MK Minta Sprindik AHM

HALTIM & HALTENG JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 2

Art: Resayfa Rumra

15 Pejabat Eselon II Bakal “Dikocok” Dipertahankan Apabila Lolos Uji Kompetensi Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid WEDA - 15 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) akan dievaluasi. Mereka akan mengikuti evaluasi kinerja dan uji kompetensi jabatan. Uji kompetensi ini dilakukan untuk menempatkan pejabat sesuai kompetensi yang dimilikinya.

Kabag Organisasi Pemkab Halteng Ridwan Salideng menjelaskan, evaluasi dan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama ini sesuai Undang-undang nomor 5 tahun 14 tentang aparatur sipil negara (ASN). “ 15 Jabatan eselon II.b ini diwajibkan mengikuti tes uji komptensi,” kata Ridwan, Kamis (26/7).

Pelaksanaan evaluasi, kata dia, akan dimulai, Jumat (26/7) hari ini. Kemudian, pengumuman hasil evaluasi administrasi dilaksanakan Sabtu (27/7).

“Asesmen akan dimulai 30-2 Agustus. Selanjutnya, evaluasi kerja, uji kompetensi dan wawancara serta presentasi makalah

dilaksanakan tanggal 2-3 Agustus mendatang,” terang Ridwan.

Pejabat yang tidak lolos uji kompetensi, kata dia, akan dirotasi. “Pejabat yang lolos seleksi dengan nilai baik akan dipertahankan di posisinya,” terangnya. Pejabat pimpinan tinggi pertama eselon II.b yang tidak mendaftar dinyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

“Pejabat eselon II yang tidak ikut tes kompetensi ini dianggap undur diri dari jabatan tersebut,” ungkapnya. Panitia seleksi meliputi Prof. DR. Husen Alting, Sekda Halteng Husen Nurdin, Hi. Umar Marsaoly, Dr. Najib Achmad dan Yanto M. Asri. (wmj/mpf).

15 Jabatan yang akan mengikuti uji kompetensi 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Sekertariat DPRD. Kepala Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kepala Dinas Sosial.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian.

Kepala Dinas Pertanian.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Kepala Dinas Perhubungan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kepala Dinas Perikanan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

REKLAMASI Pro dan Kontra Reklamasi Pantai Tepeleo WEDA - Masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) masih terkotak-kotak dalam menyikapi masalah reklamasi di pantai Desa Tepeleo.

Seperti yang disampaikan Al Aslan, warga Banemo, lewat media sosal (Medsos). Menurutnya, pembangunan reklamasi harus ditinjau dari pengrusakan laut. “Kita lihat sendiri sumber laut di patani mulai dari karang, jenis cacing laut dan jenis laut lain terancam dengan adanya reklamasi,” ujar Aslan. Menurutnya, reklamasi juga harus ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (PUKP) Pemkab Halteng Arif Djalaluddin menyatakan, sesuai undang-undang reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan pertumbuhan ekonomi. “Reklamasi itu penting karena untuk kepentingan masyarakat. Tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Kalau ingin dihentikan reklamasinya harus dipikirkan karena ini demi kemajuan ekonomi masyarakat,” ungkapnya. (wmj/mpf).

BERTANDING: BUPATI Halteng Edi Langkara dan Kadis PUKP Arif Djalaluddin, bermain tenis meja dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI.

Polisi Narkoba Masih Dikembangkan WEDA - Dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakoni tiga oknum anggota polisi berpangkat Bripda yang bertugas di Polres Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) masih terus dikembangkan.

Ka s a t R e s k r i m Po l re s Halteng, AKP Bahrun Hi Saban SH menyatakan, tiga oknum anggota itu akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Tiga oknum anggota polisi itu berinisial SH anggota Polsek Gebe, SMM anggota Mako Polres Halteng, LO anggota Polsek Patani plus warga sipil berinisial AL, warga Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda.

Yang pasti, kami tidak akan bersikap toleran terhadap kasus penggunaan narkoba baik yang dilakukan masyarakat maupun oknum anggota polisi. Musuh terbesar polisi adalah narkoba dan siapa pun yang terlibat sebagai pemakai atau pengedar, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” katanya. Terkait pemeriksaan urine, dia mengaku, hasilnya belum diterima penyidik. “Penyidik belum menerima hasil tes urine sehingga belum tahu ketiga oknum polisi dan warga sipil tersebut positif narkoba atau tidak,” akunya.

Sementara Kapolres

Halteng AKBP Andri Haryanto dikonfirmasi mengaku masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Ternate. “Maaf, saya lagi di Jakarta mau terbang Ternate,” singkatnya.

Diketahui, ketiga oknum anggota polisi termasuk warga sipil tersebut diringkus di kamar kos milik Syahrifudin Harun, di Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Penangkapan dilakukan personel Polres Halteng Senin (24/7) malam lalu. Ketika ditangkap keempat pelaku baru saja selesai mengkonsumsi narkoba. (wmj/mpf).

Beber Kasus Tunjangan Kepsek ke BPKP MABA- Penyidik Polres Halmahera Timur (Haltim) membeber kasus dugaan penyalahgunaan dana tunjangan kepala sekolah (Kepsek) dan dana pengawas Tahun 2015 di Dinas Pendidikn Haltim 2015 ke tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara, guna menghitung indikasi kerugian negara. “BPKP akan melakukan perthitungan indikasi kerugian negara. Jika

hasilnya ditemukan adanya kerugian negara maka penyidik tidak menunggu lama langsung gelar perkara untuk menetapkan tersangka,”ujar Kasat Reskrim Polres Haltim AKP Naim Ishak.

Dia mengaku, sudah mengantongi calon tersangkanya hanya saja, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP. “Kita tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP,”

Petani Patlean Butuh Trasportasi MABA- Transportasi menjadi masalah krusial bagi petani di daerah transmigrasi Patlean, Kecamatan Maba Utara. Pasalnya, sulitnya mengakses transportasi mengakibatkan petani tidak bisa memasarkan hasil produksi pertanian. “ Petani

butuh perhatian pemerintah daerah untuk memberikan akses guna memasarkan hasil pertanian. Salah satunya adalah transportasi untuk memobilisasi komoditi dari lokasi perkebunan ke pelabuhan,” ujar Ketua Gapoktan SP 5 Patlean, Dede

terang Naim.

Meski begitu, lanjut dia, penyelidikan kasus ini agak sedikit tertunda karena penyidik terkendala saksi. “Selama ini kita agak terkendala dengan saksi.

Tapi penyidik sudah mendatangi Badan Kepeawaian dan Pengembangan Sumberdaya Apratur sehingga keberadaan para saksi sudah diketahui dan semua saksi sebagian besar sudah kami periksa,”katanya. (ado/mpf) Suryana, Kamis (26/7).

Paling tidak, kata dia, petani di SP 5 bisa memasarkan hasil pertanian ke Kota Tobelo dan Pulau Morotai karena dua daerah itu pasarnya cukup menjanjikan dibanding Kota Maba dan Buli. “Maba dan Buli kebutuhan masih sedikit sehingga setiap minggu petani hanya bisa memasarkan 200 kilogram. Sementara Tobelo dan Morotai dalam seminggu bisa dua kali kirim sampai 800 kilogram, “ katanya. (ado/mpf)

Dorong Sektor Pertanian MABA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) terus mendorong sektor pertanian menjadi lumbung perekonomian di Haltim. Selain mengadakan bibit kelapa, cengkeh dan pala di seluruh Kecamatan Maba Tengah, Maba, Maba Utara dan wilaya wasile.

Tahun ini juga Pemkab menyiapkan bibit bawang merah

untuk ditanam di atas lahan seluas 20 hektar. Tidak hanya bawang merah, bahkan pemerintah juga menyediakan cabe untuk di tanam di atas lahan 25 hektar. “Untuk bawang merah akan ditanam di Desa Gotowasi 10 hektar dan Desa Sangaji 10 hektar. Sedangkan cabe difokuskan di dua titik yakni desa Bumi Restu dan Tutuling Jaya, Keca-

matn Wasile,” kata Kepala Dinas Pertanian Haltim Din Adjision, Kamis (26/7).

Selain itu, kata dia, Pemkab akan memfasilitasi lahan budi daya pohon sukun di desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, seluas 10 hektar. “Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, akan dijadikan kebun percontohan,” terang Din. (ado/mpf)

TIDORE KEPULAUAN JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 3

16 Desa Dapat Teguran Belum Cairkan DD Triwulan II Editor : Irman Saleh Peliput : Fakhrudin Abdullah

TIDORE - Tahapan pelaksanaan kegiatan dana desa (DD) tahun anggaran 2018 sudah masuki triwulan tiga. Pelaksanaan DD triwulan tiga akan berakhir Agustus 2018.

Meski pelaksanaan DD triwulan tiga hampir berakhir, justru masih ada 16 desa yang belum mencairkan DD triwulan dua.

Sebanyak 16 desa yang belum melakukan pencairan pada triwulan ke dua ini mendapat teguran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tikep.

“Kita segera layangkan teguran,” kata Kepala bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kota Tikep, Rudi Ipaening, Kamis (26/7). Menurutnya, belum lama

ini DPMD melakukan monitoring ke desa-desa, ternyata keterlambatan itu dipicu sejumlah masalah, antara lain terlambat memasukkan program padat karya tunai dalam tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Kepala Desa masih saja kerja sendiri dan kurang memperdayakan perangkat di desa.

“Jadi ini kita akan layangkan teguran, kalau mau lancar ya harus perdayakan perangkat desa.

Jangan hanya kepala desa kerja sendiri,” terangnya.

Keterlambatan pencairan DD triwulan dua ini, juga dipicu ada Kepala Desa tertentu yang menggunakan tenaga operator dari luar desa yang dipimpin. Operator itu dibayar oleh desa untuk menyusun laporan-laporan Kepala Desa.

“Operator yang digunakan itu adalah orang yang menguasai Siskeudes, untuk ketika pemberdayaan tenaga operator itu terlambat maka tentu berkon-

TANPA PAPAN NAMA PROYEK drainase di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore sudah berjalan kurang lebih dua minggu. Sayangnya papan nama proyek yang menggunakan APBN senilai Rp 4 miliar tersebut tidak dipasang. Sementara pemerintah terkesan malas tahu akan soal itu, sehingga rekanan juga cuek

sekuensi juga pada laporanlaporan Kepala Desa,” jelas Rudi.

Pertanggungjawaban Kepala Desa sejauh ini, masih saja disusun oleh orang di luar perangkat desa.

Karena itu pihaknya sudah menyarankan ke Kepala Desa agar lebih baik tetap memfungsikan perangkat desa atau masyarakat di desa, dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“Yang terjadi harusnya kehadiran dana desa, harus dimanfaatkan dengan memperdayakan masyarakat di desa, justru yang terjadi mereka menggunakan orang dari luar,” tuturnya.

Desa-desa yang saat ini tercatat terlambat dalam pencairan DD triwulan dua adalah Desa Marekofo, Maitara, Maitara Utara, Kusu Sinopa, Woda, Tului, Talasi, Sigela Yef, Nuku, Somahode, Kaiyasa, Lola, Aketobololo, Tadupi, Tauno, dan desa Siokona.

“Saat ini sebagian sudah mulai mengurus untuk usulan pencairan,”katanya.(far/lex)

PDAM Buat 8 Sumur TIDORE - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) membuat 8 sumur bor di Pulau Tidore. Delapan sumur ini akan difungsikan untuk kepentingan air bersih di 13 kelurahan di 3 Kecamatan di Pulau Tidore.

Direktur Utama PDAM Kota Tikep, Ansar Gunawan mengatakan, 8 sumur bor itu melayani 13 kelurahan yang tersebar di Kecamatan Tidore, Tidore Selatan dan Tidore utara. Untuk kecamatan Tidore Timur dan di daratan Oba akan difokuskan di 2019, dimana kecamatan Tidore Timur yaitu akan dibangun pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Sedangkan di daratan Oba akan terkonsentrasi dengan pembangunan infrastruktur air minum. Anggarannya bersumber dari APBN yang

melekat di balai wilayah sungai (Sumber Daya Air) dan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR. Menurut Ansar, untuk merealisasi visi misi Pemerintah Kota Tikep bidang jasa pelayanan dasar air bersih, Pemkot berencana memanfaatkan dana hibah air minum perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Total kapasitas sambungan baru sebanyak 3 ribu sambungan rumah (SR).

Pemanfaatan hibah air minum perkotaan untuk MBR yang merupakan program dari Pemerintah Pusat ini, Pemkot harus merealisasikan dengan memanfaatkan dana talangan pada APBD tahun anggaran 2019 kurang lebih Rp 9 miliar.

Pemanfaatan dana talangan

tersebut nantinya akan diganti oleh Pemerintah Pusat. ”Belum lama ini kita sudah presentasi di hadapan DPRD Kota Tikep, dan sudah mendapat dukungan penuh dari mereka,” katanya.

Nantinya kata Ansar, dana talangan yang dimanfaatkan itu akan itu setelah terealisasi untuk sambungan baru 3 ribu SR itu, maka setelah itu Pemerintah Pusat akan transfer kurang lebih Rp 9 miliar ke Kas Daerah, untuk menggantikan dana talangan yang digunakan untuk program hibah air minum perkotaan.

“Jika Program MBR sukses terlaksana, maka pemda telah berhasil mengatasi beban 55 persen secara administrasi.

Sekaligus masyarakat terpenuhi hak mereka dalam pelayanan air bersih akses perpipaan PDAM,” terangnya. (far/lex)

ONN/MALUT POST

CENDERAMATA: Wali Kota Capt Ali Ibrahim (kanan) serahkan Cenderamata ke Wali Kota Tarakan

Wali Kota Hadiri Rapat Apeksi TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, H. Ali Ibrahim, Rabu (23/7) kemarin menghadiri Rapat Kerja Nasional ke - XIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2018 yang dilaksanakan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Rakernas kali ini dibuka secara resmi oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri DR. Soni Sumarsono mewakili Menteri Dalam negeri Cahyo Kumolo, dipusatkan Kayan Multifunction Hall Hotel Tarakan Plaza, Jalan Yos Sudarso, Kota Tarakan dan dihadiri 94 Walikota

se Indonesia dan jumlah kontingen sebanyak 3.520 orang.

Dirjen Otonomi Daerah, Soni Sumarsono dalam sambutannya mengingatkan kepada para Wali Kota untuk menguatkan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama antar daerah diperlukan untuk menguatkan ikatan silaturahmi antar walikota, disamping momentum kerjasama digunakan untuk saling memperkenalkan potensi unggulan masing-masing daerah.

Soni Sumarsono juga mengingatkan kepada daerah-daerah yang telah kuat dan mandiri secara ekonomi dapat mengajak daerah-daerah lain untuk bekerja sama dan saling memberi manfaat. Penguatan kerjasama juga dapat meliputi pengembangan UMKM sebagai basis penguatan ekonomi lokal yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Wali Kota Tidore Kepulauan bersama para Wali Kota se Indonesia usai mengikuti Rapat bersama Presiden Ri Joko Widodo di Istana Bogor langsung diterbangkan menuju Kota Tarakan menggunakan Pesawat Boeing Milik TNI-AU. Tiba di Tarakan pada Selasa (22/7) siang, Ali Ibrahim bersama para Wali Kota peserta APEKSI menghadiri jamuan makan malam (Welcome Dinner) sekaligus penyerahan cenderamata oleh Wali Kota Tarakan kepada seluruh Wali Kota.

Rangkaian acara Rakernas XIII APEKSI 2018 dengan tema “penguatan kerja sama antar daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah” tersebut berlangsung selama tiga hari dimulai tanggal 23 - 26 Juli dan di hadiri 94 Wali Kota dari seluruh Indonesia.

Wali Kota Tidore Kepulauan H. Ali Ibrahim, hadir sebagai peserta didampingi Ketua TP.PKK Kota Tidore Kepulauan Ny. Hi. Sulama Ali Ibrahim. Di sela-sela pembukaan, Wali Kota juga turut ambil bagian dalam kegiatan penanaman pohon khas masing-masing daerah, yang berlokasi di bumi perkemahan Binalatoeng Tarakan.(humas)

HALUT & HALSEL JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 4

TUNTUT: Puluhan Pekerja Transport Pelabuhan Tobelo Halmahera Utara saat hearing dengan pihak pelabuhan dalam aksi unjuk rasa Kamis, (26/7) kemarin.

Disebut Illegal, F-SPTI Tersinggung Kepala KUPP Salahkan Media Peliput : Ridwan Arif Editor : Muhammad Nur Husen

TOBELO - Puluhan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI) Tobelo Halmahera Utara (Halut) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pelabuhan Tobelo, Kamis (26/7). Aksi puluhan pekerja yang di pimpin Ketua F- SPTI Nahor Lutunani ini menuntut Kantor UPP menarik kembali pernyataannya

RAKORNAS Bupati Bahrain Hadiri Rakornas TPID LABUHA – Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ke-IX 2018 di Jakarta.”Semoga dengan kegiatan ini TPID Halsel bisa mengendalikan inflasi daerah terutama di sektor pangan dan kebutuhan perikanan,”ungkapnya kepada Malut Post, Kamis (26/7) Menurutnya, keseriusan dari kegiatan ini bukan hanya mengejar prestasi melainkan menumbuhkan perekonomian di Halmahera Selatan. (sam/met)

KELUHAN Sikap Anggota DPRD Asal Lokep Dikeluhkan LOLODA – Kinerja anggota DPRD Halmahera Utara (Halut) asal Loloda Kepulauan (Lokep) dikeluhkan warga. Ini karena dari sejumlah aspirasi dan keluhan yang disampaikan tak mampu diperjuangkan saat pembahasan anggaran.”Masalah air bersih, listrik, pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah ini sangat miris. Ini karena gagal diperjuangkan Sahril Hi Rauf wakil rakyat asal Lokep di parlemen,”tandas Jamri salah satu warga kepada Malut Post, Kamis (26/7).

Kegagalan ini juga karena wakil rakyat tersebut sangat jarang turun ke daerahnya untuk menyerap aspirasi warga.”Yang ada dalam setahun hanya satu atau dua kali. Itu pun hanya agenda tertentu saja,”ungkapnya. Kinerja seperti ini maka tak heran, masalah pembangunan seperti Infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, jaringan telekomunikasi dan akses transportasi darat maupun laut yang menjadi Kendala di wilayah Loloda Utara dan Loloda Kepulauan dalam satu periode ini belum bisa terjawab.

Terpisah Syahril Hi. Rauf saat dikonfirmasi via telepon tak pernah merespon, meski nomor kontaknya terhubung.(rid/ met)

di salah satu media lokal yang menyebut kepengurusan F-SPTI Tobelo illegal.”Kami datang dengan tujuan meminta penjelasan KUPP. Alasan apa dan apa dasarnya sehingga SPTI Tobelo dianggap illegal,”tandas Nahor dalam orasinya.

Aksi ini berhasil diredam setelah Kepala Kantor Unit Penyelenggara

Pelabuhan (KUPP) Tobelo Umar Ismail memberikan penjelasan di hadapan pengurus dan Anggota F-SPTI. Umar menjelaskan apa yang disampaikan pihak KUPP di salah satu media itu adalah soal tidak adanya izin pembangunan Kantor F-SPTI di kawasan Pelabuhan Tobelo.”Jadi bukan soal status organisasi SPTI yang dibicarakan.

Tetapi pembangunan kantor F-SPTI yang tidak mengantongi izin pengelola pelabuhan,”jelas Umar. Penjelasan ini pun diakui pihak SPTI.”Benar pembangunan kantor tersebut belum miliki izin dari pihak KUPP Tobelo,”ucapnya.

Mendengar penjelasan ini massa pun langsung membubarkan diri dengan tertib.(rid/met)

KNPI Nilai Panwaslu Halut ‘Lemah’ TOBELO - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Utara mengecam kinerja Panwaslu dalam aksi unjuk rasa, Kamis (26/7). Ini dilakukan karena lembaga pengawas pemilu tersebut dinilai lemah dalam memproses sejumlah dugaan pelanggarana pidana yang dilakukan oknum bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari PKB dan NasDem. ”Aksi yang berlangsung di depan kantor Panwaslu ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap kinerja Panwaslu yang mendiamkan sejumlah kasus,”tandas Ketua KNPI Halut Cristian Muloko dalam orasinya.

Menurutnya, massa berpegang pada pernyataan anggota panwaslu Suparman Pawah yang menyatakan panwaslu siap memproses kasus temuan kampanye di luar jadwal yang dilakukan dua oknum caleg tersebut. Karena itu kami datang menagih janji Panwaslu. Tujuannya hanya ingin Panwaslu konsisten dalam menjaga marwah demokrasi di Halut. Karena itu setiap pelanggaran yang terjadi harus ada kepastian hukum,”ungkapnya.

Sementara Ketua Panwaslu Rafli Kamaludin mengatakan setiap pelanggaran yang terjadi se-

PROTES: Massa KNPI Halut saat menggelar aksi di depan kantor Panwaslu kemarin

lama proses politik agar dilaporkan secara resmi sehingga memenuhi unsur untuk diproses. ”Biar ada pelanggaran, tapi kalau tidak dilaporkan maka ini dijadikan sebagai informasi awal. Terkecuali disampaikan atau dilaporkan secara resmi baru bisa diproses agar unsur formil dan materil dapat terpenuhi,”ujarnya.

Warga Miskin Halsel Capai 50.689 LABUHA – Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengoleksi 50.689 warga miskin dari total 347.375 penduduk. Jumlah ini dinilai berdasarkan tiga indikator, meliputi kondisi perumahan, kepemilikan aset dan kondisi sosial ekonomi.”Data kemiskinan ini juga didalamnya sudah termasuk jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) rastra,”kata

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jusmin Muhammad yang dikonfirmasi Malut Post beberapa waktu lalu.

Selain KPM, jumlah warga miskin juga telah diatasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini diterima 4.462 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 29 kecamatan minus satu kecamatan di wilayah Obi. (sam/met)

Sementara Ahmad Idris, Devisi Pencegahan dan Pengawasan Komisioner Panwaslu mengatakan pihaknya telah mengeluarkan edaran Bawaslu tentang larangan kampanye yang dilakukan melalui media sosial. Ini untuk menjaga agar pemilu kedepan berjalan dengan baik. (rid/met)

2019 Disdukcapil Bentuk UPTD Baru LABUHA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) bakal membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) baru di lima belas kecamatan.

Tujuannya untuk mempermudah pelayanan e-KTP dan dokumen kependudukan lainnya bagi warga.”Pembentukan UPTD ini, sekarang sudah mulai dikaji sisi hukumnya, anggarannya serta sumber daya manusianya,”kata Kadisdukcapil Saban Ali yang dikonfirmasi Malut Post, Kamis (26/7).

Karena itu, untuk meningkatkan par-

tisipasi masyarakat dalam pengurusan e-KTP ini, sangat diharapkan peran aparat pemerintah desa.”Jumlah warga wajib KTP di Halsel 172.981 jiwa, yang sudah perekaman baru 124.068 jiwa,”ungkapnya. Sementara upaya Disdukcapil membentuk UPTD baru ini disorot DPRD.”Pembentukan UPTD baru itu bagian dari pemborosan anggaran. Harusnya tidak usah dibentuk, tetapi manfaatkan kantor kecamatan untuk pelayanan dokumen kependudukan,”kata Ketua Komisi I DPRD Abdullah Madjid, kemarin.(sam/met)

HALMAHERA BARAT JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 5

Polres Diminta Serius Tangani Akun Palsu JAILOLO – Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Barat (Halbar) diminta segera menangani kasus penyalahgunaan undang-undang ITE di grup facebook Halbar. Ini karena kasus pencemaran nama baik terhadap pemkab oleh oknum yang meng-

KESEHATAN Kadinkes tak Tahu Penyerapan Anggaran JAILOLO – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemkab Halmahera Barat (Halbar) Rosfintje Kalengit mengaku belum mengetahui berapa besar penyerapan anggaran semester I 2018.

Ini karena setelah dilantik menggantikan Aty Tutupoho du bulan lalu, dirinya masih fokus mengevaluasi kinROSFINTJE Kalengit erja puskesmas yang tersebar di sembilan kecamatan.”Saya belum tahu penyerapan anggaran, karena saya masih fokus evaluasi kinerja puskesmas,”ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (26/7).

Rosfintje mengatakan untuk realisasi APBD induk 2018 yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) masih butuh penyesuaian. Makanya, untuk angka penyerapan anggarannya belum difokus.”Setelah saya ditugaskan menjadi Kadinkes, tugas pertama saya melakukan evaluasi kinerja di puskesmas.

Jadi saya belum melihat angka penyerapan anggaran,”ungkapnya.(din/met)

gunakan akun palsu di media sosial (medsos) itu telah dilaporkan beberapa waktu lalu.”Laporannya sudah masuk.

Makanya, polres diminta segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemilik akun tersebut,”tandas Kuasa Hukum Pemkab Arnold Musa kepada

Malut Post, Kamis (26/7).

Menurutnya, laporan tersebut telah disampaikan 2017 lalu, tetapi hingga pertengahan tahun ini penanganannya tidak ada progres.”Harusnya kasus ini sudah ada progres. Tetapi kenyataannya hingga saat ini tidak ada perkembangan

dari penyidik,”ungkapnya. Sementara Kasat Reskrim Polres Halbar AKP. Said Aslam yang dikonfirmasi mengaku hingga kini laporan tersebut masih ditangani di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dan disposisi kasus tersebut juga belum ada dari kapolres.(din/met)

ARNOLD Musa

Samad Kembali Pimpin Golkar Halbar DPP Batalkan Keputusan DPD I PG Malut Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – DPP Partai Golkar akhirnya mengembalikan status Samad Moid sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Halmahera Barat menggantikan Ahmad Zakir Mando. Sebelumnya Samad yang juga anggota DPRD Halbar tiga periode itu diberhentikan dan dipecat dari keanggotaan partai oleh DPD I Partai Golkar Malut.”Setelah dipecat, saya mengajukan gu-

SAMAD Moid

gatan ke mahkamah partai dan akhirnya dikabulkan. Dengan demikian status saya sebagai anggota partai dikembalikan. Tak hanya itu, di masa injury time pendaftaran bakal calon legislatif 17 Juli lalu, DPP melalui berita acara klarifikasi yang dikirim ke KPU mengaktifkan kembali status saya sebagai Ketua DPD II,”ungkapnya kepada Malut Post di Kantor KPU, Kamis (26/7).

Samad mengatakan jabatan itu harusnya diletakkan di tangan. Jangan memasukkan di hati karena dalam seketika bisa diambil orang.”Kalau di tangan tentu sangat mudah dilepas. Tetapi jika dimasukkan ke hati pasti terasa sakit jika dilepas.

Jangan berpikir karena banyak uang sehingga menzalimi sesama,”tandasnya.(din/met)

PAJAK Alfrida: Saya Siap Berikan Keterangan JAILOLO – Kepala UPTD Samsat Halmahera Barat (Halbar) Alfrida Dorado mengaku belum mengetahui kasus dugaan penggelapan dana pajak kendaraan bermotor 2017.”Saya tak tahu penanganan kasus tersebut. Tetapi kalau dipanggil untuk dimintai keterangan pihak Kejari maupun Kejati saya siap melakukan,”ungkapnya kepada Malut Post, Kamis (26/7).

Diketahui, kasus tersebut terungkap setelah Kejari Halbar melakukan ekspos kasus di Kejati Malut beberapa waktu lalu.(din/met)

INFRASTRUKTUR : Pembangunan ruas jalan Matui-Tataleka yang dikerjakan PT Alva Ideal 2017 dengan anggaran Rp11 Miliar. Proyek ini hingga sekarang belum dituntaskan.

PDIP Optimis Menang Pileg 2019 JAILOLO – Ancaman pimpinan anak cabang (PAC) dan ranting PDI Perjuangan Ibu Selatan nampaknya tidak menyurutkan semangat DPC PDI Perjuangan untuk menggelar konsolidasi persiapan pileg 2019.”Itu hal biasa dalam organisasi.

Makanya, akan kita bicarakan lagi dengan PAC agar bisa dicari solusinya,”kata Ketua DPC PDI Per-

juangan Halbar Juliche D Baura yang dikonfirmasi, Kamis (26/7).

Menurutnya, sik a p PAC i t u a d a l a h bagian dari dinamika politik.”Kalau ada masalah datang di sekretariat partai rumah kebangsaan Desa Tedeng Kecamatan Jailolo untuk dibicarakan,”ungkapnya.

Meski diterpa masalah internal, wanita yang juga Ketua DPRD Hal- JULICHE D Baura bar ini optimis partainya tetap memenangi pemilihan legislatif 2019. Diketahui, sikap PAC tidak memberikan dukungan kepada PDI Perjuangan 2019 karena usulan PAC untuk memasukkan nama Fiko Onga sebagai caleg 2019 tidak diakomodir DPC.(din/met)

MOROTAI & SULA JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 6

Tunggakan PDAM Morotai Rp 1,8 Miliar Kemungkinan Tertagih Tipis Peliput : Fitrah A Kadir Editor : Bukhari Kamaruddin

IKRAM SALIM MALUT POST

Temuan Belum Diselesaikan, Mahasiswa Demo SANANA - DPRD Kepulauan Sula (Kepsul) belum membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut 2017.

Pimpinan DPRD terkesan acuh untuk menindaklanjuti hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diraih Pemkab Kepsul. Lembaga audit ini juga menemukan adanya kerugian negara di gedung wakil rakyat itu.

Hal ini terungkap dalam audit LHP nomor :16.C/LHP/XIX.TER/05/2018 ter tanggal 21 April 2018 dimana terdapat temuan senilai Rp 569 juta yang melekat pada 22 anggota DPRD dan Wakil Ketua I. Temuan tersebut berupa perjalanan dinas, belanja rumah tangga ketua DPRD dan wakil ketua DPRD senilai Rp 700 juta, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Sementara temuan di sekretariat daerah mencapai Rp 1,2 miliar.

Dari persoalan di atas, puluhan ma-

hasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) dan KNPI menggelar aksi. Aksi tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanana, Pasar Basanohi, gedung DPRD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Koordinator aksi Sainudin Tidore menuturkan, setiap SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. “BPK maupun BPKAD seharusnya berusaha maksimal dan transparan dalam mengelola keuangan daerah,” ujarnya. Sainudin meminta penegak hukum untuk menjerat mafia keuangan. “Kami minta kepada aparat agar menyeriusi ini, dan kami juga berharap kepada BPK serius menangani ini,” pungkasnya. Di BPKAD, pendemo menyerahkan tuntutannya kepada staf BPKAD, karena kadis tidak ada. (ikh/onk)

HEARING Basri Jelaskan Soal BUMDes DARUBA-Mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Morotai Basri Hamaya, akhirnya angkat bicara soal pencairan dana desa untuk BUMDes, setelah sebelumnya bungkam.

Di hadapan anggota DPRD dalam hearing kemarin (26/7), Basri menuturkan pendirian BUMDes sesuai Permendagri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pengelolaan BUMDes. “Dan ini sudah terbentuk, fokusnya mengelola potensi usaha yang ada di desa masing-masing.

Seperti Desa Galo Galo yang mau mengelola rumput laut, kemudian Kolorai yang mau mengelola ikan,” katanya.

Namun untuk Morotai sendiri, sesuai dengan kebijakan bupati, butuh keseragaman dalam pengelolaan BUMDes. Untuk Morotai Bupati Benny Laos mewajibkan desa mendirikan unit usaha. “Kita diminta membentuk seperti minimarket di dalam unit usaha BUMDes. Di mana, penjualan barang di BUMDes menggunakan mesin kasir elektronik seperti di Hypermart, sehingga harganya langsung tersimpan di sistem,” tuturnya. Namun hingga kini perbup menyangkut dengan unit usaha di BUMdes ini, masih dalam tahap penggodokan.

Sementara Kadis PMD Nursina Kadir, menyatakan jika BUMDes di 88 desa sudah terbentuk. “Hanya saja untuk IT yang berkaitan dengan transksi belum ada,” jelasnya.

Karena itu mereka masih melakukan kroscek di lapangan untuk lebih memastikan kelompok BUMDes yang sudah terbentuk, serta progres pembangunannya di desa.

Wakil Ketua II DPRD Morotai Rasmin Fabanyo yang memimpin hearing, memberi waktu kepada Dinas PMD hingga Agustus untuk segera melaporkan hasil penelusurannya di lapangan.

“Sebab dari laporan dan data yang ada di kita, alokasi DD di tahun sebelumnya bermasalah, bahkan pada akhir Desember 2017, para kades yang ngantri di bank hingga malam hari, ternyata, uang desa tidak ada di rekening, lantaran belum digeser dari keuangan ke rekening desa,” tandas Rasmin. (aji/onk)

IKRAM SALIM MALUT POST

DEMO: Berbagai elemen mahasiswa melakukan demonstrasi kemarin.

Tunggu Pembicaraan dengan Warga

SAMSUDIN CHALIL/ MALUTPOST

BAKAL DIGUSUR: Perumahan warga di Daruba Pantai bakal digusur untuk kepentingan proyek waterftront city zona dua tahun depan.

DARUBA - Warga Daruba Pantai Morotai Selatan menolak digusur terkait proyek pembangunan waterfront city.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Morotai Abjan Mengatakan, pembangunan waterfront city di kawasan Daruba Pantai masuk dalam zona II, dan dikerjakan 2019. Dan itu masih dalam pembahasan. “Untuk zona dua, nanti di tahun 2019, untuk sementara kita masih akan siapkan dulu, kajian lingkungan, baru kemudian masuk dalam tahap perencanaan,” kata Abjan. Karena itu, menyangkut penggusuran, tidak serta-merta, langsung dilakukan tanpa ada koordinasi, pembicaraan serta pembahasan bersama warga sekitar. “Setiap kebijakan revitalisasi perkotaan, pasti ada hambatan, makanya risiko dari hambatan inilah yang akan dicarikan solusi untuk kepentingan wajah Kota Daruba,” kata Abjan. Sehingga

apa yang menjadi kebutuhan masyarakat menjadi prioritas Pemkab. “Pembangunan untuk kepentingan bersama, kita tetap memperhatikan masyarakat. Karena itu, kami bersama PUPR dan BLH, bakal mempersiapkan kajian analisis dampak lingkungan (amdal),” ungkapnya.

Pemkab bakal mencari jalan keluar yang terbaik untuk masyarakat, tanpa ada yang dirugikan. “Nanti kita kaji dan dicari solusi secara bersama, karena ini menyangkut kepentingan daerah yang lebih besar, terutama percepatan pembangunan,” jelasnya.

Anggota DPRD Mc Bill Abdul Aziz, saat dimintai tanggapan secara terpisah, mengaku belum bisa memberikan komentar lebih jauh. “Nanti kita lihat, kesepakatan antara warga dan pemerintah, sebab itu ranahnya pemerintah,” katanya singkat. (aji/onk).

DARUBA - Tunggakan PDAM Morotai terus meningkat. Jika dihitung dari tahun 2013 hingga saat ini, pelanggan yang tidak membayar rekening air mencapai Rp 1,8 miliar.

Ini terjadi karena warga kurang sadar menjalankan kewajibannya.

Bukan hanya itu, ada pelanggan gelap yang tidak terdaftar. Selain itu ada oknum petugas yang setelah menagih tidak memasukan hasil tagihannya ke perusahaan “Kondisi ini tentu membuat PDAM dan Pemkab Morotai Rugi,” kata Dirut PDAM Morotai Sakir Sandry.

Karena itu dia akan melakukan penertiban, dan mengubah cara pembayaran air. Dimana akan diterapkan sistim e-Billing atau online, sehingga pembayaran pelanggan langsung tersimpan secara sistematis di aplikasi.. Dikatakan Sakir, pemberlakuan sistem aplikasi e-Billing, memakan biaya kurang lebih Rp 100 juta. Dimana, pembiayaan untuk menerapkan aplikasi tersebut, bersumber dari anggaran PDAM yang dialokasikan melalui APBD Perubahan sebesar Rp 7,5 miliar. “Sebagian anggaran itu kita pakai untuk penerapan aplikasi e-Billing serta pemasangan instalasi air bagi warga yang kurang mampu,” jelas Sandri.

Sesuai target bupati, untuk tahun 2019 sebanyak 10.000 ribu pelanggan harus terdaftar di PDAM. “Kalau hingga saat ini, yang baru terealisasi sekitar 5000 pelanggan.

Selanjutnya akan terus ditindaklanjuti hingga 88 desa yang ada di Morotai,” aku dia sembari menyatakan pemasangan instalasi air bagi warga yang kurang mampu, gratis. “Tapi bukan berarti, tiap bulannya tidak membayar air.

Sebab yang gratis itu, hanya pada pemasangan instalasi,” jelasnya.

Sementara menyangkut dengan penagihan tunggakan, agar berat terealisasi semuanya. “Sudah tidak mungkin tertagih, makanya saya akan berkoordinasi dengan pak bupati agar, tunggakan ini, dihapus saja atau bagaimana,” sambungnya. Dia menambahkan untuk tahun ini Satker Penanggulangan Bencana Daerah memberikan bantuan 3 unit mobil tangki, untuk pelayanan air bersih. (aji/onk).

Laporan ke Kemenkeu 100 Persen, Faktanya Berbeda DARUBA - Untuk menelusuri pencairan Dana Desa (DD) 2017, DPRD Pulau Morotai menggelar hearing dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Hadir dalam rapat tersebut Kadis PMD Nursina Kadir bersama mantan kadis Basri Hamaya. Materi yang dibahas berkaitan dengan pencairan DD yang digunakan untuk kepentingan BUMDes, yang disinyalir bermasalah. Dalam pembahasan mencuat informasi baru, terkait mandeknya pencairan DD 2017 kurang lebih Rp 40 miliar. “Di tahun 2017, berdasarkan data yang kami peroleh, alokasi DD 2017 itu totalnya Rp 109 miliar, yang sudah dicairkan baru Rp 69 miliar, lantas sisanya di mana?. Kenapa belum juga dicairkan? Itu dana luncuran, tapi hingga saat ini, belum juga cair, mohon penjelasannya,” kata Wakil Ketua II Rasmin Fabanyo, yang memimpin hearing.

Anggota lainnya Mc Biil Abdul Aziz, hasil konsultasi mereka ke Kemenkeu ternyata pemkab melaporkan pencairan DD sudah 100 persen, namun kenyataannya tidak seperti itu. “Kami minta data laporan PMD, untuk memastikan, dasar dari realisasi 100 persen itu bagaimana model pertanggungjawabannya, sehingga bisa kita sandingkan dengan yang kita peroleh di desa, maupun Kemenkeu,” tutur Mc Bill Menanggapi ini, Basri yang saat itu menjabat se-

bagai kadis PMD, mengaku jika pihaknya tidak tahu dengan laporan yang disampaikan ke Kemenkeu. “Kalau ke Kemenkeu itu, menjadi ranahnya keuangan, bukan di kita,” kata Basri. Sebab menurutnya, bentuk pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pihak BPKAD, terdiri atas dua cara. “Kalau itu bisa ditanyakan langsung ke pihak BPKAD, karena mereka yang lebih tahu,” ungkap Basri.

Mendengar pernyataan Basri, Mc Bill Abdul Aziz naik pitam. Dia lantas meminta waktu terhadap Rasmin, yang memimpin jalannya hearing, agar segera memanggil pihak BPKAD. Sayangnya, saat dikonfirmasi kepala BPKAD sedang berada di provinsi, dalam rangka konsultasi menyangkut evaluasi APBD-Perubahan 2018. Hal yang sama juga disampaikan Nursina Kadir. “Kalau menyangkut dengan pelaporan, silahkan dikonfirmasi langsung ke keuangan, karena teknisnya, mereka yang lebih tahu,” saran Nursina.

Menanggapi pernyataan Basri dan Nursina, Rasmin memutuskan kembali menggelar hearing 9 Agustus mendatang. “Kita berikan waktu hingga 9 Agustus mendatang. Dan juga, semua data, termasuk dengan laporan pertanggungjawaban DD 2017 ke keuangan juga ikut dibawa, sebab dalam rapat lanjutan nanti BPKAD juga akan ikut bersama-sama,” tandas Rasmin. (aji/onk)

POLMAS

Art: Resayfa Rumra

PEMERINTAHAN 2019, Pemprov Gunakan e-Planning SOFIFI- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkomitmen akan menggunakan aplikasi e-pleaning pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. Aplikasi berbasis online ini terkoneksi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komitmen ini dibangun pada supervisi KPK, Kamis (26/7).

Supervisi KPK ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerjasama Bidang Pencegahan KPK. Selain e-Planning, juga e-budgeting, pelayanan publik, perijinan.

“Ini menjadi evaluasi terhadap tindak lanjut kerjasama. Progres yang dilakukan Pemprov Malut terhadap program yang dilakukan sudah cukup bagus. Namun tetap akan dimonitoring,” terang Fungsional Devisi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI, Ismail M. Isa dan Amaruli Tua. Evaluasi sendiri dilaksanakan di ruangan Inspektorat Malut. Hanya saja berlangsung tertutup bagi wartawan sehingga tidak diketahui perkembangannya.

“Kita juga berikan penguatan kepada Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Internap Pemerintah), pembenahan dalam pengawasan aset daerah serta pembenahan dalam manajemen pengelolaan barang dan jasa oleh ULP dan LSE,” tambah ismail.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Muabdin H. Radjab mengaku tahun ini juga e-planning sudah akan digunakan dalam penyusunan APBD. Sehingga tahun mendatang, sejak musrenbang, pokok-pokok pikiran, KUA-PPAS sampai dengan pengesahan dilakukan berbasis online yang bisa terpantau langsung oleh publik. “Dan, yang paling penting ini dipantau KPK sehingga berjalan sesuai mekanisme,” ujarnya.

Para pimpinan SKPD yang ikut dalam rapat evaluasi Sekretaris Daerah (Sekda), yakni Muabdin Radjab, Kepala Inspektorat Bambang Hermawan, Kepala Bappeda Sayamsudin Banyo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Achmad Purbaja, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Idrus Assagaf, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Mulyadi Mowor, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Saifudin Djuba, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nirwan MT. Ali. (udy/ jfr)

PILEG Caleg DPRD Malut Akui Pernah Terlibat Tipikor TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan para calon anggota legislatif yang pernah tersangkut kasus hukum mempublikasikan statusnya kepada masyarakat.

Publikasi dapat dilakukan melalui media massa. Hal ini turut dilakukan calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan (dapil) III Kota Tidore Kepulauan-Halmahera Tengah-Halmahera Timur, Achmad Ibrahim.

Achmad yang maju dalam pemilihan legislatif 2019 dengan bendera Partai Hanura menyampaikan, pada 2008 lalu perusahaan miliknya, CV Ariesta Kencana, dipercaya mengerjakan proyek pembangunan kedaton Kesultanan Jailolo.

Pembangunan tersebut tak pernah selesai lantaran terjadi sengketa lahan di lokasi kedaton. “Kerugian negara dalam proyek melalui Dinas Pariwisata Malut itu kurang lebih Rp 120 juta,” tuturnya kepada Malut Post, Kamis (26/7).

Achmad pun dikenakan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Oleh pengadilan, dia divonis hukuman penjara selama 1 tahun.

“Dan pada tanggal 13 Desember 20019 saya dibebaskan dengan cuti bersyarat karena hukuman pidana telah selesai dijalankan,” pungkasnya.(pn/kai)

JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 7

Dua Tahun Operasi, Tidak Salurkan CSR Warga Kawasi Mengeluh ke DPRD Editor : Jufri Duwila Peliput : Rusdi Abdurahman SOFIFI-Meski telah beroperasi selama dua tahun dan melakukan pengolahan hasil, PT. Trimega Bangun Persada (TBP) tidak memberikan perhatian apapun terhadap masyarakat lingkar tambang. Masyarakat selama ini belum pernah merasakan efek pembangunan dari dana corporate social responcibility (CSR). Ini mengemuka pada rapat Komisi III DPRD dengan warga Desa Kawasi Kecamatan Obi, Halmahera Selatan (Halsel) dua hari lalu di Sekretarian DPRD Ternate. Ini disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Malut Sahril Taher, Kamis (26/7).

Kedatangan warga Desa Ka-

wasi untuk menyampaikan hasil kesepakatan yang dibuat antara masyarakat dengan pihak perusahaan terkait fasilitas umum berupa listrik dan air bersih. Pihak perusahaan berjanji akan segera menyambungkan listrik dari perusahaan ke rumah warga dan juga menyediakan air bersih. Namun kesepakatan yang dibuat sejak Februari 2018 lalu tak ada realisasi. “Akibat tidak ada realisasi itu, masyarakat melakukan aksi di perusahaan. Dan, pihak perusahaan datang menyampaikan keluhan ke DPRD,” terangnya.

Desa Kawasi merupakan desa terdekat dengan perusahaan, yang jaraknya dengan areal produksi hanya satu kilo meter. Namun perusahaan tidak pernah memberikan perhatian. “Kami telah dalami, ternyata selama ini CSR juga tidak pernah tersalurkan, baik ke Desa Kawasi maupun beberapa desa area lingkar tambang,” bebernya.

PT. TBP sendiri telah resmi beroperasi pengolahaan smelter sejak

akhir 2016 lalu dengan mengoperasikan tiga smelter sekaligus, satu smelter dengan kapasitas produksi 60 ribu ton per tahun dan ditambah lagi satu smelter baru. “Bayangkan sudah berapa ratus ribu ton yang dihasilkan dan masyarakat tidak dapat apa-apa,” ungkapnya.

Selama ini, kontrol Pemerintah khususnya Dinas Pertambangan terhadap perusahaan juga lemah.

Tidak diketahui pasti berapa nilai produksi yang telah dihasilkan selama ini. Perusahaan ini juga banyak melakukan kelalaian terhadap tenaga kerja. “Tenaga kerja lokal, baik yang ada di desa lingkar tambang maupun masyarakat Halsel dipecat tanpa alas an yang jelas.

Kami yakin Dinas Tenaga Kerja tidak mengetahui ini,” ujarnya.

Dia berjanji akan memanggil pihak perusahaan. “Pekan depan Komisi III dan Komisi II akan melakukan supervisi untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan perusahaan. Setelah itu barulah

“Kami telah dalami, ternyata selama ini CSR juga tidak pernah tersalurkan, baik ke Desa Kawasi maupun beberapa desa area lingkar tambang,”

SAHRIL TAHER Sekretaris Komisi III DPRD Malut

SAHRIL Taher

kita panggil pihak perusahaan,” tambahnya. (udy/jfr)

Wakili Malut di Pertemuan FAN 2018 DINAS Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Maluku Utara mengirimkan delegasi Forum Anak Maluku Utara (Foramatara) di Pertemuan Forum Anak Nasinal (FAN) 2018 yang berlangsung sejak 19-23 Juli 2018 di Kota Surabaya sekaligus mengikuti Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2018 di Kebun Raya Purwodadi – Pasuruan.

Pertemuan FAN 2018 kali ini, salah seorang fasilitator anak dari Foramatara atas nama Syahrul Ramadhan Aris terpilih menjadi Fasilitator Anak Nasional. Sementara itu, pada perayaan puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini, meski tidak dihadiri Presiden Joko Widodo (yang semula diagendakan untuk hadir), sekitar 3.000 anak perwakilan dari seluruh Indonesia, tetap larut dalam kegembiraan merayakan HAN bersama Menteri Pemberdayaan Perempua dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang saat itu didampingi Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo.

Pada sambutannnya, Menteri PPPA yang akrab disapa oleh anakanak dengan sebutan “Mama Yo”, berharap momentum peringatan HAN 2018 dapat menggugah dan meningkatkan kepedulian setiap individu dan seluruh warga Indonesia, akan pentingnya peran, tugas, dan kewajiban dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Persiapkan diri kalian dalam menyongsong masa depan yang sukses untuk Indonesia yang lebih maju. Jadilah anak Indonesia yang

FOTO BERSAMA: HJ MASNI BSA, SH., MM Kepala Dinas PPPA Malut saat foto bersama delegasi Forum Anak Maluku Utara (Foramatara), baru-baru ini.

berkualitas dan berakhlak mulia,” tutur Menteri, Senin (23/7) lalu.

Meskipun telah banyak kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tetapi sampai saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi. Selain itu, juga maraknya

Dua Perda Milik Pemkot Tatono di Biro Hukum SOFIFI- Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Maluku Utara (Malut) dipertanyakan. Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/ kota yang telah disahkan dan dikonsultasikan untuk didapatkan nomor registrasi (norek), tidak

ditindak lanjuti dan dibiarkan mengendap di Biro Hukum. Hal ini disampaikan ketua KNPI kota Ternate Sahroni Hirto, kepada Malut post kamis (26/7) Ada dua Perda di Kota Ternate yang dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemprov, yakni Perda

kekerasan terhadap anak, belum terpenuhinya hak anak berkebutuhan khusus, anak dijadikan pelaku terorisme serta pengedar narkoba, informasi yang belum ramah anak, mudahnya anak mengakses pornografi dan sebagainya. “Melalui tema Hari Anak Nasional 2018 ini anak Indonesia GENIUS, Gesit, Empati, Kepemudaan dan Perda tentang Pemekaran Kelurahan Tongole.

“Kedua Perda ini sejak Februari lalu disampaikan Biro Hum Kota Ternate setelah disahkan DPRD Kota Ternate. Namun sudah lima bulan, nomor registrasi tidak pernah keluar,” kata Sahroni.

Sahroni lantas mempertanyakan kinerja Biro Hukum karena sangat tidak mungkin satu Perda dievaluasi selama lima bulan.

Jika itu terjadi, dokumen Perda bertumpuk di Biro Hukum. “Ini menunjukan kinerja yang tidak punya target. Padahal ini kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat,” terangnya.

beraNI Unggul Sehat, anak GENIUS diharapkan akan meningkatkan ketahanan diri anak untuk mampu membentengi diri dari berbagai tantangan dan perlakuan negatif, guna mewujudkan generasi penerus yang berkualitas,” pungkas Mama Yo, panggilan Menteri PPPA. (tr-01/ pn/jfr) Dia juga mengatakan dua perda tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penganggaran.

Jika terlambat penomoran, tahun ini Pemkot Ternate belum bisa menyalurkan anggaran kepada pemuda dan Kelurahan Tongole karena dalam waktu dekat APBD Perubahan telah disahkan,” tukasnya.

Sementara Kepala Biro Hukum Salmin Djanidi sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Nomor kontaknya 0812959562xx ketika dihubungi di luar jangkauan, bahkan pesan singkat yang disampaikan juga belum dibalas. (udy/jfr)

SAMB ETALASE JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 8

Art: rizky izzy

...KAPOLDA Samb Hal. 1

Dia menegaskan, surat tersebut dibuat dengan sangat gegabah dan bertendensi abuse of power. “Bahwa sesungguhnya pada saat diterbitkannya SKCK oleh Polda Metro Jaya tanggal 14 Januari 2018, AHM nyata-nyata tidak terbukti tersangkut tindak pidana apapun juga,” tegasnya, Kamis (26/7).

Dia menjelaskan, dalam perkara pembangunan Masjid Raya Sula yang disidangkan pada Pengadilan Tipikor Ternate, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dan menyatakan AHM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Sebagaimana dimuat dalam putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PN Tte tertanggal 13 Juni 2017 atau jauh sebelum diterbitkannya SKCK pada 14 Januari 2018 itu. “Putusan Pengadilan Tipikor Ternate itu terbukti juga diperkuat dengan putusan MA Nomor 2881 K/ Pid.Sus/2017 tanggal 23 April 2018 oleh majelis hakim agung yang diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar,” bebernya.

Selanjutnya, sambung Zainab, penetapan tersangka kepada AHM oleh Polda Malut dalam

...JAMAAH Samb Hal. 1 Saat ini, ia masih di bawah observasi ahli kejiwaan. “Jika kondisinya sudah membaik, KKHI akan memberi info ke tim kesehatan untuk dijemput kembali,” kata Amar.

Hasim menunaikan ibadah haji tahun ini bersama istrinya. Sebelum keberangkatan ke tanah suci, ia diketahui berada pada kondisi kesehatan yang baik dan prima.

Sementara itu, jamaah kloter 7, 8, dan 9 masih disibukkan dengan rukun ibadah Arbain. Sesuai jadwal, mereka baru akan bertolak Makkah Senin (30/7) pekan depan.

Amar mengatakan, hingga saat ini rata-rata jamaah berada dalam kondisi sehat.

Hanya beberapa saja yang mengalami kelelahan. Selain itu ada yang sakit ringan karena faktor usia. Meski begitu, kondisi mereka masih dikategorikan normal karena rutin dikontrol petugas kesehatan haji. “Faktor cuaca yang membuat sering kewalahan, sebab suhu panas mencapai 40 derajat Celsius.

Meski begitu, antisipasi dapat dilakukan dengan meminta jamaah

...BAYI Samb Hal. 1 melihat sebuah bungkusan di dalam selokan. Bungkusan kantong plastik putih itu membuatnya penasaran. Ia pun membuka kantong plastik tersebut dan alangkah kagetnya melihat sesosok bayi berjenis kelamin perempuan. Bayi itu sudah tak bernyawa.

FS yang panik langsung menghubungi seorang anggota polisi bernama Sadek. Kepada Sadek, dia melaporkan temuannya. Polisi itu lantas menghubungi petugas piket Polsek Ternate Selatan yang segera turun ke lokasi penemuan mayat bayi.

Kapolsek Ternate Selatan, AKP Catur Erwin Setiawan yang dikonfirmasi kemarin menuturkan, laporan penemuan bayi diterimanya sekitar pukul 9 pagi. Anggotanya langsung merapat ke TKP

perkara pembebasan lahan Bandara Bobong dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/ PN Tte tanggal 22 Februari 2017.

“Atau jauh sebelum diterbitkannya SKCK tanggal 14 Januari 2018,” sambungnya.

Ketika akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengambil alih kasus Bandara Bobong, Zainab menilai pengambilalihan itu dilakukan secara semena-mena.

Pasalnya, tak ada alat bukti yang sah dan relevan untuk kembali menetapkan kliennya sebagai tersangka. “Kemudian KPK menetapkan AHM sebagai tersangka pada tanggal 13 Maret 2018 atau jauh setelah diterbitkannya SKCK tanggal 14 Januari 2018,” ujarnya.

Dia menegaskan, dalam hal ini faktanya jelas bahwa ketika AHM mengajukan SKCK ke Polda Metro Jaya, dirinya sedang tidak tersangkut masalah hukum apapun. Jika kemudian Polda Metro mencabut SKCK sebagaimana Surat Kapolda Metro tanggal 20 Juli 2018 tersebut, kata Zainab, artinya surat itu sama sekali tidak mendasar dan telah terjadi abuse of power.

Berdasarkan pertimbangan

tersebut, advokat itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut menolak surat Kapolda Metro Jaya yang diteruskan melalui Kapolda Malut. “Saya sudah konsultasi dengan Ahli Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. I Gd Pantja Astawa.

Beliau menyampaikan bahwa Kapolda Metro sudah menyalahgunakan wewenangnya.

Ahli menegaskan bahwa KPU harus menolak surat Kapolda Metro tersebut,” pungkasnya.

SKCK AHM sendiri dicabut Polda Metro Jaya lantaran saat mengisi formulir permohonan SKCK, cagub dengan perolehan suara terbanyak itu menuliskan ia tak pernah tersangkut kasus hukum dan pelanggaran apapun. AHM kemungkinan merujuk pada fakta bahwa dirinya divonis bebas dalam tipikor Masjid Raya Sula bahkan hingga tingkat kasasi. Sedangkan pihak kepolisian memiliki pengertian berbeda tentang catatan kepolisian. “Jika sudah pernah tercatat dalam catatan kepolisian, entah vonisnya bebas atau dihukum seperti apa, intinya yang bersangkutan tetap memiliki catatan kepolisian,” terang Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Malut Kombes (Pol) Masrur, sehari sebelumnya. (cr-04/tr-01/kai)

mengonsumsi air putih setiap saat, terutama keluar hotel. Dan juga menggunakan pelindung,” tuturnya. Sementara pembimbing ibadah haji kloter 8 Mahmud Zulkiram menyampaikan, pada hari keempat kemarin (26/7) jamaah kloter 8 terus melakukan kegiatan manasik setelah salat Subuh. Lalu dilanjutkan dengan ziarah di Masjid Ghamamah.

Dia menjelaskan, pada zaman Nabi Muhammad SAW, di Masjid Ghamamah sering diselenggarakan salat Idulfitri dan Iduladha.

Saat ini letak masjid yang namanya berarti “awan” itu amat dekat dengan Masjid Nabawi setelah Nabawi diperluas. “Masjid ini diberikan nama Ghamamah karena tempat dimana Nabi SAW berdoa untuk hujan, setelah itu turun hujan deras,” terang Zulkiram.

Kunjungan juga dilakukan ke Masjid Abu Bakar yang terletak di sebelah Masjid Ghamamah.

Masjid Abu Bakar juga menjadi salah satu lokasi salat Idulfitri Rasulullah.

Selain itu, masjid ini diberi nama Abu Bakar karena Abu Bakar RA juga menggunakannya untuk

melakukan salat Idulfitri selama masa kekhalifahannya. “Kegiatan ziarah juga dilakukan di Masjid Raudhah. Selama ziarah jamaah terlihat begitu senang karena baru mengetahui kalau di samping Masjid Nabawi terdapat masjid para sahabat yang begitu setia menemani Rasulullah dalam kehidupan dan dakwah beliau,” papar Zulkiram.

Jamaah juga mengambil kesempatan memberi makan burungburung merpati yang ada di sekitar masjid.

“Ketika ditanya kenapa harus memberi makan burung-burung yang ada di halaman masjid, jamaah bilang bahwa ketika berangkat ke tanah suci mereka dititipi uang oleh keluarga untuk membeli makanan burung dan bersedekah kepada orang fakir yang ada di Madinah dan Makkah.

Jamaah mengaku sudah menjadi pesan dari orang tua bahwa ketika sampai di Madinah atau di Makkah, belikan makanan burung untuk diberi makan kepada burung-burung yang ada di sekitar halaman Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang ada di Makkah,” tutur Zulkiram.(udy/adv/kai/*)

dan melakukan olah TKP. Mayat bayi dibawa ke RS Bhayangkara untuk diotopsi. Setelah itu ada masukan dari dokter untuk dilakukan penguburan. “Untuk sekarang, pelakunya masih dalam lidik,” kata Catur.

Catur menduga, bayi tersebut baru saja dilahirkan kemudian dibuang. Dugaan ini merujuk pada ari-ari bayi yang masih menempel di tubuhnya.

Dia pun mengimbau warga sekitar yang mengetahui adanya ibu hamil yang telah melahirkan namun bayinya tak diketahui keberadaannya. “Agar dapat dilaporkan ke Polsek, sehingga kami bisa melakukan pengembangan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Dokkes Polda Malut AKBP Ibnu Fahmi menambahkan, berdasarkan visum luar yang dilakukan timnya, bayi perempuan itu memiliki

panjang badan 46 sentimeter dan berat badan 3.100 gram. “Tali pusat belum terpotong, kaku mayat belum ditemukan, terdapat lebam mayat mulai ditemukan di bahu kiri dan lengan atas kiri. Tapi untuk tanda-tanda kekerasan tidak ditemukan,” jelasnya.

Guna identifikasi DNA, pihak Dokkes telah mengambil sampel berupa potongan rambut bayi. Selanjutnya, mayat bayi itu diserahkan ke Reserse Kriminal Polres Ternate untuk dimakamkan. “Penemuan bayi ini masih berhubungan dengan Polsek Selatan. Untuk itu kami bersamasama dengan Polsek Selatan mencari pelaku sekaligus siapa pemilik bayi tersebut. Jadi itu dulu. Kita akan secepatnya melakukan pencarian untuk mengungkap siapa pemilik bayi itu,” tandas Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Moch Arinta Fauzi.(tr-04/kai)

...MK Samb Hal. 1 Sidang tersebut juga dihadiri Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim As’yari dan Komisioner KPU Malut Buchari Mahmud sebagai termohon, didampingi kuasa hukum Ali Nurdin.

Pihak terkait lain yakni pasangan calon nomor 1 Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) diwakili kuasa hukum Hendra Karianga. Sedangkan pihak pemohon yakni pasangan calon Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) diwakili kuasa hukum AH Wakil Kamal. Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI dan Bawaslu Malut turut hadir sebagai pemberi keterangan.

Objek gugatan yang disampaikan pihak pemohon yakni pleno penetapan rekapitulasi suara pasangan calon dengan Nomor 39/ PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada 7 Juli 2018 di Sofifi.

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan itu Wakil Kamal membeberkan ratusan dugaan temuan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula, kasus warga enam desa di perbatasan Halmahera Barat-Halmahera Utara, serta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) calon gubernur AHM. Wakil menjelaskan, warga enam desa yang tidak bisa menggunakan hak suaranya pada 27 Juni 2018 berjumlah kurang lebih 4.000 orang. Hal itu, menurut Wakil, karena ribuan warga yang ber-KTP Halbar oleh KPU Malut justru dimasukkan ke Halut. “KTP 4.000-an pemilih itu Halbar, tapi oleh termohon dimasukkan ke Halmahera Utara. Kisruh enam desa ini sudah cukup lama dan belum diselesaikan sampai saat ini. Masyarakat nggak mau memilih di Halmahera Utara karena memang KTP mereka Halmahera Barat. Kami akan membuktikannya,” paparnya.

Dia juga menjabarkan, telah terjadi pencoblosan lebih dari sekali atau satu orang mencoblos lebih dari sekali, menggunakan suara orang-orang yang tidak berhak alias menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia, serta menggunakan pemilih yang berada di luar daerah dan penyalahgunaan

...BASRI Samb Hal. 1 Disinggung soal sikap politiknya di kontestasi Pileg 2019, pria yang masih aktif sebagai anggota DPD RI dapil Malut ini mengaku akan bertarung merebutkan satu kursi dari tiga kursi di DPR RI. “Insya Allah, saya maju DPR RI,” singkatnya.

Terpisah, Ketua KPU Malut,

...INTAN Samb Hal. 1 Di Gane Timur, perempuan kelahiran Banyuwangi, 20 Februari 1990 ini merasa menemukan perbedaan yang menarik. “Orang-orangnya baik.

Alamnya indah. dengan segala keterbatasan yang ada itu, justru sangat menyenangkan buat saya. Listrik cuma malam hari, sinyal yang belum bagus.

Tempatnya menarik, dokter-dokternya guyub. Walaupun gaji sering banget telat tidak masalah untuk kami waktu itu. Malah membuat saya konsentrasi dalam menulis,” kenangnya.

Waktu yang ia habiskan di Gane Timur dituangkan dalam dua judul novel. “33 Senja di Halmahera” yang diterbitkan Gramedia (2017) dan “Kami yang Tersesat pada Seribu Pulau” terbitan Basabasi (2018). “33 Senja di Halmahera” mengangkat kisah asmara dua anak muda beda keyakinan di tengah konflik horizontal yang pernah melanda Malut 1999 silam. Juga tentang desa di pelosok Halmahera yang masih tinggal sesuai agamanya masing-masing. “Itu unik buat saya, sehingga saya ingin menuliskannya,” ujar Intan. Sedangkan “Kami yang Tersesat pada Seribu Pulau” bercerita tentang konflik keluarga. Tentang percintaan lelaki Ternate dan gadis Jawa yang mesti kandas karena jarak dan masalah keluarga masing-masing.

Di Gane Timur, istri Aditya Satrio Faredisto ini juga membentuk gerakan suka membaca dan mendirikan taman baca. Itu dilakukannya bersama rekanrekannya. “Ide mendirikan komunitas itu terinspirasi dari pengalaman keseharian di Gane Timur. Setelah bekerja sebagai dokter PTT di puskesmas, beberapa anak SMP dan SMA sering datang ke rumah dinas untuk belajar.

Dari anak-anak itu saya jadi tahu kalau ternyata pendidikan mereka jauh sekali tertinggal,” kisah pemilik nama pena Andaru Intan ini.

Salah satu penyebab ketertinggalan itu adalah minimnya persediaan buku dan minat baca. Intan lantas berbagi informasi tersebut ke teman-temannya di Jawa dan Yayasan Penyayang Anak (Swayanaka Indonesia). “Saya meminta dukungan untuk menyediakan buku-buku untuk anak-anak di Gane Timur. Kemudian mereka mengirim buku-buku. Buku pelajaran, fiksi, cerita anak, banyak. Lalu dengan beberapa pemuda kami mendirikan komunitas baca dan rumah baca sederhana bernama Gerakan Suka Membaca atau Rak Kaca,” tuturnya.

Kepedulian Intan terhadap lingkungan sekitarnya sejalan dengan

pemilih pindahan (DPph) dan pemilih tambahan (DPTb) dimana para pemilih yang tidak terdaftar di DPT menggunakan hak pilihnya dengan surat keterangan domisili.

“Pemilih menggunakan suket dari kepala desa. Padahal seharusnya ada keterangan dari Dukcapil setempat. Bahkan terjadi intimidasi, mengusir saksi, memukul saksi serta tidak memberi formulir C1 pada saksi nomor urut 3 AGK-YA. Bahkan diduga ada pemalsuan tanda tangan. Jadi saksi pemohon tidak menandatangani tapi ada tanda tangan pada formulir C1,” jabar Wakil.

Berdasarkan temuan tim hukum AGK-YA, sambung Wakil, terdapat 7.237 pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Taliabu. Juga 2.378 pemilih dalam DPT yang bukan warga Pulau Taliabu karena berdasarkan kartu keluarganya berasal dari luar Taliabu.

Sedangkan di DPT Kepsul terdapat 15.139 pemilih ganda dari seluruh TPS. Lalu 2.321 pemilih yang kartu keluarganya tidak menunjukkan yang bersangkutan sebagai penduduk Kepsul. “Akan kami buktikan kegandaannya,” sambungnya.

“Sementara intimidasi dan pemukulan saksi AGK-YA terjadi di Desa Holbota, Pulau Taliabu, atas nama Rizal Soamole oleh Kepala desa Holbota. Pemukulan yang sama juga terjadi di TPS 1 Desa Tabona,” tambah Wakil mencontohkan.

Tak sampai di situ tim AGK-YA membeberkan dugaan pelanggaran pemilu. Kepala Desa Holbota, Rudi disebut mencoblos 23 surat suara (SS) sisa. “Bahkan AHM mencoblos di Desa Gela, Taliabu Utara.

Sementara AHM diduga memiliki KTP ganda. Di Sula kasus yang terjadi hampir sama,” beber Wakil.

Berdasarkan jabaran pelanggaran tersebut, pihak AGK-YA menyampaikan sejumlah pokok permohonan. Yakni meminta MK membatalkan surat keputusan KPU Malut, mendiskualifikasi paslon nomor urut 1 AHM-Rivai sebagai peserta pilgub 2018, dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) seluruh TPS di Malut tanpa mengikutsertakan Paslon AHM-Rivai, atau setidaktidaknya memerintahkan termohon melakukan PSU di seluruh TPS di Taliabu dan Kepsul. Selain itu, memerintahkan KPU Malut untuk melaksanakan putusan tersebut,

memerintahkan KPU RI serta Bawaslu Malut dan Bawaslu RI mengawasi proses PSU, memerintahkan Kepolisian RI mengamankan PSU, memerintahkan kepada termohon untuk melaporkan hasil PSU selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan dibacakan.

Minta Sprindik Sementara itu, anggota majelis Suhartoyo dalam persidangan tersebut meminta kuasa hukum AGK-YA melampirkan surat perintah penyidikan (sprindik) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus yang tengah menjerat AHM. Hal ini diucapkan Suhartoyo setelah mendengarkan pokok aduan yang disampaikan AH Wakil Kamal.

Dalam pokok pengaduan tersebut, dinyatakan AHM pernah mengajukan permohonan SKCK di Polda Malut. Hanya saja, SKCK-nya tak diterbitkan lantaran politikus Partai Golkar itu pernah tersangkut tindak pidana korupsi yang dilidik Polda dan masuk sampai ke Pengadilan.

AHM akhirnya mengajukan pembuatan SKCK di Polda Metro Jaya. Dalam proses pengajuannya, ia diduga memberikan keterangan yang tidak benar yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah tersangkut tindak pidana apapun.

“Orangnya kan pernah bebas atas putusan MA, lalu kasus yang mana sementara berjalan. Dengan mempertanyakan sprindik pada pemohon, jika ada tolong dimasukkan sprindik-nya sebagai bukti dalam pembuktian nanti,” kata Suhartoyo.

Wakil Kamal pun menyanggupi permintaan tersebut. Dia juga menuturkan dalam persidangan itu, AHM dibebaskan dalam tipikor proyek pembangunan Masjid Raya Sula. Selain itu ada kasus baru yang saat ini tengah ditangani KPK, yakni pembebasan lahan Bandara Bobong di Pulau Taliabu. “Kami akan masukkan bukti sprindik atas kasus tersebut,” ucapnya.

Sidang PHP Pilgub Malut ini akan dilanjutkan Rabu (1/8) pekan depan dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon.

Terpisah, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari meyakini gugatan AGK-YA tidak akan dikabulkan MK. Pasalnya, keputusan KPU Malut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Lihat saja, gugatannya sebanyak 157 halaman, toh buktinya hanya sembilan. Jadi silahkan Anda nilai sendiri,” tukasnya.(tr-01/kai)

Syahrani Somadayo kepada Malut Post mengatakan, Basri Salama masih memiliki peluang untuk maju sebagai calon anggota DPR RI dapil Malut. “Saya rasa mereka masih ada peluang untuk maju sebagai calon anggota DPR RI karena keputusan MK ini setelah pendaftaran bakal calon legislatif.

Beda halnya kalau keputusan MK sudah dari jauh-jauh hari. Tetapi putusan ini baru belakangan,”

ungkap Syahrani.

Syahrani mengatakan, kewenangan untuk mendaftar sebagai calon anggota DPR RI ada di KPU Pusat.

Namun, untuk mendaftar atau tidak semua berpulang dari masing-masing orang. “Menurut saya masih ada peluang untuk daftar lagi. Kalau mau daftar, silahkan saja daftar di KPU RI,” ujarnya. (tr-01/jfr)

profesinya sebagai dokter. Saat ini, Intan yang baru saja memenangkan hibah Perempuan Pekerja Seni Cipta Media Ekspresi 2018 itu tengah berada di Kabupaten Asmat, Papua. Hibah tersebut memungkinkannya melakukan riset tentang isu kesehatan dan kebudayaan perempuan di Asmat. “Itu saya gunakan untuk riset menulis novel di Asmat,” kata putri pasangan Joni Supriyanto dan Siti Aminah tersebut.

Sambil melakukan riset, dia berencana menjadi dokter sukarela di Asmat.

Selain untuk membantu penanganan kesehatan di sana, Intan berharap profesinya dapat mempermudahnya melakukan riset nanti. “Apalagi di distrik Asmat juga masih kekurangan dokter,” ujarnya.

Bagi Intan, menjadi dokter dan penulis adalah dua hal yang berbeda.

Namun di tangannya dua perbedaan itu adalah satu dan tak bisa dipisahkan dari hidupnya. “Memilih menjadi seorang dokter atau seorang penulis ibarat memilih tangan kanan atau tangan kiri. Dengan senang hati saya akan memilih kedua-duanya. Dua-duanya bisa jalan berbarengan, justru sangat membantu satu sama lain,” kata jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Dia mencontohkan, saat ini ketika menjalani riset di Asmat, dengan menjadi dokter dirinya juga banyak terbantu. Masyarakat lebih dekat dan relasinya di pelosok menjadi lebih banyak.

Menjadi penulis juga dirasa sangat membantu ketika sedang melakukan pekerjaan sebagai dokter. Dengan menjadi penulis, Intan terbiasa mendengar dan berempati. Dia terbiasa belajar tentang hidup dengan menggali hal-hal yang ditemuinya di depan mata, termasuk pasien. “Dan banyak pasien merasa dekat dengan saya karena saya tidak hanya membicarakan penyakit saja kalau berinteraksi dengan mereka, tapi lebih dari itu. Ya, hal-hal yang pasti penulis lain juga lakukan, membaca cerita dari apapun yang ditemui. Barangkali karena kebiasaan saya berinteraksi itu, pasien-pasien saya lebih merasa dihargai,” ucap Intan.

Menulis memang tak bisa dilepaskan dari Intan. Semasa kuliah di Unair, dia kerap menulis saat diserang jenuh atas proses belajar mengajar. Baginya, menulis adalah refreshing otak. Ia pun sangat bernafsu menulis bila muncul ide baru. Kadang ide baru itu merangsang untuk menulis seharian penuh.

Dalam waktu dua bulan, Intan bisa menghasilkan satu buku. “Tapi kalau lagi nggak ada inspirasi ya bisa nggak nulis sebulan. Menulis itu buat saya

untuk menyegarkan otak. Refreshing.

Kalau jenuh belajar dan beraktivitas, saya menulis. Beda dari belajar ya, karena menulis itu hampir tidak pernah bikin pusing. Hampir selalu menyenangkan. Pusingnya kalau lagi kehabisan ide saja. Kalau belajar kan banyak pusingnya,” imbuhnya.

Setelah lulus, agar tak mengganggu aktivitas kerjanya, Intan sering menulis di malam hari. Namun ia juga selalu membawa laptopnya saat bekerja. “Bila sedang tidak ada pasien, waktu yang kosong dimanfaatkan untuk menulis,” katanya.

Dokter dikenal sebagai profesi yang cukup sibuk. Agar tidak terikat dengan padatnya jadwal pekerjaan, saat ini Intan memilih menjadi dokter freelance di dua rumah sakit swasta. “Bagi saya, menjadi dokter yang sibuk atau tidak merupakan pilihan masing-masing.

Dengan menjadi dokter lepas, saya bisa melakukan aktivitas lain. Seperti sekarang, ketika ada riset menulis ke luar daerah, dengan mengajukan izin ke direktur minimal satu bulan sebelumnya, saya sudah bisa pergi. Tidak ada pembatasan mengenai jadwal kerja karena saya tidak terikat kontrak.

Untuk melakukan kegiatan menulis, saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai dokter di rumah sakit tersebut, tapi bukan berhenti menjadi dokter.

Kapan pun dan dimana pun, saya tetap seorang dokter,” terangnya.

Ketekunannya dalam menulis telah melahirkan sejumlah judul buku. Selain dua buku berlatar belakang Malut, ada pula novel “Teman Hidup” (Diva Press, 2017), “Namamu dalam Doaku” (Diva Press, 2015), dan “Saat Waktu Berkejaran” (Self Publishing, 2013).

“Ada lagi yang sedang proses terbit di Gramedia. Judul masih belum bisa di-publish, rencana akhir tahun terbit.

Ini tentang kisah penari gandrung dan tragedi pembantaian dukun santet di Banyuwangi,” tukasnya.

Menulis pun telah mengantarkan Intan menjadi peserta Residensi Penulis ASEAN-Jepang pada 2017 dan diundang sebagai pembicara di ASEAN Literary Festival 2017. Dia juga memenangkan lomba UNSA Book Award 2013, serta juara III menulis spiritual artikel oleh Fusi Universitas Indonesia 2011. Kesibukan menulis membuat Intan kerap bepergian ke daerah lain.

Beruntung, suami dan orang tua selalu mendukung. “Alhamdulillah keluarga dan suami mendukung, asal selalu berkabar dan berhati-hati. Dan asal saya perginya ke tempat-tempat yang aman, bukan yang rawan konflik. Untuk keamanan saya sendiri,” tandasnya. (cr-04/kai)

HUKUM & KRIMINAL JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 9

Korem Belum Dapat Surat dari Pemprov Terkait Audit Penggunaan Dana Hibah Pilgub Editor : Irman Saleh Peliput : Ramlan Harun

TERNATE – Surat tugas yang dikeluarkan Inspektorat Malut nomor 836/Insp.P/MU/2018, sepertinya tidak berlaku untuk Polda Malut dan Korem 152 Babullah. Padahal, surat yang ditandatangani

Kepala Inspektorat Bambang Hermawan itu untuk mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Polda Malut dan Korem 152 Babullah, sebagai lembaga pengguna anggaran hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut 2018.

Surat yang sudah dikeluarkan beberapa hari lalu itu ternyata belum sampaikan ke Korem. Sementara pihak Polda mengaku sudah mendapat informasi, tetapi tim Inspektorat Pemprov belum mengaudit penggunaan dana hibah di Polda.

Lain Polda, lain lagi dengan Korem 152 Babullah. Kapenrem 152 Babullah Mayor (Inf ) Iriono mengakui, Korem belum menerima surat dari

Pemprov Malut itu. Kapenrem mengaku justru pihaknya tahu dari media massa bahwa lembaga pengguna hibah akan diaudit Pemprov Malut.

Surat yang diterbitkan 24 Juli 2018 ini menyebutkan Pemprov membentuk tim audit yang dipimpin Bambang Hermawan dengan anggota Hamid Madjid, Nani Riana Pakaya, Muhammad Fadli Wais, Siti Fatimah Tuahuns dan Arsil Sangadji. Dalam surat itu juga menegaskan, pemeriksaan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah 36/2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

AKBP Hendry Badar mengatakan, meskipun Polda belum mendapat surat dari Pemprov, pihaknya mempersilakan untuk diaudit, tetapi haris profesional dan proporsional. “Sejauh ini kami belum diaudit tim yang dibentuk Inspektorat Pemprov Malut. Silakan saja kalau mau audit.

Kapenrem 152 Babullah menambahkan, pihaknya tetap melayani tim Inspektorat Pemprov jika mengaudit Korem. TNI juga akan menginformasikan ke wartawan untuk meliput ketika tim Inspektorat Pemprov datangani Korem untuk melakukan audit. (tr-04/lex)

Personel Satgas Berganti

SATGAS: Suasana upacara penyambutan Satgas Ops Pam Rahwan Yonif 731 Kabaresi

KORUPSI Bambang Dimintai Keterangan TERNATE – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dibawa komando Jaksa Utama Muda, Ida Bagus Nyoman Wismantanu mulai menunjukan tajinya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Usai melakukan penahanan terhadap bendahara pembantu pengeluaran pada Biro Perekonomian Pemprov Malut akhir pekan kemarin, kini penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Malut mulai mempercepat perampungan berkas penyelidikan untuk perkara di tiga UPTD Samsat sebagaimana direkomendasikan oleh Inspektorat Malut.

“Kemarin yang ditahan itu, satu terkait kasus Kawalo Tabona dan satunya kasus di Biro Perekonomian yang direkomendasikan oleh Inspektorat,” kata juru bicara Kejati, Apris Risman Ligua, kemarin (26/7).

Menurut Apris, dalam penyelidikan untuk tiga UPTD Samsat tersebut, sejumlah pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Tiga Samsat itu adalah UPTD Samsat Kepsul, Samsat Ternate dan Samsat Halbar.

Untuk mempercepat perampungan berkas penyelidikan tiga UPTD Samsat itu, penyidik telah memintai keterangan kepala Inspektorat Malut, Bambang Hermawan sebagai ahli.

Pemeriksaan Bambang itu dilakukan pada Rabu (25/7). “Ahli dari Inspektorat sudah dimintai keterangan. Semoga dalam waktu dekat ini sudah rampung penyelidikannya dan segera diambil langkah untuk ditingkatkan ke penyidikan,” harap Apris.

Kasi Penkum Kejati itu menerangkan, permintaan keterangan ahli dari Inspektorat Malut itu hanya untuk tiga UPTD Samsat. Pasalnya, satu UPTD Samsat yakni Samsat Halut yang bermasalah itu diketahui telah mengembalikan kerugian negara. “Panggilan terhadap Bambang Hermawan ini juga sekaligus mengecek hasil rekomendasi mereka. Karena rekomendasi mereka (Inspektorat) itu perlu kami cek lagi,” papar Apris. (cr-04/lex)

DISEMINASI: Empat guru ketika dipakaikan pin Diseminasi lalulintas

Mabes Polri Gelar Diseminasi TERNATE – Korps Lalulintas (Korlantas) dan Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Malut menggelar Diseminasi model berintegrasi pen-

didikan lalulintas untuk Guru SD, SMP hingga SMA/sederajat di Ternate, kemarin (26/7). Kegiatan ini dihadiri 300 guru. Utusan Polri yang

TERNATE – Korem 152 Babullah menggelar upacara penyambutan Purna Satgas Ops Pam Rahwan Yonif Raider Khusus 732 Banau dan penerimaan Satgas Ops Pam Rahwan Yonif 731 Kabaresi di Dermaga Utama Pelabuhan A Yani Ternate, Kamis (26/7). Kegiatan tersebut dihadir Wakapolda Malut Kombes (Pol) Lukas Arry Dwiko Utomo sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Komandan Yonif 731/Kabaresi Letkol (Inf ) Indra Hirawanto selaku Komandan Upacara.

Upacara diikuti 2 SSK (satuan setingkat kompi) Prajurit Yonif RK 732/Banau dan 1 SSK Prajurit Yonif 731/Kabaresi.

Turut juga dihadiri Dansat Brimob Polda Malut Kombes (Pol) Anang Sumpena, Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir, perwakilan Danlanal Ternate, perwakilan Binda Malut, Para Dansat/Kabalak serta Kasi/Pasi dan Perwira Staf jajaran Korem 152 Babullah.

Wakapolda mengatakan, seiring dengan berakhirnya masa tugas Satgas Yonif RK 732 Banau, situasi wilayah Maluku Utara semakin

kondusif. Hal tersebut dikarenakan hubungan baik dan sinergitas antar seluruh stakeholder baik Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Maluku Utara. Selain itu, dia berharap kepada prajurit Satgas Yonif 731 Kabaresi yang akan melaksanakan tugas agar selalu meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan serta kebersamaan seluruh aparat termasuk TNI dan Polri di wilayah ini perlu tetap dipelihara dan ditingkatkan guna melakukan langkah-langkah antisipasi dan proaktif. “Sehingga setiap indikasi terjadinya instabilitas keamanan dapat segera dicegah dan dinetralisir sedini mungkin,”harap Lukas. Sementara itu, Kapenrem 152 Babullah Kapten (Inf ) Iriono menyampaikan bahwa untuk upacara yang dilakukan tersebut, karena untuk sementara telah terjadi rolling Satuan Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawah dari Yonif RK 732 Banau yang telah melaksanakan tugasnya selama 10 bulan dan selanjutnya dilanjutkan oleh Satgas Yonif 731 Kabaresi. (tr-04/lex)

hadiri kegiatan ini adalah Direktur Kamsel Korlantas, Brigjen (Pol) Chrsynanda DL. Ia mengatakan, Diseminasi ini untuk memberikan pemahaman ke guru tentang keselamatan berlalulintas. Guru menjadi sasaran Diseminasi, karena dianggap berperan aktif membangun budaya bangsa, juga memiliki strategi bervariasi. Angka kecelakaan di Indonesia masih tinggi. Kecelakaan terjadi bukan karena pengendara tidak memahami tata tertib lalulintas, tetapi kesadaran belum diterapkan.

Pendidikan lalulintas menjadi penting karena akan berlaku sepanjang hidup.

Polri juga telah berkerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kesadaran berlalulintas. Chrsynanda juga mengaku kagum dengan potensi wisata Malut. Ia mengajak semua warga Malut untuk sadar lalulintas dan sadar wisata, demi mencerdaskan bangsa. Dir Lantas Polda Malut, Kombes (Pol) Muji Ediyanto menambahkan, sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat, khususnya di bidang Lalu Lintas, pihaknya menghadapi sesuatu yang kompleks dan berat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan bertambahnya kendaraan, dapat memicu bertambahnya tugas pokok sebagaimana tantangan yang dihadapi.

Salah satu tantangan, menurut dia yakni soal kecelakaan lalulintas yang berpotensi mengakibatkan korban laka lantas. Data yang diterima pihaknya melalui aplikasi via sms, bahwa kecelakaan di Maluku Utara dari Januari hingga Juli 2018 terdapat sebanyak 121 kejadian, mengakibatkan 57 orang meninggal dunia.

“Ini melibatkan korban dengan usia produktif, yang tentunya sangat merugikan semua pihak,” katanya.

Untuk itu, semua pihak harus bertanggungjawab, guru berperan dalam hal mengajarkan kepada siswanya untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam menanggapi hal dimaksud, Pemprov Malut melalui Dikbud sangat menyambut baik. Kadikbud Malut, Imran Yakub, kepada Malut Post disela-sela kegiatan menyampaikan bahwa karena SMA/ sederajat menjadi tanggungjawab pihaknya, maka akan disusun silabus terkait dengan pendidikan lalu lintas. Untuk menyusun itu, kata Imran, pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan Dit Lantas Polda Malut untuk modul penyusunan silabus. Ini juga harus didukung semua pihak, kemudian aparat juga harus menindak tegas yang melakukan pelanggaran berlalu lintas. (tr-04/lex)

PH AHM Minta KPU Tolak Surat Polda TERNATE - Pencabutan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Ahmad Hidayat Mus (AHM) oleh Polda Metro Jaya dinilai keliru oleh penasehat Hukum (PH) AHM, Ode Nur Zainab.

Ia menyayangkan surat Kapolda Metro Jaya tertanggal 20 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara, perihal klarifikasi penerbitan SKCK, yang pada dasarnya memuat pernyataan Kapolda Metro Jaya yakni SKCK yang diterbitkan Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya tertanggal 14 Januari 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Menurutnya, surat tersebut dibuat dengan gegabah dan bertendensi abuse of power. Oleh karena itu, sepatutnya KPU Maluku Utara menolak surat Kapolda Metro Jaya yang diteruskan melalui surat Kapolda

Maluku Utara tersebut.

“Bahwa sesungguhnya pada saat diterbitkannya SKCK oleh Polda Metro Jaya tanggal 14 Januari 2018, AHM nyata-nyata tidak terbukti tersangkut tindak pidana apapun juga,” tegas Wa Ode. Ia menjelaskan, dalam perkara Masjid Raya Sanana yang disidangkan pada Pengadilan Tipikor Ternate, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dan menyatakan AHM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Sebagaimana dimuat dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ternate tertanggal 13 Juni 2017 atau jauh sebelum diterbitkannya SKCK tanggal 14 Januari 2018 tersebut.

“Putusan Pengadilan Tipikor Ternate itu terbukti juga diperkuat dengan putusan MA nomor 2881 K/Pid. Sus/2017 tanggal 23 April 2018 oleh

majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Dr Artidjo Alkostar,” ujarnya.

Penetapan tersangka terhadap AHM oleh Polda Maluku Utara dalam perkara Bandara Bobong, dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tersebut dalam putusan nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Ternate tanggal 22 Februari 2017 atau jauh sebelum diterbitkannya SKCK tanggal 14 Januari 2018.

Wa Ode menilai, perkara Bandara Bobong secara semena-mena diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) walaupun tanpa adanya alat bukti yang sah dan relevan. Kemudian, lanjut W Ode, KPK menetapkan AHM sebagai tersangka pada tanggal 13 Maret 2018 atau jauh setelah diterbitkannya SKCK tanggal 14 Januari 2018. Wa Ode menegaskan,

dalam hal ini, faktanya jelas bahwa ketika AHM mengajukan SKCK kepada Polda Metro Jaya, AHM sedang tidak tersangkut masalah hukum apapun. Jika Polda Metro Jaya mencabut SKCK sebagaimana surat Kapolda tanggal 20 Juli 2018 tersebut, surat itu sama sekali tidak mendasar dan nyata-nyata telah terjadi abuse of power.

Secara hukum, menurut Wa Ode, KPU Maluku Utara harus menolak surat Kapolda Metro Jaya yang diteruskan melalui surat Kapolda Maluku Utara dimaksud.

“Saya sudah konsultasi dengan Ahli Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. I Gd Pantja Astawa. Beliau menyampaikan bahwa Kapolda Metro sudah menyalahgunakan wewenangnya.

Ahli menegaskan bahwa KPU harus menolak surat Kapolda Metro tersebut,” pungkasnya.(cr-04/lex)

LOKAL SPORT JUMAT, 27 JULI 2018 20 0118 8 M Malut alut P Post ost HALAMAN 110 0

PRESTASI: Ketum FKPPI Malut, Ishak Naser menyerahkan trofi bergilir kepada kapten STKIP setelah menjadi juara, kemarin di Stadion Gelora Kie Raha Ternate

STKIP Melaju ke Regional Tahun Depan, FKPPI Akan Gelar Liga Mahasiswa Lebih Meriah TERNATE - Usaha tidak menghianati hasil. Itulah yang dirasakan tim STKIP Kie Raha, setelah selama tujuh hari berjibaku di Liga Mahasiswa Usia 21 tahun, Stadion Gelora Kie Raha Ternate. Tim asuhan Muhlis Nur A. Gani Ohoirat itu menjadi perwakilan Maluku Utara, setelah di akhir turnamen memperebutkan trofi FKPPI Mlaut tersebut,

PETANQUE Asrul Dedy Ikut Coaching Course TERNATE - Pelatih Petanque Malut, Asrul Dedy Ali terus berusaha menambah pengetahuannya di bidang kepelatihan. Untuk menambah SDM pelatih di cabang olahraga Petanque, maka Asrul mengikuti kegiatan Coaching course International level I yang digelar oleh Federasi Olahraga Petaque Indonesia (FOPI).

Kegiatan tersebut berlangsung sejak tanggal 21-24 Juli 2018 di hotel Sentral Jakarta. Pada pelatihan peningkatan SDM pelatih tersebut diikuti pelatih dari berbagai daerah di antaranya, DKI, Jateng, Jabar Malut, Papua, Riau, Sulteng, Jambi, Aceh, Sulsel, NTT, Bali, Sumut, Yogjakarta, Kalbar, Jatim, Banten, Sultra, Sumsel, Kaltim, Kalteng, Sulbar.

Asrul Dedy mengatakan, dengan adanya kegiatan pelatihan yang diikuti tersebut dapat menambah pemahamannya di dunia kepelatihan. Menurutnya, dengan SMD pelatih yang baik tentu akan menghasilkan atlet yang juga berkualitas dan bisa bersaing dengan atlet-atlet lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebelumnya, Asrul memang sudah mengantongi sertifikat nasional pada tahun 2015.

Kali ini, Asrul kembali mengambil sertifikat berlevel internasional. “Banyak pengalaman yang saya dapat. Semoga Petanque Maluku Utara bisa berjaya di level nasional khusus nya PON dan dipakai pada level internasional,” katanya.

Dia berharap kedepan atlet muda bisa mengikuti kegiatan Coaching course International level. Sebab, cabor yang masih belum terlalu familiar di Maluku Utara tersebut, tidak saja membutuhkan atlet yang berkualitas tetapi juga pelatih yang memiliki lisensi. (mg-04/yun)

STKIP berada di puncak klasemen.

STKIP dan Unkhiar memang memiliki poin yang sama, yakni 10. Namun, dari selisih jumlah gol, STKIP lebih unggul. Karena itu, STKIP berhak kokoh di puncak klasemen dan mewakili Malut di putaran regional di Sulawesi Utara, Manado pada Agustus nanti. Selain juara yang memperoleh piala

bergilir, ada prestasi individu lain yakni top scorer yang disabet oleh Akbar. Striker STKIP Kie Raha itu tercatat menjebloskan 7 gol di akhir turnamen.

Sedangkan, best player jatuh di tangan penjaga gawang Unkhair, Faldiansyah Muhlis Sahrun.

Faldiansyah tercatat punya prestasi yang luar biasa dengan menjaga keperawanan gawangnya. Empat

laga yang dimainkan Unkhair, gawang yang dikawal Faldiansyah tak pernah kebobolan satu pun.

Pelatih STKIP Kie Raha, Muhlis Nur A. Gani mengatakan tim asuhannya akan mempersiapkan diri lebih matang lagi.

Baca: STKIP... Hal 11

Lemkari Raih Juara, Pukulan Keras untuk FORKI Malut TERNATE - Prestasi membanggakan datang dat atlet karate dari perguruan Lembaga Karatedo Indonesia (Lemkari) Maluku Utara. Delapan atlet yang dikirim untuk mengikuti Kejuaraan Gubernur Cup di Minahasa Utara berhasil meraih prestasi.

Delapan atlet yang mengikuti kejuaraan sejak tanggal 23 Juli hingga 27 juli, berhasil meraih 1 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Sebelumnya, Lemkari Malut mengirikan 8 atlet yakni, Aprizal Midu, Rukmaningsih M. Togam, Aulia Nufiputri Syah, Tri Mulia Mega Pupita, Bima Aditya, Lulu Charnain, Fahcri Fahrezi, dan Ifdal Keanu.

Ketua Lemkari Maluku Utara, Nurlaela Syarif mengatakan, atlet

Malut sebenarnya memiliki potensi yang cukup menjanjikan di tingkat nasional. Namun, Pengprov FORKI dinilai masih lemah dalam mengurusi atlet. Menurutnya, jika potensi yang cukup baik ini dimanfaatkan dengan baik oleh Pengprov FORKI Malut maka, dipastikan cabang olahraga karate juga bisa berbicara banyak di tingkat nasional.

“Sebenarnya karate ini sangat potensial, hanya saja Pengprov-nya (Pengurus Provinsi) Forki Malut yang diketuai Amin Drakel sangat lemah dan tidak berjalan optimal. Sehingga atlet dan perguruan terbengkalai, karena Organisasi induk karate yaitu FORKI tidak berjalan maksimal dan tidak aktif dalam melakukan pem-

PRESTASI: Atlet Karate dari Perguruan Lemkari Maluku Utara yang meraih 1 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu

binaan. Padahal potensi atlet karate di Malut sangat luar biasa,” ujar Nurlaela, kemarin (26/7). Sebagai ketua Lemkari, Nurlaela berharap FORKI bisa intens menggelar kejuaraan agar

Odemwingie Batal Gabung Madura United PENYERANG asal Nigeria, Peter Osaze Odemwingie dipastikan batal menjadi bagian dari Madura United pada putaran kedua Go-Jek Liga 1 bersama Bukalapak meskipun sempat mencapai kesepakatan bahwa Peter akan kembali membela tim Pulau Garam.

Menurut Manajer Madura United, Haruna Soemitro, awalnya manajemen dan Peter Odemwingie sudah sepakat untuk melanjutkan kerja sama.

Bahkan kedua belah pihak telah menandatangani kontrak baru pada awal Mei lalu. Tidak hanya itu, Peter kembali ke Indonesia untuk merumput bersama Baca: BATAL... Hal 11

PETER Odemwingie

bisa memantau dan melihat langsung perkembangan dan potensi atlet-atlet karate di Malut.

Baca: LEMKARI... Hal 11

Asian Games, Zohri Tidak Turun di No 100 M JAKARTA - Komisi X DPR RI meminta Lalu Muhammad Zohri turun di 100 meter pada Asian Games 2018. Namun, Pelatih Zohri, Eni Nuraeni, menyebutnya tak realistis. Gelar juara dunia junior yang diperoleh Zohri di Finlandia, 11 Juli lalu, berbuntut panjang. Zohri yang sebelumnya hanya diproyeksikan meraih medali di nomor estafet 4x100 meter, kini diharapkan turun di nomor 100 meter Asian Games 2018.

Hal itu muncul dalam Rapat Dengar Pendapat Kemenpora dengan Komisi X DPR RI, Rabu (25/7). Anggota Komisi X, Yayuk Basuki, yang juga mantan atlet tenis meminta agar Zohri tampil di 100 meter. Baik Kemenpora maupun PASI secara tegas menolak permintaan tersebut. Zohri yang masih muda, 18 tahun, dikhawatirkan cedera jika dipaksa dipersiapkan bersaing di nomor 100 meter dalam waktu yang amat singkat.

Apalagi di level senior, catatan waktu para pesaing sudah di bawah 10 detik.

Eni menyebut permintaan tersebut tak berdasar data.

“Ah itu mah dia gak tahu siapa lawannya Lalu. Lawannya Lalu itu siapa? Itu kan usia remaja. Beneran tidak tahu data ya,” kata Eni pada detikSport. “Kan di Asian Games itu lawannya senior, yang larinya sudah di bawah 10 detik,” tambahnya.

Eni menjelaskan untuk bisa menurunkan catatan waktu atlet tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, waktu yang tersisa menuju Asian Games tinggal hitungan hari.

Baca: ZOHRI... Hal 11

LALU Muhammad Zohri

SAMBUNGAN JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 11

...TERBAIK Samb Hal. 12 Di sisi lain, Paul Pogba sukses membungkam kritikan dengan performa bagus serta berhasil membawa Prancis juara Piala Dunia 2018. Menurut pelatihnya di Manchester United, Jose Mourinho, kompetisi bergengsi itu memang sempurna untuknya.

Selama bersama Manchester United, Paul Pogba tak henti-hentinya dirundung kritikan dari berbagai kalangan. Menurut kritikus, pemain berumur 25 tahun itu tidak menunjukkan penampilan yang konsisten seperti waktu masih bermain di Juventus dulu.

Tak hanya permainannya, penampilannya pun juga sering menjadi bahan sorotan publik.

Pogba memang dikenal sebagai salah satu pemain yang sering gonta-ganti warna rambut dan kerap berdansa usai mencetak gol.

Kritikan langsung berkurang secara drastis setelah Pogba menunjukkan performa yang gemilang bersama Prancis. Ia bahkan sukses mencetak gol pada laga final melawan Kroasia dan membawa Les Blues keluar sebagai juara. Mourinho meyakini bahwa kompetisi semacam Piala Dunia merupakan habitat yang

...MORATA Samb Hal. 12 Rossoneri kemudian dikait-kaitkan dengan sejumlah penyerang. Di antaranya adalah bomber AS Monaco Radamel Falcao. Kemudian ada pula nama penyerang Juventus Gonzalo Higuain. Lalu ada juga nama striker milik Real Madrid Karim Benzema.

Akan tetapi sampai saat ini tak ada penyerang baru yang merapat ke San Siro. Hal ini tampaknya juga tak lepas dari situasi keuangan yang dihadapi pemilik lama Yonghong Li. Nama Morata juga sempat disebut-sebut

...VINALES Samb Hal. 12 Beberapa waktu lalu, Meregalli sempat mengeluhkan sikap Vinales yang kurang tenang dan sabar dalam mencari solusi untuk masalahnya, namun kini mengaku lega rider 23 tahun tersebut telah kembali ke jalur yang tepat dan mulai merasa nyaman mengendarai YZR-M1. “Maverick sudah mulai kembali ke jalur yang benar.

Wajar-wajar saja bila rider muda seperti dia kadang sulit berpikir tenang dan sabar menghadapi momen sulit. Ia mengeluhkan masalah yang kami temukan pada data, tapi kami tak paham apa penyebabnya. Dengan waktu yang cukup, kami telah mulai mem-

...SELAMAT Samb Hal. 12 Ia juga kesal karena dijadikan kambing hitam atas kegagalan Jerman di Piala Dunia 2018 kemarin. Ia bahkan menulis: “Jika kami menang, saya orang Jerman. Jika kami kalah, saya seorang imigran.” Perlakuan tak mengenakkan itu sendiri diterima oleh Ozil karena ia sebelumnya berfoto bareng Erdogan. Saat itu Ilkay Gundogan dan Cenk Tosun juga ikut berfoto bareng. Keempatnya bertemu pada bulan Mei lalu di kedutaan besar Turki di London. Erdogan sendiri saat itu tengah menggalang dukungan untuk maju lagi sebagai presiden. Adapun kunjungan Erdogan ke Inggris saat itu adalah untuk menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, Theresa.

Pertemuan dengan Erdogan lantas menjadi perhatian DFB. Mereka mengkhawatirkan dua pemain tersebut menjadi alat kampanye. Setelah Ozil menyatakan mundur pada hari Minggu kemarin, Erdogan akhirnya ikut angkat bicara.

Ia mengaku mendukung langkah pemain Arsenal itu.“Pernyataan ini oleh Ozil dan sikap yang diambilnya benar-benar nasional dan pribumi.

Ini jauh di luar semua apresiasi,” ucapnya seperti dilansir Goal International.

“Saya mengucapkan selamat kepadanya, karena pendekatan rasis seperti itu karena agamanya terhadap seorang pemuda yang memberikan segalanya untuk tim nasional Jerman, memberikan kontribusi untuk keberhasilannya, benar-benar tidak dapat diterima,” ketus Erdogan.

Selain itu Ozil juga mendapat dukungan dari Yildirim Demiroren. Ia adalah Presiden dari Federasi Sepakbola Turki. “Saya mengutuk perlakuan, ancaman dan pesan memalukan yang telah dikirim kepadanya karena asal-usulnya.

Baik di depan umum atau secara pribadi, setiap pemain harus dilindungi dari pesan penghinaan, diskriminasi dan kebencian. Semua anggota komunitas sepakbola internasional harus melanjutkan perjuangan mereka yang

...STKIP Samb Hal. 10 Apalagi, lawan yang bakal dihadapi di zona regional akan lebih tangguh. Menurutnya, kemenangan yang diraih tersebut adalah hasil dari kerja keras tim yang sudah dipersiapkan kurang lebih dua bulan lalu. “Kita akan persiapkan tim dengan sebaik-baiknya.

Kekurangan kita ini akan dibenahi. Pemain yang akan kita panggil untuk regional tentu pemain yang intens menjalani latihan,” kata Muhlis, usai laga kemarin di Stadion Gelora Kie Raha Ternate.

Terpisah, Ketua PD XXVIII FKPPI Maluku Utara Ishak Naser menjelaskan, turnamen bikinan Menpora yang digelar oleh FKPPI tersebut akan menjadi agenda tahunan bagi FKPPI Malut. Menurutnya, tahun depan FKPPI akan menggelar Liga Mahasiswa U-21 lebih meriah, dengan persiapan penyelenggara yang lebih baik lagi juga menghadirkan semua perguruan tinggi di Maluku Utara. “Kedepan kita akan kerja sama dengan instansi terkait salah satunya dengan Askot. Kita berusaha untuk mengundang dan menghadirkan semua perguruan tinggi di

...LEMKARI Samb Hal. 10 Menurutnya, jika induk organisasi berjalan maksimal maka tentu perguruan dan prestasi atlet bisa tersalurkan dengan baik dan bisa berprestasi di setiap event.

“Pengprov FORKI diharapkan bisa optimal agar perguruan dan para atlet bisa tersalurkan dan terus berprestasi,” harapnya.

Sementara itu, pelatih Hermintasi Marmiko mengatakan, harus banyak menggelar event un-

...BATAL Samb Hal. 10 Laskar Sapeh Kerrab dengan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dan kelengkapan lainnya.

sempurna untuk pemain semacam Pogba. Ia lalu menjelaskan alasan dibalik pernyataannya itu.

“Saya pikir Piala Dunia adalah habitat yang sempurna untuk pemain seperti dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya,” ujar Mourinho seperti yang dikutip dari ESPN FC. “Kenapa? Karena kompetisi tertutup untuk sebulan, di mana dirinya bisa memusatkan pikirannya hanya untuk sepak bola. Di mana dirinya bersama tim di kamp latihan, benarbenar terisolasi dari dunia luar,” lanjutnya.

Mourinho lalu menjelaskan perbedaan antara Piala Dunia dengan kompetisi lainnya yang diikuti oleh klub. Menurut pandangannya, para pemain bisa kehilangan fokus dalam kompetisi yang berjalan selama satu musim.

“Selama musim berjalan, anda bisa bermain di laga besar, kemudian kecil kecil, lalu bahkan lebih kecil lagi. Setelahnya anda bisa kehilangan fokus dan konsentrasi, lalu datanglah pertandingan besar lagi,” tambahnya.

“Di Piala Dunia, arah dari emosi, tanggung jawab, dan keputusan besar selalu bertambah.

Anda berada di fase grup, lalu ke babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan ke final.

Ini menambah motivasi serta konsentrasi pemain,” pungkasnya. (bln/yun) diincar oleh Milan. Sekarang menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Rossoneri telah mencoba mendekati eks pemain Juventus itu. Di Marzio mengklaim bahwa pendekatan itu dilakukan oleh Leonardo, sang general manager anyar Rossoneri. Pria asal Brasil ini sendiri baru diresmikan sebagai petinggi anyar Milan pada Rabu (25/07) malam kemarin waktu setempat. Morata kemudian disebut siap saja untuk pindah ke Milan. Namun yang jadi masalah adalah Chelsea. Sebab mereka disebut hanya mau melepasnya dengan harga 65 hingga 70 juta Euro. Leonardo Bonucci diisukan akan kembali ke Juventus setelah satu musim bersama AC Milan. (bln/yun) perbaikinya,” ungkap Meregalli.

Baik Vinales maupun Valentino Rossi selama ini kompak mengeluhkan kinerja sistem elektronik Yamaha, yang membuat area akselerasi mereka jauh tertinggal dari para rival. Meregalli pun menyatakan sebuah perbaikan akan dihadirkan di MotoGP Ceko pada 3-5 Agustus mendatang.

“Vale sudah memberitahu kami masalah yang sama sejak tahun lalu, lalu Maverick menunjukkan masalah yang sama. Tak mudah mengatasi beberapa masalah tertentu, butuh waktu. Tapi kami akan menerima perubahan elektronik di Brno, tapi itu bukan revolusi. Saya percaya diri di Brno. Meski Honda sempat uji coba di sana, tampaknya secara teori kami bisa menyaingi mereka,” pungkasnya. (bln/yun) tak tergoyahkan untuk memerangi rasisme dan intoleransi,” tegasnya.

“Kita semua harus bekerja sama untuk memanfaatkan potensi untuk menciptakan dampak sosial yang positif yang mempromosikan nilai-nilai sepakbola yang inklusif dan penuh rasa hormat,” tutupnya. Sementara itu, Winger timnas Jerman Leroy Sane meminta semua pihak agar tak mengganggu Mesut Ozil sekarang ini menyusul keputusannya mundur dari tim Panser. “Keputusan ini sangat sulit dibuat karena saya selalu memberikan segalanya pada rekanrekan saya, staf pelatih dan orang-orang baik di Jerman. Tapi ketika pejabat-pejabat tinggi di DFB memperlakukan saya seperti yang telah mereka lakukan, menghina darah Turki saya dan secara egois membuat saya menjadi propaganda politik, maka cukup sudah. Ini bukan penyebab mengapa saya main sepakbola dan saya tak akan diam saja dan tak melakukan apapun soal itu. Rasisme harusnya sama sekali tak pernah boleh diterima,” kata Sane. Sane sebelumnya tak terpanggil masuk skuat Jerman yang berangkat ke Piala Dunia 2018.

Padahal sejatinya dalam semusim ia tampil bagus bersama Manchester City.

Pemain berusia 22 tahun ini mengatakan bahwa setelah memutuskan pensiun, Ozil sebaiknya diberi waktu untuk menyendiri. Sama seperti yang dialaminya ketika Joachim Loew tak mengajaknya serta ke Rusia.

“Saya tahu bagaimana keadaannya, ketika saya tidak ada di dalam skuat dan ketika saya tidak terlibat,” kata Sane pada ESPN. “Saya juga tidak duduk di dekat telepon saya dan menanggapi semua orang yang mengirim sms kepada saya karena saya membutuhkan waktu saya untuk menenangkan diri dan memikirkan segalanya dan itu sama dengan yang saya biarkan terjadi pada mereka. Beri mereka ruang dan waktu dengan keluarga mereka,” terangnya.

Setelah Ozil mengundurkan diri, tak berapa lama kemudian DFB merilis pernyataan balasan terhadap pemain Arsenal itu. Mereka menolak disebut ikut terlibat aksi rasis terhadap mantan pemain Real madrid ini. (bln/yun) Maluku Utara,” ujarnya.

Dia menambahkan, STKIP yang mewakili Malut di zona regional tersebut merupakan prestasi yang baik bagi persepakbolaan di tingkat mahasiswa. Menurutnya, harus menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan saja kampus tetap KONI Malut juga ikut berperan untuk wakil Malut tersebut. Ishak mengatakan, akan membicarakan agenda tersebut dengan KONI Malut, terutama bisa membantu tim yang mengatasnamakan Maluku Utara di pentas regional, Sulawesi Utara nanti. Jika di tingkat regional, STKIP keluar sebagai juara maka, akan melanjutkan langkah ke tingkat nasional yang akan dihelat di Bandung nanti.

“Mereka yang juara ini Mewakili Maluku Utara ke even regional. Jadi tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya akan bicarakan dengan pemerintah Provinsi dan juga pengurus KONI Maluku Utara, untuk bisa memberikan fasilitas terbaik buat mereka supaya mereka bisa meraih prestasi yang lebih bagus di tingkat regional maupun nasional. Saya ucapkan selama kepada tim juara (STKIP), dan untuk kontestan lain yang belum berkesempatan, tidak harus putus asah. Teruslah belajar dan mengejar prestasi,” katas Ishak mengakhiri. (mg-04/yun) tuk menambah pengalaman mereka. Menurutnya, minimnya jam terbang atlet tersebut akibat dari kurangnya diadakan event atau kejurda di tingkat daerah. Sedangkan, FORKI yang bertanggung jawab untuk menggelar event pun dinilai vakum. Jika FORKI aktif dan menggelar kejurda maka dipastikan akan banyak atlet yang bisa meningkatkan kemampuannya, bahkan bisa bersaing dengan atlet nasional.

“Sejak tahun 2011, dari generasi ke generasi Lemkari Maluku Utara Dojo Kodim 1501 melahirkan Karataka Berprestasi sebagai Juara Nasional Sejati,” ungkapnya. (mg-04/yun) “Hanya saja, tiba-tiba Peter memberikan opini yang menurut saya masuk akal, dan alhamdulillah tadi malam (kemarin malam, red) kita sudah menemukan suatu agreement baru bahwa intinya Peter melihat atmosfer kompetisi di putaran kedua yang begitu panas, yang begitu on fire dia belum bisa memberikan ekspektasi yang lebih

Pelimpahan wewenang tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya.

Sebagai kepala daerah, Gubernur akan menjalankan pemerintahannya untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan desentralisasi, Gubernur menjadi kepala daerah dan bertanggungjawab kepada warga yang memilihnya yang diwakili DPRD Provinsi.

Kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat merupakan implikasi dari penerapan asas dekonsentrasi.

Dengan dekonsentrasi gubernur menjadi kepala wilayah administrasi (local state government) yang memastikan keselarasan program-program pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan program pemerintah pusat, berjalannya program pemerintah pusat di daerah, menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan pemerintahan di daerah, serta menjaga tetap tegak dan utuhnya wilayah NKRI. Untuk menjalankan peran sebagai kepala wilayah, Gubernur diharapkan mempunyai kepemimipinan yang kuat (strong leadership) karena Gubernur berhubungan dengan bupati/ walikota yang memiliki wilayah yang otonom untuk bersinergi membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Malut.

Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah Pembangunan pusat dan daerah harus sinergi dan terintegrasi mulai dari perencanaan pembangunan. Visi dan misi Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD harus sejalan dengan program prioritas Pemerintah Pusat yang telah dituangkan dalam RPJMN. RPJMD tersebut harus memperhatikan isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat Maluku Utara. Demikian juga, RPJMD Kabupaten/ Kota harus sinkron dengan RPJMD Provinsi Malut.

Pada tahap pelaksanaan, Gubernur harus mampu mewujudkan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Hal ini tidak lepas dari tugas dan kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sebagai kepala daerah. Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) adalah wujud dari pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian/ Lembaga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Total alokasi APBN 2018 untuk DK/TP untuk Maluku Utara Sebesar Rp. 450,3 miliar. Gubernur bertugas ikut mengawasi jalannya pelaksanaan program-program pemerintah yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dana transfer dan Dana Desa adalah wujud desentraliasi fiskal yang bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah, memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar. Jumlah dana transfer dan dana desa yang masuk ke Provinisi Malut 2018 sebesar Rp 10 triliun. Terdiri dari dana transfer sebesar Rp 9,2 triliun dan Dana Desa Sebesar Rp 786 miliar. Jumlah dana transfer ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita tentu berharap agar dana transfer ini benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gubernur harus memastikan dana transfer dan dana desa digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Permasalahan Krusial di Malut Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Malut, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Gubernur/Wagub terpilih antara lain sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Malut pada triwulan I 2018 tum-

buh sebesar 7,98 persen jika dibandingkan dengan triwulan I 2017. Sumber pertumbuhan ekonomi terutama ditopang hasil pertambangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Malut, seharusnya pertumbuhan tersebut harus lebih banyak ditopang oleh sektorsektor unggulan yang banyak menyerap tenaga kerja lokal yaitu sektor perikanan, pertanian/peternakan dan pariwisata.

Sektor-sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan menjadi sumber pendapatan mayoritas masyarakat Malut disamping untuk menekan harga-harga yang didatangkan dari luar Malut. Oleh sebab itu Gubernur/ Wagub Malut yang terplih harus mengembangkan sektor-sektor ini. (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah. IPM merupakan ukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. IPM ini akan menggambarkan kualitas kesehatan dan pendidikan suatu daerah. Berdasarkan data BPS, pada 2017, IPM Malut sebesar 67,20, masih di bawah IPM nasional sebesar 70,81, dan menduduki posisi ke 26 dari 34 Provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu Gubernur/ Wagub terpilih harus dapat meningkatkan IPM Malut dengan meningkatkan kualitas kesehatan termasuk usia harapan hidup dan pendidikan di Malut. (3) Tingkat pengangguran yang tinggi. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Malut Februari 2017 sebesar 4,77% menduduki posisi ke 20 dari 34 Provinsi, namun lebuh baik dari nasional yang sebesar 5,33%. Disamping itu, terdapat kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 3,43%. Gubernur/Wagub terpilih harus melakukan langkah-langkah strategis untu mengurangi/mengantispasi bertambahnya tingkat pengangguran terbuka ini, mengingat jumlah angkatan kerja di Malut yang terus meningkat. Menurut data BPS, jumlah Angkatan Kerja Maluku Utara pada Februari 2018 sebanyak 588,0 ribu orang. Meningkat 5,54 persen dibanding angkatan kerja pada Februari 2017 yang tercatat sebesar 557,1 ribu orang. Sementara itu, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 27,4 ribu orang pada Februari 2018. Mengalami kenaikan sekitar 0,5 ribu orang dibanding Februari 2017. (4) Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Berdasarkan data BPS, pada September tahun 2017, tingkat kemiskinan di Maluku Utara adalah 78,28 ribu orang (6,44 persen). Secara objektif Maluku Utara tidak termasuk 10 Provinsi yang paling tinggi angka kemiskinannya dan masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 10,64% (maret 2017). Tetapi ada kecenderungan kenaikan tingkat kemiskinan di Malut dari periode Maret sampai September 2017 sebesar 0,02 persen atau bertambah 1.800 jiwa. Tingkat kemiskinan ini dapat ditekan jika Gubernur/Wagub terpilih meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, disamping itu juga mengembangkan UMKM dengan membantu permodalan, pemasaran dan pelatihan SDM. Penutup Gubernur/Wagub Malut harus bersinergi dengan seluruh kepala daerah, para pimpinan Kementerian/Lembaga, Badan Usaha (BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta) serta masyarakat Malut dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malut.

Seyogyanya, janji-janji politik yang disampaikan ketika kampanye Pilkada lalu dapat dituangkan dalam RPJMD dengan meminta masukan dari stakeholders di Malut dan konsisten melaksanakannya.

Gubernur/Wagub harus memaksimalkan perannya sebagai kepala daerah dan wakil Pemerintah Pusat di Malut untuk sebesar-besarnya pembangunan dan kesejahteraan Malut. Jangan pernah letih mencintai Moloku Kie Raha.(*)

yang ada di 6 desa jelang pileg dan pilpres nanti,” ujar Zainal saat bertandang di Malut Post kemarin (26/7).

Dikatakan, sejak awal lahirnya PP Nomor 42 tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Provinsi Tingkat I Maluku, dan Undang-undang No 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan tersebut. “Akhirnya timbul multitafsir, saling klaim, bahkan muncul isu yang kerap memprovokasi, dan sekte-sekte,” tukasnya.

Tokoh muda Kabupaten Halmahera Utara (Halut) ini juga menuturkan, berdasarkan hasil analisisnya, ada masyarakat yang masih terprovokasi dengan isu-isu yang tidak sehat yang berujung pada golput saat pilgub lalu.

“Ini sangat kita sayangkan. Sebab, sebagian masyarakat tidak bisa meny-

alurkan hak suaranya,” imbuhnya.

Meski begitu, dari aspek keamanan, menurut pria yang akrab disapa Alan ini dapat diatasi secara baik oleh pihak kepolisian. “Karena itu, saya atas nama pemuda 6 desa sangat mengapresiasi Polda Malut yang mampu menstabilkan kondisi 6 desa yang kerap terjadi kontradiktif tersebut,” ujarnya.

Dia juga berharap agar Pemprov segera mengambil langkah sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik Pemda Halbar maupun Halut agar tidak ada lagi TPS (tempat pemungutan suara) khusus dan tindakan golput. “Dengan begitu masyarakat juga bisa menjalankan hak-haknya sebagai warga negara, menjalankan aktivitas tanpa ragu-ragu dan tidak ada lagi golput atau boikot jalan,” tambahnya seraya mengajak masyarakat untuk turut menaati asas hukum yang telah ditetapkan pemerintah demi kemaslahatan bersama.(adv/jfr)

“Ya enggak lah. Ya tidak bisa dipaksa.

Di teori kan jelas tak bisa dalam waktu sebulan menurunkan 10 detik tak bisa.

Ibaratnya, nol koma sekian saja bisa setengah sampai satu tahun. Apalagi usia remaja masa dipaksa begitu. Hancur nanti,” dia menegaskan. “Itu lah orang orang yang tidak tahu. Tidak realistis dan aneh, tak tahu data,” lanjutnya.

Zohri sedianya sejak awal sudah didaftarkan PASI di dua nomor. Yaitu nomor 100 meter dan estafet 4 x 100 meter. Namun yang diprioritaskan nomor estafet karena dianggap paling berpeluang.

“Makanya kami juga tidak memaksakan itu. Prioritas kami di estafet 4x100 meter. Tentu proyeksi kami lebih ke depan. Tahun depan ada kejuaraan asia kejuaraan dunia dan masih junior. Jadi kami fokus itu dulu. Jika lolos olimpiade mungkin bisa ikuti ke sana. Jadi fokusnya ke depan,” ujar dia.

Lalu Muhammad Zohri diharapkan tampil di nomor lari 100 meter pada Asian Games 2018. PB PASI tak akan gegabah untuk memenuhi tuntutan itu.

Lalu, 18 tahun, mencatatkan hasil fenomenal di Kejuaraan Dunia Atletik U-20 di Finlandia. Pemuda asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menjadi juara lari 100 meter dengan catatan waktu 10,18 detik.

Dengan prestasi apik itu, Lalu, oleh Komisi x DPR, diharapkan tampil di nomor 100 meter pada Asian Games 2018 yang digelar Agustus nanti. Kendati didaftarkan dalam nomor bergengsi itu, Lalu tak menjadi prioritas. PASI mengutamakan pelari yang lebih senior, Yaspi Boby, untuk tampil di nomor tersebut.

Saat ini, Yaspi Boby, 30 tahun, memiliki waktu terbaik 10,36 detik. Jam terbang menjadi pertimbangan utama. Sebab, pengalaman amat mempengaruhi mental atlet. PB PASI menilai ujian mental bukan datang dari lawan, namun juga kondisi badannya.

“Saat ini catatan waktu terbaik Lalu 10,18 detik. Sementara pesaing dia, pelari

dari Qatar dan China berada di bawah 10 detik. Jika dari 10,18 detik untuk turun ke 10 detik itu sangat berat. Jadi kami tak akan menggenjot karena latihan sudah tinggal perbaikan teknik dan sudah masuk masa kompetisi,” kata Sekjend PB PASi, Tigor Tanjung. “Selain itu, nanti dikhawatirkan cedera kalau genjot. Kalau cedera kan yang rugi kita semua. Lebih baik tak digenjot sekarang. Artinya tahun depan, pelanpelan dia masuk ke program yang baru lagi menuju 10 detik,” ujarnya kemudian.

Di Asian Games 2014, medali emas lari 100 meter dikuasa atlet Qatar, Femi Ogunode, dengan catatan waktu 9,93 detik. Sementara, perak direbut atlet China, Su Bingtian, dengan waktu 10,10 detik, sedangkan perunggu dimiliki Kei Takase (Jepang) dengan waktu 10,15 detik.

Tigor belum dapat memastikan jangka waktu untuk memastikan Lalu siap tampil di persaingan senior. Seluruh program ada di tangan pelatih.

“Enggak ada patokan untuk itu. Semua tergantung atlet, pelatih, dan bagaimana programnya,” ujar Tigor. (dtc/yun)

tinggi terhadap tim ini,” ungkap Haruna dalam jumpa pers di Surabaya, Kamis (26/7). “Karena itu dia memilih agar Madura mencari pemain baru sehingga kita akhirnya meng-cancel kontrak yang kita tanda tanda tangani Bulan Mei yang lalu,” tegas mantan manajer Persebaya Surabaya ini.

Salah satu pertimbangan Peter kata Haruna karena mantan bomber Stoke City itu belum pernah bermain selama beberapa bulan setelah meninggalkan Madura United. Sehingga tidak memungkinkan untuk cepat beradaptasi dengan atmosfer kompetisi yang begitu ketat.“Alasan yang paling mendasar yang disampaikan Peter dan kita harus me-

mahami, delapan bulan sejak terakhir bertanding dengan Madura dia belum turun di lapangan meskipun secara fitness dia bugar. Tapi apapun pertandingan sepak bola berbeda, game berbeda dengan hanya latihan fitness.

Sehingga kita sepakat meng-cancel,” tegas Haruna.

Diharapkan dengan penjelasan yang cukup gamblang, para publik sepak bola khususnya suporter tidak bertanya-tanya lagi terkait status Peter Odemwingie. “ Mudah-mudahan ini ending yang bagus sebagai ending dari semua cerita sinetron,” pungkasnya.

Odemwingie merasa sedih karena tidak bisa kembali bergabung dengan

Madura United pada putaran kedua Go-Jek Liga 1 bersama Bukalapak. Sebab banyak kenangan indah yang dilewati bersama klub kebanggaan Pulau Garam ini. ”Kadang saya merasa sedikit kecewa karena saya masih ingin bermain, tapi yang lebih penting adalah klub, jadi saya meninggalkan lima bulan kesempatan untuk bermain dengan Madura,” ungkap Odemwingie. “Mungkin saya akan bermain lagi musim depan, tapi kesempatan itu sangat tipis, tetapi saya akan kembali ke Madura meskipun dengan peran yang lain, saya akan melakukan beberapa pekerjaan di masa yang akan datang,” imbuh mantan bomber Stoke City ini. (bln/yun)

...VISI Samb Hal. 1 115 kabupaten dan 39 kota telah berlangsung dengan lancar pada tanggal 27 Juni. Pilkada serentak 2018 ini merupakan pilkada serentak gelombang ketiga dan gelombang terakhir sebelum pilkada serentak nasional di semua wilayah yang akan diadakan pada tahun 2024. Sebelumnya, Pilkada serentak telah dilakukan pada tahun 2015, dan 2017.

Pilkada serentak tahun 2018 ini merupakan pilkada serentak yang paling banyak jumlah yang berhak memilih yaitu sebesar 151 jiwa, dibandingkan 2 pilkada serentak sebelumnya. Dan bagi masyarakat Maluku Utara, terasa istimewa karena pilkada serentak 2018 ini juga termasuk pemilihan gubernur/ wakil gubernur di Maluku Utara.

Pilkada dan Perencanaan Pembangunan Pilkada langsung termasuk pemilihan gubernur/wagub Malut merupakan perwujudan amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Perhelatan pemilihan Gubernur/Wagub merupakan wujud pelaksanaan hak demokratis rakyat Malut untuk memilih Gubernur/ Wagub Malut yang dapat melaksanakan harapan rakyat yaitu meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kualitas layanan publik.

Secara politis, proses perencanaan pembangunan dimulai dari proses Pilkada. Ketika kampanye, baik kampanye dialog/tatap muka, media sosial, maupun selebaran, pasangan calon kepala daerah menyampaikan visi dan misi serta program yang akan dilaksanakan. Visi, misi dan program tersebut menjadi salah satu penilaian konstituen dalam memilih pasangan calon kepala daerah yang bersangkutan, di samping faktor-faktor lainnya. Ketika pasangan calon kepala daerah telah terpilih, visi dan misi yang ditawarkan, dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD tersebut ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan setiap tahun, pemerintah daerah akan melakukan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan dari RKPD tersebut adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan, setiap tahun Pemerintah Provinsi bersama-sama DPRD menetapkan APBD yang memuat program prioritas dalam RKPD dan RPJMD sehingga terwujud visi-misi gubernur/wagub terpilih. Gubernur dan wagub harus menyusun APBD secara prudent, credible, sustainable, transparan dan akuntabel.

Tugas dan Kedudukan Gubernur Sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur sebagai kepala daerah berhubungan dengan asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah.

...6 DESA Samb Hal. 1 agar segera mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 42 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan sejumlah aturan dan kesepakatan lainnya yang meligitimasi enam desa (Desa Dumdum, Desa Akesahu, Desa Akelamo, Desa Tetewang, Desa Bobane Igo dan Desa Pasir Putih) yang masuk wilayah administrasi Halut.

Ini penting disampaikan agar persoalan yang mencuat di enam desa tersebut pada pemilihan gubernur (Pilgub) Malut 2018 baru-baru ini tidak berefek terhadap pemilihan legislatif (Pileg) 2019 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus sampaikan dan sosialisasikan aturanaturan tersebut kepada warga 6 desa agar tidak menimbulkan multitafsir dan memecah belah kelompok masyarakat

...ZOHRI Samb Hal. 10

MANCA SPORT JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Po Post HALAMAN 12

Gol Pavard Jadi yang Terbaik Mourinho: Piala Dunia Adalah Habitat Paul Pogba MOSKOW MO OSK S OW - Go G Goll spektakuler sp pektakuler yang dicetak bek ka ana n n Prancis, P an Pr ancis,, Benjamin Ben njamin Pavard ke gawang kanan Arge Ar g nt ntinaa di d p artai babak 16 besar baru Argentina partai sa aja di in batkan sebagai gol terbaik inob saja dinobatkan turn tu namen Piala Dunia 2018. Fedturnamen eerasi r asii sepakbola dunia FIFA menyebut bahwa gol Pavard me terpilih menjadi yang terbaik dalam polling online yang melibatkan lebih dari

B NJA BENJAMIN A N Pavard P Pa Pav rd rd

BURSA TRANSFER Morata Siap Bela Milan

Baca: MORATA... Hal 11

ALVARO Morata

“Saya hanya coba menendang bola dari arah datangnya, seperti yang para penyerang biasa katakan pada saya. Saya tidak memikirkan itu (saat melakukannya) dan ketika masuk, saya merasa sangat bahagia!” lanjutnya.

Gol Pavard terbilang cukup vital dalam perjalanan Prancis menuju gelar juara karena membuat Les Bleus berhasil bangkit untuk kemudian mencetak dua gol tambahan lewat Kylian Mbappe. Prancis pun sukses melewati hadangan berat ini dan selanjutnya mengalahkan Uruguay di perempat final dan menyingkirkan Belgia di semifinal. Di partai puncak, Prancis kembali tampil gemilang dengan mengalahkan Kroasia sekaligus menyabet gelar juara dunia kedua mereka.

Baca: TERBAIK... Hal 11

Vinales Kini Kembali ke Jalur yang Benar MAVERICK Vinales

PENYERANG asal Spanyol Alvaro Morata dikabarkan siap saja membela AC Milan untuk musim depan, namun Chelsea tak akan melepasnya dengan murah meriah. Sejak akhir kompetisi musim lalu, ada satu posisi yang kabarnya sangat ingin dibenahi manejemen Milan. Posisi itu adalah lini serang.

Sebab musim lalu jumlah gol Milan bisa dibilang minim. Padahal Rossoneri sudah mendatangkan pemain seperti Andre Silva dan Nikola Kalinic, plus memiliki penyerang muda seperti Patrick Cutrone.

tiga jjuga pengakses laman resmi FIFA. Go Gol Pavard berada di urutan pertama mengalah galahkan gol tendangan bebas mendatar milik pem pemain Kolombia, Juan Quintero ke gawang Jepan Jepang yang duduk di peringkat kedua. Sementara peringkat ketiga ditempati gol tembakan jarak jauh Luka Modric ke gawang Argentina di fas fase grup.

Go Gol yang diciptakan Pavard di Kazan ini meru merupakan gol penyama kedudukan menjadi 2-2 dan d kemudian mengantar Prancis berbalik men menang dengan skor akhir 4-3. Bek kanan 22 tahu tahun itu pun menceritakan proses terjadinya gol tembakan te roket tersebut.

“B “Bola memantul ketika datang pada saya.

Saya bahkan tak memikirkannya. Saya hanya men mencoba untuk mengambil dan menendangnya,” ujar Pavard.

RECEP Tayyip Erdogan

DIREKTUR Ti m M o v i s t a r Yamaha MotoGP, Massimo ‘Maio’ Meregalli mengaku pihaknya mulai lega melihat kemajuan performa yang ditunjukkan Maverick Vinales di Assen, Belanda dan Sachsenring, Jerman.

Kepada GPOne, Meregalli menyatakan bahwa Vinales solusi kkru Vi l telah l h menemukan k l i efektif f k if untuk masalahnya.

Vinales belum meraih kemenangan sejak Le Mans, Prancis tahun lalu, dan masalah teknis bertubi-tubi menyerangnya sejak itu. Dalam tujuh seri pertama musim ini, ia terlihat kuat di sesi latihan dan kualifikasi, namun posisinya langsung melorot di lap-lap pertama balapan,

Erdogan Ucapkan Selamat untuk Ozil dan baru bisa menemukan ritme menjanjikan justru di lap-lap akhir.

Meski begitu, perombakan metode kerja dalam Vinales dilakukan Assen, di d l kkru Vi l mulai l i dil k k di A mana ia berhasil bertarung sengit dengan tujuh rider lainnya, sebelum akhirnya finis ketiga.

Di Sachsenring, ia merasa nyaman kompetitif sejak lap pertama dan akhirnya kembali finis di posisi ketiga.

“Kami memberi Maverick setup balapan pada sesi latihan dan akhirnya menemukan solusi.

Kami menemukan setup dasar yang lebih baik.

Tiga seri yang lalu, ia baru bisa meraih ritme yang baik pada 5-6 lap terakhir, tapi kini ia bisa langsung cepat. Inilah hasil kerja tim. Ia rider yang sangat kuat dalam kondisi yang tepat, dan ini hal yang harus kita ingat,” ujar Meregalli.

Baca: VINALES... Hal 11

PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan mengucapkan selamat kepada Mesut Ozil karena berani mengungkapkan perlakuan rasis yang diterimanya dari banyak orang di Jerman. Sebelumnya Ozil memutuskan untuk pensiun dari timnas Jerman. Sebab ia merasa tak dihormati dan parahnya lagi diperlakukan secara rasis.

Perlakuan rasis itu menyangkut darah Turki dan kemungkian terkait agama yang ia anut. Perlakuan tak menyenangkan itu ia dapatkan dari banyak pihak, termasuk politisi di Jerman dan Presiden Federasi Sepakbola Jerman (DFB) sendiri, Reinhard Grindel.

Baca: SELAMAT... Hal 11

AROUND TERNATE JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 14

Art: Resayfa Rumra

Bangunan Semi Permanen Padati Depan Kubur Islam TERNATE - Gunakan lahan depan Pekuburan Islam, warga kawasan Makassar Barat dan Belakang Benteng dirikan bangunan semi permanen bangunan yang didirikan sepanjang depan pekuburan islam itu, ada yang digunakan untuk berjualan, buat bengkel motor, tempat cuci kendaraan, gudang hingga pangkalan ojek, ini dilakukan warga karena tidak ada larangan dari pihak terkait hingga mereka dengan leluasa membangun di sepanjang depan pekuburan Islam tersebut Iwan Abdula, salah satu pejiarah kubur Islam yang ditemui koran ini kemarin menuturkan, seharusnya Pemerintah memberikan pemahaman kepada warga agar dimana lokasi tempat

umum itu jangan mendirikan bangunan, selain melanggar aturan, pasti akan mengganggu penataan dikawasan umum. “kami saat berjiarah saja, untuk memarkir kendaraan harus berhati hati, karena badan jalan semakin kecil, sementara space antara tembok pekuburan dan jalan yang bisa digunakan untuk parkiran malah dijadikan lapak warga sekitar untuk berjualan dan sebagainya, ini yang kami rasa sangat menggnggu,” Terang Iwan Iwan berharap, pihak terkaiterkait untuk dapat memberikan pemahaman kepada warga sekitar pekuburan untuk membongkar lapak mereka demi kenyamanan penjiarah.(tr-02/ Lid)

Agenda Kota merupakan rubrik tentang agendaagenda yang akan dilaksanakan di Kota Ternate. Bagi instansi pemerintah, swasta, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, pelajar dan mahasiswa yang memiliki agenda kegiatan di Kota Ternate dapat menyampaikan ke Redaksi Malut Post Melalui SMS ke 085398309581 SMS berisikan nama institusi atau organisasi penyelenggara kegiatan, nama kegiatan, hari/tanggal, waktu dan tempat kegiatan. (*)

PADAT: Deretan bangunan semi permanen yang berjejer di depan Pekuburan Islam.

(Maslan/MP)

Warga Minta Pasar Singgah Segera Difungsikan Banyak yang tertarik, tapi belum di buka Editor : Erwin Syam Peliput : Maslan Adjid TERNATE - Bangunan pasar singgah di kawasan Danau Tolire, Kelurahan Takome yang telah

selesai dibangun beberapa bulan lalu, mulai dipertanyakan warga, pasalnya hingga kini bangunan tersebut belum juga difungsikan.

Dari hasil amatan Malut Post, bangunan yang berdiri diantara persimpangan jalan dari Tolire kecil menuju ke danau Tolire besar itu, tampak sudah selesai dikerjakan, bangunan seluruhnya sudah di cat, pintu rolling dor

juga sudah terpasang serta bagian jendela terlihat menggunakan kaca riben, kondisi bangunan terlihat sudah siap ditempati.

Ibu Ila, Salah satu warga yang juga pedagang disekitar kawasan Tolire kecil kepada Koran ini mengatakan, ada sejumlah warga yang berminat untuk menggunakan bangunan itu, mereka kata Ila, tinggal menunggu petunjuk

dari pengelola pasar singgah itu untuk kemudian di sewa dan ditempati.”banyak warga dan pedagang sekitar Tolire yang pertanyakan soal bangunan ini, kapan diresmikan dan kapan dibuka untuk umum, warga berharap agar pihak pengelola secepatnya mengfungsikan bangunan tersebut,”kata Ila kepada Malut Post. (tr-02/Lid)

SEMENTARA ITU Trotoar Dipenuhi Kulit Kelapa

SELESAI: Bangunan pasar singgah yang belum difungsikan. (Maslan/MP)

SAMPAH: Sampah bekas kelapa yang berserakan di atas trotoar. (Maslan/MP)

TERNATE - Pemandangan sampah yang memenuhi badan trotoar di kawasan belakang Jatiland Mall saat ini terlihat semakin kumuh, pasalnya, sampah hasil produksi para pedagang kelapa itu, tidak diangkut petugas kebersihan Dari pantauan Malut Post, hingga Rabu siang kemarin, sampah yang berserakan di atas trotoar itu berserakan dimana mana, padahal biasanya sampah ini selalu diangkut petugas kebersihan dengan menggunakan mobil sampah setiap pagi pasca pedagang kelapa selesai berjualan, namun beberapa hari belakang ini, petugas kebersihan mulai lepas tangan Akmal, salah satu pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut sangat mengeluh akibat tumpukan sampah kulit kelapa itu, menurut Akmal, seharusnya pedagang kelapa tidak diijinkan berjualan dengan menggunakan badan trotoar, harus ada lokasi yang tepat untuk pedagang tersebut, selain itu kata Akmal, petugas pasar dan petugas kebersihan wajib memberikan peringatan kepada para pedagang agar selesai berjualan untuk membersihkan kembali sisa kulit kelapa. Pedagang tidak boleh hanya berharap kepada petugas kebersihan. “memang sesuai informasi, para pedagang ini setiap hari mereka membayar leo dan juga uang kebersihan, ini yang kemudian membuat pedagang hanya berharap kepada petugas yang akan datang membersihkan sampah bekas jualan.” Tutur Akmal Selain Akmal, Rusdi yang keseharian beraktivitas di kawasan itu mengeluh karena sampah ini mengganggu warga yang beraktivitas menuju ke pasar serta mereka yang jogging diarea tersebut. “sampah tidak hanya dibuang di atas trotoar, namun ada juga yang sengaja buang sampah ke tumpukan batu reklamasi di bibir pantai, kami berharap petugas pasar dan petugas kebersihan untuk memberikan pemahaman yang baik agar sampah dibuang pada tempatnya dan jangan berjualan di badan Trotoar karena itu mengganggu pejalan kaki,” Turup Akmal. (tr-02/Lid)

Ruas Jalan Alternatif di Sango dan Tarau Memprihatinkan TERNATE — Karena sering dilalui kendaraan berat, jalan alternative yang menyambungkan antar kelurahan Sango dan Tarau tepatnya di belakang Bandara kini kondisinya mulai rusak Kerusakan ini sebelumnya juga telah diprotes warga dengan melakukan aksi menanam pohon di beberapa sudut jalan, namun tetap saja jalan tidak diperbaiki dan malah tambah rusak. Jana

Yasin, salah satu warga Tarau yang ditemui Koran ini menuturkan, kerusakan jalan di sepanjang jalur alternative tersebut, karena sering dilindas kendaran truck bermuatan material serta mobil berat seperti excavator membuat badan jalan rusak dan membentuk lubang kecil di sepanjang badan jalan. “kerusakan jalan ini juga sudah beberapa kali memakan korban, dimana pengendara sepeda motor

palinsering terpeleset dan jatuh akibat masuk ke lubang jalan dan terpeleset karena melindas pasir lici,” Tutur Jana Jana berharap Pemerintah dapat memperhatikan keluhan warga dan secepatnya meperbaiki akses jalan tersebut, sebab semakin banyak kendaraan yang melintasinya, Sangat disayangkan jika kondisi jalan dibiarkan begitu saja.”tutur Jana.(tr-02/Lid)

JURNALISME WARGA

RUSAK: Jalan Alternatif di belakang Bandara kondisinya rusak parah. (Maslan/MP)

Lubang Bahayakan Pengendara LUBANG di jalan keliling Pulau Tidore tak jauh dari tempat wisata Ake Sahu Tidore Timur membahayakan pengguna jalan.

Lubang berada di sisi kiri dan kanan jalan, dan berada tak jauh dari tikungan.

Ini membahayakan karena kendaraan dari dua arah pasti menghindari lubang dan dikhawatirkan akan bertabrakan.

Kondisi ini sudah lama, namun belum juga diperbaiki. Masyarakat tidak mau tahu apakah itu wewenang Balai Jalan dan Jembatan, Pemkot Tidore atau Pemprov Malut, namun harus segera diperbaiki sebelum ada korban. Mohon segera dibenahi. Terima kasih.

BAHAYA: Jalan rusak tak jauh dari Ake Sahu

Pengirim Hanna, pengguna jalan

AKADEMIKA JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 15

Kuliah Public Policy Bersama Bakri Lasuhu S.IP, MA

Evaluasi dan Dampak Kebijakan Publik Bakri Lasuhu S.IP, MA Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU)

PADA edisi kali ini, topik yang dibahas tentang Evaluasi dan Dampak Kebijakan Publik. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Public Policy yang disampaikan Bakri Lasuhu S.IP, MA, dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU). Berikut narasi mata kuliah yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan:

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), katakata yang menyatukan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (William N. Dunn, 2003:608).

Evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya: Fokus Nilai: Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

Interdependensi Fakta-Nilai: Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya

bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau: Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).

Dualitas Nilai: Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai instrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dari proses kebijakan.

Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik.

Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan (Jones dalam Leo Agustino, 2008:225-226).

Evaluasi kebijakan secara sederhana, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus dan pengguna lainnya pada umumnya.

Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakankebijakan, program-program, dan proyek-proyek.

Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan dikriteria-kriteria lainnya.

Tipe Kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe Ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masing dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan.

Tiga Pendekatan Evaluasi Kebijakan Untuk menghasilkan evaluasi informasi mengenai kinerja kebijakan, William N. Dunn dalam Leo Agustino (189-190) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik. Pendekatanpendekatan tersebut ialah: evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

Evaluasi Semu Yang dimaksud dengan evaluasi semu atau pseudo evaluation ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan.

Asumsi utama dari model ini adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri oleh ukuranukuran masing-masing individu, kelompok atau pun masyarakat.

Evaluasi Formal. Tujuan evaluasi formal (formal evaluation) adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasilhasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal program kebijakan secara deskriptif. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dampak Kebijakan Publik Kebijakan, tentunya akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Soemarwoto dalam giroth (2004) menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. selanjutnya soemarwoto menjelaskan : “aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, pembangunan dan perencanaan. Adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya.”

William dunn menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan alternatif terpilih, antara lain: Effectiveness, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan.

Efficiency, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia.

Adequacy, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada.

Kebijakan Publik Melahirkan Konflik-konflik Kecenderungan.

Menurut Ramlan Surbakti (2007:149) Istilah konflik dalam ilmu politik acap kali dan sering dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara kelompok atau individu dengan pemerintah.

Konsep konflik kita pahami sebagai “pertentangan yang jelas diantara individu- individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, atau diantara Negara bangsa” (Jary and Jary, 1991).

Pada masyarakat mana pun konflik mungkin muncul di antara dua atau lebih orang, gerakangerakan sosial, partai politik, dan kolektivitas etnis, agama, atau ras. Konflik seringkali muncul karena perebutan sumber daya atau kesempatan langka. Hal ini dapat terjadi pula dalam konteks hubungan negara dan masyarakat.

Van Meter & Van Horn dalam (Budi Winarno, 2002), menyatakan dalam implementasi kebijakan kemungkinan terjadinya konflik-konflik kecenderungan. Konflik terjadi karena pejabat-pejabat bawahan (para pelaksana) menolak tujuan-tujuan dari pejabat-pejabat atasan mereka. (tr-03/rul)

Tingkatkan Kualitas Mahasiswa Dengan Pelatihan dan Workshop

Dr Radjiman Ismail

TERNATE – Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate punya berbagai cara untuk mengembangkan kualitas mahasiswanya. Diantaranya, latihan kepemimpinan mahasiswa, workshop, hingga pelatihan-pelatihan dalam peningkatan yang dapat meningkatkan kualitas diri mahasiswa.

Setiap mahasiswa FTIK dituntut untuk menjadi pemimpin mulai saat menjadi mahasiswa hingga nanti mengabdikan diri di masyarakat. Berbagai kegiatan workshop dilakukan petinggi FTIK guna mengembangkan minat dan bakat mahasiswanya. ”Pada tahun ini FTIK mendapat kesempatan pendampingan profesor dari Jerman selama 15 hari berupa workshop kepada mahasiswa dan dosen,” kata Dekan FTIK IAIN Ternate, Dr Radjiman Ismail, kemarin (26/7).

Menurutnya, pendampingan profesor dari Jer-

Jadikan Prodi Komunikasi Unibrah Berdaya Saing TERNATE – Pada dasarnya ilmu komuni- Maryani Yusuf mengatakan, misi Prodi kasi memiliki kesamaan karakteristik dengan Ilmu Komunikasi yakni mengembangkan ilmu lain yang serumpun. Namun dilihat pengetahuan komunikasi secara luas dan mendalam melalui dari bidang kajiannya, penelitian, menyeilmu komunikasi melenggarakan program miliki ciri tersendiri pengabdian kepada yang berbeda dengan m a s y a ra k a t d a l a m program studi lainnya. Program Studi Ini juga merupakan bentuk sosia- bentuk pelayanan jasa (Prodi) Ilmu Komu- lisasi kami, karena program studi keahlian aplikatif di nikasi, Fakultas Ilmu ini baru. Sebab baru menelorkan bidang iptek komuniKomunikasi Univer- beberapa sarjana, Prodi Komunikasi kasi yang sesuai densitas Bumi Hijrah Unibrah harus bekerja lebih keras gan kebutuhan sektor (Unibrah) berusaha agar dapat sejajar dengan program publik dan bisnis, serta menyelenggarakan ke- studi lain yang ada di perguruan mengaplikasikan ilmu komunikasi dalam bergiatan kajian di bidang komunikasi, baik yang tinggi di Malut. Semoga kehadiran bagai sektor kehidubersifat akademik/il- Program Studi Komunikasi dapat pan bermasyarakat. miah, maupun yang bermanfaat bagi masyarakat, bang- Searah dengan misi sa dan negara,” tersebut, Prodi komubersifat terapan/praknikasi Unibrah dalam tis. Hal ini bertujuan penyusunan kurikuuntuk menciptakan Maryani Yusuf Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Unibrah lum memperhatikan daya saing mahasiswa, keselarasan dengan agar bisa bersaing dengan Prodi Ilmu Komunikasi diluar Uni- kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja yang dinamis. Arah dan peluang kerja bagi lubrah.

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Unibrah, lusan telah dimasukkan dalam kelompok mata

man ini dilakukan dalam beberapa tahap pertama, yang di khususkan pada Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). Pada November nanti. Itu juga akan ada profesor berbeda dari Jerman untuk melakukan pendampingan di beberapa Prodi di FTIK. Dalam workshop ini, yang lebih ditekankan adalah kurikulum, model pembelajaran, dan metode yang diberikan. ”Ini merupakan kerjasama melalui Kementerian Agama pusat PTKIN diseluruh Indonesia termasuk IAIN Ternate,” ujarnya.

Selain peningkatan kualitas mahasiswa, FTIK juga menata dan membenahi kurikulum dan peningkatan kualitas dosen. Hal ini bertujuan agar 2019 nanti ditargetkan, semua Prodi yang sudah berakreditasi B, bisa ditingkatkan menjadi A, dan Prodi yang masih C ditingkatkan menjadi B. Melalui FTIK juga, IAIN Ternate akan membuka fakultas baru yang merupakan pecahan dari FTIK.

kuliah atau minat setiap mahasiswa. ”Misalnya ada yang berminat di bidang jurnalistik, komunikasi media, hubungan masyarakat, periklanan, dan industri kreatif penyiaran,” katanya, kemarin (26/7).

Menurutnya, hampir semua mata kuliah di Prodi Komunikasi Unibrah dipraktikkan langsung di lapangan. Untuk mata kuliah dengan minat jurnalistik, para mahasiswa diharuskan kuliah lapangan selama sebulan di beberapa media di Maluku Utara seperti Malut Post, Posko Malut atau Fajar Malut. Teori juga dipraktik- Maryani Yusuf kan dengan membentuk studi club seperti, fotografi yang didukung dengan studio foto, Publik Speaking, Humas dan Jurnalistik. Suasana studi club dilakukan dalam suasana santai dan menyenangkan, kebanyakan kegiatan studi club dilakukan di luar kampus. ”Sasarannya, adanya keseimbangan teori dan praktik, sehingga mahasiswa maupun lulusan bisa dengan mudah beradaptasi di dunia kerja ataupun di lingkungan masyarakat. Mengingat dalam pendidikan tinggi, kurikulum disusun untuk satu bidang studi tertentu dan digunakan sebagai pedoman kegiatan instruksional,” terangnya.

Pada tahun ini FTIK mendapat kesempatan pendampingan profesor dari Jerman selama 15 hari berupa workshop kepada mahasiswa dan dosen,” Dr Radjiman Ismail Dekan FTIK IAIN Ternate

Fakultas baru itu yakni Sains yang sementara sedang diupayakan. ”Target kita paling lambat 2020, fakultas baru ini sudah dibuka. Sementara ini kita sedang melakukan upaya persiapan, agar secepatnya bisa dibuka,” pungkasnya. (tr-03/rul)

Pengembangan pada sektor penelitian, kata dia, dilakukan dengan mengharuskan para dosen komunikasi memperbanyak melakukan penelitian terkait bidang kajian yang diminati dan dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi. Demikian pula pada mahasiswa tingkat akhir yang bisa ujian akhir, jika skripsi atau tulisan mereka telah lolos di jurnal nasional komunikasi. Selain itu, untuk bentuk pengabdian pada masyarakat, Prodi Komunikasi dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan beberapa desa di Kecamatan Oba, Oba Utara dan Selatan untuk menjadikan desa-desa tersebut sebagai desa binaan dalam masalah literasi media dan bekerjasama juga dengan beberapa media di Maluku Utara sebagai mitra. ”Ini juga merupakan bentuk sosialisasi kami, karena program studi ini baru. Sebab baru menelorkan beberapa sarjana, Prodi Komunikasi Unibrah harus bekerja lebih keras agar dapat sejajar dengan program studi lain yang ada di perguruan tinggi di Malut. Semoga kehadiran Program Studi Komunikasi dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” harapnya. (tr-03/rul)

SAMB MAJANG JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 16

Sumbang PAD Besar, XXI Diapresiasi TERNATE – Meski baru resmi beroperasi pada Juni lalu, Bioskop XXI mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus untuk pajak hiburan dan restoran. Hal ini mendapat apresiasi DPRD Kota Ternate.

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Muhammad Iqbal Ruray mengatakan, tempat hiburan seperti

Bioskop XXI, perlu ditambah karena menyumbang PAD cukup besar.

Baru dua bulan beroperasi, Bioskop XXI, sudah mampu memberikan kontribusi PAD sebesar Rp 400 juta lebih.” Kehadiran XXI ini harus diapresiasi, karena menjadi penyumbang PAD terbesar,” tandas Politisi Golkar ini.

Kedepan, politisi senior ini berharap, XXI dapat membangun bioskop di lokasi lain, seperti di bagian Ternate Selatan dan di Utara. Penyebaran lokasi Bioskop sangat penting agar ada penambahan PAD, khusus dari sektor tersebut.” Investasi seperti ini perlu didukung. Sebab dari sektor ini bisa menutupi kekurangan target PAD dari sektor lain,” tukasnya.

Sementara terkait, sektor retribusi yang tidak mencapai target, Iqbal mendesak, agar SKPD pengelola PAD lebih maksimal lagi dalam menggenjot PAD. Inovasi baru harus diciptakan, potensi PAD yang belum disentuh harus secepatnya disentuh, misalkan parkir tepi jalan.” Kalau digenjot

Soal Jikomalamo, Komisi I Salahkan Pemkot

Kabar BOS dan Bosda Masih Kabur

Yamin : Pemkot Tak Terima Saran Kami TERNATE – Komisi I DPRD Kota Ternate, kembali angkat bicara soal tuntutan warga Pulau Hiri, terkait pelabuhan Jikomalamo yang akan dimanfaatkan untuk pelabuhan warga Pulau Hiri, namun hingga kini belum difungsikan karena terhambat persoalan lokasi.

Sekretaris Komisi I Yamin Rusli mengatakan, persoalan Jikomalamo terjadi sejak 2016 lalu, tapi sudah beberapa tahun ini, pemkot tidak mampu menyelesaikan.

Menurut Yamin, saat rencana pembangunan dermaga pada 2016 lalu, untuk dijadikan dermaga Hiri, komisi I sudah mengusulkan, agar jangan dibangun di Jikomalamo. Lebih baik dibangun pada kawasan pelabuhan semula di Tabanga atau di Kelurahan Sulamadaha yang selama ini dijadikan pelabuhan sementara warga Hiri.

Namun, usulan DPRD tidak dihiraukan.

Pemkot lebih memilih mendengar aspirasi warga setempat untuk dibangun di Jikomalamo.” Tapi setelah pembangunan pelabuhan itu mulai rampung, ditambah adanya lokasi pariwisata di areal tersebut, masalah mulai muncul. Warga sekitar langsung berdagang di kawasan itu dan mengklaim lahan tersebut adalah milik mereka, dan tidak mengizinkan adanya aktivitas pelayaran dari warga Hiri, karena mengganggu dagangan mereka,” ujar politisi NasDem ini.

DPRD dari jauh hari, sudah memberikan

...LATIHAN Samb Hal. 13

terhitung sejak 20 Juni lalu hingga 5 Agustus mendatang. Mereka mulai memustkan latihan di lapangan Salero,” Dipra diklat ini, akan diajarkan

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

JIKOMALAMO: Suasana Pelabuhan Jikomalamo yang lebih dikenal sebagai tempat wisata dibandingkan dengan pelabuhan Hiri

peringatan, karena lahan itu statusnya tidak jelas, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Faktanya sekarang, lahan itu saling diklaim dan dermaga sudah tidak bisa difungsikan, pembangunan ruang tunggu juga tidak bisa dilanjutkan padahal, sudah dianggarkan tahun 2016 lalu.” Kita nanti akan mengagendakan untuk melakukan mediasi, dengan melibatkan Dishub, perangkat kelurahan, kecamatan dan warga sekitar. Mudah-mudahan ada titik temunya,” tandasnya.

cara berbaris, disiplin serta berbagai hal lainnya oleh pihak kepolisian/TNI serta purna paski lainnya, sebelum mereka masuk karantina pada 6 Agustus nanti,” kata Kadispora, Sukarjan Hirto, kemarin (26/7).

Saat seleksi lalu, ada 66 paskibra

Lahan itu, meski diklaim oleh warga, namun menurut Yamin, warga tidak memiliki bukti sertifikat. Hal ini bahkan sudah dikonsultasi ke pertanahan, namun lahan itu tidak diketahui siapa pemiliknya.” Jika dalam mediasi ini tidak ada titik temu, maka Komisi I akan mengusulkan agar dilakukan reklamasi di sisi utra Jikomalamo untuk dibangun ruang tunggu. Tapi jika alternatif itu juga tidak bisa, Komisi I akan menyarankan agar pembangunan pelabuhan dialihkan ke Sulamdaha atau di Tabanga,” pungkasnya. (cr-05/rul)

yang terpilih. Namun enam orang lainnya yakni tiga putra dan tiga putri akan dikirim ke Provinsi. Sisanya 60 orang akan dibagi, 30 orang bertugas mengibarkan bendera di pagi hari dan 30 lainnya, saat upacara penurunan bendera.

...GERHANA Samb Hal. 13

Ditambahkannya, gerhana bulan berlangsung saat jarak bumi dan bulan bisa mencapai 406.000 km.

“Lebih jauh dari jarak rata-rata yang biasanya mencapai 384.000 km,” jelasnya.

Badan Meteorologi Klimatologi Gepisika (BMKG) Stasiun Geofisika pusat memperediksi, fenomena

...PENSIUN Samb Hal. 13

Sementara terkait kekosongan jabatan yang ditinggalkan pejabat pensiun, Junus mengaku, dalam

...PAJAK Samb Hal. 13

Ketika dipasangi stiker teguran atau penyegelan yang di papan reklamenya, dalam waktu beberapa hari saja ada pengusaha atau pemilik reklame langsung membayar tung-

lagi kami yakin target retribusi bisa tercapai,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Abdullah Tahir, juga memberikan apresiasi yang sama atas kontribusi XXI dalam menyumbang PAD yang cukup besar. Karena pengoperasian XXI baru dilakukan, pemkot belum memasang target. Namun untuk tahun depan, ditargetkan bisa dipatok di atas Rp 2 miliar.

Sedangkan soal retribusi daerah yang sejauh ini belum mencapai target, Abdullah menegaskan akan melakukan evaluasi.” Dalam waktu dekat akan kita evaluasi apa kendalanya,” tandas wawali. (cr-05/rul)

TERNATE – Hingga akhir Juli ini, Sekolah Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tingkat SMP belum juga cair. Padahal, untuk SD telah dicairkan sejak Juni lalu.

Terkait hal ini, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, Irnawati Imam saat dikonfirmasi Kamis (26/7) mengaku hingga kini belum ada tanda dana tersebut akan dicairkan pihaknya belum mendapat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Kas daerah atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Kami dengar informasi dari BPKAD, semua dana termasuk Bosda akan ada di Bulan Agustus,” katanya.

Sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPj), dia mengaku masih ada sekolah yang belum memasukkannya, bahkan dia mengaku satu sekolah yaitu SMP Ulul Albaab yang sudah sampai setahun. “Sejak Januari 2017 hingga 2018,kami juga tidak paham dengan kendala di pihak sekolah,” turnya seraya mengaku meski tidak menyampaikan laporan pencairannya tetap dilakukan hingga 2018.

Pernyataan Irmawati diamini Bendahara SMP Ulul Albab, Subaila La Saleh. “Terakhir buat LPj Bosda itu September hingga Desember 2016, kalau 2017 sampai 2018 ini kami alpa memasukkannya,” aku Subaida saat dikonfirmasi di sekolahnya. Meski begitu, dia mengaku hanya memasukkan soft copy. Dia beralasan tidak bisa memasukkan laporan (bukti fisik) ke Dikbud karena sibuk dengan kegiatan. Dikatakannya, dana Bosda yang dikelola sekolahnya Rp10 juta untuk tiap kali cair, ini berdasarkan jumlah penerima Bosda sebanyak 170 siswa.

Selain Bosda, BOS untuk triwulan III juga belum cair di bulan ini. Pasalnya, kabar pencairan dari Dikbud Malut. “Kalau sudah ada kabar, kami akan beritahukan ke sekolah-sekolah,” kata Pengelola BOS Dikbud Kota Ternate, Tasri Tjenno. Sementara, untuk kesalahan bayar BOS oleh Provinsi ke bebebrapa sekolah belum lama ini, Tasri mengaku semuanya sudah tuntas. (mg-01/nty)

” Kesiapan mereka sudah 70 persen, nanti saat karantina di Hotel Velya mereka akan diboboti lagi soal bela negara, baris berbaris, serta disiplin,” terangnya.

Sukarjan menuturkan, pelaksanaan upacara tahun ini berbeda dengan

tahun sebelumnya. Dimana para pasukan 45 yang di dalamnya terdapat TNI/Polri seragamnya akan disamakan dengan paskibra seperti halnya di istana merdeka.” Berbedanya pada seragam, kita samakan dengan yang di istana,”pungkasnya. (cr-05/rul)

alam ini akan menimbulkan gelombang tinggi antara 2-3 meter dan ini akan terjadi saat terjadi gerhana.

“Dampaknya gelombang laut akan naik, nanti ini akan berhenti dan normal di Bulan Oktober nanti,” tambahnya.

Untuk wilayah Malut yang terjadi pada periairan laut Utara Halmahera namun di daerah lain juga harus berhati-hati. Menurutnya, durasi gerhana yang lama ini juga

mempengaruhi kondisi perairan hingga Oktober.

Sementara itu, dikutip dari liputan 6. Gerhana bulan ini juga akan tampak planet Mars yang tampak bersamaan dengan bulan. Sebab, posisi planet ketiga dalam tata surya ini berada di titik oposisi yang bersebarangan dengan matahari dari perspektif bumi. Karena itu nantinya, Mars akan terlihat lebih terang dan mudah dilihat. Dalam

catatan astronomi, Gerhana bulan bersanding dengan mars yang berada di posisi seperti ini terjadi pada 6 Agustus 1971 atau 47 tahun lalu.

Momen gerhana ini juga bertepatan dengan hujan meteor. Para peneliti dari pusat sains Antariksa LAPAN, Rhorom Priyatunko, menyebutkan bahwa hujan meteor biasanya aktif antara 17 Juli hingga 23 Agustus. (cr-05/lip.6/nty)

waktu dekat akan dilakukan pengisian, melalui proses lelang jabatan.

Saat in, pihaknya sudah melakukan inventarisir dan datanya sudah disampaikan ke wali kota. Setelah lelang jabatan nanti, proses pel-

antikan tidak akan langsung dilakukan, karena masih menunggu putusan MK terkait pilkada Maluku Utara. ” Walau pak wali bukan petahana dan tidak menang pilkada,

kami tetap taat asas, karena tahapan pilkada masih berjalan. Kami sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, tinggal menyurat secara resmi agar tidak menabrak aturan,” pungkasnya.(cr-05/rul)

gakan pajaknya,” ungkapnya.

Untuk mengoptimalkan PAD Kota Ternate dari sektor pajak, selain menyegel papan reklame yang menunggak pajak, BP2RD juga melakukan penertiban papan reklame bodong atau tidak diketahui pemilik objek pajaknya.

Setelah penertiban papan reklame lanjut Ahmad Yani, pihaknya akan kembali menyisir penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB).”Karena tunggakannya masih cukup besar, mendekati Rp 4 miliar diluar objek pajak yang sudah tidak diketahui keberadaannya,” tandasnya. Sem-

bari membeberkan, penunggakan PBB penunggak PBB itu di dalamnya ada anggota DPRD Kota Ternate dan Provinsi serta beberapa yang berstatus pejabat daerah.” Nanti kami akan pasang stiker bahwa mereka ini penunggak pajak,” pungkasnya. (cr-05/rul)

OPINI

JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP

Mimbar Jum’at

PENYAKIT MASYARAKAT KEPOLISIAN Daerah Maluku Utara baru saja selesai melaksanakan operasi penyakit masyarakat (Pekat). Operasi ini menyisir minuman keras (miras), prostitusi, premanisme, narkoba dan kejahatan lainnya. Selama 14 hari Operasi Pekat, polisi berhasil mengungkap lebih dari dua kasus narkoba, mengamankan ribuan botol miras jenis captikus dan menggerebek sembilan pasangan yang bukan suami istri di kamar hotel. Selain itu, aparat juga mengungkap kasus pencurian.

Membasmi atau meniadakan sejumlah jenis penyakit masyarakat, rasanya sulit. Tetapi paling tidak polisi berupaya menekan tingkat kriminalitas di Malut. Sejumlah hotel digeledah, beberapa lokasi yang dicurigai menjadi tempat transaksi narkoba dan miras juga disisir. Ini dilakukan untuk menekan angka kejahatan. Jika pelaku kejahatan ditangkap dan diadili di pengadilan dengan hubungan setimpal, maka sudah tentu menjadi efek jera. Artinya, ketika masyarakat lain melihat pelaku kejahatan dihukum berat, mereka akan berusaha untuk menghindari kejahatan. Selama berada di lapangan, bukan hanya penindakan, tetapi polisi juga memberikan pesan positif ke masyarakat agar menjauhi kejahatan seperti narkoba, premanisme, miras, prostitusi dan lainnya.

Agar ada efek jera, polisi harus menyamakan semua pelaku di mata hukum. Dengan begitu, maka polisi telah menerapkan asas equality before the law. Masyarakat kelas menengah ke bawah akan menganggap penegak hukum tidak adil, ketika pelaku lain yang notabene pejabat tidak dihukum setimpal. Begitu juga sebaliknya, ketika aparat menyamakan semua warga negara di mata hukum, masyarakat secara kolektif akan menganggap penegak hukum begitu adil. Jika masyarakat sudah percaya pada penegak hukum, maka masyarakat akan ikut membantu dalam pemberantasan kejahatan.

Paling tidak, masyarakat dengan cepat memberitahukan ke aparat jika di lingkungannya terjadi kejahatan atau ada potensi terjadinya transaksi narkoba, miras dan prostitusi serta jenis kriminal lainnya.

Sebagaimana diketahui, belakangan ini peredaran narkoba kian marak. Aparat harus bekerja extra untuk menekan kejahatan luar biasa ini.

Betapa tidak, bukan tidak mungkin peredaran narkoba di Maluku Utara sudah masuk ke sekolah. Jika begitu, bayangkan saja bagaimana potensi generasi penerus pada lima hingga 10 tahun mendatang. Artinya, ketika remaja belasan tahun sudah tahu narkoba, masa depannya tentu suram. Kalau sudah begitu, maka berdampak buruk pula pada negara dan daerah akan datang, lantaran generasi muda kita sudah terjerumus pada narkoba. Sehingga itu, kita harus bergerak secara kolektif untuk membasmi barang haram ini. Hari ini anak orang lain, besok mungkin anak tetangga bahkan saudara kita yang terjerumus, bahkan bukan tidak mungkin anak dan adik kita yang terjerumus.(*)

O m Faduli

Maknailah Hidup Dengan Kecerdasan Spiritual SETIAP orang di dunia ini pasti menginginkan agar perjalanan hidupnya dapat meraih kesuksesan atau keberhasilan di berbagai bidang. Demikian juga para orang tua pasti sangat mendambakan agar anak-anak mereka dapat meraih prestasi yang baik di sekolah, sehingga sekali kelak dengan modal prestasi yang baik itu mereka (anakanak) dapat mencapai kesuksesan hidup setelah mereka terjun ke masyarakat.

Untuk maksud mencapai kesuksesan hidup tersebut mereka yakin bahwa kecerdasan intelektual adalah satu-satunya jalan yang akan menuju ke arah sana.

Oleh sebab itu maka banyak para orang tua berlomba-lomba untuk memasukan anak-anak mereka di sekolah-sekolah unggulan atau favorit supaya kecerdasan intelektual anak-anaknya dapat di asah dengan baik dan terarah. Selain itu para orang tua juga rela mengeluarkan biaya untuk mengikutsertakan anak-anak mereka dalam kegiatan les tambahan untuk mata pelajaran tertentu dengan maksud agar kemampuan intelektual anak-anak mereka semakin meningkat dan berkualitas.

Namun kenyataan di lapangan menunjukan bahwa kecerdasan intelektual (IQ) yang sering dibanggabanggakan oleh sebahagian besar para orang tua sebagai suatu pertanda bahwa anak-anak mereka berprestasi dan akan mencapai kesuksesan. Ternyata banyak penelitian ilmiah memberi kesimpulan bahwa kecerdasan intelektual (IQ) yang dimiliki seseorang tidak berbanding lurus dengan kesuksesan hidupnya.

Penelitian menunjukan bahwa ternyata faktor yang paling dominan memberikan kontribusi bagi kesesuksesan seseorang adalah kecerdasan emosional (EQ), termasuk di dalamnya adalah kecerdasan sosial dipercaya lebih berpotensi mengantarkan seseorang untuk mencapai kesuksesan.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia khususnya di bidang psikologi, maka penelitian di bidang ini menemukan bahwa kecerdasan yang paling utama dalam diri manusia adalah kecerdasan spiritual (SQ). Kecerdasan intelektual memang kita akui sangat penting bagi manusia, karena dengan kecerdasan intelektual, seseorang mampu menganalisis dan menghitung, terutama yang berkaitan dengan ilmu pasti. Begitu pula dengan kecerdasan emosional atau kecerdasan sosial, harus dikembangkan dalam hidup ini agar jalan untuk menuju kesuksesan menjadi mulus. Tapi untuk menemukan makna hidup dan kebahagiaan yang

Aspirasi Pembaca

H.Usman Muhammad (Ketua MUI Kota Ternate)

sesungguhnya seseorang memerlukan kecerdasan spiritual.

Sebagaimana diutarakan di atas bahwa kecerdasan spiritual membuat manusia menemukan makna hidup dan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Sebab menemukan makna hidup dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah merupakan harapan dan dambaan setiap orang dalam hidup ini.

Untuk apa memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi sehingga menyandang sederetan gelar akademik baik di depan maupun belakang nama kalau hidupnya tidak bahagia? Untuk apa meraih kesuksesan diberbagai bidang kehidupan, seperti sukses dalam karier, sukses dalam usaha, sukses dalam bidang kehidupan sosial, tapi tidak pernah merasakan kebahagiaan? Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pentingnya kecerdasan spiritual harus dimiliki oleh seseorang.

Bagi orang yang memiliki kecerdasan spiritual dia akan mampu menjaga keseimbangan dalam hidup ini sehingga ada waktu baginya untuk bekerja mengurus berbagai urusan yang berkaitan dengan duniawi tapi dia tidak lupa bekerja untuk urusan ukhrawi. Begitupun sebaliknya. Hal ini sebagaimana petunjuk Allah dalam Al-Qur’an: “Dan carilah (pahala) negeri akherat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

(QS. al-Qasas: 77) Bila kecerdasan spiritual yang se-

bagaimana dijelaskan di atas adalah sangat penting bagi seorang manusia, karena dengan kecerdasan spiritual itu mampu mengantarkan seseorang untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, lantas apakah kecerdasan yang lain yaitu, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional ataupun kecerdasan sosial dianggap tidak penting bagi manusia dalam hidup ini?

Jawaban dari pertanyaan di atas tentunya, “tidak”. Karena ketiga macam kecerdasan tersebut, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, ketiga-tignyanya sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia, karena ketiga kecerdasan tersebut adalah merupakan karunia Allah Swt, yang harus diterima dengan respon syukur dan untuk dikembangkan guna kehidupan manusia kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu kita tidak dibenarkan hanya mau memiliki dan mengembangkan salah satunya sedangkan yang lain dilalaikan atau diabaikan. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa, kadangkadang orang tua maupun guru sangat merasa bangga jika anak-anak mereka berprestasi di bidang kecerdasan intelktual, padahal mereka tidak menyadari bahwa masih ada kecerdasan lain yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang juga harus dikembangkan dari seorang anak.

Rasulullah Saw, pernah menegaskan: “Orang yang cerdas adalah mereka yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal (berbuat baik) untuk kehidupan akherat. Sedangkan orang yang bodoh ialah mereka yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah.” (HR. Ahmad).

Kalau kita renungkan makna dari Hadits Rasulullah Saw, di atas maka dapat digarisbawahi bahwa, kecerdasan seseorang dapat diukur dari kemampuannya dalam mengendalikan hawa nafsunya (kecerdasan emosional) dan selalu mengorientasikan amal perbuatannya dengan kehidupan akherat nanti (kecerdasan spiritual). Karena mereka yakin bahwa apapun yang diperbuatnya selama hidup di dunia fana ini semuanya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt, di akherat kelak.

Keyakinan yang demikian itulah yang membuat orang yang memiliki kecerdasan spiritual selalu bersikap hati-hati dalam menjalani kehidupan dunia ini.

Sebab sekecil apapun perbuatan manusia, apakah perbuatan baik (ma’ruf) maupun perbuatan jahat (munkar), semuanya akan diberikan balasan dan dimintai pertanggungjawaban oleh

Allah Swt, di akherat kelak. Hal ini sebagaimana informasi Al-Qur’an sebagai berikut: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. Az-Zalzalah: 7-8).

Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tidak hanya bersikap hati-hati dalam hidup, tapi juga lebih bersemangat, lebih percaya diri dan optimis.

Mereka tidak pernah ragu-ragu dalam berbuat segala bentuk kebaikan (amal saleh), walaupun kebaikan yang dilakukannya dia tidak sempat menikmatinya di dunia ini, tapi tetap merasa optimis bahwa semuanya itu merupakan inventasi untuk kehidupan akherat nanti. Hal ini berdasarkan keterangan Rasulullah Saw, dalam sebuah Hadits: “Apabila mati seorang anak keturunan Adam maka putuslah semua amanya, kecuali tiga perkara yaitu, shadaqah jari’ah, atau ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendo’akannya.”

Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual selama hidupnya di dunia, dia akan berusaha semaksimal mungkin agar ketiga hal yang dijelaskan dalam Hadits Rasulullah di atas dapat dilaksanakan. Dia akan berusaha agar bisa melakukan dan meninggalkan sesuatu yang selalu dimanfaatkan orang untuk berbuat kebaikan. Dia juga akan berusaha memiliki ilmu yang bermanfaat dan diajarkan kepada orang lain sesuai kemampuannya, sehingga ilmu itu dapat diamalkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Begitu juga dia akan berusaha mengajarkan kepada putra-putrinya nilai-nilai iman dan takwa serta akhlak, sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mengangkat tangan berdo’a untuk kedua orang tuanya.

Orang yang memiliki kecerdasan spiritual, dia akan selalu berusaha, agar sikap dan prilakunya tidak mengganggu kenyamanan dan ketenteraman orang lain, bahkan sebaliknya dia akan berusaha melakukan sesuatu yang memberi manfaat bagi orang lain. Sikap seperti ini dijiwai oleh pesan moral yang disampaikan oleh Rasulullah Saw: “Paling baik Iaman seorang Muslim ialah ketika orang lain merasa aman dari perkataan amaupun perbuatannya.” (HR. Thabrani dan Ibnu Umar). Juga pesan Rasulullah Saw: “Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manulia lainnya.” (HR. Bukhari-Muslim).

Insya Allah bermanfaat.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Sudahkah kita Ber-Desa ?

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331 Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan Hasan Esa, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Suhendro Boroma DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Urief Hassan DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri , Anggota: Muhammad Syadri, M. Ikhsan Ali, Faisal Djalaluddin, COORPORATE LAWYER : Andi Syarifuddin, SH. MH

UNDANGUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah salah satubentuk terobosan pemerintah pusat, dalam rangka menyelematkan desa dari persoalan ketimpangan pembangunan dan kemiskinan. Redistribusi uang negara baik dari APBN dan APBD serta bagi hasil pajak kepada desa, menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari rakaian gerbong UU Desa.

Dewasa ini, jutaan mata dari Sabang sampai Merauke melihat desa hanya karena uang dalam jumlah besar. Hal itudikarenakan, adanya pembentukan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang dana desa. Sutoro Eko (2017) mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah mereduksi dana desa dari kerangka rezim desa menjadi rezim keuangan yang di konstruksikan menjadi proyek pemerintah masuk ke desa, dengan cara mengintegrasikan seluruh program dan dana yang berbasis desa.

Peraturan Pemerintah tersebut menyebabkan rekognisi dan subsidiaritastidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Padahal kedua azas tersebut, membawah gagasan baru dalam meletakan pembangunan. Namun sayangnya, gagasan besar dalam rangka menghidupkan kembali tradisi berdesa dihancurkan oleh negara.

Desa membangun dan membangun desa Desa kuat, maju, mandiri dan demokratis merupakan harapan semua pihak seiring diberlakukannya UU Desa.

Namun untuk mewujudkan harapan itu, kita mesti merubah dulu paradigma me-

Novet Charles Akollo Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta / Penggiat Desa

lihat dan memperlakukan desa. Saat ini, ada dua paradigma yang saling berkontradiksi sehingga menjadi penghambat pembangunan desa, yakni.

Pertama membangun desa, paradigma tersebut menempatkan desa sebagai objek melalui kehadiran negara. Sehingga semua rencanaditentukan oleh supra desamenyebabkan banyak program tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Pola tersebut mirip seperti pada zaman orde baru yangberlandaskan pada undangundang nomor 5 tahun 1979.

Semenjak UU Desa diberlakukan, negara membangun desa melalui cara intervensi dan pemaksaan kehendak justru melemahkan desa. Tindakan tersebut bertentangan dengan demokrasi karena salah satu prasyarat penting agar pembaharuan desa dapat diwujudkan

adalah penguatan partisipasi masyarakat disegala aspek.

Suatu negara bercorak otoriter, tentu akan melakukan penyumbatan dan merepresi aspirasi warga, sehingga partisipasi tidak mendapatkan tempat.

Sementara dalam sistem demokratis partisipasi menjadi faktor penentu suatu produk kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.

Kedua, desa membangun adalah paradigma yang menempatkan desa sebagai subjek pelaku pembangunan. Sehingga masyarakat memiliki kewenangan dan hak mutlak melakukan pembangunan di desanya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Mulai dari tahapan perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.

Partisipasi merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pembaharuan desa. Sebab, melalui wadah rembug desa dibicarakan segala sesuatu meyangkut kepentingan bersama termasuk mengelola potensi yangdimiliki.Sehingga dana desa itu bisa dipergunanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Gagasan tersebut sejalan dengan dua azas utama yang menjadi roh UU Desa yakni rekognisi dan subsidaritas. Oleh sebab itu, kehadiran UU Desa diharapakan dapat menjadi jawaban atas problem ketimpangan sosial yang ada.

Kondisi desa Perdebatan panjang beberapa kalangan dalam melihat desa menggunakan dua kacamata, berdasarkan penjelasan diatas sampai sekarang belum menemukan titik terang. Tafsiran-tafsiran keliru

SMS Pembaca

PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNG JAWAB : Faisal Djalaluddin WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Ika Fuji Rahayu KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly, Muhammad Nur Husen KOORDINATOR KREATORIAL : Ako La Owi KOORDINATOR BIRO JPG : Jufri Duwila REDAKTUR : Faisal Djalaluddin, Ako La Owi, Bukhari Kamaruddin, Awat Halim, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Dahlan Malagapi, Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Suhardiman Suherman BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah

BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Erwin Syam OPERATOR JPNN : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Ademus Alani, Muhammad Rizky, Mastu

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546a

dan gagal paham UU Desa mewarnai ruang dinamika hingga berdampak sampai pada proses ber-desa.

Itusemua tidak terlepas akibat banyak kepentingan berebut untuk menjadi penumpang gelap menikmati berkah dana desa sehingga membelokan kebenaran. Alhasilnya, sampai sekarang desa-desa di Indonesia terlebih khusus di kabupaten Halmahera Utara belum mengalami perubahan signifikan semenjak diberlakukannya UU Desa.

Sebab, pola pembangunan desa di bumi Hibua Lamo lebih dominan fisik dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat.Padahal angka kemiskinan di desa-desaterutama daerah pelosok masih sangat tinggi. Disatu sisi memang penting membangun jalan, drainase, pagar, kantor desa dan beberapa pembangunan fisik lainnya. Tetapi, kemudian tidak bisa menegasikan aspek non fisik terutama di sektor ekonomi dan pendidikan.

Paradigma pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara dalam melihat desa belum mengalami perubahan bahkan terkesan masih menerapkan pola lama, padahal sekarang sudah memasuki empat tahun sejak diberlakukannya UU Desa.Entah apa penyebabnya ? namun perlu diketahui bahwaperubahan paradigma sangat menentukan arah kemandirian dan kemajuan desa.

Maka dari itu, pemerintah harus memberikan kemerdekaan kepada desa tanpa mencedera azas rekognisi dan subsidiaritas agar masyarakat bisa ber-desa.(*)

MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi MANAJER IKLAN : Jalal Husen, STAFF : Firdha R Barakati, Imelda DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Hamid Radjab, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

EKONOMI BISNIS JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 18

LABA Laba Astra Tumbuh 11 Persen JAKARTA - Semester pertama 2018, laba bersih PT Astra Internasional Tbk (ASII) naik 11 persen. Tercatat laba bersih emiten berkode ASII itu pada semester I-2018 sebesar Rp 10,38 triliun, naik 11 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 9,34 triliun. “Kinerja Grup Astra hingga akhir tahun 2018 diperkirakan cukup baik, didukung dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan harga batu bara yang stabil. Walaupun persaingan di pasar mobil dan melemahnya harga minyak kelapa sawit menjadi perhatian,” kata Presiden Direktur Astra International Prijono Sugiarto dalam keterangan tertulisnya yang dikutip dari detikfinance. Kenaikan laba bersih itu didorong juga oleh kenaikan pendapatan perseroan secara konsolidasi sebesar 15 persen dari Rp 98 triliun di semester I-2017 menjadi Rp 112,55 triliun. Peningkatan pendapatan terutama dari bisnis alat berat dan pertambangan. Laba bersih anak usaha dari sektor bisnis alat berat dan pertambangan yakni naik 60 persen dari Rp 2 triliun menjadi Rp 3,28 triliun. Lalu entitas dari sektor teknologi informasi naik 24 persen dari Rp 55 miliar menjadi Rp 68 miliar.

Namun 3 entitas usaha ASII menunjukan kinerja yang buruk. Untuk anak usaha di bidang agribisnis laba bersihnya tercatat turun 23 persen dari Rp 815 miliar menjadi Rp 625 miliar. Lalu entitas usaha di bidang properti laba bersihnya turun 29 persen dari Rp 68 miliar menjadi Rp 48 miliar. Sementara entitas usaha infrastruktur dan logistik laba bersihnya turun paling dalam yakni 96 persen dari Rp 110 miliar menjadi hanya Rp 4 miliar. Sementara laba bersih dari entitas usaha jasa keuangan hanya naik 5 persen dari Rp 2 triliun menjadi Rp 2,14 triliun. Sedangkan entitas usaha otomotif masih sama Rp 4,2 triliun.(ang/ang)

PRODUK Medina Hadir di Indonesia JAKARTA - Medina, foodware halal pertama di Indonesia meluncurkan enam set produk terbarunya dengan menawarkan inovasi yang mengunggulkan kualitas produk dari sisi raw material, proses produksi, hingga distribusi ke masyarakat.

“Kami mengeluarkan produk sesuai kebutuhan masyarakat dengan tetap mengutamakan faktor halal sesuai sertifikat halal grade A yang dikeluarkan MUI untuk Medina,” kata GM Marcomm Dusdusan.com Dewi Hendrati saat peluncuran enam produk baru Medina, Kamis (26/7).

Dia menambahkan, inovasi produk ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang memiliki gaya hidup sehat.

Di mana gaya hidup sehat itu erat kaitannya dengan gaya hidup halal. Ustaz Abay Ghifran yang memberikan tausiah tentang pentingnya kehalalan suatu produk mengungkapkan, apa yang dilakukan Medina sudah menolong umat Islam. Umat Islam akan tenang beribadah bila semua yang digunakannya halal. Saat ini banyak produk yang tidak mencantumkan label halal sehingga menimbulkan keraguan. Akibatnya umat Islam jadi tidak khusyuk beribadah karena pusing mencari produk halal. Apalagi menyangkut wadahnya. Walaupun makanannya halal tapi wadah penyimpanan tidak halal, akan menjadi haram hukumnya. “Medina adalah pelopor foodware halal di Indonesia.

Dengan menggunakan produk halal, Insya Allah makanan yang dimakan juga halal,” tandasnya. (jpnn/onk)

INVESTASI Jokowi Minta Daerah Terbuka untuk Investasi JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kepada para kepala daerah untuk membuka ruang selebar-lebarnya untuk investasi di bidang pariwisata.

Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (26/7).

“Yang berkaitan dengan pariwisata. Ini juga menghasilkan devisa. Berikan ruang yang sebesar-besarnya bagi investasi di bidang ini terutama untuk daerah-daerah yang pariwisatanya sudah mulai diincar oleh wisatawan dalam negeri maupun dari luar,” kata Jokowi.

Dia bahkan memberikan lampu hijau bagi para kepala daerah bahwa pemerintah pusat akan mem-backup kebutuhan daerah yang memiliki potensi pariwisata. “Apa yang dibutuhkan dari pusat, kita akan siap untuk membantu ini,” tukas suami Iriana itu. Mantan Wali Kota Surakarta itu menyebutkan, pemerintah memang sudah punya program 10 Bali Baru. Namun yang menjadi fokus sementara baru sebagian. Yakni Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Borobudur di Jawa Tengah dan Danau Toba di Sumatera Utara. Presiden berharap dengan fokus menggarap berbagai potensi wisata yang ada, maka target pemerintah untuk mendatangkan 20 juta turis asing ke Indonesia pada 2019 dapat terwujud. Apalagi trennya cukup menjanjikan. “Target wisatawan di 2019, saya sudah berikan kepada Menpar 20 juta turis harus datang ke Indonesia.

Lompatan dari sebelumnya kita mencapai 9 juta,” pungkas dia.(jpnn/onk)

SURYANI/MALUT POST

SHOWROOM: Mobil yang dipajang di showroom PT Sejahtera Abadi Trada Bastiong

Dolar Menguat, Harga Mobil Naik Daihatsu Lakukan Penyesuaian, Suzuki Pilih Bertahan Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE - Menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah, membuat harga mobil naik.

Namun belum semua pabrikan melakukan penyesuaian harga.

