Indonesia Shipping Times Edisi 7 Juni 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 137• Vol IX • Rabu,

7 Juni 2017

RJ LINO AJAK INVESTOR SPANYOL BERKUNJUNG KE PELABUHAN TENAU KUPANG

MENKO MARITIM TERPILIH JADI VICE PRESIDENT KONFERENSI KELAUTAN PBB

PELAKU USAHA PERTANYAKAN KOMITMEN PEMERINTAH PANGKAS BIAYA LOGISTIK

KURUN WAKTU 2 TAHUN, KEMENHUB BANGUN 101 KAPAL

SINGAPURA DAN ROTTERDAM BELANDA KEMBANGKAN DIGITALISASI PELABUHAN

01

Menko Maritim Terpilih Menjadi Wakil Presiden Konferensi Kelautan PBB foto: maritim.go.id

P

ADA pembukaan Konferensi Kelautan Dunia di markas besar PBB, Senin (5/6/2017), Menko Maritim Luhut Pandjaitan dipilih sebagai Wakil Presiden Konferensi. Sedangkan PM Fiji Frank Bainamarama dan Wakil Perdana Menteri Swedia Margot Wallstrom terpilih sebagai Presiden dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals 14 (SDG14) tersebut. Secara khusus SDG 14 ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan laut dan sumberdaya di dalamnya.

Terpilihnya Menko Luhut sebagai Wakil Presiden Konferensi, maka mewakili seluruh negaranegara di Asia-Pasifik akan memimpin beberapa sesi persidangan. Selain itu, purnawirawan jenderal itu juga bakal memberikan penilaian terhadap jalannya sidang kepada Presiden Konferensi.

Lebih jauh, sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri), Menko Luhut membawa sejumlah kepentingan nasional Indonesia. “Kita akan sampaikan tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) di PBB, penanganan sampah plastik laut dan menawarkan kerjasama penanganannya,” ujar Menko Luhut usai pembukaan sidang paripurna pertama (Plennary Meeting).

Anggota Delegasi Indonesia terdiri dari Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti, Dubes Perwakilan Tetap RI di PBB Dian Triansyah Djani, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin, Wakasal Laksda Achmad Taufiqoerrochman, Asdepbid Pendayagunaan Iptek Maritim Nani Hendiarti dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dedy Miharja.

Menko Luhut Pandjaitan yang menjadi pemimpin sidang bersama Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Vidar Helgesen, menyampaikan betapa seriusnya sampah plastik dan mikroplastik sebagai ancaman terbesar pada ke-

berlangsungan laut dan keanekaragaman hayati pesisir. Dan sebagian besar faktor penyebab pencemaran sampah plastik itu adalah buruknya manajemen sampah di darat serta aktifitas masyarakat di wilayah pesisir atau sebagian kecil sampah yang berasal dari kapal.

“Langkah paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi produksi sampah yang berjenjang dan melibatkan beragam pemangku kepentingan mulai dari tingkat lokal, provinsi, nasional hingga internasional,”tegasnya. Menko Luhut juga menjelaskan bahwa sampah plastik laut yang mencemari perairan kami merupakan masalah yang nyata.

“Tapi pada saat yang sama, kami juga menemukan di beberapa pulau, bahwa 2/3 jumlah botol plastik yang mencemari pulau-pulau itu berasal dari perairan Asia Selatan,”keluhnya.

“Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk menanggulangi sampah Plastik Laut,” ujar Menko Luhut.

Rencana Aksi Nasional tersebut disusun dalam dalam lima pilar, yakni perubahan perilaku, mengurangi produksi sampah di darat, mengurangi produksi sampah dari aktifitas di laut, mengurangi produksi dan penggunaan sampah, serta meningkatkan mekanisme pendanaan, reformasi kebijakan dan penegakan hukum. *** MARITIM.GO.ID | REL

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Rabu, 7 Juni 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kurun Waktu Dua Tahun, Kemenhub Bangun 101 Unit Kapal foto: oceanweek.co.id

K

EMENTERIAN Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Laut selama dua tahun (2015-2017) membangun sebanyak 101 kapal baru di galangan nasional.

Bay M. Hasani, Direktur Lala Perhubungan Laut, dari total jumlah kapal sebanyak itu, 46 unit kapal dioperasikan oleh Pelni, ditambah 5 unit lagi sebagai kapal pengganti. “Yang 50 unit kapal akan diberikan kepada swasta nasional untuk terlibat operasional,” katanya usai peresmian kapal Sabuk Nusantara 106 di galangan PT Yasa Wahana Tirta Samudera, di Semarang (6/6) sore.

Dengan adanya swasta ikut mengelola, ungkap Bay, Pelni akan ada kompetitor.

“Persaingannya bisa sehat, tapi jika pengelolaan swasta bagus diteruskan, sebaliknya kalau jelek akan diserahkan Pelni lagi,” ucapnya.

Mantan Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok itu menyatakan, dari total kapal sebanyak itu, yang sudah selesai dibangun pada tahun 2016 yakni 6 unit kapal 750 Dwt, 2 unit kapal 500 Dwt, dan 2 unit kapal 200 Dwt. Sedangkan yang ditargetkan selesai dibangun di 2017 antara lain, 25 unit kapal 2000 GT, 20 unit kapal 1200 GT, 5 unit kapal 750 Dwt, 15 unit kapal kontainer 100 TEUs, 20 unit kapal Rede, dan 6 unit kapal ternak.

Menurut Bay, keterlibatan pelayaran swasta itu juga melalui mekanisme lelang dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kemenhub.

Ditanya mengenai kapal Sabuk Nusantara 106, Bay mengungkapkan bahwa kapal ini meru-

INDONESIA SHIPPING TIMES

pakan pesanan pemerintah (Kemenhub), dengan kapasitas 1200 GT. “Ada dua unit kapal kapasitas 1200 GT yang dibangun di galangan Samudera Shipyard (PT Yasa Wahana Tirta Samudera) yakni Sabuk Nusantara 106 dan Sabuk Nusantara 98,” jelasnya.

Sementara itu Dirut Galangan PT Dumas, Yance mengungkapkan, bahwa pihaknya tahun ini kebagian membangun 5 kapal.

“Dua kapal kapasitas 1200 GT sudah selesai, dua kapal lagi kemungkinan Agustus 2017 juga selesai, dan satunya kami sesuaikan dengan jadwal kontrak,” katanya.

Menanggapi terlibatnya pelayaran swasta dalam pengelolaan, Yance mengaku senang, namun dia mempertanyakan apakah pelayaran swasta itu kapalnya membeli sendiri atau membangun di galangan nasional. “Kalau pelayaran swasta mengadakan kapal dengan membeli bukan membangun di galangan kapal lokal, maka akan banyak industri galangan yang gulung tikar, karena mulai tahun depan pemerintah sudah stop bangun kapal,” katanya.

Sementara itu Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto, mengungkapkan keterlibatan swasta mengelola pada rute-rute perintis itu dipastikan akan menggunakan kapalnya, sebab perusahaan pelayaran nasional sudah banyak yang memiliki kapal sendiri.

“Pelayaran swasta dengan kapalnya sendiri, tapi diberikan subsidi,” ujarnya.

Carmelita juga menyatakan terimakasihnya kepada pemerintah (Kemenhub) yang telah memberi kesempatan kepada swasta anggota INSA untuk terlibat dalam pengelolaan kapalkapal perintis itu.

Pada peresmian kapal Sabuk Nusantara 106, hadir Irjen Kementerian Perindustrian, Ketua DPC INSA Semarang Ridwan, perwakilan Iperindo, KSOP Tanjung Emas Gajah Rooseno, serta para mitra Samudera Shipyard.*** OCEANWEEK.CO.ID Rabu, 7 Juni 2017

03

RJ Lino Ajak Investor Spanyol Kunjungi Pelabuhan Tenau Kupang foto: majalahdermaga.co.id

P

ELINDO III kedatangan tamu RJ Lino dan Investor dari Pemerintah Spanyol dengan didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Richard Djami sebagai perwakilan Gubernur NTT pada Senin (5/6).

Dalam kunjungan kali ini RJ Lino mempunyai program membangun Nusa Tenggara Timur sehingga RJ Lino membawa salah satu investor dari Spanyol yang nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam membangun Nusa Tenggara Timur.

Investor yang berasal dari Pemerintahan Spanyol ini berencana akan memberikan dana sebesar 300 juta euro secara khusus untuk perkembangan NTT. Karena pelabuhan merupakan pintu gerbang pertumbuhan perekonomian suatu daerah maka sesuai arahan Gubernur NTT Frans Lebu Raya agar terlebih dahulu meninjau kesiapan dari salah satu pelabuhan yang berada di NTT yaitu Tenau Kupang.

Pada pukul 10.00 wita di Kantor Pelindo III Tenau Kupang rombongan disambut oleh General Manager Pelabuhan Tenau Kupang Boy Robyanto. Sebelum meninjau langsung ke pelabuhan, Boy terlebih dahulu memaparkan tentang kondisi eksisting Pelabuhan Tenau Kupang seperti fasiltas, produktifitas dan sejauh mana peran pelabuhan dalam membantu perekonomian masyarakat NTT. “Kami sudah merencanakan pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang diantaranya

04

Rabu, 7 Juni 2017

perluasan lapangan penumpukan petikemas, penambahan alat B/M dan pembangunan terminal penumpang yang baru sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal pada stakeholder dan masyarakat sekitar,” ujar Boy Robyanto.

Dalam paparan yang disampaikan General Manager Tenau Kupang, RJ Lino pun menyampaikan masukan yang konstruktif, diantaranya guna lebih meningkatkan produktifitas B/M petikemas terutama kesiapan alat B/M, agar Pelindo III Tenau Kupang lebih menjaga kondisi alatnya agar lebih fit atau mendatangkan alat B/M dalam kondisi baru. “Saya harap untuk tidak diberikan alat yang produktifitasnya sudah menurun karena NTT dalam tahap daerah berkembang dan membangun,” ujarnya.

Yang kedua diharapkan Pelindo III merencanakan perkembangan pelabuhan wilayah timur secara jangka panjang agar performa Pelindo III Tenau Kupang dan sekitarnya selalu meningkat setiap tahunnya dan dapat membantu pertumbuhan perekonomian daerah NTT. Usai pemaparan, RJ Lino bersama rombongan langsung berkunjung ke pelabuhan untuk melihat secara langsung kegiatan B/M yang sedang berjalan di Pelabuhan Tenau Kupang Kunjungan secara langsung ke pelabuhan ini didampingi oleh Manager Komersial dan Operasi Erry Ardiyanto yang sekaligus menjelaskan alur proses B/M yang ada di Pelabuhan Tenau Kupang.

Diakhir kunjungannya RJ Lino dan rombongan menyampaikan terima kasih kepada Pelindo III, “Saya anak NTT jadi wajib memperhatikan perkembangan daerah saya sendiri,” ucap Lino sambil tersenyum.

“Kami akan selalu siap membantu dan mendukung perkembangan perekonomian di Nusa Tenggara Timur melalui jalur laut,” pungkas Boy.*** MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Arus Mudik, ASDP Bakauheni Kerahkan 36 Kapal dengan 136 Trip per Hari

P

T ASDP Indonesia Ferry akan mengoperasikan 36 kapal dengan layanan 136 trip per hari saat kondisi sangat padat di pelabuhan Merak dan Bakauheni pada puncak arus mudik dan balik Lebaran 1438 H tahun 2017.

Manager Operasional PT ASDP cabang Bakauheni, Sugeng Purwanto, mengatakan walau sangat padat arus penyeberangan berjalan lancar, akan tetapi berdasarkan potret Lebaran tahun lalu yang menjadi persoalan saat puncak arus mudik penumpang pejalan kaki dari pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni tiba malam hari dan menginap. Jumlah penumpang yang mencapai 167.337 orang pada H-4 Lebaran tahun lalu itu selanjutnya meneruskan perjalanan pada pagi hari, sehingga sempat terjadi stagnasi penumpang beberapa jam karena kehabisan armada angkutan umum diterminal bakauheni.

“Berdasarkan potret mudik tahun lalu, kami berkoordinasi dengan Dishub dan Organda untuk tersedia armada lanjutan reguler dan armada bantuan, sehingga tidak ada lagi penumpukan penumpang pada pagi hari. Sedangkan untuk menginap dipelabuhan kami siapkan tempat dengan fasilitas kipas, televisi, teh dan kopi gratis,” kata Sugeng di pelabuhan Bakauheni, Selasa (6/6/2017).

Sementara berdasarkan potret mudik sepeda motor dan kendaraan pribadi tahun lalu pada puncak arus mudik H-4, pemudik sepeda motor mencapai 21.436 unit tiba di pelabuhan Bakauheni pada malam hari dan menginap.

“Untuk keamanan pemudik sepeda motor yang meneruskan perjalanan pagi hari secara konvoi mendapat pengawalan kepolisian mulai dari pintu keluar pelabuhan,” imbuhnya.

Berdasarkan potret arus mudik tahun lalu, fakta dan strategi untuk antisipasi Lebaran tahun ini yakni optimalisasi jumlah armada lanjutan (koordinasi dengan Dishub, organda dan kepolisian), jaminan keamanan oleh kepolisian di perjalanan dan terminal Rajabasa, pengawalan konvoi pemudik sepeda motor oleh kepolisian,

INDONESIA SHIPPING TIMES

penyediaan bus dan travel bantuan.

“Terlaksananya fakta dan strategi tersebut arus mudik dipastikan sukses,” harap Sugeng.

Sebenarnya tantangan yang harus dihadapi pelabuhan Bakauheni, ujar Sugeng, saat arus balik. Pihaknya memperkirakan arus balik pemudik ke pulau jawa akan terus mengalir ke pelabuhan Bakauheni mulai akhir masa cuti bersama pada H+4, Jumat (30/6/2017) hingga mencapai puncaknya pada H+6, Minggu, 2 Juli 2017 yang diprediksi jumlah penumpang mencapai 146.262 orang, sepeda motor (18.817) dan kendaraan roda empat (14.176) atau ratarata naik 5,9 persen dibandingkan tahun lalu.

“Saat kondisi sangat padat itu, operasional 36 kapal dengan waktu layanan mencapai 136 trip per hari maka mampu mengangkut penumpang sebanyak 159.120 orang, sepeda motor (27.200), dan roda empat (17.544),” ungkap manager operasional ASDP cabang Bakauheni.

Selain itu layanan penjualan tiket penyeberangan berjadwal secara online bagi penumpang, kendaraan roda dua, kendaraan roda empat (pribadi, pick-up, box barang) dan mobil travel jenis Elf. Pemudik yang membeli tiket online dapat menikmati jalur khusus di pelabuhan dengan waktu scan barcode, sehingga dapat lebih cepat menuju kapal.

Edy Hermawan, General Manager PT ASDP cabang Bakauheni, mengatakan layanan penjualan tiket online merupakan alternatif solusi dan kemudahan yang ingin diberikan oleh perseroan kepada pengguna jasa penyeberangan.

“Dengan tersedianya layanan penjualan tiket online ini, pengguna jasa dapat lebih mudah dan nyaman mendapatkan tiket. Cukup pesan tiket melalui ponsel atau tablet dengan mengakses http://tiket.indonesiaferry.co.id. Dan melakukan pembayaran melalui ATM. Sehingga tidak perlu beli tiket di pelabuhan. Dapat lebih menghemat waktu antrean,” kata Edy.*** LAMPOST.CO | AAN KRIDALAKSONO

Rabu, 7 Juni 2017

05

F

Serikat Pekerja BUMN Dukung Pelaksanaan Holdingisasi

EDERASI Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) tegas mendukung diimplementasikannya Peraturan Pemerintah No 72/2016 tentang holdingisasi Badan Usaha Milik Negara.

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono, menjelaskan implementasi PP tersebut dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan daya saing BUMN dalam menghadapi kompetisi global. Terlebih lagi holding perusahaan sudah menjadi trend dalam dunia usaha sekarang ini.

“Tak ada yang keliru dari PP 72/2016. Yang terpenting kita harus terus kawal implementasinya agar sesuai dengan tujuannya meningkatkan daya saing BUMN,” tutur Arief di sela-sela acara diskusi “Polemik Holdingisasi BUMN Menurut PP 72/2016” yang diselenggarakan Institut Soekarno Hatta, Selasa (7/6), di Jakarta.

Arief menambahkan, penerbitan PP 72 /2016 oleh Presiden Joko Widodo yang merubah PP 45/2005 yang dikeluarkan di era Pemerintahan SBY, justru akan membuat BUMN lebih efisien, sepanjang pelaksanaannya tidak menyimpang dari UU dan aturan tentang BUMN yang telah ada. Sisi positif lainnya, holdingisasi BUMN dapat mengurangi atau menghilangkan persaingan antar BUMN sejenis.

“Holdingisasi akan memperkuat hak istimewa Pemerintah untuk tetap memiliki saham mayoritas di anak-anak perusahaan yang tergabung dalam holding,” ujarnya.

Arief menegaskan, modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam penjelasan UU Nomor 19 tahun 2003 yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Pemerintah kata Arief, dalam menyertakan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kapitalisasi cadangan dan dari sumbersumber lainnya.

“Untuk penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Termasuk juga setiap perubahan penyertaan modal negara, baik berupa penambahan maupun

06

Rabu, 7 Juni 2017

pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, mengacu pada BUMN-BUMN yang selama ini sudah holding seperti pupuk, semen dan perkebunan menunjukan kinerja yang semakin baik.

Arief mencontohkan, dengan adanya holding, para Petani tidak mengalami kelangkaan pupuk, begitu juga produksi semen yang kini sudah ekspor ke China.

“Itu artinya positif. Jadi PP 72/2016 merupakan produk Peraturan untuk mengatur BUMN dan tidak Ada sama sekali yang dilanggar dalam pembentuk PP 72 tahun 2016 dari UU tentang keuangan negara maupun UU BUMN,” imbuhnya.

Senada dengan Arief, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Semarang, Leo Lapotukan, menilai holdingisasi BUMN tak perlu dikhawatirkan.

Karena jiwa PP 72/2016 merupakan turunan dari UU No 19/2003.

“Holdingisasi justeru bermaksud baik meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMN,” ungkapnya.

Leo menyarankan PP tersebut tetap diimplementasikan karena dari aspek hukum sudah clear, tidak ada yang patut dipersoalkan.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Oskar Vitriano, menilai holdingisasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan skala dari BUMN, karena skala itu penting dikembangkan untuk menghadapi globalisasi.

Oskar justeru mencemaskan jika holdingisasi BUMN tidak dilakukan sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang giat ekspansi di dalam negeri.

“Ibaratnya BUMN ini mau dijadikan Harimau, Harimau kalau melawan Kancil tentu akan menang kan, jadi dengan Holdingisasi ini kita bisa melawan perusahaan yang lebih besar,” cetusnya.

Tak hanya itu Oskar melihat Holdongisasi ini untuk efisiensi BUMN itu sendiri termasuk diantaranya yaitu mengurangi persaingan dalam tubuh BUMN sendiri, mempermudah strategi untuk berkembang dan pada akhirnya bisa menguntungkan negara.

“Dengan holdingisasi ini, membuat kapitalisasi daripada BUMN pada pasar menjadi kuat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan demikian, BUMN siap go Internasional, di sini berbicara dalam pasar dunia. Saya cenderung setuju dengan adanya PP ini,” pungkasnya. *** BERITATRANS.COM | WILAM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo II Jawara Dua Jumlah Peserta Mudik Gratis BUMN foto: tribunnews.com

K

EMENTERIAN BUMN menggalang sinergi 25 perusahaan milik negara untuk memberangkatkan 112.362 orang pemudik dalam rangka menyambut Lebaran 1438 H. Program mudik gratis dengan tema “Mudik Bareng BUMN 2017” itu sedang dalam tahap verifikasi ulang peserta pendaftar, di Gedung Nyai Ageng Serang, Jakarta, Selasa (6/6).

Staf Khusus III Menteri BUMN, Devy W. Suradji mengatakan masyarakat yang mudik bersama BUMN akan diberangkatkan menggunakan 1.810 bus, 11 kereta dengan 85 gerbong, 18 kapal laut dan 24 pesawat udara, dengan tujuan beberapa kota di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Puncak acara pemberangkatan dijawalkan akan dilakukan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Senin, 19 Juni 2017 di Taman Mini Indonesia Indah, dengan melepas keberangkatan 402 bus, dan sebelumnya di Stasiun Pasar Senen, pada 16 Juni 2017.

“Program Mudik Bersama BUMN 2017 ini mewujudkan komitmen BUMN Hadir Untuk Negeri, yang pelaksanaanya telah berlangsung untuk ketiga kalinya. Peminatnya juga meningkat dari sebanyak 92.014 orang pada tahun 2016 menjadi 112.362 orang pada 2017,” ujar Devy.

Sebanyak 25 BUMN yang berpartisipasi

INDONESIA SHIPPING TIMES

dalam program tersebut yaitu, Jasa Raharja, Aneka Tambang, Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV, ASDP Indonesia Ferry, Askrindo, Pertamina, Bank Mandiri, PGN, PLN, Bank BRI, Bank BTN, Semen Indonesia, Biro Klasifikasi Indonesia, Taspen, Brantas Abipraya, Telkom Indonesia, Bukit Asam, Timah, Jasa Marga, Wijaya Karya Sasaran mudik, selain mendekatkan pelayanan BUMN kepada masyarakat, juga antara lain mengalihkan penggunaan sepeda motor ke bus dan kereta api untuk meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas.

Ia melanjutkan, Mudik Bareng BUMN 2017 ini ditujukan bagi masyarakat di sekitar perusahaan, pelanggan atau nasabah perusahaan, tenaga ahli daya (outsource) seperti cleaning service, satpam dan lainnya.

Selain itu juga memberangkatkan pemudik untuk mengalihkan penggunaan sepeda motor ke transportasi bus atau kereta, serta karyawan dan karyawati BUMN sendiri Jasa Rahardja tercatat paling banyak memberangkatkan pemudik sebanyak 31.864 orang dengan moda bus dan kereta api. Disusul Pelindo II memberangkatkan 19.100 orang menggunakan bus, selanjutnya Bank Mandiri sebanyak 14.919 orang melalui bus, kereta api, kapal laut dan pesawat.

Seluruh peserta mudik mendapatkan fasilitas berupa kaos dan topi, makanan ringan, obatobatan dan termasuk asuransi perjalanan.

Bus yang disediakan minimal berusia tahun 2014 dilengkapi alat keselamatan, AC, video player, di mana seluruh pengemudi dilakukan test urine dan sosialiasi keselamatan kepada pengemudi. *** KONTAN.CO.ID | ANTARANEWS.COM Rabu, 7 Juni 2017

07

Pelaku Usaha Pertanyakan Komitmen Pemerintah Pangkas Biaya Logistik foto: pinterest.com

A

SOSIASI Logistik Indonesia (ALI) mempertanyakan kelanjutkan Paket Kebijakan XV yang akan mengakomodasi semua isu logistik, namun belum juga dirilis pemerintah.

Ketua Umum ALI Zaldy Ilham Masita mengatakan Paket Kebijakan XV yang sudah diwacanakan sejak akhir tahun lalu belum juga diluncurkan oleh pemerintah. Dia menduga, ada beberapa masalah krusial dalam logistik yang sulit untuk dibenahi oleh pemerintah.

“Mestinya ditanyakan ke Pak Darmin [Nasution, Menko Perekonomian] mana paket logistiknya? Kalau lama, artinya memang susah untuk memangkas aturan dan biaya di logistik, karena banyak yang berkepentingan,” ungkapnya di Jakarta pada Selasa (6/6/2017).

Zaldy menyebut bahwa dalam Paket Kebijakan XV ini Kementerian Perhubungan mengambil peranan terbesar sebagai pengatur moda transportasi yang bisa memangkas biaya logistik.

Dia menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman tidak perlu membuat regulasi khusus untuk mengatur

08

Rabu, 7 Juni 2017

program-program pengelolaan logistik, salah satunya tol laut.

“Saya rasa Menko Perekonomian diberikan tugas oleh presiden sebagai koordinator paketpaket deregulasi dan paket yang dikeluarkan mencakup semua departemen,” tuturnya.

Zaldy menambahkan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman tidak perlu mengeluarkan paket juga karena semua dikoordinir oleh Menko Perekonomian.

Sebagai informasi, Edi Putra Irawady, Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pernah mengatakan Paket Kebijakan XV masih menunggu hasil penyelarasan aturan dari setiap kementerian.

Pasalnya, sudah ada 17 aturan yang diatur dalam paket kebijakan ini dan berasal dari lintas kementerian. Ada sembilan peraturan yang sudah selesai dan tersisa delapan peraturan lagi.*** BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI

INDONESIA SHIPPING TIMES

P

Pelaku Usaha Truk Keberatan Insentif Pajak Berkurang

ARA pelaku usaha angkutan barang berbasis jalan raya truk keberatan berkurangnya insentif pajak yang diberikan pemerintah terhadap angkutan umum barang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28/2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017, insentif pajak terhadap angkutan umum barang berkurang 30%.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk angkutan umum barang, dalam peraturan tersebut, ditetapkan 80% dari dasar pengenaan PKB. Kemudian pengenaan Bea Balik Nama (BBN) PKB angkutan umum barang ditetapkan 80% dari dasar pengenaan BBN - PKB. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan pihaknya keberatan dengan keputusan pemerintah mengurangi insentif bagi para pelaku usaha angkutan umum barang. Dia mengungkapkan para pelaku usaha truk sebelumnya hanya membayar PKB dan BBN - PKB sebesar 50% dari dasar PKB dan dasar BBN - PKB. “Sangat [keberatan]. Buat apa kita jadi plat kuning kalau disparitasnya saja sedikit,” ungkapnya Kyatmaja di Jakarta pada Selasa (6/6/2017).

Dia menambahkan angkutan barang umum jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, dia menilai pemerintah seharusnya membebani para pemilik kendaraan pribadi.

Dalam pandangannya, langkah pemerintah membebani angkutan umum barang dibandingkan dengan kendaraan pribadi menunjukkan pemerintah tidak berniat memajukan transportasi massal. “Malah yang dibebani yang menggerakkan ekonomi,” ujarnya mengeluhkan.

Dia menambahkan pengurangan insentif pajak sebesar 30% terhadap angkutan umum barang merupakan kebijakan kontraproduktif untuk menurunkan biaya logistik.

Perlahan dan pasti, lanjutnya, kebijakan akan

INDONESIA SHIPPING TIMES

memengaruhi tarif angkutan barang ke konsumen. “Yang jelas akan menaikkan biaya suratsurat, STNK [Surat Tanda Nomor Kendaraan] khususnya,” kata Kyatmaja.

Sementara itu, Direktur PT Dunia Express Trasindo (Dunex) Jimmy Ruslim mengatakan pengurangan insentif pajak tersebut dapat membuat biaya logistik juga pada gilirannya mengalami kenaikan.

Padahal, tuturnya, para pelaku usaha truk baru saja meminta kemudahan berupa penghapusan beban biaya terhadap pembelian truk baru mengingat para pelaku usaha angkutan barang umum tidak bisa menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumen.

Hingga saat ini, permintaan para pelaku usaha truk terhadap pemerintah guna menghilangkan beban biaya pembelian truk baru belum terpenuhi. “Belum saya hitung detailnya.

Tapi, kalau dibagi ritase setahun ya tidak terlalu besar. Yang berat adalah biaya tahunan pengusaha truk jadi bertambah.”

Dia melanjutkan pengurangan insentif pajak tersebut membuat perusahaan tidak bisa sertamerta menaikkan harga ke konsumen meskipun beban biaya produksi meningkat lantaran yang mengalami kenaikan bukan harga bahan bakar minyak.

Menurutnya, kenaikan inflasi, asuransi, tol, kompensasi sopir, dan kenaikan suku cadang tidak bisa diajukan oleh para pelaku usaha truk untuk menaikkan tarif angkutan barang.

Para pelaku usaha truk, dia menuturkan biasanya memasukkan seluruh komponen tersebut ketika terjadi kenaikan harga BBM. Kondisi tersebut, tegasnya tidak sehat bagi para pelaku usaha angkutan umum barang.

“Iya [penentuan tarif] dilepas ke pasar, tapi tidak ada mekanisme baku. Jadi, pasarnya membentuk seperti ini. Kondisi itu tidak sehat bagi para pelaku usaha angkutan umum barang truk,” paparnya.*** BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO Rabu, 7 Juni 2017

09

Catatan Angsuspel, Volume Angkutan Barang di Priok Mulai Naik foto: detik.com

A

NGKUTAN Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Tanjung Priok menyatakan sejak awal pekan ini terjadi peningkatan volume pengangkutan barang dari dan ke pelabuhan di Jakarta Utara itu menyusul bakal adanya pembatasan operasional truk pada H-4 s/d H+3 Idulfitri.

Ketua Angsuspel Organda DKI Jakarta Hally Hanafiah mengatakan secara umum telah terjadi pergerakan kenaikan volume barang dari dan ke Priok dikarenakan peningkatan produksi dari pabrik juga untuk memenuhi target eksor karena ada libur lebaran dan larangan operasi truk.

“Sejak awal pekan ini, trennya yang kami alami ada pergerakan naik sekitar 7%-an. Oleh karena momen ini (Lebaran) terjadi setiap tahun, pemilik barang dan transporter sudah mengatur lebih awal dalam mengantisipasinya,” ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (6/6/2017).

Dia menambahkan untuk suksesnya kegiatan angkutan Lebaran diperlukan, kesiapan fasilitas di pelabuhan, depo kontainer, serta rekayasa lalu lintas yang lebih baik terutama di jalan tol.

10

Rabu, 7 Juni 2017

Hally mengemukakan terkait dengan adanya aturan pembatasan operasional truk menjelang dan sesudah Lebaran 2017, yakni pada H-4 (21 Juni) s/d H+3 (29 Juni), Angsuspel Tanjung Priok mengimbau seluruh operator truk agar mematuhinya.

“Kalau sudah menjadi aturan, tentunya harus dipatuhi. Namun yang penting bagaimana penegakan aturan tersebut di lapangan,” tuturnya.

Dia mengutarakan pada prinsipnya Angsuspel Organda DKI mendukung kebijakan pemerintah sehubungan dengan adanya pembatasan operasional truk saat lebaran walaupun hal itu berdampak pada kegiatan bisnis pengusaha truk.

“Namun janganlah terus menerus menganggap kemacetan itu bersumber pada truk, sebab fakta selama ini bahwa kemacetan yang terjadi saat libur Lebaran karena bertambanya mobil pribadi setiap tahun. Angkutan barang dan truk itu cuma 15% dari kendaraan yang melalui jalan tol saat ini,” paparnya.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Anak Usaha Pelindo III Suplai Tenaga Operasional ke TPS Surabaya foto: majalahdermaga.co.id

S

INERGI antar anak perusahaan Pelindo III kembali dilakukan. PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) dan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) bekerjasama dalam penyediaan tenaga kerja. PT PDS menyediakan tenaga kerja untuk PT TPS yang akan ditempatkan di bagian operasional per 1 Juni 2017. Proses rekrutmen dilakukan oleh PT PDS untuk penyeleksian tenaga kerja yang dibutuhkan.

Dalam proses penyediaan tenaga kerja, PT PDS selalu melakukan proses rekrutmen dalam penyediaanya. Hal itu sesuai dengan misi PT PDS yaitu menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pengelolaan SDM penunjang pada industri kepelabuhanan dan pelayaran yang memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan melalui pelayanan aman, cepat dan berkualitas prima, profesional dengan tata kelola yang baik.

Sekitar Âą600 orang pelamar telah mengikuti proses rekrutmen yang diselenggarakan oleh PT PDS untuk memenuhi kebutuhan PT TPS, namun penyeleksian harus dilaksanakan sehingga pelamar kerja yang lolos hanya 352 pelamar yang berhasil melewati tahap proses rekrutmen yang diselenggarakan PT PDS. Prosedur ini berlaku bagi seluruh seleksi di PT PDS. Kini tenaga kerja yang telah diseleksi

INDONESIA SHIPPING TIMES

telah dibekali pembekalan awal sehingga dapat segera menyiapkan diri untuk terjun ke lapangan.

Program kerjasama yang dilakukan adalah penyediaan tenaga kerja oleh PT PDS di lingkungan operasional PT TPS yang beroperasi per pukul 00.01 WIB pada tanggal 1 Juni 2017.

Acara peresmian dihadiri Direktur Utama PT Pelindo III, Ari Askhara serta Direktur Operasional dan Komersial dan Direktur Teknik dan TI PT Pelindo III, Seketaris Perusahan PT Pelindo III, serta Direktur Utama dan Manajemen kedua belah pihak Perusahaan.

Acara dibuka oleh General Manager Operasi dan Pengembangan Bisnis PT PDS, Wawan Sulistiawan dan memberikan sedikit pengarahan lalu mengajak para pegawai bersama-sama untuk menyanyikan yel-yel PDS. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama PT Pelindo III. “Saya sangat mendukung adanya sinergi anak perusahaan PT Pelindo III Group, selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, hal ini juga menunjukan bahwa PT Pelindo III Group tumbuh dan berkembang bersama semakin kuat,� Tutur Ari Askhara.

Penyerahan penerimaan pekerjaan selanjutnya dilakukan secara simbolis dengan menyerahkan empat helm APD ke dua Operator Head Truck dan dua Mekanik sebagai tanda bahwa PT PDS dengan resmi telah melakukan kerjasama dengan PT TPS dalam penyediaan tenaga kerja di lingkungan operasional PT TPS. Penyerahan helm tersebut diberikan oleh Direktur Utama PT Pelindo III, Direktur Utama PT PDS, Direktur Utama PT TPS, dan Wakil Direktur PT TPS. Setelah penyerahan tersebut dengan resmi pekerjaan ini telah diberikan ke PT PDS dan dapat segera dilaksanakan.*** MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID Rabu, 7 Juni 2017

11

Singapura dan Belanda Kembangkan Proyek Digitalisasi Pelabuhan foto: joc.com

S

EBAGAI upaya meningkatkan efisiensi logistik, dua pelabuhan terkemuka di Asia dan Eropa yakni Singapura dan Rotterdam, Belanda terus melangkah mengembangkan proyek digitalisasi pelabuhan. Proyek tersebut mencakup transformasi digital industri perkapalan yang merupakan kunci efisiensi logistik.

Sejauh ini Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura (MPA) sudah mempertemukan para pelaku industri perkapalan, pengembang teknologi, dan investor untuk mengidentifikasi kebutuhan digitalisasi pelabuhan. Sedangkan Pelabuhan Rotterdam melakukan terobosan perbaikan sistem multimoda logistic, dari mulai operator, pemilik barang serta rantai pasok yang masuk ke pelabuhan.

Direktur Eksekutif MPA, Andrew Tan, menegaskan bahwa sebagai bukti keseriusan Singapura dalam melakukan digitalisasi pelabuhan, pihaknya menggagas proyek Smart Port Challenge 2017 (SPC 2017) yang akan melakukan penelitian serta pengembangan aplikasi inovatif sistem informatika di sektor maritim.

Menurutnya, SPC 2017 merupakan upaya transformasi MPA dalam rangka mengembangkan penggunaan inovasi teknologi dengan memanfaatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri maritim. Adapun sebagai mitra di SPC 2017 antara lain Batam Fast, CMA CGM, Marine Hong Lam, Pelabuhan Jurong, Kanlian, NYK Line, Pacific International Lines, Pelabuhan Rotterdam, PSA Marine, PSA unboXed, Symphony Creative Solutions, dan Synergy Marine Group.

Andrew menjelaskan, salah satu inovasi yang sedang dilakukan, pada awal tahun 2017 lalu Kementerian Transportasi dan PSA International Singapura menandatangani perjanjian dengan

12

Rabu, 7 Juni 2017

Scania dan Toyota untuk pengembangan sistem rangkaian truk tanpa awak untuk mengangkut kontainer dari satu lokasi pelabuhan ke lokasi lainnya di negara tersebut. Jika sistem ini berhasil dikembangkan akan meningkatkan daya daya saing pelabuhan, efisiensi biaya, serta mengurangi ketergantungan pada operatator. “Kami juga bekerja sama dengan banyak pelabuhan antara lain Rotterdam, untuk mengembangkan solusi inovatif sesuai dengan kebutuhan di masing-masing pelabuhan. Melalui kerja sama seperti ini, kami berharap dapat mendorong lebih banyak solusi yang bisa diterapkan dari seluruh proses pengelolaan pelabuhan, “katanya.

Senior Wakil Presiden CMA CGM Kawasan Asia, Jean Yves Duval, menilai proyek tersebut merupakan kesempatan berinovasi dalam mewujudkan digitalisasi pelabuhan. “Saya kira melalui SPC, para stakeholders di industri maritim, bisa berkolaborasi melakukan brainstorming untuk bersama-sama menyikapi tantangan yang dihadapi industri maritim dan angkutan peti kemas,� katanya.

Sementara itu, untuk Rotterdam yang merupakan pelabuhan kontainer tersibuk di Eropa dan berhasil menghandle trougput 12,4 juta TEUs di tahun 2016 lalu, menggandeng CargoSmart dalam proyek digitalisasi pelabuhan.

Proyek tersebut akan mengintegrasikan sistem pengiriman barang, operator transportasi, depo serta rantai pasok dari dan menuju pelabuhan sehingga menjadi lebih efisien.

Sejauh ini, Rotterdam sudah menerapkan Navigate, yang merupakan aplikasi digital rute online. Aplikasi ini mampu mengintegrasikan jadwal kapal laut, tongkang, kereta api, dan truk.

Dengan demikian, pemilik barang bisa memiliki banyak pilihan pengiriman barang dengan membandingkan rute dari masing-masing moda transportasi. Aplikasi ini diharapkan meningkatkan produktivitas pelabuhan seiring dengan efisiensi waktu yang ditimbulkan dari sistem logistik tersebut.*** JOC.COM | GREG KNOWLER

INDONESIA SHIPPING TIMES