Pemprov Audit Dana Pilkada

Page 1

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

TAMPIL TERDEPAN

RABU, 25 JULI 2018

ECERAN: Rp 5.000,-

Art: rizky izzy

Pemprov Audit Dana Pilkada Pengamat: Terlalu Dini, Bisa Dianggap Politis

Baiknya Inspektorat pending dulu, agar hasil atau kualitas audit dari sisi akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan King Faisal Soleman Akademisi

PEMBINAAN Tim pembimbing ibadah haji daerah Mahmud Zulkiram saat menyampaikan bimbingan kepada jamaah kloter 8 asal Maluku Utara setelah salat subuh di serambi Masjid Nabawi. Para jamaah tampak serius mengikuti pembinaan tersebut TPIHD MALUT FOR MALUT POST

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendadak melakukan audit terhadap penggunaan anggaran hibah pemilihan kepala daerah. Audit dadakan ini dilegitimasi melalui sepucuk surat tugas bernomor 836/Insp.P/MU/2018 yang ditandatangani Kepala Inspektorat Malut Bambang Hermawan. Pemeriksaan yang dimulai sejak 24 Juli hingga 6 Agustus 2018 itu dipimpin langsung Bambang bersama lima anggotanya, yakni Hamid Madjid, Nani Riana Pakaya, Muhammad Fadli Wais, Siti Fatimah Tuahuns, dan Arsil Sangadji. Dalam surat tugas tersebut disebutkan, tim Inspektorat ditugaskan melakukan pemeriksaan audit tujuan tertentu atas bantuan dana hibah pemilihan gubernur. Lembaga penerima dana hibah yang diaudit adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, Badan Pengawas Pemilu, Korem 152/Babullah, dan Polda. Pemeriksaan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah 36/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Baca PILKADA... H.8

A D V E R T O R I A L

PUPR Malut Launching Penataan Kawasan Kumuh

Gubernur Aktif, Wagub Menghilang SOFIFI - Hubungan Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) dan Wakil Gubernur M. Natsir Thaib tampaknya kian tak tentu arah. Setelah AGK aktif kembali dari cuti kampanye 25 Juni lalu, Natsir mendadak menghilang dari segala aktivitas pemerintahan. Ia bahkan diketahui tak lagi berkantor. Tidak aktifnya wagub ini membuat aktivitas pemerintahan terganggu. Salah satunya saat agenda sidang paripurna penyampaian tanggapan fraksi atas laporan penyampaian pertanggungjawaban (LPP) APBD 2017, Selasa (24/7).

ABDUL Gani Kasuba

M. NATSIR THAIB

Baca GUBERNUR... H.8 LAUNCHING: Foto bersama usailaunching dan diskusi penataan kawasan kumuh di Makasar Timur, kemarin (24/7) Selengkapnya di Halaman 11

Waterfront City Daruba Segera Dibangun

Saling Kunci Jokowi vs Prabowo JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto mulai menunjukkan gelagat saling adu taji jelang pendaftaran Pilpres 2019. Keduanya melakukan pertemuan dengan kubu

masing-masing sejak Senin (23/7) malam. Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pertemuan di kediaman SBY malam tadi. Pertemuan dilangsungkan empat mata. “Pertemuan empat mata saja, ya,” ujar Waketum PD Syarief Hasan di Mega Kuningan, Jaksel, Selasa (24/7). Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan itu digelar di salah satu kamar rumah. Syarief mengatakan materi yang dibahas SBY-Prabowo dalam pertemuan itu tak akan dicampuri oleh pejabat partai lain. Hasil pertemuan pun, disebut Syarief, diserahkan kepada SBY-

Prabowo. SBY-Prabowo bertemu membahas Pilpres 2019. Posisi cawapres akan dibahas. “Oh iya, ini kan menyangkut masalah pilpres, pastilah,” sebutnya. Informasi yang dihimpun, pertemuan empat mata SBY-Prabowo dilakukan di suatu ruangan tertutup. Karena pertemuan hanya melibatkan SBY dan Prabowo, elite PD terlihat keluar-masuk kediaman SBY. Usai pertemuan, SBY dan Prabowo menggelar konferensi pers. Dalam jumpa pers itu dijelaskan belum ada kata sepakat tentang koalisi Pilpres 2019. Pembahasan soal koalisi akan dilanjutkan oleh tim khusus PD dan Gerindra di hari-hari mendatang. Baca KUNCI... H.8

Nyaleg, Sekkab Kepsul Undur Diri SANANA - Sekkab Kepulauan Sula (Kepsul), Safrin Gailea mengundurkan diri. Surat pengunduran dirinya disampaikan kepada Bupati Hendrata Thes sore (24/7) kemarin. Alasan Safrin mundur karena ikut nyaleg pada pileg 2019. Dia menjadi caleg Partai Nasdem untuk DPRD Kepsul dari Dapil I Kecamatan Sanana. Kabag Humas Kepsul Basiludin Labesi menuturkan, surat pengunduran diri tersebut tertanggal Selasa 24 Juli 2018. Langkah sekkab sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye. “Bahwa untuk ASN yang mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPD atau DPRD harus menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPU kabupaten/kota, Baca NYALEG... H.8

Mengenal Anasaris “Anjas” Bajak, Desainer Taman di Maluku Utara FITRAH A. KADIR/MALUT POST

PANTAU: Bupati dan tim litbang Kementerian P{UPR meninjau lokasi pembangunan waterfront city Selengkapnya di Halaman 11

Gubernur Aktif, Wagub Menghilang Pake sistem kalah ganti kata...

Tukang Kuti Pemprov Mendadak Audit Dana Pilkada Boleh dadakan, asal jang sawang-sawang

Belajar Otodidak, Jadi Langganan Para Pejabat Anasaris Bajak, yang kerap disapa Anjas, bukan penjual tanaman hias biasa. Dia merupakan sosok di balik rancangan beberapa ruang publik di Maluku Utara. Kemampuan mendesain didapatnya secara otodidak.

PENEDUH MATA: Deretan tanaman hias yang menjadi teman setia Anasaris “Anjas” Bajak. Selain menjual tanaman, Anjas merupakan desainer sejumlah landmark di Maluku Utara

Fitrah Apriyadi Kadir, Daruba

DI atas lahan seluas 20x20 meter persegi, Anasaris “Anjas” Bajak dan keluarganya menggantungkan hidup dari berjualan tanaman hias. Di Kota Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Anjas membangun gubuk kecil di dekat rumahnya. Gubuk itu menjadi tempat berteduh saat menunggu pembeli.Saat ditemui Malut Post, Jumat (20/7), Anjas menuturkan dirinya pernah merantau ke Jakarta pada 1982. Baca TAMAN... H.8

FITRAH A. KADIR/MALUT POST

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post


HALTIM & HALTENG RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 2

Art: Resayfa Rumra

Luncurkan Program Kredit Tanpa Bunga WEDA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) mengucurkan program kredit tanpa bunga bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Itu luncurkan dengan cara melakukan sosialisasi kredit UMKM, Selasa (4/7). Bupati Edi Langkara menyatakan, program kredit tanpa bunga sebagai upaya membangun ekonomi kerakyatan. “Tujuan kita adalah meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Bupati. Orang nomor satu di Halteng itu berharap, dengan adanya ANTUSIAS: Peserta saat mengikuti sosialisasi kredit tanpa bunga tentang UMKM, di Aula Fagogoru program ini pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin kantor Bupati Halteng, Selasa (24/7).

PKS Sudah Siapkan Pengganti Ahmad Jaiz MABA- Jika tidak ada alar melintang, dalam waktu dekat Pengurus Dewan

Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan

PENDIDIKAN Orang Tua Guru Utama

permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Ahmad Jaiz dari jabatan sebagai anggota DPRD Haltim. “Kita sudah menyiapkan surat permohonn PAW Ahmad Jaiz untuk diajukan kepada unsur pimpinan DPRD Haltim. Kami tidak perlu menunggu surat pengunduran diri dari saudara Ahmad Jais,” tegas Ketua DPD PKS Haltim Hasanuddin

Lazim, Selasa (24/7). Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai dan surat pernyataan, kata dia, sudah cukup bagi DPD PKS untuk melakukan proses PAW. “Saya terus mendapat tekanan dari kader-kader partai dan struktur terutama dari DPW PKS Provinsi Maluku Utara. Karena itu, proses PAW Ahmad Jaiz akan diper-

Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid

WEDA- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Amriah Edi Langkara menyebutkan, anak Halteng merupakan anak genius yang tangguh dan sehat. Menurut Amriah, terciptanya anak genius berkat peran orang tua yang luar biasa. Orang tua, kata dia, merupakan guru utama dan pertama dalam mendidik anak. “Anak yang hebat karena ada orang tua yang tidak pernah lelah mendidik menjadi orang yang luar biasa,” kata Amriah, di Pondopo Falcino Weda, Selasa (24/7). Dia mengatakan, anak Halteng sangat berprestasi. Salah satunya, siswa SMPN 10 Halteng mewakili Maluku Utara untuk lari 100 meter ke Jakarta. “Anak-anak harus dipersiapkan lebih matang karena anak merupakan mata rantai generasi emas tahun 2045 mendatang,” kata Amriah. Untuk menciptakan anak genius, tambah dia, memberikan perhatian mulai 1-8 tahun untuk membentuk kemampuan otak pada usia tersebut. “Selaku orang tua, mari kita berikan asupan makanan yang bergizi tinggi agar bisa menjadi anak yang genius,” pungkasnya. (wmj/ mpf).

cepat,” tegasnya lagi. DPD PKS Haltim mengusulkan dua nama masing-masing Muhammad Komori dan Arifin Gawa. “Dua nama ini nantinya akan diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Haltim untuk diverifikasi sesuai dengan jumlah perolehan suara. Namun, saat ini Arifin Gawa juga sudah pindah di Partai Perindo,”katanya. (ado/mpf)

DD 45 Desa Masih “Terparkir” di Kas Daerah Baru 16 Desa Disalurkan

JALAN SEHAT: Ketua TP.PKK Halteng Amriah Edi Langkara, jalan sehat bersama anak-anak PAUD Weda.

maju. “Kita berharap dengan adanya program kredit tanpa bunga bisa memberikan harapan baru bagi UMKM untuk menumbuh kembangkan usahanya,” harap politisi Golkar itu. Sementara Kadis UMKM Halteng Muksin Kalby mengaku, penyertaan modal disiapkan untuk UMKM sebesar 300 juta. “Kredit UMKM bebas bunga. Kita kerja sama dengan Bank dan bunganya ditanggung Pemkab,” kata Muksin. Dia menuturkan, saat ini proposal UMKM yang sudah masuk sebanyak 416 buah. “Pemkab hanya bisa memberikan modal ke UMKM sebesar Rp 5 juta sampai 50 juta saja.

Lebih dari itu bukan tanggung jawab Pemkab,” tandasnya. Sementara Ketua Komisi II Muchlis Ajaran, sangat mendukung program kredi tanpa bunga bagi UMKM yang luncurkan pemerintah. “Selaku wakil rakyat harus mendukung karena program ini sangat berimplikasi terhadap masyarakat. Namun UMKM ini perlu dibina supaya usaha masyarakat bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya. Muchlis meminta Pemkab membentuk regulasi sehingga UMKM menjalani usaha memiliki kekuatan hukum. “Kalau ada regulasi, usaha mereka bisa ditata dengan baik,” katanya. Kegiatan sosialisasi UMKM dihadiri Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani, Wakil Ketua DPRD Halteng Fahris Abdullah, Ketua Komisi II DPRD Halteng Muchlis Ajaran, para UMKM maupun pihak Bank BRI dan BNI serta Mandiri. (wmj/mpf)

WEDA – Dana Desa (DD) Tahap II, untuk 45 Desa di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) masih terparkir di kas daerah. Sejauh

ini, baru 16 Desa yang mencairkan DD tersebut. “ 16 Desa yang sudah mencairkan DD adalah Desa Gemia, Nursifa, Sakam, Bobane Indah, Wairoro Indah, Loleo, Tilope, Lembah Asri, Sumber Sari. Were, Nusliko, Kobe, Kya, Wale dan Desa Dote

Rp1,7 Miliar Pengadaan Mobil Damkar MABA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) menganggarkan Rp 1,7 Miliar untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar). “ Tahap pertama kita adakan satu unit dulu karena butuh anggaran cukup besar untuk mengadakan lebih dari satu. Satu unit ini akan melayani Kota Maba,” terang Kepala Bidang Aset Dwi Cahyo, Selasa (24/7). Dia mengatakan, Pemkab sudah melakukan penandatanganan dokumen kontrak dengan PT. Hino di Jakarta, untuk pengadaan damkar berkapasitas 50.000 Iiter. “ Pokoknya kita pastikan tidak sampai dua bulan damkar sudah berada di Kota Maba,” katanya. Diketahui, pengadaan mobil damkar atas desakan masayarakat. Sebab, selama ini tidak ada mobil damkar untuk menagani kebakaran di wilayah Haltim. (ado/mpf)

serta Mesa,” ujar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Abdurahman Yau, Selasa (24/7). Dia menyatakan, mayoritas DD belum disalurkan ke rekening desa karena belum adanya rekomendasi pencairan DD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. “ Rekomendasi pencairan belum dikelu-

Rekrutmen CPNS Belum Jelas MABA- Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Halmaherah Timur (Haltim) mengaku, belum menerima informasi perekrutan CPNS tahun 2018. Ini sampaikan Kepala BKPSDA Ismail Mahmud, Selasa (24/7). Menurutnya, perekrutan CPNS 2018 belum jelas karena sejauh ini tidak ada edaran dari Kementerian Pendayagu-

arkan DPMD,” kata Abdurahman. Menurutnya, persyaratan pengajuan pencairan DD tahap II tidak terlalu rumit. Sebab, pemerintah desa tidak perlu melampirkan APBDes. “APBDes dilaporkan hanya DD tahap pertama saja. Untuk tahap kedua hanya butuh laporan realisasi DD 2017 lalu,” tandasnya. (wmj/mpf)

naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Sejauh ini belum ada edaran baik lisan maupun tulisan dari Kemenpan-RB,” katanya. Meski demikian, Mantan Camat Kota Maba itu mengaku, suda mengajukan kebutuhan daerah sesuai dengan Analisis Jabatan Beban Kerja (Anjab) ke Kemenpan-RB untuk menjadi pertimbagan apabila ada penerimaan CPNS. “ Banyak yang kita usul yakni tenaga guru dan kesehatan,” akunya. Dia berharap, Menpan-RB mengagendakan perekrutan CPNS karena sangat ditunggu masyarakat. “Informasi diperoleh melalui media cetak dan media online tahun ini ada perekrutan CPNS. Namun, belum ada informasi valid dari Kemenpan-RB,” tutup Ismail. (ado/mpf)

Kades Diminta Tidak Pandang Bulu WEDA - Bupati Edi Langkara meminta seluruh Kepala Desa (Kades) se-Halmahera Tengah (Halteng) tidak mempolitisir setiap bantuan yang disalurkan pemerintah. “Saya tegaskan ke seluruh Kades, jika ada bantuan dari pemerintah harus disalurkan ke masyarakat secara merata,” tegas orang

nomor satu di Halteng itu. Dia menegaskan, tidak segan-segan memecat Kades yang tidak transparan memberikan bantuan kepada masyarakat. “Jangan pandang bulu dalam memberikan bantuan. Bila ada laporan dari masyarakat bahwa Kades pilih kasih maka langsung dipecat,”

tegasnya lagi. Selain itu, politisi Golkar itu mewanti-wanti Kades tidak terlibat politik praktis. “Kades jangan coba-coba terlibat politik praktis. Kalau sampai ada yang bermasalah nanti lihat saja,” kunci mantan anggota DPRD Provinsi dua periode itu. (wmj/mpf)


TIDORE KEPULAUAN RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 3

DD di Dua Desa Ditilep Polres Tegaskan Serius Proses Hukum Editor : Irman Saleh Peliput : Fakhrudin Abdullah

TIDORE – Selain Desa Yehu dan Akeguraci yang menyalahgunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), dan sementara diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Tikep, dugaan korupsi DD dan ADD 2015-2016 juga terjadi di Desa Koli dan Todapa. Kasus di Koli dan Todapa diusut Polres Tikep.

Dugaan korupsi DD dan ADD di Yehu dan Akeguraci proses hukumnya sudah ditingkatkan ke penyidikan, sementara di Koli dan Todapa masih penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Tikep Iptu, Dwi Gastimur Wanto mengatakan, pihaknya begitu fokus menyelidiki

dugaan korupsi DD dan ADD di Koli dan Todapa. Tidak hanya di dua desa itu, masih ada beberapa desa lain yang diduga menggelapkan DD dan ADD yang laporannya sudah masuk ke Polres. “Untuk sementara ini kami fokus dulu di Koli dan Todapa. Sementara

ini masih dalam proses perhitungan kerugian negara. Kami juga mintai keterangan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR). Kalau perhitungan kerugian negara sudah ada, begitu keterangan ahli, maka kami langsung tetapkan tersangkanya,” jelas Kasat Reskrim. (far/lex)

PAW Proses PAW Dipercepat

“Sekarang kita sudah layangkan surat usulan PAW ke DPRD dan DPRD sudah tindak lanjuti ke KPU Kota Tikep Ridwan M. Yamin Ketua Partai Demokrat Kota Tikep

TIDORE - Setelah mengundurkan diri dari Partai Demokrat dan memilih nyaleg di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Posisi Abd Djalal Radjabesi sebagai anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yang akan berakhir dan segera dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Selain Abd. Djalal Radjabesi, nasib yang sama juga akan dialami Ade Kama anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil rakyat 4 periode ini juga memilih nyaleg di PDIP, sehingga ia dalam waktu dekat akan segera diproses PAW oleh PPP dari kursi DPRD kota Tikep. Khusus Abd. Djalal Radjabesi, saat ini surat PAW dari Partai Demokrat sudah ditindak lanjuti oleh Sekretariat DPRD kota Tikep. Surat usulan PAW terhadap Abd Djalal anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat ini sudah dilayangkan ke KPU Kota Tikep untuk melakukan verifikasi nama calon pergantian antar waktu. Belum lama ini, pihak DPC Demokrat sudah mengungkapkan pengganti Abd. Djalal Radjabesi adalah El Bahar Conoras. “Sekarang kita sudah layangkan surat usulan PAW ke DPRD dan DPRD sudah tindak lanjuti ke KPU Kota Tikep,” ungkap Ketua Partai Demokrat Kota Tikep Ridwan M. Yamin. Sementara itu, untuk proses PAW Ade Kama, menurut ketua DPC PPP Kota Tikep Abd. Haris Ahmad, pihaknya juga segera memproses PAW Ade Kama, menyusul dipecat. Dimana menurutnya nama calon pengganti antar waktu adalah bendahara PPP kota Tikep Amrin Yunus yang merupakan peraih suara berikutnya pada pemilu 2014 lalu. “Satu dua hari surat usulan PAW kita akan langkan di DPRD, dan ini kita tidak kompromi bagi yang panda partai langsung pecat,” terangnya. Terpisah, komisioner KPU Tikep Jainul Yusuf mengatakan, dalam tahapan pengajuan daftar calon anggota DPRD pada pemilu 2019, dalam berkas Abd. Djalal dan Ade Kama sudah tercantum surat pengunduran diri dari partai yang sebelumnya mengantarkan mereka di kursi DPRD. Ia mengakui bahwa proses PAW dua anggota DPRD itu sudah dalam proses, termasuk sudah ditandatangani Ketua DPRD. Selanjutnya, KPU akan memverifikasi calon pengganti. Sementara dokumen atau surat pengajuan PAW DPC PPP dan permintaan dari DPRD Kota Tikep ke KPU Tikep untuk proses PAW terhadap Ade Kama, belum disampaikan ke KPU. (far/lex)

PENGAMANAN: Suku Tobelo Dalam ketika bersama dengan personel TNI.

Tiga KK Suku Tobelo Dalam Terancam TIDORE - Selasa (24/7) pukul 11.15, Babinsa Kosa Serka Habibi dan 6 orang anggota TNI bertolak menuju Tayawi, lokasi di mana Suku Tobelo Dalam berada. Tujuh personel TNI itu harus bergegas ke lokasi itu, setelah mendapat kabar suku terasing itu bertikai. Sampai di Tayawi, TNI bersama Kepala Suku Tobelo Dalam, Antonius, melakukan patroli, dengan tujuan melakukan cipta kondisi. Serka Habibi dan 6 orang anggotanya menyusuri hutan di sekitar

Kosa dan Payahe untuk mengecek keberadaan masyarakat Suku Tobelo Dalam. Selama melaksanakan patroli, ditemukan 3 kepala keluarga (KK) Suku Tobelo Dalam yang mengaku hidupnya terancam karena diancam oleh sejumlah rekan mereka. Warga Suku Tobelo Dalam yang ditemukan itu adalah Deleleng dan istrinya Lona bersama satu anak mereka. Ugaka dan istrinya bersama anak mereka serta Doko bersama istrinya Anti dan 1 anak mereka. Menurut Babinsa Kosa

RAKOR: Umi Abd Rasyid memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan

Rakor Satuan Tugas Penanganan Konflik TIDORE - Keamanan dan ketertiban umum merupakan syarat utama bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pembangunan berjalan lancar, se-

hingga sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu sinergitas antar instansi dan aparatur pemerintah sangat dibutuhkan agar Kota Tidore

Serka Habibi, sejumlah Suku Tobelo Dalam merasa terancam dan tinggal berpindah menyusuri hutan, karena salah satu Suku Tobelo Dalam atas nama Manase--orang tua dari Daleleng diketahui menyukai Lona-- istri dari Deleng, dan bertekat ingin menjadikan Lona sebagai istri. Karena Deleleng tak setuju sikap ayahnya, Monase itu mengancam membunuh mereka. Lantaran terancam, mereka lalu kabur dari perkampungan Suku Tobelo Dalam yang berada di dalam Taman Nasional

Tayawi, Desa Koli, Kecamatan Oba Kota Tikep. Kini mereka hidup terkatungkatung dan selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindar dari ancaman Manase. Sudah sekitar 3 bulan mereka memilih kabur dari Manase, bahkan sekarang mereka tidak ingin kembali di Dusun Tayawi, karena takut Manase. “ Mereka sekarang meminta perlindungan keamanan mereka dan sekarang mereka diamankan di Koramil Payahe,” jelas Serka Habibi. (far/lex)

Kepulauan selalu berada dalam situasi kondusif. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan, Asisten Setda Bidang Tata Pemerintahan, Umi Abd. Rasyid, pada pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018, Selasa (24/7) pagi kemarin bertempat di Penginapan Seroja Kelurahan Soasio. Dikatakan, bahwa dalam upaya penanganan konflik sosial secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi, maka sebagaimana Amanat Permendagri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dibentuklah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.. Kami berharap Tim terpadu ini memiliki kemampuan deteksi dini, siap, tanggap dan sigap dalam merespon setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat sehingga setiap potensi yang mengarah kepada konflik dapat segera teratasi dengan baik.

Panitia pelaksana rakor Satuan Tugas Penanganan Konflik, Husin Abas dalam laporannya menjelaskan kegiatan Rakor ini selain sebagai media bagi para Camat untuk menyampaikan laporan kondisi keamanan wilayah masing-masing sebagai pedoman bersama melaksanakan tugas, juga sebagai wadah menampung berbagai masukan dan kendala berkaitan dengan pelaksanaan penanganan konflik sosial serta merumuskan kembali laangkah-langkah strategis penanganan konflik di Kota Tidore Kepulauan. Rakor yang menghadirkan Camat Tidore Utara dan Camat Tidore Selatan serta para Lurah/Kades dari kedua kecamatan tersebut sebagai peserta, juga menghadirkan narasumber dari Pasi Intel Kodim 1505 Tidore dan Kasat Intel Polres Tidore serta Kabid Penanggulangan Bencana Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, Idris Adjab, dan bertindak selaku Moderator Kepala Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan, Mahmud Abdullah. (humas)


HALUT & HALSEL RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 4

SAMSIR HAMAJEN MALUT POST

RAWAN LONGSOR Kondisi jalan lingkar di Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan rawan longsor. Pemkab diminta mebangun tanggul penahan longsor

Pemkab Optimis Diberi Jatah CPNS Oni: Isu Medsos Itu Hoax Peliput : Ridwan Arif Editor : Muhammad Nur Husen TOBELO – Isu tidak diberikannya jatah kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 oleh pemerintah pusat dibantah Pemkab Halut. Ini karena sesuai hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ke-

menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bahwa hingga kini kuota dan formasi CPNS per kabupaten/kota belum ditandatangani presiden. ”Kalau belum ditandatangani berarti belum jelas. Makanya, kami anggap isu di media sosial (medsos) yang menyebut Pemkab Halut tidak diberikan jatah kuota CPNS itu adalah hoax,”kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Pemkab Halut Oni Hendrik yang ditemui Malut Post, Selasa (24/7). Menurutnya, isu pemberitaan medsos yang mengatasnamakan portal BKN dan Kemenpan-RB adalah kerja oknum calo yang dengan sengaja menyebarkan informasi untuk mengiming-imingi orang menjadi CPNS. “Yang pasti Halut tetap mendapat kuota, hanya saja masih menunggu untuk disampaikan secara resmi oleh Kemenpan-RB,”ungkapnya.

DPSHP Ditetapkan 135.134 Ribu Jiwa

MUSCAB Badi Ismail Pimpin Apdesi LABUHA – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Halmahera Selatan (Halsel) memiliki nakhoda baru. Adalah Badi Ismail yang terpilih dalam forum musyawarah cabang (muscab) di Canga Matau, Senin (23/7). Muscab ini terdapat empat calon. Masing-masing Badi Ismail Kades Labuha, Santy Awal kades Towokona, Guntur Idris Kades Nyonyifi dan Najarlis Hi Mansur kades Liaro. Dari empat calon ini Badi Ismail keluar sebagai pemenang dengan raihan 56 suara. Dalam sambutannya Badi mengaku dengan terpilihnya sebagai Ketua Apdesi ini dirinya akan membawa organisasi ini untuk mengawal kepentingan dan memperjuangkan hak-hak desa.(sam/met)

ONI Hendrik

Status Wilayah Segmen Tujuh tak Masalah

MENUJU PILEG

TOBELO - Menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara (Halut) menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 135.134 jiwa pilih. Jumlah tersebut terjadi penambahan 2.223 yang masuk sebagai daftar pemilih tambahan. Ketua Devisi Teknis dan Data KPU Rusmin H Mutalib mengatakan, pleno penetapan DPSHP telah selesai dan ditetapkan sebanyak 135.134 ribu. Menurutya, DPSHP ini terjadi perubahan atau penambahan DPS yang cukup signifikan. “Penambahan itu dari pemilih pemula, yang belum terdaftar pada DPT Pilgub,”ungkapnya.(rid/met)

Kuota yang diberikan ini sesuai hasil konsultasi akan diprioritaskan pada tenaga guru dan kesehatan. Sementara dari analisis jabatan (Anjab) berdasarkan kebutuhan pegawai, maka pemkab mengusulkan kuota 663 orang. Hanya saja usulan ini dikurangi sesuai permintaan Kemenpan-RB sehingga menjadi 450 orang dengan rincian 200 untuk tenaga guru, 100 tenaga kesehatan dan sisanya untuk tenaga teknis lainnya. (rid/met)

ANWAR Kabalmay

TOBELO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) menilai status batas wilayah segmen tujuh antara Desa Gogoroko Kecamatan Galela Barat dengan Halmahera Barat tak bermasalah. Ini karena yang dipolemikkan itu hanya masalah tambang di wilayah tersebut. Bukan masalah lain,”kata Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setdakab Halut Anwar Kabalmay yang ditemui Malut Post, Selasa (24/7).

Ia menjelaskan selama ini warga Gogoroko hidup aman dan tertram. Namun isu perbatasan ini sengaja ditiupkan ke permukaan dan dipolemikkan orang tertentu lantaran hadirnya perusahaan tambang di wilayah tersebut. ”Memang orang mengaitkan dengan soal batas wilayah. Tetapi itu hanya masalah titik koordinat perbatasan antara beberapa desa di wilayah Galela Barat. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pemkab

Bahrain Dukung KPK Cegah Korupsi di Halsel LABUHA – Bupati Bahrain Kasuba mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas korupsi di Halmahera Selatan. Hal ini ditegaskan bupati dalam rapat koordinasi (rakor) tentang pembahasan rencana aksi pencegahan korupsi.”Jadi setelah ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemkab dan KPK itu, diharapkan agar tim KPK memberikan perhatian khusus untuk mencegah korupsi di Halsel,”tegasnya. Karena itu, orang nomor satu di pemkab ini menegaskan

kepada SKPD yang mendapatkan rekomendasi dari tim agar dalam programnya kedepan bisa dilaksanakan secara baik. Tak hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menegaskan bakal menerapkan e-Government dengan mengharuskan pelayanan berbasis elektronik dan terintegrasi satu sama lain. Sementara anggota tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, Maruli Tua menyampaikan kerja sama ini dilakukan karena bupati telah berkomitmen mencegah korupsi di Halsel.(sam/met)

BAHRAIN Kasuba

Halmahera Barat,”ujarnya. Menurutnya, isu ini persis dengan wilayah 6 Desa di Kecamatan Kao Teluk. Di mana secara hukum administrasi ke enam desa masuk wilayah Halut namun sengaja dipermaslahakan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.”Untuk mendudukkannya, kami akan berkoordinasi dengan Direktorat Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),”ungkapnya.(rid/ met)

Kuota CPNS Belum Diumumkan LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) belum mengumumkan secara resmi kuota seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ini karena setelah dikroscek di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado belum ada perintah untuk mengumumkan kuota CPNS. ”Sesuai jadwal akhir bulan ini sudah diumumkan,”kata Kepala BPPKD Marten Puka Puka kepada Malut Post, Senin (23/7). Dari kuota yang ada, formasi tenaga guru dan kesehatan masih menjadi prioritas. (sam/met)


HALMAHERA BARAT RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 5

Kades Talaga Dilaporkan ke Kejari Diduga Salahgunakan Alokasi Dana Desa Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Kepala desa (kades) Talaga Kecamatan Ibu Selatan dilaporkan warganya ke Kejak-

saan Negeri (Kejari) Jailolo, Selasa (24/7). Ini dilakukan karena kades diduga menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) 2015 dan 2016.”Selama mengelola anggaran, ditemukan beberapa item pekerjaan yang diduga fiktif. Karena dalam dokumen APBDes item pekerjaan dianggarkan, tetapi tidak dikerjakan,”tandas Farid Kose yang juga tokoh masyarakat usai menyerahkan laporannya ke Kejari.

Item pekerjaan yang dianggap fiktif adalah, pembangunan pagar Masjid Arahman Desa Talaga sepanjang 23 meter dengan anggaran Rp 53 juta tapi tidak dikerjakan alias fiktif. Talud penahan tanah program tahun 2015 dengan ukuran panjang 600 meter senilai Rp 150 juta, tapi pekerjaannya hanya 382 meter. Pembangunan parit dianggarkan Rp 19 juta lebih tidak dikerjakan, pembangunan jalan setapak 55 meter

tidak dikerjakan. Sementara 2016, pembangunan dua buah Plat deker Anggaranya Rp 14 juta, namun pekerjaan tidak sesuai RAP. Terpisah, Kepala Kejari Jailolo A. A. G. Satya Markandeya yang dikonfirmasi via telpon mengaku berada di luar daerah, sehingga masih harus melakukan telaah laporan warga yang disampaikan kepada stafnya.(din/met)

Warga Tuada Ancam Boikot Jembatan

INFRASTRUKTUR : Proyek pembangunan jembatan Sungai Koma dan Saroto di ruas jalan menuju pelabuhan kontainer Desa Matui Kecamatan Jailolo.

JAILOLO – Warga Desa Tuada Kecamatan Jailolo mengancam memboikot proyek pembangunan jembatan Sungai Koma dan Saroto di ruas jalan menuju pelabuhan kontainer Desa Matui. Ini karena proyek yang dikerjakan PT Ideal Kontraktor itu sudah masuk di wilayah Tuada. ”Masa jembatan dibangun di Desa Tuada, sementara izinnya dikeluarkan kades Todowongi dan Matui,”kata Asirun Jumati yang juga tokoh pemuda desa setempat. Menurutnya, masalah tersebut sudah disampaikan ke Plt kepala desa Tuada agar segera menyelesaikan. Tetapi hingga kini belum juga diselesaikan.”Kami minta pak Bupati dan pak Kades Tuada segera mengambil langkah,”ungkapnya. Sementara izin pembangunan dua jembatan yang dikeluarkan Kades Todowongi dan Matui itu juga diakui buruh pekerja Proyek tersebut. Sementara Pjs, Kepala Desa Tuada, Darmin Hamisi saat ditemuai membenarkan, ada laporan dari masyarakat terkait Izin dua proyek jembatan itu.(din/met)

Warga Enam Desa tak Terima DD

ASNATH Sowo

JAILOLO – Warga enam desa di Kecamatan Jailolo Timur (Jaltim) tak diberikan dana desa (DD) oleh pemerintah pusat. Ini karena wilayah tersebut hingga kini statusnya masih dipolemikkan.”Kalau Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD tetap disalurkan. Sementara DD tak diberikan,”kata Kepala Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Pemkab Halbar Asnath Sowo yang dikonfirmasi, Selasa (24/7). Sementara terkait pencairan DD tahap II, Asnath mengaku saat ini proses pencairannya mulai jalan. Dari 169 desa sudah sekitar 30 desa yang melakukan pencairan DD tahap II,”ungkapnya.(din/met)

TINJAU : Tim dari Kementerian ESDM saat meninjau lokasi panas bumi di puncak gunung Idamdehe Kecamatan Jailolo, beberapa waktu lalu.

Proyek Panas Bumi Belum Miliki Amdal JAILOLO – Rencana pembangunan pembangkit listrik panas bumi (geothermal) di gunung Jailolo Halmahera Barat nampaknya masih menyisahkan masalah. Ini karena mega proyek yang

digagas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemkab dan PT Sarana Multi Infrastruktur ini belum memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.”Kami belum terima usulan pembuatan Amdal,”kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muhammad Boger yang dikonfirmasi, Selasa (24/7). Ia mengatakan sejauh ini permohonan Amdal belum disampaikan ke DLH. Makanya belum diproses.”harus ada permohonan baru kita proses,”ungkapnya. Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi dan SDM (Disnakertans-SDM) Justinus Rahailwarin yang ditemui meminta Kepala Seksi MGAP Disnakertrans Iswan Umar untuk menemui wartawan.”Dalam pengurusan Amdal itu harus disesuaikan undangundang nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi,”ungkapnya.(din/met)


MOROTAI & SULA RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 6

Benny Laos “Semprot” Basri Hamaya Terkait Pencairan Dana Desa untuk BUMDes Peliput : Fitrah A Kadir Editor : Bukhari Kamaruddin DARUBA - Mantan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pulau Morotai Basri Hamaya, “dilabrak” Bupati Benny Laos. Ini terkait dengan persoalan BUMDes. Dalam WA-nya, bupati menegur Basri dan memanggilnya menghadap di mabes (kediaman bupati, red). “Basri segera ke mabes dan siapkan data untuk pertanggungjawaban dana BUMDes. Kenapa dilakukan di luar aturan yang sudah disepakati. Seluruh desa binaan saya perintahkan telusuri semua dana BUMDes yang

dicairkan Basri Hamaya. Dana BUMDes dipakai untuk modal usaha desa, semua sistim belum ada, bangunan belum ada, dicairkan dasar apa Basri? Harap saudara mempertanggungjawabkan semua, segera,”tegas Benny melalui WA. Saat dicegat Malut Post, Basri tidak mau komentar. “Saya sudah tahu yang kalian mau tanya, nanti saja,” katanya singkat. Kadis PMD Nursina Kadir, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengaku telah memerintahkan staf untuk turun ke 88 desa menelusuri alur penggunaan Dana Desa (DD). “Kita turun hanya untuk memastikan langsung, kondisi anggota BUMDes yang sudah terbentuk, sebab orang BUMDes yang diangkat, harus benarbenar memiliki jiwa bisnis,” kata Nursina. Dia mengakui pencairan dana BUMDes tahun 2017 hingga 2018, telah dimasukan ke

transisi, dari pak Basri kepada saya, makanya tujuan dari penelurusan ini hanya untuk memastikan saja, sejauh mana progres di lapangan dan laporan yang masuk ke kita,” aku Nursina. baginya, pencairan yang sudah lebih dulu, tanpa didasari syarat dan ketentuan, mulai dari pengadaan sistem dan tenaga IT serta bangunan BUMdes, tidak menjadi soal. “Misalnya di Daeo. Untuk sementara, bangunan BUMDes yang kita gunakan adalah gedung sekolah. Karena memang di sana, (Daeo) ada sekolah kosong, sebab ada pembangunan sekolah unggulan di sana, dan sekolah unggulan itu gabungan dari beberapa sekolah, makanya gedung sekolah sebelumnya, ada yang kosong,” akunya, Dia juga tak mau berbicara soal BUMdes. “Sementara ini saya mo comment,” tegasnya. (aji/onk).

WA bupati kepada Basri

seluruh rekening desa. “Ini kan masuk ke masa

KESEHATAN Berikan Vaksin untuk 32 Ribu Warga SANANA - Dinas Kesehatan Kabupaten Kepsul menargetkan akan menyelesaikan imunisasi vaksinasi campak dan rubella (MR) kepada semua anak dan remaja September 2018. Berdasarkan data dari Pusat Data Indonesia (Pusdatin), jumlah anak dan remaja di Kepsul yang harus diimunisasi mencapai 32 ribu lebih. Kepala Dinas Kesehatan Kepsul Ilmy Husain menuturkan, vaksinasi tersebut memberikan daya tahan tubuh kepada anak agar tidak mudah terserang penyakit, salah satunya campak dan rubella. Dia menjelaskan pada Agustus nanti vaksinasi akan dimulai dari siswa SD kelas 1 hingga kelas 1 SMA. Sementara pada September akan dilakukan untuk anak yang berusia 6 tahun hingga 9 bulan. Menurut Ilmy, data yang disampaikan oleh Pudatin tersebut berbeda dengan data Dinkes yang diambil sesuai puskesmas maupun kegiatan kesehatan lainnya di masing-masing desa. “Data kita ada 30 ribu berbeda dua ribu, makanya kita mesti cari tahu 2 ribu ini dimana, apakah mereka sekolah di luar Sula atau dimana,” ujarnya. Mencegah adanya anak yang tidak mendapat vaksin maka pihaknya membentuk posko di pelabuhan dan sebagainya. “Jadi nanti mereka sudah di vaksin diberi tanda tinta di jari,” jelasnya. Untuk menyukseskan program vaksinasi MR tersebut, pihaknya berkoodinasi dengan semua unsur. “Kami sangat berharap ada dukungan dari masyarakat,” pungkasnya. Imunisasi juga dilakukan kepada semua ibu hamil untuk menghindari terjadinya cacat pada fisik bayi yang dikandung. (ikh/onk)

PEMERINTAHAN Siap Disampaikan ke Bagian Hukum DARUBA - Masa jabatan 10 kepala desa (kades) sudah berakhir 1 Juni lalu. Namung hingga jelang akhir Juli, Pemkab Pulau Morotai belum menunjukan karateker. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Morotai Nursina Kadir, sata dikonfirmasi menuturkan SK karateker 10 kades sudah jadi, tinggal didorong ke Bagian Hukum. “Sudah ada, tinggal diajukan ke Bagian Hukum dan ditindaklanjuti kepada bupati,” kata Nursina. Yang diangkat menjadi karateker adalah PNS. “Saat ini pelayanan di desa dikendali sekdes,” pungkasnya. (aji/onk).

KOTOR Sampah kembali memenuhi kawasan Pelabuhan Sanana Kepulauan Sula. Rendahnya kesadaran masyarakat membuat sampah bertebaran dimana-mana.

IKRAM SALIM MALUT POST

Viktor: Saya Tidak Tahu Soal Itu DARUBA - Kadis Kesehatan Morotai dr Viktor Palimbong, berkomentar terkait kisruh di Puskesmas Daruba. Saat dikonfirmasi kemarin (24/7), Viktor mengatakan dugaan pemotongan uang jasa medis di Puskesmas Daruba bukan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dinas. “Pembayaran uang jasa kapitasi itu kan berdasarkan kesepakatan pihak puskesmas, baik staf dan pimpinan, saya tidak tahu kalau soal itu,” aku Viktor. Dia mengaku ada tunggakan uang jasa medis kapitasi empat bulan terakhir ini. Dia juga membantah pembayaran uang jasa medis milik staf pegawai Puskesmas Daruba, bukan bersumber dari dari dana pinjaman. “Itu sudah dibayar, dan anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi Umum, dengan nomenklatur pos anggarannya, jasa medis, karena uang jasa medis ini, dialokasikan pemkab juga. Jadi bukan dipinjam,” kata Viktor. Dia menambahkan, pembayaran uang jasa medis yang bersumber dari DAU ini, baru akan diganti setelah uang jasa medis milik staf pegawai cair. “Karena belum cair,

makanya dibayar menggunakan pos anggaran yang disediakan pemkab. Nanti kalau uang jasa mereka cair, baru kita kembalikan,” jelasnya. Menyangkut dengan BOK, juga bukan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Sebab dana BOK dibayai melalui APBN. Dinas hanya menunggu laporan pertanggungjawaban secara teknisnya saja. Sementara sejumlah staf Puskesmas mengaku sudah menulis pernyataan sikap, yang akan diserahkan ke Kementerian Kesehatan dan KPK. Terpisah, ketua Komite Lembaga Pemantau Legislatif (Kopel) Malut, Mussadaq mengatakan, dana BPJS kapitasi kerap menjadi ladang pencaharian untuk memenuhi kepentingan kelompok maupun pribadi. Dia menduga dana tersebut didepositokan pihak terkait demi mendapatkan bunga yang besar. “Dilihat dari kasus, dugaan saya, dana ini didepositokan, dan modus ini dilakukan secara berjamaah. Karena itu, saya mendukung jika kasus ini dilaporkan ke KPK,” tandas adik kandung mantan Ketua KPK Abraham Samad ini. (aji/onk)

Aktivitas Kedinasan Bupati Pindah ke Mabes DARUBA - Aktivitas Pemkab Pulau Morotai untuk sementara berpindah ke mabes (kediaman bupati, red). pantauan Malut Post, bupati menggelar sejumlah kegiatan di mabes Desa Yayasan Morotai Selatan. Mulai dari kunjungan kerja rombongan DPR RI, KPK hingga tim litbang dari Kementerian PUPR. Tim dari Kementerian PUPR menggelar rapat di mabes bersama bupati. “Rapat dialihkan ke mabes karena ruangan kantor pak bupati tidak memadai, makanya dipindahkan,” kata Kepala Bappeda Morotai Abjan Sofyan. Dia menjelaskan proyek waterfront city di kawasan reklamasi sementara dalam pelaksanaan tender. “Ada dua tender yang jalan secara bersamaan, yakni pembangunan jalan dan penataan ruang,” kata Abjan. Sementara Direktur Eksekutif LSM Lembaga Pemerhati Pemerintah Daerah (LPPDP) menegaskan, bupati harus mampu melihat mana kepentingan daerah dan mana kepentingan pribadi. dia meminta kediaman bupati tidak bisa dijadikan sebagai kantor bupati kedua. (aji/onk).

Kakanwil Sidak Lapas Sanana

ARAHAN: Kakanwil memberikan arahan kepada warga binaan.

IKRAM SALIM MALUT POST

SANANA - Mengantisipasi persoalan di Lapas Sukamiskin Bandung menyebar hingga ke daerah, Kepala Kanwil Hukum dan HAM Malut Nofri, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Kelas II B Sanana Kepulauan Sula (kepsul), kemarin (24/7). Nofri ditemai Kadivpas Kanwil Kemenkum HAM Muji Raharjo bersama beberapa pejabat utama lainnya. Tim memeriksa 3 blok yang ada di Lapas tersebut. Tidak hanya kamar, semua narapidana juga digeledah. Beberapa barang seperti gunting, pena rim diamankan untuk dimusnahkan. Selain itu beberapa narapidana yang tersangkut kasus narkoba juga dilakukan tes urine “Hasil tes narkoba negatif teman media,” kata Muji Raharjo sembari menunjukan hasil tes urine kepada wartawan. Sementara Nofri menuturkan selain mendapat

arahan langsung pasca kasus OTT di Bandung, pihaknya telah melakukan penggeledahan di semua lapas dan rutan. “Di Ternate kita temukan ada kamar yang dilengkapi televisi, kita langsung sita,” tegasnya. Terkait narkoba, menjadi prioritasnya untuk membasmi barang haram ini. “Ada dua anggota kita yang ditangkap Polda Malut terkait narkoba, jadi kita komitmen dan tidak main-main tetap akan dipecat,” tegasnya. Selain menyidak lapas, agenda lain kakanwil Kemenkum HAM Malut adalah menandatangani kerja sama dengan Pemkab Kepsul dan STAI Babussalam Sula, serta Kantor Kemenag Kepsul terkait program napi merag putih. Bupati Hendrata Thes mengaku akan mendukung seluruh program Lapas, salah satunya pemberdayaan warga binaan melalui program pertanian. (ikh/ onk)


POLMAS

RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 7

Art: Resayfa Rumra

Bacaleg Eks Napi Korup cs Terancam KPU Tegaskan Tetap Coret dari Daftar Caleg Editor : Jufri Duwila Peliput : Gunawan Tidore TERNATE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) menegaskan akan tetap memcoret nama bakal calon legislatif (caleg) eks nara pidana (napi) korupsi, asusila dan pengedar narkoba. Penegasan ini mengacu pada berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pemilu 2019. Kepada Malut Post, Divisi Hukum KPU Malut Buchari Mahmud mengatakan, telah ditegaskan

dalam Pasal 7 ayat 1 butir g dan h disebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. “Maka memang tidak bisa,” tandasnya kemarin (24/7). Karenanya, pada 8 Agustus mendatang, KPU akan membuka

BOS Deprov Minta Perbaiki Layanan BOS

kesempatan kepada publik untuk (DCS) Pileg 2019 tingkat Provinsi. melaporkan ke KPU jika menge- (tr-01/jfr) tahui caleg yang mantan korup, asusila dan narkoba. “Tanggal 8 Agustus nanti uji publik. Karena itu, kita minta masyarakat harus melaporkan jika ada yang tahu ada caleg mantan napi korup. Tapi, laporannya harus sesuai, lengkap identitasnya,” ujarnya. Dari laporan masyarakat itulah, lanjut Buchari akan dijadikan dasar untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk memastikan benar atau tidak yang bersangkutan pernah terpidana. “Itu menjadi dasar untuk kita koordinasi ke Lapas dan Pengadilan. Saat ini kita belum tahu pasti berapa yang mantan terpidana karena kita belum mendapat laporan,” ucapnya sembari mengatakan, uji publik 8 Agustus nanti disertai dengan pleno Daftar Calon Sementara KASMAN Tan

HELMI UMAR MUKSIN Sekretaris Komisi IV DPRD Malut

TERNATE-Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) Imran Jakub, Selasa (24/7). Imran dimintai klarifikasi terait anggaran BOS tahun 2017 yang sempat parkir di rekening lain. Pangilan hearing yang dilakukan secara tertutup ini, sebagai tindak lanjut hasil LHP BPK, dimana pengelolaan dana BOS senilai Rp22 miliar dinilai menyalahi ketentuan. Sekretaris Komisi IV Helmi Umar Muksin usai rapat menuturkan, dalam laporan LHP tidak dapat diakui keberadaan anggaran Rp22 miliar, karena itu Dikbud dimintai klarifikasi. Dari hasil klarifikasi kemarin, kata Helmi, Imran mengaku pembukaan rekening lain dilakukan atas hasil konsultasi pribadidengan salah satu BPK. Atas petunjuk itu dibuatlah rekening baru untuk menampung anggaran BOS tetapi kemudian berlaku hanya satu hari. Imran, lanjut Helmi, juga mengaku keterlambatan dana BOS itu terjadi retur dari Bank disebabkan ada perbedaan nomenklatur nama penerima dan nomor rekeningnya sehingga terjadi retur yang menyebabkan keterlambatan sampai akhir tahun. Akibat retur yang dialami pihak Perbankan, pihak Dikbud membuka rekening baru untuk ditampung karena perlaihan tahun dari 2017 ke 2018. Kata dia, anggaran tersebut hanya parkir sehari, setelah itu dikembalikan lagi ke rekening bendahara Dikbud, kemudian disalurkan kepada sekolah penerima dalam hal ini kepala sekolah. “Meski begitu, karena sudah menjadi temuan tentunya harus dicarikan penyelesaiannya,” terangnya. Kata dia, DPRD melihat pembukaan rekening transit dari prosedural sudah salah karena itu pengertiannya berbeda dengan dana BOS. Sebab, diketahui dana BOS itu alurnya sudah jelas dari Kemendikbud kemudian rekening daerah, barulah ke sekolah. Apabila sekolah sudah menyelesaikan SPJ barulah dicairkan. “Kami tawarkan solusi memperbaiki penyaluran dana BOS karena nantinya mengganggu operasional sekolah. Tawaran itupun diterima, dan Dikbud berjanji membentuk KPA di masing- masing cabang dinas, khusus untuk dana BOS,” terangnya. (udy/jfr)

HI. BUCHARI MAHMUD Anggota KPU Malut dan Divisi Hukum

Tiga Fraksi Tanggapi Laporan Pertanggungjawaban APBD 2017 Golkar Pertanyakan Pinjaman Dalam Negeri Rp 80 Miliar

“Kami tawarkan solusi memperbaiki penyaluran dana BOS karena nantinya mengganggu operasional sekolah. Tawaran itupun diterima, dan Dikbud berjanji membentuk KPA di masing- masing cabang dinas, khusus untuk dana BOS,”

“Tanggal 8 Agustus nanti uji publik. Karena itu, kita minta masyarakat harus melaporkan jika ada yang tahu ada caleg mantan napi korup. Tapi, laporannya harus sesuai, lengkap identitasnya,”

SOFIFI- Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku Utara tahun 2017 terus dilanjutkan. Kemarin (24/7), merupakan tanggapan Fraksi terhadap laporan tersebut. Dari empat fraksi, hanya tiga yang menyampaikan tanggapan. Yakni Fraksi Golkar, Fraksi Indonesia Raya, dan Fraksi PDIP. Sementara fraksi yang tak memberikan tanggapan, yakni Fraksi BPKB yang merupakan gabungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tiga fraksi yang menyampaikan tanggapan tersebut mempertanyakan target pendapatan deviden Bank Maluku-Malut tahun 2017 sebesar Rp 871 395 237 yang tidak terealisasi sampai batas tahun anggaran. Selain itu, juga pada komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Tahun Anggaran 2017 terdapat realisasi penerimaan jasa Giro sebesar Rp3,354.289.124,56. Pada komponen penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2017 terdapat realisasi pendapatan hibah sebesar Rp.67.391.666.667.

Selain itu, pihak DPRD Malut juga memper tanyakan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2017. Diketahui bahwa Pemprov Malut melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 360.013.485.589 dengan melakukan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 pada 13 Februari 2017. Padahal dalam APBD Tahun Anggaran 2017 tidak dianggarkan pembayaran utang sebesar Rp. 360.013.485.589, dan penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp.120,000,000,000, hanya terrealisasi sebesar Rp.36.056.295.386. Khusus Fraksi Golkar, melalui juru bicara Novino Lobiuwa mem-

pertanyakan pinjaman dalam negeri yang dianggarkan sebesar Rp 8 miliar (80,000,000,000) untuk menutupi defisit. Tetapi sampai 31 Desember 2017 rencana pinjaman tersebut tidak terrealisasi. Padahal dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2017 pada komponen penerimaan pembiayaan, sudah disetujui. Karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta Gubernur untuk menjelaskan alasan tidak dilakukan pinjaman. Tanggapan Fraksi tersebut baru akan dijawab oleg Gubernur dalam sidang paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas tanggapan Fraksi, Rabu (25/7) hari ini. Perwakilan dari Pemporv yang hadir dalam sidang kemarin (24/7), yakni Sekretaris Provinsi (Malut) Muabdin A. Radjab, Kadis Pangan Malut Saiful Turuy, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Malut Sarif Sabatun, Karo Pemerintahan Mifta Baay dan Kadikjar Malut Imran Yakub. Sementara dari DPRD sendiri, hanya 18 orang yang hadir. (udy/jfr)

BANYAK KURSI KOSONG: Suasana sidang paripurna penyampaian tanggapan LPPAPBD 2017, Selasa (24/7). Tampak banyak kursi yang kosong. Ini lantaran puluhan anggota DPRD tidak hadir. Dari 45 anggota DRPD, hanya 18 orang yang hadir.

Rotasi Pejabat Dinilai “Bermuatan” Politik TERNATE – Rotasi pejabat di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) oleh Gubernur Malut Abdul Ghani Kasubah (AGK) mendapat sorotan publik. Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Dr Muhlis Hafel menilai rotasi jabatan yang dilakukan AGK di sisa akhir jabatannya syarat dengan “muatan” politik. “Ini sarat dengan muatan politik. Karena di sisi lain, saat ini AGK masih sebagai calon

Gubernur,” imbuhnya. Semestinya, lanjut pengamat politik Malut ini, AGK harus fokus menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal Pemprov seperti utang dan program yang belum terselesaikan. Dia mengatakan, AGK juga harus memperhatikan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai. “Bukan soal kadis yang tidak mampu kerja. Tapi soal kurangnya penunjang kerja itu yang membuat kinerja kurang maksimal.

Jadi, menurut saya terlepas dari hal-hal normatif, rolling jabatan atau mutasi yang dilakukan Gubernur kurang tepat,” tukas Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UMMU. Sekadar diketahui, Senin (23/7) lalu AGK melakukan rotasi pejabat. Dia melantik Idrus Assagaf sebagai Kepala BKD Malut menggantikan M Irwanto Ali, sementara Irwanto digeser ke posisi Idrus sebagai Kabiro Organisasi Malut. (tr-01/jfr)

MUHLIS Hafel


SAMB ETALASE RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 8

Art: rizky izzy

...PILKADA Samb Hal. 1

Sayangnya, kegiatan pemeriksaan ini mendapat tentangan DPRD Provinsi Malut. Dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan LPP APBD 2017 di kantor Deprov, Sofifi, kemarin (24/7), Fraksi Golkar mempertanyakan dasar Inspektorat melakukan audit penggunaan anggaran. “Sementara tahun anggaran masih berjalan,” ujar anggota Fraksi Golkar, Novino Lobiua. Nov i n o b a h k a n t a m p a k meradang mendengar adanya audit di tengah tahun berjalan. “Aturannya apa? Karena dana hibah juga diterima Polda dan Korem, apa bisa Inspektorat audit mereka?” katanya dengan nada tinggi. Novino juga meminta Pemprov agar tidak menggunakan kewenangannya untuk merusak daerah. Sebab menurutnya, tak ada aturan yang membenarkan dilakukan audit saat tahun anggaran masih berjalan. “Audit dengan tujuan tertentu itu kalau ada temuan BPK. Masak belum apa-apa, (sudah) melakukan pemeriksaan. Sungguh ajaib. Ini sungguh keliru,” cecarnya. Fraksi Golkar pun meminta Pemprov membatalkan penugasan tersebut. Novino menilai, ada unsur politik di balik audit tersebut. Dia menambahkan, audit baru bisa dilakukan jika sudah ada laporan pertanggungjawaban. “Pilkada ini sudah selesai, jangan membuat kacau. Ini rusak. Tolong, Pak Sekda, perhatiannya,” pintanya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Provinsi Muabdin H. Radjab mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti saran Fraksi Golkar. Meski begitu, dia menyatakan Inspektorat tidak akan mungkin melakukan tugas di luar kewenangan. Apalagi jauh sebelum dipermasalahkan DPRD anggaran hibah ini sudah menjadi opini publik. “Inspektorat sebagai lembaga internal harus mengantisipasi jangan sampai Pemprov yang jadi sasaran,” terangnya. Mu a b d i n b e r ja n j i a k a n merapatkan kembali hal tersebut. “Agar ini tidak dikaitkan dengan masalah politik, tapi murni karena pencegahan penyalahgunaan anggaran sebagaimana fungsi Pemprov yang melekat pada Inspektorat,” tukasnya. Beda Sikap Sementara itu, Bawaslu sebagai salah satu lembaga yang bakal diaudit menyatakan sikap menolak pelaksanaan audit tersebut. Kasubag Administrasi Sekretariat Bawaslu Malut Tryadrianto Baay saat dikonfirmasi menuturkan dirinya telah menerima surat pemberitahuan tentang adanya audit dari Pemprov. “Tapi surat Inspektorat Provinsi Malut itu kita akan balas, bahwa Bawaslu tidak menerima pelaksanaan audit anggaran di Bawaslu,” ujarnya. Dasar penolakan audit ang-

...NYALEG Samb Hal. 1

disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat pembina kepegawaian,” jelas Basiludin. Surat tersebut juga

garan tersebut, kata Tryadrianto, adalah Permendagri 51/2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 19 poin 1 menyebutkan, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban belanja hibah kegiatan pemilihan oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBD. Sementara pada poin 2 menyatakan, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundangundangan yang mengatur pengelolaan APBN. Artinya, kata Tryadrianto, sebelum penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), Pemprov telah menganggarkan dalam APBD. Dengan begitu, prosesnya menggunakan mekanisme APBD. “Tapi setelah penandatanganan NPHD, maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Artinya sebagai instansi vertikal, Bawaslu maupun KPU memiliki pengawas internal tersendiri yang berasal dari Bawaslu RI dan KPU RI,” tuturnya. Untuk itu, lanjutnya, yang berhak melakukan audit internal sebagai upaya pengendalian internal terhadap pelaksanaan anggaran adalah pengawas internal Bawaslu RI, bukan Inspektorat Malut. “Inspektorat hanya berhak mengaudit sebelum NPHD ditandatangani, berupa berapa yang dicairkan ke Bawaslu. Itu pun ada ketentuannya yaitu setelah tiga bulan tahapan, setelah Bawaslu atau KPU menyampaikan laporan penggunaan anggaran, baru Inspektorat cek kebenarannya,” jelasnya. “Jadi yang diaudit Inspektorat hanya aliran dananya. Sementara untuk proses pengelolaan, pelaporan dan penatausahaan adalah tanggung jawab pengawas internal Bawaslu RI atau KPU RI,” tegas Tryadrianto. Sikap Bawaslu ini bertolak belakang dengan Polda Malut yang mempersilakan Inspektorat melakukan audit. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar. “Kita profesional dan proporsional. Jika Inspektorat melakukan audit ya silahkan saja,” katanya saat dikonfirmasi Malut Post, Selasa (24/7) malam. Menurut Hendri, pihaknya sangat terbuka. Sehingga dana pengamanan yang telah digunakan dapat dipertanggungjawabkan. “Kita terbuka. Kalau Inspektorat melakukan audit, maka kita siap. Kita telah pergunakan, maka kita siap untuk mempertanggungjawabkan,” tandasnya. Terpisah, pengamat hukum King

Faisal Soleman menuturkan proses audit penggunaan dana hibah bisa dilakukan tergantung mekanisme internal Inspektorat. Namun, lazimnya proses audit dilakukan saat masa atau waktu penggunaan anggaran tersebut selesai. Baginya, proses Pilkada di Maluku Utara bisa dikatakan belum selesai karena masih disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, kata King, langkah Inspektorat untuk melakukan audit merupakan sesuatu yang belum tepat. “Sebaiknya langkah ini jangan dulu dilakukan. Sehingga audit yang dihasilkan itu bisa lebih komprehensif ,” kata King kepada Malut Post, malam tadi. Ia menilai, bila argumentasi yang dibangun oleh Inspektorat Malut adalah audit berkala, maka itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi, bila dilakukan audit secara dini maka bisa saja dana yang dipertanggungjawabkan itu hanyalah separuh dan yang dihibahkan. Artinya hanya dana yang telah dipakai itulah yang dipertanggungjawabkan. “Bagi saya ini terlalu dini atau prematur bila dilakukan audit atas dana hibah Pilkada 2018,” tuturnya. Baginya, tentu kewajiban pengguna anggaran itu akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran. Sehingga Inspektorat tidak perlu terlalu over dalam menggunakan fungsinya. Karena para pengguna anggaran tersebut pasti menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. “Jadi agar tidak ditafsir politis dibalik proses audit ini, sebaiknya pihak Inspektorat menunda dulu proses auditing, biarlah tahun anggaran itu selesai baru kemudian dilakukan audit secara menyeluruh,” sarannya. King menilai, langkah Inspektorat yang melakukan audit secara dini itu akan menimbulkan dampak ketidakpercayaan publik. Sebab proses audit dilakukam saat tahun penggunaan anggaran belum selesai. Lebih jauh ia menilai, bila proses audit itu dilakukan secara dini maka bisa berpotensi mengganggu fungsi penggunaan anggaran. “Karena ketika dana itu dihibahkan, pasti lembaga penggunaan anggaran itu sudah mendiatribusikan anggaran itu ke item-item atau program kegiatan yang sudah direncanakan,” tukasnya. Bila Inspektorat hanya ingin mendapatkan evaluasi berkala maka baiknya hanya dimintai laporan secara berkala dari pengguna anggaran. “Bila pakai bahasa audit itu maka lazimnya kalau lembaga pengguna anggaran itu sudah menggunakan anggaran secara keseluruhan, tapi ini kan masih setengah perjalanan. Jadi baiknya Inspektorat pending dulu, agar hasil atau kualitas audit dari sisi akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.(udy/ tr-01/tr-04/cr-04/kai)

sudah disampaikan kepada bupati. Sementara Bupati Hendrata saat dikonfirmasi membenarkan sudah menerima surat pengunduran diri Safrin. “Kebetulan surat baru dapat sore ini (sore kemarin, red). Saya lagi di kapal menuju ke Ternate

untuk menghadiri undangan presiden di Jakarta,” katanya. Dia berjanji setelah balik ke Sanana akan menunjuk pelaksana tugas (plt) sekkab. “Setelah kembali dari Jakarta saya langsung tunjuk Plt sekkab,” janjinya.(ikh/onk)

...GUBERNUR Samb Hal. 1

Gubernur yang sakit berhalangan hadir dalam paripurna kemarin. Gawatnya, wagub juga tak diketahui keberadaannya. Paripurna akhirnya sempat tertunda selama empat jam. Sidang yang dijadwalkan pukul 10 pagi baru terlaksana pukul 2.30 siang, itu pun setelah dibuat surat pelimpahan kewenangan dari gubernur kepada sekretaris provinsi. Wakil Ketua DPRD Provinsi, Ikram Haris ikut angkat bicara terkait situasi itu. Dia menegaskan, Wagub Natsir harusnya dewasa menghadapi tiap permasalahan pemerintahan. Meski hubungan kedua petinggi itu secara pribadi mungkin bermasalah, tugas-tugas sebagai unsur pimpinan harus tetap dijalankan. “Sebab masa kepemimpinan pasangan gubernur dan wakil gubernur AGK-Manthab masih sembilan bulan. Artinya masih ada kewajiban

...KUNCI Samb Hal. 1

“Setelah pertemuan pertama kami akan lakukan pembahasan secara substantif di hari-hari mendatang,” kata SBY dalam konferensi pers. Hasil pertemuan ini juga akan disampaikan ke Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nantinya akan diambil keputusan soal koalisi. “Karena inilah forum tertinggi di Partai Demokrat, dengan parpol mana Demokrat berkoalisi dan siapa caprescawapres yanga kan kami usung akan diputuskan,” kata SBY. Lantas SBY bicara soal syarat berkoalisi. Salah satunya adalah berangkat dari niat baik, saling hormat dan percaya. “Juga chemistry yang baik. Kalau syarat ini terpenuhi, saya yakin jalan kebersamaan terbuka dengan baik,” pungkasnya. Jokowi sendiri menggelar makan malam bersama enam ketua umum partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam makan malam dengan menu ‘rendang koalisi’ di Istana Bogor, Jokowi disebut membahas nama cawapres bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Romahurmuziy, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. OSO menyebut pembahasan cawapres dengan Jokowi sudah mengerucutkan kepada satu nama. Pengerucutan ini sudah disepakati partai politik dan diserahkan kepada Jokowi sepenuhnya. “Koalisi kita bulat. Sudah diserahkan 100 persen ke presiden soal nama cawapres dan sudah mengerucut,” kata OSO usai pertemuan seperti dikutip dari CNN Indonesia TV. OSO menyebut pengumuman nama cawapres akan dilakukan dalam waktu dekat. Mungkin dalam minggu-minggu ini. Sementara Romahurmuziy menambahkan terkait

...TAMAN Samb Hal. 1

Dia bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang produksi alat musik. “Di situ saya kerja sambil menabung. Sampai tahun 1999 saya keluar dan memulai usaha tanaman hias,” tutur lelaki yang kini berusia 60 tahun itu. Sejak kecil, Anjas sudah mencintaui seni. Kecintaannya pada seni dituangkan melalui tanaman hias. Pada 2002, lelaki kelahiran Galela, Halmahera Utara ini kembali ke Ternate, membawa serta bibit-bibit tanaman hias. “Saat itu seluruh jenis tanaman dari berbagai spesies seperti kamboja (Plumeria), asoka (Saraca asoca), delapan dewa (Euphorbia), pohon palem (Arecaceae), dan ekor tupai (Asparagus densiflorus) saya bawa dengan KM Ciremai,” kisah suami Suratmi Rope ini. Tiba di Ternate, usaha tanaman hias yang digeluti Anjas kian merebak luas. Tidak tanggung-tanggung, jaringan pelanggan Anjas mencakup semua lini, termasuk para pejabat. Sebut saja Gubernur Maluku Utara saat itu, Thaib Armaiyn dan istrinya Suriyati Armaiyn, mantan Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua (saat itu menjabat Kepala Dinas Pertambangan Malut, Sekretaris Provinsi saat itu Musa Badrun, dan masih banyak lagi. Dia bahkan didaulat merancang sejumlah landmark. “Kantor gubernur di Sofifi yang diresmikan Presiden SBY, tamannya saya yang desain. Begitu juga kediaman gubernur dan kedia-

pelayanan terhadap masyarakat yang harus ditunaikan,” katanya kemarin. Karena itu, politikus PDI Perjuangan ini meminta wagub untuk aktif melaksanakan kegiatan Pemerintah Provinsi. Apalagi masih banyak tugas pemerintahan yang belum terselesaikan. “Masih ada LHP yang harus ditindaklanjuti, belum lagi APBD Perubahan dan Induk 2019 serta tugas pemerintahan lainnya. Karena itu wagub diminta aktif untuk membantu gubernur menyelesaikan tugas yang tinggal sembilan bulan ini,” tuturnya. Terpisah, Kepala Biro Protokol, Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Armin Zakaria saat dikonfirmasi membantah keretakan hubungan AGK dan Natsir. Menurutnya, wakil gubernur saat ini masih aktif melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Hanya saja, banyak tugas-tugas pemerintahan di luar daerah yang

tidak bisa dihadiri gubernur diwakilkan kepada wakil gubernur. “Jadi kalau ada yang menganggap bahwa hubungan gubernur dan wagub renggang, itu tidak benar. Sampai saat ini keduanya masih baik-baik saja,” terangnya. Armin menyampaikan, setelah gubernur aktif kembali pasca masa kampanye, wagub beberapa kali mengikuti kegiatan Pemprov di luar daerah. Misalnya sarasehan Maluku Damai di Ambon, Hari Keluarga Nasional 2018 di Manado, lalu membawa materi kegiatan lanjutan sarasehan Maluku dan Malut damai. Tidak hanya itu, wagub juga menghadiri acara hari anak nasional dan Harganas provinsi di Halmahera Utara. “Ini kegiatan berentetan yang tidak bisa dihadiri gubernur sehingga diwakilkan ke wagub. Bahkan wagub juga masih di Jakarta menghadiri undangan Kementerian Dalam Negeri,” tukasnya.(udy/kai)

pengumuman nama cawapres Jokowi dia meyakini akan dilakukan tengah waktu pendaftaran. Diketahui pendaftaran capres dan cawapres dibuka KPU pada 4-10 Agustus. “Mungkin pada hari-hari pendaftaran. Tapi tidak dalam hari pertama pendaftaran,” kata pria yang karib disapa Rommy. Pada waktu yang hampir bersamaan, sebelumnya Prabowo juga melakukan pertemuan dengan pendukungnya. Ketum Gerindra itu disebut juga tengah menggodok cawapres yang bakal menemaninya bertarung di Pilpres 2019. Ketum PA 212 Slamet Ma’arif menyebut cawapres Prabowo sudah dikerucutkan menjadi dua nama. Hal itu dikatakan Slamet usai pertemuan PA 212 dengan Prabowo di Hotel Sultan. “Tinggal mengerucut kepada dua nama. Dua nama ini sedang digodok oleh lima parpol itu dan oleh kita semua,” kata Slamet. Selain Prabowo, hadir juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Sekjen PBB Afriyansyah Noer. Petinggi PKS dan Partai Berkarya, yang juga diundang, berhalangan untuk hadir. Mereka tidak mengirim perwakilan untuk memenuhi undangan. Dalam tahap penggodokan, kedua nama cawapres akan dilihat dari segi elektoral. Khususnya mengenai pemilih dari luar Jawa. Selain itu, penggodokan juga akan dilihat apakah dapat mewakili kalangan santri atau tidak. “Nantinya akan diputuskan dalam forum ijtima ulama 27 Juli mendatang,” kata Slamet. Selain soal cawapres untuk Prabowo, Gerindra bersama PAN, PKS, PBB, dan Berkarya disebut sepakat untuk membentuk koalisi. Perhimpunan partai oposisi yang diberi nama Koalisi Keumatan ini akan dideklarasi dalam waktu dekat. Pe r te mu a n t a d i ma l a m menunjukkan kedua kubu

semakin unjuk gigi jelang pendaftaran. Pun demikian, baik Jokowi maupun Prabowo juga dinilai saling mengirim sinyal dengan tujuan mengunci langkah selanjutnya, khususnya terkait cawapres pendamping. Diketahui Jokowi dan Prabowo sama-sama belum mendeklarasikan siapa cawapres pendampingnya. Bahkan pengumuman nama cawapres oleh keduanya bisa jadi dilakukan di masa-masa akhir pendaftaran. “Pendaftaran (terakhir) 10 Agustus, tapi kemudian dari kubu Jokowi kemarin Rommy bilang mereka akan deklarasi (cawapres) di titik terakhir. Ini sebetulnya saling mengunci antara Jokowi dan Prabowo,” ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/7). Jokowi dan Prabowo belum deklarasi cawapres karena mereka juga sama-sama mengambil posisi menunggu guna menentukan langkah berikutnya. Jokowi tak ingin salah pilih cawapres menghadapi Prabowo di Pilpres. Begitu juga sebaliknya, Prabowo akan melihat siapa cawapres Jokowi terlebih dahulu guna memilih pendampingnya. Cecep menjelaskan, figur cawapres akan menjadi kunci bagi Jokowi maupun Prabowo. Sosok cawapres yang dipilih akan berpengaruh pada pertarungan mereka di arena pilpres tahun depan. “Mereka berusaha saling tunggu dalam mencari cawapres. Karena cawapres ini harus melengkapi. Kriteria cawapres yang dipilih itu baru diketahui jika sudah tahu siapa lawannya,” kata Cecep. “Jokowi tentu melihat kriteria sejumlah alternatif cawapres. Penentuan itu tinggal dilihat dari Prabowo cawapresnya siapa. Jika Prabowo sudah menentukan cawapresnya, berarti Jokowi milih cocoknya si A, misalnya. Begitu juga Prabowo juga sama,” ucap Cecep.(dtc/cnn/mpf)

man sejumlah pejabat lain,” tutur ayah satu anak ini. Menariknya, Anjas tak pernah belajar merancang ruang. Kemampuannya didapat secara otodidak, diikuti oleh passion yang menggebu-gebu. Pada 2004, Wali Kota Ternate Syamsir Andili memintanya mendesain taman Pantai Falajawa. “Tanaman saya dibeli oleh Pak Syamsir dan saya diminta untuk mendesain,” ungkapnya. 2012 lalu, saat Rusli Sibua menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai, ia diminta mendesain Taman Kota Daruba jelang pelaksanaan Sail Indonesia Morotai (SIM). “Ratusan pohon dari berbagai jenis seperti palem merah dan asoka saya bawa ke Morotai,” katanya. Hasil karya Anjas menarik perhatian Rusli. Bupati Morotai pertama itu lantas memintanya mengembangkan usahanya di Morotai. “Jadi saya kembali ke Morotai tahun 2014, juga atas permintaan Pak Rusli, hingga saat ini,” akunya. Bagi Anjas, jiwa seni harus dimiliki setiap manusia, apalagi pejabat. Menurutnya, seni sangat diperlukan untuk pengembangan suatu daerah seperti Morotai. Karena itu, dia lantas menamakan usaha yang digelutinya dengan sebutan Ijanga de Ibilama (bahasa Galela) atau kilauan yang berkunangkunang. Dasar nama yang dipilih Anjas merupakan identitas dan jati diri Morotai sebagai salah satu kawasan pengembangan kawasan ekonomi terpadu dan pariwisata. “Dengan motto ‘rumahku adalah pangeran, ta-

manku adalah surga. Rumahku adalah pangeran, tamanku adalah permaisuri’. Allah tidak pernah menjanjikan istana, tapi yang dijanjikan Allah adalah taman firdaus,” sebut Anjas. Kini, tanaman hias yang dianggapnya sebagai peneduh hidup yang ada di tempat jualannya adalah pucuk merah, pohon meteor, puring, asoka, pohong palem dan beringin korea. Bibit dari tanaman yang kini sedang dipelihara dipesan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. “Kita harus menyatu dengan alam, tidak boleh bertentangan. Alam sehat, mata sehat,” ujar Anjas. Meski saat ini pasar tanaman hias diakuinya tengah lesu, Anjas tak ingin meninggalkan dunia tersebut. Dia biasanya menjual tanaman hias seharga Rp 50 ribu per pohon untuk pucuk merah, Rp 35 ribu untuk pohon meteor, Rp 35 ribu untuk flamboyan, Rp 20 ribu untuk puring, dan Rp 350 ribu untuk Agape. “Saya rasa penting juga pemerintah memperhatikan pohon dan tanaman hias sebagai peneduh kota,” tuturnya. Di sisi lain, Anjas ternyata memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Ternate. Oleh mendiang Sultan Mudaffar Sjah, sultan Ternate ke-48, ia dinobatkan sebagai Tona Lamo (penguasa adat tanah Galela) pada 2007 silam. “Gelar itu diberikan ke saya karena asal-usul keluarga moyang saya adalah penguasa tanah adat di Galela, khususnya di Kecamatan Galela Barat. Jadi berkaitan adat, harus melibatkan kami selaku suku Galela,” tutupnya.(aji/kai)


HUKUM & KRIMINAL RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 9

Sembilan Pasangan Digerebek di Hotel Polisi Juga Amankan 1.132 Liter Captikus Editor : Irman Saleh Peliput : Ramlan Harun

OPERASI: Aparat polisi ketika membuka pintu kamar salah hotel di Ternate saat Operasi Pekat

KORUPSI Kejati Usut Sejumlah Dugaan Korupsi TERNATE – Terhitung dari Januari hingga Juli 2018 ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi. Dari sekian kasus yang diproses, ada yang progres, ada pula yang jalan di tempat. Kasus dugaan korupsi yang proses hukumnya masih permintaan klarifikasi adalah dugaan korupsi anggaran pembangunan jalan Sayoang Yaba pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Malut tahun anggaran 2015 sebesar Rp 49 miliar, dugaan korupsi di Dinskertrans Halbar tahun 20112012 senilai Rp 1,3 miliar, dugaan korupsi penyimpangan dalam penggunaan dana pinjaman dari Bank Malut oleh Pemkab Halbar tahun 2017 senilai Rp 159,5 miliar, dugaan korupsi penyimpangan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Ternate tahun 2017, dugaan korupsi penyimpangan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Sula tahun 2017, dugaan korupsi penyimpangan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Halbar tahun 2017. “Perkara-perkara ini masih dalam tahap permintaan keterangan,” jelas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Ida Bagus Nyoman Wismantanu. Sementara kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran pada Biro Perekonomian Pemprov Malut tahun 2017. Kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 378 juta lebih itu menyeret Rusna Ali Hasan yang tidak lain adalah bendahara pembantu pengeluaran sebagai tersangka. “Ini adalah kasus yang ditangani sejak Januari-Juli 2018, mulai dari lidik ke sidik,” ujar Kajati. Jaksa Utama Muda itu menambahkan, untuk tahap penyidikan di jajaran Kejaksaan atau Kejaksaan Negeri, di antaranya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tahap I gedung kantor Kemenag tahun anggaran 2014 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ternate, dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Kramat Tidoy, Kecamatan Mangoli Timur yang ditangani oleh Kejari Sula. “Ini sudah pada tingkat pemeriksaan saksi. Dugaan tindak pidana korupsi padat karya produktif di Disnakertrans tahun 2017 yang ditangani oleh Kejari Sula, ini masih dalam tahapan penyelidikan,” tuturnya. Sementara kasus yang masih dalam tahap penyelidikan di antaranya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit pada Bank Maluku cabang Ternate yang ditangani oleh Kejari Ternate serta penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pendidikan dan pelatihan Paskibraka pada Dinas pendidikan dan olahraga Kabupaten Halbar tahun 2017 sebesar Rp 702.062.000 yang ditangani oleh Kejari Halbar. “Pada tingkat penyidikan yaitu dugaan tindak pidana korupsi penerimaan pajak kendaraan bermotor UPTD Samsat Halbar tahun 2015, kasus ini sudah dalam pemeriksaan saksi,” papar Kajati mengakhiri. (cr-04/lex)

TERNATE – Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Kie Raha yang berlangsung selama 14 hari, akan berakhir besok (26/7). Selama 14 hari turun lapangan, polisi berhasil mengamankan sejumlah minuman keras (miras), pelaku narkoba, pelaku asusila, premanisme dan jenis penyakit masyarakat lainnya. Karo Ops Polda Malut, Kombes (Pol) Juwari mengungkapkan, selama Operasi Pekat, polisi berhasil mengungkap tiga kasus narkoba dengan barang bukti 2,51 ons sabu-sabu, tiga kasus judi toto gelap (Togel), sembilan kasus prostitusi dan satu

kasus pencurian serta 1.132 botol miras jenis captikus, 367 captikus ukuran botol besar, 42 liter captikus, 1850 liter saguer, tiga botol bir, 63 botol bir bintang dan 10 kantong miras jenis ciu. Diungkapnya sejumlah kasus dengan banyaknya barang bukti ini tersebar di 10 kabupaten/kota. Sembilan kasus prostitusi itu para pelakunya diamankan di hotel. Sembilan pasangan yang bukan suami istri ditemukan berdua di kamar hotel. “Yang menjadi sasaran operasi adalah tempat, pelaku dan barang bukti atau benda. Masih kemungkinan penambahan pengungkapan kasus, karena operasi akan berakhir 26 Juli. Semoga dengan diungkapnya sejumlah masalah ini dapat mengurangi kejahatan jelang pemilihan Presiden dan Legislatif,” ujarnya berharap, kemarin 924/7). Kabag Ops Polres Ternate, AKP Roy Berman Sumangunsong menambahkan, personel Polres Ternate juga berhasil mengamankan

lima pasangan di hotel yang bukan suami istri. Diduga lima pasangan yang diamankan di kamar yang berbeda itu melakukan hubungannya layaknya suami istri sah. Tidak hanya di hotel, tempat hiburan malam juga dirazia, mengantisipasi ada tamu yang membawa narkoba. Pencurian Porsonel Pelsek Ternate Utara berhasil menciduk pelaku pencurian kelas kakap yang telah berhasil membawa sejumlah barang berharga dan uang ratusan juta rupiah. Dia adalah Brian Tamrin Djug, warga Kelurahan Kampung Makassar Timur. Pelaku diamankan pada Minggu (22/7) lalu di Akeboca, Kelurahan Soa, Ternate Tengah. Polisi berhasil mengamankannya setelah menerima laporan para korban. “di kamar kosnya kami temukan dua kotak amal dan sejumlah hand phone berbagai merk ,” Kapolsek Ternate Utara, Iptu Ambo Welang. (tr-04/lex)

Cegah Bencana, TNI Bangun Tanggul di Hiri TERNATE –Tebing setinggi 7 meter di bagian belakang perumahan warga Kelurahan Mado, Kecamatan Hiri, Kota Ternate, dikhawatirkan sewaktuwaktu bisa longsor. Menghindari itu, TNI bersama masyarakat melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 102 membuat tanggul penahan longsor. “Kondisi cuaca ekstrem akhirakhir ini sering dilanda hujan lebat sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya bencana longsor,” kata Pasiter Kodim 1501 Ternate Kapten Inf Yani ch. Paunno pada Malut Post, Selasa (24/7). Menurut dia, pekerjaan pembangunan tanggul saat ini menjadi perhatian dan prioritas Satgas TMMD. Pekerjaannya su-

dah mencapai 35 persen. Meski dipercepat, TNI dan masyarakat tetap memperhatikan kualitas tanggul. “Pengerjaan sendiri menurunkan ahli bangunan terbaik di jajaran Kodim 1501 Ternate serta telah dikonsultasikan dengan ahli teknik sipil guna meyakinkan efektifitas bangunan tersebut,” ujarnya. Kapten Yani mengatakan, saat ini pihaknya fokus membangun tanggul di Kelurahan Mado, karena mengingat kondisinya sudah sangat mendesak dan mencegah terjadinya bencana longsor. “Kita targetkan pekan depan pengerjaan dapat diselesaikan oleh Satgas TMMD bersama masyarakat setempat,” ujarnya. (tr-04/pn/lex)

TANGGUL: Masyarakat dan TNI bersama-sama membangun tanggul untuk mencegah banjir

LAPOR: Muhammad Bahmid (kacamata) bersama penasehat hukumnya (PH) memberikan keterangan pers usai melaporkan M Thaib M Asyik ke Polda.

Koordinator FMA Dilaporkan ke Polda TERNATE - Direktur PT Bintang Kejora Cable Vision, Muhammad Bahmid melaporkan M Thaib M Asyik alias Ebos ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dengan tuduhan penyebaran berita bohong (hoax) melalui media (ITE). Ebos juga diadukan ke Reskrimum dengan tuduhan pencemaran nama baik. Muhammad Bahmid, yang didampingi tiga kuasa hukumnya yakni Rahman Mahfud, Said Teapon dan Mumin Arif kepada awak media menuturkan, laporan dirinya terhadap M Thaib M Asyik itu menyusul laporan pengaduan M Thaib M Asyik alias Ebos ke Reskrimsus Polda dengan tuduhan menyiarkan hak siar Piala Dunia 2018 secara illegal. Muhammad Bahmid membantah dirinya dalam penyiaran tayangan Piala Dunia 2018 kemarin tidak pernah menggunakan konten siaran atau

receiver dari K-Vision. “Jangankan piala dunia, tidak ada satupun receiver saya yang bermerek K-Vision atau produksi dari PT Digital Vision Nusantara,” ungkapnya membantah. Ia bahkan merasa dirugikan atas laporan dari M Thaib M Asyik alias Ebos ke Dit Reskrimsus yang mengaitkan penyiaran K-Vision dengan PT Bintang Kejora Cable Vision. “Saya tidak menggunakan KVision, tetapi saya dituduh menggunakan. Kemarin (23/7) saya diperiksa oleh penyidik Reskrimsus atas laporan dari Ebos itu,” akunya. Atas tuduhan Ebos itu, dirinya merasa sangat dirugikan karena pelanggan PT Bintang Kejora Cable Vision memilih untuk berhenti berlangganan. Ia menegaskan, PT Bintang Kejora Cable Vision memiliki dasar hukum yang jelas disertai dengan izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI

yang tertuang dalam keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 189/T.04.02/2018 tentang izin penyelenggaraan penyiaran PT Bintang Kejora Cable Vision. Ia mengungkapkan, dirinya sejauh ini tidak pernah menggunakan K-Vision. Ia hanya menggunakan Skybox yang bisa didapatkan secara bebas di toko penjualan barang elektronik. “Kalau mau gugat, maka silakan gugat Skybox nya, jangan gugat kami selaku konsumen karena kami juga dilindungi oleh UU Konsumen,” tegasnya. Dia bahkan meragukan pernyataan Ebos yang mengaku sebagai koordinator Football Momentum Asia (FMA). “Karena FMA adalah salah satu perusahaan asing yang hanya memiliki satu kantor di Indonesia yakni di Jakarta dan tidak memiliki perwakilan di mana pun di Indonesia,” katanya. Sementara itu, kuasa hukum PT

Bintang Kejora Cable Vision, Said Teapon mempertanyakan identitas dari M Thaib M Asyik alias Ebon. Menurut Said, dalam surat pengaduan itu, Ebos mengakui bahwa dirinya selaku penerima kuasa khusus dari PT Digital Vision Nusantara atau K-Vision terkait pelanggaran hak siar tayangan Piala Dunia 2018. Namun ternyata, setelah ditelusuri, Ebos bukanlah seorang advokat. “Untuk itu, bagi kami, surat pengaduan yang diadukan oleh Ebos harus ditolak oleh pihak Dit Reskrimsus Polda karena tidak sah,” kata Said. Said Teapon menjelaskan, dalam surat edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 6 tahun 1994 menyebutkan bahwa yang dapat menerima kuasa khusus adalah advokat, baik dalam perkara perdata maupun pidana, termasuk menerima kuasa khusus untuk melakukan pelaporan. Untuk itu, baginya, penyidik Dit Reskrimsus Polda yang menindaklanjuti laporan dari M Thaib M Asyik merupakan sesuatu yang keliru. Melihat fakta itu, Said mengaku pihaknya telah melayangkan nota keberatan kepada pihak Dit Reskrimsus Polda Malut. Lebih jauh, Said menjelaskan, dalam Pasal 108 KUHAP menyebutkan, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa maka berhak untuk melapor. “Pertanyaannya, apakah Ebos ini korban ? dia bukan korban, lagi pula Ebos ini bukan seorang advokat. Jadi ini sudah jelas bertentangan dengan Sema nomor 8 tahun 1994,” jelasnya.(cr-04/lex)

TP4D Awasi 25 Proyek Strategis Nasional TERNATE – Sebanyak 25 proyek strategis nasional yang tersebar di beberapa titik di Maluku Utara dikawal Kejaksaan Tinggi (Kejati) melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). pengawalan ini dengan tujuan menghindari praktik tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan Kepala Kejati (Kajati), Ida Bagus Nyoman Wismantanu. Kajati menuturkan, selain

melakukan pendampingan, Kejati juga memberikan pendapat hukum kepada pemerintah daerah berupa pemberian hukum non-litigasi di sejumlah wilayah di Malut. Data kegiatan pada bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) tahun 2018 di Kejaksaan Tinggi Malut dan jajaran Kejaksaan Negeri di antaranya 51 kegiatan pelayanan hukum, 82 Surat Kuasa Khusus (SKK) bantuan

hukum non-litigasi, 1 kegiatan pertimbangan hukum, 201 kegiatan Memorandum of Understanding (MoU). “Dan pemulihan keuangan negara Rp 375.373.007.61 yang diperoleh dari upaya Alternative Dispute Resolution (ADR) maupun penyelamatan keuangan negara melalui Pengadilan,” katanya. Sementara untuk bidang tindak pidana umum (Pidum) Kejati juga

menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polri sebanyak 214 kasus. Dari total kasus itu, sebanyak 115 kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan selebihnya masih dalam tahap pra penuntutan. “Khususnya di Bidang Pidum, perkara hasil penyelamatan uang negara yang sudah disetor ke kas negara kurang lebih Rp 225 juta,” pungkas Kajati. (cr-04/lex)


LOKAL SPORT RABU, 25 JULI 2018 Malut alut Pos Post st HALAMAN HA H ALA AMA AN 10 10

Pertajam Lini Serang Unggul Agregat, Persiter Lolos Dari Zona Malut TERNATE – Persiter Ternate memastikan diri lolos sebagai wakil Malut di zona timur Liga 3 2018. Tiket itu diraih setelah laga terakhir zona Malut kemarin, Persiter unggul agregat gol tandang dari Persitob Tobelo. Di laga perdana sebelumnya, Persiter yang bertindak sebagai tuan rumah sukses mengalahkan Persitob dengan skor tipis 1-0. Meski di partai terakhir kemarin, Persiter taklub 1-2, tapi Persiter diunggulkan dengan sebiji gol tandang yang dicetak oleh M. Zhivar Marsaoly. Usai memastikan diri lolos ke zona timur, Persiter punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Permasalahan mendasar yang dialami skuad Laskar Kie Raha ini ada pada lini serang mereka yang dinilai kurang tajam. Itu dibuktikan dengan dua laga, Persiter hanya bisa melesakan dua gol, masing-masing di laga perdana dan sebiji gol yang meloloskan tim yang bermarkas di kota Majang ini di partai terakhir kemarin. Pelatih Persiter Ternate, Ikram Selang mengaku anak asuhnya memang mampu menciptakan

peluang yang begitu banyak namun, sejumlah peluang tersebut sulit dikonversi menjadi gol. Karena itu, pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan sebelum tampil di zona timur adalah mengevaluasi penggedor pertahan lawan itu. “Kita akan mengevaluasi tim, terutama lini serang yang masih belum solid dan bisa menciptakan gol,” kata Iksel, usai laga kemarin. Ya, sektor forward memang dinilai menjadi masalah. Hal itu juga ditambah dengan tidak adanya sosok striker yang haus gol dan punya karakteristik pembunuh di dalam kotak penalti lawan. Iksel, -sapaan Ikram Selang, menilai di sektor serang masih lemah dalam hal finishing touch. Apalagi, menghadapi zona timur ini lawannya juga cukup tangguh. Karena itu, Iksel akan mencari sosok striker yang bisa menyelesaikan masalah di lini serang Laskar Kie Raha tersebut. “Kelemahan kita di lini serang. Banyak peluang yang belum bisa diselesaikan dengan baik. Karena itu, kita akan cari striker yang punya karakter cepat

SKUAD Persiter Ternate

dan lebih tajam lagi,” ujar Iksel. Selain masalah di lini serang, pasukan Laskar Kie Raha juga dinilai masih belum kompak memainkan permainan cepat khas pelatih. Iksel mengaku, semua permasalahan tersebut akan diupayakan agar bisa selesai sebelum menghadapi laga krusial di zona timur nanti. “Itu tugas saya. Saya akan upayakan agar bisa selesai secepat mungkin. Sebab, lawan kita nanti

tentu akan lebih berat lagi,” ucapnya. Sebelumnya, di laga kemarin berlangsung cukup ketat dan alot. Persiter harus tertinggal 2-0 lebih dulu. Di babak pertama, tim asal Kota Tobelo sudah membobol gawang Persiter di menit ke-25 melalui kaki Naufal M. Wahdui. Baca: PERSITER... Hal 11

Krisis Finansial, Sriwijaya Bakal Dijual

KESEMPATAN EMAS: Lima atlet asal Malut yang mengasah kemampuan taekwondo di Klub Haritomatala, Jakarta

5 Atlet Taekwondo Malut Asah Kemampuan di Haritomatala Club TERNATE - Lima atlet taekwondo asal Maluku Utara saat ini tengah mengasah kemampuan mereka di salah satu klub asal Ibu Kota, Jakarta, Haritomatala Club. Klub bela diri yang bermarkas di DKI Jakarta tersebut dilatih oleh Asadul Usud Boyratan, yang juga berasal di Maluku Utara (kelurahan Dufa Dufa). Lima atlet taekwondo asal Malut yang dilatih oleh Asaul itu yakni, Yatman Hasban Salim (Bacan), Irwan Jayadi (Ternate), M. Reza Rinaldy Yusri (Ternate), Asri Ishak (Obi) Faradila (Ternate). Asadul Usud mengatakan, kelima atlet ini memiliki ke-

mampuan bela diri yang baik, dan berpotensi untuk menjadi atlet nasional kelak. Menurutnya, kelima atlet tersebut mulai mengasah kemampuan bela diri di klub yang dilatih tersebut sudah kurang lebih 3 bulan. Selain berlatih, Asadul juga mengasah kemampuan mereka lewat turnamen dan kejuaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ada beberapa atlet yang sudah meraih medali emas di level internasional, yaitu Irwan Jayadi. Irwan pernah menyabet medali emas di kejuaraan Open Internasional Di Sabah, Malasnya tahun 2012. Baca: ATLET... Hal 11

SUPORTER Sriwijaya FC

PALEMBANG - Krisis finansial yang dialami Sriwijaya FC (SFC) dan berujung pada pemecatan delapan pemain mendapat perhatian serius dari para mantan manajer tim. Mereka meminta pihak terkait harus segera mencarikan solusi mengatasi masalah tim berjuluk Laskar Wong Kito, itu.

“Para pemangku kepentingan skuat Jakabaring harus duduk bareng,” ujar mantan manajer SFC, Dr H Much Baryadi SE MM, kepada Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group). Mereka adalah Pemprov Sumsel, DPRD Sumsel serta PT Sriwijaya Optimis Mandiri (PT SOM). “Pertama harus tahu dulu, Sriwijaya FC punya siapa?

Punya pemerintah dalam hal ini Pemprov Sumsel. Tentunya ini gubernur, PT SOM dan DPRD harus berembuk. Bisa saja kalau Pemprov dan DPRD sudah kesulitan (dana), maka dibubarkan atau dijual,” katanya. Namun, untuk menjual Sriwijaya FC sepertinya juga sulit. “Itu jalan terakhir. Buntu-buntunya, kalau perlu dibeli Kota Palembang. Jadi nanti bisa menjadi PS Palembang Sriwijaya FC,” imbuhnya. Baryadi berharap, masyarakat tidak boleh menghakimi. Karena tidak mudah mencari dana besar. Mungkin selama ini ditanggulangi satu atau dua orang. “Ya kalau dijual bisa laku Rp15-30 miliar. Uangnya bisa dikembalikan ke pemprov, dulu ‘kan belinya lebih kurang Rp 6 miliar. Tapi yang malu ‘kan Sumsel, daerah yang katanya kaya,” ungkap dia. ata Ketua Pujasuma Sumsel itu, pemilik saham mayoritas Sriwijaya FC adalah Pemprov Sumsel, besarnya 51 persen. “Selebihnya, saham Pak Muddai Madang, Pak Bakti Setiawan, dan saya sendiri,” tuturnya. Baca: KRISIS... Hal 11

Kemenangan PSMS Medan Diwarnai Aksi Rusuh MEDAN - Kemenangan PSMS Medan 3-1 atas PSM Makassar di Stadion Teladan, Senin (23/7) malam, kemarin ternoda dengan aksi rusuh suporter. Mulai dari menyalakan flare hingga massa dari salah satu pendukung

RICUH: Flare yang dinyalakan di pertandingan lawan PSM Makassar

PSMS merangsek masuk ke dalam lapangan usai pertandingan. Pihak keamanan yang menjaga situasi mencoba mengendalikan situasi namun malah terjadi saling lempar. Imbasnya, gas air mata pun ditembakkan ke arah tribun tempat salah satu kelompok suporter. Pengendalian situasi akhirnya terpaksa dibarengi dengan kekerasan. Pihak keamanan terlihat memukuli beberapa

suporter yang posisinya sudah tersudut karena terkepung. Lainnya diamankan oleh pihak kepolisian. Imbasnya, juga merembet ke jurnalis di lapangan. Dua handphone milik pewarta online nasional dirampas petugas, lantaran saat kejadian merekam aksi pemukulan terhadap suporter. Baca: RUSUH... Hal 11


SAMBUNGAN RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 11

...INTER Samb Hal. 12 Waktu itu, dia juga tercatat sebagai pemain asing termuda yang mampu mencetak 50 gol di Serie A.Musim 2017/18, Icardi mengemas 29 gol dalam 34 penampilan dan berjasa sangat besar membantu Inter finis peringkat empat di Serie A. Dia juga meraih gelar Capocannoniere keduanya, dan kali ini bersama Ciro Immobile (Lazio) yang sama-sama mengemas 29 gol liga. Musim itu, Icardi sukses menembus 100 gol di Serie A, menembus 100 gol di Inter, dan membawa Nerazzurri kembali ke pentas elit Liga Champions setelah absen sejak 2012/13. Dari segi individu, musim 2017/18 adalah musim yang sensasional bagi Icardi. Keberadaan Icardi semakin krusial. Tanpa gol-gol dari kaptennya itu, Inter mungkin masih harus menunggu lebih lama lagi untuk kembali ke kompetisi paling elit di Eropa. Icardi tercatat melepaskan total 101 tembakan dalam 34 penampilan di Serie A. Dari 101 tembakan itu, 53 di antaranya tepat sasaran. Dari 53 shots on target itu, 29 gol tercipta atas namanya. Jika dirata-rata, Icardi mencetak satu gol dari setiap 1,8 tembakan sasaran. Rasio itu merupakan yang terbaik dibandingkan pemain-pemain lain dengan 10 gol atau lebih di Serie A 2017/18. Dengan 29 gol dari 101 tembakan, berarti Icardi sukses mengkonversi 28,7% dari peluang-peluang yang didapatkannya. Rasio itu sendiri merupakan yang tertinggi di antara 107 pemain pencetak 10 gol atau lebih di lima liga top Eropa musim 2017/18. Namun sayang, performa sensasional itu rupanya tak cukup untuk membawa Icardi ke tim nasional Argentina. Dia pun hanya bisa melihat perjuangan susah payah Argentina di Piala Dunia 2018, yang kembali berujung kegagalan, dari rumah. Icardi telah mencetak 110 gol dalam 190 penampilan di Serie A. Sepuluh gol dia ciptakan bersama Sampdoria pada musim 2012/13, dan seratus lainnya dia ukir bersama

...RASIS Samb Hal. 12 Saya dulu terbiasa mengenakan jersey Jerman dengan rasa bangga dan perasaan bersemangat, tapi sekarang tidak lagi.” “Keputusan ini sangat sulit dibuat karena saya selalu memberikan segalanya pada rekanrekan saya, staf pelatih dan orang-orang baik di Jerman. Tapi ketika pejabat-pejabat tinggi di DFB memperlakukan saya seperti yang telah mereka lakukan, menghina darah Turki saya dan secara egois membuat saja menjadi propaganda politik, maka cukup sudah. Ini bukan penyebab mengapa saya main sepakbola dan saya tak akan diam saja dan tak melakukan apapun soal itu. Rasisme harusnya sama sekali tak pernah boleh diterima.” Ozil sendiri sempat dibela oleh pelatih timnas Jerman Joachim Loew. Pembelaan itu datang setelah tim Panser ditumbangkan Korea Selatan 2-0. “Saya rasa ini bukan hanya salah Ozil. Beberapa pemain juga tidak bermain seperti

...MOTIVASI Samb Hal. 12 langsung, Cristiano Ronaldo juga sudah bisa dipastikan akan memberikan efek besar terhadap brand Juventus dan eskposur terhadap media sosial mereka juga akan sangat tinggi. Hal ini terutama akan terjadi di negaranegara di mana Juventus belum memiliki brand yang kuat, tetapi Ronaldo sudah punya visibilitas tinggi,” demikia ntertulis dalam laporan KPMG.“Yang terutama, popularitas besar Ronaldo di Asia, Amerika Tengah dan Selatan , serta Amerika Serikat akan membantu Juventus menjadikan brand mereka menjadi lebih global. Pada akhirnya, hasil yang terlihat adalah peningkatan penghasilan,” katanya. Tapi seperti layaknya semua investasi, Juventus juga membawa resiko yang cukup besar. Juventus membayar sekitar 112 juta euro untuk transfer Ronaldo, mereka juga harus membayar sekitar 55 juta euro per tahun untuk gajinya. Investasi besar itu punya peluang untuk membuat Juventus rugi. “Imbas positif yang tertera dalam laporan ini hanya salah sisi koin saja. Di sisi lain, yang akan dibahas secara menyeluruh dalam analisis mendetail, akan membahas resiko yang dihadapi Juventus setelah melakukan investasi besar itu,” tambahan laporan tersebut. “Juventus sudah pasti akan menanggung biaya besar karena transfer Ronaldo. Untuk membayar biaya transfer Ronaldo, Juventus tidak akan menggantungkan terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tapi Juve memperkirakan akan membayar ini dengan proyeksi pendapatan mereka yang akan sangat bergantung kepada prestasi tim di atas lapangan.” Prediksi bahwa kehadiran Ronaldo akan memberikan dampak ekonomis yang bagus bagi Juventus sudah terbukti benar. Imbasnya juga cukup instan, bahkan sebelum Ronaldo resmi bergabung sekali pun. Saat rumor transfer Ronaldo berlangsung sekitar satu pekan, saham Juventus sudah naik 22 persen. Presiden Juve sampai diminta memberikan penjelasan karena kenaikan saham ini dinilai tidak wajar oleh bursa saham Italia lantaran saham Juve naik tanpa melakukan perdagangan atau penambahan modal. Ketika Ronaldo resmi didapat, saham Juve mengalami kenaikan 35 persen. Dengan kata lain, nilai Juventus di mata para investor sudah naik lebih dari 200 juta euro hanya dengan membeli Ronaldo. Bukti nyata lainnya adalah penjualan jersey Ronaldo yang laris gila-gilaan. Toko resmi Juve sampai kewalahan melayani animo para fans yang ingin mendapatkan jersey nomor 7 dengan nama Ronaldo.Akibat banyaknya peminat, toko online Juve sampai down dan toko-toko resmi mereka di Turin dan Milan kebanjiran pelanggan. Di toko-toko resmi Juve itu, jersey Ronaldo terjual satu potong setiap menitnya. The Guardian melansir bahwa hanya dalam 24 jam setelah pengumuman resmi dirinya bergabung ke Juve, jersey Ronaldo sudah terjual 520 ribu potong! Artinya, selama periode 24 jam saja, sudah ada transaksi jersey Ronaldo bernilai total 55 juta euro sampai 71 juta euro, sekitar separuh dari nilai transfernya. Tentu tidak semua dana itu akan masuk ke kantong Juve, hanya sebagian saja. Tapi dari transaksi itu, terlihat bahwa Juve sudah merasakan secara langsung dampak ekonomis pembelian Ronaldo. Menurut Fox Sport, Juventus mendapatkan 18% dari seluruh transaksi itu, totalnya menca-

...PERSITER Samb Hal. 10 Kemudian, gol tambahan Persitob datang di menit 6-8 melalui eksekusi Aslan Darwin, setelah mendapat hadiah penalti. Persiter baru melesakan sebiji gol di penghujung waktu

Inter sejak 2013/14. Lima musim memperkuat Inter, Icardi telah mencetak total 107 gol dalam 182 penampilan di semua kompetisi. Icardi saat ini merupakan pemain tertajam ke-9 dalam sejarah Inter Milan. Dia berada di bawah Christian Vieri, yang mencetak 123 gol untuk Nerazzurri selama periode 1999-2005. Icardi bisa mencetak begitu banyak gol karena dia memang memiliki insting dan semua atribut yang dibutuhkan oleh seorang striker kelas dunia. Icardi tergolong inteligen di segi taktik. Dipadu dengan teknik, penempatan posisi dan insting yang dimilikinya, juga kemampuan untuk menuntaskan peluang baik dengan kaki kanan, kaki kiri maupun kepala, dia jadi sangat berbahaya, terutama di dalam kotak penalti. Icardi dikenal piawai mencetak gol lewat hanya bebeberapa sentuhan. Selain itu, dia juga bisa menahan bola untuk membuka ruang atau menciptakan peluang bagi rekanrekannya. Sempat dikritik karena minimnya kontribusi defensif dan pergerakan di luar kotak penalti, Icardi sejak beberapa musim terakhir telah berevolusi menjadi pemain yang berbeda. Dia kini tak ragu bergerak melebar demi membuka celah atau merancang assist untuk rekan-rekannya. Mantan pelatih Inter Stefano Pioli, seperti dikutip Goal International pada Desember 2016, pernah mengatakan: “Mauro adalah predator di dalam kotak penalti.” Selain itu, dia juga menambahkan bahwa Icardi “selalu bisa berada di posisi yang tepat” untuk melukai lawan. “Dia mematikan,” kata Rossi, seperti dikutip Football Italia dua tahun lalu. “Bahkan di laga paling sulit sekalipun dia mampu menciptakan peluang dan memaksimalkannya.” Pelatih Inter Luciano Spalletti juga tak henti menyuarakan pujian terhadap kaptennya itu. “Dia seorang striker yang komplet,” kata Spalletti, setelah Icardi mencetak hat-trick untuk membungkam sang rival sekota AC Milan di Serie A musim lalu. “Untuk pemain seusianya, dia sudah mengemban tanggung jawab yang begitu besar.” (bln/yun) biasanya. Saya akan bertanggung jawab untuk masalah itu namun saya pikir kami memiliki tim yang bagus.” Sebelum itu, Loew juga terus membela Ozil. Ia menegaskan playmaker kidal itu layak dipertahanan di skuat Jerman. “Kami memiliki persaingan yang kuat dalam skuat kami. Kami masih membutuhkan kreativitasnya dalam turnamen ini,” ucapnya sebelum laga lawan Korea. Sebelumnya, ayah dari mantan pemain Real Madrid ini yakni Mustafa Ozil mengaku tak ingin melihat anaknya terus menjadi kambing hitam setiap kali Jerman mengalami nasib buruk. Karena itu, Mustafa pun meminta agar Ozil mundur dari tim Panser. “Ia harus membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Tetapi, jika saya yang berada di tempatnya, maka saya akan berkata terima kasih banyak,” buka Mustafa pada Bild. “Rasa sakitnya telah tumbuh begitu kuat dan saya pikir siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada laga selanjutnya. Jika saya menjadi Ozil, saya akan mundur. Tapi, itu sebatas pendapat pribadi saya,” tandasnya. (bln/yun) pai 10,2 juta euro. Itu hanya dari jersey Ronaldo saja, dalam 24 jam saja! Jika merunut pada laporan Calcio e Finanza pada pertengahan tahun 2017, angka penjualan Ronaldo itu bakal terlihat super impresif. “Dalam laporan enam bulan pertama musim 2016-17, Juventus meraih pendapatan 9,2 juta euro dari merchandising. Sebagai perbandingan, enam bulan pertama musim 2015-16, Juve mendapatkan 6,78 juta euro. Juventus memperkirakan akan mendapatkan 18 juta euro dari merchandising dan licensing untuk musim 2016-17, naik dari 13,5 juta euro pada musim 2015-16,” demikian laporan Calcio e Finanza.Kesimpulannya, penjualan jersey Juventus secara keseluruhan dalam enam bulan bisa disaingi oleh penjualan jersey Ronaldo hanya dalam 24 jam saja! Andrea Agnelli, Presiden Juventus, memiliki filosofi tegas soal membesarkan klub. Meski keluarga Agnelli memiliki uang dalam jumlah yang sangat besar, tapi ia tak mau Juve asal membeli pemain dengan menghamburhamburkan uang ala PSG atau Manchester City. Para pemilik Juve ingin membesarkan klub secara organik.Artinya, Juve ingin menaikkan pendapatan mereka secara konstan dengan transfer cerdas dan kinerja yang apik di lapangan. Karena alasan itu pula, meski sudah bertahun-tahun menguasai Liga Italia dan melaju jauh di Liga Champions, Juve jarang belanja besar tanpa menjual pemain lebih dulu. Gonzalo Higuain, misalnya, dibeli menggunakan uang dari transfer Paul Pogba. Juve berusaha untuk mengikuti aturan dasar Financial Fair Play; belanja mereka tidak boleh melampaui pendapatan mereka. Perlu diingat bahwa Juventus sudah sangat sering menjadi penerima tertinggi dana hak siar televisi dari Liga Champions, yang jumlahnya melebihi 100 juta euro. Pada 2013, Andrea Agnelli mengatakan: ‘Kita harus bersabar. Dalam lima tahun, kita akan bisa membeli pemain seperti Cristiano Ronaldo,” cetus Agnelli kala itu, seperti dilansir Fox Sports. Tepat lima tahun kemudian, Juventus benar-benar membeli Ronaldo. Saat mengatakan hal itu, Agnelli sebenarnya tidak menyatakan bahwa ia benar-benar akan membeli Ronaldo ke Juve. Yang ia maksud adalah bahwa dalam lima tahun, Juventus akan mampu mendatangkan pemain dengan kualitas, popularitas, dan pengaruh seperti Ronaldo. Jika kemudian ternyata benar Ronaldo yang datang, maka sebagian di antaranya disebabkan oleh faktor kebetulan. Seperti dikatakan oleh Giuseppe Marotta, Ronaldo lah yang pertama kali mendekati Juventus dan pihak Juve tak bisa melepas peluang itu. Agnelli kala itu juga meminta kesabaran semua pihak. Tapi pelatih Juve kala itu, Antonio Conte tidak bisa bersabar dan memilih pindah karena pihak klub tidak membelikan pemain-pemain yang diinginkannya. Yang patut dicatat adalah bahwa Juventus sebagai klub sudah sukses mengimplementasikan rencana mereka untuk menjadi klub top tanpa harus memakai cara instan. Juventus mengumpulkan kekuatan mereka secara bertahan, bukan dengan cara karbitan seperti membeli pemain-pemain terbaik dunia dengan uang dari pemilik klub. Selain harus punya uang jika ingin membeli pemain seperti Ronaldo, sebuah klub juga harus menjadikan diri mereka menarik untuk bisa ‘memancing’ sang bintang. Ronaldo memiliki daya tarik itu dengan kekuatan yang mereka miliki. Kalkulasi Agnelli terbukti tepat! (bln/yun) normal lewat M. Zhivar Marsaoly. Gol tersebut sekaligus meloloskan Persiter, karena unggul gol tandang. Sedangkan Prsiter tidak kebobolan di kandang di laga perdana. Pelatih Persitob, Firdaus Nyong mengaku anak asuhnya sudah tampil maksimal dan berusaha untuk menaklukan Prsiter. Namun, pertahan Persiter masih bisa terjaga dengan

Sambungan dari Hal. 1

Waterfront City Daruba Segera Dibangun DARUBA - Proyek waterfront city di Daruba Morotai, segera dibangun. Kepastian itu diperoleh setelah Bupati Benny Laos menandatangani kesepahaman dengan tim Litbang Kementerian PUPR, kemarin (24/7). Setelah ditandatangani kesepahaman dan rapat pembahasan, tim ditemani bupati meninjau lokasi yang akan dibangun proyek tersebut, di sisi timur Taman Kota Daruba. Pada kesempatan tersebut, Benny mengatakan lokasi yang disediakan untuk proyek ini ditimbun di atas laut seluas 250 x 70 meter. Kepada Bappeda Abjan Sofyan me-

nambahkan, proyek di zona I sisi timur Taman Kota Daruba dikerjakan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama, dimulai dari jalan hingga penataan kawasan. “Sementara untuk tahap II nanti, dilanjutkan dengan proses pembuatan talud air mancur dengan model kelapa bido yang menjurus ke laut serta jogging track,” sebut Abjan. Nilai kedua proyek ini Rp 20 miliar menggunakan APBN. “Morotai bakal menjadi kawasan smart green Morotai island,” sambungnya. Sebelum itu dialokasikan dana senilai Rp 6,5 miliar untuk mereklamasi

kawasan tersebut. “Kalau penimbunan itu gunakan dana sharing APBD dan APBN, tapi kalau Rp 20 miliar untuk dua tahapan pekerjaan ini, sumbernya dari APBN,” jelasnya. Setelah proses pekerjaan di zona I selesai, akan dilanjutkan pembangunan zona II, atau sisi barat Taman Kota Daruba. Hanya saja, proses pekerjaan pada tahap II, baru akan dimulai 2019 mendatang. “Khusus zona II, nanti dirapatkan kembali, sebab tahapan rancangannya baru akan dibahas bersama tim litbang. Sementara kita fokus dulu ke zona I,” pungkas Abjan. (aji/adv/onk)

PUPR Malut Launching Penataan Kawasan Kumuh TERNATE – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut) me-launching pengurangan dan penuntasan kawasan kumuh di Kota Ternate. Launching yang mengambil tema ”Peran Stakeholder Dalam Pengurangan dan Penuntasan Kawasan Kumuh di Kota Ternate” ini dipusatkan di kantor Lurah Makasar Timur, kemarin (24/7). Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya kawasan kumuh dan peningkatan kualitas kawasan kumuh menjadi bersih dan layak. Kegiatan launching ini dirangkaikan dengan diskusi bersama warga sekitar. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Malut, Fasri Bachmid mengatakan, launching yang dilakukan itu pasca pihaknya, mengikuti Diklat tim II yang dilaksanakan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Sesuai dengan tema launching, upaya untuk menciptakan kawasan kumuh yang lebih baik itu membutuhkan peran penting masyarakat setempat, serta stakeholder baik di Pemkot Ternate maupun Pemprov Malut.” Kami berharap peran serta seluruh stakeholder dan masyarakat agar program ini berjalan lancar,” kata Fasri. Menurutnya, dalam penataan kawasan kumuh, pemerintah pusat tidak melihat kecil atau besarnya anggaran. Pemerintah pusat lebih melihat tingkat keseriusan Pemkot untuk melibatkan masyarakat, terutama dalam memberikan ruang gerak terhadap alokasi anggaran APBN untuk bekerja. Launching

BERBINCANG : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Malut, Fasri Bachmid (kiri) berbincang dengan Sekretaris Kota Ternate M. Tauhid Soleman di sela-sela launching penataan kawasan kumuh

yang dihadiri Sekkot Ternate, Tauhid Soleman mewakili pemkot dan warga Makasar Timur itu, dihadiri diharapkan dapat menjadi salah satu informasi agar warga dapat memberikan suport untuk menyukseskan upaya penataan kawasan kumuh tersebut.” Jika komitmen dengan Pemkot ini berhasil, kami akan melakukan beberapa penataan dan kawasan Makasar Timur akan dijadikan project file,” terang Fasri. Sebelum melakukan penataan kawasan kumuh, Fasri mengaku, terlebih dahulu sudah melakukan sosialisasi kepada warga setempat. ”Kesiapan Pemkot maupun masyarakat sangat penting, karena kami lebih dulu melakukan

sosialisasi,” akunya. Terpisah Sekretaris Kota Ternate, M Tauhid Soleman menambahkan, kegiatan tersebut merupakan langkah penting untuk mengurangi sejumlah titik kawasan kumuh di Kota Ternate. Sejumlah pihak tentunya, mendukung penuh kegiatan yang digagas Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Malut ini. “ Ini sangat membantu Pemkot dalam mengurangi kawasan kumuh. Semua pihak mendukung langkah ini. Harapan kami kegiatan ini akan terus berkesinambungan, karena ini merupakan langkah percepatan penataan kawasan kumuh di Kota Ternate,” pungkasnya. (tr-02/Adv/rul)

Stefano Resah, 2 Pemain Persija Gabung Timnas JAKARTA - Dua pemain Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa dan Rezaldi Hehanusa mendapat panggilan dari Timnas Indonesia U-23 untuk menjalani pemusatan latihan jelang Asian Games 2018. Hal itu membuat pelatih Persija, Stefano Cugurra Teco, resah. Dua pemain tersebut merupakan pemain inti dalam tubuh Persija Jakarta. Apalagi, Persija akan menjalani jadwal padat dalam waktu dekat ini. Ya, Persija akan menghadapi juara Liga 1 musim lalu, Bhayangkara FC, 27 Juli. Kemudian, Macan Kemayoran menghadapi Persikabo Bogor, 1 Agustus mendatang. Empat hari setelahnya, Persija menantang Arema di Stadion Kanjuruhan. “Pasti ada masalah (pemanggilan

Andritany dan Rezaldi ke Timnas Indonesia U-23). Keduanya pemain inti di dalam tim,” kata Teco. Andritany, kiper Persija, dipanggil Timnas Indonesia U-23, berkat rekomendasi dari Eduardo Perez, sosok yang belum lama ini mengundurkan diri dari pelatih kiper Timnas Indonesia U-23. Teco juga mengkhawatirkan ada pemainnya yang cedera saat bersama Timnas Indonesia U-23. Kondisi ini pernah dialami Persija kala Andritany mengalami cedera tulang penyangga mata kala memperkuat tim asuhan Luis Milla. “Andritany belum 100 persen. Dia juga masih butuh waktu untuk bermain lagi. Tapi mudah-mudahan tidak cedera lagi, baik bersama Persija timnas,” ujar pelatih berkebangsaan

Brasil tersebut. Teco juga menuntut para pemain pelapis mampu menggantikan peran Andritany dan Rezaldi yang bergabung dengan Timnas Indonesia U-23. “Pemain lain harus tanggung jawab bila diberi kesempatan bermain. Sekarang sudah ada dua pemain yang dipanggil dan yang lain harus main bagus dan tim bisa menang. Jadi jangan pikir tidak ada dua orang tim tidak bisa main bagus,” ucapnya menegaskan. Persija Jakarta sendiri di bursa transfer paruh musim ini telah mendatangkan pemain baru di antaranya adalah mantan penjaga gawang Persib Bandung. Shahar Ginanjar. Ia diharapkan bisa menggantikan peran Andritany di bawah mistar gawang Persija. (bln/yun)

perampasan pemaksaan untuk menghapus video tersebut, menyesalkan sikap petugas dan merampas haknya dalam bertugas. “Kita kecewa dengan sikap puluhan petugas yang mirip dengan preman. Tugas pers itu melaporkan kejadiaan yang riil di lapangan tanpa ada rekayasa,” ungkap reporter yang minta namanya dirahasiakan. Sejatinya kerusuhan ini mulai ter-

cium saat salah satu kelompok suporter di tribun utara menghidupkan flare dan petasan di pertengahan babak kedua. Kelompok suporter ini kerap mengkritik manajemen PSMS yang berimbas pada penghentian penjualan tiket khusus suporter ke kelompok ini. Insiden ini diduga kuat akan berimbas negatif ke PSMS yang sudah beberapa kali denda dengan kasus yang sama.(jpnn/yun)

Gelora Sriwijaya Jakabaring oleh oknum suporter saat Sriwijaya FC dipermalukan 0-3 Arema FC dua hari lalu, bakal berbuntut panjang. Pertama, kaitannya dengan disiplin kompetisi. “Ini menjadi konsekuensi kami PSSI, Komdis, dan PT LIB,” kata Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono. Kedua, venue Jakabaring adalah venue yang dipersiapkan untuk Asian Games. “Secara informal kami sudah meminta informasi kepada pihak Jakabaring. Mereka sangat tanggap. Langsung action recovery terhadap kerusakan,” ungkapnya. Hal itu, agar saat Asian Games tidak ada kendala. “Saya tidak mau berspekulasi, tapi jika melihat kondisi yang ada kemarin itu ukuran satu atau dua minggu selesai,” katanya lagi.

Bagi suporter Sriwijaya FC, ini bukan kali pertama berulah yang ending-nya mengundang sanksi Komdis PSSI. Sama ini, ulah suporter sudah memaksa manajemen Sriwijaya FC mengeluarkan dana untuk bayar denda sebesar Rp 425 juta. Rinciannya, bayar denda Rp75 juta atas kasus penyalaan flare serta petasan pada pertandingan Sriwijaya FC menjamu Persela Lamongan pada 2 Juni lalu. Sebelumnya, pada pertandingan pekan kedelapan antara Sriwijaya FC menjamu Bhayangkara FC pada 12 Mei lalu. Saat itu, Sriwijaya FC didenda Rp200 juta. Kemudian efek dari pertandingan pekan ke-10 antara Sriwijaya FC melawan PSIS Semarang pada 22 Mei 2018, manajemen didenda Rp150 juta. (jpnn/yun)

Kemudian, M. Reza Rinaldy pernah meraih jura I kejuaraan Menpora Cup Riau 2010, sementara Asril Ishak juara II Jcalicu Taekwondo Internasional di kuala Lumpur tahun 2014, dan Faradila pernah juara I pandawa Cup Nasional di Bandung 2017 lalu. “Mereka punya potensi yang luar biasa. Saya harap, kelima atlet ini terus berkembang dan terus berprestasi,”

kata Asadul, via telpon kemarin. Asadul berharap dengan kemampuan yang baik tersebut, pemerintah Malut bisa memanfaatkan potensi mereka untuk sejumlah kejuaraan nasional. Ia menilai, potensi kelima atlet sebut punya kemampuan untuk bersaing dengan atlet-atlet nasional lainnya. “Saya harap, pemerintah Maluku Utara harus serius memperhatikan atlet, bukan hanya atlet taekwondo tetapi juga cabang olahraga lain, karena bagi saya mereka memiliki potensi yang baik,” ungkapknya.

Sementara itu salah, salah satu atlet taekwondo Yatman Hasban Salim merasa bangga telah bergabung dengan klub taekwondo yang dilatih oleh orang Maluku Utara. Tahman yang baru bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2016 lalu merasa punya kesempatan yang luar biasa bisa mengasah kemampuannya di klub ibu kota itu. “Dalam waktu dekat, saya bakal mengikuti kejuaraan Tirak Taekwondo Internasional ke VIII di Bangkok Thailand, mewakili DKI Jakarta,” ungkapnya. (mg-04/yun)

rapi. Ia bahkan mengakui ketangguhan Persiter yang cukup apik di sektor pertahanan. “Mereka (Persitob) sudah berusaha dan apa yang kita instruksikan berjalan dengan baik. Namun, kita bisa lihat bersama bahwa hasil 2-1 tidak bisa meloloskan kami,” katanya.

Dia berharap, kedepan Persitob akan tampil lebih baik lagi. Kekalahan yang dialami tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi tim untuk bisa tampil lebih sempurna lagi di Liga 2 2019 nanti. Bahkan, di turnamen-turnamen lokal terutama di Halmahera Utara, Persitor akan terus merawat

pemain-pemain mereka agar terus berkembang. “Harapan saya, kedepan persepakbolaan di Halmahera semakin baik. Dengan adanya pengalaman ini, saya akui kelemahan kita tadi pada sisi bek kanan, dan kita akan mencoba untuk memperbaiki,” katanya. (mg-04/yun)

...RUSUH Samb Hal. 10 “Hapus itu, saling menghargai profesi masing-masing kita,” bentak beberapa petugas sambil merampas handphone milik reporter dan memaksa hapus video tersebut. Salah satu reporter media online nasional yang juga menjadi korban

...KRISIS Samb Hal. 10 Karena tidak boleh pakai APBD, Pemprov Sumsel bersama PT SOM sebagai badan hukum Sriwijaya FC harus mencari jalan keluar terbaik. “Ya itu tadi dari sponsor, ticketing, dan merchandise. Tapi ‘kan masalahnya di sini kita sulit mengandalkan pendapatan dari ticketing dan merchandise,” tambah dia. Baryadi menegaskan, jangan sampai Sriwijaya FC dibawa ke jalur politik. Selain itu, manajemen dan tim harus mengakui keberadaan suporter. “Saat ini tidak ada kesebelasan yang tidak punya suporter,” tambah dia. Di sisi lain, aksi perusakan fasilitas

...ATLET Samb Hal. 10


MANCA SPORT RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 12

Predator Mematikan untuk Inter Identik dengan Gol, Icardi Jadi Penerus Jejak Kehebatan Batistuta “DIA ““D DIIA Ap predator reda re daator di dalam kotak penalti,” kata Stef S St tefaan ano Pi ano Pioli. ““Dia Dia selalu bisa berada di posisi Stefano yya ang ng ttepat. epat at. Dia Diia mematikan,” kata Paolo Rossi. yang ““Bahkan Bahka hka k n dii laga lag lagga paling sulit sekalipun dia mampu m men encip ipta takan n peluang peluang dan memaksimalkannya,” menciptakan ta amb mbahny nyya. “U Untuk pemain seusianya, dia sudah tambahnya. “Untuk me m engemb ng b baan ta anggung jawab yang begitu besar. mengemban tanggung D Di ia seorang ia seor se oraang an striker an striker yang komplet,” kata Luciano Dia S Sp pallle lett ett tti ti Spalletti

STATISTIK MAURO ICARDI (INTER MILAN) DI SERIE A 2017/18

MAURO Icardi

MOTOGP

TETSUHIRO Kuwata

Motor Level Tinggi untuk Line Up Top Honda TOKYO - Tim pabrikan Honda di MotoGP, Repsol Honda, akan diperkuat Marc Marquez dan Jorge Lorenzo musim depan. Line up top itu akan disokong dengan motor level tinggi. Hal itu dikatakan oleh General Manager HRC Tetsuhiro Kuwata, yang sekaligus membantah adanya anggapan bahwa RC213V andalan Repsol Honda di MotoGP 2018 disusun sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan Marquez. Menurutnya, pengembangan RC213V musim ini dilakukan dengan masukan Marquez dan Dani Pedrosa. Hal serupa akan dilakukan untuk MotoGP 2019 mendatang, saat Lorenzo menggantikan Pedrosa. “Sekarang ini kami mengembangkan motor buat Marc dan juga Dani. Bukan cuma untuk satu orang rider. Jadi tahun depan kami pun akan melakukannya dengan cara yang sama,” kata Kuwata seperti dikutip Autosport. “Kami belum mengenal Jorge seperti apa, mesin seperti apa (yang ia mau). Tapi tentu saja kami akan berusaha mengadaptasikan sesuai keinginannya. Dan Marc juga punya banyak permintaan kepada kami, yang juga berupaya kami penuhi. Itu akan sangat menantang, tapi kami akan terus melakukan hal yang biasa kami lakukan.” “Jika kami bisa mengembangkan motor bagus buat Marc dan Dani, artinya kami punya potensi teknik yang tinggi. Untuk tahun depan kami akan berusaha menyiapkan motor dengan level tinggi buat Marc dan juga Jorge,” tuturnya. (dtc/yun)

Penampilan Menit M Me niit bermain b rmaiin be Tembakan Temb Te mbak akan an Tembakan tepat sasaran Gol G oll Kartu Kart Ka rtu rt u kuning kuni ku ning ni ng Kartu merah

: 34 2971 : 29 2 71 :1 101 01 : 53 :2 29 9 :2 :0

Itulah beberapa opini d dan penilaian tentang tumb Mauro Icardi, yang tumbuh dan berkembang dengan menjadikan sang llegenda Gabriel Batistuta sebagai sumber inspi inspirasinya. Di usia yang baru 25 tahun, pria kelahiran kelahir Rosario, Argentina tersebut telah menjelma jadi j salah satu striker terbaik di ranah Serie A. Kapten Inter Milan, itulah statusnya sekarang. Dia adalah striker yan yang bisa diandalkan. Musim lalu saja, rasio konversi k peluangnya merupakan yang tertinggi di lima liga top Eropa. Rata-rata satu gol dia sarangkan sara setiap 1,8 tembakan tepat sasaran. ko yang sama dengan Icardi lahir di Rosario, kota Lionel Messi, lalu pindah pinda ke Kepulauan Canaria pada usia enam tahun. tahu Kariernya sebagai pesepakbola dimulai dar dari klub Vecindario. Di situ, dia sudah menunju menunjukkan ketajamannya. Beberapa sumber referensi referens menyebutkan kalau Icardi mencetak lebih da dari 500 gol untuk tim primavera di sana. b Hal itu menarik minat beberapa klub top, termasuk Liverpool, Real Ma Madrid, Arsenal, Sevilla dan Espanyol. Namun Barc Barcelona lah yang sukses mendapatkannya. Dia gabu gabung dengan klub Catalunya tersebut di usia 15. Di akademi Barcelona, La Masia, Icardi tetap konsisten mencetak gol. Kemampuannya semakin meningkat. Namun dia merasa tak bisa berkembang di sana. Icar an pinIcardi memutuskan

dah. Sampdoria datang meminang, dan dia pun menyeberang ke Italia pada Januari 2011. Dia tak menyesali keputusan tersebut. “Saya tak menyesal meninggalkan Barcelona. Jika seorang pemain muda ingin berkembang, keputusan-keputusan penting harus diambil. Waktu itu, saya bicara dengan ayah saya dan kami memutuskan untuk pindah ke Italia. Syukurlah semuanya berjalan dengan baik,” ungkap Icardi kepada El Blog de Mario Garcia de la Santa pada Juni 2013. Icardi dipinjam sampai akhir musim. Setelah Enam bulan di Sampdoria, mencetak 13 gol dalam 19 penampilan untuk tim primavera, Icardi dibeli permanen dan dikontrak tiga tahun. Musim panas 2013, Icardi direkrut oleh Inter Milan. Gol pertamanya untuk Nerazzurri (BiruHitam) sangat berkesan, dia ciptakan dalam laga melawan Juventus yang berkesudahan imbang 1-1 pada 14 September. Itu adalah awal dari performa impresifnya yang terus berlanjut hingga hari ini.Pada musim pertamanya berseragam Inter, Icardi mencetak sembilan gol di Serie A. Musim berikutnya, angka itu melesat ke 22, yang membawanya meraih gelar Capocannoniere bersama Luca Toni (Hellas Verona). Musim 2015/16, Icardi menjadi kapten Inter di usia 22 dan finis dengan torehan 16 gol liga. Baca: INTER... Hal 11

Diperlakukan Rasis, Ozil Mundur dari Timnas MESUT Ozil menyatakan mundur dari timnas Jerman setelah diperlakukan secara tak hormat dan diperlakukan secara rasis khususnya oleh Presiden Federasi sepakbola Jerman. Gelandang milik Arsenal itu dalam beberapa pekan belakangan ini memang terus menuai kritikan. Bahkan sebelum gelaran Piala Dunia 2018 dimulai. Kritikan, dan bahkan cercaan, dilontarkan kepadanya setelah ia kedapatan berfoto bareng Presiden Turki, Racip Erdogan. Kritikan dan cercaan itu tak cuma datang dari fans tapi juga dari media dan parahnya, Presiden federasi Sepakbola Jerman [DFB] sendiri yakni Reinhard Grindel. Situasi diperparah dengan permainan buruk Ozil selama di Rusia. Apalagi pada akhirnya timnas Jerman gagal lolos dari fase grup. Ozil bungkam usai berfoto bareng Erdogan. Namun pada akhirnya ia buka suara, meski melalui akun media sosialnya, pada hari Minggu (22/7). Ia mengirim sebuah surat terbuka via Twitter. Ia memecah surat itu menjadi tiga bagian, dan di bagian terakhir inilah ia menyatakan pensiun dari skuat Panser. “Perlakuan yang saya terima dari DFB dan banyak pihak lain-

n lagi memakai jersey timnas Jerman. nya membuat saya tak ingin kan dan berpikir bahwa apa Saya merasa tidak diinginkan ebut internasional saya yang telah saya raih sejak debut upakan. Orang-orang pada tahun 2009 telah dilupakan. skriminatif secara dengan latar belakang diskriminatif bolehkan untuk rasial harusnya tak diperbolehkan bola terbesar di bekerja di federasi sepakbola yak pemain dunia yang memiliki banyak dari keluarga yang memilikii dua etnik dan kultur yang berbeda,” tulisnya. “Dengan berat hati dan penuh nyak pertimbangan setelah banyak ya kejadian baru-baru ini, saya gi tak akan lagi bermain bagi al Jerman di level internasional selagi saya masih merasaa an adanya perlakukan rasis dan tak dihormati. Baca: RASIS... Hal 11 MESUT Ozil

Menelisik Motivasi Cari Uang di Balik Transfer Ronaldo ke Juventus

Sudah Lama Direncanakan, Ingin Besarkan Klub Secara Organis Sebelumnya terungkap bahwa Cristiano Ronaldo bakal menikmati tambahan pendapatan yang sangat banyak setelah pindah dari Real Madrid menuju Juventus. Ronaldo akan mendapatkan kenaikan gaji beberapa juta euro per musim. Tapi yang paling besar, Ronaldo hanya membayar 100 ribu euro untuk semua penghasilan dari hak pencitraan pribadinya. Dengan kata lain, Ronaldo akan mendapatkan kenaikan pendapatan minimal 15 juta euro. BUKAN cuma Ronaldo yang akan mendapatkan keuntungan finansial dari transfer ini. Real Madrid dan Juventus diperkirakan juga akan menikmati keuntungan, meski dengan nilai yang berbeda. Karenanya, tulisan ini

hanya akan membahas sisi finansial saja, dengan mengesampingkan peran dan efek kepergian atau kedatangan Ronaldo di atas lapangan bagi kedua tim. Real Madrid tentunya tidak suka kehilangan Ronaldo. Seandainya Florentino Perez bisa memilih, tentu ia akan memilih untuk mempertahankan Ronaldo. Tapi karena Ronaldo sendiri yang meminta dijual dan Perez sudah terlanjur memberikan janjinya, ia pun mau tak mau mengizinkan Ronaldo terbang ke Turin. Meski demikian, Real Madrid sebenarnya masih bisa menjual Ronaldo lebih mahal daripada saat membelinya. Dalam hitungan sederhana, Madrid untuk lima juta euro kalau yang dihitung cuma harga transfernya saja. Yang kemudian dilihat Juve adalah potensi peningkatan yang bisa dibawa Ronaldo ke Juve. Sebagai klub, Juventus perlahan tapi pasti terus merangkak naik dalam daftar klub-klub terkaya dunia. Kehadiran Ronaldo bisa memberikan akselerasi bagi Juve untuk segera mencapai target kembali sejajar dengan barisan klub paling elit dunia. Berikut adalah penjelasan mengapa pembelian mahal Ronaldo justru akan membawa untung besar bagi Juventus. Langsung saja, Ronaldo adalah salah satu sosok

paling populer di media sosial. Ronaldo punya pengikut sebanyak 123 juta orang di Facebook, 73 juta orang di Twitter, dan 136 juta orang di Instagram. Artinya, Ronaldo memiliki jangkauan yang luar biasa luas di seluruh dunia untuk menyebarkan pesan apa pun, termasuk mempromosikan produk sponsornya. Salah satu buktinya adalah unggahan Ronaldo saat ia pertama kali memakai jersey Juventus, dengan pesan singkat Forza Juve #FinoAllaFine, telah disukai oleh 11,9 juta orang. Itu adalah jumlah ‘like’ terbanyak keempat dalam sejarah Instagram. Fakta ini cukup impresif mengingat unggahan foto itu baru berusia delapan hari! Berkat tingginya popularitas Ronaldo itu, popularitas Juve juga akan ikut terangkat tinggi. Sebagai catatan, Juve memiliki follower di Twitter sebanyak 58 juta, 13,1 juta follower di Instagram, serta 34 juta follower di Facebook. Jauh kalau dibandingkan dengan Ronaldo. Tingginya follower Ronaldo diperkirakan akan mendongkrak popularitas Juve, terutama di berbagai region di mana brand Juve belum terlalu kuat. Riset yang dilakukan KPMG meyakini Juve akan mereguk keuntungan berupa brand awareness di beberapa wilayah di dunia. “Selain imbas ekonomi Baca: MOTIVASI... Hal 11

CRISTIANO Ronaldo


MAJANG POLIS RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 13

Bertemu Presiden, Wali Kota Perjuangkan Nasib Honorer dan PTT Usul Diangkat Jadi PNS Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah TERNATE - Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor Jalan Ir. H Juanda No. 1 Bogor. Kehadiran Wali Kota dua

periode ini bersama dengan 32 wali kota lainnya se Indonesia. Dalam kesempatan tatap muka itu, wali kota menyampaikan sejumlah persoalan yang ada di daerah. Di hadapan Presiden, Wali Kota, menyampaikan sejumlah persoalan yang dialami Kota Ternate, seperti terbatasnya Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran tugas pembantuan, revitalisasi kali mati dan nasib honorer dan PTT. Soal DAK, Burhan menyampaikan,

pentingnya suplai DAK dan tugas pembantu untuk percepatan pembangunan Infrastruktur. ”Selama ini DAK yang dikucurkan ke Ternate, masih terbatas, tentu kami berharap agar penyampaian tadi dapat menjadi perhatian Presiden agar di tahun 2019, DAK Kota Ternate bisa ditingkatkan dari tahun sebelumnya,” kata Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, kemarin (24/7). Baca: HONORER.. Hal 16

HUMAS FOR MALUT POST

PERETEMUAN: Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman bersama Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin kemarin.

ANGGARAN Usul Rp 602 M untuk DAK 2019 TERNATE – Pemerintah pusat telah membuka kesempatan kepada daerah untuk memasukkan usulan pembangunan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate juga telah memasukkan usulannya. Nilai usulan anggaran Pemkot untuk tahun 2019 nanti, besarannya mencapai 100 persen dari DAK yang diterima tahun ini (2018) yaitu senilai Rp602 miliar. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Said Assagaf, Selasa (24/7) menjelaskan alasan permintaan anggaran lebih besar karena, selama ini Pemkot tidak pernah mengelola DAK di atas Rp100 miliar makanya, banyak kegiatan yang telah dirancang tidak bisa terpenuhi.

MULAI DI BURU Pernak pernik merayakan Kemerdekaan RI mulai diburu. Seperti yang terlihat di gambar ini. Selasa (24/7), pembeli mulai berdatangan di kawasan jalan Merdeka membeli umbulumbul,bendera bernuansa kemerdekaan Indonesia

Baca: DAK.. Hal 16

WARNING Robek Stiker, Izin Dicabut

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

SMPN 5 jadi Sekolah Rujukan Regional ABD YAHYA ABDULLAH/MALUTPOST

DILARANG SOBEK: Stiker yang ditempel petugas BP2RD di salah satu objek pajak yang telah menunggak pajak restoran.

TERNATE- Empat rumah makan dua hari lalu dilabeli stiker tak bayar pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). ini karena keempat tempat usaha yang masuk dalam objek pajak restoran itu telah menunggak pajak selama berbulan-bulan. Baca: STIKER.. Hal 16

TERNATE – SMPN 5 Kota Ternate ditetapkan sebagai sekolah rujukan untuk peningkatan mutu guru dan Pembangunan regional Indonesia Timur. Kepala Sekolah SMPN 5, Abdullah Pelupessy kepada Malut Post, Selasa (24/7) menjelaskan dengan predikat yang diraih sekolah tersebut maka, sekolahnya akan menjadi seperti sekolah terkenal lainnya dan salah satunya adalah kemudahan mendapatkan bantuan dari pusat untuk memenuhi kebutuhan

sekolah mereka, baik itu fisik maupun nonfisik. “Kami tinggal buat permohonan ke pusat, mereka akan turun dan verifikasi, jika lolos maka tinggal pembangunnya,” katanya bangga. Permintaan itu juga termasuk untuk peningkatan mutu guru yang waktu pelatihannya disesuaikan dengan jadwal dari Kemendikbud dan guru dari SMPN 5 akan dipanggil jika ada agendanya. Baca: SMPN 5.. Hal 16

ABDULLAH Pelupessy

Rp 5,5 Miliar Untuk Hiri Belum Bisa Tuntas TERNATE - Tuntutan warga kecamatan Pulau Hiri agar jalan segera di hotmix ditanggapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Risval Tribudiyanto, kemarin (24/7). Menurut Risval, PUPR di tahun ini sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,5 miliar untuk hotmix jalan lingkar Pulau Hiri. Selain jalan sejumlah drainase dan talud di Pulau

Hiri juga akan dibangun. ”Saya mengapresiasi aksi yang dilakukan warga Pulau Hiri, karena ini sebagai bentuk untuk mengingatkan pemerintah. Namun untuk diketahui, di tahun ini, PUPR akan melakukan pekerjaan jalan hotmix, namun karena anggarannya terbatas maka tidak bisa sekaligus, dilakukan bertahap hingga tuntas tahun depan,” terang Risval. Baca: HIRI.. Hal 16

Pelabuhan Jikomalamo Masih Terkendala Masalah

Antara Harapan Warga Hiri dan Komitmen Pemkot Agar secepatnya mengalihkan pelabuhan Hiri dari Sulamadaha ke Jikomalamo lalu dilakukan mediasi dengan pedagang agar masalah ini cepat selesai ABDULLAH TAHIR Wakil Wali Kota

TERNATE- Pelabuhan Jikomalamo telah dibangun sejak 2015 lalu tetapi, hingga kini Warga Kecamatan Hiri belum bisa menggunakan fasilitas tersebut sebagai pelabuhan menuju Hiri. Karena itu, dua hari lalu warga pun menggelar aksi untuk mempertanyakannya. Ternyata, hingga kini pemanfaatan pelabuhan itu masih terkendala karena status lahan yang belum terselesaikan. Akibatnya, pembangunan ruang tunggu yang hingga kini tak ada tanda-tanda akan dibangun. Masalah status lahan yang masih diklaim warga atau pedagang di sekitar pelabuhan

ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD M Iqbal Ruray, kemarn (24/7). ”Setelah pembangunan baru masalah itu (lahan,red) mencuat,” katanya. Iqbal mengaku ini terjadi karena, sejak awal Pemkot tidak memastikan status kepemilikan lahan tersebut. “Karena tidak ada penjelasan akhirnya bermasalah hingga kini,” tambahnya. Dia mengingatkan kepada Pemkot untuk segera menyelesaikan masalah tersebut agar fasilitas publik yang telah dibangun itu segera difungsikan sebagai pelabuhan menuju Hiri.

BUKAN ALAT TRANSPORTASI KE HIRI: Speedboat yang berlabuh di dermaga Pelabuhan Jikomalamo, bukanlah speedboat pengangkut penumpang ke Hiri tapi untuk mengangkut para wisatawan yang berwisata di Jikomalamo.

Baca: JIKOMALAMO.. Hal 16 DOK.MALUTPOST


AROUND TERNATE Art: Resayfa Rumra

RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 14

Barangka Jadi Alternatif Bangun Rumah

ALTERNATIF: Salah satu barangka di Kawasan Ngidi yang didirikan bangunan melewati batas. (Maslan/MP)

Agenda Kota merupakan rubrik tentang agendaagenda yang akan dilaksanakan di Kota Ternate. Bagi instansi pemerintah, swasta, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, pelajar dan mahasiswa yang memiliki agenda kegiatan di Kota Ternate dapat menyampaikan ke Redaksi Malut Post Melalui SMS ke 082187824748. SMS berisikan nama institusi atau organisasi penyelenggara kegiatan, nama kegiatan, hari/tanggal, waktu dan tempat kegiatan. (*)

SEMENTARA ITU Kondisi Pagar Pembatas Barangka Memprihatinkan

TERNATE - Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Ternate, membuat warga yang bermukim di sepanjang bibir barangka (Kali mati red) nekat membangun hingga melewati batas barangka hal ini dilakukan warga karena keterbatasan ruang untuk membangun rumah maupun lokasi tempat usaha, hingga barangka menjadi alternatif pelebaran bangunan, baik permanen maupun semi permanen, amatan koran ini Selasa Kemarin, hampir disetiap sudut barangka dalam kota Ternate, saat ini sudah di serobot

bangunan yang berdiri melewati talud barangka, seperti di barangka Perbatasan Tanah Mesjid dan BTN, Barangka perbatasan Koloncucu dan Kasturyan, barangka Lingkungan Ngidi, barangka Tanah Tinggi dan sejumlah barangka di kawasan dalam Kota Ternate. Meski telah berlangsung lama, namun hal ini terkesan dibiarkan oleh Pemkot Ternate dan tidak ada tindakan apapun agar barangka steril dari bangunan Gunawan, salah satu warga Makassar Timur yang ditemui koran ini menuturkan, karena tidak ada aturan dan tindakan yang jelas dari Pemerintah Kota Ternate, akibatnya warga dengan leluasa dan seenaknya membangun melewati batas tanah dan masuk ke area barangka, dan rata rata yang membangun ini bagian dapur rumah dimana barangka selain menjadi alternatif membangun rumah, juga sebagai lokasi tempat pembuangan sampah. “harus ada tindakan dari pemerintah agar warga tidak lagi membangun melewati batas barangka.” tutup Gunawan. (tr-02/Lid)

Dua Tahun, Tiang Pancang ‘Tidur Nyenyak’ di Samping AL Munawwar Tidak Jelas Kapan Akan Dibangun Dua Menara Masjid Editor : Erwin Syam Peliput : Maslan Adjid TERNATE- Dua tahun berlalu, ratusan tiang pancang masih saja ‘tidur nyenyak’ di pelataran bagian Selatan masjid AL Munawar, padahal pengadaan tiang pacang ini, direncanakan untuk membangun kembali dua menara yang dirobohkan bebera-

pa tahun lalu amatan koran ini, ratusan tiang pancang yang diletakan diantara bangunan Dhuafa Center dan Masjid AL Munawwar tersebut, kini kondisinya semakin tidak terurus, menyusul kepastian akan dibangun menara Masjid juga belum ada tanda tanda kejelasan. Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) AL Munawwar, Muksin Abubakar menuturkan, hingga kini, kami pengurus Masjid belum mendapat konfirmasi terkait kapan ren-

cana kapan pembangunan dua menara timur Masjid, padahal kata Muksin, setelah pengadaan ratusan tiang pancang dua tahun lalu itu harapan untuk dua menara Masjid dibangun sudah ada titik terang, namun setelah dua tahun berlalu, tanda tanda akan dikerjakan bangunan menara tak kunjung dilaksanakan “untuk waktu kami belum mendapatkan kabar dari pihak yang melaksanakan pengadaan tiang pancang tersebut, kami juga kesulitan terkait informasi soal status proyek ini.” Tutur Muksin Muksin menambahkan, yang menjadi beban tersendiri pada pengurus Masjid yaitu setiap

saat, jemaah terus mempertanyakan kapan tiang pancang ini akan difungsikan untuk membangun dua menara bagian timur Masjid, pertanyaan ini hampir setiap saat kami terima selama dua tahun, pengrus Masjid hanya bisa menjelaskan soal mekanisme dan perencanaan sesuai awal pengadaan tiang pancang tersebut dilaksanakan, namun untuk waktu kapan akan dibangun, kami pengurus Masjid tidak bisa menjawab kejelasan kapan akan dibangun. “kami pengurus masjid hanya meminta kesabaran dari Jamaah Masjid, mudah mudahan secepatnya pihak terkait memberikan kejelasan waktu pembangunan dua menara masjid yang mencajdi icon tersebut.” tutup Muksin. (tr02/Lid)

JEMBATAN: Kondisi Pagar Jembatan di barangka Marikurubu. (Masaln/MP)

TERNATE – Pagar pembatas yang berada di jembatan kelurahan Marikurubu kondisinya kini memprihatinkan, bagian pipa pagar pembatas sudah hilang Pantauan koran ini di lokasi selasa kemarin, kerusakan tersebut terlihat pada sisi kiri dan kanan pagar pembatas jembatan. Fakri, salah satu warga Marikurubu kepada koran ini menuturkan, kerusakan ini memang sudah berlangsung sejak lama, kami warga juga sudah meminta untuk segera diperbaiki, namun hingga kini, Pemkot belum turunkan tim agar pagar jembatan diperbaiki. “sebelum anak anak kami jadi korban akibat bermain di kawasan tersebut, kami memohon untuk Pemkot ternate untuk segera diperbaiki.” tutup Fakri.(tr-02)

TIANG PANCANG: Ratusan Tiang Pancang yang diletakkan di samping Masjid Raya. (Maslan/MP)

Ketua RT Pertanyakan Janji Perbaikan Pasca Proyek Air Bersih hingga merusak drainase. Mubarak M Garwan, ketua RT 03 kelurahan Ngade yang ditemui Koran ini kemarin menuturkan, sebelum proyek ini dijalankan, kami sudah memberitahukan jika nanti selepas jalan dibongkar untuk penanaman pipa, pihak pelaksana proyek harus menutup sesuai dengan aspal yang dibongkar, kemudian saat penggalian agar berhati hati, jangan sampai merusak pondasi drainase, namun yang terjadi dilapangan, pihak

pelaksana proyek mengerjakan dengan asal asalan, mereka para pelaksana proyek juga saat dihubungi untuk diminta pertanggungjawaban mereka terus berkelit. “kami harap pihak pelaksana proyek yang juga balai untuk segera memperbaiki bekas galian pipa, mulai dari aspal yang dibongkar, kemudian pondasi drainase yang jebol, ini sudah jadi kewajiban mereka, jangan hanya merusak saja, tetapi memperbiki mereka lepas tangan. (tr-02/Lid)

Ram Rusak, Pengendara Mulai Terancam

yang telah rusak itu, mengingat kawasan ini merupakan kawasan paling padat. (tr-02/Lid)

TERNATE - Pasca pelaksanaan proyek penyambungan pipa untuk jaringan air bersih yang dilaksanakan salah satu balai di lingkungan Ngade Rt 03, berbuntut protes dari warga Protes warga dilakukan, menyusul jalan yang dibongkar untuk menanam pipa jaringan air bersih, ditutup tidak sesuai dengan aspal yang sebelumnya dibongkar, selain itu, beberapa bagian pondasi drainase juga jebol dan rusak akibat galian pipa yang tidak hati hati

TERNATE - Ram penutup drainase yang berada tepat di depan kantor Wali Kota Ternate kawasan Pahlawan Revolusi, mulai rusak dan mengancam pengendara amatan kora ini kemarin, bagian besi penahan beban yang diletakkan di atas lubang drainase sudah patah, dan untuk mengantisipasi agar pengedara tidak melintas di atas lubang tersebut, sejumlah tukan ojek yang biasa mangkal di depan salah satu Bank swasta kemudian mengambil papan bekas paketan dan diletakan di atas lubang

drainase. Irwan, salah satu pengendara yang melintas dikawasan tersebut saat ditemui koran ini menuturkan, dirinya sangat beruntung karena melintas di area ini pada siang hari dan masih bsa melihat dengan jelas lubang yang ditutup dengan papan,. “saya tidak bisa bayangkan jika saya melintas di depan kantor Wali Kota pada malam hari, bisa bisa terjadi kecelakaan.” Terang Irwan Irwan berharap, Dinas Pekerjaan Umum untuk segera memperbaiki ram

RUSAK: Ram di Depan Kantor Walikota yang Rusak dan dipasang kayu oleh warga setempat


AKADEMIKA RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 15

Kuliah Media dan Kajian Budaya Bersama Maryani Yusuf S.Sos, M.Si

Budaya Siber (Cyberculture) Pada Media Baru Maryani Yusuf S.Sos, M.Si Dosen dan Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Universitas Bumi Hijrah (Unibra) Maluku Utara (Malut)

TOPIK yang dibahas kali ini tentang Budaya Siber (cyberculture) Pada Media Baru. Ini merupakan bagian dari mata kuliah Media dan Kajian Budaya yang disampaikan Maryani Yusuf S.Sos, M.Si, dosen dan Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi, Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara kepada mahasiswa semester IV. Berikut narasi yang disampaikan secara bertutur oleh yang bersangkutan:

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat luar biasa menciptakan sebuah budaya baru dalam komunikasi manusia. Budaya baru karena tidak ada di masa lalu atau baru dalam artian sebagai hasil evolusi kebudayaan itu sendiri. Beberapa penafsiran kebudayaan memberikan argumentasi bahwa kebudayaan baru tercipta karena proses globalisasi yang ditengarai oleh kecanggihan teknologi dan penguasaan media global (internet) sehingga memudahkan interaksi antar manusia sejagat raya. Perkembangan teknologi, terlebih yang berbasis komunikasi dan informasi, turut serta mempengaruhi kebudayaan manusia sebagai pengguna teknologi. Marshal McLuhan (1962) memberikan argumentasinya melalui konsep Determinism Technology. McLuhan meyakini alur perubahan teknologi turut serta mempengaruhi peradaban penggunanya. Artinya, manusia di setiap era berperilaku adaptif dengan teknologi yang digunakan. Maka dari itu, McLuhan merefleksikan bahwa teknologi turut andil besar dalam membentuk

koloni manusia baru, atau disebutnya sebagai The Monoculture, yaitu manusia dalam satu planet bumi ini bertindak, berbudaya, berpengetahuan, dan berkomunikasi serupa. Menurutnya, apa yang tersaji di dapur orang Indonesia, dapat dijumpai di dapur-dapur keluarga Amerika, Jepang, Inggris, Kanada, Turki, China, dan Selandia Baru. Pembentukan budaya baru di tengah masyarakat oleh internet sebagai media baru juga berupa, keterlibatan warga dalam diskusi publik serta sikap kritis warga untuk menyuarakan kepentingan umum sekaligus sebagai pengawas dari proses demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah. Teknologi internet memberikan ruang baru bagi warga, memfasilitasi ruang komunikasi, dan pada akhirnya bisa digunakan oleh warga untuk turut menyatakan pendapat mereka. Inilah kultur yang sangat berbeda sekali dibandingkan dengan kehidupan berdemokrasi di dunia nyata. Masyarakat Maluku Utara ikut berdebat dan berdiskusi dalam group-group komunitas virtual dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara 2018. Seperti Group Maluku Utara Memilih, Sahabat AGK, Team Work Bur-Jadi, dan Teman AHM. Para pendukung paslon tidak perlu lagi berkomunikasi pada waktu, tempat yang sama. Hambatan–hambatan yang ada terdahulu seperti jarak, waktu, biaya, serta kesulitan lainnya dapat teratasi. Hal ini dikarenakan internet sebagai media komunikasi siber tidak terbatas ruangnya sehingga pengguna sebagai pendukung paslon dapat menyampaikan informasi kemana saja, kapan saja dan ke siapa saja. Komunikasi di internet memungkinkan para penggunanya berkomunikasi dari tempat yang berbeda. Pengguna dan perangkat yang terhubung di internet, memiliki peran dalam memproduksi sekaligus mereproduksi budaya. Manuel Castells (2004) menyatakan, dalam masyarakat jejaring (network society) sebuah budaya bisa saja muncul dan dimaknai ulang berdasarkan interaksi antar pengguna di internet. Konsep ini juga menjelaskan bahwa asal pengguna dari dunia nyata yang sama maupun tidak sama secara geografis serta perangkat yang digunakan pun sama, interaksi yang terjadi serta teknologi

menyebabkan dunia siber memiliki budaya tersendiri. Misalnya, bahasa yang digunakan di internet tanda-tandanya tidak bisa diartikan secara semantik bersifat linear atau sama dengan yang berlaku di dunia nyata. Apakah Cyberculture itu ? Budaya siber (Cyberculture) muncul dalam ruang siber (maya) serta media siber. Dalam pandangan makro budaya siber yang terbentuk melibatkan segala aspek termasuk politik. Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interkasi antar individu, nilai-nilai ini diakui, baik secara langsung maupun tidak, seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan terkadang sebuah nilai tersebut di dalam alam bawah sadar individu dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nasrullah, (2017:117) mendefenisikan budaya siber sebagai: ”Praktik sosial maupun nilai-nilai dari komunikasi dan interaksi antar pengguna yang muncul diruang siber dari hubungan antara manusia dan teknologi maupun antarmanusia dengan perantara teknologi. Budaya itu diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui jaringan internet serta jaringan yang terbentuk diantara para pengguna”. Nilai-nilai ini diakui, baik secara langsung maupun tidak, seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Juan Carlos Jemines (2008) menjelaskan beberapa tipe nilai : 1. Nilai personal atau pribadi yang merupakan asumsi sebagai dasar dalam melakukan tindakan etis. 2. Nilai keluarga adalah nilai yang muncul; dari unit terkecil masyarakat. 3. Nilai material terkait bagaimana pandangan terhadap materi yang menempatkan materi atau komoditas atau produk sebagai kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup. 4. Nilai spiritual yang berasal dari kitab suci agama. Nilai spiritual bisa juga mengacu pada kebenaran, kejujuran, kebaikan, keindahan, dan sebagainya. 5. Nilai moral merupakan standar terhadap sesuatu yang baik atau jahat. Standar itulah yang

kemudian mengatur pilihan prilaku individu yang bisa disebut sebagai moral. Selain memproduksi nilai, menurut Hine (2000:39-40) untuk mempelajari budaya di internet, maka perlu di lihat apa saja konten yang digunakan oleh pengguna dalam menyatakan sikap, nilainilai maupun informasi dan pengetahuan. Konten dalam ruang siber menurut Hine adalah artefak budaya (cultural artefac). Pendekatan ini melihat Internet sebagai produk budaya: teknologi yang dihasilkan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan dan prioritas kontekstual. Ini juga merupakan teknologi yang dibentuk oleh cara-cara yang dipasarkan, diajarkan dan digunakan. Untuk berbicara tentang Internet sebagai artefak budaya adalah untuk menunjukkan bahwa itu bisa saja sebaliknya, dan bahwa apa itu dan apa yang dilakukannya adalah produk dari pemahaman yang dihasilkan budaya yang dapat bervariasi. (Hine, 2000:39) Menurut Jenkins (2006) dalam era budaya di dunia siber memunculkan participatory Culture atau budaya partisipan, budaya partisipan ini dimaknai sebagai khalayak pengguna internet yang aktif berpartisipasi dalam mengkreasi dan melakukan sirkulasi terhadap konten baru. (Dalam Journal Participatory Culture and the New Governance of Communication: The Paradox of Participatory Media). Pada dasarnya, artefak budaya berupa konten dalam ruang siber merupakan komoditas yang di produksi sekaligus dikonsumsi oleh pengguna. Konten bisa berbentuk teks tertulis, foto, video, suara, dan sebagainya yang disebarkan di ruang siber. Artefak baru dapat muncul dari hasil interaksi komunikasi para pengguna di dunia maya (siber). Karena itu, sebagai pengguna media baru marilah kita bijak dalam memilih dan memproduksi konten. Sebab kata, kalimat, foto, suara, video, dan lainnya yang kita posting, aploud dan update, memiliki nilai-nilai yang dikonsumsi atau bahkan diwariskan ke generasi berikutnya. Itulah sedikit ulasan Budaya Siber (cyberculture) Pada Media Baru, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. (tr-03/rul)

MATANGKAN AGENDA : Panitia Dies Natalis Unkhair ke 54 menggelar rapat persiapan.

Kegiatan Akademik Warnai Dies Natalis Unkhair TERNATE – Dies Natalis Universitas Khairun (Unkhair) Ternate ke 54 jatuh pada 15 Agustus 2018 mendatang. Dies natalis kali ini akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan, yakni pertandingan bulu tangkis, futsal, domino, lomba seni, bakti sosial, zikir, pemilihan putri kampus, pameran, doa bersama, dan jalan sehat serta berbagai kegiatan

akademik lainnya. Ketua Panitia Dies Natalis Unkhair, Dr Rustam Hasim mengatakan, kegiatan dies natalis ini selain bentuk mensyukuri lahirnya universitas, juga sebagai ajang silaturahmi civitas akademika Unkhair yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Menurutnya, di usia yang ke 54 ini, Unkhair mengusung moto ”maju

bersama ilmu”. Hal itu diwujudkan dengan bentuk prestasi dan karya yang akan ditampilkan pada dies natalis nanti.” Ini merupakan wujud dari kontribusi Unkhair kepada masyarakat Maluku Utara (Malut),” katanya, kemarin (24/7). Sebagai institusi yang telah menghasilkan sumber daya manusia yang ada di Malut, Dies Natalis, kali ini juga sam-

bungnya, akan disertai dengan kegiatan bernuansa akademik.” Kita juga patut memberikan apresiasi kepada para pendahulu-pendahulu yang telah meluangkan waktunya mendirikan kampus, juga sebagai penghargaan kepada pelopor yang telah berjasa mendirikan kampus Unkhair sejak 1964 silam,” terangnya. Tambahnya, dari berbagai

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan itu, akan ditutup dengan jalan sehat (family day) yang dipusatkan di Land Mark. ”Sementara untuk kegiatan pameran yang menampilkan prestasi mahasiswa dan dosen, stannya nanti dipasang di depan gedung Rektorat Unkhair. Rangkaian kegiatan ini akan berlangsung hingga wisuda nanti,” pungkasnya. (tr-03/rul)

Terapkan Kurikulum Berbasis KKNI TERNATE – Visi utama Program Studi (Prodi) Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun adalah ”menjadi pusat pengembangan pendidikan biologi di daerah kepulauan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan profesional pada tahun 2025”. Berangkat dari visi ini, Prodi Pendidikan Biologi berupaya mengembangkan kurikulum berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi yang professional. Untuk mewujudkan program peningkatan kualitas lulusan, maka ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten. ”Saat ini kami telah memiliki 22 orang dosen tetap, dan tiga dosen tidak tetap. Dengan kualifikasi

10 dosen bergelar Doktor,” kata Ketua Prodi Pendidikan Biologi Dr. M. Natsir. Seraya mengatakan, Prodi Pendidikan Biologi juga telah memiliki Program Pascasarjana yang telah memiliki izin dari Kemenristek Dikti tahun 2017. Menurutnya, selain menerapkan program layanan akademik berbasis Blended Learning. Pihaknya juga menerapkan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Program ini diharapkan mampu melahirkan lulusan Prodi Pendidikan Biologi yang berdaya saing tinggi pada era industry teknologi dengan menguasai bidang keilmuan dan menjadi solusi untuk masyarakat. ” Kita juga setiap tahun memperoleh hibah penelitian dan pengabdian masyarakat secara nasional, yang diperuntukkan untuk dosen dan mahasiswa” tuturnya.

Kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian terkait dengan tema-tema unggulan lokal wilayah kepulauan Maluku Utara yakni tumbuhan rempah-rempah seperti Pala dan Cengkeh. Kajian spesifik dari tema unggulan pada aspek bioteknologi, ekologi, mikrobiologi dan etnobiologi. Prospeknya, untuk menguasai sumber daya alam hayati di Maluku Utara. ”Upaya ini untuk memperkenalkan potensi mahasiswa Unkhair dalam seminar nasional dan Internasional secara berkelanjutan setiap semester. Pengembangan kualitas mahasiswa dan dosen ini menjadi ukuran kualitas lulusan di masa depan yaitu, lulusan guru masa depan yang visioner,” terangnya. Lanjut dia, dengan penerapan berbagai program itu, ditargetkan, pada

masa depan akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi paedagogiek, profesional, kepribadian dan sosial. Kompetensi Paedagogiek tercermin pada lulusan pendidikan biologi yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran biologi secara terprogram dan profesional, sesuai keahlian sebagai tenaga pendidik secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kompetensi profesional tercermin dari kualitas lulusan berupa pencapaian IPK yang baik. “ Sehingga memungkinkan lulusan program studi pendidikan biologi bisa bertindak cerdas dalam melaksanakan tugas sebagai sarjana dan pengajar biologi, yang memiliki penguasaan keilmuan pendidikan biologi,” pungkasnya. (tr-03/rul)

Dr. M. Natsir Tamalene


SAMB MAJANG RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 16

Jelang Imunisasi Massal, PKM Kalumata Getol Persiapan Puskesmas. Kepala Puskesmas Kalumata, dr. Rabiatul Adawiah saat ditemui Malut Post mengaku media informasi ini telah disebarkan sejak minggu lalu dan sasarannya di pusat keramaian. “Saat ini masih pendataan,” katanya. Imunisasi ini sangat penting sebab Rubella dan Campak termasuk penyakit yang mudah menular, baik itu melalui bersin ataupun batuk. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini menyerang saluran pernapasan. Usia 9 bulan -15 tahun adalah kelompok yang paling berisiko tinggi (Risti). “Harus mendapatkan vaksinasi, karena itu kami intens melakukan pendataan agar semuanya tercover,” jelasnya. Selain itu, gerakan kimunisasi

TERNATE – Agustus nanti, semua Puskesmas di Kota Ternate akan melaksanakan imunisasi Campak dan Rubella. Gerakan yang akan dilakukan secara nasional itu dijadwalkan hingga September dengan sasaran anak yang berusia 9 bulan - 15 tahun. Jelang imunisasi massal Measles Rubella (MR) ini, pihak Puskesmas telah melakukan persiapan, salah satunya sosialisasi kepada masyarakat agar berperan aktif dan mengikutsertakan anakanaknya yang masuk dalam sasaran imunisasi. Seperti yang dilakukan Puskesmas Kalumata. Pantauan Malut Post, di beberapa lokasi dalam wilayah kerja Puskmas Kalumata sudah terpasang baliho, seperti di SPBU Kalumata dan di depan

massal ini juga terkait dengan sasaran Indonesia bebas Campak dan Rubella pada 2020 nanti. Sementara untuk lokasi imunisasi, Rabiatul mengaku pihaknya telah mendata ada 60 lembaga pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA yang ada di lokasi juga di Posyandu maupun Puskesmas serta kantor camat dan kantor lurah. Agar targetnya tercapai, Rabiatul mengaku pihaknya akan menggelar pelatihan kepada para guru serta masyarakat di tiap kelurahan. “Alhamdulillah hingga hari ini, persiapan kami sudah 80 persen. Sementara masih ada beberapa hal lagi yang akan kami siapkan jelang imunisasi,” tutupnya. (mg01/nty)

Wawali Pertanyakan Motif Tuntutan Ganti Rugi TERNATE- Tuntutan ganti rugi lahan yang disuarakan organisasi massa untuk pemukim di Pasar Kota Baru, dipastikan tidak akan ada pasalnya, lahan tersebut milik pemerintah. “Jika lahan itu milik orang lain dan pemerintah gusur, barulah ganti rugi tapi ini milik

pemerintah, nanti kita yang kena,”tandas Wakil Wali Kota, Abdullah Tahir. Dikatakannya, waktu yang diberikan sudah lama karena itu, warga harus mencari lokasi baru sebagai tempat tinggal mereka. Abdullah bahkan memper-

...STIKER

tanyakan motif tuntutan tersebut. Pasalnya, sebelum ada pembongkaran hingga kegiatan berlangsung, tidak ada masalah. “Semua berjalan normal, tiba-tiba ada yang mengatasnamakan menuntut ganti rugi,” ketusnya. (cr-05/nty)

...HONORER Samb Hal. 13

Hanya beberapa jam, stiker itu langsung dicabut dan diduga pemilik usaha itulah yang merobeknya. “Menurut petugas mereka sudah cabut padahal saat dicek mereka belum bayar,” kata Kepala BP2RD, Ahmad Yani Abdurahman, kemarin (24/7). Dia mengaku, akan terus menempelkan stiker dan mengaku akan bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar mencabut izinnya. ”Besok kami akan layangkan surat teguran ke mereka terkait dengan pencabutan stiker itu. Nanti setelah itu baru kita koordinasikan dengan DPMPTSP agar segera mencabut izin mereka karena terlalu bandel,”tandasnya. Ahmad Yani mengaku hari ini akan kembali memasang stiker di empat rumah makan tersebut dan rumah makan lainnya yang banyak menunggak pajak. (cr-05/nty).

Samb Hal. 13

Selain DAK, Burhan juga menyampaikan agar ada perhatian pemerintah pusat terkait revitalisasi kali mati (barangka red) di beberapa kawasan, masalah listrik dan air bersih. Dalam kesempatan dialog langsung itu, Wali Kota juga memperjuangkan nasib honorer dan PTT, wali kota meminta agar

...DAK Samb Hal. 13

“Kalau 2018 hanya Rp 60,7 miliar, dana sebesar ini belum mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sudah dirancang dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Ternate,”jelasnya.

...HIRI Samb Hal. 13

Risval mengaku, untuk menyelesaikan hotmix jalan di Pulau Hiri, pihaknya, telah mengusulkan anggaran baik melaui KUA-PPAS APBD 2019, lewat sumber Dana Alokasi Umum (DAU) juga melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

...SMPN 5 Samb Hal. 13

“Prestasi ini bisa menjadikan SMPN 5 lebih berjaya lagi, baik di guru-guru maupun pembangunnya, sehingga bisa setara dengan sekolah lainnya,” ungkap Mantan

...JIKOMALAMO Samb Hal. 13

Masalah lahan juga diakui Wakil Wali Kota, Abdullah Tahir. Hanya

Banggar Rencana Masukan Kegiatan Yang di Pending dalam DIM Said: Tanggal 28 Pembahasan dengan Banggar TERNATE - Badan Anggaran DPRD Kota Ternate selasa kemarin mulai melakukan evaluasi kegiatan dalam APBD 2018, untuk dimasukan dalam Daftar Infentarisir Masalah (DIM). Evaluasi kegiatan APBD 2018 dimaksud agar kegiatan yang tidak urgen yang belum jalan di APBD induk 2018, dapat dipending di APBD-P. ”Tadi mulai pembahasan evaluasi kegiatan dalam APBD induk, ada beberapa kegiatan yang sudah kami masukan dalam DIM yang rencana diusul ke pemerintah kota ternate melalui TAPD agar di pending, mengingat kondisi keuangan yang tidak stabil,”ujar Wakil Ketua II Muhammad Iqbal Ruray. Hanya saja, Iqbal enggan membeberkan kegiatan mana saja yang rencana diusulkan untuk dipending di APBDP.”Pembahasan masih berlanjut, besok juga masih ada pembahasan, nanti akan disampaikan,”ungkapnya. Sembari mengaku yang jelas ada kegiatan yang diusulakndipending. Iqbal juga mengaku pembahasan terkait dengan evaluasi APBD induk 2018 kemarin juga terkait dengan masalah PAD.”Sebab sejauh ini PAD belum maksimal hingga triwulan II. Jadi pembahasan tadi kami berharap agar pemkot dapat seriusi masalah PAD. Apalagi DBH saat

ini pencairanyammasih bermasalah. Kalau selamanya pemkot berharap dengan DBH dan abaikan PAD sudah tentu banyak kegiatan yang akan tidak jalan, jadi antisipasi kami dari banggar itu, melakukan evaluasi ini agar sampai di akhir tahun tidak ada kegiatan yang alami utang gara-gara kondisi keuangan,” tegasnya. Terpisah, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Said Assagaf saat dikonfirmasi terkait dengan rencana pembahasan KUAPPAS APBD-P mengatakan akan digelar pada 28 juli pekan depan. ”Dan tanggal 31 penandatangan nota kesapahaman KUA-PPAS antara DPRD dan Pemkot,”ujarnya. Said mengatakan ada beberapa kegiatan yang rencana diusulkan dalam APBD-P. Diantaranyahaoornas Rp 1.8 miliar, mengakomodir usulan BPBD Rp 3 miliar diantaranya Rp 1 miliar untuk pembangunan taluddikawasan yang rawan bencana serta Rp 2 miliar untuk dana tak terduga untuk Mengantisipasi terjadi bencana.”Serta ada usulan Rp 2 miliar dari Disperkim untuk pembebasan lahan,”tandasnya. Sementara terkait dengan pembangunan pasar gamalama modern, yang rencana akan diusulkan dalam APBD-P Said menegaskan tidak diakomodir. Sebab dana Rp 10 miliar hingga saat ini belum terpakai habis lantaran terkendala lahan.”Kalau sampai akhir tahun dana tersebut tidak terpakai habis maka dimasukan dalam Silpa,”pungkasnya. (cr-05/rul).

Presiden memperhatikan nasib honorer di daerah, sebab dalam kurung waktu beberapa tahun terakhir, belum ada rekrutmen CPNS.” Saya juga sampaikan ke pak Presiden agar nasib honorer dan PTT, bisa diangkat menjadi PNS, sebab ada beberapa honorer dan PTT yang lama mengabdi, namun belum bisa diangkat. Untuk itu saya sangat berharap agar Presiden bisa mengakomodir usulan

tersebut,”tutur Burhan. Burhan mengaku, Presiden merespon baik berbagai usulan yang disampaikan tersebut terutama soal nasib honorer dan PTT. Presiden berjanji akan membahas usulan itu dalam rapat kabinet terbatas.” Sementara soal usulan DAK tetap menjadi perhatian. Presiden akan menyampaikan ke kementerian agar DAK untuk Indonesia bagian timur ditingkatkan,

agar pemerataan pembangunan infrastruktur dapat cepat dilakukan ,”ungkapnya. Lanjut Burhan, dalam pertemuan itu, Presiden berpesan agar seluruh Wali Kota dapat merespon cepat akan tuntutan perubahan. Terutama untuk peningkatan pelayanan perizinan.” Presiden meminta agar hal-hal terkait perizinan bisa lebih dipercepat,” pungkasnya. (cr-05/adv/rul).

Diharapkan dengan usulan tersebut, anggaran yang akan diakomodir bisa lebih besar, minimal separuh dari usulan tersebut. Sebab, semakin besar dana yang diterima pembangunan bisa terlaksana. “Pembangunan infrastruktur kalau hanya berharap pada DAU (Dana Alokasi Umum), PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta

DBH (Dana Bagi Hasil) tidak akan cukup,”aku Said. Besaran DAK yang terkomodir oleh Pemerintah pusat nanti, juga tergantung pada realisasi anggaran yang kini tengah dikelola. Karena itu, dia mengingatkan kepada SKPD pengelola DAK untuk tidak melakukan pelanggaran dalam pengelolaannya termasuk realisasi kegiatannya harus capai

target. Sekadar diketahui, SKPD Pengelola DAK di Kota Ternate diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP). (cr-05/nty)

agar bisa meringankan beban APBD. ”Anggaran yang diusulkan tahun ini sebesar Rp 5,5 miliar itu tidak bisa mengakomodir seluruh jalan lingkar, karena itu akan kita dahului beberapa titik rusak jalan lapan yang rusak untuk dihotmix. Jadi menggunakan pola per spot,” terangnya.

Jalan Pulau Hiri sendiri menurutnya, mulai berjalan di sebelum Desember sudah tuntas, namun, untuk pembangunan akses jalan di Hiri sendiri membutuhkan LCT untuk mengangkut material namun pihaknya optimis bisa di hotmix sebelum Desember. Selain hotmix jalan di tahun ini juga akan membangun sarana pen-

dukung badan jalan serta drainase maupun talud. ”Karena sebagusnya jalan yang dibuat tanpa sarana infrastruktur penunjang maka akan sama saja, karena salah satu dibutuhkan adalah drainase dan talud untuk menghindari longsor yang merusakan badan jalan,” ungkapnya. (cr-05/rul)

Kepsek SMP Islam 1 Kota Ternate ini. Terkait dnegan prestasi ini, hari ini Abdullah akan berangkat ke Makassar untuk mengikuti Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Lebih jauh dia juga memaparkan

prestasi yang telah diraih sekolahnya yang dipimpinnya kurang lebih dua tahun di tahun 2018 di antaranya, Perpustakaan Terbaik tingkat Provinsi dan akan mewakili Malut ke tingkat Nasional, Agustus nanti. Siswa SMPN 5 atas nama Nurdiah Idris menjadi Duta Nar-

koba Malut setelah meraih juara pertama lomba yang diselenggarakan Badan Narkoba Nasional (BNN) Malut, Juni lalu. “Semoga prestasi ini bisa dipertahankan kedepan untuk bersaing dengan sekolah lain,”pungkasnya. (mg-01/ nty/pn)

saja, masalah tersebut akan terselesaikan kalau pelabuhan tersebut difungsikan. Karena itu Mantan Wakil Ketua Dekot ini berjanji akan memanggil Kadis Perhubungan

(Kadishub) Thamrin Alwi agar memfungsikan pelabuhan itu. “Agar secepatnya mengalihkan pelabuhan Hiri dari Sulamadaha ke Jikomalamo lalu dilakukan mediasi

dengan pedagang agar masalah ini cepat selesai,” ungkapnya. Begitu juga dengan pemanfaatan pasar Hiri yang dijanjikannya untuk segera digunakan. (cr-05/nty)


OPINI

RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP BUKAN SEKADAR PELENGKAP SAAT ini ribuan bakal calon legislatif (caleg) di Malut harap-harap cemas, menunggu KPU mengumumkan daftar calon sementara (DCS). Masing-masing parpol peserta pemilihan legislatif (pileg) di Malut sudah memasukan daftar calegnya, baik untuk DPRD kabupaten/kota, Malut dan DPR RI. Anggota DPD juga tidak ketinggalan. Salah satu persyaratan bahwa caleg yang diusulkan parpol harus ada keterwakilan perempuan. Regulasi soal ini sudah dimulai sejak tahun 2013, melalui UU Nomor 12 tahun 2003. Aturan berubah sejalan perubahan undang-undang pemilu pada 2008 dan 2012 yang mengatur lebih rinci kebijakan itu Selain pencalonan minimal 30 persen, juga mengatur penempatan perempuan di daftar calon yaitu setiap tiga nama paling kurang terdapat satu perempuan. Aturan tersebut tidak berubah di UU Nomor 7 tahun 2017 sebagai hukum formal pelaksanaan Pemilu 2019 khusus pasal 245 dan pasal 246 ayat 2. Melihat fenomena yang terjadi di Malut, ada parpol yang menempatkan caleg perempuannya hanya semata-mata untuk memenuhi ketentuan UU. Artinya, caleg perempuan hanya pelengkap saja. Bahkan ada parpol yang tidak memasukan caleg perempuan, sehingga berkas mereka dikembalikan. Namun parpol tersebut kembali memasukan berkasnya setelah diperbaiki. Entah dari mana mereka mencomot caleg perempuan dalam jangan waktu tidak sampai satu hari Perempuan masuk partai bukan hanya hiasan belaka, tetapi menjadi konsekuensi hak politik warga negara untuk mengekspresikan kepentingan secara formal dalam wadah parpol. Perempuan terlibat dalam partai, bekerja sukarela untuk kemajuan partai, loyal pada keputusan partai, tetapi lebih dulu terpinggirkan ketika berhadapan dengan kepentingan kompetisi (jabatan) kekuasaan. Saatnya perempuan yang menjadi caleg, bukan lagi sebagai pelengkap. Di Malut banyak perempuan hebat yang punya potensi untuk menjadi wakil rakyat. Mereka harus diberdayakan, dan diberi peran sama dengan kaum laki-laki. Selain itu menjadi wakil rakyat bukan untuk mata pencaharian. Anggota DPRD/DPR/DPD adalah ladang pengabdian bagi siapa saja untuk memajukan daerah dan negara ini. Menjadi anggota DPRD bukan sebagai cara untuk mengumpulkan kekayaan, akan tetapi sebagai wadah untuk memajukan daerah kita. Warga seluruh kabupaten/kota di Malut menantikan wakilnya di DPRD memperjuangkan kepentingan mereka, bukan mengedepankan kepentingan pribadi.(*)

O m Faduli

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan Hasan Esa, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Suhendro Boroma DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Urief Hassan DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri , Anggota: Muhammad Syadri, M. Ikhsan Ali, Faisal Djalaluddin, COORPORATE LAWYER : Andi Syarifuddin, SH. MH

Simpul Kemiskinan KEMISKINAN masih menjadi “monster” yang menakutkan. Ia terus mengintai dari tahun ke tahun. Kurvanya naik-turun tak menentu. Penyebabnya pun beragam. Tidak tunggal. Gaya beli, budaya merokok atau budaya konsumerisme selalu menjadi “terdakwa” sebagai penyumbang besar data angka orang miskin. Di Maluku Utara, pada 18/7/2017, Harian Malut Post mengulasnya di berita utama dengan topik “Orang Miskin Malut Bertambah. Garis Kemiskinan Ikut Naik”. Datanya dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara. Total prosentase orang miskin berada pada poin 6,35%.Garis kemiskinan di Maluku Utara pada Maret 2017 sebesar 1,75 persen atau kurang lebih Rp. 9.900, dari Rp. 386.489 per kapita per bulan pada september 2016 menjadi Rp. 390.998 pada Maret 2017. Tetapi secara umum terdapat penurunan yakni dari 98 ribu pada tahun 2009 menjadi 76.470 orang pada Maret 2017. Di tahun 2008 ini (16-07-2018), BPS kembali merilis data termuat akhirnya yang juga menunjukkan bahwa Maluku Utara masih berada di zona belum aman dalam soal kemiskinan. Tingkat kemiskinan Maluku Utara terhitung Maret 2018 sebesar 6,64 persen. Tiga soal mendasar yang tertulis dalam abstraksi pada rilis tersebut adalah (a) jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2018 sebesar 81,46 ribu orang (6,64 persen), bertambah sekitar 3,2 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang sebesar 78,28 ribu orang (6,44 persen), (b) prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 3,80 persen atau meningkat 0,10 poin dibandingkan keadaan September 2017 yang sebesar 3,70 persen. Sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 meningkat 0,23 poin menjadi 7,78 persen dibandingkan keadaan pada September 2017 yang sebesar 7,55 persen, dan (c) garis kemiskinan pada Maret 2018 adalah sebesar Rp.412.266,- atau naik sekitar empat belas ribu sembilan ratus

Aspirasi Pembaca

Ade Ismail Dosen Bahasa Inggris Universitas Khairun

rupiah (3,76 persen) dibandingkan keadaan September 2017 yang sebesar Rp.397.340,-. Parameter Ukur Jika diselami lebih jauh, ada empat belas indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kategori kemiskinan. Dan, seseorang yang sudah dililit oleh minimal sembilan indikator tersebut, dipastikan akan masuk dan terperangkap dalam “labirin kemiskinan” dan membutuhkan waktu untuk menghirup udara segar. Empat belas poin yang menjadi parameter ukur tersebut, ialah (1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang, (2) jenis lantai tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu murahan atau dari tanah, (3) jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, (4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersamasama dengan rumah tangga lain, (5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, (6) sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan, (7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah, (8) hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu, (9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, (10) hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari,

(11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik, (12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan, (13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD, dan (14) tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya(http://keluargaharapan. com). Simpul Mental Sejumlah pertanyaan hipotetikpun bermunculan. Apakah orang yang berpenghasilan rendah itu dikarenakan tidak punya pekerjaan yang bayarannya besar, atau dia tidak punya keterampilan; atau dia memang tidak punya lahan pertanian yang luas. Bagaimana keterhubungan (korelasi) antara tingkat pendidikan dan angka kemiskinan. Jangan-jangan kemiskinan itu diakibatkan karena manajemen pengelolaan keuangan dan pemahaman bagai mana hidup sejahtera tidak dipahami oleh masyarakat secara luas. Pertanyaan yang bersifat hipotetik - logis di atas ikut mendorong saya untuk lebih membaca secara mendalam faktor-faktor penyebab mengapa sesorang melompat kejurang terjal kemiskinan sambil mengamati lebih dekat beberapa fenomena di tengah-tengah masyarakat. Dan hasil penelusuran sumber dan analisis atas teks-teks tentang kemiskinan tersebut menyulut pada enam simpul, didominasi oleh(a) simpul mental, (b) kemampuan dan keterampilan, disusul oleh(c) simpul kebijakan, (d) budaya,(e) lapangan kerja dan(f ) simpul turunan menjadi faktor terakhir (data dari berbagai sumber). Keenam simpul penyebab di atas merupakan variabel otonom yang dapat menaikkan suhu kemiski-

nan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan agar tidak keliru dalam memberi injeksi untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Sebab, kekhilafan dalam memberi “asupan” akan berakibat fatal dan hampir dipastikan tidak akan mampu memberi efek postif untuk mengatasi kondisi ini. Justru akan menimbulkan efek ketergantungan dan mengganggu produktivitas dan kreativitas. Dominasinya simpul mental tersebut menunjukkan bahwa mereka yang masuk dalam kategori6,64 persen masih memiliki sikap menerima sebuah keadaan tanpa usaha yang keras, masih takut melakukan inovasi/terobosan atau kurang termotivasi untuk bekerja keras. Di samping belum menghargai proses bekerja sehingga caracara yang instan sering ditempuh. Tidak hanya itu saja, mental dalam pengelolaan keuangan juga sangat menentukan. Memang kelima simpul lainnya juga penting, tetapi simpul mental inilah yang sangat dominan dan dapat mempengaruhi posisi seseorang untuk tetap berdiri di tempat yang sama tanpa berusaha maksimal. Ia dapat merasuki rana sosial, ekonomi hingga aspek politik yang hampir tak terkendali. Agenda penguatan mental sebagai ramuan penawar ini dapat memahamkan mereka bahwa kelayakan hidup tidak dapat ditempuh dengan cara instan. Belum menghargai proses dan masih berorientasi pada hasil. Bahwa dunia kerja membutuhkan kemampuan dan keterampilan sebagai elemen dasar yang perlu dipegang teguh. Lapangan kerja hanya diperuntukkan bagi mereka yang terampil. Dan, sampai pada tata kelola dana desa dengan jumlah yang selangit itu agar termanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, melatih kemampuan dan keterampilan, merencanakan kebijakan yang baik, menciptakan lapangan kerja yang banyak (tiga simpul penting lainnya) juga merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi. Dan semuanya diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma. Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Politik “Orang Dalam” TAK dapat dipungkiri, jika sebagian besar pemerintah kita (pejabat) dalam pelayanannya cenderung mengutamakan masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan mereka (orang dalam). Hubungan itu misalnya, masyarakat yang memiliki kaitan kepentingan dengan seorang pejabat, atau pejabat dengan seorang pengusaha akan tujuan dan visi yang sama. Terlebih lagi mereka yang dikategorikan dalam status keluarga pejabat, sebut saja sebagai istri, anak, cucu, ipar dan juga saudara, baik saudara kandung maupun sepupu, akan diprioritaskan terlebih dahulu, sebab memiliki tujuan yang serupa pula. Hal ini sering kita temukan dalam moment penerimaan pagawai/karyawan di suatu instansi. Tak jarang mereka yang didahulukan adalah faktor “orang dalam”, dalam artian, mereka yang diterima karena memiliki hubungan khusus dengan pegawai yang bekerja di instansi itu. Adapun sebagian besar di kantorkantor maupun di kampus-kampus, biasanya mereka yang memiliki hubungan ini, justru mendapatkan akses pelayanan lebih cepat dan mudah ketimbang orang lain yang tak dikenal. Hubugan ini disebut sebagai patron-client (patronage), yakni pegawai yang memiliki kekuasaan, kedudukan ataupun jabatan, berada pada posisi patron. Sedangkan yang disebut client, yaitu masyarakat atau seorang individu yang mendukung dan memiliki sikap loyal terhadap pegawai tersebut. Di samping itu, antara patron dan client, terdapat hubungan brooker, di mana seorang individu sebagai orang ketiga yang bekerja untuk

Sarifudin Malik Anggota Independensia dan Pengurus HMI Komisariat Fisip

penghubung antara keduanya. Lantas, bagaimana hubungan ini berlangsung pada kondisi pascapemilu?. Bagaimana nasib masyarakat atau seorang individu yang tidak memiliki hubungan brooker atau client dengan pejabat yang terpilih pasca-pemilu?. Apakah melahirkan pola identitas yang dominan mementingkan suku, agama serta orang-orangnya?. Terbukti pada realitas, ia dominan memilih orang-orang terdekat yang memiliki loyalitas, tenaga serta dukungan penuh terhadapnya. Jika berkaca di tahun-tahun sebelum kemerdekaan. Rupanya, hubungan ini “orang dalam” sudah terjadi sejak di masa kolonial Belanda, di mana para penguasa nasional adalah hasil dari hubungan patronage dengan kaum penjajah. Menurut Afan Gaffar (2006:113), sejumlah keluarga priyayi dari Kraton Yogyakarta, sejumlah bupati dari Rembang dan Madiun, merupakan hasil dari pola hubungan clientilistic tersebut. Sebelum memasuki dunia pamong praja, mereka biasanya disekolahkan ke negeri Belanda.

Dan, untuk itu diperlukan dukungan dari orang-orang Belanda. Baru setelah dalam waktu yang dianggap cukup, mereka pulang kembali ke Jawa dan menjadi penguasa di daerah asalnya. Bahkan hubungan ini, selain dipraktekan di masa kolonial, juga telah membudaya hingga di masa orde baru. Dalam hal ini, di era birokrasi Soeharto yang kerap menjadikan orang-orang terdekatnya ke dalam pola client maupun brooker, misalnya para menteri-menteri dan jenderal yang dipercaya memiliki sikap loyal serta dukungan terhadapnya. Yakni, pada masa pemerintahan Soeharto, letnan yang memiliki hubungan ini, salah satunya Letnan Jenderal TNI Ali Moertopo yang dikenal dekat oleh presiden kemudian menjadi brooker, sebagai penghubung dengan Daud Yusuf yang semenjak itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan di tahun 1978 sampai 1983. Bersamaan dengan itu, Moertopo pun menjadi patron politik “orang dalam” yang bergerak dalam Golongan Karya. Hingga sekarang ini, bagaikan estavet yang diterapkan secara turun-temurun. Maka tak heran, jika kebanyakan ketua-ketua partai memiliki orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada ketua partai tersebut untuk bisa diangkat tergabung dalam kepengurusan partai itu. Di susul pula oleh kalangan pengusaha, supaya dapat dipercayakan memegang berbagai tender akan proyek pemerintah, sebagai balasannya, pengusaha akan memberikan dukungan berupa tiket perjalanan, maupun dana kampanye untuk dipilih ulang dan sejenisnya, sehubungan dengan ke-

SMS Pembaca

PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNG JAWAB : Faisal Djalaluddin WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Ika Fuji Rahayu KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly, Muhammad Nur Husen KOORDINATOR KREATORIAL : Ako La Owi KOORDINATOR BIRO JPG : Jufri Duwila REDAKTUR : Faisal Djalaluddin, Ako La Owi, Bukhari Kamaruddin, Awat Halim, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Dahlan Malagapi, Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Suhardiman Suherman BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah

BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Erwin Syam OPERATOR JPNN : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Ademus Alani, Muhammad Rizky, Mastu

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546a

pentingan pejabat itu. Tidak sampai di situ, masyarakat juga demikian, rela mengabdikan dirinya sebagai client dan brooker, atau mencari hubungan patron agar mendapatkan kemudahan ketika bertindak. Akibatnya, hasil pola seperti ini, lebih menguntungkan seorang patron. Sebab, posisi patron berada di atas puncak yang memiliki kekuasaan, jabatan, kedudukan, perhatian, bahkan sumber daya berupa harta kekayaan, tanah maupun uang. Ketimbang brooker ataupun clien yang berada di bawahnya hanya sebatas dukungan, tenaga dan loyalitas. Sudah tentu mudah sekali memperluas serta mempertahankan kekuasaan, kemauan jabatan dan kedudukan. Jika digambarkan, jelas seperti bentuk piramida, di mana patron yang berada di puncak sebagai pengendali atas kekuasaan. Kondisi demikian bisa berefek pada tindakan menyimpang, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme, kerap menjadi suatu budaya kerja sama yang tak asing lagi. Sehingga banyak kasus-kasus seperti ini selalu terlihat di media-media sosial mengenai “korupsi berjamaah”. Yang lagi-lagi tidak menjalankan seperti yang diamanahkan pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga sebagaimana yang dikatakan Peter Merkl, bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan dirisendiri (Budiardjo, 2015:16). Untuk itu politik patron-client yang mementingkan diri sendiri, ataupun kelompok tertentu, sudah selayaknya dikubur jauh-jauh dan diputuskan, sehingga tak meneruskakn tali estavet di generasi kini dan akan datang.(*)

MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi MANAJER IKLAN : Jalal Husen, STAFF : Firdha R Barakati, Imelda DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Hamid Radjab, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk. Warna (FC): Rp 40.000/mmk. HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan


EKONOMI BISNIS RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 18

PRODUKSI Kapasitas Produksi Semen 100 Juta Ton JAKARTA - Data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menunjukkan kapasitas produksi semen nasional tahun ini tercatat 100 juta ton. Konsumsi semen masih tercatat 60 juta-68 juta ton dan berupaya didorong untuk kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong peningkatan konsumsi semen melalui beberapa proyek yang sedang berjalan. Misalnya, pembangunan infrastruktur, properti, dan manufaktur. ‘’Karena itu, kami berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi lainnya,’’ ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Kemenperin juga mengarahkan industri-industri di dalam negeri yang menggunakan bahan baku clinker untuk menyerap produksi lokal. Upaya itu dilakukan guna mengurangi impor produk serupa. ‘’Mekanisme yang kami bisa lakukan selanjutnya adalah bea masuk antidumping (BMAD),’’ kata Airlangga. Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso menyebut, lonjakan kapasitas produksi industri semen terlihat sejak 2015. Menurut dia, peningkatan itu disebabkan banyak beroperasinya pabrik baru yang dibangun, baik oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Widodo menjelaskan, growth industri semen 2011-2012 tercatat cukup tinggi. Yakni, lebih dari sepuluh persen. Hal tersebut memicu proyeksi investor yang menganggap pertumbuhan akan tetap terjadi di atas sepuluh persen sehingga saat itu banyak investor yang masuk membangun dan mengekspansi produksinya. ‘’Ada jumping kapasitas dari 80 juta dari tiga tahun lalu menjadi 110 juta tahun ini,’’ ujar Widodo. Di sisi lain, ASI mencatat ada penurunan permintaan sebelas persen di pasar domestik pada Juni lalu. Penurunan itu membuat kelebihan pasokan makin terasa. ‘’Apalagi, pada 2020 masih ada dua pabrik semen yang bakal dibangun. Perlu perhatian dari pemerintah mengenai izin pabrik baru ini,’’ tutur Widodo. (jpnn/onk).

Realisasi Penggunaan Anggaran Baru 35,9 Persen Satker Diminta Percepat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE - Dalam rangka mengawal APBN dan mempercepat pembangunan di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara (Malut) melaksanakan rapat koordinasi daerah pelaksanaan anggaran (rakorda PA) Semester I Tahun Anggaran 2018 di Aula Kanwil DJPb Malut, kemarin (24/7). Pihak yang diundang adalah kuasa pengguna anggaran dari perwakilan dari satker terpilih, dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran satker serta mengetahui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran. Rakorda PA dibuka Kepala Kanwil DJPb Provinsi Malut, Edward UP Nainggolan. Dalam sambutannya, Edward menekankan bahwa pengelola satker APBN di daerah harus dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan anggarannya,

menggunakan APBN secara efektif dan efisien dalam rangka pembangunan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta dapat menjadi contoh yang baik bagi pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Dia menuturkan beberapa langkah strategis yang dapat dipedomani dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga. Antara lain percepatan realisasi anggaran, pencapaian output yang selaras dengan rencana pencairan anggaran, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, melakukan efisiensi anggaran serta memastikan penyaluran bansos dan bantuan pemerintah tepat waktu dan sasaran. Dia menuturkan tahun ini dana APBN yang dikelola oleh Satker Kementerian/Lembaga di Malut Rp 5,1 Triliun. Sampai dengan semester I, realisasinya baru sebesar 35,98 persen. Oleh sebab itu, Edward meminta agar seluruh satker mempercepat realisasi pelaksanaan anggarannya dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. APBN harus benar-benar dilaksanakan untuk peningkatan kualitas layanan, dan pembangunan di Maluku Utara.

HUMAS DJPB MALUT

FOTO BERSAMA: Penerima penghargaan melakukan foto bersama

Dalam kesempatan yang sama, diberikan penghargaan kepada satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran terbaik yaitu untuk kategori satker besar diraih oleh Satker Perwakilan BPKP Malut, Korem 152/Babullah, dan Polres Halmahera Tengah. Untuk kategori satker sedang diraih oleh Satker Pengadilan Tinggi Agama Malut, KPP Pratama Tobelo, dan MAN 1 Ternate. “Dan untuk kategori satker kecil diraih oleh Satker Pengadilan Negeri Soa Sio Tidore, BNN Kota Tidore Kepulauan, dan Pengadilan Agama Soa Sio Tidore,” tuturnya. Dalam Kegiatan Rakorda tersebut juga disampaikan Testimony dari Kepala Perwakilan BPKP

Harga Seng dan Paku Turun

OTOMOTIF Generasi Mirage Baru Bakal Hadir TOKYO - Mitsubishi Motors dikabarkan tengah menyiapkan generasi baru Mirage yang akan hadir jauh berbeda dari pendahulunya. Bahkan, dalam laporan Response JP, Mirage terbaru nanti kemungkinan akan tumbuh lebih besar dan lebih dekat masuk ke segmen crossover subkompak ketimbang bertahan sebagai city car. Posisinya sendiri akan berada di bawah Eclipse Cross dan bersaing dengan Hyundai Kona serta Peugeot 2008. Disebutkan, tidak menutup kemungkinan Mirage generasi baru bakal berbagi platform atau teknologi dengan Nissan Juke atau Renault Captur sebagai bagian dari kemitraan mereka (aliansi). Tidak ada rencana untuk membuat motor listrik, Mitsubishi sepertinya akan tetap mengandalkan mesin bakar pada Mirage terbaru dan induksi turbocharged. Di pasar tanah air sendiri, jika rencana itu terwujud maka kehadiran Mirage terbaru tentu sangat ditunggu terutama untuk menyelamatkan penjualan Mirage di Indonesia.Pasalnya, dari data wholesale GAIKINDO 2018 tercatat sejak April, Mirage tidak didistribusikan ke dealer-dealer Mitsubishi di seluruh Indonesia.(jpnn/onk)

TERNATE - Harga sebagian jenis bahan bangunan di Kota Ternate turun. Pantauan Malut Post di Toko Intisari Bastiong kemarin (24/7), harga semen Tonasa Rp 63 ribu, semen Bosowa Rp 60 ribu, harga seng 0,20 mili Rp 49 ribu, besi 6 Rp 18.500, besi 8 Rp 34.000, besi 10 Rp 56.000, dan besi 12 Rp 82.000 per staf. “Harga bahan bangunan yang turun hanya paku seng, tripleks, dan seng,” kata karyawan Intisari Arsan Salim. Harga seng 0,20 mil sebelumnya Rp 50 ribu kini Rp 49 ribu per lembar, seng 0,25 mil Rp 62 ribu turun menjadi Rp 60 ribu per lembar, harga paku seng sebelumnya Rp 50 ribu kini 40 ribu per kilogram. “Harga tripleks Rp 60 ribu per lembar kini Rp 57.500 per lembar,” tuturnya. Sementara menurut pemilik Toko Sahabat Karib. Yokri mengatakan harga seng 0,20 mil Rp 52 ribu per lembar. Harga paku seng Rp 50 ribu per kilogram, harga semen Tonasa Rp 66 ribu, semen Bosowa Rp 60 ribu. “Harga bahan bangunan belum ada perubahan, namun harga bahan bangunan dari toko yang satu dengan yang lain berbeda karena beda kualitas,” jelasnya.(mg-02/onk)

SYARIAH Potensi PPR Syariah Besar JAKARTA - Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo mengatakan, potensi bisnis pembiayaan pemilikan rumah (PPR) syariah di Indonesia masih sangat besar. Namun, pembiayaan melalui skema syariah masih kurang banyak dipilih meski Indonesia menjadi salah satu negara dengan mayoritas umat muslim. Akan tetapi, permintaan pasar untuk pembiayaan syariah mulai naik seiring kesadaran masyarakat akan skema syariah. Selain itu, peran pasar modal dalam mendorong pembiayaan perumahan semakin besar. ”Untuk itu, SMF siap bekerja sama dengan bank-bank syariah untuk memperkuat sistem pembiayaan perumahan di Indonesia melalui transaksi sekuritisasi efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP),” kata Ananta saat peluncuran Standar Prosedur Operasi Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi (SPO PMK) Perumahan Syariah dan UUS. Sejak awal berdiri hingga 30 Juni 2018, SMF mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur PPR yang mencapai Rp 41,97 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan Rp 31,82 triliun dan sekuritisasi Rp 10,15 triliun. Dari seluruh dana yang dialirkan, SMF telah membiayai 721 ribu debitur PPR untuk 721 ribu rumah di seluruh Indonesia. ”Ke depan, kami optimistis bisa bekerja sama dalam bentuk sekuritisasi syariah maupun pembiayaan refinancing SMF terkait PPR syariah,” ujar Direktur SMF Heliantopo. Tak hanya UUS, SMF juga meluncurkan SPO yang penyusunannya dikerjasamakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). SPO tersebut disusun berdasar arahan dari regulator dan disesuaikan dengan regulasi peraturan OJK (POJK), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), peraturan Bank Indonesia (PBI), serta pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK). SPO itu dapat menjadi acuan bagi bank syariah dalam menjalin sinergi dengan pengembang perumahan. Dengan demikian, pembiayaan modal kerja lebih prudential dan sesuai dengan hukum serta fatwa DSN MUI. SPO memberikan petunjuk keseragaman teknis pelaksanaan pembiayaan modal kerja PPR syariah. Aturan tersebut meliputi proses serta syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan yang memenuhi prinsip kehatihatian. ”Dengan adanya dukungan dari SMF dan bank syariah ini, program Sejuta Rumah dari pemerintah akan lebih banyak diwujudkan,” ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti.(jpnn/onk)

Malut, Indra Khaira Jaya yang telah mendapatkan penghargaan atas kinerja pelaksanaan anggaran terbaik selama tiga semester berturutturut. Rakorda ditutup dengan pemaparan oleh Kepala KPPN Ternate, Izma Nur Choironi terkait Aplikasi ISMA (Integrated System & Monitoring Application) yang telah diluncurkan oleh KPPN Ternate sebagai sarana untuk memberikan kemudahan satker dalam berinteraksi dengan KPPN, mengadopsi perkembangan Teknologi di bidang Informatika, dan menjadi problem solver atas permasalahan satker yang dapat dengan mudah diakses menggunakan smartphone. (mg02/onk)

SURYANI/MALUT POST

LAYANI PEMBELI: Karyawan Intisari melayani pembeli di tokonya kemarin

Daerah Tunggu Giliran TERNATE - Semua kabupaten berpotensi untuk pemasangan Indihome. Kepala Telkom Cabang Ternate, Amri Pary Umasahu mengatakan, minat masyarakat beberapa kabupaten tinggi namun belum bisa dipenuhi. “Misalnya di Jailolo Halmahera Barat, infrastruktur Indihome sudah dibangun tapi masih harus dilengkapi beberapa hal tehnis. Banyak warga di Maba dan Buli Haltim dan di Kepulauan Sula bertanyatanya soal Indihome,” tuturnya. Dia menambahkan jumlah peminat Indohome di Ternate juga tinggi, sehingga pihaknya telah menyusun rencana pemasangan dan telah diajukan ke pusat. “Pembangunan inftrastruktur Indihome ke selatan baru sampai di Jambula, sedangkan untuk arah utara sampai di Kulaba. “kita akan pasang sampai di Kecamatan Pulau Ternate,” jelasnya. (mg-02/onk)

Kemenhub Naikan Biaya PJNP JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, akan menaikan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan (PJNP). Hal ini ditegaskan Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso. Menurutnya, biaya PJNP akan naik sebesar 133 persen secara bertahap. Kenaikan biaya tersebut dari yang sekarang en-route domestik Rp 3.000 bakal menjadi Rp 7.000 di 1 Januari 2019. Kenaikan itu dilakukan bertahap menjadi Rp 4.000 per route unit dimulai pada 23 Juni 2018. Kemudian mulai 21 September 2018 menjadi Rp 5.000, mulai 20 Desember 2018 menjadi Rp 6.000, dan mulai 1 Januari 2019 menjadi Rp 7.000. Hal itu juga tertuang dalam dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor KP 853 Tahun 2018 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP). Agus mengatakan, kenaikan biaya PJNP juga bukan menjadi beban masyarakat atau penumpang. Melainkan yang harus menanggungnya adalah para maskapai yang beroperasi di Indonesia. Tidak hanya itu, kata Agus, kenaikan biaya PJNP yang sebesar 133 persen ini juga sebagai bentuk peningkatan kualitas keamanan di sektor penerbangan tanah air. “Maskapai dong, sekarang yang waktunya naik itu navigasi karena direct to safety, Saya mengambil kebijakan karena safety itu utama maka boleh naik itu yang berhubungan navigasi,” katanya, dilansir dari detikfinane. Menurut Agus, beban biaya PJNP juga akan diambil dari bi-

aya operasional masing-masing maskapai yang beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dipastikan juga kenaikan biaya ini tidak berdampak pada harga tiket pesawat. Pasalnya yang mempengaruhi harga tiket, lebih kepada kenaikan PSC. “Iya betul dan itu maskapai pesawat terbangnya, karena kalau PSC naik itu kan gede, PJNP ini kecil, kalau PJNP itu kecil tapi dampaknya tinggi (ke safety), ini yang saya dorong,” tuturnya. Agus menjelaskan, Kementerian Perhubungan menyetujui usulan penyesuaian Adapun, tarif kenaikan ini masih di bawah besaran tarif PJNP untuk penerbangan en-route internasional yaitu USD 0,65 atau sekitar Rp 9.000 dengan nilai kurs dolar sebesar Rp 13.850. (dtc/onk).

Pelemahan Rupiah Belum Separah 1998 JAKARTA - Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di posisi Rp 14.000-an. Namun pengamat melihat pelemahannya tidak separah seperti tahun 1998. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono menjelaskan, pada saat krisis 98 dolar AS langsung meroket dari kisaran Rp 2.300

ke level Rp 15.000. Penyebabnya pun berbagai faktor. “Krisis 98 itu penyebab awalnya bukan politik tapi hyper inflation. Terjadi pengangguran, rupiah terdepresiasi,” tuturnya. Sementara depresiasi rupiah saat ini dimulai dari level Rp 13.700 hingga menembus level Rp 14.500. Persentase penurunan jauh lebih kecil dibanding saat krisis

98. “Jadi harap dibedakan. Enggak mirip. Karena saat 98 loncat, free fall (terjun bebas),” katanya seperti dilansir dari detikfinance. Dia berharap agar pelaku pasar tidak panik melihat pelemahan rupiah saat ini. Tony menjelaskan ada 3 penyebab pelemahan rupiah saat ini, yakni kenaikan suku bunga acuan di AS oleh The Fed, perang dagang antar

AS dan China, serta kenaikan harga minyak. Tony mengakui pelemahan rupiah di bawah perkiraannya. Nilai tukar rupiah juga lebih rendah dari perhitungan fundamentalnya. “Kalau berkaca pertumbuhan ekonomi, inflasi, devisa, tidak layak rupiah itu Rp 14.400. Berarti masih ada persepsi yang kurang tepat terhadap rupiah,” pungkasnya.(dtc/onk)


SELEBRITA RABU, 25 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 19

FILM Buffalo Boys. (GGL)

Buffalo Boys beda dengan Film

Western Hollywood

JAKARTA - Tak lama lagi film Buffalo Boys akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Film yang dibintangi oleh Ario Bayi, Yoshi Sudarso, dan Pevita Pearce ini adalah sebuah film Indonesia yang mengambil gaya western a la Hollywood. Tentunya ada beberapa hal yang bisa membedakan film Buffalo Boys dengan film western pada umumnya.

Ginjal Membaik, Abdee Kini Bermasalah dengan Vertigo

ABDEE Negara. (GGL)

JAKARTA - Kondisi kesehatan Abdee Negara, gitaris Slank sudah mulai berangsur membaik setelah melakukan transplantasi ginjal beberapa waktu lalu. Namun sayangnya, Abdee mengakui ada masalah lain muncul ketika penyakit ginjalnya membaik. Ya, gitaris dari Slank ini malah kerap merasakan vertigo. Hal itu diungkapkan Abdee belum lama ini ketika mengunjungi sebuah peluncuran album fisik Asian Games 2018. “Sejak saya gagal ginjal kemarin waktu cuci darah, ada masalah. Waktu saya cuci darah, tiba-tiba muncul vertigo itu,” ujar Abdee Negara belum lama ini. Bahkan, Abde kembali berujar bahwa masalah vertigo yang dialami olehnya masih sering dirasakan. Kendati begitu, ia malah menduga penyakit vertigo itu muncul saat dirinya mencuci darah. “Ginjal sudah baik karena sudah transplantasi ya. Tapi, vertigo belum hilanghilang. Mungkin karena waktu cuci darah,” sambungnya. Saking seringnya mengalami vertigo, Abdi kembali menambahkan bila dirinya harus bekerja dari rumah. Ya, salah satunya dengan lagu Slank yang diperuntukan untuk Asian Games, dimana bertajuk Non Political (Asian Dance). Kala menjalani proses rekaman, Abdi saking tak kuatnya harus melakukannya di rumah, padahal proses rekaman itu harus bersama Slank. Tetapi apa boleh buat, Abdee pun melakukan rekaman dari rumah. “Kebetulan saya pas enggak enak badan, saya dikirimin file-nya. Kayak ini lumayan enggak terlalu vertigo, jadi saya bisa keluar beraktivitas. Waktu rekaman itu vertigoku lagi kencang. Saya enggak bisa keluar, lalu saya dikirimin file dan kerjain di rumah,” tukasnya. Seperti diketahui, lagu Non Political (Asian Dance) merupakan lagu yang masuk dalam album komplasi Asian Games: Energy of Asia. Dan pada lagu itu, Slank berkolaborasi dengan Dj Dipha Barus. (Okz.com/Lid)

Selain tunggangan kuda dan kerbau yang jadi pembeda, Yoshi Sudarso menjelaskan bahwa teknik bertarung di film ini akan sangat jauh berbeda dari Hollywood. “Jadi, karakter aku sama Ario Bayu fightingnya campur gitu karena mereka besar di Amerika dan terkena influence dari pamannya yang orang Indonesia,” ungkap Yoshi saat ditemui di Jakarta

Pusat. Selain itu, Yoshi menambahkan bahwa setiap karakter di film ini akan membawa gaya bertarung berbeda satu sama lain. Percampuran budaya Barat dan Timur mempengaruhi semua adegan perkelahian yang akan ada di film Buffalo Boys. “Nanti kalian bisa lihat sendiri perbedaan gaya

FenomenaArtis Nyaleg, Giring Kaitkan dengan Jokowi JAKARTA, CNN Indonesia Pemilu 2019 akan diwarnai wajah-wajah yang kerap berseliweran di layar kaca. Ada lebih dari 50 artis yang bakal ikut terjun ke bursa calon anggota legislatif. Menurut Giring Ganesha, vokalis Nidji yang belakangan terlibat dunia politik dengan menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), fenomena itu menyusul kesuksesan Joko Widodo alias Jokowi. “Gejala ini dimulai oleh Pak Jokowi, bagaimana seorang pengusaha mebel bisa menjadi Presiden,” kata Giring seperti dilansir dari Antara, Minggu (22/7). Jokowi memang berlatar belakang pengusaha. Ia kemudian menjadi Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2014. Menurut Giring, rekan-rekannya sesama artis juga ingin seperti Jokowi yang bisa mengabdi pada bangsa meski tak punya latar belakang politik. “Jadi mungkin saja, artisartis zaman sekarang berpikir bahwa kami juga bisa mengabdi untuk masyarakat. Bukan untuk menjadi presiden seperti Pak Jokwi, tapi menyalurkan ide-ide yang membangun,” kata Giring. Terlebih, Jokowi belakangan sering merangkul selebriti dengan mengundang mereka ke Istana, mengajak bertukar pikiran dan memberi ruang jika ada ide-ide dari kalangan kreatif. Giring yakin, artis-artis Indonesia punya banyak ide soal bangsa karena sering keliling Indonesia, biasanya untuk pentas. Saat itulah mereka melihat potensi yang bisa digali.

Ganti Vokalis, Lagu Anyar Geisa Masuk Top Ten Indonesia

GIRING. (GGL)

Artis-artis yang masuk partai, kata Giring, biasanya ingin mendukung program Jokowi, terutama soal ekonomi kreatif. Jokowi memang bermimpi memajukan sektor itu. Ia membentuk Badan Ekonomi Kreatif dan sering memberi perhatian khusus soal musik, film serta budaya. “Artis-artis itu mendukung kinerja pemerintahan Joko Widodo dan ingin Jokowi menjadi [presiden] lagi. Jika artis itu masuk dan Pak Jokowi [jadi presiden] dua periode, bisa membantu membuat UU yang sesuai ideidenya,” ujar dia. Artis-artis yang mendaftar jadi bakal caleg termasuk Krisdayanti, Angel Karamoy, Kirana Larasati, Ian Kasela, Jeffrey Woworuntu, Harvey Malaiholo, Nafa Urbach, Olla Ramlan, Manohara Pinot, Wanda Hamidah, Tessa Kaunang, Syahrul Gunawan, Farhan, Jonathan Frizzy, Farhat Abbas, Tommy Kurniawan, Sundari Sukoco, dan masih banyak lagi. (CnnIndonesia/Lid)

Trailer Shazam Curi Perhatian Dunia LOS ANGELES - San Diego Comic-Con hari terakhir menawarkan suguhan menarik bagi para penikmat film. Warner Bros. datang membawa sejumlah trailer baru dari film-filmnya. Dari superhero, WB dan DC akhirnya menampilkan trailer dari Wonder Woman 1984, Aquaman, dan Shazam. Kisah ketiga pahlawan itu dipastikan akan menjadi tontonan menarik bagi para pencinta komik DC. Wonder Woman 1984 tetap menjadi primadona. Aura bintang seorang Gal Gadot dalam menghidupkan sosok Wonder Woman masih seperti di film pertamanya. Sayangnya, trailer ini hanya dirilis di San Diego Comic-Con saja, tidak tersebar di dunia maya. Sementara itu Shazam datang dan mencuri perhatian seluruh pengunjung. Jika sebelumnya film-film DC penuh dengan kegelapan, Shazam menawarkan sesuatu

berantemnya. Pokoknya setiap karakter punya gaya berantem yang beda lah di film ini,” tambah aktor berusia 29 tahun tersebut. Selain ketiga aktor di atas, film ini masih memiliki deretan aktor berbakat lain seperti Mikha Tambayong, Hannah Al Rashid, Zack Lee, dan satu aktor dari serial Game of Thrones, Stevens Conan, di dalamnya. (Okz.com/Lid)

FILM Shazam. (GGL)

yang segar dan berbeda. Ini akan menjadi salah satu film DC paling menyenangkan karena tokoh Shazam rupanya seru dan cocok diperankan oleh Zachary Levi. Sebagai penutup, Aquaman kembali gagal bersinar. Film garapan James Wan ini bahkan terkesan semakin tenggelam menjelang perilisannya di akhir tahun nanti. Beberapa efek visual yang ditampilkan, kualitas gambar, dan beberapa hal lain membuat Aquaman semakin tertinggal di belakang Wonder Woman 1984 dan Shazam. Selain trailer tiga superhero itu, WB juga merilis dua trailer dari Fantastic Beasts dan Godzilla. Kedua film sekuel itu akan membuat persaingan di pasar box office semakin menarik.(Okz.com/Lid)

GRUP Band Geisha. (GGL)

JAKARTA - Deretan lagu pekan ini cukup memiliki beberapa perubahan jika dibandingkan dengan minggu lalu. Kali ini, beberapa lagu baru pun berhasil masuk ke dalam rangkuman 10 tangga lagu Indonesia yang paling banyak didengarkan. Meski terdapat beberapa lagu-lagu baru, namun posisi puncak nampaknya masih bersaing sengit, ialah Lagi Syantik milik Siti Badriah yang kerap bertukar posisi dengan lagu Dengan Caraku dari Brisia Jodie feat Arsy Widianto. Urutan tangga lagu selanjutnya masih didominasi oleh lagu-lagu religi milik Sabyan Gambus, yakni Deen Assalam dan Ya Maulana, serta lagu milik Anji yang berjudul Menunggu Kamu. Namun, untuk posisi selanjutnya ternyata diisi oleh boyband yang comeback setelah empat tahun vakum, yakni Smash. Melalui lagu yang berjudul Fenomena, grup yang beranggotakan 6 orang ini berhasil menembus tangga lagu Indonesia pekan ini. Selanjutnya ada lagu dari band yang belakangan ini menuai perhatian masyarakat lantaran pergantian vokalis, yaitu Geisha. Lewat lagu Kering Air Mataku, grup band tersebut tampil dengan vokalis baru yang bernama Regina Poetiray. Serta lagu-lagu yang mengisi posisi terakhir adalah Selamat Jalan Kekasih dari Wizzy dan Jangan milik Marion Jola feat Rayi ‘RAN’. (Okz.com/Lid) Berikut adalah 10 deretan tangga lagu Indonesia yang telah dirangkum oleh Okezone.com: - Lagi Syantik - Siti Badriah - Dengan Caraku - Brisia Jodie ft. Arsy Widianto - Deen Assalam - Sabyan Gambus - Menunggu Kamu - Anji - Ya Maulana – Sabyan Gambus - Fenomena - Smash - Zona Nyaman - Fourtwnty - Kering Air Mataku - Geisha - Selamat Jalan Kekasih - Wizzy - Jangan - Marion Jola feat Rayi ‘RAN’ Sumber Okezone.com


RABU, 25 JULI 2018

Malut Post TAMPIL TERDEPAN

HALAMAN 20

Cawapres Jokowi Non-Parpol Mengerucut Tiga M JAKARTA- Pertemuan enam Ketua Umum Partai Politik koalisi pendukung Pemerintah di Istana Keprisidenan Bogor, menghasilkan satu nama calon w a k i l p re s i d e n pendamping Joko Widodo pada pilpres 2019 mendatang. Merespons D i r e k t u r E k s e k u t i f I n d o nama cawapres tersebut, DirekBarometer, M Qodari. tur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari memprediksi salah satu nama dari tiga tokoh nasional akan maju sebagai Cawapres Joko Widodo di antaranya Mahfud MD, Moeldoko, Ma’ruf Amin. “Kemungkinan cawapres Jokowi mengerucut pada salah satu dari 3 M: Mahfud, Moeldoko, Maruf Amin,” ujar Qodari kepada wartawan, seperti dilansir jpnn, Selasa (24/6). Qodari berpendapat, tiga nama tokoh itu memenuhi lima kriteria sebagai pendamping Joko Widodo. Pertama, berasal dari kalangan non-parpol, kedua, dapat menjawab isu SARA, ketiga berusia senior, disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan terakhir sesuai kebutuhan Joko Widodo. “Mengapa non-parpol, karena jika Pak Jokowi memilih cawapresnya dari orang parpol, parpol lain bisa cemburu,”

Urai Qodari. Partai-partai politik, kata Qodari, sedang mengincar efek “ekor jas” untuk meningkatkan suara partainya. Jika Presiden Joko Widodo memilih cawapres dari figur salah satu partai politik dalam koalisinya, risikonya adalah perpecahan internal koalisi. Menurut Qodari, kriteria kedua adalah figur yang dapat menjawab pertanyaan seputar isu SARA yang sering digunakan sebagai senjata oleh lawan-lawan politik Presiden Joko Widodo. Syarat ini bisa dipenuhi oleh figur dari dua kalangan. “Kalau enggak hijau santri, ya hijau TNI-Polri. Kira-kira begitu, hijaunya hijau militer-lah,” ujar Qodari. Qodari menambahkan kriteria ketiga ialah jika Jokowi memilih cawapres yang relatif muda, cawapres itu bisa dianggap berambisi maju di pemilihan presiden 2024. Sebagai wakil presiden Jokowi, seseorang akan menjadi calon kuat dalam pemilihan presiden 2024. “Nah, itu partai-partai yang lain enggak mau tuh kasih karpet merah sama kompetitor,” terang Qodari. Selanjutnya, kriteria keempat Cawapres Joko Widodo adalah mendapat persetujuan dari Megawati Sukarnoputri. Presiden Joko Widodo adalah kader PDIP. Dengan demikian, harus mendapat izin dari Ketua Umumnya untuk mengusung seorang Cawapres. Dan yang kelima, tokoh yang sesuai dengan kebutuhan Joko Widodo. Sosok tersebut biasanya dari kalangan orang yang tegas dan berani, seperti halnya F.X. Hadi Rudyatmo pendamping Joko Widodo saat menjabat Wali Kota Solo atau seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pernah mendampinginnya waktu memimpin DKI Jakarta.(jpnn/mpf)

Peluang JK Cawapres Makin Kecil Jusuf Kalla

JAKARTA- Peluang wakil presiden Jusuf Kalla kembali menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada Pemilu 2019 makin mengecil. Pasalnya, partai pendukung Jokowi sudah menyepakati satu nama bakal cawapres di saat uji materi UU Pemilu tentang masa jabatan presiden-wakil presiden belum diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyampaikan, sangat wajar jika Presiden Jokowi dan partai pendukungnya sudah menetapkan satu nama cawapres. Menurut dia, waktu sangat berharga

dalam politik sehingga sulit jika harus menunggu MK memutuskan uji materi UU Pemilu tentang masa jabatan presiden-wakil presiden yang diajukan Partai Perindo. “Yang namanya politik enggak bisa menunggu. Karena ada batas waktu pendaftaran tanggal 4-10 Agustus 2018,” kata Ujang, kepada wartawan di Jakarta, seperti dilansir jawapost.com, Selasa (24/7). Menurut Ujang, agar terjadi regenerasi politik yang baik, maka sebaiknya semua pihak menghormati keinginan JK pensiun dari panggung politik. Sesuai Pasal 7 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. “Bagaimanapun kepemimpinan nasional harus dibuka secara umum, jangan berkutat pada orang-

orang itu saja,” ujarnya. Atas alasan itu, Ujang mendukung masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi. Hal ini juga terjadi di banyak negara lain. “Kalau nanti MK mengabulkan wapres bisa tiga kali, maka sistem ketatanegaraan kita bisa berubah,” ujarnya. Diketahui, pada Senin (23/7), Presiden Jokowi bertemu dengan enam partai politik pendukungnya, di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu dibahas calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan pertemuan selama 4 jam tersebut menyepakati satu nama yang akan mendampingi Jokowi. Selanjutnya, partai pendukung menyerahkan keputusan pengumumannya pada Jokowi dalam sepekan ke depan. (JPC/mpf)

SBY-Prabowo Bahas Logistik Pilpres

Sandy Lee

Menyelami Dunia Bawah Laut SANDY Lee bersama 12 ilustrator lainnya tengah memamerkan karya berjudul ‘The Natural Anatomy Observer’ di Dia.Lo.Gue Artspace. Lewat biota laut yang dihadirkan Sandy, ia ingin mengajak pengunjung untuk menyelami alam bawah laut di pameran ‘Reka Rupa Rasa’. Ibarat museum kecil, pria lulusan Design Grafis Insitut Teknologi Bandung (ITB) itu menghadirkan museum ke galeri seni. “Saya ingin mereka yang datang dapat belajar hewan-hewan laut seperti sungguhan. Datang ke galeri seni seperti museum, ingin mengenalkan keanekaragaman paus yang berbeda-beda,” kata Sandy Lee saat ditemui detikHOT. Jenis-jenis paus pun diangkat Sandy dengan alasan tertentu. “Kita tahu laut-laut di dunia sudah mulai tercemar dan tentu banyak ikan-ikan langka yang terancam kehidupannya,” ujar pemenang Modcon Illustration Competition pada 2017 lalu. Meski karya Sandy berukuran kecil dan tampak sederhana, karya-karyanya mampu memberikan hubungan emosional dengan warna-warna yang harmonis. Bahkan teknik yang dipakai dalam mengolah kertas itu memberikan sentuhan 3 dimensi dan 2 dimensi. (dth/mpf)

JAKARTA- Pertemuan di Istana Bogor yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri oleh enam ketua umum parpol koalisi pada Senin (23/7) malam, dikabarkan telah menyepakati satu nama calon pendamping Jokowi di Pilpres mendatang. Seperti tak mau kalah cepat, kubu Prabowo juga segera menggelar pertemuan dengan Partai Demokrat, setelah sebelumnya bertemu dengan Ketua Umum PAN, PKS, Partai Berkarya dan PBB. Pertemuan elite partai politik yang identik dengan koalisi keumatan ini bersilaturhami dengan Persaudaraan Alumni 212 yang menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai calon Presiden di Pemilu 2019. Menanggapi konstelasi politik jelang pendaftaran capres dan cawapres itu, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio membenarkan bahwa

hanya Prabowo Subianto yang bisa mengimbangi elektabilitas Joko Widodo. “Faktanya saat ini yang paling tinggi memang Prabowo, mau pakai hasil survei siapa juga akan begitu,” kata Hendri seperti dilansir jawapost.com, Selasa (24/7). Karena itu, kata Hendri, Gerindra tidak bisa menjadikan Prabowo sebagai King Maker kemudian mencalonkan figur lain, apalagi dari luar partai. Sebab ketokohan Prabowo sudah sangat menyatu dengan Gerindra. “Kekuatannya Gerindra ada di Prabowo dan itu sudah dibuktikan di Pilkada,” ujarnya. Karena faktor kefiguran Prabowo, tokoh-tokoh yang diusung Gerindra di Pilkada bisa mendulang suara yang cukup besar dan di luar dugaan. “Terbukti suskses memberi kejutan dengan perolehan suara yang nyaris mengalahkan pasangan-pasangan yang diunggulkan,” paparnya. Pada Pileg mendatang, menu-

(JawaPos.com)

BERBINCANG : Ketua Umum DPP Demokrat Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

rut Hendri, kehadiran Prabowo di Pipres juga akan sangat berdampak bagi elektabilitas Partai Gerindra. Jika Prabowo tidak maju, perolehan suara Gerindra dipastikan jeblok. “Yang harus dipertimbangkan itu Prabowo effeck di Pileg. Karena apa yang mau dijual buat ngejagain kursinya gerindra. Anies mau dijual, enggak bisa. Harus Prabowo,” jelasnya. Menyoal isu adanya kekhawatiran dari internal Gerindra dan koalisi sehingga muncul wacana

Prabowo akan jadi King Maker, kata Hendri, lebih disebabkan karena kesenjangan elektabilitas Prabowo dengan Jokowi. Namun, Hendri berpendapat, hal itu bisa disiasati dengan menggandeng cawapres yang bisa mendongkrak eletabilitas Prabowo. “Masalah di Prabowo sekarang itu hanya di logistik. Jadi pertemuan dengan SBY nanti juga menurut saya ada kaitannya dengan (logistik) ini,” pungkasnya. (JPC/mpf)

3 Warga Suku Terpencil di Maluku Mati Kelaparan JAKARTA- Tiga Warga Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku meninggal dunia akibat bencana kelaparan yang menimpa suku terpencil. Bencana kelaparan tejadi lantaran perkebunan masyarakat suku terpencil terserang hama babi hutan dan tikus, sehingga saat ini mereka dalam kondisi krisis bahan pangan lokal. “Data dari Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah, ada 3 orang maninggal dunia terdiri dari 1 lansia dn 2 anak,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Maluku, Ida Salampessy, seperti dilansir detikcom, Selasa (24/7/). Dalam data laporan BPBD Kabupaten Maluku Tengah, kejadian itu telah dilaporkan langsung oleh Raja Negeri Maneo Rendah kepada Bupati Maluku Tengah melalui surat resmi pada tangal 10 Juli dan meninggalnya 3 warga pada 7 Juli 2018. “Laporan kronologis kejadian luar biasa

(bencana kelaparan) dari BPBD Kabupaten Maluku Tengah menjelaskan masyarakat mengalami busung lapar dan gangguan kesehatan selain itu juga masyarakat mengalami kekurangan bahan pangan,” ujar Ida. Dua hari lalu, Bupati Maluku Tengah memerintahkan Kepala Penanggulan Bencana bersama tim kaji cepat melakukan identifikasi lapangan. Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Mause Ane terdari dari 3 daerah yang dihuni. Di antaranya Bantaran Sungai Kobi, Laihaha, Bentaran Sungai Tilupa yang memeliki jumlah kepala keluarga sebanyak 45 dan jumlah 170 jiwa. Sampai saat ini belum adanya penangganan dari pihak mana pun. Sehingga dikhawatirkan korban meninggal akan bertambah. Rencananya, Pemdan Kabupaten Maluku Tengah dan Organisasi perangkat desa akan mengirim bantuan logistik esok hari. Sementara itu, Pemprov mengklarifikasi bila meninggalnya bukan

karena kelaparan, tetapi karena warga itu kehabisan bahan makanan. “Tidak benar ada kasus busung lapar. Yang meninggal hanya dua orang bukan karena kelaparan yang berkepanjangan akan tetapi karena kehabisan bahan makanan akibat ditinggal pergi oleh keluarganya,” kata humas Pemprov Maluku, Bobby Kin Palapia. Warga suku yang jumlahnya tidak sampai 200 orang tinggal di pedalaman hutan Seram, Gunung Morkelle. “Butuh dua hari ke lokasi dari ibukota kabupaten Seram,” ujar Bobby. Warga Suku Mause Ane berpindah-pindah tempat. Mereka hidup nomaden. Hal itu membuat pembinaan kesehatan menjadi kendala. “Mereka tinggal sudah di pedalaman sekali. Agak sulit mengaksek. Mereka berpindah-pindah tempat,” ujar Bobby. Saat ini Dinas Sosial/Dinas Kesehatan bahu membahu memberikan pertolongan darurat. Mereka mengirim bantuan makanan ke lokasi. Seperti beras, selimut, matras, dan alat masak.(dtk/mpf)

Pengurus Parpol Maju DPD Harus Mundur Diri

(Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

SIDANG : Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU). KPU meminta pengurus partai yang ingin maju sebagai DPD untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengurus partai politik tidak boleh duduk sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, KPU akan mempelajari terlebih dahulu putusan tersebut. “Ya kami akan

melaksanakan putusan itu. Artinya, nanti secara teknis putusan MK itu anggota parpol tidak diperkenankan menjadi anggota DPD,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dikonfirmasi, Selasa (24/7). Menurut Wahyu, kalau pengurus partai politik ingin maju sebagai ang-

gota DPD, maka dianjurkan yang bersangkutan untuk mundur dari jabatan parpol. “Secara teknis kan nanti dia harus lengkapi syarat itu (mundur dari jabatan parpol),” ucap Wahyu. Saat ini pendaftaran calon anggota DPD untuk Pemilu 2019 telah berlangsung. Menurut Wahyu, ada bakal calon anggota DPD yang berasal dari partai politik. Namun, belum diketahui pasti berapa jumlahnya. Sehingga KPU akan melihat kembali data yang telah diserahkan. Kendati demikian, KPU menyebut masih harus mempelajari soal putusan MK mengenai pelarangan pengurus parpol untuk dipilih menjadi anggota DPD pada Pemilu 2019. “Maka kami akan pelajari dulu. Akan teliti semua dan akan menjalankan putusan itu,” pungkasnya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh diisi pengurus partai politik (parpol). Hal ini merupakan implikasi putusan MK atas uji materi yang diajukan Muhammad Hafidz, pemohon uji materi terkait syarat menjadi anggota DPD yang diatur dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (JPC/mpf)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.