Gaji Guru Honorer Naik

HARIAN

MALUT POST

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

Tampil Terdepan

KAMIS 10 JANUARI 2019

ECERAN: Rp 5.000,-

POLMAS

MORSUL

Tujuh Hari, Empat Orang Tewas di Jalan

Ketua PKS Ternate Nyaris Terjerat

HALAMAN 6

HALAMAN 7

Gaji Guru Honorer Naik Pemprov Siapkan Rp 20,8 M untuk Setahun

Guru Honorer dalam Angka

1.741

Orang

Rp

Jumlah Guru Honorer SMA/SMK

20,8

Miliar

Alokasi Anggaran Upah 2019

Upah per Honorer 2019

Rp

2018

1 Juta/bulan

Rp

750 ribu/bulan

Tunggakan upah 6 bulan pada 2018 tetap dibayarkan

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara akhirnya membuktikan keseriusan memperhatikan tenaga guru honorer. Tahun ini, Pemprov menjamin tak akan lagi ada penundaan pembayaran upah honorer. Gubernur Abdul Gani Kasuba juga menyetujui kenaikan honor mereka.

Sekretaris Provinsi Muabdin H. Radjab mengungkapkan, tahun ini

Pemprov menyediakan anggaran Rp 20,8 miliar untuk upah guru honorer. Anggaran tersebut telah tercatat dalam APBD 2019. “Untuk pembayaran upah guru honorer selama setahun,” ungkapnya di ruang kerjanya, Rabu (9/1).

Total guru SMA/SMK berstatus honorer di Malut sebanyak 1.741 orang. Mereka tersebar di 10 kabupaten/kota. Muabdin bilang, mekanisme pembayarannya akan diatur kemudian, apakah per bulan atau per triwulan. “Sebab harus menyesuaikan ketersediaan dana pada kas daerah,” tuturnya.

Baca GURU... H.8

MUABDIN H. Radjab

Sumber Raya Bocor, Penumpang Dievakuasi SANANA - Cuaca buruk yang terjadi beberapa pekan terakhir nyaris memakan korban. KM Sumber Raya 03 rute Luwuk-Taliabu yang membawa 32 penumpang karam setelah lambung kapal bocor. Nakhoda diduga mengabaikan peringatan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan nekat berlayar di tengah cuaca buruk.

Informasi yang diterima Harian Luwuk Post (INN Group) dari Kantor SAR Palu, Sumber Raya mengalami kebocoran lambung di perairan Pulau Bangkalan, Baca BOCOR... H.8

BPBD TALIABU/SAR PALU FOR MALUT POST

DI’S WAY Kejutan di Perang Dagang “TUNDA lagi dulu. Ada perkembangan baru.” Itulah permintaan saya kepada mas Joko Intarto.

Yang mengelola disway.

Sering terjadi seperti itu. Tulisan sudah saya buat. Sudah saya kirim pula.

Oleh Tapi tiba-tiba Dahlan Iskan ada perkembangan baru. Saya harus menulis lagi. Yang terlanjur selesai ditulis itu tidak jadi dimuat. Begitulah nasib sebuah tulisan. Yang saya buat di Turki. Saya minta jangan dimuat dulu.

Kalah dengan peristiwa jilbab pertama di DPR Amerika.

Lalu kalah lagi dengan Sultan Muhammad V Malaysia.

Baca DI’SWAY... H.8

Kontrol Siswa Melalui CCTV Yang urgen dikontrol harus akhlaknya

Tukang Kuti Harga Daging Sapi Melonjak Tapi tara sampe Rp 80 juta per ons to?

Salim Thaib Wakil Ketua Bidang Kaderisasi PDIP Malut

Gubernur Usulkan Pemberhentian Rudi Erawan SOFIFI – Tak lama lagi, masyarakat Halmahera Timur akan memiliki bupati definitif. Ini setelah Gubernur Abdul Gani Kasuba resmi mengusulkan pemberhentian Bupati nonaktif Rudi Erawan yang terjerat tindak pidana korupsi. Wakil Bupati Muh. Din Ma’bud diusulkan jadi penggantinya. Usulan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri itu tertuang dalam surat nomor 131/019/G tertanggal 7 Januari 2019. Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Malut, Miftah Baay mengungkapkan, Baca GUBERNUR... H.8

John Nguraici Ketua DPRD Haltim

SIAPA PENGGANTI MUH DIN?

PDIP M. Daud Anggota DPRD Haltim

GOLKAR

Idrus E. Maneke Wakil Ketua DPRD Haltim

EVAKUASI: Para penumpang KM Sumber Raya 03 saat dievakuasi BPBD Taliabu dan SAR Palu menuju Banggai Laut usai diselamatkan dari kapal yang mengalami kebocoran lambung

Turun Tangan Tangani Kopra Malut SOFIFI – Anjloknya harga kopra yang menimbulkan gejolak di masyarakat Maluku Utara beberapa waktu lalu membuat Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan mulai mengambil langkah solutif. Untuk solusi jangka pendek, Kemendag akan memperpendek rantai pembeli melalui industri kelapa.

Baca KOPRA... H.8

Satu Dekade Satriani Mendaki dan Melintasi Hutan untuk Bisa Mengajar

Bawa Sangkur buat Jaga-Jaga Ular aneka jenis dan babi hutan biasa dijumpai Satriani dalam perjalanan menuju sekolah. Bertahan demi para murid meski masih berstatus honorer dan insentif tak bisa menutupi biaya transportasi.

PANTANG MENYERAH: Satriani mengajar di SDN 44 Bakka, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Pangkep.

Sekolahnya berada di wilayah terisolasi

SAKINAH FITRIANTI, Pangkep

JALANAN dikelilingi gunung kapur. Bebatuan besar di kiri dan kanan. Di bagian tepi, jurang terjal menganga. Terpeleset sedikit, bisa berujung maut. Begitulah akses ke SDN 44 Bakka, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Pangkep, Sulawesi Selatan. Medan ekstrem ke kawasan yang terisolasi itu pula yang harus dilalui Satriani, guru di sekolah tersebut. Setiap hari, selama 10 tahun terakhir, Satriani menyusuri jalan pendakian sepanjang 3 kilometer, Baca SATRIANI... H.8

SAKINAH FITRIANTI/FAJAR

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

2

HARIAN

HALTIM & HALTENG

MALUT POST

KAMIS, 10 JANUARI 2019

Art: Resayfa Rumra

PTT Penggerak Ekonomi Desa EDI Langkara

WEDA - Bupati Edi Langkara, melakukan pertemuan dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah, Rabu (9/1). Pertemuan

POLRES 3 Sub Sektor Diusul Jadi Polsek

itu berkaitan dengan penempatan PTT yang akan bertugas mendampingi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Kecamatan di wilayah Halteng.

Setiap pendamping UMKM ini nantinya akan difasilitasi kendaraan dinas untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Desa.

Bupati Edi Langkara me-

nyampaikan, PTT akan menjadi lokomotif ekonomi desa dan Kecamatan. “PTT merupakan tenaga atau tempat penghubung antara masyarakat ekonomi kecil, pemerintah dan pihak Bank,”terangnya.

Politisi Golkar ini menegaskan, PTT yang ditempatkan di berbagai Kecamatan dan

Nelayan Jual Bantuan Perahu Di Were Ditemukan 18 Unit Perahu dan Mesin Sudah Terjual Editor : Fahruddin Udi Peliput : Fahrudin Abdullah WEDA - Masa pemerintahan sebelumnya, sudah banyak bantuan perahu nelayan yang diberikan ke kelompok nelayan. Hanya saja, bantuan ini diduga tidak digunakan untuk kepentingan kelompok nelayan melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Sekarang di masa kepemimpinan Bupati Halteng Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd. Rahim Ode Yani, melalui dana alokasi khusus (DAK), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halteng kembali mengadakan 38 perahu nelayan untuk diberikan ke kelompok nelayan.

Plt. Kepala DKP Halteng Nurlela Samad dikonfirmasi Malut Post di

Kantor Bupati Halteng, Selasa (9/1) mengemukakan, bantuan perahu nelayan di masa pemerintahan sebelumnya sudah disalurkan sekitar 400 perahu. Bahkan mesin ketinting dan mesin 15 PK sudah tersalurkan ke kelompok nelayan.

Hanya saja, kata dia, banyak bantuan yang sudah dijual oleh oknum nelayan tertentu atau digunakan untuk kepentingan pribadi. “Di Desa Were saja, ketika diinventarisir sebanyak 18 unit perahu nelayan sudah dijual. Ada yang dijual ke Gane Timur (Halsel) ada juga dijual

AKBP Andri Hariyanto SIK

WEDA - Sejak Agustus 2018 kemarin, Polres Halmahera tengah (Halteng) sudah mengusulkan menaikkan 3 sub sektor di Halteng menjadi Polsek. Surat usulan menaikkan sub sektor ini sudah diproses oleh Polda Maluku Utara (Malut).

Dua subsektor yang hendak di naikkan menjadi Polsek adalah subsektor Patani Utara, Weda Selatan dan di Weda tengah.

Sebab, di tiga wilayah ini sudah cukup luas dan aksesnya cukup jauh. Salah satu contoh Polsek Patani sekarang ini membawahi 3 kecamatan yakni Kecamatan Patani Barat, Patani Utara dan Patani Timur. “ Atas dasar itu maka dipandang perlu Polres Halteng mengusulkan melalui Polda Malut untuk menindaklanjuti surat usulan peningkatan sub sektor menjadi Polsek,” ujar Kapolres AKBP Andri Hariyanto, SIK. Menurutnya, pada Agustus 2018 kemarin pihaknya sudah mengusulkan ke Polda dan Polda Malut sudah memproses usulan tersebut. “ Sekarang usulan tersebut masih diproses. Sebab, untuk menaikkan status sub sektor ke Polsek, tidak hanya Polri yang berperan. Melainkan harus ada persetujuan juga di menteri keuangan. Dengan mempertimbangkan kondisi keungan negara karena hadirnya Polsek maka negara akan membayar tunjangan jabatan dan oprasional lainnya,” jelasnya.

Disamping itu juga mempertimbangkan jumlah personil yang harus disiapkan karena personil yang akan ditugaskan ke Polsek berbeda dengan jumlah personil sub sektor. “Banyaknya Polsek itu Polri juga senang, namun kehadiran Polsek harus mendapat persetujuan dari menteri keuangan. Setiap sub sektor akan ada penambahan personil. Polres Halteng akan kerahkan 60 personil untuk bertugasi di setiap sub sektor di wilayah Kabupaten Halteng,” pungkasnya. (far/mpf )

Desa tidak boleh terlibat politik praktis. “ Mereka (PTT,red) harus member ikan spir it kepada pelaku ekonomi (nelayan, petani home industri) agar bangkit untuk memajukan roda perkekonomian,” pungkas mantan anggota DPRD Provinsi ini. (far/mpf )

TIDAK TERURUS GEDUNG istana daerah di bukit Loi Teglas, Kabupaten Halmahera Tengah, tidak lagi terawat.

117 Peserta CPNS Lulus MABA- Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akhirnya mengumumkan hasil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Halmahera Timur, yang mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB) dan seleksi kompetensi dasar (SKD).

Dari 233 peserta yang mengikuti tes SKB dan SKD tercatat 117 peserta dinyatakan lulus dan 116 gagal. Ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Haltim Ismail Mahmud, Rabu (9/1) kemarin.

Dia meminta 117 peserta CPNS yang dinyatakan lulus secepatnya melapor diri sekaligus

Ismail Mahmud

mengurus pemberkasan ulang.

Sebab, deadline penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) pal-

ing cepat 1 Februari dan paling lambat 1 Maret 2019.” Kepada peserta yang dinyatakan lulus demi kebaikan bersama segera lapor diri dan mengurus pemberkasan ulang,” pintanya.

Keterlambatan pengumuman hasil ini, kata dia, karena masih menunggu tandatangan Plt Bupati Haltim Ir Muh’Din Mabud.

Ismail menambahkan, kuota CPNS Haltin yang diberikan Pemerintah Pusat sebanyak 273 formasi. “Dari total formasi itu yang tidak terisi sebanyak 102 formasi,” kata Mantan Camat Kota Maba itu. (ado/mpf)

Plt Bupati Evaluasi Kinerja SKPD MABA- Untuk efisiensi dan efektivitas roda organisasi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, akan mengevaluasi satuan kinerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Haltim. Evaluasi ini diagendakan, Kamis (10/1) hari ini.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Haltim, Moh Abdu Nasar men-

gatakan, rapat evaluasi sebagai upaya mengevaluasi kinerja SKPD. “ Evaluasi ini sudah menjadi agenda rutin setiap bulan berjalan,” kata orang nomor 03 di Pemkab Haltim itu.

Evaluasi ini juga sebagai bentuk persiapan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ini sudah memasuki tahun 2019

sehingga akan dipersipakan juga kelengkapan berkas administrasi guna pemeriksaan BPK,” tandasnya.

Selain itu juga akan mengevalusi kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). “Rapat ini juga sudah pasti mengevaluasi kedisiplinan ASN di lingkup Pemkab Haltim,” pungkasnya. (ado/mpf)

ke Haltim,”kata Nurlela.

Meski begitu, perahu yang sudah dijual itu, DKP belum mengambil upaya hukum dengan berbagai pertimbangan. “Mereka yang sudah kedapatan menjual perahu nelayan itu akan segera di blacklist sehingga tidak lagi mendapat bantuan apapun dari pemerintah daerah terutama DKP,” katanya.

Dia mengaku akan membenahi secara intens dengan memanfaatkan pendamping PTT untuk mengawasi aktivitas kelompok nelayan. (far/mpf)

Pengangguran Tembus 1.050 Jiwa WEDA - Angka pangangguran di Halmahera Tengah (Halteng) sampai Maret 2018 sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Halteng, untuk penduduk usia angkatan kerja mencapai 1.050 orang. Angaka ini justru meningkat dibandingkan angka pengguran Tahun 2017 lalu yang hanya mencapai 818 orang.

Meski begitu setelah maret 2018 lalu, ketika hadirnya PT. Indonesia Weda Bay Industrial (IWIP) di Halteng, serta perekrutan tenaga PTT dan CPNS kemarin, memberikan dampak positif terhadap angka pengangguran di Halteng. Pasalnya, kehadiran sejumlah perusahaan tambang di Halteng ini, tentunya sudah mulai mengurangi angka pengangguran terbuka ini.

Mahmud Soleman Plt. Kadis Nakertrans Halteng dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini menyampaikan, tenaga kerja yang sekarang sudah bekerja di PT. IWIP adalah yang sebelumnya tercatat sebagai pengangguran terbuka dan sebagian adalah warga Halteng yang alih profesi.

“Selain data BPS tentang angka pengangguran terbuka ini, Disnakertrans juga turun melakukan pendataan dari rumah ke rumah terhadap warga Halteng yang tidak memiliki pekerjaan tetap,” ujarnya.

Dari hasil pendataan itu ditemukan sekitar 8 ribu orang warga Halteng tidak memiliki pekerjaan tetap. Penduduk yang didata di bawah usia 35 tahun. Sementara yang di atas 35 tahun tidak terdata lagi.

Sehingga data kemarin di 10 Kecamatan se-Halteng yang tidak punya pekerjaan tetap berpotensi untuk alih profesi.

Warga Halteng yang sudah terserap bekerja di PT. IWIP sekarang ini sekitar lebih dari 600 orang, dan di sejumlah perusahaan tambang di pulau Gebe sekitar lebih dari 400 orang.

Serta perusahaan lainnya terserap sekarang ini sebanyak 500 orang tenaga kerja asal Halteng. “Jadi di PT. IWIP sekarang kita dengar informasi setiap hari tenaga kerja Halteng yang mulai di tes di perushaan adalah sebanyak 40 orang sampai 50 orang,”ungkapnya. (far/mpf)

TIDORE KEPULAUAN HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 10 JANUARI 2019

3

Art: Resayfa Rumra

EVALUASI Tetap Lakukan Evaluasi TIDORE - Walikota Tidore Kepulauan Capt.

Ali Ibrahim, tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya, termasuk juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nurbaity Fabanyo. ”Kita tetap evaluasi, nanti kita lihat laporannya. Karena dari 18 nama itu ya ada kepala DLH,” katanya. Jika hasil evaluasi mengisyaratkan seorang pejabat harus diganti karena kinerja kurang bagus, maka walikota akan menindaklanjutinya. ”Kalau memang bisa ya kita pertahankan, kalau tidak ya harus. Sesuai kinerjanya lah,” tuturnya.

Sebelumnya kalangan DPRD meminta walikota mengevaluasi Kadis DLH, karena kinerjanya dinilai kurang baik. (tr-03/onk).

PEMBETULAN DALAM pemberitaan kemarin dengan judul, Lulus CPNS, Empat Caleg Undur Diri, dalam tubuh berita tertulis caleg PKB nomor urut 4 Irnawati Usman dari daerah pemilihan empat. Seharusnya dari daerah pemilihan tiga.

Atas kesalahan ini kami memohon maaf.

REDAKSI

Asrul Sani Ganti Posisi Thamrin Mantan Sekkot Didorong ke Pemprov Editor : Bukhari Kamaruddin Peliput : Fakhrudin Abdullah TIDORE - Staf Ahli Walikota Tidore Kepulauan bidang SDM , Asrul Sani Soleman, ditunjuk menjadi penjabat Sekot menggantikan Thamrin Fabanyo, yang mengundurkan diri.

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba setuju dengan usulan Walikota Capt. Ali Ibrahim yang menginginkan Asrul menjadi sekkot. Menurut Walikota, sesuai aturan penjabat memegang jabatan yang diberikan kepadanya selama 6 bulan, setelah itu dilakukan evaluasi.

Jika kinerjanya baik, maka akan diu-

sulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk didefinitifkan. Namun sebelum itu evaluasi tetap dilakukan. ”Jadi besok (hari ini, red) dilantik,” tuturnya. Dia tidak mau komentar banyak terkait spekulasi yang muncul di masyarakat terkait pengunduran Thamrin. Spekulasi dari masyarakat itu dianggap sebagai hal yang biasa dalam sebuah sistem organisasi.

Dia mengajak kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama berpartisipasi dalam membangun Kota Tidore ke arah yang lebih baik lagi. ”Spekulasi itu bagi saya adalah hal yang biasa. Intinya mari kita bangun Kota Tidore yang lebih baik ke depan,” harapnya.

Dia menambahkan Thamrin akan didorong ke provinsi. “Saya sudah meminta persetujuan gubernur, agar mantan sekkot dapat ke provinsi,” akunya. (tr-03/onk).

Asrul Sani Soleman

PANEN : Foto bersama disela-sela panen jagung di Kelurahan Tosa kemarin. ff istimewa.

Warga Tosa Panen Perdana Jagung TIDORE - Kelompok Tani Dou Tango Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur melaksanakan Panen Perdana Jagung Musim Tanam I Tahun 2019, Selasa (8/1).

Panen perdana jagung ini dihadiri Staf Ahli Walikota Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Djamaludin Badar, pimpinan SKPD, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Rahmawati Muhamad, Camat

Tidore Timur, Lurah se kecamatan Tidore Timur, dan masyarakat Kelurahan Tosa.

Pada kesempatan itu Staf Ahli Walikota Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Djamaludin Badar menyerah-

kan bantuan 2 unit mesin penggiling jagung dan alat tanam jagung. Dalam sambutannya, Djamaludin mengatakan pemkot terus mendukung upaya peningkatan produktifitas pertanian. “Kedepan saya ingin petani tidak sulit memasarkan hasil pertaniannya, sehingga pada akhirnya pendapatan petani semakin meningkat.

Sementara laporan panitia yang dibacakan kelompok Tani Dou Tango, yang mengatakan apa yang mereka lakukan, adalah untuk merangsang kelompok tani yang lain agar melakukan hal yang sama. ”Kami berharap kepada Pemerintah daerah dapat memfasilitas jalan usaha tani dan embung untuk kelancaran usaha tani kami,” ujarnya. (humas)

Hari Ini ASN Mulai Puasa Sunnah TIDORE - Walikota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim mengatakan, puasa sunah Senin dan Kamis dimulai hari ini (10/1).

“Saat pelantikan besok (hari ini, red) tak ada minum kopi apalagi makan,” kata walikota.

Dia menegaskan instruksi tersebut bersifat wajib, dan harus dipenuhi ASN khususnya yang berada Islam. Bagi yang

mengabaikan, akan diberi teguran.

Dia menambahkan kebijakan ini merupakan implementasi dari program Kota Tidore Kota Santri. ”Instruksi ini juga wajib dilaksanakan imam dan sara seluruh masjid di Kota Tidore,” tegasnya. Selain itu ASN beragama muslim diwajibkan salat dhuhur dan ashar berjamaah. (tr-03/onk).

Dirut Baru Harus Punya Jiwa Bisnis TIDORE - Komisi II DPRD Kota Tidore menggelar rapat dengar pendapat dengan menejemen Perusda Aman Mandiri.

Ketua Komisi II Hj. Elvri Habib mengatakan, dalam rapat tersebut terkuak bahwa perusda belum mampu memberikan keuntungan bagi pemkot. Kucuran anggaran sebesar Rp 9 miliar belum bisa mendatangkan PAD. “Namun menejeman mengaku dana ini sangat membantu dalam membeli kopra warga,” kata Elvri. Kedepan Komisi II berharap pengganti Dirut Rudy M Yamin yang mengundurkan diri, harus paham soal bisnis dan manajemen pengelolaan anggaran yang baik. Dirut baru harus punya jiwa bisnis, dan visi misi yang konek dengan tujuan pembentukan perusda.

Sementara itu Komisi III menggelar rapat dengan Bapelitbang, Disperkim dan Dinas PUPR. Rapat ini membahas evaluasi program kerja tahun 2018 dan rencana kerja tahun 2019. Komisi III memberi masukan dan saran yang harus diperbaiki dan dilakukan. ”Untuk Dinas PU itu terkait dengan pekerjaan jalan Payahe-Dehepodo yang nantinya masuk dalam jalan Provinsi sehingga ini menjadi tanggung jawab Provinsi. Sementara Perkim harus melihat pembebasan lahan, kemudian relokasi PLTU dan sebagainya. Kita beri ikhtiar,” tutur Ketua Komisi III Ratna Namsa. (tr-03/onk)

4

HARIAN

MALUT POST

HALUT & HALSEL

KAMIS, 10 JANUARI 2019

Kades Ngofakiaha Palsukan Tandatangan Diam-Diam Cairkan DD Warga Siap Proses Hukum Peliput : Ramlan Harun Editor : Muhammad Nur Husen

TOBELO – Kepala Desa (Kades) Ngofakiaha Fahri Yamin diduga menyalahgunakan dana desa (DD) 2018.

Dugaan itu karena Fahri secara diamdiam mencairkan DD tanpa melalui bendahara. ”Anggaran itu bisa dicairkan kalau

ada tandatangan bendahara desa.

Faktanya saya tidak pernah menandatangani surat pencairan anggaran.

Kalau ada tandatangan, berarti itu palsu,” kata Bendahara Darmi kepada Malut Post,Rabu (9/1).

Darmi dalam pertemuan bersama kades, dan DPMD mengatakan pencairan dana Rp 10 juta tanpa sepengetahuan.”Transaksi ini diketahui pada waktu saya mencetak buku rekening. Setelah dilihat ternyata ada transaksi Rp 10 juta. Saat ditanyakan, kades mengaku anggaran itu untuk pembayaran operasional dusun.”Kami juga akan mengkrosceknya ke Bank Indonesia. Jika rekomendasi pencairan palsu, maka kasus ini akan dibawah ke ranah hukum. Sebab ini berkaitan

dengan nama baik saya,”ungkapnya.

Selain anggaran tersebut, pencairan tahap I 20 persen, tahap dua 40 persen dan tahap tiga 40 persen itu, anggarannya tak pernah dirapatkan. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Nyoter Koenoe yang dikonfirmasi meminta kades segera menyelesaikan masalah di desa, serta segera memasukkan LPJ tahap III DD/ ADD tahun 2018.”Saya minta agar kades segera masukan LPJ tahap III sebagai syarat pencairan DD maupun ADD tahap I 2019. Jika tidak kami akan pending pencairannya,”tegasnya.

Diketahui, penggunaan DD maupun ADD ini sebelumnya masyarakat sudah melakukan pemalangan kantor desa.(tr-04/met)

RAMLAN HARUN/MALUT POST

PERTEMUAN: Suasana pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Nyoter Koenoe, Kades Fahri Yamin dan warga terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa, Rabu (9/1) kemarin.

ANGGARAN Rp 2 Miliar Untuk Bank Saruma LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ha l ma h e ra S e latan mengalokasikan modal untuk pengoperasian Bank Saruma Rp 2 miliar. Awalnya diusulkan Rp 5 miliar. Hanya saja yang disetujui Rp 2 miliar. Dengan modal yang ada, maka rencana pembukaan cabang KPC di MaHELMI Surya Botutihe kian – Kayoa – Obi dan beberapa wilayah terancam batal.

Sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Helmi Surya Botutihe yang dikonfirmasi mengatakan anggaran yang diploting itu sesuai kemampuan pemerintah.”Yang diusulkan Rp 5 miliar, tetapi yang kami sanggupi hanya Rp 2 miliar,”ucapnya. (sam/met)

TELEKOMUNIKASI Tahun Ini 80 Tower Dibangun

SIDANG: Suasana sidang putusan gugatan lahan Bandara Kuabang Kao di Pengadilan Negeri (PN) Tobelo, Rabu (9/1) kemarin.

RAMLAN HARUN/MALUT POST

Gugatan 13 KK tak Diterima LABUHA – Pengadilan Negeri (PN) Tobelo menggelar sidang lanjutan sengketa lahan terminal Bandara Kuabang Kao di ruang Candra Pengadilan, Rabu (9/1). Sidang yang diikuti 13 Kepala Keluarga (KK) selaku penggugat dengan pihak bandara selaku tergugat I dan pemkab tergugat II yang dipimpin Hakim Ketua Adhi Satrija Nugroho didampingi Hakim Anggota Daimon Dony Siahaya dan Rachmat La Hasan itu menolak gugatan 13 KK.

Hakim Ketua Adhi Nugroho mengatakan, putusan itu didasarkan atas beberapa pertimbangan. Yakni, undang-undang pokok agraria pasal 15 bahwa ahli waris tidak memiliki bukti kuat. Selanjutnya, saksi-saksi yang dihadirkan memberikan keterangan jauh dari kaidah hukum.”Dari pertimbangan tersebut majelis hakim akhirnya memutuskan materi gugatan 13 KK tidak diterima,”ucapnya.

Setelah putusan ini, hakim memberikan kes-

Disdukcapil Layani Perekaman di Rutan

TOWER telkomsel

LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan berencana membangun 80 tower di sejumlah titik.

Tower bantuan Kementerian Kominfo ini diberikan untuk menjawab keluhan warga yang selama ini kesulitan mengakses jaringan. “Baru tiga yang dibangun. Salah satunya di wilayah Bacan Barat,” ucapnya.

Karena itu, pihaknya masih akan berkoordinasi terkait penyiapan lahan. ”Ini dilakukan karena pemkab diberi tanggung jawab menyediakan lahan.

Sementara pembangunannya dilakukan pemerintah,”ujarnya. Kadiskominfo L Sofyan Mubarun yang dikonfirmasi menuturkan saat ini pemkab masih berkordinasi terkait penyiapan lahan di 80 titik. ”Kalau lahannya sudah siap, tinggal pemerintah pusat yang menyalurkan bantuan,”ungkapnya.

Tak hanya itu, pemkab juga akan mengusulkan an ggaran pemeliharaan dan perawatan tower karena selama ini tower yang dibangun pusat selalu terbengkalai, karena tidak ada pemeliharaan.(sam/met

LABUHA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Halmahera Selatan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada 40 warga binaan Rutan Labuha, Rabu (9/1).

Penyerahan yang dilakukan simbolis oleh Kadisdukcapil Mahmud Samiun kepada Kepala Rutan Sudarsono itu merupakan program dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.”E-KTP yang diserahkan itu adalah hasil perekaman yang dilaksanakan serentak sesuai arahan Dirjen Dukcapil,”kata Mahmud Perekaman di Rutan ini dilakukan tiga kali. Yakni awal dan akhir 2017 serta akhir 2018. Jumlah

empatan selama 14 hari terhitung mulai putusan sidang ini untuk menyampaikan tanggapan atas putusan tersebut. Apakah ajukan banding atau terima putusan dimaksud.

Sementara Kuasa Hukum penggugat Gilbert Tuwonaung mengatakan terkait tanggapan putusan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan klien (13 KK). “Kita siap, tapi kita masih akan menunggu hasil koordinasi dari klien,”ungkapnya.(tr-04/met)

PELAYANAN: Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil) Halsel Mahmud Samiun saat menyerahkan KTP secara simbolis kepada Kepala Rutan Labuha Sudarsono, Rabu (9/1) kemarin.

SAMSIR HAMAJEN MALUTPOST

warga binaan Rutan ini sebanyak 121 orang. Hanya saja yang melakukan perekaman 40 orang.

Karena sisanya sudah memiliki KTP. Diakui, dalam perekaman kemarin sempat menghadapi kendala jaringan. Tetapi diupayakan semaksimalkan mungkin sehingga pelayanan tetap berlangsung dan saat ini E- KTP untuk warga Binaan

Cabang Rutan Labuha sudah bisa diterima.

Sementara Kepala Cabang Rutan Labuha Sudarsono mengapresiasi upaya Disdukcapil yang sudah ikut memperhatikan warga binaannya.”Dengan diterimanya e-KTP ini warga binaan dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu nanti,”ujarnya.(sam/met)

DPRD Tinjau Proyek Multi Years TOBELO – DPRD Halmahera Utara meninjau proyek pembangunan jalan di Kecamatan Galela Utara dan Loloda Utara, Rabu (9/1).

Hasilnya, proyek yang dikerjakan dengan sistem Multi Years (MY) ini sudah mulai ada kemajuan. ”Untuk jalan trans Halut yang menghubungkan Galela Utara dan Loloda Utara yang dikerjakan PT Sinar Putra Pratama ini ting-

gal dilakukan pengaspalan,”kata Wakil Ketua DPRD Sahril Hi Rauf, kemarin.

Peninjauan yang dilakukan di segmen I dan II ini adalah bentuk pengawasan legislatif. ”Rencananya pada minggu kedua nanti kami juga akan turun meninjau pekerjaan di segmen III dari Desa Ngajam ke Apulea,”ungkapnya. Untuk segmen pertama dengan jarak 28 kilometer

sudah masuk pada program tahap pertama dari Desa Salimuli hingga Pelita.

Sementara dari Pelita ke Desa Posi Posi yang masuk tahap kedua itu pengaspalannya kurang lebih 20 kilometer.”Kami harapkan proyek yang dikerjakan dengan sistem tahun jamak ini bisa selesai tepat waktu dengan perjanjian tertulis yang sudah disepakati antara

Kendalikan Dinas Dalam Penjara LABUHA – Meski sudah mendekam dalam sel tahanan atas tindak pidana pelecehan seksual, mantan Kepala Dinas Satpol PP Pemkab Halsel Noce Totononu masih mengendalikan anggaran dinas.

Buktinya, Noce masih menandatangani pencairan anggaran dinas maupun pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP. ”Sampai sekarang kami belum menerima gaji karena masih menunggu tandatangan mantan Kadis Noce Totononu,”aku sejumlah PTT kepada Malut Post, Rabu (9/1).

Terpisah Plh Kadis Satpol PP Aswin Soamole yang dikonfirmasi terkesan menutupi. ”Saya tidak mau berkomentar soal itu,”ucapnya singkat.(sam/met) pemkab dan DPRD,”harapnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Janlis G Kitong mengatakan prosentase pembangunan proyek multi years pada dua segmen yang dikerjakan PT Sinar Putra Pratama dan PT Sama Sejati itu progresnya sudah di atas 20 persen. Janlis mengatakan untuk segmen III baru akan dilakukan pembukaan badan jalan.

Diketahui, wakil rakyat yang meninjau proyek tersebut adalah Ketua DPRD Julius Dagilaha, Wakil Ketua II Sahril Hi. Rauf dan Ketua Komisi II Janlis G Kitong. (tr-04/met)

KAMIS, 10 JANUARI 2019

HALMAHERA BARAT

5

TPID : Sekkab Syahril Abdurradjak memimpin rapat pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama instansi terkait, Rabu (9/1) kemarin.

Tekan Inflasi Pemkab Bentuk TPID Sekkab: Koordinasinya Dimatangkan Dalam Waktu Dekat Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan angka inflasi. Pembentukannya diputuskan dalam rapat

yang dipimpin Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abdurradjak dengan instansi terkait di ruang rapatnya, Rabu (9/1).

Rapat yang dihadiri Kepala Kantor Statistik, Kadisperindagkop UKM Martinus Djawa, Kepala BPKAD Muhammad Marasabessy, Kepala BP3D Soni Balatjai, Kepala DPM-PTSP Samsudin Senen, Sekretaris Diskominfo Sahmi Salim, Kabag Hukum Denny Kasim dan beberapa kepala SKPD itu langsung menunjuk sekkab sebagai Ketua TPID Halbar.”TPID dibentuk tujuannya untuk melakukan pengendalian

inflasi daerah, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pengendalian Inflasi nasional,”kata Syahril yang ditemui usai pertemuan.

Selain itu, pembentukan TPID juga akan meningkatkan kerja sama dan komitmen kelembagaan untuk pengendalian inflasi di daerah serta memantau sekaligus merekomendasikan langkah-langkah yang dapat diimplementasikan bagi pengendalian iflasi di daerah.”Ini baru rapat awal. Masih ada rapat lanjutan untuk lebih mematangkan koordinasi dengan lembaga terkait

lainnya, termasuk Bank Indonesia,”ucapnya.

Jika rapat lanjutan sudah dimatangkan, barulah dikeluarkan SK pembentukan TPID oleh Bupati.

TPID yang dibentuk ini tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga barang di pasaran melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakan menyentuh solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural. Seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi barang dan struktur pasar yang efisien.(din/met)

ANGGARAN APBD Masih Dievaluasi Pemprov JAILOLO – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Halmahera Barat 2019 yang disahkan Desember 2018 masih dievaluasi Pemprov Malut.”Karena tahapan tersebut, maka APBD yang sudah disahkan itu belum bisa dijalankan program dan kegiatannya,”kata Kepala Badan Pengelolaan MUHAMMAD Marasabessy Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Halbar Muhammad Marasabessy yang dikonfirmasi, Rabu (9/1).

Hasil evaluasi pemprov itu nantinya ditindaklanjuti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).”Jadi apa saja yang dievaluasi akan disesuaikan,”ungkapnya singkat.(din/met)

Lima Ranperda Siap Dibahas JAILOLO – DPRD Halmahera Barat mengagendakan pembahasan lima rancangan peraturan daerah (ranperda) pada masa sidang ke-I 2019.

Adalah, Ranperda Badan Pe r mu s yaw a rat a n D e s a (BPD), Ranperda BUMDes, Ranperda perimbangan keuangan pemkab dan pemdes, Ranperda sistem penyelenggaraan pendidikan dan ranperda pariwi-

sata daerah.”Lima ranperda ini, tiga diantaranya adalah ranperda inisiatif DPRD dan dua yang terakhir adalah ranperda usul pemerintah,”kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Halbar Djufri Muhammad yang ditemui di kantor DPRD usai paripurna penutupan masa sidang keIV 2018 dan pembukaan masa sidang ke-I 2019, Rabu (9/1).

Karena sudah diagendakan, maka diupayakan akhir Januari 2019 ranperda ini sudah harus dibahas.”Kami mintakan kepada instansi terkait agar menyiapkan perubahan referensi usulan ranperda, agar pembahasan nanti tidak ada lagi perdebatan soal salah penafsiran,”ucap Djufri yang juga politisi Partai NasDem ini. (din/met)

DJUFRI Muhammad

DPRD Dukung Program Bupati

Nikodemus H david

JAILOLO – Program pengembangan pertanian, perikanan dan pariwisata yang dicanangkan Bupati Danny Missy didukung DPRD. Pasalnya, tiga program prioritas itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.”Program ini sangat membantu, karena hampir sebagian masyarakat sudah menikmati. Salah satunya program penanaman jagung yang saat ini sudah berkembang,”kata Wakil Ketua DPRD Nikodemus H David kepada Malut Post, Rabu

(9/1).

Selain pertanian, pemkab juga diminta fokus sektor perikanan.

Karena luas wilayah Halmahera Barat lebih besar adalah sektor laut. Makanya, nelayan juga harus diperhatikan.”Ini yang harus diseriusi karena amatan kami, nelayan Halbar kala bersaing dengan nelayan kabupaten/kota lain terutama dari segi fasilitas penangkapan,”ungkapnya. Salah satu contoh adalah Kota Ternate dan Tidore yang memiliki alat tangkap canggih.(din/met)

6

HARIAN

MALUT POST

MOROTAI & SULA

KAMIS, 10 JANUARI 2019

Tujuh Hari, Empat Orang Tewas di Jalan Dishub Tarik Mobil Angkutan Desa Peliput : Ikram Salim Editor : Bukhari Kamaruddin

IKRAM SALIM MALUT POST

BERJUALAN DI LUAR: Pedagang Pasar Rakyat Basanohi berjualan di pintu masuk. Mereka memilih berjualan di luar karena di dalam pasar udaranya panas.

Penertiban PKL Tunggu Perbaikan Pasar SANANA - Rencana penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ini karena proses pembangunan Pasar Rakyat Basanohi Sanana belum selesai.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM (Disperindag) Kepulauan Sula (Kepsul) Bakir

Abdul Rauf Upara mengatakan, banyak pedagang yang berjualan di depan pintu pasar. “Kalau pasar sudah dibenahi, tak ada alasan bagi pedagang berjualan di luar,” tuturnya.

Pasar Rakyat Basanohi butuh alat penyerap udara atau blower, yang sementara dalam pengiriman. Begitu

tiba langsung dipasang. “Sementara masih dikirim dari Surabaya. Ruangannya memang harus ada udara yang masuk karena panas,” ujarnya.

Terkait Pasar Tradisional, dia mengaku banyak pedagang yang berjualan di luar pasa. Sudah berulang kali ditertibkan, namun pedagang selalu berjualan di luar. (ikh/onk).

SANANA - Sepanjang tujuh hari terakhir awal tahun 2019, sudah empat warga Kepulauan Sula (Kepsul) yang tewas di jalan raya.

Data yang dihimpun Malut Post, lakalantas tunggal terjadi di Desa Mangon yang menewaskan satu orang Jumat (4/1) dinihari. Di hari yang sama pukul 15.30 WIT, mobil angkutan umum terbalik di Desa Fukweu yang menewaskan 2 warga yakni Fandi Fajar Naipon dan Burhan Buamona. Penumpang lainnya sebanyak 11 orang mengalami luka.

Dua hari kemudian, Minggu (6/1) warga Desa Waiipa, Amiruddin Fokaaya tewas di jalan raya Waiipa, tepatnya di samping Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanana.

Dia ditabrak Risal Abdul Halim menggunakan sepeda motor. Pelaku sempat kabur, namun berhasil diamankan polisi sehari setelah kejadian.

Kasatlantas Polres Kepsul Iptu Mochtar Saniapon menuturkan, salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yang tinggi disebabkan banyaknya warga yang tidak mematuhi peraturan lalulintas. “Kesadaran masyarakat dalam berlalulintas masih rendah,” katanya, seraya menuturkan Desember 2018 terjadi lakalantas di Mangoli. Mochtar mengaku data mereka di awal tahun ini tewas 3

Polisi Amankan Sound System Mobil

PEMERINTAHAN Minta Kades Masukan Berkas BPD DARUBA-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Morotai mendesak kades 24 desa, segera memasukan berkas berkas bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebab harus dilakukan pemilihan ulang karena jabatan mereka akan berakhir 4 Februari mendatang. “Segera masukan berkasnya, karena target kita pertengahan atau akhir Februari dilakukan pemilihan serentak,” kata Kabid Kelembagaan Desa DPMD Morotai, Farida Irianti Iskandar. Berkas yang masuk masih harus diverifikasi, jika ada yang kurang maka harus dilengkapi. Jika pemilihan dilakukan Februari, Maret langsung dilantik.

Dia menambahkan 24 desa yang jabatan BPD-nya berakhir bulan depan adalah di Desa Falila, Sabala, Daeo Majiko, Nakamura dan Morodadi Morotai Selatan. Desa Gamlamo, Sangowo Barat, Sangowo Timur, Gosoma Maluku, Dokumira, Hino, dan Seseli Jaya Kecamatan Morotai Timur. Desa Janjung Saleh, Goa Hira, Maba, dan Gorua Selatan, Desa Cempaka, Desa Podimor Padange, Sopi Majiko, Loleo Pangeo, dan Gorugo Kecamatan Morotai Jaya. Serta Desa Cio Maluleo, Bubula, dan Tilei Pante Kecamatan Morotai Selatan Barat. (tr-02/onk).

orang, 13 orang luka-luka akibat lakalantas. “Kita juga mendapat informasi ada lakalantas pada malam hari, namun tidak dilaporkan. Jadi data kita hanya tiga yang tewas,” tuturnya.

Terkait kecelakaan angkutan umum di Fukweu, pihak Jasa Raharja tidak memberikan santunan. Sebab kendaraan angkutan umum tersebut berplat merah.

“Jasa Raharja tidak menanggung ini, makanya saya sudah tekan kepada pemilik angkutan umum agar segera ganti plat mobil yang warna merah maupun hitam menjadi plat kuning,” tegasnya.

Ini juga merupakan peringatan kepada pemilik mobil.

Sementara Kadis Perhubungan Kepsul Farid Sangadji mengatakan, mereka telah menarik 6 unit mobil bantuan Dishub untuk melayani masyarakat di dua kecamatan. Dia menjelaskan bantuan mobil tersebut diberikan tahun 2016, untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan angkutan umum.

“Kita tarik dulu baru kita buat ganti plat merah ke kuning, kemudian serahkan kembali ke Bumdes masing-masing desa,” tuturnya.

Kabid Darat Dishub Kepsul Fadly Alwy menambahkan, dua staf sudah ditempatkan di terminal dan kawasan pertokoan, untuk mengawasi mobil modifikasi yang dipakai mengangkut penumpang. “Berulang kali kita turunkan penumpang mobil yang melebihi kapasitas, tapi sopirnya sering membandel,” tuturnya. Karena itu mereka akan berkoordinasi dengan Satlantas untuk menertibkan sopir yang bandel. (ikh/onk).

DOK/ MALUTPOST

ILUSTRASI: Perekaman e-KTP.

Dukcapil Blokir 872 Data Warga DARUBA-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pulau Morotai sejak awal Januari telah memblokir 872 data penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Kadis Dukcapil Rajak Lotar mengatakan, pemblokiran data penduduk yang belum melakukan perekaman merupakan instruksi Kementerian

Dalam Negeri. “Masyarakat wajib milik e-KTP, jadi yang tidak melakukan perekaman datanya dinonaktifkan,” tuturnya. Namun data yang diblokir antara lain warga yang sudah meninggal dan warga yang tidak tinggal lagi di Morotai karena bekerja di luar.

Jika mereka melakukan perekaman, maka datanya diaktifkan lagi. (tr-02/onk).

SANANA - Satuan Lalulintas Polres Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menindak tegas supir angkutan kota yang menggunakan sound sistem bersuara keras. Penertiban dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat akibat ulah sopir yang selalu memutar musik dengan keras. Kasatlantas Kepsul Iptu Mochtar Saniapon menuturkan, dalam operasi kali ini pihaknya melakukan dua penindakan, yakni melakukan razia penumpang mobil angkutan umum modifikasi yang membawa penumpang di bagian Sulabesi serta menyita sound system mobil. “Banyak masyarakat yang resah dengan suara bising musik di mobil, “kata Mochtar.

Dia mengungkapkan dalam operasi kali ini polisi mengamankan 15 sound system di 10 mobil, baik mobil modifikasi maupun mobil angkutan kota. “Sekarang kita mulai ketat pengawasan karena banyak supir yang bandel,”ujarnya. (ikh/onk).

POLMAS

KAMIS, 10 JANUARI 2019

HARIAN

MALUT POST

7

Art: Resayfa Rumra

Ketua PKS Ternate Nyaris Terjerat TERNATE – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Ternate, Sudarno Taher hampir saja terjerat masalah. Itu karena iklan kampanyenya muncul di salah satu media online baru-baru ini. Padahal, sesuai ketentuan, calon legislatif (caleg) belum bisa beriklan di media massa untuk sementara waktu.

Sudarno yang tidak lain adalah

pengganti Mohdar Bailussy di DPRD Kota Ternate itu tidak dijerat, karena beralasan bahwa iklan dirinya di media online itu tanpa sepengetahuannya. Beberapa hari lalu Sudarno sudah diperiksa Bawaslu Ternate. Kepada Sulfi Madjid, komisioner Bawaslu Ternate, Sudarno mengaku tidak tahu kalau iklan dirinya sebagai caleg muncul di media online tersebut.

Lain Sudarno, lain lagi dengan media online itu. Kru media online tersebut terpaksa direkomendasikan ke Dewan Pers oleh Bawaslu, karena dianggap melanggar Peraturan Komisi Pemilihan (PKPU) nomor 5 tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal kampanye dan melanggar Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers serta surat kesepakatan antar Bawaslu, KPU, KPID dan Dewan Pers.

Direktur media online itu mengaku ke Bawaslu bahwa iklan Sudarno mereka muat tanpa sepengetahuan caleg.

“Yang jelas kami sudah mintai klarifikasi kedua pihak. Pemilik media men-

Menurut Sulfi, jika gaku mereka memuat Sudarno yang meminiklan ucapan selamat ta agar media online kepada Gubernur Malut memuat iklannya, maka terpilih oleh Sudarno. melanggar pasal 492 Dalam iklan itu SudarUndang-Undang nomor no berkapasitas sebagai 7 tahun 2017. caleg. Sudarno sendiri Itu artinya, bukan timengaku tidak meminta dak mungkin Sudarno ke media untuk memuat dipenjara 12 bulan. Sulfi iklannya. Media online berharap media massa itu sudah kami rekomendan peserta pemilu undasikan ke Dewan Pers, tuk bersabar hingga 24 karena kami anggap meMaret 2019. “Nah, iklan langgar ketentuan yang Sulfi Madjid berlaku,” jelas Komisioner Bawaslu di media massa boleh dimuat pada Ternate, Sulfi Madjid pada Malut Post, 24 Maret hingga 13 April,” tutupnya. (tr-01/lex) kemarin (9/1).

Internal Beringin Belum Kompak Jadwal Kunjungan Ketua DPP tak Jelas HIPMI: Ketua HIPMI Malut terpilih, Bahtiyar Kadir (kiri) berpose dengan Ketua Umum HIPMI Pusat, Bahlil Ladahalia.

Bahtiyar Lebih Fokus Internal HIPMI TERNATE- Bahtiyar Kadir ditetapkan sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Maluku Utara (Malut). Ini berdasarkan hasil musyawarah ke-4 pada 4-7 Januari lalu di Kota Weda Halteng.

Program utama yang akan dilaksanakannya adalah membenahi Internal HIPMI, salah satunya melaksanakan musyawarah untuk daerah yang belum memiliki pengurusnya, yakni Kota Tikep,Sula dan Halmahera Utara.

“Kita juga akan bersilaturahmi ke

mantan- Ketua HIPMI yakni Benny Laos, Fifi dan Muhammad Gifari serta para ketua asosiasi pengusaha di wilayah Malut,”katanya kepada Wartawan di Hotel Boulevard,Ternate.

Lebih jauh, dia juga mengapresiasi semua pihak baik Ketua Umum HIPMI, Bahlil Ladahalia serta jajarannya yang hadir dqlam musyawarah tersebut serta seluruh pengurus BPC kabupaten/kota serta Pemkab Halteng. Sementara untuk masa depan HIPMI, Bahtiyar juga berharap dukungan Dari semua pihak den-

gan tetap menjaga sinergitas dan kekompakan agar semua program bisa berjalan lancar. “HIPMI ini bukan tanggung jawab saya sendiri melainkan tanggung jawab kita semua sesuai dengan cita-cita dan harapan,” ungkapnya.

Sementara, HIPMI pusat memberikan waktu satu setengah bulan kepada tim formatur untuk menyusun struktur pengurus untuk disampaikan ke pusat agar dilakukan pelantokan. (mg-04/nty/pn)

Editor : Irman Saleh Peliput : Rusdi Abdurahman TERNATE – Setelah Alien Mus dikudeta dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Malut, kekompakan kader partai berlambang beringin itu mulai kendur. Lihat saja, bahkan jadwal kedatangan Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto di Malut pun ada perbedaan pernyataan.

Soal kedatangan Airlangga, Alien Mus masih ambil bagian.

Ketua DPRD Provinsi (Deprov) ini mengatakan, Ketua DPP Golkar akan tiba di Ternate pada 11 Januari 2019 ini. Airlangga balik ke Jakarta pada 12

Januari. Menurutnya, kedatangan Airlangga dalam rangka konsolidasi partai, termasuk menyelesaikan kisruh di internal DPD I. Sementara itu, Plh Ketua DPD I Golkar, Hamid Usman justru mengaku tidak tahu kapan Airlangga tiba di Ternate.

Ia belum mendapat jadwal kedatangan Ketua DPP Golkar.

“Saya tidak tahu, belum ada jadwalnya ,” aku Hamid.

Meski begitu, pria yang pernah menjabat Sekretaris DPD I Golkar selama Alien Mus menjabat Ketua DPD I itu menegaskan, musyawarah luar biasa (Musdalub) untuk menggeser posisi Alien secara definitif tetap dilaksanakan, sekalipun ia juga belum tahu kapan dilaksanakan. “Jadwal Musdalub itu menunggu arahan Sekjen DPP ,” katanya mengakhiri. (tr-01/lex)

GUGATAN Pekan Depan Sidang Agenda Duplik TERNATE – Sidang lanjutan gugatan Ahmad Hidayat Mus – Rivai Umar (AHM-Rivai) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pengadilan Tata Usaha Ne ga ra ( P T U N ) Ambon, digelar pekan depan dengan agenda Duplik atau Hendra Kasim menanggapi Replik pihak AHM-Rivai selaku penggugat.

Sebagaimana diketahui, AHM-Rivai mengajukan gugatan lantaran KPU mengabaikan rekomendasi Bawaslu yang mendiskualifikasi Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-Ya) sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.

Selain Duplik, agenda sidang pekan depan termasuk pembuktian pihak menggugat dan tergugat. “Pekan depan agenda sidang Duplik dan pembuktian baik penggugat maupun tergugat,” jelas Penasehat Hukum (PH) KPU Malut, Hendra Kasim pada Malut Post, kemarin (8/1).

Hendra menegaskan, pihaknya begitu cermat menanggapi Replik kubu AHM-Rivai yang disampaikan Abdullah Kahar selaku PH. Seluruh PH KPU hadir dalam sidang. Mereka adalah Ali Nurdin, Budi Rahman, Hendra Kasim, Bagas Irawan Putra serta tiga komisioner: Ketua Syahrani Somadayo, Kasman Tan dan Pudja Sutamat. (tr-01/lex)

AKTIVITAS: PNS Pemprov saat apel di depan kantor Gubernur.

Kegiatan Pemprov Belum Normal SOFIFI – Kegiatan Pemprov Malut pada awal 2019 ini belum normal. Itu karena APBD Pemprov masih dalam tahapan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ini diakui Sekretaris Provinsi (Sekprov), Muabdin H. Radjab pada Malut Post, kemarin (9/1).

Menurutnya, anggaran belanja baru akan berjalan normal pada akhir Januari 2019 ini.

Tahapan penyesuaian atas hasil evaluasi baru dituntaskan Selasa. “Penyesuaian atas evaluasi sudah selesai Selasa malam tadi (kemarin) dan sudah dibawa untuk disampaikan ke Kemendagri,” terangnya Setelah disampaikan, lanjut Muabdin, Kemendagri baru memberikan persetujuan atas penyesuaian dan dikeluarkannya nomor registrasi (norek) peraturan daerah (Perda) APBD. “Karena itu saya targetkan pada tanggal 10 nanti, semua SKPD sudah akan mendapatkan daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa) belanja dan langsung segera mengajukan belanja ke Kasda untuk pelaksanaan kegiatan,” katanya “Proses tahun ini berjalan cukup normal.

Meskipun awal tajun belanja belum terlaksana, namun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sangat normal, karena pengesahan APBD dari DPRD juga berjalan tepat waktu,” tambahnya. (udy/lex)

8

HARIAN

SAMBUNGAN ETALASE

MALUT POST

...KOPRA Samb Hal. 1

Dengan begitu harga kopra masyarakat bisa naik. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Dudu Nurwan saat dihubungi Malut Post tadi malam (9/1) mengatakan, pihaknya baru saja menggelar rapat bersama Pemerintah Daerah penghasil kopra. Dari Malut sendiri diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asrul Gailea, dan beberapa mahasiswa Malut di Jakarta serta para pengusaha kelapa.

Dudu mengaku, anjloknya harga kopra disebabkan gejolak tingkat pasar dunia. Karena itu, solusi yang akan diambil bertahap, mulai dari solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. “Untuk solusi jangka pendek, kami minta pihak industri untuk motong rantai pembeli sehingga petani tidak menjadi korban. Sebab yang punya jaringan pembeli adalah industri,” ungkapnya. Dia mengatakan, rantai yang panjang dalam pembelian komoditas kopra ini diperpendek dengan cara pengumpul daerah membeli langsung ke masyarakat.

Sebab industri tidak bisa turun ke daerah apalagi sampai ke desa.

Selain memotong rantai pembeli, intervensi lain adalah membuka jalur transportasi, dimana kapal tol laut bisa digunakan untuk mengangkut kopra dengan harga angkutan yang bisa diturunkan. “Kita berharap, kebijakan penurunan harga transportasi sasarannya bukan pada pedagang, tapi pada petani. Dimana jika harga transportasi sudah

...GUBERNUR Samb Hal. 1

sesuai ketentuan Pasal 83 Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur harus menunggu proses hukum Rudi sampai inkrah. Rudi sendiri sudah divonis 4 tahun 6 bulan penjara atas keterlibatan dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016. “Karena itu pemberhentiannya baru diusulkan sekarang,” kata Miftah, Rabu (9/1). Mifta menjelaskan, sebagaimana ketentuan Pasal 83 Ayat (4) dan (5) UU Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang terbukti bersalah melakukan tipikor berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diberhentikan oleh Presiden untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan oleh Menteri untuk Bupati/Wali Kota.

