Bawaslu RI Dalami Dukungan 6 Kada

HARIAN

MALUT POST

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

Tampil Terdepan

SENIN 11 FEBRUARI 2019

ECERAN: Rp 5.000,-

TIKEP

HALBAR

Pemkot Lamban, Warga Saling Serang

Gunakan DD Biayai Selingkuhan

HALAMAN 3

HALAMAN 5

Kota Sofifi Siap Dibangun SOFIFI – Pemerintah Pusat mulai memantapkan rencananya dalam pengembangan 10 kota di Indonesia. Dari 10 kota tersebut, satu di antaranya Sofifi.

Wujud keseriusan Pemerintah Pusat untuk menjadikan Sofifi sebagai kota baru terlihat dalam ancang-ancang realisasi sejumlah proyek pembangunan dasar

pendukung. Sejumlah proyek pembangunan dasar yang dalam waktu dekat direalisasikan untuk dalam percepatan pembangunan.

Fakta ini mengemuka pada rapat koordinasi antara Pemprov Malut dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

(PUPR) Ir. Hadi Sucahyono, Jumat (8/2) pekan lalu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samsudin Banyo menuturkan, rapat bersama Kepala BPIW tersebut membahas tentang master plan (rencana utama) pembangunan yang telah disiapkan BPIW,

FOTO BERSAMA: Sekprov Malut Muabdin H. Radjab dengan Kepala BPIW Kementrian PUPR, didampingi Kepala Bappeda Malut Samsudin Banyo dan perwakilan SKPD terkait, baru-baru ini.

Baca SOFIFI... H.8

Bawaslu RI Dalami Dukungan 6 Kada Abhan: Kita akan Kaji Lebih Lanjut

POLITIK Mega Ancam Pecat Kader

TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) akan mengkaji dugaan pelanggaran enam kepala daerah (kada) Maluku Utara (Malut) yang diduga terlibat dalam deklarasi mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Kami akan mengkaji lebih lanjut, apakah masuk unsur pelanggaran atau tidak. Yang hadir dalam deklarasi itu apakah kapasitas mereka sebagai pimpinan partai atau sebagai kepala daerah,” kata Ketua Bawaslu RI, Abhan, usai mengisi materi bimbingan teknis (bimtek) kepada Bawaslu Kabupaten/kota di Grand Dafam Bela Ternate kemarin (10/2).

Dia menuturkan Bawaslu masih fokus pada proses tahapan pemilu, yakni pencegahan politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

SEMARANG- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mulai menebar ancaman jelang pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019.

Mega meminta seluruh kader rajin terjun ke masyarakat guna memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.

Dia menginstruksikan agar semuanya mau berkampanye dengan cara door to door. “Saya perintahkan seluruh kader mulai detik ini untuk rajin turun ke masyarakat.

Baca POLITIK... H.8 A D V E R T O R I A L

Wajah Kota Weda Berubah

Baca BAWASLU... H.8

KETUA Bawaslu RI, Abhan saat memberikan keterangan pers usai mengisi materi bimtek di Grand Dafam Bela Ternate, Minggu (10/2)

BERUBAH TOTAL: Kota Weda sebagai simbol Kabupaten Halmahera Tengah dipenuhi lampu hias. Suasana Kota semakin menarik ketika dipandang pada malam hari.

WEDA- Wajah Kota Weda berubah.

Kota yang merupakan simbol Kabupaten Halmahera Tengah ini semakin menarik dipandang teruma pada malam hari. Itu lantaran di sentral Ibukota ini dipenuhi lampu hias yang membuat Kota Weda makin hidup seperti Kota Metropolitan.

Baca KOTA... H.8

Malut Segera Miliki Perda Malaria

HELMI Umar Muksin

SOFIFIProvinsi Maluku Utara (Malut) segera memiliki peraturan daerah (Perda) tentang penanganan Malaria.

Karena pembahasan rancangan perda tersebut telah memasuki tahap akhir, Baca MALARIA... H.8

Bawaslu RI Dalami Dukungan 6 Kada Dalaminya yang serius ya, Pak..!

Tukang Kuti

Harga Dexlite Turun Jadi Rp 10.400 Kapan giliran Pertalite ?

Harga Dexlite Turun Jadi Rp 10.400 TERNATE - Harga sejumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, sejak Minggu (10/2) mengalami penurunan. Penyesuaian harga

dilakukan PT Pertamina (Persero), karena harga minyak mentah dunia turun, dan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Menurut Unit Manager Communication, Relation & CSR Marketing Operation Region VIII Pertamina, Brasto Galih Nugroho, harga BBM bervariasi untuk masing-masing wilayah. Khusus wilayah Marketing Operation Region VIII yaitu Papua, Papua Barat,

DI’S WAY

Baca DEXLITE... H.8

PERUBAHAN HARGA BBM NONSUBSIDI DI MALUT Produk Pertamax Dexlite Pertalite

Harga Lama Rp 10.400 Rp 10.500 Rp 7.850

Harga Baru Rp 10.050 Rp 10.400 -

Keterangan Turun Rp 350 Turun Rp 100 Tetap

Oleh

Dahlan Iskan

Untung Ada Komentar

PERUBAHAN HARGA BBM NON SUPSIDI DI WILAYAH JABODETABEK Produk Pertamax Turbo Pertamax Dexlite Dex

Harga Lama (per liter) Rp 12.000 Rp 10.200 Rp 10.300 Rp 11.750

Harga Baru (per liter) Rp 11.200 Rp 9.850 Rp 10.200 Rp 11.700

MENULIS DI’s Way tiap hari?

Tidak pernah absen? Selama setahun? Ternyata hal seperti itu tidak perlu membuat heran.

Baca DI’SWAY... H.11

Sumber : Marketing Operation Region VIII Pertamina

Menyelami Aksi Ratusan Pegawai KPK

Merajut Asa Dibalik Teror yang Menerpa Belum reda kasus yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan dan sejumlah perkara lain seperti teror bom yang dialami dua pimpinan KPK terungkap. Kini pegawai lembaga antirasuah kembali mendapat serangan keji. Ketika sedang menjalani tuagasnya menyelidiki adanya dugaan perkara korupsi, penyelidik KPK dianiaya oleh oknum rombongan dari pejabat Pemprov Papua. Perlu ada komitmen yang kuat dari pihak kepolisian agar tak masuk angin , sehingga segera mengungkap teror-teror yang dialami sejumlah pegawai lembaga antirasuah. Ini penting dilakukan, agar teror serupa tak menimpa penegak dari lembaga hukum lain.

Intan Piliang, Jakarta

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

FEDRIK TARIGAN/JAWA POS

Ratusan pegawai KPK, saat melakukan aksi damai melawan teror terhadap penyelidiknya, Kamis (7/2)

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

SIANG itu Kamis (7/2), sekitar 13:25 WIB terik matahari begitu menyengat kulit. Meski demikian, hal itu tak mengendurkan semangat pegawai KPK untuk berkumpul di halaman gedung lembaga antirasuah.

Ratusan pegawai dari berbagai direktorat, berbondong-bondong memenuhi halaman depan gedung, dalam rangka menggelar aksi damai, usai salah satu koleganya dianiaya, Minggu (3/2) pekan lalu.

Baca KPK... H.8

@MalutPost

Malut Post

2

HARIAN

HALTIM & HALTENG

MALUT POST

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

Art: Resayfa Rumra

899 Anak Belum Imunisasi Orang Tua Tidak Proaktif Editor : Fahruddin Udi Peliput : Muhammad Kabir MABA- Program Imunisasi Measle Rubela (MR) di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) terhitung sejak 2018 lalu sampai awal 2019 baru mencapai 99.88

Persen. Ini disampaikan Kepala Seksi Survelena dan Imunisasi Dinas Kesehatan Haltim Lainyo Lanuru.

Ia menjelaskan, jumlah anak di Haltim yang harus diimunisasi MR sebanyak 28.810 anak. Namun, sejauh ini baru 27.911 anak yang berhasil diimunisasi dan 899 anak belum diimuniasi.

Kendala yang dihadapi di lapangan, kata dia, kur-

PELAYANAN Kinerja Kepala PLN Buli Dipertanyakan

angya peran aktif dari masyarakat terlebih khusus orang tua.

“Untuk meyakinkan orang tua soal manfaat program MR, kita melakukan pendekatan dengan petugas di tingkat Kecamatan dan Pustu agar menjelaskan fatwa MUI dan edaran dari Kementerian Kesehatan-RI tentang program MR,” katanya. (ado/mpf )

Dapil III, Golkar Target 3 Kursi WEDA - Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sudah di depan mata. Semua partai politik tentunya sudah menyusun strategi kemenangan untuk memperoleh kursi di parlemen.

Bupati Halteng Edi Langkara selaku Ke t u a D e w a n Pe r t i m b a n ga n Pa r t a i Golkar Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), sangat berkeinginan untuk menjadikan partai Golkar sebagai partai peraih kursi terbanyak di Halteng.

Di samping itu Elang sapaan akrabnya sangat berkeinginan Golkar meraih tiga kursi di DPRD Provinsi Malut untuk daerah pemilihan III (Halteng, Haltim dan Tidore).

“Di Dapil III ini, kita target 3 kursi,” ujarnya Elang akrab Bupati Halteng ini saat dikonfirmasi usai menutup kegiatan diklat kader partai Golkar di Gedung Kesenian Kota Weda belum lama ini.

Di Kabupaten Halteng sendiri figur Golkar yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi adalah Soksi Hi. Ahmad.

Mantan Wakil Bupati Halteng ini, disebut-sebut sangat memiliki peluang meraih satu kursi di Dapil III. Kini Mantan Ketua umum HMI Cabang Ambon ini intens melakukan konsolidasi dengan semua kader Golkar dan simpatisan di Wilayah Patani. (far/mpf )

Material Proyek Ancam Keselamatan Warga

MABA- Warga Kecamatan Maba Tengah Halmahera Timur (Haltim) mempertanyakan kinerja Kepala PLN ranting Buli. Pasalnya, beberapa bulan belakangan ini listrik terus padam.

Taufik Husen, salah satu warga mengatakan, beberapa bulan belakangan ini PLN Buli terus melakukan pemadaman. Menurutnya, pihak PLN seharusnya tidak melakukan pemadaman. Sebab pemerintah daerah sudah menghibahkan satu unit mesin untuk melayani Kecamatan Maba dan Maba Tengah “Karenanya kami meminta Pemerintah Kecamatan Maba dan Maba Tengah memanggil Kepala PLN Buli untuk mengkonfirmasi penyebab pemadaman listrik di dua Kecamatan ini,” pinta Taufik. (ado/mpf)

PAUD Bunda PAUD Halteng Dikukuhkan WEDA— Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa dan Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) resmi dikukuhkan. Pengukuhan yang dihadiri langsung oleh Bupati Halteng Edi Langkara dan Wakil Bupati Halteng Abdurrahim Odeyani ini, sebagai bentuk perhatian untuk pembentukan karakter sejak dini.

Bunda PAUD ini dikukuhkan langsung pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi Malut, di aula Kantor Bupati Halteng.

Bupati Halteng menyampaikan, pendidikan usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan yang optimal. Sebab pada usia dini, dari hasil penelitian sekitar 50 persen kapabilitas kecerdasan anak telah teruji dan usai empat tahun sekitar 80 persen perkembangannya sangat pesat. “Kita tidak boleh cepat berpuas diri karena pekerjaan dan pencapaian yang besar untuk memasyarakatkan PAUD, masih menunggu melalui investasi kebijakan pemerintah dengan menggerakkan instrumen pemerintah dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, tingkat Desa sampai ke tingkat Dusun,”tandas Bupati Edi Langkara.

Ikut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Halteng Abdurrahim Odeyani, Sekretaris Daerah Saiful Samad, Danramil 1505-02/Weda Kpt. Andi P, Forkopimda, para Staf Ahli, para Asisten, pimpinan SKPD, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi Maluku Utara dan para Camat. (far/ mpf)

AMBURADUL: Kondisi material proyek jalan di Desa Helaitetor dan Kakaraino, Kecamatan Wasile Utara, Halmahera Timur yang dikeluhkan warga.

WASILE- Material proyek peningkatan Jalan dar i ser tu ke Lapen di ruas jalan Desa Helaitetor dan Kakaraino, Kecamatan Wasile Utara, Halmahera Timur, mengancam keselamatan warga.

Tumpukan material yang am-

buradul membuat ruas jalan itu semakin rawan.

Arifin Gawa, Politisi Perindo meminta DPRD Provinsi Maluku Utara khususnya yang membidangi infrastruktur jalan dan jembatan secepatnya memang-

gil pihak rekanan dan instansi terkait untuk mengkonfirmasi kelanjutan pekerjaan jalan tersebut. “ Proyek Provinsi ini tidak ada tanda-tanda pekerjaan lagi,” katanya. Lebih lanjut, kata dia, di atas proyek itu tidak terlihat pa-

Serap Ribuan Tenaga Kerja WEDA - Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), menjadi salah satu lokasi kawasan industri. Diperkirakan sekitar lebih dari 10 ribu tenaga kerja bakal terserap di kawasan industri PT. IWIP yang letaknya di tanjung Ulie Lelilef, Kecamatan Weda Tengah.

Hadirnya industry yang dibangun oleh PT. IWIP ini, tentunya

menjadi peluang emas bagi masyarakat Halteng untuk berinvestasi. Berbagai sektor harus disiapkan untuk menyambut kehadiran industri ini, terutama di bidang pertanian dan lainnya. Sekarang ini pemerintah Halteng sedang menyiapkan beberapa lokasi menjadi lumbung pangan. Wairoro dan beberapa lokasi transmigrasi sep-

erti Kobe dan Wale, adalah lokasi yang diharapkan menjadi lumbung pangan yang dapat menopang kebutuhan pangan di kawasan industri tersebut.

Bahkan untuk menunjang industri itu, Pemkab Halteng sudah mendirikan Perusahaan Daerah (Perusda) yang nantinya akan bermitra dengan sejumlah peru-

pan proyek. “ Saya sering melihat keluarga dari salah seorang anggota DPRD Provinsi Malut Dapil III dari Partai Amanat Nasional turut mengawasi jalannya pekerjaan proyek tersebut,” katanya. (ado/mpf )

sahaan termasuk PT. IWIP untuk menjadi suplayer air mineral telur dan kebutuhan lainnya. “Kita akan MoU dengan IWIP, dan sejumlah investor,”kata Direktur Perusda Fagogoru Maju Bersama Rusli Sadek. Terkait dengan kesediaan bahan pangan, Pemkab diharapkan mendorong Petani, Nelayan, dan Peternak. Sehingga, kedepan bahan pangan seperti daging, telur dan sayur-sayur tidak lagi diimpor melainkan dipasok langsung dari Halteng. (far/mpf)

TIDORE KEPULAUAN HARIAN

MALUT POST

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

3

Art: Resayfa Rumra

DPRD Pertanyakan Kesibukan Pemkot Desak Segera Tetapkan Tapal Batas Tului-Toseho Editor : Hayun Umamit Peliput : Mahfud H Husen TIDORE –Lambannya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dalam menetapkan tapal batas antara Desa Tului dan Desa Toseho hingga menimbulkan konflik antar kedua desa ditanggapi serius DPRD Tikep. Lembaga wakil rakyat ini mendesak Pemkot agar secepatnya menetapkan tapal batas kedua

desa tersebut.

Wakil Ketua DPRD Tikep, Mochtar Djumati mendesak kepada Pemkot agar secepatnya mengambil langkah untuk menetapkan tapal batas kedua desa itu.

Sehingga persoalan tersebut tidak berlarut-larut, hingga menimbulkan persoalan lagi. Seharusnya, kata dia, persoalan tapal batas ini tidak perlu menjadi rumit seperti sekarang ini.

“Harusnya tapal batas ini ditetapkan jauh sebelum adanya pembangunan perumahan ini.

Sehingga, kami meminta Pemkot untuk mengambil langkah sebijak mungkin agar tidak merugikan

kedua belah pihak,” ujarnya.

Menurutnya, sebelumnya DPRD telah mengingatkan bahkan pihaknya telah melakukan rapat kerja dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk segera menetapkan tapal batas.

“Tapi kalau langkah pemerintah sampai saat ini belum juga ada penetapan, ini kita juga bertanyatanya kenapa belum ditetapkan,” tuturnya sembari mengatakan tanggapan dari Pemkot sendiri adalah mengenai dengan langkah lainnya termasuk meminta kesultanan turun tangan dan sebagainya. “Tetapi itu kan kewenangannya

Wali Kota, sehingga bagi kami itu agar secepat mungkin menyelesaikan persoalan ini,” sambungnya.

Dirinya juga mempertanyakan alasan Pemkot yang sibuk sehingga penetapan tapal batas itu tertunda.

Justru persoalan tapal batas ini lebih penting, sebab terkait dengan persoalan sosial yang ada di Desa Tului dan Toseho. Harusnya ini lebih dulu diselesaikan dibanding dengan persoalan lainnya. “Jadi kalau mau bilang kesibukan, sebenarnya kesibukan itu harus diarahkan pada menyelesaikan persoalan ini, ketimbang persoalan seremonial yang tidak produktif,” terangnya. (tr-03/yun)

PEMBANGUNAN Tidore Segera Miliki Dermaga Kapal Pesiar TIDORE – Walikota Tidore, Capt. Ali Ibrahim bertemu dengan konsultan Merribean Project dari Spanyol, Mr Santiago Gilcasares dan Prof Alexander Melbourne guna membahas soal pembangunan pariwisata dan pelabuhan khusus kapal pesiar di Kelurahan Rum Kota, Kecamatan Tidore Utara pada tahun 2020 mendatang.

Orang nomor satu di Pemkot Tikep ini berharap adanya kerja sama itu dapat berjalan dengan baik untuk kemajuan Kota Tikep ke depannya. Selain itu, dapat menunjang ekonomi masyarakat yang ada di Tikep dan sekitarnya. Selain dermaga kapal pesiar, juga akan dibangun lapangan golf. “Ini sudah kami siapkan. Kita berharap kerja sama ini berjalan baik dan lancar guna menunjang ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sementara pihak Merribean Santiago mengatakan, proyek pembangunan ini akan dibangun pada tahun 2020-2021 dan untuk pembangunan lapangan golf ini juga akan dipersiapkan pelatih atau guru untuk melatih para pengunjung serta keperluan-keperluan lainnya. Santiago berharap dengan kerja sama ini akan membangun nama Tidore lebih terkenal lagi. (tr-03/yun)

HUKUM Polsek Tahap I Kasus Penganiayaan TIDORE –Kepolisian Sektor (Polsek) Tidore Selatan melimpahkan berkas perkara tahap I kasus penganiayaan dengan tersangka MU (19) alias Tator. Perkara tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tikep,pada kamis (7/2) lalu.

Kapolsek Tidore Selatan, IPTU Ibrahim Ode mengatakan bahwa penanganan perkara ini hanya ditangani 15 hari dan pihaknya telah menyerahkan tahap I ke Kejari Tikep. Dalam waktu dekat, kata dia, jaksa peneliti akan mendalami berkas perkara ini dan apabila berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa. maka akan segera dilakukan tahap II dengan menyerahkan tersangka dan barang buktinya ke Kejari.

Dirinya menceritakan peristiwa penganiayaan yang dilakukan tersangka MU ini terjadi pada tanggal 23 Januari lalu di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan. Pelaku menganiaya korban HR hingga babak belur.

Akibatnya, korban menderita luka memar di wajah sebelah kiri. Korban tak terima dan membuat laporan kepada pihak kepolisian. (tr-03/yun)

PUTUS

Polres Tahan Tiga Pelaku Pengrusakan Sekolah MIN 5 Tidore TIDORE –Penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Tidore Kepulauan (Tikep) menetapkan tiga pelaku pengrusakan fasilitas sekolah Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) 5 Tidore sebagai tersangka.

Ketiganya saat ini telah ditahan di Mapolres Tikep.

Kasat Reskrim Polres Tikep, IPTU Dwi Gastimur Wanto mengatakan, setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan pengrusakan fasilitas sekolah tersebut, pihaknya kemudian menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka. Ketiga pelaku ini dikenakan pasal 170 dan atau 406 dengan ancaman pidana lima tahun. “Ketiganya sudah kita tetapkan tersangka dan sudah ditahan,” kata Kasat Reskrim saat dikonfirmasi. Dirinya juga mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut guna mengungkap pelaku lainnya. Sementara untuk identitas ketiga pelaku ini masih dirahasiakan.

Pengrusakan fasilitas sekolah MIN 5 Tidore ini bermula ketika kecelakaan lalulintas yang menewaskan seorang siswi MIN 5 Tidore tepat di depan sekolah yang beralamat di Kelurahan Bobo, pada Senin (28/1) lalu. Keluarga korban lantas kesal terhadap pihak sekolah lantaran membiarkan siswi tersebut keluar dengan sendirian tanpa ada pengawalan dari guru. Tidak hanya itu, keluarga korban juga menyesalkan tidak ditempatkannya penjaga sekolah untuk mengawasi anak sekolah di saat pulang sekolah.

Mereka lantas meluapkan kekesalan itu dengan merusak sejumlah kaca jendela sekolah maupun pintu sekolah dan memalang aktivitas sekolah.

Akibatnya, sejumlah kaca jendela dan pintu sekolah rusak. Bahkan sekolah ini tidak ada aktivitas selama beberapa hari akibat dari pemboikotan itu. (tr-03/ yun)

JEMBATAN penghubung antar Kecamatan Oba dan Oba Selatan Putus. Jembatan yang terletak di Desa Kususinopa ini mengalami ambruk. Akgivitas warga pun lumpuh

Walikota Paparkan Kesiapan Sail Tidore 2021 TIDORE - Walikota Tidore Kepulauan, H. Ali Ibrahim berkesempatan memaparkan persiapan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi Sail Tidore yang akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang. Pemaparan tersebut disampaikan H. Ali Ibrahim di sela-sela Peringatan Dwi Warsa Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) yang dipusatkan di Musium Indonesia Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu, (10/2) siang.

Kegiatan Dwi Warsa sendiri merupakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-2 KSBN yang dirayakan dengan mengundang pemerhati dan pelaku budaya serta kesenian dari berbagai provinsi di Indonesia yang diprakarsai oleh Ketua KSBN, Mayjen (Purn) Hendarji Supanji.

Dalam kegiatan Dwi Warsa ini, Walikota H. Ali Ibrahim merupakan undangan khusus KSBN yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan rencana kegiatan Sail Tidore yang akan dilaksanakan

dua tahun mendatang dihadapan para undangan dan sejumlah pers nasional.

Walikota, H. Ali Ibrahim dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Sail Tidore atau peringatan 500 tahun Pelayaran Magellan-Elcano merupakan momentum penting dan strategis bagi Pemkot Tidore Kepulauan dalam rangka mengkonsolidasikan dan mendorong kerjasama program/kegiatan dan dukungan anggaran untuk percepatan pembangunan daerah dalam bidang sejarah, budaya, pariwisata, ilmu pengetahuan, teknologi, infrasrtuktur dan ekonomi sesuai visi-misi pemerintah daerah.

Selain kegiatan Sail Tidore 2021, Kata Ali Ibrahim, Tidore juga merupakan anggota dari Global Network Magellan Cities (GNMC) atau Jaringan Global Kota-kota Magellan, yang pada Bulan Juli mendatang akan menjadi tuan rumah pertemuan GNMC ke 10. Hal itu berarti pada bulan Juli nanti sebanyak 22 Walikota dari 13 Negara yang pernah disinggahi ekspedisi Magellan-Elcano sewaktu melakukan pelayaran mengelilingi bumi.

Oleh karena itu, Pemkot Tidore sudah berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri, berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara dan para Kepala Daerah se Provinsi Maluku Utara untuk membentuk kepanitiaan tingkat Provinsi karena ini merupakan hajatan internasional yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi.

Tak lupa, Pemkot Tidore juga mendapatkan banyak masukan dan bantuan dari pihak KSBN sehingga dalam beberapa pertemuan

KERJA SAMA: Ketua KSBN, Hendardji Supandji menyerahkan Plakat KSBN kepada Walikota sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama Pemkot Tidore Kepulauan bersama KSBN

GNMC sebelumnya Pemkot Tidore bersama KSBN selalu bersama-sama menghadiri kegiatan tersebut.

Kata Ali Ibrahim.

Sementara itu Ketua KSBN Mayjen (Purn) Hendarji Supanji mengatakan KSBN hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap program-program pengembangan seni dan budaya nusantara seperti yang diamanatkan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan memfokuskan organisasi ini sebagai lembaga pengawal seni budaya nusantara.

Saat ini KSBN juga telah bekerjasama dan membantu pemerintah menggelar peringatan 500 tahun circumnavigation Magellan dimana kawasan Maluku Utara khususnya Kota Tidore akan menjadi kota persinggahan dari 23 kota anggota GNMC di 13 negara. Tercatat sudah tiga kali KSBN mengikuti agenda meeting GNMC sejak 2018 bersama Pemkot Tidore Kepulauan yaitu di Buenos Aires, Santa Cruz, San Antonio, El Calafate di Argentina, Praia di Afrika Barat dan Sevilla di Spanyol. Jelas Hendarji.

Kegiatan Dwi Warsa ini dime-

riahkan dengan persembahan atraksi tarian daerah dan lagu-lagu keroncong yang diselingi peragaan busana tradisional. Pada kesempatan ini Walikota H.Ali Ibrahim menjadi yang pertama menerima potongan tumpeng dari Ketua KSBN diantara para tamu undangan lain sebagai bentuk pengormatan dan kerjasama kemitraan antara KSBN dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Walikota juga menerima plakat kehormatan dari Ketua KSBN sebagai bentuk apresiasi atas kerjasamayang telah terbangun. Kehadiran Walikota H. Ali Ibrahim juga semakin istimewa karena perwakilan kesenian dan kebudayaan dayak dari Kalimantan juga menyerahkan topeng kesenian kepada Walikota sebagai bentuk persahabatan dan penghormatan.

Kegiatan Dwi Warsa ini dihadiri sejumlah pemerhati seni dan budaya seperti mantan Wakapolri Komjen (purn) Nanan Sukarna, mantan Jaksa Agung RI, Hendarman Supanji dan para Kepala KSBN Provinsi, Direktur TMII, dan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. (humas)

4

HARIAN

MALUT POST

HALUT & HALSEL

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

RAKOR KPU Rakor Penyusunan DPTb TOBELO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara menggelar rapat koordinasi (Rakor) penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb) di Hotel Kita Tobelo, Sabtu (9/2). Kegiatan yang melibatkan perwakilan PPK, PPS dan bagian data ini bertujuan agar semua warga yang memiliki hak pilih bisa terdata. ”Pemilih yang terdaftar di DPT TPS asal, tetapi karena sesuatu lain hal pindah memilih di daerah tujuan.

Makanya, harus dilaporkan ke KPU atau PPS asal maupun tujuan untuk diberikan pindah memilih A5 dan didaftarkan ke model A4 DPTb,”kata Ketua KPU Muhlis Kharie.

