Indonesia Shipping Times edisi 17 Februari 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

17 Februari 2017 No 41 • Vol IX • Jumat

FORUM NASIONAL INSA 2017

MENKO LUHUT: PELINDO JANGAN SERAKAH. NANTI SAKIT PERUT LAGI

BEYOND CABOTAGE MASIH JADI ‘PR’ INDUSTRI MARITIM

PELINDO I BERTEKAD JADI MARKET LEADER BISNIS KEPELABUHAN

PEMERINTAH AKAN EVALUASI MAKASSAR NEW PORT

TEMAS LINE LAYANI RUTE “TOL LAUT” BELAWAN - BITUNG

Bisnis Pelabuhan

Menko Luhut: Pelindo Jangan Serakah. Nanti Sakit Perut Lagi....

ENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) RI, Luhut Binsar Panjaitan mengeritik seluruh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di depan peserta Forum Nasional Indonesiaan National Shipowners Association (INSA) 2017 di Grand Calrion Hotel Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis, (16/2/2017). Menteri berlatar belakang militer ini berharap Pelindo tidak memonopoli bongkar muat. “Pelindo jangan rakus, kalau mau ambil semua bisa sakit perut lagi,” kata Luhut yang direspons tertawa peserta Forum Nasional INSA 2017. Ia menyarankan agar Pelindo bisa bekerja sama dengan swasta untuk melancarkan proses muat bongkar di pelabuhan. “Jangan dikuasai semua, namun tidak bisa dikerjakan,” tambah Luhut. Ajak INSA Dalam sambutannya, Menko Luhut mengatakan pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan yakni Kuala Tanjung (Indonesia Barat).

Teluk Lamong Tanjung Perak (wilayah Tengah) dan Makassar New Port (MNP) sebagai hub port. “Sekarang pemerintah Indonesia juga konsentrasi pada penguatan perekonomian domestik. Dan pemerintah pun tengah menyiapkan ketiga pelabuhan itu,” katanya. Menurut Luhut dengan adanya pelabuhanpelabuhan tersebut yang terkonektivity, biaya logistk dapat tertekan, dan sesuai dengan harapan semua pihak sehingga harga komoditi antara wilayah secara nasional tak jauh berbeda. Luhut juga minta supaya INSA ikut berperan pada konsep dan program yang sedang disiapkan pemerintah Indonesia tersebut. “Jangan sampai kapal asing lagi yang menikmati dengan apa yang disiapkan oleh pemerintah,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyatakan menyambut baik ajakan Menko Maritim tersebut. “Kami akan pikirkan dan masuk pada peluang yang digambarkan oleh Menko Maritim Pak Luhut,” katanya. Hadir pada Forum INSA tersebut, Gubernur Sulsel Yasin Limpo, Dirut Pelindo IV Doso Agung, Walikota Makassar Danny dan sejumlah dirut BUMN, pejabat dilingkungan Pemprov Sulsel, serta 39 DPC INSA seluruh Indonesia.*** | TRIBUNNEWS.COM |OCEANWEEK.CO.ID |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Jumat 17 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Forum Nasional INSA 2017

Beyond Cabotage Masih Jadi ‘PR’ Industri Maritim foto: republika.co.id

SOSIASI Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners Association/INSA) menilai program cabotage yakni penggunaan kapal nasional berbendera merah putih oleh perusahaan pelayaran telah terpenuhi dengan baik. “Namun, kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia atau beyond cabotage, dimana pengusaha pelayaran dapat bersaing di kancah angkutan laut internasional terutama angkutan komoditas ekspor dan Impor,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) INSA Carmelita Hartoto dalam sambutannya saat membuka Forum Nasional INSA 2017: Peta dan Dinamika Kebijakan Pengembangan Industri Maritim Indonesia di Makassar, Kamis (15/2). Dalam forum tersebut, hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Staf Ahli Menteri Perhubungan Umar Aris, Staf Perencanaan Direktorat Transportasi Bappenas Hadi Setiawan, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto, serta anggota DPP dan DPC INSA.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Menurut dia, industri pelayaran Indonesia perlu belajar bagaimana negara lain memperlakukan industri pelayarannya. Beberapa hal yang perlu dipelajari antara lain kebijakan fiskal dan moneter di industri ini. “Seperti bagaimana mengubah pelaksanaan term of trade dari freen on board (FOB) menjadi cost, insurance, and freight (CIF) untuk kegiatan ekspor maupun sebaliknya untuk impor,” tutur Carmelita. Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan industri pelayaran mendeteksi sejumlah permasalahan dan mencarikan solusi terbaik untuk menjawab tantangan industri pelayaran mendatang. “Yang pada akhirnya akan menghasilkan gagasan-gagasan sebagai rumusan terhadap pengembangan ekonomi maritim nasional dan nantinya kita akan bangga melihat kapal-kapal berbendera merah putih berkibar dengan gagahnya di Eropa, Amerika, dan negara besar lainnya,” ujar dia.*** | BERISATU.COM | EKO ADITYO |

Kamis 16 Februari 2017

Industri Perkapalan

Menko Luhut: Kenapa Indonesia Belum Becus Bikin Kapal?

ENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan sangat menyayangkan negara maritim dengan kepulauan terbesar di dunia, namun tak bisa membuat kapal. Sehingga, ia mengatakan bahwa hal ini harus didorong dan dibenahi agar Indonesia bisa membuat kapal dengan baik. “Indonesia ini negara maritim dengan kepulauan terbesar di Indonesia, tapi bikin kapal saja tak becus, makanya harus diperbaiki,” ucap Luhut di acara Forum Indonesian National Shipowners Association (INSA) 2017 di Hotel Grand Clarion, Makassar, Kamis, 16 Februari 2017. Maka dia mendorong agar Kawasan Indonesia Timur juga bisa memproduksi kapal demi merealisasikan tol laut. Pasalnya, selama ini pembuatan kapal hanya berpusat di Pulau Jawa. Prioritas Sementara itu, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I Guti Putu Suryawirawan mengatakan saat ini Kementerian Perindustrian memacu pertumbuhan industri komponen perkapalan demi mewujudkan kemandirian bangsa dalam pengembangan sektor kemaritiman. “Pemerintahan saat ini telah memprioritaskan industri kapal dalam pembangunan nasional, terutama untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Guti Putu Suryawirawan dalam siaran pers. Menurut Putu, industri perkapalan merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dengan karakteristiknya sebagai industri padat karya, modal dan teknologi. Selain itu, sektor industri maritim tidak hanya mampu mendongkrak aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara melalui penguatan konektivitas sarana transportasi laut. “Sektor ini berperan penting untuk

Jumat 17 Februari 2017

menyatukan wilayah yang tersebar di Indonesia,” imbuh dia. Sejak diterapkannya Inpres nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional melalui pemberlakuan asas cabotage, terjadi peningkatan jumlah armada kapal berbendera Indonesia dari 6.041 unit pada Juni 2005 menjadi 13.224 unit pada Februari 2014. “Meningkatnya armada tersebut tentunya akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan produk dan jasa industri maritim pendukung lainnya seperti komponen kapal,” ungkap Putu. Dengan demikian,diharapkan industri perkapalan nasional memanfaatkan peluang untuk menambah kapasitas dan kemampuan dalam membuat kapal baru dengan komponen dalam negeri. Putu mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan armada kapal melalui pembangunan kapal-kapal negara. “Adanya proyek-proyek pembangunan kapal baru, dapat juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta yang lebih penting adalah kemampuan untuk meningkatkan penguasaan teknologi,” terangnya. Ia menambahkan industri galangan kapal turut menjadi pondasi penting dalam menunjang program poros maritim maupun tol laut. Kemenperin mencatat, jumlah galangan kapal di Indonesia telah mencapai sekitar 334 galangan kapal tersebar di seluruh Indonesia dengan meyerap tenaga kerja sebanyak 43.000 orang. Galangan kapal nasional saat ini mampu membangun berbagai jenis dan ukuran kapal sampai dengan kapasitas 50 ribu DWT dan mereparasi kapal sampai dengan 150 ribu DWT. *** TEMPO.CO | ANTARANEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Industri Perkapalan

Pemerintah Targetkan Kebutuhan Kapal Dipenuhi Industri Dalam Negeri foto: rentcarcirebon.com

EMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menargetkan kebutuhan kapal nasional dapat sepenuhnya dipenuhi oleh industri dalam negeri pada 2017. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Yan Sibarang Tandiele, mengatakan saat ini baru sekitar 80 persen dari kapal-kapal yang dibeli menggunakan anggaran pemerintah diproduksi oleh galangan lokal. “Kebutuhan kapal sebetulnya besar sekali. Tapi minimal kapal-kapal yang dibeli dengan APBN atau APBD dapat dipenuhi seluruhnya oleh galangan kita,” ujarnya pada Republika, usai menghadiri Forum Bisnis Industri Perkapalan Nasional di kantor Kementerian Perindustrian, Kamis (16/2). Menurut Yan, industri perkapalan dalam negeri sudah banyak yang mampu mengekspor kapal niaga dan kapal perang ke negaranegara tetangga. Namun begitu, ia mengakui masih banyak kendala yang dihadapi para

INDONESIA SHIPPING TIMES

pelaku industri tersebut. Yan menyebut, iklim usaha di Indonesia yang kurang kondusif merupakan kendala utama. Ia mencontohkan, 60 persen bahan baku komponen kapal masih impor. Pengusaha harus membayar PPN apabila mendatangkan bahan baku impor untuk pembuatan kapal. Sementara, jika mereka mengimpor kapal utuh, barang tersebut bebas dari PPN. Akibatnya, kapal produksi dalam negeri kurang kompetitif. Agar industri perkapalan dalam negeri bisa bersaing, Yan menyarankan agar pemerintah memberikan fasilitas berupaya bea masuk yang ditanggung pemerintah. Saat ini, bea masuk untuk komponen ditetapkan 15 persen. “Kalau biaya itu dinolkan, pembuatan komponen dalam negeri bisa lebih bersaing,” ujarnya.*** | REPUBLIKA.CO.ID | HALIMATUS SA’DIYAH |

Kamis 16 Februari 2017

Gudang Logistik

Kemenhub Akan Lakukan Beauty Contest Pengoperasian “Rumah Kita”

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai rumah logistik atau “Rumah Kita” akan menjadi bisnis baru yang produktif. Untuk itu, Budi usai pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2018 di Kemenhub, Jakarta, Kamis, mendorong perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk mengoperasikan gudang logistik Rumah Kita. “Rumah kita ini bukan hanya berfungsi sebagai bagian dari tol laut, tetapi juga satu daerah memiliki fungsi logistik yang bisa mengkonsolidasikan barang-barang di dalam negeri bisa diekspor ke luar tanpa harus ke Jawa,” ujarnya. Ia mencontohkan Pelni mendapatkan tugas untuk mengelola Rumah Kita di Saumlaki dan Morotai, nantinya akan diberikan izin untuk melakukan ekspor langsung, seperti ke Darwin, Australia. “Jadi barang-barang di dalam negeri bisa dieskpor tanpa harus (dikirim) ke Pulau Jawa,” ucapnya. Selama ini, dia menjelaskan, distribusi barang tidak bisa dilakukan secara langsung, contohnya produk dari Saumlaki harus dikirim ke Surabaya atau dari Morotai ke Makassar terlebih dahulu baru bisa dieskpor. “Oleh karenanya, secara praktis apa yang dilakukan l Laut ini suatu pembelajaran bagi swasta dan sambil mengkonsolidasikan dan memulai bisnis baru yang produktif,” tuturnya.

Jumat 17 Februari 2017

Dia mengatakan saat ini BUMN yang terlibat baru PT Pelni, Pelindo I, II, III dan IV, PT ASDP Indonesia Ferry dan lainnya. Budi juga mendorong BUMD di masingmasing daerah untuk terlibat dalam mengoperasikan rumah logistik tersebut. Ia mengatakan bagi sejumlah pihak yang berminat akan dilakukan seleksi atau “beauty contest” untuk mengoperasikan Rumah Kita tersebut. Budi juga mengatakan pihaknya juga akan mengintegrasikan Rumah Kita dengan tol udara, untuk di daerah pegunungan di Papua, seperti Manokwari dan Timika agar disparitas harga bisa ditekan. Pemerintah telah menetapkan 13 titik Rumah Kita, yaitu di Nias, Mentawai, Natuna, Sanggate, Dompu, Waingapu, Rote, Kalabahi, Tahuna, Namlea, Saumlaki, Manokwari dan Timika.*** | ANTARANEWS.COM | JUWITA T RAHAYU |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dianggap Lambat

Pemerintah Akan Evaluasi Pembangunan Makassar New Port

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: swa.co.id

EMENTERIAN Koordinator Bidang Maritim akan mengevaluasi pengerjaan fisik mega proyek Makassar New Port atau MNP yang sejauh ini prosesnya cenderung lambat. Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan evaluasi tersebut untuk mengatahui secara komprehensif kendala apa yang menyebabkan pembangunan infrastruktur maritim yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) tidak mengalami progres pengerjaan fisik signifikan. “Nanti akan kita lihat kenapa itu sampai terjadi, karena Makassar sekarang sudah 600.000 TEU’s dan kita ingin nantinya bisa mencapai 3 juta TEU’s.” katanya usai menghadiri Forum Nasional INSA di Makassar, Kamis (16/2/2017). Sekedar diketahui, MNP merupakan salah satu infrastruktur pelabuhan yang dibangun oleh PT Pelindo IV yang masuk dalam daftar Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Perpres No3/2016. Sejauh ini, pengerjaan fisik MNP masih berada di bawah 50% yang mana target pengoperasian untuk tahap pertama pada 2018 mendatang. Proyek MNP yang di-ground breaking oleh Presiden Joko Waidodo pada medio Mei 2015 silam itu terbagi dalam dua tahapan utama dan terbagi dalam beberapa fase untuk setiap tahapannya. Berdasarkan data Pelindo IV, pengerjaan fisik MNP tahap pertama fase A masih berada pada posisi 32,74% fase B sebesar 2,94% serta fase C sebesar 10%. Di sisi lain, lanjut Luhut, pihaknya juga mendorong Pelindo IV untuk melibatkan swasta dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan kelolaan untuk lebih mendukung efesiensi dan produktivitas. “Apa yang berpotensi dikerjasamakan, supaya dikerjasamakan agar kelihatan hasilnya. Jangan rakus, tidak akan mampu mengelola pelabuhan sendirian,” kata Luhut. Menurut dia, hal tersebut juga berlaku untuk

seluruh Pelindo I, II dan III agar seluruh pelabuhan utama yang masuk dalam jaringan Tol Laut memiliki kualitas dan kapasitas yang ideal. Luhut menguraikan, pelabuhan di Tanah Air secara rerata hanya mampu mengakomodir kapal 600 TEU’s sedangkan untuk mengoptimalkan program Tol Laut pelabuhan memiliki kapasitas hingga 3.000 TEU’s. “Jika ini terealisasi, efesiensi dan produktivitas tentunya. Biaya logistik bisa terpangkas hingga 50%, apalagi saat ini salah satu permasalahan logistik kita di pelabuhan,” katanya. Selain itu, Luhut juga berharap terjadi harmonisasi antara operator pelabuhan atau Pelindo dengan pengguna jasa terkhusus operator pelayaran lokal yang tergabung dalam INSA. “Saya siap memfasilitasi antara Pelindo dan INSA untuk kemudian menginventarisasi permasalahan apa saja yang jadi kendala saat ini, mencari solusi agar ada harmonisasi,” katanya. Dalam kesempatan sama, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan dalam waktu dekat asosiasi akan menyusun gagasan yang mana bakal diajukan kepada pemerintah sebagai bahan rumusan untuk pengembangan industri maritim di Tanah Air. “Kami juga akan memetakan dinamika industri maritim dengan arahan Menko, sehingga nantinya operator pelayaran domestik sudah bisa melayani pelayaran internasional,” katanya.*** | BISNIS.COM | AMRI NUR RAHMAT | Kamis 16 Februari 2017

Hub Port Internasional

Gubernur Sumut Happy, Jokowi Putuskan Kuala Tanjung sebagai Hub

RESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategi nasional dan program prioritas di Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, Erry Nuradi, hadir dalam rapat tersebut. Erry cukup lega setelah Jokowi memastikan, pelabuhan Kuala Tanjung tetap menjadi hub internasional. “Kuala tanjung itu kan Pak Menteri Perhubungan pernah mengeluarkan surat bahwa itu tidak lagi menjadi hub Internasional, tetapi tadi ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa Kuala Tanjung tetap menjadi hub Internasional,” ungkapnya, usai ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2/2017). Hal ini sangat berkaitan dengan kepastian bagi investor. Apalagi saat dimulainya pembangunan, pelabuhan tersebut juga telah ditetapkan sebagai hub Internasional. “Kalau ini tidak menjadi hub internasional itu akan membuat kepercayaan investor itu menjadi berkurang. Jadi tadi sudah diklarifikasi oleh menteri perhubungan bahwa sifatnya sementara sambil menunggu persiapan Kuala Tanjung, tapi tadi juga sudah diverifikasi untuk ditinjau ulang,” papar Erry. Selain Kuala Tanjung, beberapa proyek infrastruktur lainnya juga sempat dibahas. Di antaranya adalah tol Trans Sumatera, kawasan Danau Toba, serta kawasan industri. Ada beberapa persoalan dalam pembangunan infrastruktur tersebut, terutama lahan.

Jumat 17 Februari 2017

“Jadi salah satu kendala itu banyak itu ada di masalah tanah, pembebasan lahan. Kenapa? Karena di atas lahan tersebut ada sengketa, misalnya, kemudian ada yang berhubungan dengan penduduk yang menempati tempat itu yang sudah cukup lama,” terangnya. “Kemudian ada yang berada di kawasan hutan yang kita tidak boleh secara aturan memberikan ganti rugi karena kawasan hutan, tetapi masyarakat sudah ada di sana sejak puluhan tahun. Nah inilah tadi yang kita sampaikan untuk dicarikan solusinya,” kata Erry. Solusi dari pemerintah, Erry menyampaikan, dalam waktu dekat akan diterbitkan Peraturan Presiden untuk mengatasi persoalan lahan. “Akan ada Perpres mungkin khusus yang akan dikeluarkan untuk pembebasan pembebasan lahan yang berhubungan dengan kawasan hutan tersebut. Bukan hutan adat, kawasan-kawasan hutan,” tukasnya.*** | DETIK.COM |ROY JORDAN |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Implementasikan IT Based Services Company

