Indonesia Shipping Times edisi 14 Februari 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

14 Februari 2017 No 38 • Vol IX • Selasa

BUKTI “KASIH SAYANG” PELINDO IV

TRILIUNAN RUPIAH DIGELONTORKAN BUAT MODERNISASI PELABUHAN KTI

MAERSK BUKA LAYANAN BARU TANJUNG PELEPAS, PRIOK TERSAINGI?

SOS! RIBUAN WARGA PULAU ENGGANO TERISOLASI!

PEMERINTAH PERKETAT SYARAT BERLAYAR KAPAL ASING

ALFI: SERTIFIKASI LOGISTIK PACU KOMPETENSI SDM ASEAN

Pembangunan Infastruktur

Pelindo IV Gelontorkan Triliunan Rupiah Modernisasi Pelabuhan KTI

T Pelindo IV terus menggenjot pengerjaan proyek pengembangan maupun revitalisasi sembilan pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia. Kesembilan proyek tersebut dikerjakan menggunakan anggaran penyertaan modal negara (PMN) sebesar kurang lebih Rp2 triliun. Dana proyek tersebut mulai dikucurkan sejak 2015 lalu. Kepala Biro Perencanaan dan Strategi Perusahaan Pelindo IV Dwi Rahmat Toto menuturkan sembilan proyek PMN merupakan proyek pengembangan pelabuhan lanjutan dari tahun lalu. Proyek pengembangan pelabuhan tersebut tersebar di Cabang Tarakan, Bitung, Kendari, Ambon, Ternate, Sorong, Jayapura, Manokwari, dan Merauke. “Itu semua dilakukan sebagai bukti nyata dan keseriusan dari PT Pelindo IV dalam mengelola 24 pelabuhan di kawasan timur Indonesia. Kami terus berusaha memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini,” kata Dwi melalui keterangan tertulis kepada Warta Ekonomi di Makassar, Minggu (12/2/2017). Di Kendari, Pelindo IV membangun Kendari New Port seiring pembangunan Jembatan Bahteramas yang mulai dibangun oleh pemerintah setempat dan membuat kapal-kapal besar sulit bersandar di pelabuhan eksisting. Di pelabuhan baru Kendari ini, lanjut Dwi, juga dibangun terminal baru, dermaga, trestle, tempat penumpukan kontainer atau container yard (CY) dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Sementara itu di Cabang Tarakan, Pelindo IV juga membangun CY. Selanjutnya, di Ambon, Pelindo IV melakukan reklamasi pantai dan penguatan dermaga. Adapun di Pelabuhan Ternate dilakukan replacement dermaga atau mengganti dermaga yang sudah ada sepanjang 148 meter, di Sorong dilakukan penambahan panjang dermaga dan reklamasi untuk CY. Untuk di Cabang Jayapura, Pelindo IV melakukan pembangunan dan replacement dermaga serta penambahan alat. Di Manokwari dan Merauke, masing-masing dilakukan penambahan dermaga dan juga alat.

Berikutnya, di Pelabuhan Bitung, Pelindo IV melakukan pembangunan dermaga yang di pengujung 2016 dilakukan pemancangan tiang pertama oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno. Di pelabuhan tersebut juga akan dibangun trestle dan CY. Lebih lanjut, Dwi menerangkan untuk Pelabuhan Bitung, pihaknya melakukan rehabilitasi menggunakan anggaran PMN sebesar Rp365 miliar ditambah dengan dana internal perseroan senilai Rp141,50 miliar. “Total anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Bitung sebesar Rp506,50 miliar,” ujarnya. Rehabilitasi Pelabuhan Bitung dilakukan dengan menambah dermaga sepanjang 250 meter dan mereklamasi CY seluas lima hektare di pelabuhan yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi tersebut. Dengan rehabilitasi itu, menurut Dwi, akan mendorong peningkatkan kapasitas lapangan penumpukkan dari yang eksisting saat ini sebanyak 300.000 TEUs per tahun, menjadi kurang lebih 700.000 TEUs per tahun. Selain itu, Dwi menyebut dalam rangka menciptakan efisiensi logistik yang lebih baik di KTI, pada akhir 2015 lalu perseroan juga telah melakukan direct call atau ekspor langsung dari Pelabuhan Makassar menuju China, Hongkong, Korea, dan Jepang. Kebijakan direct call juga terus digenjot Pelindo IV, dari beberapa pelabuhan kelolaan. Dwi menyebut tujuan direct call adalah untuk menciptakan produk-produk dari KTI agar memiliki daya saing yang kuat di pasar mancanegara. Pelabuhan Ambon sendiri, menurutnya, diharapkan dapat menjadi tempat dilakukannya direct call untuk kawasan Maluku. Apalagi, pada dasarnya kebijakan ini umumnya didukung oleh seluruh pemerintah daerah karena pada hakekatnya akan mengurangi biaya serta berkurangnya waktu tempuh barang untuk segera tiba di negara tujuan.*** | WARTAEKONOMI.CO.ID | TRI YARI KURNIAWAN |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Selasa 14 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Priok Hub Port Tersaingi?