Ini dilakukan agar pemilih pindahan memperoleh surat suara di TPS tujuan dengan batas waktu 30 hari sebelum hari H pencoblosan. Selain DPTb, pihaknya juga menggelar rakor tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK). Yakni pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih di DPT tetapi memiliki e-KTP.”Kalau seperti ini segera melaporkan ke PPS sesuai alamat domisili di KTP untuk didaftarkan ke DPK,”ungkapnya.(tr-04/met)

HAJI 198 CJH Halsel Jalani Tes Kesehatan LABUHA – Calon Jamaah Haji (CJH) Halmahera Selatan musim haji 2019 yang berjumlah 198 orang menjalani pemeriksaan kesehatan tahap satu, Senin (11/2) besok. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Hasyim H Hamzah kepada Malut Post, Minggu (10/2).

Selain pemeriksaan kesehatan, persiapan lainnya yang sudah dilaksanakan adalah manasik mandiri yang dilaksanakan dua kali selama Desember 2018.

Manasik ini dimaksudkan agar CJH lebih mendalami materi ibadah haji serta saling mengenal lebih awal antara satu dengan yang lain.“Jadi sambil menyelesaikan pemberkasan paspor kita juga sudah melakukan pembinaan manasik mandiri,”ungkapnya, sembari mengatakan pelunasan BPIH masih menunggu penetapan besaran dari pusat. (sam/met)

PEDULI: Kapolsek Malifut IPTU Mansur Basing saat menyambangi Darsin penderita asam urat akut di Desa Paleri Kecamatan Malifut, Sabtu (9/2) akhir pekan.

Polsek Bantu Penderita Asam Urat Datangkan Dokter Anjurkan Pasien Dirujuk Peliput : Ramlan Harun Editor : Muhammad Nur Husen

TOBELO – Kepolisian Sektor (Polsek) Malifut membantu Darsin (43) warga Desa Paleri Kecamatan Malifut yang menderita asam urat akut. Upaya yang dilakukan adalah

berkoordinasi dengan dr Michael yang bertugas di Puskesmas Malifut untuk memeriksanya, Sabtu (9/2).

Penyakit yang diderita Darsin ini sudah sejak lama. Karena, dikabarkan sudah 3 tahun terbaring di tempat tidur. Kima istri Darsin mengatakan suaminya sudah pernah diperiksa di Rumah Sakit Kusuri dan di RSUD Ternate. Diagnosanya yang bersangkutan menderita sakit asam urat akut. ”Karena kekurangan dana, maka

Darsin harus kembali pulang ke rumah. Bahkan, hingga kini yang bersangkutan tidak bisa bangun dari tempat tidur,” kata Kapolsek IPTU Mansur Basing kepada Malut Post, Sabtu akhir pekan.

Menurut kapolsek, Darsin benar menderita asam urat yang sudah komplikasi dan hasil pemeriksaan darah asam uratnya saat ini naik menjadi 16,4.

Selain itu, disetiap persendian sikut kaki dan tangan ditemukan bengkak-bengkak hingga tidak

bisa bergerak bebas. ”Jadi, menurut penjelasan dokter bahwa harus rujuk ke RSU Tobelo agar di operasi,”katanya.

Belum dirujuk ini karena Kima istri penderita belum juga memutuskan untuk dibawa ke RSU Tobelo. Karena, masih akan berembuk dengan keluarga.”Kami akan sampaikan ke Pak Kapolsek kalau sudah berembuk, mengingat kami butuh biaya saat merawat dan menjaga suami di RS Tobelo,”ujarnya. (tr-04/met)

Bibinoi Tuan Rumah STQ Kabupaten LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan memusatkan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah April 2019 . Hal ini disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Helmi Surya Botutihe yang ditemui beberapa waktu lalu. Anggaran yang dip-

loting dalam kegiatan ini Rp 1 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.”Semoga menghasilkan qori dan qoria’h terbaik yang nantinya mewakili Halmahera Selatan pada MTQ tingkat provinsi yang dipusatkan di Kota Weda Halmahera Tengah,”harapnya. (sam/met)

HELMI Surya Botutihe

Peringati HPN, Jurnalis Halsel Gelar Baksos L ABUHA – Ko mu n i t a s Jurnalis Halmahera Selatan menggelar bakti sosial (baksos) di Desa Marabose Kecamatan Bacan. Kegiatan yang melibatkan TNI/Polri ini dilakukan dengan cara membersihkan jalan utama dalam desa serta drainase dan rumah ibadah.

Koordinator Jurnalis Halsel

Irwan Marsaoly mengatakan, baksos yang dilaksanakan ini dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2019.”Semoga momentum ini lebih mempererat hubungan kebersamaan antara insan pers, masyarakat dan TNI/ Polri,”harapnya.

Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian un-

tuk mengajak masyarakat agar peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Sementara Kepala Desa Marabose Irham A Hanafi mengapresiasi kegiatan yang dimotori Jurnalis Halsel ini.

Diharapkan kegiatan serupa bisa dilaksanakan di desa lain dalam wilayah Halmahera Selatan.(sam/met)

Hari Ini 29 Kades Dilantik

BUSTAMI Soleman

L ABUHA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Halmahera Selatan mengagendakan pelantikan 29 kepala desa hasil pilkades 2018 di aula kantor bupati, Senin (11/2) hari ini.

Pelantikan ini rencananya dilakukan langsung Bupati Bahrain Kasuba.”Sebelum dilantik, terlebih dahulu mengikuti gladi untuk persiapan pelantikan.

Tujuannya agar tidak terjadi

kesalahan saat pelantikan,”kata Kepala DPMD Bustami Soleman yang dikonfirmasi, Minggu (10/2).

Ditegaskan, kades yang akan dilantik ini harus memegang teguh sumpah dan janji selama menjabat sebagai kades.”Kebijakan yang diambil kades tidak bisa keluar dari frame hukum dan harus taat regulasi sehingga desanya bisa maju,”harapnya.(sam/met)

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

HALMAHERA BARAT

5

Penuhi Nafsu Bejat Ponakan Digarap Kasusnya Sudah Ditangani Polisi

Warga Desa Dere Keluhkan Jalan Longsor JAILOLO – Warga Desa Dere Kecamatan Sahu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat memperbaiki ruas jalan yang longsor.”Jangan lagi dibiarkan karena longsor di jalan menuju pelabuhan itu terjadi sejak 2017 lalu,”keluh kepala desa (kades) Albert Dehe kepada Malut Post, Minggu (10/2).

Sudah waktunya diperbaiki, karena masalah ini sudah disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejak 2017.”Jalan ini menjadi akses satu-satunya warga Desa Dere menuju pelabuhan. Selama ini warga kesulitan melaluinya, karena longsor,”ujarnya. Warga mengkhawatirkan longsor semakin membesar ketika musim hujan dan memutuskan akses jalan menuju pelabuhan.”Pak bupati pernah berkunjung ke desa kami, dan saya sudah menyampaikan masalah tersebut tetapi hingga kini belum ada respon,”ucapnya.

Selain ke bupati, pemerintah desa juga sudah menyurat ke Dinas PUPR dan BPBD berulangkali tetapi tidak pernah dibalas.”Kami berharap pak bupati bisa melihat kondisi kami di desa dan meminta instansi terkait segera membuat talud,”harapnya.(din/met)

SEPAK BOLA Wabup Buka Turnamen Bethel Cup II

Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil

LONGSOR : Kepala Desa Dere Kecamatan Sahu Albert Dehe saat menunjukan jalan yang longsor menuju Pelabuhan Dere, Minggu (10/2)

PPI Tuada Tidak Lagi Dibiayai Pemkab

JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat tidak lagi melanjutkan pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Tuada Kecamatan Jailolo. Ini karena pelabuhan tersebut pengelolaannya sudah diserahkan ke pemprov.”Peralihan status ini maka lanjutan pembangunan sudah menjadi

JAILOLO – Pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Halmahera Barat. Pelakunya adalah AH alias Abdullah yang menggarap keponakannya sendiri sebut saja bunga (15) sejak 2018.

Informasi yang dihimpun melalui Sarfa Musa yang juga ibu korban di rumahnya Desa Tuada Kecamatan Jailolo, Sabtu (9/2) menceritakan anaknya dicabuli oleh pamannya sejak Juli 2018 dan baru diketahui.”Anak saya trauma dan menceritakan apa yang sudah dilakukan pamananya,”kata Sarfa.

Setelah mengetahui anaknya dicabul, keluarga langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Sarfa menjelaskan anaknya sejak Sekolah Dasar (SD) tinggal bersama pamannya di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, karena saat itu dirinya dan suami sudah bercerai, sehingga tante dan pamannya meminta Bunga bersama mereka.”Jadi anak saya itu tinggal di rumah pamannya sejak SD Kelas 6,”ucapnya.

Setelah dilaporkan, korban juga langsung divisum di RSUD Jailolo.”Kasusnya sudah saya laporkan ke polisi, tinggal polisi yang memprosesnya sesuai hukum yang berlaku,”ujarnya. Sementara Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (Ka SPKT) AIPTU Abadi yang dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut.”Kami sudah terima laporannya dan sudah ditindaklanjuti ke penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Nanti PPA yang melakukan penyelidikan. Jika terbukti dan memenuhi unsur akan diproses, tapi kalau tidak akan dihentikan,”jelasnya.(din/met)

tanggung jawab Pemprov Malut,”kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Halbar Agustinus Mahole yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Pengalihan status ini sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menyebutkan semua PPI kabupaten/kota sudah menjadi tanggung jawab

pemprov.”Kalau kami paksa mengalokasikan anggaran akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat pemeriksaan,”ujarnya.

Karena itu, pemprov diminta segera melanjutkan pembangunan PPI agar kedepan pembongkaran ikan tidak lagi dilakukan di Pelabuhan Jailolo. (din/met)

TURNAMEN : Wabup Ahmad Zakir Mando membuka turnamen sepak bola gawang sedang Bethel Cup II, Minggu (10/2).

JAILOLO – Wakil Bupati Ahmad Zakir Mando membuka secara resmi turnamen sepak bola gawang sedang Bethel Cup II di Lapangan Desa Hoku Hoku Gam Kecamatan Sahu Timur, Minggu (10/2). Turnamen ini dilaksanakan sebagai bentuk program kerja bidang pemuda menyambut Paskah dan Natal Yesus Kristus.

Wabup dalam sambutannya meminta panitia turnamen agar mengedepankan netralitas, sportivitas, profesionalitas selama berlangsungnya pertandingan.”Tunjukkan bahwa penyelenggara tidak berpihak dan tidak memilih siapa pun tim selama turnamen berlangsung,”harapnya. Tak hanya itu, orang nomor dua di Pemkab Halbar ini juga mengingatkan kepada panitia agar menjadikan momentum yang sakral ini untuk mengevaluasi diri.

Selain wabup, kegiatan ini dihadiri Camat Sahu Timur, Danramil Sahu, Kapolsek, Pengurus KONI dan Askab.(din/met)

PANEN : Rumput laut yang dijemur di lokasi pelabuhan Cold Storage Desa Tuada Kecamatan Jailolo, Sabtu (9/2).

500 Ton Rumput Laut Siap Dipanen JAILOLO – Target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat mengekspor 50 ton rumput laut per bulan bakal terwujud. Ini karena panen yang dilakukan setiap hari mencapai 9 sampai 10 ton. Hendro N Soleman pembeli hasil rumput laut yang ditemui di lokasi pelabuhan Cold Storage Desa Tuada Kecamatan Jailolo, Sabtu (9/2) mengatakan jika panen per hari 10 ton, maka ditargetkan hingga selesai panen bisa mencapai 500 ton.”Saya optimis target ini bisa dicapai sesuai bahan budidaya yang saya berikan ke petani,”ungkapnya.

Hendro mengatakan usai panen, petani tidak lagi menjemur rumput laut, karena langsung dijual tanpa dilakukan pengeringan. Rumput laut yang dijual masih dalam keadaan basah karena lokasi penjemuran tidak lagi memadai.”Untuk mengatasinya, saya sudah siapkan lokasi seluas 5 x 500 meter yang saat ini tinggal menunggu proses

pekerjaan,”katanya. Harga rumput laut kering yang dibeli kepada petani Rp 11 ribu per kilogram. Sementara yang masih basah Rp 1.000.”Kalau kami beli yang basah perkilo Rp 1.000 itu petani masih untung, karena perbandingan rumput laut 10 kilo yang masih basah sama dengan 1 kilogram yang kering. Jadi perkiraan 10 banding 1,”jelasnya.

Karena itu, diharapkan kepada masyarakat yang berkeinginan membudidaya rumput laut bakal difasilitasi.”Semua saya siapkan mulai dari bibit hingga kebutuhan lainnya,”ucapnya. Terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Agustinus Mahole mengatakan DKP mensupport kegiatan budidaya rumput laut, karena sudah menjadi target produk unggulan Halmahera Barat. Makanya, kelompok budidaya akan terus dilakukan pendampingan agar ekspansi lahan dapat dipercepat.(din/met)

6

HARIAN

MALUT POST

MOROTAI & SULA

HUKUM Tindak Lanjut Kasus Buya TERNATE-Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula (Kepsul) bakal panggil pihak pemerintahan Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan.

Pemanggilan ini terkait dengan laporan warga soal permasalahan pengelolaan dana desa tahun 2017.

Plh Kasi Pidsus Kejari Kepsul, Meliyan Marantika mengataka, pihaknya mendalami kasus ini dan akan memanggil kades dan jajarannya. “Yang jelas dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan terhadap pemerintah Desa Buya yang diduga memakan anggaran dana desa di 2017 lalu,” katanya. Mereka mendalam kasus tersebut, dan akan meminta lagi tambahan data untuk melengkapi berkasnya.

“Kita harus memiliki data valid sehingga tidak membuat kami bingung setelah pihak pemerintahan desa dipanggil,” katanya. Dia mengatakan kasus tersebut tetap diproses, namun butuh waktu lama.

Sementara Koordinator Forum Penyelamat Masyarakat Buya, Dinnur Soamole berharap agar jaksa memenuhi janji mereka untuk menangani kasus tersebut. ”Kami percaya kepada jaksa tetap profesional,” pungkasnya. (ikh/ onk).

Gempa Morotai, 45 Bangunan Rusak Warga Dua Desa Masih Mengungsi Peliput : Maslan Ajid Editor : Bukhari Kamaruddin

BPBD MOROTAI FOR MALUT POST

LAHAN Tahun Ini Pembebasan Lahan DARUBA - Tahun ini Pemkab Pulau Morotai menganggarkan dana pembebasan lahan Masjid Raya Morotai.

Kabag Pemerintahan Setda Pulau Morotai, Mohtar, mengatakan bahwa lahan yang dibebaskan berada di jalan baru kawasan pasar higienis dengan ukuran antara 3 - 5 hektar. “Kalau besarnya saya belum bisa pastikan,” katanya. Dia menuturkan tahun lalu pembangunannya belum bisa dilakukan karena ketidaksiapan lahan. Sebelumnya ada tiga titik yang diincar yakni kawasan kantor bupati baru, armi dock dan kawasan pasar higienis.

“Kawasan armi dock jelas tidak bisa karena kedepan kawasan itu akan dijadikan tempat wisata. Sementara di kawasan kantor bupati baru, ada sebagian warga yang tidak mau menjual lahannya, padahal sebagian lahan sudah dibebaskan, jadi terpaksa kita batalkan,” jelasnya.

Sekadar diketahui, pembangunan mesjid raya sempat menimbulkan polemik. Pasalnya, menurut DPRD item kegiatannya tidak pernah dibahas di DPRD, bahkan tidak ada dalam dokumen APBD. Namun dari laporan yang diterima DPRD, pada Juni 2018 lalu ada pencairan tahap pertama sebesar Rp 700 juta untuk pembangunan masjid raya. Sehingga DPRD Morotai memanggil Kepala Dinas PUPR Abubakar A Rajak untuk dimintai keterangan.

Mirisnya lagi, sampai Desember 2018, pembangunan tahap pertama tak kunjung dilakukan. Menurut Kadis PU, Abubakar A Rajak, pembangunan mesjid raya tahap pertama gagal dilaksanakan karena lahannya belum ada.

Sedangkan anggaran tahap pertama yang telah cair sudah dikembalikan oleh pihak ketiga ke kas daerah.

“Pembangunan mesjid raya ini telah diusulkan kembali tahun ini untuk pembebasan lahan,” katanya. (tr-02/ onk).

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

RUSAK: Rumah warga Desa Yao yang rusak karena gempa bumi Kamis pekan lalu. Foto lain, warga Wewemo mendirikan tenda pengungsian.

Aliong Mus Raih Golden Award SURABAYA - Prestasi gemilang dicatat Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus dalam perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini.

Dalam puncak malam penghragaan golden award dipusatkan di halaman kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (9/2) pekan lalu, Aliong mendapat penghargaan Golden Award dari Seksi Wartawan Olahraga Indonesia Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI) Pusat.

Menurut Ketua PWI Pusat Atal Depari, meski pengurus PWI baru terpilih dan organisasi yang ia nakodai berusia 4 bulan, namun berbagai kegiatan menuju HPN 2019 telah dilaksanakan. Dia memberikan

DARUBA - Gempa bumi yang terjadi pekan lalu di Pulau Morotai, ternyata menyebabkan sejumlah rumah di Desa Yao Kecamatan Morotai Utara rusak.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukan ada 45 bangunan desa tersebut mengalami kerusakan. Dua diantaranya adalah gereja.

Kepada Malut Post, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pulau Morotai, Dalik Gafur mengatakan, datanya masih sementara dan mereka akan terus melakukan pendataan. “Kami akan tinjau untuk mendata lagi,” katanya.

Selain di Desa Yao, Dalik juga menyatakan sejumlah rumah di Morotai Jaya juga rusak, namun belum terdata.

“Setelah mendata semua rumah warga, baru kita tindak lanjut. Kami minta warga tetap waspada jika terjadi gempa susulan,” imbuhnya.

Sementara itu pantauan Malut Post di Desa Wewemo dan Gosoma Maluku kemarin (10/2), kurang lebih 20 tenda didirikan warga di pengungsian. Mereka sudah empat hari mengungsi. Menurut Julham, warga Gosoma, mereka memilih mengungsi di tempat tinggi karena masih ada gempa susulan, meskipun hanya beberapa detik. Di Gosoma ada 10 KK yang masih mengungsi.

“Kalau malam tidur di tenda pengungsian, takut ada gempa susulan,” tuturnya. Dia belum tahu kapan mereka kembali. Julham juga menyayangkan plt kades Gosoma tidak berada di tempat, padahal sebagian warganya masih mengungsi. “Pihak Pemkab Morotai belum datang ke desa kita,” akunya seraya berharap perhatian pemerintah. (tr-02/onk).

Pencarian Nelayan Hilang Dihentikan AWARD: Penghargaan yang diterima Bupati Taliabu Aliong Mus.

ISTIMEWA

apresiasi kepada pengurus Siwo PWI Pusat baru, dengan berbagai terobosan telah dilaksanakan, termasuk pemberian penghargaan golden award.

“Sekiranya momen seperti ini tidak sampai di sini, namun berlanjut selamanya,” kata Atal.

Sementara Gubernur Jatim Soekarwo memberikan apr-

esiasi atas terpilihnya Provinsi Jawa Timur sebagai tuan rumah pesta peringatan HPN 2019 dan Rakernas Siwo PWI. “Ini sebagai suatu kebanggaan bagi saya karena di akhir masa jabatan, Jawa Timur bisa menjadi tuan rumah peringatan HPN,” tuturnya seperti dirilis dari wartaplus.com. (wtp/onk).

SANANA- Pencarian nelayan asal Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Samsudin Umasangaji (34) yang hilang saat melaut, belum membuahkan hasil. Karena itu pencariannya dihentikan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepsul, Misba Wamnebo mengatakan, pencarian sudah dihentikan sejak Kamis (7/2) pekan lalu. “Kami sudah hentikan pencarian. Waktu kami hanya 7 hari sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan,” katanya.

Apabila ada permintaan dari keluarga, maka akan dibuat surat tugas baru. Dia menjelaskan di lokasi tempat korban memancing, sudah ada tiga korban nelayan hilang saat melaut.

Ketiga-tiganya tidak ditemukan. “Kemarin waktu Samsudin hilang, orang-orang di kampungnya sempat melakukan ritual di tempat kejadiannya itu. Tetapi sama saja, tidak ada hasil. Tiga orang yang pernah hilang di situ sampai hari ini belum ditemukan,” ungkap Misbah. Sekadar diketahui, Samsudin diduga terseret ikan marlin hasil tangkapannya, saat melaut Jumat (1/2) lalu. (ikh/onk).

Gangguan Jaringan, Laporan Pajak Terganggu SANANA -Bendahara sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) mengeluh terkait masalah jaringan internet di Sula yang tidak bisa diakses selama sepekan terakhir. Pasalnya, mereka tidak dapat membuat laporan pajak PPN dan PPh. Bendahara Dinas Pendidikan, Taha menuturkan, saat ini mereka tidak dapat mengakses aplikasi untuk melaporkan PPN dan PPh. Dia mengaku hanya bisa membuat laporan maupun tahapan awal program yang mulai berjalan, termasuk gaji pegawai. “Kita tidak bisa buat laporan pajak selama satu minggu ini,“kata Taha saat ditemui di Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepsul.

Beberapa Bendahara juga mengaku mereka hanya bisa mengakses server internal di keuangan.

“Beruntung server di keuangan tidak gangguan meskipun WIFI tidak berfungsi tapi server tetap bisa diakses, “ujar sejumlah bendahara.

Sementara Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepsul, Ihwanudin Umasangdji menjelaskan, sesuai dengan hasil koordinasi dengan Telkomsel, kerusakan kabel laut antara Ambon-Namlea yang menyebabkan gangguan jaringan di Kepsul, dipastikan hari ini (11/2) sudah normal. (ikh/ onk).

POLMAS

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

HARIAN

MALUT POST

7

Art: Resayfa Rumra

KOMPAK: Karamat pose bersama usai ziarah makam mendiang Sultan Baabullah di Foramadiahi, Mingu (10/2)

Karamat Berziarah ke Makam Baabullah TERNATE - Pasca berkonsultasi dengan Mensekneg, Kemensos serta sejumlah tokoh nasional dan lokal di Jakarta beberapa waktu lalu,

Keluarga Malamo Ternate (Karamat) bersama Forum Alumni se-Jawa dan KNPI Kota Ternate berziarah ke makam Sultan Baabullah di

SELEKSI Rabu, Pendaftaran Anggota KPU

POSE bersama Presedium KARAMAT dengan Dirjen Kekemdes Taufik Majid, baru-baru ini

Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate, kemarin (10/2).

Peziarah berkumpul pukul 08.00 WIT di Sigi (Masjid) Heku, lalu menuju kedaton untuk mengambil daun pondak (pandan) dan daun rampai kemudian menuju ke Foramadiahi.

Presidium Karamat, Ronny Saleh mengatakan, ziarah ini

TERNATE - Tim seleksi (Timsel) calon anggota KPU Kabupaten/Kota zona satu, dua dan tiga, mengumumkan jadwal seleksinya, kemarin (10/2).

Sekretaris Timsel Zona III Muhlis Hafel mengatakan, pengumuman dilakukan selama tiga hari dari tanggal 10 sampai 12 Februari.

Untuk pendaftaran mulai 13 sampai 19 Februari. “Pendaftaran berlangsung selama satu minggu,” katanya.

Pengumuman pendaftaran dipusatkan di Kota Ternate, pendaftaran dibuka di masingmasing kabupaten yakni Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) dilaksanakan 17 sampai 28 Februari di Kepsul. Sedangkan tes psikologi dan wawancara disepakati di Ternate. “Ini sesuai hasil kesepakatan,” akunya.

Untuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan, akan dipertimbangkan. Pasalnya, sulit juga bagi Timsel jika target tersebut tidak tercapai. Di sisi lain, belum tentu perempuan yang ikut seleksi nanti, nilainya memenuhi standar.

“Kalau nilainya tidak memenuhi standar tidak mungkin kita paksakan. Karena itu kita akan pertimbangkan dengan berkoordinasi dengan internal Timsel dan KPU RI,” tutur Muhlis.

Sementara Ketua Timsel Zona II, Bambang Daud menambahkan, pihak belum membahas soal keterwakilan 30 persen. “Kami hanya sampaikan bahwa zona dua juga sudah umumkan pembukaan pendaftaran. Prinsipnya, semua tahapan sama,” tukasnya. (tr-01/onk).

Selama 13 tahun bertakhta, Baabullah berjihad melawan kezaliman bangsa barat atas hak-hak anak bangsa. Sultan Baabullah wafat dalam usia 55 tahun.”Untuk menghargai jasa perjuangan beliau, keluarga Malamo Ternate bersama bobato akhirat (Syara) Sigi Heku melakukan ziarah ke makam Sultan Baabullah di lereng Foramadiyahi,” ucapnya.

Tarif Bahari Express Dikeluhkan Dishub Mengaku Tak Bisa Intervensi Peliput : Rusdi Abdurahman Editor : Jufri Duwila

JUMPA PERS: Timsel Zona III saat jumpa pers usai rapat, Sabtu (9/2)

dalam rangka memperingati hari lahir Ba abullahyang jatuh kemarin (10/2). “10 Februari 1528 merupakan hari lahir Sultan Baabullah, tepat 491 tahun yang lalu,” katanya.

Dia menuturkan Sultan Baabullah naik takhta pada usia 42 tahun menggantikan ayahnya Sultan khairun Djamil yang meninggal dibunuh penjajah portugis.

Dia menuturkan keinginan warga Ternate memperjuangkan Sultan Baabullah menjadi pahlawan nasional, didukung Sultan Tidore Husain Sjah. .”Bahkan Sultan Tidore menegaskan bahwa perjuangkan Sultan Baabullah jadi Pahlawan Nasional bukan sekadar sunnah, tapi sudah wajib diperjuangkan,” turur Ronny mengutip pernyataan Sultan Tidore. Rencananya hari ini (11/2) mereka bertemu Walikota Burhan Abdurahman untuk menyampaikan hasil konsultasi mereka ke pusat, sekaligus untuk melengkapi naskah akademik untuk diseminarkan.

Pembina Karamat Busranto A. Latif menambahkan, sebelum pemilu 2019 diupayakan pemerintah sudah menetapkan Sultan Baabullah sebagai pahlawan nasional. “Kalau semua naskah akademik sudah rampung, seminar rencana dilakukan di dua tempat, yakni seminar di tingkat lokal yang akan difasilitasi oleh Pemkot dan seminar nasional. Diupayakan sebelum pilpres sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” tuturnya.

Upaya perjuangan Sultan Baabullah sebagai pahlawan nasional ini direspons baik oleh Kapita Krois Akbar Tanjung, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes dan Transmigrasi Taufik Madjid, anggota DPR RI Syaiful Bahri Ruray, Abdul Gafur dan lainnya. (tr-01/ onk/pn).

SOFIFI- Kapal angkutan pegawai KM. Bahari Express, yang beroperasi setiap hari kerja, Ternate-Sofifi dikeluhkan pegawai.

Pasalnya, tarif yang dipatok terlalu tinggi dan terkesan sesuka hati. “Tarif untuk tahun 2018 berbeda dengan tahun 2019. Padahal BBM tidak naik,” keluh sejumlah pegawai, baru-baru ini.

Sebelum libur akhir tahun, kapal ini menetapkan standar tarif sebesar Rp35 ribu per pegawai.

Namun setelah Januari dinaikkan.

Seluruh penumpang yang duduk, baik di ruang VIP maupun non VIP dikenakan Rp50 ribu. Sementara

penumpang yang tidak mendapat tempat duduk dan hanya berdiri Rp40 ribu. “Kalau Rp50 ribu, sama saja dengan tarif speedboat. Padahal kapal ini memuat penumpang yang banyak,” tambah pegawai yang enggan menyebut namanya.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan, Rachmat Djabir mengatakan, kapal Bahari Express merupakan tipe kapal high speed, dimana tingkat kecepatan dan fasilitas yang disediakan berbeda dengan kapal rakyat pada umumnya. Sehingga kapal dengan tipe ini, tarifnya tidak bisa diatur daerah. Bahkan, proses izin kapal juga dikeluarkan kementrian pusat, bukan di tingkat daerah. Karena itu, bagi pegawai yang merasa tidak mampu naik kapal cepat, ada alternatif lain berupa kapal ferry maupun speedboat. “Prinsipnya,

“Kalau kapal rakyat, Pemprov berkewenangan mengatur tarifnya menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Tapi ini kapal tipe kecepatan tinggi, dimana kebutuhan bahan bakarnya juga tinggi,” RACHMAT DJABIR (Plt) Kepala Dinas Perhubungan semua transportasi sudah tersedia, sehingga tergantung pilihan. Tentu disesuaikan dengan kemampuan,” terangnya.

Rachmat mengatakan, tarif kapal cepat sebelumnya hanya Rp35 ribu karena pemprov meng-

gunakan sistim carter, sehingga kapal tidak mengalami kerugian.

Sementara saat ini Pemprov telah putus kontrak. Karena itu, kapal kembali beroperasi dengan sistim pembayaran reguler. “Kalau kapal rakyat, Pemprov berkewenangan mengatur tarifnya menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Tapi ini kapal tipe kecepatan tinggi, dimana kebutuhan bahan bakarnya juga tinggi,” ujarnya.

Meski begitu dia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak pengelola kapal, untuk menekan harga tarif, minimal kembali ke tarif tahun lalu. “Tapi pihak kapal mengaku lebih baik berhenti beroperasi dan meninggalkan Ternate, karena bisa rugi. Kalau itu terjadi, tentu daerah juga rugi. Sebab keberadaan kapal mendorong percepatan transaksi ekonomi,” pungkasnya. (udy/jfr)

Pertengahan 2019, KIP Ditargetkan Terbentuk TERNATE - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menargetkan pembentukan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Malut pertengahan tahun ini. Gubernur Malut diwakili Asisten I Pemprov Malut, Ir. Hasby Pora mengatakan, pemprov Malut telah siap memproses pembentukan KIP Malut. Kesiapan pemprov tidak hanya sebatas anggaran, tapi juga telah menyiapkan tim seleksi penjaringan calon komisioner KIP Malut. “Tahun 2018 sebenarnya, kami sudah siapkan anggaran

POSE bersama komisioner Komisi Informasi Pusat bersama jajaran Pemprov, Deprov dan pihak kampus.

untuk seleksi KIP, tapi tak cukup. Makanya tahun 2019 ini kami tingkatkan lagi jumlah anggarannya. Intinya, tahunini kami siap membentuk KIP di Malut,” kata Hasby Pora ketika membuka acara Diskusi Mendorong Komitmen Keterbukaan Informasi bersama Komisi Informasi Pusat saat melakukan kunjungan kerja ke Malut, pekan lalu.

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Muhammad Syahyan, berharap Pemprov Malut segera membentuk KIP. Sesuai amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pemerintah pusat dan provinsi diwajibkan membentuk KIP dua tahun setelah UU No. 14 tahun 2008 diundangkan dalam lembaran negara. Dikatakannya, dari 34 provinsi di Indonesia, tinggal dua provinsi yang belum membentuk KIP, yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara. “Lebih cepat lebih bagus pembentukannya,” harap Syahyan.

Ketua Bidang Kelembagaan KIP Cecep Suryadi optimis pada pertengahan 2019 KIP Malut sudah terbentuk. Sebab selain anggaran seleksi telah tersedia, orang-orang yang menjadi tim seleksi juga sudah ditetapkan.

Harapannya, timsel mampu menjaring putra putri terbaik yang punya komitmen mengawal Keterbukaan Informasi di Malut.

Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Malut, DR. H

“Tahun 2018 sebenarnya, kami sudah siapkan anggaran untuk seleksi KIP, tapi tak cukup.

Makanya tahun 2019 ini kami tingkatkan lagi jumlah anggarannya. Intinya, tahunini kami siap membentuk KIP di Malut,” IR. HASBY PORA Asisten I Pemprov Malut Wahda Zainal Imam SH. MH juga menyatakan kesiapannya melakukan proses fit and proper test terhadap calon komisioner KIP Malut.

“Kami sudah sejak lama sarankan Pemprov segera bentuk timsel. DPRD sudah ada referensi. Tergantung Pemprov. Kami siap proses fit and proper test,” ujar Wahda.

Usai menggelar diskusi, komisioner KIPusat Cecep Suryadi, Muhammad Syahyan dan rombongan melanjutkan diskusi dengan jajaran Redaksi Harian Maluku Utara Post.

Keduanya berharap kepada lembaga pers seperti Malut Post dan jurnalis di Malut ikut mengawal proses seleksi komisioner KIP dan keterbukaan informasi di Malut. (rul)

8

HARIAN

SAMBUNGAN ETALASE

MALUT POST

...SOFIFI

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

bersekolah di Sofifi,” terangnya Selain itu, pihak PUPR juga akan membangun perumahan pegawai.

Perumahan pegawai juga tentu saja membutuhkan lahan baru yang disiapkan Pemprov. Sebagai tindak lanjut, Pemprov akan melihat kembali dari empat bagian wilayah kota (BWK), mana yang bisa dikembangkan, baik perumahan mampun sekolah. “Terutama pada wilayah Oba Tengah dan utara,” tambahnya Selain itu juga akan ada pengembangan pelabuhan, terutama pelabuhan Feri dan pelabuhan utama sebagai pelabuhan bongkar muat kontainer.

Ada pula rencana pembangunan gelanggang olahraga (GOR) dan terminal tipe B.. Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat tersebut, lanjut Samsudin, setelah 19 Februari ini tim BPIW akan turun ke Malut untuk melakukan rapat finalisasi sinkronisasi master plan pusat dan daerah sekaligus pengecekan lokasi pembangunan yang rencana akan dikembangkan. “Setelah seluruh perencanaan ini disiapkan, BPIW bersama daerah akan sama-sama mendorong keputusan Presiden (Kepres) tentang pengembangan Kota Sofifi. Dari Kepres itu, barulah Pemprov mengucurkan anggaran.

Namun untuk sampai ke proses Kepres, sisi perencanaan sudah harus tuntas,” tutupnya menjelaskan. (udy/adv/lex)

...BAWASLU

Samb Hal. 1

yang harus disinkronkan dengan rencana perencanaan tingkat daerah. Pasalnya, di internal PUPR sendiri saat ini telah terbentuk lembaga baru yang menangani tentang infrastruktur dasar, di antaranya sekolah, rumah sakit dan sarana ekonomi berupa pasar dan sarana lain. Karena itu, usulan pembangunan dasar bisa langsung ditangani Kementerian PUPR. Menurut Samsudin, seluruh infrastruktur yang mau dibangun Kementerian PUPR harus di atas lahan yang telah disediakan Pemerintah Daerah (Pemda). “Karena itu Pemprov harus menyiapkan lahan sesuai dengan kebutuhan yang akan dibangun,” jelasnya. Ia menambahkan, khusus rumah sakit, Pemprov telah memiliki lahan yang tersedia yakni Rumah Sakit Umum Sofifi dan Rumah Sakit Jiwa. Tetapi untuk sekolah, karena yang dibangun ini adalah sekolah unggulan, sehingga nanti akan dilihat lagi apakah dikembangkan sekolah yang telah ada atau dibangun baru. “Syaratnya harus miliki lahan cadangan yang bisa dikembangkan untuk infrastruktur baru. Kenapa SMA unggulan yang didorong, karena kebutuhan besar para pegawai yang pindah ke Sofifi memiliki kebutuhan terhadap anaknya untuk

Samb Hal. 1

“Soal politik uang dan netralitas ASN serta TNI-Polri masih menjadi titik konsentrasi kami,” tuturnya.

Dia juga berharap dengan adanya pengawas TPS, dapat meminimalisir pelanggaran. “Mudah-mudahan dengan adanya pengawas TPS dapat mengantisipasi potensi pelanggaran,” harapnya.

Untuk diketahui, pernyataan dukun-

...DEXLITE Samb Hal. 1

Maluku, dan Maluku Utara (Malut) penyesuaian harga Pertamax dari Rp 10.400 menjadi Rp 10.050 per liter. Serta Dexlite dari Rp 10.500 per liter kini Rp 10.400. “Sementara Pertalite tetap Rp 7.850 per liter,” katanya dalam rilis yang dikirim ke Malut Post, kemarin (10/2).

Dia berharap dengan penyesuaian ini, dapat meningkatkan loyalitas masyarakat untuk menggunakan produk Pertamina.

Selain itu, penyesuaian harga ini, juga merupakan upaya perusahaan untuk mengajak masyarakat menggunakan produk-produk BBM berkualitas.

Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) Mas’ud Khamid menambahkan, menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dollar Amerika menjadi faktor utama kebijakan penyesuaian harga

gan terhadap paslon bernomor urut 01 itu dilakukan melalui deklarasi di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma’ruf Jl. Proklamasi, Menteng, Minggu (3/1) lalu. Enam dari 11 kada di Malut hadir dalam deklarasi tersebut. Yakni Bupati Halmahera Barat Danny Missy, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, Bupati Pulau Morotai Danny Missy, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim.

Tiga kepala daerah lain yang tidak sempat hadir telah menyatakan juga dukungannya ke Jokowi-Ma’ruf. Mereka adalah Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, Bupati Halmahera Timur Muh Din Ma’bud, dan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba. Sementara Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara yang juga kader Partai Golkar dan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba juga diketahui merupakan pendukung Jokowi-Ma’ruf. (tr-01/onk).

BBM. “Ketentuan pemerintah sebagai badan usaha hilir migas Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga, dengan pertimbangan dua faktor tersebut untuk melakukan penyesuaian harga,” ujarnya. Komponen utama penentu harga bersifat fluktuatif, sehingga terus melakukan evaluasi terhadap harga jual BBM. Penyesuaian harga bervariasi untuk produk-produk BBM yang dijual Pertamina di masing-masing wilayah.

Selain itu, Pertamina juga melakukan penyelerasan harga Premium (JBKP di wilayah Jawa, Madura, dan Bali) menjadi Rp 6.450 per liter sehingga sama dengan harga di luar Jawa, Madura, Bali. Harga BBM di beberapa wilayah berbeda karena adanya pemberlakuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berbeda untuk setiap wilayah. “Semua harga BBM ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur harga BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Umum sebesar minimal

5 persen dan maksimal 10 persen dari harga dasar,” pungkasnya.

Sebelum itu pada Sabtu (9/2), badan usaha swasta sudah memangkas harga BBM. PT Shell Indonesia menurunkan harga BBM senilai Rp 550 per liter.

Sebagai contoh, BBM Super (RON 92) menjadi Rp 9.900/liter dari sebelumnya Rp 10.450-10.550/liter. V Power Rp 11.900-Rp 12.050 turun jadi Rp 10.950/ liter. Diesel CN 51 Rp 11.850-Rp 12.000 turun jadi Rp 11.000/liter. Regular Ron 90 Rp 9.950 per liter jadi Rp 9.300/liter.

Selain Shell, VIVO juga ikut memangkas harga BBM hingga Rp 1.050/liter. BBM jenis Mogas 90 (RON 90) turun dari Rp 9.900 per liter, menjadi Rp 9.750 per liter.

Kemudian Mogas 92 (RON 92) turun Rp 350/liter dari Rp 10.150/liter menjadi Rp 9.800/liter. Selanjutnya untuk jenis Mogas 95 (RON 95) turun dari Rp 11.900 per liter menjadi Rp 10.850 per liter. BBM jenis Mogas 95 turun Rp 1.050 per liter. (mg-02/dtc/onk).

tiap lampu jalan yang terpancang di seluruh median jalan di Pusat Kota Weda.

Lampu hias ini merupakan program Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Halmahera Tengah.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Halteng Saiful Samad mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, program ini memberikan dampak positif.

Bahkan secara tidak langsung memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat. “Program ini sangat baik.

Karenanya penataan dalam Kota Weda sudah harus terawat. Terutama semua taman sehingga Pusat Kota Weda yang merupakan simbol Kabupaten Halmahera Tengah lebih hidup lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Umum Setda

Halteng Muhammad Yusup belum lama ini mengemukakan, lampu hias itu adalah program Bagian Umum. Rencananya, lampu hias akan dipasang di seluruh tiang lampu jalan di Pusat Kota Weda. “ Sebenarnya kita target semua tiang lampu jalan terpasang lampu hias.

Hanya saja, sebagian lampu jalan di areal Rumah Sakit menuju Mapolres Halteng tidak lagi berfungsi karena sistim listrik lampu jalan di wilayah itu sudah rusak.

Makanya program lampu hias kali ini hanya bisa terpasang di 86 tiang lampu jalan,” jelasnya. Ia berharap warga mendukung semua program pemerintah daerah termasuk lampu hias sekarang ini yang merubah wajah Kota Weda. (adv/far/mpf)

masalah,” terangnya.

Meski begitu lanjut Helmi, berbagai masukan telah didapat untuk finalisasi perda ini karena penanganan malaria menjadi salah satu program prioritas Kementerian. Masukkan itu dititikberatkan pada empat tahap penanganan, yakni Pengendalian, Pre Eliminari, Eliminasi dan pemeliharaan. Dimana daerah dalam melakukan penanganan diminta untuk dijaga sustenebelnya. Sebab Malut sendiri merupakan daerah endemik Malaria, bahkan beberapa kabupaten masih memiliki tingkat ketularannya masih sangat tinggi di antaranya Taliabu dan Haltim. “Padahal WHO dan Pempus telah menargetkan bebas Malaria. “Bahkan Malut Sendiri ditargetkan bebas eliminasi tahun 2025,” teran politikus Partai NasDem tersebut.

Kementerian Kesehatan, kata dia, berharap Perda ini secepatnya disahkan

meskipun perda ini tidak masuk dalam kategori delegatif. Dimana tidak ada aturan yang memerintahkan langsung, namun menjadi inisiatif daerah. Karena berkaitan dengan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan dasar yang menyangkut investasi jangka panjang.

“Sebab efek terhadap malaria ini mampu menurunkan produktifitas anak, ekonomi dan menurunkan tingkat kecerdasan orang, apalagi Malut masuk wilayah endemik Malaria,” terang Helmi.

Karena itu, jika Perda ini disahkan maka akan menjadi rujukan Provinsi lain, terkait penanganan penyakit tular. “Selain konsultasi, kami juga telah melakukan sosialisasi di beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya masuk tahapan harmonisasi dan pemantapan konsepsi dan disahkan. Kita akan percepat agar ini bisa tuntas pada masa sidang pertama,” tandasnya.(udy/adv/jfr)

pertama adanya penyerbuan dan teror terhadap fasilitas KPK, kedua ancaman bom ke gedung KPK, ketiga teror bom ke rumah penyidik KPK, keempat penyiraman air keras dan kelima ancaman pembunuhan terhadap pejabat dan pegawai KPK. Keenam perampasan perlengkapan penyidik KPK, ketujuh penculikan terhadap pegawai KPK yang sedang bertugas, kedelapan percobaan pembunuhan terhadap penyidik KPK, dan kesembilan teror bom terhadap ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, yang hingga saat ini juga belum terungkap.

Atas berbagai teror ini, Novel berharap agar pegawai maupun pimpinan tidak takut sedikitpun menghadapi teror ini. “Penyerangan terhadap orang KPK harus menjadi masalah serius. Dan tidak boleh terus dibiarkan hingga membuat orang memberantas korupsi menjadi benar-benar takut,” tukasnya.

Pegawai KPK yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dirinya dan pegawai lain tidak takut menghadapi teror. Apalagi, pegawai bekerja berdasarkan perintah undang-undang dan tugas resmi.

“KPK merupakan lembaga penegak hukum, tentunya kerja-kerja pegawai memenuhi standar kerja yang ketat. Peristiwa yang menimpa pegawai tentu tak ada yang berharap terjadi. Apakah kami menjadi takut, jawabannya tentu tidak,” tegasnya.

Dia pun menjelaskan, karena komitmen sejak awal total berjuang memberantas korupsi, teror ini membuat begitu banyak pekerjaan rumah yang perlu dievaluasi.

“Jangan sampai membiarkan pelaku kriminal bebas berkeliaran. Hukum harus ditegakkan dan kami akan terus memantau semua peristiwa penyerangan terhadap kawan-kawan kami,” tandasnya.

Pegawai KPK lain yang tak bisa disebutkan namanya mengatakan, aksi damai yang dilakukan pihaknya, dilakukan sebagai bentuk kekecewaan pegawai terhadap sikap pimpinan yang tak tegas membela anak buahnya yang dianiaya.

“Aksi ini muncul karena pegawai rasakan pimpinan tidak tegas mengambil posisi untuk membela pegawai. Karena jelas, Gilang menjalankan tugas resmi lembaga,” ungkapnya.

Pegawai KPK lain yang juga enggan disebutkan namanya menilai, para koruptor sudah semakin canggih dalam memainkan aksinya. Bahkan bukan hanya terorganisir, tapi para koruptor juga tak takut pada aparat penegak hukum. Oleh karena itu kata dia,

lembaga antirasuah harus lebih gahar memperkuat lembaganya.

“Para koruptor merasa paling berkuasa jadi bisa seenaknya. Pimpinan harus ikut ambil andil atas kejadian belakangan ini.

Kepolisian juga harus selesaikan segera kasus teror yang pernah ditujukan ke pegawai KPK,” imbuhnya.

Menurutnya, kalau kasus tak terungkap, maka kejadian serupa bakal selalu terjadi.

“Meski kami telah menandatangani pernyataan dengan sepakat ‘siap menerima teror’, tapi kami sama sekali tidak takut. Kalau kita takut atau kita loyo, makin besar hati koruptor itu,” tandasnya.

Pegawai KPK lain yang juga tidak mau disebutkan namanya menegaskan, pegawai KPK dalam melaksanakan tugas tanpa keraguan. Sebab rasa takut bukan karena teror, melainkan hanya boleh takut pada Tuhan.

“Penyerangan ini merupakan bagian dari perlawanan dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena ikhtiar perjuangan pemberantasan korupsi tersebut, akan senantiasa melalui proses dan hambatan serta perlawanan dari berbagai pihak,” tukasnya.

Dia pun berharap, agar sistem hukum dapat bekerja dengan baik dalam menuntaskan kasus-kasua teror yang menimpa pegawai. “Bagi kami pekerjaan memberantas korupsi merupakan tantangan bagi kami untuk bekerja lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Sebelumnya, peristiwa penganiayaan terhadap 2 pegawai KPK itu terjadi pada Minggu (3/2) dinihari. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, kedua penyelidik sedang dalam tugas untuk mengecek informasi mengenai adanya indikasi tindak pidana korupsi.

Pemantauan itu dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta. Pada saat yang sama, Pemprov Papua dan DPRD Papua baru saja menuntaskan rapat di hotel itu. Setelahnya, menurut Febri terjadilah penganiayaan itu hingga akhirnya KPK melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya.

Belakangan Polda Metro Jaya menaikkan status penanganan kasus itu ke tingkat penyidikan. Meski demikian, polisi belum menentukan siapa tersangka kasus itu.

Di sisi lain Pemprov Papua menilai tidak ada peristiwa penganiayaan yang terjadi saat itu. Pemprov Papua pun turut melapor ke Polda Metro Jaya mengenai dugaan pencemaran nama baik. Namun pelaporan Pemprov Papua itu masih di tahap penyelidikan. (jpg)

terus. Sampaikan pada masyarakat,

...POLITIK

Samb Hal. 1nek ijeh akan, akan dan akan, nggo

Harus door to door, jangan hanya diam saja,” kata Megawati saat memberikan amanat pada acara Jambore Kader Komunitas Juang PDIP Jawa Tengah di GOR Sasana Krida Raga Satria Banyumas, Minggu (10/2).

Hal itu, tegas Mega, mutlak dilaksanakan sesegera mungkin, lantaran pasangan lawan sudah menggerakkan aksi semacam itu.

Di kubu lawan, beber putri Sang Proklamator itu, pasukan emakemak sudah berkeliling ke rumahrumah untuk mengkampanyekan jagoan mereka.

Oleh karenanya, ia meminta semua kader khususnya yang ditugaskan menduduki jabatan baik di partai, legislatif dan eksekutif untuk bergerak turun ke masyarakat. Meyakinkan masyarakat bahwa JokowiMa’ruf sudah terbukti membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Penggede-penggede di Jateng kalau tidak mau turun ke bawah, marah saya. Kalau ada yang seperti itu, akan saya pecat,” tegas Presiden Republik Indonesia kelima itu dengan disambut riuh tepuk tangan ribuan simpatisan.

Mengenai apa yang harus dikampanyekan ke masyarakat, menurutnya para kader harus menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, atau pun prestasi yang telah diraih. Ini jadi modal penting, mengingat Prabowo-Sandi tidak memiliki itu.

“Calon kita ini kan sudah ada bukti nyata kerjanya, sementara sebelah baru akan, akan dan akan

ngopo. Pilih saja yang sudah terbukti melakukan kerja nyata,” ucapnya lagi.

Megawati dalam satu momen sempat melontarkan sentilan bagi cara kampanye kubu lawan. Katanya, pihak sebelah seolah-olah mudah mempengaruhi masyarakat dengan mengobral janji manis.

“Dipikir opo gampang seperti membalikkan telapak tangan? Yang sekarang saja sudah terbukti masih sulit, di sana kok baru akan, akan dan akan. Kan berarti belum to, lha yo ngapain,” sindirnya.

Untuk Jateng sendiri, Megawati meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, politikus PDIP yang juga Gubernur Jateng, soliditas Kandang Banteng bisa dijaga dengan meraih kemenangan mutlak.

“Saya lihat Pak Ganjar kerjanya sudah baik, makanya kemarin saya jadikan lagi. Kalau tidak, ndak mau saya. Gimana? siap mempertahankan Jateng sebagai Kandang Banteng dan meraih kemenangan mutlak?” tanya Mega dan disanggupi oleh Ganjar Pranowo.

Ganjar pribadi dalam sambutannya mengatakan siap mempertahankan status Jateng sebagai Kandang Banteng. Dan tentunya memberikan kemenangan bagi Jokowi-Ma’ruf.

“Saya bersama seluruh kader akan menjadi garda terdepan,” tegasnya.

“Mulai hari ini, detik ini, semua pekerjaan yang dilakukan adalah untuk tanggal 17 April nanti. PDI Perjuangan dan Jokowi-Amin harus menang mutlak di Jateng,” tandasnya. (jpg/jfr)

...KOTA Samb Hal. 1

Suasana ini memiliki daya tarik tersendiri. Sehingga membuat siapa saja yang berkunjung ke Kota Weda pasti merasa betah untuk hidup di pusat Kota Weda. “Jujur saja, hadirnya lampu hias ini. Kota Weda kelihatan hidup, kami berharap agar seluruh lampu jalan ini bisa terpasang semua lampu hias. Sebab, suasana malam di Kota Weda terlihat seperti kota besar, yang menambah gairah semangat untuk hidup di Kota Weda,” ungkap Rusmin Ishak (30) warga Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, saat bersua dengan Malut Post, di Pusat Kota Weda. Lampu hias ini terpasang di se-

...MALARIA Samb Hal. 1

yakni tahapan sosialisasi, harmonisasi dan pengesahan.

Ketua Bapembuatan Peraturan Daerah (Bapempreda) DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Helmi Umar Muksin mengatakan, pekan lalu pihaknya melakukan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan terkait perda tersebut.

Kata dia, pihak kementerian memberikan apresiasi terhadap perda Malaria karena akan menjadi perda pertama pada provinsi, khususnya untuk wilayah timur. Karena provinsi lainnya hanya menggunakan Pergub dalam penanganan. “Konsultasi ini, dilakukan agar jangan sampai ada regulasi baru terkait dengan penanganan Malaria yang bisa bertentangan dengan perda yang disahkan. Namun ternyata tidak

...KPK Samb Hal. 1 Tampak ratusan pegawai tersebut kompak mengenakan pakaian berwarna gelap dan masker mulut berwana hijau. Beberapa dari mereka bahkan membawa poster bertuliskan ‘kami tidak takut’, dan ‘penegakkan hukum tidak boleh ditunda’.

Usai diberi aba-aba, mereka saling bergandengan tangan membentuk rantai manusia, dan mengitari gedung KPK sembari membentangkan kain berwarna hitam.

Dalam rantai manusia itu, tampak juga penyidik senior KPK Novel Baswedan yang juga pernah beberapa kali menjadi korban teror.

Aksi damai ini dilakukan sebagai tanda bahwa mereka tidak takut terhadap teror apapun. Meskipun nyawa taruhannya. Namun sayangnya, aksi ini terciderai karena tak tampak hadir pimpinan KPK satu orang pun.

“Kami pegawai KPK, seluruh direktorat, hari ini kita perwakilan 1.800 pegawai hadir di sini sebagai bentuk solidaritas bahwa kawan kita tidak pernah sendiri. Ada kita yang selalu menyemangatinya,” Pekik Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, saat menyampaikan orasi di hadapan ratusan pegawai.

“Kami minta Bapak Kapolri untuk secara tegas dan serius melakukan penegakan hukum untuk orang yang diduga menganiaya teman kami,” tambah Yudi dengan suara lantang.

Dalam orasinya, Yudi menegaskan, dirinya dan para pegawai lembaga antirasuah lain menegaskan, apapun yang akan dilakukan oleh para koruptor, pihaknya akan tetap kompak dan solid. “Kami tidak akan pernah kendur melawan koruptor,” tegasnya.

Sementara terkait tindakan penganiayaan yang dialami koleganya, Yudi mengutuk dan mengecam teror tersebut. Ini karena terjadi saat sedang menjalankan tugas. “Pasca penganiayaan teman kami menderita luka di hidung sehingga harus dioperasi. Kami minta pihak lain tidak lagi ada pengalihan isu, dengan pelaporan terhadap teman kami.

Kami akan melindungi teman-teman kami,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Novel Baswedan menilai, kejadian yang kembali menimpa koleganya menjadi keanehan jika tak ada yang terungkap satupun. “Kasus teror tidak terungkap ini tentu menjadi keanehan.

Karena ini merupakan serangan yang kesepuluh kalinya,” kata Novel.

Adapun, 9 kasus teror sebelumnya yakni,

HUKUM & KRIMINAL

HARIAN

MALUT POST

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

PERADILAN Pelaku Penikaman Disidangkan di PN Ternate TERNATE - Berkas perkara tersangka penikaman oknum TNI di kabupaten Pulau Taliabu beberapa waktu lalu, lengkap. Hal itu menyusul dilakukan penyerahan tahap dua, tersangka dan barang bukti dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, Jumat pekan kemarin.

Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua saat dikonfirmasi Sabtu pekan kemarin membenarkan hal tersebut. “Iya kami sudah terima pelimpahan tahap dua atas nama tersangka La Bota,” katanya.

Sebelumnya, perkara tersebut direncanakan akan disidangkan di Pengadilan Bobong, namun berdasarkan pertimbangan keamanan maka perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

Pengalihan lokasi sidang itu merujuk pada surat permohonan pertimbangan yang disampaikan oleh ketua PN Taliabu ke Mahkamah Agung (MA). “Karena pertimbangan keamanan dan lainnya itu, maka MA memutuskan untuk disidangkan di PN Ternate,” jelasnya.

Sekadar diketahui, peristiwa tragis itu dimulai sejak Sabtu (6/10) malam di Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara. Saat itu, La Riko, salah satu warga, tengah menggelar pesta syukuran di rumahnya. Untuk alasan keamanan, Riko meminta personel Satgas Yonif RK 731/Kabaresi melakukan penjagaan. Sertu Achmad Affandi, Komandan Pos Gela, bersama empat anggotanya lantas melakukan pengamanan.

Awalnya, acara berjalan tertib. Namun jelang tengah malam, salah satu warga bernama La Bota tiba-tiba membuat keributan.

Ia diketahui sudah mabuk berat dan membawa sebilah badik di pinggangnya. Karena terus bertindak onar, warga desa lantas mengeroyok La Bota. Sertu Achmad yang berada di luar lokasi pesta bergegas masuk ke dalam untuk mengamankan pelaku yang mabuk itu. Ia lalu memeluk pelaku agar terhindar dari amuk massa.

Naasnya, saat itulah La Bota justru menghadiahi Sertu Achmad dua tikaman dengan badiknya. Sekali di perut kiri, sekali di bawah perut.

Achmad langsung tersungkur, sementara pelaku melarikan diri. Korban langsung mendapat pertolongan pertama oleh rekannya sesama prajurit TNI, Pratu Barnabas dan bidan di desa. Baru paginya sekira pukul 05.30 WIT, ia dibawa menggunakan longboat ke klinik perusahaan tambang Adidaya Tangguh.

Sertu Achmad lalu mendapat jahitan sepanjang 10 sentimeter di perutnya.

Sayangnya, kondisi Achmad kian menurun. Ia lalu dibawa ke pelabuhan Desa Lede hendak dievakuasi ke RSUD Luwuk, Banggai Kepulauan. Namun fisiknya yang kian melemah tak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Dia kemudian dibawa ke ibukota Bobong dna dirawat di RSUD Bobong.

Perjuangan Sertu Achmad terhenti Senin dini hari sekira pukul 00.00. ia menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. (cr-04/lex)

SEMENTARA ITU Kejati Fokus Berkas Tersangka Samsat Sula TERNATE - Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut fokus melengkapi berkas tahap ke II tersangka kasus pajak kendaraan Bermotor pada UPTB Samsat Sula.

“Tim saat ini fokus melengkapi berkas tersangka kasus UPTB Samsat Sula. Jika sudah rampung maka akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” ujar Kasi Penkum Kejati, Apris Risman Ligua.

Dalam kasus itu, lanjut Apris, penyidik telah menetapkan tersangka tunggal yakni mantan bendahara inisial BRU alias Bahtiar.

Namun, untuk tersangka lain akan dilihat pada proses sidang nanti. “Apakah sidang nanti ada fakta baru atau tidak akan dilihat,” tandas Apris.(cr-04/lex)

9

Lurah Tarau Dipolisikan Diduga Gelapkan DPDK 2017-2018 Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE - Kepala Kelurahan (Lurah) Tarau, Rizal Tomagola dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Malut, pekan kemarin. Laporan tersebut terkait dengan dugaan penyelewengan Dana Pembangunan Desa Kelurahan (DPDK) tahun anggaran 20172018. Nurdin Kader, salah satu pelapor kepada Malut Post mengatakan, Rizal Tomagola tidak transparan dalam mengelola DPDK tahun 2017, karena dalam DPDK tersebut memiliki tiga program yakni program pemberdayaan masyarakat, kegiatan fisik dan kebutuhan di internal kantor kelurahan. Dalam tiga program yang bersentuhan langsung itu dianggap tidak jelas seperti kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM), pertanian, anak dan remaja, penambangan batu dan lain-lain.

“Ada keluhan dari masyarakat, karena kami, RT-RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak tahu realisasi anggaran ini, maka

kami pertanyakan ke Lurah tapi sangat disayangkan karena Lurah tidak mau terbuka,” katanya.

Dari permasalahan tersebut, beberapa RT-RW dan LPM membawa masalah tersebut ke tingkat kecamatan. Namun karena tidak menemukan kesepakatan, masalah tersebut kembali dibawa ke Ombudsman. “Menurut Ombudsman, ada temuan maladministrasi. Tapi yang kami sayangkan itu masalah itu dihentikan karena hasil konfirmasi Ombudsman ke Lurah, bahwa Lurah berjanji di tahun anggaran 2018, lurah tidak akan ulangi lagi seperti di tahun 2017,” ujar Nurdin mengisahkan.

Ketua RT 04 Kelurahan Tarau itu menambahkan, janji yang diucapkan Lurah tersebut tidak ditepati alias perbuatan di tahun 2017 tersebut terulang kembali di 2018. Bahkan, pihak LPM tidak mengetahui penggunaan anggaran 2018 sehingga batas laporan anggaran yang sampai pada Desember 2018 itu Lurah Tarau tidak menyampaikan laporan tersebut ke pihak terkait maka pihaknya langsung menyurat ke Wali Kota Ternate pada 7 Januari. Pada 10 Januari, Camat Ternate Utara mengundang pihak terkait di kelurahan untuk melakukan pertemuan bersama.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan dua opsi. Pertama, pemerintah akan mengevaluasi Lurah dalam waktu 6 bulan. Kedua, Lurah Tarau

harus membuat rapat bersama masyarakat untuk menyampaikan penggunaan anggaran dana DPDK tahun 2018.

“Tapi setelah rapat itu, kami menunggu sampai tanggal 14 Januari, Lurah tidak buat rapat bersama. Sehingga pada 22 Januari setelah Musrenbang, kami menyurat ke Lurah yang isinya mengacu pada hasil rapat bersama di kantor kecamatan pada 10 Januari tersebut tapi Lurah tidak merespons,” tutur Nurdin.

Atas sikap yang ditunjukkan oleh Lurah tersebut, pelapor yang tergabung dari RT-RW dan LPM mendatangi Dit Reskrimsus Polda untuk memasukan laporan dugaan penyelewengan dana DPDK di Kelurahan Tarau. Ia menyebutkan, dana yang diduga diselewengkan oleh oknum Lurah Tarau itu pada tahun 2017 berkisar Rp 125 juta dan tahun 2018 sekitar Rp 80 juta.

“Kami harap, pihak Polda serius menindaklanjuti laporan kami. Nanti pada Senin (hari ini, red) kami akan memasukan data tambahan ke Polda,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Reskrimsus Polda Malut, Kombes (Pol) Masrur saat dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut. “Iya kami sudah terima laporannya dan kami akan kaji dulu untuk dilakukan puldata dan pulbaket,” akunya mengakhiri.(cr-04/lex)

PENGAMANAN: Kegiatan operasi di tempat hiburan malam.

Denpom XVI Ternate Operasi Gaktib dan Yustisi TERNATE - Detasemen Polisi Militer (Denpom) XVI Ternate bersama Kodim 1501 Ternate dan unsur TNI AL dan Polri menggelar operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dan Yustisi 2019. Operasi yang dilangsungkan pada Sabtu (9/2) malam itu dilakukan di tempat hiburan malam di Kota Ternate. Dalam operasi itu, dipimpin langsung Komandan Denpom XVI Ternate, Letkol CPM Eko Maryanto dan Komandan Kodim 1501 Ternate, Letkol Kav Bambang Sugiyarta.

Operasi yang dimulai sejak pukul

22.30 WIT itu dimulai di tempat hiburan malam Primer Ternate.

Dalam operasi itu, petugas memeriksa identitas pengunjung tempat hiburan malam beserta barang bawaan pengunjung. Komandan Denpom XVI Ternate, Letkol CPM Eko Maryanto mengatakan, operasi tersebut merupakan operasi Gaktib dan Yustisi 2019 yang pada Jumat pekan kemarin telah dibuka Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan ditindaklanjuti Panglima Kodam XVI Pattimura, Mayjen Marga Taufik. Komandan Denpom XVI

Ternate menjelaskan, dalam razia tersebut, pihaknya bertugas untuk menegakan hukum, disiplin dan tata tertib, apalagi menjelang pemilu 2019. “Otomatis kami mengantisipasi jangan sampai oknum anggota TNI maupun sipil melakukan hal-hal yang tidak baik,” katanya.

Ia mengungkapkan, dalam operasi tersebut, pihaknya menemukan tiga kantong plastik miras jenis captikus yang dibawa oleh pengunjung di salah satu tempat karaoke.

“Terjadinya suatu tindak pidana atau keributan itu salah satunya

adalah captikus,” jelasnya. Operasi tersebut, lanjut Komandan Denpom akan berlangsung selama 2019. Selain di tempat hiburan malam, operasi itu akan terus dilakukan kapan saja termasuk di siang hari yang berfokus pada operasi kendaraan bermotor.

“Kalau kami fokus ke TNI, nanti oleh Propam Polda khusus anggota Polri dan nanti dari Ditlantas itu sasarannya adalah warga sipil,” tuturnya. Ia berharap dengan operasi Gaktib dan Yustisi tersebut, Maluku Utara akan lebih baik lagi ke depan.

Apalagi jelang Pileg dan Pilpres, Maluku Utara harus dibuat menjadi aman dan kondusif. “ Kalau ada halhal yang tidak baik yang dilakukan oleh oknum TNI atau warga sipil, tolong laporkan ke saya,” tegasnya mengakhiri.(cr-04/lex)

Lanal Ternate Gelar Diksar Selam

KEGIATAN: Suasana kegiatan Siksar Selam

TERNATE - Pangkalan TNI AL (Lanal) Ternate melaksanakan pembekalan pendidikan dasar selam bagi mahasiswa pencinta alam (Mapala) Fakultas Teknik Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, kemarin (10/2).

Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Ternate, Kolonel

Laut (P) Whisnu Kusardianto mengatakan, Lanal Ternate saat ini sedang memberikan pembekalan pendidikan dasar (Pedas) A-XIII penyelaman bagi Mahasiswa Pencinta Alam Emas Sonyinga (Mapala Esa) Fakultas Teknik Universitas Khairun.

Pembekalan pendidikan

dasar penyelaman bagi mahasiswa pencinta alam Fakultas Teknik itu berlangsung selama 5 hari yang dimulai sejak Kamis 7 Februari 2019. “Dimana pada kegiatan tersebut terdapat materi mengenai teknik penyelaman,” kata Danlanal.

Materi yang disampaikan merupakan hal-hal penting dan mendasar yang harus diketahui seorang penyelam meliputi sejarah dan pengertian selam, metode selam (SCUBA dan SSBA), teknik dasar selam dan kesehatan penyelaman.

Pada kesempatan lain, Komandan Lanal Ternate Kolonel Laut (P) Whisnu Kusardianto menyampaikan bahwa setelah materi teknik penyelaman diajarkan diharapkan kepada peserta Pedas Mapala Esa Fakultas Teknik Unkhair, selain memahami materi tetapi juga dapat mengambil tindakan dengan cepat dan tanggap apabila menghadapi problem di bawah permukaan air karena keselamatan lebih diutamakan.

“Karena air adalah alam yang berbeda dengan tempat kita kita berpijak saat ini,” tutup Danlanal.(cr-04/lex)

LOKAL SPORT

10 FRIENDLY MATCH Smansa 02 Masih Tangguh

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

Indra Takjub dengan Lastori Usik Kejenuhan di TC dengan Main PUBG UBG

FRIENDLY MATCH : Smansa 02 (berdiri) bersama eMPe FC berpose sebelum pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Kie Raha Ternate, akhir pekan kemarin

TERNATE – Smansa 02 masih membuktikan kualitas mereka sebagai tim tangguh yang sulit dikalahkan di setiap laga uji coba. Rekor tak terkalahkan kembali dicatat oleh Gadhie dan kawan-kawan akhir pekan kemarin. Saat berjumpa eMPe FC di Stadion Gelora Kie Raha Ternate, kedua tim bermain imbang 2-2 hingga usia. Hasil ini masih menegaskan Smansa 02 sebagai tim kuat dalam urusan friendly match.

Laga persahabatan akhir pekan kemarin mempertemukan Smansa 02 dengan eMPe FC di Stadion Gelora Kie Raha Ternate. Partai bertajuk friendly match tersebut berakhir imbang.

Ya, Smansa memang memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka saat berjumpa dengan musuh bebuyutannya itu. Sebelumnya, pada pertemuan pertama kedua tim di tahun 2018, Smansa sukses meraih kemangan. Kemarin, eMPe tampil cukup agresif dengan misi balas dendam. Sayangnya, ambisi tersebut gagal dan menyudahi pertandingan dengan skor imbang.

Pertemuan kedua tim tersebut tidak sekadar mengisi liburan akhir pekan, melainkan adu gengsi dan aroma balas dendam juga ikut mewarnai laga tersebut. Ya, Smansa yang diperkuat Ano Tabalei, Gadie dan sederet punggawa mereka juga punya ambisi untuk tidak ingin dikalahkan. Begitu juga di kubu eMPe FC yang diperkuat Alex, Bices, Nawan dan striker andalan mereka, Sadri.

Jika melihat statistik pertandingan, eMPe FC tampil lebih dominan dan punya agresivitas permainan.

Baca: TANGGUH... Hal 11

BEKASI - Pelatih Timnas Indonesia U-22, Indra Sjafri, terkejut dengan penampilan apik deretan wajah baru dalam tim asuhannya. Indra Sjafri berharap agar ke depannya dia bisa memunculkan lagi bintang-bintang baru.

Timnas Indonesia U-22 bermain dengan skor 2-2 melawan Bhayangkara FC pada laga uji coba perdana yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (6/2). Pada laga tersebut, pasukan Garuda Muda sebenarnya berhasil unggul dua gol lebih dulu melalui Andi Setyo dan penalti Gian Zola.

Namum, Timnas Indonesia U-22 gagal mempertahankan keunggulan setelah Bhayangkara FC mencetak gol penyeimbang melalui Ilham Udin dan Mahir Radja. Kedua gol tersebut terjadi berkat tembakan spekulasi dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Muhammad Riyandi.

Pada laga tersebut, Indra Sjafri melakukan beberapa pergantian dan memberi kesempatan bermain untuk pemainnya. Beberapa nama baru semi-

22 2019 1 . sal Rifal Lastori, Beni Oktavianto, dan siap tampil di Piala AFF U-2 U-22 2019.

Sani Rizki Fauzi tak canggung dalam Pemain hampir melakoni rutiniama debutnya berseragam Merah-Putih. tas serupa setiap harinya sela selama tula lah h “Saya terkejut dengan penampilan tiga pekan terakhir. Situasi itu itulah dang membuat m ereeka er beberapa pemain baru. Contohnya Ri- yang terkadang mereka taran terus men n ja jalani ni fal Lastori, Beni, dan Sani. Kami patut bosan lantaran menjalani ng terkesan mon noton on. bersyukur dengan permainan mereka,” agenda yang monoton. ut saya, yang p ast stii ad adaa kata Indra Sjafri dalam konferensi pers “Menurut pasti nya. Namun, mau au seusai pertandingan. titik jenuhnya.

“Mudah-mudahan saya bisa memun- bagaimana lagi karetnya suculkan bintang-bintang baru. Asalkan na ini ibaratnya rjaan mereka mau bekerja keras, belajar, dan dah pekerjaan aya memiliki visi ke depan,” lanjut pelatih saya. Jadi, saya ng asal Sumatra Barat itu. yang penting nDi sisi lain, Pemain Borneo FC, Ri- tetap semanrfal Lastori, mengaku mulai dilanda gat dan berkejenuhan selama menjalani periode latih keras,”” pemusatan latihan Timnas Indonesia kata Rifal.

U-22. Namun, Rifal mengaku tetap Rifal semangat karena itu merupakan kewa- memiliki jibannya ketika menekuni sepak bola, cara men-apalagi gabung Timnas. Pelatih Indra gusir keboSjafri memulai pemusatan latihan Tim- s a n a n nas Indonesia U-22 sejak 7 Januari 2019 s e l a m a hingga saat ini. Pemusatan Baca: LASTORI. LASTORI... .. Hal 11 latihan dilakukan agar skuat

RIFAL Lastori

Asprov Warning Asosiasi Kabupaten/Kota

ADAM Marsaoly

TERNATE – Di tahun 2019 ini selain fokus pada program tahunan, Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Maluku Utara juga bakal menertibkan organisasi di bawahnya. Secara hierarki, organisasi sepak bola di bawah Asprov adalah Asosiasi Kabupaten (Askab) yang berada di kabupaten, dan Asosiasi Kota (Akot) yang punya wilayah kerja di tingkat kota.

Karena itu, Asprov bakal melakukan konsolidasi organisasi di tingkat bawah dengan menertibkan Akot dan Askab yang belum terbentuk maupun yang sudah menggelar musyawarah tapi secara

deyur belum ditetapkan.

“Kami akan menertibkan Askot dan Askab, baik yang belum terbentuk maupun yang sudah musyawarah tapi belum ada SK. Ini penting dilakukan agar program terkait turnamen maupun kompetisi bisa tersosialisasi dengan baik melalui organisasi di bawah Asprov,” terang Ketua Umum Asprov Malut, Adam Marsaoly. Di Maluku Utara, ada 10 kabupaten/kota yang harus dibentuk induk persepakbolaan secara organisasi.

Baca: ASPROV. ASPROV... .. Hal 11

Binter Juarai Tomagoba Open Tournament U-19

EUFORIA: Pemain Binter merayakan gelar juara Tomagoba Open usai mengalahkan Persiga Gamtufkange, kemarin

TIDORE – Binter Academy akhirnya menjadi sang juara pada turnamen Tomagoba Open kategori usia 19 tahun, 2019. Di partai puncak kemarin, Benter ditantang wail Tidoer Kepulauan, Persiga Gamtufkange. Hasilnya, Binter Academy sukses merengkuh trofi Tomagoba dengan mengalahkan Persiga.

Ketua panitia, Saiful Rachman dalam sambutannya mengatakan, turnamen kategori usia yang diselenggarakan sejak tanggal 13 Januari 2019 hingga berakhir pada 10 Februari 2019, Minggu (10/2), kemarin, berlangsung dengan aman dan sukses. Di ajang ini, sedikitnya ada 21 tim yang berjibaku untuk memperebutkan trofi Tomagoba tersebut.

Sejak babak penyisihan grup, tim-tim kontestan tersebut mulai berguguran hingga akhirnya menyisahkan empat tim terbaik di semifinal. Empat tim semifinalis tersebut yakni, Binter Academy sebagai wakil Ternate, kemudian tiga wakil Tidore yaitu, Persiga Gamtufkange, Laskar Dodiacobodoe dan Pancer Indo.

Baca: TANGGUH... Hal 11

Ferry Paulus Ambil Alih Tugas Gede di Persija JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta melakukan pergantian di tubuh direksi. Peran Gede Widiade kini diambil alih oleh Ferry Paulus. Pergantian disampaikan Direktur Utama Persija, Kokoh Afiat, di Hotel Century, Senayan, akhir pekan kemarin.

Kokoh menjelaskan secara struktur sejatinya Gede merupakan Direktur Persija (bukan direktur utama seperti selama ini disebutkan), yang membawahi seluruh bidang baik keuangan, marketing, dan sepakbola.

Namun dalam pengelolaannya, Kokoh mengaku diminta Gede untuk membantu keuangan dan manajemen. Kokoh pada saat ini berposisi sebagai komisaris.

“Saya sebenarnya dalam struktur adalah komisaris, tapi diminta aktif awasi keuangan. Seiring dengan perkembangan Persija, ada program besar dari para pemegang saham,” kata Kokoh.

“Persija pun dikembangkan struktur organisasinya. Yang tadinya Bapak Gede sendiri, kini ditambah 4 orang. Saya Direktur Utama, Wakil Dirut, kemudian Dirut Keuangan, Direktur Marketing, dan urusan sepakbolanya diambil alih Gede Widiade,” sambungnya.

Baca: PERSIJA... Hal 11

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

...TANGGUH Samb Hal. 10 Hal itu karena eMPe tampil dengan motivasi balas dendam. Sejak kick off, kedua tim sudah saling jual beli serangan. Namun, eMPe tertinggal lebih dulu melalui tendangan spekulasi yang dilakukan Ano di pertengahan babak pertama. Namun, keunggulan Smansa 02 tidak bertahan lama. Hanya berselang 3 menit kemudian, gol penyama kedudukan lahir dari kaki Bices Konoras.

Tidak ingin berhenti di situ, eMPe FC terus membangun serangan untuk menuntaskan misi balas dendam mereka. Hasilnya, sebelum turun minum, eMPe menambah keunggulan. Gol kedua eMPe ini datang dari striker andalan mereka, Sadri di penghujung babak pertama. Hingga babak pertama

...LASTORI Samb Hal. 10 mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U-22. Ketika berada di hotel, dia kerap menggunakan ponselnya untuk bermain gim Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG).

“Saya sering main PUBG sama teman-teman yang lain karena bisa mengusir rasa bosan juga ketika di hotel,” ujar Rifal Lastori.

Timnas U-22 Sukses Tahan Imbang Arema FC Tim Nasional Indonesia U-22 menunjukkan kelas mereka dalam laga uji coba kontra Arema FC. Dalam pertandingan yang dihelat di StadionKanjuruhan Malang, Minggu (10/2) malam tadi, skuat besutan Indra Sjafri tersebut berhasil menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1. Gol Timnas U-22 dicetak Hanif Sjahbandi.

Sementara, gol balasan Arema dicetak Robert Lima Gladiator.

Bagi Timnas U-22, hasil ini merupakan modal mereka untuk berlaga di ajang Piala AFF U-22, yang akan dihelat mulai pekan depan. Setelahini, mereka akan menjalani satu lagi laga uji coba, kontra Madura United. Pertandingan ini dijadwalkan bakal digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (12/2) besok.

Sementara, bagi Arema, pertandingan ini sebagai ajang pemanasan jelang laga Babak 16 Besar Piala Indonesia.

Mereka akan menghadapi pemenang antara Persib dan Persiwa Wamena. Leg pertama pertandingan ini bakal dihelat pada Jumat (15/02) mendatang.

Arema FC memenuhi janji mereka memberi tekanan pada Timnas U-22.

Begitu laga dimulai, klub berlogo singa mengepal ini langsung melancarkan serangan ke beneng pertahanan Garuda Muda, julukan Timnas U-22.

Laga belum genap berjalan dua menit, Arema memiliki peluang pertama mereka, kala Roberto Lima Gladiator mendapat bola di kotak penalti Timnas U-22. Namun, Dandi Maulana sigap menghalau bola dari kaki penyerang Arema tersebut.

Sukses menghalau serangan lawan, Timnas U-22 langsung melancarkan serangan balik ke pertahanan tuan rumah. Witan Sulaeman sukses mengecoh pemain belakang Arema dan mengirim bola ke tengah kotak penalti.

Namun, sayangnya bagi Garuda Muda, Marinus Wanewar gagal menjangkau bola.

Arema terus menggempur pertahanan Timnas U-22, berulang kali Johan Ahmat Farizi dan kawan-kawan mendobrak pertahanan Garuda Muda yang dikawal Dandi Maulana dan Andi Setyo.

Namun, serbuan mereka selalu kandas di barisan pertahanan Timnas U-22.

Menit 20, Arema mendapat peluang melalui sepakan Dedik Setiawan. Namun, Satria Tama sukses menghalau bola yang meluncur ke gawangnya.

...ASPROV Samb Hal. 10 Menurut Adam, ada empat kabupaten yang hingga saat ini belum diketahui keberadaan Askab secara yuridis maupun defektor, yakni Halmahera Timur (Haltim), Halmahera Utara (Halut), Pulau Morotai dan Kepulauan Sula.

Namun, keempat daerah tersebut punya spesifikasi persoalan yang berbedabeda. Adam mengungkapkan, untuk kabupaten Halut dan Haltim menurut informasi sudah menggelar musyawarah. Namun, hingga saat ini tidak ada pengajuan usulan untuk dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pada Asprov.

Karena itu, ia mengap secara defaktor kedua daerah tersebut suda menggelar musyawarah, namun legalitas kepengurusannya belum karena belum ada Surat Keputusan dari Asprov. Sedangkan, Morotai saat ini sudah mengkonfirmasi ke Asprov untuk menggelar musyawarah.

“Untuk Pulau Morotai, panitianya sudah dibentuk. Tinggal menentukan waktu saja kapan bisa dilaksanakan musyawarah. Sementara untuk kepulauan Sula ini yang hingga saat ini kami belum mendengar informasi,” ujarnya.

Adam menjelaskan, Askab maupun Akot dituntut untuk harus menggelar musyawarah secara konstitusional berdasarkan statuta PSSI. Tidak bisa dilakukan dengan cara penunjukkan, tetapi harus melalui mekanisme musyawarah.

...BINTER Samb Hal. 10 Di partai puncak, Binter akhirnya sukses membawa pulang trofi tersebut dengan menempati posisi pertama. Di posisi dua Persiga Gamtufkange, dan juara tiga bersama diraih oleh dua tim yaitu Laskar Dodiacobodoe dan Pancer Indo. Sementara, top skor disabet oleh pemain Tunas Selatan atas nama Izul Hak Mochtar, dan best player dinobatkan pada pemain Binter Academy yakni Fahreza Sudin.

Penutupan Tomagoba Open Tournament U-19 digelar secara spektakuler dengan menampilkan tarian-tarian daerah dari 70 putra-putri terbaik Tomagoba. Selain itu, juga diisi oleh

SAMBUNGAN usia, skor 2-1 menjadi milik eMPe FC. Di babak kedua, sejumlah rotasi yang dilakukan Smansa 02 terutama di sisi menyerang. Omenk yang dimasukkan di babak kedua membawa keberuntungan bagi Smansa 02. Memanfaatkan bola tendangan bebas dari sisi kanan, gelandang serang milik Smansa 02 berada kurang lebih 10 meter dari gawang langsung melakukan heading jump. Bola sundulan spekulatif itu langsung bersarang ke gawang eMPe dan mengubah skor menjadi 2-2.

Dengan skor imbang itu, eMPe FC terus berusaha keras membangun serangan guna meraih kemenangan.

Namun, pertahan Smansa 02 sangat kokoh dan tidak ingin rekor tak terkalahkan mereka dipatahkan oleh eMPe. Akhirnya, sejumlah serangan yang dilakukan tak membuahkan hasil. Kedua tim menyudahi pertandingan dengan skor imbang 2-2. (yun) Timnas U-22 mengubah komposisinya pada menit 24. Lutfi Kamal masuk menggantikan Kadek Agung, yang mengalami cedera.

