Indonesia Shipping Times Edisi 7 Juli 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 163• Vol IX • Jumat

7 Juli 2017

PERCEPAT RANTAI PASOK LOGISTIK, DIGITALISASI PELAYARAN TAK BOLEH TERHALANG SERANGAN SIBER

BANYAK BANGUN PELABUHAN DI 2018, KEMENHUB USULKAN ANGGARAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 11,6T

BADAN PENGELOLA BATAM LAKUKAN TEROBOSAN SELAMATKAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL

SYAHBANDAR APRESIASI PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG BELAWAN

APTRINDO MINTA TAK ADA LAGI PEMBATASAN OPERASIONAL LEBARAN

01

Banyak Bangun Pelabuhan di 2018, Anggaran Ditjen Hubla Diusulkan 11,6T INAPEX.CO.ID

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp 48,48 triliun.

Pagu ini lebih besar dibandingkan anggaran tahun ini yang senilai Rp 46,1 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, anggaran tersebut lebih besar, karena untuk membiayai proyek infrastruktur yang sudah jalan.

Anggaran 2018, terang Budi Karya, paling banyak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perekeratapian sebesar Rp 17,59 triliun.

“Ditjen yang paling banyak alokasinya adalah Kereta Api karena banyak sekali inisiatifnya dan kami memang di kereta api itu membutuhkan anggaran yang relatif lebih, seperti buat LRT (light rail transit), MRT (mass rapid transit), dan sarana-sarana lain,” ujar Budi Karya saat Rapat Kerja dengan Komisi V di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Mantan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo ini menuturkan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mendapatkan kenaikan anggaran 2018 dari tahun ini Rp 11,5

triliun menjadi Rp 11,6 triliun.

“Nomor dua terbesar itu di Laut di mana banyak membangun pelabuhan-pelabuhan dan juga investasi di beberapa kapal perintis,” tutur dia.

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Udara pada 2018 memperoleh anggaran sebesar Rp 9,14 triliun dan Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 4,5 triliun.

Sedangkan Badan Pelatihan dan Pembangunan Kemenhub diusulkan mendapat anggara sebesar Rp 143,8 miliar.

Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) senilai Rp 4,5 triliun dan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek diusulkan sebesar Rp 204,7 miliar.

“Memang akan ada beberapa bandara baru terutama untuk bandara di daerah terpinggir, terluar, dan juga Papua,” kata dia.

Adapun pembangunan infrastruktur yang direncanakan pada tahun 2018 diantaranya, pembangunan tipe A di 11 lokasi, rehabilitasi terminal tipe A di delapan lokasi, pembangunan kapal penyeberangan sebanyak 7 unit, pembangunan pelabuhan penyeberang di 16 lokasi.

Selanjutnya, pembangunan jalan kereta api sepanjang 730 kilometer, peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 45 kilometer, pembangunan bangunan khusus pada stasiun kereta api 1 unit.

Kemudian, pembangunan pelabuhan laut di 15 lokasi, pembangunan kapal perintis sebanyak 65 unit, dan penyelesaian pembangunan delapan bandara baru.*** KOMPAS.COM | ACHMAD FAUZI

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Jumat, 7 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Antisipasi Kebakaran, KNKT Minta Operator Kapal Tunjuk Regulasi Agen Periksa Muatan BERITATRANS.COM

K

OMITE Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengimbau kepada seluruh operator kapal menunjuk regulasi agen untuk memeriksa muatan. Hal ini terkait banyaknya kapal penyeberangan yang terbakar, yang diduga kuat berasal dari muatan kendaraan.

“Faktor yang paling lemah kebakaran kapal penyeberangan terdapat pada muatannya,” tegas Wakil Ketua KNKT, Haryo Satmiko, saat monitoring keselamatan angkutan lebaran pada 16 Juni 2017 lalu.

Menurutnya hal ini juga diperkuat dari kurangnya pengaturan dari pemerintah terkait pengawasan isi muatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kapal terhadap keselamatan pelayaran.

Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan 2016 terdapat 13 kasus kapal penyebrangan yang terbakar dimana 80% disebabkan oleh muatan kapal tidak terkecuali angkutan B3. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah pengangkut B3 harus memberi informasi kepada operator kapal.

“Operator kapal harus menunjuk Regulasi Agent untuk memeriksa muatan” ujar Haryo ketika memberikan penjelasan tentang fungsi Regulasi Agent sebagai pengawas muatan kapal yang bersertifikat dari Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Kasi Operasional Otoritas

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelabuhan Penyebrangan (OPP) Merak-Bakaheuni, Sudjendro mengakui bahwa pihak operator kapal tidak pernah diberitahu apabila terdapat muatan B3. Selain menekankan pada pemeriksaan muatan B3 pada kapal penyebrangan, Waka KNKT juga menyinggung terkait penerapan lashing pada setiap kendaraan yang berada di kapal.

“Sampai dengan saat ini kewajiban pemakaian lashing hanya ditujukan pada operator kapal sedangkan pemilik kendaraan tidak” ungkapnya.

Pada sisi lain terdapat keterbatasan waktu yang diberikan kepada operator kapal untuk melakukan bongkar muat. Apabila semua hal ini dapat dipenuhi diharapkan proses lashing dapat lebih mudah dan cepat.

Sebelum menjelaskan pemeriksaan muatan angkutan B3 dan kewajiban pemakaian lashing bagi pemilik kendaraan, Waka KNKT menjelaskan faktor yang paling besar pada kecelakaan pelayaran. “faktor sarana sebesar 48%, Faktor manusia sebesar 40% dan sisanya adalah faktor manajemen, lingkungan dan prasarana” Ungkap Waka KNKT. Di samping itu KNKT menyatakan bahwa faktor teknis penyebab kecelakaan kapal adalah kurangnya perawatan kondisi dan mesin kapal yang telah berumur lebih dari 10 tahun sedangkan pada faktor manusia disebabkan perbedaan pemahaman dalam pemeriksaan diantara Marine Inspektur (MI).

“Pemeriksaan suatu kapal memerlukan multidisiplin ilmu sehingga tidak hanya dibebankan pada satu MI saja,” pungkas Haryo.

Faktor manusia terdapat pada kedisiplinan melakukan pengawasan operasional kapal seperti waktu pemeriksaan penumpang sebelum diterbitkan Surat Perintah Berlayar (SPB).

Sebelum mengakhiri kegiatan Haryo juga memberikan pesan kepada OPP untuk dapat berintervensi terkait keselamatan pelayaran dan tidak hanya dibebankan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).*** BERITATRANS.COM | YOGI Jumat, 7 Juli 2017

03

Syahbandar Apresiasi Pelayanan Terminal Penumpang Pelindo I Belawan MEDANBISNISDAILY.COM

K

EPALA Syahbandar Pelabuhan Belawan Pranyoto mengapresiasi Pelindo 1 yang terus membenahi pelayanan di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan sehingga proses arus mudik dan arus balik Lebaran 1438 H melalui Pelabuhan Belawan berjalan lancar, aman dan kondusif.

Sejak arus mudik hingga arus balik Lebaran 2017 melalui Pelabuhan Belawan kata Pranyoto, Rabu (5/7), tingkat pelayanan semakin baik.

“Ini bisa dilihat sejak calon penumpang memasuki ruang tuggu, melakukan check in, boarding pass hingga naik ke atas kapal berjalan mulus tanpa ada kendala. Begitu juga sebaliknya saat penumpang tiba di terminal penumpang Pelabuhan Belawan,” katanya.

Lancarnya pelayanan tersebut kata Pranyoto, tidak terlepas dari tersedianya berbagai fasilitas yang disediakan Pelindo 1 seperti ruang check in, boarding pass dan fasilitas garbarata. “Fasilitas inilah yang memperlancar pelayanan kepada masyara-

04

Jumat, 7 Juli 2017

kat pengguna jasa,” kata Pranyoto.

Dia menegaskan bahwa terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan terbaik di Indonesia.

Di tempat lain penumpang berjubel gak karuan sehingga tidak tertib sedangkan di Pelabuhan Belawan tertib dan lancar.

“Terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti garbarata sehingga terminal ini terbaik di Indonesia,” katanya.

Menurut Pranyoto, jika ditilik dari sisi bisnis sebenarnya Pelindo 1 rugi mengoperasikan terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan. Tapi demi melayani masyarakat luas Pelindo 1 tetap mengoperasikannya. “Tujuannya untuk melayani masyarakat luas,” ujar Pranyoto.

Terkait dengan padamnya lampu PLN saat arus balik, Selasa (4/7) hingga setengah jam sehingga pelayanan terganggu dan calon penumpang di ruang tunggu dan ruang check in kepanasan, Pranyoto menyesalkannya.

“Genset Pelindo 1 ada tapi kurang siap sehingga sempat mengganggu pelayanan.

Ini hanya masalah tehnis saja tetapi secara umum tingkat pelayanan di terminal penumpang Bandar Deli sudah semakin baik. Kita mengapresiasinya,” jelas Pranyoto.*** MEDANBISNISDAILY.COM | WISMAR SIMANJUNTAK | INDONESIA SHIPPING TIMES

Horee... Tol Laut Bakal Tersambung ke Terminal Manyar Gresik JAWAPOS.COM

K

EBIJAKAN tol laut membawa optimisme industri di Kota Pudak. Pengembangan jalur khusus perairan itu ditunggu-tunggu pengusaha. Sebab, tol laut bakal tersambung ke Terminal Manyar Pelabuhan Gresik (TMPG) di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).

Jalur tol laut Jakarta–Gresik dioperasikan melalui kerja sama antara PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) dengan PT Jagad Zamrud Khatulistiwa ( JZK) dan Manajemen Kerja Sama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia (MKO MTKI). Kebijakan itu diluncurkan pertengahan Juni lalu. Program diklaim mengurangi biaya logistik 30–40 persen.

“Ke depan, memang ada rencana tersambung ke JIIPE. Masih proses,” ungkap Direktur Utama (Dirut) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) Putut Sri Muljanto Selasa (4/7).

Menurut Dia, tol laut penting bagi pengusaha di Gresik. Sebab, banyak perusahaan yang

INDONESIA SHIPPING TIMES

masih mengandalkan jasa kapal untuk pengiriman barang dan bahan baku. Merujuk data BPS Gresik, dari 674 usaha berskala menengah-atas, lebih dari 60 persen masih mengandalkan bahan non-Gresik. Pengiriman menggunakan jalur laut.

Ketergantungan bahan baku luar daerah bisa dilihat dari aktivitas bongkar muat di TMPG. Kapal yang bersandar banyak membawa bahan produksi dari luar pulau dan negeri. ’’Ada gandum dan cokelat. Rata-rata memang masih bahan baku,” ujar Putut.

Menurut dia, Gresik memang prospektif untuk tol laut. Pelabuhannya menjamur. Saat ini, ada 8 pelabuhan khusus yang dimiliki swasta.

Dua pelabuhan berstatus layanan umum yang dikelola Pelindo. Salah satunya TMPG di JIIPE yang diplot untuk jalur internasional.*** JAWAPOS.COM | SURYO EKO PRASETYO Jumat, 7 Juli 2017

05

J

Alhamdulillah, Kunjungan Kapal Pesiar ke Benoa Naik 34%

UMLAH kunjungan kapal pesiar ke Pelabuhan Benoa, Denpasar sepanjang semester I/2017 mengalami kenaikan sebesar 34% jika dibandingkan dengan periode sama tahun.

PT Pelindo III Cabang Pelabuhan Benoa mencatat, total kapal pesiar yang bersandar di pelabuhan terbesar di Bali ini sebanyak 38 unit, sedangkan pada periode sama tahun lalu 25 unit.

Kunjungan kapal pesiar itu paling banyak pada Februari dan Maret, masing-masing sebanyak 10 unit kapal pesiar.

Menurut GM Pelindo III Benoa Ardhy Wahyu Basuki, meningkatnya kunjungan cruise dipengaruhi oleh iklim keamanan Indonesia dan pelayanan serta fasilitas yang disediakan di Pelabuhan Benoa. Sebagai contoh saat pelayanan kapal pesiar MV Pacific Eden pada 13 April 2017, Pelindo memberi pelayanan pemanduan dari pelabuhan asal keberangkatan di Fremantle, Australia ke alur pelayaran sampai ke Pelabuhan Benoa, setelah sebelumnya dilaksanakan simulasi olah gerak kapal di Pelabuhan Benoa.

“Selain itu persiapan penyambutan dan pelayanan cruise di terminal dilakukan sebaik mungkin untuk menumbuhkan rasa percaya kepada penumpang, awak kapal dan pemilik kapal bahwa Pelabuhan Benoa memang dapat melayani kapal cruise dengan baik,” jelasnya, Kamis (6/7/2017).

Kenaikan jumlah kapal pesiar itu juga berdampak positif terhadap peningkatan penumpang.

Tercatat sebanyak 32.200 orang wisatawan mancanegara yang menggunakan cruise di Pelabuhan Benoa, dan sebanyak 32.052 penumpang turun.

Jumlah penumpang yang turun tersebut meningkat 28% jika dibandingkan enam bulan pertama tahun lalu hanya 23.056 orang penumpang turun.

Pengelola pelabuhan ini juga mendata bahwa kapal pesiar Norwegian Star menjadi kapal terpanjang yang bersandar disini, yakni mencapai 295 meter. Adapun kapal pesiar Bremen tercatat sebagai kapal pesiar yang paling kecil bersandar, yakni 98 meter. Sementara itu, kapal paling berat yang bersandar adalah Diamond Princess sebesar 115.906 Gross tonnage (GT).

Operator Dari sebagain besar kapal tersebut, sebagian besar dioperasikan oleh Norwegian Cruise Line

06

Jumat, 7 Juli 2017

Royal, Carribean Cruise Line, dan Star Clippers Ltd. Ardhy menambahkan, selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai penerima konsesi di Pelabuhan Benoa pihaknya telah berencana menambah infrastruktur pelabuhan khususnya yang berhubungan dengan pelayanan cruise.

Salah satu contohnya penambahan panjang Dermaga Timur yang awalnya 290 meter menjadi 340 meter.

“Mengingat kapal-kapal cruise yang masuk ke Pelabuhan Benoa memiliki panjang antara 180260 meter,” jelasnya.

Selain itu, terdapat rencana perluasan terminal penumpang internasional dengan luas total 4887 m2 sedangkan peruntukan luas area kedatangan 1000 m2 , luas area keberangkatan 1238 m2 dan luas area bagasi/koper 750 m2.

Sinergi Mantan GM Pelindo Cabang Kupang ini mengungkapkan sebagai operator pelabuhan pelayanan kapal pesiar merupakan bentuk sinergi dengan semua pihak di lingkungan pelabuhan benoa, sehingga peningkatan jumlah kunjungan tahun ini pun merupakan buah upaya bersama.

“Multi flier effect yang dihasilkan dari peningkatan kunjungan wisatawan dan kapal pesiar ini setidaknya bisa sangat dirasakan oleh penyedian transportasi local dan penjualan cinderamata di area sekitar pelabuhan benoa,” tuturnya.

Kadisparda Bali Anak Agung Gede Yuniartha Putra mengharapkan jumlah kunjungan kapal pesiar di Benoa dapat terus meningkat untuk membantu mencapai target kunjungan wisman 5,5 juta pada tahun ini.

Dia meminta pengelola pelabuhan segera menambah fasilitas dan meningkatkan layanan agar semakkin mudah kapal pesiar bersandar.

Pihaknya juga mengharapkan Rancangan Induk Pelabuhan (RIP) yang digunakan sebagai dasar pengembangan pelabuhan segera ada titik temu. Pasalnya, bila belum segera diputuskan, pengembangan pelabuhan penting di Bali itu akan terkatung-katung sehingga berpotensi merugikan industri pariwisata yang membutuhkan tingkat kunjungan.*** BISNIS.COM | FERI KRISTIANTO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Mei 2019 Pelabuhan Gili Mas Lombok Siap Disandari Kapal Cruise KICKNEWS.TODAY

A

NGGOTA Tim 10 Kementerian Pariwisata RI, Taufan Rahmadi mengatakan, Pelabuhan Gili Mas Lombok yang bakal menjadi kawasan pelabuhan terbesar di Indonesia Timur, pada Mei 2019 ditargetkan dapat beroperasi. Pelabuhan ini secara spesifik akan menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal cruise raksasa yang membawa para wisatawan mancanegara dari berbagai belahan dunia untuk menikmati keindahan pariwisata di Pulau Lombok.

Taufan Rahmadi menjelaskan hal itu kepada kicknews usai melakukan pertemuan dengan Baharuddin, GM Pelindo III Cabang Pelabuhan Lembar Lombok Barat, Kamis (6/7).

Dalam pertemuan itu, kata Taufan, GM Pelindo III menjelaskan bahwa sejak 2015 hingga semester 1 2017, jumlah kedatangan kapal cruise

INDONESIA SHIPPING TIMES

adalah sebanyak 51 Call. Jumlah kedatangan yang relatif kecil, disebabkan masih tingginya biaya operasional.

“Penyebab paling utama adalah minimnya fasilitas penunjang untuk kapal cruise, ini tantangan yang tengah diatasi oleh pihak Pelindo III,” ucapnya.

Taufan menjaskan, saat ini tengah berlangsung proses reklamasi 11 hektar lahan Gili Mas. Pembangunan Dermaga Gili Mas yang tadinya dilakukan secara bertahap, saat ini telah disetujui untuk dilakukan pembangunan dermaga secara serentak sepanjang 440 meter.

“Itu dilakukan guna mendukung program percepatan demi tercapainya target,” ungkap Taufan.*** KICKNEWS.TODAY Jumat, 7 Juli 2017

07

TNI AL Dorong Industri Senjata Galangan Kapal Nasional BERITASATU.COM

T

NI AL meminta agar industri galangan kapal di dalam negeri dapat menyerap dan mengadaptasi perkembangan sistem persenjataan dan perlengkapan teknis dari kapal perang asing ke dalam negeri.

Pasalnya saat ini, industri galangan kapal dalam negeri masih belum mampu memproduksi sistem persenjataan yang mumpuni sehingga membuat komponen tersebut harus di impor dari luar negeri.

“Kapal-kapal patroli cepat ini sudah mampu di produksi dalam industri dalam negeri namun dari sisi teknologi persenjataan dan sistem tempur di dek kapal butuh ketrampilan yang harus kita serap dari galangan kapal luar negeri,” ujar Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi, Kamis (6/7) di dermaga Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

KRI Kurau 856 yang merupakan kapal patroli ukuran kecil yang baru diresmikan serah terima oleh salah satu galangan kapal swasta PT CMS Banten saja menelan ongkos produksi sebesar Rp 175 Miliar

08

Jumat, 7 Juli 2017

“Ini yang membuat mahal adalah senjata dan sistem perlengkapannya (meriam, radar, sonar, combat sistem) sekitar Rp 50 miliar, kalau platform kapalnya itu sekitar Rp 125-130 Miliar,” tambahnya.

TNI AL yang selama 10 tahun terakhir kekurangan kapal diketahui sebelumnya menggunakan produksi kapal fiber yang masa usia pakainya jauh lebih singkat. Saat ini pihak TNI AL akan mengganti kapal-kapal tersebut dengan kapal besi tipe 40 dan 28 meter sesuai program Renstra.

“Kapal perang besi ukuran kecil itu umur antara 25-30 tahun, yang penting perawatan dan peremajaan pada waktunya. Sekarang tinggal sisa 26 kapal patroli cepat yang kita targetkan selesai seluruhnya pada 2024,” lanjut Ade Supandi.

Namun karena satu kapal di produksi dengan jangka waktu cukup panjang selama 1,5 tahun maka hal itu membuat pihak TNI AL dan galangan kapal harus memproduksi berdasarkan anggaran tahun berjalan.

“Anggaran kita ini tahunan sedangkan membuat kapal butuh waktu lebih dari satu tahun. Artinya lintas tahun, dibuat bertahap, jadi satu tahun itu kita rencanakan pembangunan bagian mana dulu, kemudian sisa tahap konstruksi lainnya disinkronkan pembiayaan tahun berikutnya,” tandasnya.*** BERITASATU.COM | CARLOS ROY FAJARTA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Turki Percayakan Pembangunan 4 Kapal Pembangkit Listrik Kepada PT PAL ANALISADAILY.COM

K

ARPOWERSHIP sebagai pemilik tunggal sekaligus operator dari kapal pembangkit listrik terbesar di dunia, memperkuat kerjasama dengan PT. PAL Indonesia.

Kerjasama itu disaksikan oleh Menteri Ekonomi Turki, Nihat Zeybekci dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita, dalam rangka kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara, Turki, Kamis (6/7).

Kedua perusahaan menandatangani kesepakatan kerjasama strategis dalam pembangunan 4 kapal pembangkit listrik Indonesia pertama di galangan kapal Indonesia.

Direktur Utama PT. PAL Indonesia, Budiman Saleh dan Direktur Utama Karpowership, Orhan Remzi Karadeniz, turut menghadiri dan menandatangani perjanjian tersebut.

Pada bulan Oktober 2016, MoU telah ditandatangani oleh PT. PAL sebagai bentuk kerjasama awal dalam mengidentifikasi dan memonitor

INDONESIA SHIPPING TIMES

peluang-peluang terkait akan kebutuhan listrik di Indonesia dan wilayah sekitarnya.

MoU ini menjadi pembuka jalan untuk kedua pihak dalam bersama-sama membangun dan berkolaborasi dalam transfer teknologi sambil turut serta menambahkan nilai lokal Indonesia dalam pembangunan armadanya.

Di dalam perjanjian ini, PT PAL akan membangun 4 unit kapal pembangkit listrik Indonesia dengan kelas Mermaid dengan instalasi berkapasitas antara 36 sampai 80 MW untuk pengadaan listrik di berbagai pulau sepanjang kepulauan Indonesia.

Dengan kerjasama strategis ini, Karpowership dapat memperluas operasinya di Indonesia, yang mana sampai hari ini Karpowership telah berhasil menginstal listrik sebesar 845 MW di Indonesia.*** ANALISADAILY.COM Jumat, 7 Juli 2017

09

BP Batam Lakukan Terobosan Selamatkan Industri Galangan Kapal METROTVNEWS.COM

I

NDUSTRI galangan kapal (shipyard) selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Kota Batam selama ini. Namun akibat lesunya ekonomi global membuat perusahaan shipyard sepi orderan. Satu persatu perusahaan terpaksa gulung tikar.

Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro menyebut, faktor penyebab jatuhnya industri shipyard di Batam bukan hanya pengaruh ekonomi global saja, tapi juga faktor teknologi.

“Semua orang tahu sebagian besar teknologi shipyard di Batam masih rendah,” jelasnya, Kamis (6/7).

Hingga saat ini, ratusan shipyard di Batam hanya membuat kapal tongkang untuk keperluan eksplorasi minyak dan gas (migas).

“Shipyard kita menggantungkan pasarnya dari tambang minyak dan batubara. Sehingga begitu tambang jatuh, pesanan tongkang berkurang,” sambungnya.

Agar industri ini dapat diselamatkan, maka BP Batam berkeras ingin memasukkan industri berteknologi tinggi ke dalam shipyard yang mau membangun kapal-kapal kelas tinggi.

Dia berharap shipyard berteknologi tinggi bisa mentransfer ilmunya kepada shipyard-shipyard yang sudah lama bermukim di Batam.

“Kita cari investor berteknologi tinggi sehingga potensi yang lebih tinggi bisa dilihat. Harapannya shipyard yang ada nanti tak hanya buat tongkang saja, tapi juga buat kapal militer atau lainnya,” ungkapnya.

Hatanto mengungkapkan, pemikirannya bagaimana jika shipyard menggabungkan asetnya, baik itu lahan maupun modalnya. Karena seperti yang telah diketahui, lahan tepi pantai yang bisa dialokasikan untuk shipyard sudah tidak ada lagi. “Sehingga mereka bisa kerjasama.

Investor pun jadi tertarik. Shipyard itu sangat penting,” tegasnya.

Seperti diketahui, Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) mencatat, sejauh ini sudah ada 20 galangan kapal yang tutup karena sepinya pesanan. “Anggota BSOA itu ada 50, dan 20 perusahaan sudah berhenti produksi,” kata Sekretaris BSOA, Suri Teo, beberapa waktu lalu.

Sementara 30 perusahaan lainnya mencoba bertahan karena masih menyelesaikan pesanan kapal di tahun lalu. Sebagian lainnya hanya melakukan perbaikan kapal-kapal kecil.

Sedangkan mengenai jumlah karyawan, saat ini tinggal tersisa 2.500 orang. Sebelumnya, pekerja galangan kapal di Batam sempat menembus angka 250 ribu pekerja.*** JAWAPOS.COM | ILHAM SAFUTRA

10

Jumat, 7 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Akses Lokasi yang Sulit Dijangkau, BOS Bakal Tambah Fasilitas Drone MARITIMNEWS.COM

P

T Binaga Ocean Surveyor (BOS) sebagai salah satu Perusahaan Jasa Marine Surveyor yang kredibel di Indonesia, dengan moto “Fast Response, Experienced Team & Integrity” bersaing memberikan pelayanan terbaik serta jaminan kepuasan bagi seluruh pelanggannya.

Hal itu dikatakan Founder Owner PT BOS, Ruly Abdillah Ginting, di kawasan Batam, beberapa waktu lalu.

Sebagai pihak ketiga yang independen, BOS mampu melayani semua jenis pekerjaan Marine Surveyor diantaranya, Marine Inspection dan Cargo Inspection.

“Kami hadir guna mendukung industri kapal dan pelabuhan, menyediakan kebutuhan akan jasa Marine Surveyor pemeriksaan kapal maupun kargo muatan kapal. Tidak saja di wilayah Batam namun mencakup seluruh pelabuhan di Indonesia,” jelas Ruly.

Ke depan terkait pengembangan usaha, dalam rangka memberikan hasil survey yang

INDONESIA SHIPPING TIMES

memuaskan para pelanggan. PT BOS akan menambah fasilitas Survey dengan menggunakan Drone untuk mengakses lokasi yang sulit dijangkau.

Ruly Abdillah menambahkan, keseluruhan jasa layanan dilakukan oleh sumber daya manusia BOS yang handal dan profesional, termasuk untuk jasa jenis minyak yang dimuat kapal tanker, umumnya kapal tanker memuat minyak-minyak produk turunan petroleum seperti kebanyakan minyak Pertamina, seperti HSD (high speed diesel) MGO (marine gas oil) MFO (marine fuel oil) HSFO (hihg sulphur fuel oil) atau minyak bensin atau premium (Gasoline).

“Menangani minyak butuh keahlian khusus,” ujarnya.

Kini perusahaan di bidang Marine Surveyor yang berdiri sejak tahun 2015, memiliki sekitar 45 perusahaan pelanggan dan berhasil membuktikan prestasinya dengan meraih juara dalam ajang Maritime and Tourism Entrepreneur Award 2016 Wilayah Sumatera yang diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia bulan Agustus 2016 lalu di Batam.

“Kami memberikan layanan 7/24, laporan cepat dan tepat waktu, harga yang ekonomis, dan quick response,” ungkap Ruly.*** MARITIMNEWS.COM | BAYU Jumat, 7 Juli 2017

11

Konferensi Pelabuhan Myanmar, CDP Berbagi Pengalaman Bisnis Dry Port

P

AMERAN dan konferensi pelabuhan dan pelayaran terbesar di Asean, yakni ASEAN Ports and Shipping tahun 2017 akhirnya digelar. Acara tahunan yang sudah ke 15 kali ini, diadakan di Yangon, Myanmar pada Kamis - Jumat (6-7 Juli 2017).

Konferensi ini akan menampilkan 30 pembicara tingkat dunia yang menangani topik terutama terkait isu dan tantangan pada transportasi global dan logistik.

Thant Sin Maung, Union Minister Ministry of Transport and Communication Myanmar, dalam pembukaan acara mengatakan, pihaknya akan terus mendukung industri pelabuhan dan pelayaran agar tercipta sistem logistik yang baik. “Kami akan terus mendukung pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur merupakan hal yang penting dalam logistik,� ujarnya, Kamis (6/7) di Hotel Sule Shangri-La, Yangon.

Benny Woenardi, Managing Director Cikarang Dry Port yang menjadi perwakilan dari Indonesia mengatakan ke depan tantangan di industri pelabuhan dan pelayaran akan semakin berat, namun sekaligus menjadi peluang.

Menurut Benny, kehadirannya dalam acara ini untuk sharing kepada para pelaku bisnis pelabuhan dan pelayaran, baik itu perusahaan pelayaran, pemilik kargo, importir/eksportir, perusahaan logistik, perusahaan operasi terminal, kereta api, dan perusahaan layanan pelabuhan dari berbagai negara di Asean mengenai bisnis dry port.

Di konferensi ini, Cikarang Dry Port diundang untuk memberikan gambaran peran dry port di Cikarang dalam mendukung konektivitas intermoda di Indonesia. Sebab di Asean, baru Indonesia yang memiliki dry port dengan kode pelabuhan internasional.

Selain itu, Cikarang Dry Port, pelabuhan darat yang dikelola PT Cikarang Inland Port, terbukti mampu membantu pemerintah untuk mengatasi masalah bongkar muat barang (dwelling time) di pelabuhan menjadi 1,63 hari. “Awalnya bisnis dry port ini banyak yang meragukan, namun dalam usia kami yang baru lima tahun sudah tumbuh cukup tinggi. Dimana setiap tahun rata-rata tumbuh hingga 30%,�

12

Jumat, 7 Juli 2017

tuturnya.

Bahkan, kata dia, sampai Juni 2017 kemarin, bisnis Cikarang Dry Port sudah tumbuh 15% dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi 35.000 Teus.

Untuk menghadapi tantangan ke depan, Cikarang Dry Port kini tengah mengembangkan konsep smart port untuk mempercepat dan mempermudah distribusi barang.

Pada awal Mei kemarin, Cikarang Dry Port telah menerapkan sistem gerbang otomatis (auto gate system), e-DO, e-Biling and e-Payment dalam satu atap terhubung sistem pelayanan kepelabuhan, bea cukai, karantina serta bank.

Menurut Benny, saat ini pengembangan smart port di Cikarang Dry Port mulai terlihat bentuknya. Konsep smart port ini akan semakin mempermudah pengguna jasa dalam melakukan aktivitasnya di Cikarang Dry Port.

Dalam proses pengeluaran barang nantinya, perpindahan dan verifikasi data akan dilakukan melalui jaringan yang menghubungkan berbagai sistem termasuk sistem dari Bea Cukai dan Indonesia National Single Window.

Selain itu, Cikarang Dry Port juga sudah menerapkan sistem electronic delivery order (e-DO) dengan beberapa pelayaran yang membuka jasa di pelabuhan darat ini. Sistem ini dapat langsung mengidentifikasi bila importir telah menyelesaikan administrasi dengan pelayaran tanpa perlu membawa dokumen e-DO secara langsung.

Bila semua layanan itu digabungkan akan jauh mempermudah dan mempercepat proses pengeluaran barang.

Untuk mendukung konsep smart port ini, Cikarang Dry Port juga akan meluncurkan aplikasi mobile berbasis android dan iOS. Aplikasi ini akan mempermudah pengguna jasa untuk melakukan tracking container, cek tagihan, melakukan order, serta melakukan cek jadwal kapal dan kereta.

Ini akan mempermudah pengguna jasa untuk mengatur kegiatan logistiknya dengan menggunakan perangkat ponsel pintarnya, kapan pun dan di mana pun.*** KONTAN.CO.ID | HENDRA GUNAWAN

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengusaha Truk Minta Tak Ada Lagi Pembatasan Operasional Lebaran BISNISNEWS.ID

A

SOSIASI Pengusaha Truk Indonesia mendorong pemerintah untuk tidak melakukan pembatasan operasional truk pada masa angkutan Lebaran tahun depan mengingat pembatasan tersebut telah mengganggu distribusi logistik di dalam negeri.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan, pada masa angkutan Lebaran tahun depan pemerintah harus melakukan perubahan.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus-menerus melakukan pembatasan operasional truk ketika masyarakat libur beraktivitas.

“Tahun depan sudah harus ada perubahan. Jangan asal orang libur, kita jangan disuruh libur,” kata Gemilang, Kamis (6/7).

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak bisa lagi melakukan pembatasan INDONESIA SHIPPING TIMES

operasional angkutan barang truk karena distribusi logistik di dalam negeri tidak boleh berhenti.

Menurutnya, pembatasan operasional angkutan barang truk telah berdampak terhadap kegiatan logistik. Bahkan, paparnya kegiatan logistik selama masa angkutan Lebaran bisa dibilang mati karena hampir tidak ada pengiriman barang

produksi.

“Kita enggak mau selalu seperti ini,” tegasnya.

Dia menuturkan, distribusi barang – barang logistik yang terjadi selama masa angkutan lebaran hanya distribusi bahan – bahan pokok atau barang – barang yang mendapatkan pengecualian.

Produktivitas di dalam negeri, dia menilai sangat anjlok selama masa angkutan lebaran dengan adanya pembatasan operasional angkutan barang truk.

“Seluruhnya terganggu, yang ada cuma bahan pokok atau barang – barang yang dikecualikan,” katanya.

Kondisi tersebut, dia mengingatkan, tidak baik bagi perkembangan perekonomian dalam negeri atau memberikan kontribusi negatif bagi perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, ungkapnya asosiasi tidak ingin hal itu terjadi.*** BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO Jumat, 7 Juli 2017

13

Jepang Siap Dukung Indonesia Kembangkan Sektor Logistik BERITATRANS.COM

P

ERTEMUAN ke-15 ASEAN-Japan Senior Transport Official Meeting (STOM) Leaders Conference yang berlangsung 3-5 Juli 2017 di Kyoto, Jepang menghasilkan banyak manfaat bagi Indonesia.

“Ada banyak hal yang didapat Indonesia yang tentunya akan menguntungkan kedepannya, misalnya rencana pemerintah Jepang yang akan membantu ASEAN khususnya Indonesia dalam pengembangan sektor logistik,” ujar Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Dr Cris Kuntadi.

Terkait pengembangan transportasi ramah lingkungan atau sustainable transport, Cris mengatakan, pemerintah Jepang akan menyusun Best Approaches Book for User Friendly Environment, untuk kemudian dilanjutkan dengan survey dan kunjungan tim Jepang ke beberapa Negara ASEAN termasuk Indonesia.

Dijelaskan Cris, dukungan lainnya dari pemerintah Jepang untuk Indonesia di antaranya rencana pengambangan kota mandiri Indonesia dengan menjadikan BSD sebagai kota percontohan dan pembangunan warehouse

14

Jumat, 7 Juli 2017

untuk menampung barang-barang tidak tahan lama seperti ikan, buah, sayuran.

Fasilitas infrastruktur transportasi di Kyoto sudah sangat memadai. Ia berharap ini dapat menjadi contoh pengembangan transportasi di Indonesia.

Pemerintah Jepang saat ini telah menerapkan skema konsesi pada pengelolaan fasilitas infrastruktur transportasi, seperti yang diterapkan di Bandara Internasional Kansai yang awalnya pengelolaan bandara ini dilakukan oleh pemerintah, namun saat ini diserahkan kepada pihak swasta.

Dengan skema ini, terbukti bisa mengurangi atau menghilangkan subsidi pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan Bandara Internasional Kansai, “Ini terbukti keberhasilannya dapat mengurangi beban pemerintah, di Bandara Internasional Kansai tidak terdapat lagi subsidi pemerintah dalam pengembangan dan operasional di bandara, pengelolaannya sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta,” tutur Cris.*** JPNN.COM | CHI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Sinergi BUMN, Perum Perindo Kebut Pembangunan RS Nelayan MARITIMNEWS.COM

R

ENCANA beberapa BUMN bersinergi untuk membangun rumah sakit khusus bagi nelayan jalan terus. Apalagi, setelah Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau calon lokasi rumah sakit tersebut.

Rini melihat langsung lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan RS itu di Muara Baru, Jakarta, Kamis (6/7/2017). Hadir pula Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Syahril Japarin, Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Massasya, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Bintang Perbowo.

“Konsepnya akan dibangun fasilitas-fasilitas penunjang yang lebih modern, salah satunya rumah sakit. Kebetulan IPC dan Perindo sebagai BUMN, punya lahan yang cukup di Pelabuhan Muara Baru. Rumah Sakit Nelayan dibangun agar jarak tempat tinggal masyarakat sekitar pelabuhan terutama para nelayan lebih dekat supaya dapat cepat ditangani dan murah,” jelas Rini.

Seperti telah diketahui, KKP bersama Perindo akan merevitalisasi kawasan pelabuhan perikanan Muara Baru Jakarta Utara dengan menjadikannya sebagai pasar ikan modern (National Fisheries Center) Muara Baru. Pembangunan NFC merupakan inisiatif KKP dan Perindo guna

INDONESIA SHIPPING TIMES

membenahi dan melakukan penataan ulang kawasan pelabuhan perikanan.

Sesuai dengan namanya, pasar ikan modern di pelabuhan Nizam Zachman nantinya akan dirombak menyerupai Tsukiji Fish Market di Jepang atau Sydey Fish Market di Australia.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Peindo Syahril Japarin mengatakan RS itu akan dibangun di atas lahan milik Pelindo II yang berada di dekat kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru yang dikelola Perum Perindo.

“Karena itu lah, kami bersinergi dengan PT Pelindo II dan juga PT Wijaya Karya selaku BUMN konstruksi. Selain juga ada kemungkinan dengan beberapa BUMN lainnya,” katanya, Kamis (6/7/2017).

Selain rumah sakit, Perindo akan membangun rumah singgah untuk nelayan guna melengkapi rencana pembangunan sarana fungsional yang dibangun pemerintah di Muara Baru, seperti pasar ikan modern, tempat pelelangan ikan terintegrasi, dan beberapa fasilitas lainnya. Pengadaan fasilitas itu sebagai bagian dari rencana menjadikan Muara Baru sebagai national fishery center. *** BISNIS.COM | MARITIMNEWSCOM Jumat, 7 Juli 2017

15

K

Percepat Rantai Pasok Logistik, Digitalisasi Pelayaran Tak Boleh Terhalang Serangan Siber

ASUS serangan siber Petya yang menimpa salah satu perusahaan pelayaran asal Denmark belum lama ini mengundang banyak pendapat baik dari pelaku industri pelayaran maupun kalangan pengamat. Vice President Eksekutif, Direktur Digital Solutions & Innovation di DNV GL – Maritime, Albrecht Grell, menyoroti tentang trend digitalisasi di industri pelayaran. Menurutnya, kasus serangan siber pekan lalu harus terus mendorong para pelaku industri pelayaran melakukan digitalisasi. Apalagi jika dibandingkan dengan industri otomotif, digitalisasi di industri pelayaran terbilang terlambat.

“Industri pelayaran itu unik. Kapal sebagai aset industri beroperasi dalam rentang jarak yang jauh dengan konektivitas yang terbatas, namun terus ditantang untuk bisa terus tumbuh secara komersial,” ungkapnya.

Grell bersyukur saat ini transformasi ke arah digitalisasi di industri pelayaran terus berlangsung.

Hal ini berdampak positif terhadap faktor keselamatan dan juga lingkungan. Dengan adanya proses digitalisasi ini, kapal menjadi pusat sensor dan penyuplai data yang canggih. Hal ini berkat dukungan sistem teknologi satelit yang mampu meningkatkan konektivitas kapal sehinga bisa mengirimkan data dalam jumlah yang banyak namun dengan biaya rendah.

“Di masa depan, sistem operasi, serta perangkat lainnya terhubung dengan jaringan Internet yang membuat keberadaan kapal bisa diakses dari lokasi manapun,” ujarnya.

Manfaat dari suplai data kapal yang terkoneksi dengan ruang pemantau di darat bisa digunakan untuk menentukan keputusan yang tepat sehingga banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara lebih efisien.

“Tentu saja ini akan meningkatkan manajemen kinerja (termasuk penggunaan armada, rute, konsumsi bahan bakar, manajemen emisi), manajemen integritas aset, kendali pemantauan jarak jauh serta memungkinkan peningkatan otomatisasi,” imbuh Grell.

Selain itu, digitalisasi industri pelayaran tidak hanya berdampak pada semakin cepatnya proses

16

Jumat, 7 Juli 2017

pengolahan data baik di kapal maupun ruang kendali di darat, namun meningkatkan konektivitas pada sektor-sektor lainnya terutama rantai pasok logistik.

Grell memperkirakan dengan inovasi teknologi seperti cloud, software yang semakin canggih, pengolahan data yang rumit dan kompleks akan bisa semakin cepat diproses meski dalam ruang kendali jarak jauh. Menurutnya, pengolahan data yang canggih akan semakin membantu meningkatkan efisiensi kerja, standar keamanan juga lingkungan.

Namun demikian, Grell mengingatkan digitalisasi di industri pelayaran tidak terlepas dari faktor keamanan jaringan. Karena itu, faktor ini menjadi amat penting untuk diperhatikan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran.

Karena itu, tantangan berikutnya bagaimana para operator yang berada di kapal memiliki kemampuan yang setara dalam mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin muncul, seperti misalnya serangan siber, phising, hacking dan lain-lain. Selain itu, perlunya motivasi bersama bahwa digitalisasi industri pelayaran merupakan sebuah kebutuhan. Jadi, semua kru yang berada di kapal harus terbuka pemahamannya tentang masalah ini.

Grell mengingatkan digitalisasi di industri pelayaran bersifat holistik, tak terpisahkan baik dari ruang kendali yang berada di darat maupun operator kapal di lautan lepas. Grell optimis dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, proses digitalisasi ini akan terus bergerak maju. Kendala space ruang kapal untuk menempatkan perangkat penyuplai data ke darat tentu bisa disiasati dengan inovasi-inovasi yang kini tengah dilakukan.

“Saya tidak melihat pemasangan server di kapal sebagai persoalan. Itu semua bisa disiasati. Apalagi nantinya perangkat-perangkat itu berukuran lebih minimize namun dengan kemampuan yang lebih besar. Jangan lupa, datadata yang dikirim dari kapal biasanya disimpan di ruang kendali di darat melalui proses transfer data via satelit,” pungkasnya. *** WORLDMARITIMENEWS.COM| KF

INDONESIA SHIPPING TIMES