Maersk dan MSC Buka Rute Baru Asia-Eropa di Tanjung Pelepas foto: ibtimes.com

LIANSI dua perusahaan pelayaran besar, Maersk dan MSC (2M) memilih Pelabuhan Tanjung Pelepas sebagai jalur transshipment rute Asia-Eropa serta lintas Pasifik. Kepastian ini setelah aliansi perusahaan tersebut menjalin kerja sama pengelolaan rute dengan Hyundai Merchant Marine dan Hamburg Sud. Dua rute (Asia Eropa dan Transpasifik) tersebut masing-masing berkode AE7 untuk jalur Shanghai, Ningbo dan Tanjung Pelepas dengan keberangkatan ke pelabuhan Eropa Utara, dan kembali melalui jalur Afrika Utara dan Timur Tengah. Sedangkan Transpasifik TP18 menghubungkan pelabuhan Cina dan Korea Selatan dengan Pantai Timur AS melalui Terusan Panama. Jalur ini diklaim sebagai koneksi tercepat dari Hong Kong ke Miami. Maersk menyebutkan layanan baru tersebut memungkinkan kedua perusahaan pelayaran raksasa itu mengakomodasi volume yang masuk dari HMM dan Hamburg Sud. Kerja sama dengan kedua perusahaan pelayaran itu dalam bentuk pembelian slot di mana HMM maupun Hamburg Sud tetap mengoperasikan kapalkapal mereka di jalur tersebut.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Perjanjian ini mengharuskan kami meningkatkan kapasitas. Dan yang jelas, penambahan layanan tersebut tentu akan menambah kapasitas yang diperlukan untuk menyesuaikan peningkatan volume. Kami berharap bisa ini meningkatkan efisiensi dan stabilitas untuk menjaga kelangsungan jaringan bisnis kami, “ ujar Silvia Ding, Head of Trade Maersk Line. Bersaing Tanjung Pelepas merupakan pelabuhan transshipment andalan Malaysia yang sejauh ini agresif menyaingi Singapura dalam melakukan terobosan menarik kargo-kargo Asia Tenggara. Pembukaan layanan baru kerja sama Maersk dan MSC di Tanjung Pelepas tentunya akan membuat persaingan memperebutkan muatan kargo akan bertambah ketat. “Yang jelas Priok harus bekerja lebih keras lagi meyakinkan perusahaan-perusahaan pelayaran di sini,” ungkap sebuah sumber pengusaha pelayaran di Jakarta. *** | SEATRADE-MARITIME.COM | SHIPPING FORUM |

Selasa 14 Februari 2017

Tumpahan Minyak Malaysia

Ckckck... Barang Bukti Hilang, Indonesia Terancam Kagak Dapet Ganti Rugi

PAYA pemerintah mendapatkan ganti rugi atas tumpahan minyak di Pantai Nongsa, Batam terancam gagal. Klaim ganti rugi ini terkendala oleh hilangnya barang bukti tumpahan minyak di kawasan pantai tersebut. Pantai Nongsa tercemar akibat kecelakaan dua kapal asing di Pelabuhan Pasir Gudang Johor Malaysia pada awal Januari lalu. Kecelakaan minyak ini menyebabkan tumpahan minyaknya terbawa ke Batam. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno mengatakan tumpahan minyak tersebut telah ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup dan nelayan di sekitar Pantai Nongsa, Batam. Mereka khawatir akan mengganggu kesehatan nelayan juga wisatawan yang berkunjung ke sana. Penanganan ini mengakibatkan barang bukti tumpahan minyak tersebut hilang, sehingga sulit untuk meminta ganti rugi ke pihak Malaysia. Arif baru mengetahui hal tersebut saat melakukan sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP) penanganan tumpahan minyak di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rabu, (8/2). Dalam penanganan Tumpahan minyak di laut khususnya selat Malaka dan Singapura, Indonesia telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang dibuat oleh Revolving Fund Committee. Sementara Badan Lingkungan Hidup Kota Batam yang hadir dalam acara itu mengakui ketidak-tahuannya tentang adanya SOP tersebut. Alhasil Badan Lingkungan Hidup Kota Batam dan nelayan setempat membersihkan tumpahan minyak tanpa mengikuti SOP yang telah ada. Dia menjelaskan SOP ini dipilih oleh pemerintah berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Dewan Selat Malaka (Malacca Strait Council) pada 1981. MoU ini mengatur mekanisme penanganan bersama tiga negara terhadap polusi minyak yang disebabkan oleh kegiatan

