INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 92• Vol IX • Sabtu 15
April 2017
WADUH, PULUHAN GALANGAN KAPAL DI BATAM TERANCAM BANGRUT!
WOW, KOPERASI TKBM KOMURA DIDUGA TERIMA PUNGLI RP2 TRILIUN
KKP PANGKAS IZIN KAPAL DARI 20 HARI MENJADI 5 HARI KERJA
TIGA PELABUHAN KTI DIKEMBALIKAN SEBAGAI PELABUHAN WISATA
CHINA KERJA SAMA ZONA PELABUHAN DENGAN THAILAND DAN KAMBOJA
01
Waduh, Puluhan Galangan Kapal di Batam Terancam Bangkrut!
K
ONDISII industri galangan kapal (shipyard) di Batam kian mengkhawatirkan. Asosiasi perusahaan shipyard Batam atau Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) mencatat, sejauh ini sudah ada 20 galangan kapal yang tutup karena sepinya pesanan. “Anggota BSOA itu ada 50, dan 20 perusahaan sudah berhenti produksi,” kata Sekretaris BSOA, Suri Teo, Kamis (13/4). Sementara 30 perusahaan lainnya mencoba bertahan karena masih menyelesaikan pesanan kapal di tahun lalu. Sebagian lainnya hanya melakukan perbaikan kapal-kapal kecil. Sedangkan mengenai jumlah karyawan, saat ini tinggal tersisa 2.500 orang. Kondisi suram industri galangan kapal ini diperburuk oleh tarif jasa kepelabuhanan yang melambung. Tarif terbaru yang dirilis Badan Pengusahaan (BP) Batam dinilai sangat memberatkan. “Untuk melakukan perbaikan kapal saja, para pemilik kapal akan menghitung kembali karena biayanya tinggi,” jelasnya. Ia menjelaskan tarif utama yang dianggap tinggi adalah tarif labuh tambat. “Kalau bisa tarif labuh tambat itu turun agar bisa bersaing dengan tetangga,” jelasnya.
Memang untuk tarif kapal berbendera Indonesia masih kompetitif. Namun untuk kapal berbendera asing sangatlah tinggi. “Ya kami ingin tarifnya diturunkan untuk mengundang kapal besar masuk ke Batam,” jelasnya. Ia menjelaskan Malaysia berwacana akan menerapkan tarif labuh tambat nol persen untuk kapal yang akan melakukan perbaikan. “Seharusnya kita bisa lebih dulu menolkan tarif tersebut,” jelasnya. Dengan begitu, maka kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan dunia maritim akan bergerak. “Kru kapal akan isi minyak, air, dan akan berbelanja sehingga ekonomi bisa hidup,” ujarnya. Sedangkan Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Batam, Taba Iskandar, mengatakan permasalahan tarif jasa pelabuhan harus didudukkan antara lembaga BP Batam dan para pengusaha pelayaran. “Masalah ini harus didudukkan secara kelembagaan. Jangan karena dulu ada kebocoran jadi ditimpakan dengan tarif mahal untuk tutup kebolongan tersebut,” ujarnya.*** BATAMPOS.CO.ID | LEO
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Sabtu 15 April 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
KKP Pangkas Waktu Urus Izin Kapal dari 20 Jadi 5 Hari Kerja
G
