Indonesia Shipping Times Edisi 24 Maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 71 • Vol IX • Jumat 24

Maret 2017

DUH, KATA PEJABAT PELABUHAN KONSESI 99 TAHUN KE CHINA BERPOTENSI MELAWAN HUKUM

SIUPKK BIKIN INSA JAYA CEMAS ATAS KELANGSUNGAN USAHA

DWELLING TIME PELABUHAN PRIOK MASIH PERLU DIBENAHI

WOW, KASUS PUNGLI DI SAMARINDA, POLISI SITA DEPOSITO 320 MILIAR

ASDP EKSPANSI BISNIS HOTEL DAN DERMAGA PREMIUM

01

Garap Angkutan Perintis, Kemenhub Gelontorkan Rp 499 Miliar

K

EMENTERIAN Perhubungan menyediakan anggaran untuk angkutan udara perintis senilai Rp 499 miliar pada tahun ini. Anggaran tersebut akan digunakan melayani 193 rute di lebih dari 100 bandara yang dikelola oleh 26 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Selain program subsidi angkutan udara perintis untuk penumpang dan angkutan bahan bakar minyak (BBM), Kemhub akan melakukan program angkutan udara perintis kargo di tiga KPA, yaitu KPA Timika, KPA Wamena dan KPA Dekai dengan jumlah 11 rute. Program jembatan udara ini sebagai komplemen dari program tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Kebijakan ini dukungan dari sisi angkutan logistik yang diharapkan berdampak signifikan bagi penurunan harga sembako di wilayah pedalaman. Selama ini, barang-barang yang dikirim dengan kapal laut hanya sampai kotakota di pantai. Harga di daerah-daerah pantai sudah bagus, tapi harga sembako di pegunungan masih tinggi. Oleh karena itu sembako yang diangkut oleh kapal laut tersebut nantinya akan diterbangkan ke 3 KPA tadi.

Dari tiga KPA ini nantinya akan diterbangkan ke 11 bandara-bandara yang ada di pegunungan di wilayah Papua. Dengan demikian harga sembako di kota-kota di pegunungan Papua sama dengan di kota-kota di pantai Papua.

Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso menyatakan, angkutan udara perintis mempunyai peranan penting sebagai aksesibilitas daerah terpencil dan pedalaman yang tidak atau belum terhubungi oleh moda transportasi lain.

Juga berperan membentuk konektivitas jaringan rute penerbangan yang menghubungkan rute utama ataupun rute pengumpan dalam penyelenggaraan angkutan udara nasional.

“Kebijakan ini merupakan arahan dari Menteri Perhubungan RI. Oleh karena itu saya berpesan kepada KPA untuk lebih mencermati rute-rute yang akan diterbangi oleh penerbangan perintis,” ujar Agus dalam keterangan resmi, Rabu (22/3).

Agus meminta dilakukan evaluasi secara terintegrasi terhadap penyelenggaraan angkutan udara perintis tahun anggaran 2016. Permasalahan yang muncul diharapkan mampu mendapatkan solusi sehingga tercipta pelayanan yang terbaik untuk masyarakat pad tahun anggaran 2017.

Menurut Agus, keberhasilan angkutan udara perintis bukan hanya semata-mata dilihat dari keteraturan pelayanan angkutan udara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun juga tingkat keterisian penumpang yang sama baiknya sehingga program ini tidak terasa sia-sia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Dari 193 destinasi, ada bandara yang sudah disertifikasi, baru diregister dan ada juga bandara yang tidak memenuhi standar sebagai bandara sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah. Seperti misalnya landasannya tidak rata tapi bergelombang dan menanjak, belum ada x-ray, belum ada pagar dan sebagainya. KPA bertugas untuk segera melaporkan kondisi bandaranya secara lengkap.*** | KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Jumat 24 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Menhub Ajak Swasta Kembangkan Sekolah Pelayaran

M

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak swasta dan universitas untuk mengembangkan sekolah kejuruan atau jurusan pelayaran, mengingat saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga ahli yang kompeten untuk mengembangkan kemaritiman di dalam negeri.

“Sebagai negara kemaritiman yang sangat luas, kita masih kekurangan tenaga nakhoda maupun pengelola pelayaran yang bersertifikat internasional sehingga masih dibutuhkan sekolah kejuruan pelayaran,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya kepada pers di Kudus, Jawa Tengah, Kamis.

Hal tersebut disampaikan usai dirinya menghadiri penyerahan sertifikasi persetujuan dari Kementerian Perhubungan kepada SMK Wisudha Karya yang memenuhi persyaratan ketat “Standards of Training, Certification and Watchkeeping” (STCW) 2010 dari Organisasi Maritim Internasional(IMO).

SMK Wisudha Karya menjadi salah satu dari tiga sekolah menengah kejuruan maritim di Indonesia yang mendapatkan sertifikat tersebut.

Dengan sertifikasi ini, lulusannya akan diberikan lisensi sebagai perwira kapal untuk bekerja di atas kapal niaga di dalam maupun luar negeri.

Dikatakan menhub, pemerintah memiliki kemampuan terbatas dalam mendirikan sekolah kejuruan pelayaran sehingga mengajak swasta dan universitas untuk bersama-sama mencetak tenaga maritim yang andal dalam menangani pelayaran nasional.

Budi mengakui, saat ini Indonesia masih kekurangan memiliki nakhoda yang berserifikat internasional sehingga perlu mendidik sebanyak mungkin.

“Kalau nakhoda yang bekerja di kapal internasional semuanya sudah bersertifikat tapi untuk yang lain menjalankan pelayaran nasional

INDONESIA SHIPPING TIMES

masih kurang,” ucapnya.

Kondisi seperti itu, kata Budi, tak bisa dibiarkan dan harus mampu mencetak pengelola dan nakoda pelayaran yang bersertifikat internasional.

“Kemenhub akan memberi ruang kepada swasta untuk mengembanagkan sekolah vokasi pelayaran,” imbuhnya.

Program Director Djarum Foundation Primadi Serad mengatakan, pihaknya akan terus memberikan dukungan terhadap industri maritim di Indonesia dengan menggandeng negara lain dalam menyediakan peralatan berstandar internasional.

“Dengan diperolehnya sertifikasi dari Kementerian Perhubungan, kami yakin lulusan sekolah ini akan sangat dicari oleh perusahaanperusahaan mapan yang menghargai pengetahuan dan pelatihan yang mereka terima,” ucapnya.

Primadi menambahkan, dengan kompetensi lebih yang dimiliki para taruna, mereka bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam meniti karir sebagai pelaut profesional.

Djarum Foundation dan perusahaan swasta Jepang mendukung pembelian “Kongsberg KSim Navigation Simulator” dari Norwegia untuk taruna yang menekuni bidang Nautika Kapal Niaga.

Saat ini, SMK Wisudha Karya menjadi satusatunya sekolah menengah kejuruan di Indonesia yang memiliki peralatan canggih Class “A Full Mission Bridge Simulator” tersebut.

Lulusan dari paket keahlian Nautika Kapal Niaga ini akan diberikan sertifikasi Ahli Nautika Tingkat IV, atau “Deck Officer Class IV certificate”.*** | ANTARANEWS.COM | AHMAD WIJAYA |

Jumat 24 Maret 2017

03

Pertahankan Kearifan Lokal, Kemenhub Pesan 100 Kapal Pelayaran Rakyat

04

Jumat 24 Maret 2017

foto: cnnindonesia.com

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) akan memesan 100 kapal pelayaran rakyat (Pelra) melalui industri pembuatan kapal rakyat nasional guna mempertahankan dan meningkatkan kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dalam kunjungan ke galangan kapal Bumirejo di Juwana, Pati, Kamis (23/3).

Tiba di kantor pelabuhan Juwana sekitar pukul 11.55 WIB, Budi didampingi oleh Kapolda Jawa Tengah, Condro Kirono, dan disambut oleh Kepala UPP Kelas III Juwana, Edi Sukesno, Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo, dan Bupati Pati Haryanto. Rombongan menteri langsung menuju galangan kapal rakyat Bumirejo untuk melihat pembuatan kapal Pelra.

“Saya lihat hasil pengerjaannya bagus sekali, kapal dibuat dengan kayu merbau. Jadi industriindustri kapal seperti ini yang harus dihidupkan kembali karena ini adalah kearifan lokal, tidak banyak orang yang bisa,” jelas Budi Karya.

Menhub mengatakan, pemberian bantuan kapal Pelra oleh Kemhub guna mendukung transportasi laut ke daerah-daerah yang tidak dilayani oleh kapal perintis serta mendorong usaha masyarakat pada kapal-kapal tradisional yang mengangkut komoditas bahan pokok atau barang lainnya.

“Jadi 100 kapal ini akan kami berikan ke beberapa pemerintah daerah (pemda) atau yayasan supaya mereka mendapat kapal baru yang bagus dengan harapan industri perkapalan menjadi berkembang, dan pelayaran rakyat semakin bagus sehingga konektivitas logistik dari satu pulau ke pulau, dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih cepat,” tambah Budi.

Dia menjelaskan, pemberian bantuan kapal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing masyarakat dalam transportasi laut.

“Pemerintah sudah berikan subsidi, bantuan kapal dan pendidikan vokasi pelaut dengan tujuan supaya masyarakat kita dapat bersaing

serta dapat bertahan dengan segala kearifan lokal yang dimiliki,” ujarnya.

Dia mengatakan, fokus pemberian kapal tidak hanya ke wilayah timur Indonesia tapi juga ke wilayah Jawa.

“Pelayaran memang diutamakan ke wilayah timur tapi juga ada pergerakan dari wilayah Jawa ke Karimun Jawa. Kami akan identifikasi apa saja yang dibutuhkan karena setiap wilayah memiliki potensinya masing-masing sehingga industrinya bisa tumbuh dan pergerakan pelayanan rakyatnya juga berkembang,” jelas Budi.

Ke depan, dia berharap, industri pembuatan kapal rakyat ini dapat diikutkan dalam tender pengadaan 100 kapal rakyat dengan bobot 35 GT. “Saya harap mereka (industri kapal rakyat) bisa ikut dan menang tender supaya industri ini bisa maju dan berkembang,” pungkasnya.*** | BERITASATU.COM | THRESA S DESFIKA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Priok Masih Perlu Dibenahi

W

AKTU pengeluaran petikemas atau bongkar muat barang (dwelling time) impor masih perlu dibenahi. Pasalnya menurut Ketua Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Nova Sofyan Hakim, dwelling time untuk impor masih cukup tinggi. Hal itu bila dibandingkan dwelling time ekspor.

“Petikemas ekspor hampir tidak pernah bermasalah. Dwelling time ekspor rendah juga karena pelabuhan ada waktu tenggat petikemas masuk terminal atau closing time,” ujar Nova.

Berdasarkan pusat data PT. JICT, dwelling time untuk peti kemas import di Pelabuhan Tanjung Priok pada Januari 2017 rata-rata 4,2 hari. Yang berasal dari JICT 4,3 hari, TPK Koja 3,8 hari dan terminal 3 Pelabuhan Priok 4,4 hari.

Sedangkan pada Februari 2017, dwelling time peti kemas impor Pelabuhan Priok 3,9 hari dengan rincian JICT 4,6 hari, TPK Koja 2,58 hari dan terminal 3 Priok 4,5 hari.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Adapun rata-rata dwelling time untuk peti kemas ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok pada Januari 2017 mencapai 2,7 hari yang berasal dari JICT 3 hari, TPK Koja 2,9 hari dan terminal 3 Priok 2,2 hari.

Sedangkan pada februari 2017 rata-rata 3,2 hari dengan rincian JICT 3,1 hari, TPK Koja 4,18 hari dan terminal 3 Priok 2,4 hari “Data dwelling time 2,7 hari di Pelabuhan Tanjung Priok, sebagaimana yang pernah disampaikan direksi Pelindo II, merupakan dwelling time petikemas ekspor.

Belum menyertakan data impor,” jelasnya.

Menurut Nova, mengutip kajian World Bank, salah satu komponen dwelling time yaitu post clearance, atau proses di pelabuhan. Dalam fase ini, dwelling time, dihitung saat kapal ditarik ke dermaga sampai petikemas keluar dari pelabuhan. Namun begitu, terkait kapan dwelling time dimulai, juga masih terjadi perbedaan. Ada yang menyebutkan saat kapal mulai sandar di dermaga pelabuhan.

“Untuk penarikan kapal sampai pelabuhan, di JICT pada bulan Oktober sampai November 2016, rata-rata mencapai 4,6 jam. Ini tidak pernah diperhitungkan sebelumnya padahal ada ranah Pelindo II disana,” kata Nova. Ia menyayangkan waktu penarikan kapal yang terhitung masih sangat lama dan menyumbang waktu tunggu cukup tinggi.

“Data faktual dwelling time, belum 2,7 hari.

JICT yang sudah tersistem dan modern saja masih diatas 3,5 hari. Lalu bagaimana pelabuhan lainnya? Apakah alat-alatnya handal seperti JICT Ini harus menjadi perhatian Pelindo II untuk melakukan pembenahan,” pungkasnya.*** | INDOPOS.CO.ID | WAHYU SAKTI AWAN |

Jumat 24 Maret 2017

05

Awal April Pelindo II Bengkulu Perketat Masuk Area Pelabuhan foto: beritadaerah.co.id

P

T Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu memberlakukan aturan bagi siapa saja yang ingin masuk ke wilayah pelabuhan Pulau Bai. Hal ini disampaikan GM Pelindo II, Drajat Sulistio usai sosialisasi dengan para pengguna jasa pelabuhan, Kamis (23/3/2017) siang.

Pemberlakuan ini didasarkan pada aturan yang tertuang dalam International Ship and Port Security Code (ISPS) yang berisi tentang peningkatan keamanan pelabuhan. Tekhnisnya, setiap orang yang masuk ke wilayah pelabuhan harus memiliki tanda pengenal atau Pass masuk dari PT Pelindo.

“Pass itu Implementasi dari ISPS Code, itu mengatur bahwa pelabuhan harus aman dari ancaman apapun. Nanti setiap orang yang masuk ke pelabuhan kita, baik pengguna jasa maupun internal kita nanti terindentifikasi.

06

Jumat 24 Maret 2017

Sekarang ini tidak, kambing saja bisa masuk,” katanya pada wartawan.

Selain itu, pass masuk juga bertujuan untuk memperlancar aktivitas pelabuhan seperti aktivitas bongkar muat kapal. Pemberlakuan aturan ini juga berfungsi untuk menarik minat investor yang lebih besar.

“Saat ini Investor itu yang ditanyakannya pertama kali adalah keamanannya bagaimana, jamin tidak,” sambungnya.

Drajat menambahkan, penerapan pass ini bukanlah untuk membatasi orang-orang yang ingin masuk ke wilayah pelabuhan, melainkan hanya pengaturan pada akses masuk. Aturan ini rencananya akan di terapkan pada awal April mendatang.*** | BENGKULUNEWS.CO.ID | ALWIN FERARO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Anak Usaha Pelindo III Gandeng Telkom Garap Assesment Center

P

T Pelindo Daya Sejahtera (PDS) membuat terobosan baru dengan menggandeng perusahaan komunikasi milik negara, PT Telkom.

Dengan adanya kerajasama tersebut, PDS berharap dapat melakukan sinergi dalam pengembangan Assesment Center Pelindo (ACP).

Perusahaan yang bekerja di bidang penyedia tenaga kerja ini memang tengah fokus untuk memperkenalkan branding ACP by PDS. Branding yang juga di-launching bersamaan dengan HUT ketiga PDS, Selasa (21/3/2017), diharapkan dapat menjadi program peningkatan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan oleh anak perusahaan PT Pelindo III tersebut.

Hal ini diutarakan oleh Direktur Utama PT PDS, Gugus Wijonarko.

“Berbekal pengalaman dalam mengelola human capital corporate berskala nasional dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, kami yakin bahwa PDS mampu menjadi solusi terbaik untuk penyedia sumber daya manusia bagi mitra kerja,” ujar Gugus di sela acara yang berlangsung di Graha Barunawati, Selasa (21/3/2017).

Sedangkan pemilihan Telkom sebagai mitra kerjasama didasarkan pada rekomendasi Kementerian BUMN dalam rangka sinergi BUMN. Perusahaan komunikasi nasional tersebut direkomendasikan sebagai pembimbing ACP by PDS. Pola bimbingan tersebut meliputi beberapa hal. Misalnya, pembinaan dalam pembuatan

INDONESIA SHIPPING TIMES

standar operasi, pengembangan dan pembinaan materi simulasi, pengembangan kertas kerja, hingga pembinaan standarisasi fasilitas ACP

by PDS. Sehingga, menurut Manager ACP by PDS, Sri Hastutik, program kerjasama tersebut dapat semakin mempermudah pihaknya untuk mewujudkan peningkatan kinerja bagi Pelindo III. “Dengan adanya ACP by PDS ini, diharapkan membantu mempersiapkan pengelolaan talent di lingkungan Pelindo III group secara sistematis dan terarah. Sehingga, lembaga ini bisa menjadi fasilitas untuk mengembangkan kompetensi SDM, demi tercapainya visi dan misi Pelindo III.” tuturnya.

ACP by PDS adalah unit kerja baru yang bergerak di bidang assessment dengan menggunakan multi method dan multi assessor.

Unit ini berfokus pada pengukuran soft kompetensi karyawan, yang kemudian dikembangkan dalam program pelatihan atau training.

Tujuannya, untuk mengatasi GAP kompetensi dengan memberikan konseling disertai dengan penyediaan training secara bertahap yang akan mengembangkan pelayanan.

Selain melakukan MoU dengan PT Telkom, PDS juga melakukan penandatangan dengan perusahaan lain di bawah Pelindo III di hari yang sama. MoU tersebut berjudul ‘Nota Kesepahaman Bersama Mengenai Kerjasama Program Assessment, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepelabuhanan”.

Tujuannya, untuk menciptakan sinergi dan kerjasama dalam mendapatkan SDM berkualitas dengan cara memetakan kompetensinya dan pembinaan melalui Assessment Center Pelindo.

Untuk diketahui, PT PDS adalah anak perusahaan dari PT Pelindo III (Persero) yang bergerak di bidang tenaga kerja. Perusahaan ini telah memiliki lebih dari tiga ribu karyawan yang tersebar di tujuh provinsi di Indonesia.*** | SURYA.CO.ID | BOBBY C KOLOWAY |

Jumat 24 Maret 2017

07

SIUP Keagenan Kapal, INSA Jaya Cemaskan Kelangsungan Usaha

I

NDONESIA National Ship’owner Association (INSA) Jaya merasa terancam usaha keagenannya dengan keluarnya PM 11 Tahun 2016 tentang Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua INSA Jaya , Bambang Sumarsono didampingi Bendahara Sunarno dan pengurus lainnya di Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Bambang mengatakan pemerintah mestinya selain mempermudah kesempatan usaha juga mempertimbangkan dampaknya bagi perusahaan pelayaran yang selama ini menangani keagenan kapal asing.

Persyaratan untuk membuka usaha keagenan umum (kapal asing) selama ini harus memiliki minimal 1 unit kapal dengan bobot 5000 GT. Ini berarti harus investasi sekitar Rp 100 miliar.

Dengan SIUPKK sekarang ini untuk nembuka usaha keagenan kapal asing tidak perlu lagi memiliki kapal tapi cukup dengan modal dasar Rp6 miliar atau modal setor Rp1,5 miliar, tambah Sunarno.

Dengan SIUPKK ini orang dengan mudah mendirikan usaha keagenan kapal. Ini berarti mengancam usaha pelayaran. Sebab 40 persn dari pendapatan pelayaran berasal dari keagenan.

Bambang mengatakan karena 40% pendapatan perusahaan pelayaran berasal dari keagenan kapal, PM 11/2016 dapat mengancam kelangsungan usaha pelayaran khususnya usaha kecil.

7 SIUPKK Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan menerbitkan 7 Surat Ijin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 11 Tahun 2016 tantang Pendirian Usaha Perusahaan Jasa Keagenaan Kapal.

08

Jumat 24 Maret 2017

Atas terbitnya SIUPKK itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Keagenan Kapal Indonesia / Indonesia Shiping Agency Association (ISAA), Juswandi menyatakan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, Menteri Perhubungan, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, karena telah menjalankan amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dilanjuti dengan penerbitan PM No 11 Tahun 2016 sebagai implementasi atas adanya amanat berjalannnya usaha keagenan kapal.

“Dengan terbitnya SIUPKK, diharapkan pemerintah segera menyosialisasikan keberadaan kami di instansi pemerintah di pelabuhan dalam pelaksanan operasi usaha perusahaan keagenan di setiap pelabuhan,” ungkap Juswandi, di Jakarta, Selasa (21/3).

Sosialisasi ini penting, tambah Juswandi agar Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Ditjen Hubla, baik Kantor Syahbandar, Kantor Otoritas Pelabuhan (OP), Kantor Kesayahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) selaku pemerintah di pelabuhan yang melayani kegiatan keagenan kapal menjalankan tugas pelayanan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Selama ini keagenan kapal dilayani oleh pelaku usaha yang memiliki SIUPAL (Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut), kini bisa juga dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SIUPKK,” kata Juswandi.

Adapun SIPUKK yang sudah terbit itu untuk perusahaan PT Srijaya Samudra Utama, PT Meredian Agency Indonesia, PT Bintang Bahari Raya, PT Adhiguna Pratama Mulya, PT Samudera Agency Indonesia, PT Gema Mutiara Marina, PT Tirta Bintan Abadi .*** | BERITATRANS | NDONESIASHIPPINGLINE |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kasus Pungli Pelabuhan Samarinda, Polisi Sita Deposito Rp320 Miliar

K

ASUS Perkara pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Samarinda tampaknya bakal berbuntut panjang. Polisi kembali menemukan bukti baru. Bila sebelumnya deposito yang disita mencapai Rp 100 miliar, namun setelah didalami uang tersebut mencapai Rp 320 miliar.

Dari keterangan saksi, Polda menyimpulkan aktivitas pungli yang dilakukan Komura, tak hanya di TPK Palaran, namun juga dilakukan di tengah laut. Salah satunya bongkar muat batu bara di perairan Muara Berau.

Data dari Polda Kaltim mencatat, proses pemindahan batu bara dari ponton ke kapal ekspor, untuk satu perusahaan saja dalam setahun mengeluarkan biaya lebih Rp 26 miliar yang wajib disetorkan ke Komura.

Itu belum ditambah, membayar jasa 75 orang tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang diangkut menggunakan tiga speedboat. Biayanya sebesar Rp 21 juta untuk setiap bongkar muat 60.000 metrik ton (MT) batu bara. Dalam setahun, perusahaan batu bara rata-rata mengekspor 5.000.000 MT. Artinya, ada sekitar 83 kali membayar jasa TKBM yang belakangan diketahui fiktif. Itu baru satu perusahaan dugaan pungutan mencapai Rp 26 miliar. Wajar saja, penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kaltim dan Bareskrim Mabes Polri mendapati sejumlah dokumen deposito atas nama Komura, yang semula lebih Rp 100 miliar, kini ditotal mencapai Rp 320 miliar.

Munculnya pungutan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda No KU.501/I/KSOP.SMD-2014 tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT).

Dokumen kesepakatan tersebut kini sedang dipelajari penyidik. Kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan sejumlah saksi dan temuan alat bukti di lapangan. “Ada Rp 320 miliar disimpan di lima bank. Jadi bukan Rp 100 miliar,” terang

INDONESIA SHIPPING TIMES

Direktur Kriminal Khusus Polda Kaltim Kombes Po Nasri. Duit ratusan miliar tersebut patut diduga hasil dari pungutan perusahaan batu bara dan kelapa sawit.

Namun penyidik masih memfokuskan dahulu pungli batu bara. Soal modus tersebut dibenarkan pula Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin.

Tim mendapati dokumen aliran dana yang dipungut dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan batu bara di wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Dokumen dikeluarkan 2016-2017 itu didapati di rumah tersangka Dwi Hari Winarno, sekretaris Komura. “Masih proses pemeriksaan dokumen dan jumlah pungutannya,” kata Safaruddin.

Ia menjelaskan, modus pungutan tersebut berlangsung di tengah laut. Seperti setiap proses transfer batu bara dari ponton ke kapal ekspor (ship to ship) di Terminal Batu Bara di Muara Berau. Padahal, proses transfer emas hitam itu lebih banyak menggunakan floating crane.

Namun tetap menggunakan personel TKBM, tetapi jumlahnya tak memerlukan banyak orang.

Biasanya hanya pekerja itu hanya menarik tali atau mengoperasikan alat berat. “Meski tenaga kerja tak banyak diperlukan, namun Komura minta TKBM tetap dilibatkan. Di situ kami temukan unsur pemerasan,” terang alumnus Akpol 1984 itu.

Sementara pungutan di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Samarinda, yang dulunya konvensional, kini sudah berubah menggunakan alat berat, mesin yang bekerja secara otomatis. Jadi tenaga kerjanya berkurang. Dengan begitu, sejatinya jumlah tenaga kerja yang diperlukan tiap perusahaan untuk bongkar muat bisa ditekan.

Namun, yang terjadi, Komura memaksakan secara sepihak masih menerapkan TPK Palaran seperti pelabuhan konvensional dengan banyak pekerja. Sehingga menarik tarif yang besar Rp 180 ribu per kontainer. “Harusnya sudah tidak lagi,” tegas Safaruddin. *** | JAWAPOS.COM | Jumat 24 Maret 2017

09

Ekspansi Bisnis, ASDP Garap Hotel dan Dermaga Premium

B

ERAMBISI untuk menjadi lebih besar, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sudah berancang-ancang merambah lini usaha di luar bisnis intinya. Perusahaan angkutan ferry pelat merah ini tengah bersiap mengembangkan kawasan hotel dan marina di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden Direktur ASDP Indonesia Ferry, Faik Fahmi mengungkapkan, pihaknya telah bekerja sama dengan PT PP (Persero) dan Patra Jasa mengembangkan hotel dan marina di lahan milik ASDP seluas 21.000 m2. Pembangunan hotel dan marina ini akan dikerjakan oleh anak usaha ASDP yaitu, PT Indonesia Ferry Property.

“Indonesia Ferry Property merupakan perusahaan joint venture antara ASDP, PT PP (Persero) dan Patra Jasa. Patra yang mengelola hotelnya dan PT PP yang membangun, namun dimiliki oleh ASDP,” ujar Faik Fahmi kepada KONTAN, Kamis (23/3).

Total investasi untuk membangun hotel dan marina ini sebesar Rp 400 miliar, namun ASDP hanya mengeluarkan Rp 60 miliar. Ground breaking menurut Faik Fahmi dijadwalkan dimulai April 2017 dan keseluruhan pembangunan-

10

Jumat 24 Maret 2017

nya ditargetkan rampung Agustus 2018.

Selain pembangunan hotel dan marina, ASDP juga tengah berkonsentrasi menata pelabuhan Merak, Banten. Nantinya ASDP akan membuat dermaga premium di Dermaga 6 Merak. Di sini akan dibangun area khusus untuk kapal-kapal penumpang yang melintas dari Merak ke Bakaheuni, sehingga waktu tempuh yang tadinya dua jam bisa dipangkas menjadi satu jam.

Keistimewaan dermaga premium ini adalah khusus diperuntukkan bagi pengguna ferry yang menggunakan mobil pribadi. Jadi, penumpang dengan mobil pribadi tidak akan dicampur lagi dengan truk barang dan busbus penumpang, melainkan hanya khusus mobil dan bus pariwisata saja. Targetnya, Agustus 2018 sudah bisa siap, sebelum Asian Games.

“Total investasi yang dibutuhkan untuk dermaga premium ini sebesar Rp 150 miliar. Ini juga polanya nanti kerja sama, karena ada pula ruang komersial yang akan dijual,” kata Faik Fahmi.

Dengan strategi pengembangan lima tahun serta strategi quick win yang dicanangkan oleh manajemen, ASDP menargetkan peningkatan laba bersih sebesar 100% selama lima tahun mendatang atau jika dipukul rata 20% per tahun.

Sekedar info, laba bersih ASDP tahun 2016 mencapai Rp 229 miliar, naik sekitar 2% dibanding 2015. Jika naik 20% per tahun, berarti minimal laba bersih ASDP tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp 274,8 miliar.*** | KONTAN.CO.ID | AGUNG JATMIKO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Aptrindo Dorong Transportasi Truk Modern dan Lebih Manusiawi

B

ISNIS transportasi barang khususnya di Jakarta selama ini masih terkendala keruwetan lalu lintas, yang menyebabkan kemacetan terjadi dimana-mana termasuk di wilayah pelabuhan Tanjung Priok. Kondisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini membuat prihatin para pengusaha trucking yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Ketua DPD Aptrindo DKI Mustadjab Basuki mengungkapkan, transportasi angkutan barang seharusnya sudah lebih modern, profesional, dan manusiawi. “Selama ini kita masih menjalankannya secara konvensional, manual dan masih menerapkan management by driver. Driver yang menentukan waktu bergerak dan sesuka dia sesuai moodnya, karena tidak ada aturan yang baku baik untuk pengguna jasa maupun untuk para perusahaan trucking. Hal ini karena kita sudah terbiasa menyerahkannya kepada bagian operasional di lapangan yang terkadang di lapangan ini empoweringnya tetap kalah sama driver, dan pengendaliannya tetap susah. Ini yang saya maksud masih bersifat konvensional,” urai Mustadjab.

Mustadjab melanjutkan, kita harus lebih mengacu pada aturan main yang bertaraf internasional menggunakan sistem teknologi informasi, serta pola-pola pergerakan yang tertata dengan rapi dan sudah modern. “Artinya juga harus lebih Manusiawi. Kasian juga kan kalau sopir bergerak tapi cuma terjebak macet di jalan sampai berhari-hari, sehingga pencapaian hasil kerjanya tidak sesuai dengan effort nya dia. Terkadang hasil yang mereka bawa pulang tidak mencukupi sampai tidak terpikirkan lagi soal kesehatan dan jam kerja dia sendiri. Ini karena semuanya sudah dilepaskan dalam rimba perlalu-lintasan secara bebas dan tidak ada yang mengatur,” bebernya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Peran asosiasi dalam hal ini Aptrindo, menurut Mustadjab, punya kekuatan besar untuk berperan sebagai bagian dari pemecah permasalahan ini bersama dengan regulator atau pemerintah. “Itu lah pentingnya dan perlunya peran asosiasi untuk mendorong bahwa kondisi yang selama ini terjadi harus dibenahi. Sehingga perlu adanya komitmen antara stakeholder di pelabuhan, customer pengguna jasa trucking, dan pemilik trucking itu sendiri dalam hal ini harus memakai kekuatan asosiasi seperti Aptrindo yang membuat dorongan ke arah yang lebih baik bisa terjadi.

Sehingga diharapkan masukan dari asosiasi akan menjadi solusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini,” terangnya lagi.

Aptrindo memberikan satu terobosan solusi baru melalui Sistem Informasi Angkutan Barang (SIAB) bekerja sama dengan Telkom Indonesia, dimana di dalamnya tersedia data tunggal truk dan data tunggal sopir. Sehingga dapat mengatur pergerakan lalu lintas kendaraan berdasarkan jam-jam sibuk dan jam-jam lengang melalui dashboard control system.

“Nantinya sopir akan follow the system dan follow the regulation, yang ujung-ujungnya enak buat sopir juga karena dia kerjanya tidak perlu hectic lagi di jalan yang membuat capek dan ngantuk sselama perjalanannya. Melalui SIAB semuanya dibikin optimal, pergerakannya dapat lebih cepat, dan sistem bongkar muatnya juga akan cepat. Sehingga utilisasi unitnya juga bagus dan ujung-ujungnya pendapatan sopir juga akan lebih baik, otomatis kesejahteraan mereka juga akan terjamin lebih baik lagi. Itu yang kita pikirkan secara komprehensif di asosiasi ini,” tutup Mustadjab.*** | TRUCKMAGZ.COM | ABDUL | Jumat 24 Maret 2017

11

Pejabat Pelabuhan: Konsesi 99 Tahun ke China Berpotensi Melawan Hukum

M

ENTERI Pelabuhan Sriklanka, Arjuna Ranatunga mengatakan pemberian konsesi selama 99 tahun pengelolaan pelabuhan Hambantota ke China berpotensi melawan hukum negara tersebut..

“Kalau 30-40 tahun masih wajarlah…” katanya. Sedangkan pihak oposisi menduga telah terjadi praktik korupsi atas negosiasi konsesi selama 99 tahun tersebut. Pihak oposisi menilai jangka waktu tersebut merupakan sesuatu yang tidak biasa.

Sebelumnya media-media setempat memberitakan, Wakil Menteri Perdagangan Internasional Srilanka, Sujeewa Senasinghe, mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mengalihkan 80% saham kepada China Merchant Port Holdings. Angka itu setara dengan 1,12 Miliar Dolar AS. Meski demikian, Senasinghe memastikan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, kepemilikan saham CM Port Holdings akan berkurang 20% atau hanya menjadi 60%.

Sebelumnya, Sri Lanka telah meminjam dana 1,4 miliar dolar AS yang sebagian besar dana pinjaman tersebut berasal dari China. Pinjaman tersebut digunakan untuk membangun derma-

12

Jumat 24 Maret 2017

ga, pemecah gelombang, dan areal tangki penimbunan.

Semua pembangunan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh Otoritas Pelabuhan Srilanka.

Senasinghe mengatakan investasi China di pelabuhan Hambantota dimaksudkan untuk pengembangan terminal tahap ketiga serta pengadaan alat bongkar muat.

Dengan investasi China ini, Srilanka tidak perlu menyetorkan modal lagi.

“Perjanjian awal memang saham China 80%, tapi setelah berjalan konsesi 10 tahun, sahamnya akan turun menjadi hanya 60%,” katanya.

Meski demikian, Senasinghe tidak menyebutkan dana yang harus dikembalikan Srilanka untuk buy back saham 20% tersebut. Dia hanya memastikan perjanjian konsesi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat tanpa menyebutkan tanggalnya. Dalam perjanjian tersebut, China berhak mengelola seluruh infrastruktur pelabuhan, termasuk sebuah pulau buatan yang juga diserahkan Otoritas Pelabuhan Srilanka untuk disewa selama 99 tahun.

“Ini menguntungkan buat Srilanka karena pemerintah tidak lagi harus melakukan investasi untuk pengembangan Pelabuhan Hambantota,” tegasnya.

Meski demikian, sejumlah pengamat menuding pemerintah melakukan kebohongan dan pada kenyataannya akan menambah pinjaman sebagai cadangan devisa. *** | THEECONOMYNEXT.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES