Aparat Siaga di Tiga Daerah

HARIAN

MALUT POST

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

Tampil Terdepan

RABU 12 DESEMBER 2018

A D V E R T O R I A L

Dua Tahun Berturut-turut Terima Penghargaan HAM

ECERAN: Rp 5.000,-

Aparat Siaga di Tiga Daerah Jelang Putusan, Rumah Komisioner Ikut Dijaga Nasib KPU Tergantung Putusan MK

TERNATE – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil pemilihan gubernur Maluku Utara diprediksikan bakal menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena itu, jelang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kamis (13/12) nanti, Baca SIAGA... H.8

SYAHRANI Somadayo

HENDRI Badar

HUMAS PEMKAB FOR MALUT POST

PENGHARGAAN: Asisten I Setdakab Halut E.J Papilaya memamerkan piagam penghargaan Peduli HAM untuk Pemkab Halut dari Kementerian Hukum dan HAM yang diterima, Selasa (11/12)

TOBELO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara kembali menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) RI, Selasa (11/12).

PAJANGAN MUSEUM

Meninggal Saat Hendak Pulang Kampung

TNI AD mengirimkan alutsista ke Pulau Morotai untuk melengkapi koleksi display Museum Perang Dunia II Morotai dengan KM ADRI 48, Selasa (11/12). Alutsista yang dikirim adalah 4 unit kendaraan tempur lapis baja jenis Tank AMX, Tank Saladin, Panser Saracen dan Panser Farret serta dua koli ratusan senjata yang telah usang dan siap menjadi pajangan museum. PENREM 152/BABULLAH FOR MALUT POST

Baca HAM... H.8

TERNATE – Seorang pria tibatiba terjatuh dan menghembuskan napas terakhir di Pelabuhan Penyeberangan Bastiong, Kota Ternate malam tadi (11/12). Korban tewas mendadak saat tengah menunggu kapal yang akan menyeberangkannya pulang ke kampung halaman. Keluarga langsung membawanya ke kampung untuk dimakamkan.

Malam tadi sekira pukul 20.00 WIT, korban Haya Husain (53) tengah menunggu KMP Aksar Saputra yang akan membawanya ke Pulau Bacan, Halmahera Selatan. Dari Bacan ia baru melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Papaceda, Kecamatan Gane Barat, Halsel.

Indri, saksi mata yang juga kerabat korban menuturkan,

Kepsul Menuju KLA

IKRAM SALIM/MALUT POST

LAUNCHING: Sesmen PPPA Tribudiarta Nur Sitepu didampingi Bupati Hendrata Thes, Kadis PPPA Malut Hj. Masni memukul gong tanda launching Kabupaten Layak Anak Kepsul

SANANA - Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) membuktikan komitmennya menjadi kabupaten layak anak (KLA).

Launching (peluncuran, red) KLA dilakukan Sekretaris Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tribudiarta Nur Sitepu, Baca KEPSUL... H.8

Gubernur Terima DIPA dan Dana Transfer

ABDUL Ghani Kasuba

SOFIFI - Gubernur Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba Lc, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer tahun 2019.

DIPA dan dana transfer diserahkan langsung Presiden Joko Widodo,

Baca MENINGGAL... H.8

76 Persen Desa Terjangkau Sinyal Seluler POTENSI DESA MALUT 2018

TERNATE - Survei potensi desa (podes) 2018 di Maluku Utara (Malut) menyajikan berbagai informasi terkait potensi-potensi desa/kelurahan dan ketersediaan infrastruktur penunjang berbasis kewilayahan.

Menurut Kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Malut Misfaruddin, di bidang

PARIWISATA

KET. DK: Desa/Kelurahan

48

Desa Wisata Wisata Tirta Agrowisata Wisata Budaya Taman Rekreasi Wisata Alam

pariwisata terjadi peningkatan jumlah desa/kelurahan yang memiliki daya tarik wisata komersil, seperti wisata tirta, agrowisata, wisata budaya, taman rekreasi, wisata alam, dan lainnya. “Di Maluku Utara terdapat 48 desa wisata pada tahun 2018,” katanya.

Baca DESA... H.8

EKONOMI

335 Rp

D/K INDUSTRI MAKANAN & MINUMAN Warung/Toko Kelontong 1.119 D/K (naik 4%) Pasar 130 D/K (naik 15%) Produk Unggulan 507 D/K Makanan 245 D/K Nonmakanan 196 D/K Makanan & Nonmakanan 66 D/K

Baca GUBERNUR... H.8 8

DI’S WAY Menunggu Putusan Sabrina SENIN kemarin sidang lagi: apakah Sabrina Meng bisa dibebaskan. Dengan jaminan. Rp 10 miliar. Atau harus tetap ditahan. Bahkan diekstradisi ke Amerika Serikat.

Kemarin itu pengacara Sabrina menambahkan jaminan: Oleh

Dahlan Iskan

Bawa Nama Sekkab Tipu Kades Dong bikin lapangan kerja sandiri

Baca DIS’WAY... H.11

Tukang Kuti

Caleg PDIP Diduga Palsukan SKCK Bolom dudu saja so mo tipu rakyat

INFRASTRUKTUR Pengguna Air Bersih Minum 1.383 D/K (naik 3%) Pengguna Air Bersih Ledeng/Pompa/Sumur 900 D/K (naik 4%) Pengguna Jamban 1.181 D/K (naik 35%)

PENDIDIKAN SD/MI 1.102 D/K (naik 1%) SMP/MTs 601 D/K (naik 17%) Pendidikan Kades/Lurah SMA/Sederajat 1.023 D/K (naik 12%)

KOMUNIKASI & INFORMASI

Pos Indonesia 48 D/K (tetap) jangkauan Sinyal Telepon 904 D/K

Sumber: BPS Malut

Melihat Pesantren Kaligrafi Al Qur’an Lemka di Sukabumi

Cetak Santri Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional Pondok Pesantren (Pontren) Lemka di wilayah Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi banyak mencetak santri-santri yang mahir dalam kaligrafi Al Quran.

Reputasi santri jebolannya pun telah mendunia.

PESANTREN KALIGRAFI: Seorang santri putri yang mengikuti diklat di Pesantren Lemka membuat seni indah kaligrafi Al Qur’an, di Pesantren Lemka Kecamatan Gunungpuyuh

Didiet Rahma Aditya, Sukabumi

PONDOK Pesantren Lemka berdiri sejak 9 Agustus 1998.

Pendirinya KH Didin Sirojudin.

Sebelumnya, Lemka merupakan bagian dari Universitas Islam Negeri (dulu IAIN) Fakultas Adab dan Humaniora.

“Karena semakin banyak peminatnya dan intensif maka muncullah ide mendirikan Pesantren Kaligrafi,” kata Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lemka, Ustaz Hilmi Munawar.

Baca KALIGRAFI... H.8

DIDIET RAHMA ADITYA/RADAR SUKABUMI

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

2

HARIAN

HALTIM & HALTENG

MALUT POST

RABU, 12 DESEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

DISKUSI Polres Gandeng KJLH Wujudkan Pilkada Damai

11 Proyek MY Dilelang Bertahap 4 Proyek Ditenderkan Desember Editor : Fahruddin Udi Peliput : Fahrudin Abdullah WEDA - Progres 11 program Multi Years (MY) di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), saat ini sedang dikonsultasikan ke Lembaga Pele-

langan Pusa. Di mana dari 11 paket kegiatan MY ini tidak semuanya langsung ditenderkan serentak melainkan dilelang secara bertahap.

Ini dikemukakan Bupati Halteng Edi Langkara saat dikonfirmasi Wartawan di ruang kerjanya belum

lama ini. Dari 11 program MY, sekitar dua atau empat paket proyek ditenderkan Desember 2018 ini.

“Sementara sisanya masih terbentur dengan perencanaan pihak ketiga, dan progresnya nanti akhir desember baru selesai. Proses lelang berdasarkan survey pada perencanaan sehingga akan jatuh pada januari 2018”katanya.

DISKUSI: Polres Halteng bersama Komunitas Jurnalis Liputan Halteng (KJLH) mengelar FGD di aula persat garta Polres Halteng, Selasa (11/12) kemarin.

WEDA – Polres Halmahera Tengah (Halteng) bersama Komunitas Jurnalis Liputan Halteng (KJLH) mengelar Forum Gruop Disscusion (FGD) di aula persat garta Polres Halteng. FGD ini dilaksanakan dalam rangka membangun mitra kerjasama dalam rangka mewujudkan Pemilu 2019 aman dan damai.

Kapolres Halteng AKBP Andri Hariyanto mengatakan, FGD yang dilaksanakan bersama jurnalis adalah bagian memperkuat silahturahmi antara polisi dan media, karena media bagian dari polisi.

Peran media, kata dia, sangat penting guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “ Media dapat juga meredam konflik yang terjadi di tengah masyarakat serta menjangkau isu sara dan hoax,” katanya.

Lanjut Andri, apalagi zaman sekarang semakin canggih dengan adanya medsos berupa facebook, whatsapp dan instragram banyak pula kerawanan akan terjadi di masyarakat. “Polisi tidak bisa kerja sendiri tanpa dorongan dan bantuan masyarakat dan media, walaupun tugas dan fungsi polisi menjaga keamanan dan kenyamanan sebelum pemilu dan sesudah pemilu. Intinya tanggung jawaban kita bersama,”tambah kapolres. (far/mpf )

AGENDA Plt Bupati Kunjungan ke Kemkominfo MABA- Plt Bupati Haltim Ir Muh Din menghadiri undangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo RI) dalam rangka kerjasama pinjam pakai lahan pembangunan saranan telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) KPU/ USO di wilayah III T dan perbatasan.

Ini disampaikan Kepala Bagian Umum dan Protokuler Setda Haltim Chalid, Selasa (11/12) kemarin.

Menurutnya, kegiatan itu dalam rangka untuk menidaklanjuti kerjasama antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan Pemerintah Daerah dalam melaksankan program pembangunan layanan BTS KPU/USO di wilayah III t dan perbatasan.” Guna untuk pembuatan perjanjian pinjam pakai barang milik daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah” katanya. (ado/mpf )

Di samping itu terkait dengan proyek MY, Pemkab juga kerjasama dengan kejaksaan negeri (Kejari) untuk monef, monitoring dan evaluasi. “Target capaian kegiatan MY masing-masing 2 tahun. Bahkan ada yang hanya setahun, sementara pembayarannya berdasarkan progres tahunan selama empat tahun,” katanya. (far/mpf)

Caleg PDIP Diduga Palsukan SKCK

DIPERIKSA: Mantan Kepala BPMD Beni Sutarman, kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Haltim menjalani pemeriksaan di Kejari Tikep.

Eks Kadis BPMD Diperiksa 2 Jam MABA - Belum lama ini mantan Camat Wasile Selatan Talha Malaka kini Kepala Kesbangpol Haltim dan Kepala BPMD Badalan Uat, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore Kepulauan (Tikep) selaku saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Desa Nanas. Selasa (11/12), Penyidik Kejari Tikep, kembali memeriksa mantan Kepala BPMD Beni Sutarman, kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Haltim sebagai saksi kasus dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD tahun anggaran

2015. “Beni Sutarman dimintai keterangan terkait mekanisme proses pencairan DD dan ADD karena yang bersangkutan lebih mengetahui tahapan pemeriksaan maupun verifikasi setiap kegiatan per triwulan. Dia diperiksa kurang lebih 2 jam,” kata Kasi Intel Safri Abdul Muin.

Kasus dugaan penyalahgunaan ADD dan DD Desa Nanas ini masih dalam tahapan penyelidikan.” Setelah pengumpulan keterangan saksi-saksi dan barang bukti selanjutnya akan dilakukan gelar perkara,” tandasnya. (ado/mpf )

Daftar Tunggu CJH Capai 700 MABA- Meskipun kuota Calon Jamaah Haji (CJH) yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haltim hanya mencapai 62 orang, namun daftar tunggu CJH sudah mencapi 700 orang.

Kepala Kementerian Agama Haltim Saiful Jafar Arfa menyebutkan, terhitung Tahun 2004 hiingga penghujung 2018 pendaftar CJH Haltim tercatat sebanyak 700 orang. “ Kita cuma sediakan kuota 62 orang. Kalau dari 62 itu ada yang batal berangkat maka

Kemenag bakal membijaki,” katanya.

Sementara itu, soal biaya haji, kata Jafar, hingga kini belum ada perubahan atau masih tetap berada di angka 40 Juta per Jamaah. “Jadi Biaya ini disesuaikan dengan harga nilai dolar. Biasannya ditetapkan pemerintah pusat saat mendekati keberangkatan. Karena hingga kini belum ada penetapan makannya kita masih menggunakan tarif sebelumnya,” tandasnya. (ado/mpf)

WEDA - Oknum Calon Anggota Legislatif (Caleg) berinisial RA diduga memalsukan sejumlah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diberikan ke sejumlah pelamar di perusahaan tambang di Halmahera Tengah (Halteng).

Kasus ini sedang diusut Polres Kabupaten Halteng.

Bahkan sejumlah saksi dan barang bukti sudah diamankan oleh Polres Halteng. Namun oknum pemalsuan SKCK ini belum ditahan oleh aparat kepolisian. Diduga kasus ini sudah dilakukan berulang kali. Warga pun mendesak aparat kepolisian agar mengusut tuntas kasus ini.

RA sendiri adalah Caleg dari PDIP daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Weda Selatan, Weda, Weda Tengah, Weda Timur dan Weda Utara.

Kasat Reskrim Polres Halteng IPTU A. Effan Sulaiman S.I.K saat dikonfirmasi Malut Post via ponselnya Selasa (11/12), mengemukakan, sejumlah saksi yang memegang SKCK palsu sudah diperiksa serta sejumlah barang bukti sudah diamankan. “Setelah mendapat laporan itu, kita ambil satu barang bukti.

Bahkan kemarin kita sudah turun ke sejumlah perusahaan dan sekarang kita sudah periksa sejumlah saksi yang sebagian sudah menjadi tenaga kerja menggunakan SKCK Palsu. Saksi-saksi yang diperiksa itu adalah yang memegang SKCK,”ungkap Kasat Reskrim.

Dia menegaskan, oknum yang membuat SKCK palsu ini tidak menghargai polisi. “ Kami akan fokus pemalsuan SKCK. Sebab, ini seakan dia main-main dengan institusi kepolisian,”terangnya. (far/mpf)

PBB Target 2 Kursi, Gerindra 4 Kursi MABA- Partai Bulan Bintang (PBB) Haltim optimis mencapai dua kursi pada Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2019. Ini disampaikan Sekretaris DPC PBB Haltim Vaisal Daud Ali, Selasa (11/12) kemarin.

Menurutnya, dilihat konfigurasi caleg di Dapil I, secara keseluruhan miliki popularitas yang bagus sehingga, target dua kursi pada pileg 2019 mendatang sangat rasional.”Diharapkan seluruh pengurus dan kaders partai, caleg maupun simpatisan terus konsolidasi,” harapnya.

Berbeda dengan DPC Gerindra menargetkan empat kursi. Dapil I ditargetkan dua kursi dan Dapil II dua kursi. “Saya optimis karena semua caleg Gerindra di dua dapil memiliki rekam jejak yang cukup diandalkan,” kata Ketua Bapiluh M.Jafin Yasin. (ado/mpf)

TIDORE KEPULAUAN HARIAN

MALUT POST

RABU, 12 DESEMBER 2018

3

Art: Resayfa Rumra

Ketua Perindo Tikep Lunasi Iuran Listrik TIDORE – Tunggakan iuran listrik di Sekretariat Partai Perindo Tikep akhirnya dilunasi Ketua DPC Perindo Tikep, Abubakar Nurdin. Tunggakan iuran hingga berbulan-bulan yang sebelumnya tidak dibayarkan itu sempat diputuskan sambungan listrik, pemilik rumah kemudian mengeluhkan hal tersebut.

Abubakar saat menghubungi Malut Post menuturkan bahwa dirinya telah membayar seluruh tunggakan iuran tersebut. Dia juga tulah menghubungi pemilik rumah dan memberitahukan bahwa iuran tersebut telah dilunasi. ”Saya sudah melunasi tunggakan iuran listrik yang belum terbayar, sekarang tinggal menunggu dinyalakan,” ujarnya.

Dirinya juga mengklarifikasi pernyataan pemilik rumah yang mengatakan bahwa iuran tersebut telah dibayar semuanya, menurutnya tunggakan iuran tersebut pihaknya yang membayar di pihak PLN. Sementara pemilik rumah Hj. Maryam saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya telah dihubungi pihak Perindo terkait pembayaran tunggakan uang iuran listrik. ”Tadi (kemarin) mereka sudah hubungi saya, katanya sudah bayar semua tunggakan itu. Saya belum cek, karena masih di Halmahera,” ujarnya. (tr-03/lex)

Ahmad Hatari Mangkir Bawaslu Siap Limpahkan ke Gakumdu Editor : Irman Saleh Peliput : Mahfud H Husen TIDORE – Anggota DPR RI aktif yang juga calon legislatif DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Maluku Utara (Malut), Achmad Hatari tidak merespons undangan klarifikasi dari Bawaslu Tikep terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Tercatat sudah dua kali surat yang dilayangkan Bawaslu tidak digubrisnya. Saat ini Bawaslu sedang mengkaji dugaan pelanggaran Hatari ketika membagikan kartu namanya saat penutupan sepak bola di lapangan Gurabati tiga pekan lalu.

Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Tikep, Amru Arfa

mengatakan surat klarifikasi yang dilayangkan pihaknya kepada terduga pelanggar Ahmad Hatari sebanyak dua kali. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan tersebut, dan bahkan tidak ada pemberitahuan mengenai ketidakhadirannya. ”Kita sudah layangkan undangan klarifikasi sebanyak dua kali, namun yang bersangkutan tidak hadir,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam ketentuan UU Pelanggaran Pemilu, hanya bisa dilayangkan dua kali undangan klarifikasi kepada terduga pelanggar untuk dimintai klarifikasinya, tidak untuk ketiga kali. Untuk itu pihaknya saat ini sedang mengkaji persoalan tersebut dan langkah

selanjutnya akan dilimpahkan kepada Sentara Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Tikep. ”Bisa juga dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi maupun Gakumdu Malut, namun sampai saat ini belum terpikirkan sampai ke situ,” terangnya.

Ditanya mengenai alasan ketidakhadiran Ahmad Hatari, dirinya menuturkan pihak belum mendapat informasi mengenai alasan ketidakhadiran itu. Namun informasi yang diterima tim Ahmad Hatari bahwa yang bersangkutan sedang berada di Polandia. ”Yang jelas kasus ini masih diselidiki, dan sudah ada tiga saksi yang kita periksa,” tandasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Tikep, IPTU Dwi Gastimur Wanto yang juga Ketua GakumduTikep saat dikonfir-

DWP Peringati HUT ke-19 TIDORE - Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai organisasi yang dibentuk dengan tujuan dan sasaran yang baik, benar-benar dapat mewujudkan peran, tugas dan pengabdiannya, sehingga dapat membawa manfaat yang nyata bagi anggotanya maupun bagi masyarakat bahkan bagi bangsa dan negara. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Thamrin Fabanyo dalam sambutannya saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-19 DWP Kota Tidore Kepulauan, yang dilaksanakan di Aula Sultan Nuku kantor Wali Kota Kepuluaan, Selasa (11/12).

Selain Sekda Ir. Thamrin Fabanyo, acara tersebut juga dihadiri Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita Se Kota Tidore, Para Assisten, Staf Ahli, dan pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Dalam sambutannya Thamrin Fabanyo menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setingginya kepada Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan, yang selama ini telah banyak mengambil peran penting dan strategis dalam upaya mendukung tugas-tugas suami sebagai aparatur sipil negara.

Tak lupa, Thamrin Fabanyo juga

HUT: Sekda Thamrin Fabanyo memotong kue HUT DWP.

berharap, melalui momentum HUT ke-18 ini, agar Darma Wanita Persatuan dapat meningkatkan perannya yang lebih konstruktif kepada anggotanya dan kepada keluarga besarnya sendiri, dapat berkontribusi dalam melindungi,

memberdayakan dan memajukan kaum perempuan, serta benar-benar dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara secara menyeluruh.

Ketua Umum DWP Wien Ritola Tas-

maya, dalam sambutannya dibacakan oleh Ketua DWP Kota Tidore Kepulauan Salma Thamrin, mengatakan dengan usia yang bertambah Dharma Wanita persatuan yakin dab optimis bahwa membangun organisasi yang

masi mengatakan pihaknya belum menerima pelimpahan kasus tersebut. Untuk itu pihaknya masihmenunggu pelimpahan kasus itu untuk ditindaklanjuti.

Sekadar diketahui, kasus dugaan pelanggaran pemilu ini mencuat pada saat final sepakbola Gurabati Open Tournament (GOT) 2018 pada Minggu (25/12) lalu. Dalam penutupan GOT itu, pihak PS Poram Mareku menyesalkan adanya pembagian kartu nama caleg Ahmad Hatari dan penghentian sementara pertandingan yang sedang berjalan lantaran kedatangan Ahmad Hatari bersama rombongan. Kartu nama itu didapat pada saat masuk ke pintu. Dugaan kartu nama caleg itu ditukar dengan karcis masuk stadion. (tr-03/lex)

lebih modern dan profesional disertai program-program pembangunan dan peningkatan kualitas anggota DWP yang berkesinambungan, akan menjadikan anggota DWP mampu bersaing secara terbuka dan mampu berkipra secara aktif dalam memberikan konstribusi pemikira, gagasan serta pandangan terhadap pembangunan Nasional Indonesia, Negara yang kita cintai ini.

Dharma Wanita Persatuan dalam posisi sebagai Mitra Kerja Pemerintah, maka dalam rangka memperingati HUT DWP ke-18 ini akan mendukung program kerja pemerintah seperti ‘’ Sosialisasi Kartu Indonesia Pintar dan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dimana program-program Pemerintah tersebut sangat erat kaitannya dalam mensejahterakan anggota keluarga dan masyarakat, “ Kata Wien Ritola Tasmaya Penasehat DWP Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad menyampaikan peringatan hari ulang tahun ini merupakan suatu tantangan yang menarik untuk menguji sejauh mana peran serta manfaat Dharma Wanita Persatuan di tengah masyarakat Kota Tidore kepulauan, sekaligus momentum memperkuat setiap lini organisasi, memberdayakan kembali setiap gugus organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal di tengah kondisi lingkungan dan problem pembangunan yang semakin kompleks.

Di akhir acara dilanjutkan dengan Potong Tumpeng dan Kue Ulang Tahun oleh ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua dan Wakil Penasehat DWP Kota Tidore Kepulauan di dampingi Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan. (humas)

Upah Pekerja Sesuai UMP

KANTOR Disnakertrans

T I D O R E – D i na s Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Tidore Kepulauan ( Tikep) mengklaim upah pekerja di Tikep sudah sesuai den-

gan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans Tikep, Abdurahman Abdullah, kemarin (11/12).

Menurutnya, upah pekerja di Tikep sebagaimana yang di isyaratkan dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah terpenuhi. ”Para pekerja di sini (Tikep, red) digaji di atas Rp 2 juta, dan itu sudah sesuai UMP,” tuturnya sembari mengatakan meski demikian, jika ada temuan ataupun ada yang melaporkan perusahaan yang membayar para pekerja di bawah UMP, maka pihaknya turun melakukan inspeksi kepada perusahaan tersebut untuk mencari tahu kebenarannya.

Lanjutnya, jika perusahaan tersebut terbukti membayar upah pekerja di bawah atau tidak sesuai UMP, maka akan mendapatkan sanksi sebagaimana

telah dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan. ”Kecuali bagi mereka yang masih dalam tahap percobaan, karena itu gajinya masih di bawah UMP. Nanti kalau masa kerjanya sudah di atas tiga tahun, barulah upahnya dibayar sesuai UMP. Namun sejauh tidak ada masalah untuk gaji ini, karena sesuai UMP,” terangnya.

Ditanya mengenai dengan upah pekerja perusahaan pers yang berada di Tikep, kata dia, memang ada yang belum sampai UMP. Namun hal ini karena pertimbangan pendapatan perusahaan tidak seimbang dengan karyawan yang begitu banyak. Untuk itu dilakukan perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan sesuai perjanjian kerja. ”Namun kebanyakan tidak ada masalah, karena sudah sesuai dengan standar UMP,” tandasnya. (tr-03/lex)

4

HARIAN

MALUT POST

HALUT & HALSEL

RABU, 12 DESEMBER 2018

Alasan BPJS, Gaji Guru Disunat Suwarno: Harusnya Disampaikan ke Dikbud Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen

TOBELO – Guru kontrak di Halmahera Utara (Halut) mengeluhkan pemotongan gaji Rp 250 ribu per bulan yang diduga dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) selama 2018.

Pemotongan ini dengan alasan untuk pengurusan dan penyetoran biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) kesehatan. ”Pemotongan dilakukan sejak Januari 2018, tetapi sampai sekarang kartunya saja tidak ada,”keluh sejumlah guru kepada Malut Post, Selasa (11/12).

Menurutnya, gaji yang diberikan pemkab Rp 1,7 juta per bulan. Tetapi dipotong Rp 250 ribu sehingga tersisa Rp 1.450.000.”Kami nilai pemotongan

sebesar itu sangat tidak wajar untuk BPJS. Sebab, tercatat BPJS hanya kurang dari Rp 100 ribu per bulan. Karena itu, kami butuh penjelasan dari Dikbud terkait pemotongan tersebut. Apalagi kartu BPJS saja sampai sekarang tidak ada,”ungkap para guru.

Sementara Kadikbud Suwarno Tongo Tongo yang dikonfirmasi mengatakan

pemotongan yang dikeluhkan ini baru diketahui. ”Harusnya disampaikan langsung ke dinas, sehingga kami langsung menindaklanjuti dengan cara berkoordinasi dengan BPKAD maupun kantor pengelola BPJS di Tobelo,”ucapnya, sembari membantah potongan itu bukan dilakukan instansinya.(tr-04/met)

Samsudin Dipecat Tanpa Pesangon

DANA DESA Jatah DD per Desa Naik

BUSTAMI Soleman

LABUHA – Jatah dana desa (DD) di Halmahera Selatan meningkat 2019.

Ini karena anggaran yang akan diterima rata-rata per desa Rp 1,9 miliar.

Angka ini meningkat dibanding 2018 yang hanya Rp 1,7 miliar.

Hal ini diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Halsel Bustami Soleman yang ditemui Malut Post, Selasa (11/12).

Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD hingga kini belum direlease Bappelitbangda dan BPKAD. ”Mekanisme DD dan ADD tetap sama dilakukan pembagian setiap desa. Di mana untuk DD dibagi berdasarkan luas wilayah, jarak dan jumlah penduduk,” ucapnya. (sam/met)

RAMLAN HARUN/MALUT POST

KAWAL Proyek pembangunan rumah dinas dokter di Pemkab Halmahera Utara (Halut) ini dikawal Kejaksaan Negeri (Kejari). Ini dilakukan untuk memastikan proyek tersebut bermasalah atau tidak.

LABUHA – Samsudin P Hasan karyawan PT Gelora Mandiri Membangun (GMM) mengeluhkan sikap perusahaan yang tidak memberikan pesangon setelah dipecat. Padahal pria asal Desa Marabose Kecamatan Bacan ini bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah Gane Barat itu selama empat tahun, lalu dipecat begitu saja.

Pemecatan itu berdasarkan Surat Keterangan (SK) Nomor 04/HDRGMM/S.Ket/XI/2018 tertanggal 19 November 2018 yang ditandatangani Fandi selaku HRD PT GMM. ”Saya tidak persoalkan jumlah besaran pesangon. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mekanisme PHK oleh PT GMM yang tidak mengacu pada undang undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang salah satunya mengatur masa kerja,”ungkapnya.

Pihak perusahaan kata Samsudin hanya akan membayar pesangaon dengan hitungan satu bulan gaji.”Inikan aneh, perusahaan berlakukan karyawannya,”ungkapnya, sembari mengatakan kasus ini sudah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan harapan ada pembelaan, tetapi justru sebaliknya. (sam/met)

2019 Fokus Jalan Lingkar Amiruddin: Galela-Loloda Saya Hanya Arahkan ke Tukang Jahit

TOBELO – Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Pemkab Halmahera Utara mulai fokus membangun infrastruktur jalan Galela – Loloda tahun anggaran 2019. Ini dilakukan untuk memperlancar akses masyarakat dua daerah.”

Sementara program lainnya akan disesuaikan serta menyelesaikan sisa pekerjaan yang tertunda 2018,”kata kepala Dinas PUPR Bernard Th Pawate yang dikonfirmasi Malut Post, Selasa (11/12).

Menurutnya pembangunan jalan ling-

kar tersebut selain utang pemkab juga menjadi utang pribadi yang sudah harus diselesaikan.”Pekerjaannya dengan nilai anggaran Rp 188 miliar ini sebagiannya dikerjakan dengan sistem multi years (MY),”ungkapnya.

Meski demikian, pekerjaan ini akan terkendala dengan tiang listrik milik PLN.”Harusnya dalam pemancangan tiang itu berkoordinasi dengan pemkab agar disesuaikan dengan tata ruang jalan dan lainnya,”ucap Pawate. (tr-04/met)

Tiga Desa jadi Sasaran TMMD TOBELO – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Halmahera Utara akan digelar dalam waktu dekat.

Kegiatan ini rencananya dipusatkan di tiga desa dalam wilayah Kecamatan Kao Barat. Adalah Desa Torawat, Toliwang dan Margamulyo. Hal ini disampaikan Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto kepada Malut Post, Selasa (11/12).

Kesiapan yang dilakukan adalah bersama pemkab dengan mengecek secara langsung lokasinya.”Pelaksanaannya sendiri bukan hanya dari kalangan TNI semata, melainkan juga dari masyarakat.

Jadi personel TNI sebanyak 150 orang,

belum termasuk masyarakat,”ucapnya.

Untuk program yang dilaksanakan terbagi dalam karya bakti dengan sasaran fisik dan non fisik. Diantaranya, pembuatan 8 buah jembatan, normalisasi sungai sepanjang 4.500 meter dan pembuatan saluran pembuangan sepanjang 1 kilometer. Sedangkan sasaran non fisik, yakni penyuluhan pertanian, penyuluhan HIV/AIDS, penyuluhan perikanan, kesehatan, pelayanan KB, penyuluhan hukum dan kamtibmas. Selanjutnya, penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan serta sosialisasi tentang radikalisme dan ancaman keutuhan NKRI. (tr-04/met)

LABUHA – Tudingan membisnis baju pelantikan kepala desa (kades) dengan harga Rp 3 juta per pasang, dibantah Asisten I Setdakab Halsel Amiruddin Dukomalamo. ”Saya hanya mengarahkan kades untuk menjahit baju di beberapa tukang jahit. Jadi tidak benar kalau disebut saya bisnis baju pelantikan,”kata Amiruddin kepada Malut Post, Selasa (11/12).

Ini berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang mengakui jika dirinya mengadakan baju pelantikan kades.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bustami Soleman yang dikonfirmasi mengaku baju pelantikam kades memang tidak dianggarkan dalam APBD. ”Jadi kades sendiri yang harus menanggulangi,”ucapnya.(sam/ met)

Dandim 1508 Imbau jaga Keamanan TOBELO – Komando Distrik Militer (Kodim) 1508/ Tobelo menyiapkan personel pengamanan menjelang natal 25 Desember 2018. Pengamanan ini dilakukan atas kerja sama TNI/Polri untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan warga. ”Untuk wilayah Galela, Kao, Malifut, Daruba dan Bere Bere menjadi tang-

gung jawab Koramil masing-masing,” kata Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto, Selasa (11/12).

Sementara wilayah Tobelo pengamanannya sama dengan Koramil yang menempatkan personel Pam sebanyak dua orang di gereja yang akan digunakan untuk ibadah.

Sementara persiapan Pam perso-

nel Kodim libatkan 2 per 3 kekuatan.

Personel sebanyak 150 orang itu terbagi dalam enam wilayah Koramil,” ujarnya.

Sementara Dandim meminta warga tetap menjaga keamanan dan ketertiban agar umat Kristiani dapat beribadah secara aman dan nyaman,” harapnya. (tr-04/met)

HALMAHERA BARAT

RABU, 12 DESEMBER 2018

5

Kemenpar RI Garap Potensi Halbar Kerja Sama Pemkab Gelar Event Pesona Budaya Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI bekerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat menggelar event pesona budaya kepulauan rempah di areal Festival Teluk Jailolo (FTJ), Senin (10/12) malam. Event ini merupakan bagian dari kegiatan yang telah dicanangkan Kemenpar berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 2009, pada bidang pariwisata dan kebudayaan.”Acara ini berlangsung 5 hari terhitung tanggal 10 hingga 15 Desember,”kata Bupati Danny Missy dalam sambutananya.

Karena mendapat dukungan dari Kemenpar, makanya seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama mendukung dan memeriahkan agar semuanya berjalan lancar.”Potensi budaya Halbar sangat menjanjikan. Karena itu, mari sama-sama kita kembangkan potensi budaya untuk lebih dikenal secara nasional dan international,”katanya.

Sementara Asisten I Setdakab Halbar Vence Muluwere yang juga ketua penyelenggara event mengatakan Halbar ditetapkan sebagai daerah pelaksanaan event karena eksistensi Halbar dalam pelestarian nilai budaya terus kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan mendapat anugerah penghargaan kebudayaan, sejalan dengan visi-misi Pemkab Halbar, mewujudkan masyarakat yang cerdas religius berbudaya sehat sejahtera yang bermoral dan berintegritas.”Untuk menyukseskan visi-misi ini, salah satu indikator adalah meningkatkan perekonomian daerah berbasis industri pertanian, perikanan, pariwi-

AKRAB : Bupati Danny Missy bersama beberapa pimpinan SKPD usai membuka event budaya kepulauan rempah di lokasi FTJ, Senin (10/12) malam lalu.

sata dan budaya dengan pendidikan ekonomi kerakyatan,”ungkapnya.

Vence mengaku, event budaya kepulauan rempah yang digelar ini, menampilkan atraksi tarian, musik tradisional dan nyayian ideal dengan melibatkan 21 sanggar aktif di Halbar.

Selain bertujuan melestarikan budaya, kegiatan

ini juga merupakan langkah untuk memasarkan kearifan lokal sebagai tambahan pengembangan potensi daerah.”Kegiatan event budaya kepulauan rempah didanai langsung Kemenpar RI,”pungkasnya. Hadir dalam pembukaan event ini adalah Bupati Halbar Danny Misy, Tim PCO Kementrian Pariwisata Rahma Akbari dan Okta

INFRASTRUKTUR

Pemkab Siap Bangun Industri Kelapa Terpadu

TERMINAL Jailolo.

Dinas PUPR Diminta Tata Areal Terminal JAILOLO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Halmahera Barat diminta segera menata kembali areal terminal Jailolo. Ini karena terminal yang letaknya di Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo ini terlihat amburadul. Penataan ini dilakukan setelah Bupati Danny Missy meninjau lokasi terminal, Selasa (11/12).”Hari ini akan kami turunkan alat berat untuk menggusur median jalan di bagian kiri terminal,”aku Kepala Dinas PUPR M Yusup.

Selain menata areal terminal, bupati juga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) segera memperbaiki bangunan terminal yang sudah mulai rusak, sehingga terlihat rapi dan tidak terkesan kumuh.”Dishub juga sudah harus rehab gedung terminal, sehingga terlihat rapi,”ungkapnya. Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Agustinus Purwoko mengaku, saat ini pihaknya sudah berkoorsinasi dengan organda untuk mengaktifkan kembali terminal Jailolo.(din/met)

Septirini, Assiten I Setdakab Halbar Vence Muluwere, Asssiten II Markus Saleki, Kajari Halbar A.Ag Satya Markandeya, Mewakili Dandim, Koramil Jailolo 1501-03 Kapten Inf. Yani Paunno, Ketua STPK / Banau Dr. Dadang Indahyana, Staf Ahli Fredi Budiman dan pimpinan SKPD.(din/ met/pn)

INDUSTRI : Gedung Sentra Industri Kelapa Terpadu yang dibangun di Desa Acango Kecamatan Jailolo Selatan.

JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat serius mengembangkan potensi kelapa.

Hal ini dibuktikan dengan upaya melobi pembangunan sentra produksi kelapa terpadu di Kementerian Perindustrian RI yang saat ini pabrik pengolahannya telah dibangun di Desa Acango Kecamatan Jailolo.

Pabrik yang dibangun dengan anggaran Rp 18 miliar 2018 itu saat ini progresnya sudah 60 persen dan ditargetkan 31 Desember 2018 tuntas.”Industri ini dibangun dengan tujuan memanfaatkan kelapa buah agar tidak hanya difokuskan

pada kopra,”kata Bupati Danny Missy saat meninjau pembangunan sentra produksi kelapa di Desa Acango.

Sentra produksi kelapa yang saat ini dibangun terdapat enam bangunan. Diantaranya, pabrik pengolahan VCO, sabut kelapa, pengolahan air kelapa, minyak kelapa, kantor pengolahan industri dan show room.”Kalau pabrik sudah selesai dibangun, bisa menyerap tenaga kerja kurang lebih 300 orang, sehingga berlahan kita bisa tekan angka pengangguran,”ucapnya. (din/met)

Bupati Sidak Pasar Jailolo JAILOLO – Bupati Danny Missy menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jailolo Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo, Selasa (11/12).

Sidak yang dilakukan bersama sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini untuk mengecek harga ikan maupun harga sembilan bahan pokok (sembako) menjelang natal 25 Desember 2018.

SIDAK : Bupati Danny Missy saat sidak di pasar ikan Jailolo, Selasa (11/12) kemarin.

Kedatangan bupati dan pimpinan SKPD ini langsung disambut dengan keluhan para pedagang. Keluhan mereka bahwa terkadang ikan yang dijual tidak laku karena ada sejumlah pedagang yang berjualan di lokasi Festival Teluk Jailolo (FTJ) sehingga pembeli tidak lagi ke pasar untuk membeli ikan.”Karena itu, kami minta pak bupati segera menertibkan penjual di lokasi FTJ karena tempat jualan di sini masih banyak yang kosong,”keluh pedagang.

Sementara bupati usai mendengar keluhan tersebut mengatakan saat ini pemkab masih fokus benahi pasar.”Kalau semuanya sudah tuntas baru pedagang ditertibkan untuk berjualan di pasar,”katanya. Setelah mendengar keluhan, bupati langsung membeli ikan di semua penjual.

Selain pasar ikan, orang nomor satu di Pemkab Halbar ini juga memastikan harga sembako di pasar Jailolo.”Setelah dicek semuanya masih stabil,”ucapnya.(din/met)

6

HARIAN

MALUT POST

MOROTAI & SULA

RABU, 12 DESEMBER 2018

Bawa Nama Sekkab Tipu Kades Minta Rp 5 Juta, Diangkat jadi PNS Peliput : Maslan Ajid Editor : Bukhari Kamaruddin

DARUBA - Aksi penipuan dengan membawa nama Sekkab Pulau Morotai Muhammad Kharie.

Oknum tersebut menelepon sejumlah kades dan meminta menyetor Rp 5 juta, sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Untungnya sejumlah kades seperti kades Leo Leo Rao, Telei Kusu dan beberapa kades di Morotai Jaya tidak percaya dan menelepon kepada sekkab meminta konfirmasi.

Saat dihubungi Malut Post, Muhammad M Kharie membantah jika dirinya

menelepon meminta uang Rp 5 juta untuk diangkat menjadi PNS. “Ada oknum yang membawa-bawa nama saya meminta uang Rp 5 juta, sebagai syarat diangkat menjadi PNS,” katanya. Karena itu dia akan mengeluarkan surat edaran terkait persoalan

Satu Peserta Tidak Ikut Tes SKB

PROGRAM 2020 Sula Bebas Blank Spot

IHWANUDIN Umasangaji

SANANA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) memasang target 2020 seluruh akses komunikasi termasuk internet bisa diakses seluruh warga. Dengan demikian tidak ada lagi blank spot (titik mati,

red) sinyal seluler.

Kepala Diskominfo Kepsul Ihwanudin Umasangaji menuturkan, saat ini pihaknya sudah membangun jaringan internet di tiga desa yakni Desa Fatkauyon, Waigai dan Wai Ina. Dalam waktu dekat akan diresmikan.

Sementara untuk Desa Pelita dan Waisum sementara masih dalam tahapan proses pembangunan.

Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menggagas program Indonesia merdeka signal pada 2020.

Program tersebut lanjut Ihwanudin akan diprioritaskan terutama pada daerah 3T yakni tertinggal, terpencil dan terluar. ”Jadi untuk 2020 semua jaringan sudah terakses secara menyeluruh dengan beberapa desa 1 BTS,” pungkasnya. (ikh/onk).

AGENDA Bakal Tertibkan Baliho DARUBA -Bawaslu Pulau Morotai, akan berkoordinasi dengan KPUD untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pileg 2019.

Komisoner Bawaslu Morotai Murjat Hi Untung mengatakan, mereka juga akan melakukan monitoring sebelum diambil tindakan. APK yang tidak memenuhi syarat akan dilepas. Seperti baliho caleg yang menggunakan logo KPU, akan dibongkar karena itu menyalahi aturan. Begitu juga dengan APK yang dipasang bukan pada tempatnya. (tr-02/onk).

ini. Dia menambahkan peristiwa seperti ini sebelumnya pernah terjadi, di mana oknum tersebut membawabawa nama sejumlah pejabat.

“Kami lagi melacak nomor tersebut, karena ini menyangkut nama baik saya,” tegasnya. (tr-02/onk).

IKRAM SALIM MALUT POST

KIA : Kadis Dukcapil Kepsul Mahli Alwi memperlihatkan kartu identitas anak (KIA).

Sesmen PPPA Serahkan Akte Kelahiran SANANA-Sekertaris Menteri (sesmen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tribudiarta Nur Sitepu, menyerahkan akte kelahiran yang ke 39.350 kepada salah satu anak di Kabupaten Kepulauan Sula (kepsul) kemarin (11/12).

Penyerahan tersebut dilakukan di sela-sela peluncuran Kepulauan Sula sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) di Taman Bersehati Desa Pohea Sanana Utara yang dihadiri oleh Bupati Sula Hendrata Thes. Menurut Plt Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Du-

capil) Kepsul Namri Alwi, 93,6 persen anak di Kepsul sudah memilik akte kelahiran.Masih ada beberapa ribu lagi yang belum memiliki akte kelahiran.

Karena itu Dukcapil gencar melakukan sosialisasi termasuk di RSUD dan Puskesmas. Sosialisasi dilakukan agar anak yang baru lahir langsung diurus akte kelahirannya.

Bagi orang tua yang ingin membuat akte kelahiran anaknya, bisa mengurus dengan membawa persyaratan seperti buku nikah dan keterangan dokter tempat anaknya dilahirkan. (ikh/onk).

SANANA - Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang berlangsung di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Selasa (11/12) berlangsung lancar.

Sebanyak 176 peserta yang lulus di tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD) ikut dalam seleksi lanjutan tersebut. Hanya ada satu peserta yang tidak ikut dalam SKB dengan alasan yang tidak jelas. Peserta yang mendaftar di SMP Kabau tersebut tidak hadir.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

IKRAM SALIM MALUT POST

SERIUS: Peserta tes SKB serius mengerjakan soal.

Alokasi Anggaran Dukung Penuh Wajib Belajar 16 Tahun DARUBA – Sektor pendidikan mendapat perhatian penuh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Tak hanya 12 tahun, wajib belajar bagi warga Morotai saat ini ditetapkan 16 tahun. Pemkab juga menaikkan postur anggaran bantuan pendidikan dalam APBD 2019 100 persen lebih.

Wajib belajar 16 itu diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 18

Tahun 2018. Bupati Benny Laos menuturkan, dengan kebijakan ini, warga Morotai wajib sekolah sejak SD (6 tahun), SMP (3 tahun), SMA (3 tahun) hingga tingkat Strata 1 (4 tahun) secara gratis.

Pemerintah lah yang menanggung biaya pendidikan mereka.

“Jadi kuliah di Kabupaten Pulau Morotai ditanggung pemerintah sampai selesai. Bagi putra-putri Morotai yang menginginkan seko-

Kepsul Imran Umalekhoa menuturkan, hasil seleksi SKB kelulusannya akan diumumkan setelah dilihat tim seleksi dari BKN dan KemenPAN-RB. “Nanti pusat yang mengumumkannya,” kata Imran. Dia sendiri belum tahu kapan hasilnya diumumkan.

Sementara itu beberapa peserta yang dihubungi Malut Post mengaku soal tes SKB lebih susah dibandingkan SKD. ”Lebih susah dari tes SKD, soalnya banyak juga yang bahasa Inggris,” aku sejumlah peserta usai mengikuti tes. (ikh/onk)

BENNY LAOS

lah di luar Morotai maka pemerintah mengakomodir beberapa modul,” tuturnya, Selasa (11/12).

Pemkab sendiri tak main-main dengan kebijakan wajib belajar 16 tahun tersebut. Pada 2018, anggaran bantuan pendidikan dialokasikan sebesar Rp 5,66 miliar melalui APBD. Pada 2019, angka ini meningkat hingga Rp 16 miliar.

“Pendidikan memang termasuk dalam program prioritas daerah.

Putra-putri Morotai yang kuliahnya mengambil jurusan ilmu khusus yang tenaganya belum dimiliki oleh daerah, misalnya notaris, pun diberi beasiswa penuh oleh Pemkab.

Tenaga dokter spesialis yang kami sekolahkan tahun ini juga sekitar 6 orang dan dokter umum 9 orang,” jelas Benny.

Sementara mahasiswa yang kuliah di luar daerah dan mengambil jurusan umum seperti Sosial Politik diberi bantuan pendidikan tidak penuh. Salah satu ketentuannya adalah memiliki Indeks Prestasi (IP) di atas 3.00. “Jadi ada hak dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat yang mengambil hak pendidikannya. Semua beasiswa untuk para mahasiswa itu ditransfer langsung Pemkab ke universitas,” sambung suami Sherly Tjoanda tersebut.

Morotai sendiri saat ini telah memiliki satu perguruan tinggi, yakni Universitas Pasifik (Unipas).

Kampus yang berdiri sejak 2013 lalu itu memiliki 11 program studi aktif, yakni Akuntansi, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Kelautan, Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Guru SD. Lalu prodi Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, Teknik Sipil dan Teknologi Hasil Perikanan. Pada tahun ajaran 20172018, jumlah mahasiswanya 1.079 orang dengan 63 dosen tetap.

“Dan jurusan turunan untuk mengembangkan bidang pariwisata Morotai seperti Bahasa Inggris sudah ada di kampus ini dan bisa dimanfaatkan putra-putri Morotai,” tandas Benny.(pn/kai)

Dapat Bantuan 4 Mobil Tangki DARUBA - PDAM Pulau Morotai mendapat bantuan empat unit mobil tangki air. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian PUPR. Direktur PDAM Pulau Morotai Sakir Sandri mengatakan empat unit mobil tangki tersebut masingmasing berkapasitas 4.000 liter.

“Mobil tersebut nanti dipakai untuk suplai air ke desa-desa di lima ke-

camatan,” tuturnya.

Dia menambahkan tahun depan mendapat bantuan dari pusat senilai Rp 100 miliar, yang akan digunakan untuk pengembangan sumber mata air baru di air terjun raja. “Selain itu digunakan juga untuk perbaikan instalasi air di kawasan SP 2 Morotai Selatan,” tambahnya. (tr-02/onk).

POLMAS

RABU, 12 DESEMBER 2018

HARIAN

MALUT POST

7

Art: Resayfa Rumra

Pemilih Malut Terkoreksi Lagi Sebanyak 1.702 Bermasalah Peliput : Gunawan Tidore Editor : Jufri Duwila TERNATE - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara (Malut) terkoreksi sebanyak 1.702 jiwa. Ini sesuai hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) kedua yang dilaksanakan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut di Grand Dafam Hotel, kemarin (11/12).

Hasil pleno rekapitulasi DPTHP kedua, total pemilih sebanyak 803.983 orang. Sementara DPTHP kesatu di Batik Hotel pada 14 November lalu, jumlah pemilih sebanyak 805.685 pemilih.

Dalam Pleno DPTHP kedua yang dihadiri Bawaslu Malut dan perwakilan 16 Parpol kemarin, KPU Malut menetapkan total pemilih tahun 2019 berjumlah 803.983 jiwa dengan rincian laki-

LOGISTIK Pekan Ini, SS Caleg Dicetak TERNATE - Pekan ini surat suara (SS) Calon Legislatif (Caleg)dan calon DPDRI seluruh Indonesia dicetak. Ini setelah KPU RI memvalidasi semua identitas kepesertaan calon.

Ditemui di ruang kerjanya kemarin (11/12), komisioner KPU Malut Kasman Tan mengatakan, SS Caleg DPRD dan calon DPD RI akan dicetak, Sabtu (15/12) nanti.

“Informasinya surat suara dicetak pada tanggal 15 Desember,” katanya.

Kasman mengaku belum tahu pasti SS caleg dan calon DPD untuk di Malut dicetak pada Sabtu nanti atau tidak. “Memang dicetak secara keseluruhan. Tapi untuk Malut kita belum tahu pasti apakah dicetak di hari sabtu atau tidak,”ujarnya.

Menurut Kasman, semua semua caleg dan calon DPD sudah diverifikasi oleh KPU RI secara cermat.

Proses validasi dilakukan selama tiga hari.

Ini dikhawatirkan jangan sampai ada salah penulisan nama dan gelar calon. “Verifikasi selama tiga hari, mulai sejak tanggal 4 sampai tanggal 6. Kita berharap tidak ada kesalahan penulisan nama dan gelar caleg,” harapnya. (tr-01/jfr)

laki 405.056 jiwa dan perempuan 398.927 jiwa (lihat grafis).

Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo kepada wartawan mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya jumlah pemilih pada pleno DPTHP kedua ini, yaitu masih ditemukan pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang tidak memenuhi syarat. “Faktor-faktor ini hampir ditemukan di sepuluh kabupaten/ kota,” bebernya.

Syahrani mengaku, belum tahu

pasti apakah data pemilih yang sudah dipleno tersebut paten atau tidak. Pasalnya, DPTHP tersebut masih akan dicermati kembali oleh KPU RI dan Bawaslu RI.”Tanggal 15 KPU dan Bawaslu akan plenokan DPT secara nasional.

Kalau tidak ada keberatan dari parpol atau Bawaslu maka data ini akan dipakai. Tapi kalau masih ada perbedaan data maka kita akan tunggu hasil pleno dan rekomendasi dari Bawaslu,” jelasnya. (tr-01/jfr)

DPTHP Kedua Kabupaten/Kota

74.194 Jiwa

Halmahera Selatan

157.241 Jiwa

Halmahera Tengah

34.730 Jiwa

Halmahera Timur

57.970 Jiwa

Halmahera Utara

135.609 Jiwa

Kepulauan Sula

63.738 Jiwa

Kota Ternate

124.668 Jiwa

Kota Tidore Kepulauan

71.383 Jiwa

Pulau Morotai

47.010 Jiwa

Pulau Taliabu

37.440 Jiwa

Sumber: Hasil Pleno KPU Malut

Tes Kompetensi Bidang CPNS Kemenag Berlangsung 17 Desember SOFIFI- Persiapan pelaksanaan tes komptensi bidang ( TKB) pada Kanwil Kemenag Prov. Maluku Utara tahun 2018 telah mencapai 90 persen. Hal ini di sampaikan Sekretaris Panitia CPNS Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara H Ribano Habib saat di temui di selasela kesibukannya di ruang kerja, Selasa (13/12).

Kasubbag Ortapeg Pada Kanwil Kemenag Malut ini menyampaikan bahwa panitia daerah telah menindaklanjuti pengumuman dari panselnas, yakni dengan melakukan pengumuman/penempelan di papan pengumuman Kanwil Kemenag Malut berdasarkan surat pengumuman Nomor P-36111/ SJ.II.2/Kp.00.1/12/2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar.

