INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 59 • Vol IX • Jumat 10
Maret 2017
SEJUMLAH KEMENTERIAN “KEROYOKAN” BANGUN KONEKTIVITAS KAWASAN PERBATASAN
JOKOWI DORONG REVITALISASI PELABUHAN PARIGI
ALFI: RO-RO JAKARTA SURABAYA TEKAN ONGKOS ANGKUT 40%
INSA HARAP PENYELESAIAN IZIN PELAYARAN YANG TUMPANG TINDIH
SHOCKED! KAPAL PESIAR NYARIS TABRAK RUMAH PINGGIR PANTAI
01
Sejumlah Kementerian ‘Keroyok’ Konektivitas Kawasan Perbatasan foto: kompas.com
M
ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan sejumlah menteri Kabinet Kerja melakukan kunjungan ke Natuna, Rabu (8/3/2017). Sejumlah menteri tersebut yakni Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Kunjungan sejumlah Menteri tersebut dilakukan dalam rangka Pencanangan Penetapan Kebijakan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Natuna. “Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mempunyai visi misi mewujudkan konektivitas di Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kami memastikan konektivitas itu terjadi,” tegas Menhub Budi Karya melalui siaran pers, Kamis (9/3/2017). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki kontribusi tersendiri untuk pembangunan Natuna ini. Menurut Menhub Budi Karya,
Kemenhub memiliki sejumlah program. Misal, menawarkan pendidikan vokasi untuk 1.000 pelajar Natuna dan daerah sekitarnya yang selama ini mengoperasikan kapal secara manual untuk mengikuti pendidikan vokasi Sumatera Barat. Kemudian, pada tahun ajaran 2017, pendidikan kemaritiman telah masuk ke dalam kurikulum di Fakultas Teknik, Universitas Riau Kepulauan. Selanjutnya, Kemenhub akan membangun sejumlah pelabuhan di Kepulauan Riau misalnya di Tarempa, Kepulauan Anambas. Pelabuhan tersebut ditargetkan selesai pada 2019. Pada tahun lalu, Kemenhub telah selesai membangun Bandara Ranai, yang diresmikan Presiden Joko Widodo. Sekadar informasi, Bandara Ranai yang telah selesai dibangun terletak berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Bandara ini memiliki dengan landasan pacu berukuran 2.550 x 32 meter yang direncanakan akan diperlebar menjadi 45 meter.*** | KOMPAS.COM | APRILIA IKA |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Jumat 10 Maret 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Strategi Pengembangan Pelabuhan Batam Dirumuskan 4 Kementerian foto: batamportfiles
E
MPAT kementerian akan membahas strategi pengembangan Pelabuhan Batam agar berdaya saing internasional. Keempatnya akan hadir sebagai narasumber dalam Forum Grup Diskusi (FGD) yang digelar Kadin Kepri di Novotel Hotel, Rabu (15/3). Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan mengulas Optimalisasi Layanan kepelabuhanan, Pendapatan BP Batam dan Pemda. “Diskusi ini nantinya akan merumuskan solusi jangka pendek, menengah dan panjang terkait pola pengelolaan pelabuhan Batam,” ujar Ketua Kadin Kepri Ahmad Maaruf Maulana, Selasa (7/3). Batam memiliki keunggulan dari posisi strategis. Persis berhadap-hadapan dengan Singapura, harusnya Batam bisa mendapat keuntungan dari sisi kepelabuhanan. Tercatat ada 80.980 transit kapal berkapasitas lebih dari 300 GT sepanjang 2015 lalu di jalur utama yang menghubungkan Eropa dan Asia tersebut. Namun keuntungan yang didapat Batam dari pelayaran di Selat Malaka masih minim. Mayoritas kapal memilih labuh di Singapura atau Malaysia. Menurut Maaruf, perlu model khusus agar memancing kapal masuk ke perairan Batam. Selain perlu dukungan infrastruktur yang memadai, juga memerlukan regulasi yang tidak berbelit-belit, cepat dan transparan. “Di satu sisi, pelayanan dan tarif pelabuhan juga harus bersaing dengan pelabuhan dari negara-negara terdekat yang menawarkan insen-
INDONESIA SHIPPING TIMES
tif kepada pelaku usaha kepelabuhanan,” kata dia. Kadin Kepri menilai saat ini ada berbagai regulasi yang bertentangan satu sama lain. Kondisi ini menghambat perkembangan pelabuhan Batam. Kehadiran keempat menteri ini diharapkan bisa menjadi solusi ataas berbagai keluhan pengusahaan bidang kepelabuhanan. Beberapa keluhan yang disampaikan seperti kenaikan tarif jasa kepelabuhanan yang dikeluarkan oleh Kepala BP Batam melalui Perka BP Batam No.17/2016. Pengusaha mengeluh sewa konter loket di pelabuhan Punggur dan Sekupang misalnya, naik dari Rp60 ribu/meter menjadi Rp300 ribu/meter. Keluhan lain mengenai sistem Host to Host (H2H) yang dinilai memperlambat operasional dan memberatkan pengusaha. Selain lamban, agen pelayaran juga keberatan dengan kebijakan pembayaran deposit dalam sistem ini. Agen diwajibkan membayar deposit 125 persen dari estimasi biaya jasa kepelabuhanan. “Beratnya lagi, sebelum kapal datang biaya ini sudah disetor lebih dulu. Pengusaha juga semakin sulit karena sistem ini membatasi jumlah kapal yang bisa dilayani agen setiap harinya,” tuturnya. dilansir sindo. Maaruf mengatakan untuk menjadikan Batam seabgai pintu gerbang masuk ke Indonesia, harus ada yang menarik bagi pemilik kapal dan pemilik barang. Baik dari sisi fasilitas, maupun tarif dan perpajakan.*** | RIAUONE.COM | Jumat 10 Maret 2017
03
INSA Harap Tumpang Tindih Perizinan Pelayaran Segera Diselesaikan
T
UMPANG tindih perizinan di transportasi laut hingga kini masih terus terjadi. Hal ini tentu saja meresahkan pelaku usaha di pelayaran. Diakui Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto, kondisi pengembangan industri pelayaran nasional selama ini memang tidak lepas dari kebijakan pemerintah. “Namun sayangnya, kebijakan yang ada belum secara penuh bersahabat terhadap pengembangan industri pelayaran,” jelas Carmelita, Kamis (9/3/2017). Dia menyebutkan, salah satu persoalan yang krusial adalah masih terjadinya tumpang tindih regulasi di sektor ini, baik tumpang tindih regulasi antar kementerian lembaga di pusat atau antar pusat dan daerah. “Kondisi itu tentunya dapat berakibat terjadinya ekonomi berbiaya tinggi,” kata Carmelita. Misalnya saja, pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard yang diamanatkan UU 17/2008 tentang Pelayaran, yang hingga kini belum terbentuk. Menurutnya, anggota INSA terutama yang berada di daerah juga banyak mengalami tumpang tindih dalam perizinan. “Kami juga mengharapkan, penyelesaian tumpang tindih regulasi ini nantinya akan berdampak pada peningkatan daya saing logistik nasional, sekaligus untuk menjadikan Indonesa sebagai poros maritim dunia,” tutup Carmelita. Deposit Sementara itu, para pelaku pelayaran di Batam mengaku keberatan dengan kebijakan pengelola pelabuhan (Otorita Batam) yang mewajibkan keagenan kapal menyetor deposit sebesar 125% sebelum kapal tiba di pelabuhan Batam, untuk sandar dan melakukan berkegiatan bongkar muat. Sekretaris DPC INSA Suparno dan Dirut Pelayaran ABL Bambang Sumaryono samasa menyatakan keberatannya dengan aturan tersebut.
04
Jumat 10 Maret 2017
“Untuk kapal-kapal yang waiting time order stand by cukup berat karena harus deposite 1 bulan sama dengan 3 etmal x US$ 0.110 x GRT x 125%,” ungkap Suparno. Jadi, jika kapalnya mau berkegiatan di pelabuhan Batam, kalau tidak ada deposite 125%, maka tak akan mendapat layanan. Hal itu pernah dialami oleh Bambang Sumaryono. “Belum lama ini saya mengurus kapal yang mau masuk ke pelabuhan Batam, tapi karena masih ada sangkut paut dan belum deposite, tak dilayani,” ujar Bambang. INSA Batam, ungkap Suparno, sudah minta supaya Persero Batam/Otorita Batam sebagai pengelola meninjau kembali kebijakan tersebut, karena dapat membuat pelabuhan di Batam sepi.*** | BERITATRANS.COM | OCEANWEEK.CO.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Aptrindo Kejar Peluang Bisnis di Tyrexpo 2017
A
SOSIASI Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mendukung pameran dagang Tyrexpo 2017 dan Garage Expo 2017 yang berlangsung di Singapura, 21 - 23 Maret mendatang. Dalam pameran ini akan menjadi kesempatan para pelaku usaha transportasi untuk mendapat informasi terkini tentang bisnis transportasi. Dalam acara ini terbuka peluang bagi para pemasok regional dan internasional untuk mengembangkan peluang-peluang bisnis masa depan. “Dalam pameran ini pengusaha bisa mencari solusi-solusi terbaru agar lebih kompetitif. Juga pameran tentang ban dan spare parts yang berguna bagi para pengusaha,� kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman, Rabu (8/3). Ada beberapa kegiatan yang menarik pada tahun ini. Seperti Tyre Talk dan Garage Talk yaitu workshop teknikal yang akan menjadi ajang diskusi terkait ban dan perdagangan dan juga teknologi-teknologi masa depan.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pameran ini akan berbarengan dengan Garage Expo Asia yang menjadi kesempatan para pengusahan aftermarket Asia Tenggara untuk memamerkan peralatan untuk perbaikan dan perawatan. Juga teknologi dan tren ke depan. Dalam pameran itu juga akan disiapkan bisnis matching yang memungkinkan pengunjung pameran untuk bertemu dengan calon partner bisnis. Peremajaan Sejauh ini, truk trailer telah menjadi andalan transportasi di pelabuhan, termasuk di kawasan angkutan barang ataupun khususnya peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saat ini, jumlah truk yang melayani angkutan barang ataupun peti kemas di pelabuhan tersebut sudah lebih dari 16.000 unit. Namun, sebagian besar dari jumlah itu sudah termakan usia bahkan sudah ada yang lebih dari 15 tahun. Dari jumlah itu, 41 persen usia kendaraan antara 1-10 tahun. Lalu 16 persen sudah di atas 10 tahun, sedangkan jumlah terbesar 43 persen usia kendaraan trailer sudah di atas 15 tahun. Sementara itu, biaya logistik nasional masih tinggi yaitu 24 persen dari gross domestic product (GDP) dan kontribusi terbesar berasal dari transportasi darat dengan truk mencapai 48 persen. Dalam hal ini, moda transportasi darat tersebut menjadi target utama pemerintah dalam mengatasi penurunan biaya logistik. Salah satunya mendorong peremajaan armada. | GATRANEWS.COM | ROSYID | Jumat 10 Maret 2017
05
Pelabuhan Parigi Masuk Agenda Revitalisasi Infrastruktur Bahari
P
RESIDEN Jokowi berjanji mengupayakan pemerataan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini karena meski provinsi ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, angka kemiskinan masih terbilang tinggi. Di rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kantor Presiden, Kamis (9/3/2017) Jokowi menyatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 9,98 persen atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,02 persen. Dia berharap hal ini menjadi momentum untuk lebih meningkatkan lagi pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di provinsi tersebut. “Momentum pertumbuhan ekonomi ini juga kita harapkan bisa berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan yang saat ini masih di angka 14,09 persen. Kita harapkan juga bisa mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah,” kata Presiden. Jokowi menyatrakan, ada beberapa sektor unggulan yang berpotensi sebagai bisnis inti di Sulawesi Tengah. Antara lain, bidang pertambangan nikel, perkebunan komoditas berupa kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, kehutanan dengan produk rotan, kayu ebony dan meranti. “Saya minta komoditas hasil pertanian, kehutanan maupun pertambangan itu dapat diolah di Sulawesi Tengah sehingga bisa memberikan nilai tambah, multiplier effect bagi masyarakat,” ujarnya. Selain sektor-sektor tersebut, Presiden juga meminta perhatian khusus pada pengembangan potensi di sektor perikanan serta wisata bahari. “Saya minta dilakukan langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur untuk
06
Jumat 10 Maret 2017
meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisataSeperti revitalisasi bandara Mutiara, Jalan Tol Palu-Parigi dan pengembangan Pelabuhan Palu dan peningkatan kapasitas Pelabuhan Parigi,” imbuhnya. Di akhir pengantarnya, Presiden Joko Widodo juga meminta dipersiapkan sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai antisipasi pertumbuhan sektor pertambangan dan industri pengolahan. “Saya mendapatkan informasi bahwa di Kawasan Ekonomi Khusus Morowali sudah beroperasi pabrik smelter dan pabrik stainless steel. Selanjutnya, kita perlu siapkan pengembangan KEK Palu,” kata Presiden. Selain memperhatikan kesiapan infrastuktur pendukung seperti tenaga listrik, air bersih, sarana dan prasarana pekerja, Presiden juga menekankan pentingnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja local dan aspek kelestarian lingkungan. “Juga peningkatan pendidikan dan keterampilan terutama bagi tenaga kerja lokal. Saya juga ingin pembangunan di Sulawesi tengah khususnya di kawasan ekonomi khusus betulbetul memperhatikan aspek lingkungan dan kita hindarkan adanya pencemaran,” kata Presiden.*** | TRIBUNNEWS.COM | CHOIRUL ARIFIN |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kembangkan Pelabuhan, Pelindo II Panjang Gandeng Pemprov Lampung
P
EMERINTAH Provinsi Lampung segera melakukan kerja sama dengan PT Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang terkait pengembangan Pelabuhan Panjang dan Bakauheni. “Apalagi, saat ini Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), tentunya ini juga akan berdampak meningkatnya arus transportasi dari darat melalui laut menuju Pulau Jawa atau sebaliknya,” kata Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, di Bandarlampung, Rabu (8/3). Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Lampung mulai melakukan langkah-langkah pembenahan terhadap Pelabuhan Panjang dan Bakauheni Lampung. Hal tersebut sebagaimana menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas koordinasi Gubernur Lampung dengan Presiden-Wakil Presiden dan sejumlah menteri terkait di Jakarta, Senin (6/3). Menurutnya, pada rapat terbatas terkait proyek strategis nasional dan prioritas pembangunan di Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo mengingatkan akan letak strategis Provinsi Lampung sebagai penghubung Pulau Sumatera
INDONESIA SHIPPING TIMES
dan Jawa. Karena itu, lanjutya, Presiden berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan yang sistemik dan menyeluruh terkait pelabuhan di Provinsi Lampung yang meliputi waktu tunggu sandar, sarana dan prasarana penunjang serta aksesibilitas menuju ke pelabuhan. “Saat ini pertumbuhan ekonomi Lampung sudah 5,15 persen atau berada diatas rata-rata nasional, dan tentunya proyek pengembangan ini diharapkan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi Lampung ke depan , sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas yang intens antara Pelindo dan Pemerintah Provinsi Lampung terkait hal tersebut,” ujarnya. GM Pelindo II Cabang Panjang Agus Hendrianto menjelaskan bahwa pihaknya menyatakan siap bersinergitas dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya percepatan akses bongkar muat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung. “Panjang merupakan pelabuhan terbesar kedua cabang setelah Tanjung Priok,” ujarnya. Selain itu, ia menjelaskan bahwa saat ini Pelindo juga telah melakukan koordinasi dengan Wahana Raharja terkait pembangunan gudang penyimpanan sementara bagi Pelindo serta kerjasama dengan Lampung Jasa Utama (LJU) terkait jembatan timbang penyeberangan di Bakauheni, Lampung Selatan. “Diharapkan kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Lampung,” tambahnya.*** | REPUBLIKA.CO.ID | ANTARANEWS.COM |
Jumat 10 Maret 2017
07
Pangsa Pasar Meningkat, Pelindo II Cirebon Fokus Garap Kontainer
P
ELABUHAN Cirebon berencana mengembangkan kontainerisasi. Sebab, sekitar 5000 TEUs setiap bulan barang-barang yang dikontainerkan dari wilayah ini tidak dikirim melalui pelabuhan Cirebon, melainkan melalui Tanjung Priok Jakarta atau pelabuhan-pelabuhan lain. Potensi kontainer yang cukup besar itu, kemudian dilihat sebagai peluang pasar oleh manajemen Pelindo Cirebon untuk menarik pangsa pasar tersebut ke pelabuhan Cirebon. “Kami sedang persiapkan semuanya, mudahmudahan pada kuartal 4 tahun 2017 nanti kegiatan muat kontainer dari pelabuhan Cirebon sudah dapat dilakukan,” kata General Manager Pelindo Cirebon, Solikhin, Kamis (9/3) di Cirebon. Untuk persiapan tersebut, kata Solikhin, sebenarnya sudah cukup, misalnya lapangan penumpukan seluas 1 (satu) hektar sudah ada, lalu yang perlu dilengkapi adalah Reach Stacker dua unit kapasitas 150 ton, mobil crane dua unit. “Kalau semua itu sudah siap, sudah dapat beroperasi,” katanya didampingi Yosy Marciano, deputi GM Operasi dan Teknik Pelindo Cirebon,
08
Jumat 10 Maret 2017
serta Sendi Fernando (deputi GM Komersial). Mantan GM Pelindo Pontianak ini optimistis jika kontainerisasi pelabuhan Cirebon dapat berjalan sesuai rencana. “Makanya kami akan fokus untuk itu, dan untuk menunjang hal itu, kami akan melakukan pendalaman alur pelabuhan dari yang sekarang 5 meter bisa kembali ke 7,5 meter,” ujar Solikhin. Sekarang ini, pelabuhan ini hanya sebatas untuk kegiatan bongkar saja, sedangkan muatnya masih belum, karena para pengguna jasa lebih memilih mengapalkan muatannya lewat Tanjung Priok atau Tanjung Emas. Hari Kamis (9/3) siang, ketika Ocean Week bersama GM Pelindo Cirebon Solikhin yang didampingi Yosy Marciano dan Sendi Fernando melihat kegiatan bongkar batubara, sedang ada tiga tongkang yang sandar bongkar. Tak ada lagi kesan kumuh dan polusi. Sebab, semua peralatan dan fasilitas untuk polusi sudah disiapkan oleh perseroan. Bahkan, truk-truk pengangkut batubara, sebelum keluar pelabuhan ke tempat tujuan wajib masuk tempat pencucian, sehingga truk begitu keluar sudah sangat bersih dari berbagai debu. “Saat ini kegiatan di pelabuhan ini didominasi oleh batubara, sekitar 70% kegiata batubara, sisanya barang curah,” ucap Solikhin. Siang itu pula di dermaga Muara Jati sedang sandar kapal Bahari Setya, kapal Anugerah Bahari. Lalu tampak juga kapal Edricko 8 sedang bongkar CPO. Tak jauh dari dermaga itu pun terlihat terminal aspal curah Cirebon milik PT Pakarti Tirto Agung. “Kami sekarang fokus untuk pengembangan kontainer, kami berharap di cirebon dapat dijadikan sebagai dermaga multipurpose,” ungkapnya.*** | OCEANWEEK.CO.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES
ALFI: Ro-Ro Jakarta-Surabaya Tekan Ongkos Angkut 40% foto: agungjasacargo.com
P
EMERINTAH akan mengoperasikan kapal roll on-roll off (Ro-ro) rute Jakarta-Surabaya untuk mengangkut truk logistik yang selama ini melewati jalur Pantura. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai alternatif transportasi tersebut sudah cukup baik. Paling tidak bisa memindahkan sebagian beban jalan raya ke laut. “Biaya pengangkutan juga bisa lebih hemat hingga 40%,” katanya, Kamis (9/3/2017). Alasannya, angkutan barang melalui darat tidak bawa muatan saat pulang tetapi tetap menghabiskan bahan bakar solar. Jika menggunakan kapal maka bahan bakar tersebut tidak digunakan. Keuntungan lainnya adalah mengurangi kemungkinan pencurian dan pembajakan. Yukki memaparkan, kasus pembajakan truk masih sering terjadi terutama untuk komoditas tertentu seperti rokok dan susu.
INDONESIA SHIPPING TIMES
“Sekarang tinggal bagaimana alternatif angkutan ini berkompetisi. Siapa yang memberikan pelayanan terbaik akan dipilih,” imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta operator kapal Ro-Ro menggunakan kapal yang berusia muda pada rute Panjang-Jakarta-SemarangSurabaya-Padangbay-Lembar. Hal ini, bertujuan mempercepat waktu tempuh dari pelayaran rute tersebut. “Jakarta-Surabaya kalau dia (operator kapal) menggunakan kapal dengan kecepatan lebih dari 20 knot maka waktu tempuh lebih cepat. Untuk itu saya minta ASDP dan operator swasta cari kapal yang punya kecepatan di atas 20 knot sehingga harga kompetitif tapi kecepatan tetap dapat, “ ujar Budi Karya, Jakarta, Rabu (8/3/2017). | BISNIS.COM | KOMPAS.COM |
Jumat 10 Maret 2017
09
Negara Kepulauan, Indonesia Butuh Banyak Kapal Pembangkit Listrik
I
NSTITUT Lembang Sembilan (IL9) mendorong program kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) di perairan Indonesia untuk menyediakan listrik di pulau-pulau terpencil. Apalagi saat ini Indonesia berkembang begitu pesat. Industri mulai tumbuh di mana-mana. Sayangnya, ketersediaan listrik kita terbatas. Pemerintah sudah menyiapkan program 35 ribu megawatt (MW) untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Direktur Eksekutif IL9, Rapsel Ali mengatakan, Indonesia yang didominasi wilayah perairan sangat perlu dimaksimalkan keberadaannya. Termasuk menghasilkan listrik untuk kebutuhan masyarakat di pulau. “Jadi kita dorong hadirnya kapal-kapal yang bisa menghasilkan listrik. Baik itu menggunakan disel ataupun gas. Yang jelas, kebutuhan listrik di wilayah terpencil khususnya di pulau-pulau itu bisa terpenuhi,” kata Rafsel, Rabu, (8/3). Menurut Rapsel, idealnya kebutuhan listrik 35 ribu MW tak semuanya dipenuhi dengan pembangunan pembangkit di darat atau landbase. Justru, MVPP lebih efektif menjangkau daerah terpencil seperti pulau-pulau terpencil. “Prosesnya lebih cepat, tak lagi dipusingkan dengan pembebasan lahan. MVPP juga lebih mobile dan efektif bisa memakai tenaga diesel atau gas, bisa juga keduanya. Dengan komposisi 25 ribu MW di darat dan 10 ribu MW di laut, kebutuhan listrik nasional akan cepat terpenuhi,” jelas Rapsel. Ramah Lingkungan Sementara itu, Kapal listrik, Karadeniz Powership Zeynep Sultan yang berlabuh di dermaga PLTU Amurang, Moinit, Minahasa Selatan ramah lingkungan. Tidak ada limbah yang dibuang ke laut, semuanya didaur ulang. Demikian penjelasan Regional Director Asia Karpowership Indonesia, Ufuk Berk, belum lama ini. Ufuk menjelaskan, kapal listrik di Amurang merupakan tipe Shark Class yang ramah lingkungan.
10
Jumat 10 Maret 2017
“Semua limbah yang dihasilkan dalam kapal genset Marine Vessel Power Plant (MVPP) Karadeniz Zeynep Sultan didaur kembali dan tidak ada yang menjadi pencemaran lingkungan,” kata Ufuk di Manado. Ufuk mengatakan, limbah cair yang dihasilkan dalam kapal tersebut, ditampung dan dibawa ke Surabaya untuk diolah kembali sehingga bisa digunakan. Untuk limbah padat lainnya, kata dia, langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. “Jadi, keberadaan kapal tersebut sangat ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan,” jelasnya. Sementara itu, General Manager PT PLN Sulawesi Utara Sulawesi Tengah dan Gorontalo, Baringin Nababan, mengatakan keberadaan MVPP Karadeniz Zeynep Sultan memegang peran penting ketersediaan daya listrik di Sulut. Menurut Nababan, kapal tersebut memasok 45 persen dari total daya mampu. Sisanya, 22 persen dari pembangkit listrik sewa dan 33 persen dari pembangkit milik PLN. Karpowership Indonesia menjanjikan, PLN tak perlu mengkhawatirkan kehilangan daya dari kapal tersebut. Karena menurutnya produksi listrik Karpowership akan terus berjalan meski sedang melakukan pemeliharaan. Plant Manager/Head Captain of the Ship Nevzat Senlink mengatakan dalam melakukan pemeliharaan hanya membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam. Sedangkan untuk pemeliharan yang cukup besar ketika mesin digunakan selama dua setengah tahun. Dia mengaku jika ada masalah pada mesin, maka pihaknya akan langsung memperbaiki karena mempunyai insinyur yang berada di kapal untuk memperbaiki masalah teknis. “Kami juga menyediakan spare part jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” jelasnya.*** | TRIBUNNEWS.COM | REPUBLIKA.CO.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Waduh, TNI AL Gelar Razia, Pemilik Kapal Mogok Berlayar
S
EJUMLAH pemilik kapal pengangkut yang beroperasi di wilayah Kaltara mogok berlayar. Ini mereka lakukan sebagai bentuk protes sekaligus buntut dari penangkapan 6 kapal antar daerah yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam beberapa waktu belakang ini. Penangkapan terjadi dengan alasan kapal-kapal itu tidak memiliki sertifikat radio, dan sertifikat ukuran lambung kapal dari Badan Klasifikasi Nasional. Padahal, kapal-kapal ini telah mendapatkan Surat Izin Berlayar (SIB) dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). “Sebenarnya kalau sudah ada surat izin berlayar dari syahbandar tidak boleh lagi menyetop kapal, menangkap, menaiki kapal, bahkan terkadang membawa senjata,” kata Abdul Khair, anggota DPRD Kaltara. Akibatnya, para pengusaha pun kehilangan kepastian hukum saat berlayar. Menurut Abdul Khair yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara, apabila KSOP telah mengeluarkan SIB, maka siapapun diharapkan tidak melakukan penahanan dengan berbagai argumentasi. “Para pengusaha itu bukannya rampok atau penjahat. Jadi ketertiban administrasi pengamanan terhadap pengusaha sama sekali tidak ada,” ujarnya. Komandan Patroli dan Humas KSOP Tarakan, Syaharuddin mengatakan kapal-kapal yang sudah diberangkatkan dan mendapatkan SIB tentu sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undangundang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Ditinjau dari berbagai peraturan menteri dan peraturan Dirjen Perhubungan Laut, kapal-kapal itu diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan yang dilakukan melalui kajian pemeriksaan dan verifikasi, baik validitas sertifikat, kondisi lapangan dan ketentuan-ketentuan lain. “Dari kacamata kami, dalam hal ini syahbandar selaku fungsi keselamatan dan keamanan, kapal-kapal pengangkut barang berbahaya seperti bahan bakar minyak itu sudah memenuhi persyaratan makanya kami mengeluarkan namanya surat persetujuan berlayar,” kata Syaharuddin kemarin. Dijelaskannya, kapal-kapal itu tentu ditinjau dari berbagai faktor sebelum diberangkatkan.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Salah satunya faktor daerah pelayaran yang terdiri dari beberapa kategori yakni kategori kawasan Indonesia, lokal, seluruh lautan, terbatas, perairan dan daratan, jarak tempuh, proston kapal, tipe kapal, bahkan jenis kapal yang dibangun secara tradisional ataupun secara modern. “Namun tidak hanya melihat itu saja. Ketika kapal itu lebih dari 35 grosstone (GT), maka berbeda perlakuannya. Kapal GT lebih daripada 175 atau 500 berbeda juga perlakuannya. Kapal yang di bawahnya GT 35 juga berbeda lagi persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi. Jadi banyak item, dan memang pokok permasalahan itu tidak bisa disamakan,” jelasnya. Yang pasti, jika KSOP sudah mengeluarkan surat persetujuan berlayar, itu merupakan dokumen negara dan kapal itu dianggap memenuhi persyaratan sebagai tenaga teknis atau sebagai tenaga ahli. “Yang namanya sebelum menerbitkan surat persetujuan berlayar yah pasti kami periksa dulu sertifikat mereka. Tidak mungkinlah kami berangkatkan kapal yang memang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi yang sudah dipersyaratkan,” ungkapnya. Namun tidak bisa dikatakan bahwa kapal itu harus disamakan perlakuannya. Sebab ada pembebasan-pembebasan tersendiri, apakah kapal itu wajib memiliki sertifikat radio atau tidak. Disitu bisa dilihat ternyata setelah dibuka aturan ketentuannya, ada kapal yang tidak wajib untuk sertifikat radio bahkan bisa dibebaskan dari radio. “Untuk masalah terhadap kapal yang ditahan atau dalam pemeriksaan Angkatan Laut pada saat kapal melakukan pelayaran mungkin sebaiknya langsung berkomunikasi terhadap pihak yang mempermasalahkan kapal itu,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan Lantamal XIII Tarakan, Kapten Ali Siswasiwan belum bisa memberikan keterangan kepada media karena pihaknya masih melakukan konfirmasi ke pihak terkait kasus ini. “Saya harus menanyakan terlebih dahulu, jikalau sudah ada jawaban akan saya infokan,” ujarnya singkat.*** | PROKAL.CO | Jumat 10 Maret 2017
11
Shocked... ! Kapal Pesiar Nyaris Nabrak Rumah Pinggir Pantai foto: tribunnews.co
T
IDAK ada larangan membangun rumah di tepi pantai dengan pemandangan laut yang eksotis. Namun, kejadian yang dialami oleh sebuah keluarga ini bisa jadi pelajaran. Keluarga Bill Todhunter yang tinggal di pantai Florida, Amerika Serikat dikejutkan oleh kehadiaran kapal pesiar besar yang tiba-tiba nyaris menabrak rumahnya. Dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, Bill sangat panik dan melambai ke kapal pesiar untuk berhenti. Dilansir dari laman Mirror.co.uk, Bill bersama istrinya Yasmine, ketakutan saat kapal mendekat ke rumahnya. Setelah dilihat dari dekat kapal tersebut merupakan kapal pesiar Celebrity Equinox. Kapal ini mengangkut 2.850 orang dengan berat 122.000 ton dapat menyebabkan ben-
12
Jumat 10 Maret 2017
cana yang besar bagi rumahnya. Bill mengatakan kapal pesiar besar tersebut berhenti sekitar 100 kaki dari rumahnya. “Ketika kapal pesiar berhenti, ada keheningan dan aku berteriak,� tuturnya. Kapal-kapal pesiar memang biasanya berlalu dari Port Everglades dermaga melalui laut Atlantik, lewat rumah. Tapi saat ada tumpahan bahan bakar, manuver yang sangat sulit membuat kapal nyaris menabrak rumah Bill. “Kami sudah di sini selama enam tahun dan kami belum pernah melihat sesuatu seperti itu,� tutur Bill. Ia juga menambahkan kalau kejadian itu benar-benar sangat dekat dengan rumahnya Istri Bill, Yasmine juga mengatakan kapal tersebut merapat terlalu dekat.*** | TRIBUNNEWS.COM |
INDONESIA SHIPPING TIMES