Indonesia Shipping Times Edisi 17 Maret 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 65 • Vol IX • Jumat 17

Maret 2017

KEMENHUB TAK MAU GEGABAH SOAL REGULASI PENGHAPUSAN UANG JAMINAN KONTAINER

INSA DESAK PEMERINTAH HAPUS DISKRIMINASI PAJAK

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV FOKUS INFRASTRUKTUR LOGISTIK

DPR: OPERASIONAL KAPAL NAIK MAKIN BEBANI BIAYA LOGISTIK

PULUHAN KAPAL ‘MATI’ DI PRIOK BERPOTENSI GANGGU PELAYARAN

GINSI Tagih Area Petikemas Clearance Pabean di Priok foto: bloomberg.com

ABUNGAN importir nasional Indonesia (GINSI) menagih adanya buffer /area khusus di pelabuhan Tanjung Priok untuk menampung peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan. Buffer area itu untuk menyimpan peti kemas impor yang telah mengantongi dokumen surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari Bea dan Cukai Priok namun tidak segera dikeluarkan pemiliknya dari lini satu pelabuhan/ terminal peti kemas. “Seharusnya peti kemas impor yang sudah SPPB itu jangan lagi dibiarkan menumpuk di container yard termimal peti kemas atau lini satu supaya yard occupancy ratio (YOR) terminal tidak padat,” ujar Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi kepada Bisnis, Kamis (16-32017). Dia mengatakan, hingga saat ini pengelola terminal peti kemas ekpor impor di Priok belum memiliki fasilitas buffer area tersebut, sehingga banyak pemilik barang impor yang harus menanggung tarif progresif penumpukan yang cukup mahal di terminal lini satu. Sementara disisi lain,imbuhnya peti kemas impor yang masih dalam pengawasan custom

terkena aturan relokasi atau over brengen ke buffer atau tempat penimbunan sementara jika melewati batas penumpukan lebih dari tiga hari di terminal lini satu sebagaimana diatur lewat Permenhub 116/2016 tentang batas waktu penimbunan barang di pelabuhan. “Sementara peti kemas yang sudah SPPB dibiarkan mengendap di lapangan lini I berminggu-minggu bahkan ada yang ber bulanbulan karena tidak disiapkan buffer-nya oleh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok,”paparnya. Seharusnya,kata dia, sebagaimana yang tertuang dalam Permenhub 116/2016 itu semua barang yang sudah melewati batas waktu penumpukan atau lebih dari tiga hari dikeluarkan dari lini satu pelabuhan,termasuk barang yang belum maupun yang sudah SPPB sepanjang barang impor itu tidak terkena nota hasil intelijen (NHI) kepabeanan dan cukai. Berdasarkan catatan Bisnis, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sudah menyutujui agar Pelindo II menyediakan fasilitas konsolidasi barang ekspor impor atau container freigh station (CFS) centre serta fasilitas buffer area peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan dalam rangka pengawasan satu atap layanan logistik di Pelabuhan Priok. Bahkan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera sudah menerbitkan surat persetujuan penyiapan kedua fasilitas itu pada 28 Nopember 2016. Dukungan Kantor OP Tanjung Priok untuk penyiapan kedua fasilitas tersebut dalam rangka mendorong Pelindo II mensukseskan program menurunkan biaya logistik dan efisiensi jasa kepelabuhanan di Priok.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Jumat 17 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kemenhub Tak Mau Gegabah Soal Regulasi Uang Jaminan Kontainer

EMENTERIAN Perhubungan menyatakan sedang melakukan kajian terkait kemungkinan mengeluarkan regulasi menyangkut persoalan pengenaan uang jaminan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bay M. Hasani mengatakan saat ini pihaknya sedang menimbang segala kemungkinan penyelesaian persoalan pengenaan uang jaminan kontainer yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha forwarder dan pemilik barang tersebut. “Kami sedang menimbang dan mengkaji untuk mencari solusi penyelesaian terkait persoalan uang jaminan kontainer itu,” ujarnya, Kamis (16/3). Pihaknya mengaku tidak ingin gegabah dengan mudah mengeluarkan regulasi yang serta merta melarang pengenaan uang jaminan kontainer yang dibebankan oleh agen pelayaran itu, lantaran saat ini kementerian juga telah menerima dua surat terkait persoalan uang jaminan kontainer itu, masing-masing dari ALFI DKI Jakarta dan INSA Jaya. “Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI mengirim surat soal keberatan pemberlakuan itu, tapi Indonesian Nasional Shipowner Association (INSA) DKI juga bersurat yang menerangkan alasan dikenakannya uang jaminan kontainer itu. Jadi kami sedang pelajari dan cari yang terbaik, jangan sampai berat sebelah,” ujarnya. Bay menerangkan, ALFI DKI keberatan dan menolak pengenaan uang jaminan kontainer karena merasa tidak ada landasan aturannya, apalagi hal semacam itu di luar negeri juga tidak diberlakukan. Apalagi nilai uang jaminan yang harus dikeluarkan juga cukup besar, terutama bagi importir produsen yang dapat mencapai puluhan bahkan ratusan kontainer, sehingga memberatkan dan menimbulkan biaya logistik tinggi. Sementara, lanjut dia, menurut INSA DKI yang mewakili perusahaan pelayaran menyatakan bahwa pengenaan uang jaminan itu sebagai garansi agar kontainer miliknya saat dipakai, dijaga dengan baik dan tidak rusak. Pasalnya, mereka beralasan sering menemukan kontainernya rusak ketika sudah dikembalikan dalam keadaaan kosong. Oleh sebab itu, sebagai garansi, pelaku forwarder ditarik uang jaminan kontainer agar tidak menyebabkan kerugian akibat rusaknya

INDONESIA SHIPPING TIMES

kontainer. “Kita juga sedang mempertimbangkan sampai di mana efektivitasnya, praktik uang jaminan kontainer itu dirasa lebih ke ranah bussiness to bussiness (b to b) antara agen pelayaran dengan forwarder, jadi tidak ada sentuhan dengan kita,” terangnya. Menurutnya apabila hal itu b to b, maka forwarder semestinya dapat memilih agen yang tidak memberlakukan uang jaminan kontainer tersebut. Apalagi, diketahui tidak semua shippingline menetapkan uang jaminan kontainer. “Tapi memang terkadang para pemilik barang / importir ini hanya menerima pemilihan kontainer dan shippingline dari si pengirim yang di luar negeri, dan di sini hanya menerima, terkadang seperti itu,” ujarnya. Akan tetapi, lanjut dia, apabila si pemilik barang itu memiliki pilihan melalui perwakilan di negara pengirim itu, tentunya memilih agen pelayaran yang tidak mengenakan uang jaminan kontainer. Pihaknya juga berencana mempertemukan kedua pihak tersebut dalam waktu dekat sebelum mengeluarkan regulasi apapun terkait hal tersebut. Namun demikian, saat ini pihaknya memberikan himbauan dan meminta kepada agen pelayaran untuk dapat mempersingkat waktu pengembalian uang jaminan tersebut ketika kontainer kosongnya sudah dikembalikan ke depo. “Ini kan balikin duitnya ke forwarder bisa sebulan hingga tiga bulan, kenapa tidak langsung seketika bersamaan saat kontainer kosongnya juga sudah dikembalikan ke depo. Nah, karena lama inilah, jadi disinyalir ada modus agar uang itu untuk diputar kembali,” terangnya. Selain itu, apabila terlalu lama uang jaminan itu dikembalikan ke forwarder, juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan bersangkutan. Selain itu perlu kiranya diciptakan sistem untuk memantau pergerakan kontainer tersebut, mulai dari pertama diangkut hingga kembali. Pasalnya pengangkutan kontainer itu tentu melibatkan banyak pihak, tidak hanya forwarder, mulai turun dari kapal, diangkut truk, hingga dikembalikan ke depo. Jadi apabila terdapat kerusakan kontainer, bisa saja terjadi diluar kendali forwarder.*** | BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO | Jumat 17 Maret 2017

INSA Desak Pemerintah Hapus Diskriminasi Pajak

ARA pengusaha pelayaran nasional yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) mendesak pemerintah untuk bisa memberikan kesetaraan atau persamaan perlakuan bagi mereka, sama dengan perusahaan pelayaran asing. Kesetaraan perlakuan tersebut mereka minta dimasukkan dalam penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi XV yang akan diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat ini. Carmelita Hartoto, Ketua INSA mengatakan, kesetaraan yang diminta tersebut salah satunya berkaitan dengan pajak. INSA menilai bahwa selama ini ada perbedaan perlakuan di bidang pajak antara perusahaan domestik dengan perusahaan pelayaran asing. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, industri pelayaran dalam negeri dan asing sebenarnya terkena kewajiban pajak. Untuk perusahaan pelayaran dalam negeri, mereka dikenakan pajak penghasilan yang tarifnya 1,2% dari omzet bruto. Sementara itu, untuk asing mereka terkena pajak 2,64% dari omzet bruto. Tapi untuk perusahaan pelayaran asing, kewajiban tersebut belum sepenuhnya berjalan. Banyak di antara mereka yang berusaha menghindari bayar pajak dengan memanfaatkan

Jumat 17 Maret 2017

perjanjian tax treaty yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. “Banyak kapal yang tercatat di negara tax treaty, padahal, bendera dia sebenarnya bukan bendera negara itu,” katanya di Kantor Menko Perekonomian, Kamis (16/3). Manipulasi pajak perusahaan pelayaran asing tersebut, telah membuat eksportir di Indonesia lebih suka menggunakan kapal asing untuk mengangkut barang mereka, karena mereka lebih murah. “Melalui paket 15 nanti kami harap, persamaan kewajiban tersebut bisa diwujudkan,” katanya. Selain persamaan perlakuan di bidang pajak tersebut, INSA katanya juga meminta kepada pemerintah untuk bisa menurunkan bunga kredit bagi pengusaha pelayaran domestik. Selama ini, bunga kredit bagi perusahaan pelayaran nasional masih tinggi. Hal itu, membuat perusahaan pelayaran nasional susah bersaing dengan asing. “Masih dobel digit, sementara itu di luar cuma 1%, ini pemerintah harus serius kalau mau memajukan logistik dalam negeri dan menggalakkan industri maritim,” katanya. Pemerintah akan menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XV. Rencananya, paket tersebut berisi kebijakan di sektor logistik. Darmin Nasution, Menko Perekonomian awal pekan ini di Kompleks Istana Negara mengatakan, paket tersebut sampai saat ini masih terus dimatangkan.*** | KONTAN.CO.ID | AGUS TRIYONO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Paket Kebijakan Ekonomi XV Fokus Pada Infrastruktur Logistik

EPUTI Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan logistik dan e-commerce tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi ke-14 pada November 2016 mengenai peta jalan atau roadmad e-commerce. “Sekarang kami sedang melaksanakan apaapa yang akan dilakukan ke depan terkait e-commerce. Bagaimana e-commerce ini bukan hanya sebagai peta demand tapi juga peta konektivitas atau peta yang memadukan origin dan demand. Selama ini, kita tidak punya peta transportasi barang,” kata Edy, Rabu, 15 Maret 2017. Saat ini, menurut Edy, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ke-15 tentang logistik. Dalam roadmap e-commerce di paket kebijakan ke-14, pengembangan logistik akan mencakup pemanfaatan sistem logistik nasional, penguatan perusahaan kurir, pengembangan

INDONESIA SHIPPING TIMES

alih data logistik usaha, mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pengembangan logistik dari desa ke kota. Edy berujar, terdapat enam tema besar di sektor logistik, yakni penyedia jasa, infrastruktur, pusat distribusi, e-commerce, unifikasi regulasi, dan vokasi. Dalam paket kebijakan ke-15, Edy mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution agar mengambil fokus kepada penyedia jasa atau infrastruktur. Dalam implementasinya, menurut Edy, peranan PT Pos Indonesia (Persero) sangat penting, terutama dalam pemerataan. “Bagaimana membuat harga barang sama di seluruh Indonesia,” tuturnya. Namun, Edy menekankan, sinergi BUMN dibutuhkan. Agar tugas PT Pos berjalan baik, Angkasa Pura dan Pelindo akan dilibatkan. | TEMPO.CO | ANGELINA ANJAR SAWITRI | Jumat 17 Maret 2017

Rute Bandung-Gresik, KAI Operasikan Lagi Terminal Peti Kemas Cibungur

T Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 2 Bandung mulai mengoperasikan kereta angkutan barang Richmount Northern Express (RNE) 2. RNE 2 nantinya akan melayani rute Stasiun Indro (Gresik) - Cibungur (Purwakarta) - Gedebage (Bandung). Peresmian pengoperasian RNE 2 ini berlangsung di terminal peti kemas (TPK) Cibungur, Purwakarta, Kamis (16/3/2017). Pengoperasian RNE 2 ini terealisasi berkat kerjasama antara PT KAI Daop 2 Bandung dengan PT Richmount Agro Chem. Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung Joni Martinus mengatakan untuk uji coba kali ini, RNE 2 akan mengantar pupuk milik PT Pupuk Kujang Cikampek menuju terminal bongkar muat Indro (Gresik) dengan jarak tempuh 649,573 kilometer. “Dalam sekali perjalanan diangkut sebanyak 840 ton atau setara dengan 40 TeUS menggunakan 20 gerbong datang,” kata Joni usai peresmian. Setelah uji coba pengoperasian ini, nantinya RNE 2 akan beroperasi setiap hari Kamis dan Senin pukul 11.30 WIB untuk keberangkatan dari TPK Cibungur - Stasiun Indro. Sementara dari Stasiun Indro - TPK Cibungur berangkat pukul 17.55 WIB. “Total waktu tempuh mencapi 14 jam setiap perjalanannya. Saat sampai di Stasiun Indro, RNE 2 akan mengangkut semen milik PT Semen Indonesia,” jelas dia. Pengaktifan kembali TPK Cibungur setelah 20 tahun ‘mati suri’ merupakan sinergi antara PT KAI dengan pelaku usaha dalam mendukung perekonomian Indonesia dengan memudahkan pendistribusian arus barang kebutuhan pem-

Jumat 17 Maret 2017

bangunan. “Dengan adanya angkutan barang ini, distribusi barang menjadi lebih cepat, tentu saja bebas kemacetan, mengurangi polusi dan beban jalan raya,” ungkap Joni. Direktur Utama PT Richmount Agro Chem Ali Safek mengatakan dengan keberadaan kereta angkut barang RNE 2 ini tentunya distribusi barang akan lebih efisien. Tidak hanya efisensi soal waktu, tetapi juga efisiensi biaya pengiriman barang. “Kalau kami hitung-hitung efisiensi biaya distribusi menggunakan kereta sekitar 30 persen dibandingkan menggunakan truk,” kata Ali. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyedia jasa distribusi barang, kata dia, keberadaan RNE 2 sangat menguntungkan. Pasalnya pengiriman barang berupa semen, pupuk, atau logistik lainnya bisa dilakukan dengan lebih cepat. “Akhirnya kebutuhan masyarakat juga bisa lebih cepat terpenuhi. Menghindari kemacetan juga, kebayang kalau 840 ton pakai truk, kan lebih banyak beban di jalan rayanya,” ujar Ali.*** | DETIK.COM | MUKHLIS DINILLAH |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Minimalisir Kerusakan Jalan, Aptrindo Sarankan KA Barang Ketimbang Ro-Ro

SOSIASI Pengusaha Truk Indonesia menilai kereta api barang bisa menjadi solusi guna mengurangi kerusakan jalan di Pulau Jawa daripada memaksa truk menggunakan kapal feri rute Jakarta – Surabaya dengan tarif yang cukup mahal. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman menyatakan, pemerintah harus mendukung kereta api barang di Pulau Jawa agar memiliki tarif yang lebih murah. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah agar angkutan barang dengan moda transportasi berbasis rel lebih murah, paparnya adalah dengan menghilangkan beban biaya penggunaan prasarana (track acces charge/TAC) yang selama ini ada. “Coba didukung kereta api [Barang] agar lebih ekonomis. PNBP dari TAC harusnya dibuang saja,” kata Kyatmaja, Jakarta, Kamis (16/3). Dia mengatakan, angkutan barang berbasis rel merupakan salah satu moda transportasi yang cocok digunakan di darat mengingat saat ini kota-kota yang ada di Indonesia berada jauh dari pesisir pantai. Oleh karena itu, dia mengungkapkan, angkutan kereta api merupakan angkutan yang sesuai digunakan ketika pergerakan barang sudah memasuki daratan. Dia menyarankan, pemerintah sebaiknya membangun prasarana kereta api yang berdekatan dengan sentra produksi dan konsumsi yang ada di Pulau Jawa. Sementara itu, para pelaku usaha angkutan barang truk bekerja sama dengan mengangkut barang-barang dari stasiun tersebut ke tempat tujuan akhir. Kondisi tersebut, paparnya dapat mengurangi kemacetan dan kerusakan jalan. Dia mengungkapkan, selama ini angkutan barang truk yang melintas di rute Jakarta – Surabaya tidak seluruhnya berhenti di Surabaya ketika melakukan perjalanan dari Jakarta.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Jumlah truk yang benar-benar memiliki tujuan akhir Surabaya dari Jakarta, dia mengklaim, hanya sebesar 30% dari total 12.000 truk per hari yang melintas di rute Jakarta – Surabaya. Selain kereta api, dia mengatakan, pemerintah juga perlu memperbaiki kualitas jalan – jalan yang ada. Dia menuturkan, kerusakan jalan yang terjadi tidak sepenuhnya kesalahan angkutan umum barang. Menurutnya, kualitas jalan yang dibangun, desain dan drainase yang jelek juga menjadi penyebab cepat rusaknya jalan-jalan di Pantura. “Kualitas jalan jelek. Bukan rahasia umum proyek abadi ini, banyak teman mengeluhkan enggak hujan bagus, hujan jebol semua karena design dan drainase yang jelek. Mungkin by design, ini agar jalan cepat rusak [sehingga] yang dikambinghitamkan kita,” katanya. Saat ini, dia mengatakan, perkembangan rencana pengoperasian kapal ro-ro rute Jakarta – Surabaya belum menunjukkan perkembangan signifikan lantaran masalah tarif. Menurutnya, tarif angkutan kapal Ro-ro Jakarta – Surabaya yang rencananya akan dikenakan sebesar Rp4 juta – Rp5 juta cukup mahal. Meskipun begitu, dia mengungkapkan, bukan berarti pemerintah tidak perlu mengadakan angkutan kapal Ro-ro Jakarta – Surabaya. Menurutnya, angkutan kapal Ro-ro rute Jakarta – Surabaya perlu diadakan guna memberikan pilihan alternatif. Saat ini, paparnya, beberapa kawasan industri berada di pesisir pantai, seperti di Cilegon, Banten, Paciran, Lamongan, dan Banyuwangi, Jawa Timur. Menurutnya, angkutan kapal Ro-ro cocok untuk angkutan dengan daerah-daerah yang memiliki sentra produksi dan konsumsi di pesisir pantai. Tidak hanya itu, dia menyatakan, angkutan kapal Ro-ro juga cocok di gunakan di daerah timur wilayah Indonesia.*** | BISNIS.COM| ABDUL RAKHMAN | Jumat 17 Maret 2017