“Saat ini sudah kami sampaikan terbuka dan dimintakan agar peserta melihat di papan pengumuman di Kanwil Kemenag Maluku Utara,” ujarnya.

Sekretaris Panitia juga menyampaikan bahwa, psiko tes dan tes kompetensi bidang (TKB) akan dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenag Malut di Sofifi pada hari Senin (17/12) yang dimulai pukul

PENGUMUMAN: Sejumlah peserta saat melihat pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar di papan pengumuman di Kanwil Kemenag Malut, Selasa (11/12).

08.00 WIT yang diikuti oleh 120 orang peserta yang memenuhi syarat berdasarkan pengumuman Panselnas.

Ribano mengatakan peserta seleksi CPNS Kemenag 2018 dapat melihat langsung pengumuman peringkatnya yang dinyatakan lulus dan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya berdasarkan keputusan paselnas agar melihat langsung pengumuman namanamanya di website kemenag RI (www.kemenag.go.id).

“Peserta yang telah melihat pengumuman dan memastikan

namanya dinyatakan lulus agar mengikuti pertemuan bersama dengan panitia daerah pada Jum’at (14/12) pukul 14.00 WIT sekaligus melihat penempatan pelaksanaan tes Kompetensi Bidang (TKB) dan psiko tes di lokasi tes masingmasing” ungkap Sekretaris Panitia.

Terpisah, Wakil Ketua Panitia Amir Tomagola menyampaikan bahwa pelaksanaan tes TKB siap di laksanakan. Perlu diketahui bahwa peserta yang mengikuti pelaksanaan tes TKB wajib menggunakan pakaian hitam putih saat tes. (pn/jfr/*)

Pascasarjana IAIN Gelar Workshop KKNI

WORKSHOP: Para peserta dan narasumber yang ikut ambil bagian dalam workshop Konstruksi Kurikulum KKNI yang digelar Pascasarjana IAIN Ternate

HUMAS IAIN FOR MALUT POST

TERNATE – Pascasarjana IAIN Ternate menggelar workshop Konstruksi Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) selama tiga hari sejak Senin (10/12) kemarin. Workshop ini bertujuan untum mendapatkan konsep sebagai acuan dalam proses perkulia-

han. Kegiatan yang digelar di aula Royal Restaurant itu dibuka oleh Rektor IAIN Ternate Dr. Samlan Hi. Ahmad.

Rektor dalam sambutannya mengatakan, Pascasarjana IAIN selalu mengalami perkembangan dalam konstruksi kurikulumnya. Karena

itu, ia memberi apresiasi terhadap panitia yang telah menggagas kegiatan yang bertujuan mengembangkan lembaga tersebut ke depan.

“Saya memberikan apresiasi dan merespons dengan baik,” kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada tahun 2019 mendatang selama

DPTHP

Halmahera Barat

1,5 tahun mahasiswa akan lebih difokuskan di lapangan. Hal ini untuk melaksanakan pengabdian langsung kepada masyarakat. Sasaran lokasi praktiknya adalah desa-desa binaan yang berfungsi sebagai tempat akademik, fungsi pengabdian dan penelitian. “Kita akan coba mengubah proses perkuliahan kita, yang tadinya mahasiswa habiskan 6 semester di ruang kuliah kini kita fokuskan mereka ke desa binaan sebagai tempat praktik,” jelasnya.

Dengan demikian, mahasiswa mudah saja memahami kondisi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebab kampus sebagai garda terdepan yang mampu melihat dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. “Kita juga sharing dengan UIN Malang dan ke depan mahasiswa akan KKN di Malang,” tukas dia.

Dr. Samlan juga berharap, melalui kegiatan konstruksi kurikulum KKNI tersebut dapat memberikan kontribusi yang baik demi kemajuan Pascasarjana ke depan.(pn/kai)

Anan Pilih Mundur dari Kades SOFIFI- Anan Kader akhirnya mengakui terkait status gandanya sebagai Kepala Sekolah SMA 25 Halsel dan juga karateker Kepala Desa Malapat, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Kepada Malut Post kemarin (11/12), Anan mengakui telah mengembani jabatan karateker kepaladesa. “Saya bersedia mengambil jabatan ini, bukan untuk ingin memperkaya diri, tapi karena terpaksa akibat kondisi desa yang masih kekosongan pemimpin,” aku Anan saat ditemui di Ternate, Selasa (11/12).

Anan mengaku, langkahnya itu menabrak aturan dan tidak bisa merangkap dua jabatan pada pemerintahan yang berbeda. “Saya mengakui kesalahan saya, dan saya siap melepaskan jabatan karteker kepala desa, dan melanjutkan tugas utama saya sebagai kepala sekolah SMA 25 Halsel,” terang Anan sembari mengatakan telah membuat surat pengunduran diri dari kades untuk disampaikan ke BKD, sekaligus akan melaporkan ke Bupati bahwa yang dilakukan menyalahi aturan.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Malut Imran Jakub, mengatakan pihaknya telah memeriksa Anan atas dasar laporan tim investigasi serta pengawas yang turun ke Desa Malapat. Meski begitu, Anan kata Imran, telah menyatakan siap untuk mundur dari kades. “Yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatan kades dan mengakui kesalahannya. Sebagai kepala dinas, melekat tanggungjawab membina, tidak harus memberikan hukuman,” ujarnya. (udy/jfr)

Dua Peserta tak Hadir di SKB GRAFIS Perolehan Nilai SKB : 335 sebanyak 2 orang 300 ke atas sebanyak 7 orang 200 s/d 299 sebanyak 117 orang 100 s/d 199 sebanyak 54 orang

SOFIFI- Pelaksanaan tes seleksi kemampuan bidang (SKB) calon pegawai negri sipil (CPNS) di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut baru berakhir Selasa (11/12) kemarin (bukan Senin sebagaimana diberitakan sebelumnya, red).

Jumlah peserta yang ikut SKB pada hari ketiga kemarin sebanyak 178 orang, sementara dua orang tidak hadir. Perolehan nilai tertinggi pada hari ketiga 335, yang diperoleh dua Peserta.

Mereka adalah M. Jabir Masud dari formasi perawat gigi terampil dan Siti Maf’ula dari formasi Analis Data dan Informasi. Ini disampaikan Kepala Bidang Pengadaan Pegawai BKPSDM Malut Fahri Fuas, Selasa (11/12).

Sementara peserta yang memperoleh nilai di atas 300 sebanyak tujuh orang, perolehan niliai 200 sampai 299 sebanyak 117 orang dan perolehan nilai 100 sampai 199 sebanyak 54 orang. Dengan demikian, jumlah peserta yang ikut SKB mencapai 588 orang, dari 10 sesi pelaksanaan tes. Sementara yang tidak hadir sebanyak 13 orang.

Fahri menyampaikan, hasil tes ini selanjutnya akan dilakukan pengitegrasian oleh panitia seleksi nasional bersama Kementrian pendayagunaan aparatur sipil negara (Kemenpan) barulah memutuskan, siapa saja yang dinyatakan lulus menjadi PNS. “Kami di daerah juga belum tahu siapa saja peserta yang memenuhi sarat lulus,” ujarnya. (udy/jfr)

8

HARIAN

SAMBUNGAN ETALASE

MALUT POST

...SIAGA Samb Hal. 1

pengamanan diperketat di tiga daerah. Pihak kepolisian menurunkan ratusan personel, sementara TNI siaga mem-back up. Kediaman para komisioner penyelenggara pemilu ikut dijaga aparat.

Setidaknya 150 anggota Polri Polda Malut diterjunkan ke Ternate, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Mereka akan mengamankan daerah-daerah tersebut jelas sidang putusan MK. Ternate merupakan pusat aktivitas pemerintahan saat ini, sementara Kepsul dan Taliabu adalah daerah pelaksana pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur Malut.

“Secara keseluruhan 150 personel.

Dan itu akan dibagi tiga daerah, baik itu Taliabu, Sula maupun Ternate,” ungkap Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (11/12).

Sesuai rencana, pergeseran personel akan dilakukan hari ini. Sementara instalasi model pengamanan akan difokuskan di Ternate. Hendri menuturkan, selain objek vital seperti kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, pengamanan juga dilakukan di kediaman para pasangan calon. “Sementara untuk individu misalnya kediaman komisioner Bawaslu dan KPU juga akan ditempatkan personel Polri dalam setiap aktivitas kegiatan dan ini murni dari Polri,” katanya.

Hendri berujar, titik potensi keamanan yang dianggap sebagai pemicu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sudah diantisipasi. Baik itu Taliabu, Kepsul maupun Ternate. Mantan Wakapolres Tidore Kepulauan itu berharap seluruh stakeholders dan masyarakat Malut sama-sama menghargai keputusan akhir MK. “Saya mengajak masyarakat selalu tanamkan bahwa hukum adalah paling tertinggi sehingga harus dihormati. Karena keputusan terakhir adalah final dan mengikat,” imbuhnya. Selain Polri, TNI juga siaga mem-back up pengamanan jelang dan pasca putusan MK. Dandim 1501/Ternate-Halbar, Letkol Kav Bambang Sugiyarta mengatakan, personelnya akan disiagakan, baik itu di wilayah Kodim maupun di tiap-tiap kelurahan.

“Ini sebagai bentuk antisipasi gerakan-gerakan massa simpatisan paslon saat sidang putusan MK,” ungkapnya kemarin.

Bambang menuturkan, pengumuman hasil keputusan tentunya membuat simpatisan paslon ada yang merasa tidak puas. Inilah yang akan diantisipasi oleh pihak aparat.

“Kami tetap berikan bantuan kepada Polri dalam hal ini Polres Ternate dan Polres Halbar. Karena ada dua wilayah sehingga apabila ada hal-hal yang bersifat anarkis TNI siap back up,” ujarnya.

Dia menyebutkan, TNI selalu siap setiap saat. Koordinasi dengan satuan tugas yang ada di Ternate dan Halbar, serta Raider Yonif 732 juga dilakukan agar siaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan. “Kami berharap masyarakat di kota Ternate agar

RABU, 12 DESEMBER 2018

menghargai keputusan MK, apapun keputusannya tetap dihargai. Karena ini keputusan tertinggi,” pungkasnya.

Jadi Bukti Sementara itu, hasil sidang PHP oleh MK nanti bakal dijadikan salah satu alat bukti oleh KPU Malut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Hal ini merupakan permintaan PTUN Ambon agar hasil sidang MK dimasukkan pada agenda sidang selanjutnya. Sidang di PTUN Ambon sendiri merupakan gugatan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Malut akibat membatalkan rekomendasi diskualifikasi pasangan Abdul Gani KasubaM. Al Yasin Ali (AGK-YA) dari Bawaslu Malut. Gugatan berasal dari paslon Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai).

Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo yang dikonfirmasi kemarin mengatakan, KPU sudah menyampaikan jadwal sidang di MK Kamis (13/12) besok. Atas pertimbangan itulah, majelis PTUN meminta untuk dimasukan hasil putusan MK sebagai alat bukti. “Kita telah menyampaikan kepada hakim di PTUN Ambon terkait jadwal sidang yang dikeluarkan MK pada hari Kamis. Maka pengadilan meminta kalau boleh hasil sidang di MK akan dijadikan alat bukti dalam persidangan,” katanya kemarin.

Hasil sidang putusan di MK ini, kata Syahrani, semua pihak bisa diperbolehkan menjadikan sebagai alat bukti, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. “Jadi kami sebagai tergugat dan penggugat bisa menggunakan putusan MK sebagai alat bukti.

Kemarin sempat ditanyakan lagi oleh majelis di PTUN terkait proses sidang di MK dan kita sudah menyampaikan bahwa proses masih sementara jalan dan hari Kamis sudah ada sidang putusan di MK,” singkatnya.

Kkuasa Hukum KPU Malut, Hendra Kasim menyampaikan, sidang di PTUN kemarin masih tahapan pemeriksaan persiapan. Penggugat diminta untuk melengkapi beberapa kekurangan dalam gugatan. “Sidang diskors 2,5 jam, dari jam 10.30 sampai 13.00 untuk penggugat memperbaiki gugatan,” katanya.

Setelah itu, kata Magister Hukum ini, sidang dilanjutkan dan gugatan AHM-Rivai dianggap lengkap. Karena itu majelis jadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban tergugat pada pekan depan. “Sidang berikut dijadwalkan pada Selasa 18 Desember 2018 dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban tergugat,” ucap Hendra.

Sekadar diketahui, pokok aduan dari AHM-Rivai ke PTUN ini mengenai formulir model PAPTL-2 atau formulir tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, dimana KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan menyatakan dugaan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang dilakukan salah satu pasangan calon gubernur Malut tidak terbukti.

Apabila MK memutuskan AGK-YA sebagai pemenang pilgub, KPU akan mendapat bukti yang meringankan posisi mereka di PTUN.(cr-04/tr01/kai)

...MENINGGAL Samb Hal. 1

saat tengah menunggu kapal itu korban menerima telepon dari istrinya yang berada di desa. Setelah berbicara di telepon, Haya sempat bercerita bahwa ia baru saja dikabari anaknya di desa tengah sakit. ”Setelah selesai berbicara korban langsung tiba-tiba terjatuh. Saya

...DESA Samb Hal. 1

Pada bidang ekonomi, diketahui bahwa desa/kelurahan dengan keberadaan Industri Kecil dan Mikro mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada Industri Makanan dan Minuman, yaitu dari 260 desa menjadi 335 desa/kelurahan. Selain itu, terjadi peningkatan pula pada desa/kelurahan dengan keberadaan Industri dari Kulit, Industri dari Kayu, Industri Logam Mulia, Industri Gerabah dan Industri dari Kain Tenun.

Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan, seperti keberadaan warung kelontong dan pasar. menurutnya, desa/kelurahan dengan keberadaan warung/toko kelontong meningkat sebesar empat persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 1.119 desa/ kelurahan. Sementara desa/kelurahan dengan keberadaan pasar dengan bangunan, baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen, meningkat 15 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 130 desa/kelurahan.

Sementara itu, pada tahun 2018 telah ada 507 desa/kelurahan yang memiliki produk unggulan. Produk unggulan ini ada dua macam, yaitu produk makanan

...KALIGRAFI Samb Hal. 1

Ia menceritakan kembali waktu awalawal Lemka berdiri santrinya hanya empat. Tiga santri putra dan satu putri.

“Mereka santri kalong,”katanya.

Seiring waktu berjalan kepercayaan masyarakat untuk mendapat pembelajaran/pendidikan dan latihan di Pontren Lemka semakin tinggi. Tidak hanya santri lokal yang hadir, namun santri se-antero nusantara dari Aceh sampai Indonesia Timur juga Diklat ke Pontren Lemka. “Kini untuk peserta diklat sendiri kuotanya dibatasi 180 orang per tahun,” katanya.

Peserta diklat sendiri juga merupakan utusan sejumlah instansi dan kepemer-

...HAM Samb Hal. 1

Penghargaan yang diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kantor Kementerian Jalan Rasuna Sahid Jakarta ini, karena Halut masuk kategori kabupaten yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia.

Penghargaan kabupaten peduli HAM ini diterima Asisten I Setdakab Halut E.J Papilaya pada puncak acara penganugerahan kabupaten/kota peduli HAM dan pelayanan publik berbasis HAM serta peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia ke-70 tahun 2018. Penghargaan ini

...KEPSUL Samb Hal. 1

bersama Bupati Kepsul Hendrata Thes di Taman Bersehati Desa Pohea Sanana Utara, kemarin (11/12).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kepsul Ismyati Gay mengatakan, isyarat UU maupun regulasi dari pemerintah daerah mewajibkan setiap anak harus mendapatkan pemenuhan taraf hidup yang layak sesuai dengan hak-haknya.

Tujuan KLA merupakan upaya konvensi hak-hak anak serta mendorong Kepsul menjadi kota layak anak. “Semua pihak perlu meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan anak serta mendorong Kepsul menjadi KLA. Kita harus perangi kekerasan terhadap anak

...GUBERNUR Samb Hal. 1

di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12).

Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik (Karo PKKP), Armin Zakaria menjelaskan kehadiran Gubernur atas surat Kemendagri Nomor: 910/10910/SJ tanggal 7 Desember 2018 yang meminta seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga, Gubernur, Sekjen Kementerian Lembaga untuk menghadiri acara penyerahan DIPA dan Dana Transfer tahun 2019, Selasa (11/12).

Kata Armin, surat dari Kemendagri itu merujuk pada surat sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dengan Nomor: S-939/ MK.02/2018 tanggal 4 Desember 2018 terkait penyerahan DIPA dan Dana Transfer yang akan diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

“Pak Presiden Jokowi yang menyerah-

yang melihat kejadian tersebut langsung meminta tolong warga yang berada di situ,” tuturnya kepada Malut Post.

Mendengar teriakan Indri, warga kemudian menolong dan mengangkat Haya yang jatuh di dermaga. Ia lantas dibaringkan di sebuah tempat duduk di areal pelabuhan. “Tapi saat terjatuh korban sudah meninggal,” kata Indri.

Usai Haya dinyatakan meninggal,

Indri langsung menghubungi keluarga korban di Kota Tidore Kepulauan. Sejam kemudian, keluarga dari Tidore tiba di tempat kejadian.

Awalnya mereka hendak membawa jenazah ke Bacan menggunakan kapal.

“Tapi akhirnya batal dan jenazah dibawa ke Tidore di Kelurahan Tugiha, tempat kelahiran korban, untuk dimakamkan,” pungkas Indri.(cr-05/kai)

dan produk nonmakanan. Ada sebanyak 245 desa/kelurahan yang hanya memiliki produk unggulan makanan, sementara 196 desa/kelurahan yang hanya memiliki produk unggulan nonmakanan. “Akan tetapi tidak menutup kemungkinan desa dan kelurahan memiliki dua macam produk unggulan tersebut, seperti yang terjadi pada 66 desa dan kelurahan,” jelasnya.

Selanjutnya, pada bidang perumahan dan lingkungan hidup, ada beberapa peningkatan di beberapa hal, contohnya sumber air minum, dan jamban. Pertama, desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna sumber air bersih untuk minum meningkat sebesar 3 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 1.383 desa/kelurahan.

Kedua, desa/kelurahan dengan sumber air minum berupa leding/pompa/ sumur meningkat sebesar empat persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 900 desa/kelurahan. Ketiga, desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 35 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 1.181 desa/kelurahan.

Kemudian, pada bidang pendidikan, diketahui bahwa 1.102 desa/kelurahan telah mempunyai SD/MI. Hal ini berarti

bahwa desa dengan keberadaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah meningkat sebesar satu persen dibandingkan tahun 2014. Selain itu jumlah desa yang mempunyai SMP/MTs juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 sebesar 17 persen menjadi 601 desa/ kelurahan. Sementara itu, dari segi pendidikan kepala desa/lurah, ternyata 1.023 desa/kelurahan (dari 1.149 desa/ kelurahan yang memiliki kepala desa/ lurah) telah memiliki kepala desa/lurah berpendidikan minimal SMA/ sederajat.

“Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 12 persen bila dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 910 desa/ kelurahan,” tutur Misfaruddin.

Terakhir, pada bidang komunikasi dan informasi, diketahui bahwa desa/ kelurahan dengan keberadaan pelayanan dari Pos Indonesia (baik itu berupa Kantor Pos, Pos Pembantu, Rumah Pos, atau Pos Keliling) tetap dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu terdapat di 48 desa/kelurahan. Sementara itu, dalam rangka mendukung komitmen Indonesia dalam penerapan Industri 4.0 di Indonesia, ternyata desa/kelurahan dengan keberadaan jangkauan sinyal telepon sudah mencapai 904 desa/kelurahan atau 76 persen dari total desa di wilayah Malut.(mg-02/onk)

intahan, antara lain, ia menyebutkan ada delegasi beasiswa dari pemda, setda, LPTQ, BAZ, kecamatan, kelurahan, pesantren dan lain sebagainya.

Para peserta didik di Pontren Lemka juga ada yang hadir dari luar negeri.

“Seperti pada tahun ini ada santri dari Malaysia dan Oman. Sebelumnya ada dari Brunei dan Singapura,” sambung Hilmi.

Apa saja yang didapat santri pada diklat Pontren Lemka? Terutama sekali para santri baik putra maupun putri dididik agar menguasai kaligrafi Alquran hingga mahir. Ditambahkannya kembali seni kaligrafi yang dipelajari ada tujuh jenis khat dan empat cabang MTQ. “Tujuh cabang khatnya antara lain, naskhi, sulus, farisi, diwani, diwani jali, dan kufi,”

sebutnya. Hal itu masuk dalam naskah standar murni dan berlaku sedunia. Sedangkan untuk cabang MTQ antara lain mempelajari kategori naskah, mushaf, dekorasi, dan kontemporer.

Sementara itu, prestrasi yang diraih para santri Pontren Lemka juga luar biasa. Prestasi yang diperoleh selain berskala nasional juga internasional, seperti santri Lemka pernah menjuarai kompetisi Al Barokah Turkey di Turki, Zaitun Burnu di Turki, As Safir juga di Turki. “Rata-rata menjadi nominasi juara satu, tiga,”katanya.

Pada akhir wawancaranya Hilmi menerangkan bahwa Pontren Lemka senantiasa berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman namun tanpa mengurangi aslinya.(rdrskbm/kai)

bukan yang pertama kali diraih Pemkab Halut di bawah kepemimpinan Bupati Frans Manery dan Wakil Bupati Muchlis Tapi Tapi (FM-Mantap)”Dua tahun berturut-turut pemkab Halut menerima penghargaan tersebut. Yakni 2016 dan 2017 saat ini,”kata Kadiskominfo dan Persandian Pemkab Halut Deky Tawaris kepada Malut Post, Selasa (11/12).

Deky mengatakan penghargaan yang diterima pertama itu, yakni 2016 yang diserahkan 2017, dan 2017 yang diserahkan 2018.”Bupati dan wabup mengapresiasi seluruh jajaran pemkab dalam hal ini pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh staf atas kerja sama

yang terbangun serta apresiasi kepada seluruh masyarakat Halut atas dukungannya sehingga kita raih penghargaan sebagai daerah peduli HAM,”kata bupati yang dikutip Kadiskominfo. Karena itu, orang nomor satu di Pemkab Halut ini berharap penghargaan yang diterima ini bukan hanya menjadi piagam semata, tetapi nyata dalam tugas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat agar kedepan yang lebih baik. Diketahui, untuk penghargaan tersebut, selain Halmahera Utara, juga terdapat 3 kabupaten/ kota lainnya yang menerima. Yakni Pulau Morotai, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan (Tikep).(tr-04/adv/met)

demi menjaga hak mereka,” tandasnya.

Bupati Hendrata Thes menuturkan, perlindungan anak dan perempuan di Kepsul harus dikedepankan. Untuk itu kata Bupati, ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah daerah masyarakat maupun pemerintah pusat. ”Kita berharap kepada Kementerian untuk bisa menjadikan Sula sebagai pilot project dalam pengembangan daerah di Indonesia timur khususnya di Maluku Utara,” kata Hendrata.

Sementara Sekretaris Menteri PPPA Tribudiarta Nur Sitepu mengaku telah melihat secara langsung inovasi dan program Pemkab Kepsul terkait dengan pemenuhan hak anak, seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, bahkan pelayanan data anak oleh Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Menurutnya, KLA juga mengisyaratkan adanya perlindungan khusus sehingga

dibutuhkan unit pelayanan seperti unit PPA Kepsul yang sudah dibentuk. “Saya lihat tenaga rehabilitasi, petugasnya juga sudah di-training ini luar biasa, sehingga penanganan terhadap anak tadi juga dilakukan lebih profesional lagi,” tandasnya.

Dia berjanji akan mendorong Kepsul menjadi daerah percontohan pengembangan model KLA. ”Kita akan mendorong Sula menjadi model wilayah timur, ingin melihat bagaimana KLA yang baik bisa datang ke Sula,” tuturnya. Dia juga berusaha memperjuangkan Bupati Kepsul mendapat penghargaan dari presiden karena dedikasinya terhadap KLA. Pada kesempatan itu Kementerian PPPA juga memberikan bantuan sepeda motor dan mobil, khusus untuk sosialisasi KLA ke desa-desa.

Acara diakhiri dengan dialog antara Forum Anak Sula dan Tribudiarta Nur Sitepu.(ikh/adv/onk)

kan langsung DIPA dan Dana Transfer 2019 ini di Istana Negara, Jakarta,” ungkapnya.

Menurutnya acara ini sangat penting, oleh karenanya tidak dapat diwakilkan.

“Ketegasan dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo itu, bahwa Gubernur yang harus hadir, tidak bisa diwakilkan,” jelasnya.

Sekadar diketahui, Gubernur sebelum menghadiri acara penyerahan DIPA dan Dana Transfer di Istana Negara, Abdul Ghani Kasuba juga menghadiri acara Satu Peta di Hotel Bidakara, Jakarta, yang dibuka oleh Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, menyampaikan bahwa masih terlalu banyak tumpang tindih atau pemanfaatan lahan yang terjadi di negara ini.

Olehnya itu, penting untuk dilakukan program Satu Peta.

“Satu referensi, satu basis data. Intinya agar tidak terjadi tumpang tindih,

agar ada kejelasan dan ada konsistensi dalam membangun, perencanaan pembangunan lebih akurat (bukan saja berdasarkan data, tetapi juga berdasarkan peta) antar Kementerian/Lembaga dan Pemda harus sinkron dalam pembangunan,” imbuh Jokowi.

Selain itu, terdapat beberapa point tentang ketegasan Jokowi untuk segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Di antaranya, segera lakukan penambahan peta tematik yang dibutuhkan agar dapat menyelesaikan tumpang tindih permasalahan lahan, segera memanfatkan program Satu Peta ini dalam perencanaan pembangunan berbasis parsial, kementerian/lembaga dan pemda perlu kerjasama untuk menyelesaikan isu-isu tumpang tindih, hilangkan ego sektoral, dan khusus untuk kepala daerah dimintakan agar cepat melakukan penetapan batas wilayah desa maupun kelurahan.(udy/adv/jfr)

HUKUM & KRIMINAL HARIAN

MALUT POST

RABU, 12 DESEMBER 2018

9

Kredit Macet Bank Maluku-Malut Diusut Terjadi 2012 Hingga 2018,Kerugian Diperkirakan Rp 11 M Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate terus melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit macet atau

pinjaman modal kerja di Bank MalukuMaluku Utara (Malut) yang diduga merugikan negara senilai Rp 11 miliar, yang terjadi sejak tahun 2012 hingga 2018. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Ternate, Toman Ramandey mengatakan, penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit di Bank Maluku-Malut, sejauh ini tim telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi dan telah dilakukan pemer-

iksaan beberapa barang bukti yang diperlihatkan kepada tim penyelidik.

Bahkan untuk lebih memperjelas kasus kredit macet atau modal usaha di Bank Maluku-Malut tersebut, pihaknya telah mengagendakan dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan terhadap kepala Bank Maluku-Malut yang ada di Ambon. “Dalam waktu dekat kami akan kesana (Ambon, red) untuk melakukan pemeriksaan disana,” ungkap Toman, saat dikonfirmasi

kemarin (11/12). Selain itu lanjut Toman, pihaknya juga akan melakukan koordinasi terkait dengan pengawasan terhadap perbankan, karena pengawasan terhadap perbankan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) perwakilan Malut dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Manado dan yang terakhir akan dilakukan koordinasi dengan OJK di Ambon.

Meski begitu dirinya mengaku, mengenai pihak yang bertanggungjawab

terhadap realisasi pemberian kredit yang tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur kepada pihak penerima kredit akan dilihat setelah kasus itu ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Mengenai gambaran calon tersangka memang sudah ada dan kami saat melakukan evaluasi hasil pemeriksaan itu sudah ada gambaran, dan yang jelas calon tersangka dalam kasus ini lebih dari satu orang,” pungkasnya. (cr-04/lex)

PENYIDIKAN Rencana Tetapkan Tersangka Kasus RSUD Morotai

AKBP Hendry Badar

TERNATE - Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Malut memastikan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan RSUD Morotai tahun 2016-2017 akan ditentukan pekan depan.

Hal itu disampaikan Dir Reskrimsus Polda, Kombes (Pol) Masrur melalui Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendry Badar.

“Pekan depan akan dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka,” tegas Hendri, kemarin (11/12).

Juru bicara Polda Malut itu menjelaskan, penyidikan kasus tersebut, tim penyidik sebelumnya telah mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang berkaitan dengan proyek pembangunan RSUD Morotai. Selain buktibukti dokumen, tim juga telah mengambil keterangan dari para saksi-saksi yang diduga mengetahui dan terlibat dalam perkara tersebut.

Bahkan, hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Malut juga telah mengeluarkan hasil audit yang menyatakan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara itu sebesar Rp 500 juta lebih.

“Semua bukti-bukti sudah dikumpul dari tim rencananya lakukan gelar pekan depan untuk penetapan tersangka,” tambahnya. (cr-04/lex)

PROYEK: Ini kondisi jalan dari Sayoang ke Yaba ketika kegiatan dikerjakan

Sayoang-Yaba Masih Diproses TERNATE - Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan Sayoang ke Yaba, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tahun 2015 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 49,5 miliar, ternyata masih ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Kasus yang ditangani Kejati itu hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Ida Bagus Nyoman Wismantanu yang didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati, Hotman Tambunan menjelaskan, kasus SayoangYaba beberapa waktu lalu telah dilakukan uji sampel atas kualitas aspal di ruas jalan tersebut oleh ahli dari salah satu Universitas di Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Sampel

yang diuji oleh ahli itu sebanyak 10 titik.

Namun, berdasarkan uji laboratorium, dari 10 titik sampel tersebut, 9 di antaranya dinyatakan memenuhi kriteria dan hanya satu sampel yang tidak memenuhi kriteria.

“Jadi kalau bicara korupsi itu tidak hanya kepada jumlah tapi kepada kualitasnya,” jelas Kajati. Menurutnya, hasil uji atas 10 sampel tersebut, berdasarkan keterangan ahli bahwa kerugian dalam perkara tersebut tidak signifikan.

Jaksa dua bintang itu mengutarakan, atas hasil audit fisik yang dilakukan oleh ahli tersebut, pihaknya masih harus melakukan kajian secara internal.

Kajian itu terkait dengan hasil audit fisik oleh ahli. Bila nanti hasil kajian internal tim

Yanti Armaiyn Terlibat Kasus 2016 TERNATE - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut, Ida Bagus Nyoman Wismantanu menjelaskan tentang kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan mantan bendahara Samsat Ternate, Yanti Armaiyn.

Mantan Wakil Kejati Denpasar Bali itu mengatakan, kasus yang melibatkan terdakwa kepala UPTB Samsat Ternate dan mantan bendahara Samsat Ternate Iswan Habib dengan Yanti Armaiyn merupakan dua sisi kasus yang berbeda. Dua terdakwa yakni Nurmida Ganda dan Iswan Habib terlibat dalam kasus dugaan penyimpangan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 sementara Yani Armaiyn pada kasus dugaan

itu menyimpulkan bahwa harus ada audit fisik maka pihaknya akan membutuhkan ahli tambahan.

“Kalau hasil uji fisik ini masih meragukan maka mungkin tim akan perlu mencari lagi sampel-sampel pembanding. Jadi inilah kesulitan-kesulitan kami di lapangan, mungkin secara kasat mata ada penyimpangan tapi kalau sudah begitu keterangan ahli maka itu yang akan diajukan sebagai bukti di persidangan,” tuturnya.

Jaksa Utama Madya itu mengatakan, pihaknya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sebelum perkara tersebut di tingkatkan hingga ke tahap persidangan.

“Kasus ini masih penyelidikan,” tegasnya mengakhiri. (cr-04/lex)

penyimpangan pajak kendaraan bermotor pada 2016.

“Nurmida Ganda itu penggunaanya 2017, kalau Yanti Armaiyn itu di 2016. Jadi kami fokus yang 2017 dulu karena kami mencari kerugian negara yang signifikan yaitu Rp 1,8 miliar di tahun 2017,” ungkapnya. Mantan koordinator pada Jampidsus Kejagung itu menegaskan, pihaknya tetap melakukan proses terhadap kasus yang melibatkan Yanti Armaiyn.

“Kami belum tindak lanjut kasus Yanti Armaiyn ini karena kerugian cuma Rp 200 juta. Tapi bukan berarti kami tidak tindak lanjut, cuma sekarang kami dahulukan dulu yang signifikan, jadi tidak ada yang aneh-aneh di sini,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya semata-mata mempidanakan orang namun juga harus dilihat manfaat bagi negara.

“Yanti Armaiyn ini juga baru

IDA Bagus Nyoman Wismantanu

keluar menjalani pidana. Yanti ini pernah diperiksa sebelumnya. Tapi waktu itu, tim melihat peristiwa yang berbeda makanya di fokus dulu ke kerugian yang signifikan. Tapi kami nanti tetap proses yang ini,” tutupnya. (cr-04/lex)

Terdakwa Penganiayaan Dihukum 1,3 Tahun

KANTOR PN Ternate

TERNATE - Mulis Noho, terdakwa kasus penganiayaan dihukum 1 tahun dan 3 bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Ternate. Ia menjalani sidang putusan Senin (10/12).

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan korban mengalami luka berat dan sebagai perbuatan berlanjut.

Hakim Moehammad Pandji Santoso mengatakan menimbang bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan sebagaimana diatur

dan diancam dalam Pasal 351 ayat 2 junto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Majelis hakim, kata Moehammad Pandji sependapat dengan dakwaan JPU dan mengambil alih dakwaan bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

“Menimbang tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan dan menimbang bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” jelas hakim. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Perbuatan mengakibatkan korban menderita luka. Sementara keadaan yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum. (cr-04/lex)

LOKAL SPORT

10 SEPAK BOLA Beber Alasan Penetapan Pemain Terbaik JAKARTA - PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah menetapkan winger Persebaya Surabaya Osvaldo Haay sebagai pemain muda terbaik pada Liga 1 2018. Osvaldo mengalahkan beberapa nama yang mampu tampil impresif sepanjang musim lalu. Di antaranya, bintang Barito Putera Hansamu Yama Pranata dan Febri Hariyadi (Persib Bandung). Media dan Public Relation Manager PT LIB Hanif Marjuni menjelaskan, ada enam nama yang masuk dalam bursa pemain muda terbaik pada pekan ke-33. Keenam nama itu kemudian mengerucut menjadi tiga orang pada pekan ke-34.

Setelah itu pemilihan dilakukan dengan melihat berbagai aspek yang meliputi kemampuan hingga pengaruhnya terhadap tim.

“Pertimbangan ketiga nama ini bukan hanya faktor teknik dan skill, tetapi juga statistis, Baca: TERBAIK... Hal 11

PBSI hanya Kejar Satu Gelar Marcus/Kevin jadi Tumpuan Editor : Bukhari Kamaruddin JAKARTA - BWF World Tour Finals 2018 digelar mulai hari ini (12/12) pukul 11.000 waktu Guangzhou China. Dalam ajang bergengsi ini PBSI menargetkan satu gelar saja. Ganda campuran putra masih menjadi andalan.

Sesuai hasil undian, Marcus Fernaldi Gideon/ Kevin Sanjaya Sukamuljo masuk ke Grup A bersama juara dunia 2018, Li Junhui/Liu Yuchen, Han Chengkai/Zhou Haodong, dan Kim Astrup/ Andres Skaarup Rasmassen. Sementara Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan berada di grup B bersama Chen Hung-ling/Wang Chi-lin, Liao Min-chun/Su Ching-heng, dan Hiroyuki Endo/ Yuta Watanabe.

Di nomor ganda putri, Greysia Polii/Apriyani Rahayu berada di Grup A bersama dengan peraih medali emas Olimpiade 2016 Misaki Matsu-

tomo/Ayaka Takahashi, juara dunia 2017 Chen Qingchen/Jia Yifan, dan satu pasangan China lainnya, Du Yue/Li Yinhui. Satu-satunya wakil di nomor ganda campuran, Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja, masuk ke Grup B. “Ya, satu gelar. Loh, inginnya kami dapat lima. Ya harus realistis dong. masa mau lima. Kan kami tidak bisa memaksa,” kata Sekretaris Jenderal PBSI Achmad Budhiarto, seperti dilansir dari detiksport.

Budi, panggilan karib Achmad Budiharto, menyebut Marcus/Kevin tetap menjadi andalan.

“Insya Allah. Tugas kami untuk kerja keras untuk memotivasi yang lain,” ujarnya soal peluang.

Selain ganda nomor satu dunia itu, Anthony diharapkan bisa memberi kejutan di rangkaian turnamen akhir tahun 2018 ini. Catatan prestasi Anthony yang mendasarinya. Anthony harus bersaing dengan Chou Tien Chen, Shi Yuqi, dan Son Wan-ho. Sementara itu, Tommy Sugiarto masuk

LIGA INDONESIA

ke Grup B. Meski masuk grup berat, pemain rangking 7 dunia itu sudah saling mengalahkan dengan lawan-lawannya di BWF World Tour Finals.

Hasil undian World Tour Finals 2018 bakal mempertemukan Anthony dengan para pebulutangkis top seperti Chou Tien Chen (Taiwan), Shi Yuqi (Tiongkok) dan Son Wan Ho (Korea).

Keempat pemain ini mesti saling berhadapan di penyisihan grup A untuk memperebutkan dua tiket ke semifinal. Catatan pertemuan Anthony dengan tiga lawannya di grup A memang kurang baik. Ia dikalahkan Chou pada pertemuan terakhir di Korea Open 2018 dengan skor 13-21, 11-21.

Namun dalam catatan rekor pertemuan dengan Chou, Anthony masih unggul 4-3. Anthony belum pernah meraih kemenangan dari empat pertemuannya dengan Shi. Baca: PBSI... Hal 11

Liga Digulir Habis Pilpres, Persija Kecewa

Degradasi, Direktur SOM Minta Maaf PALEMBANG - Direktur PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) Muddai Madang meminta maaf kepada semua suporter Sriwijaya FC setelah tim berjuluk Laskar Wong Kito itu terdegradasi dari Liga 1 2018.

Pria yang juga pemilik saham mayoritas itu berjanji segera membenahi tim agar Sriwijaya FC promosi pada musim mendatang. “Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas PT SOM dan paling berkepentingan dalam perjalanan Sriwijaya FC di kompetisi Liga 1. Kami jelas kecewa.

Kami jelas bersedih hati. Apalagi kami sudah mengerahkan pikiran dan mengeluarkan biaya untuk menjaga Sriwijaya FC di Liga 1,” ungkap Muddai.

Dia menambahkan, manajemen sudah berusaha keras membangun tim yang berkualitas pada musim ini.

RABU, 12 DESEMBER 2018

JAKARTA - Pesta demokrasi tahun depan, ternyata membuat aktivitas olahraga khususnya liga sepak bola profesional harus ditunda. Ini berkaitan dengan faktor keamanan.

Masa libur kompetisi lumayang panjang, karena Liga 1 baru akan digelar setelah pemilihan presiden (pilpres) pada April 2019.

Bukan hanya itu saja, kemungkinan besar Liga juga akan terpotong Lebaran di awal Juni. Penerbangan ke beberapa daerah diprediksi bakal sulit, jadi mau tak mau jadwal pertandingan pun ‘mengalah’.

Baca: PERSIJA... Hal 11

JAWARA: EUFORIA PEMAIN Persjita setelah menjadi juara Liga 1. Ft bola

Baca: DEGRADASI... Hal 11

Proliga Pukau Pemain Timnas Thailand JAKARTA - Pemain timnas Thailand yang memperkuat negaranya di ajang Asian Games 2018, Pornpun Guedpard, meramaikan Proliga 2019. Dia resmi bergabung dengan PGN Popsivo.

Pornpun mencuri perhatian di acara peluncuran tim PGN Popsivo dan Bhayangkara Samator di NTMC Polri, MT Haryono, Jakarta, Rabu (5/12) pekan lalu.

Parasnya yang manis menjadi pembeda apalagi mayoritas skuat tim PGN Popsivo adalah anggota kepolisian. “Setelah 4 tahun bermain di Liga Voli Thailand, saya

ingin mencicipi suasana sana dan belajar denru. Makangan orang-orang baru. an keya, saya pikir dengan luar dari Thailand, saya aakan merasakan suau sana kompetisi baru n, voli,” kata Pornpun, ri seperti dikutip dari detiksport. erDia diminta bertih gabung oleh pelatih Pornpun P ornpun Guedpard Popsivo, Chamnan Bokmai, yang juga orangg Thailand. Pornpun juga mengenal donesia, Amalia pemain Timnas Indonesia, Fajrina dan Berlian Marsheila. Meral karena sempat eka saling mengenal an Games 2018 bertemu saat Asian Agustus. “Mereka mengajak saya untuk main disini.

ROLIGA... Hal 11 Baca: PROLIGA...

RABU, 12 DESEMBER 2018

...DIS’WAY Samb Hal. 1 biaya penjagaan ditanggung Huawei.

Agar Sabrina tidak lari. Penjagaan itu diusulkan seperti ini: dilakukan oleh perusahaan keamanan swasta. Yang mahal. Dan terpercaya. Dengan biaya dari Huawei. Dengan demikian tidak ada lagi alasan pokok: melarikan diri. Tapi Canada merasa itu wewenang penegak hukum. Yang pemerintah Canada tidak bisa mencampurinya.

Saat saya menulis naskah ini sidang pengadilan itu belum dimulai. Di sini memang sudah Senin. Di sana masih Minggu malam. Di Vancouver itu, Canada.

Desakan untuk membebaskan Sabrina datang dari mana-mana. Sabrina, anak pendiri Huawei, Ren Zhengfei. Dari istri pertama: Meng Jun. Sabrina juga direktur keuangan grup Huawei. Juga wakil bos besar.

Pemerintah Tiongkok sampai mengancam: kalau Canada tidak membebaskannya ada konsekuensinya.

Bahkan polisi juga memeriksa dua rumah Sabrina. Yang di Vancouver.

Apakah terjadi pelanggaran: perizinan, penggunaan tanah, cara pembeliannya dulu dan pajak-pajaknya.

Media sosial juga ramai: Sabrina memiliki 6 paspor. Dengan nada yang sangat memojokkan. Tapi pemerintah Hongkong menegaskan: itu tidak mungkin.

Memang Sabrina memiliki paspor yang tidak umum. Kodenya KJ. Masyarakat umum hanya tahu: kode paspor itu K. Atau J. Kok paspor Sabrina berkode KJ. Namun itu ada alasan legalnya. Sabrina perlu paspor yang tebal: berisi 48 halaman. Sedang paspor biasa, seperti paspor saya, hanya berisi 32 halaman.

Sabrina memang seperti kipas angin: muter terus. Dari satu negara ke benua lain. Kalau paspornya hanya 32 halaman payah: tiap dua bulan harus minta paspor baru.

Pernah, Sabrina ke Amerika begitu sering: 33 kali dalam tiga tahun. Antara 2014-2017. Lalu tidak ke Amerika lagi selama tahun 2018. Sudah merasa akan

...PBSI Samb Hal. 10 Pada pertemuan terakhir di Fuzhou China Open 2018, ia ditaklukkan Shi dengan skor 21-16, 14-21, 14-21. Anthony pun tunduk di pertemuan terakhirnya dengan wakil Korea, Son Wan Ho. Pada Piala Thomas 2018, Anthony dikalahkan dengan Son dengan skor

...TERBAIK Samb Hal. 10 leadership, dan pengaruhnya ke tim secara menyeluruh. Kemudian apakah dia bisa menjadi role model bagi pemain yang lain,” kata Hanif.

Musim ini Osvaldo mampu menyumbang sepuluh gol untuk Persebaya.

...DEGRADASI Samb Hal. 10 Selain itu, manajemen juga mendatangkan pelatih jempolan seperti Rahmad Darmawan, Subangkit, hingga Angel Alfredo Vera. “Atas nama Sriwijaya

...PERSIJA Samb Hal. 10 Pelatih Persija Jakarta, Stefano Cugurra Teco, menyebut jadwal itu memberatkan tim. Tapi, dia tak bisa berbuat banyak. “Saya tidak bisa jawab soal kalender. Saya pelatih cuma mau bisa memiliki waktu untuk membuat program latihan agar tidak salah.

Sebab, di Indonesia, seperti tahun ini, mulainya liga terlambat, April, waktu lambat,” kata Teco, dikutip dari detikfinance. “Tahun ini, Desember kami masih kerja. Negara lain, semua Desember sudah selesai, sudah libur.

Waktu Timnas terakhir di Piala AFF, Thailand, Singapura sudah selesai. Sementara, delapan klub termasuk tim saya harus kehilangan pemain yang ke Timnas. Tapi kan schedule bukan saya yang bikin,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Per-

...PROLIGA Samb Hal. 10 Mereka mengatakan itu kepada saya saat Asian Games 2018 lalu, dan saya jawab ya, saya ingin bermain bersama kalian,” tutur gadis berusia 25 tahun itu.

Pornpun sudah satu bulan bergabung dengan Popsivo, tapi dia mengaku belum terlalu familiar dengan liga di In-

SAMBUNGAN ditangkap. Sejak ada kabar Amerika sedang mencurigai Huawei: berdagang dengan negara Islam Iran. Yang lagi diberi sanksi oleh Amerika.

Bisa juga itu karena penyebab lain: paspor-paspor lama Sabrina tetap harus dibawa. Biar pun sudah penuh stempel.

Mengapa?

Karena di paspor lama itulah: terdapat visa untuk masuk ke negara lain.

Paspornya memang sudah tewas tapi visanya masih hidup.

Saya juga tidak bisa pergi hanya membawa 1 paspor. Karena masih ada visa negara lain di paspor lama. Apalagi Sabrina: yang sudah seperti warga dunia.

Saya juga pernah punya teman Italia. Hampir setiap hari pindah negara.

Baru tiba kembali ke negaranya setelah setahun. Begitu lagi tahun berikutnya. Ia pemilik perusahaan global Italia.

Saya tentu tidak tahu mana yang benar. Sabrina hahaha tidak pernah lapor saya. Mungkin takut kalau saya melirik adik tirinya: Annabel. Yang saya tidak kuat melihat kecantikannya.

Yang jelas penahanan Sabrina ini hebohnya bukan main. Bisa menyulut rasa nasionalisme di Tiongkok yang lebih luas.

Vendor-vendor Huawei sudah bergerak. Ada vendor yang terang-terangan: melarang karyawannya membeli iPhone. Handphone produksi Amerika itu. Yang dikalahkan Huawei tahun lalu.

Karyawan yang membeli iPhone dijatuhi sanksi keras. Dipotong gaji.

Sebesar harga handphone-nya. Nama vendor itu: MenPed. Pabrik pembuat layar LCD. Yang dipakai di HP Huawei.

Apalagi karyawan Huawei. Memberi dukungan penuh pada Sabrina.

Rasanya hanya Huawei di dunia ini: perusahaan yang hampir semua sahamnya dimiliki karyawan. Boss besarnya hanya memiliki sekitar 2 persen: Ren Zhengfei. Padahal Ren juga pemilik idenya, pendirinya dan panglima tertingginya.

Pola ini tidak mungkin terjadi di negara kapitalis.

Dengan sekitar 2 persen itu saja Ren Zhengfei sudah punya kekayaan Rp 300 triliun. Saking besarnya Huawei.(*)

20-22, 20-22. Son sementara unggul 2-1 dalam rekor pertemuannya dengan Anthony. “Hasil undiannya kalau dibilang berat ya berat, di grup B juga berat, soalnya pesertanya kan top 8 yang terbaik tahun ini. Menurut saya semua lawan tidak bisa dibilang mana yang paling berat, karena semua berat, tidak ada yang mudah dikalahkan, tidak ada yang bisa dipastikan bisa dapat poin kemenangan,” kata Anthony. (dts/onk) Performanya meroket sejak Persebaya ditukangi Djadjang Nudjaman. Selain itu, Osvaldo juga menyumbang dua assist bagi Green Force, julukan Persebaya.

“Dari banyak pertimbangan tersebut, jika dibandingkan dengan dua nama lainnya, Osvaldo Haay dianggap paling mumpuni dan layak untuk dinobatkan sebagai pemain muda terbaik,” jelas Hanif. (jpnn/onk) FC, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada mayarakat Sumatera Selatan, khususnya pencinta Sriwijaya FC yang selama ini memberikan dukungan kepada Sriwijaya FC. Kami sudah berusaha maksimal menjaga Sriwijaya FC untuk tetap berada di Liga 1,” tambah Muddai. (jpnn/onk)

Rahmat Ambil Lisensi Kepelatihan AFC Pro JAKARTA - Sepanjang karirnya sebagai pelatih profesional, Rahmat Darmawan baru sekali merasakan klubnya harus terdegradasi.

Klub yang dilatihnya Mitra Kukar terdepak ke Liga 2 musim depan, setelah ditekuk Persija 2 - 1.

Rahmat mengaku dirinya yang salah atas kegagalan tersebut. Ia pun sudah punya rencana selanjutnya, setelah sejak Juli gabung dengan Mitra. “Tentang selanjutnya ini, yang pasti saya harus instropeksi diri karena kegagalan ini, belajar lagi, karena saya gagal bersama Mitra Kukar. Saya sudah harus kem-

Kantongi Skuad Perenang ke Sea Games

Kejuaraan nasional renang di Gresik Jawa Timur. Ft istimewa JAKARTA - Ajang Indonesia Open Aquatic Championship 2018 berakhir.

Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI) mengantongi nama-nama perenang baru.

PRSI memanfaatkan Indonesia Open sebagai seleksi awal perenang menuju pelatnas 2019. Hasil dari perenang yang tampil pada Sabtu (1/12) hingga Rabu (5/12), akan segera dievaluasi. Secara garis besar, penampilan perenang pelatnas kurang sip. Sementara, perenang nonpelatnas memberikan kejutan, yakni mengalahkan senior yang juga pelatnas.

Menurut Wakil Ketua PRSI Harlin E. Rahardjo, mereka akan mempertimbangkan atlet-atlet non pelatnas yang berprestasi masuk pelatnas 2019, kendati harus disesuaikan juga dengan

limit yang ditetapkan PRSI. “Kan banyak perenang baru. Jika juara pasti akan kami pertimbangkan. Tinggal limitnya disesuaikan dengan ketetapan kami.

Seperti Reza Bayu dia peringkat dua tapi pantas masuk pelatnas karena sebagai sparring Fadlan,” kata Harlin, seperti dilansir dari detiksport.

Dia mengungkapkan ada beberapa nama baru yang muncul seperti Farel Armandio, peraih medali emas nomor 200 meter gaya punggung dengan catatan waktu 2 menit 03,33 detik. Dia mengalahkan Ricky Angga Wijaya yang meraih medali perak 2 menit 05,46 detik. Kemudian, perenang nonpelatnas Muhammad Fachri yang menjadi juara di nomor 50 meter gaya dada usai membukukan 28.57 detik. Dia mengalahkan

bali belajar lagi, mengambil modul AFC,” ucapnya, seperti dikutip dari detiksport.

Pelatih yang akrab disapa RD itu memang tengah mengambil lisensi kepelatihan AFC Pro bersama beberapa pelatih papan atas Indonesia, seperti Widodo C Putro, Indra Sjafri hingga Iwan Setiawan. RD pada musim ini sejatinya menjadi bagian dari Sriwijaya FC, namun mantan arsitek Persija Jakarta itu memilih hengkang karena masalah finansial tim, diikuti beberapa pemain kunci yang juga akhirnya pergi. (gol/onk)

atlet pelatnas Gagarin Nathaniel Yus yang hanya mencatatkan waktu 28,89 detik. Jauh dari catatan waktu Asian Games 28,37 detik.

Kemudian, Reza Bayu Prasetyo yang berhasil mendekati atlet pelatnas Aflah Fadlan Prawira setelah membukukan waktu 16 menit 05.25 detik di nomor 1500 gaya bebas putra. Sementara Aflah meraih emas di nomor sama setelah menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 15 menit 33.96 detik. “Yang penting, sekarang adalah kami membuat program latihan dan uji coba untuk SEA Games, sekaligus membuat komposisi yg paling bagus. Tentu teknisnya akan kami susun lebih duli dari hasil peringkat pertama dan dua nasional, serta memasukkan limit yang kami tetapkan untuk kemudian kami ajukan kepada Kemenpora sebagai perenang pelatnas,” ujar dia.

Meski sudah mengantongi nama, Harlin mengatakan, hasil ini bukan akhir dari pembentukan tim inti SEA Games 2019. Para perenang masih ditunggu dua event lainnya, yang juga sebagai seleknas atlet sampai entry by name SEA Games Manila. “April kami buat seleksi juga lewat festival akuatik, jadi bisa berubah lagi. Lalu September ada seleksi lagi jadi memang yang betul-betul siap itu lah yang berangkat. Iklim ini penting agar atlet pelatnas tidak merasa sudah aman. Mereka harus terpacu terus untuk memberikan perfoma terbaik,” tutur dia. (dts/onk)

Kontrak Baru Hazard dan Chelsea Mandek LONDON - Pembicaraan kontrak baru Eden Hazard dan Chelsea lagi-lagi menemui jalan buntu. Makin bikin cemas The Blues adalah Hazard malah menyinggung Real Madrid.

Sepanjang tahun ini, setidaknya ada tiga momen yang mana Hazard membicarakan hasratnya untuk bergabung dengan Madrid. Mulai dari usai Piala Dunia 2018 dan dua kali dalam waktu berdekatan awal musim ini.

Hazard sebenarnya tidak mau mengecewakan Chelsea yang bisa merusak hubungan keduanya di masa depan. Apalagi sejauh ini Hazard sebenarnya masih ingin memperpanjang kontraknya yang akan habis 2020.

Tapi, dalam perkembangan terbarunya, Hazard justru malah membicarakan lagi ketertarikannya main di Madrid. Ditambah pengakuan pemain Belgia itu kalah negosiasi kontraknya mandek. “Sempat ada pembicaraan (dengan Chelsea), tapi itu terhenti. Sekarang kami sedang menunggu,” ujar Hazard kepada RMC. Saya belum tahu (soal masa depan). Manajer baru (Sarri) punya pandangan sepakbola seperti saya.

Jadi mari kita tunggu. Keluarga saya masih

Eden Hazard

di London dan saya akan berumur 28 tahun. Saya tak mau ada penyesalan di pengujung karier nanti. Akan ada keputusan yang dibuat. Tidak tahu kapan, tapi saya pasti melakukannya. “Anda tahu kalau saya selalu mencintai Real, bahkan sebelum

era Zinedine Zidane. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Juga seperti yang sudah pernah saya katakan, saya akan menyelesaikan musim ini bersama Chelsea, dan masih punya kontrak setahun lagi, jadi tunggu saja,” demikian Hazard. (dtk/mpf)

City Ikat Phil Foden Hingga 2024

sija, Gede Widiade, menerima jadwal itu dengan lapang dada. Toh bukan hanya Persija yang merasakannya.

“Enggaklah, tidak ada yang rugi, tidak ada klub yang kontrak pemain lebih awal. Kan enggak ada yang rugi. Enggak ada klub lain yang kontrak lebih awal,” ujar dia.

Sementara itu Liga 1 2019 akan diikuti 18 klub. PSS Sleman, Semen Padang, dan Kalteng Putra, turut menyemarakkan Liga 1 musim mendatang, menggantikan Mitra Kukar, Sriwijaya FC, dan PSMS Medan. Kedelapanbelas klub tersebut adalah Arema FC, Bali United, Barito Putera, Bhayangkara FC, Borneo FC, Kalteng Putra, Madura United, Persebaya Surabaya, Persela Lamongan, Perseru Serui, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persipura Jayapura, PS TIRA, PSIS Semarang, PSM Makassar, PSS Sleman, dan Semen Padang. (dts/gok/ onk) donesia. “Saya kurang tahu juga, karena ini pertama kalinya saya datang ke Indonesia, dan saya juga sudah cukup lama di Liga Thailand,” kata peraih medali perak Asian Games 2018 ini.

Berbeda dengan liga, untuk makanan Indonesia, pemain kelahiran 1993 ini sudah menyukai beberapa jenis makanan.

Dua di antaranya ayam sambal dan kerupuk. “Saya makan itu. Kerupuk juga enak,” ujarnya kemudian tertawa. (dts/onk)

11

(Julian Finney/Getty Images)

Phil Foden diikat kontrak baru di Manchester City hingga 2024

MANCHESTER - Manchester City tak mau kehilangan salah satu pemain muda potensialnya, Phil Foden. Maka dari itu Foden pun dipagari kontrak baru berdurasi enam tahun.

Foden mulai dilibatkan dalam banyak pertandingan tim senior City musim ini. Ada total 13 penampilan di seluruh kompetisi yang sebagian besar dilakoni sebagai pemain pengganti.

Pemain yang fasih bermain di posisi gelandang tengah dan sayap kanan itu membuat satu gol dan dua assist. Itu dicatatkannya saat membela City di Piala Liga Inggris di mana Foden selalu tampil penuh pada dua laga.

Performa Foden pun terbilang apik setiap dipercaya untuk turun oleh Pep Guardiola. Maka wajar jika Foden mulai menarik minat klub-klub Inggris dan juga di daratan Eropa sana.

City yang tak mau kehilangan Foden langsung bergerak cepat dengan memagari si pemain lewat kontrak baru berdurasi enam tahun. Itu artinya Foden akan berada di klub hingga 2024. “Saya begitu senang,” ujar Foden usai penandangantanganan kontrak.

Saya sudah lama berada di sini - saya tumbuh dewasa di sini dan bertemu banyak muka baru serta orang-orang,” sambungnya.

Langkah City ini tentu jadi antisipasi agar mereka tak kehilangan pemain muda potensialnya. Winger Borussia Dortmund Jadon Sancho adalah contohnya dan Brahim Diaz yang kemungkinan besar akan menyusul Sancho untuk meninggalkan City. Real Madrid disebut jadi tujuan Diaz musim depan. “Kontrak baru ini seperti mimpi jadi kenyataan. Misi saya adalah tetap sabar dan memanfaatkan setiap kesempatan main di tim utama,” demikian Foden kelahiran tahun 2000 itu. (dtk/mpf)

Liverpool Bakal Jual 4 Pemain LIVERPOOL tampil impresif di Premier League musim ini. Klub asuhan Jurgen Klopp itu berhasil menempati puncak klasemen sementara Premier League dengan nilai 42 hasil dari 16 pertandingan.

The Reds meraih 13 kemenangan dan hanya tiga kali imbang. Performa Liverpool sejauh ini masih konsisten berkat penampilan mengesankan para pemainnya. Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Alisson Becker, dan Sadio Mane bermain cemerlang. Peran Jordan Henderson, James Milner, hingga Gerginio Wijnaldum tak terbantahkan di skuat Liverpool.

Namun, terdapat pemain-pemain yang berkontribusi minimal untuk klub asal Merseyside ini. Mereka juga kesulitan menembus tim utama Liverpool pada musim ini.

Dengan situasi tersebut, amat mungkin para pemain ini memilih hengkang dari Anfield. Berikut 4 pemain Liverpool yang berpotensi dijual pada bursa transfer Januari nanti seperti dilansir Sportskeeda. Musim ini, Daniel Sturridge banyak menghuni bangku cadangan Liverpool. Penampilannya menurun beberapa tahun ini, menyusul seringnya dia dibekap cedera.

Di Liga Inggris sejauh musim ini, Sturridge tampil sembilan kali, tujuh di antaranya sebagai pemain pengganti. Sturridge hanya menjadi pelapis Roberto Firmino.

Gajinya yang tinggi membuat The Reds

JURGEN Klopp

kesulitan melepasnya. Tapi, hengkang ke luar negeri bisa menjadi opsi striker asal Inggris ini. esungguhnya Lazar Markovic masuk dalam daftar jual Liverpool musim panas lalu. Tapi, secara mengejutkan The Reds malah mempertahankannya.

Markovic tampil di 19 pertandingan di musim pertamanya di Liverpool pada

2014-2015. Tapi, hingga sekarang, belum sekalipun winger asal Serbia ini bermain lagi untuk Liverpool.

Manajemen Liverpool serius mencarikan Markovic klub baru. Apalagi, Jurgen Klopp telah menegaskan timnya surplus pemain di posisi Markovic. Kehadiran Andrew Robertson jelas membuat Alberto Moreno semakin terpinggirkan. Robertson tampil gemilang sejak musim lalu bersama The Reds.

Moreno baru bermain dua kali di Liga Inggris musim ini. Selama Robertson fit, Moreno harus rela jadi penghangat bangku cadangan. Kembali ke Spanyol bisa menjadi opsi bagi pemain berusia 26 tahun ini.

Sevilla dan Marseille disebut-sebut cukup berminat mendatangkan pemain yang biasa beroperasi di bek kiri ini. Akibat cedera yang dideritanya awal musim lalu, Nathaniel Clyne kehilangan posisinya di bek kanan.

Trent Alexander-Arnold merebutnya berkat performa mengesankan hingga The Reds ke final Liga Champions musim lalu.

Clyne belum sekalipun turun di Liga Inggris musim ini. Pemain berusia 27 tahun ini kabarnya ingin dilepas dengan status pinjaman pada Januari mendatang. Liverpool tidak khawatir bila Clyne pergi, sebab mereka juga bisa memainkan Joe Gomez di posisi bek kanan. Masa depan Clyne terlihat tidak bagus di Anfield. (lpt/mpf)

RABU, 12 DESEMBER 2018

MANCA SPORT

“TIKET ke 16 besar memang sudah di tangan. ut posisi Tapi Ajax harus menang untuk merebut juara grup. Kasper Dolberg yang lagi on fire nzobisa jadi kunci kemenangan de Godenzonen. Apalagi main di kandang sendiri..

Terus tugas berat bagi para defenders untuk mengawal top skor sementara, Robert Lewandowski. Namun saya optimis Ajax bisa unggul denM. Thamrin Budi g gan skor 2-1.”

(Ajax Amsterdam Fans)

“BE “BERKACA dari pertemuan terakhir, baik Bayern ma maupun Ajax sama-sama tidak ada pemain yang cedera atau akumulasi kartu. Karena itu, The Bavaraka bermain aman, sementara Ajax akan matiian akan ma matian mengincar kemenangan. Harga diri tuan ruma rumah, karena leg kedua ini digelar di Amsterdam ArenA ArenA. Selain itu karena baik Bayern maupun Ajax mem memperebutkan posisi juara grup, biar lawan berikut di 16 besar lebih ringan daripada jadi runnerM. Taufan Dawangi up. Prediksi saya, partai ini berakhir seri.”

(FC Bayern Fans) HEAD-TO-HEAD (KOMPETISI UEFA) Pertandingan Ajax menang Gol Ajax Imbang Bayern menang Gol Bayern

:9 :3 : 16 :3 :3 : 17

5 PERTEMUAN TERAKHIR 03-10-2018 Bayern 1-1 Ajax (UCL) 08-12-2004 Ajax 2-2 Bayern (UCL) 28-09-2004 Bayern 4-0 Ajax (UCL) 19-04-1995 Ajax 5-2 Bayern (UCL) 05-04-1995 Bayern 0-0 Ajax (UCL).

5 PERTANDINGAN TERAKHIR AJAX 11-11-2018 Excelsior 1-7 Ajax (Eredivisie) 25-11-2018 NAC Breda 0-3 Ajax (Eredivisie) 28-11-2018 AEK 0-2 Ajax (UCL) 02-12-2018 Ajax 5-1 ADO Den Haag (Eredivisie) 09-12-2018 Zwolle 1-4 Ajax (Eredivisie).

5 PERTANDINGAN TERAKHIR BAYERN 11-11-2018 Dortmund 3-2 Bayern (Bundesliga) 24-11-2018 Bayern 3-3 Dusseldorf (Bundesliga) 28-11-2018 Bayern 5-1 Benfica (UCL) 01-12-2018 Bremen 1-2 Bayern (Bundesliga) 08-12-2018 Bayern 3-0 Nurnberg (Bundesliga).

Ajax

vs

12

Munchen

Pertarungan Ketat Rebut Posisi Teratas tuan rumah di AJAX Amsterlini depan. dam akan menBicara kualitas, jamu Bayern terutama di bariMunchen pada san penyerang, matchday 6 Grup Bayern jelas tiE Liga Champidak kalah. Robons 2018/19, Kaert Lewandowski, mis (13/12). Ini yang memimpin adalah pertarundaftar top scorer gan pemungkas sementara bersuntuk memperebutkan posisi ama Lionel Messi teratas. Ajax (11 (Barcelona) denpoin) dan Bayern gan torehan mas(14 poin) samaing-masing enam sama sudah pasti gol, merupakan lolos ke babak 16 ancaman terbesar bagi an Liga Champions 2018 besar. Bayern hanAjax. Hasil akhir laga A Group E ya butuh hasil imnanti bisa jadi bakal bang di Belanda ditentukan oleh perKamis 13 Desember untuk mengunci forma mereka ber2018 Pukul 03.00 WIB posisi puncak. Sedua. du mentara itu, untuk Ajax belum pernah uk A menggusur Bayern dan jadi kalah dalam laga-laga kanjuara grup, Ajax harus menang. dangnya melawan Bayern; menang Pada matchday 2, Ajax menahan tiga kali dan imbang satu kali. Ajax Bayern 1-1 di Jerman. Bayern unggul baru kalah sekali dalam 28 laga yang lewat gol Mats Hummels menit 4, sudah mereka mainkan di semua dan Ajax membalas melalui Noussair kompetisi musim ini (M22 S5 K1).

Mazraoui menit 22.

Bayern tak terkalahkan dalam tujuh Untuk duel di Amsterdam ini, Ajax laga tandang terakhirnya di Eropa bakal akan main ofensif demi mem- (M6 S1). Bayern tak terkalahkan buru kemenangan. Kasper Dolberg, dalam enam laga terakhirnya melayang mencetak enam gol dalam dela- wan klub-klub Belanda (M4 S2 K0). pan penampilan terakhirnya di liga, Prediksi skor akhir: Ajax Amsterdam akan jadi salah satu tumpuan utama 2-2 Bayern Munchen. (bln/mpf)

Kasper Dolbergf

Robert Rob ober ertt Le L Lewandowski ewa wando dow d ow o ws ski k kii

12 Juara Dunia Akan Bertarung

MotoGP 2019 jadi ajang pertarungan 12 juara dunia. (Foto: Max Rossi/ REUTERS)

MOTOGP 2019 boleh jadi akan menyuguhkan pertarungan paling panas dan ketat. Lebih dari separuh peserta adalah juara dunia!

MotoGP 2019 baru akan bergulir pada Maret mendatang, tapi antusiasme menyambutnya akan terasa sejak jauh hari. Musim ini, pertarungan bisa jadi semakin ketat.

Sebab musim ini ada total 12 pebalap juara dunia ikut serta. Jumlah itu lebih

dari separuh peserta yakni 22 pebalap.

Ada tiga rider dengan gelar juara dunia 125cc atau Moto3. Mereka adalah Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, dan Jaon Mir yang merupakan rookie di musim 2019 nanti.

Sementara ada lima juara dunia Moto2.

Mereka adalah Pol Espargaro, Johann Zarco, Tito Rabat, Francos Morbidelli, lalu juara bertahan, Francesco Bagnaia.

Selanjutnya ada tiga pebalap yang

merupakan juara dunia MotoGP, yang juga pemenang di kelas-kelas bawahnya.

Valentino Rossi adalah rider tersukses saat ini dengan sembilan titel juara dunia, disusul Marc Marquez (7 kali), dan Jorge Lorenzo (5 kali).

Menghitung Cal Crutchlow yang merupakan juara di Kejuaraan Dunia Supersport, maka ada 12 juara dunia di MotoGP 2019. Siapkah untuk menyambut pertarungan terketat. (dtk/mpf)

MAJANG POLIS

HARIAN

RABU, 12 DESEMBER 2018

MALUT POST

DPRD Tantang Komitmen SKPD

Program

UNGGULAN Yang TERABAIKAN IPUTAN KHUSUS

Untuk mengatasi kemacetan dan menurunkan angka kecelakaan lalulintas, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, meluncurkan visi penerapan one way traffic atau jalan satu arah di Kota Ternate.

Sayangnya, keinginan itu tidak bisa terwujud hingga saat ini.

Merlisa: Plt Kadishub Harus jadi Contoh

Lagi, Pengadaan Rambu Lalulintas tak Diakomodir

IPSUS PSUS LIP

Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah

Padahal Untuk Penerapan One Way Traffic Tahun ini Dinas Perhubungan (Dishub) berencana akan menerapkan jalan satu arah atau one way traffic . Namun, rencana yang menjadi salah satu program unggulan wali kota itu tak bisa diterapkan, dikarenakan ada sejumlah rambu lalulintas di beberapa ruas jalan masih kosong. Dishub mengaku sudah mengusulkan anggaran pengadaan rambu lalulintas namun dipangkas.

MERLISA

TERNATE – Komitmen yang ditunjukkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Faruk Albar yang siap mengundurkan diri jika capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun depan tidak mencapai target mendapat

apresiasi DPRD. DPRD bahkan menantang seluruh SKPD pengelola PAD untuk menujukan komitmen yang sama.

Ketua DPRD Merlisa mengatakan, SKPD pengelola PAD harus memiliki komitmen yang sama dengan Plt Kadishub. Hal ini agar menjadi motivasi untuk pencapaian PAD. “Komitmen Faruk Albar patut menjadi contoh bagi SKPD pengelola PAD yang lain,” ujar politisi PDI P ini. Jika profesional SKPD lain juga harus menyampaikan pernyataan yang sama.

Baca: KOMITMEN... Hal 16

Semua Formasi Bisa Terisi

Baca: UNGGULAN... Hal 16

One Way Traffic Butuh Kajian Matang MODEL transportasi dikatakan baik apabila waktu perjalanannya cukup, cepat, tidak mengalami kemacetan, frekuensi pelayanannya juga cukup, aman dan bebas dari kemungkinan kecelakaan serta kondisi pelayanan yang nyaman. Sistem transportasi semacam itu tentu O N diinginkan semua pihak. SayT E G RAF WA angnya dalam penerapanA F Y nya sulit didapatkan, LA GA IC karena kondisi. PaG L tr One I pa affic way dahal, itu merup ka m lan rogr n sa eru wa am lah li k un sa ot ggu tu a.

-

JALU SATU ARR AH

TERNATE – Hasil seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Ternate beberapa waktu lalu, terdapat beberapa formasi berdasarkan lokasi yang pelamarnya tidak lolos perankingan.

Seperti formasi guru kelas pada lokasi SDN 11, 31, 44, 51, 75, 78, 79, 44, 75 dan SDN 78 serta SDN 79.

pakan parameter kenyamanan dalam berlalulintas. Bagaimana solusinya, agar kenyamanan itu didapatkan, salah satunya dengan penerapan one way traffic. “Tapi, apakah jalan di Ternate sudah pantas dan layak dijadikan one way traffic?. Itu perlu analisis kajian lalu lintas, manajemen serta karakteristik jalan yang benar-benar matang,” kata akademisi Universitas Khairun (Unkhair), DR. Nurmaiyasa Marsaoly, kemarin (11/12).

Alumnus Teknik Sipil Transportasi, Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini memaparkan. Dalam penerapan one way traffic yang harus dilihat adalah kinerja jalannya, kapasitas jalan dan berbagai masalah lalu lintas lainnya serta hambatan sampingnya. Dengan begitu bisa dilihat apakah kapasitas ruas jalan itu sudah tidak cukupi untuk dilayani dua arah. Sehingga perlu dijadikan Di satu arah. hu nas

Ta co hun p ba la tra an o pen lu u dil ffic ne er ji ak su wa auk d y N an ah in am . ap i ga un t ad ka ga ah ra a b n se l dit un ta mb eb ba erte s ya u la era b rse n lu pa dia g b linelu su bu P m lan dah nga erg gk b n ta ang ali eru TA pi d gar me PD ipa kan nng ka s

Baca: FORMASI... Hal 16

Tarik Rumdis Pemkot Menyurat ke Pemprov

Baca: KAJIAN...

Hal 16

K ku are ap nju na t ra ka ng ida ya mb n se dite k sa ng u la ju rmu ng sud luli mlah ba rus ah nta zir ak di s da pa n -

13

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

D w PRD dit ay t be p er raffi rh te ene apk c d arap g lah rap an ap o pe aran cuk an kare at s ne me ya up pro na eg rin ng ba gra un era tah di ny m tu ke ak in k lua a i rk ngan

BANGUNAN PERMANEN DI ATAS KALI Sisi timur pada jembatan di kawasan Bastiong ini dijadikan tempat penampung kayu dengan mendirikan bangunan permanen seperti jembatan. Padahal jelas-jelas hal itu dilarang. Selasa (11/12)

TERNATE – Pemerintah Kota Ternate segera mengambil alih rumah dinas (Rumdis) di Kelurahan Kalumpang yang selama ini ditempatkan Gubernur.

Sebelum penarikan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate telah melayangkan surat pemberitahuan ke Pemprov Malut.

Baca: RUMDIS... Hal 16

Lagi,Pemkot Raih Penghargaan Kota Peduli HAM TERNATE - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kembali meraih penghargaan sebagai kota peduli HAM tahun 2018 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham). Penyerahan penghargaan itu diberikan langsung Menteri Hukum dan HAM, Yosonna H Laoly kepada Wakil Wali Kota Ternate, Abdullah Tahir dalam acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke70, di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (11/12).

PRESTASI: Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir saat menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, Yosonna H Laoly.

Baca: PENGHARGAAN... Hal 16 HUMAS PEMKOT FOR MALUT POST

Unkhair dan Pemda Kepsul Gelar Desiminasi Pelaporan Gratifikasi KOMAPK : Pose bersama usai kegiatan, dengan menujukan lima jari tanda menolak gratifikasi.

Kegiatan diseminasi ini merupakan wujud pelaksanaan salah satu tugas utama Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yaitu penyebarluasan informasi melalui sosialisasi/diseminasi SYAWAL ABDULAJID Wakil Rektor Bidang Kerjasama Unkhair SITI BARORA FOR MALUT POST

TERNATE – Setelah meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) melalui kegiatan Diseminasi Gratifikasi dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi bagi ASN. Universitas Khairun (Unkhair) meneruskan kerjasama dengan Inspektorat Ka-

bupaten Kepulauan Sula (Kepsul) untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Kegiatan itu di pusatkan di Auditoriom kantor Bupati Kepsul, kemarin (11/12). Workshop ini diikuti Asisten II, perwakilan SKPD dan ASN eselon II, III dan IV. Asisten II Bidang Pemerintahan Adam A. Umasugi dalam sambutannya men-

gatakan, kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan mengenai korupsi dan gratifikasi dengan harapan ASN dapat mengembangkan budaya menolak Gratifikasi dan melaporkan penerimaan gratifikasi melalui UPG yang telah terbentuk di Inspektorat.

Baca: PELAPORAN... Hal 16

14

HARIAN

AROUND TERNATE

MALUT POST

RABU, 12 DESEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Larangan Sembunyi Dibalik Pohon

SEMENTARA ITU Pekerjaan Rampung, Material Bahayakan Pengendara

Ada yang Rusak Termakan Usia dan Ada yang Sengaja Dirusak Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir TERNATE - Tanda larangan membuang sampah yang dipasang di hampir sebagian besar jembatan dalam Kota Ternate, kondisinya kini memprihatinkan, pasalnya sebagian besar larangan tersebut sudah rusak termakan usia dan tertutup batang pohon dan tiang Telkom Seperti yang terlihat di area jembatan perbatasan Toboko Kelapa Pendek. Larangan membuang sampah di barangka yang terbuat dari papan dan berdiri di samping jembatan itu, sebagian sudah patah serta tulisannya telah pudar.

Selain itu, tanda larangan yang seharusnya mudah dilihat warga, kini telah tertutup batang pohon trembesi serta lapak milik pedagang. pantauan yang sama juga terlihat di kawasan Jembatan Ngidi, dimana larangan tersebut sudah di cabut dan dibuang.

Sementara di area jembatan Koloncucu, kondisinya sudah tidak jelas isi pesan yang di sampai-

Fitrah/Malut Post

SISA: Material sisa yang diletakkan di badan jalan

TERNATE - Tumpukan material pasir sisa pekerjaan proyek perbaikan selokan di kawasan Maliaro RT 10 RW 03, kini mulai ancam pengendara. Pasalnya, meski suda selesai dikerjakan, namun material tersebut tak kunjung diangkut Pantauan koran ini di kawasan Maliaro, material itu diletakkan bukan di bibir aspal, namun diletakkan hampir memakan sebagian badan jalan. Ruslan, warga Maliaro mengatakan, material tersebut berada tepat di tanjakan, saat kendaraan melintas dari dua arah, sering macet dan bahkan terjadi kecelakaan.

“Kami berharap, penanggungjawab proyek agar secepatnya memindahkan sisa material pasir di badan jalan, ini dimaksud agar pengendara lebih aman saat melintas,” Tutup Ruslan. (Aji/Lid)

kan. Iswan, warga Kelapa pendek kepada Malut Post menuturkan, peringatan itu harus diperbaiki dan dipasang di tempat yang mudah dilihat serta gampang dipahami warga. “Harus diperbaharui peringatan itu, sebab yang ada saat ini sudah sangat tidak layak,” Ungkap Iswan Iswan menambahkan, Mengingat barangka saat ini jadi tempat alternatif pembuangan sampah oleh sebagian warga, maka tak ayal saat hujan turun, kawasan pantai selalu dipenuhi sampah kiriman.

“Peringatan itu harus diikuti dengan sanksi, jika kedapatan tangan sengaja membuang sampah dibarangka langsung ditegasi. nanti penanggungjawab kontrol lingkungan barangka diserahkan ke pihak kelurahan dengan membentuk satgas di lingkungan masing masing. Hal ini supaya masalah sampah di barangka paling tidak perlahan bisa diatasi,” Saran Iswan.

