Indonesia Shipping Times Edisi 21 Juni 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 149• Vol IX • Rabu,

21 Juni 2017

PEMERERINTAH HENTIKAN PENGADAAN KAPAL, NAFAS GALANGAN TERSENGAL-SENGAL

JURUS PUPR ATASI BANJIR ROB DI SEMARANG DEMI PEMUDIK

MUDIK GRATIS PELINDO I , “ADUH PAAK. DIKASIH GRATIS SIAPA SIH YANG TIDAK MAU?

CIEE... KAPAL PELNI JADI PRIMADONA PEMUDIK INDONESIA TIMUR

-GARA-GARA JEMBATAN, HONG KONG KEHILANGAN JUTAAN DOLAR / TAHUN

Industri Galangan Kapal Lokal Tersengal-Sengal foto: youtube.com

ERUSAHAAN galangan kapal dalam negeri kini sedang gundah gulana terkait keberlangsungan usaha mereka. Hal tersebut setelah pemerintah menghentikan pengadaan kapal. Eddy Kurniawan Logam, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), menyebutkan, langkah pemerintah menghapuskan bea masuk komponen kapal menjadi percuma, jika industri galangan kapal malah tidak mendapat order pembuatan kapal. “Padahal kami sudah investasi besar untuk perluasan galangan dan membeli peralatan ketika pemerintah menggaungkan program pengadaan kapal untuk mendukung industri maritim,” tutur Eddy, Selasa (20/6). Sejauh ini, pemerintah baru memesan 150 unit kapal ke industri lokal tahun 2015. Sedang tahun lalu dan tahun ini, pemeritah sama sekali belum melakukan lelang pengadaan kapal lagi. Kondisi ini bertambah suram, setelah perusahaan pelayaran swasta sejak beberapa tahun lalu menahan ekspansi pengadaan kapal akibat bisnis lesu. Makanya, pebisnis galangan kapal sangat berharap dapat kecipratan rezeki dari pemerintah.

Eddy khawatir, bila kondisi ini terus berlangsung, laju bisnis industri ini bakal semakin tak menentu. Lantaran harus membayar bunga dan pinjaman termasuk juga gaji para karyawan. Sayang, Eddy tidak merinci total dana pinjaman dari industri ini. Ia berharap, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, konsisten dalam membuat peta jalan bagi industri maritim nasional. Supaya industri galangan kapal bisa tumbuh secara berkesinambungan. Ia khawatir, bila pemerintah tidak peduli terhadap industri galangan kapal lokal, Indonesia bakal kebanjiran kapal impor. Padahal potensi industri galangan kapal di tanah air cukup berpotensi ketimbang di luar negeri, karena faktor geografis yang mendukung. Seharusnya, pemerintah memperhatikan industri galangan kapal lokal agar dalam lima sampai 10 tahun ke depan bisa mengisi pasar domestik. Dan bisa menjadi salah satu produsen dan basis produksi kapal Asia Pasifik. Bila ini berjalan, maka bakal berlangsung efek gulir ekonomi yang bisa menguntungkan pasar domestik. “Multipel efeknya sangat besar dan akan sangat banyak menyerap tenaga kerja,” jelas Eddy. Ambil contoh PT Soechi Line Tbk. Salah satu perusahaan galangan kapal lokal ini baru mendapatkan order pembangunan delapan kapal sejak dua tahun lalu. “Belum ada order baru. Kami juga masih fokus menyelesaikan pembangunan delapan kapal tadi,” kata Paula Marlina, Direktur Soechi Line. Satu kapal sudah diserahterimakan tahun lalu. Soechi Line menargetkan, serah terima satu kapal lagi pertengahan tahun ini. Paula melihat, sejatinya prospek industri galangan ke depan akan semakin bagus . Syaratnya, pemerintah terus memberikan dukungan. *** KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Rabu, 21 Juni 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bea Masuk Dihapus, Iperindo: Kita Butuh Kepastian Pembangunan Kapal foto: tribunnews.com

KATAN Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) meminta kepastian program pembangunan kapal yang berkesinambungan guna menciptakan pertumbuhan industri galangan kapal serta mendukung program kemaritiman di Indonesia. Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam mengatakan, saat ini pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah terkait penghapusan bea masuk komponen kapal, namun apabila hal itu tidak didukung dengan program pembangunan kapal yang konsisten, maka tidak akan tercipta efisiensi. “Kepastian pembangunan kapal pemerintah harus ada, sehingga galangan bisa mencapai titik efisiensi dan bankable,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/6/2017). Pasalnya, dia menjelaskan, pembebasan bea masuk komponen kapal bisa berimplikasi kepada harga pembangunan kapal atau reparasi di galangan lokal yang lebih efisien, sehingga devisa ke luar negeri bisa berkurang. “Kalau bea dibebaskan tapi enggak ada kerjaan, industri galangan kapal enggak tumbuh, kita nantinya cuma bisa jadi market (pasar), menampung kapal-kapal bekas dari luar negeri,” katanya. Eddy mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2014 menyusun program untuk pembangunan kapal

INDONESIA SHIPPING TIMES

perintis, kapal navigasi, namun dibatalkan. Sementara itu, lanjut dia, hal yang sama juga terjadi di Kementerian Perhubungan yang mengadakan tender pembangunan 150 kapal pada 2015, namun hal itu tidak berlanjut hingga 2017. “Negara maritim ini butuh industri maritim yang kuat,” katanya. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Pasifik seperti China, Jepang, dan Korea, Indonesia masih dikatakan lebih baik karena kebutuhan kapal dalam negeri masih tinggi. “Kebutuhan kapal di seluruh dunia itu menurun secara drastis, mereka struggling (berjuang), kita masih punya posisi secara lokal dan Iperindo bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri,” katanya. Saat ini, menurut dia, pembangunan kapal diserahkan kepada swasta yang tidak menjamin membangun dan mengandalkan industri dalam negeri. Karena itu, Ia mengharapkan pemerintah untuk membuat peta jalan atau road map yang konsisten untuk galangan bisa bertumbuh secara sehat. Menurut Eddy, apabila galangan bertumbuh dengan baik, maka bisa dipastikan industri komponen juga akan bertumbuh. “Sehingga kita bisa menaikkan ‘local content’ dan menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya. Selain itu, Ia meyakini selain mencukupi kebutuhan dalam negeri, pada lima tahun ke depan, Indonesia bahkan bisa menjadi basis produksi kapal untuk daerah Asia Pasifik. “Suatu hari nanti mungkin lima atau 10 tahun dari sekarang kita bisa menjadi basis produksi Asia Pasifik,” katanya*** OKEZONE.COM | ANTARANEWS.COM

Rabu, 21 Juni 2017

Ciee... Kapal Pelni Jadi Primadona Pemudik Indonesia Timur foto: cendananews.com

ASRAT besar untuk mudik bertemu orangtua membuat Mansyur (26) selalu berusaha pulang setiap Lebaran tiba. Perjalanan naik kapal laut selama 4 hari dari Jakarta ke kampung halaman di Larantuka, Nusa Tenggara Timur, dilakoninya dengan senang hati. Bahkan jika beruntung, kata dia, bisa mendapat teman dan saudara baru di atas kapal lantaran bisa berinteraksi begitu dekat dengan penumpang lain selama empat hari di atas laut. Maka, dengan semangat tinggi, Mansyur terlihat bergegas menuju ke dek ekonomi lantai 2 Kapal Motor (KM) Umsini yang sandar di Terminal Nusantara Pura 1, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (18/6). Ia segera mencari tempat yang masih kosong, berbaur dengan penumpang lainnya. Masih sekitar satu jam lagi kapal akan berangkat, mengantarkannya ke kampung halaman. “Alhamdulillah tahun ini bisa mudik lagi. Sudah rutin setiap Lebaran pulang, KM Umsini ini yang selalu mengantarkan saya ketemu bapak dan ibu di Larantuka,” kata Mansyur saat ditemui Warta Kota. Pada saat musim mudik Lebaran, menurut Manysur, kapal selalu penuh, dirinya harus berbagi tempat di dek ekonomi dengan ratusan penumpang lain, plus dengan barang-barangnya yang rata-rata berukuran jumbo. Tidak masalah baginya. “Yang jadi alasan saya lebih pilih naik kapal karena tarifnya. Jika pesawat bisa sekitar Rp 2 juta, belum termasuk ongkos perjalanan lanju-

Rabu, 21 Juni 2017

tan pakai bus dan kapal laut dari Kupang. Lebih ekonomis naik kapal Pelni langsung dari Jakarta, hanya Rp 470.000 sudah sampai,” katanya. Di dek berukuran sekitar 70x7 meter itu, berjajar ratusan seat berupa ranjang dengan alas kasur di atasnya, satu seat dengan tiga kasur, normalnya untuk tiga orang, namun ada yang menempatinya hingga empat sampai lima orang. Barang-barang milik penumpang ditempatkan khusus di bagasi yang telah disediakan, mirip seperti di kereta api atau bus, letaknya berada di atas tempat duduk penumpang. anya saja bagasi tersebut hanya muat untuk tas gendong, dan koper kecil, sementara koper berukuran besar hingga kardus sebesar mesin cuci, diletakkan seadanya di lorong-lorong deck, kondisi ini membuat ruangan jadi terasa sesak. Sejak 2015 lalu, sebagian besar kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia hanya menyediakan single class yakni kelas ekonomi untuk penumpang. Termasuk KM Umsini. Otomatis ruangan-ruangan kabin yang sebelumnya untuk penumpang kelas eksekutif juga disulap menjadi ruangan ekonomi. KM Umsini, memiliki rute pelayaran enam hari dengan sembilan kota tujuan antara lain Batam, Tanjung Pinang, Jakarta, Surabaya, Makassar, Maumere, Larantuka, Lewoleba dan tujuan akhir Kupang. Penuh 100 persen Kepala Humas PT Pelni Akhmad Sujadi mengatakan KM Umsini Berkapasitas 2.017 penumpang dengan toleransi kelebihan 30 persen. Saat keberangkatan Minggu (18/6) kapal mengangkut penumpang lanjutan dari Batam dan Tanjung Pinang 1.414 orang, sementara yang naik dari Jakarta 1.252 orang. “Saat musim mudik kapasitas bisa 100 persen, berbeda dengan hari biasa yang hanya 60-70 persen okupansi saja,” kata Sujadi. Selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 2017, ada sekitar 10 kapal Pelni yang mengangkut pemudik di Tanjung Priok untuk berbagai tujuan.*** WARTAKOTA.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tiket Murah Jadi Alasan Pemudik Pilih Kapal Laut

EBAGIAN besar pemudik dalam KM Ciremai yang didominasi keluarga mengaku lebih memilih pulang ke kampung dengan kapal karena harga tiket murah. Pernyataan itu disampaikan salah satunya oleh Andi Syamsiddar (45) yang menaiki kapal bersama istrinya, Neneng (36) dan tiga orang anaknya, Andre (20), Andra (9), dan Andrin (7). “Dibanding naik pesawat yang harga tiketnya bisa mencapai jutaan rupiah per kepala, naik kapal tidak sampai setengah juta sampai Makasar,” kata Andi, pria asal Sengkang, Sulawesi Selatan yang ditemui dalam KM Ciremai bersama keluarganya. Ia menambahkan, pilihan mudik naik kapal tahun ini juga demi memenuhi keinginan anak-anaknya. “Anak-anak suka naik kapal laut karena ada pemandangan berbeda yang mereka lihat. Bangun pagi mereka langsung ke dek, melihat matahari pagi dan ombak,” kata Neneng. Namun persoalannya, mudik menggunakan kapal laut memang menyita waktu. “Naik pesawat memang lebih cepat, tetapi tidak melihat apa-apa. Anak-anak suka melihat pemandangan berbeda,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, Andi mengapresiasi pelayanan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang dinilai telah membaik. “Dulu waktu mudik 2011, keadaannya kurang teratur, sampah berserakan, banyak laporan pencurian, kasur harus beli, dan makanannya, mohon maaf, satu tingkat di atas panganan penjara,” kata Andi ke Antara. “Namun saat ini, situasinya jauh lebih baik. Semua penumpang dapat kasur, dan kami tidak perlu membayar, makanannya enak dan layak,” kata Andi seraya menambahkan sampah sudah tidak lagi bertebaran seperti pelayaran enam tahun lalu. “Sekarang tiap pagi ada petugas yang mengangkut sampah,” tambahnya. Berdasarkan pengamatan Antara dalam KM Ciremai, setiap pagi petugas rutin dikerahkan untuk membersihkan seluruh wilayah dalam kapal dan melakukan perawatan, seperti pengecatan.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Upaya tersebut dilakukan demi meningkatnya kenyamanan penumpang selama pelayaran arus mudik tahun ini,” kata Humas Pelni Akhmad Sujadi saat dihubungi via telepon di Jakarta. Alhasil saat ini, menurut La Ode Amiruddin (45), seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), suasana naik kapal sudah terasa nyaman. Kondisi itu pun memungkinkan pria itu membawa istrinya, Marlina (36), dan dua orang anaknya, La Ode Restu (14) dan Mirna (10) untuk turut serta mudik ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. “Alasan kami memilih naik kapal sederhana, tiket murah dan tidak perlu ribet transit memindahkan barang, cukup naik sekali dan tiba di Bau-Bau,” kata Amiruddin. Ada pengalaman unik juga saat berpuasa di atas kapal, kata Amiruddin. “Kami diajarkan untuk bisa bersabar dan toleran juga, karena di sini banyak yang tidak berpuasa,” tambahnya. Meski demikian, di balik banyak perbaikan yang telah dibuat Pelni, masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi. “Buat saya kendalanya satu, toilet, dari tahun ke tahun itu saja yang belum ada perbaikan,” kata Andi. Saran yang sama pun disampaikan oleh Yuli, ibu dari dua anak yang akan turun di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. “Terkadang, banyak penumpang tidak memperhatikan kebersihan toilet. Dan, siang ini juga pasokan air tawar dihentikan, jadi sulit buat kami yang ingin menggunakan kamar mandi,” katanya. Mualim III KM Ciremai Effendy saat ditemui dalam kapal mengatakan, pihak Pelni akan terus berusaha mengatasi masalah toilet dan pasokan air tawar tersebut. “Tentunya kami akan terus berusaha memenuhi kebutuhan penumpang, khususnya mengenai urusan kakus (toilet) dan ketersediaan air tawar,” kata Effendy.*** ANTARANEWS.COM | GENTA TM Rabu, 21 Juni 2017

Mudik Gratis Pelindo I

“Aduh Paak... Dikasih Gratis Siapa Sih yang Tidak Mau...?”

foto: riauonline.co.id

AMBIL mengenakan baju dan topi putih pemberian Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Fitriyani (36), turut membawa suami, dan dua anaknya untuk mudik gratis ke kampung halaman. Bagi warga KM 72, Kelurahan Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ini, Mudik Gratis sangat membantu keuangan keluarga. Apalagi, lebaran tahun ini bersamaan dengan Tahun Ajaran Baru. Belum lagi suami hanya bekerja sebagai pekerja bangunan dan ia tidak bekerja, hanya mendidik anak-anaknya di rumah. Selain itu, beberapa harga pokok merangkak sudah lama naik, dengan bantuan mudik gratis itu sangat membantunya. Bercerita panjang lebar, Fitriyani ingin mudik ke kampung halamannya di Lubuk Buaya, Padang, Sumatera Barat. Fitriyani merupakan satu dari 400 pemudik gratis yang diberangkatkan Pelindo I. Perusahaan milik negara tersebut secara simbolis memberangkatkan ke-400 pemudik asal Riau dengan mengerahkan 10 armada bus pariwisatananya di hari pertama, Selasa, 20 Juni 2017, dan dilanjutkan dengan 10 bus lagi di hari kedua, Rabu, 21 Juni 2017.

Rabu, 21 Juni 2017

“Aduh Paak...Dikasih gratis-gratis siapa sih tidak mau. Kalau bisa, tidak hanya mudik saja. Baliknya juga ada seperti ini,” katanya sambil tersenyum di Jalan Cut Nyak Dien. Rute pertama Mudik bersama Pelindo I ini, Pekanbaru-Sumatera Utara dan Pekanbaru-Sumatera Barat, diberangkatkan Selasa. Sementara untuk rute keduanya, berangkat hari ini, Rabu, 21 Juni 2017, dengan keberangkatan dari Perawang-Sumatera Utara dan Perawang-Sumatera Barat. “Ini semua bentuk kepedulian dari Pelindo I, program diselenggarakan oleh pemerintah mudik gratis,” kata Kepala Cabang Pelindo I Pekanbaru, Budi Syafrizal, saat melepas pemudik gratis. Untuk menjadi peserta mudik gratis ini, tuturnya, warga Riau sebelumnya telah memberikan foto copy kartu identitas, seperti KTP dan KK beserta nomor telepon dan jumlah keluarga diberangkatkan. Jika beruntung, panitia akan memanggil peserta dan mengundangnya untuk mudik bersama ke kampung halaman masing-masing. Pada kesempatan sama, Direktur Utama (Dirut) Pelindo I, Bambang Eka Cahyana, berjanji di depan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, akan menyelenggarakan lagi hal serupa, namun dengan format lebih seru dan mengasyikkan. “Selain mudik, kami tahun mendatang juga akan mengadakan balik gratis agar semuanya bahagia,” tutupnya.*** RIAUONLINE.CO.ID | AZHAR SAPUTRA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Inovasi ASDP Pada Arus Mudik Lebaran Tahun Ini foto: merdeka.com

IRUT ASDP Ferry Indonesia, Faik Fahmi membeberkan beberapa inovasi yang akan dilakukan pihaknya pada lebaran

kali ini. Dia mengaku inovasi-inovasi itu dilakukan demi kenyamanan para pemudik yang akan memakai moda transportasi laut. “Iya, ada beberapa inovasi dari kami untuk mudik lebaran kali ini,” jelasnya di Wisma Kemenpora, Jakarta, Minggu (18/6/2017) Diantaranya adalah ASDP saat ini telah menggunakan sistem pembelian tiket secara online. Sehingga memudahkan bagi para pemudik untuk mengatur waktu keberangkatan. Pembelian tiket secara online ini, akan dimasifkan oleh ASDP agar tidak ada lagi penumpukan pembelian tiket yang berada di pelabuhan. “Kemarin itu sudah ada 10 ribu tiket yang terjual secara online. Semoga besok ini sudah bisa

INDONESIA SHIPPING TIMES

dimaksimalkan,” lanjutnya. Para pemudik yang sudah membeli tiket secara online, kata Faik, juga akan dibedakan jalurnya ketika sudah sampai di pelabuhan. Selain itu, inovasi lainnya, juga pada bongkar muat kendaraan bermotor dari kapal laut yang hanya memakan waktu 45 menit, tidak lebih. “Jadi tidak ada penumpukan kendaraan di pelabuhan, kita segerakan untuk berangkat dan bongkar,” ucapanya. Sementara untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor, terutama di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, akan ditaruh di Dermaga 6 untuk mencegah keruwetan di pelabuhan. “Motor semua masuk di Dermaga 6, itu sudah kita atur semua lalu lintas di Pelabuhan,” jelasnya.*** TRIBUNNEWS.COM | AMPRIYONO PRAKOSO Rabu, 21 Juni 2017

Jurus PUPR Atasi Banjir Rob Menahun di Semarang Demi Pemudik foto: detik.com

ENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah memulai penanganan banjir rob pada ruas jalan Pantura di Semarang. Penanganan mulai dari Kaligawe hingga Genuk, sekaligus untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2017. Dalam keterangan tertulis dari Kementerian PUPR, Minggu (18/6/2017), banjir rob ditandai dengan masuknya air laut yang pasang menggenangi daratan. “Lebaran tahun lalu masih kena rob besar sehingga kami harus atasi dalam kondisi darurat dengan kantong-kantong pasir dan mendatangkan lebih dari 10 pompa, baik pompa mobile maupun permanen. Tanggul Sringin bahkan sempat dijebol masyarakat karena dianggap menjadi sumber banjir kawasan tersebut dan sekitarnya,” ujar Basuki saat melakukan kunjungan kerja ke Polder Sringin dan Terminal Terboyo, Semarang, Jumat pekan lalu. Oleh karenanya Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana-Ditjen Sumber Daya Air berupaya keras untuk menyelesaikan sistem penanggulangan banjir Kota Semarang dengan membangun 5 polder. Pada tahun lalu telah diselesaikan Polder Banger sehingga Pelabuhan Semarang hingga Semarang tengah bisa relatif tertangani. Tahun ini dikerjakan Polder Sringin dengan tanggul dari Kali Tenggang ke Sringin, hingga

Rabu, 21 Juni 2017

nantinya mencapai Kali Babon. “Polder Sringin dilengkapi pompa, untuk melindungi jalan nasional yang sebelumnya tidak pernah kering dan rusak terus akibat banjir rob,” jelasnya. Ditambahkannya bila terjadi banjir akibat hujan di selatan Semarang, sudah diantisipasi dengan disiagakannya pompa. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan tahap 1 Polder Sringin, serta normalisasi sejumlah kali Rp 210 miliar dan akan dilanjutkan tahap 2 dengan anggaran Rp 255 miliar sehingga total Rp 465 miliar. Pembangunan Polder Sringin juga dilengkapi dengan pembangunan tanggul sepanjang 2,2 km yang ditargetkan rampung akhir 2018. “Dibangunnya Polder Sringin dan tanggul, dampaknya sudah bisa kita lihat jalan nasional dan Terminal Terboyo sudah kering,” katanya. Penyerahan Paket Sembako Basuki menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada warga RW 01 Bandarharjo, Semarang Utara. Paket sembako tersebut merupakan bantuan dari gabungan 31 BUMN. Acara BUMN Berbagi Bingkisan Ramadan 1438 H tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi V DPR Nursyirwan Soejono, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Achmad Gani Ghazali, Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, Kepala BBWS Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Maryono, dan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Randi Anto. Penyaluran 30 ribu paket sembako tersebut serempak dilakukan oleh 21 BUMN di 20 masjid sekitar area kota atau kabupaten Semarang. BUMN yang berpartisipasi antara lain BRI, BTN, Pegadaian, Pelindo 3, Bulog, Jasa Raharja dan PT Semen Indonesia. “Harapan kami bingkisan ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian untuk ikut merayakan hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah ini,” tutur Basuki.*** DETIK.COM | NIKEN W YUNITA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Sapa Pemudik

Kepala KSOP Gresik: Salam Hangat Dari Bapak Menteri Perhubungan

foto: beritatrans.com

ANYA butuh sekitar 35 menit, tuntas proses pemeriksaan tiket hingga seluruh penumpang masuk ke kapal KM Express Bahari 8E di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2017) pagi. Sebanyak 380 penumpang naik di kapal tujuan Pulau Bawean itu. Mereka duduk rapi dan tertib di dalam ruangan dengan alat pendingin udara. Pemudik Lebaran yang sebagian di antaranya menjalani ibadah puasa tersebut akan berada di kapal dengan perjalanan sekitar tiga jam. “Dengan rata-rata kecepatan 20-25 knot dan cuaca bagus seperti ini, insya Allah waktu tempuh pelayaran hanya sekitar tiga jam. Se-

INDONESIA SHIPPING TIMES

belum jam 11 insya Allah sudah tiba Bawean,” jelas Sabarudin, nakhoda kapal tersebut. Sebelum kapal diberangkatkan, Kepala KSOP Gresik Capt. Hermanta menyapa penumpang. “Salam hangat dari Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Dirjen Perhubungan Laut,” tutur Hermanta dengan senyum simpul. Mantan Kepala KSOP Sunda Kelapa itu juga mengutarakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan amat berbahagia dapat kembali melayani pemudik Lebaran. “Karena kita adalah Indonesia dan kita adalah Pancasila,” tegasnya.*** BERITATRANS.COM | AGUS WAHYUDIN Rabu, 21 Juni 2017

Rapat Akbar Pekerja Pelabuhan Persoalkan Konsesi TPK Koja foto: tribunnews.com

EDERASI Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) menggelar rapat akbar terkait permasalahan penyelamatan aset nasional, isu outsorcing dan penegakan keadilan bagi pekerja di Gelanggang Olah Raga Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017). Acara tersebut dihadiri Ketua Umum FPPI Rieke Diah Pitaloka, perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan Ketua Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KN ASN) Maryani. Selain itu, ribuan anggota FPPI juga meramaikan acara tersebut. Rieke mengatakan, rapat akbar ini semacam bentuk refleksi terbuka atas pengelolaan aset nasional yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan di Indonesia termasuk praktik outsourcing yang menyalahi aturan. “Ini sesungguhnya sebuah kritik secara terbuka terhadap manajemen Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Meskipun sudah 2 Dirut Pelindo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, namun masih saja ada yang seenaknya mengangkangi hukum di Indonesia,” ujar Rieke, Selasa.

Rabu, 21 Juni 2017

Alasan FPPI mengkritisi manajemen Pelindo terutama Pelindo II, , karena pelanggaran aturan dan indikasi korupsi masih kerap terjadi. Akhirnya, hak-hak pekerja sebagai ujung tombak jasa pelayanan pelabuhan tidak dipenuhi bahkan ada yang di-PHK. “Saya kira ini turut membentuk pesimisme kami terhadap pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Selamanya rakyat pekerja yang akan dikorbankan,” kata Rieke. Selain itu, lanjut dia, kasus-kasus pelabuhan yang belum selesai seperti perpanjangan TPK Koja, Global Bond dan Kalibaru, akan segera diusut tuntas seiring dengan akan selesainya laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketiga hal tersebut. “Saya optimis kasus Koja, Global Bond dan Kalibaru akan dituntaskan karena audit BPKnya akan segera keluar,” kata dia. Selain rapat akbar, FPPI juga mengadakan zikir bersama dan santunan kepada 100 anak yatim di Jakarta Utara.*** TRIBUNNEWS.COM | EKO SUTRIYANTO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kebijakan Agen Inspeksi Belum Disentuh, Asperindo Kecewa Berat foto: bisnis.com

SOSIASI Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Pos dan Logistik kecewa karena pemerintah belum mengakomodasi usulan merevisi kebijakan tentang agen inspeksi atau regulated agent yang dianggap membebani pemerintah. M. Feriadi, Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Pos dan Logistik (Asperindo) mengatakan pihaknya sangat menyayangkan Paket Kebijakan XV belum fokus pada logistik melalui udara. Feriadi menilai pemerintah harus segera mengevaluasi tat acara kelola regulated agent (RA) karena penentuan tarif yang tidak jelas dan sangat tinggi. “Harapan kami tentunya urusan tata laksana RA menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Feriadi, Senin (19/6/2017).

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dia menegaskan, Asperindo berharap dengan tata laksana RA yang baik bisa membuat biaya logistik semakin efisien. Penurunan biaya logistik juga pada akhirnya bisa mendorong peningkatan ekonomi. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita juga mengatakan hal yang sama. Dia menilai RA harus dideregulasi karena memiliki dampak yang besar terhadap biaya logistik. Dia pun menyayangkan pemerintah karena belum mengakomodasi poin itu dalam Paket Kebijakan XV. “RA seharusnya dikembalikan saja kepada pemerintah, dan tak bisa dikelola oleh swasta,” usulnya.*** BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI Rabu, 21 Juni 2017

Pemprov DKI Paparkan Manfaat Reklamasi kepada Tim Sinkronisasi foto: kompas.com

IM sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan tim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti forum group discussion (FGD) tentang reklamasi di Balai Kota DKI Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati memaparkan hasil kajian mengenai latar belakang reklamasi dan manfaat reklamasi. FGD itu adalah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022. “Degradasi kualitas lingkungan di pantai utara Jakarta terus terjadi. Selain itu sebagai Ibu Kota, demand lahan begitu besar tetapi lahan terbatas. Pengembangan ke arah selatan kami tahan karena untuk daerah resapan air. Kami ingin optimalkan utara Jakarta sebagai water front city,” kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (20/6/2017). Tuty juga mengatakan, area penangkapan ikan sebenarnya berada jauh dari 17 pulau reklamasi. Pulau reklamasi dibangun sekitar 1 hingga 3 kilometer dari daratan. Sedangkan area penangkapan ikan terletak di 7-10 mill (atau 11 16 Km) dari daratan Jakarta. “Sehingga letak 17 pulau reklamasi tidak di dalam fishing ground,” ujar Tuty. Setelah latar belakang, Tuty menjelaskan manfaat reklamasi. Pada dasarnya, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan 3 manfaat dari pengem-

Rabu, 21 Juni 2017

bang kawasan strategis pantai utara Jakarta yaitu kewajiban, kontribusi lahan, dan tambahan kontribusi. Dari kewajiban, pengembang wajib menyediakan prasarana dan sarana dasar setiap pulau, infrastruktur penghubung antar pulau, dan pengerukan sedimentasi kanal lateral dan vertika sekitar pulau reklamasi. Selain itu, dari kontribusi lahan, pengembang harus menyerahkan 5 persen dari total luas lahan HPL. Selain itu, melalui kontribusi tambahan, Pemprov DKI masih meminta kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari lahan yang menjadi bagian pengembang. “Dari tambahan kontribusi ini, kalau kita asumsikan sekaligus bayarnya, maka Pemprov dapat Rp 44,8 triliun,” ujar Tuty. Nantinya, kontribusi tambahan itu bukan dibayar dengan uang melainkan dalam bentuk revitalisasi. Misalnya revitalisasi lingkungan dan bangunan bersejarah, pelestarian hutan bakau dan hutan lindung, perluasan dan peningkatan fungsi pelabuhan, dan lainnya. Sebelum Tuty memaparkan semua itu, Ketua tim sinkronisasi Sudirman Said lebih dulu menyampaikan sikap Anies-Sandi dalam hal reklamasi. “Statemen awal sudah jelas Pak Anies dan Pak Sandi ketika berkampanye dan menyampaikan pandangan reklamasi, pegangannya adalah keputusan terakhir dari PTUN dan secara politik yang harus dihormati juga, ternyata mayoritas masyarakat mendukung tidak melanjutkan reklamasi,” ujar Sudirman. Sudirman mengatakan hari ini tidak akan ada keputusan tentang kelanjutan reklamasi. Sudirman mengatakan mereka hanya akan mendengar pemaparan dari Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu. “Hari ini tidak akan ada kesimpulan apapun, tetapi ini sharing,” kata Sudirman.*** KOMPAS.COM | JESSI CARINA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Aptrindo: Tumpang-tindih Aturan Pelarangan Operasional Truk foto: banjarmasinpost.co.id

EMASUKI masa angkutan lebaran 2017, lagi-lagi terjadi tumpangtindih aturan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perhubungan Darat (Hubdat) No.SK.2717/AJ.201/DRJD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H) dan efektif berlaku mulai 31 Mei 2017. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) nya juga menerbitkan surat edaran mengenai larangan oparasional untuk kendaraan angkutan barang pada saat libur Hari Raya Idul Fitri 2017. Surat edaran Dishub Jabar No.551/1238/T. Darat tertanggal 14 Juni 2017, berisi himbauan penghentian pengoperasian angkutan barang yang dimulai sejak 18 Juni pukul 00.00 WIB sampai dengan 3 Juli pukul 24.00. Pertimbangannya, menurut surat edaran Dishub Jabar tersebut, lantaran diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada 22-23 Juni dan arus balik diprediksi mulai terjadi pada 1-2 Juli mendatang. Menurut Ketua DPD Asosisasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jabar Widya Wibawa, kondisi yang tidak sejalan antara

INDONESIA SHIPPING TIMES

pemerintah pusat dan daerah ini dikhawatirkan menimbulkan kerancuan di lapangan. “Kami jelas menyayangkan keluarnya surat edaran Kadishub karena menimbulkan ketidakpastian di lapangan. Sedangkan jelas ditulis di SK Dirjen nomor 2717 bahwa H-7 dan H+7 berlaku larangan truk untuk angkutan tanah, pasir, batu dan tambang. Sedangkan untuk truk JBI 14 ribu atau lebih, sumbu 3 atau lebih, truk gandengan dilarang beroperasi pada H-4 dan H+3,” kata Widya. Sesuai Perdirjen No.SK.2717/AJ.201/ DRJD/2017, operasional truk angkutan barang galian/barang tambang dibatasi mulai 18 Juni (H-7) pukul 00.00 WIB sampai 3 Juli (H+7) pukul 24.00 WIB, berlaku di seluruh jalan nasional termasuk pada ruas tol di Pulau Jawa dan Provinsi Lampung. Sedangkan pembatasan operasional truk dengan JBI lebih dari 14 ribu kg, truk dengan sumbu 3 atau lebih, dan truk trailer/gandengan berlaku mulai 21 Juni (H-4) pukul 00.00 WIB sampai dengan 29 Juni (H+3) pukul 24.00 WIB di seluruh jalan nasional dan jalan tol di Pulau Jawa. Pembatasan operasional ini tidak berlaku untuk mobil barang yang digunakan mengangkut bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), ternak, barang antaran pos, angkutan sembako, serta truk angkutan sepeda motor untuk mudik gratis Lebaran. “Untuk kiriman barang ekspor/impor bisa tetap beroperasi, tetapi harus mendapat surat dispensasi dari Kadishub provinsi dengan tujuan akhir di pelabuhan/bandara,” ujar Widya Widya berharap hal seperti ini tidak terulang kembali di tahun depan, karena tahun lalu juga terjadi ketidaksinkronan aturan pelarangan operasional kendaraan angkutan barang, antara pemerintah pusat dan daerah. “Keputusan pelarangan harus berlaku secara nasional, dan jauh-jauh hari harus sudah disosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya. TRUCKMAGZ.COM | ANTONIUS Rabu, 21 Juni 2017

GMKI: Bitung Krisis Ikan, Nelayan Jadi Supir Ojek

ERKEMBANGAN perikanan di Indonesia akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan yang serius. Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti kerap menyampaikan kepada publik bahwa kondisi perikanan Indonesia semakin membaik, terkhususnya di Bitung. Namun, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) justru menemukan keadaan yang berbeda dengan pemaparan Susi. Pengurus Pusat (PP) GMKI, Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Bitung, dan Perkumpulan Senior (PS) GMKI Bitung menyampaikan bahwa di kota Bitung saat ini sedang terjadi krisis ikan. “Fakta yang kita temukan, bahwa ikan yang diolah di kota Bitung bukan berasal dari para nelayan di Sulawesi Utara atau pun daerah sekitarnya. Tapi ikan didatangkan dari Jakarta,” ujar Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan PP GMKI, Martin, Sabtu (17/6) pada sebuah Warkop Rest Area, Bitung, Sulawesi Utara. Berbeda dengan pernyataan Susi, pada bulan Mei lalu di Jakarta, produksi dan ekspor hasil perikanan di Bitung saat ini telah mengalami kemerosotan drastis. Tahun 2014, Bitung memproduksi 124.501 ton dan mengekspor 33,574 hasil perikanan. Sedangkan di tahun 2015 menurun drastis menjadi produksi 49,441 ton dan ekspor 18,658 ton serta tahun 2016, produksi 49,834 ton dan ekspor 15.800 ton. Selama ini perekonomian masyarakat kota Bitung digerakkan oleh sektor perikanan, namun setelah moratorium yang dilakukan oleh Susi, perekonomian di Bitung mengalami kemunduran. “Bahkan saya mendapat data, bahwa PAD kota Bitung sudah turun drastis. Selain itu, di Bitung juga terjadi alih profesi dari awalnya nelayan menjadi supir ojek. Ini karena nelayan sudah sulit berlayar mencari ikan, bertentangan dengan pernyataan Susi yang mengatakan nelayan tidak sulit lagi mencari ikan,” kata Martin melanjutkan paparannya. Puluhan peserta yang datang dari berbagai

Rabu, 21 Juni 2017

kalangan cukup memahami topik diskusi yang dibahas. Pasalnya GMKI mengangkat topik, Krisis Ikan di Bitung Pasca Moratorium. Sejak tahun 70-an, kota Bitung cukup dikenal sebagai sentra perikanan di Indonesia. Saking terkenalnya kota Bitung sebagai penghasil ikan, hampir setiap orang di kota Bitung mempraktekkan pengolahan ikan, baik skala besar ataupun kecil. Hingga sekarang dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 56 dan 57 tahun 2014 belum pernah dikaji atau pun dirilis. Padahal diperkirakan sebanyak 15.000 orang telah di-PHK. “Baik itu pekerja pengolahan ikan sampai Anak Buah Kapal (ABK), banyak yang telah berhenti bekerja. Akhirnya harus alih profesi menjadi supir ojek dan kuli bangunan. Seharusnya dilindungi dan diberikan solusi, karena ini akibat dari kebijakan pemerintah,” kata Martin dengan nada kesal. Masih menurut Martin, ribuan eks ABK ini seharusnya diberi sertifikat pelaut. “Setelah saya telusuri, banyak dari ABK di Bitung ini tidak mengenyam pendidikan formil pelaut. Padahal mereka punya pengalaman mumpuni di laut,” ujarnya. Fenomena ikan Jakarta yang membanjiri pengolahan ikan di Bitung juga mendapat tanggapan kritis dari Ketua GP Ansor Bitung, Fauzi. Ia menyampaikan, kondisi kota Bitung sekarang cukup serius dan semakin parah. “Ketika perekenomian masyarakat tergoncang, maka orang yang terhimpit kebutuhan ekonomi ditakutkan bisa menciptakan tindakan pidana. Jika banyak yang melakukan tindakan pidana, angka kriminal akan meningkat,” ujar Fauzi. Diskusi ini ditutup dengan buka puasa bersama berbagai ormas di kota Bitung dan pembagian bantuan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.*** MARITIMINDONESIA.CO.ID | NAKASUHA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tentang Rencana Strategis, Kemenhub Diminta Fokus foto: beritatrans.com

EMENTERIAN Perhubungan diimbau untuk tetap fokus pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih fokus kepada masalah mudik gratis Lebaran dan angkutan berbasis online. “Ini kebijakan yang populis, yang tidak akan pernah menyelesaikan masalah jika tidak pernah diimbangi dengan implementasi kebijakan-kebijakan mendasar transportasi secara konsisten dan komprehensif,” jelas Djoko, Selasa (20/6/2017). Jika dihitung dalam setahun fokus kepada dua kebijakan itu memakan waktu 2/3 dari kerja secara keseluruhan Kemenhub. Sementara yang diamanatkan Rencana Strategis Kemenhub, yaitu membangun transportasi umum massal. “Ini malah kinerjanya sayup sayup,” tutur Djoko. Sebagai informasi, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 itu telah

INDONESIA SHIPPING TIMES

tertuang dalam beleid Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 430 tahun 2015. Rencana Strategis atau Renstra mutlak dijalankan sampai akhir 2019. Renstra menjadi tafsiran dari visi Nawacita yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ada dua poin utama Nawacita yaitu tentang Indonesia sebagai negara maritim serta menghubungan antara desa dengan kota. Hal ini ingin diimplementasikan dalam dua isu strategis besar Renstra yaitu; membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, dan membangun transportasi umum massal. Mengacu dalam Renstra tersebut pembenahan transportasi massal harus selesai sampai dengan 2019. Djoko mengemukakan, bahwa saat ini upaya pembenahan tersebut sudah terealisasi berupa operasionalisasi bus rapid transit (BRT) di 33 provinsi seluruh Indonesia.*** BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI Rabu, 21 Juni 2017

Gara-Gara Jembatan, Hong Kong Kehilangan Jutaan Dolar Per Tahun foto: flickr.com

ELABUHAN Peti Kemas Hong Kong berpotensi kehilangan pendapatan jutaan dolar akibat tinggi jembatan Tsing Ma yang sudah tak sesuai dengan ukuran kapal yang melintas di bawah jembatan tersebut. Jembatan Tsing Ma membentang di kanal Ma Wan sebagai jalur lalu lintas kapal-kapal kontainer yang menuju Pelabuhan Sungai Pearl Barat. Saat jembatan tersebut dibangun 20 tahun yang lalu, tinggi dari permukaan air mencapai 53 meter. Namun seiring dengan bertambahnya ukuran kapal, ketinggian jembatan menjadi kurang cocok lagi untuk dilintasi. Hong Kong Line Shipping Association menyebutkan, dengan kapal semakin besar, tinggi jembatan dari permukaan air seharusnya 62,1 meter atau masih kurang 8,1 meter. Saat ini kapalkapal yang melintasi jembatan tersebut membutuhkan ketinggian sedikitnya 58,2 meter di atas permukaan air. Laporan yang dirilis BMT Asia-Pasifik

Rabu, 21 Juni 2017

menyebutkan Pelabuhan Peti Kemas Hong Kong diperkirakan kehilangan 10% throughput tahun ini jika masalah ketinggian jembatan tersebut tidak terselesaikan. Untuk tahun 2014 lalu saja, Hong Kong kehilangan sekitar 102,6 juta dolar AS dan 2000 peluang pekerjaan. Pihak pelayaran Hong Kong menyesalkan laporan yang menyebutkan ketinggian jembatan saat ini mencapai 70,2 meter. Jika benar ukuran tersebut, kapal-kapal ukuran 18.000 TEUS bisa melintas di bawah jembatan tersebut. Faktanya, saat ini ukuran kapal di bawah itu saja tidak bisa melintas. Kementerian Kelautan menolak untuk berkomentar dan menyatakan persoalan tinggi jembatan itu menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Kelautan tidak akan melakukan survei ulang untuk masalah tersebut.*** SEATRADE-MARITIMECOM | VINCENT WEE

INDONESIA SHIPPING TIMES