UNA mempermudah pendaftaran perizinan kapal di atas 30 Gross Tonage (GT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memangkas waktu pengurusan izin dari 20 hari kerja, menjadi 5 hari kerja. Pemangkasan waktu pengurusan izin tersebut dibarengi dengan pembukaan gerai-gerai pengurusan baru. “Kalau dulu ngurusnya 20 hari, tapi dengan ada gerai ini bisa hanya 5 hari. Kan jadi lebih efisien,” tutur Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Sjarief Widjaja di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Adapun gerai baru yang akan dibuka dalam rangka memangkas waktu perizinan tersebut mencapai 30 gerai perizinan yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Selama ini, pengurusan izin kapal di atas 30 GT hanya dilakukan di pusat, karena itu banyak pelaku usaha dari daerah yang mengeluhkan hal tersebut karena jauhnya jarak. “Keterbatasan waktu memaksa mereka (pelaku usaha) untuk menggunakan jasa pengurus, sehingga memperpanjang mekanisme perizinan, juga penambahan biaya dan kurangnya kelengkapan dokumen,” kata Sjarif Syarif mengatakan, dengan membuka 30 gerai di berbagai wilayah, selain dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan, juga sekaligus dapat menata perizinan kapal. Karena selama ini, dengan pengusaha menggunakan jasa dalam mengurus izin, masih ada beberapa yang melakukan kecurangan dalam hal pendataan. “Contohnya, kapal dia sebetulnya di atas 30 GT, tapi dia daftar perizinan di daerah, padahal kalau ukuran itu seharusnya di pusat. Kalau pakai gerai kita bisa ketemu langsung dengan pemi-
INDONESIA SHIPPING TIMES
lik kapal di daerah, tetap dengan kewenangan di pusat, seperti itu contohnya. Dan itu akan mempercepat proses perizinan,” kata Sjarif. Sjarif juga mengatakan, pembukaan gerai dilakukan, karena berdasarkan data yang dimilikinya pada tahun 2015 lalu sempat terjadi penurunan jumlah kapal di atas 30 GT yang beroperasi. Tercatat, pada tahun 2015 jumlah kapal di atas 30 GT sebanyak 3.160 unit. Jumlah tersebut turun sebanyak 1.132 unit dari tahun 2014, yang saat itu sekitar 4.964 unit. Dan kemudian naik lagi menjadi 3.980 pada tahun 2016, dan 4.401 di tahun 2017 ini. “Pada tahun 2015 terjadi penurunan, itu karena rekan-rekan pemilik kapal tidak memperpanjang izin. Terus karena ada moratorium kapal asing. Kemudian naik lagi, karena melihat pergerakan ikan mulai naik, dan itu cocok dengan produksinya,” terang dia. Konsep pelaksanaan gerai perizinan mengusung one stop solution dimana KKP, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara on the spot duduk bersama dalam penerbitan izin di lokasi gerai.*** DETIK.COM | FADHLY F RACHMAN Sabtu 15 April 2017
03
Tiga Pelabuhan di Indonesia Timur akan Dikembalikan untuk Pariwisata
K
EMENTERIAN Perhubungan berencana mengembangkan tiga pelabuhan di wilayah timur Indonesia sebagai pelabuhan wisata. Hal itu dilakukan untuk memberikan support terhadap sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan negara. “Kalau untuk wisata, kita berbasis pada 10 destinasi. Kita akan fokus di 10 destinasi itu. Di (Indonesia) timur ini ada Bali, Lombok, dan Labuan Bajo,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis (13/4/2017). Budi menambahkan, salah satu yang membedakan pelabuhan barang dengan pelabuhan wisata adalah adanya dermaga untuk kapal pesiar. Pembangunan dermaga itu dalam waktu dekat akan dilakukan di dua pelabuhan berbeda.