Selasa 14 Februari 2017

kapal atau kecelakaan kapal di wilayah Selat Malaka dan Singapura. “Dari MoU itu ada dana trust fund (dana perwalian) yang disediakan khusus untuk penanggulangan dampak limbah tumpahan minyak dari kapal,” ujar Havas, Jumat lalu. Rencananya pemerintah hendak mengklaim dana tersebut dari Revolving Fund Committee, pengelola dana Trust Fund, untuk menangani masalah minyak di Pantai Nongsa, Batam. “Malaysia dan Singapura menjalankan SOP Revolving Fund Committee dengan cepat sehingga mereka saat ini sudah mendapatkan dana untuk penanggulangan tumpahan minyak dari kecelakaan kapal di Johor,” kata dia. Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Dias Araujo menghimbau agar pemangku kepentingan memahami betul SOP Revolving Fund tersebut. “Bila rekan-rekan di lapangan menemukan tumpahan minyak, jangan ambil sekop, tapi segera ambil handphone dan telpon NOC (National Operation Center) agar tim investigasi segera turun,” kata dia. Sebagai informasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk menangani tumpahan minyak di laut. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109/2006 tentang penangulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Beleid tersebut merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 17/1985 tentang pengesahan ratifikasi konvensi United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS). Peraturan tersebut digunakan untuk menangani dampak kegiatan pelayaran, kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi. Serta kegiatan lainnya mengandung risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak di dalam negeri.*** | KATADATA.CO.ID | MARITIM.GO.ID|

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tax Clearance

Pemerintah Akan Perketat Syarat Berlayar Kapal Asing foto: jakartagreatercom

EMERINTAH akan memperketat penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal asing. Jika mereka selama ini bisa mendapat surat persetujuan berlayar bagi kapal asing tanpa syarat bertele- tele, ke depan hal itu tidak bisa didapat lagi. Eddy Putra Irawadi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian mengatakan, ke depan, penerbitan surat persetujuan berlayar akan memasukkan syarat kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Syarat ini akan lebih banyak jika dibandingkan dengan syarat yang berada dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Persetujuan Berlayar. Dalam peraturan tersebut, untuk mendapat ijin persetujuan berlayar, pemilik atau operator kapal hanya dikenakan kewajiban ajukan permohonan tertulis ke syahbandar. Dalam permohonan tertulis tersebut, harus dilemgkapi surat pernyataan nahkoda, bukti pemenuhan kewajiban kapal lain serta untuk kapal perikanan wajib dilengkapi surat laik operasi dari pengawas perikanan. Eddy mengatakan, pengaturan syarat ke-

INDONESIA SHIPPING TIMES

lengkaan pajak, tax clearence tersebut diberikan untuk memberikan persamaan perlakuan bagi pengusaha pelayaran nasional. Pemerintah ingin, porsi kepemilikan perusahaan pelayaran yang saat ini 95% dinikmati asing, bisa dikurangi dengan kebijakan ini. “Ini dilakukan perlakuan sekarang beda, kapal kita di Singapura mau dapat izin berlayar diberikan kalau pajaknya sudah beres, nah mereka yang asing keluar masuk ke sini bebas saja,” katanya di Jakarta, akhir pekan ini. Eddy mengatakan, kebijakan tersebut rencananya akan dimasukkan dalam rangkaian paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah. “Tapi semua tergantung Pak Menko, apakah itu akan dimasukkan atau tidak,” katanya. Darmin Nasution, Menko Perekonomian walaupun menyatakan, akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk sektor logistik pada Paket Kebijakan Ekonomi ke-15, namun ia masih menolak merinci isi paket yang akan dikeluarkan. Menurutnya, pemerintah sampai saat ini masih terus mematangkan.*** | KONTAN.CO.ID | AGUS TRIYONO | Selasa 14 Februari 2017