“Namun tentunya Gubernur harus berhati-hati dalam mengusulkan proses pergantian ini,” sambung dia.

Dalam Surat Gubernur Nomor 131/019/G, memuat dua poin. Poin pertama mengusulkan pemberhentian Rudi Erawan berdasarkan salinan perkara nomor 46/Pid.sus-TPKJ/2018/PN.Jakarta atas kasus tipikor.

Poin kedua mengusulkan pengangkatan Ir. Muh Din Ma’bud sebagai Bupati Halmahera Timur berdasarkan surat pengantar DPRD nomor

KAMIS, 10 JANUARI 2019

diturunkan harga beli pada petani bisa naik,” terangnya. Meski begitu, Dudu mengaku rapat kemarin belum selesai. Pihaknya meminta para perwakilan, terutama Kadis Perindag dan mahasiswa untuk memberikan data tentang jumlah produksi, besaran biaya produksi, termasuk jumlah petani kopra. Data tersebut akan disampaikan untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan.

“Kami akan rapat lagi pekan depan.

Bersama juga para pelaku industri.

Ini sebagai langkah jangka pendek.

Masih akan ada kebijakan penangan jangka menengah dan jangka panjang, termasuk mendatangkan pelaku industri kelapa di Malut yang bisa mengelola produk turunan kelapa selain kopra. Bahkan bisa memfasilitasi sampai pada ekspor ke luar negeri,” paparnya. Dengan langkah bertahap tersebut, solusi jangka pendek adalah yang paling penting untuk diwujudkan. “”Yang jelas, Pemerintah Pusat sangat serius terhadap masalah kopra,” ujar Dudu.

Sementara Kadis Perindag Asrul Gaelea saat dikonfirmasi mengatakan, rapat pekan depan para pelaku industri yang ada di Manado dan Bitung serta Surabaya akan dihadirkan. Mereka bakal diminta ikut mengambil langkah penanganan sebagai solusi menaikan harga di tingkat petani. “Ini sudah menjadi isu nasional, sehingga Pemerintah Pusat sudah mengambil kebijakan penanganan. Pemprov akan terus mendorong dan menyediakan apa yang menjadi permintaan Kementerian sebagai pendukung kebijakan,” tukasnya.(udy/kai) 174/03/2018 tanggal 21 November 2018. “Jadi dasar mengusulkan Muh Din itu surat pengantar DPRD pada 21 November lalu,” terang Miftah.

Usulan pemberhentian sendiri harus menunggu tuntasnya proses hukum Rudi yang memakan waktu kurang lebih satu setengah tahun.

Miftah mengatakan, selanjutnya Kemendagri akan memproses surat keputusan pemberhentian Rudi dan pengangkatan Muh Din. “Dengan usulan pergantian ini diharapkan roda pemerintahan di Kabupaten Halmahera Timur kembali dapat berjalan secara normal. Tinggal selanjutnya DPRD Kabupaten Halmahera Timur nantinya segera memproses pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Halmahera Timur yang ditinggalkan Ir. Muh Din,” tukasnya.

Sejauh ini, sosok pengganti Wakil Bupati sendiri belum menemui kata sepakat. Dua partai besar pengusung pasangan Rudi-Din dalam Pemilihan Bupati tahun 2015, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar masing-masing telah mengusulkan kadernya. PDIP mengusulkan Salim Thaib, Jhon Nguraici, dan Hi. M. Daud. Sementara partai beringin mengusulkan Idrus E. Maneke. Salim merupakan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD PDIP Malut, sedangkan Jhon saat ini Ketua DPRD Haltim. M. Daud berstatus anggota DPRD aktif Haltim, sementara Idrus adalah Wakil Ketua DPRD Haltim.(udy/ado/kai)

...GURU Samb Hal. 1 Dialokasikannya upah honorer selama sebulan ini diharapkan dapat membuat para guru bersemangat menjalankan tugas. Pemprov sendiri tak bisa menampik pentingnya keberadaan guru honorer dalam mengajar para siswa. “Kita berharap dengan dianggarkan satu tahun anggaran ini bisa membantu para guru untuk tetap melaksanakan tugasnya,” ujar Muabdin.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Imran Jakub mengatakan selain dianggarkan selama setahun, Gubernur juga menaikan upah honorer. Sebelumnya mereka digaji Rp 750 ribu/bulan, kini menjadi Rp 1 juta/bulan. “Pemprov inginnya memberikan upah honorer mendekati Upah Minimum Provinsi. Namun karena keterbatasan anggaran daerah sehingga baru bisa dinaikkan sebesar Rp 250 ribu,” kata Imran. Pada 2018, guru honorer di Malut benar-benar diuji kesabarannya. Betapa tidak, upah mereka hanya dibayarkan selama 6 bulan. Sementara 6 bulan lainnya menjalankan tugas tanpa bayaran. Imran meyakinkan, tunggakan selama 6 bulan tersebut tetap akan dibayarkan tahun ini. Sebab anggarannya sudah dimasukkan dalam utang Pemprov. “Kita sudah usulkan masuk dalam utang, sehingga akan tetap terbayar,” tandasnya.

Nasib K2 Sementara itu, Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) meminta pemerintah untuk berpihak kepada para pekerja honorer K2 terkait rencana penyelenggaraan rekrut-

...BOCOR Samb Hal. 1 Kabupaten Banggai Kepulauan. Sumber Raya sendiri saat itu dalam pelayaran dari Luwuk, Sulawesi Tengah, ke Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Kapal bertolak pada Selasa (8/1) malam pukul 21.00 WITA. Petugas Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Luwuk, Siti Nurhayati membenarkan insiden ini.

Dia mengungkapkan, KM Sumber Raya 03 menuju Pelabuhan Bobong dengan jumlah penumpang sebanyak 32 orang. Berdasarkan laporan yang diterimanya, insiden terjadi di tengah laut saat kapal dihantam ombak cukup besar yang menyebabkan bunyi cukup kencang. “Perkiraan penumpang mesin kapal meledak, padahal pintu samping kapal yang terbuka akibat hantaman ombak,” katanya.

Sementara pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Taliabu menyatakan lambung kapal mengalami kebocoran setelah dihantam gelombang besar. Kapal yang dinakhodai Kamrin itu pun kemasukan air.

“Ada kebocoran di lambung tapi penumpang semuanya selamat,” ungkap Kepala BPBD Taliabu, Sutomo Teapon kepada Malut Post.

Ketidakberesan pada kapal dirasakan kapten kapal. Kamrin pun berinisiatif menuju

...SATRIANI Samb Hal. 1 lalu jalan turunan sepanjang 4 kilometer.

Pergi pulang, total dia harus berjalan kaki sepanjang 14 kilometer. “Dari rumah, saya harus naik motor dulu sampai ke titik terakhir jalan yang bisa dilalui kendaraan,” urainya kepada Fajar. Ibu dua anak itu sebenarnya masih berstatus guru honorer. Mengampu mata pelajaran agama Islam. Sejak 2008. Kendati begitu, dia bertahan. Tetap mengabdi di tengah kondisi berat.

Tawaran untuk pindah lokasi mengajar memang kerap datang kepadanya. Sekerap itu pula dia menolak. Bagi dia, murid-murid dan masyarakat Bakka sudah seperti keluarga sendiri. Dia betah mengajar di atas perbukitan itu.

Perjuangannya dimulai setelah salat Subuh berjamaah dengan suaminya yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Satriani mengendarai sepeda motor ke permukiman warga di Kelurahan Bontoa. Jaraknya 8 kilometer. “Jadi, memang perjalanan saya tiap hari cukup jauh. Sekitar 30 kilometer tiap hari,” katanya.

Setengahnya dilalui dengan kendaraan.

“Kemudian, setengah lagi dilanjut dengan jalan kaki,” sambung perempuan kelahiran

...DISWAY Samb Hal. 1 Yang mengawini ratu kecantikan Rusia. Hari ini tulisan itu ternyata kalah lagi. Dengan yang lebih penting: dimulainya perundingan dagang Amerika-Tiongkok. Perundingan itu terjadi di Beijing. Senin kemarin. Tim perundingan Amerika bertemu tim perunding tuan rumah.

Kejutan terjadi: Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He tiba-tiba nongol. Ia masuk ke ruangan. Disambut tepuk tangan tim perunding dari Amerika. Bahkan ada yang bertepuk sambil berdiri. Padahal perundingan itu hanya untuk tingkat wakil menteri. Mestinya. Seperti yang sudah disepakati. Kelak barulah meningkat ke tingkat menteri. Kelak lagi naik lagi ke tingkat pengambil keputusan. Munculnya pejabat setinggi Liu He benar-benar kejutan.

Dari pihak Tiongkok yang hadir juga banyak sekali. Hampir 100 orang. Dua kali lipat dari juru runding Amerika.

Yang memimpin tim Amerika tidak sampai tingkat wakil menteri. Hanya dipimpin Wakil Kepala Perwakilan Dagang, Jeffrey Gerrish.

Mengapa Liu He sampai masuk ruang perundingan? Bahkan disertai menteri perdagangannya pula?

Presiden Donald Trump sudah sepakat dengan Presiden Xi Jinping: gencatan senjata dulu selama 90 hari. Sejak mereka berdua bertemu di Argentina. Tanggal 29 November lalu. Berarti, Senin kemarin itu, saat perundingan pertama dimulai itu, sudah sangat telat. Sudah kehilangan waktu 36 hari. Tentu tidak bisa dikatakan kehilangan. Perundingan pertama itu memerlukan persiapan matang. Poin-poinnya harus dibuat. Agar tidak terjerumus ke debat kusir.

Tanggal 1 Maret depan semua itu harus sudah beres. Kalau tidak, yaaah, perang dagang meledak tak terkendali. Kehadiran Liu He itu dianggap positif. Bisa diartikan Tiongkok ingin perundingan cepat selesai. Apalagi Tiongkok

men Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rencananya dalam tahap awal, proses pendaftaran PPPK ini akan dibuka akhir Januari ini. Ketua Umum FHK2I, Titi Purwaningsih mengatakan selama ini pemerintah masih belum menunjukkan keberpihakan kepada para honorer K2. “Harapan saya apabila diharuskan K2 ikut dalam P3K ini ya yang berpihaklah kepada honorer K2 tanpa dibatasi instansi dan dilakukan secara bertahap,” kata Titi seperti dilansir dari Liputan6.com, Rabu (9/1).

Dia mencontohkan salah satu kebijakan yang berpihak adalah membolehkan seluruh honorer K2 mengikuti tes seleksi PPPK. Meski status para honorer ini tidak harus langsung diangkat. Seleksi hanya bersifat pemeringkatan sesuai kompetensi. Hasil seleksi inilah yang diharapkan Titi bisa menjadi daftar tunggu para honorer K2 untuk diangkat menjadi pegawai pemerintahan baik CPNS ataupun PPPK. Selain itu, dia juga berharap kontrak yang diperoleh para K2 ini seumur hidup. Kalaupun ada penilaian lebih bersifat evaluasi bukan langsung pemutusan hubungan kerja.

“Namun sekali lagi, daripada uang dihamburkan untuk P3K mending PNS khusus bagi honorer K2, yang katanya gajinya sama dengan PNS,” tegas dia.

Titi mengaku saat ini masih ada kurang lebih 400 ribu honorer K2 sesuai data Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan ASN dengan status PPPK. Namun, besaran anggarannya akan

disesuaikan dengan jumlah PPPK yang akan diangkat. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu, Didik Kusnaini mengatakan, pengangkatan PPPK ini merupakan program pemerintah sebagai bagian dari pengadaan ASN pada 2019. “Pengadaan PPPK itu kan bagian dari rencana pengadaan ASN yang direncanakan oleh Kementerian PANRB. ASN ini terdiri dari PNS dan PPPK,” ujar dia kemarin.

Dia menyatakan, berdasarkan rencana formasi, sebagian besar PPPK ini dialokasikan untuk kebutuhan di daerah. Oleh sebab itu, anggaran untuk pengadaan, gaji dan lain-lain dibebankan kepada Pemda melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Dari rencana formasi ASN, memang sebagian besar akan ditempatkan di daerah. Kalau ASN daerah, maka digaji dari APBD, kalau ASN pusat dibiayai APBN,” ungkap dia.

Sementara untuk di tingkat pusat, lanjut Didik, pihaknya masih menunggu formasi resmi dari Kementerian PANRB. “Belum tahu, tapi secara regulasi memungkinkan (untuk pemerintah pusat) khusunya untuk jabatan atau posisi yang tidak terisi PNS,” kata dia.

Sementara untuk besaran anggaran yang disiapkan, Didik mengaku belum tahu secara pasti. Sebab besaran anggaran yang disiapkan baik untuk daerah maupun pusat tergantung pada jumlah PPPK yang diangkat. “Kalau besaran anggaran untuk PPPK, tergantung pada jumlah formasi PPPK yang akan diangkat. Saat ini sedang disusun Perpres tentang jabatan yang akan diisi PPPK,” tutur dia.(udy/lip6/kai)

salah satu pulau terdekat dan meminta pertolongan warga. Para penumpang turun ke pantai sementara kapal masih terdampar di tengah laut. Tak berselang lama, informasi tersebut sampai ke petugas SAR Palu dan berlanjut ke tim pencarian lainnya yang langsung menuju ke lokasi penumpang diturunkan dengan mengerahkan 1 unit KN 204 dan 1 unit rubber boat.

Sementara informasi yang diterima dari Syahbandar Salakan sekira pukul 09.00 kemarin, penumpang dan ABK KM Sumber Raya 03 semuanya dalam keadaan selamat. Mereka sempat mengamankan diri di Pelabuhan Salakan, Bangkep, sebelum akhirnya dievakuasi BPBD Taliabu, Basarnas Palu, dan Polres Kepulauan Sula serta TNI ke Pelabuhan Banggai Laut.

Sutomo menjelaskan, dari Banggai Laut para penumpang akan dibawa ke Taliabu.

“Rencana malam ini (tadi malam, red) baru kita dengan menggunakan KM Mekar Teratai akan datang jemput penumpang menuju ke Taliabu,” pungkasnya.

Cuaca Buruk Sementara itu dari sisi cuaca, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Mutiara Sis Al Jufri Palu, bahwa hari itu hingga pukul 23.00 Wita, masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau

kilat dan angin kencang di Kabupaten Tojo Una-una (Tojo Barat, Tojo), Morowali Utara (Lembo, Petasia, dan Mori Atas), Banggai (Balantak, Balantak Selatan), Banggai Kepulauan (seluruh wilayah). Ini berpotensi meluas hingga ke wilayah Kabupaten Poso, Banggai Laut serta wilayah perairan lainnya di Morowali, Tojo Una-una, Morowali Utara, hingga Banggai.

Kemudian hingga 9 Januari, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari sudah mengingatkan bahwa pukul 08.00-20.00 WITA, gelombang dengan tinggi 1,25-2,5 meter diperkirakan terjadi di Perairan Kepulauan Banggai dan Kepulauan Sula.

Karena itu, risiko keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan dengan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, lalu kapal tongkang dengan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal ferry dengan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, serta kapal ukuran besar seperti kapal kargo/kapal pesiar dengan kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter.

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,” demikian rilis BMKG tersebut.(ikh/lwk/kai)

Samaelo, 20 Juli 1986, itu.

Kerap dia jumpai binatang liar di perjalanan. Saat berada di tengah hutan. Mulai ular aneka ukuran dan jenis hingga babi hutan.

Alasan itulah yang membuat dia selalu sedia sangkur di ransel yang dibawanya tiap hari. Senjata tajam tersebut digunakan sebagai alat berjaga-jaga saja. “Apalagi kalau saya sendirian jalan pulang. Biasa sudah, malam baru sampai di rumah dan keluar dari rumah masih subuh,” kata guru pendidikan agama Islam itu.

Di SDN 44 Bakka, dia mengajar 26 murid.

Dari kelas I hingga kelas VI. Memang tak banyak murid di sekolah itu.

Di kelas I, hanya ada enam murid. Kelas II punya tiga murid. Di kelas III, ada dua murid. Kelas IV diisi empat murid. Kelas V memiliki delapan murid. Lalu, di kelas VI ada delapan murid.

Itu pun, hanya ada tiga ruang kelas. Kelas I digabung dengan kelas II, kelas III digabung dengan kelas IV, dan kelas V digabung dengan kelas VI. Tidak ada aliran listrik di kampung tersebut. Kondisi itu cukup menyulitkan murid ketika ada buku yang hendak difotokopi. “Sama sekali tidak ada listrik.

Jaringan seluler juga tidak ada,” katanya.

Jadilah kalau ada materi pelajaran yang akan difotokopi, dia harus mempersiapkan-

nya lebih awal. “Supaya dapat difotokopi di kota,” urai Satriani.

Untuk semua perjuangan itu, insentif yang dia terima sangatlah tak sepadan. Biaya transportasi saja -yang menempuh jarak begitu jauh- tidak bisa tertutupi dengan insentif yang dia terima per triwulan melalui pos bantuan operasional sekolah (BOS).

Namun, Satriani memakluminya. “Pemberian insentif honorer berasal dari dana BOS. Sementara jumlah siswa yang sedikit juga menjadi tolok ukur dana BOS,” katanya.

Untuk menghemat dan menutupi pengeluaran, setiap menjalani rutinitas mengajar di sekolah tersebut, dia kerap membawa bekal.

Antara lain, mi instan dan telur. “Banyak juga warga yang mengajak untuk makan. Jadi, kami biasa ke rumahnya untuk numpang makan siang,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Jalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pangkep Kallang menjelaskan, jalanan ke Bakka akan dikerjakan.

Diharapkan, ke depan jalan itu sudah bisa dilalui kendaraan. Untuk tahap awal, akan dikerjakan 4 kilometer. “Kami sudah anggarkan sebesar Rp 1 miliar,” katanya.

Satriani tentu berharap sekali janji itu terwujud. Agar sedikit mengurangi beban dan risiko yang dia tanggung demi bisa mengajar murid-murid tercinta.(jpc/kai)

sudah setuju segera membeli kedelai Amerika.

Berapa pun jumlahnya. Tiongkok juga sudah setuju menurunkan tarip impor mobil Amerika.

Bahkan Tesla sudah bikin kejutan. Diizinkan menguasai tanah lebih 100 ha. Di pinggiran Shanghai. Buat pabrik mobil listriknya. Yang model 3. Yang harganya murah. Yang 100 persen milik Tesla. Pabrik Tesla di Amerika hanya akan memproduksi mobil listrik yang mahal.

Elon Musk, bos Tesla, sudah di Shanghai. Di hari yang sama dengan dimulainya perundingan. Elon Musk punya acara sendiri: meresmikan dimulainya pabrik Tesla di Shanghai.

Maka silakan terkejut: pabrik itu sudah bisa memproduksi Tesla akhir tahun ini. Akhir 2019.

Silakan terkejut lagi: Tesla akan memproduksi mobil listrik 500.000 per tahun.

Perundingan dagang kali ini dikelilingi begitu banyak kejutan.

Donald Trump juga bikin kejutan. Ia sangat optimistis. “Ekonomi mereka kini tidak baik,” ujar Trump. Berkali-kali. Merasa Amerika segera menang. Perundingan itu dibagi dalam grup-grup. Ada kelompok tarif dan non-tarif.

Ada kelompok hak cipta. Lalu ada tim teknologi tinggi. Di dalam negeri Trump sendiri tidak bisa menang. Pemerintahnya tutup sudah lebih dua minggu. Tidak ada anggaran. Kongres tidak menyetujui permintaannya: dana sekitar Rp 70 triliun. Untuk membangun tembok perbatasannya dengan Meksiko.

Trump memilih pemerintahnya tutup. Kalau anggaran itu tidak disetujui. DPR juga keras: pembangunan tembok itu tidak masuk akal.

Trump sudah berusaha keras. Ia terus meyakinkan Kongres. Yang kini dikuasai Demokrat.

Sampai-sampai Trump membatalkan liburan Natal dan tahun barunya. Tetap memilih kerja di Gedung Putih. Maksudnya: agar rakyat tahu presiden bekerja saat DPR-nya liburan.

Trump juga pusing menghadapi bank sentral. Yang terus menaikkan suku bunga. Sampai mencapai 2,5 persen saat ini. Dan masih akan

naik sekali lagi. Di Amerika bank sentral memang sangat independen.

Trump menganggap langkah bank sentral itu menghambat laju peningkatan ekonomi. Yang sekarang lagi baik-baiknya.

Tapi bank sentral melihat ekonomi Amerika terlalu ‘panas’. Pertumbuhannya terlalu cepat.

Yang kalau tidak direm bisa meledak. Menaikkan suku bunga adalah rem yang terbaik.

Tiongkok sendiri merasa tidak seperti yang digambarkan Trump. Pertumbuhan ekonomi memang melambat. Tapi jurus-jurus baru sudah disiapkan. Bank sudah diminta menyiapkan ada lebih Rp 1.500 triliun. Di tahun 2019 ini. Untuk pengusaha kecil dan menengah. Juga mengurangi pajak. Membuka pasar modal untuk start-up. Model Nasdaq di New York.

Tiongkok juga tetap meneruskan program ini: membuat bulan purnama tiruan. Agar tidak perlu listrik umum di malam hari. Ujicobanya di Sichuan sudah berhasil.

Dan minggu lalu bikin kejutan baru: mendarat di bulan. Mendaratnya bukan kejutan. Tapi bulan yang didarati adalah kejutan: sisi lain dari bulan yang pernah didarati Amerika.

Sisi yang gelap itu.

Tim dagang terus berunding. Tapi kejutan lain juga terus terjadi.

Lihatlah Selasa pagi kemarin. Kereta api lapis baja Korea Utara tiba di stasiun Beijing. Isinya: Kim Jong-Un. Pemimpin Korea Utara. Yang hari itu mestinya lagi berulang tahun. Yang ke 37 tahun. Begitu sering Kim bertemu Xi Jinping.

Seperti mengabaikan Trump.

Kim memang lagi marah. Senjata nuklirnya sudah dilucuti kok sanksi ekonominya belum dicabut. Kim seperti tidak sabar. Begitu ingin cepat memajukan ekonomi negaranya.

Ia tahu: Rusia sudah terang-terangan minta agar sanksi itu dicabut. Ia juga tahu: Tiongkok setuju dengan usul Rusia itu. Tapi Amerika masih belum setuju. Perang ternyata tidak hanya di sektor dagang.(*)

HUKUM & KRIMINAL

HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 10 JANUARI 2019

Hakim Tolak Eksepsi Bank Mandiri Terkait Gugatan Perdata Nasabah TERNATE - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate mengabulkan gugatan Novita Djamilgo atas perkara perdata

yang menjadikan PT Bank Mandiri cabang Ternate selaku tergugat terkait pinjaman Rp 1 miliar. Sidang yang dipimpin Hakim Erni Lily Gumolili di Pengadilan Negeri Ternate kemarin (9/1) dihadiri oleh penggugat bersama tim kuasa hukum dan kuasa hukum dari tergugat. Hakim, dalam amar putusan-

nya menyatakan, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, satu, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Tiga, menghukum tergugat untuk menyerahkan jaminan dalam perjanjian tersebut pada ahli waris almarhum Bobi berupa sertifikat hak milik nomor 60 atas nama almarhum Bobi di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan satu sertifikat hak milik nomor 973 atas nama Novita Djamilgo atas tanah dan bangunan yang terletak di kelura-

han Sangaji, Kecamatan Ternate Utara.

“Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 661 ribu,” kata Hakim Erni Lily Gumolili. Sebelum itu, dalam pertimbangan putusan, Hakim menyebutkan atas kelalaian pihak tergugat yang tidak mengasuransikan suami penggugat dengan asuransi jiwa dimana hak tersebut dinyatakan dalam edaran Bank Indonesia nomor 12/B35/ DPNP dimana tergugat telah mengabaikan seluruh risiko yang akan timbul.

Sehingga sudah seharusnya jaminan milik suami penggugat dikembalikan

9

kepada pihak penggugat.

Usai membacakan putusan, Hakim memberikan waktu 14 hari kepada tergugat untuk menentukan sikap menolak atau menerima putusan. Usai persidangan, kuasa hukum penggugat Ahmad Hamzah mengatakan, putusan Hakim PN Ternate tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Sebab putusan itu mencerminkan rasa keadilan terhadap kliennya. “Kami memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Hakim karena putusan kasus ini memberi rasa keadilan kepada klien kami,” pungkas Ahmad Hamza. (cr-04/lex)

Residivis Narkoba Dituntut 13 Tahun Penjara Miliki 51 Paket SS, Terancam Bayar Denda Rp 800 Juta Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE - Syamsia Sewang alias Ant, terdakwa kasus narkoba, dituntut 13 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, kemarin (9/1).

Pemilik 51 paket sabusabu (SS) itu juga dituntut untuk membayar denda Rp 800 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

JPU Mokhsin Umalekhoa menyatakan, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu jenis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua penuntut umum.

“Meminta kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun dan menetapkan masa

NARKOBA: Pelaku narkoba yang ditangkap Polda, dihadirkan ketika pihak Polda menggelar konferensi pers. Barang bukti juga diperlihatkan

PENYELIDIKAN Ganti Rugi, Proses Hukum Dipertimbangkan TERNATE - Kasus kebakaran di Kelurahan Tanah Raja Kota Ternate Tengah yang menghanguskan satu unit rumah dan beberapa kamar kos beberapa waktu lalu tetap diproses hukum.

“Kasus tersebut tetap diproses, hanya saja ada itikad baik dari pihak perusahaan PT Maluku jaya siap melakukan ganti rugi,” kata Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Randhir Prakarana kepada wartawan Rabu (09/01). Untuk TKP kebakaran, saat ini dipasang pita police, dengan tujuan agar pihak labfor forensik mudah mengungkap.

Namun pihak perusahaan dan korban telah menyepakati ganti rugi.

“Kalau ada kesepakatan, tentunya polisi tidak bisa bergerak, apalagi korban sudah mengiyakan,” tutur Kasat. Kendati demikian, ditanya soal kerugian, namun perwira tiba balak itu, tidak mengetahui secara pasti. Namun ditaksirkan mencapai ratusan juta rupiah. “Yang mengetahui kerugian, hanya pemilik rumah, ujarnya seraya menegaskan pihaknya akan memproses secara hukum bila ada kelalaian dalam kesepakatan tersebut.(cr-04/lex)

Dihukum 5 Tahun dan Denda Rp 1 M

Konoras: Gubernur Keliru TERNATE - Alasan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba untuk menyerahkan eks kediaman dinas ke Polda Malut adalah terlalu sumir dan tidak rasional, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Pernyataan Konoras itu sekaligus menanggapi komentar Gubernur bahwa status kediaman Gubernur di Kelurahan Kalumpang itu adalah pinjam pakai sehingga Gubernur memerintahkan kepala Inspektorat dan kepala BPKPAD untuk mengurus aset tersebut dan segera dilakukan penyerahan apakah diserahkan ke Pemkab Halbar atau Pemkot Ternate.

Menurut Konoras, Gubernur harus memahami bahwa eks rumah dinas Gubernur yang ditempati itu hanya bersifat pemakaian sementara. Itu artinya bahwa Gubernur mengakui sendiri tanah berikut rumah itu bukan milik Pemerintah Provinsi

dan secara de facto dan de jure tanah berikut bangunan itu adalah milik Pemkot Ternate.

“Oleh karena itu dengan pemusatan seluruh aktivitas kegiatan ke Sofifi tidak serta merta harus mengabaikan kepentingan pemerintah Kota Ternate,” kata Konoras, kemarin (9/1).

Ia menjelaskan, salah satu asas pengelolaan pemerintahan yang baik adalah asas taat hukum dan asas kehati-hatian atau prudential, bukan tindakan sewenang- wenang dan tanpa memperhatikan hak orang lain.

Bagi Konoras, jika Pemkot Ternate tidak diberitahukan atau tidak ada koordinasi antara Polda dan Pemprov Malut, di satu sisi dan Pemkot Ternate sebagai pemilik maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Gubernur terkait dengan penyerahan aset milik Pemkot ke pihak Polda itu adalah tidak taat

penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membayar denda sebesar Rp 800 juta bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 bulan,” jelas Mokhsin dalam amar tuntutannya.

Terdakwa dituntut besar karena pernah dihukum terkait kasus narkoba (residivis).

Hal itu terungkap dari pertimbangan jaksa dalam menentukan tuntutan pidana terdakwa. “Hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa merupakan residivis. Perbuatan merusak masa depan generasi muda sementara hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Terdakwa mengakui perbuatannya,” ucap Mockhsin.

JPU juga menyatakan barang bukti berupa 51 paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 55,76 gram dirampas untuk dimusnahkan.

“Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (15/1) pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa,” tutup Hakim Rahmat Selang.(cr-04/lex)

MUHAMMAD Konoras

hukum dan tidak prudent atau tidak kehati-hatian yang patut disayangkan.

“Saya berharap agar Gubernur segera melakukan koordinasi dengan pemkot dan kepada Polda diharapkan agar tidak menepati lahan dan eks rumah dinas Gubernur itu sebelum mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Ternate,” tandasnya. (cr-04/lex)

TERNATE – Satu lagi terdakwa kasus narkoba menjalani sidang putusan di Pengadipan Negeri (PN) Ternate, kemarin (9/1). Dia adalah Julkifli Basri. Pelaku narkoba satu ini divonis 5 tahun penjara oleh Hakim.

Ia juga dikenai denda Rp 1 miliar subsider 2 bulan kurungan.

Menurut Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi narkotika golongan satu bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hakim Erni Lily Gumolili menjelaskan berdasarkan fakta-fakta persidangan, Hakim sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum dan atas pertimbangan dari

penuntut umum seluruhnya diambil alih dalam putusan tersebut.

Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

“Hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih muda,” kata Hakim.

Hakim menetapkan barang bukti berupa satu sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk dimusnahkan. Usai mendengar putusan tersebut, terdakwa serta penasehat hukumnya dan JPU menyatakan menerima putusan tersebut.(cr-04/lex)

JPU Anggap tak Dukung Program Pemerintah TERNATE - Asgar Soleman dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan satu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mokhsin Umalekhoa dalam sidang lanjutan dengan agenda tuntutan pidana di Pengadilan Negeri Ternate (PN), kemarin (9/1).

Terdakwa Asgar Soleman dalam sidang itu dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun serta menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerin-

tahkan terdakwa tetap ditahan.

JPU membeberkan hal-hal yang menjadi pertimbangan penuntutan pidana atas diri terdakwa yakni hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

“Hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,” tutur jaksa.

JPU juga menetapkan barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,76

Hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Mokhsin Umalekhoa Jaksa Penuntut Umum (JPU)

gram dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara M Akmal.

“Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (15/1) pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa,” tutup ketua majelis hakim, Rahmat Selang. (cr-04/lex)

LOKAL SPORT

10

KAMIS, 10 JANUARI 2019

Misi Tiga Poin Bastiong Putra Optimis Kalahkan Tornado TERNATE – Persaingan di grup D turnamen Wali Kota Cup masih cukup sengit. Empat tim masing punya peluang untuk mendapat tiket menuju 16 besar. Di pool D ini dihuni empat tim yakni Bastiong Putra, Annaser, Tornado dan PS Kayoa. Masing-masing tim sudah memainkan laga perdana mereka. Baru Annaser yang meriah tiga poin penuh saat menaklukkan Tornado. Sementara Bastiong Putra dan PS Kayoa berbagi poin setelah bermain imbang 2-2.

Nah, sore ini Bastiong Putra akan memainkan laga kedua mereka dengan menjamu Tornado.

Setelah sebelumnya bermain imbang melawan PS Kayoa, kali ini Bastiong Putra mengusung misi meraih tiga poin penuh. Misi yang diusung tersebut memang wajar, sebab tim ini dihuni pemainpemain tenar dan punya jam terbang. Bahkan, ada beberapa pemain profesional yang ikut memperkuat tim yang bermarkas di kelurahan Bastiong ini. Seperti, pemain timnas senior, Abdul Lestalu, Rifal Lastori (Borneo FC) dan sejumlah pemainpemain lokal yang sudah kenyang pengalaman.

Pelatih Bastiong Putra, Qadar Usman men-

SPORTAINMENT Selamat! Lifter Sri Wahyuni Hamil Anak Pertama JAKARTA - Setelah melepas masa lajang pada 6 Desember 2018, lifter andalan Indonesia Sri Wahyuni hamil anak pertama. Dia pun tak lagi menjadi bagian dari pelatnas.

Peraih medali perak Olimpiade 2016 dan Asian Games 2018 itu mengumumkan dari akun instagram resmi miliknya @swagustianiii dan suami, Muhamad Ichsan Apriawan, dengan akun @yaichsanap. Keduanya kompak menampilkan gambar test pack, alat tes kehamilan, bergaris dua.

“Alhamdullilah, akhirnya ya Allah engkau memberi rezeki sekaligus anugrah terindah dan terbesar bagi keluarga kecil hambamu ini dengan istri hamba @swagustianiii,” Ichsan menuliskan dalam instastorynya.

Supeni, pelatih nasional angkat besi putri, telah mengetahui kabar tersebut. Ia bersyukur sekaligus kecewa.

“Ya jika sebagai orang tua saya bersyukur.

Alhamdullilah diberi rezeki. Tapi jika porsinya sebagai pelatih ya saya sedikit kecewa karena (Yuni) tak bisa memenuhi komitmen,” kata Supeni kepada detikSport.

Yuni dinilai melanggar perjanjian yang dibuat. Tidak hamil dulu sampai Olimpiade 2020 Tokyo selesai. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Kebahagiaan itu sekaligus menjadi pekerjaan besar PB PABBSI mencari lifter lain yang dipersiapkan untuk kualifikasi Olimpiade berikutnya.

Baca: HAMIL.. Hal 11

SRI Wahyuni

gatakan, armadanya sudah siap untuk memainkan laga kedua sore ini. Menurutnya, ia tidak mengubah formasi yang sudah diterapkan di laga perdana melawan PS Kayoa, yakni 4-3-3. Pakem tersebut menurutnya sudah sangat ideal untuk bermain menyerang dengan mengandalkan kecepatan pemain depan.

Meski tidak mengubah formasi, tetap Qadar akan merotasi beberapa pemain di line up. Menurutnya ada sejumlah kekurangan yang terjadi di laga perdana mereka, karena itu rotasi pemain akan dilakukan di laga sore nanti.

“Memang di laga pertama kami, masih terdapat banyak kekurangan di setiap lini. Juga untuk finishing ke gawang masih minim. Tapi semuanya sudah kami maksimalkan untuk laga besok (sore ini, red),” ungkap Qadar, kemarin.

Tim yang dihuni pemain-pemain tenar ini, Bastiong Putra juga masuk sebagai nominasi tim yang bersaing untuk memperebutkan trofi bergengsi wali kota tersebut. Selain misi untuk menang sore ini, Bastiong Putra juga punya target yang berkepanjangan yakni bisa menyelesaikan

SKUAD Bastiong Putra

semua pertandingan grup D dengan menyapu bersih kemenangan. Selain bertemu PS Tornado sore ini, Bastiong Putra akan ditantang pesaing kuat lainnya yakni Annaser di laga terakhir grup D.

“Semua team masih punya peluang untuk lolos.

Yang pastinya Bastiong Putra Baca: MISI... Hal 11

Harus Ubah Komposisi Exco dan Pemilik Suara PSSI

DODIK Wijanarko

JAKARTA - Komite Eksekutif PSSI punya wewenang sangat besar.

Sayangnya tidak ada perimbangan power di dalamnya. Karena itu diusulkan perubahan komposisi Exco dan pemilik suara. Dalam pasal 37 Statuta PSSI, tertulis ada 14 poin wewenang Komite Esekutif. Pada poin pertama sudah disebutkan kalau Exco punya wewenang besar untuk ‘mengambil keputusan atas seluruh

kasus yang bukan merupakan lingkup tanggung jawab Kongres atau yang tidak diberikan kepada badan lain sebagaimana diatur dalam Statuta ini’.

Wewenang lain Exco di antaranya adalah mengusulkan auditor independen, juga menentukan lokasi, waktu, dan peserta kompetisi di bawah PSSI, sampai menunjuk pelatih dan staff teknis Timnas Indo-

nesia. Exco juga punya kuasa untuk memberhentikan seseorang atau badan atau menskorsing 1 (satu) anggota dari PSSI. Exco PSSI kini dalam sorotan setelah dua anggotanya malah terindikasi terlibat pengaturan pertandingan. Ganesport Institute dalam rilis yang diterima detikSport menilai Exco tidak memiliki komposisi yang ideal lantaran tidak ada pihak independen yang bisa menjadi penyeimbang di dalamnya. Untuk diketahui, saat ini Exco diisi oleh beberapa nama yang juga merupakan pengurus klub.

“Masalah utama sebenarnya ada di ranah governance. Secara de jure PSSI memang milik anggota, tapi pada kenyataan di lapangan, sepakbola milik kita semua,” kata Amal Ganesha, pendiri Ganesport Institute.

Menurut Ganessport Institute, idealnya 1/4 anggota Komite Eksekutif berasal dari pihak independen.

Selain mengubah komposisi anggota Komite Eksekutif, hal lain yang perlu dilakukan untuk membenahi

kondisi sepakbola Indonesia kini adalah memasukkan pihak-pihak lain sebagai pemilik suara. Saat ini pemilik suara PSSI terdiri dari Asprov, 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 8 klub Liga 4, serta 4 asosiasi (futsal, sepak bola wanita, wasit, dan pelatih).

Ganesport Institute mengusulkan memasukkan pemangku kepentingan lain sebagai pemilik hak suara. Termasuk perwakilan Sekolah Sepakbola, Liga Universitas, suporter, dan standing committee lain.

“Mengacu kepada studi kasus di Australia, di mana komposisi hak suara bisa diseimbangkan, maka kami menganjurkan untuk PSSI menyeimbangkan komposisi hak suara di level kongres sebagai berikut: Asprov + Klub Profesional + Klub Liga Amatir sebesar 60 persen, dan Standing Committee + Suporter + SSB + Universitas sebesar 40 persen,” demikian pernyataan Ganesport. Di sisi lain, sejumlah pengurus PSSI menjadi tersangka Baca: PSSI.. Hal 11

Indra Sjafri Butuh Pelatih Khusus Penyerang JAKARTA - Timnas Indonesia U-22 berfokus kepada penyelesaian akhir. Pelatih Indra Sjafri bahkan melontarkan wacana untuk merekrut pelatih khusus di lini depan. Dalam sesi latihan yang digelar di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1), Indra membagi pemainnya menjadi dua kelompok. Masing-masing tim terdiri dari pemain yang memiliki karakter menyerang dan bertahan. “Tadi saya mau melihat kapasitas di finishing dan juga kami lihat kemampuan mereka di bertahan. Makanya, kami bikin latihan dari grup taktikal tadi,” kata Indra usai memimpin latihan.

“Dan, besok, kami masuk ke tim taktikal game model apa yang kami inginkan dan kami cari siapa dari mereka yang bisa memerankannya,” dia menambahkan. Untuk mengasah kemampuan per lini, Indra mewacanakan menambah pelatih. Utamanya pada lini serang.

“Kalau saya tidak melihat perkembangan

TRAINING: Timnas Indonesia U-22 berlatih di Lapangan Senayan Jakarta

karena perkembangan tiga hari tidak mungkin dia berkembang. Tapi potensi. Dari potensi mereka saya senang, saya happy, dan mereka memang tidak salah kami panggil untuk ke timnas indonesia U-22 ini,” ujar dia.

“Tapi, jangan ukurannya nanti mereka itu harus

bisa juara atau enggak. Kalau juara itu baru bisa memenuhi namanya. Ya, sekarang yang penting kami mengambil 30 pemain untuk kami daftarin ke AFF dulu,” dia menambahkan.

Baca: PENYERANG.. Hal 11

Milomir Seslija Dipinang Arema FC MALANG - Arema FC sudah mempunyai pelatih baru. Milomir Seslija dipilih menjadi peracik strategi strategi Singo Edan yang baru.

Pos pelatih Arema FC kosong setelah Milan Petrovic didepak. Milo menjadi salah satu kandidat penggantinya, tapi manajemen masih belum mau memberi konfirmasi.

MILOMIR Seslija Manajer Arema FC, Rudi Widodo, angkat bicara bahwa sejak dua laga terakhir Liga 1 Go-jek 2018, manajemen sudah ancang-ancang mengganti Petrovic. Sejumlah pelatih menjadi incaran, hingga menggerucut kepada tiga pelatih asing dan satu pelatih lokal. Salah satu kandidatnya adalah Milo. “Sebelum dua laga terakhir kompetisi kemarin berakhir. Kami sudah mengumpulkan beberapa kandidat untuk pelatih kepala. Tentunya selama pembahasan melibatkan asisten pelatih dan sejumlah pemain. Ada tiga kandidat asing dan satu lokal, salah satunya Milo ini yang akhirnya dipilih,” terang Rudi kepada wartawan di kantor Arema FC, Jalan Mayjen Panjaitan, Rabu (9/1).

Di mata Arema, Milo bukanlah sosok yang baru.

Melainkan figur yang telah mengetahui persis tim Arema. Karena kehadiran pelatih sebelumnya, telah menjadi catatan penting bagi Singo Edan.

“Karena kami tidak mau dihandel orang yang tidak tahu, dan Milo tahu persis tim ini Baca: AREMA.. Hal 11

KAMIS, 10 JANUARI 2019

...MISI Samb Hal. 10 punya target untuk memenangkan semua pertandingan,” tegasnya.

Ambisi meraih tiga poin bukan saja diusung Bastiong Putra. PS Tornado bahkan menjadikan laga sore nanti sebagai pengobat luka mereka yang pernah diderita di laga perdana atas Annaser.

Ya, di pertandingan pertama mereka, PS Tornado meraih hasil negatif atas Annaser dengan kekalahan telak 2-7.

Asisten pelatih PS Tornado Iksan Kuramin, mengaku timnya memang dihuni pemain-pemain muda yang belum punya jam terbang tinggi. Namun, sebagai pelatih ia bertugas untuk bisa meramu kekurangan tersebut agar bisa menjadi lengkap dan maksimal. Meski di satu sisi ia tidak terlalu berharap bisa meraih hasil sempurna melawan Bastiong Putra, tetapi PS Tornado siap mencari penebus atas kekalahan per-

...PSSI Samb Hal. 10 pengaturan skor di liga. Komisi Etik PSSI tengah mengumpulkan bukti dan mengumumkan keputusan pada Kongres Tahunan PSSI di Bali. Dua pengurus PSSI, Johar Lin Eng (anggota exco) dan Dwi Irianto alias Mbah Putih (anggota Komdis) serta satu wasit, Nurul Safarid, menjadi tersangka dalam kasus pengaturan skor Persibara Banjarnegara saat menghadapi Persekabpas Pasuruan.

Mereka pun ditangkap dan diamankan di Polda Metro Jaya bersama dua tersangka lain, bekas anggota Komisi Wasit Priyanto dan Anik Yuni Artika Sari.

Satu anggota komite eksekutif lain yang disebut dalam pengaturan skor pada pertandingan PSS Sleman dengan Madura FC, Hidayat, juga dimintai keterangan oleh kepolisian. Tapi, dia mangkir dari dua kali pemanggilan Satgas Anti Mafia Bola. Hidayat sudah dihukum oleh Komisi Disiplin (komdis) PSSI. Dia juga mundur dari jabatannya.

Tapi hingga saat ini, Komisi Etika PSSI, belum mengambil tindakan untuk pengurus PSSI yang terlibat pengaturan skor itu. Padahal, para pengurus tersebut terikat kode etik dan fair play PSSI.

...HAMIL Samb Hal. 10 Yuni tercatat sebagai atlet pelatnas untuk persiapan menuju Olimpiade 2020 Tokyo. Pada pertandingan kualifikasi pertama di Kejuaraan Dunia 2018 Ashgabath, Yuni hanya mampu masuk di delapan besar dunia di kelas 49 kg.

“Yang jelas regulasi sekarang ini tak memungkinkan. Kalau tidak ikut grand prix lalu tidak main kan? Sudah dipastikan saya dan PB harus berbesar hati kami sekarang ini berduka cita kehilangan aset negara,” dia menjelaskan.

...PENYERANG Samb Hal. 10 “Ya kalau untuk latihan-latihan yang seperti di tim kepelatihan saya juga ada Nova yang mungkin lebih paham tentang bagaimana untuk defence. Dan, ya, tidak menutup kemungkinan nanti saya panggil pelatih untuk di depan,”

...AREMA Samb Hal. 10 dan tahu karakter pemain. Sebetulnya pada tanggal 27 bulan kemarin, sudah ada kesepakatan dan keputusan untuk bisa datang pada hari ini,” terang Rudi.

Diyakini Rudi, Milo maupun tim tak perlu lama beradaptasi. Arema sendiri memiliki waktu dua pekan untuk mempersiapkan tim dan menyambut hasil drawing Piala Indonesia.

“Akan tidak perlu lama untuk adaptasi, baik Milo maupun pemain. Tentu harapannya, tim akan bisa meraih target,” beber Rudi.

Ditambahkan, proyeksi asisten pelatih

SAMBUNGAN dana mereka sebelumnya.

“Tornado Fc ini adalah tim kedua dari kelurahan Jambula dan baru dibentuk sekitar satu bulan menjelang Walikota Cup III. Tujuannya agar para pemain muda kami bisa menambah pengalaman, motivasi dan semangat dalam sepak bola,” jelas Iksan.

“Walaupun kalah di laga pertama, setidaknya anak-anak kami masih mampu dua kali membobol gawang lawan.

Intinya, kami masih punya semangat untuk bersaing dalam pertandingan Walikota cup III ini,” tutup Iksan.

Pertandingan sore nanti antara Bastiong Putra versus PS Tornado bakal menjadi pertemuan yang sengit. Sebab Abdul Lestaluhu cs baru mangantongi 1 poin, tentu berusaha menambah poin dengan hasil menang, agar bisa sedikit bernafas lega. Sedangkan Tornado belum mengantongi satu poin pun, harus bersaing keras untuk bisa memperoleh peluang lolos ke babak selanjutnya. (mm-03/yun) “Kalau saya sedang mengumpulkan data dan fakta. Orang masih bercerita macem-macam, ditangani kepolisian, enggak apa-apa, bagus saja. Untuk mencari sesuatu yang bagus, siapa saja boleh menangani, ada ketentuannya.

Kami menghormati kepolisian, enggak apa-apa,” kata Dodik Wijanarko, ketua komisi etik PSSi pada detikSport.

“Kalau memang ada kejahatan yang sifatnya pidana tidak apa-apa, yang jelas baru omongan-omongan, bukti kan belum. Yang kedua, kalau toh ada, orang, oknum, tapi secara kelembagaan PSSI tidak ada. Orang yang nakal, ada tentara, polisi, oknumnya saja yang nakal.

Saya menghormati dari pihak manapun juga yang membuat PSSI menjadi lebih bagus,” dia menambahkan.

“Kalaupun ada yang keluar dari PSSI kemarin itu, istilahnya mereka keluar karena merasa malu hati. Kalau ada pengaturan skor, kami harus memiliki bukti kuat mana dengan mana yang diatur skornya, bentuk transaksinya apa, barang yang ditransaksikan berjalan atau belum. Kalau semua terbukti kami bisa bilang itu kejahatan. Bukan saya menutup-nutupi, di saat kongres nanti kamai finalisasi,” kata Dodik yang juga menjabat sebagai staf khusus Panglima TNI itu. (dtc/yun) “Tapi jika secara agama, keluarga, saya bersyukur. Anak saya normal bisa mengandung dan bisa menepis pembinaan selanjutnya bahwa angkat besi berat begitu bisa memiliki keturunan.

Saya ada bangganya. Ya simalakama, mbak,” dia menambahkan.

“Saya tak bisa menyalahi Yuni, tak bisa menyalahi siapa-siapa, salahi saya saja, kurang pendekatan,” ujar dia.

Supeni pun berharap yang terbaik untuk atletnya tersebut. “Kami juga berharap dengan kebesaran hati PB PABBSI sekarang, yuni-yuni yang lain bisa terpupuk dengan baik,” imbuhnya. (dtc/yun)

Ketua Bawaslu Abhan beserta anggota lainnya saat memutus perkara dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU dalam proses pencalonan OSO sebagai anggota DPD, Jakarta, Rabu (9/1). (CNN Indonesia/Safir Makki)

Bawaslu Menangkan OSO JAKARTA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memenangkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perkara pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2019.

Namun, OSO tetap diharuskan mengundurkan diri dari parpol jika tetap ingin menjadi caleg DPD. Putusan itu dibacakan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT. Sidang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Abhan, serta didampingi hakim Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar. “Mengadili, satu, menyatakan terlapor (KPU) terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu,” kata Ketua Majelis Hakim Abhan membacakan putusan di Kantor Bawaslu, seperti dilansir CNN, Rabu (9/1).

Abhan menjelaskan putusan itu dibuat majelis hakim dengan mempertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 14 November 2018. Dalam

putusan itu, PTUN memerintahkan kepada KPU menerbitkan keputusan tentang penetapan DCT dengan mencantumkan nama OSO didalamnya sebagai peserta pemilu anggota DPD 2019.

Selain itu ada pula putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Pasal 128 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 23 Juli 2018.

Dalam putusan itu MK mengatakan calon anggota DPD tidak boleh terlibat partai politik. Dengan begitu, Bawaslu meminta KPU untuk membatalkan putusan kpu RI nomor 1130/pl.01.4/kpt/06/kpu/ix/2018 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan DCT perseorangan beserta pemilu anggota DPD tahun 2019.

Bawaslu memerintahkan KPU menggantinya dengan Daftar Calon Tetap (DCT) baru maksimal tiga hari setelah putusan dikeluarkan. KPU juga diminta memasukan nama OSO dengan beberapa syarat.

“Memerintahkan terlapor [KPU] untuk menetapkan OSO sebagai calon terpilih Pemilu 2019 apabila mengundurkan diri sebagai pengurus parpol paling lambat satu hari sebelum penetapan terpilih anggota DPD,” ujar Abhan.

Dia melanjutkan, “Memerintahkan terlapor untuk tidak menetapkan OSO sebagai calon terpilih pada Pemilu 2019 apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus parpol paling lambat satu hari sebelum penetapan DPD.” Setelah pembacaan putusan, ada pendapat berbeda (dissenting opinion) yang diajukan Anggota Majelis Hakim Fritz Edward Siregar.

Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu baru akan membuat putusan esok hari, Kamis (9/1). Sebelumnya OSO melalui tim kuasa hukumnya melaporkan KPU dalam kasus dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu yang dilakukan KPU. Laporan OSO menyusul pencoretan namanya dari DCT Anggota DPD Pemilu 2019.

KPU mencoret nama OSO dengan landasan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang calon anggota DPD berafiliasi dengan partai politik.

KPU telah memberi toleransi untuk OSO mengundurkan diri dari Hanura. Namun hingga batas waktu 21 Desember 2018 pukul 23.59 WIB, OSO tidak kunjung pamit dari Hanura. (CNN/mpf)

ujar dia.

Pada tahun ini, Timnas U-22 memiliki tiga agenda penting. Turnamen pertama yang akan dijalani adalah Piala AFF U-22 di Kamboja pada Februari. Selanjutnya, Skuat Garuda akan mengikuti Kualifikasi Piala Asia U-23 2020 di Vietnam pada Maret mendatang dan terakhir SEA Games 2019 di Filipina pada November. (dtc/yun) begitu juga instruksi Milo. Bahwa Arema memerlukan dua pemain asing, satu striker dan satunya gelandang.

“Striker kami sudah datangkan dari Brazil dan gelandang dari Uzbekistan, dan nanti ada pemain lokal juga. Kita sudah sepakat baik dengan Milo, maupun asisten pelatih untuk tak merombak tim, dan hanya menambah dua pemain asing itu saja,” papar Rudi.

Milo dulunya pernah melatih Arema ini, punya tanggung jawab cukup berat.

Karena manajemen ingin mewujudkan mimpi Arema bisa berlaga di kancah Asia pada 2020 mendatang. “Kami ingin meraih mimpi, 2020 bermain di tingkat Asia. Tentunya masuk Champion Asia,” tegas Rudi. (dtc/yun)

Piala Indonesia, Klub Bisa Daftarkan 30 Pemain JAKARTA - PSSI menerapkan aturan baru di Piala Indonesia.

Masing-masing tim peserta boleh mendaftarkan 30 pemain, PSSI juga akan hukum tim yang walk out. Babak 32 besar Piala Indonesia bergulir mulai 22 Januari hingga 6 Februari. Pertandingan bakal menggunakan format kandang dan tandang. Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria menjelaskan ada perubahan regulasi, khususnya soal pendaftaran pemain. Yakni, setiap tim diperbolehkan mendaftarkan 30 nama. Tisha menimbang regulasi itu bisa dimanfaatkan kontestan untuk seleksi pemain menuju kompetisi musim depan.

“Untuk babak 32 besar kali ini, selain persiapan untuk Piala Indonesia itu sendiri, PSSI membuka pendaftaran pemain baru. Jadi pemainnya itu boleh untuk tidak mengikuti regulasi pemain yang kemarin Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 di regulasi 2018. Jadi akan keluar regulasi baru, pemain boleh didaftarkan sebanyak 30 orang,” kata Tisha di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (8/1).

Nantinya, setiap tim peserta boleh mengganti tujuh pemain saat memasuki babak 16 dan 8 besar Piala Indonesia 2018. Tapi, tidak untuk babak semifinal hingga final.

“Dengan setiap babak di 16 besar dan 8 besar itu boleh diganti 7 orang. Jadi ada 23 pemain yang tetap terdaftar hingga babak final, namun di babak 16 besar dan 8 besar klub boleh mengganti maksimal 7 orang pemain. Hal ini dirasa

11

penting untuk semua klub melakukan persiapan sebelum kompetisi dimulai. Klub bisa melakukan uji coba dengan baik, bisa juga turut meramaikan sepak bola yang ada di daerah dan seleksi yang di daerah,” Tisha menjelaskan.

Babak 16 besar Piala Indonesia dijadwalkan dilakukan pada 11 Februari sampai 19 Februari.

Selanjutnya, babak delapan besar dimulai pada 24 Februari sampai 2 Maret, semifinal 7 dan 12 Maret, sedangkan final dihelat pada 17 dan 24 Maret. PSSI juga akan menerapkan sanksi tegas kepada klub yang mengundurkan diri dari Piala Indonesia atau tidak menggelar pertandingan. Sanksi bisa berupa hukuman hingga denda.

“Ini di babak 32 besar akan lebih ketat, di regulasinya juga akan ada, apabila ada pengunduran diri ataupun tidak menyelenggarakan (pertandingan) dan lain sebagainya, ada sanksi tidak hanya berupa kalah, bisa juga berupa denda. Bisa juga dinaikan ke Komite Disiplin (Komdis PSSI), apabila itu dinilai adanya unsur kesengajaan,” kata Tisha.

“Jadi ini komitmen bagi klubklub semua, dikarenakan kami harus menghargai langkah klub-klub yang telah terhenti di babak 128 dan 64 besar. Mereka tidak main-main dalam mempersiapkan itu. Jadi alangkah baiknya klub-klub baik Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang lolos ke babak 32 besar mempersiapkan diri dengan baik,” dia menambahkan. (dtc/yun)

ANDRITANY Ardhiyasa

Ismed Sofyan Serahkan Ban Kapten Kepada Andritany JAKARTA - Bek Ismed Sofyan memutuskan tak lagi mengemban tugas sebagai kapten Persija Jakarta. Dia memercayakan kepada kiper Andritany Ardhiyasa. Ismed dipastikan tetap berkostum Persija musim depan. Bek 39 tahun itu menyepakati perpanjangan kontrak selama satu musim.

Pemain asal Aceh tersebut juga memutuskan tak lagi menjadi kapten.

Ismed mengklarifikasi postingan di instagram milliknya.

“Tahun ini saya serahkan ban kapten

ke Andritany, saya tidak jadi kapten lagi tahun ini. Itu sih maksudnya,” ujar Ismed saat dihubungi pewarta, Rabu (9/1). “Memang maksudnya apa sih?

Orang sudah pada kepo (penasaran) saja. Tidak (pensiun) lah intinya saya sudah berapa tahun jadi kapten di Persija. Sekarang harus regenerasi buat 2019,” ujar Ismed.

Meski tak lagi menjadi kapten, Ismed berjanji tetap akan membimbing timnya. Dia tak segan membantu Andritany jika dibutuhkan.

“Juga sudah berapa tahun (saya di Persija) Alhamdulillah 2018 saya sudah berhasil dengan kepemimpinan saya dengan mengangkat piala dan bisa mempersembahkan gelar buat Persija,” ujar dia.

“Nah sekarang 2019 saya harus berbagi tugas dengan Andritany. Mungkin Andritany yang sekarang layak menjadi kapten untuk 2019. Setidaknya saya bisa mem-back-up dia dari belakang,” tutur pemain yang akrab disapa Bang Haji itu. (dtc/yun)

Lautaro Martinez Tak Mau Cuma Jadi Pelapis Icardi MILAN - Karier Lautaro Martinez bersama Inter Milan sejauh ini masih biasa-biasa saja. Dia punya ambisi untuk bisa lebih baik lagi di tahun ini. Martinez bergabung dengan Nerazzurri setelah melewati musim brilian bersama Racing Club di Argentina. Ia membuat 13 gol dari 21 penampilan di sana. Didatangkan seharga 22 juta euro, Martinez bahkan langsung diberikan nomor punggung 10.

Tapi, karier pemain 21 tahun tersebut di Inter tak semudah membalikkan telapak tangan. Sejauh ini sang pemain belum mampu menggeser dominasi penggedor utama sekaligus kapten Inter, Mauro Icardi. Terbiasanya Inter bermain dengan satu striker membuat Martinez lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Bahkan dia baru tampil empat kali sebagai starter, 11 laga sisanya menjadi pengganti di semua ajang.

Martinez pun baru membuat tiga gol dan satu assist sejauh ini. Memasuki tahun 2019, Martinez punya ambisi untuk bisa lebih dipercaya sebagai starter.

“Keinginan saya adalah bisa bermain lebih sering dan mendapat tempat utama di tim,” ungkapnya kepada ESPN. “Setiap hari kami latihan untuk berkembang dan memperlihatkan kepada pelatih bahwa kami siap dengan segala tugas yang diberikan,” sambung Martinez.

“Saya belum banyak tampil sejauh ini. Tapi, rasanya saya sudah tampil baik kapanpun dipercaya. Saya bersenangsenang, fans suka dengan saya, dan ingin terus tampil baik,” demikian striker berpaspor Argentina itu. (dtc/yun)

LAUTARO Martinez

KAMIS, 10 JANUARI 2019

MANCA SPORT

12

BOLATAINMENT

BERI DUKUNGAN: Suporter wanita Iran membentangkan bendera saat menyaksikan Iran vs Yaman di Piala Asia 2019

Teriakan Suporter Wanita Iran di Piala Asia ABU DHABI - Timnas Iran tengah berjuang di Piala Asia 2019. Dukungan banyak diberikan pada Tim Meli, di antaranya dari para suporter wanitanya. Iran tergabung di Grup D bersama Irak, Vietnam, dan Yaman. Pada laga perdana melawan Yaman di Stadion Mohammed bin Zayed, Abu Dhabi, Senin (7/1), Iran menang 5-0.

Dalam laga itu, banyak dukungan diberikan kepada Iran. Di tribun stadion, ribuan suporternya mendukung tim besutan Carlos Queiroz tersebut. Ada pemandangan menarik di antara suporter-suporter Iran tersebut. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir, ada suporter wanita Iran di ajang Piala Asia.

Beberapa suporter wanita tampak lepas dan merdeka bisa menyaksikan langsung Iran di dalam stadion. Mereka duduk berbaur dengan suporter pria, dengan wajah dicat warna bendera Iran, plus membentangkan bendera negaranya.

Iran sebelumnya memang memberlakukan larangan pada wanita untuk menonton pertandingan sepakbola di stadion. Itu ditetapkan pada 1979 pasca Revolusi Islam pimpinan Ayatollah Khoemeini. Wanita Iran sempat dilarang menonton sepakbola putra karena dianggap menyaksikan aurat pria.

Pada 2018, Iran menghapus larangan tersebut. Beberapa suporter wanita mulai mendatangi stadion, di antaranya untuk menyaksikan pertandingan. Saat Iran menghadapi Bolivia di Azadi Stadium, misalnya, 16 Oktober 2018, ratusan perempuan memasuki stadion untuk pertama kalinya dengan senyum semringah sebab bisa merasakan atmosfer pertandingan sepakbola secara langsung di stadion.

Di level Asia, beberapa suporter Iran juga sempat menyaksikan final Liga Champions Asia antara klub Persepolis vs Kashima Antlers. Dan kini, para suporter wanita Iran mendukung langsung Alireza Beiranvand dkk berlaga di Piala Asia 2019. (dtc/yun)

BURSA TRANSFER

BENJAMIN Pavard

Bayern Resmi Rekrut Benjamin Pavard MUNICH - Bayern Munich mengumumkan perekrutan Benjamin Pavard. Pemain bertahan Prancis itu digaet dari Stuttgart, dan akan bergabung Bayern di musim panas 2019.

Pavard, 22 tahun, naik daun berkat penampilan apiknya di Piala Dunia 2018. Gol Pavard ke gawang Argentina di babak 16 besar terpilih sebagai gol terbaik di turnamen dan membantu Prancis memenangi gelar juara dunia.

Menurut laporan Deutsche Welle, Pavard digaet setelah Die Roten mengaktifkan klausul pelepasan dari Stuttgart sebesar 35 juta euro (Rp 567,3 miliar). Pemain yang bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kanan itu setuju dikontrak sampai 2024.

“Saya bisa memastikan bahwa Benjamin Pavard akan bergabung dengan kami dalam kesepakatan lima tahun terhitung dari 1 Juli 2019,” Direktur olahraga Bayern Hasan Salihamidzic mengatakan.

“Pavard adalah seorang pemain muda dan seorang juara dunia. Kami dengan senang hati dan sangat bangga bisa mengamankan servis seorang pemain seperti dia,” sambung Salihamidzic dikutip dari Twitter resmi klub.

Pavard memperkuat Stuttgart sejak masih berlaga di Bundesliga 2. Dia kemudian membantu timnya promosi ke level tertinggi pada akhir musim 2016/17. Sejak musim lalu, Pavard tidak tergantikan di lini belakang Stuttgart. Pemain yang mengawali kariernya di Lille itu telah membuat 14 penampilan di liga pada 2018/19. (dtc/yun)

SELEBRASI: Pemain Totthenham Hotspur merayakan gol Harry Kane atas Chelsea dini hari kemarin di Piala Inggris

Wembley Sudah Jadi Neraka Hazard Terlalu Baik, Penalti Kane Tumbangkan Chelsea LONDON - Eden Hazard dinilai terlalu bagus untuk skuat Chelsea saat ini. Laga Tottenham Hotspur melawan The Blues di leg I semifinal Piala Liga Inggris menjadi buktinya. Chelsea menelan kekalahan tipis 0-1 dari Spurs saat bertanding di Wembley, Rabu (9/1) dinihari. Gol dari Harry Kane via titik putih menjadi penyebab kekalahan tim London barat.

Hazard menjadi salah satu pemain yang performanya menonjol di Chelsea. Dia diplot sebagai striker tengah karena Chelsea krisis pemain depan. Meski tak bermain di posisi terbaiknya, Hazard tetap bisa memberi ancaman untuk Spurs.

Ada tiga percobaan yang dilepaskan, dua mencapai sasaran dalam data yang dilansir oleh Whoscored. Tak cuma itu, ada 5 umpan kunci yang dilepaskan Hazard. Ada juga delapan kali dribble sukses dan tujuh kali dilanggar lawan.

Eks pemain Spurs, Jermain Jenas, menilai bahwa Hazard terlalu bagus untuk para pemain yang menghuni skuat Chelsea saat ini.

“Seberapa bagus Hazard malam ini? Terus meminta bola, melewati pemain dengan mudah,” kata Jenas di BBC.

“Saya tak pernah berpikir bahwa saya akan bilang itu, tapi dia terlalu bagus untuk tim Chelsea ini,” dia menambahkan.

Pada bursa transfer musim dingin kali ini, Chelsea dikaitkan dengan beberapa striker untuk meringankan tugas Hazard menjebol gawang lawan. Hazard sudah menunjukkan performa produktif dengan catatan 12 gol dalam 26 pertandingan di semua ajang.

Chelsea kembali takluk di tangan Tottenham Hotspur. Lawatan ke Stadion Wembley belakangan memang tidak berakhir menyenangkan untuk The Blues. Chelsea harus mengakui keunggulan Tottenham di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris.

Itu berarti Chelsea selalu kalah dalam tiga lawatan terakhir ke Wembley. Sebelumnya, Eden Hazard dkk juga tumbang saat menghadapi Tottenham di Liga Inggris dan kalah dari Manchester City di Community Shield. Sementara itu, bagi Tottenham, kemenangan ini melanjutkan tren positif mereka atas Chelsea. Untuk pertama kalinya dalam 55 tahun, Tottenham mengalahkan Chelsea tiga kali beruntun di semua kompetisi. (dtc/yun)

Ronaldo Buka Peluang Kembali ke Sporting Lisbon TURIN - Sporting Lisbon menjadi awal dari perjalanan karier gemilang Cristiano Ronaldo. Kini, maukah CR7 kembali ke klub pertamanya itu? Ronaldo mengawali karier profesionalnya di Sporting Lisbon sejak 1997. Pada 2003, ia pun diboyong Manchester United. Di MU, ia meraih tiga gelar Premier League, sekali Liga Champions, dan satu Ballon d’Or. Enam musim di Inggris, Ronaldo kemudian pindah ke Real Madrid pada 2009. Bersama Los Blancos, ia menyabet dua trofi La Liga, empat Liga Champions, dan empat Ballon d’Or. Dan baru pada 2018, Ronaldo berganti klub lagi menjadi Juventus usai dibeli 100 juta euro.

Atas semua sukses yang sudah dicapai, Ronaldo pun ditanya soal kans kembali ke Sporting Lisbon. Ia mengaku apapun bisa terjadi di sepakbola.

“Apakah saya akan kembali ke Sporting seperti Nani? Dalam sepakbola Anda tidak pernah tahu. Itu adalah keputusan yang tepat untuk meninggalkan [tim] nasional sebentar, tetapi saya akan kembali pada 2019,” kata Ronaldo

DATA DAN FAKTA TERKAIT LAGA TOTTENHAM VS CHELSEA YANG DIRANGKUM OPTA * Tottenham memenangi tiga laga beruntun melawan Chelsea di semua kompetisi untuk pertama kalinya setelah lima laga beruntun antara Maret 1961-September 1963. * Chelsea selalu kalah dalam tiga kunjungan terakhir ke Wembley.

Sebelumnya, Chelsea cuma kalah tiga kali dalam 11 lawatan ke Wembley (W7, D1, L3). * Chelsea adalah tim kedua yang kalah dua kali melawan tim yang sama di Wembley dalam satu musim. Sebelumnya Sheffield Wednesday mengalami hal yang sama melawan Arsenal pada 1992-1993. Mereka kalah di final Piala Liga Inggris dan replay final Piala FA. * Tottenham mencatat clean sheet dalam tiga pertandingan beruntun di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak Oktober 2017. * Harry Kane saat ini adalah pencetak gol terbanyak keempat untuk Tottenham Hotspur dengan 160 gol. * Kane selalu mencetak gol dalam enam penampilan terakhirnya di semua kompetisi untuk Tottenham. Itu adalah laju terbaiknya bersama Tottenham. * Mauricio Pochettino sudah memimpin Tottenham dalam 250 pertandingan. Rekornya adalah 143 kemenangan, 53 imbang, dan 54 kalah. * Eden Hazard dilanggar tujuh kali melawan Tottenham, paling banyak yang pernah ia alami dalam satu pertandingan musim ini.

Ia menghasilkan tujuh dari 10 tendangan bebas untuk Chelsea.

Barcelona Dapatkan Bek Muda Prancis

CRISTIANO Ronaldo

dilansir Mirror. “Semua orang di Turin menyambut saya dengan cara yang fantastis. Kami semua merasa sangat baik,” sambungnya.

“Saya tidak tahu kapan karier saya akan berakhir, tetapi saya baik-baik saja dan saya ingin terus bermain bertahun-tahun lagi,” ungkapnya. (dtc/ yun)

BARCELONA - Barcelona mengumumkan perekrutan bek muda Prancis, Jean-Clair Todibo. Pemain berusia 19 tahun itu akan gabung Barcelona mulai musim depan. Lewat situs resminya, Selasa (8/1) waktu setempat, Barcelona menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Toulouse FC untuk transfer Todibo. Blaugrana mendapatkan Todibo secara cumacuma karena kontrak si pemain dengan Toulouse habis pada 30 Juni.

“FC Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan pemain Prancis JeanClair Todibo agar gabung klub mulai 1 JEAN-Clair Todibo Juli 2019,” demikian bunyi pernyataan di situs resmi Barcelona.

ESPN FC melaporkan bahwa Barcelona mencapai kesepakatan transfer tersebut sejak awal pekan ini. Kabarnya, Direktur Olahragar Barcelona, Eric Abidal, berperan besar dalam menyakinkan Todibo untuk memilih Los Cules ketimbang Manchester City dan Juventus.

Meski sudah gabung Toulouse sejak 2016, Todibo baru debut di Ligue 1 pada Agustus 2018. Musim ini, pemain yang beroperasi sebagai bek tengah itu tampil 10 kali di Ligue 1 dan mencetak satu gol. Di level timnas, Todibo dua kali tampil untuk Prancis U-20.

Todibo akan menjani pramusim bersama tim utama Barcelona sebelum diputuskan akan dipinjamkan atau tidak. Keputusan tersebut tergantung pada apakah Barcelona akan mendatangkan bek tengah lagi musim panas nanti. Barcelona kabarnya tengah mengincar bek Ajax, Matthijs de Ligt. Mereka juga masih harus memutuskan apakah akan mempermanenkan Jeison Murillo yang dipinjam dari Valencia. (dtc/yun)

Dibanding Lorenzo, Marquez Lebih Tertekan

JORGE Lorenzo dan Marc Marquez akan bersaing di Repsol Honda. Menurut legenda balap motor, Wayne Rainey, Marquez akan rasakan tekanan yang lebih besar. Mulai 2019, Lorenzo akan bertandem dengan Marquez usai menghabiskan dua tahun yang rumit bersama Ducati.

Lorenzo melakoni debutnya di atas motor RC2013V di postseason test di Valencia dan Jerez.

Meski punya gengsi dengan statusnya sebagai juara dunia, Lorenzo kurang dijagokan menghadapi Marquez. Mengingat Lorenzo adalah debutan di Honda, sedangkan Marquez sudah mendominasi beberapa musim terakhir. Motor Honda pun dikembangkan untuk juara dunia tujuh kali itu.

Alhasil, Lorenzo akan ‘dimaafkan’ apabila tidak langsung memberikan kemenangan bagi Honda. Namun, bagi Marquez standar akan tetap sama.

“Marquez punya kelebihan-kelebihan tapi juga punya kelemahan-kelemahan dan ini yang harus dia perbaiki,” Rainey mengatakan kepada Autosport. “[Lorenzo] akan mempunyai sebuah motivasi besar untuk mendesak Marquez.”

“Tapi Lorenzo itu bisa diprediksi. Dia membalap dengan sebuah cara tertentu, dia mengambil risiko ketika menuju chequered flag. Kalau dia membuat Marquez dalam tekanan, membuat Marquez melakukan kesalahan, ini bagus untuk Lorenzo.”

“Tekanannya ada pada Marquez, lebih besar daripada Lorenzo karena Lorenzo baru datang dari Ducati. Honda itu timnya Marquez. Motornya dikembangkan untuk Marquez,” sambung Rainey. “Lorenzo, seandainya finis ketiga atau keempat, dia bisa bilang ‘saya kan masih beradaptasi dengan motor’. Meski begitu, saya yakin Lorenzo akan ingin keluar dan memenangi balapan pertama untuk menunjukkan bahwa dia serius,” simpul peraih tiga gelar 500cc asal Amerika Serikat ini. (dtc/yun)

MAJANG POLIS

HARIAN

KAMIS, 10 JANUARI 2019

MALUT POST

13

art: atu

11 Ribu Warga Tak Bisa Dilayani 3

Identitas di KTP Lama Terblokir

Karena Belum Lakukan Perekaman

Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah TERNATE – Sejak 1 Januari lalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memblokir data warga yang wajib KTP namun belum melakukan perekaman e-KTP. Ada 11 ribu lebih warga Kota Ternate yang datanya sudah diblokir.

4

Jika tidak lakukan perekaman mereka secara otomatis tidak bisa mendapat pelayanan di sejumlah instansi, seperti Bank, pengurusan buku nikah, kampus, maupun pengurusan BPKB serta SIM di Samsat dan kepolisian.

TAK DAPAT PELAYANAN

1 Ada 11

2 ribu lebih

Untuk dapat mengaktifkan lagi data kependudukan, warga diminta secepatnya melakukan perekaman E-KTP

warga Kota Ternate yang datanya sudah diblokir

5

Baca: DILAYANI... Hal 16

Sejak 1 Januari lalu, Dukcapil sudah memblokir data warga yang wajib KTP namun belum melakukan perekaman

Kasus warga yang belum melakukan perekaman dan tidak dapat pelayanan sudah mulai terjadi.

6

Seluruh instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik sudah menerapkan pelayanan menggunakan NIK. Jadi, jika ada warga yang belum lakukan perekaman maka NIK mereka akan ditolak

Takut Bentrok, Dishub Tak Bisa Turun Sendiri

PELAYANAN RS Medika Harifalm Buka Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Terkait Pengelolaan Lahan Parkir Jatiland Mall

dr. Fadly Aziz

TERNATE – Ini kabar gembira bagi warga Maluku Utara. Rumah Sakit Medika Harifalm mengadakan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara gratis bagi masyarakat.

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

Baca: MEDIKA... Hal 16

PARKIR: Lokasi parkiran depan jatiland mall

AGENDA

TERNATE – Dinas Perhubungan (Dishub) terkesan lambat dalam mengelola lahan parkir jatiland mall. Meski sudah ada kesepakatan dengan jatiland mall terkait pengelolaan lahan parkir itu, Dishub hingga kini belum menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan bersama masyarakat yang terlebih dahulu telah mengelola lahan parkir tersebut.

Komisi III Agendakan Panggil PUPR

ANAS U Malik

T E R NAT E – Proyek jalan lingkar Pulau Moti dan Pulau Hiri yang pekerjaannya belum tuntas hingga saat ini mengundang reaksi komisi III DPRD Kota Ternate.

Ketua Komisi III Anas U Malik mengatakan, seharusnya dua pekerjaan proyek jalan itu sudah harus tuntas per 31 Desember 2018 lalu.

Baca: TAKUT... Hal 16

Dishub Panggil Pengusaha di Gamalama

Baca: PANGGIL... Hal 16

TERNATE – Meski telah ada peraturan daerah (Perda) terkait tarif parkir nginap dan bongkar muat di setiap toko. Sampai saat ini para pengusaha tampaknya enggan membayar tarif yang sudah diatur dalam perda. Karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate akan memanggil para pengusaha di kelurahan Gamalama, Kamis (10/1) hari ini.

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

LONGSOR

BOSDA Harap Sisa Bosda Segera Dicairkan TERNATE – Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bulan Desember belum dicairkan hingga kini. Komisi III DPRD Kota Ternate mendesak, Pemkot secepatnya melakukan pencairan operasional sekolah agar tidak menghambat proses belajar mengajar di sekolah. “ Bosda harus jadi prioritas, karena menyangkut dengan operasional sekolah.

Jalan lingkungan di Tobenga, Rabu (9/1) kemarin terjadi longsor. Hal itu dikarenakan kawasan tersebut tidak memiliki talud penahan tanah. Jika tidak segera dibuat talud maka dikhawatirkan hal yang sama akan terjadi, bahkan lebih parah.

Baca: DISHUB... Hal 16

Kontrol Siswa Melalui CCTV

Baca: BOSDA... Hal 16

TERNATE – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) membutuhkan konsentrasi full dari siswa. Halhal kecil dapat mengganggu fokus mereka dalam mengerjakan soalsoal. Kosentrasi siswa peserta ujian biasanya terganggu ketika ada pemantauan ujian yang dilakukan kepala daerah dan rombongan. Untuk menghindari hal itu sekolah berharap Dinas Pen-

didikan (Diknas) membuat media center. Setiap kelas dipasang CCTV sehingga pemantauan bisa dilakukan dari luar kelas atau bisa langsung dari Dinas Pendidikan.

“Seperti di daerah Jawa, di mana pada setiap ruang-ruang ujian di sekolah dipasang CCTV yang sentralnya ada di Dinas Pendidikan.

Baca: CCTV... Hal 16

M Ridha Ajam

Percepatan UHC, Pemerintah Tambah Kuota PBI-JK 2019

Verifikasi Untuk Pastikan Penyaluran PBI-JK Tepat Sasaran Secara nasional pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa dari sebelumnya sebanyak 92,4 juta jiwa. Penambahan kuota ini merupakan wujud komitmen kuat pemerintah terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya dalam hal peningkatan cakupan kepesertaan.

ARWANI JUFRI, Ternate

“ADA penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018). Ini merupakan kabar baik, diharapkan melalui penambahan kuota PBI ini akan mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage,” tutur Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf, Kamis (9/1).

Menurut Iqbal, penambahan kuota PBI-JK ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Menteri

Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Data peserta ini sudah termasuk bayi dari peserta PBI-JK yang didaftarkan pada tahun 2019.“Untuk memastikan peserta yang menjadi PBI-JK adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menggandeng kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) baik di tingkat pusat maupun daerah,” paparnya.

DOK/MALUT POST

KANTOR BPJS Kesehatan Cabang Ternate

Baca: VERIFIKASI... Hal 16

14

HARIAN

AROUND TERNATE

MALUT POST

KAMIS, 10 JANUARI 2019

Art: Resayfa Rumra

Tidak Transparan, Lurah Tarau Kembali Disoal M Risal; Saya Siap Dipanggil dan Bertanggungjawab Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir TERNATE - Warga kelurahan Tarau nampaknya mulai tak tahan dan dengan sikap lurah, M. Risal Tomagola.

Pasalnya lurah dinilai tidak transparan menyangkut dengan pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK), tahun 2017.

Hal itu bukan tanpa alasan, sebab, menurut warga, pengelolaan dana DPPK 2017 yang tidak transparan juga berlanjut ke pengelolaan DPPK tahun 2018. meski persoalan tersebut sudah dikeluhkan ke Pemerintah Kota hingga ke Ombudsman, namun lurah terkesan tutup mata dan enggan transparan.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Ketua RT 04 Lingkungan Tarau, Nurdin Kader. Kepada Malut Post, Nurdin menjelaskan, pengelolaan DPPK itu yang paling berperan adalah LPM,

anehnya Besaran dari total DPPK tahun 2017-2018, tidak diketahui warga hingga saat ini. Bahkan sebagian warga menuding adanya penyalahgunaan DPPK tahun 2017. “hingga saat ini, kita tidak tahu besaran total DPPK tahun 2017.

Muncul lagi dugaan penyalahgunaan pada tahun 2018, sehingga kita laporkan ke Ombudsman,” jelas Nurdin.

Nurdin melanjutkan, sesuai koordinasi dengan pihak Ombudsman, hasil penelusuran mereka membenarkan adanya kesalahan administrasi dalam pengelolaan DPPK. “Dari informasi yang kita dapatkan dari ombudsman, mereka sudah bertemu langsung dengan lurah. Dan mereka (Ombudsman red) meminta agar kedepan, hal yang sama jangan lagi dilakukan. Tapi kemudian tindak lanjut dari hasil kroscek dan petunjuk dari Ombudsman tidak diindahkan,”tambah Nurdin.

Nurdin mencontohkan, di tahun

SEMENTARA ITU Kaca Cembung Nyaris “Rata Tanah”

2018, ada satu item pembangunan tempat ibadah milik perempuan dengan menggunakan DPPK, anggaran yang dimaksud tidak diketahui, besarnya.

“Total anggarannya berapa, yang digunakan berapa, itu kami tidak tahu, bahkan LPM pun tidak mengetahui ini.

Kita tidak menuding yang bukan-bukan, tapi setidaknya, ada sikap transparansi dari lurah,” ungkap Nurdin Terkait dengan tingkah-laku lurah yang dianggap tidak transparan kepada masyarakat, kami warga tarau, bersama RT se kelurahan dan Tokoh Masyarakat, sudah melaksanakan musyawarah bersama. Hasil musyawarah itu, masyarakattarau kemudian bersepakat untuk melayangkan surat ke DPRD Kota, tembusan ke Wali Kota, BKD, hingga camat, agar segera melakukan evaluasi terhadap lurah Tarau. “Salah satu point hasil musyawarah tersebut adalah meminta agar pengelolaan DPPK tahun 2017 dan 2018 dibuka secara transparan. Sebab, DPPK yang seharusnya menjadi kewenangan LPM itu tidak diberikan tanggungjawab oleh

lurah. Dimana diduga kuat Lurah yang kelolah DPPK sendiri,”terangnya.

Terpisah, lurah Tarau, M. Rizal Tomagola saat dikonfirmasi menjelaskan, apa yang dituduhkan kepada dirinya terkait pengelolaan dana DPPK itu Fitnah. “RT RW dan LPM itu, takut tidak terpilih lagi oleh masyarakat di periode berikut, sehingga mereka bertindak demikian,”kata Lurah.

Sebab menurutnya, massa jabatan RT, LPM dan RW yang ada di kelurahan Tarau sudah bakal berganti pada 2019, setelah 3 tahun menjabat. “Mereka ini kan mencoba untuk menyetir saya, tapi karena tidak bisa, makanya digunakanlah cara-cara seperti ini. Dan ini juga sudah pernah dilakukan beberapa waktu lalu, saya di demo dan kantor lurah dipalang,”sambungnya.

Karena itu, lurah dalam kesempatan kemarin, kemudian mengatakan, yang jelas, pengelolaan DPPK tahun 2017 dan 2018 itu melibatkan LPM. “kalau mereka tidak mengakui, ya nanti kita buktikan saja,” terangnya. langkah pihak RT sebagai perwakilan

masyarakat yang telah menyampaikan tuntutan hingga ke Wali Kota, kata lurah, adalah hal yang positif. “Saya siap saja kalau dipanggil, sehingga kita semua bisa memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan,”akunya.

Risal Tomagola juga meluruskan terkait alokasi anggaran DPPK yang menurut mereka tidak transparan.

Bahwa alokasi DPPK di tahun 2017, berjumlah Rp188 juta, sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan, sehingga menjadi Rp80 juta dan semua itu telah terealisasi. “Untuk pembangunan tempat ibadah khusus perempuan itu kan dibangun hanya penjaringan saja.

Dan ini sudah menjadi kesepakatan kita semua di Masjid sebelum pembangunan berlangsung. Kenapa disoal lagi.

Anggarannya hanya Rp20 juta, mereka maunya beton. Saya sudah sampaikan bahwa itu tidak cukup, dan memakan waktu, sementara bulan puasa sudah dekat. Saya kira semua sudah sesuai kesepakatan dan persetujuan bersama,” jelas lurah meluruskan tudingan Nurdin. (Aji/Lid)

PASAR: Tradisi hari pasar di kawasan Kota Baru yang setiap pekannya digelar dua kali, yaitu pada Rabu dan Sabtu. Kini mulai jadi aktivitas yang rutin dilakukan warga. Dimana setiap pelaksanaan hari pasar, selalu ramai. Seperti yang berlangsung pada Rabu (9/1) kemarin, meski ada sedikit perubahan lahan tempat berjualan, namun antusias masyarakat begitu bersemangat. Sejak subuh, warga bahkan sudah ramai memadati pasar tersebut, dimana mereka tidak hanya datang dari Ternate, Namun Kota Tidore serta pesisir Halmahera juga ikut meramaikan aktivitas hari pasar. (Hizbullah/MP)

Yaser/Malut Post

CEMBUNG: Kondisi kaca cembung di pertigaan Jalan SKSD Palapa.

TERNATE - Begini kondisi kaca cembung yang berada di pertigaan jalan SKSD Palapa kelurahan Salahuddin tepatnya di Selatan Kipan A Tiang penyangga kaca cembung sudah miring dan nyaris rata dengan tanah. Pantauan koran ini Rabu (9/1) kemarin, tiang kaca cembung itu miring akibat bagian dasar pondasi sudah jebol, hingga perlahan tiang mulai miring. “Satu Minggu terakhir, Tiang ini memang mulai miring, ditambah air hujan yang terus mengikis bagian dasar tiang hingga berakibat dasar pondasi jebol, akhirnya tiang kaca cembung miring dan nyaris rata tanah,” tutur Haris, seraya berharap secepatnya diperbaiki Dinas terkait, sebab, kaca cembung ini sangat bermanfaat bagi pengendara yang melintas di pertigaan jalan SKSD Palapa. (M6/Lid)

PEMERINTAHAN Hari Ini, Musrenbang Tingkat Kelurahan

Fitrah/Malut Post

Mochtar, Camat Ternate Selatan.

TERNATE – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat kelurahan, untuk Kecamatan Ternate Selatan, Kamis (10/1) besok (Hari ini red) akan dimulai Ditemui diruang kerjanya, Mochtar. Camat Ternate Selatan menjelaskan, mulai tanggal 10 hingga 19 Januari, seluruh Kelurahan di Ternate Selatan akan melaksanakan Musrenbang tingkat kelurahan. “Diawali dengan penyerapan aspirasi masyarakat tingkat Kelurahan, lalu berlanjut ke Kecamatan. dan kelurahan pertama yang melaksanakan Musrenbang adalah Ngade,” terang Camat Camat mengatakan, adapun usulan yang wajib diakomodir pihak kelurahan, yaitu menyangkut dengan kepentingan masyarakat.

Mulai dari pemberdayaan hingga pengembangan kreativitas, dimana bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di kelurahan, baru kemudian diikuti dengan pembangunan fisik.

“Ini penting, sehingga tepat sasaran, sebab, di tahun 2019, selain DPPK, kelurahan juga mendapatkan alokasi DK yang digelontorkan dari pusat,”sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Camat memberikan peringatan keras kepada pihak kelurahan hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di 17 kelurahan yang tersebar di Ternate Selatan.

Peringatan ini agar pengelolaan anggaran harus transparan. “Pengelolaan anggaran ini sangat sensitif, makanya saya juga akan membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan ini akan dievaluasi, sehingga peruntukannya bisa tepat sasaran,” tutup Camat.(Aji/Lid)

Alasan Sakit, Lurah Batal Pantau Barangka

Zulkifli for Malut Post

BARANGKA: Bangunan septic tank dan fondasi yang masuk ke tengah barangka.

TERNATE - Janji lurah Mangga Dua, Sardiman Muhammad untuk menindaklanjuti keluhan warga Mangga Dua terkait pembangunan septic tank dan fondasi di tengah perbatasan barangka di RT 04 batal dilakukan.

Padahal pada Selasa (8/1) lalu, Sardiman menyatakan akan melakukan peninjauan pada Rabu (9/1) kemarin, hal itu guna memastikan laporan warga terkait adanya pembangunan yang melanggar aturan.

Namun rencana Sadirman batal dilakukan, pasalnya lurah mengaku sedang sakit. “Semalam saya sempat demam, makanya rencana peninjauan pada Rabu tadi (kemarin red) batal dilakukan.

Jika tidak ada halangan, Kamis besok (hari ini red), saya akan memantau langsung. dan sesuai janji saya, jika kedapatan melanggar aturan, akan ditindak “singkatnya. (Aji/Lid)

AKADEMIKA

KAMIS, 10 JANUARI 2019

15

Hasil Riset Iin Susanti M.Si

Mengenal Musang Luwak (Paradoxurus hermaphroditus) sebagai Penyeleksi Biji Kopi Berkualitas Baik Iin Susanti M.Si Alumni Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB), Calon Peneliti Malut

Topik yang dibahas di edisi kali ini mengenai hasil riset dengan judul Mengenal Musang Luwak (Paradoxurus hermaphroditus) sebagai Penyeleksi Biji Kopi Berkualitas Baik. Ini merupakan bagian riset, Iin Susanti M.Si, Alumni Fakultas Kedokteran Hewan IPB sekaligus Calon Peneliti Malut. Berikut narasi riset yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan.

Perkembangan dunia informasi dan teknologi saat ini sangat pesat, ini bisa mempermudah para peneliti melakukan kajian khususnya di bidang sains. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek kajian di bidang sains yang kian berkembang, salah satunya peneliti yang konsentrasinya di bidang sains (kedokteran hewan).

Dalam ilmu sains, konsentrasi kajian secara garis besar hanya fokus pada kajian morfologi dari suatu objek namun ranah kajiannya berkembang pada analisa karakteristik organ internal pada suatu spesies untuk dikembangkan pada skala tertentu sesuai peruntukannya. Salahsatunya kajian analisis karakteristik organ internal pada musang luwak (Paradoxurus hermaphroditus). Musang luwak termasuk ke dalam famili viverridae. Di Indonesia ada sembilan famili viverridae dan

sepuluh spesies yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku (Patauet al. 2010). Ciri musang luwak, kakinya kecil dan pendek, ekor panjang dan memiliki kelenjar penanda (kelenjar anal). Musang luwak dikenal luas oleh masyarakat karena kemampuannya dalam memilih buah kopi yang matang dan berkualitas baik. Hal ini dikarenakan musang luwak memiliki organ penciuman yang sangat tajam yaitu sebagai alat untuk menyeleksi biji kopi yang sudah matang dan berkualitas baik.

Biji dari buah kopi yang dimakan tidak mengalami pencernaan sempurna sehingga keluar kembali bersama dengan feses (kotoran). Biji kopi inilah yang dikenal sebagai kopi luwak yang mempunyai cita rasa nikmat dan membuat kopi ini bernilai ekonomi tinggi.

Penggunaan musang luwak dalam memilih buah kopi sangat membantu masyarakat terutama petani kopi. Secara umum banyak kalangan telah mengetahui seperti apa cita rasa kopi luwak.

Akan tetapi belum dikaji sevara ilmiah untuk melihat apakah benar faktor musang luwak sebagai pemilih kopi yang baik. Ada keunikan apakah yang menyebabkan sehingga buah kopi keluaran dari feses (kotoran) luwak rasanya lebih nikmat dibandingkan kopi yang kita petik langsung dari pohonnya.

Penelitian yang berhubungan dengan morfologi organ penciuman luwak belum pernah dilaporkan. Eksplorasi mengenai keterlibatan organ penciuman (olfactori organ) dalam memilih kopi berkualitas baik juga belum dilakukan, mekanisme pendeteksi bau dalam pemilihan biji kopi berkualitas baik belum diuraikan secara detail karena kurangnya data mengenai gambaran morfologi organ penciuman luwak.

Sebagai dasar pengetahuan, harus diketahui tentang pentingnya keberadaan luwak dalam

suatu lingkungan sekaligus menjadi “instrumen” untuk disosialisasikan ke masyarakat agar bekerja sama menjaga dan melestarikan luwak di Indonesia.

Pentingnya fungsi organ penciuman pada musang luwak adalah menyeleksi biji kopi berkualitas baik, karena itu perlu dikaji karakteristik morfologi organ penciuman secara makromofologi maupun mikromorfologi. Selain itu, Korelasi antara luwak dengan kualitas biji kopi ini menjadi suatu studi kajian yang masih baru di Indonesia. Analisis kajian ini akan memberikan kebaharuan informasi kepada pemerintah dan stakeholder terkait dalam pengelolaan dan pengembangan kopi luwak baik industri dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan, organ penciuman (olfactori organ) musang luwak sama dengan mamalia lain yang tersusun atas sel sustentakular (supporting cells), sel reseptor dan sel basal.

Epitelrespiratori yang tersusun atas sel goblet, epitel pseudostratified dan sel basal. Epitelvomeronasale terdiri dari epitelsensory dan epitelnon-sensory, namun perbedaannya pada bentuk conchae dan organ vomeronasale musang dengan hewan lain seperti anjing, kucing, domba, dan tikus.

Secara kuantitatif sel-sel olfactory pada musang lebih padat dibandingkan pada anjing dan kucing.

Hal ini berkaitan dengan bentuk pola conchae musang yang berliku. Kepadatan sel pada mukosa tergantung dari bentuk pola conchae. Bentuk pola berliku pada conchae ini sangat berkaitan dengan sistem penciuman suatu spesies. Bentuk conchae musang berhubungan dengan kemampuannya dalam mendeteksi bau untuk menyeleksi buah kopi yang matang dan berkualitas baik, bentuk conchae pada musang juga berhubungan dengan perilaku hidupnya yang bersifat nokturnal (beraktivitas di malam hari). Karakteristik kelenjar organ olfactori menunjukkan susunan epitel dan

seromukus mengandung komponen karbohidrat asam dan netral.

Jaringan ikat pada musang luwak termasuk dalam jaringan ikat penunjang dewasa, yaitu jaringan ikat tulang rawan yang bertipe tulang rawan hialin.

Berangkat dari penelitian ini, dapat dilihat lebih pola interaksi antara habitat dengan objek secara alamiah dalam menghasilkan suatu ”Value”. Adanya nilai dari suatu interaksi ini menjadi sebuah khazanah fenomena dan perlu dibuktikan dengan kajian ilmiah. Hasil kajian ini kemudian dikembangkan dalam skala yang lebih spesifik lagi untuk kualitas kopi luwak yang lebih baik. Adanya kajian ilmiah karakteristik organ penciuman musang luwak, sangat membantu perkembangan riset ke depan. Informasi kajian juga menjadi problem solving dalam menjaga dan melestarikan musang luwak. Sehingga masyarakat sadar akan manfaat keberadaannya di lingkungan sekitar dan menjadikan musang sebagai hewan simbiosis mutualisme.

Selanjutnya perlu adanya suatu regulasi tentang musang luwak agar tetap terjaga kelestariannya. Luwak masuk dalam kategori spesies yang terancam punah. Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) hewan ini masuk dalam daftar Least Concern yang berarti bila tidak diperhatikan maka populasinya akan menurun drastis. Sementara status musang luak di Indonesia tidak dilindungi tetapi perdagangan komersial dibatasi oleh sistem kuota tahunan di LIPI. Sejak 5 tahun terakhir kuota dibatasi 250-300 ekor terbagi di propinsi Sumatra Utara, lampung, Jawa barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi dan Maluku (Nijman 2014). Sistem kuota musang luwak jika tidak batasi dan diawasi dengan pengelolaan baik sangat berdampak pada kelestariannya. (mg-04/nty)

KABAR UNKHAIR Maju Bersama Ilmu

Ujian, Prodi Peternakan Gunakan e–Learning TERNATE- Sistem ujian semester di Prodi Peternakan, Unkhair Ternate mulai menerapkan e-learning.

Penerapan konsep komputerisasi ini disampaikan Ketua Prodi, Aqshan Shadikin Nurdin, S.P.,M.Sc. “Kita sudah menggunakan saat ujian mahasiswa dengan menggunakan laptop dan HP Android itu efektif,” katanya Rabu, (9/01). Suksesnya ujian dengan memanfaatkan media elektronik ini, diharapkan bisa menjadi motivasi bagi dosen lainnya yang belum menggunakan konsep elearning agar segera diterapkan.

Hal senada diakui Dekan Fakultas Pertanian Abdul Kadir Kamaluddin, SP,M.Si yang menilai e–learning sangat memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas maupun saat ujian. ”Media merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran,” katanya seraya mengaku akan terus melakukan evaluasi terhadap model pembelajaran yang baru diterapkan jika nanti ada kendalanya. (*)

PERDANA: Mahasiswa Prodi Peternakan Unkhair Ternate saat mengikuti ujian semester ganjil menggunakan konsep e-learning

Seleksi Masuk PTN Mulai Disosialisasikan TERNATE- Sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun ini terjadi perubahan, terutama pada tahapan seleksi masuk.

Untuk itu, agar memberikan pemahaman kepada sekolah mahasiswa serta masyarakat, Unkhair Ternate, kemarin menggelar sosialisasi seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2019, di Aula Babullah Rektorat Unkhair.

Unkhair mengundang para kepala sekolah tingkat SMA dan sederajat se kota Ternate serta operator wilayah Kota Ternate. Wakil rektor I,. Dr. Suratman Sudjud, SP.Mp tampil memberikan penjelasannya.

Dijelaskannya, tahapan pelaksanaan SNMPTN 2019 dimulai dari pengisian dan verifikasi PDSS yang dimulai dari 4-25 Januari 2019, pendaftaran SNMPTN 4-14 Februari 2019, dan pengumuman hasil SNMPTN 23 Maret 2019. Saaat mendaftar, Pendaftar dapat memilih sebanyak-sebanyaknya 2 (dua) PTN dan atau sebanyakbanyaknya dua Prodi dalam satu PTN atau dua PTN,” ujarnya Dia mengapresiasi para kepala sekolah atau yang adir dalam pertemuan

SOSIALISASI: Panitia Penerimaan Mahasiswa baru bersama para kepala sekolah usai sosialisasi SMPTN 2019

tersebut.”Bagi yang akan mendaftar SBMPTN 2019, tes masuk melalui UTBK dimulai pada Pendaftaran 1 Maret- 1 April 2019; Pelaksanaan Tes 13 April – 26 Mei 2019; Pengumuman Hasil UTBK 23 April- 2 Juni 2019. Pelaksanaan tes dilakukan pada Sabtu dan Minggu yang dimulai pada sesi pagi dan siang. Jadwal Pelaksanaan SBMPTN 2019; Pendaftaran pada 10-24 Juni 2019 dan Pengumuman hasil pada 9 Juli 2019. Calon mahasiswa akan mengikuti UTBK terlebih dahulu kemudian dalam rentang 10 hari akan kel-

uar nilai yang akan di gunakan untuk mendaftar ke universitas. UTBK digelar dalam waktu 10 hari dengan 2 sesi setiap harinya, sehingga peserta bisa menyesuaikan hari apa yang akan dipilih untuk ujian. Setiap peserta punya kesempatan 2 kali untuk mengikuti UTBK.” Katanya Sementara itu salah satu guru perwakilan SMA N 10 Kota Ternate Asri Idhar, S.Pd mengapresiasi panitia yang telah sosialisasi seleksi masuk perguruan tinggi.”Dengan adanya sosialisasi ini memberikan gambarkan kepada guru soal

perubahan regurasi terkait pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru. Saya hampir setiap tahun mengikuti sosialisasi seperti ini, saya berharap sosialisasi seperti ini tidak hanya di kampus Unkhair melainkan juga lewat media massa dan lain sebagainya,” katanya.

Lebih jauh, dia juga memberi tahu kepada siswanya bahwa soal perubahan regurasi terkait pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru.” Setelah ini kami akan sosialisasi kepada siswa yang sudah semester III,” tutupnya (*)

16

HARIAN

SAMBUNGAN MAJANG

MALUT POST

KAMIS, 10 JANUARI 2019

HIZBULLAH MUJI /MALUT POST

BERJUALAN HINGGA KE JALAN Pengendara mengeluhkan keberadaan PKL yang berjualan hingga ke badan jalan. Seperti yang terlihat pada gamabar para PKL tetap berjualan di lokasi tersebut padahal sudah berulang kali ditertibkan. Rabu (9/1)

...DILAYANI Samb Hal. 13

Untuk dapat mengaktifkan lagi data kependudukan, warga diminta secepatnya melakukan perekaman E-KTP. Jika tidak mereka secara otomatis tidak bisa mendapat pelayanan di sejumlah instansi, seperti Bank, pengurusan buku nikah, kampus, maupun pengurusan BPKB serta SIM di Samsat dan kepolisian. “ Kalau tidak lakukan perekaman mereka tidak bisa dilayani. Karena data

...TAKUT Samb Hal. 13

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate Faruk Albar saat diwawancarai mengaku belum bisa mengelola lahan parkir tersebut dalam waktu dekat.

Sebab, masih butuh koordinasi lebih lanjut dengan pihak polres untuk bersama-sama turun ke lokasi melakukan pertemuan dengan masyarakat yang sementara mengelola lahan parkir tersebut. “ Hari ini saya akan menghadap pak kapolres untuk koordinasi.

Saya berharap secepatnya bisa tu-

...MEDIKA Samb Hal. 13

Aksi sosial tersebut dilaksanakan tiap Minggu sejak pukul 8 pagi sampai 12 siang di RS Medika Jl. Zainal Abidin Syah No. 25 Kompleks Pohon Pala Kelurahan Kota Baru, Ternate Tengah.

Wakil Direktur RS Medika Harifalm, dr. Fadly Aziz mengatakan, tujuan

...PANGGIL Samb Hal. 13

Namun, faktanya banyak warga mengeluh karena dua proyek ini tidak diselesaikan. Karena komisi III mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memberikan sanksi tegas pada rekanan. “ Kita akan panggil kadis PUPR untuk pertanyakan, kendalanya di

...BOSDA Samb Hal. 13

Keuangan harus memprioritaskan Bosda ketimbang kegiatan lain agar jangan terus menerus terlambat setiap tahun, “ kata Ketua Komisi III Anas U Malik, kemarin (9/1).

Menurut Anas, keterlambatan pencairan Bosda mengakibatkan sekolah

mereka di KTP lama sudah terblokir,” kata Sekretaris Disdukcapil, Hilman Silawane, kemarin (9/1).

Menurut Hilman, kasus warga yang belum melakukan perekaman dan tidak dapat pelayanan sudah mulai terjadi.

Beberapa waktu lalu ada warga yang ingin mengurus buku nikah di Depag untuk kepentingan pernikahan, tapi tak bisa, sebab nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP lamanya sudah terblokir karena belum melakukan perekaman E-KTP. “ Data mereka akan kembali aktif

kalau sudah lakukan perekaman,” terangnya.

Hilman menegaskan, seluruh instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik sudah menerapkan pelayanan menggunakan NIK. Jadi, jika ada warga yang belum lakukan perekaman maka NIK mereka akan ditolak. “ Bagi 11 ribu warga yang belum lakukan perekaman ini kami mengimbau agar secepatnya lakukan perekaman.

Agar mereka tidak menemukan masalah saat ingin berurusan administrasi,” pungkasnya. (cr-05/rul).

run bersama-sama pihak kepolisian,” terangnya.

Menurut Faruk, pihaknya harus bersama-sama kepolisian turun ke lahan parkir karena dikhawatirkan terjadi bentrok dengan masyarakat saat melakukan koordinasi. Harapannya, jika didampingi pihak kepolisian bisa ada mediasi secara persuasif serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mengelola lahan parkir itu.”

Kalau mereka bisa kerjasama dengan kami. Maka kami akan berikan karcis ke mereka, agar pengelolaannya bisa dilakukan secara legal. Dengan be-

gitu masyarakat juga tidak mengeluh karena tau uang yang diberikan masuk ke kas daerah, “ terang Faruk. Seraya mengaku, Dishub menargetkan, akhir Januari ini, sudah harus mengelola lahan parkir itu.

Terpisah, Sekretaris komisi I Yamin Rusli mengatakan, dengan adanya kerjasama antara Dishub dengan pihak jatiland mall, maka sudah harusnya Dishub langsung jemput bola. “ Kita akan menggelar RDP dengan Dishub besok, salah satunya yang akan dibicarakan adalah hal tersebut, “singkat politisi NasDem ini. (cr-05/ rul)

dari kegiatan ini adalah memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat Kota Ternate dan Maluku Utara secara umum. Ini juga sebagai bukti kepedulian RS Medika terhadap kesehatan masyarakat. “ In shaa Allah waktu pelaksanaan mulai hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 ini, dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik umum secara gratis,” kata dr. Fadly,

Rabu (9/1).

Selain pemeriksaan gratis, RS Medika juga menyediakan paket pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat dengan biaya terjangkau. Per paket hanya Rp 70 ribu.

“Dan pemer iksaan kesehatan gratis ini seterusnya rutin diadakan setiap hari Minggu,” tandas dr. Fadly. (pn/kai)

mana sehingga proyek ini tak bisa tuntas tepat waktu,” tandas politisi Golkar ini.

Saat ini PUPR memberikan penambahan waktu kepada rekanan untuk segera menuntaskan proyek tersebut. Namun, jika dalam waktu tersebut, dua proyek jalan ini tak ada progres. Maka sudah bisa dilakukan pemutusan kontrak. “ Dalam pertemuan dengan PUPR itu kita juga akan tanyakan terkait utang ke pihak

ketiga, yang rata-rata proyeknya sudah tuntas dikerjakan,” terangnya.

Membengkaknya, jumlah hutang pemkot itu, kata Anas, dikhawatirkan akan berpengaruh pada sejumlah kegiatan yang sudah dirancang dalam APBD 2019. “ Karena kalau utang dibayar tahun ini maka pasti mengganggu kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya,” pungkasnya. (cr-05/rul).

harus berutang untuk membiayai operasional sekolahnya. Jika hal ini terus terjadi dikhawatirkan akan kembali terjadi praktik pungutan di sekolah.

Agar hal itu tidak terjadi, meski kondisi keuangan atau pendapatan tidak maksimal, Bosda tetap harus prioritas. “ Setiap akhir tahun selalu satu atau dua bulan mengalami keterlambatan pencairan. Seharusnya sistem penge-

lolaan keuangan diubah, agar Bosda tidak terlambat lagi,” harapnya.

Anas menjelaskan, Bosda tidak hanya dipakai untuk membiayai operasional sekolah. Tapi di dalamnya juga untuk pembayaran gaji honorer.

Kalau terjadi keterlambatan, maka gaji guru honorer juga tak terbayar. “ Kami berharap Bosda Desember segera dicairkan,” pungkasnya.(cr-05/rul)

Sekolah Siap Gelar UNBK TERNATE – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMPN 1 Kota Ternate akan dilakukan secara mandiri.

Berbagai perangkat yang masih kurang seperti jaringan dan komputer saat ini terus dilengkapi oleh pihak sekolah. “ Jumlah siswa yang mengikuti ujian tahun ini sebanyak 409 orang.

Kita membutuhkan sekitar 140 unit komputer. Sekarang komputer yang sudah tersedia di sekolah ada 40 unit, masih kekurangan 100 unit lagi,” kata Kepala SMPN 1 Kota Ternate, Mustamin Hamza kepada Malut Post, Rabu (9/1).

Untuk kekurangan komputer sebagian akan ditambah oleh Dinas Pendidikan. Jika masih belum cukup, pihaknya akan mencari tambahan komputer lain untuk melengkapi kekurangan. Dengan siswa sebanyak itu, menurut Mustamin, ruang ujian akan dibagi menjadi lima kelas. Untuk kesiapan siswa saat ini terus dimatangkan baik dari sisi pengetahuan mau-

...DISHUB Samb Hal. 13

“ Kami kumpulkan seluruh pengusaha, untuk bicarakan terkait parkir nginap serta bongkar muat depan toko. Selama ini para pengusaha tidak pernah membayar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Faruk Albar, kemarin (9/1).

Menurut Faruk, parkir nginap dan

...CCTV Samb Hal. 13

Sehingga, setiap aktivitas ujian siswa. Siapa saja bisa pantau melalui sentral media tersebut. Tanpa harus mengganggu siswa,” kata Kepala SMPN 2 Kota Ternate, Isman Do Idris, kepada Malut Post, Rabu (9/1).

Dengan begitu, konsentrasi siswa terus terfokus pada soal-soal yang ada di depan mereka (layar komputer, red). Tidak terganggu dengan adanya kunjungan atau pemantauan.

Pemerhati Pendidikan, M Ridha Ajam mengatakan, seharusnya

...VERIFIKASI Samb Hal. 13

Sepanjang tahun 2018, dilakukan proses verifikasi dan validasi (verivali) yang dilakukan Kemensos sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemadanan dengan data kependudukan sehingga ada sistem informasi data PBI berbasis NIK. Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi setiap waktu.

Misalnya, penghapusan peserta PBI-JK yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia atau

pun keterampilan mengoperasikan komputer. “ Lima ruangan untuk ujian sudah kita siapkan, tinggal dipasang komputer dan jaringannya,” terang Mustamin.

Kesiapan yang sama juga dilakukan SMPN 2 Kota Ternate.

Di sekolah tersebut siswa yang mengikuti ujian tahun ini sebanyak 267 orang. Persiapan untuk siswa sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. “ Pemberian materi kepada siswa peserta ujian sudah kita lakukan sejak Juli 2018 lalu,” kata Kepala SMPN 2 Kota Ternate, Isman Do Idris.

Selain kesiapan siswa, sarana prasarana juga sudah sangat siap.

Dalam pelaksanaan ujian mereka hanya membutuhkan 90 unit komputer sedangkan komputer yang tersedia sudah melebihi kebutuhan yakni 96 unit dengan 5 unit server. “ Ruangan dan meja komputernya juga sudah kita siapkan. Tahun ini persiapannya lebih matang ketimbang tahun lalu,” tukasnya. (mg-01/rul)

bongkar muat depan toko adalah potensi PAD yang selama tidak digarap secara maksimal. Padahal potensinya cukup besar. Tahun ini dua potensi tersebut akan digarap secara maksimal. Pemanggilan para pengusaha itu, sebagai upaya penegakan perda. “ Saya kira kalau potensi ini dimaksimalkan maka akan menambah PAD,” tukasnya (cr-05/rul). pemasangan CCTV di dalam kelas bukan dilakukan saat ujian saja.

Namun memang CCTV harus dipasang di setiap ruangan. Sebab fungsi CCTV bukan hanya untuk kepentingan ujian. Tapi fasilitas CCTV juga dapat digunakan untuk memantau guru dalam proses belajar mengajar di kelas. “ Dengan fasilitas CCTV di sekolah-sekolah, kepala sekolah dapat menjadikan dasar evaluasi bagi kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Bahkan untuk memantau aktivitas semua warga di sekolah nantinya. Keberadaan CCTV itu penting,” pungkasnya. (mg-01/rul). memiliki NIK ganda. BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kemenkes dengan tembusan Kemensos. Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI-JK tersebut untuk diperbaharui.

Hingga 3 Januari 2019, tercatat 215.860.046 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga bermitra dengan 23.011 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.475 rumah sakit, termasuk klinik utama. (mg-01/pn/rul).

OPINI

KAMIS, 10 JANUARI 2019

HARIAN

MALUT POST

17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP SUDAHI SUDAH KISRUH Pilgub Maluku Utara (Malut) ternyata belum juga berakhir. Partai Golkar belum bisa menerima jagonya kalah dalam pilgub tahun lalu.

Fraksi Partai Golkar DPRD Malut belum menerima Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) sebagai gubernur-wakil gubernur terpilih periode 2019-2024. Buktinya, mereka kompak tidak hadir dalam paripurna DPRD pengesahan gubernurwagub terpilih, Senin (7/1). Gokar meyakini gugatan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bisa membawa perubahan pilgub Malut. Meskipun demikian, Ketua Fraksi Golkar menegaskan ketidakhadiran Fraksi dalam paripurna istimewa tersebut memang bukan sikap politik partai. Sebab tak ada arahan terhadap anggota untuk absen.

Seakan sudah menjadi kutukan bahwa pilgub Malut sejak provinsi ini terbentuk pasti bermasalah. Dalam sejarah, setiap pilgub prosesnya pasti panjang. Diawali dari pertarungan antara Thaib Armayin dan Abdul Gafur, yang terjadi dua kali. Kemudian pertarungan antara Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus, yang juga berlangsung dua kali. Pilgub Malut banyak menguras energi. Pertarungan politik terus terjadi sejak Malut menjadi provinsi hampir 20 tahun lalu. Sudahi sudah hal-hal yang tidak membawa kemaslahatan umat. Sudahi susah sesuatu yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan merugikan masyarakat Maluku Utara. Rakyat sudah gerah, harga hasil bumi turun membuat mereka makin menderita.

Andaikan saat terbentuk, pimpinan di daerah ini berpikir bagaimana meningkatkan SDM dan memajukan ekonomi, mungkin saat ini Malut menjadi provinsi termakmur di Indonesia. Kita kaya akan sumber daya alam, baik itu yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui, namun sayang pengelolaannya belum bisa memakmurkan masyarakat. Kita hanya terbuai dengan pertuumbuhan ekonomi tinggi, namun itu semu.

Marilah sama-sama kita membangun ekonomi Malut. Berikan kesempatan kepada pemimpin yang terpilih dalam pilgub 2018 bisa bekerja. Lalu kita semua mengawasinya. Jika ada yang melenceng, tegurlah dengan cara-cara yang beradab. Di satu sisi para elit pemerintahan tidak otoriter, dan siap menerima masukan dari semua pihak.

Buatlah program yang menguntungkan masyarakat, bukan hanya menguntungkan tim sukses. Semoga lima tahun ini Malut keluar dari keterpurukannya, dan mengejar ketertinggalan dengan provinsi lain di Indonesia. (*).

O m Faduli

Paradigma Kepemimpinan Pemelajaran dalam Rangkaian Fenomena MENURUT analogi bahwa kepemimpinan adalah cinta. Kepemimpinan juga sebagai salah satu faktor yang vital dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Maka kepemimpinan memiliki kemampuan melahirkan seorang manajer tetapi juga seorang pemimpin.

Bahwa secara otoritas manajer memiliki hak-hak bersifat formal, berfungsi untuk memelihara, mengurus administrasi, mengandalkan pengendalian. Sedangkan pemimpin secara otoritas memiliki hak-hak bersifat nonformal, berfungsi untuk mengembangkan, membuat inovasi, mengilhamkan kepercayaan.

Dalam konteks kepemimpinan pemelajaran adalah kepemimpinan dalam tugas dan fungsi berhubungan dengan kegiatan pengajaran di sekolah. Kepemimpinan tersebut memiliki kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pemelajaran sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efesien.

Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pemelajaran Keberhasilan suatu organisasi penggerak dan pengembang pendidikan yakni sekolah, pada hakekatnya terletak pada efektivitas dan kualitas seorang Manajer (Kepala Sekolah), dimana peranannya sebagai seorang pemimpin instruksional, dalam kepemimpinannya sangat berkaitan erat dengan pemelajaran, meliputi; kurikulum, proses belajar mengajar, layanan prima dalam pemelajaran, penilaian, pengembangan guru, dan pembangunan komunitas belajar di sekolah.

Sebagai seorang pemimpin pemelajaran, Kepala Sekolah adalah orang yang paling bertanggung jawab (responsible) terhadap semua kegiatan sekolah dan menjadikan kesuksesan siswa dan guru sebagai titik pusat efektivitas dan kreativitasnya. Maka Kepala Sekolah dapat dengan efektif dan efesien membuat suatu perencanaan yang fleksibel dan realistis, berdasarkan beragam data yang relevan dengan pencapaian siswa untuk membangun pengembangan dan peningkatan sekolah ke arah kemajuan dengan jalan bekerja sama dengan seluruh komunitas sekolah.

Berkaitan pemaparan di atas, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam usaha mengoptimalkan potensi sekolah yakni Kepala Sekolah, guru maupun siswa. Disadari bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus tetap mengacu pada peningkatan kualitas sum-

Aspirasi Pembaca

Drs. Anwar Muhammad, M.Si Guru SMP Negeri 10 Kota Ternate (Kec. P. Hiri)

ber daya manusianya, yang tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab sekolah untuk membina dan meningkatkannya, yang tentunya adalah tugas Kepala Sekolah sebagai seorang pemimpin organisasi yang bersifat kompleks dan unik.

Maka seorang kepala sekolah perlu memiliki standar dalam lima dimensi kompetensi, berdasarkan Permendiknas Nomor : 13 Tahun 2007, yakni: Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi, dan Sosial. Dengan menghasilkan Kepala Sekolah yang dapat mengarahkan dan memotivasi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemelajaran di sekolah, menghasilkan Kepala Sekolah yang mampu mengidentifikasi masalah yang terkait dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Proses Spesifikasi Jabatan Dan Kualifikasi Profesi Kepala Sekolah Di Era Otonomi Daerah Sebagai optimalisasi kompetensi Kepala Sekolah dan kebangunan kualitas sumber daya seorang manajer yang tangguh di dalam mengembangkan kemampuan mengelola proses pendidikan dan pemelajaran secara efektif dan efesien, perlu adanya suatu proses spesifikasi jabatan dan kualifikasi profesi, sehingga jabatan dan profesi yang diembani dan dijalankannya benar-benar bermarkah profesional dan amanah. Apalagi di era Otonomi Daerah seorang pengelola pendidikan (Kepala Sekolah) dituntut untuk mampu bertindak dan berpikir secara lebih mandiri dan profesional, berani bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan (responsible and accountable) terhadap risiko atas pengambilan

keputusan dan kebijakan yang telah dilahirkan baik secara interen maupun secara eksteren, sehingga perbijakan tersebut adalah legitimat, dapat menciptakan harmonisasi lingkungan sekolah dan masyarakat yang kondusif.

Era baru kepemimpinan dengan realita yang terjadi menurut Wahjosumidjo (2013), bahwa kualitas seorang kepala sekolah saat ini belum seperti yang diharapkan.

Hal ini terjadi, disebabkan oleh beberapa faktor seperti sumber daya manusia yang berperan sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana organisasi sebagai aparat mencapai tujuan, dan koordinasi sebagai mekanisme dan strategi. Akibatnya matarantai atau tahap-tahap pengelolaan kepala sekolah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Terjadi gap, kesenjangan, atau jurang antara kualitas kepala sekolah yang senyata ada.

Wahjosumidjo juga menegaskan , bahwa kesenjangan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, (Pertama) kesenjangan yang terjadi pada tahap-tahap identifikasi, retkruitmen, seleksi, diklat, pengangkatan dan penempatan, orientasi dan sosialisasi, (Kedua) yaitu pada tahap pembinaan dan pengembangan evaluasi dan karir.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa tahap yang terpenting dan harus dilaksanakan untuk menciptakan kompetensi dan profesionalisme seorang kepala sekolah yakni tahap Diklat (preservice training), serta tahap orientasi dan sosialisasi.

Namun di dalam pelaksanaannya kedua tahap tersebut masih jauh dari harapan untuk dapat diwujudkan. Sementara guru-guru yang telah menempuh dan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (PPCKS), yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (amanat Permendiknas Nomor: 28 Tahun 2010), telah memiliki Sertifikat Kompetensi serta Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), belum ada sentuhan untuk diangkat dan ditempatkan dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah yang benarbenar siap pakai.

Carut-marut Proses Pendidikan dan Pengajaran serta Kegaduhan Sistim Sosial Warga Sekolah dan Warga Masyarakat Atas kesenjangan dalam pengelolaan dan pembinaaan karir guru,

maka dalam realita di lapangan, sering terjadi ketimpangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh seorang guru yang telah naik pamor secara dadakan dalam jabatan tugas pokok sebagai Kepala Sekolah (Manajer), yang bersangkutan cenderung melakukan penyelewengan disiplin dan kelalaian serta gagal paham dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), yakni meninggalkan tugas dan kewajiban hingga berbulan-bulan, melaksanakan manajemen tertutup dan amburadul (tidak transparan dan confucion), demoralisasi, afair dan memiliki rangkap jabatan (kepala sekolah dan kepala desa).

Hal tersebut sudah tentu membawa krisis pada kebangunan karakter dan Tata Kelola Manajemen Sekolah, sehingga menyebabkan carut-marutnya proses pendidikan dan pengajaran serta kegaduhan (disharmonisasi) di dalam sistem sosial warga sekolah dan warga masyarakat.

Dengan Paradigma kepemimpinan pemelajaran yang tidak lepas dari fenomena tentang rendahnya kualitas seorang Manajer yang mengemban amanat sebagai agen perubahan dalam pendidikan dan pengajaran, dari hasil kajian Direktorat Tenaga Kependidikan (2007) masih lemahnya lima kompetensi Kepala Sekolah dengan rata-rata 54,86% serta oleh LPPKS dan LPMP seluruh Indonesia (2010), secara nasional pemetaan kompetensi kepala sekolah rataratanya 76%, maka sudah saatnya perlu menjalankan pola pembinaan yang terpadu yang tentunya perlu diadakan rekruitmen serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan demi pencapaian kepemimpinan pemelajaran yang berkemampuan (capability) dan selalu siap untuk memberikan pelayanan prima (Prima Service) kepada warga sekolah berupa pengembangan potensi, bakat, minat dan kebutuhan serta mewujudkan prestasi belajar, jiwa inovatif dan kewirausahaan serta kreativitas siswa.

D i s a m p i n g k e p e m i m p i na n pemelajaran yang memiliki persyaratan universal, meliputi keahlian atau kemampuan dasar (technical,human, dan conceptual skills), kualifikasi pribadi (mental, fisik, emosi, watak sosial, sikap, etika, dan kepribadian) serta pengetahuan dan ketrampilan profesional (pengetahuan dan pengguasaan tugas serta kemampuan dalam berbagai ketrampilan). Wassalam.

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Aksi Mahasiswa dan Fungsi Ban Bekas TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Informasi 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331

MASA depan suatu bangsa ditentukan oleh generasi muda salah satunya adalah mahasiswa. Maka dari itu, mahasiswa harus sadar akan tugas dan perannya yang begitu penting bagi masa depan bangsa. Ada tiga peran penting mahasiswa dalam masyarakat yaitu Agent of change,Social control,dan Iron Stock. Sebagai social control, mahasiswa diharapkan menjadi pengontrol peraturan, kebijakan dan kegiatan pemerintah.

Mahasiswa sering kali mengkritik apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan malah merugikan rakyat. Kritik dari mahasiswa tidak langsung melakukan aksi demonstrasi. Demonstrasi adalah langkah terakhir yang dapat ditempuh dalam menyampaikan aspirasi.

Sebagai langkah awal mahasiswa bisa melakukan audiensi/mediasi melalui satu forum pertemuan.

Mahasiswa harus mengirimkan surat resmi untuk mengajukan permohonan audiensi. Apabila pemerintah langsung merespon aspirasi ini maka mereka juga akan menanggapi permohonan ini dan mengagendakan pertemuannya.

Ketika pemerintah tidak ingin

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Muhammad Gibran H Hairudin Mahasiswa Sosiologi Universitas Sam Ratulangi Manado

membahas ini langsung dengan masyarakat, maka mahasiswa bisa meminta bantuan wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD/DPR RI untuk menyampaikan kepada pemerin-

kah terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan aksi. Aksi ini juga bermacam-macam, ada aksi demonstrasi, ada aksi teatrikal, ada aksi untuk menggandeng masyara-

“Istilahnya seperti tidak bakar ban demonya tidak sah. Aksi demonstrasi beberapa waktu lalu tentang kopra pun, ban bekas selalu menunjukkan eksistensinya. Mungkin ban bekas berfungsi sebagai wadah untuk menampung ekspresi dari para demonstran, misalnya api sebagai simbol kemarahan, asapnya yang hitam sebagai simbol kotornya kinerja pemerintah dan bau yang tak sedap menggambarkan busuknya kelakuan pihak dalam pemerintahan� tah. Kalau langkah ini tidak berhasil maka kita bisa mengirimkan surat terbuka yang berisi aspirasi yang sedang kita perjuangkan. Kalau dengan kedua cara ini tidak kunjung juga pemerintah memberikan perubahan atau jawaban, maka lang-

kat, mimbar bebas dll.

Dalam melakukan aksi demonstrasi, senjata andalan mahasiswa yaitu pengetahuan tentang manajemen aksi, spanduk bertuliskan tuntutan, alat pengeras suara, massa aksi dan ban bekas. Ya ban bekas.

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Mahfud Husen BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Fahrudin Abdullah

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

Ban bekas kalau di tangan orangorang seniman maka akan menjadi sebuahkarya seni yang unik. Lain lagi kalau ban bekas di tangan para demonstran yang pastinya ban bekas hanya dibakar, istilahnya seperti tidak bakar ban demonya tidak sah.

Aksi demonstrasi beberapa waktu lalu tentang kopra pun, ban bekas selalu menunjukkan eksistensinya.

Mungkin ban bekas berfungsi sebagai wadah untuk menampung ekspresi dari para demonstran, misalnya api sebagai simbol kemarahan, asapnya yang hitam sebagai simbol kotornya kinerja pemerintah dan bau yang tak sedap menggambarkan busuknya kelakuan pihak dalam pemerintahan.

Demonstrasi beberapa waktu lalu diwarnai dengan kericuhan dengan aparat keamanan seakan-akan sudah menjadi kebiasaan, istilahnya tidak bentrok maka demo tidak sah, mungkin begitu. Kalaulah pemerintah mau langsung menemui dan menampung aspirasi mahasiswa, maka pembakaran ban bekas, bentrokan dengan aparat keamanan tidak akan terjadi dan demonstrasi berjalan dengan tertib. (*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : Samsur Hasan Sillia MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

18

HARIAN

MALUT POST

EKONOMI BISNIS

KAMIS, 10 JANUARI 2019

HARGA BAPOK DAN HASIL BUMI DI KOTA TERNATE Pantauan Rabu, 9 Januari 2019 KOMODITAS Bawang Merah Bawang Putih Cabai Rawit Cabai Keriting Cabai Nona Tomat Telur

HARGA (RP)

SATUAN (KG)

50.000-60.000 35.000-40.000 80.000 50.000 60.000-80.000 15.000-20.000 1900-2100

1 1 1 1 1 1 1

KOMODITAS

HARGA (RP)

Daging Sapi Beras Pulo Beras Bibir Merah Beras Nuri Beras Siip Beras Bola Mas Beras Special

120.000-130.000 11.000 13.000 12.500 12.000-12.500 14.000 13.000

SATUAN (KG) 1 1 1 1 1 1 1

KOMODITAS

HARGA (RP)

Beras AAA Beras Bulog Kopra Gudang Kopra Harian Pala Cengkih Cokelat Fuli

SATUAN (KG)

12.000 10.000 4500-4800 3800-4000 60.000-70.000 87.000-88.000 24.000-25.000 170.000-180.000

Bea Cukai Lakukan 7 Kali Penindakan TERNATE- Sepanjang tahun 2018, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Ternate menindak barang kena cukai yang tidak sesuai ketentuan. Nilai kerugian peredaran barang tersebut mencapai Rp 132.607.200. Kepala KPPBC Ternate Musafak mengatakan, tahun 2018 mereka melakukan 7 kali penindakan, dengan total barang hasil penindakan 356.560

batang rokok illegal atau pita cukai palsu dan pita cukai bekas. Daerah yang paling banyak ditemukan rokok ilegal tersebut adalah di Kepulauan Sula sebanyak 349.840 batang, Taliabu 6.440 batang dan Pulau Makian 280 batang. Selain itu, 17 botol liquid vape tanpa pita cukai di Pulau Gebe Halmahera Tengah, juga diamankan.

Barang kena cukai yang tidak sesuai ketentuan, banyak didapatkan di daerah

INDUSTRI Bangun Kilang Terbesar di Indonesia

SURYANI/MALUT POST

PEMUSNAHAN: Pemusnahan barang ilegal yang dilakukan Bea Cukai Ternate tahun lalu

BANDUNG - Sebanyak 17 helikopter tersebut akan diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI, dipesan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Seremonial penandatangan kontrak jual beli dilakukan di Kantor Pusat PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (9/1). Sejumlah tamu undangan hadir dalam acara tersebut. Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabarnahan), Kemenhan Laksamana Muda TNI Agus Setiadji menjelaskan, 17 helikopter yang dipesan terdiri dari dua jenis. Pertama helikopter H225 konfigurasi angkut berat sebanyak 8 unit dan helikopter serbu Bell-412EPI sebanyak 9 unit.

Kedua jenis helikopter tersebut nantinya digunakan oleh TNI Angkatan Udara (AU) untuk jenis angkut berat dan TNI Angkatan Darat (AD) untuk jenis helikopter serbu.

Pemesanan ini bagian dari peremajaan alutsista di tubuh TNI. “Proses pengadaan helikopter ini didasarkan atas kebutuhan dasar Angkatan Udara dan Angkatan Darat sesuai MEF (Minimun Esentiall Force).

Kebetulan kebutuhan kita masih banyak,” katanya, dikutip dari detikfinance.

Menurutnya, untuk pembelian 17 helikopter tersebut menghabiskan anggaran dengan total mencapai USD 513 juta. Dengan rincian USD 330 juta untuk pembelian 8 unit helikopter jenis angkut berat dan USD 183 juta untuk 9 unit helikopter jenis serbu.

“Kebutuhan ke depan banyak lagi, hanya kita tidak bisa secara langsung kebutuhannya dipenuhi,” tuturnya.

Dia menambahkan, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kedua jenis helikopter ini akan dilengkapi dengan kemampuan penanggulangan bencana.

Pasalnya selama ini alutsista yang ada selalu digunakan ke daerah bencana. “Perintah presiden setiap pengadaan alutsista harus memiliki kemampuan penanggulangan bencana. Spesifikasi selalu memasukkan ini bisa penanggulangan bencana dan SAR juga,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro menuturkan, akan berupaya melakukan sebaik mungkin dalam proses produksi dua jenis helikopter tersebut. Pihaknya menargetkan proses produksi belasan helikopter itu bisa selesai dalam waktu dua sampai tiga tahun. “Kita akan memenuhi heli serbu untuk angkatan darat dalam tempo 24 bulan sejak efektif daripada kontrak. Sementara heli angkut berat itu 36 bulan setelah efektif kontrak sebagaimana tertuang dalam kontrak,” ucapnya. (jpnn/onk)

terpencil yang jauh dari pengawasan.

Karena itu Bea cukai terus melakukan patroli agar tempat-tempat yang dianggap jauh dari jangkauan pengawasan itu dapat terpantau secara rutin. Patroli atau operasi pasar yang dilakukan selama tahun kemarin, dilakukan di semua kabupaten/kota. “Sebanyak 13 kali kita turun lapangan,” katanya. Pemusnahan belum dilakukan, namun sudah dianggarkan.

Rokok dibakar, minuman keras dipecahkan dan ditanam dalam tanah. Harapnya kedepan tidak ada lagi tangkapan, bukan berarti Bea Cukai tidak bekerja, namun masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk tidak menjual atau mengedarkan barang illegal.(mg-02/onk)

Harga Daging Sapi Melonjak Pedagang Mengaku Kekurangan Stok

SURABAYA - Pemprov Jatim bersama Pertamina dan perusahaan swasta asing akan membangun kilang minyak terbesar di Indonesia yang berada di Kecamatan Jenu Tuban, awal tahun ini.

Menurut Setiajit, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tahun ini akan semakin meningkat. Sebab akan dibangun kilang minyak terbesar di Indonesia yang berada di Kabupaten Tuban. “Gubernur Jawa Timur bersama PT Pertamina sudah melakukan kesepakatan bersama ,bahwa untuk pembangunan kilang minyak akan di mulai bulan Januari dengan nilai investasi sebesar Rp 330 triliun,” kata Setiajit.

Kilang minyak tersebar di Indonesia ini akan menggunakan lahan di darat seluas 800 hektar dan reklamasi seluas 300 hektar.

Kelak kilang minyak ini membutuhkan tenaga kerja sebanyak 20 ribu lebih, serta diprioritaskan warga Kabupaten Tuban.

Di Jawa Timur sendiri ada 39 wilayah migas dan sebanyak 18 area sudah diproduksi sementara yang lainnya masih eksplorasi. (jpnn/onk)

BISNIS Kemenhan Pesan Helikopter PTDI

1 1 1 1 1 1 1 1

Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

HIZBULLAH/MALUT POST

BERKURANG: Stok daging sapi di Pasar Higienis Bahari Berkesan mulai kurang. Ini mengakibatkan harganya naik

Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan 30,5 Juta JAKARTA - Hingga Desember 2018, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 30,5 juta, melampaui target 29,6 juta pekerja aktif. Hasil ini merupakan pencapaian yang positif untuk mengakhiri tahun 2018 yang lalu dengan total peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50,7 juta pekerja. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis, menegaskan pihaknya telah berupaya untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja agar program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan ini bisa didapatkan oleh seluruh pekerja Indonesia.

Khusus kinerja kepesertaan aktif segmen Penerima Upah (PU), pada tahun 2018 mencatatkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 3,4 juta dari tahun 2017, sementara tren tahun-tahun sebelumnya kenaikan rata-rata sebanyak 1,2 juta pekerja aktif. “Hasil ini kami raih bukan semata karena kerja keras insan BPJS Ketenagakerjaan sendiri, tapi juga atas kerjasama yang baik antara semua pihak, yaitu Pemerintah, stakeholder, dan tentu saja perusahaan serta pekerja yang semakin menyadari pentingnya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Ilyas, dikutip dari detikfinance.

Salah satu kunci pening-

katan positif dari kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan ini adalah dengan menggagas kerja samakerja sama strategis dengan Pemerintah, baik daerah, provinsi hingga pusat. Kerja sama tersebut didorong dengan pemberian apresiasi khusus kepada kepala daerah dan provinsi yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Adalah Paritrana Awards, penghargaan yang diberikan kepada para Kepala Daerah dan Provinsi, serta perusahaan yang masuk dalam kategori unggulan yang telah ditentukan panitia pelaksana. Paritrana Awards ini sendiri merupakan terobosan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia.

Pemberian penghargaan bagi kepala daerah ini menjadi salah satu faktor pendukung yang berpengaruh terhadap peningkatan kepesertaan aktif pekerja segmen PU, selain adanya faktor pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) yang efektif pula dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di sepanjang tahun 2018. Kemnaker melalui dukungannya pada Tim Terpadu bersama BPJS Ketenagakerjaan, memiliki peranan penting dalam

menegakkan regulasi terkait ketenagakerjaan sehingga mendorong pertumbuhan positif akuisisi kepesertaan tenaga kerja sektor PU. Di sisi lain, salah satu faktor yang mendukung peningkatan kepesertaan pada pekerja segmen Bukan Penerima Upah (BPU) adalah dengan munculnya inisiatif agen Penggerak Jaminan Sosial (PERISAI).

Inisiatif ini merupakan program keagenan dengan memberdayakan masyarakat, disadur dari Sharoushi yang sukses diterapkan di Jepang dalam akuisisi jaminan sosial dari pemerintah kepada seluruh masyarakat. “Perisai terbukti mampu mendorong peningkatan kepesertaan pada sektor BPU dan ini adalah hasil positif yang didukung berbagai pihak, khususnya para Perisai yang bekerja keras agar seluruh pekerja, khususnya sektor BPU dapat terlindungi,” terang Ilyas. Dia menambahkan, kepesertaan yang digaet oleh Perisai mencapai 530 ribu orang dari 3.700 agen aktif. “Hasil ini tidak membuat kami berpuas diri, tahun 2019 kami mengusung tema Aggressive Growth. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai seluruh target agar manfaat yang kami berikan kepada peserta bisa optimal, untuk kebaikan seluruh pekerja di Indonesia,” pungkas Ilyas. (dtc/onk)

TERNATE- Harga daging sapi di Kota Ternate merangkak naik. Amatan Malut Post di Pasar Higienis Bahari Berkesan kemarin (9/1), harga daging sapi naik dari Rp 110 ribu menjadi Rp 120 ribu - Rp 130 ribu per kilogram.

Ketua Asosiasi Pedagang Sapi Maluku Utara (Malut) Ibrahim Hamid mengatakan, kenaikan harga terjadi karena stok sapi terbatas. Penyebabnya karena sapi dijual keluar Malut, padahal kebutuhan di Malut cukup tinggi.

“Padahal persoalan ini sudah kami sampaikan melalui rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), namun tidak ada hasilnya,” kata Ibrahim. Rabu (9/1) kemarin, sapi yang dipotong hanya 4 - 5 ekor,

padahal normalnya 10 - 13 ekor. “Karena itu harga daging sapi naik menjadi Rp 120 ribu - Rp 130 ribu per kilogram,” akunya.

Jika Pemda tetap membiarkan sapi Malut dikirim keluar, maka harga daging sapi bakal mencapai Rp 150 ribu per kilogram. Dia mengaku dua hari lalu banyak sapi dari Halmahera Utara, Halmahera Te n g a h d a n Te r n a t e, dikirim keluar Malut. “Kemungkinan besok (hari ini, red) tak ada sapi yang diopotong, karena stok kosong,” tuturnya.

Penjual daging sapi Adi menambahkan, kebanyakan sapi dikirim ke Manado.

Rencananya hari ini pedagang menggelar rapat membahas kelangkaan sapi. “Kemungkinan kita agak mogok jualan selama satu minggu,” tegasnya. (mg-02/onk)

Brexit Bikin Inggris Kehilangan Rp 14.500 T LONDON - Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa, membawa kerugian financial yang cukup besar bagi negara ini. Meskipun belum sepenuhnya keluar, namun investor jasa keuangan sudah memindahkan uangnya yang mencapai USD 1 triliun atau Rp 14.500 triliun. Apa yang dikenal dengan nama Brexit (Britain Exit), ternyata bukan perkara mudah.

Perbankan dan institusi keuangan lainnnya sudah memindahkan aset setara 800 miliar poundsterling keluar Inggris. Pemicunya adalah Brexit yang sudah di depan mata.

Banyak bank membuka kantor cabang baru di sekitar Uni Eropa sebagai antisipasi operasional setelah Brexit. Beberapa aset sengaja dipindahkan untuk memproteksi nilainya jika nanti terjadi fluktuasi akibat perubahan aturan pasca Brexit. Nilai tersebut setara 10 persen dari total aset perbankan Inggris. Nilai ini juga masih berupa estimasi karena belum banyak bank yang membeberkan rencananya pasca Brexit. “Angka ini dihitung berdasarkan rencana (jasa keuangan) yang sudah diumumkan.

Namun para institusi jasa keuangan ini juga punya skenario yang melibatkan batalnya Brexit,” kata Omar Ali, Kepala Riset EY, jasa keuangan yang melakukan penghitungan tersebut sep-

erti dikutip dari CNN. EY sudah meneliti 222 jasa keuangan terbesar Inggris sejak referendum Brexit dilakukan pada Juni 2016.

Inggris rencananya akan ‘cerai’ dengan Uni Eropa dalam 80 hari ke depan.

Namun Perdana Menteri Theresa May masih butuh dukungan Parlemen Inggris untuk memuluskan rencana itu. Parlemen akan menggelar voting pekan depan. Jika May gagal meyakinkan parlemen, maka kemungkinan Inggris bisa cerai dengan Uni Eropa tanpa syarat-syarat yang menguntungkan kedua belah pihak. Bank of England memprediksi jika itu sampai terjadi maka situasinya akan lebih buruk dari krisis finansial 2008. Untuk industri jasa keuangan, Brexit tanpa syarat bisa jadi mimpi buruk. Sebab, kerja sama antara Inggris dan Uni Eropa akan menguap begitu saja, dan perbankan akan dihadapkan dengan banyak masalah hukum.

Selama puluhan tahun London sudah menjadi pusat keuangan terbesar Uni Eropa, dan menjadi markas pusat puluhan bank skala internasional. Industri jasa keuangan Inggris mempekerjakan 2,2 juta orang dan memberi kontribusi 12,5 persen ke pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu industri ini sudah menghasilkan pajak hingga Rp 145 triliun. (dtc/onk)

KAMIS, 10 JANUARI 2019

KABAR RANTAU

HARIAN

MALUT POST

19

Gubernur Sultra Tanggapi Pernyataan Wagub Ali Mazi: Pelantikan Pejabat Eselon, itu Hak Prerogatif Gubernur TERMINAL Watansoppeng. (Fajar)

Diambil Alih Pemprov, Pemkab Soppeng Tolak Lepas Terminal SOPPENG - Pemerintah Kabupaten Soppeng enggan melepas terminal . Apalagi, terminal yang ada sejak 1985 ini dibangun tanpa menggunakan dana pinjaman. Pembangunannya menggunakan dana APBD. Kadis Perhubungan Soppeng, A Darliawan, mengatakan, terminal itu murni aset Pemkab. Baik lahan mau pun gedungnya. “Terminal Soppeng dibangun dengan APBD murni. Jadi tidak ada alasan jika mau diserahkan

ke Pemprov Sulsel,”kata A Darliawan, Rabu 9 Januari.

A Darliawan menjelaskan terminal itu juga tidak memenuhi kriteria terminal tipe B. Untuk kategori tipe B harus memiliki lokasi seluas 2 ha lebih. Sementara terminal Soppeng luasnya tidak cukup setengah hektare.

Terminal itu kini tidak lagi difungsikan. Hanya dijadikan lokasi parkiran saat ada acara besar di Soppeng.

Menurutnya, lokasi terminal

Watansoppeng tidak cocok, karena berada dalam kota. Juga kurang strategis karena Soppeng hanya daerah yang dilewati jika ingin ke daerah tetangga dan tidak berada di jalan poros trans Sulawesi.

“Jika memungkinkan terminal baru akan dibangun di Cabbenge. Lokasinya strategis karena merupakan daerah persinggahan kendaraan dari berbagai daerah,” tambah A Darliawan.

(Fajar/Lid)

KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi akhirnya angkat suara, terkait ungkapkan kekecewaan Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas kepada dirinya.

Ali Mazi mengaku jika saat ini hubungannya dengan Lukman Abunawas tidak ada masalah. Hal itu diungkapkan Ali Mazi saat dikonfirmasi usai meresmikan gedung baru kantor BKD Sultra, Rabu (9/1/2019).

Mengenai pelantikan 42 pejabat eselon II dan III yang dipersoalkan oleh wagub Sultra, kata Ali Mazi, hal itu merupakan hak prerogatif dirinya sebagai Gubernur.

“Yang jelas pelantikan itu sudah sesuai dengan aturan dan undangundang yang berlaku, itu berdasarkan aturan. Saya hanya harap semoga semua yang dilantik bekerja dengan baik,” jelasnya.

Ali Mazi pun mengaku, tidak tahu jika Lukman Abunawas merasa keberatan karena tidak dilibatkan dalam

pelantikan itu. Meski demikian, ia menyebutkan jika komunikasi bersama Lukman Abunawas tetap baik. Terkait soal isu retaknya hubungan keduanya, Ali Mazi enggan berkomentar.

“Kita tidak tau hoax atau bukan, yang sekarang kan kita tidak tau mana yang hoax mana yang bukan. Yang jelas, saya sudah melantik berdasarkan aturan, kalau soal komunikasi itu kan bukan urusan saya, itu urusan kepala BKD, ada Sekda saya kan cuma datang melantik,” tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas meluapkan kekecewaannya lantaran tidak di libatkan dalam proses pelantikan 42 pejabat adminstrator dan eselon II dan III yang dilakukan oleh Gubernur Ali Mazi, Senin (7/1/2019) lalu.

Atas pelantikan itu, Lukman Abunawas menilai jika Ali Mazi tidak komitmen dengan janji selama melakukan kampanye politik. (ZonaSultra/Lid)

Terlibat Korupsi, Enam ASN di Mitra Diberhentikan MANADO — Sedikitnya enam Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Mitra resmi dipecat. Keenam PNS tersebut sebelumnya dinyatakan bersalah dan terlibat kasus korupsi serta merupakan mantan napi korupsi.

Hal itu dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mitra Sartje Taogan. Bahwa enam ASN yang tersandung kasus korupsi kini sudah resmi diberhentikan dengan tidak hormat.

Surat pemecatan tersebut menurut Taogan, sudah ditandatangani dan dimasukkan ke Kemendagri pada 27 Desember lalu. Karena batas pemasukan 31 Desember lalu. “Sesuai instruksi pemasukan

surat pemecatan diberikan batas waktu hingga 31 Desember,” Jelas James Sumendap seperti dikuti Manadopost Online Rabu (9/1) Meski begitu, menurut James Taogan, untuk gaji para keenam PNS tersebut sudah tidak diberikan sejak Maret tahun lalu. “Terhitung sejak Maret lalu.

Mereka sudah tak lagi diberikan gaji ataupun tunjangan lainnya,” bebernya.

Dijelaskannya, ke enam ASN tersebut tersandung korupsi di era pemerintahan bupati yang lalu.

“Keenam sudah divonis, bahkan sudah selesai menjalani masa hukumannya,” tukasnya.

Terpisah, Bupati Mitra James Semendap men-

egaskan bakal memberantas korupsi di lingkup pemkab. Bahkan dia menyebut langsung memberhentikan jika kedapatan ada ASN yang terindikasi korupsi. “Dua hal yang saya tekankan dan pasti akan dilakukan bila ada ASN yang kedapatan melakukan korupsi. Pertama berhentikan dari jabatan. Kemudian saya serahkan kepada aparat penegakan hukum, baik polisi, kejaksaan maupun Komisi Pemberantas Korupsi supaya diproses hukum dan dipenjarakan bila bersalah,” tegasnya.

Menurut Sumendap hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan profesionalisme kerja dan pengelolaan keuangan di lingkup Pemkab Mitra. Supaya menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, saat

ini segala bentuk kinerja, perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan telah menggunakan sistem elektronik yakni, e-Planning, e-Budgeting dan eKinerja. Ini menurutnya terobosan luar biasa bagi ASN yang hendak bekerja secara profesional.

“Untuk menselaraskan dan mensinergikan program yang ada dan program yang baru yang saat ini melalui sistem elektronik. Maka pembayaranpembayaran semua dilakukan secara non tunai dan pekerjaan-pekerjaan yang mengeluarkan uang atau dibayar Pemkab Mitra harus ditayangkan terlebih dahulu di LPSE, atau dengan kata lain dilakukan secara online dan terbuka bagi siapa saja,” terang Sumendap.(Manadopost/Lid)

SELEBRITA Deddy: Saya Ditawar 2M Sama Tante Tante

DEDDY Corbuzier (Ggl)

JAKARTA - Isu prostitusi di kalangan artis yang menyeret nama Vanessa Angel membuat ramai perbincangan publik beberapa hari terakhir ini. Hal ini membuat mantan mentalis, Deddy Corbuzier ikut berkomentar. Tidak berkomentar secara langsung, namun Deddy menanggapinya melalui channel akun YouTube pribadinya.

Komentar Deddy tersaji dalam sebuah akun Youtube yang bertajuk Artis Kok Prostitusi... Biasaaa itu (Vanessa Angel dan kawan kawan).

Kendati begitu, disela-sela komentarnya mengenai maraknya prostitusi artis, Deddy justru membongkar sebuah fakta mengenai dirinya yang pernah ditawar oleh seorang tante-tante. Sayangnya Deddy tak menyebutkan inisial dari orang tersebut. Hanya saja, ayah dari Azka ini menyebut bila perempuan yang menawarnya berusia 40 tahun.

Lebih lanjut dari fakta yang ia bongkar, Deddy justru ditawar dengan harga yang fantastis. Dimana angka Rp2 miliar ditawarkan untuk seorang Deddy Corbuzier.

“Lu percaya enggak? Gue kasih tahu satu hal yang mungkin gue enggak pernah cerita sama orang-orang,” ujar Deddy dalam YouTube Channelnya.

Yang lebih mengejutkan lagi, Deddy bisa mendapatkan uang yang jumlahnya fantastis itu hanya dalam waktu tiga hari.

“Saya ini pernah lho ditawar, saya lho.. Bayangkan saya pernah ditawar sama wanita usia 40 tahunan, cantik padahal. Dia nawar untuk nemenin dia keluar negeri. Taulah nemenin ngapain, dan saya mau dibayar 2 miliar, hanya dalam waktu 3 hari,” paparnya.

Tetapi, dari tawaran itu, Deddy justru menolaknya mentah-mentah. Ia pun beralasan bila uang sebanyak itu tak cukup untuk melunasi pajak mobilnya.

“Rp2 miliar, bukan Rp80 juta, bukan level gue Rp80 juta. Rp2 miliar tapi gue tolak,” tegasnya.

“Gue bayar pajak saja Rp2 miliar, kalau dia nawar gue Rp2,5 (miliar) mungkin gue mikir hahaha,” pungkasnya. (Okz/Lid)

Vanessa Kembali Penuhi Panggilan Polda Jatim JAKARTA – Kasus prostitusi online yang menjerat nama Vanessa Angel hingga saat ini masih terus bergulir.

Vanessa pun kembali memenuhi panggilan pihak berwajib terkait pengembangan kasus tersebut.

Kombes Pol Frans Barung Mangera selaku Kabidhumas Polda Jatim mengungkap bahwa Vanessa Angel dan Avriellia Shaqqila datang ke Polda Jatim. Salah satu yang dilakukan Vanessa dan Avriellia dalam pemanggilan tersebut adalah mengembalikan sejumlah uang yang sempat diterima.

“AS dan VA tadi ke sini dalam rangka kita meminta kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan beberapa hal, salah satunya adalah sejumlah uang yang diterima,” ujar Frans Barung Mangera seperti dikutip Okezone dari tayangan infotainment Silet RCTI, Rabu (9/1/2019).

Sementara itu, mengenai kelanjutan kasus tersebut, Frans Barung Mangera memberi tanggapan. Ia berujar bahwa kebenaran akan segera terungkap ketika rekam jejak digital forensik terbuka.

“Kita tidak sekali membantah ya, pengacara juga membantah apa yang

dikerjakan. Nanti kalau sudah terbuka, digital forensik akan terbuka rekam jejaknya forensiknya, nanti akan sendirinya terjawab. Tapi sekarang pun kita bisa menilai mengapa musti ada di hotel,” pugkasnya.

Seperti diketahui, Vanessa Angel diamankan Subdit Ditreskrim Polda Jatim di salah satu hotel di kawasan Surabaya, Sabtu (5/1/2019). Tak hanya Vanessa Angel dan sang pelanggan, polisi juga menciduk seorang model majalah dewasa bernama Avriellia Shaqqila.

Dari pemeriksaan yang dijalani Vanessa Angel, pihak kepolisian mengamankan berbagai barang bukti berupa barang pribadi. Salah satu dari barang bukti tersebut berupa celana dalam berwarna ungu milik mantan tunangan Didi Mahardhika ini.

“Untuk VA, polisi menyita beberapa barang diantaranya satu unit telefon selular, satu sprei putih, satu kotak kondom, satu kacamata dan satu celana dalam warna ungu dari Vanessa Angel,” ujar Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Harissandi.

(Okz/Lid)

VANESSA ANGEL

PENGACARA BERGANTI Z AKIR Rasyidin memutuskan untuk mundur sebagai kuasa hukum dari Vanessa Angel. Kini, pihak Vanessa telah menunjuk pengacara lain untuk menyelesaikan kasus prostitusi online yang mengaitkan namanya.

Bersama pihak manajemennya, Vanessa telah meminta bantuan Milano, Aga Khan serta Kevin Situmeang untuk menghadapi kasus tersebut. Hal itu disampaikan Kevin Situmeang kepada Okezone.

“Saya kuasa hukum barunya Vanessa dari Aga Khan dan Milano,” ujar Kevin Situmeang saat dihubungi Okezone melalui sambungan telepon, Rabu (9/1/2019).

Akan tetapi, tak banyak yang bisa disampaikan Kevin dalam telewicara tersebut. Ia pun menjanjikan akan memberikan keterangan lebih lanjut di waktu yang tepat.

“Kalau untuk keterangan lebih lanjutnya nanti saja ya, nanti kita akan menjelaskan kok.

Kalau ada apa-apa juga akan saya infokan,” tambah Kevin.

Pengacara tersebut mengatakan bahwa Vanessa menghubungi tim nya malam tadi.

Namun, pihak Vanessa belum mengungkapkan alasan di balik mengganti kuasa hukum.

“Ya dari semalam. Saya dikasih tahunya semalam,” kata Kevin Situmeang.

Seperti diketahui, Muhammad Zakir Rasyidin selaku pengacara mengaku mundur sebagai penasihat hukum Vanessa Angel. Hal ini diketahui dari pesan yang diterima dari Zakir.

Keputusan untuk mengundurkan diri diambil Zakir lantaran merasa tak sesuai dengan hati nuraninya. Maka, per Selasa (8/1/2019) secara resmi, dirinya bukan lagi sebagai kuasa

hukum wanita 27 tahun tersebut.

“Sehubungan dengan banyaknya tanda tanya yang muncul dalam permasalahan hukum klien kami Vanessa Angel, dan tanda tanya tersebut bertentangan dengan nurani saya sebagai kuasa hukum, maka mulai malam ini saya memutuskan untuk mundur sebagai kuasa hukum Vanessa Angel,” tulis Zakir Rasyidin.

Zakir menilai bahwa Vanessa seakan tak membuat kasus ini menjadi jelas kebenaran yang terjadi. Bahkan, Vanessa seakan membentur tim kuasa hukum dengan pihak berwajib “Semestinya kita membantu polisi membuka fakta agar jaringan prostitusi ini bisa dibuka, bukan membenturkan lawyer dengan polisi hanya karena ingin ada pembenaran bukan kebenaran, dan insiden ini tentu bertentangan dengan nurani,” pungkasnya.

(Okz/Lid)

WAKIL RAKYAT

KAMIS, 10 JANUARI 2019

20

Debat Capres Mirip Adegan Sinetron

Prabowo Subianto dan Jokowi saat pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres di KPU waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN.com

JAKARTA- Pengamat politik Pangi Sarwi Chaniago ikut menyoroti metode debat capres – cawapres, di mana pertanyaan yang akan diajukan sudah diberi-

tahukan sebelumnya. Pangi mengatakan, dengan metode seperti itu, wajar masyarakat kecewa pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Soal debat pertanyaan

terbuka (soal sudah diberi tahu, red), terus terang kami belum menemukan model debat pilpres ini di negara mana pun, apakah itu negara maju atau negara berkembang. Kalau ada, tunjukkan sama kami negara dan model debat pilpres di negara tersebut?” kata Pangi, seperti dilansir JPNN, Rabu (9/1).

Dia menuturkan, kalau capres dan cawapres yang meminta pertanyaan atau semacam contekan kepada KPU akan menimbulkan dua hal.

Pertama, kualitas capres yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Kedua, mereka takut dipermalukan dan tidak mau wibawa rusak pascadebat.

“Tidak mau bedak wajah panggung depannya luntur,” kritik Pangi.

Menurut dia, kalau pertanyaan debat sudah jelas ada bocoran, kemudian jawaban juga telah disiapkan dan matang dan sempurna, lalu muncullah pertanyaan yang sangat sederhana. “Lalu pertanyaan sederhana untuk apalagi

gunanya debat? Sekelas cerdas cermat SD saja tidak ada kisi-kisinya, apalagi ini sekelas debat capres dan cawapres,” ungkap pria yang karib disapa Ipang ini.

Nah, Pangi menilai ini yang barangkali menjadikan debat capres dan cawapres mundur ke belakang. Tidak terjadi proses dialektika tesis antitesis, dan sintesis karena sudah didesain.

“Ada penulis skenario, sutradara, aktor sudah dikondisikan. Jadilah debat cita rasa film sinetron karena jalan pikirannya dan jalan cerita sudah bisa ditebak ujungnya,” katanya. Dengan model seperti ini, lanjutnya, debat pun jadi sekadar formalitas dan tidak ada kejutan lagi karena otak capres tidak dibiarkan berpetualang dan liar sesuai alur cerita saja. “Nanti jawabannya jangan-jangan seperti hapalan,” ujar Pangi.

Menurut Pangi, publik akhirnya tidak tahu mana capres yang genuine, dan yang dibedakin. Publik hampir tidak bisa membedakan mana capres yang

memiliki kepiawaian dan kemahiran dalam memimpin dan menyelesaikan problem fundamental bangsa mulai dari level hulu sampai level hilir.

Padahal, ungkap Pangi, yang paling ditunggu-tunggu masyarakat adalah debat capres-cawapres yang adu argumen, data dan fakta. Kemudian, saling menyerang tanpa membunuh karakter pribadi, bahkan membantah dan menyalahkan karena diduga keliru dalam cara mengelola negara selama ini.

Namun, kata Pangi, dengan pola debat ada kisi kisi alias contekan maka dipastikan tidak akan berjalan seru.

Persoalannya, ujar Pangi, bagaimana mau menjaga kualitas debat dan demokrasi Indonesia. “Kalau pertanyaan sudah dibuatkan, jangan-jangan KPU juga sudah menyiapkan jawabannya. Supaya tidak setengah setengah, sekalian saja, tanggung basah, demi menjaga martabat dan wibawa caprescawapres,” papar Pangi. (JPNN/mpf)

Pemilu 2019 Jadi “Kuburan” Tiga Parpol Islam Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen Editor : Fahruddin Udi JAKARTA- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil rangkuman dari lima survei terakhir partai politik dari Agustus sampai Desember 2018. Hasilnya, ada tiga partai Islam yang tidak lolos ambang batas parlemen alias Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4 persen.

Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan, dalam hasil temuan lembaganya, tiga partai Islam tidak lolos ke Senayan. Yakni, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Agustus elektabilitasnya sebesar 3,2 persen, September 3,0 persen, Oktober 2,9 persen, November 3,4 persen dan Desember 3,0 persen.

Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agustus 3,9 persen, September 4,1 persen, Oktober 2,6 persen, November 2,9 persen, dan Desember 3,3 persen. Selanjutnya adalah PAN di Agustus 1,4 persen, September 1,5 persen, Oktober 1,9 persen, November 1,6 persen, dan Desember 1,8 persen.

“Kalau untuk PKS, PPP, dan PAN memang masih harus berjuang untuk lolos, tapi untuk melihat dari sejarah, mereka punya pengalaman di pemilu sebelumnya, sehingga data yang ada ini langsung bergerak,” ujar Ardian dalam survei LSI di Jakarta,

seperti dilansir jawapos,com.

Tiga partai ini berbanding terbalik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena partai yang dikomandoi oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berhasil lolos parliamentary threshold.

Temuan LSI, PKB di Agustus elektabilitasnya sebesar 6,7 persen, September 5,4 persen, Oktober 6,3 persen, November 6,2, dan Desember 6,9 persen.

Menurut ?Ardian, salah satu alasan jebloknya elektabilitas tiga partai Islam itu karena ?tidak punya figur yang kuat dan bisa menarik para pemilih. “Faktanya masyarakat saat ini masih melihat ke figur, ketika ada figur yang bagus mereka akan berbondong-bondong, ini seperti PDIP dan Gerindra mereka akan ke sana,” katanya.

Tiga ketua umum partai politik Sohibul Iman di PKS, Romahurmuziy di PPP, dan Zulkifli Hasan di PAN tingkat kepopulerannya masih di bawah 50 persen. Berbeda dengan Megawati Soekarnoputri (PDIP), Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), Surya Paloh (Nasdem), Prabowo Subianto (Gerindra), dan Hary Tanoesubdibjo (Perindo). “Soal kekuatan Amien Rais di PAN juga seiring perjalanan waktu, pamornya sudah mulai turun. Berbeda saat di PAN awal-awal terbentuk,” ungkapnya.

Selain faktor figur, pemilih juga memilih parpol karena adanya program yang disukai publik. “Ketika figur dan program tidak ada, ya

Peneliti LSI Ardian Sopa menjelaskan kenapa tiga parpol Islam itu tidak lolos ke Senayan. (Fedrik/Jawa Pos)

masyarakat kehilangan alasan untuk memilih partai ini,” katanya.

Diketahui, survei LSI ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling

dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang.

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka dan kuesioner. Margin of error di survei ini lebih kurang sebesar 2,9 persen. (JPC/mpf)

KPU Bolehkan Setiap Kubu Wiranto Sebut Bawa 100 Pendukung Hoaks Sama dengan Teror

Ketua KPU Arif Budiman. Foto: Charlie/dok/JPNN.com

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar debat bagi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 17 Januari pekan depan.

Tema debat perdana untuk kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu adalah hak asasi manusia, hukum, korupsi dan terorisme.

Ketua KPUArief Budiman menyatakan, persiapan debat perdana sudah dilakukan secara matang.

Rencananya, KPU akan melakukan mengecek lokasi debat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (10/1).

“Nanti alurnya segala macam kami akan mengecek ke lapangan. Bersama medianya, bersama moderatornya besok kami ajak,” kata Arief di gedung DPR, Jakarta, seperti dilansir JPNN, Rabu (9/1).

Arief menuturkan, di dalam ru-

angan debat nanti akan ada pasangan calon (paslon), tim kampanye dan undangan lainnya. KPU akan membatasi pendukung masing-masing kubu. “Masing-masing paslon akan kami beri undangan seratus.

Terserah itu mau dibagikan kepada siapa pun, silakan saja ke partai pengusungnya, kepada siapa pun boleh,” ungkapnya.

Selain itu, KPU akan mengundang tokoh agama maupun masyarakat untuk hadir menyaksikan debat secara langsung. Menurut Arief, KPU Juga menyediakan area khusus untuk nonton bareng karena kapasitas ruangan debat terbatas. “Kami sediakan ruangan di luar untuk nonton bareng. Karena kalau semua pendukung dimasukkan di dalam ruangan, tidak cukup,” ungkapnya.

(JPNN/mpf)

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut berita bohong atau hoaks yang marak belakangan sama dengan aksi teror. Menurut dia, munculnya hoaks itu tak lepas dari kemajuan teknologi yang berkembang sangat cepat.

“Hoaks itu kan teror sebenarnya. Teror lho, karena menyebarkan berita palsu, berita bohong yang bisa buat takut, mengancam, buat kacau, buat resah,” ujar Wiranto saat ditemui di kantor Wakil Presiden RI, di Jakarta, seperti dilansir CNN, Rabu (9/1).

Wiranto mengatakan telah meminta pada aparat keamanan untuk menindak siapa pun pelaku penyebar hoaks. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, pelacakan penyebar hoaks lebih mudah dilakukan. “Kita sudah ada sistem yang mampu melacak hoaks, itu asal dari mana terlacak sekarang. Makanya kita cepat tahu asal usul pertama kali itu dimunculkan dari mana,” katanya.

Belakangan, kasus hoaks muncul terkait kontainer surat suara yang tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah elite di dua poros Pilpres 2019 saling tuding.

Namun, kabar tercoblosnya surat suara itu tak benar. Polisi akhirnya menetapkan tiga tersangka HY, LS, dan J. Terakhir polisi kembali menetapkan seorang tersangka bernama Bagus Bawana Putra yang ternyata Ketua Umum Dewan Koalisi Relawan Nasional PrabowoSandiaga Uno. (CNN/mpf)

Menkopolhukam Wiranto menyebut hoaks tak beda dengan teror. (CNN Indonesia/Hesti Rika)