Identifikasi Kerusakan Terumbu Karang, Pemerintah Survei Bersama Asuransi Kapal MV Caledonian

ADA 15 Maret 2017 pagi, Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko KemaritimanArif Havas Oegroseno memanggil perwakilan pemilik kapal MV Caledonian Sky dan perwakilan asuransi kapal di Indonesia yaitu SPICA Services Indonesia. Ada dua hal yang ditanyakan oleh Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemenko Kemaritiman itu. “Apakah asuransi menanggung ganti rugi kerusakan terumbu karang dan kerugian terkait lainnya saja atau juga menanggung tanggung jawab pidana kapten kapalnya?”tanyanya. Menjawab pertanyaan tersebut, Dony, Branch Manager SPICA Services Indonesia yang mewakili asuransi pemilik kapal, mengatakan pihaknya akan memberikan ganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pihak ketiga dengan syarat adanya survey dan verifikasi data lapangan. Mengingat pemerintah telah menurunkan tim survei yang baru akan kembali ke Jakarta pada hari Sabtu, maka disepakati agar dilakukan survei bersama antara tim Indonesia dengan tim SPICA Services Indonesia. Menurut SPICA Services Indonesia, dengan melakukan survei bersama maka proses identifikasi dan verifikasi data antara pihak pemerintah dan asuransi dapat dilakukan dengan cepat. “Intinya, kami tidak akan mengabaikan masalah ini dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah,” ujar Dony meyakinkan. Pihak asuransi menjanjikan akan mendatangkan surveyor independen yang merupakan ahli coral reef (terumbu karang) dari Universitas Indonesia atau dari kawasan. Survei bersama pada hari Jumat akan melihat dan menyepakati luas area kerusakan. Sedangkan valuasi kerugian akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Deputi Havas menyatakan “bahwa proses valuasi harus dilakukan secara hati-hati dan cermat dengan memperhitungkan berbagai aspek antara lain ekosistem, keragaman hayati, nilai wisata, kehilangan kesempatan ekonomi, kerugian masyarakat sekitarnya dan hal-hal lain yang penting dalam valuasi kerugian kerusakan terumbu karang”. Mengingat asuransi tidak menanggung aspek tanggung jawab pidana kapten kapal, maka Indonesia menyampaikan kepada wakil pemilik kapal bahwa

Jumat 17 Maret 2017

Indonesia mempertimbangkan dengan serius tuntutan pidana sesuai UU 32 / 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Kita ingin mencari tanggung jawab kapten kapal yang telah merusak lingkungan laut di kawasan konservasi”. Sesuai ketentuan International Maritime Organisation dan juga kode etik awak dan nakhoda kapal, kapten memiliki tanggung jawab dalam bidang perlindungan lingkungan hidup. Bahkan dalam Code of Conduct of Merchant Navy aturan Inggris, perusakan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat yang dapat berakibat dicabutnya ijin berlayar. Pemerintah benar-benar serius menangani masalah kerusakan terumbu karang oleh kapal MV Caledonian Sky di Pulau Kri, Radja Ampat. Pada Rabu (15/3) sore, Kemenko Kemaritiman menggelar rapat koordinasi dengan KKP, KLHK, Pushidrosal, dan BPPT serta tim investigasi lapangan di kantor Kemenko Kemaritiman. Tujuan rapat tersebut adalah melakukan harmonisasi data dasar, menentukan langkah dan menyusun rencana aksi terpadu. Di dalam rapat itu, Plt Sesmenko Maritim Ridwan Djamaluddin menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan koordinasi agar langkah pemerintah tidak salah. “Soal data dasar tentang tanggal kandasnya kapal, ini kan kemarin masih simpang siur sekarang setelah pengecekan lapangan baru kita bisa dapat fix date,” tuturnya kepada peserta rapat. Terpenting, dari rakor tersebut diputuskan bahwa Jumat (17/3), tim nasional akan terdiri dari ahli KLHK, KKP, LIPI, IPB, Unipa, Pemda, CI, dan TNC. Sebagian anggota tim sudah berada di Radja Ampat dan tim lain akan segera menyusul pada hari Kamis 16 Maret 2017. Rakor juga sepakat agar tuntutan pidana perlu dipertimbangkan secara serius mengingat asuransi tidak menanggung tanggung jawab pidana kapten Keith Michael Taylor. Selain itu, Rakor juga sepakat agar menghindari terulangnya kejadian serupa, maka peta-peta konservasi laut yang sudah secara baik diatur oleh KKP khususnya di bawah kendali Dirjen PRL Bramantyo akan dimasukkan dalam electronic navigation chart sehingga bisa diakses secara internasional.*** | MARITIM.GO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dermaga Padangbai Rusak, Ratusan Kendaraan Menumpuk di Lembar foto: google image

OSTING Kolom Dermaga II Padangbai Bali mengalami kerusakaan mendadak sejak Senin (13/3). Dampaknya berimbas pada proses penyebrangan. Saat ini ratusan kendaraan siap menyebrang dari Lombok menuju Padangbai menumpuk di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Manager Operasional ASDP Lembar, Muhammad Yasin menyampaikan, kerusakan Hosting Dermaga Padangbai tersebut belum diketahui penyebabnya. Namun akibatnya pelayanan penyebrangan jalur laut Padangbai-Lembar akan menggunakan satu dermaga. “Dampaknya, jumlah penumpang dan kendaraan terpaksa ngantri panjang,” ungkapnya, Kamis (16/3). Dia mengaku, saat ini sedang dalam proses perbaikan dermaga tersebut yang diperkirakan memakan waktu tujuh sampai 10 hari ke depan. Akibat kejadian itu, atas nama manager ASDP Lembar menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan bagi pengguna jasa. Yasin mengatakan, untuk antisipasi bertambahnya antrian dalam proses bongkar-muat barang dipercepat khususnya di Dermaga Padangbai. Humas ASDP Lembar Denny NP menambahkan, jumlah kendaraan yang mengantri saat

INDONESIA SHIPPING TIMES

ini sekitar 200 unit. Sedangkan daya tampung parkir pelabuban lembar sekitar 150 unit, artinya melebihi kapasitas sehingga terjadi antrian. Menurutnya, jalur alternatif antisipasi tumpukan dan antrian panjang kemungkinan menggunakan KMP Legundi lintasan Lembar-Surabaya. Selain itu, menunda keberangkatan untuk menghindari pengapungan terlalu lama dan memprioritaskan keberangkatan kapal yang berukuran besar. “Namun, kebijakan itu tergantung OP selaku regulator pelabuhan,” katanya. Dia menambahkan, estimasi waktu penutupan selama 7 hari sejak hari Senin kemarin. Ia sudah berkordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Kepolisian, Asuransi, perusahaan pelayaran atau GAPASDAP, KSOP, Kesehatan Pelabuhan dan OPP selaku regulator. Untuk diketahui ada 24 trip sehari, jadi setiap jam jalan satu kapal. Berdasarkan data ASDP, pelabuhan Lembar-Padangbai dengan 24 trip kapal perhari, rata-rata perhari mengangkut 6 Bus Besar, 143 Truk Fuso, 90-120 truk PS standar, 50 mobil station family, dan 250 sepeda motor.*** | KICKNEWS.TODAY | Jumat 17 Maret 2017

Operasional Kapal Angkut Naik Makin Bebani Biaya Logistik

AAT ini terjadi kenaikan pos tarif bagi operasional kapal laut yang mengangkut logistik. Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono mengatakan semula pos tarifnya berjumlah 800, sekarang menjadi 1200 pos yang harus dilalui penyelenggara angkutan kapal laut. Kebijakan ini didasarkan pada PP No.15/2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Ada beban yang sangat besar terhadap transportasi laut yang berdampak pada kenaikan biaya logistik. Bebannya mengalami kenaikan dari 800 pos tarif menjadi 1200 pos tarif. Ini adalah pos tarif yang terbesar di seluruh dunia. Tidak ada di dunia pembebanan pos tarif yang demikian banyak. Apalagi, masing-masing pos mengalami kenaikan tarif 100-1000 persen,” kata Bambang, Kamis (16/3). Kenaikan pos tarif untuk PNBP ini telah memukul transportasi laut di Tanah Air, terutama yang mengangkut logistik sembako antarpulau. Pengirim logistik tentu akan menaikkan harga barang. Pada akhirnya masyarakat di kepulauan juga yang terbebani dengan munculnya disvaritas harga akibat PNBP ini. Kenaikan tersebut sangat ironis di tengah program tol laut yang sedang dijalankan pemerintah. Menurut Anggota F-Gerindra itu, transportasi laut sebenarnya sudah dibebani pajak yang tinggi, yaitu 1,2 persen dari pendapat dan itu final. Pajak pendapatan tentu membebani perusahaan kapal. Kalau pajaknya diambil dari pendapatan, berarti rugi atau tidak rugi, perusahaan kapal tetap harus bayar pajak yang besar. “Mestinya, pajak diambil dari keuntungan, bukan pendapatan. Itu besar sekali. Berarti sepuluh kali lipat dari keuntungan,” kata Bambang.

Jumat 17 Maret 2017

Politikus dari dapil Jatim I ini mempertanyakan juga program tol laut yang dijalankan pemerintah. Selama ini, ternyata tidak berdampak sama sekali. Perbedaan harga sembako tetap terjadi di berbagai daerah. Data dari Kementerian Perdagangan, harga daging sapi di Jakarta masih tinggi Rp 115 ribu/kg dan beras Rp 10.670/kg. Sementara di Gorontalo, daging sapi Rp 100 ribu/kg dan beras 10 ribu/kg. Di Manokwari daging sapi Rp 100 ribu/kg dan beras Rp 12 ribu/kg. Di Ternate, daging sapi Rp 116 ribu/kg dan beras Rp 10 ribu/kg. Kapal pemerintah yang diberi subsidi dari APBN untuk program tol laut, ternyata sangat sedikit dibanding dengan kapal swasta untuk program yang sama. “Jumlah kapal swasta di Indonesia sekitar 15 ribu. Sementara milik pemerintah untuk tol laut hanya 6 buah kapal. Jadi, tol laut hanya untuk pencitraan. Dampak tol laut untuk ini sangat kecil terhadap logistik yang diangkut. Terbukti harga barang di wilayah yang tidak dilewati kapal tol laut lebih murah daripada yang dilewati kapal tol laut milik pemerintah,” kata Bambang.*** | REPUBLIKA.CO.ID | DWI MURDANINGSIH |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Puluhan Kapal ‘Mati’ di Priok Berpotensi Ganggu Pelayaran

ANTOR Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok akan mengundang para pemilik kapal dari 39 kapal mati (rusak) yang ada di dalam maupun di luar dam pelabuhan Tanjung Priok. Dikhawatirkan, jika kapal-kapal itu dibiarkan, kedepan akan mengganggu keselamatan pelayaran di pelabuhan tersibuk di Indonesia ini. “Kami akan panggil mereka (para pemilik kapal) secepatnya, karena kapal-kapal itu ke depan dapat mengganggu pelayaran,” kata H. Marwansyah, Kepala Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok, di sela-sela patroli untuk melihat langsung keadaan kapal-kapal yang mati di dalam maupun di luar dam pelabuhan, Kamis (16/3) pagi. Marwansyah yang didampingi Mukhlis, Kabid Penjagaan Patroli dan Penyidik mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah melakukan inventarisasi terhadap ke-39 kapal tersebut. Namun, sampai sekarang belum diketahui siapa pemilik sebenarnya. “Kapal-kapal itu sudah tidak lagi dijaga, dibiarkan begitu saja, nanti kalau ada kehilangan ribut. Makanya kami mau undang mereka, agar nasib kepal-kapal itu jelas, apakah mau dibesi tuakan atau diapakan, tapi sudah ada kejelasan. Sekarang kami ingin mengetahui fisik kapal-kapal itu,” ungkapnya. Menurut Marwansyah, pada hari Senin (13/3), pihaknya sudah mengundang para perwakilan pelayaran melalui DPC INSA Priok, dan sudah membahas mengenai hal itu. “Makanya sekarang kami ingin melihat langsung sejauhmana kondisi dan keadaan kapal-kapal itu,” ujarnya lagi. Patroli yang berlangsung sekitar satu setengah jam (dari jam 10.30 – 12.00) itu menggunakan KN 488. Kapal berangkat dengan menyisir mulai pelabuhan (dermaga) tak jauh dari dermaga 009 hingga dermaga NPCT1. Kapal yang pertama kali didekati awak patroli adalah KM Sweet Istambul. Kondisinya sudah miring, padahal, kata Marwansyah, dua minggu lalu kondisi kapal itu masih normal. Tetapi, jika kapal ini tidak segera diatasi, bisa saja pada bulan-bulan mendatang sudah tenggelam. Dari KM Sweet Istambul Belawan, kapal patroli mengarah ke KM Samratulangi PB 1600. Kondisi kapal milik BUMN Djakarta Lloyd itu pun sangat memprihatinkan. Mungkin jika tali pengikatnya putus, kapal dapat langsung tenggelam. Marwansyah menambahkan, setelah teridentifikasi kapal-kapal tersebut, langkah yang akan dilakukannya yakni dengan mengundang/menyurati para

INDONESIA SHIPPING TIMES

pemilik, kemudian membicarakannya atau memusyawarahkan dengan mereka untuk mencari solusi. “Setelah ada kesepakatan, kapal-kapal itu akan dilokalisasi, dilakukan pergeseran di suatu tempat di wilayah DLKP Priok, namun untuk itu kan perlu biaya, makanya dibicarakan juga dengan mereka mengenai hal itu,” ucap Marwansyah yang juga didampingi Kasi Penjagaan Patroli dan Penyidik, Indang Noerkajati dan Sitinjak. 39 Kapal Tiga puluh Sembilan kapal mati itu terdiri atas 24 unit berada di dalam dam pelabuhan yakni TB Rajawali yang diageni PT Jasman Indo, turun dock sejak 23/7/2013. Lalu TB Samudera Perkasa diageni pelayaran PT Arung Samudera, docking sejak 7/1/2012. Menyususl TB Bari diageni pelayaran Sumatera Wahana Perkasa, docking sejak 2010. TB Red Fish, TB Star Fish, TB Quen Fish, TB Dekor Bumi, SV Fredom Wave, TB Rapm, yang semuanya diageni pelayaran PT Karya Sentosa Tatajaya, sudah tidak ada kegiatan. Ada satu kapal FC Badak Laut di PT DKB I bahkan sudah tenggelam di dermaga. Kapal TK Petro Niaga diageni PT Korino Alam Mulya docking sejak 2015. Kemudian kapal TB Majuan diageni pelayaran Masittah Latief docking dari 2016. Kapal SPOB Gen Maxima docking sejak 2015 diageni pelayaran PT Den Samudera, TK DMB 88, TK Penta Perkasa, KM Sea Dragon Star, TK Agung II, MT Abbas 08, CB Ocean Tiger, SV Trovic Rion, KM Burung Laut 107, TB Tridaya Baruna 16, TB Samudera Perkasa, dan TB Cendrawasih. Semua kapal itu docking ada yang dari 2008, dan terakhir di 2017. Sementara itu, kapal-kapal mati/rusak yang ada di luar dam pelabuhan ada 15 unit, yaitu KM Layar Sentosa, KM CTP Charlie, KM CTP Java, KM Biru Perkasa I, KM Baruna Budi, KM Salam Mas, KM Samratulangi PB 1600, KM Samuel, KM Caraka Jaya Niaga III40, KM Caraka Jaya Niaga III-37, KM Ganda Dewata, KM Jatiwangi PB 400, KM Mandala 52, KM Mandala 51, dan KM Sweet Istambul. Selain kapal-kapal itu, terdapat beberapa kapal bunker minyak yang juga ‘nongkrong’ di sekitar dermaga NPCT1, sehingga terkesan mengganggu jika ada kapal yang akan beraktivitas di terminal tersebut. Pihak Syahbandar berharap agar para pemilik kapal segera merawat kapal-kapal yang telantar itu.*** | OCEANWEEK.CO.ID | Jumat 17 Maret 2017

Wow, Laba Bersih ICTSI Naik Tiga Kali Lipat

PERATOR terminal kontainer yang berlokasi di Manila, International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) menyampaikan bahwa laba bersih yang bisa diatribusikan kepada para pemegang saham melonjak 207 persen atau naik hingga USD180 juta di tahun 2016, jauh melampaui pendapatan tahun 2015 yang hanya sebesar USD58,5 juta. Pendapatan perusahaan dari operasi pelabuhan meningkat 7 persen menjadi USD1,128 miliar untuk tahun 2016, dari sebelumnya sebesar USD1,051 miliar di tahun 2015. Faktor yang menyebabkan kenaikan ini antara lain adanya peningkatan aktivitas perdagangan di sebagian besar terminal Filifina, sehingga memicu pertumbuhan volume, kontrak baru dengan perusahaan dan jasa pengapalan di Indonesia, Pakistan, Ekuador dan Meksiko serta penyesuaian besaran tarif di beberapa terminal tertentu. Tahun 2016, ICTSI sanggup menampung kapasitas sebanyak 8,68 juta TEU, naik 12 persen dibanding tahun 2015 sebesar 7,77 juta TEU. Volume ini terutama didorong oleh terus meningkatnya volume ITCSI Irak, terminal

Jumat 17 Maret 2017

di daerah Umm Qasr, Irak, perusahaan dan layanan pengapalan baru Contecon Manzanillo S.A. (CMSA) di Manzanillo, Meksiko, Contecon Guayaquil S.A. (CGSA) di Guayaquil, Ekuador, dan terminal di Indonesia, terang pihak ICTSI. Peningkatan aktivitas perdagangan di Madagascar International Container Terminal Services, Ltd. (MICTSL) di Toamasina, Madagaskar, Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) di Rijeka, Kroasia, dan sebagian besar terminal di Filifina juga berkintribusi terhadap peningkatan volume ini. Untuk kuartal yang berakhir 31 Desember 2016, volumenya 12 persen lebih tinggi atau sama dengan 2,25 juta TEU dibanding periode yang sama di tahun 2015 sebesar 2 juta TEU, sementara pendapatan perusahaan naik 13 persen menjadi USD293,4 juta dari USD259,3 juta di periode yang sama. Pada awal Maret, perusahaan ini mengatakan bahwa Manila International Container Terminal (MICT) menyiapkan layanan kapal kontainer terbesar dalam perdagangan antar Asia menyusul rencana penambahan kapasitas terminal dengan lima derek dermaga post-Panamax. Satu dari tiga derek yang mampu mengangkat hingga 13.000-TEU ini dijadwalkan pengirimannya pada tahun 2018, sisanya akan dikirim tahun 2019. Permintaan diterima oleh terminal yang memperoleh pencapaian sebesar dua juta TEU tahun 2106, yang memicu komitmen peningkatan kapasitas PHP bernilai miliaran dengan Otoritas Pelabuhan Filifina (Philippine Ports Authority/ PPA)*** | MARITIMENEWS.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES