Indonesia Shipping Times Edisi 24 Februari 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 47 • Vol IX • Jumat 24

Februari 2017

PERCEPAT AKSES LOGISTIK

PEMERINTAH KUCURKAN DUIT RP51 TRILIUN BIKIN JALAN TOL

YESS! INSA SIAP TAMPUNG PESERTA MAGANG DIKLAT PELAUT

PELAYARAN TETAP ENJOY LAYANAN BONGKAR MUAT PELINDO IV

APBMI KEBERATAN PNBP BONGKAR MUAT 8 KOMODITAS

TRUK OVERLOAD MINGGIR, MARET JEMBATAN TIMBANG BEROPERASI

Permudah Akses Logistik, Pemerintah Bangun 362,02 KM Jalan Tol foto: korankabar.com

ENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan ruas jalan tol sangat penting untuk mempermudah akses logistik dan mendorong perkembangan ekonomi. “Jalan tol yang sedang dibangun diharapkan dapat memudahkan akses dan mengurangi potensi kemacetan sehingga dapat mendorong perekonomian di area yang dilalui,” kata Darmin dalam acara percepatan penyediaan lima proyek jalan tol di Jakarta, Rabu. Pemerintah telah menyetujui percepatan penyediaan lima proyek jalan tol sepanjang 362,02 kilometer yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi mencapai Rp51 triliun. Lima proyek jalan tol tersebut adalah Jakarta-Cikampek II Elevated (36 km) dengan nilai investasi Rp14,7 triliun, Krian-Legundi-BunderManyar (38 km) dengan nilai investasi Rp9 triliun dan Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60 km) dengan nilai investasi Rp8,2 triliun. Kemudian, Serang-Panimbang (84 km) dengan nilai investasi Rp5,3 triliun dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (143 km) dengan nilai investasi Rp13,4 triliun. Dari lima proyek ruas tol itu, hanya ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat yang belum mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan

Infrastruktur Indonesia (PII). Darmin mengharapkan pembangunan jalan tol ini bisa mendorong perkembangan ekonomi di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Timur karena ruas ini nantinya dapat meningkatkan pergerakan barang dan manusia. Ia juga menambahkan kemajuan proyek jalan tol dengan skema KPBU ini telah sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk itu, penerapan partisipasi swasta perlu ditingkatkan di masa mendatang, terutama bagi proyek yang memiliki kelayakan finansial tinggi, karena dana APBN pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur sangat terbatas. “Partisipasi swasta perlu ditingkatkan agar anggaran pemerintah dapat dioptimalkan untuk pembangunan lainnya, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah terpencil,” jelas Darmin. Saat ini kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan sarana infrastruktur mencapai Rp4.800 triliun dan pemerintah mengharapkan kontribusi swasta dalam pengadaan proyek tersebut hingga 36%. *** | BERITASATU.COM | ANTARANEWS.COM |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Jumat 24 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Truk Overload Harap Minggir, Maret Ini Jembatan Timbang Beroperasi (Lagi)

ERUSAKAN parah di sejumlah jalan nasional dan provinsi di Jawa Tengah (Jateng) selain karena terus diguyur hujan dan terendam banjir, juga disebabkan kendaraan yang melintas melebihi batas tonase. Kendaraan berat sejak akhir tahun lalu tidak dapat dikontrol karena jembatan timbang ditutup. Kepala Dinas Perhubungan Jateng Satriyo Hidayat mengatakan, sejak Desember 2016 lalu jembatan timbang yang ada di Jateng untuk sementara ditutup, karena ada alih kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat. “Sejak jembatan timbang ditutup, tidak ada yang melakukan pengawasan angkutan barang,” katanya, kemarin. Tak pelak, jumlah muatan angkutan barang menjadi tak terkendali. Kasubdit Angkutan Barang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dadan M Ramdan mengatakan, jembatan timbang memang sudah menjadi kewenangan pusat. Rencananya pada Maret nanti seluruh jembatan timbang akan dioperasikan. “Over loading angkutan harus dilakukan penega kan,” katanya. Di Jateng tercatat ada 16 unit jembatan timbang yang kini untuk sementara di hentikan operasionalnya. Menurut dia, kalau over loading angkutan barang itu ditegakkan, maka jalan tidak akan cepat rusak, umur kendaraan juga akan tahan lebih lama, dan distribusi barang juga bisa lebih cepat. Banyaknya jalan yang berlubang di Jawa Tengah mengakibatkan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) merugi. Sebab, berpengaruh terhadap waktu tempuh perjalanan, sehingga harus menambah bahan bakar kendaraan. “Banyaknya jalan rusak itu jelas sangat berdampak pada Organda. Kita tidak bisa mengantar muatan sesuai dengan jadwal, karena lajunya tidak bisa lancar dan tersendat-sendat,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi Organda Jateng Dedi Sudiardi di Semarang, kemarin. Menurut dia, kalau angkutan itu jalannya macet-macet dan tersendat, maka pengguna an bahan bakar minyak (BBM) akan lebih banyak.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Karena waktu tempuhnya lebih lama, kalau biasanya bisa ditempuh tiga jam bisa menjadi enam jam,” ujar Dedi. Kondisi ini membuat Organda meminta kepada pemerintah agar jalanjalan yang rusak dan berlubang cepat diperbaiki. “Kalau memang salah satu penyebabnya over tonase muatan, aturannya harus diperketat, kelas-kelas jalan diberlakukan lagi, uji KIR setiap truk harus diberi tanda, saat mobil itu melewati di daerah yang bukan kelasnya harus ditilang,” ucapnya. Sementara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memita kepada masyarakat untuk bersabar dan percaya kepada pemerintah dapat menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan. Bagaimana pun perbaikan jalan tidak dapat dilakukan secara instan dan ada tahapantahapan yang harus dilewati. “Kerja sama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota sudah jos dan bagus. Masyarakat harus bersabar karena tidak ada Bandung Bondowoso di sini yang bisa mengerjakan semalam jadi,” ujarnya. Curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir membuat ruas Jalan Pantura Kabupaten Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Semarang, Demak, hingga Pati mengalami kerusakan parah dan mengancam keselamatan pengendara. Perbaikan yang dilakukan tak bertahan lama karena hanya berupa tambal sulam. Pantauan KORAN SINDO, kerusakan terjadi merata di ruas jalan sejak wilayah Losari, Brebes, hingga Suradadi, Kabupaten Tegal. Badan jalan dipenuhi ratusan lubang jalan dengan diameter dan kedalaman bervariasi yang disebabkan oleh gerusan hujan dan beban muatan kenda raan. Hanya di ruas jalan yang sudah dibeton yang tidak mengalami kerusakan. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat menyebutkan, ditemukan 18.000 lubang di jalan nasional di Jateng sejak datangnya musim hujan. Dari jumlah itu, baru 8.000 lubang jalan yang telah diperbaiki. *** | OKEZONE.COM | SINDONEWS.COM | Jumat 24 Februari 2017

Dianggap Kurang Akurat

APTRINDO Keukeuh Keberatan Penggunaan Jembatan Timbang WIM

SOSIASI Pengusaha Truk Indonesia keberatan dengan pengukuran berat truk yang akan masuk tol Merak – Tangerang dengan jembatan timbang elektronik weigh in motion yang kembali dipasang oleh PT Marga Mandalasakti di gerbang tol Cilegon Timur, Banten pada tahun ini. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman menyatakan, jembatan timbang elektronik weigh in motion (WIM) kurang akurat dalam mengukur kapasitas angkutan barang truk. “WIM itu kurang akurat [mengukur kendaraan angkutan barang truk yang akan memasuki jalan tol Tangerang-Merak,” kata Kyatmaja, Kamis (23/2). Pengukuran angkutan barang truk menggunakan jembatan timbang elektronik WIM, dia mengatakan tidak selalu akurat lantaran pengukuran dilakukan ketika truk berjalan. Meskipun begitu, dia tidak membantah bahwa cukup banyak angkutan barang truk berbasis jalan raya melebihi kapasitas di ruas jalan tol Merak – Tangerang. Truk-truk yang memiliki kapasitas berlebih tersebut, ungkapnya, memuat barang-barang perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun barang-barang yang diangkut, paparnya seperti besi, batu, dan pasir. Dia mengatakan, pada prinsipnya Aptrindo tidak setuju dengan angkutan barang berbasis jalan raya yang memiliki bermuatan lebih. “Selama ini sudah terlanjur kusut karena kompetisi dan tekanan pemilik barang,” katanya. Selama ini, dia mengklaim, jarang angkutan barang berbasis jalan raya truk menggunakan jalan non tol. Oleh karena itu, dia berharap kualitas jalan tol Merak – Tangerang mengalami peningkatan sehingga tidak cepat rusak. Pada tahun ini PT Marga Mandalasakti kembali memasang timbangan elektronik weigh in motion di Gerbang Tol Cilegon Timur, Banten

Jumat 24 Februari 2017

guna mengurangi kendaraan angkutan barang berbasis jalan raya yang melebihi kapasitas. Direktur Teknik dan Operasi PT Marga Mandalasakti (MMS) Sunarto Sastrowiyoto mengatakan, jumlah timbangan elektronik weigh in motion (WIM) yang terpasang di gerbang tol Cilegon Timur membuat jumlah WIM yang dimiliki perusahaan mencapai 3 unit. Sebelumnya, dia mengatakan, perusahaan telah memasang jembatan timbang elektronik tersebut di gerbang tol Serang Barat dan gerbang tol Cilegon Barat masing-masing satu unit pada 2016 dan 2014. “Dengan penambahan pemasangan WIM ini diharapkan mampu mengurangi kendaraan yang overload sehingga dapat terwujud berkendara yang lancar, aman, dan nyaman bagi pengguna jalan Tol Tangerang-Merak,” kata Sunarto, dalam siaran pers yang dikirimkan pada Kamis (23/2). Dia menambahkan, alat timbangan WIM yang digunakan merupakan tipe high speed dengan inti sensor kristal yang mampu mengukur berat kendara dalam kondisi bergerak hingga 200 km jam. kemudian, memiliki kapasitas timbang hingga 50 ton per gandar atau lebih dari 300 ton secara berat total kendaraan. Kendaraan-kendaraan angkutan barang berkapasitas lebih, dia menyatakan biasanya melaju dengan kecepatan rendah. Bahkan, imbuhnya, kecepatan kendaraan barang tersebut berada di bawah ketentuan dan akan mengganggu pengguna jalan tol lainnya. Rendahnya kecepatan kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih, ungkapnya dapat mengakibatkan tabrak belakang. “Atau dengan beban yang begitu berat dan jalan yang pelan mengakibatkan beban yang ditangggung bertumpu ke jalan, akibatnya jalan tidak sesuai umurnya dan cepat rusak,” jelas Sunarto.*** | BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Siap Cari Investor

Pengusaha Berau Rayu Pemerintah Bangun Pelabuhan Industri

ERKEMBANGAN harga crude palm oil (CPO) terus bergairah dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut menjadi bukti bahwa sektor industri perkebunan kelapa sawit sedang mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak hanya harga, perbaikan juga didorong oleh meningkatnya hasil produksi. Namun seiring perkembangan tersebut industri perkebunan kelapa sawit, di Berau belum didukung dengan fasilitas seperti pelabuhan industri yang mampu menyalurkan CPO secara langsung. Hal ini menjadi sorotan para pengusaha di Berau. Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Berau Al Hamid menerangkan, di tengah peningkatan perkebunan kelapa sawit, seharusnya pemerintah daerah dan pelaku industri untuk memperbaiki sektor hilirnya. ”Jika tidak bisa secara holistik dari hulu ke hilir, setidaknya memperbaiki rantai distribusi. Yakni dengan membuat pelabuhan industri yang selama ini menjadi kebutuhan utama,” katanya, Rabu (22/2). Dengan adanya pelabuhan industri, setidaknya akan menyingkat rantai distribusi yang menjadi kendala perusahaan kelapa sawit. Panjangnya rantai distribusi tersebut terang Al Hamid, membuat nilai produksi pun meningkat. Padahal dengan adanya pelabuhan industri yang berperan sebagai pusat pengiriman berbagai hasil produksi seperti CPO, tidak hanya mengurangi rantai distribusi, tapi mampu meningkatkan sektor perkebunan kelapa sawit semakin lebih besar. Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah mengupayakan untuk pembangunan Pelabuhan Samudra di Mantaritip, Kecamatan Sambaliung. Rencananya pelabuhan tersebut akan menjadi wilayah industri terpadu. Kendalanya tentu terhambat dari segi pendanaan. Di mana keuangan Pemkab Berau sedang seret pascaterpaan badai defisit anggaran tahun ini. Keadaan tersebut Anggaran Pendapatan dan

INDONESIA SHIPPING TIMES

Belanja Daerah (APBD) Berau pun berkurang drastis. Imbasnya niat membangun pelabuhan pun diurungkan. ”Tapi butuh langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, untuk itu kami dari Apindo siap mencarikan investor jika para pelakunya sektor perkebunan kelapa sawit membutuhkan pelabuhan industri,” terangnya. Hamid-sapaan akrabnya- mampu jika diminta bantuan untuk mencarikan investor. Bukan sebagai pembanding oleh pemkab, namun ikut membantu pembangunan di Berau. Terlebih dengan adanya komitmen PT Pelindo IV yang ikut berbagi dalam pembangunan Pelabuhan Samudra di Mantaritip tersebut. ”Kami siap jika dilibatkan. Bukan hanya sekadar mencari investor, kami pun mau jika diajak berinvestasi,” ucapnya terkait rencana pembangunan Pelabuhan Samudra tersebut. Ia menerangkan, jika terdapat pelabuhan industri yang mampu menyokong kebutuhan industri, maka tidak hanya investasi dari sektor perkebunan saja meningkat. Keuntungan lainnya adalah, semakin terbuka lebar investasi di sektor lainnya. Serta mendukung Berau menjadi kawasan industri. ”Memang masih banyak kendala, seperti energi misalnya. Tapi itu secara perlahan diperbaiki. Memang segala stakeholder harus duduk bareng untuk membahas hal ini. Agar arah perekonomian Berau ke depan semakin jelas. Sehingga semuanya berjalan beriringan,” tuturnya. Keuntungan lainnya adalah Berau mampu mandiri dalam memproses hasil sumber daya alamnya sendiri dan mendistribusikan secara langsung. Tidak bergantung pada daerah lain seperti Samarinda atau Balikpapan. ”Kutai Timur saja sudah semakin berkembang dengan adanya Pelabuhan Maloy yang akan segera dijadikan kawasan industri khusus. Maka, kita harus serius untuk mengembangkan industri Berau,” pungkasnya.*** | PROCAL.CO | RIO | Jumat 24 Februari 2017

Alat Kurang Berfungsi

Perusahaan Pelayaran Tetap Enjoy Layanan Bongkar Muat Pelindo IV

ERUSAHAAN pelayaran asal Hongkong, SITC Countainer Lines Co. mengakui meski alat bongkar muat di Pelabuhan Makassar saat ini ada yang tidak berfungsi dengan baik, namun aktivitas usahanya di pelabuhan tersebut tetap berjalan dengan lancar. Country Manager Marketing & Sales SITC Indonesia, Majah Andriansyah mengatakan sejauh ini aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh perusahaannya di Pelabuhan Makassar berjalan cukup lancar, sehingga walaupun ada alat yang tidak berfungsi dengan baik, tapi kondisi itu tidak begitu signifikan berdampak kepada customer atau pemilik barang. “Kapal kami kan datang untuk menurunkan dan memuat barang secara weekly di Pelabuhan Makassar. Memang saat ini ada alat yang tidak berfungsi dengan baik di pelabuhan tersebut, tetapi tidak begitu signifikan berpengaruh kepada customer. Paling hanya berdampak pada performance service direct call kami saja,” terang Majah saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (23/2/2017). Dia juga mengakui hingga saat ini volume pengiriman barang untuk lokal Makassar setiap minggu rerata meningkat cukup signifikan, bahkan peningkatannya diatas 100%. Awalnya dia menyebutkan, perusahaannya hanya mengangkut sebanyak 50 kontainer dari Pelabuhan Makassar. Seiring waktu, kini jumlah itu terus meningkat hingga mencapai 200 sampai 250 kontainer untuk sekali angkut. Bahkan, pihaknya menargetkan bisa mencapai 300 kontainer barang sekali kirim untuk lokal Makassar. “Itu hanya untuk lokal Makassar saja, belum dari pelabuhan lainnya yang juga mengirim ba-

Jumat 24 Februari 2017

rang ke luar negeri melalui Pelabuhan Makassar, dengan menggunakan perusahaan pelayaran milik kami [SITC],” ujarnya. Majah mengatakan, selain melayani pengiriman barang lokal dari Makassar, sejak beberapa bulan lalu perusahaan pelayaran internasional ini juga sudah melayani pengiriman barang dari Bitung dan Jayapura, melalui Pelabuhan Makassar. Saat ini, pihaknya juga sedang merambah beberapa pelabuhan lainnya yang dikelola oleh Pelindo IV, seperti Pelabuhan Pantoloan di Palu, Sulawesi Tengah dan Pelabuhan Samarinda di Kalimantan Timur. “Bahkan beberapa waktu lalu kami juga sudah melakukan trial untuk Pelabuhan Balikpapan,” sebutnya. Kedepan kata Majah, pihaknya bersama Pelindo IV juga akan melakukan pengiriman langsung ke luar negeri dari Tarakan, Kalimantan Utara dan Ambon, Maluku melalui Pelabuhan Makassar. “Pokoknya kami akan terus membantu Pelindo IV, untuk menjadikan Pelabuhan Makassar sebagai hub internasional di KTI,” tegasnya.*** | SHIPPINGFORUM.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bikin Biaya Logistik Membengkak

APBMI Keberatan Pemberlakuan PNBP Bongkar Muat 8 Komoditas

EMENTERIAN Perhubungan menetapkan delapan komoditi yang terkena kewajiban PNBP terkait kegiatan pelaksanaan dan pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan. Kedelapan komoditi itu yakni yang tergolong barang khusus al; kayu gelondongan, barang curah yang tidak tidak menggunakan pipanisasi atau conveyor,rel, dan ternak. Kemudian, komoditi yang tergolong mengganggu al; besi dan baja, scrap/besi tua, alat berat, serta barang logam dan batangan. Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) M.Fuadi mengatakan, pelaku usaha bongkar muat keberatan dengan adanya kewajiban PNPB sebesar 1% dari ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) itu. “Perusahaan bongkar muat di pelabuhan sangat keberatan dengan PNBP itu, karena itu nantinya akan dibebankan kepada pemilik barang. Pasti akan menambah tinggi cost logistik,” ujarnya, Kamis (23-2-2017). Fuadi mengatakan, APBMI sudah melakukan pembahasan dan kordinasi internal dengan seluruh perusahaan bongkar muat (PBM) di Indonesia yang merupakan anggota APBMI. “Kami minta tidak perlu ada PNBP bongkar muat sebab selama ini PBM sudah memenuhi semua kewajiban yang berasal dari pajak kepada negara.Ini kan jadi tumpang tindih,” tuturnya. Pengenaan kewajiban membayar PNBP terhadap bongkar muat komoditi khusus dan dianggap mengganggu tersebut diatur melalui instruksi Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub No:UM.008/3/12/DJPL.17 tentang Pelaksanaan Pengawasan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Terkait Dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Beleid itu ditandatangani Dirjen Hubla Kemenhub Tonny Budiono pada 11Januari 2017, yang sekaligus mengintruksikan pengawasan-

INDONESIA SHIPPING TIMES

nya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Kepala UPT Penyelengara Pelabuhan. Dalam beleid itu disebutkan, pengawasan bongkar muat barang terkait pungutan PNBP itu berlaku di pelabuhan umum, terminal khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang melakukan kegiatan bongkar muat barang umum, dan tempat alih muat barang antarkapal atau ship to ship. Ketua DPW APBMI DKI Jakarta, Juswandi Kristanto mengatakan, meminta kejelasan kewajiban PNPB tersebut dibebankan kepada siapa, sebab selama ini PNBP tidak pernah ada dalam komponen OPP/OPT atau tarif bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub, Bay Mohamad Hasani mengatakan, pengenaan PNBP kegiatan pengawasan bongkar muat di pelabuhan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Makanya instruksi Dirjen Hubla itu harus dijalankan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta, I Nyoman Gde Saputera mengatakan, sesuai dengan beleid itu barang dalam kontener atau peti kemas domestik maupun internasional yang dibongkar muat di Pelabuhan Priok tidak dikenai PNBP. “Sampai hari ini di Priok tidak ada kendala soal kewajiban PNBP untuk pengawasan bongkar muat itu,”ujarnya. Kendati begitu,ujar dia, proses administratif pembayaran PNBP bongkar muat di Priok belum terintegrasikan dengan sistem inaportnet. “Kalau pembayaran uang jasa labuh di Priok saat ini sudah terintegrasi dengan inaportnet,”ujar dia.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI | Jumat 24 Februari 2017

Bukan Cuma Terminal Ikan

Hebat Ora Son, Pelabuhan Tegal Saiki Suplai Logistik Tol Trans Jawa foto: pojoksatu.co.id

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengembangan sejumlah pelabuhan di kawasan pantai utara Jawa Tengah seperti Tegal dan Semarang dilakukan untuk menopang proses pembangunan jalan tol Trans Jawa. Pada tahun ini, sejumlah pelabuhan itu sudah bisa digunakan untuk menyuplai kebutuhan logistik pembangunan jalan tol. “Tegal juga bagian dari pelabuhan Tanjung Emas, dikembangkan selain untuk terminal ikan juga untuk menunjang pembangunan jalan tol, yang membutuhkan batu split,” kata Budi Karya Sumadi, saat berkunjung di Semarang, Rabu 22 Februari 2017. Menurut Budi, keberadaan pelabuhan Tegal juga sangat diperlukan untuk menyuplai batu bara, yang dibutuhkan industri di sana. Kementerian Perhubungan akan mengaktifkan kembali pelabuhan niaga di kota Tegal, yang saat ini sudah tahap penataan pelabuhan existing agar bisa disandari kapal niaga. Budi menjamin pembangunan pengembangan Tanjung Emas di Kota Semarang tidak akan mengganggu aktivitas nelayan. Pembangunan ini akan berlanjut ke tahapan selanjutnya, yang dilanjutkan dengan pengembangan lahan seluas sekitar 82 hektare. Kementerian Perhubungan juga melakukan pembangunan infrastruktur pendukung seperti

Jumat 24 Februari 2017

pengerukan alur untuk menopang kapal berukuran besar dengan ukuran draf semakin dalam. Budi menyebutkan pembangunan itu lebih mengefesienkan biaya logistik karena mampu meningkatkan pengangkutan peti kemas sekitar 5000 twenty equivalent unit’s, (Teus) . Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Hamid Ponco Wibowo, mengatakan pembangunan infrastruktur besarbesaran di wilayah Jateng dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor investasi. “Karena di Jateng ditunjang oleh akselerasi proyek infrastruktur seperti lanjutan tol Trans Jawa, PLTU Batang, Bandara Ahmad Yani dan Wirasaba, serta Bendungan Bener,” kata Hamid. Hamid meyakini pembangunan infrastruktur ini akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di Jateng, yang sebelumnya lebih tinggi dari nasional. “Pada tahun 2016 lalu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mencapai 5,28 persen atau lebih tinggi dari nasional 5,02 persen,” kata Hamid. Namun, Hamid menjelaskan ukuran pertumbuhan ekonomi di Jateng tidak hanya berasal dari sektor investasi, namun juga sektor konsumsi rumah tangga itu menjadikan kebijakan mengukur kesejahteraan publik.*** | TEMPO.CO | EDI FAISOL |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ekspor Impor via Priok Biaya Tinggi

Kadin Kalbar: PLBN Jangan Cuma Buat Orang, Gunain Ekspor Impor Juga Dong!

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: tribunnews.com

ALAH satu yang menjadi fokus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalbar kepengurusan 2017-2022 adalah mendesak pemerintah pusat memberikan kode pelabuhan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalbar. Hal ini lantaran pasca diresmikan oleh Presiden RI, Jokowi beberapa waktu lalu, PLBN belum berfungsi optimal. “Untuk mendorong perekonomian Kalbar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya kita mendesak pemberian kode pelabuhan. Satu di antara rekomendasi dari hasil Musprov yang kita gelar adalah mendorong pemerintah pusat untuk mengaktifkan PLBN Aruk, Entikong, Badau, Jagai Babang untuk difungsikan dalam kegiatan ekspor- impor,”ujar Ketua Kadin Kalbar terpilih Santyoso Tio. Ia menilai apabila sejumlah PLBN yang ada di Kalbar bisa melakukan ekspor impor, maka ekonomi di daerah perbatasan akan bergerak karena arus orang lancar dan barang lebih murah. Secara fisik dari sejumlah PLBN yang ada baik dari kantor keimigrasian, pelayanan dan lainnya saat ini diakuinya sudah cukup mendukung. “Hanya saja dari Kemeterian Perhubungan RI belum memberikan kode pelabuhan sehingga aktivitas ekspor dan impor tidak bisa dilakukan. Jadi pertanyaanya adalah PLBN yang dibangun dan bagus itu untuk apa. Saat ini hanya untuk lintas orang saja. Padahal seharusnya lebih dari itu. Oleh karena itu melalui Bandan Pengelolah Perbatasan memperhatikan ini juga untuk diperjuangkan agar tujuan hadirnya PLBN terealisasi dengan maksimal,”ujar Santyoso. Saat ini diakuinya tidak ada pelabuhan ekspor dan impor Kalbar, sehingga arus barang harus melalui Jakarta dan lainnya.

Dengan demikian maka biaya transit dan logistik cenderung tinggi sehingga pendapatan petani yang dijual rendah. Sebaliknya produk dari luar datang ke Kalbar lebih tinggi karena proses transit dan arus barang yang panjang dan lama. Santyoso Tio sebagai calon tunggal terpilih secara aklamasi untuk periode 2017- 2022. Santyoso dalam sambutan perdananya mengucapakan terima kasih kepada anggota Kadin di Kalbar yang telah memberikan dukungan dan amanat secara penuh. “Saya yakin tantangan bisa kita hadapi bersama. Kita akan lakukan terobosan dalam bentuk program kerja yang akan kita lakukan ke depan,” harapnya.*** | TRIBUNNEWS.COM | MASKARTINI |

Jumat 24 Februari 2017

Teken MoU Dengan BPSDM

Yess! Peserta Diklat Pelaut Bisa Magang di Kapal Anggota INSA

Jumat 24 Februari 2017

foto: dppinsa

ENGUSAHA Pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Corporate Social Responsibility (CSR) tentang Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepelautan Siap Kerja. Nota kesepahaman ini merupakan wujud komitmen INSA dan BPSDM untuk meningkatkan mutu SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kepelautan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia industri di bidang kemaritiman. Penandatanganan ini dilaksanakan Rabu (22/2/2017) di Sekretariat Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA, Jakarta Pusat. INSA diwakili Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, sedang BPSDM diwakili Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Arifin Soenardjo. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman antara INSA dengan BPSDM merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat kurang mampu yang berpotensi dan usia produktif agar memiliki keahlian khususnya di sektor maritim. “Untuk itu BPSDM mengambil langkah bekerjasama dengan INSA. Di mana, BPSDM berkewajiban untuk mendidik kader-kader pelaut yang memiliki keterampilan cukup untuk siap kerja sedangkan INSA diharapkan bisa menampung lahan kerja atau magang di atas kapal anggota INSA,” kata Budhi Halim di Jakarta, Kamis (23/2/2017). Ruang lingkup nota kesepahaman ini diantaranya memberdayakan usia produktif dari kalangan ekonomi menengah ke bawah melalui Program Diklat Kepelautan Siap Kerja. Kemudian memberikan prioritas kepada siswa - siswi SMK untuk dapat mengikuti Program Diklat Kepelautan Siap Kerja ini, dan dalam pelaksanakan praktek berlayar atau magang bekerja dikapal, dapat ditempatkan di kapal-kapal perusahaan pelayaran anggota INSA sesuai dengan

kebutuhan, serta standar dan prosedur yang berlaku dimasing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA. Budhi menjelaskan, INSA dan BPSDM juga akan membuat suatu program yang bertujuan untuk mengidentifikasi berapa banyak siswa-siswi program diklat yang diproduksi BPSDM setiap bulannya. Hal ini diperlukan agar siswa-siswi tersebut bisa secara bergantian magang untuk pengenalan dengan tugas kerja nantinya di atas kapal anggota INSA. “Kapal anggota INSA cukup banyak sekitar 17 ribu kapal nasional di Indonesia untuk siap menampung 60 ribu orang peserta didik per tahunnya,” tutur dia. Hal senada dikatakan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto. Keberadaan penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan pengusaha pelayaran nasional yang tergabung di INSA dapat memberikan sumbangsih yang lebih konkrit kepada pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. “Kita sambut positif karena lahan-lahan untuk berkarya tersedia, dan jumlah pelaut cukup banyak tersedia, namun yang diperlukan tentunya kader-kader pelaut yang berkualitas. Maka INSA menyarankan agar pelaut-pelaut terampil yang berkualitas, namun belum punya sertifikat seharusnya dapat diberikan sertifikat. Tentunya setelah melalui evaluasi sesuai prosedur yang dipersyaratkan,” pungkas Carmelita.*** | LIPUTAN6.COM | NURMAYANTI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Gandeng PT Bhanda Ghara Reksa

Garuda Optimis Bisnis Kargo Terus Tumbuh dan Tumbuh Terus.... foto: kontan.co.id

ERKEMBANGAN bisnis kargo tumbuh siginifikan. Potensi ini ditangkap juga oleh maskapai PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Direktur Kargo Garuda Indonesia Sigit Muhartono mengatakan, dengan potensi market yang menarik, Garuda optimistis bisnis kargo tahun ini bisa meningkat. Hal itu nampak dari pertumbuhan bisnis kargo Garuda tahun lalu yang tumbuh sebesar 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, maskapai pelat merah ini ingin menciptakan bisnis kargo yang lebih bersaing. Nah, untuk menekan biaya operasional agar lebih murah, Garuda menggandeng PT Bhanda Ghara Reksa (BGR). Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk M Arif Wibowo menyatakan, logistik akan menjadi model bisnis yang berkembang pesat. Untuk itu, pihaknya mengoptimalkan layanan tersebut, selain menyediakan layanan untuk penumpang. “Kombinasi Garuda Indonesia dengan BGR ini akan membuat layanan semakin bersaing. Ini akan menjadi nilai tambah satu sama lain,” ujar Arif dalam sambutannya di Kawasan Pergudangan BGR Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (23/2). Kerja sama yang ditandai dengan MoU tersebut, memberikan layanan kargo Garuda yang dapat terintegrasi dengan lebih dari 600

INDONESIA SHIPPING TIMES

jaringan warehouse BGR di Indonesia. Kerja sama ini nantinya meliputi layanan jasa pergudangan, distribusi dan logistik, baggage as cargo, pengembangan jaringan, branding dan keagenan kargo udara. Menurutnya, potensi industri pergudangan dan logistik tersebut sejalan dengan potensi market yang besar. Diantaranya dari kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Selain itu, tuntutan terhadap mobilitas barang yang cepat, menjadi tantangan terhadap industri ini. R Ruli Adi, Direktur Utama BGR menyatakan, setelah penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak dapat mengimplementasikan program. Sehingga nantinya bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Dia berharap, kerja sama tersebut bisa menghasilkan produk jasa baru di bidang logistik. “BGR dan Garuda Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Seperti layanan pergudangan oleh BGR, dan pemaksimalan proses distribusi dengan layanan Garuda kargo. Hingga pembuatan produk distribusi yang terintegrasi dengan pergudangan, air freight, dan transportasi,” ujar Ruli. Sebagai catatan, Bhanda Ghara Reksa merupakan perusahaan pelat merah yang menyediakan jasa logistik terintegrasi. Saat ini, BGR memiliki 24 cabang, dengan menyediakan lima jasa layanan. Di antaranya BGR Integrated Logistics Solution (ILS), BGR Transportation, BGR Warehousing, BGR Freight Forwarding, dan BGR Express. Saat ini perusahaan mengelola sekitar 600 gudang sedang luasan 1 juta meter persegi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga akhir 2016, perseroan memiliki 500 armada angkutan.*** | KONTAN.CO.ID | DEDE SUPRAYITNO | Jumat 24 Februari 2017

Desain Dibuat Perusahaan Spanyol

Suatu Ketika, Uncle Trump Pengen Bikin Kapal Pesiar, Namun Ternyata....

Jumat 24 Februari 2017

foto: gettyimages

AHUN 1993, Presiden AS Donald Trump pernah membayar sebuah perusahaan pembuat kapal sebesar 2,3 miliar rupiah untuk mendesain kapal pesiar sepanjang 420 kaki di tahun 1993. Dengan gambaran yang sangat rumit dan cetak biru tersebut dinamakan Trump Princess menunjukkan bahwa ini mungkin menjadi kapal pesia yang palin cantik dan mewah sedunia. Kapal tersebut memiliki empat dek, sebuah helipad, lounges, sebuah kolam renang, hot tub, dan sebuah galeri yang didekorasikan dengan pohon palem. Tetapi projek tersebut akhirnya harus ia masukan lemari karena pada saat itu Trump sedang mengalami masalah ekonomi. Rencana tersebut masih di pegang oleh sebuah desainer kapal Spanyol, Oliver Design yang sekarang ini merilisnya. Pada awal tahun 1990an, Trump memang terlihat di sebuah acara kapal yaitu Florida Boat Show, satu diantara banyak acara yang menunjukkan kapal-kapal mewah. Trump mendekati mereka dan berkata bahwa ia sudah memilih sebuah desain untuk kapal pesiar terbarunya. Sebuah surat yang telah ditandatangani dikirim oleh Trump pada Maret 1993 untuk boss Oliver Design, Jaime Oliver yang tertulis: “Aku tertarik untuk membuat sebuah kapal pesiar sepanjang 420 kaki yang jika selesai bukan hanya menjadi yang terbesar tetapi di saat yang sama menjadi yang paling cantik. “Desain yacht yang kamu berikan padaku memang sangat cantik, aku percaya jika dibuat, akan menjadi tribut bagi semua orang yang terlibat dalam projek tersebut, termasuk negaramu, Spanyol.” Oliver dan anaknya Inigo memang mengembangkan kedekatan personal dengan Trump dan membuat kunjungan ke Trump Tower di New York.

Tetapi setelah proyek tersebut tidak berhasil dilakukan. Tanpa memberikan banyak penjelasan, Trump akhirnya memberi tahu Oliver Design bahwa yacht tersebut tidak akan dibuat. Oliver kemudian mengetahui bahwa ia sedang dalam kondisi ingin bangkrut setelah satu bangunannya Plaza Hotel di New York memiliki hutang 550 juta USD. Inigo Oliver mengatakan: “Itu merupakan tantangan bagus dan kesempatan yang menarik bagi kami pada saat itu. “Ia tahu bahwa ia menginginkan itu dan membayarnya ketika desain kontrak selesai. “Tetapi karena masalah ekonomi yang ia hadapi dalam bisnisnya, ia harus mengabaikannya. “Kami agak kecewa memang, tetapi setidaknya kami mendapatkan pengalaman. “Tentu saja kami belum bisa melihat bahwa orang ini akan menjadi Presiden AS suatu hari nanti.” Pada saat itu mungkin Trump Princess menjadi yang terbesar yang pernah dibuat, tapi jika sekarang, kapal tersebut akan dikalahkan dengan sebuah kapal yang bernama “A” yang memiliki panjang 470 kaki.*** | TRIBUNNEWS.COM | DIMAS S HUTOMO |

INDONESIA SHIPPING TIMES