04
Sabtu 15 April 2017
“Kalau tourism itu khusus, contohnya kita siapkan dermaga untuk kapal pesiar. Yang di depan mata ini ada dua tempat, yaitu di Benoa dan Labuan Bajo, tapi tempat lain harus juga kita pikirkan,” sambungnya. Dia mencontohkan, dermaga yang akan dibangun di Pelabuhan Benoa akan menampung kapal dengan panjang 400 meter. Budi juga menjanjikan akan memperbaiki sarana lainnya di pelabuhan tersebut. “Sebagai contoh, Benoa akan kita selesaikan planing-nya dan kita buat master plan dengan kapasitas kapal sampai 400 meter. Kita juga memberikan dukungan untuk suplai air, suplai listrik, dan masalah sampah, sehingga begitu mereka datang bisa terlayani dengan baik,” pungkasnya.*** DETIK.COM | AHMAD BIL WAHID
INDONESIA SHIPPING TIMES
Terminal Kapal Pesiar Siap Dibangun di Labuan Bajo
K
EPALA Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur (NTT) Marius Ardu Jelamu mengatakan, terminal khusus kapal pesiar (cruise) akan dibangun dibangun di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Menurut Marius, pembangunan terminal khusus kapal pesiar di Labuan Bajo akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, Kementerian Perhubungan melalui ASDP akan membangun hotel bintang empat. “Hari ini akan dilakukan penandatanganan MoU antara Gubernur NTT dan CEO Carnival Shipping Lines yang merupakan operator kapal pesiar terbesar di dunia yang memiliki ribuan kapal pesiar di dunia,” kata Marius di Denpasar Bali, Kamis (13/4/2017). Marius mengatakan, kalau selama ini home port kapal pesiar berada di Singapura dan ketika ke Indonesia hanya melintas saja, maka dengan dibangunnya terminal kapal pesiar tentu Labuan Bajo akan dikunjungi. Tujuannya, kapal pesiar yang selama ini berlabuh di tengah laut bisa merapat ke marina dan ribuan wisatawan bisa turun ke daratan di Kota Labuan Bajo. “Begitu Labuan Bajo kita bangun home port dari situ kemudian kapal pesiar yang dikelola
INDONESIA SHIPPING TIMES
oleh carnival shipping lines akan mengelilingi sejumlah tempat pariwisata yang menarik seperti di Ende, Alor, Lembata, Rote, Wini, Atapupu dan Sumba,” katanya. Suasana pagi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (19/1/2016).(KOMPAS/DWI AS SETIANINGSIH) Apalagi, menurut Marius, kapal pesiar Carnival ini biasanya sekali jalan membawa wisatawan yakni sebanyak 1.000 sampai 2.000 orang bahkan sampai 4.000 orang. “Sekarang kita orang NTT harus siap diri, karena rencananya akan direalisasi pada Juli 2019 mendatang. Kita harus punya puluhan bus pariwisata bahkan kalau bisa harus ratusan bus, karena akan ada ribuan wisatawan internasional yang turun ke lokasi wisata,” jelasnya. Para pelaku industri juga, tambah Marius, sudah harus siap diri dan harus bisa menghasilkan komoditas yang bernilai dan pangsa pasarnya untuk turis mulai dari kelas atas sampai bawah. Restoran, hotel dan pemandu wisata profesional juga sudah harus ada di kabupaten dan kota di NTT.*** KOMPAS.COM | SIGIRANUS M BERE Sabtu 15 April 2017
05
Pelni akan Operasikan Kapal Pesiar Oktober Tahun Ini
P
T Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Pelni) akan mengoperasikan kapal pesiar untuk mendukung pariwisata dalam negeri Oktober tahun ini. Dalam hal ini, Pelni menggandeng PT Patra Jasa (Persero) yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero), di mana Patra Jasa yang membeli atau menyewa kapal pesiar, sedangkan Pelni sebagai operatornya. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pelni dengan Patra Jasa pada 7 April 2017 lalu. “Rencananya Oktober atau November sudah beroperasi,” jelas Manager Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan Pelni, Akhmad Sujadi, Jakarta, Jumat (14/4/2017). Dengan beroperasinya kapal pesiar pada Oktober 2017 mendatang, Pelni akan melanjutkan paket wisata bahari yang pertama kali dirilis pada 2014 lalu. Kapal pesiar ini nantinya dapat mengangkut penumpang hingga 400 orang. “Kapal pesiar berkapasitas antara 300-400 orang ini sedang dipilih yang terbaik dan diharapkan dapat dioperasikan tahun 2017 ini,” tutur Sujadi.
06
Sabtu 15 April 2017
Berbagai rute wisata bahari pun ditawarkan, baik berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan berlayar menuju beberapa destinasi wisata prioritas pemerintah seperti Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, hingga Morotai. “Selanjutnya untuk rute lainnya, kapal bisa menuju Banda Neira, Misool, Bunaken,” kata Sujadi. Dengan doperasikannya kapal pesiar oleh Pelni pada Oktober 2017 mendatang, Sujadi berharap wisatawan domestik dan mancanegara bisa memiliki alternatif untuk menikmati keindahan alam Indonesia. “Dengan adanya cruise Pelni akan semakin banyak wisatawan domestik yang bisa menikmati wisata bahari di negeri sendiri. Di sisi lain bagi wisatawan asing, bisa mendapatkan tambahan cara untuk berkeliling dan menikmati keindahan serta kekayaan wisata bahari di Indonesia,” tutup Sujadi.*** DETIK.COM | ARDAN A CHANDRA
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kunjungi Mitsui, KKP Idamkan Kapal Multipurpose
P
ETINGGI Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kunjungan kerja ke kantor Mitsui Engineering & Shipbuilding co, Ltd, perusahaan desain dan pembangunan kapal di Jepang. KKP ingin tahu kemampuan galangan kapal Mitsui dalam membuat kapal multipurpose dan teknologi yang mereka gunakan. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo yang memimpin rombongan menyampaikan pemerintah Indonesia saat ini membuka peluang investasi selebar-lebarnya di bidang Kelautan dan perikanan. “Kami minta dukungan dan mengundang Jepang untuk investasi di Indonesia,” kata Nilanto di kantor Mitsui, Tokyo, Kamis (14/4/2017). Delegasi KKP diterima langsung oleh Vice President Mitsui Takaki Yamamoto. Ikut dalam delegasi itu Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Eko Djalmo Asmadi, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Bramatyo Satyamurti dan Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional Lily Aprilia Pregiwati. Nilanto menjelaskan berbagai kebutuhan un-
INDONESIA SHIPPING TIMES
tuk membangun dan memajukan Kelautan dan perikanan Indonesia. “Kami membutuhkan kapal multipurpose,” ujar Nilanto. Saat ini Indonesia belum memiliki kapal serbaguna tersebut yang bisa difungsikan untuk banyak kebutuhan seperti sebagai rumah sakit, riset, pendidikan dan pengawasan. “Berapa lama waktu yang dibutuhkan Mitsui untuk memproduksi kapal multipurpose tersebut?” tanya Bramantyo. Takaki Yamamoto dalam pertemuan tersebut menyatakan pihaknya berkomitmen untuk investasi pembangunan di bidang infrastruktur dan perkapalan. “Kami yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh pesat,” kata Yamamoto. Selain Mitsui, para Dirjen KKP itu juga mengunjungi kantor Nippon Suisan Kaisa, Ltd (NISSUI), perusahaan pengolahan industri kelautan dan perikanan dan ABI, perusahaan yang mengembangkan teknologi pembekuan produk pertanian dan Kelautan.*** DETIK.COM | IIN YUMIYANTI Sabtu 15 April 2017
07
Kejar Target, Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Pelabuhan Patimban
P
EMERINTAH ingin agar pembangunan Pelabuhan Patimban bisa segera dilaksanakan. Mereka ingin agar pada 2019 pembangunan Pelabuhan Patimban Tahap 1 bisa selesai dan dimanfaatkan. Agar keinginan tersebut bisa segera tercapai, pemerintah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban. Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 255 Tahun 2017 tentang Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Dalam yang ditandatangani Budi Karya Sumadi, Februari lalu tersebut, tim, satunya beranggotakan ahli. Tim ahli tersebut bertugas untuk memberikan saran dan masukan terhadap satuan kerja pembangunan Pelabuhan Patimban terkait perencanaan, desain, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan yang mendapatkan gelontoran pinjaman Jepang senilai US$ 1,7 miliar tersebut Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan kepada Kontan baru- baru ini mengatakan, tim dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menyesuaikan konsep pembangunan Pelabuhan Patimban dengan konsep Jepang. “Untuk itu, karena Jepang itu kan ketat, disiplin, kami tidak ingin kedodoran,” katanya.
08
Sabtu 15 April 2017
Ridwan Djamaludin, Deputi Menko Kemaritiman Bidang Infrastruktur mengatakan, selain menyamakan konsep, tim juga dibentuk untuk menjembatani pembahasan masalah dalam pembangunan pelabuhan tersebut. Dia bilang beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia dan Jepang sempat mendapatkan tantangan dalam pembahasan pinjaman untuk proyek tersebut dan masa pengembaliannya. Masalah juga berkaitan dengan penggunaan kandungan lokal dalam pembangunan pelabuhan tersebut. “Jujur ada tantangan di awal, soal kandungan lokal yang harus dihitung, pinjamannya,” katanya kepada KONTAN tanpa merinci masalah tersebut. Ridwan mengatakan, berkat komunikasi yang dilakukan bersama tim, masalah tersebut berhasil diatasi. Berkaitan dengan pinjaman, dia klaim bahwa sudah ada arah positif bagi Indonesia untuk bisa mengembalikan utang dengan bunga rendah dan waktu panjang. Sementara itu untuk kandungan lokal, rencananya persentasenya akan mencapai 30%. “Sepakat resmi memang belum, tapi arahnya sudah ke sana,” katanya. Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk kerjasama dalam membangun Pelabuhan Patimban. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Manteri Jepang, Shinzu Abe pertengahan Januari 2015 lalu. Dalam pertemuan tersebut, dua negara sepakat mulai pembangunan awal 2018. Untuk menuju target tersebut, pemerintah Indonesia maupun Jepang juga bersepakat membentuk persahaan patungan.*** KONTAN.CO.ID | AGUS TRIYONO
INDONESIA SHIPPING TIMES
PIP Lepas 186 Perwira Pelayaran, Segera Buka S-2 Vokasi Pelayaran
S
EBANYAK 186 mahasiswa (taruna/ taruni) Perwira Pelayaran Besar Program Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dilepas (diwisuda) di lapangan kampus setempat dengan Inspektur Upacara Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Capt Arifin Soenarjo, Kamis (13/04/2017). Sampai wisuda ke-84 ini, PIP Semarang telah meluluskan 9.141 lulusan tersebar di dalam dan luar negeri. Direktur PIP Semarang Dr Capt H Wisnu Handoko MSc M.IP menyampaikan wisudawan terdiri program studi Nautika 89 orang dan Teknika 97. Dua lulusan terpilih sebagai lulusan terbaik dianugerahi ‘Kartika Niti Yogya’ (lambang pencapaian prestasi
INDONESIA SHIPPING TIMES
dan keteladanan) untuk Kavin Pegasi, STr Pel (Sarjana Terapan Pelayaran) dengan IPK 3,22 prodi Nautika dan Fatahillah Fadloli STr.Pel (IPK 3,20 prodi Teknika). Direktur PIP Semarang berharap dengan dukungan 98 dosen (8 sudah S-3) dan sejumlah lainnya sedang S-2 serta S3, lembaga yang dipimpinnya bisa segera membuka pascasarjana (S2) vokasi bidang pelayaran yang saat ini belum ada di Indonesia. Lewat S2 Vokasi Pelayaran, kompetensi para pelaut nasional bisa ditingkatkan secara signifikan dan siap mengisi berbagai posisi di transportasi maritime nasional dan internasional.*** KRJOGJA.COM | TOMI SUDJATMIKO Sabtu 15 April 2017
09
Aptrindo dan Menhub Bahas Langkah Perbaikan Angkutan Barang
A
SOSIASI Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) sebagai wadah untuk menampung segala kepentingan para pelaku usaha trucking di Tanah Air, terus berupaya melakukan sinergi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, terkait berbagai langkah strategis untuk perbaikan di sektor bisnis angkutan barang. Menurut Wakil Ketua Bidang Distribusi dan Logistik DPP Aptrindo, Kyatmaja Lookman, ada belasan poin yang diusulkan Aptrindo kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada kesempatan audiensi di Jakarta, Jumat (14/Apr). Dari beragam masukan yang diusulkan oleh para stakeholder di bidang trucking ini, sedikitnya ada 2 poin penting yang memiliki tingkat urgenitas tinggi. “Seperti usia truk 10 tahun sesuai Perda DKI. Dan mencabut Perda bermasalah yang tidak sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, seperti pemberlakuan KIU (Kartu Izin Usaha) dan IBM (Izin Bongkar Muat),” jelas Kyatmaja. Adapun poin perbaikan yang diusulkan oleh Aptrindo adalah sebagai berikut. 1. Pembatasan usia truk 10 tahun (Perda DKI No.5 Tahun 2014 Pasal 51 ayat 2 butir (e) masa pakai kendaraan bermotor umum dibatasi
10
Sabtu 15 April 2017
dengan ketentuan mobil barang paling lama 10 tahun). 2. Maksimum JBI (Jumlah berat yang diizinkan) yang tidak seragam. 3. Jaringan infrastruktur jalan pendukung sektor logistik. 4. Pengaturan demand dan supply truk. 5. Pedoman tarif angkutan barang. 6. Pelarangan penggunaan ban vulkanisir. 7. Harga komponen ban yang mahal. 8. Peremajaan kendaraan dengan menghilangkan PPN terhadap truk baru. 9. Mencabut Perda bermasalah yang tidak sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ. 10. Pemberlakuan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan (SIPA). 11. Undang-undang gangguan yang belum ada juklak (petunjuk pelaksanaan) secara jelas. 12. STNK kendaraan bagi pengusaha trucking perorangan yang tergabung dalam koperasi. 13. Lokasi uji KIR yang sebaiknya bisa dilakukan dimana saja. 14. Sistem Informasi Angkutan Barang (SIAB) yang terintegrasi dengan sistem Inaportnet di Pelabuhan Utama di Indonesia dan portal Indonesia National Single Window (INSW). 15. Pendataan KIR. 16. Sosialisasi regulasi tentang angkutan barang hendaknya selalu mengundang atau melibatkan pihak pemilik barang. 17. Mewajibkan pengusaha angkutan barang memiliki tenaga ahli yang bersertifikat. Hasil dari audiensi ini, menurut Kyatmaja, memang belum final. “Menhub sudah menerima seluruh masukan dari Aptrindo ini dan beliau berjanji akan mempelajarinya terlebih dulu untuk mengambil langkah kebijakan yang terbaik,” katanya.*** TRUCKMAGZ.COM | ANTONIUS
INDONESIA SHIPPING TIMES
Wow, Koperasi TKBM “Komura” Diduga Terima Pungli Rp2 Triliun
D
IREKTUR Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Agung Setya menuturkan pihaknya fokus membantu pembenahan pelabuhan di Indonesia, termasuk mengawal sistem no sevice no pay, yaitu jika tidak ada pelayanan di pelabuhan maka tidak diperbolehkan ada pengenaan tarif apa pun. Hal itu terkait dengan dugaan tindak pungli di Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda, yang diduga dilakukan oleh pengurus Komura. Agung menuturkan di sana diketahui tidak ada aktivitas tenaga kerja bongkar muat, namun Komura tetap meminta tarif kepada PT PSP, selaku pengelola dan operator terminal peti kemas. “Dari hasil analisa dokumen sejak 2010 hingga 2016, terdapat dana sebesar Rp 180 miliar yang diduga hasil pemerasan pengurus Komura,” katanya, dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 April 2017. Agung mengatakan Rp 180 miliar itu hanya di terminal peti kemas Palaran saja, berbeda lagi di Pelabuhan Muara Barau. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 perusahaan
INDONESIA SHIPPING TIMES
bongkar muat yang ada di Muara Berau, dan diketahui bahwa sepanjang 2010-2016 terdapat jumlah dana yang diterima Komura mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Menurut Agung, jika Komura mendasarkan pada kesepakatan yang dibuat, maka dari hasil penyidikan terdapat pihak yang tidak sepakat dan tidak menandatangani kesepakatan itu. “Pihak yang ikut tanda tangan juga karena dipaksa, jadi sebenarnya itu adalah kesepakatan yang cacat hukum,” ujarnya. Penyidik kini terus menelusuri uang pungli sebesar Rp 2 triliun yang diterima Komura itu. Kasus ini bermulai ketika Bareskrim Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pelabuhan Peti Kemas, Terminal Peti Kemas, dan Kantor Komura, Jumat, 17 Maret 2017. Polisi kemudian menahan tersangka dalam OTT itu, yaitu Sekretaris Komura yaitu Dw alias DH, Sekretaris Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu Samarinda berinisal NA, dan Ketua PDIB berinisial HS.*** TEMPO.CO | GHOIDA RAHMAH Sabtu 15 April 2017
11
China Kerja Sama Zona Ekonomi Khusus Pelabuhan dengan Kamboja dan Thailand
F
ORUM Puncak Kerja Sama Internasional ‘Satu Sabuk Satu Jalan’ akan digelar di Beijing pada bulan Mei mendatang. Seirng dengan terus didorongnya pembangunan Satu Sabuk Satu Jalan, zona kerja sama ekonomi dan perdagangan yang dimodali dan dibangun oleh perusahaan Tiongkok terus mempraktekkan kerja sama yang saling menguntungkan. Di antaranya Zona Ekonomi Khusus Pelabuhan Sihanouk Kamboja dan Taman Industri Rayong di Thailand merupakan salah satu contohnya, dua zona ini memberi kontribusi penting demi perkembangan ekonomi Kamboja dan Thailand. Zona Ekonomi Khusus Pelabuhan Sihanouk didirikan pada tahun 2008 dengan luas 11,13 kilometer persegi. Ini merupakan zona kerja sama tingkat nasional yang dibangun bersama oleh Grup Hongdou Jiangsu, Tiongkok dan Provinsi Sihanouk, Kamboja. Sejauh ini, zona khusus ini telah berhasil menarik 109 perusahaan, di antaranya terdapat 94 perusahaan modal Tiongkok, dan telah menjadi platform penting bagi perusahaan Tiongkok untuk memasuki Kamboja. Zona Ekonomi Khusus Pelabuhan Sihanouk telah menjadi zona ekonomi skala terbesar yang menyediakan 16 ribu lowongan kerja.
12
Sabtu 15 April 2017
Sementara itu, Taman Industri Rayong Thailand yang dibangun oleh Grup Huali Zhejiang juga merupakan proyek teladan dalam pembangunan Satu Sabuk Satu Jalan, taman industri ini merupakan taman industri tingkat nasional di luar Tiongkok. Taman industri yang berorientasi pada investor Tiongkok ini dikembangkan oleh Grup Huali dan perusahaan Thailand. Taman industri Rayong berdiri pada tahun 2005, dan mengalami perkembangan pesat di bawah dorongan pembangunan Satu Sabuk Satu Jalan. Kini telah terdapat 90 perusahaan Tiongkok yang menanam modal di taman industri ini, di saat yang sama, taman industri ini telah menjadi pangkalan ekspor produk manufaktur. Sejauh ini, Taman industri Rayong berhasil mendatangkan investasi Tiongkok sebesar US $ 2,5 miliar, dan menciptakan 20 ribu lapangan kerja. CEO Grup Huali Xiao Qi berpendapat, investasi perusahaan modal Tiongkok di taman industri ini memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi Thailand. Sampai akhir 2016, perusahaan Tiongkok membangun kurang lebih 56 zona kerja sama ekonomi dan perdagangan di negara pesisir Satu Sabuk Satu Jalan. Total investasi mencapai US $ 18,55 miliar, setoran pajak kepada negara US $ 1,07 milia , dan 177.000 lowongan kerja berhasil diciptakan. Boleh dikatakannya, zona kerja sama ekonomi dan perdagangan di luar Tiongkok telah menjadi wadah penting untuk mendorong pembangunan Satu Sabuk Satu Jalan, juga menjadi platform bagi perusahaan Tiongkok untuk melangkah ke luar negeri.*** CRI.CN | INDONESIA
INDONESIA SHIPPING TIMES