Pelindo I Bertekad Menjadi Market Leader Bisnis Kepelabuhan

T Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo i menggelar Rapat Dinas tahun 2017 pada tanggal 16–18 Februari 2017, di Pematang Siantar. Rapat Dinas (Radin) Pelindo 1 ini mengusung tema ‘Dengan Komitmen Sebagai IT Based Services Company (Implementasi ERP, SSU dan Migrasi TOS), Kita Wujudkan Pelindo 1 Menjadi Market Leader di Bisnis Kepelabuhanan dan Logistik di Indonesia.’ Dalam sambutannya, Komisaris Utama Pelindo I, M. Nawawiy Loebis mengatakan untuk menghadapi dan menjawab tantangan perekonomian global saat ini, Pelindo I tak bisa hanya mengelola bisnis captive market saja, namun diperlukan pengembangan dan kerjasama bisnis strategis. “Untuk itu, Pelindo I diharapkan tetap melanjutkan kebijakan diversification strategy bisnis secara inovatif dan kreatif,” ujar Nawawiy melalui siaran persnya, Kamis (16/02/2017). Implementasi system TI, baik ERP (Enterprise Resource Program), SSU (Shared Services Unit), maupun TOS (Terminal Operating System), secara terintegrasi dan terautomatisasi dipandang sebagai langkah cerdas dan tepat dalam menghadapi persaingan bisnis saat ini. Melalui ERP, semua proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasional, produksi, maupun distribusi di perusahaan dapat diintegrasikan dan terautomatisasi sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. “Melalui implemetasi SSU, layanan kepada masing-masing unit dapat tercipta berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dan melalui implementasi TOS diharapkan mampu mengelola arus petikemas sehingga diperoleh efisiensi proses bongkar muat,” sambung Nawawiy. Sementara itu, Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana, dalam arahannya menjelaskan program strategis Pelindo I selama tahun 2017 meliputi 4 (empat) bidang, yaitu Teknologi Informasi (TI), Governance, SDM, Organisasi &amp; Aset dan Operasi &amp; Bisnis.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Pelindo I akan melakukan migrasi TOS Terminal Petikemas, Implementasi ERP secara Big Bang, Implementasi SSU, Operational Improvement TPK Belawan, SOP Improvement, pemanduan Selat Malaka dan ekspansi bisnis dan lain-lain,” jelas Bambang. “Dengan diterapkannya IT Based Services Company (Impelementasi ERP, SSU, dan Migrasi TOS), diharapkan kegiatan operasional lebih efektif dan efisien sehingga perusahaan memiliki daya saing dengan kompetitor dan mampu membawa Pelindo I menjadi Market Leader di bisnis Kepelabuhanan dan Logistik di Indonesia,” tegas Bambang. Ditambahkan ACS Humas Pelindo I Fiona Sari Utami, Rapat Dinas ini akan berlangsung selama 3 hari, yang diisi dengan focus group discussion, seminar dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan di RINDAM I/Bukit Barisan, Siantar. “Radin 2017 ini diikuti oleh seluruh General Manager Cabang Pelabuhan yang ada di lingkungan kerja Pelindo I, Direktur Anak Perusahaan, Kepala Unit Usaha, Kepala Rumah Sakit dan para pejabat struktural Pelindo I,” tukas Fiona. *** | BERITASUMUT.COM | Kamis 16 Februari 2017

Investasi Infrastruktur

Maret 2017, ASDP Kucurkan Duit Rp250 M di Labuan Bajo

EMANGAT Indonesia Incorporated yang dipopulerkan Menpar Arief Yahya terus direspon berbagai kalangan. Giliran BUMN, PT. ASDP Indonesia Ferry yang berkomitmen mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat( Mabar), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maret 2017. Yakni infrastuktur pendukung Pariwisata, dari pengembangan pelabuhan penyeberangan, marina untuk parker yacht, hotel bintang hingga komersial area pendukung Pariwisata. “Semua akan dibangun dengan standar dunia di area ASDP Labuan Bajo pada Maret 2017. Kami akan berinvestasi sebesar Rp 250 miliar untuk pembangunan tiga item proyek pengembangan pelabuhan penyeberangan,” terang Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Christine Hutabarat, Selasa (14/2). Pilihan investasi itu ada di Labuan Bajo, satu dari 10 Bali Baru yang tengah dikembangkan Kemenpar RI. Menurut Christine, Labuan Bajo adalah salah satu destinasi berbasis bahari yang lengkap, dan memang serius disiapkan sebagai destinasi prioritas. Komodo Labuan Bajo juga makin naik daun. Setelah aktris peraih Oscar, Gwyneth Paltrow, dua jagoan MotoGP Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, berlibur ke sana. Para selebriti dunia itu tak segan memposting momen liburannya di media sosial pribadi mereka. Jutaan follower mereka pun banyak yang terpesona. Bahkan ada juga yang sampai menanyakan di mana Labuan Bajo? Bagaimana cara ke sana? Dan keindahan seperti apa yang bisa menghipnotis tokoh sekaliber Paltrow, Lorenzo dan Rossi? ”Yang jelas pamor dan popularitas Labuan Bajo langsung menanjak tajam karena diendors oleh tokoh-tokoh dunia,” ungkap Christine. Banyak yang tidak ngeh, jika Menpar Arief Yahya memang secara khusus mengirim pesan khusus dan mengucapkan terima kasih kepada Rossi waktu itu.

Jumat 17 Februari 2017

Setelah diendors Paltrow, Lorenzo dan Rossi, orang jadi kian mudah membayangkan spot-spot mana saja yang disukai tiga selebritis dunia itu. Dari mulai keeksotisan komodo, satusatunya binatang purba yang masih tersisa di muka bumi, panorama Pulau Padar yang aduhai, hingga sensasi tracking ala Jurrasic di Pulau Rinca, jadi makin mudah netizen dari berbagai penjuru dunia. “Mudah-mudahan setelah infrastrukturnya dibangun, makin banyak lagi wisman dan selebritis dunia yang berlibur ke Labuan Bajo,” harap dia. Soal potensi alam, Labuan Bajo memang punya segalanya. Levelnya pun sudah dunia. Pengakuan itu datang dari CNN Travel 2015 silam. Saat itu, Labuan Bajo dinobatkan CNN sebagai snorkel site kedua terbaik di dunia. Nomor satunya Raja Ampat Papua dan nomor tiganya Kepulauan Galapagos di Amerika Selatan. Dengan sejumlah fakta tadi, PT. ASDP Indonesia Ferry langsung ngebut mengejar momentum membangun Labuan Bajo. Bupati Mabar pun sudah tiga kali diajak berdiskusi. Goal-nya, mempercantik Labuan Bajo hingga berstandar dunia. “Bupati Mabar sudah memberikan rekomendasi dan menyetujui rencana pembangunan marina sekaligus dengan hotel bintangnya. Jadi ini akan segera running,” ujar Christin. Nantinya, ketiga investasi itu akan dikerjakan tiga perusahaan BUMN seperti PT.PP (Persero) Tbk, PT. Patra Jasa dan PT.Properti Tbk. Untuk marina akan dibangun di atas tanah reklamasi seluas 400 ha, sedangkan hotel akan dibangun di darat di tempat parkir kendaraan ASDP Labuan Bajo saat ini. Sementara komersial area pendukung pariwisata dibangun di samping Hotel Bintang yang akan dibangun tersebut. “Kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek pengembangan pelabuhan ini sebelum Bupati mengeluarkan izin prinsip,” pungkasnya.*** | INDOPOS.CO.ID | CHOLIS FAIZI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Angkutan Laut

Temas Line Layani Rute “Tol Laut” Belawan - Bitung

ERUSAHAAN Pelayaran Nasional PT Pelayaran Tempuran Emas (Temas Line) Tbk.saat ini terus melayani angkutan ‘Tol Laut’ untuk petikemas domestik rute Belawan-Jakarta-SurabayaMakassar-Bitung (PP). Ketiga Kapal Temas Line itu, mulai dari KM Strait Mas berkapasitas 1.048 TEUs. KM Selat Mas berkapasias 1.048 TEUs dan KM Spring Mas berkapasitas 1.560 TEUs. Lima terminal petikemas menjadualkan kapal Temas masuk ke program Window System. Jadwal kedatangan dan keberangkatan tepat waktu. “Kami operasikan tiga kapal petikemas di jalur window system. Melayani secara reguler dalam waktu 28 hari on time schedule. Sehingga para shipper akan mendapatkan kepastian tentang waktu pengiriman barang mereka,” kata Managing Director Temas Line, Faty Khusumo. Pihak Temas telah melakukan komitmen bersama dengan seluruh operator terminal. Yaitu; Terminal Petikemas Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal Petikemas Surabaya (TPS, Terminal Petikemas Makassar dan Terminal Petikemas Bitung. Semua terminal menjamin kapal Temas terlayani on time schedule. Mulai fasilitas tambatan, peralatan bongkar muat, angkutan darat dalam terminal atau lapangan penumpukan. “Kapal yang masuk program window system sudah mendapatkan kepastian tempat dan jadual kegiatan bongkar muat,” ujarnya. Selain itu, Temas juga akan mengoperasikan 6 kapal baru untuk mendukung muatan kapal di jalur window system ini. Kapasitasnya 360 TEUs.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kapal ini menggunakan ship crane sehinga cocok untuk mengisi rute kecil Pelabuhan Indonesia Timur. Seperti; Timika dan Merauke. Bahkan akan mengisi rute pendek Medan-Aceh. “Kami optimis bisa memangkas biaya logistik sampai 30 persen,” kata Faty. Dengan adanya penguatan kapal masuk program window system dari Temas ini menjadikan pelayanan angkutan laut dengan program khusus (Tol Laut) akan semakin ramai. Karena sebelumnya beberapa pelayaran lain sudah masuk di window system. Seperti; PT Meratus Line (Meratus) dan PT Samudera Indonesia (Samin). Kedua pelayaran nasional ini telah membuktikan bisa melayani angkutan barang via laut tepat waktu dengan biaya terjangkau bagi dunia perdagangan. Meratus dan Samin mendapatkan dukungan fasilitas memadai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Mulai tambatan, angkutan darat maupun lapangan penumpukan. Sehingga proses bongkar muat petikemas lebih cepat dibanding kapal di luar program window system.*** | INDONESIASHIPPINGLINE.COM |

Kamis 16 Februari 2017

Kerja sama Indonesia-Prancis

Merintis Pembangunan SDM Kemaritiman Profesional

NDONESIA dan Prancis melakukan penjajakan kerja sama mengembangkan pendidikan dan pelatihan maritim. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin dengan Perwakilan Duta Besar Perancis untuk Indonesia Gaya Guirous , di Kantor Kemenko Maritim, Senin (13/02/2017). Pertemuan ini dihadiri oleh Asisten Deputi bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim Tb. Haeru Rahayu, Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim Nani Hendiarti, Asisten Deputi Delimitasi Ayodhya, Project Director Training & HR Consulting FORHOM Lucie Grillet Mbaye, perwakilan kedeputian dan Biro Perencanaan Kemenko Maritim. Safri menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Ia menjelaskan, hal ini sebagai pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM), agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi essensial serta menetapkan dan mencapai tujuan sesuai yang diharapkan untuk penguatan sektor kemaritiman, termasuk pariwisata, kelautan dan perikanan, dan penguatan energi. “Kami menjajaki kemungkinan kerja sama untuk capacity building. Karena kaitannya masih dalam rangka pendidikan dan pelatihan, maka kami akan mencari SDM-SDM baik di kementerian atau di manapun untuk kami tingkatkan (kompetensinya)

Jumat 17 Februari 2017

di bawah koordinasi Kemenko Maritim,” ujar Safri seusai rapat. Asdep Diklat Maritim Haeru Rahayu menambahkan, kerja sama ini sangat baik karena diharapkan dapat membantu percepatan menghasilkan tenaga SDM dengan kemampuan professional. “Kalau semua tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja sektor maritim memiliki skill full, certified maka mereka memiliki bargaining yang kuat. Mereka akan masuk ke dalam dunia kerja dengan percaya diri dan dapat diandalkan,” tambahnya “Kami jelas sesuai arahan Pak Presiden dan Pak Menko Maritim. Kami sesuaikan dengan prioritas nasional. Pertama, peningkatan SDM dalam bidang pariwisata karena saat ini paling gampang, biayanya tidak mahal dan dapat dirasakan dengan cepat. Bidang kelautan dan perikanan juga menjadi prioritas setelah pariwisata karena membutuhkan infrastruktur, padat modal dan menyerap banyak tenaga kerja serta bidang energi,” katanya. Dijelaskan, pertemuan yang masih merintis kerja sama dua negara ini baru memasuki tahap awal pertukaran informasi termasuk membahas tentang topik-topik kerja sama apa saja yang akan diangkat. Ia berharap, kerja sama antara Indonesia dan Prancis dapat segera terwujud.*** | MARITIM.GO.ID| SHIPPINGFORUM.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES