikan dulu. “Sudah layak atau belum,” kata dia.

“Sepanjang sudah di Penlok, berarti masyarakat yang terkena itu sudah oke. Saya tinggal bayar sebetulnya.”

Dia berharap dana pembebasan lahan untuk proyek itu sudah siap. “Dananya harus ada. Jangan sampai sudah kerja keras, dananya enggak ada, enggak jadi,” kata Sri. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik membenarkan, besok Satker proyek Pelabuhan Patimban akan bertemu dengan pihak BPN untuk membahas persiapan pembebasan lahan. “Besok Satker Patimban di undang oleh BPN untuk membahas rencana pembebasan lahan,” kata dia.

Dedi mengatakan, pelaksanaan pembebasan lahan Pelabuhan Patimban akan bergantung kesiapan anggarannya.

“Pembebasan lahan nanti melihat alokasi anggarannya. Tapi persiapan harus dimulai dari sekarang,” kata dia

TEMPO.CO | AHMAD FIKRI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo I dan Pemko Tanjung Balai Jalin Kerja Sama BERITASUMUT.COM

P

T Pelabuhan Indonesia I (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pemerintah Kota Tanjung Balai tentang Kerja Sama Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai Asahan.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Bisnis Pelindo 1, Syahputera Sembiring dan Walikota Tanjung Balai, M. Syahrial di Kantor Pusat Pelindo 1. Direktur Bisnis Pelindo 1, Syahputera mengatakan bahwa nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan potensi antara Pelindo 1 dan Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam bidang kepelabuhanan.

“Sehingga dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di pelabuhan dan memberikan nilai tambah,” kata dia.

Ruang lingkup nota kesepahaman yang

INDONESIA SHIPPING TIMES

ditandatangani ini, lanjutnya, ialah penataan pelabuhan Teluk Nibung khusus penumpang terkait pas penumpang dan lahan parkir guna menunjang fasilitas di pelabuhan. Pelindo 1 dan Pemerintah Kota Tanjung Balai akan membentuk tim secara bersama-sama untuk pelaksanaan kerja sama lebih lanjut.

“Ada potensi besar yang bisa dikembangkan di Teluk Nibung, sehingga harapannya dengan adanya kerja sama ini mampu menarik para wisatawan domestik dan mancanegara khususnya dari Malaysia yang ingin berkunjug ke Tanjung Balai,” terang Syahputera.

Syahputera optimis dengan sinergi antara Pelindo 1 dan pemerintah kota Tanjung Balai mampu meningkatkan roda perekonomian bahkan bisa mengembangkan potensi pariwisata di Teluk Nibung.*** WARTAEKONOMI.CO.ID | BOYKE P SIREGAR Jumat, 11 Agustus 2017

09

Angsuspel Belawan Tuding Kutipan Parkir di KIM Tak Punya Dasar Hukum MEDANBISNISDAILY.COM

D

PD Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Sumatera Utara dan DPC Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Belawan kukuh menolak kutipan parkir bagi kendaraan yang memasuki Kawasan Industri Medan (KIM) 2 dan 3. Sebab, payung hukum yang kuat untuk mengutip parkir tersebut belum ada.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPD Organda Sumut, Haposan Siallagan dan Ketua DPC Organda Angsuspel Belawan, Erry Salim yang dihubungi.

Haposan menyebutkan, pihaknya konsisten menolak pengutipan parkir tersebut seperti sikap serupa yang sudah disampaikan pihaknya pada 2015 “Penolakan yang sudah kami sampaikan pada 2015 kembali kami sampaikan dalam pertemuan yang digelar di Mapolres Belawan tadi siang,” kata Haposan.

Pada pertemuan yang dihadiri Kapolres

10

Jumat, 11 Agustus 2017

Pelabuhan Belawan dan Asosiasi Perusahaan Kawasan Industri Medan (Asperkim) tersebut, kata Haposan, pihak Centre Park menyebut dasar mengutip parkir adalah perjanjian kerja sama antara PT KIM dengan Centre Park.

Menurut Haposan, perjanjian kerja sama tersebut belum dapat dijadikan payung hukum untuk mengutip parkir, melainkan harus diatur melalui peraturan daerah.

Haposan yang merupakan doktor ilmu hukum ini menegaskan, selain dasar hukum untuk mengutip parkir masuk KIM yang belum kuat, pengutipan parkir belum disepakati para pihak.

“Sebab ada klausul bahwa pengutipan parkir kendaraan yang memasuki KIM baru dapat dilakukan jika sudah ada kesepakatan para pihak,” kata Haposan yang menaksir total kendaraan yang hilir mudik memasuki KIM 2 dan 3 berkisar 1.000 unit setiap hari.

Ditambahkannya, pengutipan parkir tersebut akan menambah biaya logistik, yang oleh Presiden Joko Widodo sudah gencar disosialisasikan agar dipangkas, bukan malah ditambah.

Erry Salim menyebutkan, tarif parkir yang akan dikutip pihak PT KIM melalui pihak ketiga bagi kendaraan milik pengusaha yang tidak memiliki pabrik di KIM mencapai Rp 15.000/ kendaraan.

Menurut dia, tarif parkir tersebut sangat memberatkan sekaligus menambah beban biaya logistik.

Penolakan untuk membayar kutipan parkir bagi kendaraan yang memasuki KIM 2 dan KIM 3 juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Kawasan Industri Medan (Asperkim) pada pertemuan tersebut.*** GOSUMUT.COM | MEDANBISNISDAILY.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelayaran dan Logistik Qatar Pindah dari Dubai ke Oman MARITIMEEXECUTIVE.COM

P

ERUSAHAAN pelayaran dan logistik utama Qatar memindahkan pusat pengiriman trans-regionalnya dari Dubai ke pelabuhan Sohar Oman. Dengan blokade yang dipimpin Saudi memasuki bulan ketiga, Milaha Maritime and Logistics, yang memberikan layanan menyeluruh kepada beberapa pemain terbesar di kawasan ini di sektor minyak, gas, dan petrokimia, mengumumkan langkah yang dapat menimbulkan kekhawatiran.

Kepala Qatar Petroleum Saad Al-Kaabi mengatakan sebagai pengekspor gas alam cair (LNG) terbesar di dunia yang memproduksi hingga 77 juta ton setiap tahunnya, ia harus bergerak cepat untuk mengurangi dampak blokade dan mengamankan rute alternatif.

Menurutnya, blokade ini telah membuat Qatar jauh lebih kuat, Doha dalam hal apapun tidak mungkin kembali menggunakan pelabuhan di negara-negara pemblokir yang sebelumnya melayani ekspor globalnya.

Pada Senin, kementerian transportasi Qatar mengatakan tiga jalur pelayaran langsung baru dibuka dengan Malaysia, Pakistan, dan Taiwan.

Negara-negara ini, bersama dengan Oman dan Kuwait, diharapkan dapat memperoleh keuntungan finansial dari melakukan perdagangan dengan negara-negara yang terkena dampak boikot.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Akibat hubungan yang memburuk, negaranegara yang melakukan blokade menolak akses Qatar ke pelabuhan mereka. Biasanya, muatan untuk Qatar berhenti di pelabuhan besar UEA di Jebel Ali, Dubai, atau di Abu Dhabi, kemudian naik kapal kecil menuju Doha. Setelah blokade, zona perdagangan bebas internasional seperti Jebel Ali berada di luar batas perusahaan Qatar.

Ratusan kontainer untuk Qatar ditangkap oleh pihak berwenang dalam pelanggaran yang jelas terhadap ketentuan dan undang-undang Organisasi Perdagangan Internasional yang melindungi arus barang bebas.

Dilansir dari Middle East Monitor (9/8), Oman dengan cepat mengumumkan kesiapannya untuk menjadi pusat impor-ekspor kawasan ini. Anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) adalah salah satu negara yang mendapat keuntungan dari blokade yang dipimpin Saudi setelah memutuskan untuk tetap netral dan mengizinkan kapal-kapal Qatar untuk menggunakan pelabuhannya. Negara ini juga meluncurkan salah satu proyek terbesarnya yakni Bayan yang merupakan sistem elektronik terbesar di Kesultanan yang memungkinkan pedagang internasional mendapatkan izin dan lisensi pemerintah dengan cepat dan efisien.

Saat ini semakin banyak perusahaan beralih ke Oman, dan hal ini akan berdampak buruk pada Dubai. Analis telah memperingatkan embargo ekonomi di Qatar dapat melukai status Dubai sebagai pusat keuangan.

Analis industri percaya bahwa baik Kuwait maupun Oman akan menuai keuntungan dari transaksi perdagangan yang biasa terjadi di negara-negara seperti UAE.*** REPUBLIKA.CO.ID | MARNIATI Jumat, 11 Agustus 2017

11

Pelaut Terampil Terus Menurun, Kapal Tanpa ABK Makin Dibutuhkan AFLOAT.IE

P

ERSOALAN yang terjadi dalam industri kelautan global saat ini adalah terus menurunnya jumlah pelaut terampil.

Padahal pada saat yang bersamaan, kebutuhan pelaut terampil justeru terus meningkat.

Ajang Seatrade Offshore Marine & Workboats Middle East (SOMWME) 2017 yang akan digelar di Pusat Eksibisi Nasional Abu Dhabi (ADNEC), 25-27 September mendatang diharapkan mampu memberikan solusi dari persoalan tersebut. Salah satunya, pemaparan panel ahli tentang pengembangan teknologi kapal tanpa awak. Melalui upaya ini diharapkan bisa memecahkan persoalan krisis pelaut terampil yang semakin meningkat.

Diskusi SOMWME akan menampilkan moderator Kapten Michael P. Elwert, CEO Elektrans Group. Sedangkan pakar yang akan menjadi pembicara antara lain William Tobin, The Shipowners Club dan Captain, John Lloyd, CEO The Nautical Institute, serta Revd Dr Paul Burt, Direktur Regional Timur Tengah & Asia Selatan Mission to Seafarers.

“Ya seperti kita tahu, jumlah pelaut terampil terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun 2010, laporan yang dirilis BIMCO/ISF menunjukan yang bekerja di kapal lepas pantai

12

Jumat, 11 Agustus 2017

cuma 624.000, padahal kebutuhan sebesar 637.000. Artinya ada kekurangan 13 ribu pelaut terampil,” ungkap Emma Howell, Manajer Pemasaran Seatrade Group, EMEA UBM. Jumlah ini terus meningkat. Di tahun 2016, kekurangannya mencapai 16.500 pelaut dan diperkirakan akan meningkat menjadi 147.000 di seluruh dunia pada tahun 2025. Di Amerika Serikat, Badan Administrasi Maritim AS yang merilis data tahun 2016 lalu menyebutkan akan kekurangan 70.000 pelaut di tahun 2022.

CEO The Nautical Institute, Kapten Lloyd menambahkan, “Meningkatnya kecanggihan teknologi membuka pintu bagi riset pengembangan kapal-kapal tanpa awak yang dikendalikan remote control” Selama ini, sudah banyak perangkat kapal yang dijalankan secara otomatis. Namun kapal yang benar-benar full otomatis atau tanpa awak perlu dikembangkan lebih jauh.

Karena itu, menurut Lloyd, penting juga menyusun kerangka aturan tentang kapal tanpa awak tersebut. Sejauh ini, The Nautical Institute sudah terlibat aktif dalam berbagai diskusi ini pengembangan kapal tanpa awak yang akan menjadi inovasi terdepan.***

SEATRADE-MARITIME.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES