Enam Calon DPD RI Terancam

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

TAMPIL T AMPIL TERDEPAN

SELASA, 24 JULI 2018

ECERAN: Rp 5.000,-

Art: rizky izzy

Melacak Jejak SS Kalimantan-Malut kerja sama den1 Polda gan Polda Sulsel ungkap

barang tiba 2 Begitu di Pelabuhan Makassar,

Desa Gamsungi, polisi meng3 Digerebek tiga pelaku; AGT alias

BB yang diamankan

AG, RD alias R, CG alias C

4

polisi mengintai hingga ke Tobelo

AGT dan RD tertangkap, CG kabur dan jadi buron hingga kini

5 paket besar SS Uang tunai Rp 2,2 juta 15 kertas karbon 3 unit ponsel

pemasokan narkoba dari Balikpapan, Kaltim, ke Malut

Polisi Cokok Jaringan Narkoba Antarprovinsi Dua Tertangkap, Satu DPO TERNATE – Para pelaku peredaran narkotika terus mencari celah untuk dapat mengedarkan barang terlarang tersebut. Pengungkapan Polda Maluku Utara kali ini, jaringan peredaran narkoba yang masuk ke Malut berasal

dari Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kepolisian Malut pun bekerja sama dengan Polda Sulawesi Selatan untuk mengungkap peredaran ini.

Dalam rilis kasus yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut,

Senin (23/7), diungkapkan jaringan pengedar narkotika ini berpusat di Kota Tobelo, Halmahera Utara. Namun barang yang hendak diedarkan didatangkan dari Balikpapan dan dikirim melalui kapal. Kerja sama antara Polda Malut dengan Polda Sulsel membuat pergerakan barang haram itu sudah diintai sejak di Pelabuhan Makassar. Melalui control delivery, polisi mengetahui adanya sabu-sabu (SS) yang dikirim menggunakan kapal dari Balikpapan ke Makassar.

JARINGAN PENGEDAR: Dua tersangka dihadirkan dalam rilis pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan jaringan pengedar antarprovinsi, Senin (23/7)

Baca NARKOBA... H.8 HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

Enam Calon DPD RI Terancam Masih Pengurus Parpol, MK Wajibkan Undur Diri

TERNATE – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh diisi pengurus partai politik (parpol). Hal ini merupakan implikasi putusan MK atas uji materi yang diajukan Muhammad Hafidz, pemohon uji materi terkait syarat menjadi anggota

DPD yang diatur dalam pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 182 huruf l UU Pemilu berbunyi “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan (l) bersedia untuk tidak ber-

praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/ atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang,

dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Hafidz yang merupakan anggota DPD periode 2014-2019 menilai frasa “pekerjaan lain” mengandung ketidakjelasan makna.

Baca DPD... H.8

JCH Halsel Sempat Lemas

CEPAT DITANGANI: Jumat Aenta (73) mengalami demam dan lemas serta harus mendapat penanganan medis dua jam sebelum pesawat mendarat di Madinah. Tim kesehatan yang tanggap berhasil membuat Jumat bugar kembali

Kloter 7 dan 8 Mulai Arbain SOFIFI - Satu orang jamaah calon haji (JCH) Maluku Utara asal Halmahera Selatan sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan dalam perjalanan dari embarkasi Makassar menuju Madinah. Jamaah bernama Jumat Aenta (73) itu lemas dan demam dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Arab Saudi.

Baca JCH... H.8 MAHMUD ZULKIRAM FOR MALUT POST

SIDANG MK Sidang PHP Pilgub Malut 26 Juli Panwas Dilarang jadi Saksi Paslon TERNATE – Gugatan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Abdul Gani KasubaM. Al Yasin Ali (AGK-YA) terkait perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Maluku Utara MUKSIN Amrin (Malut) tahun 2018 dengan nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 telah ditandatangani Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidauruk. MK pun telah menetapkan jadwal persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, yakni pada Kamis (26/7) pukul 13.00 WIB.

Baca SIDANG... H.8

Enam Calon DPD RI Terancam Yang laen tarik napas baharap

Tukang Kuti Sidang PHP Pilgub Malut 26 Juli Tampaknya ada yang mo carter pesawat

DAK FISIK MALUT 2018 YANG DAPAT DISALURKAN Pemda

Pagu DAK Fisik (Rp)

Yang Dapat Dibayar (Rp)

Persentase

Malut Ternate Tidore Halbar Halsel Halteng Kepsul Taliabu Halut Haltim Morotai

309,7 miliar 60,7 miliar 115,9 miliar 220,9 miliar 161,3 miliar 94 miliar 145,1 miliar 83,1 miliar 104,1 miliar 66,5 miliar 121,9 miliar

309,4 miliar 60,5 miliar 112,3 miliar 219,8 miliar 160,3 miliar 92,9 miliar 144,1 miliar 82,2 miliar 101,9 miliar 62,5 miliar 121,6 miliar

99 persen 100 persen 97 persen 100 persen 99 persen 99 persen 99 persen 99 persen 98 persen 94 persen 100 persen

Total

1,48 triliun

1,46 triliun

99 persen

Sumber: Kantor Perbendaharaan Malut

DAK Fisik 2018 Aman TERNATE - Batas akhir penyampaian persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2018 berakhir Selasa (23/7) kemarin. Terkait dengan hal itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara (Malut), menggelar rapat koordinasi (rakor)

serta evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 di Aula Kanwil DJPb, kemarin. Rapat ini diikuti sekda seluruh Malut bersama instansi terkait.

“Pemda dapat bernafas lega karena 99 persen pagu DAK Fisik 2018 atau senilai Rp 1,46 triliun untuk seluruh daerah dipastikan aman,” kata Kakanwil DJPb Malut, Edward Nainggolan.

Dia mengapresiasi seluruh pemda atas pencapaian tersebut. Karena menurut Edward, DAK Fisik sangat penting, mengingat pembangunan Malut, Baca DAK... H.8

Nekat Merantau, Kini Abdul Mutolib Nikmati Hasil Kerja Kerasnya

Berawal di Manado, Berjodoh dengan Ternate Bagi Abdul Mutolib, merantau adalah satusatunya jalan memperbaiki nasib. Pilihannya tak salah.

Mengandalkan bakat menjahitnya, Abdul kini perlahan menikmati hasilnya.

Suryani Tawari, Ternate

PANTANG MENYERAH: Abdul Mutolib (duduk) bersama salah satu karyawannya di tempat usaha barunya di Pasar Rakyat Gamalama, Jumat (20/7)

AWALNYA Abdul Mutolib menghabiskan hari-harinya di Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sehari-hari, ia membantu kakaknya yang berprofesi sebagai tukang jahit. Namun pada usia 23 tahun, Abdul memutuskan untuk merantau ke tempat yang belum pernah ia jangkau sebelumnya.

“Sering dengar dari orang-orang kalau kerja di luar daerah itu hasilnya besar,” tuturnya kepada Malut Post, Jumat (20/7).

Baca ABDUL... H.8

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

HALTIM & HALTENG Art: Resayfa Rumra

SENGKETA Boikot Jalan Masih Berlanjut MABA- Aksi boikot jalan yang dilakukan warga Sosolat, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), masih terus berlanjut lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halteng tak kunjung menyelesaikan ganti rugi lahan warga yang digusur.

Aksi boikot jalan ini menambah beban baru bagi warga yang melintasi wilayah tersebut. Pasalnya, pemilik lahan hanya bisa mengijinkan warga melintasi jalan itu apabila menebus Rp50 ribu sampai Rp100 ribu. “Pohohu, pemilik lahan tersebut tidak memberi ijin melewati jalan kalau belum membayar Rp50 ribu sampai Rp100 ribu,” ujar Israfil salah satu pemuda Desa Lolasita, Senin (23/7).

Pohohu adalah warga suku tugutil yang sudah lama menetap sebagai warga Desa Sosolat, Kecamatan Maba Tengah. Hanya saja dia sulit diberikan pemahaman baik Pemerintah Kecamatan maupun warga Desa setempat karena faktor keterbatasan pendidikan.

Warga berharap pemerintah segara mengambil langkah penyelesaian ganti rugi tanah dan tanaman yang telah digusur kontraktor.”Sangat disayangkan jalan sudah dibangun tapi tidak bisa dilewati,” kata Israfil. (ado/mpf)

SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 2

Proyek MY Rp 650 M Segera Dilelang Menunggu Evaluasi APBD-P Dari Pemprov Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid WEDA – 11 paket pekerjaan proyek Multi Years (MY) berbanderol Rp 650 Miliar masih menunggu evaluasi APBD-Perubahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). “Apabila dalam waktu dekat APBD-P Halteng sudah selesai dievaluasi Pemprov, maka langsung diadakan proses lelang,” ujar Bupati Edi Langkara (Elang), Senin (23/7).

Dia menjelaskan, setiap tahun anggaran 11 proyek ini dialokasikan

sebesar Rp130 Miliar untuk dibayarkan ke pihak ketiga. “Jadi, akumulasi selama 5 tahun sekitar Rp 650 miliar untuk MY tersebut,” ujar orang nomor satu di Halteng itu.

Proyek MY, lanjut dia, menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. “Proyek MY ini menjadi impian pemerintahan Elang-Rahim selama memimpin daerah 5 tahun kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang politsi Golkar itu.

Dia meminta semua stakeholder mendukung program pembangunan yang sudah digagas pemerintah. “Kita berharap proyek ini bisa berjalan sesuai harapan,” harap mantan anggota DPRD Provinsi dua periode itu. (wmj/mpf).

11 paket proyek Multi Years Pembangunan pasar Modern Kota Weda

Rp 60 M

Stadion Fagogoru

Rp 80 M

pengembangan pariwisata Nusliko

Rp 36 M

Pasar Leilef, Kecamatan Weda Tengah

Rp 17

Pasar Patani Utara

Rp 47 M

Pasar Wairoro Weda Selatan

Rp 6 M

Pasar perikanan terpadu

Rp 37 M

Jalan Yeisowo-Tepeleo

Rp 20 M

Jalan Tepeleo-Sakam

Rp 20 M.

Jalan hotmix di wilayah Patani ah Pa ah Pata Pat aa

Rp 20 M.

127 Calon Pol PP Lulus Seleksi WEDA - Tahapan seleksi penerimaan tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) resmi diumumkan Bupati Edi Langkara didampingi Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani, Senin (23/7). Dari 176 pelamar hanya 129 orang dinyatakan lulus sesuai hasil seleksi panitia penerimaan tenaga Satpol PP Pemkab Halteng.

Kepala Satpol PP Halteng Halid Andisi PENGUMUMAN: Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendengar hasil kelulusan yang mengatakan, ada beberapa tahapan yang diumumkan Bupati Halteng Edi Langkara.

34 PNS Terima SK 100 Persen MABA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPSDA) menyerahkan 34 SK 100 persen pegawai negeri sipil (PNS) angkatan 2013 di lingkup Pemkab Haltim. “ 34 SK itu diserahkan secara simbolis oleh Staf ahli Bupati Haltim Bidang Administrasi dan Pemerintahan umum Jae Mandar, sekaligus pengambilan sumpah PNS,” ujar Kepala BKPSDA Haltim Ismail Mahmud, Senin (23/7).

Penyerahan SK 100 persen secara keseluruhan, kata dia, akan dilakukan serentak bersamaan dengan penyerahan SK pegawai PTT yang sementara masih dalam proses. “Kita rencanakan paling lambat awal bulan depan,”katanya.

PNS yang mendapat SK 100 persen ini, tambah dia, akan disebarkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Haltim.

“34 PNS itu akan ditempatkan di seluruh SKPD,” tutup Ismail. (ado/mpf)

harus dilewati Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP. Yakni tes ukuran, lari cepat dan seleksi kesehatan. Setelah melalui berbagai tahapan, kata dia, 42 orang dinyatakan gugur.

“Yang lolos sebanyak 129 orang meliputi 99 Laki-laki dan 29 perempuan,” ujarnya sembari menambahkan, yang sudah lolos akan mengikuti latihan fisik militer ke Mabes TNI 723/Banau Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Meski begitu, kata dia, tenaga Satpol PP yang direkrut masih kurang sehingga tahun depan akan direkrut ulang. “Kita masih butuh 100 orang Satpol PP. Sebab, akan ditempatkan juga 4 orang di setiap Kecamatan,” kata Halid.

Sementara Bupati Edi Langkara menyatakan, tenaga Satpol PP ini diberi tanggung jawab menjaga aset dan keamanan daerah. “Saya minta Satpol PP benar-benar tangguh dan bertanggungjawab atas tugas yang diberikan,” singkat orang nomor satu di Halteng itu. (wmj/mpf).

Pengelolaan Keuangan Harus Transparan WEDA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah dan sinkronisasi program kegiatan APBDes dan APBD Halteng, Senin (23/7), di Aula Fagogoru kantor Bupati Halteng.

Kegiatan itu dibuka Bupati Edi Langkara dihadiri Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani, Sekertaris Daerah (Sekda) Hi. Husen Nurdin, serta pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Halteng. Ikut diundang Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Sumule Tombo, SE., MM. Bupati menyatakan, kegiatan ini menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. “Ini adalah momen menyatukan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Bupati.

Selaku penanggung jawab anggaran dan pengelolaan keuangan daerah, kata dia, berkewajiban mengatur sistem pengelolaan keuangan. Mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pelaksanaan dan evaluasi sehingga setiap anggaran yang dialokasi melalui APBD benar-benar diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat. “Tidak ada toleransi apabila dipercayakan mengelola keuangan daerah namun ada penyimpangan,” ujar orang nomor satu di Halteng itu.

Edi sapaan akrabnya, meminta Sekretaris Daerah, pimpinan SKPD dan Kepala Desa, menyatukan pandangan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil termasuk pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang transparan. “Kalau pemerintahan bersih, pengelolaan keuangan ditata dengan baik maka pertumbuhan ekonomi di daerah bisa maju dan kualitas hidup masyarakat lebih baik lagi,” tandas politisi Golkar itu. (wmj/mpf).

BIMTEK: Peserta saat mengikuti bimbingam teknik pengelolaan keuangan dana desa dan APBD di Aula Fagogoru kantor Bupati.

DBH Rp5,4 M Digantung Pemprov MABA- Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haltim Rp5,4 Miliar masih digantung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Hingga kini DBH itu belum ditransfer ke kas daerah.

Plt Bupati Muhdin Mabud, meminta transparansi Pemprov

soal DBH yang merupakan hak daerah. “ Kalau sudah menggunakan dana itu jangan memberi pernyataan yang justru membuat Pemkab berharap,” semprotnya.

Dia menegaskan, sudah berulang kali mendesak Pemporov untuk menyelesaikan

DBH tersebut namun belum ada respon.

“Ini sudah defisit apalagi ada temuat Rp500 M. Itu artinya Pemprov tidak ada uang,” kesal Muhdin sembari meminta Pemprov bertanggungjawab menyelesaikan DBH tersebut. (ado/mpf)

TIDORE KEPULAUAN SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 3

BOK di Tikep Naik

PASAR: Tahun 2018 ini Pemkot Tikep akan membangun Pasar Rakyat yang dianggarkan Rp 5 miliar. Tampak dalam gambar lokasi bangunan pasar sudah dibersihkan dan bersiap-siap untuk dibangun

LAPORAN Laporan Keuangan Parpol Diharapkan Tertib TIDORE - Laporan pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) khusus pemilu 2014, dari total 11 Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kota Tidore Kepulauan, hanya tiga parpol yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) langsung dari badan pemeriksa keuangan (BPK).

Ketiga Partai itu adalah Golkar, PAN dan Hanura. Predikat tiga Parpol itu patut dicontohi Parpol lainnya, sehingga laporan keuangan 2018 mendapatkan predikat WTP dari BPK. Pada 2018 ini dari 11 Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kota Tikep, tersisa Partai Demokrat yang belum mengajukan proposal untuk mencairkan dana bantuan Parpol tersebut. “kita sudah koordinasikan ke pengurus Demokrat, dan mereka akan mengajukan pencairan,” kata Walid Muhammad, Kabid Politik, ketahanan Ekonomi Sosbud dan Ormas Badan Kesbangpol Kota Tikep.

Dikatakannya, pada 2017 hanya Partai Bulan Bintang (PBB) yang tidak melakukan pencairan bantuan Parpol, namun di tahun ini dapat dipastikan semua parpol akan semua melakukan pencairan. Untuk itu sangat diharapkan agar realisasi kegiatan melalui bantuan dana parpol ini berjalan baik.

Bantuan Parpol ini dicairkan setiap tahun sejak 2014 sampai pada 2019 mendatang, dimana bantuan parpol itu dimanfaatkan untuk kegiatan Parpol. Tiap tahun untuk Nasdem peraih 3 kursi DPRD 2014 , mencairkan dana tiap tahun Rp 47.781.000, PKB dengan peraih 2 kursi DPRD, tiap tahun mendapat alokasi sebesar Rp 20.621.000.

Selanjutnya PKS dengan peraih 2 kursi, mendapat alokasi bantuan dana tiap tahun sebesar Rp 25.398.000, PDIP dengan peraih 3 kursi mendapat alokasi bantuan tiap tahun sebesar Rp 61.759.000. Selanjutnya Golkar dengan peraih kursi terbanyak 4 kursi mendapat alokasi dana sebesar Rp 72.397.000. Selanjutnya gerinda dengan sebagai peraih 2 kursi, mendapat alokasi sebesar Rp 35.381.000, Demokrat sebagai peraih 3 kursi mendapat alokasi sebesar Rp 42.339.000. PAN sebagai peraih 2 kursi mendapat alokasi dana sebesar Rp 36.029.000. Berikut PPP dengan peraih 2 kursi mendapat alokasi dana sebesar Rp 26.348.000, Hanura dengan peraih 1 kursi mendapat alokasi bantuan sebesar Rp 18.893.000 dan terakhir PBB dengan peraih 2 kursi mendapat alokasi dana sebesar Rp 28.978.000. (far/lex)

TIDORE - Biaya Operasional Kesehatan (BOK) khusus Pusekesmas di Tidore Kepulauan (Tikep), tahun ini mengalami peningkatan, dibandingkan dengan BOK 2017. Bahkan pada 2019 mendatang, BOK Puskesmas pun diusulkan lebih tinggi dari tahun 2018. Tentu saja ini tujuannya untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ini juga termasuk meningkatkan pengelolaan Puskesmas, terutama dalam perencanaan, serta upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Selain itu, hadirnya BOK ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas guna berjalan optimal.

Pada 2017 total dana BOK

untuk puskesmas aberdasarkan data dinas kesehatan kota Tikep adalah sebesar Rp 3.775.724.000. Pada 2018 ini, dengan pertimbangan peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau, BOK Puskesmas di wilayah Tikep dialokasikan sebesar Rp 5.550.279.000.

“Kita berharap dengan adanya BOK ini, petugas kesehatan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan secara langsung ke masyarakat,” harap Kepala Dinas Kesehatan Kota Tikep, dr Abdullah Maradjabessy.

Pelayanan di tingkat puskesmas juga harus lebih dioptimalkan, karena sekarang ini Dinas Kesehatan Kota Tikep mengusulkan BOK di 2019 lebih tinggi yakni Rp 6.350.000.000.(far/lex)

Rencana Bentuk Panitia Seleksi CPNS Sekkot dan Kepala BKPSDM Menunggu Arahan Wali Kota Editor : Irman Saleh Peliput : Fakhrudin Abdullah

TIDORE - Pemerintah berencana membuka pendaftaran seleksi CPNS pada akhir Juli hingga September 2018 nanti. Pemkot Tikep sudah bersiap-siap, jika arahan mendadak muncul. Setelah Sekkot Thamrin Fabanyo dan Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Sura Husain menghadiri undangan Kemenpan RB dalam rangka rapat koordinasi (Rakor) kepegawaian baru-baru ini, peneri-

maan CPNS memang sudah pasti dilakukan tahun 2018 ini.

Dalam rakor kepegawaian di pusat masih sebatas pembahasan mengenai kesiapan teknis pelaksanaan penerimaan CPNS. Meski begitu, pembentukan panitia seleksi ikut dibahas dalam pertemuan di Jakarta lalu. Untuk menindak lanjuti hasil rakor, sejauh ini pemerintah Kota Tikep belum melakukan pembentukan panitia seleksi CPNS, karena hasil rakor belum disampaikan ke Wali Kota Tikep Capt Ali Ibrahim yang sekarang masih ke luar daerah. “Kami akan laporkan hasil rakor kemarin di pak Wali Kota, setelah itu baru bisa kita bentuk panitia,”kata Kepala BKPSDM, Sura Husain.

Lebih lanjut ketika ditanya mengenai kepastian rencana pembukaan pendaftaran, sejauh ini masih

menunggu arahan dari pemerintah pusat. Terkait dengan penetapan kuota CPNS yang diajukan, pihaknya belum memberikan informasi pasti karena sampai sekarang pemerintah pusat belum menetapkan kuota CPNS yang akan diterima pada seleksi nanti.

Pendaftaran seleksi CPNS 2018, sesuai informasi yang diperoleh, akan menggunakan sistem seleksi baru yang terintegrasi melalui portal nasional, yakni SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional) di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem ini tak lagi menggunakan situs mandiri dari instansi terkait, namun seleksi kali ini seluruh proses pendaftarannya terpusat melalui portal nasional yakni menggunakan satu website yang dikelola langsung BKN. Kata Sura, BKN akan segera mengundang BKPSDM di seluruh

wilayah Indonesia, untuk pelatihan, terkait teknis kesiapan penerimaan seleksi CPNS tersebut. (far/lex)

SURA Husain

Presiden Respon Usulan Wali Kota TIDORE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang 98 Wali Kota se Indonesia. Dengan jumlah yang banyak Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim, MH mendapat gelombang kedua pada pukul 12.00 WIB, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018). Dalam pertemuan itu Presiden menekankan agar Pemerintahan kota memudahkan kepada Investor dalam pengurusan perizinan. Bertemu Presiden Joko Widodo menjadi momentum bagi para Wali Kota untuk mengadu mengenai sejumlah hal terkait dengan permasalahan yang dihadapi di daerahnya masing-masing. Salah satunya Wali Kota Tidore Kepualauan, Provinsi

Maluku Utara, Capt. H. Ali Ibrahim.

Kepada Presiden Jokowi, ia mengusulkan beberapa hal kaitan dengan pembangunan jalan. “Pertama, kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi berupa dukungan pembangunan infrastruktur jalan di tinggkat kota, provinsi dan nasioanal khusunya di Kota Tidore Kepulauan,” kata Ali Ibrahim saat usai pertemuan di Istana Bogor, Senin (23/7).

Selain itu Ali Ibrahim juga mengusulkan dukungan dari pemerintah pusat untuk penambahan daya Listrik di Kota Tidore Kepualauan khusunya di Desa Somahode dan desa Pasigau kec. oba utara.

“Kedua dukungan penambahan daya listrik di Desa Somahode 5000 KW kami usulkan agar ditingkatkan menjadi 60 MW, termasuk juga di Desa Payahe,” ujarnya. Selain

RESPON: Wali Kota Capt Ali Ibrahim (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Joko Widodo

usulan pembangunan infrastruktur jalan dan listrik, Wali Kota juga mengusulkan pembangunan pelabuhan dan RSUD serta sarana dan prasarana pendidikan di Kota Tidore Kepualauan. “Ketiga kami mengusulkan dukungan pembabgunan Pelabuhan Dermaga Trikora dan pelabuhan raya di Kecamatan Tidore, ke empat, kami mengusulkan juga penambahan anggran untuk pembangunan RSUD Tidore

Kepualauan dan sarana pendidikan di Kota Tidore Kepualauan,” jelasnya.

Alhamdulillah, Kata Ali Ibrahim, Presiden Jokowi menyambut baik atas usulan-usulan yang telah ia sampaikan dalam pertemuan silaturahmi Wali Kota dengan Presiden di Istana Bogor. “Presiden Jokowi menyambut positif atas usulan dari Wali Kota Tidore,” pungkasnya. (humas)

HALUT & HALSEL SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 4

SKPD Wajib Laporkan Hasil Perjalanan Bupati: Jangan Hanya Habiskan SPPD Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen LABUHA – Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba meminta pimpinan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan hasil yang didapat saat keluar daerah. Ini dilakukan karena perjalanan dinas itu berkonsekuensi pada anggaran yang cukup besar. Makanya, daerah juga harus merasakan dampaknya.”Jangan hanya menghabiskan SPPD tetapi tidak ada dampak untuk daerah,”tegasnya.

Penegasan ini disampaikan karena fakta selama ini, setiap pejabat yang keluar dae-

rah, pulang tidak membawa hasil.”Jadi mulai saat ini dan kedepan nanti hasil keluar daerah harus disampaikan kepada saya, wakil bupati maupun sekretaris kabupaten agar diketahui,”ungkapnya.

Selain itu, orang nomor satu di Pemkab Halmahera Selatan ini juga menegaskan kepada pimpinan SKPD dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar meningkatkan kedis-

iplinan serta bertanggung jawab pada unit kerja masing-masing.

Tak hanya itu, bupati juga menginginkan program yang dirancang SKPD menyentuh langsung masyarakat. “249 desa saat ini membutuhkan dan menanti uluran tangan kita, jadi mari kita terus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat,”harap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (sam/met)

HUKUM Kasus DD Tuguis Masih Tahap Penyidikan

RIDWAN ARIF MALUTPOST

Gedung SDN 1 Halut Memprihatinkan

IPDA Risal Ibrahim

TOBELO - Kasus dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Tuguis Kecamatan Kao Barat masih dalam tahap penyidikan Polres Halmahera Utara (Halut).

Kasus ini ditangani karena beberapa waktu lalu pihak Inspektorat Pemkab Halmahera Utara telah menyerahkan hasil audit seluruh penggunaan anggarannya. ”Makanya kami berusaha secepat mungkin melimpahkan ke pihak kejaksaan,” kata Kasubag Humas Polres Halut IPDA Risal Ibrahim beberapa waktu lalu. (rid/met) RIDWAN ARIF MALUTPOST

TOBELO - Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Halmahera Utara (Halut) kondisinya memprihatinkan. Ini terlihat dari bagian atap bangunan, plafon dan sejumlah jendela yang mulai rusak. Anehnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) justru membiarkan.”Gedung ini sudah memprihatinkan.

Makanya Dikbud segera mencari solusi untuk memperbaiki agar siswa juga nyaman dalam aktivitas belajar mengajar,”kata Ketua KNPI Halut Takdir Barakati kepada wartawan, Senin (23/7).

Sementara Sekretaris Komite sekolah Rachman yang ditemui mengatakan gedung tersebut pernah dijadikan Sekretariat DPRD Halut selama sepuluh tahun.”Setelah digunakan dan diserahkan kepada kami kondisinya sudah rusak,”jelasnya.(rid/met)

RUSAK: Kondisi plafon gedung Sekolah SD Negeri 1 Halmahera Utara yang mulai rusak.

SERTIJAB Wakapolres Halsel Berganti

DPSHP Halsel Capai 153.580 Jiwa

PLENO: KPU saat menggelar pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019 kemarin.

SERTIJAB Perwira Polres Halsel

LABUHA – Kompol Wahyu Adi Waluso resmi menjabat Wakapolres Halmahera Selatan (Halsel) menggantikan Kompol Setyo Agus Heryawan yang dipromosikan sebagai Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Malut. Pergantian ini ditandai dengan upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Kapolres AKBP Irfan SP Marpaung, Senin (23/7).

Kapolres dalam sambutannya mengapresiasi upaya dan dedikasi yang dilakukan pejabat sebelumnya.”Terima kasih atas pengabdiannya selama bertugas di Polres Halmahera Selatan. Selamat bertugas di tempat baru, terus berkarya demi negara,”ucapnya.

Selain itu, pejabat baru juga diharapkan untuk selalu bersinergi untuk menuntaskan sejumlah kasus yang ditangani. (sam/met)

Pemkab Gantung Gaji 13 ASN Halut

ABDUL Aziz

SAMSIR HAMAJEN MALUT POST

LABUHA – Daftar Pemilih Tetap (DPT) Halmahera Selatan (Halsel) 143.222 jiwa yang digunakan saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018, bakal bertambah saat pileg 2019.

Ini karena sesuai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rapat pleno, Senin (23/7) jumlahnya mencapai 153.580 jiwa.

Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 78.481 jiwa dan perempuan 75.481 jiwa Sementara jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 707 yang tersebar di 249 desa.

Daftar jumlah pemilih sementara yang ditetap-

kan ini terdiri dari daerah pemilihan I (dapil) Bacan 31.635 jiwa dengan alokasi 7 kursi, dapil II Makian – Kayoa 25.922 jiwa alokasi 4 kursi, dapil III Obi – Gane 28.685 jiwa dengan jumlah 6 kursi, dapil IV Obi 6 kursi dan dapil V Bacan II 36.909 jiwa dengan alokasi 7 kursi. ”Jadi totalnya 30 kursi dengan jumlah 480 caleg dari 16 partai politik,”kata ketua KPU Munzir Daeng Abdullah.

Pleno penetapan DPSHP yang dipimpin Ketua KPU ini juga dihadiri anggotanya masing-masing Darmin Hi Hasyim, Nasir Halik, Anthoni Nurdin dan Usman Assagaf. (sam/met)

TOBELO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) hingga kini belum merealisasikan gaji 13 Aparatur Sipil Negara (ASN). Alasannya karena masih menunggu sharing anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Malut.”Sebelumnya Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Fredy Tjandua menjanjikan awal Juli 2017 sudah dicairkan. Buktinya sampai sekarang belum juga dicairkan,”keluh sejumlah ASN kepada Malut Post, Senin (23/7).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Abdul Aziz yang dikonfirmasi mengaku pembayaran gaji 13 bisa dilakukan apabila Pemprov Malut sudah mentransfer DBH ke rekening kas daerah.”Kami sudah koordinasikan dengan pemprov dan dijanjikan dalam waktu dekat,”ungkapnya, sembari mengatakan rincian anggaran untuk pembayaran gaji 13 itu sebesar Rp 12,7 miliar. (rid/met)

HALMAHERA BARAT SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 5

BKN Belum Pastikan Seleksi CPNS Zubair: Jangan Mudah Percaya Isu Medsos Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) belum memastikan informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Ini karena hingga kini Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat belum memberikan kepastian seleksi penerimaan CPNS.”Memang disampaikan tahun ini ada ZUBAIR T Latif pelaksanaan tes CPNS. Tetapi waktunya belum ditentukan. Jadi masyarakat jangan mudah percaya dengan berbagai isu yang sengaja dilontarkan oknum yang tidak bertanggungjawab,”tegas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Pemkab Halbar Zubair T Latif yang ditemui Malut Post, Senin (23/7).

Karena itu, jika mendengar isu penetapan kuota CPNS yang sengaja dipublikasikan melalui media sosial (medsos) agar tidak mudah dipercayai.”Kalau terima isu soal CPNS alangkah baiknya dikonfirmasikan ke BKD atau situs portal resmi BKN,”ujarnya.

Diketahui, usulan kuota CPNS Halbar sebanyak 337 orang dengan rincian 150 tenaga guru, 114 tenaga kesehatan dan sisanya tenaga teknis.(din/met)

TERMINAL pasar rakyat jailolo di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo.

Organda Tolak Pemindahan Terminal JAILOLO – Organisasi angkutan darat (Organda) Halmahera Barat (Halbar) menolak pemindahan terminal Jailolo ke Desa Akelamo Kecamatan Sahu Timur. Ini dilakukan karena Dinas Perhubungan (Dishub) selaku instansi teknis tidak pernah melibatkan Organda dalam pembahasan pemindahan

Kementerian ESDM Pastikan Bangun Panas Bumi Jailolo JAILOLO – Project pembangunan panas bumi Jailolo akan segera dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kepastian pembangunan ini dibicarakan dalam pertemuan antara tim kementerian dan Bupati Danny Missy di Gedung Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kamis (19/7).”Pengelolaan potensi panas bumi ini membutuhkan dukungan dan kerja sama pihak kementerian, pemkab, PT Sarana Multi Infrastruktur dan masyarakat ,”kata Dirjen EBTKE Kemen-

terian ESDM Ida Nuryatin Finahari.

Pertemuan tersebut Ida menyampaikan dukungan dan keinginan kuat masyarakat dan Pemkab dalam projeck in.”Semoga dijadikan modal agar proyek ini tidak terhambat saat pembangunan nanti,”harapnya. Menurutnya, masyarakat harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menindaklanjuti dan mengatasi kebutuhan yang dibutuhkan. Sementara Bupati Danny Missy mengatakan pemkab dan masyarakat sangat membutuhkan ketersediaan listrik

untuk kebutuhan pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian.

Kapasitas pasokan listrik yang disuplay PT. PLN Wilayah Maluku Utara, Ranting Jailolo itu sudah tidak mumpuni.

Apalagi melayani kebutuhan listrik dunia usaha.”Oleh karena itu, pemkab dan masyarakat mendesak agar segera direalisasikan,”ungkapnya.

Diketahui, pertemuan beberapa waktu lalu dihadiri perwakilan PT SMI, Kepala Dinas Nakertrans dan ESDM Halbar Justinus Rahailwarin, Asisten I Setdakab Halbar Vence Muluwere.(din/met)

terminal.”Keputusan Dishub itu sepihak.

Makanya kami menolak,”tegas Ketua Organda Nikodemus H David kepada Malut Post, Senin (23/7).

Niko yang juga Wakil Ketua DPRD Halbar ini menilai sikap Dishub yang sepihak itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena terkait

terminal angkutan darat itu harus dikoordinasikan dengan Organda untuk mengetahui sisi kelayakan. ”Kami tegaskan tetap menolak pemindahan terminal, dan menyetujui terminal di areal pasar rakyat Jailolo,”tandas politisi Partai Gerindra ini.(din/met)

BUMDes Sinar Harapan Ekspor 153 Ton Jagung

PELEPASAN : Bupati Danny Missy dalam acara pelepasan ekspor 153 ton jagung dan 50 ekor sapi ke Surabaya Jawa Timur, kemarin.

JAILOLO – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Harapan Desa Sidodadi Kecamatan Sahu Timur mengekspor 153 ton jagung dan 50 ekor sapi ke Surabaya Jawa Timur, Senin (23/7).

Ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal program pengembangan pertanian dan peternakan di Halmahera Barat (Halbar).”Jagung dan ternak sapi ini diangkut tujuh mobil truk ke

Sidangoli Jailolo Selatan menuju Kota Ternate dan selanjutnya dikirim ke Surabaya,”kata Bupati Danny Missy dalam acara pelepasan kemarin.

Karena dinilai sukses, orang nomor satu di Pemkab Halbar ini menjanjikan modal tambahan Rp 500 juta untuk pengembangan BUMDes. Selain itu, bantuan bangunan kantor serta satu unit mobil pick-up untuk mendukung mobilitas usaha BUMDes.”Harusnya keberadaan BUMDes di desa-desa bukan hanya menjadi pelengkap struktur, tetapi diharapkan menjadi solusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat,”ucapnya, sembari mengapresiasi upaya BUMDes yang telah sukses mengelola usahanya dengan baik Jadikan komoditi jagung sebagai solusi peningkatan ekonomi serta taraf hidup masyarakat.

Diketahui, seremoni pelepasan yang dilakukan Bupati Danny Missy itu didampingi kapolres, Kepala Cabang BNI Jailolo, pimpinan SKPD serta Ketua BUMDes Sinar Harapan dan Ketua BUMDes Sri Rezeki Desa Golago Kusuma.(din/met/pn)

MOROTAI & SULA SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 6

Astaga! Tujuh Motor Dinas Dicuri Maling Tidak Pengaruhi Lelang Aset Tahap Dua Peliput : Fitrah A Kadir Editor : Bukhari Kamaruddin DARUBA - Tujuh unit sepeda motor dinas milik Pemkab Pulau Morotai, hilang dicuri maling.

Sepeda motor tersebut hilang pada Mei 2018 lalu Kabid Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Risnawati Chandra, mo-

tor yang diparkir bersama sepeda motor lainnya di lapangan MTQ Desa Darame, hilang saat akan dilelang.

“Kasus ini ditangani Polres Morotai,” katanya. Namun tiga unit yang sempat hilang, sudah ditemukan. Menurut Risnawatu, setelah dilaporkan ke polisi belum ada hasil, sehingga mereka bergerak sendiri mencarinya dan baru menemukan empat unit. “Setelah kita lapor resmi ke polisi, setelah sekitar dua minggu, belum juga ada tindak lanjut, makanya kami bergerak sendiri.

Hasilnya, empat motor berhasil ditemukan di se-

jumlah lokasi berbeda di Kota Daruba, sementara tiga lainnya belum ditemukan,” ungkap Risnawati.

Meskipun demikian, pencurian ini tidak berpengaruh terhadap proses lelang tahap kedua Soal kapan dilelang belum dipastikan, sebab saat ini kami masih memenuhi sejumlah persyaratan, yakni SK bupati terkait kepanitiaan lelang, kemudian SK hasil lelang tahap pertama, disusul surat permohonan ke KPKNL. Kendati proses lelang tahap pertama telah selesai Juni lalu, dia belum bisa memastikan total aset kendaraan dinas yang sudah terjual. “Saya

tidak terlalu ingat, namun besaran uang dari hasil lelang kemarin Rp 654 juta, dan itu sudah masuk ke rekening kasda, menjadi pendapatan daerah,” katanya.

Sementara menyangkut proses penyelidikan kasus pencurian tersebut, Kapolres Morotai AKBP Mikail P. Sitanggang belum mau berkomentar.

“Silahkan dikonfirmasi langsung ke Kasat Reskrim aja ya,” tutur Kapolres. Kasat Reskrim Iptu M. Iqbal, mengatakan kasus ini dalam tahap lidik untuk pemeriksaan saksi, dan pencarian barang bukti serta tersangka. (aji/onk).

GAJI Gaji TKD Belum Dibayar DARUBA-Hingga Senin (23/7), gaji tenaga kontrak daerah (TKD) belum dibayar. Padahal biasanya gaji mereka dibayar pertengahan bulan.

“Sampai sekarang gaji bulan Juli kami belum masuk,” aku sejumlah TKD. Gaji mereka bervariasi antara Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta per bulan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Rina Ishak, saat dikonfirmasi membenarkan adanya keterlambatan pembayaran gaji TKD. Kendati demikian, dia mengaku dalam waktu dekat gaji TKD akan dibayar. “Sekitar tanggal 25 Juli sudah bisa terbayar.

Pembayarannya langsung ke rekening masing-masing,” kata Rina.

Pada kesempatan itu dia menambahkan, TKD juga disebarkan ke 88 desa.

Penyebaran dilakukan masing-masing SKPD. Setiap kantor desa dikirim satu TKD. Selain itu, TKD di Dinas Pendidikan juga disebarkan ke PAUD, SD dan SMP. SKPD yang menyebarkan TKD ke desa-desa yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dukcapil, BLH, Kesbangpol, Diknas, Pariwisata dan PUPR. (aji/onk).

IKRAM SALIM MALUT POST

ANGGARAN DD Tahap Dua Cair DARUBA-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Morotai, membayar Dana Desa (DD) tahap II, 2018. Hal ini, bertujuan untuk mempercepat pembangunan di desa.

Kepala Dinas PMD, Nursina Kadir, mengaku pencairan tahap kedua sudah mencapai 60 persen, atau sekitar Rp 600 juta. “Tahap pertama 20 persen itu, sudah, dan saat ini dilanjutkan pembayaran untuk tahap II sebesar 40 persen. Uangnya sudah digeser, dari rekening masing-masing rekening desa,” katanya.

Dia menjelaskan dalam laporan pertanggungjawaban DD tahap pertama, sebagai salah satu syarat pencarian tahap II kemarin, belum ditemukan masalah atau dugaan penyalahgunaan DD. “Sejauh ini, belum ada masalah, tapi bukan berarti kita tidak monitoring.

Pengawasan dan monitoring, tetap kita lakukan intens,”aku Nursina. Dia juga menambahkan total alokasi DD, tahun 2018, mencapai Rp 1 miliar per desa.

“Sekarang kan baru 60 persen, sisanya nanti di tahap ketiga, yakni 40 persen,” tandansya. (aji/onk).

REKLAMASI: Kawasan reklamasi Falahu-Fatce Sanana.

Perbaikan Talud Kawasan Reklamasi 2019 SANANA - Ombak besar beberapa bulan terakhir ini merusak talud penahan ombak di kawasan reklamasi Desa Falahu dan Fatce Sanana.

Tercatat ada 10 titik yang rusak.

Kerusakan terparah terjadi tepat di sekitar pantai pengering Desa Falahu, dimana kerusakannya mencapai 20 meter. Kepala Dinas PUPR

Kepsul Moch. Luthfi menuturkan, mereka sudah mendeteksi titik kerusakan namun tahun ini belum disiapkan anggaran untuk mengatasinya.

“Ada 10 titik dan kita akan kerjakan tahun depan, “ ujarnya.

Menurut Luthfi, areal tersebut menjadi salah satu lokasi yang akan masuk dalam kawasan

penataan ruang kota. “Kita sekarang lagi siapkan masterplan pembangunan di areal itu, nanti kita akan rancang apakah akan dibuat taman atau apa,” kata Luthfi. Tahun ini dianggarkan pembangunan jalan kawasan reklamasi. “Anggarannya sudah ada, tinggal dikerjakan,” pungkasnya. (ikh/onk).

391 Caleg Rebut 25 Kursi SANANA -KPU Kepualauan Sula (Kepsul) dalam waktu dekat akan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kepsul. Hingga hari terakhir pendaftaran KPU menerima berkas dari 391 caleg dari 16 partai pemilu.

Jumlah tersebut terbagi dalam 4 daerah pemilihan (dapil), untuk dapil I terdapat 126 caleg dengan masing-masing partai mengusung 8 orang, mereka akan merebut 8 kursi. Dapil II terdiri dari 111 caleg dengan masing-masing partai mengusung 7 orang dan akan merebut 7 kursi. Untuk dapil III terdapat 79 caleg masingmasing partai 6 orang, dengan jumlah kursi 5.

“Untuk partai Garuda kekurangan dua orang

tapi tidak berdampak,” kata Komisoner KPU Kepsul Ramli K. Yakub Dia menjelaskan pengumuman DCS dilakukan Agustus nanti. Dari pengumumam tersebut, nanti akan dilihat masukan dari masyarakat terkait caleg bermasalah, sesuai dengan PKPU Nomor 20 tahun 2018. “Sementara ini belum ada temuan caleg yang bermasalah. Sesuai PKPU itu ada tiga kategori RAMLI K. Yakub pelanggaran, yakni pernah tersangkut kasus korupsi, bandar narkoba serta kasus asusila terhadap anak,” paparnya.

Setelah menerima laporan masyarakat, maka akan ditinjau kembali caleg tersebut sesuai ketentuan.

“Masukan dari masyarakat itulah yang jadi pertimbangan penyelenggara,” pungkasnya. (ikh/onk).

CALEG YANG MENDAFTAR Dapil I

126 caleg Kuota 8 kursi Dapil II 111 caleg Kuota 7 kursi

?? ?

Dapil III

78 caleg Kuota 5 kursi Dapil IV 72 caleg Kuota 5 kursi Total 338 caleg 25 kursi

Baru Dilantik, Digeser Lagi SANANA - Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes kembali melakukan perombakan jabatan eselon III dan IV. Bupati melantik 50 pejabat, terdiri dari kabid 15 orang dan kasubag 35 orang. Pelantikan berlangsung kemarin (23/7).

Beberapa pejabat yang baru empat bulan dilantik, digeser ke posisi lain. Misalnya Alwan Umabaihi yang sebelumnya dilantik menjadi Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan, digeser ke posisi yang sama di Dinas Perhubungan. Dia bertukar posisi dengan Maun S. Ipa, yang hijrah dari Sekretaris Dinas Perhubungan menjadi Sekretaris DKP. Sayangnya Alwan tidak hadir dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Daerah (Isda). Sementara Kepala UPTD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Salasa Leib mendapat jabatan baru sebagai Kasubag Program dan Keuangan di Kecamatan Sulabesi Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati

IKRAM SALIM MALUT POST

LANTIK: Pelantikan pejabat Kepsul kemarin.

Hendrata Thes menuturkan, perombakan jabatan tersebut sebagai upaya pemkab untuk terus mengembangkan berbagai program strategis pemerintah, dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Dia juga meminta semua pejabat untuk lepas dari peny-

elewengan dan pungli. “Kepada pejabat yang baru dilantik agar loyalitas perlu ditingkatkan, saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, selamat bekerja,”tandas Hendrata. Usai pelantikan bupati langsung meninggalkan isda. (ikh/onk).

POLMAS

SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 7

Art: Resayfa Rumra

Gubernur Lantik Idrus Assagaf Jadi Kepala BKD Tempatkan Irwanto Kabiro Organisasi Editor : Jufri Duwila Peliput : Gunawan Tidore SOFIFI- Hanya dalam waktu tiga hari diangkat sebagai Kepala Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), M. Irwanto Ali kembali dirotasi lagi ke Biro Organisasi menggantikan Idrus Assagaf.

Sementara Idrus menempati posisi sebagai Kepala BKD yang baru. Rotasi keduanya dibuktikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 821.2.22/KEP/ JPTP/16/2018. Keduanya, resmi di-

lantik Gubernur Abdul Ghani Kasuba, di aula Lantai II Kediaman Gubernur, kemarin (24/7).

Irwanto sendiri sebelumnya telah dinonjobkan Wakil Gubernur M. Natsir Thaib saat Gubernur melakukan cuti kampanye pencalonan Gubernur. Natsir lalu mengangkat M. Jamdi yang sebelumnya menjabat Sekretaris BKD dan pengembangan SDM.

Namun setelah Gubernur aktif, Irwanto diangkat lagi sebagai Kepala BKD. Gubernur kemudian membatalkan lagi SK Irwanto karena mengaku SK tersebut keliru sehingga harus dianulir.

Sementara Gubernur sendiri menolak untuk diwawancarai terkait pertimbangannya menempatkan Irwanto ke Karo Organiasi. “Saya

urang enak badan, sabar dulu ya,” katanya sambil berjalan meninggalkan wartawan.

Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik Malut Armin Zakaria mengatakan keputusan rotasi dua jabatan ini dengan pertimbangan kinerja Irwanto tak capai target.

“Selama Irwanto menjabat, progres tindak lanjut korsup KPK tidak berjalan. Bahkan progresnya tidak mencapai 30 persen. Artinya, Gubernur melakukan pergantian karena menilai Irwanto tidak mampu,” terangnya Sementara Idrus Assagaf usai pelantikan berjanji segera menindaklanjuti hasil korsup KPK. Meski begitu, dia tidak mau menyampaikan berapa target yang akan segera dicapai karena masih harus mempelajari ketersediaan data yang ada di internal BKD. “Termasuk disiplin juga akan diperhatikan,” tambahnya. (udy/jfr)

AGENDA Syamsir Tetap Dimintai Pertanggungjawaban SOFIFI- Meskipun telah mengundurkan diri dari jabatan diretur, Syamsir Andili tidak harus bebas dari tanggungjawab penggunaan keuangan Perusda Kierahan Mandiri yang pernah dipimpinnya.

Syamsir akan dimintai pertanggungjawaban terhBAMBANG Hermawan adap seluruh penggunaan anggaran di tahun 2017 lalu. Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Provinsi Malut Bambang Hermawan saat ditemui di kediaman Gubernur di Ternate, Senin (23/7).

Bambang menyampaikan, pengunduran diri Syamsir tidak sah karena belum diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) . “Yang disampaikan itu baru surat pernyataan, karena itu, yang bersangkutan (Syamsir, red) masih sebagai direktur,” terangnya.

Di sisi lain, lanjut dia, pengunduran diri Syamsir Andili dari jabatan direktur merupakan haknya, namun kewajiban untuk menyampaikan laporan juga harus dipenuhi. “Kami sudah koordinasi dengan direktur, bahwa dalam waktu dekat akan digelar RUPS. Direktur juga mengaku sudah menyusun laporan keuangan,” ujarnya. (udy/jfr)

AGENDA Kembangkan Wisata Bahari TERNATE – Dodoku Dive Center dan DPD KNPI Kota Ternate menyelenggarakan Try Scuba di Pantai Jikomalamo, Ternate, Minggu (22/7) lalu. Kegiatan ini juga bagian dari pengembangan wisata bahari.

Program Try Scuba ini dikhususkan bagi pemula yang ingin belajar dan mencoba menggunakan peralatan selam dan merasakan sensasi menyelam untuk pertama kalinya.

“Selain menjalankan program dari Bidang Perikanan, DPD KNPI juga berupaya melaksanakan pelatihan lisensi untuk para diving di Kota Ternate,” ujar Ketua DPD KNPI Kota Ternate Sahrony Hirto.

Saat menyelam, diajarkan langsung (dive breafing) dan didampingi oleh Owner Dodoku Dive Center, Dedi Abdullah bersama Samar Ishak dan Sofyan Momole yang juga pengurus Bidang Kelautan dan Perikanan KNPI Kota Ternate.

Dedi mengatakan, Try Scuba adalah kegiatan pengenalan alat dan penggunaan scuba set yang digunakan peserta di kolam renang.

“Kegiatan ini dilakukan selama weekend.

Selain pengenalan alat juga bisa merasakan tahap dasar pelatihan selam clearing masking, equalizing dan lain lain,” ujarnya. (tr-01/jfr)

PELANTIKAN DAN AMBIL SUMPAH: Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba saat menandatangani berita acara pelantikan Idrus Assagaf sebagai Kepala BKD dan M Irwanto Ali sebagai Kepala Biro Organisasi di Aula Lantai II Kediaman Gubernur, Senin (23/7).

Irwan: Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas Sesuai Prosedur TERNATE- Kepala Sekretariat (Kasek) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) Irwan M. Saleh menyebutkan, penggunaan anggaran perjalanan dinas dan uang makan

minum (Mami) di internal Bawalsu tahun 2018.

Hal tersebut disampaikan Irwan usai dimintai klarifikasi oleh Penyidik Polda Malut atas laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgu-

naan anggaran SPPD tahun 2018 di Sekretariat Bawaslu Malut. “Dalam klarifikasi ini ditanyakan siapa saja yang melaksanakan perjalanan dinas itu, yakni unsur Komisioner Bawalsu, pejabat Sekretariat, personil Gakkumdu dan stakeholder yang direkrut sebagai pengawas partisipatif,” ujarnya.

Penggunaan perjalanan dinas oleh beberapa unsur tersebut, kata dia, sudah sesuai prosedur yang berlaku karena melekat pada beban belanja masing-masing. “Jadi, sesungguhnya perjalanan dinas yang kami gunakan ini sesuai dengan

aturan. Sebab tidak mungkin tidak dianggarkan atau tidak ada plotting anggarannya lalu kita lakukan perjalanan dinas,” tukasnya.

Selain Irwan, penyidik Polda juga meminta klarifikasi Bendahara Bawaslu Malut Fadila. Pemeriksaan terhadap Kasek Bawalsu sendiri berlangsung kurang lebih 3 jam atau mulai pada pukul 10:17 WIT-13:02 WIT di ruang penyidik Diroktorat Reskrimsus dengan dicecar sekira 10 pertanyaan oleh penyidik. Sementara untuk Bendahara Bawaslu diperiksa mulai pada pukul 14.00 Wit hingga selesai. (tr-01/jfr)

Launcing Proyek Perubahan dan Pelantikan Relawan Adminduk TERNATE- Proyek perubahan optimalisasi pelayanan terintegrasi melalui peran relawan administrasi kependudukan (Adminduk) resmi dilaunching.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Muara, Minggu (22/7) malam itu juga dirangkaikan dengan pelantikan relawan adminduk serta penandatanganan MoU antara Kadis Dukcapil Kota Ternate dengan steholder terkait. Kegiatan ini juga dihadiri salah satu pejabat ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negri, Azhari.

Proyek perubahan ini, merupakan inovasi Iksan, salah satu peserta Diklat Penyertaan Alumni Reform Leader Academi dengan Diklat pim II tahun 2018. “Launching ini dilakukan untuk mendorong kesadaran masyarakat menuju tertib administrasi kependudukan di Malut, terutama di wilayah Kota Ternate dengan melibatkan seluruh

stakeholder, khususnya Relawan Adminduk,” terang iksan.

Relawan Adminduk yang dilantik diharapkan mampu berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil Kota Ternate untuk mewujudkan Ternate Sadar Adminduk. Sementara pelayanan strategis 5 in 1 lebih terfokus pada keluarga baru atau pengantin baru. Dimana setiap dokumen perkawinan yang diurus, tidak perlu lagi berulang kali, tapi sekali urus mendapat lima dokumen.

Yakni Kartu Keluarga pengantin baru, e-KTP mempelai laki-laki, eKTP mempelai perempuan, Kartu keluarga orang tua laki-laki dan KK orang tua perempuan. “Prinsipnya lebih memperkecil pengurusan administrasi kependudukan,” terangnya.

Sementara Asisten III Setda Provinsi Hairudin Djufri, saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan, untuk Adminis-

LAUNCHING: Suasana launching Proyek Perubahan dan Pelantikan Relawan Adminduk di Hotel Mura Ternate, Minggu (22/7) malam.

trasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif.

“Penataan dan pener tiban dalam pelayanan dokumen kepen-

dudukan merupakan agenda besar penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat nasional maupun daerah. Kegiatan ini meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain,” tambahnya. (udy/ pn/jfr)

SAMB ETALASE SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 8

Art: rizky izzy

...NARKOBA Samb Hal. 1

Pengintaian dilanjutkan ketika barang diteruskan menggunakan jasa pengiriman salah satu maskapai penerbangan dan berakhir di Tobelo. Polisi baru melakukan penyergapan ketika barang sudah ada di tangan tiga pelaku di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Halut.

Dalam penyergapan yang dilakukan Rabu (18/7) tersebut, dua pelaku berhasil diamankan, yakni AGT alias AG dan RD alias R. sedangkan satu pelaku berinisial CG alias C berhasil melarikan diri.

Hingga kini, CG masih berada dalam daftar pencarian orang (DPO). “Pengungkapan jaringan narkoba TKP di Kabupaten Halut tepatnya di Desa Gamsungi, Tobelo, berhasil diamankan dua tersangka yakni inisial AGT alias AG dan inisial R alias RD. Sementara untuk satu tersangka inisial C alias CG berhasil melarikan diri dan masuk

...JCH Samb Hal. 1

Ia didiagnosis menderita anemia defisiensi dan hipertensi. Jumat langsung mendapat penanganan intensif dari tim kesehatan haji daerah (TKHD).

Ia diinfus sebanyak dua botol dan kondisinya kembali pulih.

“Setelah mendapat penanganan, alhamdulillah kondisi Pak Jumat kembali normal sampai pesawat mendarat, bahkan sampai di hotel,” ungkap salah satu anggota tim pendamping haji daerah (TPHD) Malut, Mahmud Zulkiram kepada Malut Post, Senin (23/7). Sementara itu, JCH yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 8 setibanya di

...DAK Samb Hal. 1

masih bergantung pada dana transfer dari Pusat. “Kerja keras Sekda dan jajarannya dalam menyampaikan persyaratan dokumen kontrak membawa hasil, hampir 100 persen DAK Fisik tahun 2018 untuk Malut dapat disalurkan,” tuturnya.

Dia menjelaskan DAK Fisik disalurkan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 25 persen dari pagu disalurkan Juli ini.

Tahap kedua 45 persen dari pagu DAK Fisik dan dibayarkan paling lambat Oktober, serta tahap ketiga dibayar paling lambat Desember sebesar selisih antara jumlah DAK Fisik yang telah disalurkan dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan.

Untuk tahap pertama, KPPN Ternate dan KPPN Tobelo telah menyalurkan DAK Fisik kepada seluruh Pemda di Malut sebesar Rp 371 miliar pada bulan Juli 2018. Tahap kedua akan disalurkan sebesar Rp 667,5 miliar paling lambat bulan Oktober 2018 serta tahap ketiga sebesar Rp 427,3 miliar paling lambat Desember. “Dengan dipenuhinya persyaratan dokumen kontrak, penyaluran ketiga tahap tersebut dipastikan aman. Saya berharap kepada para Sekda di Malut senantiasa mengingatkan jajarannya agar dapat menyampaikan persyaratan

dalam Daftar Pencarian Orang Polda Maluku Utara,” ungkap Direktur Resnarkoba Kombes (Pol) Mirzal Alwi dalam rilis kemarin.

Dalam rilis tersebut, Mirzal didampingi Karo Ops Polda Malut Kombes (Pol) Juwari dan Kabid Humas AKBP Hendri Badar.

Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 paket besar SS, uang tunai senilai Rp 2,2 juta, 15 lembar kertas karbon, dan 3 unit handphone. “Jadi barang ini rencananya akan diedarkan di wilayah Maluku Utara.

Tapi kita sudah cepat mengamankan,” sambung Mirzal.

Atas perbuatannya, kedua anggota jaringan narkoba itu dikenakan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2-4 kategori bandar dan pengedar. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun kurungan penjara. “Keduanya dikenakan pasal berlapis, baik pengedar maupun pemakai,” tegas Mirzal yang juga mantan Wadir Resnarkoba Polda Malut ini. Dalam kurun waktu enam

bulan belakangan, kepolisian Malut sukses memangkas peredaran jaringan narkoba. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengungkapan kasus yang dilakukan Polda dan jajarannya.

Pada semester I 2018, kepolisian mengungkap setidaknya 92 kasus narkotika. Dibandingkan dengan semester I 2017 yang hanya 43 kasus, di sisi lain fenomena ini menandakan kian maraknya peredaran zat berbahaya itu di Malut. “Tentu dengan persentase ini pengungkapan jaringan narkoba dari tahun ke tahun ada peningkatan. Sementara dari 92 kasus yang ditangani terdapat tersangka sebanyak 113 orang yang terdiri atas 109 laki-laki dan 4 tersangka perempuan,” tutur Mirzal.

Dia juga berjanji pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini saja dalam pemberantasan narkoba. “Kami masih terus akan melakukan pengungkapan, juga menangkap pelaku yang sempat kabur tersebut,” tandasnya.(tr-04/kai)

Madinah langsung mengambil ibadah arbain pada waktu zuhur.

Beruntungnya, jarak hotel yang ditempati jamaah kloter 8 dengan Masjid Nabawi hanya sekitar 80 meter. Dengan begitu, jamaah lebih mudah menjangkau masjid lewat pintu 16. “Kondisi jamaah seluruhnya sehat, sehingga ibadah awal berjalan dengan baik,” terang Kepala Seksi Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Malut, Tamhid Abubakar.

Sesuai agenda, setelah salat subuh hari ini jamaah akan mengikuti tausyiah dan pembinaan ibadah. Selanjutnya melakukan ziarah ke seputar Masjid Nabawi. “Jamaah akan tetap dipantau terutama dalam

pelaksanaan ibadah. Sehingga tidak harus melaksanakan secara sendiri. Supaya dapat diarahkan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” sambung Tamhid.

Sementara jamaah kloter 7 yang menempati Hotel Al Syarif Al Masih telah mengambil arbain sejak Minggu (22/7).

Rata-rata jamaah dilaporkan dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rangkaian ibadah haji. Hanya beberapa saja yang dalam pengawasan intensif dari tenaga kesehatan. “Sesuai jadwal besok (hari ini, red) akan dilakukan ziarah dan pembinaan manasik. Sedangkan untuk kloter 9 sementara belum ada laporan,” tukas Tamhid.(udy/adv/kai/*)

penyaluran setiap tahap dengan cepat, sehingga penyaluran DAK Fisik dapat lebih cepat, dengan demikian dapat menggerakkan pembangunan di Malut,” harapnya.

Edward juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah mendesain persyaratan penyaluran DAK Fisik semudah mungkin. Dirinya pun menjamin bahwa penyaluran DAK Fisik oleh KPPN Ternate dan KPPN Tobelo bebas dari pungli dan korupsi.

Kepala KPPN Ternate, Izma menuturkan, untuk memonitor layanan KPPN dalam menyalurkan DAK Fisik ,para Sekda dapat memanfaatkan layanan berbasis IT. “Sudah berapa banyak DAK Fisik yang disalurkan dan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi, dapat dipantau melalui smartphone android,“ ujar Izma.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula perkembangan penyaluran dana desa di Malut.

Dana desa yang telah disalurkan ke rekening daerah mencapai Rp 470,8 miliar dari pagu sebesar Rp 786,2 miliar. Namun, belum semua dana desa yang ada di rekening daerah sudah disalurkan ke rekening desa. Edward mengimbau agar pemda mempercepat penyaluran dana desa ke desa sehingga pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik.

Sementara dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate Muhtar Adam mengatakan, DAK merupakan program pusat yang dititipkan ke daerah dalam bentuk desentralisasi, dalam pelaksanaan urus daerah yang dibiayai dari sumber APBN yang didistribusikan ke dalam APBD, sehingga ada kewenangan pusat untuk mengatur efektifitas pengelolaannya.

Dalam tiga tahun terakhir terus dilakukan perbaikan pengelolaannya, bahkan tahun 2016 dan 2017 ada pemangkasan DAK. Di tahun 2018 pemerintah pusat melalui Kemenkeu menjamin tidak ada pemangkasan DAK namun ada pengetatan dengan jadwal pelaksanaan anggaran.

“Jika tahapan pelaksanaan anggaran yang telah di tetapkan tidak dilaksanakan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat dapat menahan transfer ke daerah,” ungkapnya.

Dia menjelaskan Kanwil Perbendaharaan sebagai presentasi Kemenkeu di daerah, bertugas melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan DAK. Jika terdapat kelalaian dalam pelaksanaannya, baik pada proses tender dan progres kegiatan tidak disajikan laporan sesuai batas waktu yang ditetapkan, Kanwil Perbendaharaan dapat menahan realisasi DAK masing-masing pemda.(mg02/onk)

mereka (petugas lapas dan rutan) menyadari perlu peningkatan mentalitas untuk sering melakukan komunikasi efektif, saling mengingatkan kembali. Nanti juga ada tugas kakanwil dan kadivpas memonitor lapas,” kata Sri di Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu (22/7).

Sri tak memungkiri adanya fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin tak lepas dari mentalitas petugas lapas. Di mana bila berpedoman pada prosedur, barangbarang mewah di dalam lapas tidak boleh masuk ke sel napi. “Ini kembali pada mindset mereka harus menegakkan integritas.

Kalau berpedoman secara prosedur, barang-barang ini tidak boleh masuk. Soal gaji, pemerintah sudah support sebenarnya. Tapi bagaimana bersyukur apa yang diberikan pemerintah itu rasanya belum dipahami,” paparnya.

Di sisi lain, ia melihat soal kebiasaan petugas lapas yang ‘dekat’

dengan para narapidana juga menjadi masalah serius. Menurut dia hal itu tentu akan membuat hilangnya ketegasan petugas di mata napi. “Bisa saja karena lama bergaul sering menghilangkan sisi ketegasan. Sehingga tidak selalu berorientasi pada imbalan.

Ini perlu satu analisis yang mendalam,” ujar dia.

Sri mengaku pihaknya sudah menyusun program merevitalisasi lapas dan rutan. Mulai dari peningkatan keamanan di dalam lapas hingga konsep pembinaan kepada napi.

Pun demikian sanksi terhadap petugas. “Revitalisasi ini harus berada dalam satu sistem. Tugas kami melakukan penguatan intergitas, jangan sampai terjadi lagi. Sanksi sudah kami berikan mulai dari penurunan pangkat, penundaan gaji secara berkala yang semunya sesuai aturan perundang-undangan,” kata dia.

Selain penataan, Ditjen PAS juga akan melakukan pergantian petugas di lingkungan lapas dan rutan.

Pergantian ini akan dilakukan sesuai penilaian terhadap para petugas di masing-masing lapas dan rutan seluruh Indonesia.

“Akan ada penggantian petugas, nanti butuh penilaian karena di seluruh Indonesia dilakukan hal yang sama (penataan),” ujarnya. (cnn/kai)

laku surut (retroaktif ). Dengan putusan ini, maka anggota partai yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD pada pemilu selanjutnya harus mengundurkan diri dari kepengurusan parpol. Ini berlaku juga terhadap anggota parpol yang saat ini mengisi jabatan di DPD. Terhadap pengurus partai yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD di Pemilu 2019, MK menyatakan bahwa KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan sepanjang telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik. Pengunduran diri itu harus disertai bukti pernyataan tertulis yang bernilai hukum.

“Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Palguna.

Penegasan yang dituangkan dalam putusan MK Nomor 30/ PUU-XVI-/2018 tentang Larangan Fungsionaris Partai Politik (Parpol) Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD RI Pada Kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 itu tampaknya bakal berefek buruk terhadap sejumlah bakal calon anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara. Pasalnya, dari 26 balon DPD, beberapa nama merupakan pengurus aktif parpol.

Mereka adalah Basri Salama (Partai Hanura), Matheus Stefi Pasimanjeku (Partai Hanura), Namto Hui Roba (PDI Perjuan-

gan), Sahrin Hamid (PAN), Rusli Hamid Arifin (Partai Perindo) dan Pdt. Jakob Matheis Soselisa (Partai Perindo).

Terkait kepastian melaksanakan putusan MK tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, Syahrani Somadayo mengaku belum bisa berbuat banyak. Pihaknya masih akan menunggu petunjuk teknis (juknis) dari KPU RI. “Memang ini baru diputuskan MK, makanya nanti kami tunggu dulu petunjuk teknis dari KPU RI. Karena putusan ini diambil setelah tahapan berjalan,” jelasnya, Senin (23/7).

Menurut Syahrani, pasca putusan MK ini, calon perorangan yang masih aktif sebagai pengurus partai hanya memiliki dua pilihan, mundur dari keanggotaan partai atau undur diri dari pencalonan.

“Kalau tidak undur diri akan digugurkan. Tetapi kita tunggu dulu petunjuk teknisnya,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut, Muksin Amrin.

“Memang mereka harus undur diri karena ini putusan MK dan bersifat tetap. Tetapi kita tunggu dulu petunjuk teknis (juknis) dari KPU RI,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu balon anggota DPD RI, Basri Salama saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar.

Ketua Partai Hanura Malut ini meminta agar diberi waktu untuk menyampaikan pernyataannya. “Sehari dua baru saya berkomentar,” singkatnya. (tr-01/cnn/jfr)

oleh MK. Sementara keterangan Panwas Kabupaten/Kota dan jajarannya di tingkat bawah akan ditolak MK. “Itu berdasarkan arahan Bawaslu RI dan sudah ada MoU dengan MK,” jelas Muksin.

Karena itu dia menegaskan, jika ada jajaran pengawas di tingkat bawah memberikan keterangan atas nama paslon maka akan diberikan sanksi pemecatan. “Informasi yang kita kantongi ada Panwascam di Taliabu dan Kepsul yang mau dijadikan saksi AGK-YA saat sidang nanti. Saya tegaskan, jika ada berarti itu atas nama pribadi, bukan lembaga.

Tapi kalau saksi dengan kapasitas lembaga, dipecat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pe-

menangan AGK-YA, Asrul Rasyid Ichsan menyatakan optimis MK bakal mengabulkan gugatan pihaknya. Tentunya dengan bersandar pada bukti-bukti yang telah disiapkan tim hukum.

“Karena itu kami optimis bahwa pemenang pilgub adalah AGKYA,” katanya saat dikonfirmasi Malut Post kemarin.

Meski begitu, Sekretaris PDI Perjuangan Malut ini juga mengaku siap menerima apapun putusan MK nanti. Dia juga meminta pihak lawan memiliki prinsip yang sama. “Putusan MK bersifat final, tidak ada upaya hukum lain lagi sehingga semua pihak harus menerima, termasuk pihak AHM-Rivai,” tandasnya. (tr-01/jfr)

tajam, yakni mencapai Rp 5 juta sampai Rp 7 juta per bulan. “Tapi Gamalama lalu digusur dan kami terpaksa pindah,” sambung suami Putri Lestari ini.

Di saat bersamaan, Abdul dimintai melunasi uang retribusi yang ditunggaknya selama 4 bulan.

Sedangkan uang hasil jahitan sudah digunakan untuk kebutuhan keluarga yang mendesak. “Karena itu pinjam uang di koperasi untuk tutupi retribusi dan untuk angkut barang-barang pindah dari Gamalama,” tuturnya.

Setelah angkat kaki dari Gamalama, selama dua pekan Abdul dan teman-temannya sesama penjahit tak bekerja. Lokasi baru yang dijanjikan pemerintah kota belum juga ada. “Saya nekad pinjam uang karena terdesak dan sampai sekarang utang itu belum lunas,” ungkapnya.

Bersama rekan-rekannya, anak keenam dari tujuh bersaudara itu lalu dipindahkan sementara ke lantai 3 Pasar Rakyat. Menurut Abdul, lokasi itu kurang layak dijadikan tempat usaha. Sebelumnya, tempat tersebut digunakan untuk usaha karaoke lalu pusat penjualan Batu Bacan. Semuanya gagal karena kurangnya pengunjung.

Hal yang sama menimpa para tukang jahit. Omzet bulanan mereka menurun hingga tersisa Rp 4 juta.

Namun turunnya penghasilan tak membuat Abdul putus semangat. Ia optimis tekad yang kuat akan menghasilkan hal yang baik.

Sejak awal dia sudah merasakan sendiri, untuk mencapai titik seperti sekarang butuh perjuangan besar. “Tadinya saya tidak memiliki karyawan sehingga harus menjahit dan memotong sendiri.

Namun sekarang jika pesanan banyak maka biasanya pakai tiga sampai empat karyawan lepas,” tukas ayah satu anak ini.

Pencapaian tersebut membuat Abdul tak henti bersyukur. Menurutnya, tidak semua orang bisa berkembang dan bertahan dalam usaha. Dia membandingkan dirinya dengan rekan-rekannya di Jawa. Mereka, katanya, lebih lihai menjahit ketimbang dirinya.

Namun tidak semua dari mereka memiliki keberanian mengejar peluang dengan cara merantau.

“Pada prinsipnya, jika hari ini saya bisa menjahit, besok saya harus bisa tahu cara memotong kain, membuka usaha sendiri dan seterusnya. Jadi terus berkembang,” tandas Abdul.(mg-02/kai)

Buntut OTT Sukamiskin, Kemenkumham Rombak Petugas Lapas BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘menampar’ Kementerian Hukum dan HAM melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen terkait jual beli fasilitas. Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham pun bergerak cepat dengan melakukan razia serentak di seluruh lapas dan rutan di Indonesia, Minggu (22/7) malam.

Salah satu target razia tentu saja, Lapas Sukamiskin, yang diduga memiliki fasilitas untuk narapidana sekelas hotel berbintang. Razia itu disebut sebagai momentum untuk melakukan penataan lapas dan rutan.

Direktur Jenderal PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami mengatakan, penataan ini ditujukan dengan harapan para petugas lapas dan rutan berubah secara mental dan pola pikir. “Mudahmudahan dengan penataan ini

...DPD Samb Hal. 1

Ia lantas meminta MK menambahkan tafsir “fungsionaris partai politik” dalam frasa “pekerjaan lain”. Menurut Hafidz, penambahan tafsir ini dapat mencegah timbulnya konflik kepentingan antara jabatan seseorang di partai politik dan statusnya sebagai anggota DPD. “Frasa ‘pekerjaan lain’ dalam 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/7), sebagaimana dilansir cnn.com.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan majelis hakim konstitusi dalam pertimbangannya mengakui pasal tersebut tidak tegas melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Namun sikap MK berdasarkan putusan-putusan sebelumnya selalu menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota parpol tetap berlaku.

Adapun terkait status anggota parpol yang saat ini menjabat anggota DPD, MK menyatakan keanggotaannya tetap konstitusional. Kata Palguna, putusan MK berlaku prospektif atau ke depan dan tidak ber-

...SIDANG Samb Hal. 1

Terkait itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Malut, Muksin Amrin mengaku pihaknya telah siap memberikan keterangan.

“Pada sidang nanti Bawaslu hadir sebagai pemberi keterangan, AGK-YA sebagai pemohon, KPU sebagai termohon dan paslon nomor 1, Ahmad Hidayat MusRivai Umar (AHM-Rivai) sebagai pihak terkait. Bawaslu sendiri sudah siap 99 persen untuk memberikan keterangan,” kata Muksin di ruang kerjanya kemarin (23/7).

Menariknya, saat sidang nanti hanya keterangan Bawaslu Malut yang dijadikan pertimbangan

...ABDUL Samb Hal. 1 Saat itu tahun 2004. Putra Rohmah dan Abu Rizal ini akhirnya nekat mengepak barang-barangnya dan berlayar ke Manado, Sulawesi Utara. Di sana ia berjualan mainan anak. “Tapi hasilnya tidak seberapa,” kata Abdul yang kini berusia 37 tahun.

Abdul pun harus putar otak.

Bukannya kembali ke kampung halaman, ia memutuskan pergi ke tempat yang lebih jauh lagi, Ternate. Menumpangi KM Theodora, Abdul menuju Ternate pada 2005. “Awal menuju ke sini dengan kapal Theodora dalam kondisi ombak cukup tinggi. Karena itu saya trauma naik kapal laut,” kenangnya.

Di Ternate, Abdul menyewa kamar di daerah Bastiong. Sembari menjual mainan, ia membuka usaha jahit pakaian di kamarnya.

“Karena dulu sejak masih sekolah sudah sering bantu kakak menjahit sepulang sekolah,” katanya.

Penghasilannya kala itu Rp 1,2 juta per bulan. Untuk mengembangkan usahanya, ia pun pindah ke pusat jahitan di Pasar Gamalama. Penghasilannya meroket

HUKUM & KRIMINAL SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 9

Polda Rencana Periksa Bupati Morotai Hubungan Benny Laos dengan Kapolri tak Berpengaruh BENNY Laos

Editor : Irman Saleh Peliput : Ramlan Harun

TERNATE – Polda Malut begitu serius mengusut dugaan pemalsuan tanda tangan DPRD Kabupaten Morotai yang diduga dilakukan pihak Pemkab Morotai dalam dokumen APBD 2018. Sementara ini penyidika Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bu-

pati Morotai Benny Laos dan Ketua DPRD Fahri Hairudin.

Baik Benny maupun Fahri sebenarnya sudah dipanggil pekan lalu. Hanya saja, dua orang ini tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa. Ketua DPRD sempat berkoordinasi dengan penyidik agar jadwal pemeriksaannya ditunda.

Lain halnya dengan Bupati Benny Laos, ia justru tidak ada kabar, sehingga Polda tidak tahu apa yang membuatnya tidak hadir. Kabid Humas Polda, AKBP Hendry Badar mengatakan, hubungan dekat Benny Laos dengan Kapolri Jenderal Polisi Titi Karnavian tidak mempengaruhi proses hukum di Polda. Ia menegaskan, Polda telah

berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut.

“Makanya kami minta kepada Bupati Morotai untuk memenuhi panggilan penyidik.

Proses hukum ini masih tahap dimintai klarifikasi. Saat pemanggilan pertama, hanya Ketua DPRD yang menyurat Polda, sedangkan Benny Laos tidak berkoordinasi. Kemungkinan Bupati berada di luar daerah. Makanya kami harus jadwalkan ulang,” jelas Hendry Badar. Sekadar diketahui, kasus ini awalnya dilaporkan di Polres Morotai. Tetapi karena penyelidikan tidak progres, anggota DPRD Morotai Mc Bill Abd Aziz menyurat ke Polda agar mengambil alih kasus tersebut.(tr-04/lex)

KASUS Kredit Macet Diusut TERNATE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate rupanya memiliki cara tersendiri untuk memberikan kado pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Adhyaksa ke-58 tahun 2018. Pada perayaan HUT kemarin (23/7), Kejari resmi meningkatkan status kasus dugaan kredit macet di Bank Maluku tahun 2012 hingga 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,3 miliar.

“Ini kado ulang tahun dari kami dalam HUT Adhyaksa 2018 ini,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ternate Andi Muldani Fajrin. Menurutnya, kredit macet Bank Maluku yang ditangani tersebut, sebelumnya kerugian negara yang ditaksir senilai Rp 1,3 miliar, namun kerugian yang ditaksir itu sudah ada pengembalian dan yang saat ini dalam tahap penyelidikan adalah Rp 500 juta lebih.

“Motif kasus ini adalah kredit modal kerja, jadi mengagumkan proyek, kalau ada kontrak maka dia agungkan kemudian pada hari H, itu tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Kasus tersebut sampai saat ini masih terus diperdalam, karena pada intinya kerugian yang ditaksir itu tidak bisa dikembalikan semuanya. “Proyek mereka ini juga tidak ada pekerjaan dan modal kerja yang dipinjam itu tidak bisa dikembalikan,” tegasnya.

Andi menegaskan, untuk mengungkap secara terang benderang kasus ini, pihaknya melalui penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) telah melakukan pemeriksaan kurang lebih 10 saksi yakni Kepala Bank Maluku, Kepala Seksi Kredit dan Akuntan.

“Pemeriksaan yang kita lakukan itu masih berkaitan dengan proyek-proyek,” ucapnya.

Kata dia, dalam pengungkapan secara jelas kerugian negara, pihaknya belum mengajukan permintaan audit ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Basan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Malut, karena kasus ini setelah ditingkatkan ke penyilidikan penyidik baru akan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelusuri aliran dana tersebut.

“Kita tetap berkoordinasi dengan semuanya termasuk OJK yang ada di Ambon, tetapi kita verifikasi dan lengkapi data dulu baru kita ajukan surat ke OJK dalam kasus ini, yang pasti kasus ini sudah ada calon tersangka yang kita kantongi,” tuturnya.

Taksiran kerugian negara dalam kasus itu tidak bisa menjadi dasar Kejari, karena untuk membongkar kasus itu adalah ahli dari OJK. “Tidak menutup kemungkinan itu masih ada, karena itu masih ada bunga yang harus ditelusuri,” kata Andi.

Terkait dengan uang negara yang berhasil diselamatkan dalam HUT 2018 untuk kerugian negara, Kejari Ternate sudah menyelamatkan sekitar Rp 4-5 miliar lebih, dan bahkan dalam waktu dekat pihaknya juga masih akan menyetor ke kas negara senilai Rp 1 miliar lebih dari kasus Vaya Armayin, “Kalau ditotalkan secara keseluruhan, kurang lebih Rp 6 miliar lebih telah kita kembalikan ke kas negara,” akunya.

Bahkan Andi juga menuturkan, Rp 6 miliar uang negara yang dikembalikan tersebut ada pada beberapa kasus yakni kasus dengan tersangka Aisa A Rahman, Vaya Armayin dan kasus Samsat. (cr-04/lex)

HUT: Kajati Malut Ida Bagus Nyoman Wismantanu memberikan sambutan saat perayaan HUT Adhyaksa kemarin (23/7)

HUT Adhyaksa, Jaksa Diminta Profesional TERNATE- Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, H.M Prasetyo menginstruksikan ke seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia, termasuk di Maluku Utara (Malut) agar lebih giat meningkatkan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum. Penegasan ini disampaikan

Kajati Malut, Ida Bagus Nyoman Wismantanu dalam upacara hari ulang tahun (HUT) Adhyaksa yang ke-58, kemarin (23/7). HUT dengan mengusung tema Berkarya dan Berbakti Sepenuh Hati Menjaga Negeri itu dihadiri seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kota beserta Forum Komunikasi Pimpinan Dae-

7 Bulan,Kejati Selamatkan Rp 1,7 M Lebih TERNATE – Terhitung Januari hingga Juli 2018, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 1,7 lebih miliar dari beberapa kasus dugaan korupsi dan kasus tindak pidana umum.

Duit sebesar itu diselamatkan dalam tahap penyidikan dan eksekusi kasus korupsi dan pidana umum.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Ida Bagus Nyoman Wismantanu mengungkapkan, keuangan negara yang diselamatkan pada tahap penyidikan adalah terhadap pada kasus dugaan korupsi anggaran pemban-

gunan gedung Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ternate tahun 2014 senilai Rp 309.920.000.

Sedangkan uang negara yang diselamatkan pada tahap eksekusi terdapat pada kasus korupsi penerimaan pajak senilai Rp 306.000.000 di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Kasus itu ditangani Kejari Halteng, sekaligus menyelamatkan uang negara sebesar itu.

Kasus korupsi anggaran konsultasi hukum di Kabupaten Morotai tahun 2015, kerugiannya juga diselamatkan kejaksaan sebesar Rp 900.000.000.

“Jadi total penyelamatan

rah (Forkopimda) yang dipusatkan di halaman Kantor Kejati Malut.

Kajati Malut saat membacakan amanat Kajagung itu menyatakan, tema yang diangkat sangat relevan dengan upaya dilakukan bersama untuk menjaga keutuhan masih sering dihadapkan pada berbagai masalah dan persoalan di sekitar keberagaman dan kebhinekaan yang berpotensi mengancam negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, perlu diperhatikan komitmen menjaga konsistensi meningkatkan kerja dan hubungan sinergitas di tengah-tengah masyara-

keuangan negara di bidang pidana khusus itu sebesar Rp 1.515.920.000,”jelas Kajati pada Malut Post diselasela perayaan hari ulang tahun (HUT) Adhyaksa yang ke-58 di kantor Kejati Malut, kemarin (23/7).

Tidak hanya pada kasus tindak pidana khusus, Kejaksaan juga menyelamatkan keuangan negara pada kasus tindak pidana umum sebesar Rp 226.267.000.

“Itu juga antara lain dari hasil dinas perkara tilang sebanyak 1.306 perkara.

Kalau ditotalkan penyelamatan di pidsus dan pidum maka totalnya sebesar Rp 1.742.187.000,”ujarnya.

Menurut Kajati, penyelamatan keuangan negara baik dari tahap penyidikan dan tahap eksekusi di bidang pidana khusus (pidsus) maupun dari bidang pidana umum (pidum) itu dilakukan sejak awal tahun 2018, Januari hingga Juli. (cr-04/lex)

kat saat dibutuhkan. Optimalisasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, peran dan fungsi atas kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan praktik hukum yang objektif, profesional dan proporsional.

“Selanjutnya memupuk tekad dan semangat meningkatkan loyalitas, menghindari disparitas perlakukan dan pelayanan kepada semua pihak tanpa membuat perbedaan dalam pelaksanaan sebagai penegak hukum,” kata Kajati meneruskan amanat Kajagung.Karena itu pihaknya lebih menegaskan dalam perintah harian agar meningkatkan sinergitas dan intensitas kepekaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum dengan cerdas, lugas dan berintegritas.

Posisikan diri secara personal, fungsional dan intensional yang kukuh menggenggam serta menjunjung tinggi harkat dan kehormatan profesi selaku insan Adhyaksa agar pantas dipuji dan dihargai. Menyadari dan menjaga diri sebagai pendamping akselerator, pengawal dan pengamanan jalanya pemerintahan dan pembangunan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Bekerja dan berkerja tanpa pamrih dengan baik sepenuh hati, meniadakan perbedaan perlakuan dan pelayanan agar memberi manfaat, memenuhi harapan kuat dari masyarakat. “Yang terakhir memupuk dan kembangkan semangat bekerja sama semua pihak dalam bingkai hubungan yang solid dan sinergis, demi upaya merawat keberagaman dan kebhinekaan bagi kebesaran bangsa dan keutuhan NKRI yang harmonis,” harapnya. (cr-04/lex)

Selamatkan Uang Negara Kasus pidana khusus sebesar Rp 1,5 miliar lebih, terdiri dari:

Kasus pidana umum sebesar Rp 226.267.000.

Antara lain dari hasil dinas perkara tilang sebanyak 1.306 perkara.

Dugaan korupsi anggaran pembangunan gedung Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ternate tahun 2014 senilai Rp 309.920.000 Kasus korupsi penerimaan pajak senilai Rp 306.000.000 di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng)

Sehingga total keuangan yang diselamatkan kejaksaan pada tahun 2018 dari kasus pidana khusus dan pidana umum sebesar Rp 1.. 7 742.187.

2..1187.000 7..00 742.187.000

Kasus korupsi anggaran konsultasi hukum di Kabupaten Morotai tahun 2015, kerugiannya juga diselamatkan kejaksaan sebesar Rp 900.000.000

AKBP Hendry: Kapolda tidak Berpihak TERNATE – Langkah Polda Malut memeriksa komisioner KPU dan Bawaslu Malut serta staf di dua lembaga ini, memunculkan persepsi miring dari publik terhadap institusi cokelat tersebut. Polda bahkan dianggap melakukan kriminalisasi terhadap penyelenggara dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut.

Informasi terkait persepsi publik itu rupanya sudah sampai ke telinga petinggi Polda, termasuk Kapolda Brigjen (Pol) M Naufal Yahya. Kemarin (23/7), Kabid Humas Polda

AKBP Hendry Badar angkat bicara, sekaligus membantah tuduhan publik Malut terhadap Kapolda.

Juru bicara Polda itu mengatakan, sikap Kapolda pada Pilgub Malut tidak seperti yang dipersepsikan publik. Kapolda telah berkomitmen sejak awal untuk netral, tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Kapolda juga tidak mendalangi atau berada di belakangan tuntutan pencoblosan ulang di enam desa perbatasan Kabupaten Halmahera Utara – Kabupaten Halmahera Barat.

“Kan soal pencoblosan itu

wilayahnya KPU dan Bawaslu, jadi Kapolda tidak mencampuri terkait tuntutan pencoblosan ulang itu.

Tuduhan publik itu tidak benar, karena Polda tugasnya melakukan pengamanan,” ujar Hendri Badar pada Malut Post.

Menurutnya, pihaknya mengedepankan profesionalisme dan proporsional ketika memintai klarifikasi terhadap komisioner KPU dan Bawaslu Malut terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan SPPD bermasalah dan pengadaan kotak suara. “Kami junjung tinggi asas praduga tidak bersama, karena

kami tetap menjaga netralitas. Kami tidak melakukan sesuatu di luar koridor hukum. Pak Kapolri telah menekankan ke semua jajaran agar menjaga netralitas, maka ini yang kami pegang,” katanya.

Hendry berharap semua pihak tetap percaya ke Polda, termasuk dalam melakukan penyelidikan dugaan di KPU dan Bawaslu. “Kalau ada unsur pidana, maka status kasusnya ditingkatkan ke penyidikan.

Kami berkomitmen mengamankan Pilgub hingga selesai sidang di Mahkamah Konstitusi (MK),” tutupnya. (tr-04/lex)

LOKAL SPORT SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 10

STKIP Siap Bantai Aikom Tekad Pertahankan Posisi di Puncak Klasemen TERNATE – Liga Mahasiswa usia 21 tahun masih menempatkan STKIP Kie Raha Ternate di posisi puncak klasemen. Setelah tiga laga dilakoni, STKIP berhasil meraih hasil positif. Nah, di laga keempat nanti STKIP akan ditantang, Aikom.

STIKP bertekad untuk mempertahankan posisi puncak dengan catatan meraih poin sempurna.

Sebelumnya, pertandingan perdana, STKIP meraup 3 poin setelah mengalahkan Unibra 2-0.

STKIP kembali melanjutkan trend positif setelah mengalahkan Polteks 5-2. Namun, pada pertandingan ketiga, Unkhair mampu mengimbanginya.

Kedua tim akhirnya berbagi poin lewat hasil imbang tanpa gol. Nah, dengan mengantongi 7 poin, STIKP akan menuntaskan laga terakhir saat berjumpa Aikom pada Kamis (26/7) mendatang.

Pelatih, Muhlis A Gani Ohoirat mengatakan

saat ini motivasi pemain lagi di atas angin, setelah meraih hasil belum merasakan kekalahan sekalipun di tiga laga sebelumnya. Karena itu, di partai terakhir nanti STKIP dipastikan akan all out, guna menambah poin dan bisa keluar sebagai juara.

“Saya optimis tim ini (STKIP) bisa mengalahkan Aikom. kami punya pemain yang cukup baik, mereka disiplin dan punya motivasi tinggi untuk meraih juara,” kata Muhlis, kemarin (23/7).

Ia menerangkan, skuad asuhannya punya karakter tersendiri, punya cara sendiri dan punya metode sendiri saat tampil. Menurutnya, soal mewaspadai lawan di setiap permainan itu sudah pasti. Namun, tim yang asuhnya itu tetap bermain dengan cara mereka sendiri.

“Kita tentu mewaspadai semua lawan. Tapi yang pasti, STKIP tetap tampil dengan cara kami

SKUAD STKIP Kie Raha Ternate

sendiri. Ada yang bertahan, ada yang menyerang. siapapun lawan kita, kita tetap bermain dengan pola kita sendiri,” ungkapnya. Sementara, pelatih Aikom, Muhammad Wandi Djohar mengatakan punya tekad untuk bisa memetik poin di dua laga tersisah tersebut. Sebab, Aikom sebelumnya sudah mengalami dua kekalahan. Karena itu, berjumpa

FOOTBALL Serangan Persela Dinilai Kurang Menggigit PELATIH Persela Lamongan, Aji Santoso menyebut absennya Loris Arnaud dan Diego Assis sangat berpengaruh terhadap permainan timnya ketika menjamu Madura United, Senin (23/7). Aji menilai serangan yang dibangun Laskar Joko Tingkir kurang menggigit.

Persela harus puas dengan satu poin setelah ditahan imbang Madura United di Stadion Surajaya, Lamongan. Gol tuan rumah dicetak oleh Fahmi Al-Ayyubi pada menit 11, sementara gol balasan Madura diceploskan oleh Zah Rahan Krangar tiga belas menit setelahnya.

“Dengan tidak adanya Loris dan Diego memang ada sedikit pengaruhnya walaupun anak-anak tadi tampil baik, tampil menyerang, cuma memang kurang menggigit,” ungkap Aji Santoso usai pertandingan.

Padahal, menurut mantan pelatih Arema FC ini, ia sudah membuat skema permainan dengan melibatkan Loris Arnaud. Tetapi tiba-tiba Loris tidak bisa main karena sakit, sehingga mau tidak mau Aji harus segera melakukan perubahan skema.

“Fahmi sebelumnya tidak saya latih sebagai striker, tapi di second striker rencananya.

Tapi tiba-tiba Loris sakit, saya cepat mengubah, saya dorong Fahmi ke depan, Shohei [Matsunaga] yang jadi gelandang serang,” sambungnya.

Namun, Aji tetap mengapresiasi kerja keras pemainnya meskipun gagal meraih poin penuh di kandang. Menurutnya, hasil itu cukup layak mengingat Persela tidak bisa menurunkan sejumlah pemain andalannya.

“Menurut saya hasil seri tidak buruk, karena keterbatasan pemain, tidak ada pemain andalan,” jelas Aji. Terlebih, klub kebanggaan Kota Soto tersebut masih mampu mempertahankan rekor kandang. Persela tak pernah kalah dalam sembilan kali pertandingan home sepanjang putaran pertama.

“Saya bersyukur alhamdulillah selama putaran pertama Persela tidak pernah tersentuh kalah di kandang, itu menurut saya luar biasa,” pungkasnya. (bln/yun)

EUFORIA JUARA : Pemain SBB Nuku saat menerima trofi juara satu pada Festival Nuku, akhir pekan kemarin

Festival Nuku, Samudra Borong Juara TERNATE - Festival sepakbol Nuku se- Maluku Utara telah berakhir Minggu (22/7) di Stadion

Marimoi Tidore Kepulauan, SSB Samudra sukses memborong dua gelar juara di dua kategori, yakni

STKIP Wandi bertekad untuk bisa mendapatkan poin penuh alis harus menang.

“Di dua laga sisa ini, saya berusaha bisa mendapat point. Kalau untuk mengharapkan juara, yang pasti sudah tertutup. Tapi semangat tim tidak akan kendor untuk bisa memenangkan pertandingan pada Kamis nanti,” katanya. (mg-04/yun)

pada kategori usia 11 tahun dan usia 12 tahun.

Festival Nuku tersebut diikuti sebanyak 55 tim dari beberapa SSB ada di Kota Tidore Kepulauana dan kota Ternate. Selain sabet juara, SSB yang bermarkas di Kota Baru ini juga menempatkan pemainnya sebagai top skor di usia 11 tahun, yakni Darulfikar Safaat. Kemudian di kategori U-12, pemain Sumudra juga menyabet best player yakni Farhan Supriadi.

Pelatih Samudra Usia 11 tahun, Santo Yoseph Rahman merasa bangga dengan gelar juara yang diraih tersebut. Menurutnya, prestasi yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari latihan yang ekstra dan konsistensi menjalankan program SSB. Persiapan untuk menghadapi Festival Nuku, Sumudra telah menjalani latihan kurang lebih 3 bulan.

“Ini (gelar juara) adalah hasil yang baik bagi kami (SSB Samudra). Ini menambah pengalaman mereka, dimana sesuai tema yang diusung; bermain, belajar dab bergembira,” kata Santos, kemarin.

Prestasi yang dirah tersebut mengantarkan SSB Samudra ke kanca nasional, terutama kategori 11 tahun. Karena itu, Santos mengatakan untuk menghadapi turnamen di level nasional tersebut maka anak asuhnya akan dilatih secara matang.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum keberangkatan nanti.

“Masih banyak kekurangan yang kita perbaiki, seperti skil, kerja sama tim, dan fisik pemain termasuk juga mental. Ini upayakan agar tim U-11 ini bisa meraih hasil maksimal di Bandung nanti,” ungkapnya.

Pelatih Samudra Putar Usia 12 tahun, Takesi Ali Imran mengatakan lawan-lawan yang dihadapi nanti di Bandung cukup komplit, baik dari aspek individu maupun secara tim.

Sebab, rata-rata SSB di Jawa Barat punya atmosfer turnamen yang rutin.

“Kita usahakan bisa mempertahankan juara yang diraih di Festival Nuku itu, agar bisa maksimal saat tampil di tingkat nasional nanti,” ujarnya. (mg-04/yun)

Evan Dimas Siap Berjuang untuk Timnas EVAN Dimas mengaku sudah siap untuk bertarung imnas Indonesia bersama Timnas ian Games 2018.

U-23 di Asian main Selangor FA Saat ini, pemain edang menjalani tersebut sedang pemusatan latihan di Bali mulai 24 Juli hingga 11 Agustus g. mendatang. ertama Evan di SeMusim pertama erbilang memuaslangor FA terbilang kan. Walau kurang berprestasi per Malaysia, gedi Liga Super lahiran Surabaya, landang kelahiran Jawa Timur itu mampu memya menjadi finalis bawa timnya alaysia.

Piala FA Malaysia. gor FA, Evan maDi Selangor am empat pemain suk ke dalam

teratas yang mengumpulkan pertandingan terbanyak.

Mantan personil Bhayangkara FC tersebut mencatatkan 17 penampilan, hanya kalah dari Kannan Kalaiselvan, Amri Yahya, dan Rufino Segovia yang sama-sama mengoleksi 19 pertandingan.

Bersama Timnas Indonesia U-23, Evan kini mengaku siap mengarungi Asian Games 2018 yang akan dimulai pada pertengahan Agustus mendatang. “Untuk TC terakhir (Timnas Indonesia U-23) saya siap seperti biasa,” ujar Evan ketika dihubungi wartawan.

“Alhamdulillah sejauh ini

EVAN EVA N Dimas Dimas Di m ma

sudah siap. Karena di sini juga setiap minggu bertanding. Jadi siap untuk menghadapi turnamen seperti Asian Games 2018,” katanya menambahkan.

Disinggung terkait kendala yang akan dihadapi

pada TC terakhir Timnas Indonesia U-23, Evan mengaku tidak ada masalah.

Walau sempat absen, mantan gelandang Persebaya Surabaya ini merasa tidak teringgal dalam aspek strategi dan taktik.

“Saya melewatkan TC bukan berarti saya tertinggal, karena di sini juga ada latihan dan kompetisi seperti halnya di Indonesia. Jadi insyaallah tidak tertinggal jauh,” tutur Evan. (bln/yun)

LEMBARAN SEKOLAH SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 11

Yayasan Nurul Hasan Gelar Workshop dan Parenting TERNATE – Yayasan Nurul Hasan Ternate terus berbenah dalam membenahi SDM-nya. Barubaru ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu( 21-22/7) lalu, yayasan mengadakan Workshop Guru SD, SMP dan SMA IT Nurul Hasan dan Parenting di Muara Hotel. Dalam kegiatan itu, yayasan mendatangkan Dr. Sukro Muhab, MSi, Ketua Pembina Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia.

Workshop guru bertema “Pengembangan Pembelajaran Terpadu Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skill), Karakter dan Literasi” itu diikuti 50 guru. Sedangkan Parenting dengan tema “Mendidik Generasi di Abad Milenia” diikuti 200 peserta yang terdiri dari orang tua siswa baru SD dan SMP Islam Terpadu Nurul Hasan. “Alhamdulillah acara ini disambut hangat pemilik Yayasan Nurul Hasan Dr. H. Muhammad Kasuba, MA meski beliau tidak sempat hadir pada acara tersebut karena harus ke Jakarta,” tutur Nurhayati Hasan, Wakasek Kesiswan SMP

IT Nurul Hasan.

Sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate yang diwakili H. Ruslan Mustafa, MSi mengatakan Dikbud Kota Ternate mengapresiasi positif kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Nurul Hasan Ternate. “Pak Kadis Pendidikan sangat merespon acara ini karena sesuai dengan moto Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Ternate yaitu DODIKA. Kesuksesan anak itu ditentukan oleh keluarga, lingkungan dan sekolah,” katanya.

Nurhayati menambahkan tujuan kegiatan workshop bagi guru untuk lebih memperdalam pemahaman guru tentang pembelajaran terpadu berbasis HOTS, karakter dan literasi. “Sedangkan Parenting bertujuan untuk mempererat silaturahim guru dan orang tua, serta menambah wawasan guru dan orang tua tentang cara mendidik anak atau generasi di era millennia,” tutupnya. (kox/*)

DISAMBUT DENGAN CAKALELE: Ketua Pembina Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia Dr. Sukro Muhab, MSi disambut dengan tarian cakalele oleh siswa SMP IT Nurul Hasan Ternate saat tiba di sekolah.

Galeri Foto Kegiatan Workshop dan Parenting yang diselenggarakan Yayasan Nurul Hasan Ternate di Muara Hotel

MANCA SPORT SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 12

MOTOGP

Starting XI Termahal di Dunia Lini Serang Ada Ronaldo, Neymar dan Mbppe

JORGE Lorenzo

Harapan Honda untuk Lorenzo MADRID - Repsol Honda, tim pabrikan Honda di MotoGP, punya harapan khusus dari Jorge Lorenzo. Juara dunia tiga kali kelas primer itu diharapkan bisa mengebut sekencang mungkin setelah gabung musim depan.

Mulai MotoGP 2019 mendatang Lorenzo akan membalap untuk Repsol Honda, tidak lagi berkiprah untuk Ducati yang menjadi timnya semenjak awal 2017 usai meninggalkan tim pabrikan Yamaha. Di Ducati sejauh ini, Lorenzo baru bisa mencatatkan dua kemenangan yang ia raih pada dua seri berurutan MotoGP 2018 yakni di Mugello dan Catalunya. Secara keseluruhan, Lorenzo baru punya lima podium bersama Ducati. Jumlah itu terbilang kontras dengan aksi-aksinya sebelum gabung Ducati. Bersama Yamaha di MotoGP (2008-2016), Lorenzo bahkan mampu menyabet tiga gelar juara dunia kelas primer. Bersama Repsol Honda musim depan, Lorenzo diharapkan bisa seperti itu lagi.

“Apa harapan kami? Well, Lorenzo punya tiga titel juara dunia MotoGP jadi kami yakin ia punya potensi meraih hasil-hasil bagus dengan motor kami,” kata Manajer Tim Repsol Honda Alberto Puig seperti dilansir Crash.net.

“Jadi harapan kami adalah ia akan berusaha mencapai level tersebut dan bakal berupaya membalap untuk meraih kemenangan-kemenangan, seperti yang biasa ia lakukan di masa lalu. Tapi tentu saja Anda tak pernah bisa memprediksi bagaimana adaptasi seorang rider dengan motor. Terkadang mudah, kadangkala tidak. Maksud saya, ia pun butuh waktu cukup lama untuk memahami motor Ducati. Tapi sekalinya ia sudah paham, ia langsung memenangi dua balapan beruntun.”

“Kami mengharapkannya untuk bisa mengebut. Seberapa ngebut? Kami tak tahu. Kapan ia akan bisa melakukannya? Kami juga tak tahu.

Tapi kami percaya bahwa dengan potensi dan karier balapnya, ia akan datang ke Honda agar bisa unjuk gigi di lintasan,” tuturnya. (dtc/yun)

KEPINDAHAN Alisson Becker ke Liverpool menobatkannya sebagai kiper termahal di dunia.

Liverpool harus merogoh kocek sebesar 67 juta paun untuk memenangkan hati Alisson dan memaksa AS Roma melepaskannya. Kepindahan ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya soal susunan pemain termahal di dunia. Siapa sajakah 11 pemain yang termahal di tiap-tiap posisi?

Bersama Neymar, Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe di lini serang, sebelas pemain termahal itu membentuk tim mematikan yang bernilai total ta paun atau setara dengan 18 triliun ru992,65 juta elas pemain termahal di dunia dalam piah. Sebelas -3-3, dilansir dari dailymail, yakni formasi 4-3-3, sson Becker. Kiper berdarah BraKiper, Alisson percaya bisa jadi solusi masalah sil ini dipercaya Liverpooll di lini belakang. Status kiper termahal di dunia sudah cukup membuklitasnya. Bek, Benjamin Mendy tikan kualitasnya. aco ke Man City: 51,75 paun).

(AS Monaco Mendy dianggap sebagai salah satu p terbaik di dunia, penampilan bek sayap gnya bersama Monaco menarik gemilangnya anchester City. Salah satu senjata minat Manchester utama Mendy adalah kecepatannya saat membantu serangan an silang yang dan umpan akurat Bek, Virgil van uthampDijk (Southampverpool: ton ke Liverpool: 70,1 juta paun).

Van Dijk dianggap sebagai calon bekk tengah terbaik a, kedi dunia, annya tenangannya main saat bermain selalu menALISSON Becker

jadi nilai plus. Kehadiran Van Dijk juga menjadi solusi permasalahan Liverpool yang lemah di lini belakang, dia membuat bek-bek lain bisa tampil lebih tenangAymeric Laporte (Athletic Bilbao ke Man City: 58,5 juta paun). Pep Guardiola banyak merombak skuat Manchester City khususnya di barisan pemain belakang. Laporte adalah salah satu bek muda yang dipersiapkan untuk menjadi bek terbaik, meski masih kesulitan beradaptasi.

Kehebatan Laporte bahkan membuat Spanyol dan Prancis berebut. Dia masih berkesempatan memilih kebangsaannya karena masih belia.

Kyle Walker (Tottenham ke Man City: 47,5 juta paun). Bukan sebuah kebetulan tiga bek terbaik di dunia milik Manchester City. Sebagaimana kasus Mendy dan Laporte, Walker adalah bentuk lain antusiasme Guardiola membentuk skuat stabil. Kehebatan Walker tak perlu diragukan lagi, selain bermain sebagai bek sayap tangguh, dia juga membuktikan bisa jadi bek tengah.

Gelandang, Paul Pogba (Juventus ke Manchester United: 94 juta paun). Tak perlu m e ra g u k a n k e hebatan Paul Pogba.

Meski kesulitan membuktikan kualitasnya di MU, dia berhasil menunjukkan performa terbaiknya di timnas Prancis. Pogba bisa menjadi pusat setiap tim yang

dia bela.

Philippe Coutinho (Liverpool ke Barcelona: 112,5 juta paun). Liverpool sempat bersikeras tak mau menjual Coutinho, kala itu pemain berdarah Brasil ini memang menjadi tumpuan skuat Liverpool. Namun, seiring berjalannya waktu, Liverpool terbukti mampu tampil apik tanpa Coutinho. The Reds akhirnya melepas incaran Barcelona itu dengan harga tinggi. James Rodriguez (AS Monaco ke Real Madrid: 67,5 juta paun). James Rodriguez adalah bintang yang bersinar terang di Piala Dunia 2014 Brasil, penampilannya ini menarik minat Real Madrid, salah satu klub terbaik di dunia. Tentu saja Monaco tak bisa menolak tawaran Madrid yang dikenal sebagai salah satu tim terkaya di dunia.

Penyerang, Ne Neymar (Barcelona ke PSG: 199,8 juta paun). Neymar aadalah pemain termahal di dunia saat ini. PSG mencoba m mewujudkan ambisinya meraih gelar juara jua Liga Champions, dan Neymar adalah salah satu sa cara mewujudkan mimpi itu.

Status pemain termahal t di dunia sudah cukup membuktikan kualitas Neymar, bahkan status ini mungkin b bisa bertahan cukup lama. Cristiano Ronaldo (Real Madrid ke Juventus: 105 juta paun) Kepindahan Ronaldo ke Juventus paun). meng mengembalikan statusnya sebagai salah satu pemain termahal di dunia. Ronaldo menginginkan tantangan baru, dan Juventus menyambut harapan Ron Ronaldo dengan janji gaji yang fantastis. Juve J jelas beruntung mendapatkan sala salah satu pemain terbaik di dunia.

Kylia Kylian Mbappe (AS Monaco ke PSG: 121 juta ju paun). Status pemain muda terbaik di dunia memang layak disandang Kylian M Mbappe. Meski masih berusia 19 tahun, dia su sudah jadi fenomena di dunia sepak bola, Mbappe ba bahkan mencuri perhatian di Piala Dunia 2018 Rusia Rusi dan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik.

Hingga kini M Mbappe memang belum sah jadi milik PSG yang yan masih mengandalkan status peminjaman untuk u mengakali peraturan FFP. (bln/yun)

Reus Minta Christian Pulisic Tolak Liverpool GELANDANG serang Borussia Dortmund, Marco Reus meminta rekan mudanya Christian Pulisic untuk menolak tawaran Liverpool. Reus menilai untuk saat ini Dortmund merupakan opsi terbaik untuk sang pemuda.

Dalam tiga tahun terakhir, nama Pulisic perlahan tapi pasti naik ke skema sepakbola Eropa. Sang pemain dinilai sebagai salah satu pemain muda terbaik di Eropa yang saat ini memperkuat Dortmund.

Komisaris, Direksi dan Manajemen Serta Karyawan 1. PT. ANTAM (Persero) Tbk Kantor Pusat 2. PT. ANTAM (Persero) Tbk UBP Nikel Malut 3. PT. ANTAM (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Pabrik FENI Haltim (P3FH)

Mengucapkan

Selamat Hari Bhakti Adhyaksa Ke

22 Juli 2018

Performa apik Pulisic ini kabarnya menarik perhatian Jurgen Klopp. Pelatih Liverpool itu tertarik untuk mendatangkan salah satu talenta muda yang ia rekrut pada saat ia masih menjadi manajer Dortmund beberapa tahun yang lalu.

Namun Reus percaya untuk saat ini Dortmund masih menjadi opsi terbaik untuk Pulisic. “Christian adalah pemain yang sangat bagus” buka Reus kepada ESPN.

Reus tidak sungkan mengakui bahwa sang pemuda itu memiliki bakat yang sangat besar sehingga ia berharap Pulisic bisa bertahan lama di Dortmund.

“Dia adalah pemain muda yang punya potensi besar. Ia memiliki banyak sekali kualitas pada permainannya. Saya harap dia bisa bermain untuk Dortmund dalam waktu yang lama. Namun kita akan lihat apakah itu bisa terwujud dalam beberapa tahun ke depan,” tandasnya. (bln/yun)

CHRISTIAN Pulisic

MAJANG POLIS SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 13

Puas Makan Janji, Warga Hiri Gelar Aksi Sehari ada Dua Aksi Demo untuk Pemkot Termasuk Jikomalamo yang tak Kunjung Digunakan Editor : Sunarty Peliput : Abd Yahya Abdullah TERNATE – Minimnya pelayanan publik serta janji dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kepada masyarakat Hiri yang hanya tinggal janji, makin meresahkan warga. Salah satu tuntutannya mengenai Pelabuhan transit untuk transportasi laut Hiri di Ternate yang hingga kini tidak pernah dirasakan masyarakat.

RUSTAM FOR MALUT POST

Baca: AKSI.. Hal 16 RUSTAM FOR MALUT POST

SERTIJAB Basarnas Ternate Berganti Nahkoda

BASARNAS FOR MALUT POST

BERGANTI: Mantan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mustari bersama penggantinya Muhamad Arafah saat acara Sertijab di Kantornya.

TERNATE – Pucuk pimpinan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B (Basarnas), resmi berganti. Pergantian itu ditandai dengan serah terima jabatan (Sertijab) kepala kantor, dari Mustari ke Muhamad Arafah di kantornya, kemarin (23/7).

Baca: BASARNAS.. Hal 16

FOLLOW UP Akui Standar Pusat Terlalu Tinggi TERNATE – Program dan Latihan Profesi Guru (PLPG) masih menjadi momok bagi para guru di Malut tertutama di Kota Ternate. Pasalnya, banyak guru yang mengikuti kegiatan uji kemampuan profesionalitas guru ini gagal, bahkan tingkat kelulusannya tak sampai satu persen.

Para guru akui kalau kemampuan mereka masih lebih rendah dibandingkan dengan standar dari pusat dalam pelatihan tersebut. Seperti yang diakui Yoslina Mahdi.

Baca: TINGGI.. Hal 16

TUNTUTAN: Spanduk yang dibentangkan di Pelabuhan Hiri. Warga Meminta Pemkot Serius Tangani Akses Transportasi untuk Hiri

APBD-P Lebih Andalkan Sumber Lain TERNATE- Pemerintah telah menyampaikan rancangan perubahan postur APBD Kota Ternate 2018 ke DPRD. Dalam rancangan itu, ada beberapa item yang diubah baik itu dari sisi pendapatan maupun Belanja. Untuk item Pendapatan, perubahannya hanya terjadi di Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada Lain-lain PAD yang sah. Kenaikannya mencapai Rp200 juta.

Perubahan juga terdapat di dua item belanja baik itu Belanja langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL). (selengkapnya lihat grafis).

Terkait dengan perubahan ini, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Ahmad Yani Abdurahman saat ditemui mengaku, perbuahan senilai Rp200 juta pada item Lainlain PAD yang sah karena ada target tersendiri.

Baca: APBD-P.. Hal 16

BELANJA

BERUBAHAN ITEM-ITEM APBD YANG DIRANCANG PADA APBD-P 2018 PENDAPATAN

Balanja Tidak Langsung Rp. 449.241.379.347 APBD Rp. 452.241.379.347 APBD-P Rp. 3.000.000.000 BERUBAH

Hasil Penilaian Aset Daerah yang Dipisahkan Rp 150.000.000 APBD Rp. 44.200.000 Realisasi Rp. 50.000.000 APBD-P

Belanja Tidak Terduga Rp. 4.000.000.000 APBD Rp. 7.000.000.000 APBD-P Rp 3.000.000.000 BERUBAH

Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 500.000.000 APBD Rp. 7.300.000 Realisasi Rp. 50.000.000 APBD-P

Belanja Langsung Rp. 561.963.867.785 APBD Rp. 588.372.128.465 APBD-P Rp. 26.408.260.680 BERUBAH

Bunga Jasa Giro Rp. 700.000.000 APBD Rp. 67.000.000 Realisasi Rp. 50.000.000 APBD-P

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Rp. 2.519.257.600 APBD Realisasi APBD-P

- Belanja Pegawai Rp. 106.339.743.910 APBD Rp. 108.806.813.054 APBD-P Rp. 2.467.069.114 BERUBAH

Bunga Deposito Rp. 3.000.000.000 APBD Rp. 19.248.703 Realisasi Rp. 50.000.000 APBD-P

Dana Bos APBD Realisasi APBD-P

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 222.229.951.763 APBD Rp. 231.786.409.898 APBD-P Rp. 9.556.458.135 BERUBAH

Penerimaan lainnya Rp. 7.350.000.000 APBD Rp. 1.425.683.996 Realisasi APBD-P

TOTAL PAD 2018 Rp. 141.084.457.600 APBD Rp. 32.936.231.095 Realisasi Rp. 200.000.000 APBD-P

Rp. 27.665.200.000

-

Hanya Diberi Waktu 7 Hari TERNATE – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah (BP2RD) kembali beraksi. Empat restoran menjadi sasaran teguran BP2RD yang ditandai dengan pemasangan stiker bertuliskan Tempat Usaha Ini Belum Membayar Pajak Daerah di dinding bangunannya karena tidak taat membayar pajak dan restribusi daerah. Pantauan Malut Post kemarin, tidak ada perlawanan saat petugas memasang stiker. Kepala BP2RD, Ahmad Yani Abdurahman, mengaku sebenarnya ada banyak objek pajak restoran yang menunggak pajak tapi baru empat yang dipasang.

Baca: WAKTU.. Hal 16

ABD YAHYA ABDULLAH MALUT POST

SANKSI PENUNGGAK PAJAK: Salah satu rumah makan yang ditempeli stiker oleh BP2RD karena sudah berbulan-bulan menunggak pajak

- Belanja Modal Rp. 233.394.172.112 APBD Rp. 247.778.905.513 APBD-P Rp 14.384.733.401 BERUBAH

XXI Diminta Awasi Anak di Bawah Umur TERNATE – Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan terhadap anak. Salah satunya yang kini banyak diperbincangkan adalah, perilaku orangtua yang mengajak anaknya nonton di Theater XXI tanpa memperhatikan batas usia dan yang tidak sepantasnya ditonton oleh anak-anak seperti film horor ataupun film untuk anak yang usianya di atas 14 tahun atau 17 tahun .”Ini juga butuh perhatian Manajaman XXI, sebab selama ini setelah dibukanya bioskop tidak ada batasan usia yang masuk nonton film dalam bioskop tersebut,”ungkap Anggota Komisi II, Mohdar Bailussy, kemarin (23/7). Dikhawatirkan dengan menonton film yang tidak sesuai akan mengganggu psikologis anak.

Baca: AWASI.. Hal 16

KDS ODHA Maku Dudara Kelompok Peduli Sesama ODHA

Terlahir karena Peduli Tingginya Stigma dan Diskriminasi Terhadap ODHA Orang dengan HIV/AIDS selayaknya hidup seperti orang normal. Tidak perlu adanya stigma dan diskriminasi terhadap mereka.

ODHA juga butuh dukungan dari orang terdekat, untuk bisa menjalani hidupnya.

Inilah Harapan dari ODHA. ARWANI JUFRI - Ternate

DISKRIMINASI dan stigma kerap diterima Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Padahal, sikap negatif terhadap mereka selain melanggar Hak Asazi Manusia (HAM), hal itu itu bisa menghambat upaya penanggulangan penyakit berbahaya ini karena ketakutan untuk melakukan Voluntary Counseling and Testing (VCT) karena khawatir jika hasilnya positif dia akan dijauhi dan ketakutan lainnya.

Untuk meminimalisir, masyarakat harus paham benar mengenai HIV/AIDS serta semua yang terkait dengannya terutama cara penularannya.

Untuk mengubah pandangan masyarakat Karena dengan begitu, pandangan negatif terhadap para

penderita HIV/AIDS bisa berubah. Inilah yang menginisiasi 10 ODHA di Kota Ternate berembuk untuk melahirkan ide untuk saling menguatkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa berpikir positif terhadap mereka. Hasilnya, pada 8 Juli lalu para ODHA yang berasal dari berbagai faktor risiko itu membentuk komunitas yang diberi nama Kelompok Dukungan Sebaya Orang Dengan HIV/AIDS (KDS ODHA) Maku Dudara. Untuk mendukung rencananya, eksistensi kelompok tersebut harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah.

Baca: ODHA.. Hal 16

WARTATASIK

AROUND TERNATE SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 14

Art: Resayfa Rumra

Pasca Digusur, Warga Kesulitan Mencari Tempat Tinggal Tetap Bertahan Di Lokasi dengan Tenda Seadanya Editor : Erwin Syam Peliput : Maslan Adjid TERNATE- Warga Penghuni kawasan Rt 7 Pasar Kota Baru, yang sejak Jumat lalu di gusur, kondisinya kini kesulitan mencari tempat tinggal, sebagian dari mereka masih bertahan di bagian selatan lokasi penggusurang denfan hanya mendirikan tenda dari terpal Sejumlah warga penghuni pasar Kota Baru yang ditemui koran ini mengatakan, mereka masih bertahan di lokasi dengan mendirikan tenda

BERTAHAN: Beberapa warga yang masih bertahan di lokasi penggusuran dengan mendirikan tenda. (Maslan/MP)

seadanya karena keterbatasan modal untuk mencari tempat tinggal baru, Pemerintah juga tidak memberikan

Agenda Kota merupakan rubrik tentang agendaagenda yang akan dilaksanakan di Kota Ternate. Bagi instansi pemerintah, swasta, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, pelajar dan mahasiswa yang memiliki agenda kegiatan di Kota Ternate dapat menyampaikan ke Redaksi Malut Post Melalui SMS ke 082187824748.

SMS berisikan nama institusi atau organisasi penyelenggara kegiatan, nama kegiatan, hari/tanggal, waktu dan tempat kegiatan. (*)

SEMENTARA ITU Lagi, Petugas Kebersihan Tak Angkut Sampah TERNATE – Tumpukan sampah kembali menghiasi badan trotoar tepat di depan kantor BNN Kota Ternate kawasan Kalumata Puncak, sampah ini tidak diangkaut selama berhari hari, akibatnya, tumpukan sampah semakin membesar serta meimbulkan bau menyengat Amatan Koran ini kemarin terlihat, tumpukan sampah berserakan di atas trotoar dan sangat mengganggu pejalan kaki. Ira salah satu warga Kalumata puncak kepada Koran ini menuturkan, biasanya petugas dari Dinas Kebersihan aktif datang dan mengangkut sampah di area tersebut, Tetapi yang terjadi pada Senin (23/7), petugas kebersihan sudah lama tidak datang untuk mengangkut sampah, hingga warga yang membuang sampah di lokasi tersebut terus menumpuk hingga memakan badan trotoar. “kami meminta petugas kebersihan untuk segera turun ke lokasi untuk membersihkan sampah, kalau tidak sampah ini akan memenuhi badan trotoar selama petugas kebersihan tidak merespon,” Harap Ira.(tr-02/Lid)

solusi terkait relokasi temlat tinggal sementara warga yang bermukim di kawasan ini, mengingat sebagian dari

Jalan Raya Bukan Tempat Bongkar Muat TERNATE-Kebiasaan sejumlah Toko dan gudang bahan sembako yang melakukan bongkar muat barang dengan menggunakan badan jalan dikeluhkan warga hal ini terkait sering terjadi macet saat pembongkaran barang berlangsung. Randi salah satu warga yang sering beraktivitas di kawasan pasar Jalan Pahlawan Revolusi menuturkan, hampir setiap saat kawasan sepanjang pahlawan revolusi paling sering terjadi macet gara gara mobil truck melakukan bongkar muat barang milik beberapa toko di sepanjang jalan Pahlawan revolusi, selain itu di kawasan jalan Arnold Mono-

penghuni adalah eks pengungsi yang dulu ditempatkan diwilayah tersebut Andi salah satu warga penghuni area

nutu, juga di kawasan jalan jasin gamsungi. “seharusnya pemilik toko harus menyesuaikan waktu bongkar muat barang agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, jangan merasa karena milik toko dan barang lantas membongkar barang seenaknya dan memakan badan jalan, akhirnya pengendara lain yang terimbas macet.” Tutur Randi Randi berharap, Pemkot Ternate membuat regulasi dan aturan agar pemilik toko maupun gudang yang berada di pusat kota agar saat melaksanakan aktivitas bongkar muat jangan di waktu warga sedang ramai beraktivitas, ini selain menghindari kemacetan, penataan kota juga baik demi kenyamanan warga. “saran kami, bagusnya aktivitas bongkar muat dilakukan pada pagi hari sebelum jm 08.00 atau sore pukul 17.00 atau malam di waktu aktivitas warga berkurang. jika aturan ini berlaku maka parkir di sepanjang jalan pahlawan revolusi juga akan tertib dan macet bisa diatasi.” Harap Randi.(*)

pasar Kota Baru menuturkan, dari 39 KK yang bermukim di kawasan ini, ada kurang lebih 223 jiwa, sebagian diantaranya sangat kesulitan mencari tempat tinggal baru karena harus menyewa kontrakan atau kos kosan, padahal Pemerintah sudah membahas dengan DPRD soal penyediaan lokasi sementara tempat tinggal sebelum di gusur, namun hingga penggusuran kami tidak mendapat solusi dari Pemerintah. “kami berharap Pemerintah Kota Ternate dan DPRD untuk dapat mencari solusi yang terbaik buat kami yang sementara ini kesulitan mencari tempat tinggal baru, kami tidak melawan atau tidak mengikuti aturan, kami patuh, karena penempatan kami disini juga atas dasar arahan Pemerintah, kami sudah hidup puluhan tahun disi, kami bekerja di sini dan anak anak kami bersekolah disini, setelah kami digusur pekerjaan kami pasti hilang, anak anak kami juga putus sekolah, jadi kami memohon untuk berikan solusi yang terbaik agar kami bisa mendapatkan tempat tinggal sementara, paling tidak uang sewa kontrakan atau kos kosan agar kami bisa menyewa tempat tinggal sambil mencari nafkah dan temlat tinggal baru.” Harap Andi, warga Halmahera yang juga eks korban konflik 1999. (tr-02)

BONGKAR MUAT: Salah satu aktivitas bongkar muat yang dilakukan salah satu gudang di lingkungan jalan Jasin Gamsungi

Warga Minta Pemkot Seriusi Persoalan Banjir

GENANGAN AIR: Salah satu sudut jalan di Bastiong Talangame yang tergenang air pasca hujan. (Maslan/MP)

TERNATE - Setiap kali hujan turun, kawasan Bastiong, pasti dikepung banjir bercampur becek, meski kejadian ini sudah berlang-

sung lama, namun hingga kini tidak ada solusi terkait penyelesaian persoalan klasik tersebut Seperti di lingkungan Bastiong

Talangame Rt 13, kawasan ini akan dipenuhi air bercampur becek serta tumpukan tanah lihat saat terjadi hujan lebat, masalahnya selalu karena drainase tidak bisa menampung volume air hujan serta sampah yang memenuhi badan drainase hingga air bercampur becek dan sampah meluap ke jalan umum.

Pantauan Koran ini sesaat setelah hujan mengguyur Kota Ternate pada Senin (23/7) pagi kemarin, beberapa ruas jalan di Bastiong Talangame dan Karance, dipenuhi air dan bercampur becek serta sampah. Nurmala salah satu warga Bastiong karance yang ditemui Koran ini menuturkan, kasus banjir dan tanah memenuhi badan jalan saat hujan turun, sebenarnya sudah berlangsung lama dan Pemkot Ter-

nate tahu soal persoalan ini, namun tidak ada solusi pasti untuk menuntaskan masalah yang menghantui warga Bastiong bertahun tahun tersebut. “Pusat perbelanjaan dan ruko dibangung di hampir senateru Ternate, penataan kota dan taman di pinggiran pantai juga banyak di bangun, tetapi masalah banjir dan drainase di Bastiong hingga kini tidak ada solusi, warga tetap saja menghadapi banjir saat hujan turun,” tutur Nurmala Nurmala berharap Pemkot Ternate harus secepatnya merencanakan solusi yang pasti agar persoalan klasik ini bisa teratasi. “kami harap Pemkot ternate punya solusi yang terbaik agar banjir air sapha dan becek ini tidak lagi terjadi di Bastiong,” Tutup Nurmala. (tr-02/Lid)

JURNALISME WARGA

RUSAK: Ruang toilet yang rusak

Butuh Diperbaiki BUKANNYA Bandara Sultan Babullah akan lebih baik, lebih nyaman

serta lebih aman, setelah di ambil alih oleh pihak Angkasa Pura, namun yang terjadi saat ini, sangat berbeda dengan kenyataan dilapangan, salah satunya fasilitas toilet atau tempat buang hajat itu terlihat seperti tidak ada yang mengurusnya, pasalnya, sebagian besar ruangan toilet rusak parah, selain itu tempat buang air yang menempel dengan dinding juga tidak bisa digunakan

Dengan informasi ini, kami warga berharap, otoritas Bandara Sultan Babullah, untuk secepatnya diperbaiki toilet Tersebut, jangan ada turis asing yang berkomentar buruk terhadap pelayanan pendukung yaitu fasilitas kamar mandi.(*) Pengirim Afit Warga Ternate

AKADEMIKA SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 15

UMMU dan Malut Post Jalin Kerjasama TERNATE – Media merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan ke publik.

Majunya sebuah institusi tidak terlepas dari peran media. Berangkat dari hal itu, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) menjajaki kerjasama dengan Malut Post terkait publikasi.

Kerjasama ini adalah langkah yang baik untuk kepentingan pengembangan kampus UMMU kedepan. UMMU yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Maluku Utara (Malut) tentu memiliki banyak kegiatan baik di bidang akademik maupun kemahasiswaan.

Dalam kerjasama ini, Malut Post akan menye-

diakan rubrik khusus untuk UMMU yang nantinya setiap kegiatan di UMMU akan di publikasi melalui rubrik yang telah disediakan ini.

Langkah kerjasama ini disambut baik Rektor UMMU, DR Saiful Deni. Rektor mengapresiasi adanya peran Malut Post untuk kegiatan publikasi demi pengembangan kampus UMMU kedepannya. ”Kerjasama ini sangat baik untuk pengembangan kampus kedepannya,” ujar rekotor.

Pemimpin Redaksi Malut Post, Faisal Djalaluddin juga mengapresiasi Rektor UMMU yang menyambut baik kerjasama tersebut. (tr-03/rul)

KERJASAMA : Rektor UMMU, DR Saiful Deni (Kanan) berjabat tangan dengan pimpinan redaksi Malut Post Faisal Djalaluddin usai membicarakan kerjasama UMMU dan Malut Post.

Kuliah Manajemen Bencana Bersama Julhija Rasai ST, MT

Bencana Sampah di Kota Ternate Julhija Rasai ST, MT Dosen Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU)

TOPIK yang dibahas kali ini tentang Bencana Sampah di Kota Ternate. Ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Bencana yang disampaikan Julhija Rasai ST, MT, dosen Fakultas Teknik Pertambangan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) kepada mahasiswa semester VI. Berikut narasi yang disampaikan secara bertutur oleh yang bersangkutan:

Kata sampah bukanlah sesuatu hal yang baru dan melekat dalam kehidupan masyarakat dimana sekecil apapun aktivitas manusia (masyarakat) akan menghasilkan atau memproduksi yang namanya sampah, karena sampah merupakan suatu material atau bahan bekas pakai dalam bentuk padatan ataupun cair, baik itu organik maupun non-organik.

Sampah yang tidak terpakai lagi akan dapat memberikan efek (dampak) yang sangat buruk apabila tidak dapat dikelola dan tidak mendapat fasilitas (tempat sampah) serta perhatian baik oleh pemilik sampah itu sendiri dan atau oleh penguasa (pemer-

intah) dalam hal ini pemerintah Kota Ternate, maka sampah akan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat perkotaan.

Akibat dari kurangnya perhatian baik oleh masyarakat dan pemerintah maka saat ini Kota Ternate telah dilanda bencana sampah yang merupakan ancaman besar di kawasan perkotaan, dimana sampah telah menjadi salah satu isu utama dari tiga isu bencana perkotaan yaitu Bencana Gunung Api Gamalama, Bencana Sampah, dan Bencana Intrusi Air Laut (Air Salobar).

Secara geografis, Kota Ternate berada tepat dibawah kaki gunung api Gamalama atau yang dikenal dengan sebutan pulau Ternate. Kota Ternate merupakan pusat perekonomian, pendidikan, jasa dan merupakan pintu masuk ke Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Kota Ternate menjadi pusat perhatian daerah-daerah sekitar yang menyebabkan pertumbuhan penduduk dan atau urbanisasi semakin pesat setiap tahunnya.

Hal tersebut berdampak pada masalah perkotaan yang mengakibatkan masalah persampahan (studi kasus pada Kelurahan Makasar Timur). Persoalan sampah tidak henti-hentinya untuk dibahas karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Kota Ternate adalah salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk dan perekonomian yang cukup memicu meningkatnya kegiatan jasa, industri, bisnis dan sebagainya di wilayah Ternate sehingga terjadi peningkatan produksi limbah buangan atau sampah (Akbar, dkk. 2014).

Masalah persampahan di Kota Ternate menjadi babak baru dan khususnya di Kelurahan Makasar Timur. Sampah menjadi wabah penyakit, pencemaran lingkungan, pengaruh kualitas air tanah

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN Mengucapkan

dan lainnya yang berdampak terhadap wisatawan serta perekonomian masyarakat nelayan akibat pencemaran laut. Pencemaran lingkungan yang semakin meningkat disebabkan oleh berbagai hal, seperti bertambahnya populasi manusia yang mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah yang dibuang (Sari, 2016). Hal ini diperburuk dengan kurangnya tempat dan lokasi pembuangan sampah, kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat dalam mengelola dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan sampah kembali, karena sampah dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus dibuang. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat.

Berdasarkan UU Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat didefinisikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari semua aktivitas manusia dan hewan yang berupa padatan, yang dibuang karena sudah tidak berguna atau diperlukan lagi (Fadhila, 2011).

Apabila sampah dapat ditangani dengan baik dan profesional, kondisi lingkungan akan menjadi lebih bersih. Pembinaan dengan meningkatkan peran serta masyarakat juga diperlukan agar mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan seperti di sungai, kolam atau parit untuk mengeliminasi menumpuknya timbunan sampah. Persoalan persampahan di Kota Ternate sudah sangat memprihatinkan, mengingat kondisi sekarang, sampah telah tersebar di berbagai sudut kota khususnya di Kelurahan Makasar Timur.

Kondisi seperti ini sangat penting dilakukan suatu kajian atau penelitian untuk dapat memetakan sebaran sampah sehingga teridentifikasi lokasi atau tempat yang menjadi fokus pemerintah, masyarakat dan penggiat sampah lainnya dalam penanganan ancaman bencana sampah. Kelurahan Makasar Timur kembali dijelaskan secara geografis bahwa, berada tepat di bagian hilir kaki gunung api Gamalama yang berbatas dengan garis pantai di Kecamatan Kota Ternate Tengah. Sebagian besar wilayah kelurahan tersebut adalah daerah bekas reklamasi pantai yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate pada tahun 1999-2004. Lajunya, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi pada kawasan tersebut yang tidak ter-

kontrol dengan baik oleh pemerintah kota dalam tata kelola pembangunan menyebabkan kawasan tersebut sebagai daerah genangan air limpasan saat terjadi hujan, kondisi tersebut diperparah dengan adanya tumpukan sampah yang ikut aliran limpasan tersebut.

Meningkatnya produksi sampah tanpa sistem persampahan yang tepat diperkirakan menjadi alasan tidak terciptanya lingkungan yang bersih, dikeranakan masih banyak sampah yang berhamburan di jalan dengan tidak adanya tempat fasilitas pembuangan sampah yang memadai. Selain itu, kebanyakan masyarakat membuang sampah di selokan yang mengakibatkan terjadinya banjir sampah ketika turun hujan dan pada umumnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai sering membuang sampah di laut, sehingga mengakibatkan masalah pencemaran lingkungan.

Persampahan di Kelurahan Makasar Timur semakin bertambah setiap harinya karena dimungkinkan kurangnya kesadaran masyarakat yang selalu membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak adanya kepedulian masyarakat dalam hal gerakan bersih sampah oleh masyarakat setempat terhadap sampah di kelurahan tersebut sehingga yang terlihat saat ini adalah daratan dan genangan sampah diberbagai sudut kota. Daratan sampah yang terlihat berupa bekas buangan bahan-bahan yang tidak terpakai lagi oleh masyarakat setempat dan genangan sampah yang terjadi diakibatkan terperangkapnya air limpasan (Run Off ) karena kegagalan sistem drainase yang dibangun pasca reklamasi pantai pada tahun 1999-2004 di Kelurahan Makasar Timur. Oleh pemerhati diprediksikan bahwa hal tersebut selain dari pada aktivitas masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup setempat, bencana sampah tersebut juga merupakan produk kiriman dari kelurahan-kelurahan yang berada di bagian hulu dari Kelurahan Makasar Timur yang berada di bagian hilir. Hal ini dimungkinkan bahwa aliran sungai dan sistem drainase yang mengarah ke hilir menjadi saluran transportasi dan air limpasan menjadi media aliran penyebab utama bencana sampah di Kelurahan Makasar Timur. Itulah sedikit ulasan mengenai Bencana Sampah di Kota Ternate, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk kita bersama. (tr-03/rul)

Upayakan Peningkatan Akreditasi Prodi

Selamat Hari Bhakti Adhyaksa Ke-58 22 Juli 2018

Berkarya dan Berbakti Segenap Hati Menjaga Negeri

Capt. H. Ali Ibrahim, MH

Muhammad Sinen, SE

M.Thamrin Fabanyo MTP.

Wali Kota

Wakil Wali Kota

Sekretaris Kota

TERNATE – Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate tengah berupaya meningkatkan akreditasi sejumlah Program Studi (Prodi) dari C ke B, dan dari B ke A. Upaya peningkatan akreditasi prodi ini juga diikuti rencana pembukaan prodi baru di FIB dan peningkatan diploma III Prodi Pariwisata ke diploma IV. Dekan FIB Unkhair, Fachmi Alhadar mengatakan, selain upaya peningkatan akreditasi prodi, pihaknya juga akan mengembangkan program Fakultas mau-

pun Prodi yang nantinya disesuaikan dengan perkembangan zaman. ”Misalkan yang sementara ini digodok penerapan kurikulum KKNI. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah terapkan itu, karena di perguruan tinggi lain sudah dilaksanakan,” tuturnya, kemarin (23/7).

Menurutnya, untuk peningkatan kualitas mahasiswa, akan dimulai dengan menekankan pada kualitas dosen. Dari tenaga pendidik inilah yang kemudian memacu peningkatan kualitas mahasiswa. Dengan kuali-

tas dan kapasitas tenaga pengajar yang mumpuni, ditunjang dengan fasilitas dan kemauan dari tenaga pendidik, maka peningkatan kualitas mahasiswa ini bisa teratasi dengan baik. ”Jadi kita juga berusaha meningkatkan pembelajaran di kelas dengan cara peningkatan mutu tenaga pendidik ini dengan kompetensinya.

Mahasiswa juga kita ikutkan ke ajang kompetisi diluar yang bersifat pengembangan diri disamping kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke peningkatan,” pungkasnya. (tr-03/rul)

Kembangkan Program Akademik Berbasis Blended Learning TERNATE – Program Studi (Prodi) Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Khairun (Unkhair) mengembangkan program layanan akademik berbasis blended learning. Program ini diharapkan dapat mengembangkan kualitas mahasiswa untuk berdaya saing tinggi, dengan menerapkan kurikulum berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Program ini juga memiliki visi utama ”menjadi pusat pengembangan pendidikan biologi di daerah kepulauan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan profesional pada tahun 2025,”.

Ketua Prodi Biologi, Dr M. Natsir Tamalene mengatakan, program blended learning adalah cara belajar yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka (face to face) dengan pembelajaran berbasis komputer (online end offline) yaitu perangkat yang terhubung secara online maupun offline. ”Program ini sangat visioner untuk dikembangkan pada mahasiswa calon guru di wilayah kepulauan. Kami akan berupaya menciptakan guru masa depan di wilayah kepulauan yang berkarakter dan professional di era 4,0,” ujarnya.

Era ini, kata dia, merupakan era teknologi dan industry. Era ini ditandai dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di berbagai aspek kehidupan. Saat ini, program studi pendidikan biologi dalam manajemen aka-

demiknya telah memanfaatkan TIK dalam pembelajaran misalnya simulasi, pembelajaran melalui video, online learning, serta distance learning.”

Program akademik kita integrasikan dalam kurikulum program studi, dengan tujuan mengubah paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang berpusat pada dosen, menjadi pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau Student Centered Learning (SCL). Model seperti ini merupakan salah satu aktivitas pembelajaran di era 4,0 yang memanfaatkan TIK,” terangnya.

Lanjut M. Natsir, aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan, upaya untuk menciptakan guru yang berilmu (scientist) dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan mengelola sumber-sumber belajar yang sengaja dirancang dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru biologi dalam merancang pembelajaran, terutama upaya memecahkan masalah atau mengaplikasikan dalam rancangan pembelajaran mata pelajaran.” Dengan begitu kualitas pembelajaran akan meningkat, serta lebih sensitif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di kenal dengan Pembelajaran Berbasis Blended Learning (PPBL). Pembelajaran bukan hanya berbasis pada tatap muka, tetapi dikombinasikan dengan sumber yang bersifat offline maupun Online,” jelasnya. (tr-03/rul)

SAMB MAJANG SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 16

...BASARNAS Samb Hal. 13

Proses pergantian pimpinan lama ke pimpinan baru dilaksanakan sedikit berbeda. Keduanya diarak oleh para penari Soya-Soya dari gedung utama ke gedung serbaguna tempat acara.

Pergantian, sesuai surat keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-02/KP.303/1/BSN-2018 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Mustari naik status menjadi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar sedangkan Arafah sebelumnya Kasubsi Sumber Daya di Kantor Bandung.

Mustari sendiri memegang kendali sebagai kepala Basarnas Ternate selama 2,7 tahun.

Serah terima kedua pimpinan itu ditandai dengan penandatanganan

...APBD-P Samb Hal. 13

Seperti perubahan pada penilaian asset daerah tang tidak dipisahkan yang awalnya target Rp 150 juta, naik Rp 50 juta. “Karena ada rencana akan dilakukan lelang aset kendaraan dinas,” katanya. Ahmad Yani juga menjelaskan sumber anggaran lainnya seperti bunga jasa giro dan bunga deposito serta pihak ketiga yang masing-masing naik Rp 50 juta. Dia mengaku, kedepan

...AWASI Samb Hal. 13 ABD YAHYA ABDULLAH MALUT POST

AKSI DEMO: Aksi tuntutan ganti rugi lahan bagi pemukim masyarakat di depan Kantor Wali Kota

...AKSI Samb Hal. 13

Akhirnya, mengekspresikan keresahan itu, warga di Kecamatan tersebut menggelar aksi yang dipusatkan di Pelabuhan Hiri.

Selain orasi warga juga memajang spanduk yang isinya tuntutan Pemkot untuk memperjelas status dan lokasi Pelabuhan Hiri, Perbaikan jalan lingkar Hiri yang kini sebagian kondisinya sudah rusak parah serta tuntutan untuk meningkatkan status Puskesmas di Hiri menjadi Puskesmas rawat inap.

Terkait dengan pelabuhan Hiri di Ternate, warga mempertanyakan pembangunan pelabuhan di Jikomalamo, pasalnya, pelabuhan yang awalnya untuk akses transportasi Hiri tapi kenyataannya, saat pemilik perahu ataupun speedboat berlabuh di pelabuhan itu, mereka dilarang pedagang di kawasan tersebut karena dianggap menganggu.

Akhirnya, mereka harus kembali ke pelabuhan lama yang berada di sisi kanan Pantai Pariwisata Sulamadaha, yang kondisinya makin memprihatinkan.

Terkait tuntutan ini, Camat Pulau Hiri Rustam Malang mengaku, hal ini sebelumnya telah diminta warga dan sudah disampaikan ke Pemkot melalui Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Thamrin Alwi. Hanya saja, diakuinya KAdishub kembali berjanji akan mengaktifkannya pada 2019 nanti dan kembali dia berasalan masih menunggu

...WAKTU Samb Hal. 13

Dia mengancam akan akan berkoordinasi dengan Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencabut izin jika tidak mengindahkan teguran tersebut. ”Jika dalam waktu tujuh hari kerja sejak stiker ditempel pelaku usaha tidak menyelesaikan tunggakannya maka akan dilakukan penertiban,” tandasnya

Pasar Kota Baru yang tergusur pecan lalu oleh berbagai elemen

dibangun fasilitas ruang tunggu. “Beberapa waktu lalu sudah disampaikan Kadishub bahwa apapun yang terjadi 2019 pelabuhan itu akan diaktifkan sebagai pelabuhan berlayarnya masyarakat Hiri,” katanya. Selain menggelar aksi di pelabuhan, warga juga memasang spanduk di jalan-jalan yang ada di Pulau Hiri, tuntutan lainnya adalah meminta Wali Kota mencopot Rustam sebagai Camat Hiri.

Sementara untuk hotmix jalan lingkar, Rustam mengaku sudah disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan kabarnya, Agusutus nanti akan mulai diperbaiki.

Rustam mengaku sudah menyampaikannya ke warga. Begitu juga dengan tuntutan pelayanan rawat inap di Puskesmas Hiri. Pemerintah Kecamatan telah menyediakan lahan di Tomajiko karena membutuhkan halaman yang besar,begitu juga dengan permintaan fasilitas lainnya.

Terkait tuntutan tersebut, Sekretaris Kota (Sekkot) M Tauhid Soleman saat ditemui enggan berkomentar. ”Saya no Coment karena belum tahu permintaan masyarakat,”singkatnya.

Selain tuntutan warga Hiri, Pemkot kemarin juga didemo terkait dengan pengosongan lahan di Pasar Kota Baru.

Aksi dilakukan oleh 11 organisasi massa di depan Kantor Wali Kota menuntut Pemkot agar memberikan ganti rugi lahan bagi warga yang digusur akibat pembangunan Pasar Rempah-rempah. Para orator saat berorasi

menilai Pemkot harus ganti rugi karena sebelumnya warga yang tidanggal di lokasi itu telah ditarik retribusi.

“Penagihan yang dilakulan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan kwitamsi tanpa cap dan tanda tangan yang tidak resmi,”ungkap Ruslan Koordinator Aksi.

Sekitar satu jam berorasi, Sekkot mendatangi massa dan menggelar hearing. Pada kesempatan itu, Tauhid menjelaskan Pemkot tidak akan membangun tempat tinggal baru untuk warga.”Tidak ada solusi, masalah itu bukan warga dengan Pemkot tetapi dengan pihak yang sebelumnya menguasai tanah itu sebelum diambil alih oleh pemkot. Jadi tuntutan itu tidak bisa kami akomodir,”tandasnya. Dia juga berjanji akan mencaritahu oknum petugas yang menagih retribusi dan menjanjikan tempat tinggal kepada para warga.Hal sana diungkapkan Mahmud H Ibrahim. ”Kesepakatan awal itu mereka dengan CV Wawanjaya bukaan dengan Pemkot,”katanya. dia juga mengaku sudah disampaikan kepada warga bahwa tidak ada ganti rugi dan mereka menerimanya. Selain itu, dia mengaku Pemkot tidak pernah berjanji untuk mengganti rugi lahan. “Saya rasa warga yang menggelar aksi tadi ada sengaja memprovokasi keadaan tapi sebagian warga yang huniannya dikosongkan tetap tidak menuntut seperti itu,”pungkasnya.(cr-05/nty).

seraya mengaku sebelumnya pihak BP2RD telah mendatangi wajib pajak mengingatkan tunggakannya.

Dia juga mengaku rumah makan dan restoran yang ditempeli stiker itu tunggakannya sudah mencapai 10 bulan dan mencapai Rp30 juta. Keempat rumah makan itu adalah, Cafe Bacarita Dua dengan tunggakan 7 bulan atau senilai Rp840 ribu, Rumah Makan dapur kampis 11 bulan, Rp 6,6juta serta Cafe Alya dengan tung-

gakan 4 bulan Rp2 juta.”Mereka juga dikenai denda atau sanksi administrasi 2 persen,”jelasnya.

Setelah Rumah makan atau restoran, Ahmad Yani menuturkan akan dilanjutkan dengan wajib pajak penunggak pajak PBB.”Setelah rumah makan baru kami sasar lagi penunggak pajak PBB. Kalau pajak PBB cukup banyak, jadi kami bertahap dulu setelah rumah makam baru perorangan,”pungkasnya. (cr-05/nty).

Politisi PKS ini mengaku sering mendengar keluhan warga terhadap manajemen XXI yang kurang ketat dalam pengawasan terhadap anak-

...TINGGI Samb Hal. 13

Guru Biologi SMPN 2 Kota Ternate ini mengaku, kalau dirinya sudah tiga kali mengikuti PLPG tapi selalu gagal.

“Jurusan kami Biologi tapi soal yang keluar itu sebagian besar Fisika,ini kendalanya,” katanya saat ditemui Malut Post. Dia juga mengaku masalah penguasaan Teknologi Informasi juga sangat penting tetapi masih ada guru yang belum bisa memanfaatkannya padahal, sebelum mengikuti kegiatan tersebut, mereka sudah diberikan pelatihan dasar mengoperasikan komputer.

“Teman-teman guru kami yang lain itu masih kaku kalau pegang laptop,” katanya lantas mengaku sudah tiga kali mengikuti ujian itu namun tidak pernah lulus. Untuk hal lainnya, seperti modul bukan masalah berat.

Hal senada disampaikan Fandi, salah satu guru di SMPN 7 Kota Ternate. Dia justru menilai passing grade yang ditetantukan terlalu tinggi. Yaitu pada angka 7 sementara kemampuan guru-guru di sini hanya di angka 5. Fandi yang sudah dua kali gagal mengaku akan tetap mengikuti jika ada peluang PLPG yang dibukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dikbud, Mahmud J Abdurrahman juga menilai

...ODHA Samb Hal. 13

Karena itu, Senin (23/8), komunitas tersebut diperkenalkan ke Pemkot yang dilaksanakan di executive room, Kantor Wali Kota Ternate.

Ketua KDS ODHA, Nurhafita, saat berbincang dengan Malut Post, usai pertemuan tersebut menjelaskan arti nama kelompoknya yang diambil dari Bahasa Ternate. “Maku Dudara artinya dalam Bahasa Ternate itu baku sayang, saling mengasihi dan merangkul bersama-sama untuk kebaikan,” tuturnya. Dengan nama itu diharapkan, apa yang dicita-citakan melalui visi dan misi kelompok tersebut bisa tercapai.

“Visi kami memberdayakan dan menjalin rasa persaudaraan antar sesama serta mengikis stigma dan diskriminasi terhadap ODHA,”jelasnya.

Sedangkan Misinya untuk saling memberi dukungan dan motivasi antar sesama sahabat-sahabat ODHA, meningkatkan kualitas hidup sahabat-sahabat ODHA serta meningkatkan pemahaman tentang masalah HIV AIDS. Dia juga memaparkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yakni,

Surat Kerja (SK) dan penyerahan tongkat komando pimpinan.

Mustari dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil yang selama ini telah membantu membangun Basarnas Ternate.

“Selalu jaga kekompakan dan membantu pimpinan yang baru dalam melanjutkan tugas yang dia tinggalkan,” kata Mustari. Harapan itu langsung dijawab Arafah dan berjanji akan melanjutkan program kerja.

Penyerahan tugas baru juga dilakukan antara Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dari Berty D.J. Kowaas ke Halidi Labidu. Berty dimutasi ke Palembang sementara Halidi sebelumnya adalah Nakhoda Kapal Basarnas KM SAR 237 Pandudewanata.

Acara yang dihadiri oleh seluruh personil dan Dharmawanita persatuan Kantor Pencairan dan Pertolongan. (ikh/nty/ pn) akan ada sumbangan pihak ketiga dan dana yang masuk ke kas daerah lalu disimpan di bank. Pemkot akan mendapatkan bunga jasa giro. Ada juga sisa dana pembayaran dana BOS itu sisanya akan dimasukkan dalam lain-lain PAD yang sah.

Terpisah, Sekretaris Kota M tauhid Soleman mengaku, meski kenaikannya pada item lain-lain PAD yang sah , pihaknya juga akan tetap berusaha menggenjot sumber–sumber PAD karena realisasinya masih minim. (cr-05/nty) anak.

“SKPD yang menjadi mitra kerja XXI juga harus me-warning dan mengawasi masalah ini dengan serius,”ungkapnya. Begitu juga dengan orangtua agar lebih tegas dan mengawasi anaknya. (cr-05/nty). penetapan passing grade terlalu tinggi “Hal ini yang susah dicapai oleh para guru sekalipun mereka belajar dengan giat,” ungkapnya lantas mengatakan, Dikbud sendiri merasa keberatan dengan hal itu. Namun, ini memang ketentuan dari Pusat.

Sementara untuk pelatihan IT, kata Mahmud Dikbud selalu laksanakan pelatihan kepada semua guru, mulai dari pengenalan Microsoft Word hingga cara mengisi jawaban-jawaban untuk ujian PLPG. Menurutnya, untuk soal itu tidak disusun berdasarkan jurusan misalnya basic pendidikan seorang guru Biologi. Maka yang disusun dalam soal hanya biologi.

“Tidak, karena Pusat menyusun soal itu berdasarkan mata pelajaran IPA yang mana di dalamnya ada Biologi dan Fisika,” paparnya. Olehnya itu, seorang guru yang berlatar Biologi, harus dan wajib mempelajari Fisika.

Begitu juga sebaliknya, guru Fisika juga wajib belajar Biologi. Dengan begitu, guru tidak merasa kesulitan lagi.

Lebih jauh, Mahmud mengatakan setiap ada jadwal akan dilaksanakan ujian ini. Dikbud selalu memberitahu kepada guru. Agar dari awal sudah ada persiapan dari guru-guru itu.

“Kalau guru yang masih kaku pegang laptop dan komputer, ya harus banyakbanyak belajar. Beli laptop, belajar di rumah. Agar terbiasa saat mengikuti ujian. “Intinya kembali pada guru masing-masing, mereka harus kuat belajar,” pungkasnya. (mg-01/nty).

Bincang-Bincang Sehat (BBS) yang tidak hanya melibatkan ODHA tapi juga kelompok risiko tinggi. Jadwal kegiatan BBS ini nanti setiap satu bulan yang temanya ditentukan oleh KDS Maku Dudara.

Untuk memastikan akses,layanan kesehatan ODHA baik di bangsal maupun klinik, tim KDS juga akan berkunjung ke rumah orang yang telah dinyatakan positif HIV/AIDS. “Juga membangun komunikasi, informasi dan edukasi tentang untuk memberikan informasi terkait HIV AIDS melalui media massa ataupun langsung,” tambahnya. Dia berharap, dengan kehadiran KDS bisa memberikan dukungan sekaligus dukungan kepada sesama ODHA terkait kepatuhan ARV serta mengajak kelompok risiko tinggi untuk melakukan tes HIV di layanan VCT yang tersebar di Puskesmas dan Rumah sakit di Kota Ternate.

“Orang dengan HIV/AIDS selayaknya hidup seperti orang normal. Tidak perlu adanya stigma dan diskriminasi terhadap mereka. ODHA juga butuh dukungan dari orang terdekat, untuk bisa menjalani hidupnya,” pungkasnya. (mg-01/nty/pn)

OPINI

SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP PASTIKAN PELAYANAN TETAP JALAN FENOMENA tatakelola pemerintahan di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara akhir-akhir ini memprihatinkan. Ini terkait pergantian atau rotasi sejumlah pejabat sebelum dan sesudah pemilihan gubernur Malut 2018.

Di tengah pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Maluku Utara, Wakil Gubernur M Natsir Thaib yang saat itu menjabat Plt Gubernur merotasi sejumlah pejabat. Padahal saat itu ada edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait larangan kepala daerah melakukan rotasi di tengah pelaksanaan pilkada.

Natsir menjabat Plt karena Abdul Ghani Kasuba selaku gubernur mengambil cuti kampanye. Abdul Ghani Kasuba sendiri adalah salah satu calon gubernur yang diusung PDI-Perjuangan dan PKPI. Karena itulah, kesempatan Natsir melakukan rotasi. Padahal saat itu ada edaran Mendagri, hanya saja Natsir mengaku belum melihat edaran tersebut.

Seiring berjalannya waktu, tahapan kampanye pilgub telesai selesai, dan Abdul Ghani Kasuba kembali menjabat sebagai Gubernur Malut. Saat kembali, salah satu pejabat yang dirotasi Natsir, yakni M Irwanto Ali diangkat lagi sebagai Kepala BKD. Belakangan gubernur mengaku pengangkatan Irwanto kembali, keliru.

Dari perspekstif tata kelola pemerintahan yang baik, fenomena ini bisa diberi nilai rendah. Sebagai seorang kepala daerah tentu harus punya hitungan-hitungan sebelum membuat suatu keputusan. Apalagi tentang salah satu instansi yang dianggap vital di internal Pemprov.

Namun, apapun rotasinyam, siapa pun yang menduduki jabatannya, pelayanan harus tetap jalan. Gubernur harus sebisa mungkin memastikan bahwa kinerja pegawainya baik, terutama yang baru saja dirotasi. Dengan begitu, rotasi justru membawa angin segar bagi tata kelola pemerintahan kelak. (*)

O m Faduli

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331 Pengaduan Pelanggan PLN

081 143 0040 Kantor SAR Ternate (Emergency)

0921 - 3120069 Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan Hasan Esa, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Suhendro Boroma DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Urief Hassan DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri , Anggota: Muhammad Syadri, M. Ikhsan Ali, Faisal Djalaluddin, COORPORATE LAWYER : Andi Syarifuddin, SH. MH

Susahnya Makan Ikan di Daerah Kepulauan IKAN masih menjadi salah satu masalah di Maluku Utara yang memiliki topologi wilayah kepulauan.

Hal tersebut ditunjukkan dengan kontribusi kenaikan harga ikan dalam inflasi di Kota Ternate dalam beberapa periode terakhir.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara tentang Inflasi Kota Ternate Bulan Juni 2018 menunjukkan sub kelompok ikan segar mengalami inflasi 16,45 persen. Kenaikan harga ikan segar merupakan inflasi tertinggi diantara sub kelompok komoditas lain. Kenaikan harga ikan segar ini juga yang mendorong terjadinya inflasi pada kelompok bahan makanan mencapai 5,90 persen dan inflasi secara umum 1,71 persen. Mundur ke bulan Mei, kenaikan harga pada ikans egar juga menjadi yang tertinggi sebesar sub kelompok lain yaitu 5,13 persen. Nilai inflasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan subkelompok ikan beku yang justru mengalami deflasi sebesar 9,45 persen.

Ikan salah Satu Makanan Pokok Fakta di atas harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional 2017, 6,82 persen total pengeluaran rumah tangga di Maluku Utara adalah untuk konsumsi ikan.

Konsumsi ikan menjadi salah satu konsumsi yang dominan setelah komoditas makanan-minuman jadi,

Aspirasi Pembaca

Bimo Aji Dimas Danindro, S.ST Staf Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Tidore Kepulauan

rokok dan padi-padian. Sehingga kenaikan harga ikan dampaknya sangat terasa bagi perekonomian rumah tangga. Apalagi secara kasatmata, dapat kita lihat bahwa memang ikan merupakan salah satu makanan yang harus ada bagi konsumsi sehari-hari masyarakat Maluku Utara.

Dalam hal penyediaan makanan pokok, pemerintah harus mengambil peran dalam upaya penyediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Berbagai langkah kebijakan strategis dapat menjadi alternatif. Salah satunya adalah optimalisasi potensi perikanan yang dimiliki.

Optimalisasi Sumber Daya Alam Perairan Maluku Utara yang ma-

suk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 dan 716 memiliki Potensi Sumber Daya Perikanan yang luar biasa.

Menurut data Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) Indonesia, potensi ketersediaan ikan di perairan ini masih tergolong baik. Artinya potensi tangkapan di perairan ini masih sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan tetap memperhatikan asas keberlanjutan hayati.

Saat ini, potensi perikanan tangkap di perairan Maluku Utara mencapai 500 ribu ton per tahun, namun nilai produksinya baru sekitar 150 ribu ton per tahun.

Artinya masih ada sekitar 350 ribu ton per tahun potensi yang dapat dioptimalkan. Sehingga tidak mengherankan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Maluku Utara sebagai salah satu lumbung perikanan nasional.

Selain potensi yang besar pada potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya juga bisa menjadi salah satu opsi pengembangan perikanan kedepan. Terutama dengan potensi kepulauan dan garis pantai mencapai 10 ribu Km, perikanan budidaya laut dapat dioptimalkan.

Ditambah lagi, perikanan budidaya memiliki produktivitas yang lebih baik dibandingkan perikanan tangkap yang sangat bergantung terhadap musim dan alam.

Pengembangan bubdidaya laut mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan karena hasilnya yang tidak terlalu tergantung terhadap alam.

Sehingga pendapatan para nelayan dapat lebih terjamin. Selain itu, selera masyarakat Maluku Utara yang lebih menyukai ikan laut akan lebih relevan ketimbang pengembangan perikanan budidaya lain seperti budidaya air tawar.

Pengembangan dari sisi supply ikan tentunya harus dibarengi dengan upaya pemerintah untuk mendorong demand terhadap produksi ikan. Karena keseimbangan supply dan demand akan menjaga keseimbangan harga pada jang kapanjang.

Selain konsumsi masyarakat, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan pelabuhan ekspor merupakan cara yang tepat untuk mendukung demand terhadap produksi ikan.

Pengembangan sentra industri pengolahan hasil perikanan yang bertugas untuk mengolah hasil tangkapan nelayan serta terintegrasi dengan pelabuhan ekspor perikanan akan menjamin pengembangan perikanan maluku utara kedepan.

Selain peningkatan nilai ekonomi perikanan, kesejahteraan nelayan juga dapat ditingkatkan. Kedua hal tersebut menjadi factor yang penting dalam upaya penyediaan dan stabilitas harga ikan.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

GALASI, Sebuah Culture Ecology PERUBAHAN iklim global terus berlangsung, perubahan tersebut sangat mempengaruhi berbagai kerusakan lingkungan baik ditataran global, kawasan, nasional maupun lokal. Hal itu berpengaruh pula terhadap keberadaan manusia secara keseluruhan. Mengingat perubahan lingkungan yang terjadi begitu cepat, sudah sepatutnya dilakukan langkah penyelamatan bersama dari semua pihak.

Penyelamatan tersebut tentunya harus melibatkan berbagai pelaku dengan multi pendekatan. Salah satu pendekatan tersebut adalah melalui kajian ekologi budaya (culture ecology). Untuk pertama kali, kajian mengenai culture ecology dikenalkan oleh Julian Steward pada tahun 1930. Inti dari ekologi budaya adalah memahami lingkungan dalam perspektif budaya ataupun sebaliknya, memahami budaya dalam perspektif lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini, diberbagai belahan dunia adalah akibat dari perubahan pola pikir manusia yang lebih melihat alam sebagai komoditas untuk di eksploitasi. Dan, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern, dalam waktu singkat kondisi lingkungan/ alam dapat dirubah dalam sekejab.

Sehingga dapat dibenarkan bahwa, kemajuan teknologi yang semakin pesat diabad ke 21 ini, semakin memperburuk kondisi alam (bumi) yang kita huni ini.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, banyak para pakar berpendapat bahwa, masalah-masalah lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini dapat diselesaikan dengan penggunaan teknologi mutakhir. Namun nyatanya, hadirnya teknologi justru lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif bagi lingkungan.

Menyudahi persoalan lingkungan yang semakin kritis memang terasa sulit, dikala masyarakat modern sudah tergantung dengan teknologi yang semakin memudahkan manusia untuk beraktivitas. Kita juga tidak bisa kembali kemasa lalu untuk mengembalikan kondisi lingkungan/alam seperti sedia kala. Tetapi, paling tidak untuk membangun keharmonisan dengan alam dapat dilakukan dengan menggali kembali

Arifin Muhammad Ade Pengurus Forum Pemuda Topo (FATO)

kearifan-kearifan lokal yang tenggelam dalam arus globalisasi.

Kearifan lokal (local wisdom) yang tradisional memang terdengar kuno dan ketinggalan zaman diera millenium ini. Akan tetapi, melestarikan lingkungan berbasis kearifan lokal justeru semakin terasa efeknya. Karena, kearifan lokal mencakup semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupannya didalam komunitas ekologis (Sonny Keraf, 2002).

Mengacu pada pemikiran Sonny Keraf diatas maka, tradisi galasi yang berada di Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu pemahaman, wawasan dan kebiasaan yang melekat pada masyarakat tradisional Tidore yang dalam implementasinya lebih memperhatikan aspek ling-

lokal disebut sebagai sebuah culture ecology,yaitu: Pertama, galasi telah menerapkan sistem pertanian berkelanjutan karena berhasil mengintegrasikan secara komprehensif antara aspek lingkungan hingga sosial ekonomi masyarakat pertanian. Suatu mekanisme bertani yang dapat memenuhi kriteria keuntungan ekonomi, keuntungan sosial bagi keluarga tani dan masyarakat, dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

Filosofi galasi juga berisi suatu ajakan moral untuk berbuat kebajikan pada lingkungan sumber daya alam dengan mempertimbangkan tiga alasan yaitu (1). Kesadaran lingkungan. Sistem budi daya pertanian tidak boleh menyimpang dari sistem ekologis yang ada. (2). Bernilai Ekonomis. Sistem pertanian harus mengacu pada pertimbangan untung

Tradisi galasi merupakan sala satu kearifan lokal atau kearifan ekologis yang diterapkan dalam sistem pertanian yang telah ada sejak lama. Melestarikan kearifan ekologis yang telah menjadi keyakinan dan kebiasaan dalam suatu masyarakat adalah suatu keharusan, untuk membendung lajunya arus globalisasi dan industrialisasi yang juga berdampak pula pada degradasi lingkungan. kungan (ekologis).

Sepintas, tradisi galasi adalah salah satu kearifan lokal yang diterapkan dalam aktivitas bercocok tanam, atau dalam penerapannya lebih ke mengelola lahan pertanian.

Galasi merupakan bentuk kerjasama pada aktivitas/pekerjaan dibidang pertanian. Pekerjaan yang dilakukan seperti membuka lahan tanam yang baru atau membersihkan kebun dengan diiringi nyanyian-nyanyian yang disebut dengan romoro.Dengan sistem bekerja yang menggunakan waktu (jam pasir),galasi dalam penerapannya bersifat timbal balik karena yang pernah dibantu, harus membantu kembali bila saatnya diperlukan.

Ada dua poin penting mengapa galasi sebagai salah satu kearifan

rugi, baik bagi diri sendiri dan orang lain untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta bagi organisme dalam sistem ekologi maupun diluar sistem ekologi. (3). Berwatak Sosial dan Kemasyarakatan. Sistem pertanian harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Kedua, saling membantu/timbal balik. Dengan saling membantu satu sama lain (timbal balik) dalam tradisi galasi untuk bercocok tanam sebenarnya tersirat pesan bahwa, timbal balik yang dimaksud bukan hanya antara sesama manusia tetapi juga antara alam dan manusia. Artinya, hubungan timbal balik antara sesama petani dan antara petani dan alam (lingkungan) akan mem-

SMS Pembaca

PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNG JAWAB : Faisal Djalaluddin WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Ika Fuji Rahayu KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly, Muhammad Nur Husen KOORDINATOR KREATORIAL : Ako La Owi KOORDINATOR BIRO JPG : Jufri Duwila REDAKTUR : Faisal Djalaluddin, Ako La Owi, Bukhari Kamaruddin, Awat Halim, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Dahlan Malagapi, Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Suhardiman Suherman BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah

BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Erwin Syam OPERATOR JPNN : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Ademus Alani, Muhammad Rizky, Mastu

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546a

berikan keharmonisan dalam melangsungkan kegiatan pertaniannya.

Prof. Djulrizka Iskandar, guru besar Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran Bandung mengatakan terjadinya tingkah laku perlindungan lingkungan dapat pula dipengaruhi oleh dukungan sosial. Adanya dukungan sosial yang merupakan suatu dinamika dalam masyarakat yang memiliki hubungan kekentalan yang kuat, maka dukungan sosial akan memperkuat tingkah laku pemeliharaan atau melindungi lingkungan (Djulrizka Iskandar, 2012).

Tradisi galasi sebenarnya memerlukan dukungan sosial, kesepakatan bersama atas dasar pemikiran antara beberapa individu untuk mencapai suatu tujuan yang sama.

Galasi mengisyaratkan bagaimana membina suatu hubungan tingkah laku (sosial) yang berdampak baik pada pemeliharaan lingkungan.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa tradisi galasi merupakan sala satu kearifan lokal atau kearifan ekologis yang diterapkan dalam sistem pertanian yang telah ada sejak lama. Melestarikan kearifan ekologis yang telah menjadi keyakinan dan kebiasaan dalam suatu masyarakat adalah suatu keharusan, untuk membendung lajunya arus globalisasi dan industrialisasi yang juga berdampak pula pada degradasi lingkungan.

Dengan kata lain, ilmu pengetahuan modern tidak bisa merumuskan hubungan yang harmonis antara alam dengan manusia kini.

Ilmu pengetahuan modern telah terbukti meletakkan pandangan eksploitatif dengan mengabaikan kepentingan alam. Demi menjaga keberlangsungan lingkungan, bukan saatnya lagi mempertentangkan pandangan ilmu ilmiah (modern) dengan sistem pengetahuan lokal.

Penghormatan dan pemanfaatan kearifan ekologis yang terkandung dalam sistem pengetahuan lokal menjadi kebutuhan yang mutlak bagi semua pihak.

Akhirnya, Hugh Downs mengatakan bahwa “orang yang bahagia bukan orang yang hidup pada lingkungan tertentu, melainkan orang dengan sikap-sikap tertentu�. Untuk itu, marilah kita merubah sikap dan tingkah laku untuk selalu selaras dan harmoni dengan alam. Semoga!(*)

MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi MANAJER IKLAN : Jalal Husen, STAFF : Firdha R Barakati, Imelda DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Hamid Radjab, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

EKONOMI BISNIS SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 18

INOVASI Shifting Penting JAKARTA - Pakar manajemen Rhenald Kasali menyebutkan, disrupsi merupakan titik awal yang kemudian memicu gelombang shifting pada beragam sektor perekonomian.

Salah satu yang paling kasatmata adalah industri transportasi taksi yang berubah total setelah munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi. ‘’Banyak pelaku usaha yang belum sadar dengan fenomena itu,’’ katanya saat peluncuran buku berjudul The Great Shifting. Menurut dia, kegagalan pelaku usaha dalam memahami fenomena shifting itu membuat banyak yang langsung menuding penurunan daya beli sebagai pemicu turunnya kinerja perusahaan. ‘’Padahal, tidak sesederhana itu,’’ ucap guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Rhenald menyatakan, fenomena shifting bukan sekadar perpindahan dari transaksi offline ke online. “Namun, berpindahnya produk ke platform,’’ jelas pendiri Rumah Perubahan itu. Dia mencontohkan banyaknya toko mainan yang tutup. Penyebabnya bukan karena permainan tak lagi digemari anak-anak. “Akan tetapi, mereka pindah ke platform dalam bentuk game online,’’ kata Rhenald. Bukan hanya itu, ada pula fenomena cross shifting atau peralihan ke sektor lain. Misalnya, orang mengurangi konsumsi makanan minuman maupun produk retail seperti baju, lalu dialihkan untuk belanja traveling. Karena itu, semua pelaku usaha harus bisa melakukan scanning atas bisnisnya.

Tujuannya, mengetahui apakah fenomena shifting telah menjalari bisnisnya agar bisa secepatnya menyusun strategi yang tepat. ‘’Kalau tidak, bisnis bisa kian tergerus dan manajemen yang berpikiran sempit akan langsung menyalahkan daya beli,’’ ujar Rhenald.(jpnn/onk)

PEMBIAYAAN Optimis Pasar Motor Bekas Bagus TANGERANG SELATAN - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance) optimistis potensi pembiayaan sepeda motor bekas masih sangat bagus tahun ini.

Keyakinan tersebut diwujudkan lewat peluncuran online marketplace jual beli khusus motor bekas momotor.id, adapun sebelumnya Adira Finance sudah merilis momobil.id (khusus jual beli mobil). Bagi Adira Finance, potensi pasar motor bekas masih sangat besar. Dijelaskan Direktur Utama Adira Finance Hafid Hadeli, pembiayaan Adira sampai akhir Juni total mencapai Rp 18,4 triliun. Ini tumbuh 17 persen dari periode sama tahun lalu. “Komposisinya dari total pembiayaan Adira Finance, 53 persen masih didominasi sepeda motor. Dari situ 36 persennya motor baru dan sisanya motor bekas,” kata Hafid.

Dengan demikian, Adira Finance terang Hafid terus berupaya mengembangkan strategi untuk memperbesar pembiayaan segmen motor bekas (mokas), di mana saat ini perusahaan mulai berkonsentrasi pada tren digitalisasi. Lebih lanjut, Head of Used Motorcycle Adira Finance Sugianto menjelaskan, tren konsumen saat ini sudah berbeda dari 5 tahun belakang. “Tren digital sudah sangat akrab dengan masyarakat tidak terkecuali di bisnis otomotif, motor misalnya.

Oleh karena itu, lahirnya momotor.id untuk membantu atau menjembatani dealer-dealer yang yang belum melek kita edukasi sehingga konsumen terpenuhi kebutuhannya,” ungkap Sugianto. Apalagi terang Sugianto, pasar motor bekas itu tergantung daerah dan tingkat sosial masyarakat. “Penyerapan motor bekas sendiri masih paling besar adalah Jawa, sementara luar Jawa masih kecil. Makanya, dealer-dealer mokas mitra Adira Finance selalu kita bina dan edukasi untuk lebih melek ke digitalisasi,” pungkasnya.(jpnn/onk)

PENJUALAN Penjualan Daaldero Tumbuh JAKARTA - Boomingnya pembangunan properti seperti hotel dan apartemen, berdampak positif pada pertumbuhan produk pemanas air atau water heater. Hal itu yang terjadi pada produk pemanas air asal Belanda, Daalderop.

Sejak hadir di Indonesia pada 1993, Daalderop terus tumbuh. Baik cakupan pasar maupun penjualan. Sebagai contoh, di tahun 2017, penjualan tumbuh hingga 30 persen dibanding periode yang sama setahun sebelumnya. Tahun ini pun, pertumbuhan diklaim masih positif. ”Terbesar ada di Jakarta karena lebih banyak retail. Kota yang juga pertumbuhannya pesat adalah Denpasar dan Surabaya,” kata Susan Gozali, Direktur PT. Perwirabhakti Sentrasejahtera, pemegang merk pemanas air Daalderop di Indonesia.

Saat ini, Daalderop memimpin pasar pemanas air di Eropa Barat dan telah mengembangkan pasarnya ke Timur Tengah dan Asia Tengah. Dengan menjamin kualitas produk dan layanan purna jual, Daalderop telah berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat.

25 tahun hadir di negeri ini, Daalderop telah memiliki 5 cabang yang tersebar di kota-kota besar. Yakni Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, dan Denpasar. Pemanas air yang baik menurut Susan harus memiliki beberapa syarat, di antaranya elemen pemanas anti karat, hemat listrik, bergaransi, serta desainnya menawan.(jpnn/onk)

SURYANI/MALUT POST

MASIH MAHAL: Harga barito (bawang, rica dan tomat) di Kota Ternate masih mahal karena pasokannya belum normal

Harga Rica Masih Tinggi Harga Ikan Turun Peliput : Suryani S. Tawari Editor : Bukhari Kamaruddin

TERNATE - Harga rica (cabai, red) di Kota Ternate masih tergolong tinggi. Ini sesuai pantauan Malut Post di Pasar Barito dan Pasar Higienis Bahari Berkesan, kemarin (23/7). Meskipun tinggi, namun sudah turun dibandingkan harga sebelumnya. Harga rica nona yang

sebelumnya sempat menyentuh angkat Rp 150 ribu, kini turun antara Rp 60 ribu - Rp 80 ribu per kilogram.

Harga rica keriting sebelumnya Rp 100 ribu, kini Rp 60 ribu per kilogram.

Harga tomat Rp 15 ribu per kilogram, sebelumnya Rp 20 ribu per kilogram.

Menurut Fauziah, pedagang, harganya masih tinggi karena suplai belum normal. “Harga rica dan tomat masih tinggi karena suplai lokal tidak ada. Harganya naik lebaran, dan hingga kini belum kembali ke po-

sisi normal,” ungkapnya. Pedagang lainnya Udin Bakar menambahkan, harga mahal disebabkan hujan sehingga tanaman banyak yang rusak.

“Hujan bikin rica dan tomat rusak,” tuturnya.

Sementara itu harga ikan juga turun. “Harga ikan turun sejak satu minggu terakhir,” tutur Hairudin, penjual ikan. Harga ikan cakalang kecil sebelumnya Rp 20 ribu, kini Rp 10 ribu per ekor. Ikan madidihan besar sebelumnya Rp 500 ribu kini

Rp 250 ribu per ekor. Harga ikan madidihan ukuran jumbo turun dari Rp 850 ribu menjadi Rp 600 ribu per ekor. Menurut Masahat, penjual ikan, pasokan ikan banyak sehingga harganya turun.

Harga ikan surihi sebelumnya 6 ekor Rp 20 ribu kini 10 ekor Rp 20 ribu, ikan kombong Rp 10 ekor 20 ribu harga sebelumnya Rp 6 ekor Rp 20 ribu. “Harga ikan dolosi Rp 35 ribu per kilogram, sebelumnya Rp 45 ribu,” jelasnya.(mg-02/onk)

Lebih Banyak Tukar Uang Asing ke Rupiah TERNATE - Penukaran uang asing ke rupiah lebih dominan dibandingkan sebaliknya. Ini diakui Kepala Bagian Customer Service BCA Ternate, Ahmad Alhadar.

Menurutnya, dari sekian banyak uang asing, yang paling banyak ditukar adalah mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dolar Singapura (SGD), Cina Yuan Renminbi (CNY)), dan Riyal Arab Saudi (SAR).

“Banyak nasabah yang menukar uang asing ke rupiah, dibandingkan

dengan rupiah ke mata uang asing, karena ATM kita bisa dipakai di luar negeri sehingga tidak perlu sibuk membawa banyak uang cash,” ungkapnya. Ahmad juga menuturkan kurs mata uang setiap hari berubah.

Kurs terakhir kemarin untuk USD 1, beli Rp 14.340 jual Rp 14.640. Mata uang Singapore (SGD) beli Rp 10.531, jual Rp 10.760. Mata uang Cina Yuan Renminbi (CNY) beli Rp 2.071 jual Rp 2.200. Riyal beli beli Rp 3.773 jual Rp 3.943. Mata uang

Pemprov Belum Bayar Utang Pengadaan Mobil TERNATE-Pemprov Maluku Utara (Malut) belum juga membayar utang pengadaan mobil 2016 - 2017 ke PT Hasjrat Abadi Ternate. Ini diakui Manager PT. Hasjrat Abadi Ternate, Erfin Anribali.

Menurutnya, utang ini membebani mereka karena pihaknya tetap membayar cicilan dan bunga ke Toyota. Total pemprov berutang 15 unit mobil, yakni tahun 2016 sebanyak 10 unit dan tahun lalu 5 unit. Mobil yang diambil pemprov Kijang Inova, Hilux dan ambulance, dengan harga antara Rp 200 juta - Rp 500 juta. total nilainya mencapai miliaran rupiah. Karena itu Erfin meminta pemprov melunasi utang mereka, karena mempengaruhi kinerja perusahaan.

Di satu sisi dia menjelaskan penjualan mobil semester pertama 2018 turun 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun. Tahun 2017 total mobil yang terjual mencapai 400 unit. Tahun ini hingga Juni baru 160 unit, masih di bawah target 200 unit pada semester pertama.(mg-02/onk)

Jepang (JPY) beli Rp 127,43 dan jual Rp 133,99. “Kalau bath Thailand beli Rp 415 jual Rp 444,” jelasnya.

Pihaknya tidak menyediakan Ringgit Malaysia (MYR) Dia menambahkan frekuensi penukaran uang asing tidak setiap hari, namun stok mereka tersedia.

“Penukaran ramai saat ada momen, misalnya saat ada kapal pesiar.

Menariknya juga saat pilkada lalu banyak yang tukar uang,” aku Ahmad.(mg-02/onk)

AHMAD Alhadar

KANTOR Pusat PT Pertamina

ISTIMEWA

Pertamina Berpeluang Rugi Rp 40 Triliun JAKARTA - Kondisi keuangan PT Pertamina saat ini lagi seret. Karena itu perusahaan plat merah ini berencana melepas sejumlah asetnya. Di satu sisi, Pertamina pada tahun ini berpeluang merugi hingga Rp 40 triliun. Ini karena Pertamina menanggung selisih harga bahan

bakar minyak (BBM). Pengamat BUMN yang juga mantan staf khusus menteri ESDM, Said Didu mengatakan, kalau ini berlanjut terus maka kerugian Pertamina dari penugasan itu di tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 3040 triliun. Itu menggambarkan bagaimana penugasan harga

BBM saat ini sangat membebani keuangan Pertamina. “Bagaimana tidak, saat ini Pertamina harus menanggung selisih harga BBM antara harga keekonomian dengan harga yang diterapkan saat ini,” jelasnya.

Said mencontohkan, harga BBM jenis premium yang ditahan di angka Rp 6.500/ liter sementara harga asli tanpa subsidi Rp 8.500/ liter. Artinya Pertamina nombok Rp 2.000/ liter. Begitupun dengan solar, pemerintah hanya memberikan subsidi Rp 500 untuk solar. Saat ini harga solar di pasaran dunia Rp 8.350/liter sementara pemerintah menekan harga Rp 5.150/ liter. Artinya selisih kekurangan dari solar dan premium ditanggung Pertamina.

“Pelemahan kurs intinya tidak ekonomis maka harga jual akan dinaikkan makanya kan dulu tiap tiga bulan kan harganya ditinjau ya kan saat kebijakan ini ditetapkan harga minyaknya USD 30-40/ barel kita menghitung bahwa selama masih USD 50 /barel kurs Rp 13.000,” kata dia.

Sementara itu kondisi saat ini harga minyak dunia ada di kisaran USD 70/barel dengan kurs Rp 14.500/ dolar. “Itu USD 50 dollar per barel dengan kurs dollar Rp 13.000 ya. Nah sekarang harga minyak di atas USD 70 per barel dan kurs rupiah Rp 14.500,” pungkasnya. (dtc/onk)

Rupiah Terpuruk, DPRD Tanya Kinerja BI JAKARTA - Rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), hingga mencapai Rp 14.500 per USD 1.

Ini membuat anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Siti Masrifah mengkritisi kerja Bank Indonesia. “Bank Indonesia harus cermat dalam menerbitkan kebijakan

untuk antisipasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS,” katanya saat raker Banggar DPR dengan pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan tentang penyusunan kesimpulan kinerja APBN 2018 sampai semester I. “Saya ingin berikan masukan, BI harus punya timing kebijakan cepat, tepat dan juga

cermat, jangan sampai percepatan kelemahan rupiah melebihi kecepatan intervensi BI,” kata Siti, dikutip dari detikfinance.

Sementara itu, Anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo mengatakan, pemerintah harus segera meredam pelemahan rupiah terhadap dolar

AS. Dia menilai, pelemahan rupiah yang belakangan ini terjadi tidak langsung diantisipasi oleh pemerintah. “Masalah berhubungan dengan nilai dolar, kemarin terpuruk dan saya sedih sekali, dan para menteri itu biasa saja, padahal hampir semua bahan baku kita impor,” kata Bambang.(dtc/onk)

SELASA, 24 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 19

RAPAT PEMBAHASAN DOKUMEN LKPJ TAHUN 2017 PARLEMENTARI : Pembahasan Dokumen LKPJ Tahun 2017 oleh DPRD dan Tim Asistensi dari Universitas KHIRUN Ternate. Yang dilakukan pada hari senin

s/d rabu 09 - 11/07/2018, Ruang Rapat Badan Anggaran tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yang paling mendasar diantaranya tentang pembangunan

infrastruktur, pendapatan pajak daerah dan lainnya kemudian hasil rekomendasi tersebut akan disampikan dalam rapat Paripurna. (Teki)

RAPAT KERJA DENGAR PENDAPAT PARLEMENTARI : Rapat Kerja Komisi “II” DPRD dengan mitra kerja SKPD Kementrian Agama, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Kab, Halmahera Barat, Jum’at 13/07/2018, Ruang Badan Anggaran terkait kesiapan keberangkatan calon jama’ah Haji ke Tanah Suci, diantaranya yang disampaikan tentang bekal kesiapan pengetahuan manasik dan lain-lain telah diberikan, kesiapan terkait bantuan emberkasi jama haji diberikan oleh Dinas Sosial, dan terkait dengan kesehatan hanya 1 calon jamaah yang ditunda keberangkatannya karena hamil muda yang dindikasikan kesehatannya akan terganggu dengan demikian maka seluruh kesiapan Calon Jamaah Haji tidak terkendala sehingga dijadwalakn berangkat pada tanggal 22 Juli ke provinsi berjalan dengan baik sampai ke Jeddah dan kembali ke Kab, Halmahera Barat dengan selamat. (Teki)

KOMISI I GELAR RAPAT DENGAR PENDAPAT PARLEMENTARI : Rapat Kerja Gabungan yang dilakukan oleh Komisi “I” dan Komisi “II” DPRD dengan mitra Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kab, Halmahera Barat pada hari kamis 12/07/2018, di ruang Badan Anggaran yaitu terkait dengan Roling Mutasi pejabat Esalon II, III dan IV lingkup Kab, Halmahera Barat. Dalam roling mutasi tersebut agar tidak bermuatan politis sehingga tidak berdampak pada keresahan di masyarakat namun dalam penyampaian Kepala Badan Kepegawaian bahwa dalam mutasi tersebut sudah sesuai dengan aturan sehingga tidak bermuatan politis. (Teki)

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PARLEMENTARI : PIDATO PEMBUKAN RAPAT OLEH WAKIL KETUA DPRD DAN PRNYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2017, yang di bacakan

oleh Sdr, Charles Richard pada rapat paripurna istimewah yang dilakukan pada hari Jumat, 13/07/2018, di ruang Utama DPRD Kab, Halmahera Barat, Bahwa dalam rekomendasi Dewan atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017 meru-

pakan catan penting dan strategi yang berisikan saran masukan atu koreksi atas penyelenggaraan umum pemerintahan didaerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam rapat Paripurna tersebut dilanjutkan dengan penyampin Sdr,

Bupati Halmahera Barat mengenai Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah Kab, Halmahera Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017. (Si_Widy)

SELASA, 24 JULI 2018

Malut Post TAMPIL TERDEPAN

Elektabilitas PDIP dan Gerindra Kompak Naik JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra masih mendominasi sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi saat ini. Dominasi PDIP dan Gerindra juga tampak dari hasil survei Median. Dalam surveinya, elektabilitas PDIP ada di kisaran 26 persen. Sedangkan Gerindra di level 16,5 persen. Tingkat keterpilihan parta-

partai lain di luar keduanya berada di bawah 10 persen. Seperti Golkar di urutan ketiga, yang hanya meraih 8,8 persen.

Direktur Riset Median Sudarto memperkirakan, stabilnya angka keterpilihan PDIP dan Gerindra karena faktor ketokohan. Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto terus menjadi pusat perhatian publik jelang Pemili-

han Umum Presiden (Pilpres) 2019.

Efek Jokowi berkontribusi terhadap elektabilitas PDIP. Demikian pula dengan efek Prabowo yang menyumbang tingkat keterpilihan untuk Gerindra. “Semakin ramai pemberitaan dua orang ini, semakin panas persaingan dua orang ini, maka menimbulkan efek kenaikan elektabilitas bagi Jokowi di PDIP dan Prabowo di Gerindra,” ujar Sudarto di Rumah Makan Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, seperti dilansir jawapost.comSenin (23/7).

Sementara itu, tak ada kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan di luar PDIP dan Gerindra. Bahkan beberapa partai cenderung men-

HALAMAN 20

galami penurunan seiring fokus publik pada Jokowi dan Prabowo. “Partai-partai lain tidak ada efek apa-apa (karena popularitas Jokowi dan Prabowo),” lanjut Sudarto.

Dia pun memprediksikan elektabilitas PDIP dan Gerindra akan terus meningkat karena Prabowo dan Jokowi terus menjadi buah bibir di masyarakat. Sedangkan partai di luar itu akan sulit mendongkrak elektabilitasnya.

“Kalau dua orang ini bertarung (di Pilpres 2019), nanti elektabilitas PDIP dan Gerindra akan naik terus. Sedangkan partai lain cenderung stagnan, malah turun,” pungkasnya.

(JPC/mpf)

Jokowi-JK atau Prabowo-Anies Peta Politik di Tangan MK

Muhammad ‘Mice’ Misrad

20 Tahun Berkarya DI tengah kemelut negeri ini, merayakan 20 tahun berkarya kartunis Mice mengajak publik Indonesia untuk tersenyum melihat karya-karyanya. Lebih dari 50 karya dari tahun 1996 sampai sekarang yang dikuratori oleh Evelyn Huang dan Yulian Ardhi, kini dipamerkan di Gedung D Galeri Nasional Indonesia.

“Saya merasa kita (Indonesia) lagi ribut Mulu nih. Lagi butuh senyum, jadi judul pamerannya Indonesia Senyum,” ujar Mice di sela-sela pembukaan pameran di Gedung D Galeri Nasional Indonesia pada Jumat (20/7). Selama lebih dari dua dekade, Mice konsisten membicarakan mengenai isu urban, politik, dan gaya hidup. Sebagian besar karya yang dipilih tim kurator membicarakan mengenai persoalan gaya hidup.

Karier Mice sebagai kartunis dimulainya sejak masa kuliah dengan mengirimkan gambar ke majalah-majalah sampai menjadi kartunis purnawaktu dan rutin mengisi rubrik ‘Benny & Mice’ Harian Kompas Minggu. Gambar-gambar yang dibuat Mice bermula dari kegelisahannya terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Misalnya saja terlihat dalam karya berjudul ‘Enci-enci’ yang berada di bagian profil pameran.

Ilustrasi tersebut menceritakan soal perempuan Tionghoa yang rambutnya dicat, makeup menor, mengenakan barang-barang bermerk tapi Made in China. Di gambar lainnya ada sentilan terhadap ‘PRT Jaman Now’ yang eksis punya ponsel pintar, paket data selalu ada, hingga punya media sosial.

Dalam membuat gambar yang ceritanya komedi, Mice selalu melihat kelucuannya dari dirinya sendiri. “Kalau saya bisa tertawa, Insya Allah pembaca juga bisa tertawa. Jujur saya yang merasa lucu jadi suka ketawa sendiri. Gambar politik juga gitu,” ujar lulusan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) tersebut, seperti dilansir detik.Hot. (dth/mpf)

JAKARTA- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah menjadi pihak terkait dalam gugatan mengenai masa jabatan presiden/wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Vonis dari majelis hakim MK itu nantinya akan berpengaruh pada peta politik Indonesia jelang pendaftaran calon presiden/wakil presiden yang akan dibuka 4-10 Agustus mendatang. JK dianggap masih mampu mendongkrak elektabilitas jika kembali dipasangkan dengan Jokowi. Peran JK juga dianggap bisa menengahi kepentingan dua kubu yang saat ini terbelah, pemerintah maupun oposisi.

Di sisi lain, JK belakangan juga mulai ‘memperkenalkan’ Gubernur DKI Anies Baswedan dalam safari ke sejumlah ormas Islam. Sejauh ini, mantan Menteri Pendidikan tersebut digadang menjadi salah satu kandidat kuat cawapres bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Dua gelagat dari JK tersebut, uji materi MK dan menggandeng Anies, dianggap sebagai strategi JK dalam menghadapi kemungkinan. “Semua tergantung JK. Artinya begini, kita tidak bisa pungkiri Anies mentornya pak JK,” kata Pengamat politik dari The Habibie Center Bawono Kumoro saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (22/7).

Bawono menilai kesempatan Anies sebagai cawapres semakin besar, apabila keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan atau menolak permohonan uji materi UU Pemilu mengenai pencalonan kembali JK sebagai cawapres. “Kalau JK tidak maju (cawapres), pasangan capres dan cawapres harus bisa mengakomodisi kepentingan dia (JK). JK akan memilih orang yang bisa mengakomodasi, seperti Anies diberikan ke Prabowo,” kata Bawono.

Di kesempatan yang berbeda, pengamat politik Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto berpandangan lain. Menurutnya peluang Anies sebagai cawapres diluar partai politik merupakan batu sandungan bagi Prabowo.

Meskipun sempat ada isyarat menolak atau tidak dari PKS yang menjadi koalisi Gerindra, Erwan berpendapat partai tersebut akan tetap terus mengusahakan kadernya untuk menjadi cawapres Prabowo. “Belum ada pembicaraan PKS menuju mendukung Anies, dari beberapa pengurus PKS lebih baik Anies menyelesaikan DKI karena tempo hari sudah serius mendukung Anies di DKI. Jadi kans Anies mendampingi Prabowo masih sulit,” kata Erwan.

(ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Putusan MK atas gugatan masa jabatan cawapres akan mempengaruhi peta politik menjelang Pilpres 2019 yang berpeluang menduetkan Jokowi-JK atau Prabowo-Anies.

Dilema Prabowo Terkait Prabowo, sosok yang disebutkan akan kembali bersaing dengan Joko Widodo dalam Pilpres 2019, hingga saat ini belum menentukan nama cawapresnya.

Meskipun partai yang dipimpinnya memiliki chemistry yang kuat sebagai sesama oposisi dengan PKS, Prabowo pun masih melakukan safari melakukan komunikasi politik dengan parpol lain. Salah satunya dengan Partai Demokrat yang dipimpin Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Gagal dengan putra kedua, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), di persaingan politik tingkat tinggi, SBY mendorong putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Itu diawali ketika AHY memutuskan mundur dari karier militer dan mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta Setelah gagal di Pilkada DKI, SBY menaruh AHY sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) partainya untuk Pilkada 2018, pemilu, dan pilpres 2019. Belakangan, nama AHY pun muncul sebagai bakal cawapres yang ditawarkan Demokrat pada calon koalisi.

Bawono berpendapat untuk memilih cawapres Prabowo ada dua hal yang menentukan. Pertama, calon pendamping harus bisa membantu menaikkan elektoral demi memenangkan konstestasi pilpres. “Kedua apakah cawapres dipilih harus bisa berkontribusi dalam pemerintahan. Namun sayangnya variabel kedua ini kurang dilihat dari partai-partai yang berkoalisi,” kata Bawono.

Dalam menimbang-timbang cawapres, kata Bawono, apabila Prabowo ingin meraih dan memperkuat suara dari kaum milenial, AHY dirasa pantas

untuk mendampingi mantan perwira TNI angkatan darat ini.

Terpilihnya AHY menjadi cawapres, Bawono berpandangan bahwa Prabowo akan memiliki tantangan yang berat. Prabowo harus bisa memastikan PKS tidak akan ‘lari’ dari koalisinya, karena kadernya tidak terpilih. “Peluang itu tidak bisa terjadi (AHY cawapres Prabowo) kalau misalnya PKS tidak menerima. Kalau tidak menerima kompensasi apa? Itu PR bagi Prabowo,” kata Bawono.

Apabila ingin memperkecil risiko kehilangan PKS yang sudah setia berkoalisi dengan Gerindra, maka Prabowo harus memilih satu dari sembilan nama yang telah disodorkan partai yang dipimpin Sohibul Iman tersebut. “Kalau elektabilitas jumlah pendukungnya yang besar dengan Islam kuat, Aher [Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan] yang kuat. Ini dikaitkan dengan paket capres-cawapres. Berarti [Prabowo] maju dengan Kang Aher,” kata Erwan saat dihubungi.

Selain memiliki elektabilitas yang tinggi, Aher merupakan salah satu kader PKS. Dengan memilih Aher sebagai cawapres, maka koalisi yang dibangun PKS dengan Gerindra akan semakin solid.

Apalagi ditambah sentimen Islam, serta massa dan mesin partai PKS yang dikenal kuat dan efektif.

“PKS di beberapa kali terbukti pada saat Pilkada, mesin partai mereka jalan maksimal, detik-detik terakhir suara maksimal. Ini harus dipertimbangkan kemenangan itu, tidak sembarangan. Jadi agak complicated karena banyak varibel. Ada risiko masing-masing,” kata Bawono seperti dilansir CNN Indonesia. (CNN/mpf)

Cak Imin Masih Optimis Dipilih Jokowi JAKARTA- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar punya kepercayaan diri yang sangat besar.

Dia masih sangat yakin bakal dipilih Presiden Joko Widodo, meski belakangan ini banyak perkembangan baru terkait calon pendamping sang petahana.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu bahkan tidak gentar melihat Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kini ikut bermanuver demi melanggengkan kekuasaan. Dia dengan tegas mengatakan, siap bersaing dengan JK. ”Sebagai hak politik dan perlindungan hukum untuk maju lagi harus dihormati dan hargai apa pun keputusan MK. Jika Pak JK lolos jadi saingan saya, tetapi bersaing secara fair saja siapa yang terbaik untuk negeri ini,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu di DPP PKB, Jakarta Pusat,

Minggu (22/7).

Cak Imin mengaku, belum bertemu dengan JK membahas hal ini. Menurutnya, uji materi ini bakal membuat irama politik baru jika masa jabatan wapres bisa ditambah. ”Belum, pengajuan uji materi cawapres tentu akan membuat irama poltik baru dua periode boleh nambah,” kata dia.

Cak Imin menyebut secara hukum tata negara, jabatan selama dua periode sudah cukup. Namun, itu hak konstitusional JK untuk mengajukan permohonan. ”Kita lihat segi apa dulu, politis tata negara dua periode cukup tapi ada hak hukum, tak bisa apa-apa,” ucapnya.

Cak Imin juga menuturkan, Jokowi bakal mengumumkan pendampingnya pada 9 atau 10 Agustus mendatang. Diketahui, KPU membuka pendaftaran pilpres pada 4 Agustus dan berakhir 10 Agustus. ”Setahu saya arahan Beliau (Jokowi, Red), umumkan

tanggal 9 atau 10,” imbuhnya.

Namun, dia mengatakan, belum ada kepastian soal kapan ketua umum partai koalisi bakal bertemu. Saat ini, para ketua partai belum melakukan pertemuan bersama. Cak Imin masih yakin kansnya dipilih kian besar. Dia meyakini dirinya sebagai tokoh yang lebih mampu merangkul suara warga Nahdlatul Ulama, ketimbamng JK. ”Pak JK itu mobil Ferrari penumpang sedikit di NU, kalau saya Alphard diisi semua orang bisa, jadi Pak JK tidak bawa penumpang NU yang besar,” ucapnya.

Dia menolak beranda-andai bagaimana sikap politik PKB misalkan tak jadi dipinang Jokowi.

Cak Imin percaya di akhir penentuan Jokowi bakal meminangnya. ”Kalau seandainya jadi gimana.

Menurut ilmu langit Pak Jokowi memutuskan nanti bukan saya, tapi di akhir saya,” tuntasnya seperti dilansir JPNN. (JPNN/mpf)