Sales Supervisor PT Serba Mulia

Auto Daihatsu Ternate, Yanes Batmomolin, mengatakan sejak awal Juli harga mobil Daihatsu naik. faktor utamanya karena melemahnya rupiah terhadap dolar AS. “Kenaikannya antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta,” kata Yanes. Harga mobil Daihatsu bervariasi antara Rp 100 juta hingga Rp 300 juta. Daihatsu Grand Max Rp 153 juta - Rp 170 juta per unit, Daihatsu Ayla Rp 157 juta Rp 170 juta. “Harga Mobil rata-rata naik karena dipengaruhi dolar, jika dolar naik maka harga bahan baku ikut naik,” ucapnya. Selain itu biaya pengiriman, pajak dan lainnya juga mempengaruhi kenaikan harga mo-

bil. Sementara itu harga mobil Suzuki masih bertahan sejak kenaikannya di awal 2018. Branch Manager PT Sejahtera Abadi Trada, Mas Hendrawan mengatakan harga mobil tiap tahun mengalami kenaikan. Harga mobil tahun 2018 naik pada kisaran Rp 5 juta - Rp 10 juta per unit dibandingkan 2017. “Beda tahun pasti harganya naik, seperti mobil Suzuki Ertiga naik Rp 10 juta karena ada penambahan fitur dan bentuknya berbeda dari ertiga sebelumnya,” ucapnya. Harga mobil Suzuki Futura PU FD Rp 153.500.000, Suzuki Futura PU WD Rp 156.500.000, Futura CH Rp 126.500.000, Futura RV Gx Rp

186.500.000. harga Suzuki APV CH Rp 136.500.000, Suzuki APV Pick Up 166.500.000, Suzuki APV Pick Up FD PS Rp 173.500.000, Suzuki APV Pick Up WD Rp 168.500.000, Suzuki APV Pick Up WD PS Rp 175.500.000, Suzuki APV Box Rp 182.500.000. “Mobil pick up paling diminati karena di Malut banyak pengusaha hasil bumi dan perikanan,” jelasnya. Sementara harga mobil Suzuki Ignis GL Rp 181 juta per unit, GL AMT Rp 191 juta per unit, GX MT Rp 202 juta per unit, GX AMT Rp 213 juta per unit. “Harga Suzuki Baleno (CBU) MT Rp 234 juta pe unit, dan AT Rp 247 juta per unit,” pungkasnya.(mg-02/onk)

Go-Jek Resmi Hadir di Thailand dan Vietnam

SURYANI/MALUT POST

AMAN: Stok beras di gudang Dolog Ternate

1000 Ton Beras Bulog Masuk Ternate TERNATE - Stok beras bulog di Kota Ternate dipastikan aman. Ini karena stok baru akan masuk. Kasi Pelayanan Publik Bulog Ternate, Malik Abd Wahab mengatakan, beras bulog disuplai 3-4 ribu ton secara bertahap. Kamis (26/7) kemarin baru dibongkar 1000 ton, sehingga stok yang tersedia di gudang saat ini mencapai 1.400 ton. “1000 ton yang

baru masuk dari Makassar, kualitasnya mulai baik,” katanya. Sementara itu untuk stok gula 300 ton lebih.

Menurutnya, stok itu masih dalam kondisi aman karena tergantung penyaluran ke konsumen. Ratarata penyaluran 25-50 ton per bulan.

“Gula belum ada suplai tambahan karena baru saja disuplai,” tuturnya. (mg-02/onk)

CAD Diperkirakan Lebih Tinggi JAKARTA - Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) satu tahun penuh 2018 lebih besar dibandingkan posisi tahun 2017 yang sebesar USD 17,53 miliar atau 1,73 persen dari PDB. Menurut Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara meramalkan, angka CAD di 2018 sebesar USD 25 miliar, atau masih di bawah 3 persen dari PDB. “Tahun ini USD 25 miliar atau mungkin lebih,” kata Mirza, seperti dilansir dari detikfinance.

Dia mengatakan, proyeksi CAD

tersebut sudah mempertimbangkan perkembangan arus modal masuk ke Indonesia dalam bentuk PMA, portofolio, hingga utang luar negeri. Untuk menjaga CAD, Mirza mengungkapkan dengan mereaktivasi Sertifikat Bank Indonesia (BI) dengan tenor 9 dan 12 bulan. Solusi jangka pendek itu diharapkan dapat membiayai CAD serta menstabilkan nilai tukar rupiah ke depannya.

“Harapannya ada instrumen lain yang kita sediakan untuk investor masuk ke Indonesia,” pungkasnya. (dtc/onk)

JAKARTA - PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Go-Jek, resmi hadir di Thailand dan Vietnam.

Go-Jek mendirikan entitas perusahaan lokal di dua negara tersebut.

Di Vietnam Go-Jek hadir dengan nama Go-Viet sedangkan di Thailand bernama GET. Kedua perusahaan tersebut akan dikelola oleh tim manajemen sekaligus pendiri lokal, dengan didukung pengetahuan, keahlian, teknologi serta investasi dari Go-Jek. “Strategi kami adalah mengkombinasikan teknologi kelas dunia yang telah dikembangkan Go-Jek, dengan keahlian, pengalaman serta pengetahuan pasar yang mendalam yang dimiliki tim lokal, untuk menciptakan bisnis yang benar-benar memahami kebutuhan konsumen. Kami percaya masing-masing tim lokal memiliki pengetahuan dan keahlian untuk memastikan kesuksesan bisnis di Vietnam dan Thailand. Mereka memang menggunakan merk yang berbeda, namun mereka tetap beroperasi sejalan dengan nilai-nilai yang telah berhasil menjadikan Go-Jek pemimpin pasar di Indonesia. Bagi kami ini bukan hanya tentang pertumbuhan bisnis, namun bagaimana kami dapat menghadirkan dampak positif kepada sebanyakbanyaknya orang,” kata CEO and Founder Go-Jek Nadiem Makarim dalam keterangan tertulis, seperti dilansir dari detikfinance.

Untuk Go-Viet akan memasuki tahap beta testing di bulan Juli sebelum diluncurkan penuh. Uji coba itu akan melibatkan sejumlah pengemudi dan konsumen.

“Go-Jek adalah perusahaan teknologi pionir yang memiliki ekosistem dengan 18 layanan berbeda, serta didukung oleh investor strategis kelas dunia.

Dukungan Go-Jek sangat ideal bagi kami, tidak hanya karena teknologi dan kepiawannya di bisnis ini, tetapi juga karena kita memiliki prinsip yang sama, yaitu

Turis Asing Tingkatkan Devisa JAKARTA - Turis asing ke Indonesia bakal meningkatkan devisa negara karena mereka datang membawa dolar. Seiring meningkatnya devisa, maka defisit transaksi berjalan bisa ditekan.

“Komitmen pemerintah dan kerja konkrit akan mengelola defisit transaksi berjalan sehat, aman, dan bisa menghasilkan dengan cepat devisa dari pariwisata, ekspor, dan

lain lain,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Terkait peningkatan devisa lewat pariwisata, pemerintah pusat maupun daerah, bersama BI terus melakukan rapat koordinasi. “Untuk pariwisata ini, sudah rapat koordinasi, bagian yang akan kita lakukan dari koordinasi pusat dan daerah, di akhir Agustus akan luncurkan inisiatif langkah-langkah konkrit untuk

menggenjot pariwisata,” sebutnya, seperti dilansir dari detikfinance.

Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah akan fokus pada 4 dari 10 Bali Baru, yakni Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Borobudur.

“Sudah rapat koordinasi dengan Menko Maritim, Menpar, industri perhotelan, turism, dsb, kementerian/lembaga. Semangatnya 4

hasrat untuk membawa dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan taraf hidup dan penghasilan, serta menumbuhkembangkan bisnis skala mikro, kecil, dan menengah.” kata Chief Executive Officer and Co-Founder Go-Viet Nguyen Vu Duc. Sementara GET, merek yang diperkenalkan di Thailand, akan diluncurkan segera setelahnya. Perusahaan saat ini tengah melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan setempat termasuk pemerintah, mitra pengemudi, dan konsumen.

Kedua perusahaan di tahap awal akan menghadirkan layanan ride-hailing dan logistik, yang kemudian akan diikuti oleh layanan pesan antar makanan dan pembayaran elektronik. “Go-Jek berhasil menjadi perusahaan unicorn pertama yang tumbuh di Indonesia karena mereka mampu menggunakan teknologi sebagai solusi untuk tantangan tersulit di negaranya. Tim GET terinspirasi oleh cara perusahaan memutarbalikkan masalah sehari-hari menjadi peluang bisnis yang sekaligus meningkatkan kualitas hidup jutaan orang. Kami bergerak dengan filosofi yang sama, dan kami bersemangat untuk menghadirkan dampak positif bagi masyarakat Thailand,” kata Chief Executive Officer and Co-Founder GET Pinya Nittayakasetwat.

Ekspansi yang dilakukan Go-Jek ini dilakukan setelah melakukan rentetan penggalangan investasi dari perusahaan-perusahaan bedar seperti Astra International, Warburg Pincus, KKR, Meituan, Tencent, Google, Temasek, dan lainnya. Total dana yang berhasil dikumpulkan mencapai USD 500 juta.

Dana itu dialokasikan untuk ekspansi internasional sejalan dengan strategi perusahaan melebarkan sayapnya di Asia Tenggara. Go-Jek juga berencana untuk meluncurkan operasinya di Singapura dan Filipina. (dtc/onk) destinasi selain Bali akan keroyokin.

Bukan 10 nggak penting, tapi prioritas jangka pendek 4 itu,” sebutnya.

BI juga akan berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, hingga perwakilan BI di luar negeri.

“Kita akan koordinasikan, yang akan kita lakukan. Langkah konkrit, termasuk juga komunikasi dengan Kemenlu, KBRI, juga BI perwakilan perwakilan di luar negeri, bagaimana pemerintah mempromosikan pariwisata, lebih banyak mendatangkan pariwisata,” tambahnya. (dtc/onk)

LEMBARAN SEKOLAH JUMAT, 27 JULI 2018 Malut Post HALAMAN 19

Smamter Raih Prestasi Terbaik Diajang Lomba Musikalisasi 2018 HALO, Sobat Z! Jumpa lagi dengan kami kru Suara Ikatan Pelajar Muhammadiyah – SMA Muhammadiyah Kota Ternate (IPMSMAMTER), kali ini kami ingin berbagi cerita tentang “Prestasi Terbaik Smamter dalam Ajang Lomba Musikalisasi Puisi Tahun 2018” Ajang Lomba Musikalisasi puisi yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara pada Senin (23/7) hingga Selasa (24/7) di Hotel Corner Palace yang diikuti 10 tim perwakilan SMA/ SMK adalah ajang lomba yang sangat seru karena masing-masing tim perwakilan

SMA/SMK bersaing ketat dalam kompetisi tersebut, juga sangat asyik karena semua siswa selaku peserta sangat menikmatinya. Selain sangat seru dan asyik, ajang ini juga sangat banyak manfaatnya dalam memupuk kebersamaan dan membentuk karakter bangsa melalui kreatifitas guru dan siswa dalam bidang karya sastra, khususnya musikalisasi puisi.

Musikalisasi puisi adalah bentuk pengekspresian puisi dengan memasukkan unsur-unsur musik secara dominan untuk lebih mudah memahaminya dan membangkitkan minat serta kreativitas. Aspek

penilaian dalam ajang lomba musikalisasi puisi adalah penafsiran puisi, komposisi/harmonisasi musikal dan vokal serta penampilan.

Menurut tim pembimbing Kiki Miskia Latukau, S.Pd dan Merina Umasangaji, S.Pd ajang lomba Musikalisasi Puisi antar siswa SMA/Sederajat ini sangat positif, karena dapat memupuk kebersamaan dan membentuk karakter bangsa melalui karya sastra, disamping itu ajang lomba ini juga sangat berguna untuk menunjukkan eksistensi Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara sebagai pusat pembinaan generasi muda

harapan bangsa dalam mengembangkan kreativitas dalam bidang bahasa dan sastra.

Dalam ajang lomba musikalisasi puisi tahun 2018 ini, Alhamdulillah, SMA Muhammadiyah Kota Ternate berhasil meraih juara harapan III, prestasi ini adalah prestasi terbaik smamter selama mengikuti ajang lomba musikalisasi puisi sejak tahun 2016 lalu yang dirintis oleh Ibu Dra. Siti Mahnun sebagai pembimbing tim smamter saat itu, kini beliau telah mempunyai tugas baru sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kota Ternate. (*)

PRESTASI : Foto-foto tim musikalisasi puisi SMAMTER bersama pembina, usai lomba musikalisasi puisi yang diselenggarakan Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara pada Senin (23/7) hingga Selasa (24/7) di Hotel Corner Palace.

KOMENTAR TIM MUSIKALISASI PUISISMAMTER PEMBIMBING/PENDAMPING: Kiki Miskia Latukau, S.Pd Merina Umasangaji, S.Pd PEMAIN/PESERTA: Samiran Kabiran Susi Hamadi Uni Safitri U. Talib Alan M. Mangoda M. Khaidar Ariffin, S.Pd, M.Si

Kiki Miskia Latukau, S.Pd

Merina Umasangaji, S.Pd

Kepala Sekolah

Pembimbing Ekskul Sangar Seni dan Bangkel Sastra Smamter

Pembimbing Ekskul Sangar Seni dan Bangkel Sastra Smamter

KOMENTAR-KOMENTAR : Crew Suara Ipm-Smamter PENANGGUNG JAWAB: Ariffin, S.Pd, M.Si (Kepala Sekolah)

Prestasi siswa SMA Muhammadiyah Kota Ternate yang sukses meraih juara harapan III dalam ajang lomba Musikalisasi Puisi tahun 2018 ini, bagi saya selaku kepala sekolah merupakan suatu bentuk kesuksesan yang sangat luar biasa dalam mengembangkan ekstrakurikuler sanggar seni dan bengkel sastra, yang menjadi pokok pembicaraan hangat dan juga menjadi sorotan utama Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga (LSBO) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara dalam rapat kerja pimpinan beberapa tahun yang lalu, sukses tim musikalisasi puisi smamter, sukses kita semua, semoga lebih berjaya di tahuntahun yang akan datang,. Amin,”

Alhamdulillah, Tim Smamter akhirnya sukses dan berhasil meraih juara harapan III dalam ajang lomba Musikalisasi Puisi, kesuksesan ini merupakan karunia Allah SWT yang terbaik bagi sekolah kami tercinta “SMA Muhammadiyah Kota Ternate” sekolah swasta yang saat ini mulai mencoba membenahi diri dalam upaya menanamkan kepercayaan masyarakat (akuntabilitas publik), semoga lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang,”

Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, SMA Muhammadiyah Kota Ternate akhirnya sukses dan berhasil meraih juara harapan III dalam ajang lomba Musikalisasi Puisi, sehingga berhak membawa pulang tropi, piagam penghargaan, dan bonus dana pembinaan sebesar Rp 1.500.000, semoga bisa lebih sukses lagi di masa yang akan datang, tetap semangat dalam meraih prestasi di dunia sastra.,”

PEMBINA: Nursanny Samaun, S.Pd, M.Si KOORDINATOR: M. Khaidar Sri Wahyuni Amirudin Sitti Maisyarah Ismail ANGGOTA: Semua Pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah

JUMAT, 27 JULI 2018

Malut Post TAMPIL TERDEPAN

HALAMAN 20

199 Mantan Koruptor Daftar Caleg DPRD Tersebar di 11 Provinsi JAKARTA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan terdapat 199 mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar sebagai bakal caleg DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Mereka didaftarkan partai politik masing-masing untuk berkontestasi pada Pileg 2019.

Dari 199 itu rinciannya, yakni 30 eks napi korupsi yang terdaftar sebagai bakal caleg DPRD di 11 provinsi, 148 eks napi korupsi terdaftar sebagai bakal caleg DPRD di 93 kabupaten, dan 21 eks napi korupsi terdaftar sebagai bakal caleg DPRD di 12 kota. “Sejauh ini (jumlah tersebut) penelusuran hasil pengawasan yang masih divalidasi dan dipastikan,” ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin, seperti dilansir CNN Indonesia.

Dari dokumen rekapitulasi bakal caleg eks napi korupsi yang diterima, Bawaslu tidak membeberkan nama-nama serta partai politik pengusung 199 eks koruptor sebagai bakal caleg tersebut.

Bawaslu hanya merinci persebaran di mana eks napi korupsi didaftarkan.

Eks napi korupsi yang terdaftar sebagai bakal caleg DPRD provinsi terbanyak berada di Jambi, yakni 9 orang. Berturut-turut, Bengkulu (4), Sulawesi Tenggara (3), Kepulauan Riau (3), Riau (2), Banten (2), Jawa Tengah (2), NTT (2), DKI Jakarta (1), Kalimantan Selatan (1), dan Sulawesi Utara (1). Kemudian, eks napi korupsi paling banyak terdaftar sebagai bakal caleg di DPRD Kabupaten Buol dan Katingan, yakni sebanyak 6 orang. Disusul Kabupaten Kapuas (5), Belitung (4), Trenggalek (4), dan Kutai Kartanegara (4).

Di tingkat DPRD Kota, eks napi korupsi paling banyak terdaftar sebagai bakal caleg di kota Lamongan, yaitu 4 orang. Selanjutnya kota Pagar

Alam (3), Cilegon (2), Gorontalo (2), Kupang (2), dan Sukabumi (2). Rincian jumlah eks napi korupsi yang terdaftar sebagai bakal caleg DPRD provinsi, kabupaten, dan kota adalah hasil sementara pengawasan Bawalu dengan memerika informasi dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Selain itu, Bawaslu juga memeriksa Surat Keterangan Pengadilan.

Jumlah eks napi korupsi yang sejauh ini terpantau, yaitu 199 orang, adalah hasil sementara.

Karenanya, jumlah tersebut masih dapat bertambah seirama dengan pengawasan yang terus dilakukan Bawaslu hingga KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT) pada 20 September mendatang. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengembalikan berkas 199 bakal caleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki riwayat sebagai mantan narapidana korupsi ke partai politik masing-masing.

Ratusan bakal caleg yang telah terdaftar itu dikembalikan lantaran KPU tidak dapat memproses lebih lanjut.

Diketahui, KPU tidak akan memproses bakal calon anggota legislatif yang pernah menjadi napi kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak. “Kami kembalikan kepada parpol untuk diganti,” tutur Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (26/7).

Pramono mengatakan bakal caleg yang dikembalikan kepada parpol itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Karenanya, parpol dapat mengganti dengan bakal calon lain. Parpol pun dapat mengosongkan jika tidak ingin menggantikan caleg yang ditolak oleh KPU. “Prinsipnya kami kembalikan kepada parpol masing-masing terlebih dahulu, karena tidak sesuai dengan kesepakatan juga antara KPU dan parpol,” kata

(CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

MEMBERI STATEMEN: Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan berkas 199 bakal caleg DPRD eks napi korupsi dikembalikan ke parpol.

Pramono.KPU telah melarang mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon anggota legislatif. Baik itu calon anggota DPR, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota.

KPU mencantumkan larangan tersebut dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Namun, ada sejumlah pihak yang menggugat larangan itu ke Mahkamah Agung. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra

Muhammad Taufik yang merupakan mantan napi korupsi. Para penggugat umumnya merasa keberatan dengan larangan mantan napi korupsi menjadi caleg. Mereka merasa KPU melangkahi wewenang lantaran UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak mencantumkan larangan yang dimuat dalam PKPU. Hingga kini, MA belum mengeluarkan putusan atas gugatan uji materi terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018.

(CNN/mpf)

Megawati Penghalang Koalisi SBY dan Jokowi

BERBINCANG: Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: dok/JPNN.com

Velove Vexia

Ingin Jadi Penulis Buku SUKSES di dunia akting dan modelling, Velove Vexia rupanya berencana melebarkan sayap karienya di dunia buku.

Sejak lama, Velove Vexia mengaku sudah gemar membaca buku non-fiksi. “Sebenarnya suka baca itu udah lama, bukunya macam-macam tapi lebih ke non-fiksi. Kalau fiksi itu saya enggak terlalu (suka),” kata Velove Vexia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. “Terpikir banget (menulis buku), doain mudah-mudahan bukunya nanti terbit,” sambung putri pengacara OC Kaligis ini, seperti dilansir JPNN. Sayang, pemain film Chrisye ini enggan membahas rencana besarnya itu. Dia beralasan tak ingin mengecewakan penggemarnya karena harus menunggu buku itu keluar.

“Bikin buku itu kan butuh proses ya. Kalau mood-nya hilang, saya enggak bisa lanjutin bukunya. Atau kalau lagi sibuk syuting, bisa kepending,” jelas Velove. “Jadi enggak bisa ngomong sekarang, kasihan nanti orangorang nungguin (bukunya keluar). Jadi, nanti aja,” imbuh dara kelahiran Manado, 13 Maret 1990. (jpnn/mpf)

JAKARTA- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (25/7) malam. Wasekjen PAN Yandri Susanto menjelaskan pertemuan antara SBY dan Zulkifli dibagi dua sesi.

Pertama, pertemuan empat mata antara SBY dan Zulkifli. “Kami ada di

ruang tamu, Bang Zul dan Pak SBY ada di ruangan tersendiri,” kata Yandri di gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/7).

Pertemuan berlangsung sekitar 45 menit. Setelah itu bar ulah pengurus inti dari PAN dan Partai Demokrat dipersilakan masuk, setelah sebelumnya menunggu di ruang tamu.

Zulkifli didampingi lima pengurus

inti PAN. Sedangkan SBY empat pengurus inti. Yandri menjelaskan, dalam pertemuan itu SBY lebih banyak berbicara, menyampaikan gagasan, maupun bercerita.

Salah satu ceritanya, SBY menyampaikan ingin membangun koalisi dengan Partai Gerindra dan PKS. Sebab, ujar dia, peluang untuk bergabung dengan koalisi Joko Widodo sudah tertutup karena terhalang oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Jadi Pak SBY sampaikan ada usaha membangun kerja sama yang baik dengan Pak Jokowi.

Tapi, sampai sekarang Ibu Mega yang menjadi penghalang utama,” katanya.

Nah, lanjut Yandri, SBY menyampaikan Partai Demokrat pengin terlibat langsung dalam Pilpres 2019.

Namun, sambung dia, karena sudah terhalang Megawati yang tidak setuju Demokrat masuk koalisi Jokowi, SBY mencoba merangkai koalisi di luar Istana Negara. “Demokrat tidak bisa lagi ke Jokowi karena Ibu Mega-

wati yang tidak setuju, maka Pak SBY mencoba merangkai atau meramu di luar Istana, yang di situ ada Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat itu sendiri,” katanya.

Yandri menuturkan, dalam pertemuan itu SBY sama sekali belum menyebut siapa calon presiden dan wakil presiden. Menurut dia, pertemuan itu hanya mendiskusikan apa saja yang menjadi persoalan negeri ini. Kemudian, di awal-awal Agustus nanti baru membicarakan posisi capres atau cawapres yang bisa menjalankan hasil diskusi tentang visi misi dari pasangan yang akan diusung.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat empat partai akan duduk bersama untuk menyamakan visi misi, membicarakan format koalisi serta siapa yang akan diusung capres dan cawapres. Tapi sekali lagi tadi malam Pak SBY dan Bang Zul, tidak membicarakan posisi capres dan cawapres,” katanya seperti dilansir JPNN. (jpnn/ mpf)

Cak Imin Minta Pengurus Partai Taati Putusan MK JAKARTA- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak semua pengurus partai untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terkait syarat menjadi anggota DPD yang diatur dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya MK menyatakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh diisi pengurus partai politik (parpol).

Muhaimin atau sering disapa Cak Imin mengatakan putusan MK itu sudah bersifat final dan mengikat sehingga harus ditaati. “Kita tidak bisa melawan keputusan MK karena itu bersifat final,” kata Cak Imin saat ditemui usai menghadiri pembukaan Indonesia International Toys and Kids Expo di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Dengan keputusan

MK itu, pengurus partai yang ingin menjadi anggota DPD memang harus mundur dari kepengurusan partai. Dia berharap anggota yang ingin menjadi DPD bisa konsentrasi tanpa terganggu urusan partai.

“Dengan demikian semua pengurus partai yang mencalonkan diri menjadi DPD memang mau tidak mau harus kita minta mundur dari pengurus partai,” tuturnya.

Sebelumnya, anggota DPD periode 2014-2019 Muhammad Hafidz mengajukan uji materi Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menilai frasa “pekerjaan lain” dalam pasal itu mengandung ketidakjelasan makna. Ia lantas meminta MK menambahkan tafsir “fungsionaris partai politik” dalam frasa “pekerjaan lain”. Menurut Hafidz penambahan tafsir ini dapat mencegah timbulnya konflik kepentingan antara jabatan seseorang di partai politik dan statusnya sebagai anggota DPD. Hakim Konstitusi I Dewa

Muhaimin Iskandar

Gede Palguna mengatakan majelis hakim konstitusi dalam pertimbanganya mengakui pasal tersebut tidak tegas melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Namun sikap MK berdasarkan putusan-putusan sebelumnya selalu menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota parpol tetap berlaku.

Dengan putusan ini, maka anggota partai yang mencalonkan diri

menjadi anggota DPD pada pemilu selanjutnya harus mengundurkan diri dari kepengurusan parpol. Ini berlaku juga terhadap anggota parpol yang saat ini mengisi jabatan di DPD. Terkait status anggota parpol yang saat ini menjabat anggota DPD, MK menyatakan keanggotaannya tetap konstitusional. Kata Palguna, putusan MK berlaku prospektif atau ke depan dan tidak berlaku surut (CNN/mpf)

Demokrat Berkoalisi ke Gerindra, PAN dan PKS

Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Rachlan Nashidik Rachlan Nashidik

JAKARTA- Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Rachlan Nashidik menyatakan dalam cuitannya bahwa partainya berkoalisi dengan Gerindra, PAN, dan PKS. “Kami akan berjuang sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya, bagi pemimpin baru Indonesia dalam pemilu 2019.

Bersama Gerindra, PAN dan PKS. Mohon restu,” demikian tulisnya dalam cuitan di Twitter, Rabu (25/7) malam usai SBY melakukan pertemuan dengan Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dalam cuitan selanjutnya, Rachlan kembali menegaskan bahwa Demokrat adalah tempat bagi mereka yang menginginkan perubahan kepemimpinan Indonesia pada Pilpres 2019. CNNIndonesia.com sudah menghubungi Rachlan untuk mengonfirmasi hal ini, namun belum mendapat respons.

Belakangan, SBY tengah melakukan pertemuan intensif dengan sejumlah tokoh dari koalisi Gerindra, PAN, dan PKS. Selasa malam, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subiyanto datang ke kediaman SBY. Dalam kesempatan itu, SBY sempat berucap bahwa jalan koalisi antara Demokrat dan Gerindra terbuka lebar dan telah menyepakati lima persoalan bangsa yang harus dihadapi kedepannya.

Rabu malam, giliran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang bertandang.

Dalam pertemuan itu, SBY menyebut tidak melakukan negosiasi kader Demokrat untuk menjadi cawapres. Ia berujar memberi kebebasan kepada capres untuk menentukan cawapresnya sendiri.

Hal ini berkaca dari pengalamannya sendiri ketika memilih cawapres dalam Pilpres 2004 dan 2009 tanpa tekanan. (CNN/mpf)