INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
4 Februari 2017 No 30 • Vol IX • Sabtu
POLEMIK PERMNEHUB 152/2016
PERUSAHAAN BONGKAR MUAT TERANCAM MATI PELAN-PELAN
BONGKAR MUAT MENINGKAT, PELINDO II KANTONGI DUIT RP 9 T
SYIK ASYIK.. TANJUNG EMAS SAMBUT TURIS DENGAN TARI SIMPANG LIMA
DEMI KUALA TANJUNG, SENATOR BLUSUKAN KE KANTOR MENHUB
WOW, PENGAMAT PREDIKSI EVERGREEN RAIH LABA RP 286 M
01
Tiga Anak Usaha Segera Melantai di Bursa Efek
Arus Bongkar Muat Meningkat, Pelindo II Kantongi Duit Rp 9 Triliun foto: jurnalmaritim.com
P
T Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II (Persero) mencatatkan total pendapatan sebesar Rp 9 triliun (belum diaudit) sepanjang tahun 2016. EBTIDA sebesar Rp 3,2 triliun, dan total aset Rp 43,7 triliun. Sedangkan tahun ini, Elvyn menargetkan pendapatan mencapai Rp 10,5 triliun. “Target pendapatan tahun 2017 Rp 10,5 triliun dan Capex Rp 4,6 triliun,” kata Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya, di Hotel Hilton, Bandung, Jumat (3/2/2017). Kinerja keuangan ini didukung meningkatnya realisasi arus peti kemas selama tahun 2016 mencapai 6,08 juta TEUs. Realisasi tersebut meningkat dari tahun 2015 sekitar 5,9 juta TEUs. “Perusahaan kami pada tahun 2016 menangani 6,08 juta TEUs petikemas,” sambung dia Sementara itu, arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok saja di tahun 2016 tercatat mengalami kenaikan 38% menjadi 5,4 juta TEUs. Sebelumnya tahun 2015 arus peti kemas di Priok tercatat 5,2 juta TEUs. Kenaikan ini terjadi karena adanya peningkatan permintaan dari arus perdagangan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara tahun 2017 dia menargetkan arus peti kemas mencapai secara total raihan Pelindo II 6,8 juta TEUs. “Target kinerja IPC tahun 2017 tidak semakin ringan bahkan terus ditingkatkan, target ini meliputi bahkan tidak terbatas pada arus peti kemas 6,8 juta TEUs,” kata Elvyn. IPO Dalam kesempatan yang sama, Elvyn juga memaparkan rencana perseroan membawa tiga anak usahanya melantai di Bursa Efek Indonesia dengan penerbitan saham perdana alias initial public offering (IPO). Ketiga perusahaan itu adalah PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Indo-
nesia Kendaraan Terminal dan PT Jasa Armada Indonesia. Namun, Pelindo II akan berfokus pada satu perusahaan terlebih dahulu pada tahun ini, yakni PT Jasa Armada Indonesia. Menurut Elvyn, proses IPO direncanakan paling lambat terlaksana pada Oktober 2017. Nantinya, 30% saham PT Jasa Armada Indonesia atau senilai Rp 2 triliun akan ditawarkan ke publik. “Sementara dua perusahaan lainnya, bisa listing pada tahun berikutnya,” imbuhnya. Pihaknya mengaku sudah memanggil financial advisor untuk melakukan penghitungan. Aksi ini dinilai akan mendorong pertumbuhan dan ekspansi bisnis, meningkatkan akses permodalan, dan memberikan competitive advantage. “Kami sudah mempertimbangkan kondisi pasar, dan timing yang pas. “IPO ini akan membuat perusahaan bisa lebih transparan, diharapkan bisa berkembang lebih cepat,” pungkas Elvyn. *** | DETIK.COM | KONTAN.CO.ID |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Sabtu 4 Februari 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Polemik Kuala Tanjung, Senator asal Sumut Blusukan ke Kantor Menhub foto: radarpolitik.com
P
ERUBAHAN status Pelabuhan Kuala Tanjung, Batubara, Sumatera Utara (Sumut) sebagai pelabuhan hubungan internasional mendapatkan sorotan akhir-akhir ini. Pasalnya, hal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian di sektor investasi. Terkait hal itu, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mendatangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menanyakan perubahan status Pelabuhan Kuala Tanjung. “Perubahan itu menyebabkan investor lokal dan asing enggan berinvetasi di sekitar kawasan itu. Nah kalau status itu diubah, maka jelas merugikan Sumut,” ucapnya saat bertemu Sekjen Kemenhub Sugihardjo di Kemenhub, Jakarta, Selasa lalu. Pada kesempatan itu, turut hadir Dirjen Pelabuhan dan Pengerukan Mauritz Sibarani, Dirjen Lalu Lintas Angkutan Laut Bay Mukhamad Hasani, dan Asisten Ekonomi Pembangunan Sumut Ibnu S. Utomo. Pertemuan ini diadakan dalam rangka mendukung program Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi. Ia juga mempertanyakan mengapa status hubungan internasional di Kuala Tanjung, di-pindahkan ke Tanjung Priuk. Karena
INDONESIA SHIPPING TIMES
bagaimanapun ini juga akan berpotensi merugikan pengusaha bagi pertumbuhan ekonomi. “Bagaimana dengan Permen Kementerian Perhubungan Nomor 901 Tahun 2016 tentang pemindahan status pelabuhan internasional dari Kuala Tanjung ke Tanjung Priuk,” tanya senator asal Sumut ini. Selain itu, kebijakan yang rencananya akan direalisasikan di semester pertama 2017 itu kurang tepat. Lantaran, akan mematikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, yang sudah dicanangkan pemerintah sebelumnya. “Apa semua harus lewat Jakarta? Kita dari DPD keberatan, karena pembangunan jangan hanya berorientasi di Jawa saja,” beber Parlindungan. Menanggapi pertanyaan senator asal Sumut tersebut, Sekjen Kemenhub Sugihardjo menjelaskan bahwa persoalan pemindahan ini hanya terkait persoalan teknis saja. ”Perubahan status itu hanya untuk memberikan waktu pembangunan bagi Kuala Tanjung,” jelasnya. Sugihardjo menambahkan perubahan status itu bukan menghapus status Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hubungan internasional. “Bila perubahan status tersebut menghapus status Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hubungan internasional itu miskomunikasi,” tegasnya. Atas kepastian status Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hubungan internasional Parlindungan Purba mengaku lega. Pasalnya, hal ini akan mendukung iklim investasi di Sumut, terutama terkait rencana pembangunan KEK Sei Mangkei.*** | RMOL | RUSLAN TAMBAK | Sabtu 4 Februari 2017
03
Peremajaan Armada dan Zero Over Tonase Truk
Organda Minta Pembebasan Bea Masuk Impor Truk China dan Eropa
04
Sabtu 4 Februari 2017
foto: otoniaga.com
A
NGKUTAN Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda meminta pemerintah membebaskan bea masuk impor truk dari China dan Eropa sebagai salah satu syarat penerapan zero over-tonase dan pembatasan usia truk. Komitmen mengenai zero over-tonase atau tidak ada lagi kelebihan muatan yang diangkut truk di jalan raya itu disampaikan, setelah melalui kajian teknis operator angkutan barang. Ketua Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamajaya mengatakan pihaknya mendukung penuh penegakan hukum terkait dengan pemberlakuan Permenhub No: 134/2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, yang secara tegas mengatur larangan over-tonase. “Kami dukung penuh penegakan beleid itu. Tetapi kami juga perlu sampaikan tiga usulan sebelum hal itu ditegakkan secara konsisten,” ujarnya di sela-sela Musyawarah Kerja Unit (Mukernit) ke-1 DPU Angsuspel Organda Provinsi DKI Jakarta, Kamis (2/2). Mukernit yang mengangkat tema Tantangan Industri Angkutan Barang dalam Menghadapi Zero Overtonase dan Pembatasan Usia Kendaraan itu juga dihadiri oleh Ketua Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamajaya dan dibuka oleh Ketua DPD Organda DKI Jakarta Safruhan Sinungan. Ivan mengungkapkan, penerapan larangan over-tonase dan pembatasan usia kendaraan akan berdampak pada investasi perusahaan operator truk. Oleh sebab itu, Organda telah menyampaikan tiga usulan kepada Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubngan terkait dengan dengan Permenhub 134/2015 tersebut. Pertama, pemerintah diminta menghapuskan bea masuk importasi truk dari Eropa dan China yang saat ini masih dikenakan sebesar 40%.
”Kalau impor truk asal Jepang sudah bebas bea masuk atau nol persen, tetapi harga truknya mahal,” tuturnya. Pembebasan bea masuk impor truk perlu dilakukan pemerintah sebab alat angkut tersebut merupakan barang modal. “Kalau pemerintah mau pungut pajak hendaknya dari hasil usaha (PPh) bukan tarik di depan yang berasal dari barang modal,” ujarnya. Kedua, menderegulasi aturan teknis kendaraan truk, antara lain yang saat ini kekuatan sumbu depan truk ditetapkan oleh pemerintah hanya 6 ton agar dinaikkan menjadi 9 ton. “Saat ini rata-rata teknologi truk yang beroperasi di Indonesia masih Euro 2, sedangkan di negara maju sudah Euro 6,” jelasnya. Usulan ketiga, terkait dengan perlunya perubahan jumlah berat yang diijinkan (JBI) agar menjadi 10 ton dan penggunaan ban single wider tyre untuk mengindari over-tonase. Ketua Angsuspel DKI Hally Hanafiah mengatakan,praktik over-tonase selama ini karena operator angkutan mengalami kondisi dilematis atas permintaan consigne/pemilik barang. “Kalau kita tidak angkut, order akan diangkut truk lain. Ini kan dilematis,” ujarnya.*** | TRANSLOGTODAY.COM | HERRY |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Perjalanan Lambat, Pendapatan Menurun
Jalan Raya di Jawa Timur Rusak, Pengusaha Truk Organda Teriak foto: inikata.com
K
ERUSAKAN jalan raya di Jawa Timur dikeluhkan para pengusaha angkutan barang. Merekalah yang kini paling merasakan dampaknya. Pendapatan mulai menurun. Karena itu, mereka mendesak dilakukan perbaikan jalan secepat-cepatnya. Gara-gara jalan rusak, pengoperasian setiap unit kendaraan tidak maksimal. Perjalanan lambat karena pengemudi harus berhati-hati dan menghindari jalan yang bolong-bolong. Ceroboh sedikit saja, kendaraan bisa rusak. Misalnya, as roda truk patah, baut lepas, dan ban pecah. Peristiwa tersebut bisa terjadi pada truk buatan tahun kapan saja. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak Kody Lamahayu menegaskan hal tersebut. Jalan rusak membuat laju truk tidak bisa stabil. ’’Belum lagi kalau jalan berlubang. Ancaman terperosok bisa terjadi sepanjang perjalanan,’’ Dia memerinci, dahulu setiap unit truk bisa memeroleh pendapatan Rp 10 juta hingga Rp 12 juta per bulan. Hitungan itu didapat dari tarif angkutan Rp 850 per ton per kilometer. Kini tarif hanya Rp 650 per ton per kilometer. Tarif menurun karena order pengangkutan juga menurun. Pendapatan yang diterima para pengusaha tersebut masih perhitungan kotor. Sebab, mereka harus mengalokasikan tambahan biaya perawatan kendaraan seiring dengan jalan-jalan rusak tersebut. Setidaknya, setiap bulan ada spare part kendaraan yang harus diganti. ’’Kami semakin terpuruk karena jalan rusak,’’ ungkapnya. Belum lagi jika hujan deras berlangsung setiap hari seperti akhir-akhir ini. Menurut Kody, banyak
INDONESIA SHIPPING TIMES
pengguna jasa angkutan yang menunda pengiriman barang. Mereka menilai, pengiriman melalui jalan darat tidak bisa diprediksi. Apalagi beberapa titik sering mengalami banjir. Akibatnya, banyak unit truk yang tidak beroperasi. Memang, pemerintah pusat sudah menegaskan untuk menyegerakan perbaikan jalan. Namun, realisasinya dinilai belum maksimal. Saat ini baru Jalan Manyar–Betoyo yang diberi perhatian. Padahal, menurut Kody, masih banyak jalan raya lain yang kondisinya sangat parah. Termasuk Surabaya– Malang yang bergelombang dan sempit. Gubernur Soekarwo juga menyebutkan bahwa kerusakan jalan sangat mengganggu perekonomian di Jatim. Nilai produksi naik karena biaya distribusi meningkat. Misalnya, biaya produksi pertanian naik karena ongkos distribusi bertambah. ’’Kami sudah sampaikan masalah tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,’’ katanya. Soekarwo juga mengirimkan surat ketidakpuasan kinerja BBPJN VIII kepada pemerintah pusat. Menurut dia, respons BBPJN VIII terhadap kerusakan jalan nasional di Jatim sangat lambat. Padahal, masyarakat sering mengeluh dan keluhan itu ditujukan kepada pemerintah provinsi. ’’Mereka tidak tahu bahwa penanggung jawab jalan yang dimaksud adalah pemerintah pusat,’’ Upaya diskresi yang diajukan Soekarwo pun belum membuahkan hasil. Sebenarnya, seluruh Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim sepakat dan menyetujui penggunaan diskresi. Namun, hingga kini BPK belum mengiyakan. Alasannya, sudah ada anggaran yang diberikan melalui BBPJN VIII. ’’Masalahnya, respons BBPJN VIII terhadap masalah jalan sangat lamban,’’ tegas Soekarwo. Kepala BBPJN VIII I Ketut Darmawahana menegaskan, dalam perbaikan jalan, ada proses yang harus dilewati. Semua membutuhkan waktu. Misalnya lelang, pemberkasan, pegumuman pemenang lelang, kontrak, dan pengerjaan di lapangan. Karena proses yang panjang itu, lanjut dia, memang muncul kesan bahwa BBPJN VIII sangat lambat. ’’Padahal, kami berupaya maksimal menyelesaikan permasalahan jalan nasional di Jatim,’’ ujarnya.*** | JAWAPOS.COM |
Sabtu 4 Februari 2017
05
Pelindo III Tanjung Emas Semarang
T
ARI Simpanglima Ria yang digelar untuk menyambut 1.371 Penumpang Kapal Pesiar MV Volendam membuat suasana meriha. Jepretan kamera turis Kapal Pesiar MV Volendam membuat senyum Amara (15), penari dari Sanggar Greget, mengembang, Jumat (3/2/2017). Tarian Simpang Lima Ria, membuat prosesi penyambutan 1.371 penumpang kapal pesiar berbendera Belanda makin meriah. Kapal MV Volendam merupakan kapal pesiar kedua yang sandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada awal tahun ini. “Sudah sejak SMP nyambut turis di Pelabuhan Tanjung Emas seperti ini. Rasanya senang dan bangga,” kata siswi kelas X, SMA Negeri 5 Semarang tersebut. Dalam penyambutan kali ini, sanggarnya memainkan beberapa tembang Jawa antara lain Suwe Ora Jamu, Ajo Dipleroki, Mari Kangen,Mbok ya Mesem, Identitas Jawa Tengah, hingga Gugur Gunung. Selain itu, ia dan teman-temannya menarikan beberapa tarian yaitu Tari Semarang, Gathutkaca Krida, dan Tari Simpang Lima Ria. Pengasuh Sanggar Greget, Yoyok B Priambodo penyambutan tari penyambutan sangat penting. “Ini sebagai langkah awal promosi di Jateng, sangat kaya dengan atraksi wisata budaya baik
06
Sabtu 4 Februari 2017
foto: tribunnews.com
Sik Asyik...Turun dari Kapal Pesiar, Turis Disambut Tari Simpang Lima
kesenian atau adat istiadat di samping obyek wisata,” jelasnya. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Urip Sihabudin menyatakan saat ini Jateng punya 447 destinasi wisata dan 159 upacara adat. Pihaknya sedang menggodok untuk mengemas ratusan adat dan budaya Jateng itu agar saling melengkapi sebagai tujuan wisata. “Jika hanya ditangani secara parsial atau per daerah pasti dampaknya kecil, lain halnya jika kita garap bersama antara pemprov dan Pemkot,” katanya. Ia yakin, turis mancanegara tertarik dengan ratusan kebudayaan di Jateng.Apalagi di negara mereka tidak ada. Pilihan destinasi wisata yang semakin beragam dan tertata akan menjadi keunggulan Jawa Tengah di masa depan. Kepala Disbudpar Kota Semarang, Masdiana Safitri mengatakan pemkot tahun ini memfasilitasi turis kapal pesiar. Pihaknya menargetkan turis yang tidak punya paket tur ke Borobudur. “Kami mengantar mereka ke balai kota untuk disambut dengan welcome drink, dan mereka bisa jalan-jalan di sekitar Tugu Muda,” ujarnya.*** | TRIBUNNEWS.COM |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Diserahkan Presiden Jokowi dalam Peringatan HPN
Pelindo IV Bagikan 1000 Life Jacket kepada Masyarakat Kota Ambon
T
URUT memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Februari, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan menyerahkan 1.000 baju pelampung atau life jacket kepada masyarakat pengguna angkutan laut tradisional di Kota Ambon. Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung me-ngatakan, penyerahan 1.000 life jacket tersebut sebagai bentuk kepedulian perseroan dalam peningkatan keselamatan pelayaran, khususnya di daerah Maluku yang lautnya terkenal berombak besar. Bantuan tersebut rencananya diserahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bertepatan dengan perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di Ambon nanti. INDONESIA SHIPPING TIMES
Tahun ini, peringatan Hari Pers Nasional dipusatkan di Kota Ambon, Maluku pada 9 Februari 2017. Perayaan itu sekaligus menjadi momentum membangkitkan kejayaan Maluku yang berbasis pada potensi kekayaan maritim dan sumber daya alam. Maluku dipilih menjadi tuan rumah HPN 2017 karena provinsi di wilayah timur Indonesia itu dianggap lebih membutuhkan perhatian. Terlebih, dalam sejarah bangsa Indonesia dahulu dikenal banyak tokoh terkemuka dari Maluku seperti Pattimura, Leimena, Siwabessy dan Wattimena. Peringatan HPN diselenggarakan komponen pers nasional meliputi Dewan Pers, PWI, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Asosiasi Jurnalis Independen (AJI). Selain itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Televisi Swasta Seluruh Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), serta Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I).*** | INAPORT4.CO.ID | SHIPPING FORUM |
Sabtu 4 Februari 2017
07
Polemik Permenhub 152/2016
Duh, Perusahaan Bongkar Muat Terancam Mati Pelan-Pelan
08
Sabtu 4 Februari 2017
foto: bloomberg
A
SOSIASI Perusahaan bongkar Muat Indonesia (APBMI) tetap berharap ada kebijakan dari regulator terkait Permenhub no. 152 tahun 2016, agar usaha PBM tetap dapat eksis dapat melakukan kegiatannya di pelabuhan dan bergandengan dengan BUP yang dapat konsesi. Sebab, banyak PBM merasa khawatir usahanya akan ‘tutup’ akibat kebijakan pemerintah tersebut, dikarenakan PT Pelindo sebagai BUP yang telah memperoleh konsesi akan mengerjakan sendiri kegiatan bongkar muat. “Namun kami hanya bisa berharap ada pemufakatan positif melalui komunikasi yang baik. Kedepan baru kita bicara mengenai tarik ulur sesuai aturan dan terminologi kedua bisnis tersebut,” kata salah satu pengurus DPP APBMI Muchsin saat dihubungi Ocean Week, Jumat (3/2) pagi. Sementara itu, pengurus APBMI Dumai Joni menyatakan bahwa di wilayah ini belum ada masalah, karena terminal-terminal khusus di Dumai mayoritas melakukan kegiatan bongkar muat sendiri. “Di Dumai untuk PT Pelindo juga tidak ada monopoli. Disini baik-baik saja,” katanya. Seperti diketahui bahwa para PBM menilai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal, akan tidak menguntungkan bagi perusahaan bongkar muat (PBM) di Indonesia. Sebab, dalam Permenhub itu pada bab II pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang telah memperoleh konsesi dapat melakukan kegiatan bongkar muat tanpa harus memiliki ijin khusus PBM. Tetapi, dalam pasal yang lain menyebutkan BUP bisa melakukan kegiatan bongkar muat akan diatur melalui Peraturan Menteri.
“Kami akan minta supaya peraturan ini dapat ditinjau kembali,” kata Sekjen DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sahat Simatupang, di Jakarta. Dalam Permenhub 152/2016 juga menyebutkan bahwa modal usaha PBM di pelabuhan utama minimal Rp 2 miliar, di pelabuhan pengumpul Rp 1,5 miliar, dan pelabuhan pengumpan rp 1 miliar. “Itu artinya tidak secara langsung, pemerintah akan mematikan usaha PBM secara pelanpelan,” ujar Ketua APBMI Jawa Timur, Kody Lemahayu. Beberapa pengusaha pelayaran yang juga memiliki PBM menilai, keluarnya Permenhub 152/2016 ini jangan sampai dijadikan alibi oleh PT Pelindo untuk memonopoli kegiatan di pelabuhan. “Kami juga minta agar peraturanperaturan yang memberatkan usaha swasta ditinjau kembali atau direvisi. Misalnya PM 152/2016, PP no. 15 tahun 2016 tentang PNBP yang berlaku pada kementerian perhubungan, dan sebagainya,” katanya tidak mau disebut namanya.*** | OCEANWEEK.CO.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Tambah 3 Armada Kapal, Laba Humpuss Intermoda Naik 42% foto: hits.co.id
H
INGGA 30 September 2016, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) meraih kenaikan laba bersih sebesar 42,22% menjadi USD3,13 juta dibandingkan laba bersih yang diraih periode sama tahun sebelumnya yang USD2,20 juta. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin. Selain itu, perseroan juga mengungkapkan, pendapatan usaha meningkat jadi USD42,31 juta dibandingkan pendapatan usaha periode tahun sebelumnya yang USD38,10 juta dan beban pokok mencapai USD31,84 juta dari beban pokok tahun sebelumnya yang USD26,31 juta Laba bruto turun menjadi USD10,47 juta dari laba bruto hingga September 2015 yang USD11,79 juta. Namun beban usaha perseroan turun tajam menjadi USD479,66 ribu dibandingkan total beban usaha tahun sebeumnya yang USD4,40 juta. Kemudian laba usaha naik menjadi US$9,99 juta dibandingkan laba usaha tahun sebelumnya yang USD7,39 juta sedangkan laba sebelum pajak naik jadi USD5,45 juta dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya USD3,09 juta. Total aset hingga September 2016 mencapai USD169,17 juta meningkat dari total aset per Desember 2015 yang USD143,91 juta.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Belanja Modal Sebelumnya, perusahaan telah merealisasikan belanja modal sebanyak US$36 juta sepanjang tahun 2016. Realisasi tersebut setara 23,37% dari total alokasi sebanyak US$154 juta. Budi Haryono, Direktur Humpuss Intermoda Transportasi, mengatakan belanja modal digunakan untuk membeli tiga armada, masing-masing tanker LNG, tanker minyak, dan tanker kimia. Emiten bersandi saham HITS itu merogoh kocek hingga US$20 juta untuk membeli tanker LNG. Adapun, nilai pembelian tanker minyak dan tanker kimia masing-masing mencapai US$12,5 juta dan US3,5 juta. Menurut Budi, alokasi belanja modal yang tidak terealiasi tahun ini bakal bergeser ke 2017. “Ada banyak tender yang tertunda,� ujarnya di Jakarta, akhir tahun lalu. Di segmen angkutan gas, armada HITS bakal mengangut gas dari Bontang ke Benoa. HITS telah mendapat kontrak selama tujuh tahun, dimulai sejak April 2016. Total kontrak yang diperoleh mencapai US$110 juta. Di segmen angkutan bahan kimia, HITS mengangkut methanol dari Bontang ke seluruh wilayah Indonesia. Kontak berlangsung selama lima tahun senilai US$60 juta. Sementara itu, di segmen angkutan minyak, HITS mendapat kontrak dari PT Pertamina untuk mengangkut minyak mentah. Kontrak berlangsung setahun dengan opsi perpanjangan. Budi mengatakan tambahan kontrak dari berbagai segmen yang diperoleh Humpuss turut mendongkrak kinerja perseroan. Sepanjang tahun ini HITS membidik pendapatan US$70,44 juta atau meningkat 35,23%.*** | KONTAN.CO.ID | BISNIS.COM |
Sabtu 4 Februari 2017
09
Kawasan Ekonomi Khusus Karimun Menunggu Revisi Perda RTRW foto: googleimage
P
EMERINTAH Kabupaten Karimun optimistis pulau Asam akan ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Persyaratan yang diminta Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus saat sidang penetapan di Jakarta, 30 Januari lalu, mereka klaim tak lama lagi akan dapat terpenuhi. “Tinggal sedikit lagi pulau Asam akan jadi Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Kabag Humas Setkab Karimun, Eko Riswanto saat menghubungi Tribun Batam, Jumat (3/2/2017). Eko menyebutkan berdasarkan konfirmasi pihaknya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Karimun, permintaan revisi Perda RTRW sudah dilakukan Pemprov Kepri dan tercatat Nomor 1 Tahun 2017. Dalam draf revisi Perda RTRW itu dinyatakan status sembilan pulau yang diusulkan Pemkab Karimun menjadi KEK Karimun sudah dirubah Pemprov Kepri menjadi kawasan industri. “Jadi kita (Karimun, red) tinggal menyesuaikan saja tentu tetap dengan persetujuan DPRD Karimun,” kata Eko.. Dihubungi terpisah, DPRD Karimun mengaku belum menerima pengajuan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Karimun. “Belum ada,” ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Karimun, Anwar Abu Bakar.
10
Sabtu 4 Februari 2017
Padahal revisi Perda RTRW Karimun merupakan salah satu syarat yang diminta Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) untuk menetapkan pulau Asam menjadi KEK Karimun. Pasalnya berdasarkan Perda RTRW Karimun, pulau Asam Karimun masih berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK) dan Hutan Produksi Tetap (HP). Untuk menjadikannya KEK yang notebene kawasan industri, perda tersebut harus direvisi agar terjadi penyesuaian. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Karimun itu memperkirakan revisi Perda RTRW Karimun baru bisa optimal dilakukan pada semester kedua 2017. “Kalau tak masuk Prolegda bagaimana kami membahasnya. Untuk semester pertama ini kami sudah ada sekitar 16 perda yang mau direvisi dan menyelesaikan ranperda tahun 2016 yang sempat tertunda,” kata Anwar. Meski begitu, Anwar mengatakan bukan berarti peluang Perda RTRW direvisi pada semester pertama 2017 tertutup. “Kalau DPRD dan Pemkab Karimun sepakat ini mendesak, bisa saja diberikan pengecualian,” terang pria berkacamata itu. Berapa lama dibutuhkan waktu untuk merevisi Perda RTRW? Anwar mengatakan tergantung berapa banyak pasal atau materi revisi yang diajukan Pemkab Karimun. “Kalau sedikit, dalam dua bulan bisa selesai,” prediksinya. Seperti diketahui DN KEK pada sidang di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, 30 Januari lalu menunda penetapan pulau Asam Karimun menjadi KEK baru di Indonesia menunggu persyaratan lengkap. Padahal di pulau Asam saat ini sudah berdiri PT Karimun Storage Terminal, perusahaan penyimpanan minyak asal Singapura. Dua perusahaan lainnya menyusul.*** | TRIBUNNEWS.COM |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Trump Larang Warga dari 7 Negara Masuk AS
Pengusaha Kapal AS Bingung Cara Ganti ABK foto: metro.co
S
EIRING gejolak dalam dunia bisnis yang mencoba memahami dampak Perintah Eksekutif Presiden Amerika Serikat terkait masalah imigrasi, West of England P&I Club mengedarkan rekomendasi dari kuasa hukumnya tentang pengaruh EO tersebut bagi pemilik kapal dan pengelola kapal AS. Warga dari tujuh negara yakni Suriah, Yaman, Sudan, Somalia, Irak, Iran, dan Libya harus mematuhi larangan masuk ke Amerika Serikat selama 90 hari. Negara-negara ini memang bukan penyalur utama pelaut di pelayaran internasional, namun masalah bisa saja terjadi terkait hal ini. Kuasa hukum West of England’s US; Freehill, Hogan and Mahar, mengatakan bahwa para pelaut dari tujuh negara ini tidak akan diizinkan masuk ke AS selama 90 hari baik memiliki visa yang valid atau pun tidak.
Meskipun penerapan perintah eksekutif sepenuhnya tidak bisa diprediksi, perusahaan tidak yakin AS akan melarang masuk kapal yang membawa awak asal tujuh negara. Namun, perusahaan tidak akan terkejut apabila pemilik kapal harus menempatkan penjaga di geladak kapal guna mencegah para awak meninggalkan kapal. Surat edaran ini juga menyebutkan bahwa penggantian awak kapal yang melibatkan pelaut asal tujuh negara ini akan “rumit, jika tidak dilarang� dan menyarankan pemilik kapal yang mengalami situasi ini tidak melakukan penggantian awak di AS selama 90 hari ke depan. Masalah darurat medis yang menuntut adanya penggantian kru bisa dijadikan sebagai dasar pengecualian larangan, terang tim Frehill, Hogan and Mahir.*** | MARITIMENEWS.ID|
INDONESIA SHIPPING TIMES
Sabtu 4 Februari 2017
11
Wow, Pengamat Pelayaran Prediksi Evergreen Raih Laba Rp 286 M di 2017 foto: maritimeexecutive.com
P
ERUSAHAAN pelayaran Evergreen Marine Corp (Evergreen) diperkirakan bisa meraih laba hingga 22 Juta Dolar AS atau sekitar Rp 286 Miliar. Perkiraan ini seiring dengan membaiknya sektor angkutan pelayaran. Padahal tahun sebelumnya, Evergreen justeru menderita kerugian hingga Rp176 Miliar. Analisis Capital Investment Management Corp yang dipublikasikan 19 Januari lalu menyebutkan strategi bisnis yang dilakukan manajemen Evergreen dianggap berhasil membawa perusahaan ini keluar dari krisis muatan sebagai dampak lesunya ekonomi global. Kecemasan akan masa depan industri pelayaran makin bertambah ketika Hanjin mengajukan pailit ke otoritas pengadilan Korea Selatan. Kondisi ini memaksa perusahaan pelayaran melakukan kerja sama dengan perusahaan pelayaran lainnya agar bisa tetap survive. Begitu juga dengan kebijakan Maersk Line yang beralih strategi dari membangun kapal-kapal besar ke akuisisi perusahaanperusahaan pelayaran menjadi pertanda berakhirnya persaingan ketat di sektor ini.
12
Sabtu 4 Februari 2017
Kabar baik ini makin bertambah dengan pulihnya tarif muatan sejak menjelang imlek tahun ini. Meski demikian, ini belum bisa dijadikan sebagai indikator dari pulihnya industri pelayaran global. Apalagi beban biaya bahan bakar masih menjadi persoalan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan pelayaran di tengah sepinya muatan. Setiap tahun Evergreen rata-rata mengkonsumsi 2 juta ton bahan bakar untuk mengoperasikan kapal-kapalnya. Padahal dari setiap kenaikan harga bahan bakar 10 dolar AS, itu bisa menggerus laba saham 0,05 dolar AS. Karena itu, Evergreen melakukan efisiensi dengan mengoperasikan kapal-kapal kargo ukuran yang lebih besar dan mengganti kapalkapal tuanya. Tahun depan, Evergreen akan menambah 10 kapal kapasitas 2800 TEUs dan 2 kapal kapasitas 18 ribu TEus. Upaya ini menunjukan optimisme Evergreen dalam mengantisipasi pertumbuhan pengiriman angkutan kontainer.*** | HELLENICSHIPPING | SHIPPING FORUM |
INDONESIA SHIPPING TIMES