Mutu Calon Guru Dipertanyakan

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

TAMPIL TERDEPAN

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

CATATAN Memperkuat UMKM, Menyejahterakan Maluku Utara UMKM UM (Usah (Usaha Mikro, Kecil K dan Mene Menengah) adalah bentuk domin dominan dari organ organisasi bisnis di Indonesia dan m memainkan pe peran pentin penting dalam perek perekonomian Indon Indonesia.

Oleh Edward Nainggolan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara

Baca CAT CATATAN... H.11

A D V E R T O R I A L

Lulus, Siswa Konstruksi SMK Langsung Tersertifikasi

ECERAN: Rp 5.000,-

Mutu Calon Guru Dipertanyakan Hanya 15 Non-PNS Punya Sertifikat Pendidik PPG Fresh Graduate, Peserta Malut Tumbang Semua

DUKA PENGANTIN DI RUAS MANAF-WAINIB

SOFIFI – Kebijakan bebas tes kompetensi bidang (TKB) bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru pemegang sertifikat pendidik tampaknya tak bakal dimanfaatkan CPNS Maluku Utara. Pasalnya, sejauh ini pemegang sertifikat tersebut yang berasal dari kalan-

gan non-PNS hanya berjumlah 15 orang. Padahal, kuota guru untuk wilayah Malut total 1.758 posisi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut Imran Jakub menuturkan, untuk memperoleh sertifikat tersebut setiap guru, baik PNS maupun non-PNS, harus

SANANA – Kondisi jalan yang buruk di Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula kembali memakan korban.

Kali ini, kecelakaan lalu lintas menimpa satu rombongan keluarga pengantin. Lakalantas tunggal ini

3

Tiba di sekitar Desa Manaf, mobil gagal menaiki tanjakan dan berjalan mundur

menyebabkan satu nyawa melayang dan dua lainnya mengalami patah tulang.

Kecelakaan Kamis (13/9) itu bukan yang pertama kalinya terjadi di ruas jalan tersebut.

Baca MOBIL... H.8

Kondisi jalan yang buruk membuat mobil terbalik Korban yang duduk di bak terjepit besi Korban tewas (kakak kandung pengantin) diduga terjatuh ke jalan dan tergilas ban mobil

MAHFUD HUSEN/MALUT POST

SOSIALISASI: Peserta sosialisasi dari Maluku Utara bersama Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Konstruksi dan Panitia Sosialisasi Link and Match SMK, Kamis (13/9)

Baca SMK... H.11

Baca GURU... H.8

Mobil Rombongan Pengantin Makan Korban

2

TERNATE – Tenaga kerja konstruksi di Indonesia masih didominasi tenaga kerja yang kompetensinya atau belum tersertifikasi. Ini sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja konstruksi di Indonesia sebanyak 8,1 juta.

mengikuti uji kompetensi guru (UKG). Tiap tahun, kata Imran, pihaknya menyelenggarakan UKG. “Terakhir laksanakan bulan April 2018 dan Desember 2017 lalu,” katanya kepada Malut Post, Kamis (13/9).

1 12 orang rombongan pengantin baru bertolak dari Nahi ke Fuata dengan Hilux sewaan

Pemerintah Bisa Dipidana

Sebagian besar penumpang duduk di bagian bak mobil

PNS Pemprov Bersiap Pindah ke Sofifi

BURUKNYA infrastruktur jalan di daerah kerap menjadi penyebab kecelakaan yang hingga merenggut nyawa. Di Maluku Utara, jalanan di wilayah pelosok kabupaten/kota masih banyak yang jauh dari kata layak. Padahal, pembiaran pemerintah terhadap infrastruktur bermasalah yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dapat berakibat sanksi hukum.

Baca DIPIDANA... H.8

RUSDI ABDURRAHMAN/MALUT POST

PERESMIAN: Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba didampingi Kadis Perkim Malut Santrani Abusama (kiri) saat menyaksikan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian perumahan dinas PNS, Kamis (13/9)

KE RUMAH DUKA: Jenazah Sarif Buamonabot saat hendak dibawa ke rumah duka. Foto lain, salah satu korban selamat dalam lakalantas di Manaf dibopong setibanya di RSUD Sanana, Kamis (13/9)

SOFIFI - Sebanyak 96 perumahan dinas pegawai negeri sipil (PNS) di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diresmikan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba (AGK), Kamis (13/9).

FOTO- FOTO: IKRAM SALIM/MALUT POST

Baca BERPINDAH... H.11

Perahu Tenggelam, Dua Perempuan Tewas MENUJU PILPRES 2019 Pembaca yang budiman, kami mengundang Anda berpartisipasi dalam polling Pemilihan Presiden 2019 yang diselenggarakan Malut Post. Caranya mudah.

Cukup dengan masuk ke website Malut Post malutpost.co.id, lalu klik kolom vote di pojok kanan. Masukkan nama dan email untuk dapat berpartisipasi (nama dan email vote 100 persen bersifat rahasia). Satu alamat email hanya dapat digunakan untuk satu kali vote. Progres polling dan ulasan akan ditampilkan di tiap edisi Senin Malut Post. Selamat berpartisipasi!(*)

Utang Pemprov Menumpuk Lagi Mungkin persiapan mo waris

Tukang Kuti

Harga Jatuh, Petani Lokal Menjerit Katanya yang penting investor deng TKA sejahtera

LABUHA – Kecelakaan laut terjadi lagi di perairan Pulau Obi, Halmahera Selatan. Pumpboat yang ditumpangi delapan warga Desa Pasir Putih, Obi Utara, tenggelam setelah diterjang gelombang tinggi.

Dua penumpang ditemukan tewas, sementara enam lainnya harus mendapat perawatan intensif.

Lakalaut tersebut bermula saat rombongan warga Pasir Putih bertolak menuju Laiwui, pada Rabu

(12/9) malam sekira pukul 11. Mereka hendak berjualan sayur mayur di Jikotamo, Obi. Namun setibanya di pertengahan kedua kecamatan, tepatnya di perairan Desa Cap, gelombang tinggi menghantam perahu 7 grosston itu.

Sekitar pukul 1 Kamis (13/9) dini hari, perahu itu akhirnya terbalik.

La Simala, salah satu keluarga korban yang dihubungi Malut Post menuturkan, setelah mendengar adapumpboat tenggelam di dekat

desa mereka pagi harinya, warga Cap lalu melakukan pencarian. Warga berhasil menemukan para korban.

Sayangnya, dua diantaranya, yakni Wa Saida La Balao (55) dan Wa Ete La Tanjo (32) sudah meninggal dunia. Sedangkan lima korban lainnya selamat dan langsung dibawa ke puskesmas. “Saat ini korban meninggal dunia sudah dibawa ke rumah untuk dimakamkan.

Baca TENGGELAM... H.8

Agus ‘Zewex’ Tri Haryono, dari Pemain, ke Rocker, dan Kini Pelatih

Garang sebagai Bek, Ekspresif di Panggung ANTARA SEPAK BOLA DAN MUSIK: Agus ”Zewex” Tri Haryono saat melatih SSB Indonesia Muda di Lapangan Mendut, Surabaya (9/9)

Zewex mundur sebagai pemain Persebaya Surabaya saat karirnya justru tengah meroket.

Musik lalu mempertemukannya dengan banyak nama besar.

Dan melatih kini dianggapnya pelampiasan kangen serta balas budi.

Bagus Putra Pamungkas, Surabaya

TERIAKAN itu mengagetkan para siswa SSB (Sekolah Sepak Bola) Indonesia Muda. Dengan segera para bocah berusia di bawah 12 tahun tersebut menurut. Berpencar dan kembali ke posisi semula.

“Jangan menggerombol, ingat posisi masing-masing,” ujar Agus Tri Haryono, pria itu. Agus memang pelatih mereka. Meski, pada Minggu pagi lalu (9/9) di Lapangan Mendut, Surabaya, itu, pria 48 tahun tersebut lebih terlihat seperti rocker ketimbang pelatih.

Baca ZEWEX... H.8

INSTAGRAM AGUS TRI HARYONO

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

2

Malut Post

HALTIM & HALTENG

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Rp 87 M Untuk GOR Fagogoru

PAW Ahmad Jais Miradji Belum Diproses MABA- Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Amhad Jaiz Miradji, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), hingga kini belum ada kejelasan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Haltim Muchlis Mustafa mengaku, pihaknya sudah menerima surat permohonan PAW Ahmad Jaiz Miradji, dari pengurus DPD PKS Haltim. “ Yang bersangkutan sudah pindah partai untuk kepentingan Pileg 2019, dan kita lagi konsultasi ke Kementerian dan BPK terkait haknya,” ujar Muchlis.

Menurutnya, langkah ini ditempu supaya tidak menyalahi aturan. “Untuk sementara haknya belum dibayar sampai ada hasil kordinasi dari kementerian dan BPK,” terangnya.

PAW Ahmad Jais Miradji, kata dia, belum ditindaklanjuti unsur pimpinan DPRD karena dokumen yang diajukan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak memenuhi syarat. “ Yang diajukan Partai hanya sebatas surat permohonan saja tidak disertai dengan dokumen pendukung lain, maka belum bisa proses,”katanya. (ado/mpf)

APBD-P Dialokasikan 10 M Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid WEDA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) H a l m a h e r a Te n g a h (Halteng) menargetkan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Halmahera Fagogoru selesai tahun 2020. “Kita target dua tahun pembangunan GOR Fagogoru tuntas,” terang Bupati Edi Langkara.

Dia mengatakan, angga ran pembanguna n G O R Fag o g o r u d i s e diakan sebesar Rp 87 milliar. “Ini proyek multi

year sehingga anggarannya cukup besar,” tandasnya.

Menurutnya, pembangunan GOR Halmahera Fagogoru terpadu akan berorientasi pada tiga koridor yaitu sebagai pusat olahraga pendidikan, pusat olahraga prestasi dan pusat olahraga rekreasi.

“Kami sebut dengan kawasan sportteiment atau kolaborasi antara sport and enterteiment (olahraga dan rekreasi) dalam satu kawasan terpadu,” tandasnya.

Diketahui dana awal pembangunan GOR Fagogoru dialokasikan pada APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 10 milliar. “Lahan yang disiapkan seluas 24 hektar tidak lagi bermasalah,” katanya. (wmj/mpf)

SAMBUTAN: Bupati Edi Langkara, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan pencanangan GOR Stadion Halmahera Fagogoru, beberapa waktu lalu.

Musnahkan 200 Liter Miras

Elang Luncurkan Buku Catatan Refleksi TERNATE- Bupati Edi Langkara (Elang) meluncurkan (launching) buku dengan judul “catatan refleksi” di café Hotel Batik Kota Ternate, Rabu (12/9) malam.

Buku refleksi ini, kata Bupati, mendeskripsikan perjalanan politiknya selama tiga kali bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). “Dalam buku ini dijelaskan bagaimana merebut kekuasaan demi pengabdian terhadap masyarakat,” ujarnya sembari menyatakan, politik

menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan saat ini.

Dia mengapresiasi kritikan membangun para aktifivis terhadap buku catatan refleksi tersebut. “Ini akan menjadi catatan saya untuk terus berkarya di masa akandatang,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara launching tersebut, Abdurrahman Marasabessy, Herman Oesman, Muhlis Hafel, Hendra Karinga dan aktivis organisasi kampus. (wmj/mpf)

DIMUSNAHKAN: Kepolisian Sektor (Polsek) Maba Selatan (Mabsel) menggandeng TNI dan Pemerintah melenyapkan 200 liter captikus, di depan Polsek Maba Selatan, Kamis (13/9) kemarin.

MABA- Kepolisian Sektor (Polsek) Maba Selatan (Mabsel) menggandeng TNI dan Pemerintah memusnahkan 200 liter minuman keras (Miras) jenis captikus, Kamis (13/9) kemarin.

Kegiatan pemusnahan dihadiri Pemerintah Kecamatan Maba Seatan dan Kecamatan Kota Maba, serta pemerintah desa dan LSM serta Ormas. Kegiatan itu sekaligus pembacaan dan penandatanganan kesepakatan komitmen memberantas miras di dua Kecamatan tersebut yang ma-

suk wilayah hukum polsek Maba Selatan.

Kapolsek Maba Selatan Inspektur Dua (IPDA) Toha Alhadar menyatakan, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pihaknya bersama TNI dan pemerintah komitmen memberantas miras.

Sebab, kata Toha, umumnya kasus kriminal yang terjadi di Kota Maba dan Maba Selatan biang dari miras. “Saya berharap Pemkab, LSM dan Ormas bergandengan membasmi peredaran barang haram

tersebut,” harapnya.

Sementara Camat Kota Maba Rasid Hamidu, mengapresiasi pimpinan dan jajaran Polsek Maba Selatan atas komitmen bersama dalam membasmi miras. “ Tentunya menjadi harapan kita berharap komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan rutin Polri, TNI dan Pemkab Haltim,” ujarnya sembari meminta pihak sekolah memberikan pendidikan karakter dan moral kepada siswa tentang bahaya mengkonsumsi miras. (ado/mpf)

Warga Tolak PSU BPD MABA- Warga Desa Majiko Tongane, Kecamatan Wasile Utara, melakukan aksi di depan Kantor DPMD Haltim.

Massa aksi menolak perhitungan suara ulang (PSU) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahkan massa aksi juga mendesak Bupati Haltim mengevaluasi kinerja Kepala Desa (Kades) Majiko Tongano, karena diduga Kades menyalahgunakan ADD dan Anggaran Bumdes. “Alokasi Bumdes dan ADD tidak direlisasikan ke warga melalui program nyata,” ujar Koordinator aksi Supardi Bita.

Diketahui dana yang diduga ditilep Kades diantaranya Anggaran Bumdes sebesar 50 Juta, Pengadaan Rompong sebesar 24 Juta dan Air Bersih 150 Juta serta pembangunan Rumah Layak Huni Rp 150 Juta. (ado/ mpf)

AKSI: Warga ketika melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPMD Haltim.

LAUNCHING: Peluncuran buku catatan refleksi dengan penulis Bupati Edi Langkara.

DPRD Minta KUR Tepat Sasaran WEDA - Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) meminta program Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan tepat sasaran. “Perlu adanya kerjasama perbankan dan pemerintah daerah sehingga penyaluran tepat sasaran,” kata anggota Komisi II DPRD Halteng Saiful Hi. Usman, kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halteng Taher Husain dan Kadis Perindagkop Muksin Kalby, Kamis (13/9) kemarin.

Dia menyatakan, mekanisme pencairan KUR perlu dipublikasikan sehingga diketahui masyarakat. “Harus ada pemberita-

huan sehingga masyarakat tidak kesulitan mengurus persyaratannya,” tandasnya.

Sementara Kepala DKP Halteng Taher Husain mengatakan, mekanismenya, pencairan dilakukan setelah pihak bank turun lapangan mengecek usaha warga. “Kalau dia nelayan harus betul-betul berprofesi sebagai nelayan,” kata Taher.

Menurutnya, pemerintah akan memastikan penyaluran KUR diperuntukan bagi masyarakat kecil yang memiliki jiwa bisnis. “Kita akan pastikan dana yang dikucurkan pihak Bank tepat sasaran,” pungkasnya. (wmj/mpf)

TIDORE KEPULAUAN

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

Malut Post

3

Art: Resayfa Rumra

Direktur RPI Menghilang,Pemkot Bingung

PENIPUAN: Direktur RPI Muhammad Bayu (kiri) berpose dengan Wali Kota Capt Ali Ibrahim (ketiga kiri).

TIDORE – Kerja sama sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa desa di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dengan Rumah Pemberdayaan Indonesia (RPI) kemungkinan terputus. Programprogram pemberdayaan yang sudah dijalankan di sejumlah desa bakal terbengkalai. Sudah begitu sampai sekarang uang pengadaan mesin atau alat pengelolaan potensi desa, justru diduga dibawa kabur oleh Direktur RPI Muhammad Bayu.

Sampai sekarang yang bersangkutan masih

Tak Ada Program Cadangan Pangan TIDORE – Pemkot Tikep belum menyiapkan program untuk cadangan pangan daerah. Padahal program ini sangat dianjurkan, karena untuk menghindari kelangkaan pangan serta terjadinya lonjakan harga.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tikep, Iskandar Halil mengatakan, sebelumnya program untuk menyediakan cadangan pangan daerah ini sudah diprogramkan oleh pihaknya, dan sudah diusulkan namun belum diakomodir.

“Untuk mencegah adanya kelangkaan pangan itu, harus tersedia cadangan pangan daerah, tapi program ini ketika diusulkan, belum diakomodir. Padahal ini penting untuk mengantisipasi ad-

yang sudah diadakan bakal tak bisa digunakan, karena rata-rata alat atau mesin yang dibeli BUMDes belum lengkap. Berhentinya kerja sama RPI dengan BUMDes ini bakal menelan kerugian bagi desa-desa yang sudah terlanjur menjalin kerja sama dengan RPI. Tercatat ada beberapa desa di Kota Tikep yang melakukan kerja sama dengan RPI, yakni Desa Maregam, Desa Koli, Todapa, Toseho, Nuku, Aketobololo, Bale, Akesai, Tauno, Toseho, Selamalofo dan sejumlah desa lainnya. Selain memutuskan

sulit dihubungi. Pemerintah Daerah pun belum bisa berbuat banyak dengan masalah ini. Padahal sebelumnya sepak terjang RPI sangat mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Tikep, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Namun sekarang Pemerintah Kota Tikep melalui DPMD tak bisa berbuat banyak ketika direktur RPI memutuskan kerja sama program pemberdayaan dengan sejumlah desa.

Mesin atau alat-alat pengolahan potensi desa,

anya musibah atau mencegah dampak dari krisis ekonomi,” terangnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi, tentunya pemerintah daerah harus memiliki kesiapan yang matang. Salah satunya adalah mengantisipasi terjadinya kelangkaan pangan, kemahalan harga pangan, dan lainnya.

Namun ketika banyak program yang diajukan, justru terbentur dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program di Dinas Ketahanan Pangan.

“Untuk mengantisipasi kelangkaan pangan, sementara kita terbentur dengan keterbatasan anggaran, bahkan sangat minim. Makanya saya kemarin sampaikan, kalau

dinas ini tidak diperhatikan maka sebaiknya digabungkan saja dengan Dinas Pertanian.

Daripada kita mengambil kebijakan kemudian terbentur dengan keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Pada 2018 ini Dinas Ketahanan Pangan hanya menjalankan program dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,5 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan sosialisasi pangan, program keamanan pangan dan lainnya. Meski begitu, kata Iskandar, jika tidak ada cadangan pangan daerah, maka ketika terjadi kelangkaan pangan, pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak, karena daerah tidak memiliki cadangan pangan. (far/lex)

hubungan kerja sama, desa-desa yang sudah menyetor dana melalui program BUMDes, untuk pengadaan mesin atau alat olahan potensi desa ini, mendesak agar direktur RPI Muhammad Bayu untuk segera mengembalikan dana yang sudah disetor itu. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tikep Hamid Abdullah uang yang disetor sejumlah desa yang ada di tangan direktur RPI sekarang adalah sebesar Rp 1,3 miliar.

Bahkan dengan tegas Wali Kota menyampaikan, jika Direktur RPI tidak bisa dihubungi dan tidak mengembalikan uang itu, maka persoalan ini harus diproses secara hukum. Kepala Bidang Sosial Budaya (Sosbud) DPMD kota Tikep Boki Hajar Arif mengatakan, sampai saat ini ia sudah memastikan ke Desa Bale, bahwa uang yang sudah disetor di Muhammad Bay, kini sudah dikembalikan dan ditransfer ke rekening BUMDes Desa Bale.

Sementara desa-desa lainnya pihaknya belum memastikan, terkait dengan itu kepala desa Selamalofo Asrul M. Saleh saat dikonfirmasi mengaku sampai sekarang Direktur RPI belum mengembalikan uang mereka. Bahkan tak hanya desa Selamalofo, desa-desa lainnya juga belum dikembalikan. “Baru-baru ini kami pertemuan di DPMD, membahas soal ini. Menurut pihak DPMD bahwa direktur akan mengembalikan semua uang yang sudah disetor. Tapi sampai sekarang belum ada kabar,”katanya. (far/lex)

Dua Pejabat Eselon 2 Dilantik Kepala Dinas PerizinanPTSM Dipertahankan Editor Peliput

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE – Dua jabatan eselon II di Pemkot Tikep hari ini (14/9) dilakukan penyegaran.

Dua instansi itu adalah Sekretaris DPRD dan Inspektur Inspektorat. Wali Kota Capt Ali Ibrahim terpaksa melakukan penyegaran, lantaran pejabat lama memasuki masa pensiun.

Seleksi dua jabatan ini dilakukan beberapa pekan lalu, bersamaan dengan Dinas Perizinan dan PTSP. Meski begitu, posisi Kepala

Dinas Perizinan dan PTSP belum bisa dilakukan penyegaran, karena pejabat definitif baru akan pensiun Oktober 2018. Sekretaris Kota (Sekkot) Tikep, Thamrin Fabanyo mengakui adanya pelantikan dua pejabat eselon II hari ini. Hanya saja, Sekkot belum mau mengungkapkan identitas pejabat yang akan dilantik hari ini.

Menurutnya, pelantikan dua pejabat eselon II hari ini bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat eselon III dan IV. Sejumlah jabatan eselon III dan IV selama ini tidak terisi, sehingga harus diisi guna memaksimalkan roda birokrasi. Selain mengisi kekosongan, ada pula beberapa jabatan eselon III dan IV yang harus dirolling. (far/lex)

WISUDA: Wali Kota Capt Ali Ibrahim (tengah) ketika mewisudakan santri

60 Santri Wisuda TIDORE - Sebanyak 60 orang Santri dari 17 Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di wilayah Kecamatan Oba Utara diwisudakan. Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, MH pada kesempatan tersebut menghadiri pelaksanaan wisuda yang sekaligus dirangkaikan dengan peresmian tribun lapangan sepak bola di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara, Kamis (13/9) siang. Dalam sambutannya, Wali Kota Ali Ibrahim, mengatakan TPQ sebagai wahana untuk mempelajari membaca Alquran bagi anak menjadi sangatlah penting, sebagai bekal menjadikan Alquran pegangan hidup bagi anak kelak. Dengan mendekat kepada Kitab Suci sebagai pedoman hidup diharapkan kita dengan senantiasa mendapat hidayah dalam mengarungi kehidupan.

Wisuda Santri sebagai pengakuan kelulusan atas suatu fase pendidikan di TPQ, merupakan langkah strategis, agar anak-anak kita dapat tum-

buh dan berkembang menjadi generasi penerus insan-insan qurani yang sholeh dan sholeha, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Program peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, dewasa ini, merupakan program terpenting dan paling strategis dalam pembangunan agama khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. hal tersebut karena, keberhasilan program tersebut akan menjadi barometer baik-buruknya kondisi masyarakat masa kini kini dan masa yang akan datang. Fenomena rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama di masyarakat.

Tingginya tingkat prilaku korupsi, makin maraknya prilaku demoral, tingginya kriminalitas serta menguatnya fenomena sekularisasi, deskralisasi, dan pendangkalan ajaran agama sesungguhnya merupakan tugas berat yang harus diemban oleh pendidikan agama.

Wali Kota juga mengingatkan kepada para santri akan bahayanya narkoba yang dapat merusak generasi muda. Wali Kota mengajak kepada seluruh tamu undangan yang hadir agar sama-sama membantu pihak berwajib dalam memberantas narkoba, “narkoba adalah musuh kita bersama, maka wajib hukumnya untuk kita sama-sama berantas demi generasi penerus kita” ajak Wali Kota.

Orang nomor satu di Kota Tidore ini juga mengucapkan syukur atas selesainya Pembangunan Tribun Utama Lapangan Sepak Bola Desa Ampera yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Diharapkan pembangunan tribun ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Ampera.

Pada kesempatan tersebut, Walikota juga menyampaikan Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1440 Hijriyah, 2018 Masehi, kepada seluruh ummat Islam di Kota Tidore Kepulauan, terutama kepada warga masyarakat di Kecamatan Oba Utara.

Sementara dalam laporan Ketua Panitia, mengatakan tujuan pelaksanaan wisuda santri ini untuk melestarikan Al-Qur’an dengan melahirkan generasi-generasi Qurani di tengah-tengah masyarakat, sebagai bahan evaluasi pendidikan Al-Qur’an di wilayah Oba Utara serta siar islam lewat Al-Qur’an baik internal maupun eksternal.

Turut Hadir Mewakili Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara, Ketua MUI Oba Utara, Pimpinan SKPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta pemuda Desa Ampera. (humas)

4

Malut Post

HALUT & HALSEL

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

DPRD Dorong Pabrik Minyak Kelapa TELEKOMUNIKASI 80 Tower Siap Dibangun

Hasil Kunjungan ke PT MNS Bitung Peliput : Ridwan Arif Editor : Muhammad Nur Husen TOBELO – DPRD Halmahera Utara (Halut) siap mendorong pembangunan pabrik minyak kelapa di Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan. Hal ini dilakukan sesuai hasil kunjungan kerja (kuker) Komisi II dan III DPRD di perusahaan pabrik minyak kelapa PT Multi Nabati Sulawesi (MNS) Bitung Sulawesi Utara

(Sulut), Kamis (13/9).

Kuker ini dilakukan dengan harapan PT MNS bisa membangun pabriknya di Halmahera Utara sebagai bentuk tindak lanjut atas anjloknya harga kopra beberapa bulan terakhir.”Kalau pabrik ini dibangun, otomatis petani tidak resah dengan anjloknya harga kopra seperti saat ini,”kata Ketua Komisi III Janlis Kitong kepada Malut Post, kemarin. Tawaran DPRD kata Janlis direspon positif pihak perusahaan.

Makanya, akan dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk

mendorong pembangunan pabrik tersebut.”Kami akan seriusi, karena pabrik ini adalah solusi menjawab keresahan petani kopra,”ujarnya.

Menurutnya, kehadiran pabrik ini juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).”Kalau ada pabrik minyak kelapa, maka harga kopra akan stabil dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru,”ucapnya. Karena itu, pemkab diminta merespon sekaligus menyiapkan data-data dan infrastruktur pendukung berdirinya pabrik tersebut. Ini karena General Manager (GM) PT MNS Edy Kho

JANLIS Kitong

berencana dalam waktu dekat akan turun melakukan survey. (rid/met)

TOWER

LABUHA – Keluhan jaringan telekomunikasi seluler (telkomsel) di Halmahera Selatan (Halsel) akan segera diatasi pemkab. Pasalnya, tahun ini pemkab mendapatkan 80 tower bantuan Kementerian Kominfo yang akan dibangun di 80 titik. ”Saat ini baru tiga yang dibangun.

Salah satunya di wilayah Bacan Barat.

Makanya, kami masih berkoordinasi terkait lahan. Kalau sudah siap, towernya langsung dibangun,” kata Kepala Diskominfo Pemkab Halsel Sofyan L Mubarun yang ditemui, Kamis (13/9).

Sofryan mengatakan jika towernya dibangun, pemkab akan mengusulkan anggaran pemeliharaan. Ini dilakukan karena pengalaman beberapa daerah, tower yang dibangun kementerian itu terbengkalai karena tidak ada pemeliharan. ”Saat ini fokus anggaran pemeliharaan, serta penyediaan lahan,” ucapnya. (sam/met)

NYARIS CELAKA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) diminta segera memperbaiki jembatan darurat yang menghubungkan Desa Kuabang, Torawat, Popon dan Gagaapoka. Ini karena rusaknya jembatan ini membuat salah satu mobil truk nyaris celaka beberapa waktu lalu.

Almarhum Junaidi Diberi Asuransi LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) menyerahkan asuransi kepada almarhum Junaidi Jumat nelayan asal Pulau Gala Kecamatan Kepulauan Joronga yang meninggal saat melaut. Asuransi Rp 40 juta yang diserahkan Bupati Bahrain Kasuba ini diterima Marga Soleman selaku ahli waris.

Penyerahannya disaksikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Fatma Usman Syah dan Penyuluh Perikanan Rasto Tamimi di ruang rapat rapat bupati, Kamis (13/9).”Upaya DKP yang peduli kepada nelayan kita ini patut diapresiasi.

Semoga bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh keluarga almarhum,”harap Kepala DKP Fatma Usman Syah. Menurutnya, asuransi ini diberikan karena almarhum memiliki kartu nelayan.

ASURANSI: Bupati Bahrain Kasuba saat menyerahkan asuransi Rp 40 juta kepada almarhum Junaidi Jumat salah satu nelayan yang meninggal dunia. Asuransi ini diterima Marga Soleman selaku ahli waris, Kamis (13/9) kemarin.

Karena itu, bagi yang memiliki kartu nelayan dan meninggal saat melakukan aktivitas di laut akan diberi asuransi oleh pemkab. Sementara Rasto Tamimi selaku penyuluh perikanan mengatakan Junaidi yang merupakan nelayan Desa Pulau Gala ini jatuh pingsan saat melaut.

Dan setelah diperiksa ternyata mengidap penyakit ginjal. Berselang beberapa minggu kemudian, Junaidi meninggal

Penghapusan OPD Humas Sudah Sesuai TOBELO - Bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Manery melalui Kepala Bagian (Kabag) Hukum Hairuddin Dodo mengaku kebijakan penghapusan OPD Bagian Humas dan Protokoler sudah sesuai peraturan daerah (Perda).”Humas yang digabungkan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) itu sudah sesuai peraturan daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,”jelasnya.

Dalam perda tersebut, khususnya pasal 3 tentang kedudukan, susunan organisasi, tupoksi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah tersebut. Karena itu, dasar perda inilah semua struktur

FRANS Manery

perangkat daerah diatur dengan peraturan bupati (Perbup) termasuk Bagian Humas dan Protokoler.”Yang dilakukan pemkab adalah sebatas perampingan atau penggabungan dengan instansi lain yang sudahj dibentuk,”ungkapnya. (rid/met)

dunia dan pemkab wajib memberikan asuransi.”Karena almarhum adalah pemilik kartu nelayan, makanya langsung kami laporkan ke Jasindo dan diberikan asuransi Rp 40 juta berdasarkan tingkat produktivitas,”ungkapnya.

Jasindo merupakan lembaga asuransi yang bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halmahera Selatan. (sam/met/pn)

Bupati Bahrain Bakal Pecat ASN Korup LABUHA – Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba mengaku siap memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan narapidana korupsi. Ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada pemerintah di tingkat daerah. ”Di sini ada dua ASN mantan terpidana korupsi. Yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samsi Subur dan Sekretaris Disnakertrans Jamil. Berkas hasil putusannya masih saya pelajari,”tegasnya bupati yang dikonfirmasi, Kamis (13/9).

Meski demikian, orang nomor satu di Pemkab Halsel ini

Bahrain Kasuba

mengatakan ASN terpidana korupsi di Halsel kemungkinan tidak memenuhi syarat pemecatan seperti yang tertuang dalam edaran BKN dan Mendagri.”Yang jelasnya nanti kita lihat dan pelajari dulu putusannya,”ucapnya. (sam/met)

HALMAHERA BARAT

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

Malut Post

5

DPT Halbar 74.268 Jiwa Naik 2.051 Dari DPT Pilgub Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Barat (Halbar) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan legislatif (pileg) 2019 sebanyak 74.268 jiwa. Jumlah ini meningkat

dibanding DPT saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) lalu yang ditetapkan 72.217 jiwa pilih.”Setelah kami kroscek dan data ulang DPT sebelumnya ternyata ada penambahan 2.051 jiwa sehingga total DPT yang ditetapkan dalam pleno, Kamis (13/9) kemarin adalah 74.268 jiwa,”kata Ketua KPU Abjan Raja dalam pleno kemarin.

Menurutnya, selain penambahan, upaya pendataan ulang ini juga ditemukan sejumlah data

Daftar Pemilh Tetap (DPT) Halmahera Barat Untuk Pemilihan Legislatif 2019 KECAMATAN Jailolo Jailolo Selatan Sahu Timur Sahu Ibu Selatan Ibu Ibu Utara Loloda TOTAL :

JUMLAH DESA 34 Desa 22 Desa 18 Desa 19 Desa 16 Desa 17 Desa 16 Desa 27 Desa 168 Desa

JUMLAH TPS 107 TPS 53 TPS 31 TPS 37 TPS 39 TPS 35 TPS 31 TPS 43 TPS 376 TPS

PEMILIH LAKI-LAKI 10.764 Jiwa 5.310 Jiwa 2.913 Jiwa 3.582 Jiwa 4.280 Jiwa 3.552 Jiwa 3.115 Jiwa 4.060 Jiwa 37.576 Jiwa

PEMILIH PEREMPUAN 11.072 Jiwa 5.097 Jiwa 3.071 Jiwa 3.522 Jiwa 3.901 Jiwa 3.431 Jiwa 2.951 Jiwa 3.647 Jiwa 36.692 Jiwa

TOTAL 21.836 Jiwa 10.407 Jiwa 5.984 Jiwa 7.104 Jiwa 8.181 Jiwa 6.983 Jiwa 6.066 Jiwa 7.707 Jiwa 74.268Jiwa

Sumber KPU Halmahera Barat

INVESTASI Pembangunan Galangan Kapal Tunggu Kedubes Spanyol JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) belum memastikan pembangunan galangan kapal di Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan (Jalsel). Ini karena pemkab masih menunggu kedatangan Kedutaan Besar (Kedubes) Spanyol.”Rencananya dubes akan berkunjung ke Halbar pada minggu ketiga bulan ini. Makanya kami masih menunggu,”kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Kadisperindagkop UKM) Martinus Djawa yang dikonfirmasi di kantor bupati, Kamis (13/9).

Kunjungan ini untuk membahas kepastian pembangunan sekaligus menetapkan nilai investasi untuk pengelolaan galangan kapal.”Setelah ditetapkan, galangan ka pal ini akan dibangun Perusahaan Daerah (Perusda) Bidadari Mandiri.

Jadi bukan investor yang bangun, tetapi perusda yang bangun,”ungkapnya. Untuk lahannya sudah disiapkan, tinggal menunggu pembangunannya saja.”Semua persiapan sudah dilakukan, tinggal proses pembangunan,”ucapnya.(din/met)

PENETAPAN : Rapat pleno penetapan DPT yang digelar oleh KPU, kemarin

ganda pemilih dari partai politik (parpol), dan Bawaslu. Data ganda Bawaslu sebanyak 783 jiwa.

Setelah ditemukan langsung dihapus sehingga data ganda yang tersisa hanya 398 jiwa.”Semoga setelah

penghapusan ini tidak ada lagi yang bermasalah khususnya daftar pemilih,”harapnya, sembari mengatakan DPT ganda sudah disempurnakan sehingga tidak ada lagi yang bermasalah.(din/met)

Ribuan Liter Miras Dimusnahkan

PEMUSNAHAN : Kapolres bersama Forkompimda saat memusnahkan miras di halaman Polres, kemarin.

JAILOLO – Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Barat (Halbar) kembali memusnahkan ribuan liter minuman keras (miras) jenis captikus, Kamis (13/9). Barang haram yang dimusnahkan di halaman Mapolres itu adalah hasil operasi pekat kie raha II 2018. Diantaranya, sitaan polres sebanyak 2.300 botol captikus, 750 liter sageru, dan 31 botol bir bintang. Sementara sitaan Polsek Jailolo masing-masing 253 botol captikus, 250 liter sageru, 31 botol bir bintang dan 20 kaleng bir. Polsek Jailolo Selatan 1.600 botol captikus dan Polsek Ibu 250 botol captikus.

Kapolres Denny Heryanto,S.IK, M.Si dalam sambutannya mengatakan miras yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan di

beberapa tempat. Ada yang mau diedarkan melalui kendaraan bermotor maupun menggunakan mobil serta penyitaan yang dilakukan di pelabuhan Jailolo dan pelabuhan Sidangoli.”Miras merupakan sumber konflik.

Salah satunya seperti yang terjadi saat pelaksanaan Festival teluk Jailolo (FTJ) 2018 lalu. Yakni tawuran antara kampung yang melibatkan Desa Bobanehena dan Payo,”ungkapnya.

Karena itu, penyitaan miras intens dilakukan untuk meminimalisir angka kriminalitas.”Kami berkeinginan keamanan tetap terjaga, karena 2019 nanti kita diperhadapkan dengan dua momentum. Yakni pileg dan pilpres sehingga kondisi kemanan harus tetap dijaga,”ungkapnya.

Orang nomor satu di polres ini juga mengaku tempat produksi miras jenis captikus di Halbar yang cukup banyak adalah Kecamatan Ibu Selatan dan Jailolo Selatan.”Saya minta dukungan tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah.

Karena pemberantasan miras ini harus dimulai dari keluarga. Kalau dilakukan secara besar besaran akan sulit. Jadi harus dilakukan dari keluarga dan warga sekitar,”ujarnya.

Sementara Asisten II Setdakab Halbar Marcus Saleky mengatakan pemkab tetap mendukung program pemberantasan miras. Bahkan berharap ada sosialisasi tentang bahaya miras di sekolah, sehingga anak-anak bisa dijauhkan dari bahaya miras.(din/met)

Kesbangpol Gelar Rakor Pemilu JAILOLO – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Maluku Utara menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi di Aula Baikole Kantor Bupati Halbar, Kamis (13/9). Kegiatan yang dihadiri Kesbangpol kabupaten/kota ini dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres 2019 mendatang.

Karena itu, diharapkan kerja sama

Badan Kesbangpol se Malut meningkatkan kinerja dalam mengawal dinamika politik di daerah masing-masing untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu.”Pemilu adalah perwujudan demokrasi nasional. Karena itu, harus dikawal agar hajatan demokrasi tersebut berlangsung aman, lancar dan demokratis di semua daerah,”harap Kepala Kesbangpol Malut

Oemar Fauzy dalam sambutannya.

Pemilu adalah tugas KPU dan Bawaslu, tetapi sebagai aparat pemerintah wajib mendukung lembaga penyelenggara untuk melaksanakan tugas dengan baik dan independen. Makanya, pastikan setiap warga negara wajib memberikan hak pilih sesuai peraturan perundangundangan.(din/met)

6

Malut Post

MOROTAI & SULA

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

IKRAM SALIM MALUT POST

SAMPAH Warga Kepulauan Sula masih membuang sampah ke dalam sungai. Tampak kondisi Kali (Sungai, red) Balanda di Desa Fagudu Kecamatan Sanana yang dipenuhi sampah

HUKUM Pelaku Pencurian Masih Dicari DARUBA-Polres Pulau Morotai masih mengusut siapa yang mencuri empat unit sepeda motor milik pemkab.

Kapolres Morotai AKBP Mikhael Sitanggang mengatakan, diduga pelakunya ada dua orang. “Kasusnya dalam penyelidikan.

Diduga pelakunya ada dua orang,” tuturnya.

Untuk diketahui ada 7 unit sepeda motor yang hilang, namun 3 unit sudah ditemukan. (tr-02/onk).

PELANGGARAN Banyak Pengendara Tidak Punya SIM SANANA - Sidang pelanggar lalulintas yang terkena tilang Juli laku disidangkan di PN Labuha Cabang Sanana. Tercatat 201 pelanggar yang terjaring operasi.

Sebagian besar pengendara melanggar pasal 291 ayat 1 atau tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM. ”Itu data pada bulan Juli,” kata salah satu petugas PN Labuha.

Selain itu penggendara yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan seperti spion, knalpot racing serta tidak memiliki plat nomor. (ikh/onk).

Baru Kembalikan Rp 50 Juta Gagal Perjuangkan Kuota CPNS DARUBA - Pemkab Pulau Morotai dinilai gagal memperjuangkan kuota CPNS 2018.

Sebab dari usulan 400-an, yang diakomodir pemerintah pusat hanya 245.

“Ini kegagalan besar daerah dalam melihat persoalan CPNSD di Morotai. Buktinya kuota yang didapatkan hanya 245,” tegas Ketua Ampera Pulau Morotai, Julkifli Samania.

Kuota itu terdiri formasi guru 70, tenaga kesehatan 115 dan tenaga teknis 60 orang.

Seharusnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mampu meyakinkan Kemenpan RB soal kondisi di Morotai yang masih kekurangan PNS. Dia berharap BKD mengkonsultasikan kembali i dengan Bupati Benny Laos, untuk dibicarakan dengan pemerintah pusat.

Kepala BKD Rina Ishak menjelaskan semula usulan

Proyek Terminal Sanana Jadi Temuan BPK Peliput : Ikram Salim Editor : Bukhari Kamaruddin

DOK. MALUT POST

KANTOR Bupati Pulau Morotai.

kuota sebanyak 900 orang, namun Kemenpan RB meminta dipertimbangkan kembali sehingga dipangkas menjadi 400 lebih. Namun pada akhirnya yang disetujui hanya 245 orang.

Dia meminta Ampera jangan samakan Morotai dengan daerah lain seperti Taliabu yang mendapat kuota pal-

ing besar di Malut. Karena menurutnya wajar jika Taliabu mendapat kuota yang lebih besar, sebab mereka merupakan daerah baru yang butuh banyak PNS. “PNS di Morotai mencapai 2000-an, dan ini menjadi pertimbangan Kemenpan untuk menentapkan kuota,” jelasnya. (tr-02/onk).

Siap Tindak Tegas DARUBA - Banyak warga yang mengeluh harga minyak tanah tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Diduga ada sejumlah pangkalan yang menjual minyak tanah ke pengecer, yang kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp 6.000 per liter Karena itu Kadis Perindustrian perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Perindakop dan UKM) Pulau Morotai, Suryati Suaib, berjanji akan menindak tegas pangkalan yang menjual minyak tanah di atas HET. “Jika pangkalan menjualnya tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, saya akan cabut izin usahanya,” ancam Suryati.

Dia meminta masyarakat melaporkan disertai bukti video, biar bisa dijadikan dasar untuk memberikan sanksi. Suryati juga meminta masyarakat membeli minyak tanah sesuai jatah.

SURYANI Suaib

“Jangan hanya beli 5 liter padahal jatahnya 10 liter. nanti masyarakat sendiri yang rugi,” tuturnya. (tr-02/onk).

SANANA - Proyek pembangunan terminal Sanana di Desa Fogi Kecamatan Sanana menjadi Kepulauan Sula (Kepsul), adalah salah satu proyek temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2017 lalu.

Proyek senilai Rp 2 miliar, pekerjaannya tidak selesai. dua gerbang pintu keluar-masuk tidak dikerjakan.

Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kepsul Nursaleh menuturkan, proyek tersebut awalnya menjadi temuan Inspektorat. ”Karena penyerapan baru beberapa persen makanya BPK minta Inspektorat audit dan ada temuan,” jelasnya. Karena itu BPK memberikan waktu dua bulan untuk menyelesaikan temuan tersebut. Namun hingga saat ini, kontraktor baru mengembalikan uang senilai Rp 50 juta dari total Rp 200 juta. Kontraktor berjanji akan mengembalikan semua temuan tersebut.

Hingga saat ini terminal tersebut belum digunakan karena belum selesai. “Tahun 2019 kita anggarkan kembali untuk penyelesaiannya,” pungkas Nursaleh. (ikh/onk).

Dorong Peningkatan Anggaran BPJS Kesehatan SANANA - Dari 100 ribu jiwa penduduk Kepulauan Sula (Kepsul), yang sudah terlayani BPJS Kesehatan baru 42 ribu jiwa.

Sementara pusat memberikan target UHC untuk BPJS bisa mencapai 90 persen pada Februari 2019.

Tahun ini Pemkab Kepsul menganggarkan Rp 1 miliar untuk BPJS kesehatan. Ini tak akan mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat. Ketua DPRD Kepsul Ismail Kharie mengatakan, tahun 2017 mereka meminta pemkab mengalokasikan Rp 2 miliar sehingga 70 persen masyarakat bisa terlayani BPJS Kesehatan. “Namun dipangkas sehingga kami sangat kecewa,” tuturnya.

Karena itu DPRD mendorong pemkab menyediakan anggaran BPJS Kesehatan 2019 yang lebih memadai. ”Anggaran yang besar ini bisa memberi dampak langsung kepada masyarakat, salah satunya melalui kegiatan kesehatan ini,” pungkasnya. (ikh/onk)

Proyek Pasar Pohea Bermasalah

ILYAS Yainahu

SANANA - Proyek Pasar Mayana Desa Pohea Sanana Utara, diduga bermasalah. Ini menjadi temuan Komisi II DPRD Kepulauan Sula (Kepsul).

Ketua Komisi II Ilyas Yainahu mengatakan, hasil peninjauan ini ditemukan pekerjaannya tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp 1,114 miliar, dan tidak sesuai kontrak. Dalam kontrak progresnya sudah harus mencapai 50 persen pada September ini, namun faktanya tidak seperti itu.

“Pembangunannya sudah sam-

pai ke pembuatan atap tapi kenyataannya itu belum ada, ” kata Ilyas.

Komisi II juga menemukan besi yang digunakan tidak sesuai spek.

Karena itu Komisi II akan memanggil kontraktornya. Dia menambahkan masalah proyek pasar sudah terjadi beberapa kali dan menjadi temuan Komisi II. “Misalnya pasar yang dibangun PUPR bocor di sana-sini, makanya sebelum berita acara penyerahannya ditandatangani Disperindag, harus dilihat dulu kelayakannya,” tegas politisi PKS ini. (ikh/onk)

POLMAS

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

Malut Post

7

Art: Resayfa Rumra

Utang Pemprov Menumpuk Lagi Kadisperkim Minta BPKPAD dan DPRD Bertanggungjawab Editor : Jufri Duwila Peliput : Rusdi Abdurahman SOFIFI- Peresmian 96 unit pembangunan rumah dinas PNS di belakang Kantor PUPR, Desa Balbar Kecamatan

Oba Tengah masih menyisakan persoalan. Pasalnya, proyek yang menelan biaya kurang lebih Rp19 miliar ini, belum juga dilunasi pemerintah ke pihak ketiga.

Nilai utang yang belum terbayarkan kepada pihak ketiga mencapai 70 persen dari nilai pagu. Kondisi ini membuat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara (Malut) Santrani Abusama geram. Santrani lantas me-

minta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Malut segera melakukan pembayaran.

Menurutnya, utang ini bermula dari DPRD dan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) yang tidak cermat dalam pembahasan anggaran. Karena setelah dilakukan tender, anggarannya tidak tersedia. “Menurut saya ini tidak logis. Sudah begitu, kegiatan yang sudah dijalankan minta dihentikan. Terus yang sudah disetujui dan disahkan itu

apa gunannya. Sudah begitu, instansi teknis yang terus disalahkan,” sesalnya.

Dia mengatakan, jika dalam pembahasan estimasi anggaran yang diusulkan tidak mencukupi, DPRD jangan lagi menyetujui untuk disahkan, bila perlu tidak ada lagi pekerjaan fisik masuk dalam program agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Ini berarti, DPRD, BPKAD dan TPAD harus bertanggungjawab, jangan dinas teknis saja yang melulu disoroti ketika

terjadi hutang terhadap pihak ketiga,” tandasnya.

Karena itu, saat ini, lanjut dia, jika tidak ada jaminan pemenuhan kewajiban terhadap pihak ketiga, Disperkim tidak lagi mengusulkan pekerjaan fisik di tahun 2019 mendatang. Pihaknya hanya akan fokus pebayaran hutang.

“Sekali lagi saya tegaskan, di 2019 tidak ada lagi pekerjaan fisik pada Disperkim. Seluruh utang ini harus bisa tuntas,” tandasnya. (udy/jfr)

Bawaslu Malut Gelar Forum Warga Makugawene 05

PENYAMAAN PERSEPSI: Suasana Forum Warga Makugawene 05 bersama stakeholder, di meeting room K62 Resto, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, Kamis (139).

KOMENTAR DKPP Kaget Soal Koreksi Hasil Adjudikasi TERNATE - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum (DKPP) Pusat, Prof. Dr. Muhammad kaget ada peraturan Bawaslu terkait koreksi putusan Adjudikasi oleh Bawaslu RI. Ini menyusul adanya koreksi Bawaslu RI terhadap putusan Bawaslu Malut terkait penolakan seluruh pokok perkara yang diajukan bakal caleg partai Golkar Badarudin Gailea.

Menurut mantan Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 itu, putusan adiministrasi dapat dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan tingkatan, akan tetapi untuk keputusan adjudikasi sengketa Pemilu tidak dapat dilakukan, termasuk oleh Bawaslu RI. “Tidak ada putusan Adjudikasi mendapatkan koreksi dari Bawaslu RI, saya tidak tau aturan sekarang, tetapi itu tidak benar,” ungkap Muhammad saat menyampaikan materi dalam pembekalan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota se Maluku Utara, di Ternate, Kamis (13/9).

Menurutnya, putusan Adjudikasi melalui sebuah proses persidangan oleh majelis hanya dapat dibatalkan atau dikoreksi melalui persidangan pengadilan yang lebih tinggi di atasnya.

“Jadi, bukan langsung koreksi begitu saja oleh Bawslu RI, bahkan saya juga bingung ada Perbawaslu soal hak koreksi putusan Adjudikasi,” sebut Muhammad.

Muhammad mengatakan, kalau Bawaslu RI takut jangan sampai putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyalahi aturan, maka yang dikedepankan supervisi penanganan kasus. Dia mencontohkan, Bawaslu Provinsi menangani kasus sengketa pemilu, dan untuk memback up hal tersebut Bawaslu RI dapat melakukan supervisi.

Namun, lanjut Muhammad yang terjadi adalah koreksi setelah putusan. “Hak koreksi putusan adjudikasi diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,” jelasnya. (tr-01/jfr)

TERNATE - Menghadapi persoalan data pemilih menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Forum Warga “Makugawene 05” bersama stakeholder, Kamis (13/9).

Kegiatan yang digelar di meeting room K62 Resto, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate tersebut menghadirkan para pimpinan partai politik, pemantau pemilu, akademisi dan pers untuk membahas persoalan data pemilih yang saat ini sedang dalam proses perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara

nasional.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu, yakni anggota Bawaslu Provinsi Malut yang juga Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Hj. Masita Nawawi Gani dengan materi Identifikasi Data Pemilih.

Bawaslu sendiri, sebagaimana yang disampaikan Hj Masita Nawawi Gani SH, akan terus mengawal proses perbaikan DPT yang saat ini sedang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota. “Kita akan mengevaluasi kembali seluruh data tersebut, terutama persoalan data ganda yang jumlahnya cukup signifikan,” tuturnya.

Selain Masita, Kordiv Hukum dan Data Informasi Bawaslu Malut, Dr Fahrul Abd Muid MA juga menyampaikan materi Pengawasan Tahapan Pendataan Pemilih, Anggota KPU Provinsi Malut, Pudja Sutamat dengan materi Pelaksanaan Penyusunan Data Pemilih.

“Banyak masukan, saran dan kritik yang disampaikan audience terkait persoalan data pemilih seperti masalah data ganda, pemilih pemula yang cenderung belum memiliki identitas seperti KTP-El, serta masih banyaknya pemilih yang belum terdata,” kata Kepala Sub Bagian Teknis Pengawasan Penyelenggaran Pemilu (TPPP), Bayu Arifian SSTP.(tr-01/pn/jfr)

BKKBN Fokus Upaya Penurunan Fertilitas SOFIFI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan penurunan fertilitas (kemampuan menghasilkan keturunan) untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk (LPP). Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang KB/Kesehatan Reproduksi BKKBN Dwi Listyawardani saat meresmikan rehab kantor BKKBN Perwakilan Maluku Utara serta Sosialisasi dan Pengembangan Program Lini Lapangan di Kampung KB di Sofifi, Rabu (12/9). Berdasarkan laporan Bappenas

dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari jumlah penduduk pada tahun lalu.

Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus 300 juta.

Dituturkan Dwi, upaya pengendalian LPP dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama di daerah tertinggal perbatasan kepulauan (DTPK), peningkatan ketahanan keluarga, termasuk ketahanan remaja. Selain itu program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) juga terintegrasi dan bersinergi dengan program prioritas pembangunan di daerah, terutama

Komisi XI Nilai Regulasi BOS Menyulitkan Sekolah SOFIFI- Sisitim penyaluran dana BOS untuk SMA/SMK yang bersumber dari dana transfer pusat pada item belanja langsung (BL) menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Pasalnya, sekolah dibuat sulit karena setiap saat menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Bahkan, satu sekolah saja terlambat menyampaikan pertanggungjawaban, semua sekolah tidak bisa dicairkan anggaranya.

Regulasi ini, akan segera diusulkan untuk dilakukan perubahan. Hal ini mengemuka pada rapat kunjungan BAKN RI terkait penelahan LHP BPK RI tentang akuntabilitas dana transfer

ke daerah khususnya dana BOS, yang berlangsung di ruang rapat gubernur di Kantor Gubernur Malut, Kamis (13/9).

Rapat yang berlangsung tertutup itu, dipimpin staf ahli Gubernur Salmin Janidi dan dihadiri tim auditor BPK RI perwakilan Malut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Malut Imran Jakub. Sementara dari Komisi XI sebanyak 10 orang, di antaranya Achmad Hatari dari Partai Nasdem, Djunaidi Auli dari PKS, Anreas Eddy Susetyo dari PDIP dan Sartono dari Partai Demokrat.

Salmin Janidi yang ditemui usai rapat menjelaskan, inti kunjuangan

SOSIALISASI: Deputi Bidang KB/ KR BKKBN Dwi Listyawardani usai meresmikan kantor BKKN Perwakilan Malut dan sosialisasi Kampung KB di Sofifi, Rabu (12/9) Bkkbn Malut For Malut Post

pada era desentralisasi ini. “Karena itu, dukungan pemerintah daerah mutlak di perlukan,” jelasnya.

Perwakilan BKKBN juga harus dapat mengembangkan kerja sama yang baik dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi

maupun kabupaten dan kota, juga harus dapat menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam RPJMN dan RKPD di daerah masing-masing,” tuturnya. (tr-01/pn/jfr)

tim BAKN ini untuk melakukan pendalaman terhadap hasil audit BPK terkait dana transfer pusat ke daerah, khususnya penggunaan dana BOS. BAKN meminta para pihak yang berkompeten untuk memberi penjelasan tentang permasalahan, hambatan juga bagaimana pola pertanggunghawaban yang belum sesuai dengan sistem akuntabilitas sehingga menimbulkan permasalahan keterlambatan kepada pihak sekolah.

Dia mengaku, regulasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dan Kemendagri tentang penyaluran dana BOS mempersulit daerah, apalagi daerah kepulauan seperti Malut. Sebab, sekolah diminta membuat pertanggungjawaban sebelum dilakukan pencairan. “Kondisi ini membuat sekolah menjadi sulit. Sebab sekolah yang tugasnya mengajar dan mendidik ditambah lagi dengan urusan administtrasi. Akibat rumitnya persyaratan itu, sekolah terlambat menerima pencairan, konsekwuensinya terjadi pungutan terhadap

siswa,” terangnya.

Dia mengaku, setiap tahun penyaluran dana Bos selalu terlambat, bahkan terbawa ke tahun berikut.

Bahkan tahun 2017 lalu, beberapa triwulan tertampung di Kasda, dan baru dicairkan pada akhir tahun.”Itu aibat dari regulasinya yang mempersulit sekolah. Padahal sekolah tugasnya mendidik, bukan urusan administrasi, BAKN salah satu alat kelengkapan yang tentu akan mengkaji untuk menyampaikan pada kementerian terkait, sehingga tidak menyulitkan daerah dalam rangka peningkatan SDM,” terangnya Terpisah, Kadikbud Imran Yakub menambahkan, penyaluran BOS dengan sistim BL membuat sekolah menjadi korban. Dikbud sendiri berkepentingan agar dana tersebut segera dicairkan, sementara BPKPAD memberikan syarat kelengkapan pertanggungjawaban. “Dua kepentingan ini terkadang dibenturkan dan membuat sekolah sulit menjalankan tugas secara efektif,” ujarnya. (udy/jfr)

8

SAMBUNGAN ETALASE Malut Post

...GURU Samb Hal. 1

Minimnya pemegang sertifikat pendidik dari kalangan non-PNS tampaknya berkaitan dengan persyaratan UKG. Salah satu syarat bagi guru non-PNS adalah masa pengabdian minimal 10 tahun.

“Setiap tahun pelaksanaan UKG, banyak guru PNS yang memanfaatkan ikut. Bagi guru non-PNS sangat minim. Karena itu total pemegang sertifikat bagi nonPNS hanya 15 orang. Itu juga ada yang usianya di atas 35 tahun,” terang Imran. Di sisi lain, aku Imran, peserta non-PNS yang ikut sertifikasi sebagian besar juga tidak lulus.

Selain Dikbud, instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan UKG adalah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang melekat langsung ke perguruan tinggi.

Namun di perguruan tinggi, tak semua mata pelajaran dapat diikutkan. “Di tiap perguruan tinggi telah ditentukan mata pelajaran apa saja. Misalnya olahraga tidak bisa ikut UKG di Unkhair, tapi harus di Unima. Sebab di LPTK Unkhair tidak untuk mata pelajaran olahraga,” jelas Imran.

Para peserta juga bisa mengikuti UKG di wilayah mana saja di Indonesia. Sebab sertifikasi ini menggunakan sistem daring.

“Dinas dan LPMP hanya melakukan pemberkasan dan validasi, sementara otoritas penyelenggara UKG ada pada LPTK,” tutur Imran.

Te r p i s a h , Ke p a l a B a d a n Kepegawaian Daerah Malut Idrus Assagaf menuturkan, hasil rapat bersama BKD Malut dan kabupaten/kota telah disampaikan ke BKN Regional Manado. Pihak BKN juga telah menyetujui dan akan meneruskan ke BKN Pusat.

Hasil rapat dimaksud terkait lokasi pelaksanaan tes. Seluruh kabupaten/kota memutuskan akan melaksanakan tes secara mandiri. Termasuk Halmahera Barat yang sebelumnya hendak bergabung dengan Pemerintah Provinsi. “Jadi minus Ternate, semuanya mau secara mandiri.

Fasilitas untuk tes akan disediakan sendiri atau disewa pada pihak ketiga. Sementara untuk Ternate disediakan BKN,” terang Idrus.

Kualitas Dipertanyakan Rendahnya jumlah pemegang sertifikat pendidik diakui juga oleh Sekretaris Program Pendidi-

...TENGGELAM Samb Hal. 1

Sedangkan enam orang lainnya masih dalam perawatan bidan di desa,” tutur La Simala.

Kapolsek Obi AKP Dedi Widanto yang dikonfirmasi menjelaskan, perahu tersebut dikemudikan oleh motoris bernama Yahya.

Sedangkan para penumpang sedianya hendak berdagang di Pasar Lapanawa, Jikotamo. Naas, saat tiba di Tanjung Mores perahu mereka dihantam gelombang.

“Sehingga mengalami mati mesin dan terbalik,” jelasnya.

Lakalaut tersebut baru diketahui warga Cap sekira pukul 7 pagi saat satu longboat dari Cap melintasi Tanjung Mores dan menemukan satu korban selamat, La Acan La Siba. Longboat itu juga menemukan dua korban tewas yang langsung dievakuasinya. “Mereka dikembalikan ke Desa Pasir Putih.

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

kan Profesi Guru (PPG) Universitas Khairun, Dr. Zulkifli Zam Zam. Selama ini, PPG telah menyelenggarakan PPG Prajabatan maupun PPG Dalam Jabatan. “Saat ini masih menunggu izin untuk bisa melaksanakan PPG Mandiri,” tuturnya kemarin.

Zulkifli sendiri enggan mengomentari mutu dan kualitas mahasiswa keguruan. Namun dia memberi gambaran, selama dua kali melaksanakan tes PPG Prajabatan Bersubsidi, tingkat kelulusan tergolong rendah. “Tes pertama dilaksanakan pada Oktober 2017, dan yang lulus hanya 32 orang dari 114 yang mendaftar.

Pada Maret 2018, diadakan seleksi kedua dan yang mendaftar 157 orang. Yang lulus berkas untuk ikut seleksi 49, namun hanya tiga yang lulus tes. Ini untuk calon guru yang baru lulus sarjana, bukan guru-guru PNS atau non-PNS Pemda,” urainya.

Menurut Zulkifli, situasi ini diperparah dengan banyaknya guru di Malut yang kurang update terhadap isu-isu pendidikan terkini, perkembangan kurikulum, perangkat pembelajaran dan lain-lain. Padahal itu semua akan muncul dalam soal tes yang dilakukan dengan sistem computer assisted test (CAT) tersebut. ”Ini yang menjadi kendala utama guru-guru kita, yang menurut hemat kami pemerintah belum hadir di situ. Padahal LPTK sangat siap untuk mendampingi guruguru ini dalam mempersiapkan diri untuk ikut UTN/UKG dalam rangka ikut PPG bagi yang nilainya melewati passing grade yang telah ditentukan. Dan tentu saja mengenalkan tentang perkembangan isu-isu terkini dalam dunia pendidikan sebagaimana yang telah dijelaskan,” paparnya.

Dia menyarankan para guru dan calon guru untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap isu satu ini. Sebab sertifikasi wajib hukumnya bagi mereka. “Untuk itu harus ada peran pemerintah. Misalnya melaksanakan pendampingan melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau kelompok kerja guru (KKG). Supaya mereka yang gaptek dengan teknologi bisa dikenalkan bagaimana seleksi masuk menjadi peserta PPG melalui sistem CAT, dan lain sebagainya,” tandasnya.

Terpisah, Ketua PPG Dr. Sahril Muhammad menuturkan, rendahnya kualitas para calon guru disebabkan sejak awal LPTK menerima mahasiswa yang berasal

dari sekolah-sekolah kekurangan guru dan sarana. Alhasil, kampuskampus yang punya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) kesulitan mengembangkan kualitas lulusan. “Tes PPG beberapa waktu lalu dari 43 yang ikut lulus 3 orang. Itu pun mereka alumni dari luar Malut,” ungkapnya.

Menurut Sahril, ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas calon guru Malut.

Selain output SMA, juga kultur masyarakat yang kurang mendukung mutu belajar. “Lulusan LPTK di Malut hampir tidak bisa bersaing dengan lulusan dari luar Malut. Hal ini akibat dari input penerimaan guru-guru di pulau-pulau yang manajemennya kurang bermutu. Selain itu, kultur masyarakat belum mendukung sepenuhnya pendidikan itu,” jabarnya.

Selain itu, sambung Sahril, kemandirian belajar yang terbilang susah. Inilah problem saat seleksi PPG dan UKG. Hal ini disebutnya menjadi tantangan lembaga yang melahirkan tenaga guru. “Kultur kemandirian belajar yang kurang ini juga kami alami, ini disebabkan karena sekolah-sekolah SMA yang berada di pulau-pulau yang tidak punya laboratorium, kemudian 8 standar pendidikan nasional belum maksimal diterapkan, fasilitas yang terbatas, guru SMP mengajarnya di SMA. Kalau ingin menata mutu pendidikan di Malut, maka hal ini yang harus diperhatikan dan dibenahi,” tegasnya.

Sementara Direktur LSM Pusat Studi Masyarakat Kepulauan (PUSTAKA) Malut, Karman Zein menyatakan, kebijakan bebas SKB tersebut tidak akan dinikmati sebagian besar alumni perguruan tinggi di Malut. Karena itu, ia meminta kepastian pemerintah agar memastikan tak ada persyaratan wajib memiliki sertifikat pendidik.

“Hal ini harus didiskusikan secara dini agar tidak menimbulkan kegelisahan di kalangan pelamar,” katanya. Dosen Program Studi Pendidikan Geografi STKIP Kie Raha Ternate ini menyampaikan, salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik adalah menempuh Program PPG selama kurang lebih setahun. Sementara PPG Unkhair baru setahun dibuka. “Itu artinya alumni Keguruan yang dihasilkan oleh beberapa perguruan tinggi di daerah belum memiliki sertifikat pendidik,” pungkasnya.(udy/tr-03/kai)

Pencarian lalu dilanjutkan dan semua korban berhasil ditemukan,” sambung Dedi.

Para korban selamat yakni Yahya (41), La Acan La Siba (21), Naim La Noho (25), Wa Uki La Raso (38), Wa Nitu (40), dan Wa Nunung La Atimu (17). “Penyebab kejadian belum bisa dipastikan tapi diperkirakan karena ombak. Prakiraan BMKG ketinggian ombak berkisar 1,25 meter sampai dengan 2 meter.

Di Desa Pasir Putih juga belum ada Pos Syahbandar sehingga tidak ada penerbitan SPB serta pengawasan langsung,” ungkap Kapolsek. Sementara itu, cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari terakhir membuat Badan Meteorologi, Klimatalogi, dan Geofisika (BMKG) Maluku Utara meminta masyarakat waspada terhadap ancaman gelombang tinggi. Pasalnya, gelombang laut di beberapa perairan laut sudah mencapai 3 meter. Prakirawan

BMKG Malut Satria Kridha Nugraha mengatakan, gelombang tinggi yang perlu diwaspadai adalah perairan laut Halmahera Utara, atau rute Tobelo-morotai.

Tinggi gelombang di situ mencapai 1,5 sampai 3 meter. Begitu juga Ternate-Bitung dengan ketinggian gelombang yang sama.

“Tinggi gelombang ini juga terdapat di Ternate-Batang Dua, Ternate-Sofifi yang rata-rata sampai besok (hari ini, red) tinggi gelombang mencapai 1,5 sampai 3 meter,” ungkapnya.

Sementara di Halmahera Selatan, dia menambahkan, tinggi gelombangnya sudah mencapai 1,5 sampai 2,5 meter. ”Potensi tinggi gelombang ini bisa saja melebihi dua kali lipat, tergantung arah angin. Maka itu kami berharap jika kondisi tidak memungkinkan petugas terus ikhtiar untuk tidak berangkatkan penumpang,” pungkasnya.(sam/ cr-05/kai)

...MOBIL Samb Hal. 1 Insiden naas ini terjadi sekira pukul 11 siang. Saat itu, keluarga Sarif Buamonabot, warga Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat hendak mengantar adik mereka, Hasna Buamonabot dan suaminya Faisal Fokaya ke Desa Fuata, Sulabesi Selatan. Hasna baru saja menikah dan hendak bertolak ke rumah mertuanya di Fuata.

Rombongan ini lalu menyewa Toyota Hilux bernomor polisi DG 1517 XY. Di Kepsul, sudah umum mobil sekelas Hilux dimodifikasi lalu dijadikan angkutan umum antarkecamatan. Bagian bak diberi atap dan pagar besi serta tempat duduk untuk penumpang.

Mahria Kailul, salah satu korban selamat menuturkan, rombongan saat itu berjumlah 12 orang, termasuk dua anak di bawah umur. Hardi Gamkonora diminta mengemudikan mobil tersebut. Sebagian besar penumpang duduk di bagian bak.

Jalanan sepanjang ManafWainib yang dilewati Hilux tersebut kondisinya sebagian masih amat memprihatinkan. Terutama di sekitar Desa Manaf, tempat kecelakaan terjadi. Menurut Mahria, ini pertama kalinya Hardi mengemudi melintasi jalanan tersebut. Setibanya rombongan di dekat Manaf, Sulabesi Tengah, pada tanjakan kedua mobil tibatiba melambat dan tergelincir mundur. Penumpang langsung panik sementara laju mundur mobil makin tak terkendali. Kondisi jalan yang bergelombang

...DIPIDANA Samb Hal. 1 Praktisi Hukum Armin Soamole mengungkapkan, masih banyak pemerintah daerah yang tidak memahami konsekuensi hukum yang akan menjerat mereka jika membiarkan jalan rusak tanpa perbaikan. Apalagi jika kondisi itu menyebabkan kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan, penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. “Banyaknya jalan yang rusak di negara ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi pemerintah. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban. Bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu alarm peringatan bahwa ada sanksi apabila membiarkan jalan rusak,” paparnya, Kamis (13/9).

Dalam Pasal 24 ayat (2) UU

...ZEWEX Samb Hal. 1 Rambutnya gondrong. Tangan kanannya penuh tato. Dan, suara pria yang akrab disapa Sewek atau Zewex itu serak.

Zewex memang punya kombinasi latar belakang yang lumayan tak lazim. Dia vokalis grup rock Karpet sekaligus solois. Yang dulunya adalah pemain Persebaya Surabaya. Dan, kini mengabdikan diri melatih di klub tempat dia awal dibina: Indonesia Muda.

“Jangankan pemain saya, lha wong teman saya satu band saja nggak ada yang tahu kalau saya mantan pemain Persebaya.” *** Ke mana pun winger Pelita Jaya I Made Pasek Wijaya bergerak, bek kanan Persebaya itu selalu menguntit. Tanpa kompromi.

Bras, bres. Khas Surabaya.

Sampai-sampai rekan setim Pasek, Bonggo Pribadi, tak terima.

Bek tengah berpostur tegap itu pun bersitegang dengan si bek kanan yang baru berusia 20 tahun tersebut. Bahkan nyaris baku hantam sebelum dipisahkan para pemain lain. “Saya dan Bonggo itu sebenarnya akrab karena samasama dibesarkan di Indonesia Muda,” kenang Agus alias Zewex, si bek kanan Persebaya tersebut, mengenang kejadian di final Piala Utama 1990 itu.

Tapi, seusai laga yang dimenangi Persebaya 3-2 itu, keduanya bersalaman lagi. “Kami saling memaafkan. Ya, seperti nggak ada kejadian apa-apa,” kata bapak dua anak itu.

Yusuf Ekodono yang mencetak dua gol bagi Persebaya dalam laga di Stadion Utama, Senayan (kini Stadion Utama Gelora Bung Karno), itu memang lebih banyak disorot. Tapi, keberhasilan Agus mematikan salah seorang winger terbaik tanah air memainkan peran tak kalah penting. Totok Risantono, mantan pelatihnya di Persebaya, tak kaget dengan kemampuan pria kelahiran 17 Agustus 1970 tersebut. “Dia memang garang, lugas, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat.

Dia adalah satu-satunya bek yang membuat Syamsul Arifin (penyerang Niac Mitra yang kemudian membela Persebaya) ketakutan,” kata Totok.

Kegarangan Zewex itu juga masih diingat betul oleh I Putu Gede. Sebab, dia pernah satu tim

akhirnya membuat Hilux itu terbalik. “Pas sampai di tanjakan S Desa Manaf itu langsung tiba-tiba mobil terguling karena kondisi jalan yang tidak bagus,” kata Mahria yang masih terbaring lemas di RSUD Sanana.

Saat mobil tergelincir, Mahria dan beberapa korban lain tergencet besi mobil yang dipasang di pinggiran bak. Akibatnya, dia mengalami patah tulang kaki.

Penumpang lain, Nofita Fatce, juga patah tulang. Sementara Sarif Buamonabot, kakak kandung pengantin perempuan, tewas seketika di lokasi kecelakaan.

Sarif juga duduk di bagian bak.

“Saat mobil tergelincir, saya lihat dia (Sarif ) tidak ada di dalam mobil lagi. Dia duduk di bagian belakang, katanya dia loncat (dari mobil),” ungkap Mahria.

Namun ada korban lain yang mengaku melihat korban tergeletak di jalan saat mobil tergelincir.

Diduga, anggota Satpol PP Kepsul itu terjatuh dan tergilas saat mobil tergelincir. ”Katanya dia sudah tergilas ban mobil, jadi langsung meninggal di jalan,” kata Hasanudin, korban lain.

Para korban langsung dilarikan ke RSUD Sanana. Setelahnya, korban meninggal dibawa ke rumah duka di Nahi.

Beberapa rekan Satpol PP Sarif yang ditemui Malut Post menuturkan korban baru saja lepas piket pagi kemarin. Sehari-hari, Sarif memang bertugas di kantor Bupati Kepsul. ”Pas pulang langsung dia ingin antar adiknya ke Fuata karena adiknya itu baru saja kawin,” kata rekan korban

kemarin.

Bupati Kepsul Hendrata Thes yang dikonfirmasi turut menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Sarif. Hendrata juga menyatakan ruas jalan tersebut bakal dikerjakan tahun 2019. “Saya atas nama pemda berbelasungkawa atas kecelakaan yang menimpa korban tadi pagi (kemarin, red). Dan pemda saat ini lagi melakukan pekerjaan pemangkasan dan pemeliharaan jalan tersebut. Tahun depan dihotmix dari PU,” tuturnya.

Sementara Kasatlantas Polres Kepsul Iptu Mochtar Saniapon menyatakan pihaknya telah mengamankan sopir dan kendaraan yang digunakan. ”Anggota sudah melakukan olah TKP dan untuk sementara kita periksa saksi-saksi dan surat kendaraan,” kata Mochtar di ruang kerjanya kemarin.

Polisi menduga penyebab kecelakaan lantaran sopir tidak mampu mengendalikan kendaraan saat naik di tanjakan curam tersebut. ”Info, sopir baru melintas di medan situ. Katanya mobil masih dalam posisi hidup saat tergelincir,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kepsul Syafrudin Sapsuha menuturkan ruas jalan sepanjang 10 kilometer yang menghubungkan Manaf dan Wainib akan dibangun pada 2019. Menurutnya, badan jalan tersebut baru dibuka pada 2009 lalu. “Sedangkan lapen sekitar 2013. Sudah pasti jalan akan dibangun pada 2019,” tandasnya.(ikh/kai)

22/2009 juga disebutkan, jika jalan rusak belum diperbaiki, penyelenggara wajib memberi tanda atau rambu peringatan di lokasi tersebut. “Kecuali jika kecelakaan karena kondisi cuaca, maka tidak terkena sanksi hukum,” sambung advokat Peradi ini.

Armin menjelaskan, ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya.

Dimana dalam Pasal 273 undangundang lalu lintas menyebutkan kecelakaan karena jalan rusak yang mengakibatkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dapat dijerat dengan kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 12 juta.

“Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta,” terang alumni Universitas Khairun ini.

Sedangkan dalam Pasal 273 ayat (4) disebutkan, penyeleng-

gara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta.

Armin mengakui, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya aturan hukum yang menjamin hak mereka mendapatkan infrastruktur layak. Padahal kecelakaan di jalan akibat kondisi jalan yang buruk kerap ditemui. “Sudah banyak korban kecelakaan akibat jalan rusak. Jika korban atau keluarga korban sadar hukum, pasti penyelenggara bisa terkena sanksi hukum,” ujar pengacara yang tergabung dalam kantor pengacara Rasman Buamona dan Rekan ini.

Armin juga meminta pemerintah selaku penyelenggara dapat lebih serius menangani infrastruktur jalan dan jembatan. Selain pengerjaan, pengawasan juga perlu ditingkatkan. “Sehingga pihak ketiga atau kontraktor yang menangani pekerjaan jalan tersebut tidak asal jadi mengerjakan,” tandasnya.(kai)

di ajang Piring Cup 1986. Saat itu tim yang dia perkuat bareng Zewex, Telkom, menjadi juara.

“Dia punya karakter permainan Suroboyo yang sangat kuat,” tegas pelatih Perseru Serui itu.

Meski keras, sepanjang karir, Zewex tak pernah kena kartu kuning atau merah. “Soalnya walau main keras, tapi saya kan nggak ngawur,” ujar Zewex.

Selain permainan garang, ciri khas Zewex lainnya adalah selalu mengenakan celana pendek selutut saat berlatih. Tak lazim di masanya. Alasannya, takut beset karena terjatuh saat berlatih.

Karena kebiasaan itulah julukan Sewek berasal. Kelak, saat memasuki dunia musik, agar terlihat nge-rock, penulisan Sewek dia ubah jadi Zewex.

Adalah Subodro, mantan pelatih Persebaya, yang memberinya julukan itu. “Sewek itu jarit yang dipakai ibu-ibu,” tutur Zewex.

Dia memulai karir di lapangan hijau sebagai pemain tengah. Dari posisi tersebut, dia turut mengantarkan Persebaya U-17 merebut juara ketiga Piala Suratin 1996.

Nah, karena performanya bersama tim junior apik, dia langsung dipromosikan ke tim senior.

Tapi, perannya berbeda. Menjadi bek kanan.

Perubahan posisi tersebut ternyata tak membuat performa Zewex meredup. Malah sebaliknya. Kesuksesan di final Piala Utama tadi adalah buktinya.

Tapi, gelar Piala Utama itu sekaligus menjadi titik balik kehidupan penghobi sepeda itu.

Memasuki 1991, dia memutuskan mundur. Tak hanya dari Persebaya, tapi juga dari sepak bola.

Padahal, kala itu usianya masih 21 tahun. Usia emas dalam sepak bola. Tapi, Zewex mantap mundur. Padahal, dia juga belum tahu mau ke mana kala itu. “Saya masih ingat, saya hanya dibayar kalau datang latihan,” kenang penggemar legenda Jerman, KarlHeinz Rummenigge, itu.

Sekali latihan, dia dibayar Rp 10 ribu. Nah, waktu itu, dalam satu minggu, Persebaya lima kali berlatih. Persebaya kala itu memang masih berstatus tim Perserikatan. Amatir.

Sementara itu, Zewex merasa kebutuhannya sudah mulai membengkak. *** Pada 1995, dua tahun setelah mereka berdiri, album pertama Karpet dengan lagu andalan

Males mendapat sambutan positif meski diproduksi secara indie.

Males juga dianugerahi The Best Video Clip versi Video Musik Indonesia 1995. Lewat klip Males itu pula bisa dilihat betapa kegarangan Zewex di lapangan berpindah ke atas panggung. Gelap dan ekspresif.

Buntut kesuksesan album pertama itu, tawaran manggung membanjir. Penampilan Zewex pun mulai berubah. Tangannya dirajam tato. Dan, rambut dibiarkan memanjang.

Meski cukup sukses, Zewex mengaku butuh waktu untuk adaptasi. Dari yang biasanya ke stadion, kini menuju studio. Dari yang biasanya berlaga dengan 11 pemain, kini konser dengan 5 orang saja. Meski bertolak belakang, dia menilai ada banyak kesamaan antara musisi dan pesepak bola.

Karpet sempat menelurkan album kedua bertajuk Disvacum pada 2003. Ada delapan single.

Sayang, kali ini mereka tak sesukses album pertama.

Karpet pun memilih vakum pada 2004. Apalagi, sejak setelah menikah dengan Dien Rahayu pada 2002, Zewex sudah mulai kurang fokus. Tapi, saat vakum pun, Zewex tetap tak jauh dari musik. Dia pulang kampung ke Surabaya. Menjadi manajer entertainment di Cangkir Caffe, Surabaya, hingga 2006.

Setelah itu, dia ditawari merilis single pada 2007. Dia pun menelurkan dua lagu, Terbang Tinggi dan Cuek. Hebatnya, pengiringnya merupakan para musisi besar. Dari Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, hingga Ikmal Tobing. *** Aji Santoso tak pernah melihat bagaimana permainan Zewex semasa masih aktif bermain. Tapi, sebagai personal, dia menyebut pelantun Mereka Bicara itu sebagai sosok yang pintar. “Dia juga cepat akrab dengan siapa pun,” kata Aji. Mungkin itu pula yang bisa membuat Zewex luwes berpindah dari sepak bola ke musik. Dia pun berkomitmen untuk terus menguri-uri-nya.

Dia juga sudah melakukan proses rekaman untuk album ketiga Karpet. Dan, tiap Minggu pagi dia menyempatkan waktu mendidik bakat-bakat belia di Indonesia Muda. “Ini bentuk rasa kangenku dalam dunia sepak bola. Sekalian balas budi.”(jpc/kai)

HUKUM & KRIMINAL JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

Malut Post

9

Penyidikan Kasus RSUD Morotai Kandas Penyidik Terkendala Hasil Perhitungan Kerugian Negara Editor : Irman Saleh Peliput : Ramlan Harun

TERNATE – Polda Malut kelihatannya dibuat pusing oknum-oknum terlibat dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pulau Morotai. Betapa tidak, meskipun penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang cukup dan meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan, belum bisa ditetapkan tersangka.

Pasalnya penyidik Reskrimsus Polda belum mengantongi hasil perhitungan kerugian negara. Koordinasi penyidik dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan ahli dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pun belum menemui titik terang. “Sampai saat ini kami belum terima laporan hasil perhitungan dari BPKP dan ahli. Kami tetap menunggu

saja sambil melakukan koordinasi lanjut.

Kalau kerugian negara sudah kami kantongi, tentu berkas kasus ini sudah maju, jadi kami menunggu saja,” ujar Wadir Reskrimsus Polda, AKBP Dedy Kurnia Tri. Ia mengakui bahwa penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 1,2 miliar tersebut, sehingga status kasus ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Pihaknya akan menetapkan tersangka jika sudah mengantongi dokumen audit kerugian negara. Sekadar informasi, untuk proyek pembangunan RSUD Morotai yang dianggarkan dua tahap itu diduga bermasalah sebagaimana hasil audit BPKP. Penyidik Polda kemudian menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Tahap pertama senilai Rp 700 juta dan tahap dua Rp 500 juta.(tr-04/lex)

SEMENTARA ITU Usai Ekspos, Butuh Bukti Tambahan TERNATE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate masih memerlukan bukti tambahan dalam kasus dugaan korupsi kredit macet di Bank Maluku - Maluku Utara. Tambahan bukti tersebut terungkap saat tim penyelidik Kejari Ternate menggelar ekspos perkara pada Rabu (12/9) lalu.

Ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Andi Muldani Fajrin.

“Kemarin (Rabu, red) kami ekspos, dalam ekspos itu ada hasil yang perlu ditambahkan sebelum melangkah ke tahap selanjutnya,” kata Andi kemarin (13/9).

Menurutnya, saat ini tim yang menangani perkara tersebut sedang melakukan pemenuhan kekurangan tersebut.

Kata Andi, kekurangan yang ditemukan saat ekspos kasus it bukan berkaitan dengan alat bukti.

Namun, pihaknya harus menambahkan beberapa kekurangan itu untuk lebih menyempurnakan berkas perkara tersebut.

“Ya namanya penyelidikan kan, jadi kami coba dalami apakah suatu peristiwa itu adalah peristiwa pidana atau bukan. Maka penyelidikan itu kami perdalam,” jelasnya.

Rencananya, tim penyelidik akan kembali melakukan ekspos perkara pada awal pekan depan.

“Kami akan ambil keputusan setelah anggota saya selesai melaksanakan yang saya tugaskan itu.

Jadi rencananya Senin pekan depan anggota saya sudah laporkan hasilnya, sehingga besoknya langsung ekspos kembali,” pungkasnya.(cr-04/lex)

SOSIALISASI MAHASISWA Kubermas Unkhair Ternate bersama Satuan Lalulintas Polres Ternate melakukan sosialisasi ketertiban ber-lalulintas. Kegiatan tersebut berlangsung beberapa hari belakangan ini dan berakhir kemarin (13/9). Tidak hanya sosialisasi, polisi satuan lalulintas juga melakukan tilang kendaraan. Ini dilakukan agar pengendara taat saat berkendaraan. Mahasiswa Kubermas dan polisi lalulintas foto bersama usai kegiatan.(*)

Jamaah Tuntut Proses Hukum T E R N AT E – P e n y i d i k Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Malut akhirnya mengambil keputusan untuk memproses hukum bos Travel Asya Tour, Asnawi Ibrahim. Pasalnya, pria 26 tahun ini melanggar kesepakatan dalam perjanjian pengembalian uang jamaah umrah senilai Rp 10 miliar.

Awalnya Aswani diberikan waktu enam bulan untuk memenuhi tuntutan jamaah umrah. Hanya saja, hingga waktu yang diberikan bera-

khir, Aswani tidak memenuhi kesepakatan tersebut. Bahkan, bos Travel Asya Tour juga tidak diketahui keberadaannya hingga kini.

Lantaran resah, ada jamaah umrah yang meminta Polda untuk memproses hukum masalah tersebut, karena mediasi tidak mulus. “Saat mediasi, pemilih Travel diberi waktu enam bulan.

Tetapi sampai saat ini ia tidak bisa melunasi uang jamaah umrah. Oleh karena pemilik Travel harus diproses

dengan tindak pidana penipuan. Para korban juga meminta agar masalah ini segera diproses hukum, “jelas Wakil Direktur (Wadir) Reskrimsus Polda, AKBP Dedy Kurnia Tri pada Malut Post, Kamis (13/9).

Menurutnya, dalam waktu secepatnya penyidik Reskrimsus Polda mengusut tuntas dugaan penipuan tersebut. Penyidik juga akan mencari tahu keberadaan pemilik Travel untuk didatangkan ke Ternate guna memenuhi proses hukum.(tr-04/lex)

BPK Tim Diklat Kejagung Rencana Sambangi Kejati Evaluasi Kerugian Kasus Kemenag TERNATE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana mengevaluasi kembali kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ternate.

Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Andi Muldani Fajrin mengatakan, kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Kemenag Ternate tahun anggaran 2014 itu kini masih dalam tahap penyelidikan.

Menurutnya, setelah berkoordinasi dengan BPK, Badan yang memiliki legitimasi dalam menghitung kerugian negara itu berencana masih akan melakukan evaluasi terkait kerugian negara dalam perkara tersebut.

“Setelah kami koordinasi, BPK akan evaluasi kembali, karena dengan adanya pengembalian kerugian negara,” kata Andi. Sekadar diketahui, kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 309 juta itu telah menetapkan Direktur Utama PT Karbala Pratama berinisial UD. (cr-04/lex)

TERNATE - Tim Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kamis (13/9) berkunjung ke kantor Kejati Maluku Utara yang beralamat di kelurahan Stadion, Kota Ternate Tengah.

Kepala Kejati Malut, Ida Bagus Nyoman Wismantanu saat dikonfirmasi mengatakan, kunjungan tim Diklat yang beranggotakan dua orang itu dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap siswa-siswa Kejaksaan yang sudah lulus pada tahun 2017 silam.

Orang nomor satu di Kejati Malut itu menjelaskan, tujuan monitoring itu untuk mencari data, kajian dan evaluasi terhadap hasil Diklat. Jika perlu dilakukan perbaikan maka itu akan dilakukan dengan sesegera mungkin.

“Kalau di Maluku Utara ada sebanyak 40 siswa. Namun sekitar 20 siswa yang sudah pindah tinggal sekarang ma-

Tadi (kemarin,red) kami minta mengenai siswa yang berpendidikan mengenai perikanan, illegal logging,dan ilegal meining, illegal fishing. Karena kita harus banyak perlu melakukan pengawasan sumber daya alam Ida Bagus Nyoman Wismantanu Kepala Kejati Malut

sih 20 siswa,” kata Kajati saat dikonfirmasi usai menghadiri kegiatan Diklat.

Selain itu, program apa yang masih dibutuhkan di Maluku Utara akan menjadi salah satu bahan kajian dari tim diklat.

“Tadi (kemarin,red) kami minta mengenai siswa yang berpendidikan mengenai perikanan, illegal logging,dan ilegal meining, illegal fishing.

Karena kita harus banyak perlu melakukan pengawasan sumber daya alam,” ungkapnya. Kajati Berharap, putra dan putri di Maluku Utara lebih menegakkan hukum di Malut. (cr-04/lex)

10

Malut Post

LOKAL SPORT

Wiranto Cup, Amat Perkuat CST Bandung TERNATE – Rahmat Sero Sero merupakan salah satu pemain cilik yang berbakat dan punya talenta luar biasa. Pemain berusia 10 tahun ini sebenarnya adalah pemain binaan SSB Nuku Tidore Kepulauan. Namun, kualitas dan performa gemilang yang ditunjukkan di sejumlah turnamen lokal, membuat Amat –panggilan akrabnya, dipanggil untuk memperkuat salah satu SSB di Bandung, CST Dago Bandung.

Ya, SSB yang bermarkas di Kota Bandung ini akan berlaga di Wiranto Cup, Sabtu (15/9) besok di lapangan Gasibu Bandung.

Sebelumnya, pelatih SSB CST Dago Bandung, Iwan Kurniawan kepincut dengan penampilan yang sudah ditunjukkan pemain cilik kelahiran 2 Agustus 2004 di Tidore itu dari sejumlah pertandingan yang diikuti Amat. Baik di tingkat lokal maupun nasional.

Prestasi mentereng Amat di turnamen lokal memang cukup brilian. Prestasi individu yang nyaris sudah jadi langganannya adalah pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik. Tercatat, sudah dua kali ia meraih prestasi individu top skor. Di antaranya pada turnamen antar SSB yang digelar di Ternate, dan festival Nuku 2018 di Soasia Tidore Kepulauan.

Bukan saja di tingkat lokan, sejumlah turnamen di tingkat nasional usia dini juga Amat tak pernah absen membela SSB yang membesarkannamanya itu.

RAHMAT Sero Sero

Baca: AMAT... Hal 11

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

Dandim Cup Bakal Meriahkan HUT TNI TERNATE - Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-73 tahun, TNI akan menggelar kejuaraan menembak memperebutkan Piala Dandim III, 25 September mendatang di Lapbak Malik R. Malan, Kelurahan Tubo.

Kejuaraan menebak itu mulai pada tanggal 25- 26 September nanti. Untuk peserta, panitia tidak membatasi, baik usia maupun kategori lomba. Mulai dari Senpi laras panjang (tembak serbu), Senpi Pistol (tembak reaksi ), Senapan angin PCP (Bench Rest 50 M) dan Air soft gun (Combat Tactical shoot).

Ketua panitia, Mayor Inf Kasdim 1501, Anton Santoni menjelaskan, dengan adanya even kejuaraan ini dapat menemukan bibit penembak muda untuk bisa dipersiapkan ke event-event berskala nasional. Menurutnya, pihaknya juga bekerja sama

dengan Pemkot dan BUMN untuk menyukseskan kejuaraan tersebut.

“Semoga kejuaraan ini kita menemukan penembak muda. Kami tidak membatasi jumlah peserta karena ini bagian dari memeriahkan HUT TNI,” katanya.

Dia mengajak masyarakat, intansi maupun klub menembak untuk melibatkan diri pada kejuaraan itu. Ia mengatakan, sebenarnya atlet di Malut juga sudah ada, namun karena event ini ada untuk memeriahkan HUT maka, masyarakat umum maupun instansi juga bisa dilibatkan untuk memeriahkannya.

“Jika kita menemukan bibit yang bagus juga kita akan serahkan ke Kodam untuk dibina,” ujarnya. (mg-04/yun)

PSSI Berpotensi Dihukum FIFA Tunggak Gaji Milla, PSSI Dinilai Putar Balikkan Fakta JAKARTA - PSSI berpotensi mendapatkan sanksi dari FIFA jika tak segera melunasi gaji pelatih Timnas Indonesia Luis Milla. Juga tanggungan sewa rumah yang ditangani Milla.

Komite Eksekutif PSSI membuka tunggakan gaji Luis Milla selama tiga bulan dengan nilai Rp 6,9 miliar.

Sumber juga menyatakan jika PSSI tak membayar sewa rumah Milla di Bali hingga pelatih asal Spanyol itu harus menalangi biaya mulai Februari hingga Agustus.

PSSI merespons dengan tengah berkomunikasi dengan Milla untuk memperpanjang kontrak setahun

lagi. PSSI menyebut pelatih asal Spanyol itu belum memberikan jawaban. Pernyataan PSSI lewat sekjen Ratu Tisha Destria itu dimentahkan sumber dengan menyebut sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan si pelatih. PSSI pun tak mengajak bicara Milla untuk menyampaikan niat menambah kontrak sebelum Milla meninggalkan Indonesia.

PSSI bersikukuh masih butuh waktu untuk meyakinkan Milla dan memberi waktu hingga 15 September.

Pemerhati sepakbola nasional, Akmal Marhali, Baca: FIFA... Hal 11 LUIS Milla

SKUAD SSB Indonesia Muda Ternate

IM Ternate Terus Menambah Jam Terbang TERNATE –Pada babak penyisihan, Indonesia Muda Kota Ternate mengalahkan Bina Taruna dengan skor tipis 1-0 pada Liga FOPSSI Seri Nasioanl di Stadion Siliwangi, Bandung. Sebelumnya, Indonesia

Muda memboyong 14 pemain usia 11 tahun. Tim yang dikirim SSB yang bermarkas di Kelurahan Kampung Pisang itu untuk mengikuti dua tim, yakni Firman Utina Cup di Tangerang dan FOPSSI di Bandung.

Namun, pada tournament Firman Utina Cup, IM kandas di 12 besar.

Setelah kalah di turnamen Firman Utina, Baca: TERBANG... Hal 11

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

...FIFA Samb Hal. 10

menilai PSSI seharusnya jujur kepada publik soal kondisi tersebut. Selain itu, PSSI tetap wajib membayar hutang yang menjadi hak Milla.

“Utang itu bahkan bisa membuat PSSI dihukum FIFA. Apabila, PSSI tidak berniat memperpanjang kontrak Luis Milla. Segala kewajiban harus segera diselesaikan. Mulai dari utang dan akomodasi tempat tinggal yang belum dibayarkan,” ujar Akmal.

Menurut Akmal jika PSSI tak segera menyelesaikan tunggakan itu, bukan tak mungkin Milla bakal melaporkannya kepada FIFA. Hal itu akan membuat PSSI disanksi oleh federasi sepakbola dunia itu.

“Penting ini untuk diselesaikan segera. Jika tidak, masalahnya bisa panjang. Milla bisa saja melapor ke FIFA dan PSSI pastinya akan kena sanksi,” ujar dia.

“PSSI harus jadi contoh anggotanya (klub). Banyak klub yang tak bayar gaji pemain. Lalu pemain melapor ke FIFA dan akhirnya mendapatkan sanksi berupa denda dan pengurangan poin. Bukan mustahil itu akan terjadi pula ke PSSI,” kata Akmal.

“Dan, ini akan membuat marwah PSSI jatuh. Baik, di mata anggota maupun dunia. Ketika drama terus dimainkan dan tercium publik ini satu kebohongan akan menyulitkan PSSI mendapatkan trust dari masyarakat. Padahal, menjaga trust adalah tugas utama PSSI. Itu salah satu program utama dalam kaitan reformasi tata kelola sepakbola na-

...TERBANG Samb Hal. 10

Indoesai Muda Ternate dengan pemain yang sama mencoba peruntungan lagi di Liga FOPSSI seri nasional Bandung. Pada babak penyisihan, Indonesia Muda Ternate membobol gawang Bina Taruna Kaltim 1-0. Gol semata wang itu dicetak oleh Sheva Rashya Rivai. Kemudian, di laga kedua, Indonesia Muda hanya bermain imbang 0-0 lawan SSB Bina Taruna Jakarta.

Pelatih Indonesia Muda, Muhammad Wandi Djohar mengatakan timnya harus lebih meningkatkan skil bermain. Sebab, lawan yang dihadapi di daerah Jawa rata-rata punya kualitas yang bagus. Namun demikian, bagi Wandi anak asuhnya sebenarnya hanya memanfaatkan turnamen tersebut untuk menambah jam terbang pemain.

“Semua anak-anak bermain bagus, tapi kita harus lebih tingkatkan lagi. Kalau secara keseluruhan semua main bagus. Ini tentu kita manfaatkan agar pemain punya pengalaman dan jam terbang yang banyak,” katanya. di laga penyisihan grup ini, Indonesia muda tampil dengan sejumlah pemain terbaik mereka, yakni Erlangga Safan (PG), Fajrin Teapon,

SAMBUNGAN sional,” dia menegaskan.

“Harus diingat pula Luis Milla itu pelatih profesional. Mantan pemain profesional di klub besar (Barcelona dan Real Madrid) dan pelatih timnas Spanyol U-19. Artinya, bicara profesional publik akan lebih percaya kepada Luis Milla dibandingkan PSSI,” ujar dia.Sebelumnya, Milla diklaim belum memberikan jawaban soal tawaran perpanjangan kontrak. PSSI diminta terbuka soal status pelatih asal Spanyol itu. PSSI berencana memperpanjang kontrak Milla hingga satu tahun ke depan.

Itu setelah PSSI menilai permainan Timnas mengalami kemajuan seperti di Asian Games 2018.

Tapi, sampai saat ini, masa depan Milla malah dispekulasikan. PSSI mengklaim Milla belum memberikan jawaban atas ketertarikan itu.

Eks pemain Barcelona dan Real Madrid itu diberikan batas waktu sampai 15 September untuk membuat keputusan.

“PSSI berusaha memutarbalikkan semuanya. Ketidakmampuan mau ditutupi dengan drama. Ujungnya, Luis Milla yang dianggap tak mau memperpanjang kontrak. Ini cara mereka untuk meredam tekanan publik. Tapi, sejatinya publik sudah tahu semua kok,” dia menambahkan.

“PSSI sebagai lembaga publik (berdasarkan KIP - Komisi Informasi Publik) harus terbuka dan transparan. Sampaikan saja sejujurnya ketidakmampuan membayar gaji Luis Milla. Publik akan lebih mudah menerimanya dibandingkan bermain drama seperti saat ini,” dia menegaskan. (dtc/yun) Ali Safik, M. Arib Pandawa, Fadlan Zulkifli , Muhamad, Fadhil Rasya, Marlif Maulana, Shevarashya Rivai, Faturahman Fatmona, Angga Barakati dan Afzaldilawar.

Dia menabahkan, tetap dengan target yang sama seperti di turnamen Firman Utina Cup, yakni lolos semi final. Ia meyakini dengan kerja keras dan optimisme tinggi maka timnya bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif. “Kami yakin dengan kerja keras selama persiapan, materi ini kami bisa tembus semifinal bahkan final,” katanya.

Sementara itu, ketua umum Indonesia Muda Koba Rusdi mengatakan, dari dua event besar yakni Firman Utina Cup di Tangerang dan FOPSSI di Bandung merupakan kesempatan untuk menambah pengalaman dan jam terbang pemain. Pihaknya berharap, ada dukungan terhadap pemain Indonesia Muda. Menurutnya, dukungan dan motivasi sangat berpengaruh terhadap pemain terutama di usia mereka yang masih sangat muda. “Agar mereka bisa bermain secara gembira dan tentu memetik pengalaman yang banyak dari event nasional. Kalah dan menang itu hal yang bisa dalam setiap pertandingan, yang terpenting mereka sudah tampil baik dan menjunjung sportivitas,” ujarnya mengakhiri. (mg-04/yun)

...AMAT Samb Hal. 10

Nah, melalui media lokal baik online maupun cetak pelatih SSB CST Dago Bandung, Iwan Kurniawan memantau dan akhirnya jatuh cinta pada Amat.

Karena itu, pada turnamen Wiranto Cup yang akan kick off Sabtu besok ini, Amat langsung dipanggil bergabung dengan anak binaan Iwan Kurniawan itu.

“Dia (Amat) baru selesai latihan bersama teman-temannya di SSB CST

...CATATAN Samb Hal. 1

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional terus meningkat mencapai 60,34 persen.

Dari aspek lapangan kerja, dari total 117 juta pekerja di Indonesia, sekitar 114 juta bekerja pada UMKM. Ini berarti bahwa andil UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja mencapai 96,9 persen.

Dari sisi ketahanan terhadap krisis ekonomi, UMKM juga telah teruji mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008, dikarenakan UMKM dapat menyesuaikan proses produksinya serta karakteristiknya yang langsung melayani kebutuhan harian masyarakat. Di samping itu, permodalan UMKM tidak bergantung pada pinjaman dalam mata uang asing sehingga relatif aman ketika terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan memberdayakan UMKM sejatinya Pemerintah juga sedang mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta pemerataan pembangunan.

Permasalahan UMKM Malut Seperti halnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, UMKM juga menjadi penggerak utama perekonomian Malut. Data sensus ekonomi tahun 2016, menyebutkan bahwa 6,35 persen penduduk bumi Moloku Kieraha masih berada dibawah garis kemiskinan, indeks gini juga tercatat sebesar 0,317, yang menunjukkan adanya ketidakmerataan penghasilan yang cukup besar.

Sementara itu, dari 82.603 usaha/ perusahaan yang ada di Malut sekitar 82.549 adalah skala UMKM atau sebesar 98 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi sektor yang mendominasi dengan porsi 43,76 persen.

UMKM di Malut juga menjadi penyumbang tenaga kerja terbesar dengan penyerapan tenaga kerja 85,45 persen dari seluruh kegiatan ekonomi. Berdasarkan data di atas, apabila pemerintah daerah di Malut ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka pemerintah daerah harus lebih fokus dalam memperkuat UMKM dengan melakukan intervensi terhadap permasalahan yang dihadapi UMKM. Terdapat tiga tantangan utama bagi pelaku UMKM di Malut. Pertama, terbatasnya akses permodalan. Banyak UMKM yang kesulitan memperoleh pinjaman

...SMK Samb Hal. 1

Ini terdiri dari tenaga kerja terampil lulusan SMA/SMK ke bawah sebanyak 5,9 juta orang dan 2,1 juta orang berpendidikan D3 yang mengisi ruang tenaga kerja pelaksana dan ahli. Dari jumlah tersebut, yang telah tersertifikasi baru 470.789 orang, ini berarti masih 7,4 juta orang yang belum tersertifikasi (backlog).

Demikian pemaparan Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Konstruksi, Dewi Chomistriana saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi Link and Match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Hotel Batik . Dijelaskannya, program Link and Match SMK ini, adalah implementasi nota kesapahaman antara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dengan Dirjen Bina Konstruksi (Kemen PUPR) tentang Pengembangan Sertifikasi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Konstruksi yang merupakan suatu terobosan untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang terampil melalui lembaga pendidikan.

Sosialisasi dilakukan kepada para kepala sekolah dan ketua jurusan SMK di empat Provinsi yakni Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara di Hotel

...BERPINDAH Samb Hal. 1

Peresmian terhadap perumahan yang ditargetkan menampung kurang lebih 200 pegawai yang dibangun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Malut di Desa Barbar Kecamatan Oba Tengah itu dipusatkan di halaman depan perumahan.

Selain meresmikan perumahan, Gubernur juga melaunching website Disperkim Malut sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Gubernur pada kesempatan itu menjelaskan, perumahan dinas tersebut akan diperuntukan bagi PNS bergolongan rendah seperti pejabat eselon IV. Dengan target memindahkan domisili pegawai yang sebelumnya di Ternate ke Sofifi guna mendorong peningkatan disiplin pegawai. “Dengan adanya perumahan tersebut saya tidak lagi mau mendengar alasan bahwa masih ada dinas atau PNS yang melakukan aktivitas di Ternate, kecu-

Malut Post

11

(malam tadi, red). Baru bergabung latihan jadi butuh proses penyesuaian dengan teman-teman. Tapi alhamdulillah tidak ada kendala, latihannya dijalankan dengan baik,” kata ayahnya, Guntur Sero Sero yang juga mendampingi Amat di Bandung. Usai latihan sore kemarin, Amat langsung diserahkan jersey SSB CST Dago Bandung.

Seperti biasa, penyerahan jersey tersebut juga Amat tetap tidak mendapat nomor lain melainkan nomor favoritnya, yaitu 8. Nomor punggung 8 tersebut merupakan nomor yang tidak

bisa ditanggalkan Amat saat merumput memperkuat SSB Nuku.

Ayahnya berharap, Amat bisa menunjukkan performa yang baik saat memperkuat SSB asal Kota Bandung itu.

Meski di sisi lain, persaingan pemain di Jawa sangat kompetitif. Apalagi, Amat yang beroposisi sebagai striker tentu bakal mendapat saingan dan tantangan tersendiri.

“Kita tentu berharap Amat bisa tampil maksimal dan bisa memuaskan pelatih dan tim yang dibelanya saat ini,” ucap Guntur. (yun)

perbankan karena tidak memenuhi persyaratan peminjaman ke bank (nonbankable), ketiadaan agunan, ketidaklayakan usaha dan pembukuan UMKM yang kurang baik.

Tantangan kedua adalah keterbatasan akses pasar. Sebagian besar UMKM masih belum memiliki informasi yang memadai terkait pasar produknya. Pelaku UMKM juga masih berorientasi kepada pasar domestik dan masih sulit bersaing dengan usaha besar.Tantangan ketiga adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM yang masih kurang termasuk dalam penguasaan teknologi, dan proses produksi terbaru. Rendahnya quality control, belum terstandardisasinya produk dan kontinuitas produk UMKM belum terjamin, juga menjadi permasalahan utama UMKM. Upaya Penguatan UMKM Untuk mengatasi tantangan yang dialami oleh pelaku UMKM, terdapat beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh UMKM dan Pemerintah Daerah. Pada aspek permodalan, saat ini Pemerintah Pusat meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Persyaratan kredit kedua program tersebut sangat rileks sehingga diharapkan banyak UMKM yang memanfaatkannya.

Melalui KUR, UMKM dapat memperoleh pinjaman sampai dengan Rp500 juta dengan tingkat suku bunga yang rendah 7% per tahun karena bunga disubsidi pemerintah. Data per Agustus 2018, KUR di Maluku Utara baru dimanfaatkan oleh 5.405 debitur dengan total akad mencapai Rp179 miliar atau sekitar 6,5 persen dari total UMKM di Malut. Pemanfaatan KUR di Malut tersebut merupakan yang paling rendah di seluruh Indonesia.

Sebagai komplemen dari skema KUR, program UMi diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro dengan plafon pinjaman sampai Rp10 juta. Tujuan UMi adalah untuk mencegah UMKM meminjam dana ke rentenir yang bunganya sangat tinggi. UMi dirancang sederhana sehingga pelaku usaha mikro dapat mengaksesnya dengan mudah dan murah, dengan persyaratan memiliki NIK elektronik, keterangan usaha, jaminan BKPB kendaraan serta tidak pernah menerima KUR. Namun demikian, jumlah usaha mikro di Maluku Utara yang telah memanfaatkan UMi sampai bulan Agustus 2018, hanya mencapai 20 debitur dengan nilai akad Rp158 juta.

Melihat perkembangan nasabah penerima KUR dan UMi yang masih sangat rendah di Malut, pemerintah kabupaten/ kota di Malut, harus melakukan intervensi langsung dengan cara menjaring UMKM

calon penerima KUR dan UMi dengan memasukkan pada aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan melakukan kerja sama dengan penyalur KUR (BRI, BNI, Bank Mandiri dan bank lainnya) dan penyalur UMi (PT Pegadaian). Pemerintah daerah harus all out menangkap peluang ini sehingga UMKM di wilayahnya dapat memanfaatkan KUR dan Umi. Selain permodalan, perlu juga upaya untuk mengatasi kendala keterbatasan akses pasar yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Pengembangan pola kemitraan antar UMKM atau antara UMKM dengan pengusaha besar juga perlu terus untuk didorong. Melalui kemitraan, usaha besar dapat menggandeng usaha kecil untuk dapat menyuplai produknya. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan intervensi untuk menciptakan kemitraan tersebut termasuk dengan BUMN/BUMD, memberdayakan BUMDes dan mencari akses pasar yang baru untuk produk UMKM. Dalam hal peningkatan SDM UMKM, juga perlu diberikan pelatihan mulai dari perencanaan, proses produksi, strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi termasuk digital, sampai administrasi keuangannya. Pelatihan harus bersifat praktis dan dapat dipraktikkan langsung oleh UMKM. Pelatihan tersebut dapat dilakukan melalui program binaan dengan menggandeng beberapa institusi pendidikan, keuangan, BUMN dan institusi lainnya. Dibutuhkan pula pendekatan kepada pengusaha besar serta perusahaan penyedia e-commerce untuk menjalin kerja sama dengan pelaku UMKM. Di samping itu, menjaga kualitas dan kontinuitas produk UMKM sangat dibutuhkan sehingga produk UMKM dapat bersaing di pasar.

Penutup Dengan memperhatikan andil UMKM terhadap perekonomian di Malut dan tantangan yang dihadapi, maka masih terbuka ruang untuk lebih memberdayakan UMKM. Dibutuhkan perhatian lebih besar dari pemda untuk mengembangkan UMKM. Perumusan kebijakan yang tepat serta dapat menjamin iklim usaha yang kondusif bagi UMKM termasuk diantaranya kemudahan perizinan mutlak diperlukan.

Dengan semakin maju UMKM di Malut maka diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tujuan tersebut juga selaras dengan program Nawa Cita ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.(*)

Batik, Kamis (13/9) ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang terampil. Pasalnya, berdasarkan data SMK bidang konstruksi yang tersebar di 34 provinsi sebanyak 1.047 sekolah dengan potensi siswa 85.721 orang. Menurutnya, jika ada harmonisasi antara pelajaran di sekolah dengan kebutuhan industri, maka akan melahirkan output yang tersertifikasi, maka backlog tersebut akan diisi siswa SMK. “Dengan begitu, stigma yang berkembang bahwa siswa SMK tak mampu, akan hilang,”tandasnya.

Dia juga menambahkan bahwa program bersama kedua kementerian ini,bukan hanya memenuhi kewajiban UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya kewajiban tenaga kerja konstruksi bersertifikat, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup siswa. ”Akan ada jaminan kejelasan remunerasi bagi tenaga kerja dan memberikan perlindungan hukum atas mutu pekerjaan konstruksi,” katanya.

Dewi mengaku, pada 2017 lalu, program ini telah di ujicoba pada 13 SMK di seluruh Indonesia dan untuk wilayah timur di SMKN 3 Papua. Ada dua bidang yang di ujicoba sebagai gambar bangunan dan batu beton. “Hasilnya, sekitar 1.289 siswa yang dinyatakan berkompeten dan pada tahun 2018, diharapkan akan tersertifikasi 24.000 siswa SMK,” paparnya

seraya mengaku dari jumlah tersebut, kabarnya 15 persen dari jumlah tersebut sudah bekerja di bidang konstruksi.

Mereka disertifikasi sebagai Mandor dan langsung bekerja.

Sementara yang bekerja di non-konstruksi 5 persen dan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya sebanyak 16,3 persen. Ini berarti, peluang berkarya sudah terbuka dan lebih baik dibandingkan sebelumnya. ”Link and match merupakan upaya menyelaraskan kurikulum ajar Sesuai Kebutuhan Industri (SKKNI), memberi nilai lebih bagi siswa SMK. Sementara Damaris Paruntung Kasubdit Pemberdayaan Wilayah III Dirktorat KSP Dirjen Bina Konstruksi Kemen PUPR mengungkapkan harapannya agar lulusan SMK bisa masuk ke dunia kerja dengan bekal sertifikasi yang rencananya akan dilaksanakan pada Maret 2019. ”Jadi anakanak SMK kita yang lulus nanti selain mendapat ijazah, juga sertifikat pelatihan.

Intinya kita mempersiapkan anak-anak kita masuk dunia kerja,” tambahnya.

Sementara, materi yang disampaikan dalam sosialisasi Ling and Match yang diikuti 41 peserta , di antaranya harmonisasi kurikulum dan pemahaman mengenai Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) dan UU Jasa Konstruksi.(tr-03/ adv/nty)

ali ada tamu dari Jakarta,” tegas Gubernur.

Perumahan berjumlah 96 unit tersebut memang masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki terutama fasilitas pendukung berupa lampu dan air. Untuk itu, gubernur memberikan waktu paling lama satu bulan untuk pengusaha agar bisa melengkapi fasilitas pendukung yang masih kurang tersebut. “Kita berikan waktu satu bulan untuk melengkapi, karena kita perlukan semua PNS harus bisa aktif dan membuat Sofifi semakin ramai dan pelayanan masyarakat juga tidak terganggu,” ujarnya.

Dengan diresmikan perumahan tersebut, Gubernur mengaku akan melakukan pengecekan langsung di setiap perumahan dinas. Jika ada perumahan yang tidak ditempati, maka kepemilikan pegawai bersangkutan akan dicabut meskipun sudah dibayar. “Kalau cuma ambil dan tidak dihuni apalagi tidak melaksanakan tugas, saya akan tarik dan kasi ke PNS yang lebih rajin,” tandasnya.

Sementara Kadis Perkim Santrani Abusama, mengaku, seluruh bentuk fisik dari bangunan telah tuntas 100 persen.

“Airnya sudah jalan tinggal disambung ke dapur masing-masing. Begitu juga lampunya, tinggal digantung meteran.

Semua instalasi maupun kabel induk sudah masuk, kapan ditempati langsung dipasangkan,” terangnya.

Dengan diresmikannya 96 unit ini, jumlah perumahan di Sofifi telah mencapai kurang lebih 296 unit. Jika ditambahkan dengan rumah susun pegawai yang dibangun Balai Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 100 ruang, maka totalnya telah mencapai 396 unit. “Jika setiap rumah diisi dua sampai tiga pegawai, maka pegawai yang berdomisili di Sofifi mencapai 1000 lebih. Belum termasuk dengan pegawai yang telah punya rumah pribadi atau mengkridit perumahan yang dibangun swasta. Dengan demikian Sofifi bisa ramai,”terangnya Dia mengaku, setelah diresmikan, fasilitas yang akan segera dilengkapi adalah jalan dan sarana ibadah yang rencana akan diusulkan pada tahun 2019 mendatang. “Setelah dilakukan pendataan dan ditempati akan dilengkapi seluruh fasilitas pendukungnya,” tambahnya.(udy/adv/jfr)

JUMAT, MAT, 14 SEPTEMBER 2018

MANCA SPORT

Malut Post

12

United Minati Zidane Faktor Manajerial, Diminta Pertimbangkan Dua Kali Lipat Fakto ZINEDIN Zidane telah mendapatZINEDINE kan peringatan per setelah namanya m muncul sebagai kandidat po potensial pengganti Jose M Mourinho sebagai pelatih M Manchester United. Zidane pada awal pekan ini mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk kembali ke kursi kepelatihan.

Pelatih asal Prancis tersebut memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid akhir musim lalu. Keputusan tersebut cukup mengagetkan karena ia baru saja meraih trofi Liga Champions ketiga beruntun bersama Los Blancos di tiga tahun kepemimpinannya.

ZINEDINE Zidane Dan dalam beberapa

hari terakhir, nama Zidane juga banyak difavoritkan sebagai pengganti Jose Mourinho di Manchester United. Namun Zidane mendapatkan peringatan dari Craig Burley.

Zidane adalah favorit para petaruh untuk menggantikan posisi Mourinho di Old Trafford. Sementara itu, Mourinho juga difavoritkan para petaruh sebagai pelatih yang akan segera dipecat dari pekerjaannya di Premier League.

Namun dikatakan oleh pandit ESPN FC, Craig Burley, Zidane akan menghadapi banyak kesulitan dan tantangan bila menerima tugas di Old Trafford. Burley mengatakan tujuan terberat Zidane adalah mengejar rival Manchester City dan Liverpool, yang keduanya tampaknya akan menantang untuk gelar musim ini.

“Jelas dia akan pilih-pilih. Tapi saya pikir dia harus memilih dengan hati-hati di sini.

Ada resiko jika dia pergi ke United,” kata mantan gelandang Chelsea tersebut.

Salah satu yang menjadi perhatiannya

adalah sisi manajerial. Terutama terkait soal transfer pemain yang dikatakan Burley juga menjadi masalah Mourinho saat ini.

Bila Mourinho saja tidak mampu sukses dan tak bisa memengaruhi petinggi klub, Burley tak merasa itu akan berubah dengan kedatangan Zidane.“Ada perbedaan managemen di sini, ada ego di tubuh manajemen, para bintang besar, informasi yang tersebar, bagaimana mempertahankan semua pemain bahagia dan memastikan anda memilih tim yang tepat dan mendapatkan hasilnya,” sambungnya.

“Ada hal lain yang terjadi di sana, anda harusnya bekerja bersama CEO atau direktur sepakbola dan membeli pemain kemudian membangun tim lagi. Itu adalah apa yang Mourinho coba lakukan dan sejauh ini tak berhasil,” tambahnya.

“Jadi, ini akan menjadi sebuah resiko dan saya pikir itulah kenapa Zidane disarankan untuk memilih dengan hati-hati,” tandasnya. (bln/yun)

Mou Dinilai Kesulitan Tangani Pemain Zaman Now LONDON - Claude Makelele menyadari Jose Mourinho sedang dalam periode buruk. Dia bilang Mourinho kelelahan menangani pemain-pemain milenial. Mourinho mendapatkan sorotan lagi di awal musim 2018/2019 setelah menuai dua kekalahan dari empat laga yang dilakoni. Permainan Manchester United juga dinilai miskin kreativitas dan tidak menyenangkan.

Belakangan, posisi Mourinho kembali dikritik setelah Marcus Rashford bermain apik bersama timnas Inggris.

Sementara bersama MU, Rashford minim menit bermain.

Sejauh ini baru bermain tiga kali dengan dua di antaranya dari bangku cadangan. Makelele, yang pernah bekerja sama dengan Mourinho di Chelsea, menyadari periode sulit yang

SPORTAINMENT

dialami Mourinho. “Saya banyak belajar dari Jose. tapi, di Chelsea dulu dia memiliki saya, John Terry, dan Frank Lampard. Sekarang berbeda. generasinya tak sama,” kata Makelele seperti dikutip The Sun. “Itu membuat dia lelah. Dia sudah melewati satu generasi ke generasi berikutnya dan generasi berikutnya lagi. Setiap generasi berbeda dan bisa jadi dia sudah kesulitan dengan generasi sebelumnya tapi masih berupaya keras,” mantan pemain timnas Prancis itu.

Mourinho sudah ditunggu ujian berikutnya di Premier League. MU melawat ke markas Walford di Vicarage Road, Sabtu (15/9) malam nanti. Watford masih melaju sempurna di liga Inggris sejauh ini. (dtc/yun)

JOSE Mourinho

Marquez Beruntung Ducati Telat Panas

TERBAIK: Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo

Masih yang Terbaik di Dunia PERDEBATAN Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi terus berlanjut dalam sepuluh tahun terakhir, kedua pemain itu mulai mencapai puncak permainannya dewasa ini. Messi dan Ronaldo memang berada di level yang beberapa tingkat lebih tinggi dari pemainpemain hebat lainnya.

Penghargaan pemain terbaik di dunia alias Ballon d’Or juga didominasi oleh kedua nama tersebut dalam 10 tahun terakhir. Masingmasing dengan lima penghargaan, Ronaldo dan Messi dinilai sebagai yang terbaik.

Tak hanya itu, Ronaldo dan Messi juga dua pesepak bola dengan gaji terbesar di dunia.

Nama dua pemain ini juga tersohor sampai pelosok dunia, Messi dan Ronaldo tak bisa diabaikan. Persaingan kedua pemain tersebut tampak jelas dalam sembilan tahun terakhir, Ronaldo di Real Madrid, dan Messi di Barcelona. Keduanya beberapa kali bertemu di laga bertajuk El Clasico. (*)

MARC Marquez

DUCATI telah tampil sangat oke selepas paruh kedua MotoGP 2018. Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, beruntung dengan terlambat panasnya Ducati. Ducati menunjukkan performa apik di paruh kedua MotoGP musim ini.

Sejak MotoGP di Ceko, selalu pebalap dari Ducati yang berhasil menjuarai balapan, yakni kemenangan Andrea Dovizioso di Ceko dan MotoGP San Marino, serta kemenangan Jorge Lorenzo di MotoGP Austria.

Keberhasilan Ducati itu membuat jarak dengan Honda selaku pemimpin klasemen konstruktor semakin me-

nipis. Ducati saat ini cuma kalah 23 poin dari Honda yang sudah mengumpulkan 256 poin.

Meski ada jarak yang tidak jauh di klasemen konstruktor, jarak antara pebalap Honda dengan Ducati malah masih cukup jauh. Dovizioso selaku pebalap Ducati masih tertinggal 67 poin dari Marquez selaku pemuncak klasemen dengan 221 poin.

“Beruntung bagi kami, mereka tampil sangat kuat pada paruh kedua musim ini,” kata Marquez seperti dikutip dari Autosport.

“Kami unggul 67 poin (atas Dovizioso), kami harus menjaga jarak itu. Jika mereka memangkas lima poin tiap balapan, tidak masalah, kami akan tetap di depan,” tutupnya. (dtc/yun)

Pep Ingin Pensiun Sebagai Pelatih La Masia JOSEP Guardiola mengaku sudah punya rencana untuk mengakhiri karirnya sebagai pelatih. Guardiola sudah menetapkan klub mana yang akan jadi klub terakhirnya.

Guardiola ingin kembali jadi pelatih di La Masia.

Guardiola memang mengawali karirnya sebagai pelatih bersama tim muda Barca yakni La Masia. Sebelum menekuni karir sebagai pelatih, Pep Guardiola juga sudah membela Barca sebagai pemain. Dia pernah jadi kapten Barca.

Pada tahun 2007, Guardiola dipercaya untuk menjadi pelatih di Barca B. Sebelum kemudian dia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pelatih tim utama untuk menggantikan posisi Frank Rijkaard.

Selama menjadi pelatih tim utama Barca, Guardiola mencatatkan prestasi yang gemilang. Barca di bahwa menjadi raja di Spanyol, Eropa dan dunia dengan menjuarai La Liga, Liga Champions hingga Piala Dunia Antarklub.

Di mana kita memulai, di situ kita berakhir. Mungkin itu yang ada di benak Guardiola. Pelatih berusia 47 tahun bisa saja memilih di klub mana dia ingin mengakhiri karirnya. Sebab, pelatih 47 tahun punya reputasi yang mentereng.

Tapi, Guardiola telah menjatuhkan pilihan untuk melatih La Masia sebelum menutup karirnya. La Masia adalah tempat dia memulai karir jadi pelatih. Sebelum ke La Masia, Guardiola ingin mendapat kesempatan kembali melatih Barca.

“Saya akan menyelesaikan karir di mana saya memulai menjadi pelatih. Langkah terakhir saya akan melatih bersama tim muda Barca, La Masia. Tapi, mudah-mudahan saya juga bisa melatih Barca. Saya ingin melakukannya,” ucap Guardiola.

Pep Guardiola boleh dibilang sebagai salah satu pelatih paling sukses di dunia.

Guardiola sudah memberi bukti hasil kerjanya di setiap klub yang dia latih. Bukan hanya di Barca, tapi juga bersama Bayern Munchen dan Manchester City.

Pada musim 2017/18 lalu, Guardiola membawa Man City menjadi juara Premier League dengan keunggulan poin yang jauh dari Manchester United. Masuk musim ketiganya bersama Man City, Guardiola membidik Liga Champions. (bln/yun)

JOSEP Guardiola

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

MAJANG POLIS

Malut Post

13

Khawatir Banyak Kegiatan tak Tuntas Dekot Desak Wali Kota Evaluasi Kinerja SKPD Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah

PAKAI BADAN JALAN

TERNATE – DPRD Kota Ternate khawatir banyak kegiatan yang dirancang pada APBD 2018 tidak bisa berjalan. Selain itu, ada kegiatan yang meninggalkan utang karena tidak bisa dibayar. Kekhawatiran DPRD cukup beralasan. Pasalnya, hingga saat ini, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih di bawah 50 persen. “Sisa waktu tahun ini tinggal tiga bulan saja. Kalau realisasi PAD tak ada peningkatan, mau ambil uang dari mana untuk melaksanakan kegiatan atau membayar kegiatan yang sudah berjalan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Muhammad Iqbal Ruray, kemarin (13/9).

Meski berulang kali diperingatkan agar badan jalan tidak dipergunakan untuk kepentingan peribadi. Peringatan itu tampaknya tak digubris warga. Seperti terlihat di kawasan jalan Sultan Babullah Soa Sio. Jalan tersebut akan di tutup pada Jumat hingga Sabtu besok. Bagi pengendara yang biasa menggunakan jalur tersebut untuk sementara dapat mencari jalur alternatif lain.

Baca: KEGIATAN.. Hal 16

Pemkot Siapkan Gaji 112 CPNSD

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

PENDIDIKAN

UJIAN PAKET DIBUKA

Harus Ada Kajian Matang TERNATE – Untuk penerapan pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan seks di sekolah harus melalui pengkajian yang benarbenar matang.

Karena jangan sampai hal itu justru menimbulkan masalah baru.

RIDHA Adjam

Baca: KAJIAN..

Hal 16

ASET Pemprov Belum Tentukan Waktu Penyerahan Aset

Pembukaan ujian paket A, B dam C dibuka mulai September ini.

2

Penutupan Oktober

3

Pendaftaran dapat dilakukan di Bidang Pendidikan Nonformal, Formal dan Informal (PNFI) Dikbud Kota Ternate atau PKBM terdekat.

Pendaftaran Ujian Paket Dibuka TERNATE – September ini, pendaftaran ujian paket mulai dibuka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate. Bagi siswa yang tidak lulus atau putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya bisa langsung mendaftar

ke Bidang Pendidikan Nonformal, Formal dan Informal (PNFI) Dikbud atau ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat. “ Saat ini dalam proses pendaftaran. Siapa saja boleh mendaftar, tidak dibatasi usia,” kata Kepala Bidang PNFI Dikbud Kota Ternate, Ruslan Mustafa,

Waktu ujian pada Maret atau Mei.

5

Persyaratan paket A membawa akta kelahiran dan KK. Paket B membawa ijazah SD dan KK. Paket C membawa Ijazah SMP dan KK

6

Pendaftar tidak mengenal batas umur

7

Lokasi tes di Sanggar Kegiatan Belajar.

kemarin (13/9).

Menurutnya, sesuai jadwal dari pusat, ujian paket A, B dan C akan dilaksanakan antara Maret atau Mei. Waktu ujiannya tidak sama dengan ujian sekolah pada umumnya. Untuk persyaratan ujian paket A yang setara dengan SD, kata Ruslan, pendaftar harus membawa akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), sementara paket B dan C membawa ijazah SD, SMP dan Kartu Keluarga (KK).

SAID Assagaf

TERNATE – Pemerintah Kota Ternate dalam penyusunan anggaran 2019 mendatang, akan memperhitungkan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji 112 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) sesuai formasi penerimaan CPNSD yang di terima Pemkot tahun ini.

Baca: GAJI.. Hal 16

Baca: UJIAN.. Hal 16

Capaian Rendah, Dinkes Gelar Imunisasi Massal TERNATE – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate akan menggelar Imunisasi campak dan rubella (MR) secara massal di Kota Ternate pada Sabtu (15/9) besok.

Kegiatan ini dipusatkan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di depan Taman Nukila.

Kepala Dinkes, dr Fathiyah Suma M.Kes menuturkan, capaian imunisasi campak dan rubella untuk wilayah Ternate hingga

TERNATE – Dokumen pengalihan aset SMA/SMK beserta pegawainya dari Pemkot Ternate ke Pemprov Malut sudah disiapkan pemkot. Namun, waktu penyerahannya menunggu kesiapan pemprov. Pemkot berharap, Pemprov Malut bisa segera siap agar penyerahan aset bisa segera dilakukan karena itu merupakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “ Kami sudah koordinasi dengan pemprov tapi mereka belum memberikan kejelasan kapan dilakukan penyerahan,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate Ibrahim Muhammad, kemarin (13/9).

Baca: ASET.. Hal 16

1

4

tahap dua ini baru mencapai 37,71 persen dari target capaian 95 persen. Imunisasi massal ini digelar untuk meningkatkan capaian target tersebut. “ Bagi orang tua yang memiliki anak usia 9 bulan hingga 15 tahun yang belum mendapatkan imunisasi MR agar dibawa ke Labkesda untuk mendapatkan imunisasi.

Kami mengimbau semua pihak turut menyebarluaskan informasi ini dan mendukung

kegiatan tersebut guna meningkatkan jumlah capaian imunisasi MR,” tutur dr Fathiyah kepada Malut Post, Kamis (13/9).

Kegiatan yang digelar Dineks itu kata Fathiyah merupakan komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella atau kecacatan bawaan akibat rubella (Congential Rubella Syndrome) tahun 2020.

Baca: IMUNISASI.. Hal 16

FATHIYAH Suma

CAPAIAN IMUNISASI MR RENDAH 1

Dari target 95 persen. Capain imunisasi MR hingga kini baru mencapai 37,71 persen

2

Untuk meningkatkan capaian Dinkes gelar Imunisasi massal

3

Imunisasi massal digelar Sabtu (15/9) besok.

4

Lokasi kegiatan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) depan Taman Nukila.

5

Bagi orang tua yang memiliki anak usia 9 bulan hingga 15 tahun yang belum mendapatkan imunisasi MR agar dibawa ke Labkesda untuk mendapatkan imunisasi.

6

Dinkes imbau semua pihak turut menyebarluaskan informasi dan mendukung imunisasi MR

7

Imunisasi massal dilakukan sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus Campak dan Rubella.

Firdaus Safitri, Pengelola Laboratorium Berprestasi

Cetuskan Ide Pembuatan ICU Mini di SMK Kesehatan Dalam pemilihan guru dan tenaga kependidikan tingkat nasional beberapa waktu lalu.

Ada sejumlah guru yang mewakili Malut di ajang tahunan tersebut. Salah satunya dari rombongan tersebut ada Firdaus Safitri, pengelola laboratorium (laboran) SMKN 5 Kota Ternate. Ia berhasil mengikuti seleksi nasional setelah menulis pentingnya pengadaan Intensive Care Unit (ICU) mini di SMK Kesehatan.

ARWANI JUFRI, Ternate

DOK PRIBADI

BERPRESTASI: Firdaus Safitri guru berprestasi pencetus ide pengadaan Intensive Care Unit (ICU) mini di SMK kesehatan

FIRDAUS Safitri mencetuskan ide pentingnya pengadaan Intensive Care Unit (ICU) mini di sekolah kesehatan.

Karena dengan adanya ICU mini akan sangat membantu siswa ketika melakukan praktik di lapangan. “ ICU mini ini penting untuk diadakan di semua sekolah kesehatan. Siswa kesehatan harus disiapkan sebelum turun praktik,” katanya saat berbincang dengan Malut Post, kemarin (13/9).

Dari semua sekolah kesehatan di Malut, menurutnya, baru SMKN 5 yang mempunyai ICU mini. Dengan adanya laboratorium ICU mini ini, siswa SMKN 5 sebelum turun praktik ke Rumah Sakit (RS) mereka sudah memiliki bekal dasar salah satunya seperti, pengobatan luka kecelakaan.

Baca: FIRDAUS.. Hal 16

14

Malut Post

AROUND TERNATE

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Tanpa Tembok Pembatas, Jalur Ngade Bahayakan Pengendara Kerusakan Terjadi Dihampir Sepanjang Tanjakan Ngade Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir TERNATE – Karena hanya dibatasi dengan tiang tanpa ada tembok, pengendara mulai keluhkan jalan di kawasan tanjakan Ngade karena dianggap membahayakan keselamatan Pantauan koran ini Kamis kemarin, tembok pembatas jalan yang seharusnya berdiri dan memisahkan antara jalan dan jurang dalam area Danau Laguna (Ngade red) kondisinya

malah terbalik, terlihat hanya deretan tiang yang berdiri tanpa ada tembok pembatas apapun, ini yang membuat pengendara keluhkan karena dianggap membahayakan keselamatan Nurdin Mashar salah satu warga Fitu yang ditemui koran ini saat berada dilokasi kemarin menuturkan, pengendara saat melintas dikawasan ini sering menjauhi bagian kiri jalan karena takut terjun masuk ke jurang dalam kawasan danau Laguna, padahal dari arah belakang juga ada kendaraan lain dengan

kecepatan tinggi, perilaku di jalan seperti ini yang sering menyebabkan kecelakaan. “kawasan tanjakan dan turunan Ngade ini sebagian besar tembok pembatas jalan serta besi penghalang dari tebing jurang seluruhnya rusak dan butuh diperbaiki,” Tutur Nurdin Hal senada diungkapkan Burhan tukang ojek yang aktif melintas di kawasan Ngade, dikatakan Burhan, hampir sebagian besar tembok pembatas jalan mulai dari arah tanjakan hingga turunan Ngade seluruhnya sudah rusak parah, ada yang telah longsor, patah bahkan tidak ada sama sekali tembok pembatas.

“Kami berharap Pemkot Ternate

TEMBOK: Tiang pembatas jalan yang berdiri di jalur Ngade

Fitrah/Malut Post

untuk memperhatikan kawasan tanjakan dan turunan Ngade, karena ini

TEROBOS KARENA TAK ADA POLANTAS: Karena tidak ada tindakan tegas dari pihak kepolisian terkait pengendara yang membandel dengan menerobos larangan, kawasan Pertigaan Dakomib dan larangan tepat samping Pos Polisi Ternate Tengah serta di depan Toko Makmur Utama, hampir setiap saat dilanggar pengendara. Sebagian besar pengendara nekat melanggar aturan karena tidak ada Polisi lalulintas yang berjaga. di foto kanan terlihat pengendara terobos larangan di area samping pos Polisi Ternate Tengah, sementara foto kiri terlihat pengendara yang terobos larangan di pertigaan Dakomib

sangat membahawakan keselamatan pengendara,” Pintah Burhan. (Aji/Lid)

Lagi, Akar Bongkar Aspal TERNATE – Sebagian besar kawasan dalam kota yang ditumbuhi pohon jenis trembsi mulai berdampak pada kerusakan jalan Jika sebelumnya diberitakan kawasan sepanjang jalan menuju bandara Sultan Babullah fasilitas trotoar rusak karena akar pohon, kini giliran jalan Jalan Zainal Abidin Syah Kota Baru mengalami hal serupa, terlihat beberapa bagian badan jalan rusak akibat akar pohon yang membesar dan menjalar ke bagian jalan.

Wahidin salah satu pedagang yang berjualan di kawasan tersebut menuturkan, awal di Tanami pohon di sepanjang area jalan Zainal Abidin Syah, kawasan ini sangat nyaman dilintasi siang hari karena sinar matahari terhalang deretan pohon, bahkan sebagian warga sering beristirahat di kawasan ini, namun kemudian akar pohon trembesi ini mulai merusak jalan. “ kalau dibiarkan dan pohon tidak dipangkas lama kelamaan jalan di area ini pasti rusak semua,” Tutur Wahidin Wahidin berharap Pemkot Ternate bisa mencari solusi untuk atasi masalah akar pohon. (Aji/Lid)

Fitrah/Malut Post Hizbullah Muji/Malut Post

SEMENTARA ITU Dodoku Ali Makin Kumuh

Fitrah/Malut Post

KUMUH: Kondisi taman Dodoku Ali yang terlihat tak terurus dan kumuh

TERNATE – Meski terus dikeluhkan warga terkait kondisi taman Dodoku Ali yang tidak terurus dan terkesan kumuh, hingga kini kondisi taman terus dibiarkan begitu saja Pantauan Koran ini Kamis kemarin, di area tengah taman dipenuhi sampah, sementara di sekeliling area pinggiran ditumbuhi rumput liar tidak sampai disitu, bagian timur taman mulai dibangun lapak semi permanen, lokasi tersebut diduga disewakan oleh oknum warga kepada pedagang.

Darmin, warga Kasturian kepada Malut Post menuturkan, kawasan Dodoku Ali sejak ada reklamasi di bagian timur hingga saat ini tidak ada satupun penanggungjawab yang mengurus area taman Dodoku Ali. “Tidak ada yang mau mengurus kawasan ini. Bahkan kondisinya sudah terlihat seperti pasar senggol, dimana mana ada lapak pedagang, tidak tahu lagi taman ini fungsinya apa, kami minta baik pihak Pemerintah dan Kesultanan untuk sama sama mencari solusi agar taman Dodoku Ali bisa di bersihkan,” Tutur Darmin. (Aji/Lid)

POHON: Kerusakan jalan di kawasan Zainal Abidin Syah Kota Baru akibat akar pohon.

JURNALISME WARGA

TUK Indonesia dan WALHI Gelar Pelatihan untuk Jurnalis Lingkungan TERNATE – Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara (Malut) mengelar kegiatan Pelatihan Advokasi Kelapa Sawit dan Sektor Keuangan untuk CSO dan Jurnalis Lingkungan di Maluku Utara. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, terhitung Kamis hingga Jumat, di Muara Hotel.

Untuk kegiatan yang menghadirkan dua Narasumber dari TUK Indonesia yakni Sustainability Advisor TUK Indonesia, Eva Maria dan Mubarok ini diikuti perwakilan dari CSO dan Jurnalis dari Malut termasuk Malut Post yang berjumlah sebanyak 15 orang.

Eva Maria, Sustainability Advisor TUK Indonesia mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan ini untuk menambah pengetahuan kepada CSO maupun Jurnalis Lingkungan terkait dengan pendanaan dan aktor-aktor dibelakangnya dalam hal ini Bank.

“Jadi, kita mengajak kepada teman-teman CSO maupun Jurnalis Lingkungan ini , mengenal Bank itu seperti apa, strukturnya seperti apa, perusahaan itu seperti apa, terus bagaimana penilaian bank melakukan peminjaman ke perusahaan, bagaimana bank menilai risikonya,”jelas Eva, kemarin.

Untuk itu, dia berharap, para teman-teman di CSO maupun Jurnalis Lingkungan untuk melakukan

advokasi yang lebih tepat. Meski untuk advokasi yang dilakukan sebelumnya sudah dilakukan, hanya saja belum terlalu tepat.

“Perbankan dibelakang itu siapa

kalau kita ketahui, maka advokasinya itu lebih baik. Ini penting, karena agar lebih tetap sasaran,”harapnya.

Sembari menambahkan bahwa ini hanyalah melengkapi yang maish

dirasa kurang.(*) PENGIRIM : Eva Maria, Sustainability Advisor TUK Indonesia.

Eva Maria for Malut Post

SEMINAR: Kegiatan seminar yang dilaksanakan TUK bekerjasama dengan Walhi dan Jurnalis Malut.

AKADEMIKA

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

Malut Post

15

Kuliah Teknik Perundang-Undangan Bersama Muhammad Tabarani Mutalib, S.H., M.H

Mengenali Apa Itu Teknik Perundang-Undangan Muhammad Tabarani Mutalib, S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate

TOPIK yang kita bahas pada edisi kali ini terkait Mengenali Apa Itu Teknik Perundang-Undangan. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Teknik Perundang-Undangan yang disampaikan Muhammad Tabarani Mutalib, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum, Unkhair Ternate. Berikut narasi mata kuliah yang disampaikan secara bertutur oleh yang bersangkutan: Teknik Perundang-undangan merupakan mata kuliah wajib bagi program studi di Fakultas Hukum Unkhair. Ini mengulas tentang rumpun ilmu perundang-undangan dalam pohon ilmu hukum tata negara. Mata kuliah ini dalam literatur berbahasa Inggris dikenal dengan istilah legal drafting.

Tujuan mata kuliah ini, agar mahasiswa memiliki pengetahuan teoritik yang baik sekaligus keterampilan merancang peraturan perundang-undangan (legal drafter). Karena itu, mahasiswa dibekali materi merancang, menyusun dan menganalisa pelbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun produk hukum daerah yang merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hakikatnya mata kuliah Teknik Perundang-undangan bersifat indisipliner, karena berkaitan erat dengan bidang ilmu hukum lainnya, seperti: Teori hukum, Teori kenegaraan, bidang dogmatik hu-

kum dan ilmu penunjang lainnya seperti sosiologi hukum, politik hukum dsb. Selain itu, Teknik Perundang-undangan pula bersifat teknis-normatif, sebab ia merupakan sub-cabang dari pohon ilmu perundang-undangan yang lebih kepada metode bagaimana penyusunan perundang-undangan.

Pembahasan dimulai dari, Ilmu perundangundangan bersifat kognitif berorientasi kepada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman secara teoritik. Dalam literatur berbahasa asing, istilah (terma) dari ilmu perundang-undangan dalam bahasa Jerman disebut Gezetzgebungswissenschaft. Bahasa Belanda disebut Wetgevingswetenschap dan dalam literatur berbahasa Inggris disebut science of legislation. Di Indonesia sendiri oleh ahli perundang-undangan Prof. Hamid Attamimi diterjemahkan dengan istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan.

Di awal perkuliahan, dosen akan me-refresh kembali pengetahuan mahasiswa tentang konsepkonsep dasar ilmu hukum antara lain: Apa itu norma hukum? Perbedaannya dengan norma-norma lainnya, hakikat dari norma hukum, statika dan dinamika norma hukum (nomostatics & nomodynamics) dalam suatu sistem hukum negara, lalu, tentang dinamika norma hukum dalam sistem hukum Islam (nomodynamics in islamic law).

Pertemuan berikutnya diterangkan tentang unsur-unsur dari norma hukum, perbedaan konsep hubungan pertanggungjawaban perbuatan (zurechnung) dalam ilmu hukum dengan konsep kausalitas (sebab-akibat) dalam ilmu sosial lainnya. Lalu diterangkan pula tentang daya laku (validitas) dan daya guna (efficacy) norma hukum.

Di pertengahan mata kuliah ini mahasiswa akan dibekali dengan teori hierarki norma hukum (stufenbau theory), teori tentang hubungan struktur norma dengan struktur institusi (norm structure and institutional structure yang didalilkan oleh Benjamin Akzin), diterangkan pula ten-

tang kelompok norma hukum yang terdiri dari: kelompok (1) staatfundamentalnorm (norma fundamental negara yang dalam sistem hukum republik Indonesia disebut Pancasila), kelompok II staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/aturan pokok negara yang dalam sistem hukum republik Indonesia masuk kelompok ini ialah Batang tubuh UUD 1945 dan TAP MPR yang masih berlaku), Kelompok III = formell gesetz (Undang-Undang “formal”); Kelompok IV = verordnung & autonome satzung (aturan pelaksana & aturan otonom yang dalam sistem hukum republik Indonesia dikenal misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dst).

Kemudian, dijelaskan tentang hubungan Pancasila dengan Batang tubuh UUD, kedudukan Pancasila sebagai cita negara (staatsidee) dan cita hukum (rechtsidee). Perbedaan filsafat, ideologi negara dan agama. Setelah itu, baru masuk pada hirarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain peraturan perundang-undangan yang diatur di atas (Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011), dijelaskan pula Jenis Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup: Peraturan yang ditetapkan oleh MPR, Peraturan DPR, Peraturan DPD, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri, Peraturan badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, Peraturan DPRD Provinsi atau Kabupaten, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Wali kota, Peraturan Kepala Desa atau yang setingkat.

Adapun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan pula tahapan-

tahapan perencanaan, apa itu Prolegnas dan Prolegda. Ini dimulai dari tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Disamping itu, di tingkat daerah diterangkan mengenai pembahasan Ranperda.

Kemudian, tentang penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagai kegiatan yang selalu “melekat” dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 ayat (1) UU 12/2011 (setelah dimaknai oleh MK dalam putusan MK 92/2012) menyebutkan bahwa, “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD dan Pemerintah sejak Penyusunan Prolegnas, pembahasan RUU, hingga Pengundangan Undang-Undang,” hal tersebut dilakukan untuk, “memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Terakhir dalam pertemuan mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa dibekali dengan teknik penyusunan peraturan perundangundangan yang berpedoman lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. kemudian diajarkan pula metode/cara penyusunan naskah akademik suatu peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang teknik penyusunan naskah akademik RUU, Ranperda Provinsi dan Ranperda Kabupaten/Kota. Berdasarkan sistematika yang diajarkan kepada mahasiswa diharapkan mahasiswa hukum memiliki pengetahuan secara sistematis, mencakup teori perundang-undangan sekaligus kemampuan praktis penyusunan bentuk peraturan perundang-undangan di ranah praktik. Demikian ulasan tentang Mengenali Apa Itu Teknik Perundang-Undangan, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. (tr-03)

Giring Mahasiswa Untuk Praktik Basic Keilmuan

PORSENI : Petinggi Fakultas Hukum Unkhair beserta mahasiswa saat mengikuti acara pembukaan Porseni, kemarin.

Jaring Bakat Mahasiswa Lewat Porseni TERNATE – Kemampuan akademik wajib dimiliki mahasiswa, meski begitu bakat di bidang seni dan olahraga juga perlu disalurkan yang bisa menuai prestasi. Inilah ruang yang diberikan Fakultas Hukum (FH) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, kepada para mahasiswanya dengan menggelar Pekan Olahraga dan Seni (Porseni). Kegiatan yang dilaksanakan kemarin (13/9) di depan Kampus FH ini, melibatkan para mahasiswa termasuk para mahasiswa yang telah tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Nantinya, peserta terbaik akan terpilih untuk mewakili Unkhair maupun kampus di Malut ke event nasional yang dilaksanakan Kemenristekdikti.

Dekan FH Unkhair Jamal H Arsad, mengungkapkan harapannya agar kegiatan rutin tahunan ini bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk menyalurkan bakat dan minatnya. ”Kami harus betul-betul memilih yang punya kemampuan untuk ajang lokal maupun nasional,” katanya

seraya mengaku kegiatan seremonial ini juga termasuk dalam Tri Dharma perguruan tinggi. Selain itu, dia juga meminta kepada seluruh mahasiswa agar bisa memaknai nilai silaturahmi dalam kegiatan tersebut selain penyaluran bakatnya.

Sementara itu, Wakil Dekan III Sophian Silajar menambahkan bahwa nantinya ada dua kegiatan nasional serupa yang akan dilaksanakan tahun ini, yakni Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) yang dijadwalkan pada Oktober nanti di Jogjakarta dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) pada 2019 di Jakarta.

Sementara itu, Porseni ini akan berlangsung selama sepakan. Beberapa cabang olahraga dan seni yang akan dilaksanakan, yakni futsal, bulu tangkis, karaoke, fotografi dan tari. ”Mahasiswa itu selain kuliah, menyalurkan bakat dan seninya. Sehingga sukses itu tidak hanya di ruang kelas saja, namun bagaimana berkreativitas diluar ruangan. (tr-03/nty)

SAMBUTAN : Dekan Fakultas Hukum Unkhair Jamal H Arsad saat memberikan sambutan pada kegiatan Porseni, kemarin

TERNATE - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) harus bisa menguasai bidang keilmuannya. Untuk itu, mulai saat ini para mahasiswa tidak hanya fokus pada teori tapi juga digiring untuk melakukan praktik sesuai basic keilmuannya.

Contohnya mahasiswa perdata, kita arahkan ke notaris dan advokat. Kalau di pidana, kita dorong untuk memahami Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jelas Demikian disampaikan Dekan Fakultas Hukum UMMU, Djoyo Sukarno. Sementara, untuk mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) didorong untuk memahami dan menguasai prosesproses seperti masalah Tata Usaha Negara (TUN).

Untuk mendukungnya, saat ini pihak fakultas juga telah menerapkan program yang digalakkan di setiap Prodi. Salah satunya membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum. “Ini kita juga bentuk untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum dengan memberikan pendampingan,” tambahnya seraya mengaku program yang telah disusun fakultas ini telah disepakati bersama LPK3A UMMU. “Alhamdulillah kualitas mahasiswa Fakultas Hukum UMMU tidak kalah bersaing dengan perguruan tinggi lain. Dengan pembinaan mahasiswa di bawah LPK3A, sejauh ini kita dapat membuktikan diri bahwa kita mampu bersaing,” tandasnya. (tr-03/nty)

Hasil Riset Limbah Tulang Ikan akan Dipaparkan di Jepang TERNATE - Riset tentang Pemanfaatan hasil limbah tulang ikan untuk terapi osteoporosis akan dipresentasekan dalam seminar internasional yang akan dilaksanakan di Jepang. Rencana ini disampaikan Dr. Ahmad Thalib, Dosen yang melakukan riset tersebut sekaligus Ketua DPD Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Malut, kepada Malut Post, dua hari lalu.

Menurutnya, seminar yang akan dilaksanakan di Tohoku University pada 27 September hingga 4 No-

vember mendatang itu juga dirangkai dengan visiting professor yaitu kegiatan untuk mempercepat guru besar. Bagi kami (dosen) yang sudah Lektor Kepala (Doktor), ujungujungnya ke guru besar, jadi salah satu kegiatan ADRI selain seminar, juga visiting professor,” tuturnya.

Visiting Professor ini kata Ahmad, akan dilakukan di beberapa perguruan tinggi yang ada di Jepang. Pada kesempatan itu, para calon Profesor itu juga akan mengunjungi sejumlah industri yang

ada di Jepang.

Dijelaskannya, dalam setahun ini, setidaknya ada 3-4 kali seminar Internasional.

Terkait hal ini, Ketua ADRI ini mengingatkan kepada para dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya, sebab pihaknya telah memprogramkan percepatan publikasi internasional. “Dalam setahun, kurang lebih tiga sampai empat kali seminar internasional, seperti kemarin dilakukan di Ternate, Bali, maupun Raja Ampat, jadi

berpindah-pindah tempat,” jelasnya seraya mengingatkan kepada para dosen untuk mempercepat dan mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya.

Lebih jauh, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) mengaku pihaknya akan terus memotivasi para dosen terutama para dosen UMMU khususnya di Fakultas Pertanian untuk melakukan penelitian.

“Salah satu program yang dicanangkan adalah membuat klinik pro-

posal,” katanya. Ahmad mengaku, klinik proposal ini dibentuk untuk memacu para dosen pemula agar bersama-sama meneliti dan membuat proposal.

“Alhamdulillah, di Fakultas Pertanian ini paling banyak yang mengirimkan proposal penelitian ke Kemenristekdikti, berkat klinik proposal ini,” jelasnya seraya mengaku sejak memimpin ADRI sudah banyak dosen yang mempublikasikan penelitian di Jurnal internasional. (tr-03/nty)

16

SAMBUNGAN MAJANG

Malut Post

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

BUTUH PERBAIKAN Talud di kawasan reklamasi Kelurahan Kampung Makasar jebol. Bagian talud terlihat mulai rusak. Warga meminta segera diperbaiki, karena selain berada di pusat kota. Kawasan ini juga setiap hari ramai didatangi warga

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

Bantuan Motor Nelayan Menurun TERNATE – Tahun depan bantuan untuk motor nelayan yang disalurkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate akan menurun. Pada 2019 mendatang DKP hanya bisa mengusulkan bantuan pengadaan motor tangkap ikan 3 GT sebanyak 10 unit. Itu menurun drastis dibandingkan tahun 2018 ini yang sebanyak 20 unit.

Kepala DKP Ruslan Bian saat dikonfirmasi mengaku, usulan tersebut masih menggunakan pagu sementara. Sebab saat ini, belum ada dana transfer dari pusat. Menurunnya jumlah bantuan itu sema-

kin tidak sebanding dengan proposal permintaan bantuan motor tangkap dari nelayan.

“Kita terpaksa sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.

Ditanyakan progres pekerjaan pembuatan motor tangkap ikan 2018, Ruslan mengaku akhir september ini kegiatannya sudah rampung dan selanjutnya akan didistribusikan ke nelayan yang layak menerima. “ Tahun ini kita lakukan pengadaan motor tangkap ikan 3 GT sebanyak 20 unit dan ketinting 25 unit,” jelasnya.(cr-05/rul)

“ Tetap akan kita lakukan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Apakah nanti pelabuhan tetap di Sulamadah, ataukan di Jikomalamo, dua tawaran ini yang rencana akan kami mediasikan,” terang Sekretaris Komisi I Yamin Rusli, kemarin (13/9).

Menurut politisi NasDem ini, sesuai keinginan pemkot, pelabuhan

(Kadikbud) Kota Ternate Ibrahim Muhammad.

Menurut Ibrahim meski masih berstatus Plt, tidak ada masalah, sebab kepsek bisa menandatangani ijazah. Banyak kepsek yang masih berstatus pelaksana tugas karena belum diajukan permohonannya untuk pengangkatan secara definitif. “ Sebenarnya kepsek yang plt ini,

TERNATE – Desakan Komisi III DPRD Kota Ternate agar kepala sekolah (kepsek) yang berstatus pelaksana tugas (Plt) segera didefinitifkan, karena jika masih berstatus Plt, kepsek tidak dapat menandatangani ijazah sebab keabsahannya kepsek masih dipertanyakan. Desakan itu mendapat tanggapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

...KEGIATAN Samb Hal. 13

RUSLAN Bian

Komisi I Belum Lakukan Mediasi TERNATE – Janji Komisi I DPRD Kota Ternate untuk mengundang tokoh masyarakat, lurah dan camat Pulau Hiri untuk melakukan pembicaraan terkait masalah pelabuhan penyebrangan masyarakat Hiri, hingga kini belum dilakukan. DPRD beralasan masih banyak agenda, sehingga upaya mediasi itu belum dilakukan.

Kepsek Berstatus Plt Akan Didefinitifkan

pelayaran masyarakat Hiri tetap di Jikomalamo. Namun, komisi I tetap akan melakukan mediasi agar masalah penolakan masyarakat atau pedagang di Jikomalamo tidak terjadi lagi, seperti waktu sebelumnya. “ Pertemuan itu harus dilakukan supaya kita mengetahui, keinginan masyarakat seperti apa,” pungkasnya.(cr-05/rul)

Realisasi PAD yang tidak maksimal pasti berpengaruh pada item kegiatan yang sudah dirancang dalam APBD. Karena itu, Wali Kota segera mengevaluasi kinerja SKPD pengelola PAD. Agar dengan sisa waktu yang ada bisa lebih serius menggenjot pendapatan.

“Kami berharap wali kota lebih tegas melakukan evaluasi dan meli-

...UJIAN Samb Hal. 13

Siapa saja yang mengikuti ujian akan dinyatakan lulus, dengan catatan harus mengikuti

...IMUNISASI Samb Hal. 13

Imunisasi MR yang merupakan program Kementerian Kesehatan (Kemnkes) RI yang

...KAJIAN Samb Hal. 13

“ Kalau diterapkan tentu harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Namun, sebelum diterapkan harus melalui pengkajian yang matang,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, Ibrahim Muhammad, kemarin (13/9).

Menurutnya, penerapan pendidikan tersebut cukup penting, karena bila telah ada pemahaman sejak dini, maka dapat mencegah terjadinya seks bebas yang men-

...ASET Samb Hal. 13

Ibrahim berharap, pemprov dapat meluangkan waktu agar penyerahan bisa secepatnya dilakukan. Sebab waktu yang diberikan BPK untuk menindaklanjuti temuan itu tinggal beberapa minggu. Jika melewati batas

...FIRDAUS Samb Hal. 13

“Itu harus diketahui siswa kesehatan,” paparnya seraya mengatakan, dengan ICU mini, SMKN 5 sudah bisa melakukan pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) atau pemeriksaan jantung untuk mendeteksi kelainan dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung se-

karena kepsek definitif sebelumnya sudah pensiun dan ada yang meninggal, karena itu dilakukan penunjukan langsung, sehingga statusnya masih plt ,” terangnya. Lanjut Ibrahim, pihaknya akan segera mendefinitifkan kepsek yang masih berstatus Plt. “ Rencananya dalam waktu dekat kepsek yang belum definitif akan segera kita definitifkan. Begitu juga dengan kepala sekolah yang masuk masa pensiunan akan segera diisi.

Kita menargetkan penandatanganan ijazah akan datang sudah dilakukan kepsek definitif ,” tandasnya.(cr-05/ rul)

hat keseriusan SKPD sejauh mana dalam menggenjot pendapatan,” tandas politisi Golkar ini.

Pemkot kata Iqbal, harus benarbenar serius dalam menggenjot PAD karena, Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu item pendapatan juga belum ada kabar yang jelas dari pemprov kapan akan dicairkan. “PAD tidak maksimal, begitu juga dengan DBH, kalau kondisi ini tidak diseriusi kami khawatir banyak

kegiatan yang tidak bisa berjalan.

Sebab kegiatan itu bisa berjalan jika pendapatan sudah masuk,” tandasnya.

Soal itu, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, menegaskan akan segera melakukan evaluasi dalam waktu dekat.

Saat pembahasan anggaran 2019 rencana akan diikutkan dengan evaluasi PAD itu. “ Kita tetap akan evaluasi,” singkat wali kota. (cr-05/rul)

ujian hingga akhir,” paparnya.

Hingga pertengahan September ini lanjutnya, belum banyak yang mendaftarkan diri. Padahal, Oktober nanti pendaftaran sudah ditutup.

“ Bagi yang ingin melanjuti sekolah kami himbau secepatnya mendaftar,” tandasnya. Seraya mengatakan, sanggar kegiatan belajar (SKB) akan dijadikan lokasi tes. (mg-01/rul)

dilakukan pada bulan Agustus hingga September ini untuk mencegah penyebaran virus tersebut. “ Imunisasi massal dilakukan sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penu-

laran virus Campak dan Rubella pada anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun, tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya,” pungkasnya. (mg01/pn/rul)

gakibatkan hamil di usia remaja.

Secara spesifik, lanjutnya, Dikbud belum mempunyai program yang mensosialisasi pendidikan seks.

Namun, ada guru bimbingan penyuluhan (BP) yang bertugas dan bertanggungjawab memberikan layanan bimbingan serta konseling kepada satuan peserta pendidikan.

“Tugasnya juga bukan sekadar pembimbing belajar. Namun, pembinaan psikologi siswa yang berkaitan dengan hal tersebut,” paparnya.

Terkait hal itu, Anggota Dewan Pendidikan Kota Ternate, Ridah Adjam menuturkan, jika pendidikan

seks diterapkan di sekolah harus ada metode yang tepat. Karena, apabila salah dalam penyampaiannya bisa membangkitkan keinginan dan dorongan untuk mencoba-coba apa yang diajarkan itu. Sebagai contoh penggunaan alat kontrasepsi kondom. “ Alat ini awalnya dipersepsikan memiliki tujuan positif.

Namun sekarang disalahgunakan.

Harusnya jika kita bicarakan tentang pendidikan seks, maka yang paling bertanggungjawab adalah pendidikan dalam keluarga serta lingkungan,” tandasnya akademisi Unkhair ini.(mg-01/rul)

waktu yang diberikan, tentu akan menjadi catatan BPK. ” Karena itu kami berharap pemprov mempercepat kesiapannya untuk penyerahan aset ini,” tandasnya.

Terpisah Wakil Wali Kota Abdullah Tahir mengaku khawatir, jika aset tersebut belum diserahkan hingga batas waktu yang

diberikan BPK berakhir karena akan berpengaruh pada pemberian opini BPK akan datang. “ Kami berharap Dikbud terus berkoordinasi dengan Pemprov. Begitu juga pemprov dapat memberikan kejelasan waktu agar masalah aset SMA/SMK ini segera selesai,” tandasnya. (cr-05/rul)

bagaimana jantung berkontraksi, siswa juga bisa belajar bantuan hidup dasar. “Semua itu akan diajarkan kepada siswa-siswi sebagai bekal mata pelajaran fisika itu dan sangat bermanfaat saat turun praktik,” imbuhnya.

Keberadaan ICU mini di sekolah juga dapat dikaitkan dengan salah satu pembelajaran teaching factory. Model pembelajaran ini berbasis produksi jasa yang men-

gacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti di industri. “ Teaching factory ini juga menuntut keterlibatan mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan. Intinya, dengan adanya ICU mini bisa membuat siswa SMK Kesehatan lebih berkompeten dalam bidangnya,” pungkasnya.(mg-01/rul)

...GAJI Samb Hal. 13

“ Dana transfer khususnya DAU dari pusat dipastikan akan mengalami sedikit kenaikan, karena untuk akomodir PNS tambahan sebanyak 112 orang, saat penerimaan CPNSD nanti,” kata Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Said Assagaf, kemarin (13/9).

Untuk itu, saat penyusunan RAPBD 2019 nanti, pihaknya akan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru, dimana anggarannya akan disertakan pada APBD Perubahan 2018 . “ Kalau kebutuhan gaji terakomodir di 2019. Karena diperkirakan pegawai tambahan terhitung sejak Januari 2019,” pungkasnya.(cr-05/ rul)

OPINI

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

Malut Post

17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP

Mimbar Jum’at

CPNS, HARAPAN BARU MALUKU UTARA SEJAK beberapa hari terakhir ini, informasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 ramai di media. Informasi ini memang menggembirakan bagi para lulusan perguruan tinggi yang ingin mengadu nasib. Namun, ada saja salah satu persyaratan yang menurut pandangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut merasa berat.

Ya, soal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebesar 2.75. Padahal, standarisasi minimal IPK ini sebenarnya bagian dari proses perekrutan dan penjaringan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas.

Tak hanya itu, standar IPK ini juga untuk memastikan peserta yang bakal menjadi PNS bukan sekadar asal-asalan atau karena faktor tendensi lain. Para pemuda-pemudi (calon PNS) inilah yang kelak membesarkan Bangsa Indonesia, termasuk daerah Maluku Utara. Ya, di pundak mereka inilah yang nanti mengemban harapan baru bagi daerah.

Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Khairun Dr. Natsir Tamalene menuturkan, standar minimal penting ditetapkan untuk menjaring CPNS yang berkualitas. Penerimaan CPNS dengan syarat IPK 2.75 adalah bagian dari indikator bahwa seorang CPNS memiliki pengetahuan dan keterampilan minimal yang diperoleh di perguruan tinggi. Hal ini selaras dengan peran perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga yang dipercaya negara dalam melatih warga negara terkait dengan keterampilan dan pengetahuan.

Selain Soal IPK, dibukanya lowongan PNS tahun ini, kita tentu berharap pegawai yang diterima lolos dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kalau pun ada unsur nepotisme atau kekerabatan dengan panitia pelaksana tes penyaringan calon PNS, masyarakat bisa maklum bila nilai peserta ujian itu masuk kategori terbaik di kampusnya.

Lain halnya kalau nilai calon peserta yang terindikasi KKN itu tak mendukung kelulusan.

Kalau dengan nilai cuma pas-pasan dan diterima jadi PNS, maka jatah calon PNS yang nilainya tergolong baik akan tersingkir. Malah akan angkat koper sebelum bertarung ikut ujian karena lapangan tandingnya untuk merebutkan kursi masuk PNS sudah dipindahkan ke kerabat panitia penerimaan calon PNS. Nah, budaya-budaya ini yang bakal mengakar dan menjadi kebiasaan di kemudian hari. Jangan heran, banyak terjadi korupsi di lingkungan pemerintahan. Potret yang demikian ini, sudah nampak di Maluku Utara. Karena itu, diharapkan agar para calon PNS harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Para peserta yang akan mengikuti tes calon PNS andai diterima sebagai PNS bekerjalah jujur untuk membangun negeri ini. Peluang anda masuk sebagai PNS tidak semata-mata karena pintar, tapi ada unsur keberuntungan di situ. Di tangan kalian, Bangsa Indonesia dan Maluku Utara bakal maju dan menjadi digdaya pada masa depan dan mampu merespon perkembangan dunia.

Sebagai PNS pada masa depan, kecerdasan dan kekompakan kerja diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menekan praktik korupsi di Indonesia, lebih khusus di Maluku Utara. (*)

O m Faduli

TELEPON PENTING

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 (0921) 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

TIDAK terasa tahun 1439 telah meninggalkan kita dan kini, kembali kita bertemu dengan bulan Muharram tahun 1440 H yang merupakan bulan pertama dalam perhitungan kalender Hijriah (Islam), ini berarti bahwa kita telah melewati lagi masa dua belas bulan (satu tahun). Perhitungan tahun dalam Islam disebut tahun hijriah, karena perhitungannya dimulai sejak Nabi Muhammad, SAW berhijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah yang waktu itu bernama Yatsrib.

Secara tekstual (harfiah) hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan secara kontekstual (maknawi) adalah memperbaharui sikap dan prilaku dalam berbagai aspek kehidupan, yang meliputi iman dan takwa maupun amal-amal yang memberi manfaat kepada sesama umat manusia maupun makhluk-makhluk lainnya. Semua yang dilakukan tersebut diusahakan agar selalu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian maka pada hakikatnya hijrah adalah inovasi.

Sikap mental dari orang yang berhijrah/ inovasi berarti sikap mental dan prilaku seseorang yang selama hidupnya selalu memegang prinsip hidup, “hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

Dalam keterangan sebuah Hadits, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita sebagai berikut: “ Barang siapa yang amal usahanya hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia beruntung, barang siapa yang amal usahanya pada hari ini sama dengan hari kemarin maka dia merugi dan barang siapa yang amal usahanya hari ini lebih jelek dari hari kemarin maka celakalah dia.” (HR. Tabrani).

Perlu Introspeksi Diri Untuk mengetahui dimana posisi kita, sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW di atas, apakah golongan yang beruntung, golongan yang merugi ataupun golongan yang celaka maka perlu setiap muslim harus mengadakan introspeksi diri. Introspeksi diri sangat penting karena tentunya sudah berpuluhan tahun kita memasuki tahun baru, baik tahun baru Islam (Hijriah) maupun

Aspirasi Pembaca

H. Usman Muhammad.

(Ketua MUI Kota Ternate)

tahun baru Masehi (Miladiah) sesuai dengan umur dan usia kita masing-masing. Namun jarang kita mengintrospeksi diri, apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa yang belum kita lakukan, meningkatkah prestasi karya dan inovasi yang kita capai setiap tahun, ataukah sebaliknya prestasi amal dan inovasi kita setiap tahun malah menurun? Allah SWT, dalam Al-Qur’an memperingatkan kita: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr:18).

Dalam tafsir Al-Mishbah Prof. Dr. M. Quraish Shihab menjelaskan sebagai berikut: Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dipahami oleh Thaba’athaba’i sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya diperiksa, tidak ada lagi yang kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna.

Setiap mukmin dituntut melakukan hal itu, kalau baik dia dapat ganjaran dan kalau amalnya buruk dia hendaknya segera bertaubat. Atas dasar ini pula, bahwa perintah takwa yang kedua

dimaksudkan untuk perbaikan dan penyempurnaan amal-amal yang telah dilakukan atas dasar perintah takwa yang pertama.

Selanjutnaya Quraish Shihab menjelaskan, penggunaan kata nafs/diri yang berbentuk tunggal – dari satu sisi untuk mengisyaratkan bahwa tidaklah cukup penilaian sebagian atas sebagian yang lain, tetapi masing-masing harus melakukannya sendiri-sendiri atas dirinya, dan di sisi lain ia mengisyaratkan bahwa dalam kenyataan otokritik ini sangatlah jarang dilakukan. (M. Quraish Shihab-Tafsir Al-Mishbah volume 14 hal. 130).

Jika ditinjau dari segi Sosiologi Pembangunan, sikap mental hijrah/inovasi yang selalu tumbuh dalam diri setiap orang (individu) akan menjadi dasar ataupun kunci utama untuk meraih kesuksesan individu tersebut di atas pentas kehidupan yang penuh dengan kompetitif ini. Begitu juga bila suatu masyarakat jika mengoleksi banyak Sumber Daya Manusia (SDM) akan mampu membangun sikap mental dan prilaku hijrah/ inovasi, maka masyarakat tersebut sekali kelak akan menjadi pemenang dan memegang kendali dalam kehidupan dunia ini dalam berbagai aspek kehidupan.

Berbagai macam teori pembangunan yang dikemukakan oleh para pakar di abad ke 19 dan 20 semuanya mempunyai kesimpulan yang sama, yakni meletakkan unsur “sikap mental inovasi atau pembaharuan/hijrah” sebagai faktor yang sangat dominan dalam membawa tingkat kemajuan atau modernisasi kehidupan.

Jauh sebelum para ilmuan barat di abad 19 dan 20 menemukan teori-teori yang esensinya adalah dari sikap mental dan prilaku hijrah/inovasi dalam memajukan kehidupan di berbagai aspek.

Sebenarnya lebih empat belas (14) abad silam Al-Qur’an telah memberikan isyarat tentang hal tersebut, maka seharusnya pada saat ini umat Islamlah yang mestinya memegang kendali dunia dan lebih banyak menguasai teknologi canggih dari yang lainnya. Berikut ini penulis mengutip beberapa pesan Al-Qur’an yang berkaitan dengan sikap mental hijrah/inovasi dalam hidup ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, apabila seseorang ingin menguasai dunia dan mendapat karunia yang berlimpah dari Allah SWT, maka salah satu syaratnya ialah pribadi tersebut harus memiliki inovasi/hijrah dalam kehidupan ini. Dalam Al-Qur’an Allah SWT jelaskan sebagai berikut: “Barang siapa yang berhijrah/berinovasi di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak....” (QS. An-Nisa: 100).

Kedua, apabila seseorang ingin selalu berada pada posisi hidup yang selalu mendapat rahmat Allah SWT, dalam segala aspek kehidupan, maka syaratnya adalah pribadi orang tersebut harus selalu memperbaiki sikap mentalnya untuk berhijrah/berinovasi selama hidupnya.

Hal ini dapat kita lihat isyarat Al-Qur’an sebagai berikut: “Sesungguhnya orangorang yang beriman, orang-orang yang berhijrah/berinovasi dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 218).

Ketiga, apabila seseorang ingin mendapatkan kedudukan yang mulia baik dimata sesama umat manusia, maupun di mata Allah SWT dan ingin selalu menjadi pemenang dalam setiap kompetisi dalam kehidupan ini, maka syarat utamanya ialah pribadi tersebut harus selalu membangun sikap mental dan prilaku hijrah/inovasi sepanjang hidupnya.

Hal ini dapat kita tangkap dari pengertian ayat Al-Qur’an sebagai berikut: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah/berinovasi serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (QS. AtTaubah: 20).

Sebenarnya masih banyak lagi ayatayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang pentingnya berhijrah/berinovasi sebagai syarat untuk menjadi manusia unggul dalam pentas kehidupan dunia ini yang tidak mungkin penulis cantumkan seluruhnya dalam tulisan ini. Semoga hal ini menjadi referensi bagi kita dalam mengintrospeksi diri dalam merespon setiap datangnya tahun baru Hijriah. (*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Negeri Pulau Menjadi Konsep Populis

Polda Malut (Pelayanan)

(0921)

Hakekat Hijrah Adalah Memperbaiki Sikap Mental

Naro oti, naro sari mula mula ine (hela perahu, hela dayung di waktu pagi) Tosari linga ngolo ma you (aku kian kemari di atas laut) Toma bao toma kore se to falo ake (melawan ombak menatang angin sambil membuang air) Todode ahu ngolo ma you (mencari nafkah di laut lepas) Sunyinga fira mado maha se migai duka (ingat saudara sambil menunggu dengan kesedihan) Rigate tute ma sengsara se to waro ua (berdebar-debar jantung walaupun tak tahu) Ole, ole, ole ma yoma (aduh, aduh, aduh kasihan) Ole, ole, ole ma yoma (aduh, aduh, aduh kasihan) Ole ma yoma (aduh kasihan) BANYAK kita tidak lagi mendengar bahkan tahu syair lagu tersebut, syair berbahasa daerah, syair yang sudah lampau, syair yang tidak lagi dikenal oleh generasi millenial dan mungkin saja dikatakan orang modern atau anti tradisional menganggap syair ini tidak penting. Namun, syair yang puluhan bahkan ratusan tahun usianya ini, menjadi diskursus yang berkembang saat ini. Syair yang secara esensi menegaskan spirit kelautan, spirit kemaritiman, spirit kepulauan.

Sejak negara dan bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang paham tentang real life negeri ini, maka konsep kemaritiman, kelautan dan kepulauan menjadi diskursus yang populer dan populis di mata pemerintah daerah saat ini. Padahal sudah sejak lama konsep tersebut dilahirkan bahkan dibuat mudah dalam ingatan yang dikemas dalam bentuk

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Sukarno M. Adam, S.Sos., M.A. Ketua Buku Suba Institute (Lembaga Riset, Survei dan Pengembangan SDM)

sastra dan syair lagu sehingga kita selalu mengingatnya. Hanya saja kemodernan zaman menghadirkan sesuatu yang baru, membuat orang melupakan masa lalu yang penuh esensi dan histori kebangkitan bangsa ini.

Memaknai Negeri Pulau dengan Kekuatan Laut Jangan salah kaprah dengan konsep kepulauan. julukan atau sebutan negara kita sering kita dengar dengan istilah archipelagic state yang banyak mengartikan negeri kepualauan, namun secara ilmiah diluruskan oleh pakar sejarah maritim Indonesia Prof. A.B. Lapian bahwa arch adalah utama dan pelagos artinya laut, jadi laut yang utama bukan pulau yang utama. Ketika, coba dipahami maka konsep pulau menguatkan kita pada potensi kelautan kita, baik itu sumber daya alam maritim dan isinya maupun memaknai karakter sosiologi masyarakat pulaunya.

Memaknai konsep kepulauan bukan berarti bahwa titik berat kita kepada daratan, seperti negara kontinental atau negeri daratan. Walaupun banyak hidup kita berada di daratan, akan tetapi pengelolaan hidup atau sistem pertahanan hidup kita sangat tergantung pada kekayaan dan sumber daya alam maritim. Histori panjang kita terdeskripsikan begitu kental dengan spirit laut, Moloku Kie Raha mempunyai kekuataan laut dengan armada lautnya Juanga, Kagunga dan Kora-Kora bahkan sistem pertahanan laut diatur dalam hukum yang dibuat oleh Sultan Ternate waktu itu, dikenal dengan Ngolo Sahe (aturan tentang pe-

sisir), Ngolo Ngido (aturan tentang antar teluk) dan Ngolo Lamo (Aturan tentang laut lepas), yang semua itu menegaskan bahwa batin negeri kita adalah laut yang harus dikembalikan pada matranya.

Sekarang jasad bangsa ini seakanakan menemukan ruhnya untuk bangkit berdiri dan manancapkan kaki dengan kuat, untuk berdiri tanpa pegangan bangsa lain, menunjukkan karaktrernya seperti masyarakat pulau atau pesisir yang keras dan tegas.

Mencoba mengembalikan spirit lautnya yang maju terus pantang menyerah seperti syair lagu di atas Toma bao toma kore se to falo ake (melawan ombak menatang angin sambil membuang air). Spirit ini pun menjadi diskursus yang populis di pemerintah daerah kita, yang mencoba menyambut sekaligus menyambungkan visi dan kepentingan pinggiran (phery-phery) dengan pusat (central), sehingga terbingkai dengan kekuatan yang kokoh.

Negeri Pulau: Menjadi Visi Besar atau Kepentingan Sesaat Beberapa hari kemarin (baca: Malut Post 6 September 2018) memberitakan bahwa ada 16 kepala daerah lain yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Indonesia atau disingkat dengan Aspeksindo bertemu dengan Wapres.

Bentuk tindaklanjutnya secara sederhana dimaknai bahwa ada yang didorong oleh pemerintah daerah Kota Ternate untuk meminta agar ada perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap daerah kepulauan dan pesisir, hal terse-

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

but ditegaskan oleh Walikota Ternate, “Asosiasi ini sengaja didirikan untuk menangani permasalahan pemerintah daerah yang berada di kepulauan dan pesisir.”

Gambaran di atas menjelaskan bahwa Negeri pulau menjadi konsep yang populis atau populer bagi pemerintahan daerah saat ini, harapan besar kami, konsep tersebut bukan hanya menjadi pencitraan untuk menguatkan rating pemerintah daerah atau meraup anggaran pusat demi kepentingan sesaat, akan tetapi menjadi sebuah visi besar tentang Negeri Pulau yang maju dengan konsep kekuatan kelautannya. Konsep pulau yang hadir dengan dasar historisitas laut yang jelas, bukan hadir begitu saja dengan politik momentum yang ada.

Sadar akan posisi strategis pulau yang dikelilingi oleh laut yang sumber daya alamnya berlimpah, memahami karakteristik masyarakat pulau atau pesisir dengan selalu memberikan stimulus pentingnya sadar laut bagi masa depan negeri, memberikan anggaran sebagai pintu masuk modal kemandarian masyarakat pesisir dan nelayan tradisional.

Semua itu menjadi sangat penting untuk agenda prioritas pemerintah daerah dalam menyambungkan visi besar negara dan bangsa ini.

Semoga konsep pulau dengan kekuatan lautnya tidak tercecer dan berserahkan di meja-meja birokrasi, semoga masyarakat pesisir dan nelayan tradisional tidak menjadi objek eksploitasi akan kepentingan orang-orang tertentu. Akan tetapi, konsep pulau yang populis harus mengakar disetiap kita seperti yang diajarkan nenek moyang kita. Naro oti, naro sari mula mula ine (hela perahu, hela dayung di waktu pagi).(*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

18

Malut Post

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

PENGARAH: Syahrani Somadayo, Buchari Mahmud, Kasman Tan, Safri Awal dan Pudja Sutamat

PENANGGUNG JAWAB: Mukmin Buamona, S.H. PIMPINAN REDAKSI: Drs. Syamsul Bachri Assagaf REDAKTUR PELAKSANA: Fadli Muhammad S.T.

Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si.

SafriAwal, S.Pd., M.Si.

SyahraniSomadayo, S.T., M.Si.

Kasman Tan, S.E.

PudjaSutamat, S.Sos., M.Si.

MukminBuamona, S.H.

Anggota KPU Provinsi Malut

Anggota KPU ProvinsiMalut

Ketua KPU ProvinsiMalut

Anggota KPU ProvinsiMalut

Anggota KPU ProvinsiMalut

Sekretaris KPU Provinsi Malut

STAF REDAKSI: Taslim Koda, S.H., Zaida Daud, S.E., Nurani Hi. Abu, S.H., Ulfa Hi. Muhamad, S.Sos., Nurmala Hamid, S.IP., Jamila Ibrahim

FOTOGRAFER: Irfan Hi. Hanafi, M. Rustam Bopeng ARTISTIK: Kadjum Kalfangare, S.H.

Alamat Redaksi: KPU Provinsi Maluku Utara, JalanAnggrek No. 9, Dakomib, Kota Ternate. Telpon 0921-3125957 Website: malut.kpu.go.id, Email Redaksi: kabarkpumalut@gmail.com

Sosialisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019 TERNATE- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara melaksanakan sosialisasi pelaporan dana kampanye tahun 2019 kepada peserta pemilu tingkat Provinsi Maluku Utara, di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, baru-baru ini.

Ada dua hal yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut, yakni terkait jadwal kampanye yang akan dimulai pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019 dan pelaporan dana kampanye.

“Karena itu, kita melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota dan satu orang operator sistem informasi dana kampanye,” jelas Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Hi Buchari Mahmud.

Selain KPU Kabupaten/Kota, sosialisasi tersebut juga melibatkan Partai Politik, Bakal Calon DPRD Provinsi dan Bakal Calon Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara.

“Tahap kedua itu sosialisasi ke 16 Parpol tingkat provinsi, bendahara dan satu operator dan bakal calon anggota DPD dan satu operatornya,” sebut Buchari. Sosialsiasi tatacara pelaporan dana kampanye tersebut terdiridari tiga macam,

Salam Redaksi MENANTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

yakni Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Buchari menjelaskan, laporan awal dana kampanye disampaikan pada 23 September 2018 sejak kampanye dimulai, waktunya hanya satu hari sejak pukul 09.00-18.00 WIT. “Isi muatan laporan harus adalah saldo rekening khusus. Rekeningnya dibuka ke bank-bank umum, dibuka sebelum kampanye dimulai, tidak boleh di atas 23 September, harus 20 September atau sebelumnya rekening sudah dibuka.

Bagi parpol rekeningnya atas nama Ketua dan Bendahara, sementara, DPD atas nama calon.

Dan untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden dibuka oleh tim kampanye tingkat provinsi,” terang Buchari.

Terkait pelaporan dana kampanye, KPU menggunakan aplikasi sistem informasi laporan dana kampanye. Aplikasi ini untuk memudahkan peserta pemilu tahun 2019 mengisi laporan.

Untuk Laporan Awal Dana Kampanye mencakup tujuh item, mulai dari LDAK 1-LDAK 7, mulai

SOSIALISASI: Suasana sosialisasi pelaporan dana kampanye tahun 2019 kepada peserta pemilu tingkat Provinsi Maluku Utara, di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, baru-baru ini.

dari saldo, pengeluaran dana kampanye, hutang piutang, pembukuan, perincian sumber dana kampanye, laporan khusus untuk laporan dana kampnaye. “LDAK 7 calon yang mengisis sendiri,” katanya. Besaran dana kampanye untuk calon DPD RI sumbangan perorangannya maksimal Rp 750 juta, sementara dari sumbangan dari kelompok atau perusahaan yang bukan milik negara maksimal Rp 1,5 miliar. Semenatara untuk Parpol sumbangannya perorang sebesar Rp 2 milair

KPU Malut Tetap Optimis Syahrani: Apapun Putusan MK, KPU Siap Laksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara turut berpartispasi dalam menyukseskan pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (Hoarnas) tahun 2018. Tampak anggota KPU Provinsi Maluku Utara Pudja Sutamat (tengah) bersama dua staf KPU Provinsi Maluku Utara di stand KPU pada kegiatan Hoarnas di Dhuafa Center, baru-baru ini.

Oleh

SYAHRANI SOMADAYO Ketua KPU Provinsi Malut

SENIN, 17 September 2018, Mahkamah Konstitusi akan memutus sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018.

Hanya dua kemungkinan saja putusan Mahkamah Konstitusi saat itu.

Pertama, putasan final, yang berarti berakhir sudah proses sengketa Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan menolak permohonan pemohon. Kedua, putusan sela, yang artinya belum selesai proses sengketa ini, karena masih ada perintah Mahkamah Konstitusi yang harus dilaksankan oleh penyelenggara baik KPU Provinsi dan jajarannya, maupun Bawaslu Provinsi dan jajarannya.

Hal ini disebabkan karena pemohon tidak mengklaim kemenangan atas hasil pemilihan. Tetapi dalil yang disampaikan seluruhnya adalah proses yang menurut pemohon ada masalah, sehingga permintaan pemohon bukan kemenangan berdasarkan hasil penghitungan pemohon yang berbeda dengan hasil penetapan KPU Provinsi sebagai Termohon, tetapi meminta Pemungutan Suara Ulang.

Masyarakat berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan seadil-adilnya, walaupun tidak semua pihak merasa puas. Tetapi inilah mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan. Bila ada yang merasa tidak puas dengan keputusan KPU Provinsi atas hasil pemilihan, maka dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstistusi berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain (final and binding).

Apapun putusan yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, semua pihak harus dapat menerimanya, baik pemohon maupun pihak terkait dan semua masyarakat pendukungnya. KPU Provinsi sendiri harus siap menindaklanjutinya sesuai dengan amar putusan.

Oleh karena itu, KPU Provinsi harus menyiapkan dua skenario putusan Mahkamah Konstitusi, baik putusan menolak maupun putusan sela. Sehingga setelah putusan dibacakan KPU tidak terlalu lama menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi karena padatnya tahapan Pileg-Pilpres yang sementara berjalan. (*)

lebih, sedangkan dari kelompok atau persuhaan bukan milik pemerintahRp 25 miliar. “Bila ada yang melebihi dikembalikan ke kas negara. Ini yang kita sosialisasikan,” ujarnya.

Dia mengatakan, peserta pemilu wajib melaporkan dana tepat waktu. Jika melewati batas waktu 23 September 2018, ada konsekuensi yang akan diterima. “Peserta pemilu bisa didiskualifikasi, jadi kita wanti-wanti peserta pemilu,” tegasnya. (tim-hupmas/kpu-malut)

KPU Fasilitasi APK Peserta Pemilu Peserta Pemilu Dapat Adakan Bahan Kampanye TERNATE- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) akan memfasilitasi pengadaan alat peraga kampanye (APK) untuk peserta pemilu 2019. Baik partai politik, gabungan partai politik untuk pasangan calon presiden maupun peserta perseorangan pada tingkat provinsi.

Fasilitasi ini sudah diatur dalam Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan nomor 28 tahun 2018 tentang Kampanye. Jumlah APK baliho yang difasilitasi KPU Malut paling banyak 16 buah untuk setiap pasangan calon, 11 buah untuk partai politik dan 5 buah untuk calon anggota DPD. Peserta pemilu dapat menambah APK selain yang difasilitasi KPU Malut.

Di antaranya, baliho paling banyak 5 buah dikalikan jumlah kabupaten/kota di Maluku Utara atau sebanyak 50 buah.

Spanduk 100 buah. Billboard atau videotron 20 buah. Desain APK tambahan dapat sama dengan yang difasilitasi atau yang baru dengan ketentuan seperti yang difasilitasi KPU. Desain penambahan APK tersebut dapat ditambah memuat foto calon anggota DPR, DPRD di daerah pemilihan bersangkutan.

Perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan APK menjadi tanggung jawab peserta pemilu.

Sementara bahan kampanye secara langsung dapat diadakan peserta pemilu, sebagaimana yang disebutkan dalam PKPU Kampanye. Di antaranya, selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan/atau alat tulis.

Desain dan materi berisi paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu. (tim-hupmas/kpu-malut)

TERNATE- Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara tetap optimis bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sudah sesuai prosedur.

Syahrani Somadayo, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara mengatakan, tidak adanya Formulri C7 di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanyalah persoalan administrasi yang tidak menyentuh hasil perolehan suara.

“Karena proses pemungutan dan penghitungan berjalan normal, ada saksi dari masing-masing pasangan calon, ada Panwas. Memang itu kelalaian kami, tapi tidak menyentuh hasil perolehan suara. Tapi kami serahkan sepenuhnya ke MK, nanti MK yang menilai,” ujarnya kemarin (13/9).

Namun, lanjut dia, KPU akan tetap tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi keputusan MK dalam sidang putusan pada 17 September 2018 nanti.

“Apapun putusan MK, KPU siap menindaklanjutinya,” tambah Syahrani. (timhupmas/kpu-malut)

Tetap Taat Tahapan TERNATE- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara tetap menaati tahapan pemilihan umum tahun 2019. Karena iu, pada 20 September mendatang, KPU tetap menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD KASMAN Tan Provinsi dalam pemilihan umum tahun 2019.Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Hi Buchari Mahmud mengatakan, pada 20 September nanti akan dilakukan penetapan serentak calon presiden dan calon wakil pr5esiden, calon DPD RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Terkait sejumlah bakal calon legislatif yang mengajukan sengketa, kata Buchari, sepanjang belum ada arahan dari KPU RI, pihaknya belum bisa mengakomudir meski perkaranya telah diterima Bawaslu.

“Kita tetap menunggu arahan dari KPU RI,” ujarnya.

Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, Kasman Tan menambahkan, pihaknya tetap taat terhadap setiap tahapan pemilu 2019. “Kita berharap Putusan Mahkamah Agung (MA) secepatnya ada sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September nanti sehingga ada kepastian hukum bagi caleg mantan terpida korupsi,” tuturnya. (tim-hupmas/kpu-malut)

Menunggu Arahan KPU RI

Hi. BUCHARI Mahmud

TERNATE- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menyatakan belum dapat menindaklanjuti putusan Bawaslu yang mengabulkan seluruh pokok perkara lima mantan terpidana korupsi dalam sidang ajudikasi, beberapa waktu lalu.

Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Hi. Buchari Mahmud mengaku, masih akan menunggu arahan dari KPU RI. “Jadi, sementara ditangguhkan, belum bisa dijalankan. Ini sesuai surat KPU RI Nomor: 991/PL.01.4-SD/06/ KPU/VIII/2018,” kata Divisi Hukum KPU Provinsi Maluku Utara, Hi Buchari

Mahmud, Rabu (12/9).

Dalam isi surat tertanggal 13 Agustus 2018 tersebut meminta kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang terdapat persoalan mengenai Mantan Terpidana Korupsi agar menunda sementara putusan ajudikasi Bawaslu. “Kita juga sudah menyampaikan surat kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Nomor 103/PL.01.1-SD/82/Prov/IX/2018 tentang Tindak Lanjut Putusan Adjudikasi Bawaslu Maluku Utara,” sebutnya.

Sekadar diketahui, sengketa pileg 2019 untuk tingkat provinsi terdapat tujuh gu-

gatan. Tiga dari bakal Caleg Partai Golkar, dua dari bakal Caleg Partai Hanura, satu dari bakal Caleg Partai Berkarya, dan satu dari bakal caleg Partai Gerindra.

Dari tujuh bakal caleg tersebut, lima di antaranya mantan terpidana korupsi, satu pindah dapil dan satunya terlambat memasukan surat keterangan sehat rohani. Yang terlambat memasukan berkas sudah diakomudir setelah dilakukan mediasi, sementara yang pindah dapil diakomudir Bawaslu RI setelah ditolak Bawaslu Provinsi. Sementara perkara lima mantan napi diterima Bawaslu provinsi. (tim-hupmas/kpu-malut)

19

Malut Post

EKONOMI BISNIS

PROGRAM Danadiputra Fokus Perbaiki Kinerja Garuda JAKARTA - Kementerian BUMN merombak direksi PT Garuda Indonesia Tbk. Dari delapan direksi Garuda, enam diganti dan menyisakan dua direksi lama. Direktur Utama Pahala N. Mansury dicopot dan digantikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra.

Ngurah Askhara mengatakan, pihaknya akan berusaha memperbaiki kinerja keuangan Garuda yang masih merugi. Kerugian Garuda diperparah dengan berlanjutnya depresiasi rupiah dan kenaikan harga minyak dunia. ”Kami berniat mengurangi loss, targetnya di bawah USD 100 juta minimum. Lebih baik lagi di bawah USD 50 juta,” ungkapnya.

Sejak triwulan ketiga 2016, laporan keuangan Garuda Indonesia memang berdarah-darah.

Pada semester pertama 2018 lalu, maskapai penerbangan pelat merah itu menderita kerugian USD 114 juta. Padahal, pada 2015 Garuda Indonesia berhasil menorehkan laba bersih USD 77,9 juta atau Rp 1,03 triliun. Tahun sebelumnya, kinerja keuangan Garuda Indonesia mencatatkan rapor merah dengan kerugian USD 371,9 juta atau Rp 4,87 triliun.

Sejumlah cara akan dilakukan Ari sapaan akrab Ngurah Askhara, untuk menyehatkan kinerja keuangan perseroan pada sisa tahun ini. ”Kami harus kerja keras dengan melibatkan semua pegawai, serikat pekerja, stakeholder, regulator, dan diskusi dengan manajemen lama. Transformasi human capital, bagaimana membuat pegawai happy sehingga nanti membuat pelayanan meningkat kepada pelanggan,” imbuhnya.

Lalu, meningkatkan pendapatan dengan membuat channel-channel baru, memperbaiki yang ada, serta mempertahankan kinerja yang sudah positif. Misalnya, melihat ceruk pasar baru dengan menambah 1 sampai 2 slot penerbangan di Jepang, Tiongkok, maupun rute domestik yang selama ini hanya dimiliki kompetitor. Pihaknya juga akan meminta regulator untuk diberi slot rute penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma agar bisa bersaing dengan kompetitor yang terbang dari sana. Selain itu, dia akan melakukan redefine cost structure atau merestrukturisasi biaya guna menekan biaya operasional. ”Cost-nya Garuda yang NG sama 777 itu kemahalan, harusnya kami memuat struktur cost yang lebih rendah,” ujarnya. Manajemen juga akan negosiasi ulang untuk existing flight narrowbody dan widebody untuk memperpanjang masa sewa agar biaya sewa per bulan bisa ditekan 10-20 persen.

Emiten dengan kode GIIA tersebut juga akan memeriksa potensi-potensi pendapatan dari bisnis yang selama ini dinilai bocor. Manajemen juga melakukan evaluasi terhadap struktur hedging, menyehatkan arus kas dengan reprofiling utang.(jpnn/onk)

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

Harga Jatuh, Petani Lokal Menjerit Pasokan Rica dan Tomat dari Luar Harus Dibatasi Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE - Saat ini kondisi di Kota Ternate berada pada posisi sulit. Karena pasokan tomat dan rica (cabai, red) dari Manado melimpah, menyebabkan harganya turun sehingga mereka merugi.

“Pengeluaran tak seimbang dengan pendapatan,” kata Faisal Jailan, petani asal Ake Rica Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate. Dia menuturkan untuk menanam tomat butuh biaya Rp 5 juta, sementara hasilnya hanya Rp 2,5 juta. Untuk rica, dia mengeluarkan modal Rp 30 juta, sementara pendapatan hanya Rp 12 juta. “Jika pasokan dari luar banyak otomatis harganya turun, kami rugi,” akunya. Harga tomat di tingkat petani saat ini bervariasi antara Rp 2.000 - Rp 3.000 per kilogram. “Kalau harga Rp 5.000, kami

pulang pokok. Karena itu harganya harus di atas Rp 5.000,” tuturnya.

Karena kondisi ini, banyak petani yang banting stir menjadi tukang ojek dan pekerja bangunan. Dia berharap Pemkot Ternate memperhatikan nasib mereka. Memang ada bantuan, namun menurutnya tidak sesuai yang mereka butuhkan.

“Saya mendapat bantuan 2.000 bibit rica, namun tanamannya mati karena kekurangan air,” tuturnya. Dia menuturkan seharusnya diberikan bantuan pompa air dan infrastruktur pendukung lainnya, kalau bibit

petani bisa mencari sendiri.

Petani lainnya Dahlan Kadir menambahkan, pemerintah sebaiknya berkoordinasi dulu dengan petani, sebelum memberikan bantuan.

“Pemerintah harus meminta masukan apa-apa saja yang dibutuhkan petani, jangan memberikan bantuan yang pada akhirnya mubazir,” tuturnya. Dahlan juga meminta pemerintah menekan pasokan barito dari luar, sehingga hasil panen petani lokal bisa terserap pasar dengan harga yang ideal. (mg-02/onk)

Tarif Make Up Wisuda Tergantung Paket TERNATE - Saat wisuda, permintaan make up di salon meningkat. Harga yang ditawarkan juga tergantung paket yang diminta pelanggan.

Menurut Asisten Memes Wedding Galery, Rindu, harga make up wisuda siap jadi antara Rp 200 ribu - Rp 250 ribu. Jika paket lengkap pakaian dan jilbab disediakan salon, maka harganya Rp 600 ribu-Rp 700 ribu. “Kebaya minimalis yang kita tanggung kisaran Rp 400 ribu - Rp 500 ribu sehingga jika ditambah dengan make up totalnya Rp 600 ribu - Rp 700 ribu,” ucapnya. Kualitas make up juga bagus, karena bertahan hingga sore hari. “Kita sudah dipercaya pelanggan, kalau make up wisuda harus datang pukul 04.00 pagi, biar tidak terlambat,” tuturnya.

Sementara menurut Aan, pemilik Aan Salon, harga yang mereka tawarkan bervariasi. Jika bulu mata dan jilbab ditanggung wisudawan, maka tarifnya Rp 150 ribu, jika pakaiannya ditanggung salon maka dikenai tarif Rp 250 ribu. Pemilik Salon Oca, Oca, menuturkan harga make up sekaligus jilbab tanpa bulu mata Rp 150 ribu, pakai bulu mata Rp 175 ribu. “Jika kita tanggung pakaian, total harganya Rp 300 ribu,” jelas Oca.(mg-02/onk) SURYANI/MALUT POST

BERAGAM: Berbagai model pakaian yang ditawarkan Memes Wedding Galery

IHSG Menguat, Rupiah Melemah JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan kemarin (13/9) menguat. Namun penguatannya belum mencapai batas psikologis 6000.

Saat perdagangan dibuka, IHSG naik 49,472 poin atau 0,85 persen ke level 5.847,623. Indeks LQ45 juga naik 11,239 poin (1,23 persen) ke 922,024. Jeda siang ini, IHSG berada di zona hijau.

IHSG menguat 55,096 poin ke posisi 5.853,247. Indeks LQ45 naik 9,945 poin ke 920,730.

IHSG terus melanjutkan penguatan dan berakhir di zona hijau. IHSG naik 60.123 poin (1,04 persen) ke 5.858,274. Penguatan IHSG didorong oleh sembilan saham sektoral. Saham sektor barang infrastruktur naik paling tinggi dengan kenaikan 2,23 persen. Sebanyak 245 saham naik, 119 saham turun dan 100 saham stagnan.

Perdagangan saham berlang-

sung moderat dengan frekuensi perdagangan saham tercatat 395.918 kali transaksi sebanyak 8,4 miliar lembar saham senilai Rp 6,7 triliun.

Saham-saham yang masuk jajaran top gainers di antaranya adalah, Gudang Gara (GGRM) naik Rp 400 kr Rp 74.400, Unilever Indonesia (UNVR) naik Rp 425 ke Rp 46.550, United Tractors (UNTR) turun Rp 75 ke Rp 32.200, Indo Tambangraya (ITMG) naik Rp 125 ke Rp 25.900. Sahamsaham yang masuk jajaran top losers di antaranya adalah, Astra Agro Lestari (AALI) turun Rp 500 ke Rp 13.025, Dian Swastatika Sentosa (DSSA) turun Rp 500 ke Rp 16.300 Graha Layar Prima (BLTZ) turun Rp 350 ke Rp 4.000, dan MD Pictures (FILM) turun Rp 315 ke Rp 1.230. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sore kemarin melemah ke level 14.835. (dtc/onk)

Mulai Hari Ini Serikat Pekerja PT Pelni Mogok JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan melakukan mogok kerja dalam durasi satu bulan. Mogok dimulai hari ini (14/9). Sekretaris Jenderal, Serikat Pekerja Pelni Kristianto Tobing mengatakan, mogok kerja dilakukan hingga 14 Oktober. Ribuan karyawan akan melakukan mogok kerja secara nasional di seluruh pelabuhan yang disinggahi kapal-kapal perseroan.

“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu satu bulan ke depan, maka kami dengan sangat menyesal dan meminta maaf kepada pengguna jasa, dengan ini kami menyatakan mogok kerja di seluruh pelabuhan yang disinggahi kapal Pelni,” ujar dia, seperti dilansir dari detikfinance.

Ancaman ini dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi memprihatinkan mulai dari kondisi perusahaan, alat produksi (kapal), dan nasib pekerja. Mirisnya nasib pekerja salah satunya tercermin dari rendahnya upah yang diterima. Mengutip CNBC Indonesia,

total gaji yang diterima karyawan Pelni terdiri dari gaji pokok mulai dari Rp 290.000 untuk golongan I A hingga Rp 1.549.000 untuk golongan IV E, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan tunjangan khusus. Gaji pokok yang masih jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) ini, lanjutnya, membuat besaran tunjangan pensiun (80 persen dari gaji pokok) yang didapat nantinya juga sangat rendah. Untuk itu, SP Pelni meminta pemerintah dan perusahaan untuk memperbaiki berbagai kondisi tersebut khususnya struktur upah karyawan dengan menyesuaikan peraturan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Ridwan Mandaliko mengatakan gaji terendah karyawan Pelni atau grade 15 adalah untuk pegawai darat yaitu gaji pokok sebesar Rp 391.000 dan take home pay (THP) Rp 4,3 juta untuk golong IC. Sedangkan untuk pegawai laut gaji pokok adalah Rp 389.000 dengan THP Rp 6,3 juta.(dtc/onk)

Hadirkan Samsung Galaxy Tab A

ISTIMEWA

BARU: Samsung Galaxy Tab A terbaru untuk kebersamaan keluarga

JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia resmi menghadirkan The New Samsung Galaxy Tab A untuk konsumen Indonesia.

Dalam rilis yang dikirim ke Malut Post kemarin, dijelaskan Samsung Galaxy Tab A dilengkapi layar 10.5 inci, empat speaker dengan teknologi Dolby Atmos di tiap sudut, dan fitur Kids Mode guna membantu orang tua menciptakan waktu kumpul keluarga yang lebih berkualitas. Fitur Kids Mode memungkinkan orangtua melakukan pengaturan waktu serta konten yang dapat diakses oleh anak. “Hidup di era digital membuat anak-anak tumbuh dan berkembang dengan lebih dinamis. Eksplorasi terhadap minat dan bakat anak pun bisa dijalankan secara lebih atraktif dengan menonton bersama konten-konten video yang berhubungan dengan hobi mereka. Melakukan kegiatan bersama dengan gawai yang telah akrab dengan keseharian anak dapat membantu orang tua dan anak memiliki waktu kebersamaan yang lebih berkualitas, baik untuk belajar ataupun sekadar menikmati quality time,” papar Ainun Chomsun, pemerhati literasi digital sekaligus founder Akademi Berbagi.

I T & Mo b i l e S e n i o r P ro d u c t Ma rk e t i n g Manager,Samsung Electronics Indonesia, Selvia Gofar menuturkan, Samsung tidak pernah berhenti mendengarkan kebutuhan konsumen. Dengan pembaruan desain serta fitur, The New Samsung Galaxy Tab A tak sekadar melengkapi portofolio produk Samsung, namun juga membantu konsumen merangkul teknologi guna mengoptimalkan waktu kebersamaan keluarga. Fitur-fitur andalan seperti layar yang lebih besar dan speaker Dolby Atmos membuat tablet ini dapat menghidupkan suasana ketika digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan positif bersama keluarga. “Terlebih, dengan fitur Kids Mode terkini, orang tua dapat mengunduh berbagai aplikasi edutainment bebas biaya,” jelas Selvia.

Dia menambahkan Samsung Galaxy Tab Ater baru dilengkapi Kids Mode untuk membantu ibu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Berbagai aplikasi edukatif dan menghibur bisa diunduh dengan cuma-Cuma, termasuk Lego Warner Bros, Filimundus, danToca Boca.(mg-02/onk)

WAKIL RAKYAT

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

Malut Post

20

Diduga Oknum KPU Bela Caleg Terpidana Asusila Ada Ikatan Darah Editor : Fahruddin Udi Peliput : Ridwan Arif & Gunawan Tidore TOBELO – Pencoretan bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Halut Hasan Badul Mutalib, dari partai Hanura, Dapil II Galela – Loloda, menimbulkan gejolak di internal KPU Halut.

Informasi dihimpun menyebutkan, oknum anggota KPU Halut Rasmin. H Mutalib, dikabarkan berbeda pandangan dengan empat orang kerabatnya di Komisoner KPU Halut, soal pencoretan Hasan Abdul Mutalib dari pencalonan.

Hasan Abdul Mutalib, sendiri adalah adik kandung Rasmin. “Saat ini ibu Rasmin, Anggota KPU tidak setuju kalau caleg mantan Eks Napi Kasus Asusila dari Partai Hanura itu dicoret dari DCS.

Dia tidak terima karena diduga ada hubungan darah dengan oknum caleg tersebut,” ungkap sumber yang enggan namanya di korankan, Kamis (13/9) kemarin.

Anggota KPU Halut Rasmin Hi. Mutalib dikonfirmasi beberapa waktu lalu enggan berkomentar. Sementara Devisi Teknis Mustahid Kolono menjelaskan, KPU siap melayani gugatan caleg tersebut ke Bawaslu. “KPU siap hadapi gugatan dari pihak penggugat jika dilaporkan ke Bawaslu.

Kami menggugurkan caleg eks Napi berdasarkan bukti hukum dan mengacu PKPU Nomor 20 Tahun 2018,”terang Mustahid.

Dia menjelaskan, sesuai salinan putusan dari Pengadilan, Hasan divonis bersalah dengan hukuman 5 bulan atas kasus asusila. Selain salinan putusan, pihaknya membatalkan surat keterangan bebas pidana yang bersangkutan. “ Kami tidak mencoret nama caleg tanpa bukti hukum di

Bawaslu Halsel Temukan 2.380 DPT Ganda LABUHA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halsel menemukan 2.380 pemilih ganda. Dari 30 Kecamatan di Halsel, DPT Ganda paling terbanyak di Kecamatan Bacan Timur, diiukuti Kecamatan Bacan, Kayoa dan Obi.” Terdapat 2.380 pemilih ganda di Halsel,” tegas Ketua Devisi Pengawasan Bawaslu Halsel Rais Kahar.

Dia menjelaskan, Bawaslu akan merekomendasikan ke KPU Halsel

untuk melakukan pencermatan bersama. “Kita pastikan DPT Pemilu 2019 khususnya di Halsel akan berkurang,”jelasnya. Di bagian lain, Rais menyoroti reses anggota DPRD yang ikut meramikan kontestasi Pileg 2019. Sebab, disinyalir, penyerapan aspirasi anggota DPRD berbau kampanye. “Reses itu menyerap aspirasi bukan menyampaikan program kerja Pileg 2019,” tandasnya. (sam/mpf)

Caleg PSI dan Partai Berkarya Undur Diri WEDA – Bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Berkarya yang masuk Daftar Caleg Sementara (DCS) menyatakan undur diri.

Pengunduran ini merupakan inisiatif sendiri tanpa tekanan atau tanggapan publik terhadap pencalonan kedua bacaleg tersebut. “Dua bacaleg dari PSI dan Partai Berkarya mengundurkan diri,” kata Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Halteng Sri Dewi Nurlaela, Kamis (13/9) kemarin. Kedua partai pengusung sudah mengajukan penggantinya. Sementara itu, Syarif Nurdin bacaelg dari partai Gerindra yang sempat dipermasalahkan karena terlambat memasukkan berkas kini sudah memenuhi syarat. “ Yang ber-

sangkutan sudah memasukkan SK pensiunan. Artinya, Syarif, mantan birokrat itu juga akan meramikan kontestasi lima tahunan itu,” katanya. Dia mengatakan, penetapan Daftar Calon Tetap (CDT) legislatif 2019 akan dilakukan 20 September mendatang. “Untuk jadwal penetapan DCT dilakukan 20 September mendatang,” ungkapnya.

Sementara Ketua KPU Halteng Abubakar Ibrahim mengungkapkan, saat ini KPU lagi melakukan pencermatan dan pemeriksaan DPT karena ditemukan DPT ganda.

“Kita sekarang fokus DPT. Jika ada rekomendasi perbaikan DPT dari Bawaslu, parpol serta PPK maka data tersebut akan diperbaiki,” ucapnya. (wmj/mpf)

pengadilan,”tandas Mustahid.

Wajib Umumkan Kekerabatan dengan Caleg Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin menegaskan, penyelenggara Pemilu diwajibkan mengumumkan ke publik apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan bakal calon legislatif (Bacaleg) yang mengikuti perhelatan Pileg 2019. “KPU, Bawaslu dan jajaran diwajibkan mengumumkan melalui forum rapat pleno internal atau ke media massa, apabila memiliki anggota keluarga yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, DPR-RI dan DPD pada Pemilu 2019,” tegas Muksin Amrin, di Ballroom Muara Hotel, Kamis (13/9).

Ketentuan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. “Khusus jajaran

di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota wajib disampaikan ke media massa. Sedangkan penyelenggara adhoc di level kecamatan dan desa atau kelurahan hingga TPS cukup menyampaikan di papan pengumuman kantor masing-masing,” tuturnya. Dia mengatakan, Bawaslu telah mengidentifikasi sejumlah caleg yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan para caleg.

“Ada di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang anaknya, suami, serta saudara kandung yang maju sebagai caleg. Nantinya, setelah penetapan DCT, mereka wajib umumkan baik secara internal maupun ke media,” imbuhnya.

Muksin menegaskan, jika dua syarat itu tidak dipenuhi penyelenggara, maka konsekuensinya diadukan ke DKPP.”Jika tidak diindahkan maka akan dilaporkan ke DKPP karena berkaitan dengan kode etika penyelenggara,” tegas Muksin. (rid/tr-01/mpf)

Prabowo Bidik NU Kultural JAKARTA- Bakal calon presiden Prabowo Subianto sudah mulai bersafari. Meski basis suara terbanyak pada pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu berada Sumatera Barat dan Jawa Barat, Prabowo memilih Jawa Timur sebagai daerah pertama yang dikunjungi.

Kunjungan Prabowo bermula usai memberikan bantuan ke korban gempa Lombok. Setelah itu dia bertolak ke Jombang, Jawa Timur. Di sana, Prabowo berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy’ari. Tidak ketinggalan, Prabowo beserta rombongan juga ziarah ke makam Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Prabowo lalu kembali ke Jakarta. Namun, hanya sebentar. Beberapa hari kemudian, dia kembali menuju Jawa Timur, tepatnya Banyuwangi. Prabowo kemudian berkunjung ke Pondok Pesantren Blokagung Darussalam, Tegalsari, Banyuwangi. Dia bersilaturahmi dengan pengasuh pesantren KH Ahmad Hisyam serta tokoh lainnya. Prabowo pun sempat berbicara di hadapan santri-santri.

Tak hanya Prabowo, bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno juga turut bersafari. Dia mengunjungi keluarga Gusdur di Ciganjur. Sandi sempat bertemu dan berbincang dengan istri mendiang Gusdur, Shinta Wahid. Putri Gusdur Yenny pun turut berbincang dengan Sandi.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai geliat Prabowo dan Sandi tersebut adalah bentuk pendekatan terhadap warga NU di level bawah. Menurutnya, hal itu nampak jelas lantaran Prabowo tidak hanya ziarah ke makam Gusdur dan Hasyim Asy’ari, tetapi juga berkunjung ke pondok pesantren dan bertemu ulama di Jawa Timur. “Upaya mendekati NU adalah langkah taktis Prabowo dan Sandi untuk mendapat tambahan elektoral yang selama ini hanya berkutat pada dukungan PKS, PAN, dan Gerindra,” kata Adi seperti dilansir CNN.

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno safari politik di Jawa Timur. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Adi mengatakan langkah Prabowo tidak keliru. Adi mengamini bahwa Ma’ruf Amin, yang menjabat sebagai Rais Aam PBNU, sudah menjadi cawapres Joko Widodo. Namun, kata Adi, NU terdiri dari NU struktural dan NU kultural. Menurut Adi, NU struktural mungkin cenderung condong ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Akan tetapi, NU kultural di level bawah tergolong lebih cair. Tidak serta merta memiliki pandangan politik yang sama dengan NU struktural. Adi mengatakan pilihan politik warga NU secara umum pun tidak terfokus ke salah satu partai atau kekuatan politik.

Adi menambahkan banyak orang NU kultural yang berafiliasi ke banyak partai seperti di Golkar, PDIP, PKS, dan PAN. Atas fakta preferensi politik yang beragam itu, Adi beraumsi di tataran NU kultural tidak mungkin terjadi satu suara di pilpres 2019 mendatang. “NU kultural Inilah yang coba ingin digaet Prabowo dan Sandi, dan jumlahnya sangat mayoritas ketimbang yang struktural,” imbuh Adi. Hal lain yang mungkin ingin digapai Prabowo-Sandi yakni persepsi bahwa mereka tidak memiliki jarak dengan kalangan NU. Menurut Adi, Prabowo-Sandi selama ini memang cenderung dinilai terlalu dekat dengan kalangan Alumni 212, Front Pembela Islam atau simpatisan Rizieq Shihab lainnya secara umum.

Kepala Daerah Urus Cuti Sebelum Ikut Kampanye JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepalakepala daerah yang ingin ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden agar mengajukan cuti.

“Sebagaimana diatur Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 PP No. 32/2018, dengan mencantumkan jadwal dan jangka waktu serta lokasi kampanye,” kata Tjahjo melalui pesan tertulisnya, seperti dilansir CNN, Kamis (13/9).

Tjahjo juga menyatkaan cuti kampanye yang diajukan hanya diberikan satu hari untuk satu pekan. Sementara itu, untuk hari libur tak ada ketentuan harus mengambil cuti bagi para kepala daerah itu alias bebas berkampanye untuk Pilpres 2019.

Terkait mekanisme pengajuan cuti bagi gubernur atau wakil gubernur disampaikan ke menteri. Tjahjo mengatakan nantinya menterilah yang akan memproses lalu mengeluarkan persetujuan.

Terlebih, di level bawah, GP Ansor dan FPI juga kerap bergesekan.

Karenanya, Prabowo-Sandi ingin menunjukkan bahwa mereka pun tidak ada jarak dengan NU. Stempel hanya dekat dengan simpatisan Rizieq Shihab akan luntur dengan sendirinya. Langkah yang ditempuh yakni sowan ke ulama serta ponpes NU, serta keluarga Gus Dur. Prabowo-Sandi pun berharap warga NU tak sungkan untuk memilihnya. “Di luar itu Prabowo dan Sandi juga ingin dikesankan dekat dengan NU,” ujar Adi. Adi lalu menilai Prabowo dan Sandi ingin sekali bekerja sama dengan keluarga mendiang Gus Dur. Dia menduga Prabowo telah mengajak Yenny Wahid bergabung ke dalam tim sukses.

Menurut Adi, bekerja sama dengan keluarga Gus Dur memang menjanjikan.

Walau bagaimanapun, katanya, Gusdur adalah tokoh NU sehingga memiliki banyak simpatisan hingga saat ini. Adi menduga Prabowo juga bakal memanfaatkan kerenggangan hubungan PBNU dengan Mahfud MD pasca gagal menjadi cawapres pendamping Jokowi. Adi mengatakan hal itu bisa saja berhasil, karena Mahfud adalah simpatisan setia Gus Dur. “Apalagi secara politik Yenny kan bersama Mahfud ‘termarjinal’ dari PKB saat ini. Padahal PKB itu besar karena sosok Gus Dur,” kata Adi. (CNN/mpf)

Sedangkan bagi bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, pengajuan cuti disampaikan kepada Gubernur. “Pengajuan ijin cuti bagi bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota disampaikan ke Gubernur untuk diproses dan diterbitkan persetujuan,” kata Tjahjo.

S eb e l u m n ya, a n g g o t a Komisi Pemilihan Umum ( K P U ) Wa hy u S e t i awa n mengatakan kepala daerah boleh menjadi anggota tim kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden. Namun, mereka tidak boleh jika menjabat sebagai ketua tim pemenangan.

Terkait hal ini, kata Wahyu, sudah diatur di dalam Per-

aturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu.

Wahyu menjelaskan, kepala daerah tidak boleh menjadi ketua tim pemenangan karena bisa mengganggu kinerjanya sebagai pejabat pemerintah. “Ketua tim kampanye kan harus memimpin tim kampanye sampai ke daerah sepanjang masa kampanye. Lah kalau kemudian dia memimpin kampanye selama masa kampanye, maka tugastugas pemerintahan akan terabaikan,” ujar Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Masa kampanye untuk pemilihan presiden dan wakil presiden akan dimulai sejak 23 September 2018 hingga13 April 2019. (CNN/mpf)

DKPP Pecat 15 Penyelenggara Pemilu JAKARTA- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap 15 penyelenggara pemilu dari berbagai daerah.

Sanksi dijatuhkan karena ke-15 penyelenggara pemilu tersebut dinilai bersalah melanggar kode etik, saat penyelenggaraan Pilkada 2018 lalu, yang digelar serentak di 171 daerah. Vonis dibacakan dalam sidang dengan agenda pembacaan 13 putusan dari 17 perkara di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (12/9). “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu,” ujar Ketua Majelis Sidang DKPP Prof Muhammad, seperti dilansir JPNN. DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 15 penyelenggara Pemilu.

Sementara terhadap 33 penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melanggar kode etik, DKPP merehabilitasi nama baik masing-masing.

Prof Muhammad mengatakan, putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Bagi penyelenggara yang diberhentikan tetap tidak ada upaya hukum lain.

Putusan harus dilaksanakan paling lambat tujuh hari setelah dibacakan. “Untuk itu, diharapkan kepada penyelenggara pemilu untuk bersikap hati-hati dalam mengemban amanat sebagai penyelenggara Pemilu. Selain itu, Muhammad juga menyatakan, penyelenggara pemilu yang sudah diberhentikan tetap, dalam sejarahnya tidak pernah lagi dipilih menjadi penyelenggara pemilu di kemudian hari.

Karena sudah dianggap tidak layak. (JPNN/mpf)