(Aji/Lid)

Satpol PP ikut Tes Tertulis Kesamaptaan

Tim

TES: Sejumlah anggota Satpol PP saat mengikuti tes tertulis.

TERNATE - Usai mengikuti latihan fisik kesamaptaan yang berlangsung di lapangan Gelora sepekan kemarin, Mulai Selasa (11/12) Kemarin, puluhan anggota Satpol PP Kota Ternate mulai masuk tahap tes tertulis terkait ilmu pengetahuan umum serta dasar peraturan perundang undangan kepada koran ini, Fhandy Mahmud, Kasat Satpol PP menjelaskan. Tes tertulis ini diikuti sebanyak

327 anggota dengan dua sesi yang berlangsung selama dua hari. Selain pengetahuan umum dan peraturan perundang undangan, Tupoksi kerja dari Polisi Pamong Praja juga masuk dalam ujian tertulis tersebut.

Sementara hasil tes, baru akan diumumkan pada pekan depan.

“Kuota untuk kesiapan anggota dengan tugas khusus ada 175 orang, nah dari 327 anggota yang ikut tes tertulis ini, nanti yang dinyatakan

Yaser/Malut Post

LARANGAN: Tanda larangan yang terhalang pohon.

lulus dan masuk dalam satuan anggota khusus Satpol PP Kota Ternate hanya 175 anggota. Mereka yang nanti pada 2019 mendatang diberi tugas khusus terkait sosialisasi, penegakkan dan penindakan Perda Kota Ternate,” Tegas Fhandy Lebih lanjut kata Fhandy, yang tidak lulus mereka tetap sebagai anggota aktif Satpol PP namun tupoksi kerja berbeda. Misalnya pengamanan aset Pemkot, Pos jaga hingga tugas administrasi lainnya, nanti nama nama tersebut kita akan usulkan ke BKPSDM untuk melanjutkan kontrak kerja tahun 2019 Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Ternate, Junus Yau memberi apresiasi atas upaya Kasatpol PP dalam

meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khusu kepada anggotanya Junus mengatakan, seleksi kompetensi yang dilakukan Satpol PP untuk meningkatkan kapasitas SDM merupakan sebuah terobosan dalam rangka menyiapkan personil yang mumpuni dalam tugas Pemerintah. “Ini sebuah terobosan internal yang positif, untuk menguji kompetensi personil Satpol PP, kita berharap, seleksi yang dilakukan, benar-benar objektif sehingga melahirkan SDM, personil-personil yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas Kepamongprajaan,” pungkas Junus. (Aji/Lid)

BERLUMUT: TAK kunjung dicari solusi, genangan air yang mengepung area dalam Terminal Gamalama makin tidak terkendali. di beberapa sudut, genangan air sudah terlihat berlumut dan kumuh.

Warga yang beraktivitas dalam terminal bahkan menggunakan papan bekas yang diletakkan di atas genangan air agar mereka bisa melintasi genangan tersebut tanpa terkena air.

(Yaser/MP)

Rusak, Trotoar Tak Beraturan Trotoar: Kondisi trotoar di kawasan jalan Arnold Mononutu.

Fitrah/Malut Post

TERNATE - Bergelombang dan terdapat beberapa lubang selokan. begitu gambaran singkat kondisi trotoar yang berada di jalan Arnold Mononutu. mulai dari depan Prima Foto hingga ke arah pertigaan depan Sari Bundo.

Kondisi ini penyebabnya karena perawatan trotoar tidak

lagi terkontrol hingga sebagian besar fasilitas pejalan kaki rusak parah dan tidak layak untuk dilewati. Munawar warga yang melintas di area tersebut mengatakan, mereka rata-rata sering berjalan di bibir jalan, ini dilakukan untuk menghindari lubang trotoar. “Kalau tidak perhatikan baik-baik, pejalan kaki

bisa terjatuh masuk dalam lubang selokan,” Terang Munawar sambil menghitung lubang dan trotoar yang rusak.

Kerusakan ini harus secepatnya diperbaiki, dan saat diperbaiki kata Munawar, trotoar harus lebih tinggi dari jalan, karena posisi jalan makin mendekati tingginya trotoar. (Aji/Lid)

AKADEMIKA

RABU, 12 DESEMBER 2018

15

Kuliah Teknik Penulisan Naskah Dakwah Bersama Usman Muhammad, SH. M.Pd.I

Berdakwah Dengan Tulisan Usman Muhammad, SH. M.Pd.I Dosen Mata Kuliah Teknik Penulisan Naskah Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultus Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ternate

Topik yang dibahas pada edisi kali ini mengenai, Berdakwah Dengan Tulisan oleh Usman Muhammad, SH. M.Pd.I. Ini merupakan bagian dari Mata Kuliah Teknik Penulisan Naskah Dakwah pada Semester III, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultus Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ternate. Berikut sajian materi yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan.

Dr. Aep Kusnawan, M.Ag, menulis dalam bukunya yang berjudul Teknik Menulis Dakwah, antara lain mengatakan: Jika ada orang menganggap dengan tulisan dapat mempertajam intelektualitas, itu betul. Keinginan menulis yang semakin baik, maka ia akan semakin banyak membaca, baik membaca Al-Qur’an, Koran, buku, majalah, maupun sumber lainnya. Dengan demikian dia akan semakin dituntut peka terhadap segala macam sumber informasi, termasuk informasi yang disampaikan dosen ketika kuliah dan diskusi.

Sebagian orang mungkin berpendapat, melalui tulisan ia akan memperoleh popularitas, itu juga suatu wajar. Karena dengan diterbitkan tulisannya, meskipun yang bersangkutan berada di kamar kecil dia akan dikenal orang setelah tulisannya dibaca. Begitu juga orang-orang yang mengenalnya bukan hanya terbatas pada golongan dan daerah tertentu saja sebanding lurus dengan jumlah oplah yang diterbitkan oleh media cetak yang membuat tulisannya atau jumlah orang yang membacanya.

Ketika manusia belum mengenal tulisan atau zaman prasejarah, manusia berada di era atau masa itu sangat kelam atau gelap, Yang dilakukan manusia pada masa itu hanya meraba ataupu menduga-duga. Dari jejak peninggalan yang direkonstruksi tampak bekas yang ditinggalkan dan itu sangat terbatas sekali. Menurut para ahli antro-

pologi, antara laju peradaban dan evolusi manusia berjalan berbanding sejajar, sangat lambat.

Sejarah peradaban manusia dianggap baru mulai muncul, ditandai dengan adanya keberhasilan manusia menemukan lambang-lambang yang kemudian dikenal dengan istilah huruf, yang pada mulanya ditulis pada dinding-dinding gua.

Huruf-huruf itu kemudian dirangkai menjadi kata-kata dan disusun menjadi kalimat-kalimat yang mempunyai fungsi untuk menyatakan pikiran-pikiran mereka dari hasil pengalaman yang telah mereka alami. Dengan demikian, sebelum manusia mengenal tulisan, maka pengalaman atau pemikiran bahkan pengetahuan manusia pada suatu masa atau zaman hanya dinikmati dan menjadi miliknya sendiri atau hanya dimiliki dan dinikmati oleh orang-orang yang hidup sezaman dengannya saja.

Namun setelah mengenal tulisan, pengalaman dan pengetahuan serta pemikiran mereka dituangkan dalam tulisan sehingga pemikiran tersebut bukan hanya dimiliki dan bermanfaat bagi mereka saja tetapi juga bagi generasi jauh sesudah mereka. Selanjutnya dikoleksi dalam arsip tulisan baik dalam bentuk buku,makalah, buletin dan lain sebagainya. Para sejarawan mencatat peradaban manusia telah mengalami perkembangan yang pesat.

Menurt perkiraan para ahli sejarah, bumi ini tercipta sekitar 3 juta tahun silam dan manusia diciptakan 1 juta tahun setelah bumi diciptakan atau sekitar 2 juta tahun lalu. Sedangkan manusia baru mengenal tulisan diperkirakan sekitar 200.000 tahun kemudian. Ini menunjukkan bahwa peradaban manusia berjalan sangat lambat bagaikan jalannya seekor siput. Percepatan perkembangan peradaban terjadi setelah peradaban manusia dalam setiap saatnya ada yang mendokumentasikan, memelihara dan melestarikan tulisan.

Isyarat Al-Quran Tentang Memulis Menurut pandangan Islam, menulis adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, karena begitu mulianya sampai-sampai Allah SWT menggunakannya sebagai sumpah dalam Alquran, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran: “Demi pena dan apa yang mereka (manusia para malaikat) tuliskan”. (QS. Alqalam: 1).

Dalam ayat Alquran tersebut di atas, Allah bersumpah dengan pena juga dengan apa yang ditulis oleh manusia dan para malaikat. Ibnu Abbas mengartikan kalimat. “...atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang terdahulu), jika kamu

adalah orang-orang yang benar.” (QS. Al-Ahqaf: 4), sebagai tulisan. Begitu juga Mujahid mengartikan firman Allah: “Allah menganugerahkan Al-Hikmah (pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang dikaruniai Al-Hikmah, ia benar-benar telah di anugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pekajaran.” (QS. Al-Baqarah: 269), sebagai tulisan.

Aktivitas menulis juga diinformasikan Allah SWT dalam Alquran sebagai berikut: “Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.

Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata/Lauh Mahfuzh” (QS. Yaasin: 12).

Menurut Ibnu al-Muqaffa bahwa perbandingan keutamaan ceramah (lisan) dengan tulisan adalah: “Ungkapan lidah itu terasa hanya pada sesuatu yang dekat dan hadir, sedangkan ungkapan tulisan itu berguna bagi yang menyaksikan dan yang tidak menyaksikan, bagi orang dulu yang akan datang. Ia seperti orang yang berdiri sepanjang waktu”.

Asy-Syukani mengatakan bahwa salah seorang ulama pernah berpesan kepadanya seraya mengatakan: “Jangan kamu menghentikan kegiatan menulismu sekalipun kamu hanya menulis dua baris sehari”. Selanjutnya Asy-Syukani mengatakan, “ternyata kurasakan buah yang dihasilkannya”. (nasehat ulama tersebut).

Kegiatan menulis yang perlu dilakukan secara rutin, sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: “Sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara terus menerus walaupun sedikit”. Jika seandainya seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah SWT dan dia mau menulis gagasannya setiap hari, empat atau lima baris saja maka dalam satu bulan kita bisa menulis 120 sampai dengan 150 halaman, maka dalam setahun bisa menghasilkan 1440 sd 1800 halaman. Kalau dibuat dalam bentuk buku yang jumlah halamannya 350/buku, maka setiap tahun bisa menghasilkan 5 sd 6 buku.

Selain ayat-ayat Alquran yang dikutip di atas, ada juga ayat lain yang mengisyaratkan kepada kita bahwa betapa pentingnya menulis, yaitu firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan jual beli secara tidak tunai (hutang piutang) dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka hendaknya kamu menuliskannya dengan benar...” (QS. al-Baqarah: 282).

Dari ayat Alquran di atas dapat diambil pelajaran bahwa sedangkan masalah utang- piutang saja mendapat perhatian yang begitu besar untuk ditulis, artinya Allah SWT, ingin agar umat Islam menjadi umat yang suka menulis, yaitu umat yang selalu menggunakan pena (kalam) sebagai basis dalam bermuamalah dan tidak sekadar mengandalkan lisan yang jelas akan dengan mudah dilupakan atau bisa juga diingkari karena tidak ada bukti tertulis. Hal ini menjadi bukti bahwa agama Islam membawa perubahan ke arah kehidupan yang sangat modern dengan perintah menulis tersebut. Meskipun dalam ayat 282 surat al-Baqarah tersebut hanya disebutkan tentang perjanjian hutang-piutang dan pembelian non tunai, namun implikasi dari perintah ini jelas menjadi acuan dalam segala aspek kehidupan bermuamalah bagi umat Islam sesudahnya. Era menulis diawali dengan kebutuhan aktual akan perjanjian utangpiutang dan pembelian non tunai yang kemudian menjadi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern setelahnya.

Ketika menulis dianggap sesuatu yang sangat penting, ada aktivitas yang sangat berkaitan, yaitu membaca. Membaca dan menulis tidak bisa dipisahkan. dalam perspektif Alqur’an tentang pentingnya tradisi membaca dan menulis, menurut Abdul Mu’ti dapat dilihat dari empat aspek.

Pertama, banyaknya perintah membaca dan menulis. Di dalam Al-Qur’an, kata kerja “kataba” (menulis) beserta kata bentuknya disebutkan sebanyak 303 kali. Sedangkan kata “qara” (membaca) terdapat 89 kali, dan kata “qalam” (pena/alat tulis) disebutkan sebanyak 5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas membaca sangat ditentukan oleh tersedianya bahan bacaan yang menuntut produktifitas menulis. Kedua, pentingnya tradisi menulis juga terlihat dari urutan turunnya ayat-ayat Al-Qur’an. Menurut Imam al-Khazin, dua surat yang pertama kali diturunkan adalah Al-Alaq dan Al-Qalam, dalam kedua surat tersebut kata “qara” (membaca) dan “qalam” (pena) ang berarti kegiatan membaca dan menulis disebutkan pada awal surat. Ketiga, dalam beberapa ayat Al-Qur’an terdapat perintah agar umat Islam mencatat setiap transaksi yang mereka lakukan dengan sesame manusia, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 282 Al-Baqarah di atas.

Keempat, setiap kali menerima wahyu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang mampu membaca dan menulis untuk meliskan wahyu di kertas. (mg-04/nty)

KULIAH: Suasana Kuliah tamu di Prodi Ilmu Kelautan kemarin

Hiu di Hiri jadi Objek Penelitian Dosen IPB Sampaikan Kuliah Tamu Sekaligus Ambil Sampel DNA Hiu TERNATE- Prodi Ilmu Kelautan, Unkhair Ternate, Selasa (11/12) menggelar kuliah tamu dengan menghadirkan Dr. Hawis Madduppa, Dosen Insitut Pertanian Bogor (IPB). Kegiatan yang berlangsung di Kampus Ilmu Kelautan itu, mengambil topik Eksplorasi Biodiversitas Laut

Indonesia.

Kehadiran Hawis, selain memberikan kuliah kepada 125 mahasiswa, dia juga melakukan penelitian tentang Hiu, karena itu Hawis yang mengaku baru pertama kali datang ke Ternate ini, juga turun ke Hiri mencari sampel DNA ikan hiu yang

FK Peringati Dies Natalis dengan Aksi Sosial

didampingi para dosen dari Prodi Ilmu Kelautan.

Sementara itu, Ketua Prodi Ilmu Kelautan, Rustam E. Paembonan, S.Kel.,M.Si berharap kepada mahasiswanya bisa lebih memperhatikan apa yang disampaikan pemateri. “Semoga apa yang disampaikan dalam kuliah (tamu) di-follow up

TERNATE- Fakultas Kedokteran (FK), Unkhair Ternate telah berusia tiga tahun.

Memperingati dies natalis yang ketiga tersebut, fakultas termuda di Unkhair ini menggelar serangkaian kegiatan bakti sosial.

Kegiatan yang dipusatkan di Kampus FK pada akhir pekan lalu itu adalah sunatan massal dan konsultasi kesehatan bersama

Dokter Spesialis secara gratis untuk warga Kota Ternate dan sekitarnya.

Dekan FK, dr. Marhaeni Hasan,S. pA.M.M, mengatakan, awalnya kegiatan tersebut fifokuskan pada kelurahan di sekitar kampus, namun setelah beritanya tersebar melalui media ternyata animo masyarakat cukup banyak. “Banyak peserta maupun pasien dari luar tiga kelurahan

agar lebih bagus lagi kedepan,” katanya seraya mengapresiasi rencana penelitian pengajar dari IPB di Hiri tersebut dalam mengungkap potensi kelautan di Malut yang menurutnya, masih sangat banyak namun belum banyak yang menelitinya. (mg-04/nty)

tadi, diantaranya ada peserta serta pasien yang berasal dari kelurahan Sango dan Akehuda,” jelas wanita yang akrab disapa dr Neni.

Titambahkannya, peringatan dies natalis setiap tahun memang dirancang beda.

Seperti pada tahun pertama inagurasi dan di tahun kedua pameran serta promosi fakultas. (mg-04/nty)

16

HARIAN

SAMBUNGAN MAJANG

MALUT POST

RABU, 12 DESEMBER 2018

Januari, Dikbud Bentuk Panitia Ujian TERNATE – Panitia ujian nasional baru akan dibentuk Januari mendatang. Desember ini belum bisa dibentuk karena sekolah masih fokus melaksanakan semester ganjil. “ Bulan depan baru kita bentuk,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, Ibrahim Muhammad kepada wartawan, Selasa (11/12).

Untuk persiapan UNBK akan dilakukan pada semester genap Februari dan Maret. Setelah panitia dibentuk akan di-

...UNGGULAN Samb Hal. 13

Tahun depan, karena merasa program tersebut merupakan bagian dari visi-misi wali kota. Dishub kembali menganggarkan sayangkan tetap tak lolos. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) justru merasa program tersebut tidak prioritas sehingga anggarannya kembali dicoret dari daftar usulan.

Sebelumnya one way traffic ini sudah dua kali dilakukan uji coba sejak 2017 lalu.

Namun tahun ini gagal diterapkan karena kekurangan sarana pendukung.

Sekretaris Kota M Tauhid Soleman saat ditemui, kemarin (11/12) mengaku, tidak diakomodirnya anggaran penambahan sarana pendukung untuk penerapan one way traffic ini karena kondisi anggaran yang mengalami defisit cukup besar selain itu ada kesiapan lain yang belum dilengkapi Dishub. “ Ada hal-hal teknis lain yang belum disiapkan Dishub karena itu anggarannya juga tidak kita akomodir,” tandas sekkot.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ternate Yamin Rusli, cukup menyesalkan tidak

...KAJIAN Samb Hal. 13

“ Sebelum penerapan, kita harus melihat geo-karakteristik serta geo-metrik jalan baru penentuan one way traffic, karena ini tidak segampang yang dibayangkan,” terang magister jebolan Teknik Manajemen dan Rekayasa Transportasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.

Banyak masalah yang akan dihadapi, salah satunya saat dilakukan one way traffic di satu ruas jalan. Akan di komplain, karena masyarakat harus berputar jauh untuk menuju ke titik tujuan. Sementara, dia sudah lihat didepan matanya, bahwa itu tujuannya. Karena larangan, dia harus berputar jauh. “Itu tidak efektif juga, karena, waktu tempuhnya panjang, boros BBM karena harus jauh,” bebernya.

Saat uji coba one way traffic ini, jangan langsung di lapangan. Ada semacam software yang bisa dipergunakan, dalam lalulintas disebut visim. Uji coba dimodelkan terlebih dahulu, setelah itu baru bisa di lapangan.

Dengan uji coba seperti itu akan kelihatan.

View jaringan jalan yang akan dijadikan one way traffic. Ruas mana yang akan ditutup dan mana yang dibuka. Intinya, harus ada kajian manajemen dan sistem yang terukur. Harus

identifikasi sekolah mana saja yang ingin laksanakan UNBK secara mandiri.

Hal yang akan Disiapkan Dikbud, kata Ibrahim, tahap pertama yakni, dana untuk pengadaan perlengkapan pelaksanaan ujian seperti komputer dan server yang sudah ada di DPA akan segera dicairkan.

“Dana yang disiapkan Rp 750 juta, untuk pembelian komputer dan server bagi sekolah yang melakukan UNBK secara mandiri maupun UNBK belum mandiri,” pungkasnya. (mg-01/rul)

diakomodirnya anggaran tersebut. Sebab menurut Yamin, one way traffic adalah program prioritas wali kota. Politisi NasDem ini melihat, banyak program prioritas wali kota yang justru tidak menjadi fokus penganggaran. “ Karena ini adalah program prioritas harusnya anggaran diakomodir. Tahun ini gagal diterapkan sebab kurangnya saran pendukung. Harusnya tahun depan anggarannya mesti masuk, bukan malah sebaliknya,” tandasnya.

Seraya mengatakan program lain yang menjadi program prioritas, namun tidak didukung dengan kebijakan anggaran adalah smart city. “ Harusnya program seperti ini yang menjadi fokus TAPD,” imbuhnya.

Yamin meminta one way traffic dapat segera diterapkan, rambu lalulintas yang masih kurang harus dipikirkan untuk mencari solusinya, karena untuk pelaksanaan program unggulan wali kota ini, sebelumnya telah memakan anggaran yang cukup besar. “ Sebagian rambu lalulintas sudah dipasang karena tidak dimanfaatkan banyak yang sudah rusak dan mubazir anggarannya,” pungkas Yamin.(cr-05/rul).

dihitung permasalahan lalulintasnya, terutama adalah kapasitas jalan. Jika kapasitasnya sudah mengecil atau di bawah standar baru, ditilik lagi permasalahan lain. “Jika ada macet karena hambatan samping, maka kita tinggal benahi saja. Sebelum one way diterapkan,” tambahnya.

Doktor jebolan, Teknik Transportasi Unhas ini melihat, di Ternate volume lalulintas meningkat cukup pesat sementara ruas jaringan jalan tidak bertambah; tidak bisa pelebaran dan perpanjangan jalan. Karena tidak ada lahan. Caranya bagaimana, ya harus dilihat dan diatur manajemen lalulintasnya.

Kata dia, masih banyak cara sebelum digiring ke one way traffic, seperti penataan hambatan samping, aturan larangan parkir sembarang, kemudian semua tempat-tempat menarik orang untuk berkunjung harus disediakan fasilitas parkir yang memadai. Selama ini karena tidak ada fasilitas parkirnya, akhirnya kendaraan parkir di badan jalan.

Sementara fungsi jalan itu bukan untuk parkir.

“Itu masalahnya, andai saja hal itu dipertegas dengan aturan-aturan yang bisa mengikat orang untuk tidak parkir sembarang. Saya rasa, itu bisa diikuti dan kita nyaman dalam berkendaraan, tanpa perlu penerapan one way traffic” tukasnya. (mg-01/rul)

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

WASPADA Pada Desember ini biasanya terjadi cuaca yang kurang bersahabat. Karena itu para motoris di pelabuhan Bastiong diminta lebih waspada. Pada gambar terlihat aktivitas motor kayu memuat kendaraan roda dua dari Bastiong ke Tidore. Selasa (11/12)

Menteri BUMN Batal Datang TERNATE - Dalam rangka Hari Jadi Ternate (HJT) ke178 dan Hari Armada Angkatan Laut. Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate bersama Angkatan Laut dan Polres Ternate serta asuransi Jasa Raharja akan menggelar kegiatan transplantasi

...KOMITMEN Samb Hal. 13

Bersedia mundur dari jabatan jika capaian PAD tidak memenuhi target. “ Komitmen seperti ini merupakan cerminan dari sikap profesional. Saya pikir seluruh SKPD harus menujukan sikap yang sama ” tukasnya.

Sementara terkait penetapan retribusi Merlisa berharap ke depannya harus ada koordinasi

...FORMASI Samb Hal. 13

Formasi guru Agama Islam di SD 44 serta SD 75, guru Bahasa Inggris di SMPN 14, Guru PPKN di SDN 14 dan 15, apoteker di puskesmas Bahari Berkesan, dokter di puskesmas Moti, dan Mayau, dokter gigi di puskesmas Mayau, perawat gigi di puskesmas Moti,

...RUMDIS Samb Hal. 13

“ Kita sudah menyurat. Dalam waktu dekat kita ambil alih,” kata Sekretaris Kota Ternate M Tauhid

...PENGHARGAAN Samb Hal. 13

Wakil Wali Kota Abdullah Tahir saat diwawancarai mengatakan, penghargaan tersebut merupakan penghargaan ketiga kalinya secara berturut-turut yang diraih Kota Ternate sejak 2016 hingga 2018. “ Ini merupakan penghargaan yang ketiga kalinya yang berhasil diraih Pemkot Ternate, atas kepeduliannya terhadap hak asasi manusia,” ujar wawali.

Menurutnya, hasil yang dicapai oleh Pemkot Ternate sangat

...PELAPORAN Samb Hal. 13

Penanggung jawab kegiatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Unkhair Syawal Abdulajid menyatakan pelaporan gratifikasi merupakan sarana perlindungan bagi ASN dari tindak pidana korupsi, sehingga penting bagi ASN untuk memahami dan melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai jangka waktu yang ditetapkan yakni 30 hari kerja. “Kegiatan diseminasi ini merupakan wujud

terumbu karang di Jikomalamo, Rabu (12/12) hari ini.

Kegiatan itu rencana dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno.

Namun kedatangan menteri Rini terpaksa dibatalkan karena ada kegiatan di luar Negeri yang harus

dihadiri menteri BUMN itu. “ Hasil koordinasi terakhir kami, ibu menteri tidak jadi datang. Kami belum tahu siapa yang akan mewakili,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate Ruslan Bian, kemarin (11/12).

Kegiatan transplantasi karang itu dilakukan karena ke depannya Jikomalamo akan dijadikan ecotourism karena kondisi lautnya masih sangat baik, karena itu biota yang ada di sana harus dijaga dan dipelihara habitatnya.(cr-05/rul)

SKPD pengelola PAD dengan Badan Pendapat Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) agar target PAD disesuaikan dengan kajian di lapangan. Objek pajak harus sama besar dengan target agar SKPD tidak keteteran dalam meraih target tersebut. “ Saya contohkan di Disperindag target PAD tahun 2017 sebesar Rp 10 miliar pada 2018 dinaikkan menjadi Rp 17 miliar sementara objek PAD-nya

tidak ada penambahan tentu Disperindag akan kesulitan mencapai target tersebut. Begitu juga ada SKPD lain, yang besaran targetnya tidak sesuai objek di lapangan,” tandasnya.

Srikandi DPRD ini berharap pansus I secepatnya merampungkan Ranperda retribusi pasar, agar besaran retribusi baru dapat segera diterapkan. Dengan begitu capaian PAD lebih optimal.(cr05/rul)

dan Mayau, serta sanitarian di puskesmas Mayau dan auditor di Inspektorat.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Junus Yau mengatakan, banyak formasi di lokasi yang belum terisi itu akan secara otomatis bisa terpenuhi, diambil dari formasi pada lokasi lain. “ Secara otomatis akan terisi,

karena akan diambil dari peserta dari lokasi lain,” jelasnya.