Regulasi ESDM

Merasa Dibohongi, Investor Kawasan Industri Morowali Ancam Hengkang

Selasa 14 Februari 2017

foto: googleimage

AWASAN industri Morowali yang dipelopori Tsingshan Bintang Delapan Group di Sulawesi Tengah terancam kehilangan investasi jika pemerintah tetap membuka keran ekspor ore dengan kadar nikel di bawah 1,7%. “Keluarnya aturan seperti itu sempat membuat investor smelter, khususnya yang berasal dari Cihina ragu-ragu untuk melanjutkan investasinya di Morowali, karena investor merasa dibohongi pemerintah. Setelah mereka menggelontorkan uang banyak ke Morowali,” ungkap Presdir Thingshan Bintang Delapan Group, Alexander Barus, kepada wartawan, di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, belum lama ini. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan aturan terkait hal tersebut pada 6 Nopember 2016. “Investor kami ini begitu yakin setelah setelah implementasi UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tapi sekarang kenyataan lain, kalau begitu untuk apa kami menaruh uang yang sangat besar di kawasan hutan seperti di Morowali,” tegas Alaxander Barus. Menurut Alexander, investor China sengaja menanam investasi yang cukup besar di Morowali, karena negaranya sudah tidak bisa lagi mengimpor nikel dari Indonesia. Di mana ekspor nikel telah dilarang oleh pemerintah berdasarkan UU Minerba. Akibatnya, banyak industri smelter di China menganggur, atau mencari pasokan bahan baku dari negara seperti Filipina dan Kaledonia Baru. “Kami sangat menyayangkan keluarnya kebijakan Peraturan Menteri ESDM tersebut. Karena regulasi ekspor seperti itu mendorong investor China menghentikan operasional pabriknya di Morowali. Apalagi, Filipina juga telah menutup kegiatan ekspor ore nikel,” ujarnya. Dari pada meneruskan operasinya di Indonesia, tambahnya, lebih baik ekspor saja nikel kadar rendah ke China. Karena di sana banyak industri smelter yang menganggur.

“Tapi untungnya sampai sekarang mereka masih tetap komit untuk investasi di Indonesia. Karena saya kuatir, jika ekspor nikel kadar rendah ini bisa mematikan proyek perusahaan mereka untuk memproduksi baja anti karat (stainless steel),” ucapnya. Alexander menjelaskan, saat ini perseroan PT Tsingshan Steel Indonesia (TSI) sedang melakukan uji coba pengolahan nikel kadar rendah, dengan kadar 1 hingga 1,2%. Proyek ini diharapkan bisa menghasilkan nickel pig iron (NPI) sebesar 500.000 metrik ton (MT). Rencananya, produksi dari NPI ini akan dijadikan bahan baku (feed) bagi proyek stainless steel seri 200, dengan kapasitas 2 juta MT. Sehingga, jika pemerintah membuka keran ekspor nikel kadar rendah, maka itu akan mengganggu pasokan smelter TSI dan mengurangi feed bagi proyek stainless steel di Morowali. “Kalau nikel kadar rendah tetap diekspor, maka investasi stainless steel seri 200 jadi gagal. Padahal, kebutuhan stainless steel kita begitu besar. Kami masih menimbang-nimbang langkah selanjutnya proyek tersebut,” ungkap Alexander. Untuk itu, Alexander berharap, pemerintah bisa membatalkan peraturan ekspor tersebut. Karena bertentangan dengan UU Minerba.*** | TABLOIDMARITIM.COM | M RAYA TUAH |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kapal Masuk Dok

SOS! Warga Pulau Enggano Terisolasi!

IBUAN masyarakat Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, terancam kelaparan karena kekurangan bahan kebutuhan pokok. Penyebabnya, sudah dua pekan kapal tak bisa berlayar ke pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudera Hindia itu. Ketua Lembaga Suku Adat Budaya Enggano (Pabuki), Harun Kaarubi mengatakan, kapal perintis tidak bisa berlayar ke sana lantaran izin berlayarnya sudah berakhir. Sementara kapal feri yang biasanya melayani pelayaran rute Pelabuhan Baai, Kota Bengkulu, ke Enggano sedang dalam perbaikan. “Kondisi ini membuat bahan pokok yang dipasok ke Enggano tidak bisa masuk. Ancamannya, kelaparan,’’ kata Harun kepada Okezone, Senin (13/2/2017). “Sekarang kita makan seadanya saja. Sebab, bahan pokok sudah mulai menipis,’’ sambung Harun. Selain bahan makanan, pasokan bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis solar untuk menyalakan mesin disel pembangkit listrik di Kecamatan Enggano juga terhenti. Akibatnya mesin disel itu tidak bisa difungsikan untuk menyalakan listrik di pulau terluar tersebut. Efek tak berlayarnya kapal juga berdampak pada hasil pertanian warga yang tak bisa dipasarkan ke luar pulau. Akibatnya hasil bumi seperti kakao, pisang dan lainnya kini mulai membusuk. Warga juga tak bisa bepergian ke Bengkulu atau sebaliknya. “Kita meminta kondisi ini segara berakhir, agar warga tidak terancam kelaparan dan hasil pertanian tidak busuk dan mengalami kerugian besar,’’ ujar Harun. Kepala Suku Kaitora, M Raffli Jen Kaitora mengatakan, persoalan tersebut sudah terjadi beberapa kali. Sementara solusi dari pemerintah sama sekali belum ada. “Sarana transportasi kesana dan sebaliknya hanya dengan kapal laut. Yang jelas kondisi ini harus ada solusi terbaik,’’ ujarnya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Terkapar Kondisi lebih mengenaskan dialami Ramaldi Kaahoa, warga Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, yang sudah hampir tiga pekan terbaring sakit. Semestinya, dia dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap di Kota Bengkulu. Namun dia harus menahan sakit tak bisa dirujuk karena transportasi laut lumpuh. “Ramaldi seharusnya dirujuk namun karena akses kapal laut lumpuh, kapal sedang perawatan, dia tak mendapatkan pengobatan maksimal. Kami tak ada transportasi,” kata Kepala Suku Enggano, Rafli Kaitora, Senin (13/2/2017). Selama ini, kapal laut melayani masyarakat Pulau Enggano ke Kota Bengkulu sebanyak dua kali seminggu. Namun saat ini pelayaran berhenti total. Warga hanya berharap pelayaran yang dilakukan kapal perintis. Namun kapal perintis hanya berlayar 15 hari sekali. “Ada kapal perintis namun karena rutenya banyak, dia hanya melayani 15 hari sekali itu normalnya, kadang bisa lebih,” ujar warga lainnya, Harun. Saat ini, untuk warga yang sakit, pengobatan hanya dilakukan semampunya oleh pusat kesehatan yang ada di pulau tersebut tentunya dengan fasilitas yang sangat terbatas. Selain tak dapat merujuk warga sakit, hasil pertanian seperti pisang juga tak dapat dijual. Ribuan tandan pisang tak dapat dijual hingga membusuk di kebun warga. Warga berharap pemerintah serius menangani transportasi, kesehatan di Pulau Enggano. Pulau Enggano merupakan pulau terluar di Provinsi Bengkulu, terletak di tentah Samudera Hindia, membutuhkan waktu 12 jam menggunakan transportasi laut menuju garis terluar Indonesia di Samudera Hindia ini. Pulau Enggano memiliki penghuni sebanyak 3.500 jiwa. Enggano memiliki budaya, keberagaman dan keindahan pulau yang sangat beragam.*** | KOMPAS.COM | OKEZONE.COM | Selasa 14 Februari 2017

EMERINTAH melalui Kementerian Koordinator Perekonomian dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah mensahkan skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi nasional Indonesia untuk sektor logistik. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan,sertifikasi sangat berguna untuk industri karena akan meningkatkan kompetensi SDM dapat diakui di tingkat Asean. “Terutama untuk dipergunakan sebagai aturan main bilamana ada tenaga kerja asing yang akan masuk ke indonesia. Jadi sangat mendesak untuk dapat diberlakukan,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/2/2017) Selain itu, ALFI juga turut memberi masukan kepada pemerintah dalam proses sertifikasi kompetensi. Menurutnya, semakin banyak pihak yang memahami tentang logistik dan transportasi dapat juga memberikan kontribusi terhadap biaya logistik yang semakin efisien. DPP ALFI bekerjasama dengan DPP ASDEKI dan APTTRINDO juga mendukung Lembaga Sertifikasi Profesi Logistik Insan Prima sebagai pelaksana dalam rangka sertifikasi tersebut dan telah disetujui oleh BNSP Kemenko Perekonomian. Hingga saat ini, LSP tersebut telah mensertifikasi 2002 orang. Skema Sertifikasi Sementara itu, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan, pengembangan skema sertifikasi dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) sektor logistik perlu diperluas. Pengembangan skema tersebut perlu dilakukan secara horisontal dan vertikal. Secara horisontal artinya perlu dilengkapi okupasi-okupasi fungsional yang terkait dalam sektor logistik selain dari keenam skema yang telah disahkan sebelumnya. Sedangkan secara vertikal, perlu dilakukan penambahan okupasi atau jabatan sesuai dengan tingkatan yang lazim ada di perusahaan.

Selasa 14 Februari 2017

foto: pengirimanmurahcom

ALFI: Sertifikasi Sektor Logistik Pacu Kompetensi SDM di Asean

“Contohnya jika saat ini baru ada skema untuk okupasi supply chain manager, maka perlu ditambahkan, misalnya okupasi direktur supply chain sebagai okupasi di atas supply chain manager,” katanya di Jakarta, Senin (13/2/2017). Selain itu, menurutnya perlu juga ditambahkan tingkat kepala departemen, misalnya untuk departemen-departemen pengadaan, pergudangan, persediaan, transportasi, dan distribusi. Sebagai informasi, Kemenko Perekonomian dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah mensahkan skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi nasional Indonesia untuk sektor logistik yang mencakup warehouse operator, logistics administratif officer, warehouse supervisor, freight forwarder, supply chain manager, dan truck driver.*** | BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Lookman Djaja Tertarik Kerja Sama dengan ASDP

ERUSAHAAN angkutan barang berbasis jalan raya truk, PT Lookman Djaja tertarik kerja sama dengan PT ASDP Indonesia Ferry terkait dengan pelaksanaan konsep chassis roll on roll off atau Cha-ro pada kapal Feri. Kyatmaja Lookman, Direktur Utama PT Lookman Djaja, mengatakan, pihaknya bersama dengan PT ASDP Indonesia Ferry akan melakukan survei teknis guna memaksimalkan penempatan chassis truk di kapal Feri. “Mau kerja Cha-ro kita. Survei ke [Pelabuhan] Merak Kamis [16/2],” kata Kyatmaja, Jakarta, Senin (13 Februari 2017). Nantinya, dia mengungkapkan, skema kerja sama bisnis yang memungkinkan dapat dilakukan adalah perusahaan bertindak sebagai operator yang memasukkan dan mengeluarkan chasis truk ke dan dari kapal Feri serta mengatur chassis dan kepala truk di pelabuhan. Sementara itu, ASDP fokus pada kapal Feri yang akan digunakan untuk mengangkut chasischasis truk tersebut dari pelabuhan ke pelabuhan. Dia menilai, konsep tersebut harus dilakukan, khususnya di Pulau Jawa agar angkutan kapal feri jarak jauh (long distance Ferry/LDF) agar para pelaku usaha angkutan barang berbasis jalan raya truk mau menggunakan jasa kapal Feri. Penggunaan konsep Cha-ro, paparnya dapat meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), tenaga kerja, perawatan, dan depresiasi kendaraan. Sementara dengan konsep saat ini di mana truk masuk seluruhnya ke dalam kapal feri hanya meminimalkan penggunaan BBM dan perawatan. “Ada 5 elemen harga, BBM, manpower, maintenance, admin, dan depresiasi,” kata Kyatmaja. Adapun terkait dengan nilai investasi yang dibutuhkan perusahaan untuk menjadi operator chassi tersebut, dia mengatakan terlalu dini untuk berbicara itu. Hanya saja, paparnya, perusahaan mau

INDONESIA SHIPPING TIMES

bekerja sama dengan ASDP guna mewujudkan konsep Cha-ro tersebut salah satunya untuk menambah portofolio bisnis selain menyukseskan program-program pemerintah. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Faik Fahmi mengatakan, saat ini penerapan konsep Cha-ro masih pada level diskusi antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait. Dia mengungkapkan, wacana terkait konsep Cha-ro muncul ketika ada rencana pengoperasian kapal feri jarak jauh Jakarta-Surabaya yang berdasarkan hasil perhitungan studi sementara perusahaan biayanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan melalui darat. Konsep Cha-ro, paparnya, merupakan salah satu ide untuk menurunkan biaya angkutan feri dari Jakarta menuju Surabaya. Konsep tersebut, paparnya telah digunakan oleh negara lain di Asia, yakni Filipina. Inisiatif penggunaan konsep Cha-ro, paparnya, muncul dari asosiasi-asosiasi logistik. Dia mengungkapkan, perusahaan dapat menggunakan konsep apa pun mengingat yang dijual adalah kapasitas kapal. Hanya saja, dia mempertanyakan bagaimana kesiapan para pelaku usaha logistik dan para pengusaha truk di Indonesia karena mereka harus berinvestasi cukup besar dengan adanya konsep tersebut. Dia mengungkapkan, beberapa angkutan barang truk yang ada sekarang tidak mendukung penerapan konsep tersebut. Dia mengungkapkan chassis truk harus dilepas dari kepala truk ketika konsep itu digunakan. Selain itu, dia juga mengungkapkan, penggunaan konsep tersebut harus dibicarakan dengan pengelola-pengelola pelabuhan lainnya. Dia mengatakan, beberapa pelabuhan di Indonesia belum siap menggunakan kapal feri dengan konsep yang ada saat ini – terlebih Cha-ro.*** | BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO | Selasa 14 Februari 2017

Mendesak, Integrasi Multimoda Transportasi Perkotaan

Selasa 14 Februari 2017

foto: beritatrans.com

EPALA Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Elly Adriani Sinaga mengatakan, pemerintah tengah mendorong layanan transportasi Jabodetabek. Menurut Elly, kebutuhan transportasi terintegrasi ini sangat mendesak mengingat jumlah penduduk di kawasan aglomerasi ini terus meningkat. “Tugas BPJT yakni menyediakan transportasi massal di Jabodetabek sehingga 2019, masyarakat Jabodetabek yang menggunakan angkutan umum bisa mencapai 40% dari keseluruhan. Kami menggandeng para pengembang yang memiliki peran penting dalam mengelola kawasan hunian, sehingga layanan transportasi bisa diinisiasi lebih dulu di sana,” kata dia. Elly menjelaskan, sebelumnya BPTJ telah melakukan survei pada kawasan permukiman dengan responden ratarata 5% dari jumlah kepala keluarga (KK) setiap permukiman di wilayah Jabodetabek. Hasil survei menunjukkan preferensi warga yang mau pindah ke angkutan permukiman premium rata-rata mencapai 78%. “Itu berarti rata-rata masyarakat permukiman sangat merespons positif berpindah ke angkutan permukiman,” tutur Elly. Lebih lanjut, Elly mengatakan sebagai langkah awal beroperasinya angkutan umum permukiman, BPTJ Kemenhub akan meluncurkan bus JR Connexion pada 14 Februari 2017. Bus JR Connexion akan berangkat dari kawasan permukiman di daerah penyangga Jabodetabek menuju pusatpusat kegiatan di lima wilayah Jakarta.

Elly mengatakan kawasan hunian yang sudah berkomitmen untuk menyediakan bus JRC yakni Cikarang, Cibubur, Bumi Serpong Damai (BSD), Bintaro, dan Kemang. “Sudah ada 113 bus yang selesai diaudit dan dipastikan akan mengikuti peluncuran. Masih ada beberapa yang menyusul dan segera kami selesaikan,” kata dia.*** |INVESTOR.CO.ID | LAILA RAMDHINI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Aplikasi Produk Impor UMKM

Andalin Klaim Bisa Percepat Proses Impor Kargo foto: indonesiamaritimcom

ERBAGAI terobosan pengiriman barang impor terus dilakukan. Dalam ajang Ideabox, sebuah aplikasi startup bernama Andalin, yang fokus mengembangkan layanan di bidang logistik berhasil menarik perhatian mentor nasional dan internasional. Andalin menciptakan sebuah platform berbasis internet untuk memudahkan para Usaha Kecil Menengah (UKM) melakukan kegiatan impor dan ekspor. Andalin bekerja sama dengan shipping agent dan juga warehouse di beberapa negara di luar negeri. Latar belakang membangun layanan logistik ini didorong fakta di lapangan bahwa Indonesia merupakan paling besar untuk ekspor dan impor, namun terbentur proses pengiriman yang sangat ribet. Menurut Rifki Pratomo, Chief Executive Officer Andalin, setidaknya perlu 12 step untuk melakukan proses impor atau ekspor. Dengan Andalin, kini proses pengiriman dari atau ke luar negeri bisa dipangkas menjadi empat step saja. “Bila ingin import, pesan jasa di Andalin, misalkan dari China, kita kasih alamat gudang di China. Bila dia belanja di Alibaba kita urus shipping-nya sampai di bea cukai dan kita kasih tahu biaya pajaknya. Begitu juga dengan ekspor. Pengguna tinggal kirim barangnya ke gudang kita lalu kita akan urus pengirimannya, misalkan mau ekspor ke AS, kita akan kirimkan sampai ke customer dia di US,” kata Rifki, di Jakarta, Senin (13/2/2017).

INDONESIA SHIPPING TIMES

Beda Andalin dengan perusahaan pengiriman logistik lain semisal DHL, terletak pada jenis layanan dan kapasitas barang. Bila DHL termasuk jasa kurir, maka Andalin lebih kepada perusahaan kargo yang mematok ukuran berat minimum barang. Vendor rekanan Andalin kebanyakan perusahaan yang memang bergerak di bidang kargo lintas negara. “Kurir fokus di pengiriman barang lebih kecil, contohnya 1-2kg. Tapi kita lebih ke kargo, jadi mungkin akan memakan waktu lebih lama sekitar tiga sampai empat hari,” kata pria yang bekerja dengan dua temannya untuk membesarkan nama Andalin. Di tampilan aplikasi, UKM bisa memantau perjalanan barang mereka. Untuk setiap langkah, mereka akan dikasih informasi misalkan dokumen yang harus mereka submit. Di akhir September 2016, Andalin telah melakukan product testing untuk layanan impor dari AS, China, dan beberapa di Eropa. Selanjutnya, perusahaan bakal menjajal layanan untuk kirim barang ke luar negeri. “Kita ingin membawa market international untuk usaha-usaha lokal di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan lokal bisa ekspansi ke luar negeri tanpa harus mikirin ribetnya crossborder logistics,” tutur Rifki.*** | SELULAR.ID | Selasa 14 Februari 2017

Harta Karun

Penuh Muatan, Kapal Marcopolo Diduga Karam di Perairan Indonesia

Selasa 14 Februari 2017

foto: causescom

ERAIRAN Indonesia tak hanya kaya akan beragam jenis spesies hewan serta tumbuhan lautnya yang indah. Nyatanya, negara maritim ini juga menyimpan harta karun bawah laut yang tak ternilai harganya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 463 titik kapal tenggelam yang tersebar di perairan dalam Indonesia. Namun, tak semua muatan dalam kapal tenggelam tersebut utuh, sebagian isinya telah dicuri. Kepala Sub Direktorat Air Laut Non Energi dan Barang Muatan Kapal Tenggelam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, M Zaki Mahasin, mengatakan kapal-kapal yang tenggelam di laut Indonesia umumnya sudah berusia ratusan tahun dan diyakini menyimpan barang-barang berharga bernilai tinggi. Dalam satu kapal yang tenggelam, menurut Zaki, biasanya ada satu benda yang dinobatkan sebagai masterpiece pada zamannya. “Itu yang diburu para arkeolog dunia,” ujarnya, saat berbincang dengan Republika.co.id, Senin (13/2) Salah satu titik kapal tenggelam yang terkenal berada di perairan Bangka Belitung. Zaki menyebut, para ahli meyakini laut tersebut merupakan titik tenggelamnya kapal milik Marcopolo, seorang penjelajah asal Italia yang dikisahkan telah melakukan perjalanan amat jauh menuju Timur. Tak ayal, perairan Bangka Belitung menjadi daerah rawan pencurian karena kisah sejarah yang dimilikinya dan barang-barang bernilai selangit yang diyakini ikut tenggelam di dalamnya. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah memiliki program kerja untuk menyelamatkan harta karun negara tersebut. Zaki menyebut, tahun ini KKP berencana mengangkat barang muatan kapal tenggelam yang ada di dua titik. Namun begitu, ia belum bisa memastikan di mana dua lokasi kapal tenggelam itu berada.

Sebelumnya, barang muatan kapal tenggelam dapat diangkat oleh swasta dengan izin pemerintah. Barang yang berhasil dibawa ke daratan biasanya akan dilelang. Kemudian sisanya akan dibagi dua, untuk swasta yang melakukan pengangkatan dan untuk negara. Barang-barang yang menjadi koleksi negara tersebut saat ini dikumpulkan di sebuah gudang milik KKP yang berada di kawasan Cileungsi, Jawa Barat. Menurut Zaki, ada lebih dari 200 ribu barang muatan kapal tenggelam yang tersimpan di sana, mulai dari koin kuno, patung, pedang, hingga senjata. “Misal satu barang dihargai paling murah Rp 1 juta, sudah berapa triliun itu harganya.” Zaki menuturkan, salah satu benda yang diyakini bernilai tinggi yakni sebuah pedang dengan gagang emas. Selain itu, ada pula sebuah stempel yang diduga berasal dari kapal milik kerajaan Cina di masa lampau. Sejak 2012, pemerintah telah menutup izin bagi swasta untuk melakukan pengangkatan barang muatan kapal tenggelam. Kewenangan itu kini sepenuhnya berada di pemerintah. Zaki menuturkan, ke depan pemerintah akan menguatkan status ribuan barang koleksi negara yang berasal dari harta karun bawah laut tersebut. Kemudian, KKP menargetkan setiap benda akan memiliki barcode. Jika sudah terdata dalam satu sistem, barang-barang tersebut dapat dipinjam untuk keperluan pameran.*** | REPUBLIKA.CO.ID | HALIMATUS SA’DIYAH |

INDONESIA SHIPPING TIMES