Masuknya Lutfi tak mengubah jalannya permainan. Arema tetap mendikte permainan dan memaksa Timnas U-22 mengandalkan serangan balik. Garuda Muda baru mampu mengambil alih kendali permainan jelang babak pertama usai. Namun, serbuan bergelombang skuat besutan Indra Sjafri ini masih selalu kandas di kaki para penggawa tuan rumah.

Babak kedua, Arema mengubah komposisi pemain mereka, Nasir dan Utam Rusdiana ditarik keluar. Sebagai penggantinya, Arema memasukkan Sunarto dan Kurniawan Kartika Ajie.

Pergantian pun dilakukan oleh Timnas U-22. Nadeo Argawinata, Nur Hidayat, dan Hanif Sjahbandi dimasukkan oleh Indra Sjafri untuk menambah tenaga di skuat Garuda Muda. Lima menit babak kedua berjalan, Timnas U-22 sempat mendapat peluang. Sepakan bebas Luthfi Kamal dari sisi kanan pertahanan Arema sempat menciptakan kemelut di lini pertahanan Arema. Namun, Kurniawan Kartika Ajie sigap menghalau bola yang melintas di muka gawangnya. Usai peluang tersebut, Timnas U-22 kembali kehilangan dominasi mereka. Giliran Arema yang mendominasi permainan, sedangkan Garuda Muda kembali mengandalkan serangan balik cepat.

Sepuluh menit babak kedua berjalan, Garuda Muda kembali mengubah komposisi pemain. Rifal Lastori dan Dimas Drajad masuk menggantikan Witan Sulaeman dan Marinus Wanewar.

Lima menit berselang, mereka kembali mengubah komposisi pemain. Gian Zola ditarik keluar dan digantikan M. Rafli.

Menit 69, memanfaatkan skema sepak pojok, Hamka Hamzah sempat membobol gawang Timnas U-22.

Namun, gol ini dianulir wasit karena sudah terlebih dulu terjadi pelanggaran pada Andi Setyo. Timnas U-22 mulai bisa mengambil inisiatif permainan pada menit 70. Beberapa kali mereka memanfaatkan lini belakang Arema.

Garuda Muda akhirnya mencetak gol kemenangan mereka pada menit 74.

Memanfaatkan kerja sama apik dengan rekan-rekannya, Hanif Sjahbandi melepas sepakan keras menyusur tanah yang melesak ke sisi kiri gawang Arema.

Tertinggal satu gol, Arema menggencarkan serbuan ke pertahanan Timnas U-22. Berulang kali Robert Lima Gladiator, Sunarto, dan Dedik Setiawan berjibaku dengan para pemain belakang Garuda Muda. Upaya Arema akhirnya membuahkan hasil pada menit 86.

Robert Lima Gladiator menyelamatkan muka tuan rumah dari kekalahan setelah membobol gawang Nadeo Argawinata. Kedua tim sama-sama berupaya mencetak gol kemenangan pada tiga menit waktu normal. Namun, sampai wasit Jumadi Efendi meniup peluit panjang tak ada gol tambahan tercipta. (net/yun) Hal itu agar menjadi dasar bagi Asprov untuk mengeluarkan SK. Adam juga warning bagi Askab maupun Akot yang hanya melakukan penunjukkan ketua.

“Kami akan tinjau ulang SK kalau ada yang demikian (pemilihan ketua tidak melalui musyawarah),” tegasnya.

Terlepas dari itu, Asprov juga memberi apresiasi pada salah satu agenda yang mau digagas oleh pemerintah sepak bola di Kota Ternate, yakni Ternate Premier League. Menurut Adam, gagas untuk menggelar Ternate Premier League tersebut sangat tepat apalagi bertujuan untuk mengurangi pertandingan gawang sedang yang lagi marak di Kota Ternate. Apalagi, pertandingan gawang sedang ini memang selain tidak sesuai dengan Law Of The Game, juga merusak karier pemain di dunia sepak bola. Namun, ia meminta agar tidak menggunakan istilah kompetisi tetapi turnamen. Sebab, menurut Adam kompetisi itu hanya dilaksanakan PSSI seperti Liga 1 hingga Liga 3. Kemudian, kompetisi kelompok umur di bawahnya.

“Pada prinsipnya, saya memberi dukungan dan apresiasi atas gagasan untuk menggelar Ternate Premier League itu.

Ini penting, karena di Maluku Utara terutama di Ternate ini, banyak sekali pertandingan gawang sedang yang memang akan merusak karier pemain. Apalagi dalam aturan permainan, terutama lapangan dan bola sangat bertentangan dengan pertandingan gawang sedang,” terangnya mengakhiri. (yun) finalis indonesia Idol, Rio Basir Ft Vikry Kiuw, yang membuat penutupan Tomagoba Open Tournament bak pesta olahraga profesional, kemarin. Di akhir sambutan ketua panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh sponsor dan pendukung kegiatan hingga bisa terselenggaranya turnamen kategori usia tersebut.

“Kepada seluruh masyarakat Tomagoba dan Kota Tidore, atas partisipasinya kegiatan ini tentu jauh dari kata sempurna. Karena kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan maka, kritikan dan saran akan sangat diharapkan.

Sebagai wujud komitmen kepanitiaan makan, pembukaan Tomagoba Open Tournament U-19, akan dilaksanakan pada Tanggal 25 Januari 2020,” ujar Lutfi. (yun)

...PERSIJA Samb Hal. 10 “Nah, setelah Gede Widiade mundur, maka secara otomatis posisinya pun kosong. Bapak Ferry sebagai CEO (Chief Executive Officer). Dia tadi posisinya komisaris yang diminta bantuan untuk menjadi CEO mengurusi sepakbola ini. Tak ada pengganti pak gede. Jadi direktur kosong,” Kokoh menegaskan.

Kokoh juga menjelaskan bahwa belum ada rencana untuk mencari pengganti posisi Gede Widiade. “Tapi untuk mengisi semen-

...DI’SWAY Samb Hal. 1 “Saya kan juga membaca DI’s Way tiap hari. Tidak pernah absen,” tulis salah satu komentator.

Saya bisa merasakan selera humor penulis komentar itu. Buktinya saya tersenyum saat membacanya.

Ternyata banyak komentar yang seperti itu. Saya memang membaca semua komentar. Yang muncul di DI’s Way. Kadang ingin mengomentari komentar itu. Tapi saya takut terbawa arus.

Ya sudah. Saya tidak akan lagi membanggakan bisa tiap hari menulis DI’s Way. Saya ganti justru bangga pada Anda: kok mau-maunya baca DI’s Way. Tiap hari.

Tanpa absen.

Jadwal saya membaca komentar biasanya tengah hari. Nunggu banyak dulu.

Agar cukup sekali buka.

Sesekali saya melakukan tes: jam 5 pagi lihat DI’s Way. Ups...sudah ada juga yang berkomentar. Mungkin masih sambil meluk guling. Rasanya mau saya datangi kamarnya: ngapain sepagi itu sudah baca DI’s Way. Banyak juga pembaca yang melakukan koreksi. Kalau ada yang salah. Misalnya negara-negara yang memboikot Qatar.

Hanya empat negara: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir.

Ohh... itulah rupanya. Di semi final

11

tara, tugas Bapak Gede ya (yang) ditunjuk Bapak Ferry. Artinya bisa dibilang menggantikan tugas Bapak Gede ya,” ujarnya.

Ferry Paulus menyadari bahwa menjalankan peran Gede Widiade tidak akan gampang. Namun, Ferry tertantang untuk meningkatkan Persija Jakarta.

“Yang pasti ini pekerjaan tak mudah. Kalau kemarin-kemarin mungkin posisi yang tak terlalu sulit dalam arti Persija sudah running, barangkali meracik hal-hal yang kosong untuk lebih baik,” kata Ferry.

“Tapi posisi ini ditinggalkan setelah juara dan banyak elemen yang hilang buat saya sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit tapi

mengelaborasi aktivitas ini. Karena aktivitas yang berjalan harus dirajut kembali dan menjadi lebih baik,” bebernya.

Tak hanya itu, Ferry yang juga menjabat sebagai Presiden Persija ini cukup lega karena masih memiliki waktu berbenah sebelum kompetisi bergulir Mei mendatang.

“Saya pikir waktu harus dijawab. Bersyukur kompetisi masih bulan Mei hanya kita harus menjalankan langkah seperti anak tangga. Satu adalah memasuki event play off Liga Champions Asia, Piala Presiden, dan Piala Indonesia yang harus kami kerjakan,” ujar Ferry lagi. (dtc/yun)

Piala Asia lalu Qatar mencetak empat gol.

Sebenarnya tidak semua gol itu dimaksudkan untuk gawang Uni Emirat Arab.

Melainkan satu gol untuk tiap negara yang memboikotnya.

Rumor itu begitu meluasnya di negaranegara Teluk. Yang semua gila bola. Sampai tujuan Piala Asia ‘untuk persatuan’ itu justru kian retak.

Husnun Juraid juga sering melakukan koreksi. Khusus soal kesalahan bahasa.

Misalnya kalau saya menuliskan kata ‘hutang’. Selalu saja orang Malang itu membetulkannya. Mestinya utang. ‘Utang budi dibawa mati’. Bukalah kamus besar bahasa Indonesia. Yang benar adalah ‘utang’.

Kadang saya menyalahkan HP baru saya.

Ketika saya menulis kata ‘berutang’ di HP, kata itu otomatis diubah menjadi ‘berhutang’. Rupanya HP saya belum pernah belajar kamus besar bahasa Indonesia.

Cukup banyak pembaca yang memberikan koreksi. Biasanya Mas Joko Intarto langsung memperbaikinya. Itulah enaknya online. Bisa langsung koreksi saat itu juga.

Beda dengan di koran. Yang sudah tercetak tidak bisa dikoreksi.

Tapi soal DI’s Way terbit tiap pagi hari, rasanya akan saya pertahankan. Saya setuju: ini masih terbawa budaya cetak.

Harus terbit pagi. Belum budaya digital.

Yang bisa menulis kapan saja dan terbit saat itu juga.

Tapi saya punya pertimbangan lain: ingin mendisiplinkan diri. Kadang orang harus

‘dipaksa’ untuk konsisten. Saya sengaja mengikatkan diri dengan komitmen itu.

Saya yakin ini: orang yang biasa terikat dengan komitmen akan memperoleh kepercayaan.

Padahal kepercayaan adalah modal utama hidup. Bukan uang.

Mungkin saja saya terlalu khawatir. Kalau saya boleh nulis kapan saja dan terbit kapan saja hasilnya bisa tidak menulis sama sekali.

Merasa tidak terikat komitmen. Dan itu memang enak. Nyaman. Tidak ada pressure.

Tidak stres. Tapi lantas untuk apa hidup?

Saya masih belum bisa menemukan cara baru mengikatkan diri pada komitmen.

Mungkin saja beda orang beda cara. Beda generasi beda perilaku.

Buktinya sering saya alami. Setahun ini. Pikiran suntuk. Tidak mood. Tidak ada ide. Atau banyak ide tapi tidak bisa ditulis.

Banyak masalah. Banyak pekerjaan. Saya bisa pastikan tidak akan bisa menulis kalau tidak terikat komitmen itu.

Tapi begitu dekat deadline beda. Hati langsung memerintahkan saya harus mulai menulis. Maka jadilah tulisan itu.

Kadang saya harus buka DI’s Way edisiedisi sebelumnya. Untuk membaca ulang komentar-komentar. Dari situ biasanya muncul semangat untuk menulis. Pembaca begitu hidup di benak saya. Mereka menunggu DI’s Way besok pagi. Ayo. Nulis.

Maka jadilah tulisan itu.

Selalu begitu. Sampai hari ini.

Entah sampai kapan. (*)

PSS Sleman Lepas Cristian Gonzales

CRISTIAN Gonzales SLEMAN - PSS Sleman memutuskan melepas penyerang gaek, Cristian ‘El Loco’ Gonzales. ‘Super Elang Jawa’ memilih tak memperpanjang kontrak pemain kelahiran Uruguay ini.

Gonzales krusial dalam keberhasilan PSS menjuarai Liga 2 musim 2018 lalu. Dia mencetak 15 gol, menunjukkan ketajamannya kendati sudah berusia 42 tahun.

“El Loco kita tidak ada komunikasi lagi, iya (dilepas), begitulah kira-kira,” kata Manajer PSS Sleman, Retno Sukmawati pada detikSport. Retno tidak menjelaskan apa alasan manajemen tidak memperpanjang kontrak Gonzales.

Guna menutup lubang posisi yang ditinggalkan Gonzales, manajemen PSS kini memburu penyerang asal Brasil. Retno mengaku telah mengirimkan proposal penawaran kepada pemain negeri Samba itu.

“Kemarin kami sudah kirim negosiasi ke agen dan pemainnya. Saat ini kami menunggu jawabannya, karena pemain itu juga menunggu surat penawaran kita,” sebutnya.

Meski demikian, Retno belum bersedia membocorkan siapa nama pemain tersebut. Dia hanya menyebut pemain itu belum pernah bermain di kompetisi sepakbola Indonesia.

“Belum pernah main di Liga Indonesia. Nanti kalau ada info lanjutan kami sampaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, PSS Sleman tengah mengincar dua pemain asing baru, dari Brasil dan Korea Selatan. Masingmasing adalah penyerang dan gelandang. Penyerang baru dibutuhkan PSS mengingat mereka sudah melepas Cristian Gonzales. Pemain 42 tahun yang mencetak 15 gol musim lalu itu tak diperpanjang kontraknya.

“Sudah kirim penawaran untuk nego, pemain dari Brasil, posisinya striker,” kata Retno. “Kemarin kami sudah kirim negosiasi ke agen dan pemainnya. Saat ini kami menunggu jawabannya, karena pemain itu informasinya juga menunggu surat penawaran dari kita,” sambungnya.

Meski demikian, Retno belum bersedia membocorkan siapa nama pemain tersebut. Dia hanya menyebut pemain itu belum pernah bermain di kompetisi sepakbola Indonesia.

“Belum pernah main di Liga Indonesia. Nanti kalau ada info lanjutan, kami sampaikan,” imbuhnya.

Retno juga mengungkapkan sore ini tim manajemen sedang berkomunikasi dengan agen pemain asal Korea Selatan.

Namun belum ada penawaran apapun saat ini karena masih dalam komunikasi awal. “Saya lagi ketemu sama agennya, sore ini masih negosiasi, kami masih negosiasi dari Korea,” ujarnya.

“Kalau dari Korea posisinya gelandang bertahan. Tapi ini masih komunikasi awal, nanti juga tergantung pelatih, kalau kami dari manajemen maunya pelatih seperti apa nanti kami follow up,” jelasnya. (dtc/yun)

Beruntung, Anak-anak Ini Main Bola Bareng eks Bintang Liverpool

KESEMPATAN: Pemain muda dari sejumlah SSB di Indonesia bermain bersama salah satu eks bintang Liverpool, Vladimir Smicer JAKARTA - Beruntungnya anak-anak generasi muda yang merupakan siswa dari beberapa lembaga sepak bola di Indonesia ini bisa langsung bermain bersama salah satu eks bintang Liverpool, Vladimir Smicer.

Dalam kesempatan itu, para siswa dapat melihat langsung bagaimana Smicer bermain bola dengan level anak-anak.

Smicer yang datang ke Jakarta ini merupakan undangan dari AXA Mandiri sebagai Official Partner Liverpool FC. Kegiatan ini sekaligus merupakab bagian dari kampanye hidup sehat melalui rutin berolahraga, salah satunya adalah sepakbola.

Saat diajak bermain bola, para siswa dari Tim Garuda Baru dan SMPIT Taruma Islamic School & Football Academy Bekasi ini

bisa merasakan bagaimana metode latihan dari klub Premier League Liverpool. Salah satunya adalah Bayu Pamungkas (15) dari Tim Garuda Baru yang mengaku berkesan karena bisa bermain bola bareng pemain legenda dari Liverpool.

“Senang sih, karena bisa main bareng sama legenda Liverpool. Apalagi dari luar negeri gitu lah. Terus, pelajaran yang bisa saya ambil sih, walaupun dia pemain profesional tapi tetap mau main dengan yang belum dia kenal. Seperti ke pelosok, main bola bareng anak-anak, jadi gak terlalu sombong orangnya, baik gtu,” kata Bayu.

Bayu pun menyadari bahwa dalam kesempatan bertemu dengan sang legenda

yang paling berkesan bukan dari materinya, melainkan karena ia bisa bermain dengan Smicer.

“Sebenarnya pelajaran tadi tuh gak terlalu rumit-rumit. Dan sebenarnya dia juga dulu belajar seperti itu, berarti dengan begitu walaupun dengan hal sepele kita nggak boleh meremehkan, karena dia juga jadi profesional dengan belajar seperti itu,” katanya.

Dalam kesempatan itu, pesepakbola yang sudah berusia 45 tahun ini mengajari anak-anak untuk berlatih teknik-teknik dala sepakbola, yakni passing dan dribling. “Tadi belajar teknik passing dan dribling. Dua itu aja sih sebenarnya, sama back pass,” tutupnya. (dtc/yun)

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

MANCA SPORT

12

SPORTAINMENT Bercanda Tentang Sala, Dua Fans Southampton Dipolisikan SOUTHAMPTON - Dua fans Southampton menjadikan penyebab tewasnya Emiliano Sala candaan. Akibatnya, dua penonton itu dipolisikan. Southampton menghadapi Cardiff City di St. Marry Stadium, Sabtu (9/2). Itu menjadi laga perdana The Bluebirds, julukan Cardiff, setelah strikernya dinyatakan tewas.

Dalam video yang beredar di media sosial, dua penonton laki-laki terlihat berjoget-joget membuat gestur pesawat dengan merentangkan tangannya di tribun. Gestur itu dinilai mengejek Cardiff, yang baru kehilangan Sala, striker anyarnya yang tewas kecelakaan pesawat.

Candaan itu membuat Southampton langsung mengambil sikap. Kedua fansnya langsung diamankan kepolisian, dan terancam sanksi larangan datang ke stadion seumur hidup.

“Southampton Football Club mengonfirmasi bahwa dua penggemar ditahan dan identitas mereka diambil kepolisian selama pertandingan kami melawan Cardiff City,” jelas pernyataan klub.

“Perilaku seperti itu tidak memiliki tempat dalam permainan kami dan tidak akan ditoleransi di St. Mary. Klub akan mengambil sikap yang sangat tegas terhadap siapa pun yang terlibat dan berencana melarang para pendukung yang teridentifikasi,” sambung Southampton, yang menang 2-1 atas Cardiff City tadi malam.

Tak cuma Southampton, kecaman juga dilontarkan pengguna media sosial kepada dua penggemar itu. Banyak yang menilai kedua penonton itu tak menghormati Cardiff City yang sedang berduka. Sala, yang didatangkan Cardiff dari Nantes, mengalami kecelakaan pesawat di perairan Kepulauan Channel. Pesawatnya hilang kontak sejak 21 Januari dan baru ditemukan pada 4 Februari. Jasadnya baru ditemukan pada 7 Februari, dan terkonfirmasi Sala meninggal pada 8 Februari 2019 atau sehari sebelum bertanding melawan Southampton. (dtc/yun)

EMILIANO Sala

SELEBRASI: Pemain Real Madrid merayakan gol ke gawang Atletico Madrid pada Derby Mardrilino, akhir pekan kemarin

Madrid Incar Barca Atletico Kalah Bukan karena VAR

MADRID - Kemenangan atas Atletico Madrid membawa Real Madrid naik ke peringkat kedua.

Bek Madrid Sergio Ramos percaya persaingan gelar juara Liga Spanyol masih terbuka. Madrid memenangi laga derby melawan Atletico. Dalam pertandingan pekan ke-23 Liga Spanyol di Wanda Metropolitano, akhir pekan kemarin, Los Blancos menang dengan skor 3-1.

Dapat tambahan tiga poin, Madrid naik ke peringkat kedua klasemen Liga Spanyol. Karim Benzema dkk kini mengumpulkan 45 poin dari 23 pertandingan, menggusur Atletico yang punya 44 poin. Dari Barcelona, Madrid kini berjarak lima poin. Namun Bacelona belum bertanding dan baru akan tandang ke markas Athletic Bilbao pada Senin (11/2) dini hari tadi.

Kemenangan atas Atletico membuat Ramos percaya persaingan perebutan gelar juara Liga Spanyol masih terbuka. Kapten Madrid itu yakin timnya bisa mengejar Barcelona.

“Kami memenuhi target untuk memulihkan posisi di klasemen dan memangkas jarak dengan tim-tim teratas dan sekarang kami akan lihat bagaimana mereka tampil,” ujar Ramos kepada

beIN Sports.

“Masih ada banyak poin yang diperebutkan dan tim mana pun bisa menyulitkan, seperti yang sudah kita lihat di putaran pertama musim. Kami punya harapan dan akan berjuang untuk tiga kompetisi. Liga memotivasi kami dan kami ingin terus memperjuangkannya dan menyulitkan Barcelona,” katanya.

Di sisi lain, ada peran Video Assistant Referee (VAR) dalam kekalahan Atletico Madrid dari Real Madrid. Tapi, Diego Simeone tak sependapat dan menilai Los Colchoneros pantas kalah. Di laga itu, Madrid pulang dengan kemenangan 3-1 lewat gol-gol Casemiro, penalti Sergio Ramos, dan Gareth Bale.

Skor sempat imbang 1-1 ketika Antoine Griezmann menyamakan skor. Madrid yang unggul 2-1 di babak pertama sebenarnya mendapat tekanan hebat di awal babak kedua dan Atletico bahkan sempat menyamakan skor lewat Alvaro Morata.

Sayangnya gol tersebut dianulir karena lewat tayangan VAR, Morata sudah lebih terjebak offside meski terbilang tipis sekali. Selain itu pada

penalti Ramos pun, pelanggaran kepada Vinicius Junior yang mengawali penalti itu terjadi di luar kotak penalti.

Tapi, wasit lantas melihat VAR lebih dulu dan berdiskusi dengan asistennya serta wasit VAR sebelum memutuskan penalti untuk Madrid. Boleh dibilang kemenangan Madrid sangat dibantu VAR, tapi Simeone membantahnya.

“Saya tidak biasa membicarakan soal VAR. Ada saatnya alat itu akan semakin membaik untuk menguntungkan semuanya,” ujar Simeone seperti dikutip Football-Espana.

“Saya tidak melihat tayangan ulang dari insiden yang dipertanyakan itu - Tapi kami kalah hari ini bukan karena VAR,” sambungnya.

Atletico memang tampil lebih trengginas dengan menciptakan 10 attempts tapi hanya dua on goal. Sementara, Madrid punya total empat tembakan tepat sasaran dan berujung tiga gol.

Kekalahan ini pun membuat Atletico harus turun ke posisi ketiga klasemen.

“Laga yang sulit dan mereka lebih baik ketimbang kami. Mereka begitu pintar dalam momen-momen penting,” paparnya. (dtc/yun)

Honda Tak Impresif, Marquez Kalem Saja MARC Marquez tak meraih hasil maksimal di dua hari terakhir tes MotoGP Sepang. Baby Alien tetap tenang menatap musim baru. Meski kondisi bahunya belum 100 persen fit, Marquez sempat menjadi yang tercepat pada hari pertama tes MotoGP Sepang, Rabu (6/2). Setelah itu Marquez tercecer. Pada hari kedua, Maverick Vinales yang tercepat. Marquez menempati posisi kedelapan.

Sementara pada hari terakhir, Marquez ada di posisi ke-11, Danilo Petrucci menjadi yang tercepat.

Motor-motor Ducati menguasai empat posisi teratas dengan komposisi 2-4, Francesco Bagnaia, Jack Miller, dan Andrea Dovizioso.

Marquez sadar bahwa tim-tim pesaing sedang bekerja keras untuk menyudahi dominasi Honda. Di musim lalu, Marquez dominan dengan sembilan kemenangan dari 19 seri yang digelar.

“Tim-tim lawan berkembang pesat, lawan-lawan bekerja untuk mengalahkan kami. Itu wajar, kami akan bekerja untuk mempertahankan gelar juara dunia,” kata Marquez dalam wawancara di acara Repsol Honda Visit Indonesia yang digagas Astra Honda Motor.

“Seperti hasil tes di Malaysia, sangat-sangat ketat.

Tapi jangan lupa saat tes musim lalu saya juga finis kedelapan atau sembilan. Penting terus bekerja untuk musim ini, bukan cuma tes di Malaysia. Kami finis ke-11 kali ini. Saat anda mendapat pengalaman lebih, anda mulai percaya pentingnya terus bekerja mengembangkan motor, untuk paketnya, untuk konsistensi. Kami mencoba, tapi tentunya Ducati, Yamaha, Suzuki, semua pabrikan bekerja sangat keras,” jelasnya. (dtc/ yun)

MARC Marquez

MAJANG POLIS

HARIAN

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

MALUT POST

13

art: atu

Bagasi Berbayar, Pariwisata Lesu Samin: Jumlah Wisatawan Tiap Bulan Menurun

FOLLOW UP Pungutan ke Siswa Dihentikan

Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Arwani Jufri

TERNATE – Kebijakan Kepala SMPN 1 Kota Ternate, Mustamin Hamzah yang membebankan uang sebesar Rp 500 ribu bagi peserta ujian, dianggap tak menjadi masalah.

Selama kebijakan itu diambil dengan persetujuan orang tua siswa. “ Kalau sesuai kesepakatan bersama orang tua siswa dengan IBRAHIM Muhammad komite sekolah, tak jadi masalah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ibrahim Muhammad, kepada Malut Post, Sabtu (9/2).

TERNATE – Penerapan bagasi berbayar mulai berdampak buruk pada sektor pariwisata di Kota Ternate. Setiap bulan angka kunjungan wisatawan ke Ternate terus mengalami penurunan.

Baca: PARIWISATA... Hal 16

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

MERIAHKAN STQ

Baca: SERTIFIKASI... Hal 16

SERTIFIKAT Tunggu Koordinasi Pemkot

Ternate Tengah Lurah dan Camat Targetkan Juara tak Proaktif Umum STQ TERNATE–Tahun i n i , K o t a Te r n a t e mendapatkan jatah pembuatan sertifikat gratis melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau sebelum-

PUPR KOTA TERNATE FOR MALUT POST

MAKET Sport hall

TERNATE – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate belum mau menerbitkan sertifikat lahan, di mana pembangunan sport hall tengah dilakukan di sana. Sebelum mengeluarkan sertifikat, BPN akan menunggu hasil koordinasi pemkot dengan polda Malut. “ Kalau hasil koordinasinya sudah ada baru kami bisa menerbitkan sertifikatnya,” kata Kepala Kantor BPN Kota Ternate, Achmad Ady Shufi Dahlan, kemarin (10/2).

Baca: KOORDINASI... Hal 16

KUNJUNGAN WISATA MENURUN

Marching band meramaikan pawai taaruf pembukaan STQ (Seleksi Tilawatil Quran)yang di gelar di halaman kantor Wali Kota Ternate, kemarin (10/2)

SURYANI TAWARI/MALUT POST

KOMPAK: Pose bersama Pelepasan Peserta STQ Kecamatan Ternate Tengah.

TE RNATE – Ke c a matan Ternate Tengah kembali menargetkan untuk meraih juara umum dalam ajang STQ tahun ini. Target itu sangat realistis sebab dalam lima kali perlombaan terakhir Ternate Tengah selalu

menyabet juara umum.

“Target kami kembali meraih juara umum,” kata Camat Ternate Tengah Abdul Haris Usman, saat pelepasan kafilah STQ Kecamatan Ternate Tengah, Sabtu (9/2).

Baca: STQ... Hal 16

nya yang dikenal dengan prona sebanyak 9 ribu sertifikat. Namun, hingga kini yang terdata untuk mendapatkan sertifikat baru sebanyak 2 ribu warga.

Baca: PROAKTIF... Hal 16

Risval: Tergantung Anggaran TERNATE – Desakan anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Moti agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun depan meningkatkan jalan lingkar Moti menjadi jalan hotmix ditanggapi Kepala Dinas

PUPR, Risval Tribudiyanto. Menurut Risval, pihaknya berkeinginan besar agar ada pemerataan pembangunan hingga ke kecamatan terluar, terutama jalan. Namun, hal itu tergantung anggaran.

1 Penerapan bagasi berbayar

mulai berdampak buruk pada sektor pariwisata di Kota Ternate.

2 Setiap bulan angka

kunjungan wisatawan ke Ternate terus mengalami penurunan

3 Dampaknya sudah mulai

terasa. Ini dibuktikan dengan banyak penerbangan yang kosong

4 Kondisi ini, harus segara

dicarikan solusinya. Sebab selain sektor pariwisata, secara berlahan-lahan juga akan berdampak ke sektor lain, seperti UKM dan perhotelan.

5 Masalah ini harus

secepatnya dicarikan solusi agar tidak terus berkepanjangan

6 Wisatawan yang berkunjung

ke satu daerah, tentu akan membawa banyak muatan.

Dengan penerapan bagasi berbayar, pastinya para wisatawan akan berpikir dua kali, karena kosnya semakin besar.

Baca: RISVAL... Hal 16

Harap Kafilah Hiri Tampilkan yang Terbaik TERNATE- Pelepasan Kafilah STQ Kecamatan Pulau Hiri berlangsung di Kantor Kecamatan Ternate Tengah, Sabtu (9/2). Camat Pulau Hiri

Rustam Malan berharap, Kafilah STQ Ternate Tengah dapat menampilkan yang terbaik,

SURYANI TAWARI/MALUT POST

Baca: KAFILAH... Hal 16

STQ: Pelepasan Peserta STQ Kecamatan Pulau Hiri

Kapolda Silaturahmi dengan BTM dan Yayasan Almunawwar TERNATE – Agenda safari Kapolda Maluku Utara Brigjen (Pol) Suroto diawali di Masjid Almunawwar Kota Ternate.

Kunjungan kapolda ke Almunawwar itu disambut antusias oleh pihak BTM maupun Yayasan Almunawwar. “ Kapolda Brigjen (Pol) Suroto ini tidak asing bagi kami, karena sebelumnya beliau sudah pernah bertugas di Malut,” kata Plt Ketua BTM Almunawwar H.Rustam Hamzah S.Sos. MSi, kemarin (10/2).

Ketua Yayasan Almunawwar H.Muchsin Saleh Abubakar SH. MH yang juga Ketum PW Badan Koordinasi Muballiq Indonesia (Bakomubin) menuturkan, setelah dia mendapat informasi dari Bakomubin

BTM ALMUNAWWAR FOR MALUT POST

SILATURAHMI : Foto bersama Kapolda Malut Brigjen Pol Suroto, bersama jajaran BTM dan Yayasan Almunawwar serta Badan Koordinasi Muballiq Indonesia (Bakomubin) di Masjid Almunawar Jumat pekan lalu.

Pusat jika Pak Suroto akan kembali bertugas di Malut, H Muchsin mengaku sang bersyukur. Sikap Pak Suroto yang baik dan sederhana serta

peduli kepada masyarakat menjadikan Kapolda sangat diterima masyarakat.

Baca: SILATURAHMI... Hal 16

HARIAN

MALUT POST

HALAMAN 14

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

SAMBUNGAN HALAMAN 19

3. Formulir persyaratan administrasi pendaftaran calon Anggota KPU Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2019-2024 dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi 1 Calon Anggota KPU Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan, Hotel Bukit Pelangi Jalan Jati Perumnas No 338 Kelurahan Jati – Kota Ternate, atau dapat diunduh melalui www.kpu-malutprov.go.id; 4. Berkas persyaratan administrasi pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan periode 2019-2024 masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1(satu) asli dan 1 (satu) foto copy (tanpa dijilid), disampaikan kepada Tim Seleksi 1 Calon Anggota KPU Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara: a. Diserahkan secara langsung ke Sekretariat Timsel 1 KPU Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan, di Hotel Bukit Pelangi Jalan Jati Perumnas No 338 Kelurahan Jati – Kota Ternate; b. Dikirim melalui pos ke alamat Sekretariat Timsel 1 KPU Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan, dengan cap pos pengiriman paling lambat tanggal 19 Februari 2019; c. Diserahkan secara langsung ke Sekretariat KPU Kota Tidore Kepulauan, Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Selatan. d. Seluruh dokumen persyaratan dimasukan ke dalam Map berwarna :

5. Pendaftaran mulai 13 Februari 2019 sampai 19 Februari 2019. Penerimaan dokumen pendaftaran dilayani pada pukul 08.00 WIT sampai pukul 16.00 WIT, kecuali hari terakhir tanggal 19 Februari 2019, dilayani sampai pukul 23.59 WIT. 6. Pada tahapan seleksi administrasi akan dilakukan pembobotan terhadap Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang meliputi pendidikan, pengalaman organisasi/institusi kepemiluan dan non kepemiluan, publikasi serta karya tulis/publikasi terkait kepemiluan, ketatanegaraan dan kepartaian. Peserta seleksi diharapkan menyusun DRH secara lengkap, benar dan disertai dengan bukti-bukti pendukung.

7. Informasi lain : a. Pengumuman hasil tiap tahapan Seleksi dapat di lihat pada laman KPU Provinsi Maluku Utara www. malut.kpu.go.id, media cetak lokal, media online, RRI Ternate, Media Sosial Facebook KPU Provinsi Maluku Utara dan papan pengumuman Sekretariat Tim Seleksi 1 Calon Anggota KPU Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan; b. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi 1, Hotel Bukit Pelangi, Jalan Jati Perumnas, No 338 Kel. Jati Kota Ternate, CP: 085298886288, 082290057276; c. Bagi pendaftar yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi, berkas pendaftaran tidak dikembalikan dan menjadi arsip Tim Seleksi. d. Peserta seleksi tidak dipungut biaya.

Ternate, 10 Februari 2019 Ketua Tim Seleksi 1 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum

Untuk calon anggota KPU Kota Ternate menggunakan map berwarna biru; Untuk calon anggota KPU Kota Tidore Kepulauan menggunakan map berwarna hijau; Untuk calon anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah menggunakan map berwarna merah; Untuk calon anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan map berwarna kuning.

Ir. Sri Haryanti Hatary, S.H., M.Si.

TIM SELEKSI 2 ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU UTARA

PENGUMUMAN NOMOR: 05/PP.06-Pu/82/Timsel.2/II/2019 TENTANG PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, HALMAHERA TIMUR, HALMAHERA UTARA DAN PULAU MOROTAI DALAM WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2019-2024 1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019; 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 268/PP.06Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 264/PP.06-Kpt/05/ KPU/I/2019tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2019-2024 Tahap VIII.

m. n.

o.

p. q

2. Dokumen Persyaratan : a.

b.

Tim Seleksi 2 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2019-2024 di 4 (empat) Kabupaten yaitu: 1. Kabupaten Halmahera Barat.

2. Kabupaten Halmahera Timur.

3. Kabupaten Halmahera Utara.

4. Kabupaten Pulau Morotai.

Dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum: a. Warga Negara Indonesia; b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerahpada saat mendaftar sebagai calon; k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan; l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu (sesama anggota KPU di semua tingkatan, anggota KPU di semua tingkatan dengan Badan Pengawas Pemilu di semua tingkatan dan anggota KPU di semua tingkatan dengan anggotaDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu); Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

(Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018).

c.

d.

e. f.

g.

Surat pendaftaran yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)Model SP.CALON 1 (terlampir); Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar; Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) Model DRH. CALON 6(terlampir); Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/ dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas,Model PP.CALON 5(terlampir); Surat pernyataan yang menyatakan :

JADWAL TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE, KOTA TIDORE KEPULAUAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PERIODE 2019 – 2024

TAHAPAN SELEKSI 1.

2.

Pengumuman pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; Bebas dari penyalahgunaan narkotika; Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan; Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan; Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota; Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama. yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)Model SP.CALON 2 (terlampir.

10 - 12 Februari 2019

Pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan

13 - 19 Februari 2019

3.

Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan

4.

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

5.

Tanggapan masyarakat disertai dengan identitas diri dan atau tanda pengenal lainnya

13 Februari 2019 - 15 Maret 2019

6.

Tes Tertulis dengan metode CAT (Computer Assisted Test)

27 Februari 2019 - 15 Maret 2019

7.

Pengumuman Hasil Tes Tertulis

28 Februari 2019 - 1 Maret 2019

8.

Tes Psikologi

9.

Pengumuman Hasil Tes Psikologi oleh Tim Seleksi

10.

Tes Kesehatan

11.

Tes Wawancara

12.

Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara

14 - 24 Februari 2019

26 Februari 2019

3 - 5 Maret 2019 9 Maret 2019 11 - 14 Maret 2019 16 - 18 Maret 2019

h. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik, Model SK.CALON 3 (terlampir); i. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/ Kota belum pernah menjadi anggota partai politik, Model SP.CALON 4 (terlampir); j. Asli surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri sebagai persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dituju; k Asli surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi (menteri di kementrian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementrian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negaradan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi dan bupati/ walikota di kabupaten/kota).

20 Maret 2019

1). Pendaftaran langsung di Sekretariat Tim Seleksi 2 d.a. Jl. Wijayakusuma, samping TK/SD Pertiwi I, Kel. Kota Baru, Ternate; dan 2). Mengirimkan softcopy dokumen hasil pindai/scandokumen asli melalui email timsel.zona2@ gmail.com dan dokumen fisik/ hardcopydikirim melalui pos ke alamat Sekretariat Timsel 2, Jl. Wijayakusuma, samping TK/SD Pertiwi I, Kel. Kota Baru, Ternate, cap pos tertanggal 19 Februari 2019 yang diterima Timsel paling lambat tanggal 20 Februari 2019. c.

d.

f.

3. Waktu dan Tempat Penyerahan Dokumen Pendaftaran : a. Pendaftaran mulai tanggal 13Februari 2019 dan ditutup pada tanggal 19Februari 2019, pada pukul 08.00-16.00 WIT. b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara:

Informasi dan formulir pendaftaran Calon Anggota KPU KabupatenHalmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur dan Pulau Morotai dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi 2 atau dapat menghubungi Sekretariat Timsel 2 (Ambar Purdanata S. 08114166764 / Rustam Bopeng 085298471025) atau dapat diunduh langsung melalui website KPU Provinsi Maluku Utara di https://malut.kpu.go.id.

Seluruh dokumen persyaratan wajib dilengkapi dan dibuat dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan yang dimasukkan kedalam map berwarna biru. Setiap map ditulis nama, keterangan asli atau salinan dan wilayah KPU Kabupaten yang dilamar.

Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Ternate, 10 Februari 2019 Ketua Tim Seleksi 2

Bambang Daud, S.H., M.H.

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEftljKOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2019-2024 WAKTU

TAHAPAN SELEKSI MU LAI 1.

1.

WAKTU

Pengumuman pendaftaran cal on anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

AKHIR

10 Februari 2019 12 Februari 2019

2.

Pendaftaran calon anggota KPU Kabu paten/ Ko ta di Provinsi Maluku Utara

13 Februari2019

3.

Pengumuman hasil Penelitian Administrasi

26 Februari 2019 26 Februari 2019

4.

Tanggapan masyarakat

13 Februari 2019

5.

Tes tertulis dengan metode CAT dan Pengumuman Hasil Tes Tertulis seluruh peserta

17 Februari 2019 28 Februari 2019

6.

Pengumuman Hasil tes tertulis

28 Februari 2019 01 Maret2019

7.

Tes Psikologi

03 Maret 20

05 Maret 20 19

8.

Pengumuman hasil tes psikologi oleh Tim Seleksi

09 Maret 2019

09 Maret 2019

9.

Tes kesehatan

11 Maret 2019

14 Maret 2019

10.

Tes wawancara

16 Maret 2019

18 Maret 2019

11.

Pengumuman calon anggota KPU Kabu paten/ Ko ta Provinsi Maluku Utara

20 Maret 2019

20 Maret 20 19

19 Februari 2019

15 Maret 2019

Sumber: Keputusan KPU Nomor: 268/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentaJ1g Perubahan atas Keputusan KPU Nomor: 264/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Periode 2019-2024

AKADEMIKA

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

15

Kuliah Pendidikan Pancasila oleh Rahmatullah H Sahil., S.H.,M.H.

Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum Indonesia Rahmatullah H Sahil., S.H.,M.H. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ternate Ternate

Topik yang dibahas pada edisi kali ini mengenai Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum Indonesia oleh Rahmatullah H.Sahil., S.H.,M.H. Ini merupakan bagian dari mata kuliah Pendidikan Pancasila pada Semester I (satu), IAIN Ternate.

Berikut sajian materi yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan.

Pancasila tak akan pernah habis dibahas karena Pancasila ideologi yang terbuka dan dinamis yaitu mengikuti perkembangan zaman. Setidaknya ada empat kedudukan utama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah negara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai cita hukum.

Perubahan ke empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsepsi negara hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD NRI 1945, dirumuskan dengan tegas pada perubahan keempat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Namun persoalan yang timbul adalah konsepsi Negara hukum seperti apa yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai rujukan dalam pelaksanaan konsep negara hukum, apakah konsep rechtstaat ataukah konsep rule of law atau konsep nomokrasi Islam ataukah campuran dari berbagai konsep negara hukum tersebut.

Terkait persoalan ini, beberapa ahli mengungkapkan bahwa konsep negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Negara hukum

Indonesia sangat berbeda dengan konsep-konsep lainnya, misalnya konsep rechtsstaat yang lahir dari upaya perjuangan menentang absolutisme kekuasaan raja sebagaimana pernah dipraktikkan di Prancis, sehingga konsep tersebut sifatnya sangat revolusioner.

Selanjutnya konsep rule of law lahir dari suatu proses evolusi yang artinya berkembang tahap demi tahap sampai memperoleh kematangannya.

Sedangkan konsep negara hukum yang lain adalah nomokrasi Islam, yaitu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syari’ah) atau “rule of Islamic law”.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa para ahli dalam bidang hukum Islam telah sependapat, ada kaitan yang sangat erat antara agama dan hukum.

Dalam Islam, hukum adalah satu sektor dari aldin al-Islami. Salah satu argumen yang paling kuat yang mendukung pendapat bahwa dalam Islam, hukum dan agama tidak dapat dipisahkan ialah sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam kepustakaan hukum Islam selalu disebutkan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an, kemudian Hadist/Sunnah Rasul dan al-ra’yu. Agama Islam pun bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

Dengan demikian, bagi agama Islam maupun hukum Islam, kedua-duanya bersumber dari AlQur’an dan Sunnah Rasul. Adapun al-ra’yu sebagai hasil ijtihad (manusia) merupakan sumber ketiga bagi hukum Islam.

Menurut Muhammad Tahir Azhari (1992), Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum yaitu, prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah (musyawarat), prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, Prinsip peradilan bebas, Prinsip perdamaian, Prinsip kesejahteraan, dan Prinsip ketaatan rakyat.

Lain halnya dengan negara hukum Indonesia yang lahir karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merdeka. Konsep

hukum Pancasila lahir dari jiwa bangsa, sebagaimana teori Friedrich Carl von Savigny (Bernard L Tanya dkk;2013;94) tentang jiwa bangsa, bahwa terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa, hukum hanyalah cerminan dari jiwa bangsa (volkgeist).

Oleh karena itu, ‘hukum adat’ yang tumbuh dan berkembang dalam rahim volkgeist, harus dipandang sebagai hukum kehidupan sejati.

Jelaslah, tugas penting di bidang hukum bukanlah sibuk membuat aturan tapi sebaliknya, menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan rakyat. Begitu juga, persoalan utama dalam pengelolaan hukum, bukan membentuk asas dan doktrin secara artifisial. Tapi menemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum yang hidup. Kita harus mengenalnya, menemukan, dan memahami nilai-nilai hukum sejati itu dalam kehidupan bangsa pemiliknya, dan untuk memahami nilai-nilai hukum itu adalah menyalami inti jiwa rakyat.

Berikut ini, konsep cita negara hukum Pancasila dari beberapa ahli hukum Indonesia. Pertama, ahli hukum Indonesia yang terkenal dengan teori hukum progresifnya yakni Satjipto Rahardjo (Arizona, 2010) mengutarakan bahwa hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik. Dalam buku Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, ia mengemukakan tentang negara hukum yang bernurani sebagai model negara hukum lain selain negara hukum liberal. Jika demikian, tentu hukum Indonesia yang bersumber dari Pancasila harusnya membahagiakan rakyatnya, karena dalam Pancasila merupakan kandungan nilai budaya. Sejalan dengan Satjipto, Padmo Wahjono (1983: 108), mengatakan Indonesia punya landasan ekonomi yang dapat mencapai tujuan nasional, yaitu adil dan makmur berdasarkan Pancasila, demikian juga dengan hukum, dapat mencapai suatu keadilan berdasarkan sila ke empat Pancasila.

Penerapan Pancasila dalam kehidupan ber-

bangsa dan bernegara akan dilaksanakan oleh batang tubuh UUD NRI 1945, dengan ini maka UUD NRI 1945 dapat diubah akan tetapi tidak untuk Pancasila sebab UUD NRI 1945 merupakan Politiek Als Tehniek sementara Pancasila merupakan Politiek Als Ethiek bagi bangsa Indonesia (Abu Daud Busroh 1994:4).

M. Tahir Azhari (1992: 83) mengungkapkan bahwa konsep negara hukum Pancasila dengan ciri-ciri, yaitu: ada hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan.

Adapun unsur-unsur pokok negara hukum Pancasila adalah, Pancasila, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sistem Konstitusi, Peradilan bebas.

Sementara, kata Teguh Presetyo dan Purnomosidi (2014: 155), mengungkapkan bahwa Pancasila telah ditempatkan sebagai cita hukum (rechtsidee) dan sumber dari segala sumber yang merupakan tingkat tertinggi dalam jenjang norma hukum. Sehingga cita hukum Pancasila dalam sistem hukum nasional mempunyai tiga nilai yaitu (a) nilai dasar (b) nilai instrumental (c) nilai praktis. Pembangunan hukum yang berdasarkan Pancasila harus mampu menciptakan keadilan dan ketertiban, maka dapat dikatakan hukum Pancasila hukum yang responsif.

Hukum Indonesia yang responsif berlandaskan pada Pancasila mengemban dua fungsi utama, yaitu fungsi ekspresif dan fungsi instrumental.

Bagi Arief Sidharta (2000:189), fungsi ekspresif adalah pengungkapan pandangan hidup nilai kebudayaan dan nilai keadilan, sedangkan fungsi instrumental yaitu sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas untuk melestarikan budaya dan mewujudkan keadilan serta sarana pembaruan masyarakat. Demikian uraian singkat terkait dengan materi kita di edisi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pembelajaran bersama. (mg-04/nty)

Dubes Portugal Janji Fasilitasi Unkhair Bantu Terjemahkan Buku untuk Mahasiswa Kedokteran TERNATE- Kerja sama Unkhair dengan Universitas dari Portugal, University of Beira Interior (UBI) terus berlanjut.

Pekan lalu, tepatnya pada Jumat (8/2) Rektor Unkhair Prof. Husen Alting SH., MH berkunjung ke Kedutaan Besar Portugal, Jakarta.

Kedatangan rektor bersama Warek III, Syawal Abdul AJid, SH.M.,Hum dan Karo BUKK Ir. Ahmad Seng, M.Eng itu diterima langsung Dubes Pertugal, Rui Fernando Sucena do Carmo.

Hal-hal yang dibahas dalam per-

temuan itu antara lain rencana kunjungan Rui Fernando ke Ternate dan lanjutan kerja sama Unkhair dengan universitas di Portugal.

“Membicarakan tentang kesediaan Kedutaan Portugal membantu memfasilitasi penerjemahan buku e-Saude atau Buku Pedagogik tentang Kesehatan Elektronik,” jelas Ketua Kantor Urusan Internasional Unkhair, Roswita Aboe, S.Pd., MA. Buku tersebut penting karena nantinya akan dimanfaatkan untuk

mahasiswa kedokteran Unkhair dan bisa dipakai di seluruh Indonesia.

Roswita mengaku, Dubes juga terlihat senang dengan kerja sama internasional kedua kampus tersebut dan berjanji akan memfasilitasi Unkhair dalam membangun kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya di Portugal. ”Akan ada kerja sama dengan universitas lain,” katanya. Kunjungan tersebut diakhir dengan penyerahan cinderamata. (mg-04/nty)

Fokus SDM, IAGI Jalin Kerja Sama dengan UMMU

KUNJUNGAN: Delegasi Unkhair yang dipimpin Rektor, Prof. Husen Alting SH., bersama Dubes Pertugal untuk Indonesia, Rui Fernando Sucena do Carmo saat berkunjung di Kedubes Portugal di Jakarta

Pimpinan dan Anggota Beserta Sekretariat

DPRD Kabupaten Halmahera Utara Mengucapkan

KOMPAK: Perwakilan dari IAGI dan Perhapi bersama Rektor UMMU, Saiful Deni

PERS MENGUATKAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS DIGITAL

Selamat & Sukses

HARI PERS NASIONAL 9 Februari 2019

Benoni Laranga Wakil Ketua I

Julius Dagilaha, SH Ketua

Sahril Hi. Rauf Wakil Ketua II

Yudihart Noija Sekwan

TERNATE- Peningkatan Sumber Daya Mahasiswa sangat penting, untuk mencapainya, Perhimpunan Ahli Pertambangan dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Malut akan bermitra dengan UMMU. Ini dibahas dalam pertemuan IAGI dengan UMMU yang dilaksanakan di rektorat, akhir pekan lalu.

Ketua IAGI Malut, Abdul Kadir D. Arif, ST., M.Eng menjelaskan ada tiga poin yang ditawarkan Perhimpunan Ahli Pertambangan dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia IAGI Malut. ” Diantaranya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (mahasiswa) khususnya program studi teknik pertambangan,” jelasnya.

Bentuk kerja sama ini akan dilaksanakan pada pelatihan dan magang, pelaksanaan Kuliah Kerja Sosial melalui LP3M dan ketiga, pelaksanaan seminar internasi-

onal tentang strategi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan kota di daerah rawan bencana. Dengan kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lulusan teknik pertambangan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang strategis. ” Problem mendasar adalah mahasiswa lulus cenderung mengandalkan ijazah tanpa pengalaman pada pelatihan/ magang,” jelasnya. Sementara, resapan tenaga kerja merupakan tolok ukur kampus dalam melahirkan SDM. Diakuinya, sasaran IAGI bukan hanya UMMU tapi mahasiswa pertambangan pada umumnya. Karena itu, bentuk kerjasama dengan UMMU ini akan diterima di Unkhair. “Niat kita ini untuk meningkatkan kualitas mahasiswa pertambangan,” pungkasnya. (mg-04/nty)

16

HARIAN

SAMBUNGAN MAJANG

MALUT POST

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

47 Guru Lulus Sertifikasi 2019 TERNATE – Guru yang lolos seleksi penerima tunjangan sertifikasi tahun ini sebanyak 47 orang. Terdiri dari 20 guru SMP dan 47 guru SD. 47 guru yang lolos seleksi ini sebelumnya telah mengikuti pre test pendidikan profesi guru (PPG) tahun 2018. Selanjutnya

mereka akan menjalankan kuliah PPG selama enam bulan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun.

“Untuk tahap pertama, dari 47 guru ini baru dua orang yang namanya dipanggil untuk mengikuti PPG. Dua

guru ini yakni Zubedah Hanafi dari SDN 24 dan Murad Sadik dari SDN 66 Kota Ternate,” kata Kepala Seksi Pendidikan, Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Kota

Ternate, Sriyono kepada Malut Post, Sabtu (9/2).

PPG, kata dia, akan berlangsung selama lima tahap pada tahun ini.

Setelah dua guru tersebut akan dilanjutkan dengan guru yang lain. Guru yang lolos seleksi sertifikasi ini adalah guru yang telah lima tahun mengajar.

Pada seleksi tahun ini hanya guru SD dan SMP yang lolos, sementara guru PAUD tak ada yang lolos. “ Bagi peserta

Batang Dua Dipastikan Tak Bisa UNBK TERNATE – Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Ibrahim Muhammad memastikan tahun ini, tiga sekolah di Batang Dua tak bisa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Ini dikarenakan di Batang Dua belum terdapat jaringan Telkomsel. “ Tidak bisa dipaksakan untuk UNBK karena tak ada jaringan. Jadi mereka akan menjalani ujian nasional berbasis kertas pensil (UNKP),” kata Ibrahim, Sabtu (9/2).

Sementara untuk SMPN 10 di Kecamatan Pulau Hiri, setelah Diknas melakukan pengecekan langsung ke sekolah tersebut, mereka bisa melaksanakan UNBK, karena untuk jaringan tak jadi masalah. “ Mereka sama seperti tiga sekolah

...STQ Samb Hal. 13

Menurutnya, kemenangan yang selalu diraih ini dapat memotivasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat dan lebih mencintai Al-Qur’an serta meng- Qur’ankan masyarakat.

Koordinator Offcial dan Pelatih, Suardi Barham mengatakan, acara pelepasan dibuka langsung camat Ternate Tengah, yang berlangsung di kantor Kecamatan.

“Camat telah melepaskan kafilah kontin-

...KAFILAH Samb Hal. 13

sehingga dapat memotivasi anakanak di Pulau Hiri untuk dapat mengasah minat baca tulis Al-Qur’an agar di waktu mendatang mereka juga dapat tampil pada ajang seperti ini. “ Peserta STQ dari Pulau Hiri sebanyak 14 orang.

Kami harap mereka dapat menampilkan yang terbaik,” harapnya.

Di Kecamatan Pulau Hiri, sudah membentuk TPQ. Saat Pulau Hiri meraih juara tiga pada lomba sebelumnya, para orang tua terus memberikan

...SERTIFIKASI Samb Hal. 13

Menurut, Ibrahim, sesuai laporan yang diterimanya dari Kepala SMPN 1, pembebanan uang ke orang tua siswa untuk pembelian komputer, sebab jumlah siswa peserta ujian dengan fasilitas untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara mandiri

...KOORDINASI Samb Hal. 13

Pihaknya tak mau gegabah dalam menerbitkan sertifikat, sebab terkait lahan itu, gugatan dari polda belum dicabut.

...PARIWISATA Samb Hal. 13

“ Dampaknya sudah mulai terasa.

Ini dibuktikan dengan banyak penerbangan yang kosong,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate, Samin Marsaoly, kemarin (10/2).

Kondisi ini, harus segara dicarikan solusinya. Sebab selain sektor pariwisata, secara berlahan-lahan juga akan berdampak ke sektor lain, seperti UKM dan perhotelan.

...PROAKTIF Samb Hal. 13

DOK/MALUT POST

UNBK: Kondisi gedung SMP LPM Bido Batang Dua

di Pulau Moti bisa melaksanakan UNBK karena jaringannya tidak

bermasalah,” singkat Ibrahim.(mg01/rul)

gen Kecamatan Ternate Tengah untuk berkompetisi diajang STQ tingkat Kota Ternate tahun 2019,” ujarnya.

Menghadapi lomba STQ, dia mengaku pihaknya telah memprogramkan kegiatan latihan selama dua bulan.

Program itu berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan latihan difokuskan di kediaman Ustad Taha Kotu, sedangkan latihan keliling STQ di rumah Djunaidi Bahrudin Anggota DPRD Kota Ternate, rumah Wahda Z Imam Anggota Dewan Provinsi dan dikediaman masing-masing

peserta. Latihan yang digelar sudah optimal, harapnya peserta dari Ternate Tengah dapat menampilkan yang terbaik. “ Jumlah peserta Ternate Tengah ada 16 orang. Di dalamnya sudah terdapat vokalis tunggal. Ada tilawah anak-anak putra-putri, tilawah dewasa putra-putri, tahfiz 1 Juz putra-putri, tahfiz 5 juz putraputri, tahfiz 10 juz putra, tahfiz 20 juz putra dan vokalis tunggal anak-anak, remaja putra- putri dan dewasa putraputri untuk vokalis tunggal,” pungkasnya. (mg-02/pn/rul)

semangat kepada anak-anak untuk belajar mengaji di tempat-tempat baca tulis Al-Qur’an. “ Di sana anak-anak tidak hanya belajar mengaji tapi juga memperdalam ilmu agama Islam,” ujarnya.

Kedepan dia menargetkan, untuk mendatangkan guru mengaji yang benar-benar memahami agama dan tata cara baca Al-Qur’an, agar kafilah Pulau Hiri dapat bersaing dengan peserta STQ dari kecamatan lain. “Di Pulau Hiri masih terbatas guru yang mengajarkan tata cara baca Al-Qur’an dengan baik, karena itu kedapan akan kami datangkan guru

yang lebih memahami ilmu tajwid untuk bisa melatih anak-anak Pulau Hiri minimal dua kali seminggu,” tandasnya.

Koordinator offcial dan pelatih, Suardi Barham juga berharap, para peserta dari Hiri dapat menunjukkan yang terbaik. Banyak anak-anak yang punya potensi untuk diasah.Kegiatan STQ yang diselenggarakan di Duafa Center ini sangat baik untuk generasi muda. “ Mereka tidak hanya melakukan perlombaan saja, tapi efek dari itu, mereka akan lebih mencintai Al-Qura’an dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,” singkatnya. (mg-02/rul)

tidak berimbang. “ Jumlah siswa UNBK 409 siswa, sementara fasilitas seperti komputer dan server terbatas, karena itu, sekolah meminta partisipasi dari orang tua siswa,” terang Ibrahim.

Menurut Ibrahim, karena ada keluhan dari orang tua siswa, pembebanan kepada siswa tersebut saat ini sudah dihentikan. Tidak ada lagi pembebanan. “ Fasilitas mereka masih kurang. Bantuan

dari kami juga tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah,” tandas Ibrahim.

Sementara, Kepala SMPN 1, Mustamin Hamzah mengaku, meski tak ada partisipasi dari orang tua siswa. Pihaknya tetap akan menjalankan UNBK secara mandiri tahun ini. “Kekurangan fasilitas ini, tetap akan kami cari cara agar bisa memenuhinya,” singkat Mustamin. (mg01/rul).

Selama belum ada titik terang dari polda terkait pencabutan gugatan lahan tersebut, barulah sertifikat bisa diterbitkan.

Dia berharap pemkot dapat secepatnya melakukan koordinasi dengan pemkot agar tidak mengganggu proses

pembangunan sport hall. “ Tanah yang dibangun sport hall itu bukan milik polda maupun pemkot.

Tanah tersebut statusnya tanah egindom yang dibebaskan pemda Maluku Utara saat itu, namun dipinjam pakai ke Polda,” terangnya.(cr-05/rul)

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate, Achmad Ady Shufi Dahlan, mengatakan, pihaknya menargetkan tahun ini akan menerbitkan 9 ribu sertifikat tanah. Namun, masih terkendala pada sikap warga, lurah serta camat yang kurang proaktif.

“Sekarang saat pendataan, kami harus datang ke rumah warga. Karena itu kami harap, lurah dan camat lebih proaktif untuk menghimbau masyarakatnya yang punya tanah namun belum ada sertifikat untuk datang mendaftar,” terangnya.

Pihaknya berharap, hingga September nanti, target 9 ribu sertifikat bisa terpenuhi. Untuk PTSLP tahun ini menjangkau seluruh kelurahan dan tidak ada batasan jumlah kuota per kelurahan. Sertifikat yang akan diterbitkan, tidak hanya untuk tanah pekarangan saja. Tapi juga

...RISVAL Samb Hal. 13

“ Kalau anggaran memungkinkan kenapa tidak. Apa yang menjadi harapan DPRD itu juga menjadi harapan kami,” ujar Risval.

Tahun lalu, pihaknya masih berkonsentrasi untuk hotmix jalan lingkar Hiri. Tahun depan jika anggaran memungkinkan maka hal yang sama juga akan dilakukan di

sertifikasi guru yang sudah mengikuti ujian tertulis nasional (UTN) selama empat kali di tahun-tahun lalu. Secara otomatis nama mereka terdaftar di PPG tanpa harus mengikuti pretest.

Ini merupakan kebijakan dari pusat,” tandasnya. Menurut Sriyono, bagi guru yang tidak lolos selama enam kali UTN. Maka, ia sudah tidak lagi memiliki untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. (mg-01/rul)

“ Masalah ini harus secepatnya dicarikan solusi agar tidak terus berkepanjangan,” ujar Samin.

Wisatawan yang berkunjung ke satu daerah, tentu akan membawa banyak muatan. Dengan penerapan bagasi berbayar, pastinya para wisatawan akan berpikir dua kali, karena kosnya semakin besar.

“Maskapai harus berpikir kembali karena ini akan berdampak pada banyak aspek,” pungkasnya. (cr-05/rul) tanah kebun dengan catatan tanah tersebut tidak bermasalah. “ Untuk mendapatkan sertifikat warga cukup memasukan KTP, KK, SPTPBB dan keterangan dari mana tanah tersebut diperoleh,” tukasnya.

Dengan adanya penerbitan sertifikat tanah ini, tentu akan mengurangi sengketa lahan. Pihaknya juga, kata, Achmad akan membuat program yang diberi nama pulau lengkap. Pulau lengkap ini artinya, seluruh lahan di Ternate harus sudah bersertifikat. Langkah itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik lahan di Ternate. “ Kami juga akan berkoordinasi dengan kelurahan, agar sedapat mungkin mengetahui, lahan mana yang bisa dikeluarkan sertifikatnya.

Selain itu dalam waktu dekat kami juga akan mengundang pak wali agar dapat menginstruksikan ke camat maupun lurah untuk lebih proaktif menyukseskan program ini,” pungkasnya.(cr-05/rul)

Moti dan Batang Dua. Untuk pekerjaan jalan hotmix lingkar Moti tak semuda seperti di Pulau Hiri. Jika di Hiri dari sisi transportasi cukup dekat, sehingga AMP dapat dibuat di Ternate. Namun, jika di Moti AMP-nya harus dibangun di Moti, karena jarak dari Ternate ke Moti cukup jauh. “ Infrastruktur jalan harus diimbangi dengan pelabuhan laut. Agar mempermudah akses,” pungkasnya. (cr-05/rul).

SILATURAHMI: Dari kiri Plt Ketua BTM Almunawwar H Rustam Hamzah, Kapolda Malut Brigjen Pol Suroto dan Ketua Yayasan Almunawwar H.Muchsin Saleh Abubakar

...SILATURAHMI Samb Hal. 13

Sikap sederhana beliau dapat dilihat ketika usai pengukuhan Ketua Yayasan Almunawwar, beliau langsung masuk dan makan apa adanya, lalu berbaur dengan jamaah di kedai halal Almunawwar yang setiap jumat selalu menyediakan 500 porsi makanan. “ Beliau memang sederhana dan memiliki empati,” ujar H Mato, salah satu jemaah.

Kapolda Malut Brigjen (Pol) Suroto dalam silaturahmi itu mengatakan, tugas polisi tak ubahnya seperti peran ulama dan ustad, yaitu amal ma’ruf nahi munkar. Jika ulama banyak berdakwa dari sisi amal ma’ruf. Namun polisi pada kedua-duanya. Dalam kesempatan itu, kapolda juga meminta adanya kerjasama dari masyarakat dan seluruh stakeholder. Bila masyarakat menemukan adanya tindakan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, narkoba dan kejahatan lainnya, agar dapat menghubungi pihak kepolisian supaya dapat langsung ditindak. “ Saya berharap ketua yayasan dan jamaah Almunawwar jangan segan-segan menghubungi Polri jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai degan norma hukum yang berlaku, kami akan tindak,” ujar kapolda.

Kapolda mengaku akan rutin turun ke masjid-masjid untuk bersilaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat. Kapolda juga meminta insan Almunawwar membantu program-program kepolisian kedepannya.

Jenderal bintang satu ini juga mengajak masyarakat bersama yayasan dan takmir Almunawwar untuk menjaga kamtibmas saat pemilu mendatang. Dalam kesempatan itu, kapolda juga memakaikan jas berlogo polri kepada ketua Yayasan Almunawwar H.Muchsin Saleh Abubakar. Kapolda juga menyerahkan sumbangan beras dan bantuan sejumlah uang ke kedai halal Almunawwar. Kunjungan kapolda ini juga dihadiri Sultan Tidore, Jogugu Kesultanan Ternate, Yayasan dan BTM Almunawwar, Ketua MUI Malut, para ulama Bakomubin dan imam Almunawwar.

Ketua Yayasan Almunawwar H.Muchsin Saleh Abubakar yang ditemui wartawan usai kegiatan mengatakan, selaku Ketua PW Bakomubin Malut, siap bergandengan tangan dengan Polda Malut untuk menjaga situasi kamtimbmas. Dia berharap, kapolda senantiasa berada dalam kesehatan agar dapat menjalankan tugas mengayomi masyarakat Malut.

Sementara itu sesuai SK BTM dan Yayasan Almunawwar yang baru, Kapolda Malut dan Danrem, Gubernur dan wali kota dan sultan masuk pada jajaran penasihat yayasan almunawwar masa khidmad 2019-2023. Begitu juga pada tingkat DPP Bakomubin, Kapolri Jendral Tito Karnavian masuk sebagai pembina. “ Karena itu Bakomubin di setiap wilayah akan selalu menjaga hubungan emosional dan menyukseskan program kepolisian,” tutup Pembina LSM Aliansi Indonesia Malut ini. (mg-01/pn/rul)

OPINI

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

HARIAN

MALUT POST

17

Art: Resayfa Rumra

Pileg dan Harapan Rakyat

SIKAP MENGAWAL BERSAMA DUA daerah pemekaran yang akan dimekarkan menjadi daerah otonom baru di Provinsi Maluku Utara (Malut), yakni Wasile dan Obi. Wasile melepas diri dari Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dan Obi melepas diri dari Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Memang, pemekaran daerah otonom baru memiliki sisi baik dan buruk.

Beberapa hasil evaluasi terhadap pemekaran daerah menunjukkan bahwa kebanyakan daerah-daerah pemekaran secara umum memang tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk atau daerah kontrol. Namun setelah lima tahun dimekarkan, ternyata kondisi daerah otonom baru (DOB) juga secara umum masih tetap berada di bawah kondisi daerah induk dan daerah kontrol.

Pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru (DOB) lebih fluktuatif dibandingkan dengan daerah induk yang relatif stabil dan terus meningkat. Memang pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran (gabungan DOB dan daerah induk) menjadi lebih tinggi dari daerah-daerah kabupaten lainnya, namun masih lebih rendah dari daerah kontrol. Hal ini berarti, walaupun daerah pemekaran telah melakukan upaya memperbaiki perekonomian, di masa transisi membutuhkan proses, belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan.

Sebagai leading sector di daerah DOB, sektor pertanian sangat rentan terhadap gejolak harga, baik harga komoditi maupun hal-hal lain yang secara teknis mempengaruhi nilai tambah sektor pertanian.

Karenanya, kemajuan perekonomian DOB sangat tergantung pada usaha pemerintah dan masyarakat dalam menggerakkan sektor tersebut.

Porsi perekonomian daerah DOB yang lebih kecil dibandingkan daerah lain dalam perekonomian satu wilayah (propinsi) mengindikasikan, bahwa secara relatif daerah DOB belum memiliki peran dalam pengembangan perekonomian regional.

Meski demikian, pemekaran Obi dan Wasile harus menjadi keniscayaan. Dua daerah ini, apapun harus dikawal bersama demi kesejahteraan rakyat. (*)

O m Faduli

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Informasi 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331 Pengaduan Pelanggan PLN

081 143 0040 Kantor SAR Ternate (Emergency)

0921 - 3120069

PEMILIHAN umum legislatif April 2019 adalah ajang untuk memilih siapa yang terbaik mewakili rakyat di parlemen. Baik DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki pilihan sesuai hati nurani untuk menentukan siapa saja aktoraktor politik yang nantinya dipilih menduduki kursi parlemen.

Berangkat dari semangat dan komitmen ini, rakyat tentu memiliki cita-cita yang diletakkan di pundak wakilnya yang dipilih dengan harapan bisa mengagregasi kepentingan umat. Komitmen ini bisa pudar apabila wakil yang diberi mandat menghianati harapan rakyat. Jika menelisik wakil kita yang hampir lima tahun mengakhiri jabatannya di parlemen, apakah masih dipercaya rakyat? Jawabannya tentu bervariasi.

Ada sebagian yang menginginkan mereka sudah tidak layak dijadikan wakil, ada juga kelompok kepentingan tertentu yang masih menginginkan wajah-wajah mereka dipertahankan untuk periode lima tahun akan datang.

Karena itu, sudah waktunya rakyat menentukan pilihan yang cerdas kepada calon wakil yang cerdas pula. Cerdas dalam kategori ini bukan hanya memahami tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) berparlemen,

Aspirasi Pembaca

Muhammad Nur Husen Penggiat Media

melainkan cerdas dalam tanggung jawab mengagregasi semua kepentingan rakyat. Kepentingan mendasar yang menjadi hak untuk diperjuangkan adalah pembangunan infrastruktur yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun masalah sosial lainnya.

Mengutip Drs. Josef Riwu Kaho, MPA dalam bukunya Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, menyebutkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ini karena dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah memimpin di lembaga eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif.

Dilihat dari tugas pokok ini, DPRD memiliki peran strategis karena terlibat langsung dalam penetapan kebijakan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi yang bersifat mandiri berupa pengawasan atas pelaksanaan kebijakan daerah.

Dengan demikian DPRD memiliki dua fungsi. Yakni partner kepala daerah dalam merumuskan kebijakan daerah, dan sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijakan daerah. Ini dapat diselenggarakan dengan baik apabila wakil rakyat mengetahui aspirasi mereka yang diwakili dan memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan menentukan cara pelaksanaannya.

Fungsi ini bisa direalisasikan dengan baik tergantung mutu dan kualitas wakilnya. Selain itu penyusunan kebijakan daerah yang tepat juga tergantung pada pemahaman

anggota DPRD dalam memecahkan masalah yang dihadapi rakyat. Jika demikian maka pemilihan legislatif (pileg) 2019 ini harus dijadikan sebagai momentum untuk memilih wakil yang bisa diharapkan. Tujuannya agar suara yang diberikan benar-benar memiliki dampak untuk pembangunan masyarakat dan daerah.

Karena itu, pemilihan umum 2019 yang dilakukan serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota ini menjadi tantangan dan pekerjaan berat bagi penyelenggara pemilu maupun rakyat yang memiliki hak pilih.

Rakyat memberikan kepercayaan penuh kepada penyelenggara, baik provinsi hingga kelurahan dan desa agar melaksanakan hajatan demokrasi lima tahunan ini secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KPU yang diberi tanggung jawab menyelenggarakan pemilu agar dalam tugasnya benar-benar independen dan tidak menghianati pilihan rakyat.

Hal ini penting karena dengan independensi yang kuat bisa mematahkan anggapan sebagian kalangan yang menyebut penentuan terpilih tidaknya calon anggota legislatif bukan lagi di tangan rakyat tetapi di tangan komisioner KPU.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Telusur Jejak Ujaran Kebencian: Ahmad Dhani TULISAN ini terinspirasi dari tulisan Syaiful Bahri Ruray (Bang Ipul) di kolom Catatan koran ini yang berjudul “Politik, Masihkah Menjadi Ruang Kebajikan?” (Malut Post, Senin 4/2/2019). Sedikitnya, dari tulisan tersebut saya menangkap tentang kegelisahan Bang Ipul terhadap carut-marut perpolitikan yang akhir-akhir ini semakin menunjukan ketakberadaban masyarakat politiknya.

Fenomena lapor melapor tentang ujaran kebencian di media sosial semakin segar dalam tahun politik ini. Beberapa kasus yang sedang hangat dibicarakan yakni tentang Ahmad Dhani dan Rocky Gerung dalam dugaan kasus ujaran kebencian dan dugaan kasus penistaan agama yang dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian. Kasus pemanggilan Rocky Gerung berhubungan dengan kasus penistaan agama yang menyebut kitab suci adalah fiksi, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di Tv One. Sementara itu, Ahmad Dhani dilaporkan dengan dugaan kasus ujaran kebencian dalam akun twitternya yang kini telah divonis penjara, 1.5 tahun.

Ahmad Dhani dianggap menghasut dan memberi pengaruh kebencian terhadap masyarakat atas kasus Ahok terkait tiga cuitannya yang diunggah di akun twitter, @AHMADDHANIPRAST. Cuitan pertama diunggah pada 7 Februari 2017 yaitu “yang menistakan agama si Ahok… yang diadili KH Ma’ruf Amin. Cuitan kedua diunggah pada 6 Maret 2017 yang berbunyi “siapa saja yang dukung penistaan aagama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanyaADP”. Cuitan ketiga diunggah pada 7 Maret yang berbunyi “sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa… penistaan Agama jadi Gubernur… kalian waras??- ADP” Dalam beberapa kasus tersebut, kita ketahui bahwa UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi momok yang menakutkan dalam kebebasan berpendapat.

Dalam keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menilai Ahmad Dhani melanggar pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juncto Pasal 28 ayat 2 UU ITE juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal ini mengingatkan kita dengan kasus Buni Yani pada tahun 2018 yang divonis pengadilan negeri bandung 1.5 tahun penjara terkait pelanggaran UU ITE. Buni

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Hudan Irsyadi Pengajar pada Antropologi Sosial FIB Unkhair, Peneliti pada Asosiasi Tradisi Lisan Maluku Utara, dan Ketua Divisi Kajian Budaya & Media, Bundaran Institute

Yani terjerat hukuman karena mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. Dalam video unggahannya, Buni Yani terbukti membuat transkrip pidato yang dinilai tidak sesuai dengan yang asli, Buni Yani juga menghilangkan kata “pakai” saat Ahok menyinggung surat alMaidah.

Sebuah bahasa digunakan dalam sebuah tuturan pasti di dalamnya terdapat sebuah tindakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh si penutur. Austin mengemukakan pendapatnya (1962;12) “In which to say something is to do something or in wich by saying or in saying something we are doing something“ di dalam mengatakan sesuatu kita juga sedang melakukan sesuatu. Menurut Austin dalam menyampaikan sesuatu, penutur juga melakukan sebuah tindakan melalui ujaran yang disampaikannya.

Austin (1962 : 94-107) membagi tindak tutur menjadi tiga macam tindakan, yakni lokusi (the act of saying something) , ilokusi (the act of doing something) dan perlokusi (the act of affecting someone).

Terkait kasus ujaran kebencian yang kini menjadi sorotan, begitu menggelitik nalar saya dalam memecah pemahaman mengenai sebuah bahasa dalam tindak tutur atau ujaran baik verbal maupun nonverbal. Perlu kita ketahui bersama bahwa ujaran yang disampaikan oleh penutur adalah sebuh ekspresi harapan, perasaan dan kepercayaan tertentu dalam lingkup sosial dengan mitra tuturnya.

Kadang kala sebuah tuturan diekspresikan dengan maksud yang diartikan atau dimaknai sebagai hasil evaluasi misal memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik

dan sebagainya. Jika kita melihat salah satu ujaran Ahmad Dhani dalam cuitannya di akun twitter yaitu “(1) siapa saja yang dukung penistaan agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanyaADP”. Ujaran ini jika dikaji dengan teori tindak tutur dari Searle cenderung memiliki dua kategori sekaligus yakni termasuk dalam kategori tindak tutur direktif dan tindak tutur ekspresif.

Dalam kategori tindak tutur direktif adalah sebuah tindak tutur yang bermaksud agar mitra tutur atau siapa saja yang membaca ujaran ini melakukan suatu tindakan. Pada ujaran (1) tersebut bermakna memerintahkan mitra tutur yang bukan pendukung penista agama untuk meludahi muka (pendukung penista agama). Sementara itu, dalam kategori tindak tutur ekpresif sebagai ungkapan perasaan, ujaran (1) juga memuat ekspresi kemarahan, kritikan terhadap sesesorang atau golongan yang mendukung penista agama.

Dari cuitan-cuitan Ahmad Dhani dalam twitternya sebenarnya adalah sebuah ekpresi perasaan yang murni sebagai tindakan evaluasi terhadap kondisi sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat secara lazim, tuturan yang semacam itu pasti tidak mungkin dihindari.

Apalagi dalam kehidupan bernegara yang sudah dilindungi dengan UU, masyarakat bebas dalam berpendapat menyuarakan opininya ke ranah publik.

Namun, hal ini menjadi berbeda karena ada konteks lain yang melatar belakanginya yaitu politik. Selaras dengan kajian pragmatik bahwa konteks adalah latar belakang terjadinya sebuah ujaran dan tidak dapat dipisahkan. Wijana dan Rohmadi (2009) mengatakan bahwa maksud yang diutarakan oleh penutur tidak selamanya disampaikan secara langsung atau tersurat akan tetapi ada yang diutarakan secara tersirat atau tidak langsung. Konteks yang melatarbelakangi sebuah ujaran dikenal dengan istilah SPEAKING atau komponen tutur yang digagas oleh Hymes.

Pertanyaan krusial yang perlu dipecahkan adalah mengapa Ahmad Dhani dijebloskan ke penjara hanya karena menuliskan cuitancuitan tanpa menyebutkan nama atau golongan? Dan mengapa cuitan tersebut digolongkan dalam ujaran kebencian? Perlu diketahui dari komponen tutur yang ada bahwa konteks scene atau situasi

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Bukhari Kamaruddin REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Fitrah A. Kadir BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Mahfud Husen BIRO HALUT : Ramlan Harun BIRO HALTENG : Fahrudin Abdullah

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Maslan Adjid BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

dalam penulisan ujaran tersebut yakni terjadi saat memanasnya umat Islam terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Selain itu pihak yang terlibat dalam ujaran tersebut adalah penista agama yaitu Ahok, pendukung penista agama yang disinyalir adalah Presiden Jokowi. Pada komponen tutur ends atau maksud dan tujuan yang ada dalam ujaran tersebut adalah memerintahkan untuk “meludahi” atau menghukum para penista agama yang disinyalir dalam kasus ini adalah presiden Jokowi beserta jajarannya.

Dalam komponen tutur keys sikap Ahmad Dhani jelas menunjukkan kemarahan dengan adanya kata makian “bajingan” untuk merujuk pada pendukung penista agama.

Dari hasil analisis beberpa komponen tutur yang ada, cuitan (1) Ahmad Dani merupakan tergolong hate speech atau ujaran kebencian.

Ada tindakan komunikasi yang dilakukan dalam bentuk provokasi dan hinaan dalam cuitan (1) tersebut terhadap seseorang atau kelompok. Dalam arti hukum yang ada hate speech berupa perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu timbulnya tindak kekerasan dan sikap prasangka.

Menurut hemat saya, cuitan Ahmad Dani adalah sebagai sebuah kritik dan kemarahan terhadap situasi sosial yang terjadi memang terlihat tegas menyoroti golongan tertentu. Akan tetapi, memang perlu ditinjau kembali siapa dan apa yang menjadi titik target dari ujaran tersebut. jika hal ini dikaitkan dengan politik maka jelas bagaimana alur drama “saling serang” antara kedua paslon yang sukses menunggangi hak individu dalam berpendapat secara bebas.

Ahmad Dhani adalah salah satu tim pemenagan Prabowo-Sandi paslon Capres dan Cawapres nomor urut 02. Masyarakat tentu bisa menilai bagaimana “sengitnya” pertarungan kedua paslon ini, Ahmad Dhani, Rocky Gerung, dan Buni Yani adalah tiga orang yang sama-sama memiliki hak berpendapat namun saat genting PEMILU seperti ini kebebasan berpendapat mereka”dibungkam” dengan ganjaran hukuman 1.5 tahun. Tersisa hanya dua bulan saja, bagaimana akhir dari “peperangan” PEMILU CAPRES. Fenomena menarik beberapa kasus tersebut, apakah ini sebuah kesengajaan mematikan “opini” orang-orang pemberani dalam PILPRES?? (*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : Samsur Hasan Sillia MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

18

HARIAN

MALUT POST

EKONOMI BISNIS

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

HARGA BAPOK DAN HASIL BUMI DI KOTA TERNATE Pantauan Rabu, 6 Februari 2019 KOMODITAS Bawang Merah Bawang Putih Cabai Rawit Cabai Keriting Cabai Nona Tomat Daging Sapi Daging Ayam

HARGA (RP)

SATUAN (KG)

40.000 35.000 50.000- 80.000 30.000- 40.000 40.000 15.000 120.000 35.000-36.000

1 1 1 1 1 1 1 1

KOMODITAS Beras Pulo Beras Bibir Merah Beras Nuri Beras Siip Beras Bola mas Beras Special Beras AAA Beras Bulog

HARGA (RP)

SATUAN (KG)

18.000 13.000 12.500 12.000-12.500 14.000 13.000 12.000 10.000

1 1 1 1 1 1 1 1

KOMODITAS Kopra Gudang Kopra Harian Pala Fuli Cengkih Cokelat

HARGA (RP)

SATUAN ATUAN (KG)

4.700-4.900 3.700-4.000 60.000-65.000 170.000-175.000 87.000 23.000-25.000

1 1 1 1 1 1

Ekspor Malut Melonjak 148,52 Persen OTOMOTIF Astra Kembangkan Pendidikan dan Industri JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) dan Kementerian Perindustrian memperkuat pendidikan vokasi untuk mengembangkan link and match antara dunia pendidikan dan industri.

GM Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin mengatakan, sejak 2016 pihaknya menjalin kerja sama pengembangan program pendidikan vokasi industri di sejumlah kawasan.

Misalnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi. ”Tahun ini kami gencarkan lagi dengan harapan mampu mengakselerasi peningkatan kualitas SDM dan lulusan SMK di Indonesia,” ujar Ahmad di sela kesepakatan kerja sama antara AHM dengan 30 SMK Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) di Jatim.

Di Jatim, SMK binaan AHM dibimbing dan disupervisi langsung oleh PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM), main dealer motor Honda untuk wilayah Jawa Timur dan NTT. Tercatat, 93 SMK di Jatim sudah mengimplementasikan kurikulum TBSM Astra Honda. ”MPM secara aktif memulai program TBSM Astra Honda ini sejak 2007 dan telah melahirkan alumni SMK yang terampil,” ujar Technical Service Division Head MPM Satyo Prahnowo.

Menurut dia, pengembangan vokasi MPM dilakukan berdasar perkembangan teknologi sepeda motor terkini.

Bagi para siswa, pihaknya memberikan kesempatan untuk melakukan magang atau praktik kerja industri di jaringan Astra Honda Authorized Service Station (AHASS). ”Pelatihan berkala diperuntukkan bagi guru dan siswa. Kemudian, uji kompetensinya dilakukan di MPM Learning Centre dengan didampingi instruktur yang telah tersertifikasi,” tutur Satyo.

Tahun lalu 300 lulusan SMK TBSM Astra Honda Motor wilayah Jatim telah bekerja di bengkel resmi AHASS. ”Tak hanya memiliki daya saing tinggi di industri otomotif, lulusan TBSM Astra Honda mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang sekitarnya dengan memulai usaha perbengkelan di wilayah masingmasing,” terang Satyo. (jpnn/onk)

Impor Naik Signifikan Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE - Kinerja ekspor Maluku Utara (Malut) tahun lalu melonjak tajam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Malut menunjukan ekspor Malut di 2018 mencapai USD 676,20 juta, melejit 148,52 persen dibandingkan periode Januari–Desember 2017 yang hanya USD 272,09 juta.

Kepala BPS Malut Misfaruddin mengatakan, volume ekspor juga meningkat menjadi 11,01 juta ton. “Naik 342,91 persen dibanding Januari-Desember 2017 yang sebesar 2,49 juta ton,” katanya. Sedangkan ekspor Malut pada Desember 2018 sebesar USD 46,06 juta, mengalami penurunan 45,09 persen dibanding November 2018 yang senilai USD 83,89 juta. Ekspor Malut pada Desember 2018 berupa golongan barang bijih, kerak, dan abu logam (HS 26) ke Tiongkok dan besi dan baja (HS 72) ke Tiongkok dan Taiwan. “Ekspor Indonesia Desember 2018 mencapai USD 14,18 miliar, turun 4,89 persen dibanding November 2018. Demikian juga dibanding Desember 2017 menurun 4,62 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Desember

2018 mencapai USD 180,06 miliar atau meningkat 6,65 persen dibanding periode yang sama tahun 2017,” jelasnya.

Selain itu di Desember 2018, sejumlah barang asal Malut yang diekspor melalui provinsi lain lain yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bali. Yakni golongan barang ikan dan udang (HS 03), buah-buahan (HS 08), lak, getah, dan damar (HS 13), dan paket pos, parsel, dan barang dikembalikan (HS 99).

“Nilai ekspor asal barang dari Malut melalui provinsi lain pada Desember 2018 sebesar USD 690 ribu juta atau 1,47 persen dari total ekspor Malut sebesar USD 46,75 juta,” ujar Misfaruddin.

Sejalan dengan ekspor, nilai impor Malut sepanjang 2018 juga meningkat. Impor Malut Januari-Desember 2018 mencapai USD 292,22 juta, atau meningkat 95,03 persen dibandingkan dengan impor Januari-Desember 2017 senilai USD 149,84 juta. Volume impor Januari-Desember 2018 sebesar 499,56 ribu ton, mengalami peningkatan 59,37 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2017. “Nilai impor Indonesia Desember 2018 mencapai USD 15,28 miliar atau turun 9,60 persen dibanding November 2018, jika dibandingkan Desember 2017 naik 1,16 persen,” pungkasnya.(mg-02/onk)

BPJS Ketenagakerjaan Kelola Jaminan Sosial ASN

KANTOR BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate

ANALISA Investasi Lemah, Pertumbuhan Rendah JAKARTA - Ekonom Senior Indef Nawir Messi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh untuk bisa mencapai 7 persen. Ada faktor penting yang dia nilai selama ini masih lemah, yaitu investasi.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi sejak 2015 hingga 2018 berturut-turut adalah 4,88 persen, 5,03 persen, 5,07 persen, dan 5,17 persen. “Pola pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir kita makin jauh ke pola pertumbuhan tinggi. Yang kita alami pertumbuhan moderat 5 persen%,” katanya, dikutip dari detikfinance. Padahal, menurutnya pertumbuhan ekonomi di kisaran 7 persen dibutuhkan Indonesia untuk keluar dari negara yang terjebak di dalam kategori berpendapatan menengah atau middle income trap. Salah satunya itu bisa didukung melalui investasi.

Sayangnya, dari sisi investasi masih banyak kelemahan. Salah satunya masalah ketenagakerjaan. Dia menyebut kenaikan upah di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Itu membuat orang malas berinvestasi. “Mau dilihat dari sisi apapun tenaga kerja itu big problem.

Di Indonesia terlalu cepat kenaikan upah buruh. Kementerian Pak Hanif (Ketenagakerjaan) mempercepat kenaikan upah buruh ketimbang percepatan produktifitas industri,” ujarnya.

Korupsi juga menjadi hal yang membuat investasi di Indonesia sulit tumbuh, termasuk masalah birokrasi. “Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia tahun lalu, Korupsi menjadi masalah utama dalam menjalankan bisnis, demikian juga dengan birokrasi pemerintahan, meski faktor yang satu ini mengalami penurunan,” jelasnya. (dtc/onk)

TERNATE-Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menegaskan, sejatinya program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pekerjaan non Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dimana PP tersebut merupakan implementasi dari isi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Anggota DJSN dari unsur pemberi kerja Soeprayitno mengatakan, berdasarkan UU SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Taspen tidak termasuk dalam badan yang menyelenggarakan jaminan sosial. Sehingga yang berhak untuk menyelenggarakan jaminan sosial berupa jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi ASN dan non-ASN adalah BPJS Ketenagakerjaan. “Di UU SJSN maupun BPJS, PT Taspen sendiri harus terintegrasi dengan BPJS. Artinya jika PP itu terbit maka konsiderannya

harus disesuaikan dengan UU SJSN dan UU BPJS, dimana sebenarnya itu (Taspen) itu tidak ada, harus terintegrasi dengan BPJS,” jelasnya, dalam rilis yang dikirim ke Malut.

Taspen perlu mengamandemenkan UU BPJS, jika ingin mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan untuk ASN, PPPK serta pekerja non ASN. Untuk mencegah terjadinya polemik, Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan berdialog untuk menemukan solusi terhadap jaminan sosial bagi ASN dan non ASN. Pasalnya, jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah komprehensif ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Menurutnya, UU BPJS harus jadi acuan dalam menyelenggarakan jaminan sosial agar selaras jika tidak maka UU harus direvisi atau ada Perpu.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menuturkan, seharusnya tidak ada lagi polemik terkait pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Karena jika mengacu kepada UU SJSN, seharusnya pelaksanaan jaminan sosial PPPK dan honorer harus kelola

Kesultanan Ternate-Philipina, Perkuat Kerja Sama TERNATE- Firman Mudaffar Sjah hadiri undangan Duta Besar Philipina untuk Indonesia Mr. Leehiong T Wee, di Kantor Kedubes Philipina Jalan Imam Bonjol Jakarta, Jumat (8/2) pekan lalu.

Firman Mudaffar Sjah mengatakan, dalam pertemuan itu membicarakan potensi perdagangan Maluku Utara (Malut) diantaranya kopra dan rumput laut yang dapat diekspor ke

Philipina karena memiliki potensi pasar yang menjanjikan.

Hal ini juga sebelumnya telah dibicarakan dengan Konsulat Jenderal Philipina di Manado Mr. Oscar Orchine saat Firman mengundangnya ke Kesultanan Ternate. “Sebelumnya saya mengundang konsulat Philipina ke Ternate karena itu Dubes Philipina mengundang kembali ke Jakarta,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu dibi-

carakan juga tentang salah satu distrik di Philipina yaitu Ternate Cavite, yang nenek moyang mereka berasal dari Ternate. Ternate Cavite pernah dikunjungi Sultan Mudafar sjah ketika diundang pemerintah lokal. Pertemuan selama satu jam tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan, yang akan ditindaklanjuti agar jalinan kerja sama keduanya berjalan secara maksimal.

Pada saat pertemuan dubes didampingi atase perekonomian kedutaan besar Philipina, konsulat jenderal philipina di Manado Mr. Oscar Orchine dan Wakil Konsulat jenderal.

“Duta besar Lee rencananya akan berkunjung ke Ternate April atau Mei mendatang,” pungkasnya.(mg-02/onk/pn)

DATA EKSPOR DAN IMPOR MALUT TAHUN 2018 Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

EKSPOR USD 19,53 juta USD 51,21 juta USD 46,39 juta USD 45,93 juta USD 78,22 juta USD 25,60 juta USD 72,32 juta USD 95,05 juta USD 59,67 juta USD 52,30 juta USD 83,89 juta USD 46,06 juta

IMPOR USD 10,10 juta USD 16,56 juta USD 33,07 juta USD 8,32 juta USD 35,33 juta USD 10,05 juta USD 19,05 juta USD 7,40 juta USD 29,45 juta USD 62,12 juta USD 29,36 juta USD 28,33 juta

oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dampak positif jika ASN gabung dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka akan membantu APBN, kalau PP 66/2017 pasal 30 dijelaskan iuran JKM naik 0,72 persen dari gaji pokok. “Sebelumnya 0,3 persen naik ke 0,72 jadi iuran segitu, sementara JKK tetap,” tuturnya. Poinnya kalau 0,72 dibanding 0,3 PPPK dan sebagainya dibayar, bisa lebih mahal.

Kalau dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan ada kelebihan 0,42 persen. “Saya sudah hitung PNS dengan kelebihan 0,42 persen nilainya sampai Rp 1,2 triliun. Jadi ada inefisiensi segitu. PPPK honorer dan sebagainya kalau diberlakukan juga akan jadi defisit lagi ini rugikan APBN,” katanya.

Dia menambahkan Taspen bukan lembaga nirlaba seperti prinsip SJSN yang selama ini dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dia juga mempertanyakan kenapa JKM dan JKK harus dipisah-pisah jika BPJS Ketenagakerjaan mampu mengelolanya.

Terpisah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menjelaskan pentingnya seluruh pekerja mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang dialami salah seorang pekerja non ASN Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan Donny Saputra Listi.

“Donny pekerja non ASN mengalami kecelakaan kerja, saat mobil Damkar yang ditumpangi terbalik yang mengakibatkan pendarahan di otak dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya. Seluruh pekerja yang dimaksud yaitu orang yang mendapatkan penghasilan, baik menerima upah ataupun bukan penerima upah, pekerja formal ataupun informal, Non ASN, hingga buruh harian lepas, wajib berdasarkan UU memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat 50 juta pekerja, dimana 1,5 juta pekerja di antaranya merupakan pegawai non ASN selama 2018 yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. “Pemberian layanan dan kepastian manfaat yang didapatkan oleh peserta serta relasi yang baik dengan pemerintah daerah tentunya menjadi jawaban atas pencapaian jumlah pegawai non ASN yang cukup tinggi, meskipun masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan agar implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja non ASN dapat terwujud”, ucap Agus.

BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan manfaat JKK dan beasiswa yang akan segera disahkan pemerintah dalam waktu dekat, sebagai bentuk komitmen mereka dalam memberikan perlindungan menyeluruh untuk seluruh pekerja di Indonesia. Harapnya pekerja bisa merasakan manfaat dari kehadiran negara dalam menjamin masa depan para tenaga kerja. (mg-02/onk/pn)

ISTIMEWA

PERTEMUAN: Firman (kiri) bersama Dubes Philipina untuk Indonesia Mr. Leehiong T Wee

HARIAN

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

MALUT POST

HALAMAN 19

JADWAL TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAN KABUPATEN PULAU TALIABU PERIODE 2019-2024 Jadwal Uraian Kegiatan Awal

PENGUMUMAN TENTANG PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAN KABUPATEN PULAU TALIABU PERIODE 2019-2024 Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi Calon Anggota Kornisi Pernilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu, mengundang kepada Putra/Putri terbaik dari Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu; 1. Persyaratan Pendaftaran Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kornisi Pernilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019, bahwa persyaratan untuk menjadi Calon Anggota Komisi Pernilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun; c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. Mempunyai Integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pernilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat; g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik paling singkat 5 (Jima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon; k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan; l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; o. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan p. Belum pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Kabupaten/Kota Selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

2. Persyaratan Administrasi Pendaftaran: Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu dalam melakukan pendaftaran wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagai berikut: a. Surat Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model SP.Calon 1) ditandatangani di atas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah); b. Foto copy KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 6 lembar;

d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/ dilegalisir oleh pejabat yang berewenang; e. Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; f. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena . melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri; g. Surat Pernyataan Calon Anggota KPU Kabupaten (model SP.Calon 2) dibuat dan di tandatangani diatas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah); h. Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik Bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (model SK. Calon 3), dalam hal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Pernah menjadi Anggota Partai Politik; i. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik (model SP.Calon 4) bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah); j. Makalah terstruktur (model PP. Calon 5) yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu kompetensi dan integritas; k. Daftar Riwayat Hidup (model DRH. Calon 6) pengalaman jabatan terkait dengan kepemiluan harus disertakan dengan dokumen pendukung.

3. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2019-2024 dan keterangan lebih Janjut dapat di peroleh di sekretariat Tim Seleksi, Jalan Wijayakusuma Kelurahan Kotabaru Kota Ternate, Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Kantor KPU Kabupaten Pulau Taliabu atau dapat di unduh melalui www.kpu-malutprov.go.id; 4. Dokumen persyaratan administrasi untuk pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu periode 2019- 2024 masingmasing rangkap 6 (enam) terdiri dari l(satu) asli (dijilid) dan 5 (lima) foto copy (tanpa dijilid). Disampaikan pada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Talibau dengan cara: a. Diserahkan secara langsung ke Sekretariat Timsel Jalan Wijayakusuma Kelurahan Kotabaru Kota Ternate; b. Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Taliabu; c. Melalui pos yang ditujukan ke sekretariat Tim Seleksi Calon Angota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu, dengan cap pos pengiriman paling lambat tanggal 19 Februari 2019.

5. Pendaftaran dimulai pada tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019. Penerimaan dokumen pendaftaran dilayani pada pukul 08.00 WIT sampai pukul 16.00 WIT, kecuali hari terakhir tanggal 19 Februari 2019, dilayani sampai pukul 23.59 WIT; 6. Pada tahapan seleksi administrasi akan dilakukan pembobotan terhadap Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang meliputi pendidikan, pengalaman organisasi/ institusi kepemiluan dan non keperniluan, publikasi serta karya tulis/ publikasi terkait kepemiluan; 7. Informasi lain : a. Pengumuman hasil setiap tahapan seleksi dapat dilihat pada laman KPU Provinsi Maluku Utara www.malut.kpu.go.id, media cetak lokal, papan pengumuman Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu jalan Wijayakusuma Kelurahan Kotabaru Kota Ternate, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Taliabu; b. Bagi pendaftar yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi, berkas pendaftaran tidak dikembalikan dan menjadi arsip tim seleksi; c. Peserta seleksi tidak dipungut biaya.

12 Februari 2019

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten pulau Taliabu

2.

Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten pulau Taliabu

13 Februari 2019

19 Februari 2019

1. Sekretariat Timsel Jalan KPU Wijayakusuma Kelurahan Kotabaru Kota Temate 2. Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Sula 3. Sekretariat KPU Kab. Pulau Taliabu

3.

Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu

14 Februari 2019

24 Februari 2019

1. Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Sula 2. Sekretariat KPU Kab. Pulau Taliabu

4.

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

26 Februari 2019

26 Februari 2019

1. Laman KPU www.malut.kpu.go.id 2. Media Cetak Lokal 3. RRI Stasion Ternate 4. Sekretariat Timsel Jalan Wijayakusuma Kelurahan Kotabaru Kota Ternate 5. Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Sula 6. Sekretariat KPU Kab. Pulau Taliabu

5.

Tanggapan Masyarakat

13 Februari 2019

15 Maret 2019

1. Sekretariat Timsel Jalan Wijayakusuma Kelurahan Kotabaru Kota Ternate 2. Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Sula 3. Sekretariat KPU Kab. Pulau Taliabu

6.

Tes Tertulis dengan metode CAT ( Computer Assisted Test)

27 Februari 2019

28 Februari 2019

7.

Pengumuman Hasil Tes Tertulis

28 Februari 2019

1 Maret 2019

8.

Tes Psikologi

3 Maret 2019

5 Maret 2019

9.

Pengumuman Hasil Test Psikologi

9 Maret 2019

9 Maret 2019

10.

Tes Kesehatan

11 Maret 2019

14 Maret 2019

Kota Ternate

11.

Tes Wawancara

16 Maret 2019

18 Maret 2019

Kota Ternate

12. Pengumuman Hasil Test Kesehatan dan Tes Wawancara

13.

Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu

PENGUMUMAN NOMOR: 10/PP.06-Pu/82/Timsel.1/II/2019 PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE, KOTA TIDORE KEPULAUAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PERIODE 2019-2024 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan mengundang putra dan putri terbaik Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan.

1. Persyaratan Pendaftaran Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019, persyaratan untuk menjadi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut :

BERSAMBUNG DI HALAMAN 14

a. Warga Negara Indonesia; b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil; e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat; g. Berdomisili di wilayah Daerah Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; j. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

c.

d.

1. Laman KPU www.malut.kpu.go.id 2. Media Cetak Lokal 3. Sekretariat Timsel Jalan Wijayakusuma Kelurahan Kotabaru Kota Ternate 4. Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Sula 5. Sekretariat KPU Kab. Pulau Taliabu

20 Maret 2019

21 Maret 2019

KPU Republik Indaonesia

2. Persyaratan Administrasi Pendaftaran: Calon anggota KPU dalam melakukan pendaftaran wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagai berikut:

b.

Kota Ternate

1. Laman KPU www.malut.kpu.go.id 2. Media Cetak Lokal 3. Sekretariat Timsel Jalan Wijayakusuma Kelurahan Kotabaru Kota Ternate 4. Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Sula 5. Sekretariat KPU Kab. Pulau Taliabu

Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; m. m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; n. n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan q. Belum pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

a.

1. Laman KPU www.malut.kpu.go.id 2. Media Cetak Lokal 3. RRI Stasion Ternate 4. Sekretariat Timsel Jalan Wijayakusuma Kelurahan Kotabaru Kota Ternate 5. Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Sula 6. Sekretariat KPU Kab. Pulau Taliabu

20 Maret 2019

k.

TIM SELEKSI 1 CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE, KOTA TIDORE KEPULAUAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PERIODE 2019-2024 Hotel Bukit Pelangi, Jalan Perumnas Jati No 338 Kelurahan Jati – Kota Ternate Email : timsel1provmalut@gmail.com, Hp. 082292558601, 082290057276

Kabupaten Kepulauan Sula

19 Maret 2019

Ternate, 10 Februari 2019 Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu,

Dr. Muhlis Hafel, M.Si

1. Laman KPU www.malut.kgu.go.id 2. Media Cetak Lokal 3. RRl Stasion Temate 4. Sekretariat Timsel Jalan Wijayakusuma Kelurahan Kotabaru Kota Ternate 5. Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Sula 6. Sekretariat KPU Kab. Pulau Taliabu

1.

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAN KABUPATEN PULAU TALIABU PERIODE 2019-2024 Jalan Wijayakusuma Kelurahan Kota Baru, Kota Ternate Email : timsel.zona3@gmail.com

NOMOR: Ol/PP.06¡PU/82/Timsel.3/II/2019

10 Februari 2019

Lokasi

Akhir

Surat Pendaftaran sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota (MODEL SP.CALON 1) ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah); Foto Copy KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Pasphoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 lembar; Daftar Riwayat Hidup (MODEL DRH.CALON 6).

Pengalaman dan pengetahuan terkait kepemiluan harus disertakan dengan dokumen pendukung;

e. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. M a k a l a h t e r s t r u k t u r ( M O D E L PP.CALON 5) yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu kompetensi dan integritas; g. Surat Pernyataan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota (MODEL SP.CALON 2) dibuat dan di tandatangani diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah); h. Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (MODEL SK. CALON 3), dalam hal Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota pernah menjadi anggota partai politik; i. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik (MODEL SP.CALON 4) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, yang di tandatangani di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah); j. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. k. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri; l. Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.

Bagi dosen ASN, melampirkan surat rekomendasi dari Rektor, dosen DPK dari koordinator LD2 Dikti / Kopertis, dan dosen yayasan dari ketua Yayasan / Rektor.

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

WAKIL RAKYAT

20

Ahok Kembali ke Gelanggang Politik PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Mengucapkan

PERS MENGUATKAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS DIGITAL

Selamat & Sukses

HARI PERS NASIONAL 9 Februari 2019

KH. ABD. GANI KASUBA, Lc GUBERNUR

Ir. H MUHAMMAD NATSIR THAIB WAKIL GUBERNUR

Drs. MUABDIN HI. RADJAB SEKPROV

Ma’ruf Amin: Mudah-mudahan Elektabilitas Kita Naik Editor : Fahruddin Udi JAKARTA- Setelah lama dikabarkan bakal merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akhirnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi bergabung dengan partai berlogo banteng moncong putih. Bergabungnya Ahok ke PDIP cukup menyita perhatian, karena itu berarti ia akan kembali satu gerbong dengan Joko Widodo (Jokowi), atasannya ketika dulu menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta.

Posisi Ahok kini semakin menegaskan polarisasi bahwa pendukung Ahok atau Ahokers adalah juga pendukung Jokowi di pilpres 2019. Setidaknya itulah yang menjadi pandangan dari kubu penantang, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Kok takut, memangnya siapa Ahok? Bukannya memang Ahokers sudah di kubu Jokowi? Ya, sekalian saja biar makin terang benderang kaum sana dan kaum sininya,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono kepada jawaos.com.

Bergabungnya Ahok dengan partai yang membesarkan nama Presiden RI itu terkuak saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Bali beberapa waktu lalu.

Ahok atau yang sekarang lebih senang disapa BTP tiba di kantor DPD PDIP Bali sekitar pukul 15.58.

Sekitar satu jam kemudian, BTP pun keluar ruangan dengan mengenakan jaket PDIP berwarna merah.

Untuk lebih menegaskan lagi keanggotaannya di PDIP, Ahok lantas merogoh Kartu Tanda Anggota (KTA) yang terselip di sakunya, dan memamerkannya ke media. Rupanya, mantan suami Veronica Tan itu sudah menjadi kader PDIP sejak akhir Januari. “Kami menyampaikan bahwa Bapak Ahok sudah resmi di PDIP. Bergabung dengan kami satu wadah, sejak 26 Januari lalu. Dan beliau saat ini silaturahmi ke sekretariat kami, sambil jalan-jalan di Bali,” kata Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali Nyoman Adi Wiryatama, dikutip dari Bali Express (Jawa Pos Group).

Sementara itu, sebagai tokoh yang turut berperan melabeli Ahok ‘penista agama’, Ma’ruf Amin yang didapuk sebagai cawapres Jokowi kini berharap banyak pada mantan Bupati Belitung Timur itu. “Ya mudah-mudahan saja ya (menambah elektabilitas, Red). Insya Allah itu kan PDIP pendukungnya Pak Jokowi,” kata Ma’ruf.

Selain kabar bergabungnya Ahok ke PDIP, pekan ini publik juga disibukkan dengan polemik mengenai pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama.

Susrama merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group), AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.

Setelah mendapat kritik dan masukan dari berbagai pihak, Presiden Jokowi akhirnya membatalkan pemberian remisi terhadap Susrama. Pembatalan remisi itu dikatakan Jokowi usai menghadiri puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Grand City, Surabaya.

Momen itu terjadi di sela-sela Presiden Jokowi

Basuki Tjahaja Purnama

bersalaman dengan para peserta yang hadir dalam perhelatan tersebut. Saat itu Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran, Abdul Rokhim menanyakan ke Presiden Jokowi mengenai remisi yang didapat oleh Susrama.? “Pak Jokowi, kami masih menagih revisi remisi pembunuh Prabangsa, Pak,” tanya Abdul Rokhim ke Presiden Jokowi? di lokasi.

Dengan senyuman Presiden Jokowi pun menimpali pertanyaan dari Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran, Abdul Rokhim, bahwa dirinya telah meneken Keppres pembatalan remisi yang didapat Susrama. “Sudah, sudah saya tanda tangani,” timpal Jokowi sambil tersenyum kecil.

Mendengar kabar bahagia ini, istri Prabangsa (Alm), Sagung Mas Prihantini merasa sangat bersyukur. “Sangat bersyukur, berkat Tuhan bagi kami,” kata Prihantini.

Prihantini sebelumnya memang sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Surat tersebut berisikan isi hatinya yang tulus meminta agar Presiden mencabut remisi Susrama yang pada awalnya seumur hidup menjadi hanya 20 tahun. “Terlalu berat bagi kami mengetahui bagaimana suami saya dibunuh dengan cukup sadis oleh pelaku Susrama.

Demikian bapak Jokowi harapan kami semua,” tulisnya dalam surat itu.

Kasus pembunuhan berencana itu terjadi pada 11 Februari 2009 silam di kediaman Susrama yang berlokasi di Banjar Petak, Bangli. Eksekusi pembunuhan diperkirakan dilakukan pada sekitar pukul 16.30 hingga 22.30 WITA?.

Diketahui, Susrama bukan pelaku langsung, melainkan aktor intelektual yang mendalangi aksi keji itu. Selain Susrama, polisi juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampes.

Susrama merupakan calon anggota legislatif (caleg) PDIP yang terpilih sebagai anggota DPRD Bangli periode 2009-2014. Caleg dengan nomor urut 10 di PDIP ini meraih suara terbanyak, yakni 4.800 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. (JPC/mpf)

Pimpinan beserta Seluruh Anggota

Seluruh Staf Sekretariat

DPRD Provinsi Maluku Utara

DPRD Provinsi Maluku Utara

PERS MENGUATKAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS DIGITAL

PERS MENGUATKAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS DIGITAL

Selamat & Sukses

Selamat & Sukses

Mengucapkan g p

HARI PERS NASIONAL

Mengucapkan g p

HARI PERS NASIONAL

9 Februari 2019

Alien Mus

Ikram Haris

Ishak Naser

Zulkifli Hi. Umar

Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

9 Februari 2019

Abubakar Abdullah Sekwan