Sementara untuk pengumuman kelulusan tes CPNS tahun ini akan disampaikan akhir bulan ini. Usai BKPSDMD menghadiri pertemuan dengan panitia seleksi nasional pada 20 Desember mendatang. “ Usai pertemuan dengan panselnas baru hasilnya diumumkan,” terang Junus. (cr-05/rul)

Soleman, kemarin (11/12).

Sementara terkait penyerahan aset SMA/SMK ke Pemprov Malut. Tauhid mengaku, tinggal menunggu kesiapan pemprov untuk dilakukan penyerahan. “ Kami

berharap pemprov segera siap agar secepatnya bisa dilakukan penyerahan karena ini adalah rekomendasi BPK yang harus segera ditindaklanjuti,” terang Tauhid. (cr-05/rul).

membanggakan karena menjadi prestasi bagi wali kota dan wakil wali kota dalam mengimplementasikan Nawacita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait kinerja HAM pada pemerintah daerah. “ Kelengkapan regulasi terhadap pemenuhan HAM termasuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk Perda merupakan salah satu indikator penting sehingga kita bisa meraih penghargaan ini berturut-turut,” tandasnya.

Lanjutnya, penilaian kabupaten/kota peduli HAM dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) yang dikeluarkan oleh Menkum HAM, Yasonna H Laoly dengan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM. “Diantaranya Kota Ternate terpilih sebagai kota peduli HAM karena dinilai telah memenuhi kriteria meliputi hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak kependudukan, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (cr-05/pn/rul).

pelaksanaan salah satu tugas utama Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yaitu penyebarluasan informasi melalui sosialisasi/ diseminasi,” ungkapnya.

Workshop diseminasi ini dipandu oleh Arisa Murni Rada, dengan menghadirkan narasumber akademisi Universitas Khairun Dr. Faisal Malik, yang mengulas materi terkait konsep gratifikasi.

Dalam pemaparannya, dia menyampaikan gratifikasi yang dimaksudkan dalam UU Nomor 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 12B merupakan pemberian yang wajib dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yakni 30 hari.

Akademisi Unkhair lainnya Siti Barora Sinay, membawakan materi soal sistem pengendalian gratifikasi termasuk kanal pelaporan gratifikasi. Siti menjelaskan tiga kategori gratifikasi yakni gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, gratifikasi yang wajib dilaporkan serta gratifikasi terkait

dengan kedinasan. “ Pelaporan penerimaan gratifikasi dapat dilakukan melalui beberapa kanal pelaporan. ASN dapat melaporkan penerimaan hadiah berupa barang atau uang yang diterima dengan mengunjungi kantor UPG di Kantor Inspektorat yang berlokasi di Kantor Bupati Kepulauan Sula atau melaporkan langsung ke KPK,” jabarnya.

Selain itu, ASN juga dapat melaporkan penerimaan gratifikasi dengan cara mengunjungi website https://gol.kpk.go.id atau mengunduh aplikasi gratifikasi online melalui play store/app store. Melalui kanal pelaporan online ini, ASN hanya perlu mengisi informasi terkait penerimaan gratifikasi dan mengunggah foto dari barang gratifikasi tersebut. “ Untuk informasi terkait gratifikasi dan mekanisme pelaporan gratifikasi secara lebih lanjut, ASN dapat menghubungi sekretariat UPG, melalui Kepala Inspektorat,” pungkas Siti. (cr-05/pn/rul).

OPINI

RABU, 12 DESEMBER 2018

HARIAN

MALUT POST

17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP BERBANDING TERBALIK BADAN Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) baru saja merilis hasil survei potensi desa 2018.

Hasil survei tersebut menunjukan dari 1.006 desa di Malut, 404 desa atau 37,90 persen di antaranya merupakan desa tertinggal.

Ada penurunan dibandingkan 2014 di mana saat ini jumlah desa tertinggal mencapai 630 desa atau 59,10 persen. Hasil survei tersebut juga menunjukan di tahun 2018, kategori desa mandiri 19 desa atau 1,78 persen, desa tertinggal 404 atau 37,90 persen dan desa berkembang 643 desa atau 60,32 persen.

Sedangkan pada tahun 2014 desa mandiri 4 desa (0,38 persen), desa tertinggal 630 desa atau 59,10 persen dan desa berkembang 432 desa (40,53 persen).

Sayangnya dibalik turunnya desa tertinggal, justru banyak permasalahan muncul di desa. Lihat saja harga hasil bumi turun, terutama kopra. Ini membuat kesejahteraan petani ikut anjlok, dan bisa saja jika ini terus terjadi maka pada survei mendatang jumlah desa tertinggal akan naik. Indikator ke arah itu mulai terlihat.

Nilai Tukar Petani (NTP) Malut sepanjang tahun ini bergerak di bawah angka 100.

Artinya petani Malut tidak sejahtera lagi.

Dua bulan terakhir NTP terus turun. Oktober nilainya 97,99, November turun 1,37 persen menjadi 96,65. Penurunan ini disebabkan karena indeks harga hasil produksi pertanian (It) mengalami penurunan 1,44 persen, sementara indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian (Ib) juga turun sebesar 0,08 persen. Hampir seluruh kelompok subsektor kecuali subsektor peternakan mengalami penurunan.

Sudah saatnya pemerintah daerah di Malut termasuk Pemprov mencari solusi agar nasib petani kita tidak terus terpuruk. Arah pembangunan harus mengalir ke perdesaan, sebab sebagian besar penduduk Malut tinggal di desa dan bekerja sebagai petani. Perbaikan sarana pra sarana untuk mendukung produksi pertanian petani harus dibenahi.

Dengan demikian, petani bisa tenang mengolah pertaniannya, dan tidak lagi ke kota untuk mencari peruntungan.

Semoga kisruh pemilihan gubernur Malut segera berakhir, dan siapapun yang menjadi pimpinan di bumi Moloku Kie Raha bisa membawa daerah ini ke arah yang lebih baik lagi. Dengan demikian, penurunan desa tertinggal akan berbanding lurus dengan kesejahteraan petani, bukan berbanding terbalik seperti saat ini. (*)

O m Faduli

Tunda Sahkan RUU PKS: Negara Abai BERAWAL dari diskusi peserta kegiatan internasional yang digagas Women’s Global Leadership Institute (WGLI) pada 1991, Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dicetuskan. Kampanye tersebut juga dalam rangka mendorong hadirnya solusi komprehensif pada level undang-undang (kebijakan) untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, merupakan salah satu strategi meningkatkan kesadaran internasional, menyampaikan kepada dunia bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (25 November-10 Desember). Kampanye internasional ini terus berlanjut sampai sekarang, bahkan di Indonesia pun dilakukan secara massif setiap tahunnya.

Pertanyaan sederhana kadang mampir di benak: berbagai upaya telah dilakukan, tetapi mengapa kekerasan terhadap perempuan terus meningkat ? Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat 25 persen dari 259.150 pada 2016 menjadi 348.446 pada 2017.

Kekerasan yang terjadi di ranah privat menempati posisi tertinggi yakni 71 persen atau 9.609 kasus, ranah publik/ komunitas 3.528 kasus (26 persen), dan ranah negara 247 kasus (1,8 persen) (Catahu, 2018).

Prevelensi tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia disebutkan mencapai 30 persen, artinya ada 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan (KPPPA, 2018). Berapa banyak yang masih tersembunyi ?

Tujuh puluh tiga tahun Indonesia merdeka dengan jumlah kekerasan meningkat pada tahun 2017 merupakan bukti bahwa negara belum mampu melindungi warganya.

Kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari masih kentalnya budaya patriarkhi. Memandang lakilaki dan perempuan dari kacamata patriarkhi pasti didapati ketimpangan, baik dari aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya bahkan hukum, alhasil membelenggu kebebasan perempuan. Budaya patriarki yang masih kental kerap kali mengakibatkan malapetaka bagi kaum perempuan (Sakhina & Siti, 2017). Selain itu, fundamentalisme agama pun kerap menjadi penyebab ketimpangan, melanggengkan nilai-nilai maskulinitas yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan (Hasbi M, 2017).

Berbagai kasus kekerasan yang dialami perempuan tetapi dianggap hal yang lumrah. Kekerasan seksual dengan persentase tertinggi terjadi

Aspirasi Pembaca

Steffi Graf Gabi Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

di ranah komunitas 2.670 kasus (76 persen), di ranah privat 2.979 (31 persen) (Catahu, 2018). Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.Terdapat 9 jenis kekerasan seksual diantaranya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual (Komnas Perempuan) Pekerja Seks (PS) adalah kelompok yang rentan mengalami kekerasan psikis (stigma, hinaan, dikucilkan), kekerasan seksual (dipaksa melakukan seks anal), kekerasan fisik (dijambakkan rambutnya, ditendang, digigit) (Hidayati Nur, 2013) bahkan berakhir dengan kematian. Jumlah PS di Indonesia 56 ribu (Destrianti dan Harnani, 2017). Jika terjadi kekerasan terhadap PS, dengan segala dalil negara oleh oknum pemangku kepentingan pun cenderung menyalahkan PS (informasi salah satu PS pada 2018).

“Konon itu sudah risikonya, siapa suruh mau jadi PS” Seolah amnesia, negara berkewajiban melindungi segenap warganya, memberikan ruang aman dan nyaman tanpa mendikotomikan berdasarkan status sosial dan lain-lain.

Hal yang sama dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual, alasan berpakaian seksi adalah penyebab terjadinya perkosaan. Tanpa menyadari bahwa isi otak si pemerkosa yang perlu diperbaiki. Perjalanan panjang harus dilalui seorang Agni membuktikan kebenaran karena dilecehkan oleh temannya, diintimidasi, disalahkan. Putusan hakim terhadap Baiq Nuril korban pelecehan verbal malah dihukum.

Sungguh ironi, wadah pendidikan dan hukum yang belum ramah terhadap perempuan. Perlindungan terhadap pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh oknum pemangku kepentingan secara terstruktur dan tersistematis.

Lalu, pekerja migran yang didominasi (60 persen) perempuan kerap dijadikan objek eksploitasi juga rentan mengalami kekerasan seksual, bahkan meninggal (Migrancare, 2018).

Nyawa pemberian Sang semesta tapi kemudian direnggut oleh orang tidak bertanggungjawab dengan tindakan tidak manusiawi.

Kasus Tuti Tursilawati (TKI Arab Saudi) dan pekerja migran lainnya yang sudah meninggal mestinya membuka mata pemerintah Indonesia, betapa buruknya perlindungan negara terhadap mereka yang disebut pahlawan devisa negara.

Program pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA-RI), ”Three Ends” End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak), End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan) perlu dievaluasi. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di seluruh Indonesia telah melaksanakan tugas fungsinya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI secara maksimal?

Sinkronisasi antara kementerian pemberdayaan perempuan dengan dinas-dinas di daerah pun belum cukup kuat, sehingga kebijakan-kebijakan kementerian belum optimal untuk diimplementasikan oleh Dinas.

Akibatnya, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tidak tertangani secara optimal.

Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan seluruh elemen masyarakat baik melalui organisasi yang berkecimpung dalam bidang advokasi perempuan dan anak maupun melalui pemuka agama. Memberikan edukasi kepada masyarakat

guna meningkatkan kesadaran warga negara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) demi Indonesia yang adil dan bermartabat.

Indonesia adalah negara hukum, akan tetapi sampai saat ini payung hukum belum mampu mengakomodasi persoalan perempuan. Sejak 2015 silam, Rancangan Undangundang (RUU-PKS) tak kunjung disahkan. Bukan saatnya lagi negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tarik-menarik serta tolak-menolak membahas dan mengesahkan RUU-PKS. Rancangan Undang-undang PKS merupakan payung hukum berperspektif korban, yang didasarkan pada 6 asas, yakni penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual (Komnas Perempuan).

RUU PKS merupakan lampu merah, harus segera disahkan agar menjadi produk hukum bagi penegak hukum untuk menindak para pelaku, dengan demikian kekuatan negara tampak hadir untuk melindungi korban pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Oleh karena itu, kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak dibatasi hanya pada rentang waktu 16 hari saja (25 November - 10 Desember), melainkan setiap orang yang sudah sadar hendaknya memberikan edukasi kepada siapapun baik melalui ruang-ruang formal maupun non formal agar terciptanya kesadaran massif untuk mengasihi, menghormati satu sama lain, tidak melakukan kekerasan, diskriminasi dan juga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pengesahan RUU ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk mengeratkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah guna menciptakan kekuatan negara melindungi perempuan dan anak. Sebaliknya, jika pengesahaan RUU berlangsung dinamis sehingga pengesahannya ditunda, maka Pemerintah baik legislatif maupun eksekutif memperpanjang lagi perioderisasi kelemahan negara dalam melindungi perempuan dan anak.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Mahar Politik

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Informasi 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331

SUKSESI pemilihan umum acap kali mengundang polemik. Ada yang gembira menyambut, ada pula yang berpikir sekadar ritual lima tahun sekali, yang wajib dilaksanakan.

Melihat huru-hara politik saat ini, terlintas beberapa pertanyaan tentang nasib negara, apakah nasib negara ini berada di tangan rakyat, ataukah pemodal? Tentu jawabanya sederhana, nasib negara berada di tangan rakyat. Senapas dengan apa yang disampaikan oleh seorang executive director dari Partai Demokrat di negeri bagian Washington di Seattle, bahwa nasib negara ini terletak di tangan rakyat dan bukan di tangan kaum pemilik modal. (Jeff Smith dalam tulisan Eki Syachrudin).

Menjelang pemilu, kerap diwarnai operasi gelap, isu sara, dan politik uang. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa uang selalu menjadi bagian penting dalam Pemilu. Jika tidak ada uang, banyak kegiatan Pemilu sukar dilaksanakan. Seperti kampanye, pembentukan tim relawan serta meminta dukungan partai politik.

Mahar dalam Dunia Politik Polemik soal mahar politik dalam pemilihan umum akhir-akhir ini, marak dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Istilah “ Mahar “ sebenarnya tidak lazim dikenal dalam dunia politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mahar diartikan sebagai pemberian wajib berupa

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Andi Naser Anggota Forum Studi Independensia

uang, atau barang dari mempelai lakilaki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Jika kita kontekskan mahar dalam dunia politik, yaitu seorang bakal calon yang ikut dalam kontestasi politik, harus mempersiapkan sejumlah uang yang diminta oleh partai politik sebagai mahar agar dapat diusung oleh partai politik dalam kontestasi pemilu.

Di Beritager.id (13/01/2018) kita mendapat kabar tentang permintaan mahar yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, terhadap La Nyalla Mahmud Mattalitti, seorang bakal calon Gubernur Jawa Timur. Kemudian Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi juga sempat dimintai mahar politik oleh Golkar, jika mau diusung oleh partai berlambang beringin itu. Rupanya di dalam dunia politik, mahar menjadi syarat utama untuk seorang bakal calon mendapatkan mendukung dari partai politik saat berlaga di kontestasi pemilu.

Berbicara tentang mahar dalam dunia politik, tentunya tak lagi asing dalam politik Indonesia. Sebab mahar kerap menjadi syarat utama di segelitir partai politik. Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik, Indonesia Corruption Watch (ICW).

Donal Fariz, mahar ini bukan hal baru. Apalagi dalam ajang pemilu, para bakal calon kerap dimintai

mahar oleh partai politik dengan alasan-klasik. Seperti biaya saksi di TPS-TPS dan mobilisasi massa, (CNNIndonesia.com, Jumat/12/1).

Jika tidak berlebihan dapat dikatakan bahwa setiap orang yang pernah mengikuti Pemilu sebagai calon, dapat pastikan telah mengeluarkan uang dengan jumlah yang terbilang besar yang diminta oleh para partai politik sebagai mahar.

Memang uang masih memiliki peran penting dalam menentukan kemenangan saat pemilu. Senapas dengan apa yang diungkapkan oleh Aloysius Benedictus (2009), berdasarkan pengalaman, kandidat yang tak didukung sumber finansial yang kuat hampir dipastikan tidak terpilih. Akhirnya para calon rela mengeluarkan sejumlah uang walaupun melebihi total harta kas yang dimiliki.

Olehnya itu berdasarkan data Litbang Kementerian Dalam Negeri atas biaya yang dikeluarkan pasangan calon untuk Pilkada tingkat kota/kabupaten bisa mencapai Rp30 miliar.

Sementara biaya yang dikeluarkan pasangan calon untuk pemilihan gubernur berkisar Rp20 miliar-Rp100 miliar.

Efek Mahar Politik Rentetan penangkapan kepala daerah atas kasus korupsi rupanya

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

dipicu oleh ongkos politik yang begitu mahal yang memaksa beberapa kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Senada dengan ungkapan Febri Diansyah juru bicara Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Kalau biaya politik masih mahal, tentu saja kepala daerah akan berisiko melakukan korupsi kembali. Maka dapat dikatakan bahwa ongkos politik yang terbilang mahal, akan berdampak buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan.

Ongkos politik yang mahal, bertalian dengan kesimpulan sementara, tentang calon kepala daerah, yang terjerat kasus korupsi. Dapat diduga bahwa beragam modus yang dilakukan, mulai dari menerima suap, jual-beli jabatan, jual-beli perizinan pengelolaan sumber daya alam, disebabkan kebutuhan biaya dalam ajang pemilu. sebab Makin besar biaya politik yang disediakan dapat dipastikan kian besar calon meraih kemenangan.

Untuk itu perbaikan tata kelola partai politik, seperti perubahan UU Parpol adalah langkah terbaik untuk mendorong perbaikan politik di Indonesia. Sebab maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, disebabkan oleh dua hal: pertama uang menjadi faktor utama dalam menentukan kemenangan saat Pemilu, kedua masih lemahnya regulasi yang mengatur tentang partai politik.(*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

18

HARIAN

MALUT POST

EKONOMI BISNIS

RABU, 12 DESEMBER 2018

AWARD BTN Raih Penghargaan JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meraih penghargaan Best Overall untuk kategori perusahaan berkapitalisasi besar (bigcap) dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) pada ajang CG Conference & Award yang ke-10.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, penghargaan ini membuktikan perseroan terus berupaya melakukan transparansi pada setiap aktivitasnya. “Saya sangat berterima kasih terhadap penghargaan yang diberikan dari lembaga independen ini. Ini akan memacu BTN untuk terus bekerja keras dan menjadi perusahaan terbuka yang paling transparan,” kata Maryono.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IICD, Vita Diani Satiadhi menjelaskan tema perhelatan tahun ini adalah Bringing about Changes: Opportunities and Challenges for Directors. Menurut Vita, tahun ini sama seperti 2009 di Bali, di mana Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menjadi pembicara pada acara tersebut.

Seperti tahun lalu, pada tahun ini IICD melakukan penilaian terhadap 200 emiten dengan market kapitalisasi terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Emiten-emiten tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 100 emiten dengan market kapitalisasi terbesar (BigCap) dan 100 emiten dengan market kapitalisasi menengah (MidCap), yang didukung oleh sepuluh asesor dan empat reviewer.

Instrumen yang dipergunakan untuk menilai 200 emiten tersebut adalah CG Scorecard dari OECD Principle yang meliputi hak-hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi serta tanggungjawab dewan. “IICD telah melakukan penilaian CG terhadap ratusan emiten sejak tahun 2005, dengan metode CG Scorecard OECD, yang merupakan prinsip CG berstandar internasional, yang sudah diimplementasi di Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia,” papar Vita. Dalam penilaian, lanjut dia, IICD mempertimbangan juga kasus korupsi yang melibatkan emiten. Ke depannya, IICD akan mempertimbangkan memasukan komponen anti korupsi dan kinerja keuangan sebagai faktor penentu dalam penilaian kinerja CG emiten. (jpnn/onk)

PENERBANGAN AirAsia Pindah ke Terminal 2 TANGERANG - Seluruh penerbangan maskapai AirAsia mulai Rabu (12/12) akan pindah beroperasi dari Terminal 3 ke Terminal 2 sejak jadwal penerbangan pukul 03.00 pagi WIB. “Operasional AirAsia akan pindah ke Terminal 2 pada 12 Desember 2018. Perpindahan operasional penerbangan ini sejalan dengan rencana PT Angkasa Pura II yang tengah siap melakukan revitalisasi di Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno-Hatta,” ujar Senior Manager Of Branch Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Febri Toga Simatupang.

Setelah nanti revitalisasi selesai, Terminal 2 akan berubah sepenuhnya menjadi terminal low cost carrier terminal (LCCT). Proses revitalisasi ditargetkan selesai tiga tahun mendatang atau pada 2021. “Langkah positif dilakukan AirAsia. Sebab nantinya diharapkan seluruh penumpang domestik dan internasional AirAsia yang berada di Terminal 2 tentu akan semakin nyaman dengan selesainya revitaliasi,” tutur Febri.

Dengan revitalisasi juga, tidak hanya memudahkan pengguna jasa, tetapi juga akan meningkatkan daya tampung penumpang di terminal 1 dan 2. Dengan kapasitas 9 juta penumpang di masing-masing terminal, nantinya akan menjadi 25 juta penumpang.

Bukan hanya itu saja, nantinya Terminal 2 akan terkoneksi seperti Terminal 3. “Sehingga semua sub terminal seperti 2D, 2F dan lain sebagainya akan terhubung tanpa ada pemisah,” tandas dia. (jpnn/onk).

INDUSTRI Industri Galangan Kapal Lesu JAKARTA - Wakil Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami mengatakan, utilitas galangan untuk bangunan baru anjlok menjadi sepuluh persen.

Sepanjang 2015-2017 lalu utilitas bisa mencapai 60-80 persen. Bahkan, ada galangan yang mencapai 100 persen. ‘’Nah, sekarang tinggal sepuluh persen,’’ ujar Anita. Saat ini galangan kapal mengandalkan pendapatan dari bisnis perbaikan dan perawatan. Kendati permintaan untuk reparasi kapal masih tinggi, itu tidak bisa menghidupi pabrikan.

Tercatat utilitas untuk reparasi mencapai 70-80 persen. Sepinya permintaan untuk pembangunan kapal baru tersebut terjadi karena selama ini industri mengandalkan permintaan dari pemerintah. Hampir 80 persen pengadaan kapal berasal dari pemerintah. Sisanya 20 persen dari swasta. ‘’Anggaran pemerintah kosong. Makanya, kami harap pemerintah bisa segera melakukan pengadaan lagi,’’ lanjut Anita.

Misalnya, pengadaan kapal keruk, kapal fasilitas rumah sakit, kapal ternak, kapal navigasi, dan kapal patroli. ‘’Supaya kebutuhan dari sarana kapal sebagai penunjang kemaritiman bisa tetap tumbuh,’’ jelas Anita.(jpnn/ onk)

SURYANI/MALUT POST

SIDAK: Sekkot M Tauhid Soleman berdialog dengan pedagang telur di Pasar Higienis Bahari Berkesan

Lonjakan Harga Tidak Signifikan Tim Gabungan Lakukan Sidak Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (bi) Maluku Utara (Malut) bersama Disperindag Kota Ternate dan Disperindag Malut, menggelar sidak (inspeksi mendadak) di Pasar Higienis Bahari Berkesan, kemarin (11/12).

Sidak ini bertujuan memantau harga jelang Natal dan Tahun Baru 2019. Kepala tim Advisory

dan Pengembangan Ekonomi BI Malut, Deddy Adhiyatna meminta masyarakat lebih bijak dalam berbelanja kebutuhan pokok dan tidak memborong sehingga menyebabkan lonjakan harga.

“Kita bersama dengan pemerintah daerah melakukan pantauan harga barang di pasar untuk mengupayakan harga tetap stabil,” ujarnya. Menurut dia, jika harga bahan pokok mengalami kenaikan maka akan merugikan masyarakat dan apabila terjadi penurunan juga merugikan petani. Karena itu upaya seperti sidak yang dilakukan itu untuk menekan harga agar tetap stabil.

Sementara Sekot Ternate, M Tauhid Soleman menuturkan sesuai hasil sidak tidak ada lonjakan harga yang signifikan. “Hanya beberapa komoditi seperti daging, telur dan ikan tapi kita punya tenaga teknis yang terus melakukan pantauan,” ujarnya. pemkot juga akan memantau stok barang pokok di distributor.

Kadis Perindag Malut Asrul Gailea menambahkan TPID di Kabupaten/Kota akan dikerahkan untuk melakukan operasi pasar guna menekan harga barang. “Dari hasil pemantauan hari ini (kemarin, red) yang naik hanya telur sedangkan barito sudah kembali normal,”

Revitalisasi Kilang Balikpapan Dimulai

JAWAPOS

TEMBAH KAPASITAS: Kilang minya Balikapapan siap direvitalisasi

JAKARTA - Penandatangan kontrak engineering, procurement dan construction (EPC) pengembangan Kilang Balikpapan, sudah berlangsung di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) Senin (10/12) pagi.

Selain itu juga berlangsung penandatangan framework agreement grass root refinery (GRR) Bontang.

Penandatangan tersebut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, adanya proyek

ini akan meningkatkan produksi Pertamina. “Baru saja kita saksikan penandatangan dua project besar yang pertama EPC contract RDMP Balikapapan. Jadi kita menambah kapasitas dari 260 barel per hari menjadi 360 barel per hari,” ujarnya, dikutip dari detikfinance.

Dia mengatakan Kilang Balikpapan akan meningkatkan kualitas bahan bakar minyak yang dihasilkan.

“Dan produksi yang sebelumnya Euro 2, ini kita produksi Euro 5,” katanya.

Nicke melanjutkan, untuk Kilang Bontang tidak hanya memproduksi bahan bakar namun juga petrokimia.

“Ini kado ulang tahun untuk Pertamina. Setelah sekian lama kita tidak membangun refinery dan ini juga petrochemical yang akan kita bangun pertama,” ujarnya.

Adapun perusahaan yang terlibat dalam proyek ini antara lain SK Engineering & Contruction Co Ltd, Hyundai Engeering Co Ltd, PT Rekayasa Industri, PT PP, serta Overseas Oil & Gas LLC.(dtc/onk)

ujarnya. Selain itu, dia mengatakan untuk saat ini belum bisa membatasi suplai barang dari luar, karena di Malut belum ada daerah produksi kebutuhan pokok.

Kepala Seksi Perdagangan Disperindag Kota Ternate, Laka Misi mengatakan, setiap minggu dilakukan pantauan untuk memastikan harga dan stok barang di pasar.

Dia mengimbau masyarakat lebih jeli, dan memperhatikan tanggal kedaluarsa sebelum membeli barang. “Untuk pedagang jangan menimbun barang sehingga menyebabkan harga naik,” tegasnya. (mg-02/onk)

Bangun 10 Proyek Tanpa Utang JAKARTA - Pemerintah berupaya membangun infrastruktur tanpa utang, sehingga tidak memberatkan keuangan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun 2019 pemerintah akan membangun 10 infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema ini mengurangi ketergantungan utang sebagai modal pembangunan infrastruktur tanah air. Karena yang akan mengambil utang adalah badan usahanya bukan pemerintahnya.

“Untuk infrastruktur pembiayaan kami akan terus mengembangkan berbagai sumber pembiayaan termasuk creative financing yang tidak hanya berskala dari dana publik dan dari utang,” kata Sri Mulyani, dilansir dari detikfinance.

Dengan skema KPBU yang terus dimatangkan, kata Sri Mulyani di tahun 2019 ada 10 proyek yang akan dibangun. Di mana, empat proyek berada

di bawah Kementerian PUPR, empat proyek di Kementerian Perhubungan, dan dua proyek di Kementerian LHK. “Kami terus mengembangkan berbagai mobilisasi dana yang nggak hanya berasal dari publik, dari BUMN, namun juga berasal dari swasta dan bahkan dari philantrophis dalam bentuk blended finance sekaligus juga mendukung Menteri BUMN dalam melakukan sekuritisasi dan pembiayaan proyek menggunakan ekuitas,” ujar dia Beberapa proyek yang akan dibangun dengan skema KPBU pada tahun depan, untuk sektor perhubungan ada rel kereta Pare-pare di Makassar, Pelabuhan Bau Bau, perluasan Bandara Komodo di Lombok, dan pembangunan TOD di salah satu stasiun. Sedangkan untuk sektor PUPR, ada proyek air bersih atau SPAM di Lampung dan Sumatera Barat, lalu dua lagi proyek jalan tol dengan skema availibility payment.(dtc/onk)

Ekspor Hasil Perikanan USD 5 M JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat jelang akhir 2018 ekspor hasil perikanan mencapai USD 5 miliar, atau naik 10 persen dari 2017 yang sebesar USD 4,52 miliar.

Ekspor udang masih menjadi primadona hingga akhir tahun ini, yang mencapai USD 1,8 miliar, dengan volume 180 ribu ton. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan perikanan (PDSPKP) KKP Rifky Effendi Hardijanto.

Menurutnya, dalam dua hingga tiga tahun mendatang pihaknya akan terus berupaya mendorong peningkatan ekspor udang nasional.

“Target kami bisa meningkatkan ekspor udang agar nilainya bisa mencapai USD 2,8 miliar untuk dua atau tiga tahun ke depan,” katanya.

Lebih jauh Rifky menjelaskan, agar bisa mencapai nilai ekspor udang sebesar USD 2,8 miliar, dibutuhkan tambahan volume ekspor udang sebesar 100 ribu ton. Untuk itu, PDSPKP tengah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP untuk bisa meningkatkan produksi udang budidaya dalam negeri. “Selama ini produksi udang budidaya merupakan penyumbang terbesar ekspor udang nasional yang mencapai 80 persen dari sisanya dari perikanan tangkap,” imbuhnya.

Selain menggenjot produksi udang, KKP juga melakukan hal sama pada produksi ikan lainnya seperti tuna yang berada di urutan kedua terbesar penyumbang ekspor. Kemudian untuk cakalang dan tongkol di urutan kelima dan rumput laut

di urutan keenam dari segi nilai ekspor tapi kedua dari segi volume.

Adapun untuk pangsa pasar, Amerika Serikat (AS) masih menjadi pasar tujuan ekspor udang terbesar Indonesia. Dan di AS ekspor udang dari Indonesia merupakan yang terbesar kedua setelah India.

Selain AS, Eropa juga masuk dalam pangsa pasar udang kita. Dan saat ini, Indonesia berada di urutan ke-16 pengekspor udang ke benua biru tersebut.

Dengan nilai USD 84 juta saja dari pasar udang Eropa. Padahal tahun lalu, nilai pasar ekspor udang Uni Eropa mencapai USD 6 miliar, tapi Indonesia hanya mampu meraup sebesar itu. “Selain AS, Eropa sangat besar peluangnya, makanya harus kita garap maksimal mulai tahun depan,” tandasnya.

Selain mendongkrak ekspor, menurut Riffky yang tidak kalah penting adalah peningkatan konsumsi ikan dalam negri. Mengingat makan ikan sehat, karena kaya akan protein dan omega 3, makanya konsumsi ikan dalam negeri juga harus terus diperkuat. Adapun untuk angka konsumsi ikan nasional tercatat terus mengalami peningkatan. Pada 2016 angka konsumsi ikan nasional 43,94 kg/kapita setara ikan utuh segar, meningkat 6,74 persen dari tahun sebelumnya (41,11 kg/kap), dan pada 2017 meningkat menjadi 47,34 kg/kapita. Pada 2018 ditargetkan sebesar 50,65 kg/kapita dan tahun 2019 sebesar 54,49 kg/kapita.

“Ke depan ayo sama-sama kita gaungkan makan ikan agar kita bisa melahirkan generasi penerus yang pintar,” seru Riffky. (jpnn/onk).

RABU, 12 DESEMBER 2018

KABAR RANTAU

HARIAN

MALUT POST

19

Tak Dukung Incumbent, Lima Kuburan Dibongkar Diduga karena Tak Mau Dikritik saat tahapan Pilkades GORONTALO – Ini mungkin baru pertama kali terjadi. Momentum politik tidak hanya berimbas bagi orang yang hidup. Orang yang sudah meninggal dunia juga terkena dampaknya.

Disinyalir akibat persoalan dukung mendukung calon di Pilkades, lima makam warga di Desa Jembatan Merah (Jemer), Kecamatan Tomilitu, kabupaten Gorontalo Utara, harus dipindahkan oleh pihak keluarga.

Lima makam itu berada di lahan milik keluarga salah satu calon yang bertarung di Pilkades Jemer. Pembongkaran dan pemindahan warga itu terjadi Ahad (09/12/2018). Lima makam

PINDAH : Pihak keluarga saat membawa kerangka mayat untuk dipindahlan dan dimakamkan di tempat yang baru, (09/12/2018).

(ALOSIUS BUDIMAN-GORONTALO POST)

warga tersebut masing masing makam milik Asma Katili, Idris Katili, Nur Humolungo, Andin Side dan Sumiati Ahmad. Pantauan Gorontalo

Post (Hargo.co.id Grup), pembongkaran makam tersebut dilakukan sejak pagi hari dan menjadi tontonan warga baik warga setempat maupun

warga dari desa lain.

Adris, salah seorang warga yang diwawancarai mengakui, pemindahan makam itu punya keterkaitan dengan pelaksanaan Pilkades yang tahapannya sedang berjalan saat ini.

Disinyalir calon incumbent dan keluarganya tidak mau menerima kritikan dari warga. Karena tidak tahan dengan kritikan, keluarga calon incumbent mengungkit keberadaan makam keluarga para pengkritik di tanah calon incumbent.

“Makanya untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, pihak keluarga memutuskan untuk membongkar dan memindahkan kubur yang ada di tanah milik salah satu keluarga calon kepala desa tersebut,” tegasnya.

Tapi, pihak keluarga yang memindahkan makam menyatakan pembongkaran itu merupakan inisiatif keluarga. “Daripada dikemudian hari terjadi apa- apa, lebih baik kami keluarga berinisiatif untuk memindahkannya” ungkap Adris Dude yang memindahkan makam orang tuanya.

Sementara pemilik lahan makam, Sukardiman Suleman menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta agar makam yang ada di tanah mereka dipindahkan “Bahkan saya sudah memagar tanah tersebut agar jelas mana yang untuk makam, mana yang masih dapat dikelola. Siapa saja masyarakat yang ingin menguburkan orang meninggal di tanah tersebut silahkan dan kami tidak pernah keberatan,” tegasnya.

Untuk persoalan ini kata Sukardiman, jangan pernah dikait-kaitkan dengan persoalan lainnya, karena sekali lagi pihaknya tidak pernah keberatan dan tidak pernah meminta untuk dibongkar dan dipindahkan. “Kami menegaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan persoalan apapun, dan jangan dikaitkan dengan persoalan apapun itu” tandasnya. Sementara itu, Ramin Suleman mengaku sangat dirugikan dengan isu pembongkaran makam yang dikaitkan dengan pilkades.

“Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkades. Bahkan saya tidak mengetahui jika akan ada pembongkaran makam oleh pihak keluarga,” jelasnya. Ramin juga menyayangkan hingga saat ini tidak ada tindakan dari pemerintah desa untuk memediasi persoalan ini.

“Karena saat ini tengah dalam tahapan Pilkades sehingga ditakutkan akan menimbulkan konflik. Makanya kami sangat mengharapkan agar persoalan ini dapat dimediasi oleh Pemerintah Desa, hanya saja sampai saat ini belum ada hal tersebut,” sesalnya. (Hargo/Lid)

Di Buton, Mulut dan Gigi Paling Banyak Masalah

(ZONASULTRA)

RILIS : Siloam Hospitals Buton merilis masalah gigi dan mulut di Sulawesi Tenggara (Sultra) terbilang cukup tinggi.

BAU BAU – Siloam Hospitals Buton merilis masalah gigi dan mulut di Sulawesi Tenggara (Sultra) terbilang cukup tinggi. Dari proporsi penduduk, masalah gigi dan mulut di Bumi Anoa ini mencapai 70 persen lebih.

“Proporsi penduduk yang memiliki masalah gigi dan mulut di Sulawesi Tenggara mencapai 70 persen lebih. Rata-rata masalah ini dialami anak sekolah dan sebagian besar orang dewasa,” terang drg Rian Hermawan, dokter gigi dan mulut di RS Siloam Buton saat menggelar media gathering di salah satu cafe di Kota Baubau, belum lama ini.

Berdasarkan data RS Siloam, dari 70 persen lebih yang bermasalah gigi dan mulut, hanya 10 persen saja yang mendapat pelayanan dari tenaga medis.

“Kita cukup khawatir kesadaran masyarakat kita terbilang rendah dalam memperhatikan kesehatan mulut dan giginya,” tambahnya.

Dijelaskan, masalah gigi dan mulut itu diantaranya seperti gigi berlubang, ada juga karang gigi, bau mulut, dan sariawan. Ini disebabkan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui cara menyikat gigi secara benar. Data RS Siloam, masyarakat yang belum mengetahui sikat gigi dengan benar itu mencapai 8,8 persen dari jumlah penduduk di Sultra.

Kesehatan gigi dan mulut yang buruk dapat menimbulkan berbagai komplikasi penyakit membahayakan. Kesehatan gigi dan mulut berimbas fatal apabila tidak dihiraukan, ketika infeksi gigi telah menyebar organ tubuh vital hingga menyebabkan kematian.

“Menyikat gigi minimal dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur.

Selain itu, harus menggunakan pasta gigi berflioride. Menyikat gigi dengan tekanan yang cukup, waktunya menyikat gigi 2-3 menit, serta gunakan benang gigi dan obat kumur bila perlu,” ujar drg Rian. (Zonasultra/Lid)

RABU, 12 DESEMBER 2018

WAKIL RAKYAT

20

Potensi Dingin Mesin Politik Jokowi Kesehatan Ma’ruf Amin Jadi Sorotan Publik Editor : Fahruddin Udi JAKARTA- Kesehatan calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin menjadi sorotan publik lantaran membuatnya absen di sejumlah acara kampanye di daerah. Ma’ruf coba menyiasatinya dengan menggelar acara di kediaman pribadinya.

Ma’ruf melakukan itu sejak 29 November lalu atau dua hari setelah berkunjung ke Provinsi Lampung. Artinya, sudah 12 hari Ma’ruf tak kampanye bertemu masyarakat di luar kediamannya.

Selama itu Ma’ruf hanya menerima tamu dari berbagai kalangan yang mendeklarasikan dukungan kepada dirinya dan Jokowi.

Ma’ruf sendiri sudah menjelaskan kondisi fisiknya. Dia bilang tak mengalami sakit serius.

Kakinya hanya terkilir ketika beraktivitas. Ma’ruf juga menegaskan keputusan vakum kampanye di daerah hanya bersifat sementara, semata-mata berdasarkan saran dokter agar kakinya lekas pulih.

Tetapi politik adalah soal momentum. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno berpendapat absennya Ma’ruf berkampanye di daerah dapat merugikan Jokowi di Pilpres 2019.

Kekhawatiran utama adalah mandeknya mesin pemenangan seiring absennya Ma’ruf berkampanye. Hal lain yang tak kalah mencemaskan menurut Adi adalah elektabilitas yang stagnan.

Soal elektabilitas itu, menurut Adi, bisa saja terjadi apabila Ma’ruf tak kunjung pulih dalam waktu

dekat. Menurut Adi kehadiran capres-cawapres di tengah-tengah masyarakat menjadi simbol pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ketika itu tidak dilakukan, kata dia, ada potensi masyarakat kecewa bahkan kehilangan simpati terhadap kandidat itu. “Begitu sebaliknya, semakin kencang, semakin sering bersosialisasi Kiai Ma’ruf, maka simpati publik akan semakin terbuka, demokrasi kita meniscayakan ingin disapa langsung, ingin ketemu langsung dengan kandidat,” kata dia seperti dilansir CNN. Ma’ruf sendiri baru akan kembali kampanye di daerah pada Januari 2019. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir bahkan menyebut kembalinya Ma’ruf akan membawa banyak kejutan. Kendati demikian, Erick menolak membocorkannya. “Nanti bulan Januari kampanyenya dan insyallah banyak kejutan-kejutan,” kata Erick saat berkunjung ke rumah Ma’ruf di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta. Dengan kondisi itu, Adi mengatakan kubu Prabowo-Sandi masih punya waktu untuk mengambil keuntungan dari absennya Ma’ruf di lapangan.

Cara mengambil keuntungan, Adi mencontohkan, dengan lebih sering berkunjung ke pesantren-pesantren seperti yang biasa dilakukan Ma’ruf. “Mestinya kalau kubu Prabowo-Sandiaga jeli melihat ini, ini adalah pintu masuk biar kubu Prabowo-Sandiaga melesat kencang untuk mengambil elektabilitas yang masih stagnan,” ujarnya.

Pengamat politik dari Populi Center Usep S Ahyar tak menyangkal kondisi yang dialami Ma’ruf menghambat mobilitasnya dalam berkampanye.

Namun Usep menilai kondisi itu tak akan berpengaruh terhadap statusnya sebagai cawapres.

(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sakit yang dialami Ma’ruf Amin disebut berpotensi mempengaruhi elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Apalagi, Ma’ruf sudah dinyatakan lolos tes kesehatan oleh Komisi Pemilihan Umum. “Nah, kerugiannya bagi saya dia tak bisa mobilitas tak bisa lancar saja, seharusnya dia mendatangi berbagai pertemuan, berbagai konstituennya, dia malah terkendala dengan sakit itu,” kata dia. Yang patut jadi perhatian kubu Jokowi adalah upaya kubu

31 Juta DPT Siluman Membayangi Pemilu 2019

(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

JAKARTA- Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meminta diizinkan mengakses data-data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Kubu Prabowo-Sandi juga meminta KPU melibatkan pihaknya dalam menganalisis data DPT Hasil Perbaikan (DPTHP). Sedianya, DPTHP itu akan ditetapkan lagi pada 16 Desember 2018 mendatang. BPN minta dilibatkan untuk menghindari kesalahpahaman pandangan terkait DPTHP yang ditetapkan nantinya. Pasalnya, beberapa waktu lalu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negri (Dirdukcapil Kemendagri) menyebut ada 31 juta pemilih yang belum masuk DPT. Tim Prabowo penambahan daftar pemilih itu mengada-ada dan membuka kecurigaan pada daftar buatan alias DPT siluman.

Polemik terkait 31 juta penduduk yang memiliki hak pilih namun belum masuk DPT awalnya diungkapkan oleh Komisioner KPU RI, Viryan Azis dalam Peresmian Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di Jakarta pada Jumat 5 Oktober lalu.

Viryan kala itu menyampaikan hal ini berdasarkan laporan Dirdukcapil Kemendagri. “Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT,” kata Viryan.

KPU, kata Viryan, mengimbau masyarakat untuk mengecek keberadaan namanya di daftar

pemilih yang telah ditempelkan pada setiap kantor kelurahan. Lalu melapor ke KPU jika namanya belum terdaftar sebagai pemilih.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali yang turut hadir dalam acara tersebut mengaku terkejut dengan angka tersebut. Karena berdasarkan data Dukcapil Kemendagri, Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) berjumlah 196 juta, sedangkan DPT hasil dari pencocokan dan penelitian (coklit) KPU berjumlah 185 juta.

Dengan demikian, seharusnya selisih antara data pemilih potensial versi Dukcapil dan DPT yang dikeluarkan KPU itu hanya berkisar di angka 11 juta. “Saya agak terkejut dengan angka 31 juta hasil temuan Dukcapil yang belum masuk dalam DPT,” kata Zainuddin.

Polemik ini pun ditanggapi oleh pihak BPN dengan menyambangi kantor KPU di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 17 Oktober.

Saat itu Wakil Ketua BPN, Mustafa Kamal menyampaikan bahwa pihaknya menduga ada penyelundupan data kependudukan ke dalam DPT yang ditetapkan KPU. Menurut Mustafa, seharusnya Kemendagri memberikan data tersebut sebelum KPU menetapkan DPT sehingga pemutakhiran data dapat dilakukan secara menyeluruh.

Untuk diketahui penetapan DPT telah dilakukan tiga kali, yakni Rabu 5 September, lalu DPTHP pada Minggu 16 September, dan Kamis 15 November. “Kenapa Kemendagri seperti ‘menyelundupkan’ data belakangan. Besarnya 31 juta. Ini berujung kepada ketidakpastian hukum menurut saya,” Mustafa. Mosi tidak percaya kembali digaungkan kubu Prabowo-Sandi kepada KPU terkait DPT dan polemik 31 juta pemilih yang tidak masuk DPT. Saat mengunjungi KPU dan Bawaslu, Senin (10/12), BPN yang diwakili para sekjen partai pengusung dan pendukung Prabowo-Sandi ini mempersoalkan lagi perihal 31 juta data pemilih yang belum masuk DPT. Dalam pertemuan, mereka minta dilibatkan dalam proses analisis data pemilih, termasuk meminta KPU membuka semua nomor induk kependudukan (NIK). Harapannya agar tidak ada yang ditutupi dalam DPT sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. “Duduk bersama untuk membuka mencermati data secara lengkap dan detil, serta mempunyai metode cara yang sama (dalam men-

ganalisis) sehingga hasilnya pun sama,” ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mewakili BPN. Menanggapi hal ini, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menyampaikan bahwa pihaknya sudah memberikan penjelasan sejak beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data kependudukan yang ada di pihaknya terdapat data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sekitar 196 juta. Data DP4 ini diserahkan ke KPU satu kali pada 15 Desember 2017 atau jauh sebelum KPU menetapkan DPT pertama kali pada 5 September. Data DP4 diperlukan KPU untuk coklit DPT. DPT yang sudah ditetapkan kemudian diberikan ke Dukcapil yang ditindaklanjuti dengan analisis melalui pencocokan berdasarkan data DP4 yang berjumlah 196 juta.

Zudan mengatakan, analisis itu dilakukan karena Kemendagri punya data base kepedudukan yang aktif, dimana setiap enam bulan diperbaharui. Dari hasil pencocokan, hanya 160 juta dari 196 juta data DP4 yang masuk ke dalam DPT. Sementara 31 juta data lain berdasarkan DP4 tidak masuk dalam DPT padahal sudah melakukan perekaman e-KTP. Sedangkan 5 juta lagi memang belum merekam e-KTP. Zudan menegaskan bahwa tidak ada upaya penyelundupan data. Ia juga mengatakan tidak ada penambahan jumlah penduduk dalam data DP4.

Zudan mengatakan lebih jauh bahwa pihaknya telah memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses agar analisis data bisa dilakukan lebih akurat. “Kami pastikan bahwa data 31 juta tersebut bisa diakses oleh KPU. Kemendagri sudah memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses,” ujar Zudan saat dihubungi, Selasa (11/12). “Undangan-Undang Adminduk menekankan tidak boleh memberikan data berdasarkan nama atau berdasarkan alamat, kecuali ada perintah yang didasari undang-undang, karena itu KPU bisa mengakses,” kata dia seperti dilansir CNN. Sementara itu, komisioner KPU RI yang menangani soal DPT, Viryan Azis belum merespons saat dihubungi untuk mengkonfirmasi perihal perkembangan analisis terhadap 31 juta data pemilih yang belum masuk DPT. (CNN/mpf)

Prabowo-Sandi memanfaatkan kondisi Ma’ruf untuk mendapat keuntungan politik.

Usep tak menjelaskan apa saja yang bisa dimanfaatkan Prabowo-Sandi untuk menambah dukungan kepada mereka. Namun Usep menilai strategi memanfaatkan kelemahan lawan adalah hal yang lumrah dalam politik. (CNN/mpf)

Bawaslu Temukan 1.247 Dugaan Pelanggaran Pemilu JAKARTA- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengatakan sepanjang tahun 2018 ini ada 1.247 dugaan pelanggaran pemilu.

Menurut Abhan, paling banyak temuan pelanggaran itu dilakukan oleh Bawaslu.

Sementara sisanya adalah laporan dari masyarakat.

“Jadi bebesar 331 laporan dari masyarakat, kemudian 916 adalah ditemukan dari kita,” ujar Abhan di Hotel Ketua Bawaslu RI Abhan Mercure, Jakarta.

Abhan menambahkan bukti Bawaslu menemukan 916 pelanggaran pemilu itu telah membuktikan lembaga yang ia pimpin bekerja sungguh-sungguh. Hal itu dilakukan untuk membuat pemilu lebih berkualitas dan bersih tanpa kecurangan. “Jadi ini menunjukan memang kerja Bawaslu nyata,” katanya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Rata Dewi Pettalolo mengatakan laporan yang lewat aduan masyarakat paling banyak di Jawa Timur sebanyak 57 laporan. Kemudian Sumatera Barat yang paling sedikit sebanyak 19 laporan. “Provinsi Jawa Timur ini jumlah laporan paling banyak sebanyak 57, kemudian diikuti Aceh 35 laporan, Sulawesi Utara ada 24 laporan, Banten 20 dan Sumatera Barat ada 19 laporan,” katanya.

Sementara pelanggaran pidana s?ebanyak 90 kasus atau sebesar 7 persen. Pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) sebanuak 125 kasua atau sekira 10 persen. “Kemudian pelanggaran hukum oleh ASN sebesar 125 kasus atau 10 persen,” pungkasnya seperti dilansir jawapos.com. (JPC/mpf)

Kader PBB Beda Pilihan JAKARTA- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra telah menyandang status sebagai tim hukum (lawyer) pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)Ma’ruf Amin sejak satu bulan belakangan.Berbagai spekulasi soal pilihan politik Yusril terus menggelinding. Baik di internal maupun simpatisan yang selama ini mengganggap Yusril adalah pendukung Capres Prabowo-Sandiaga Uno. Sampai saat ini, Yusril mengaku tidak merisaukan ocehan berbagai pihak tentang keputusannya menjadi lawyer Jokowi-Ma’ruf. Diakuinya, keputusan menjadi tim petahana, sedikit banyaknya berdampak terhadap partai yang dipimpinnya. “Imbasnya pada PBB. Ya, suatu kenyataan politik tidak bisa kami ingkari. Prinsipnya, dengan siapapun, PBB itu bersahabat. Semua demi kepentingan PBB agar bisa lolos di DPR 2019,”kata Yusril saat menghadiri silaturahmi dengan pengurus dan caleg PBB Sumatera Barat (Sumbar) di Padang. “Kami bisa berkawan dan bersahabat dengan siapapun. Kami tidak ada lawan dan musuh. Semua adalah teman,”imbuhnya.

Yusril juga menerangkan soal keinginan kader yang memintanya membawa PBB untuk mendukung Prabowo. Menurutnya, aspirasi kader di daerah seluruh Indonesia seimbang antara yang meminta PBB ke Jokowi dan ke Prabowo.

Atas kondisi itu, dirinya mengaku telah memberikan pengertian kepada pengurus PBB di daerah. “Saya menghormati otonomi daerah. Sumbar misalnya, di Pilkada kemarin saya tidak ikut campur siapa yang dicalonkan di kabupaten/kota. Siapa yang menjadi cagub, itu urusan daerah. Mereka sodorkan, saya tanda tangan.

Karena yang lebih tau tentu orang di daerah,” katanya.

Dengan begitu, Yusril juga meminta agar pengurus dan kader PBB di daerah tidak terlalu mengintervensi keputusan DPP lebih jauh. Apalagi, kata Yusril, informasi yang didapatkan kader di daerah tidak sebanyak apa yang ia dapatkan. “Andai kata informasi yang anda (kader daerah) punya sama dengan saya, mungkin sikap anda sama dengan saya. Anda tahu cuman sedikit-sedikit baca koran, medsos, dengar tv itu saja kan. Jadi kita saling memaklumi dan mendewasakan diri,” katanya.

Apalagi, lanjut Yusril, sampai mengancam dirinya.

Dimana, jika Yusril tidak memenuhi permintaan kader untuk mendukung Prabowo atau pak Jokowi, kader menyatakan mundur dan mengadakan Musdalup untuk menurunkannya. Kendati demikian, sampai saat ini PBB masih membebaskan kader partai di semua daerah untuk menentukan pilihan, sebelum PBB mengambil sikap dan keputusan pada Januari 2019 mendatang, seperti dilansir jawapos. com. (JPC/mpf)