Petani Kopra Meradang by Malut Post

HARIAN

MALUT POST

26 Maret 2003-26 2003 2 Maret 2018

Tampil T ampil Terdepan Teerrd

KA KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

HARGA KOPRA 2018 (PER 100 KG)

Malifut 550.000 490.000 480.000

485.000

480.000

470.000

ECERAN: Rp 5.000,-

Petani Kopra Meradang

Kao 520.000

601.000

Harga Terus Anjlok, Tuntut Janji Kampanye

500.000

520.000 480.000 Galela Barat

480.000

420.000 560.000

590.000

TOBELO – Terjunnya harga kopra membuat petani tak lagi mampu bersabar. Mengerahkan ratusan massa, kelompok petani yang tergabung dalam Pergerakan Petani Kopra (PPK) Tarakani Rabu (14/11) kemarin menggelar demonstrasi besar-besaran. Petani asal Galela, Halmahera Utara ini menuntut pemerintah menunaikan janji menstabilkan harga komoditas unggulan tersebut.

470.000 450.000 400.000

April

Mei

Juni

400.000 Juli

400.000 Agustus

September

Oktober

Sumber: BPS Malut

Baca KOPRA... H.8

Anak-anak Terancam Putus Sekolah

Duit Perjalanan Dinas untuk Subsidi RAMLAN HARUN/MALUT POST

ADU MULUT: Salah satu petani beradu mulut dengan petugas polisi wanita yang mengamankan jalannya demonstrasi di kantor bupati Halmahera Utara, Rabu (14/11)

Pembentuk “Game for Life” yang Berakhir

Oleh

Baca SEKOLAH... H.8

Baca DUIT... H.8

Internal Bawaslu Beda Jalan

DI’S WAY

Dahlan Iskan

GELOMBANG aksi para petani kopra berhasil menarik perhatian DPRD Provinsi Maluku Utara. Deprov yang menggelar pertemuan dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Malut, Bank Indonesia, dan sejumlah SKPD kemarin (14/11) memunculkan sejumlah skema yang dapat ditindaklanjuti. Diantaranya adalah pengalihan anggaran reses dan perjalanan dinas untuk subsidi petani kopra.

ANJLOKNYA harga kopra berpotensi besar meningkatkan angka kemiskinan di Maluku Utara. Ekonom Malut Mukhtar Adam menuturkan, turunnya harga bakal mempengaruhi pola kerja para petani. “Dipastikan petani kopra tidak akan memproduksi kelapanya menjadi kopra. Jika petani tidak memproduksi maka pendapatan petani akan turun, dan masuk dalam jurang kemiskinan,” tuturnya kepada Malut Post, Rabu (14/11).

BAGAIMANA hasil pemilu internal Singapura? Begitulah pertanyaan pembaca Disway. Soal kelanjutan edisi hari Minggu lalu. Ternyata ada juga yang tertarik. Soal tema yang membosankan itu. ”Hasilnya sudah diketahui sejak sebelum pemilu,” jawab saya.

TERNATE – Komisioner Badan pengawas Pemilu Maluku Utara mulai beda sikap menanggapi putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait status calon gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK). Jika sebelumnya Ketua Bawaslu, Muksin Amrin menyatakan institusinya tak lagi mengurusi keputusan KPU tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan, Aslan Hasan

justru mengambil langkah lain. Aslan kepada Malut Post, Rabu (14/11), menyatakan, saat ini Bawaslu masih mengecek kebenaran dari surat izin Menteri Dalam Negeri terkait langkah rotasi yang dilakukan AGK. Mereka juga mengecek surat dari Pemerintah Provinsi Malut yang menjadi dasar KPU mengambil keputusan. Baca BAWASLU... H.8

Proses untuk memastikan validitas dokumen-dokumen yang dijadikan rujukan bagi KPU itu masih terus dilakukan oleh Bawaslu Malut Aslan Hasan Komisioner Bawaslu Malut

PDIP Bongkar Gudang ‘Raja Jokowi’

Baca DI’S WAY... H.11

Merpati Terbang Lagi SURABAYA - Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaian permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Merpati Nusantara Airlines. Keputusan tersebut diambil Majelis Hakim dengan pertimbangan, mayoritas kreditur Merpati, baik konkuren maupun separatis setuju dengan PKPU yang mereka ajukan. “Majelis Hakim menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Merpati dengan para krediturnya sebagaimana telah disepakati bersama,” kata Hakim Ketua Sigit Sutriono di Surabaya, Rabu (14/11). Baca MERPATI... H.8

Tukang Kuti

Internal Bawaslu Beda Jalan Berarti salah satunya tersesat

NOSTALGIA: Salah satu armada Merpati Airlines sebelum puasa beroperasi pada 2014 lalu

RINTO HEKSANTORO/DETIKCOM

COPOT: Poster ‘Raja Jokowi’ di Jawa Tengah dicopot salah satu kader PDIP

Jaksa Hentikan Kasus BOK dan BPJS Positif thinking saja, mungkin so malas karja

JAKARTA - Sutradara penyebaran poster dan stiker bergambar petahana Joko Widodo dengan kostum raja Jawa masih menjadi misteri. Meski begitu, PDIP sudah menelusuri soal pemasangan atribut ‘Raja Jokowi’ itu. Baca RAJA... H.11

Mengunjungi Danau Todoke di Ibu Tabaru, Halmahera Barat

Legenda Mahar Pernikahan Para Leluhur Danau Todoke berada jauh dari pusat kota. Masih alami, karena memang belum kena sentuhan pengelolaan apapun. Padahal potensi wisatanya tak main-main.

MASIH ALAMI: Peserta ekspedisi bermain rakit di Danau Todoke. Foto lain, air terjun yang letaknya tak jauh dari danau

Samsudin Chalil, Jailolo

SESUAI namanya, Danau Todoke terletak di Desa Todoke, Kecamatan Ibu Tabaru. Dari ibukota Halmahera Barat, Jailolo, perjalanan ke Todoke mencapai 2,5 jam. Jalannya sudah diaspal bagus. Sampai di desa, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki lewat jalan kebun milik warga. Kurang lebih 1 kilometer. Jangan khawatir, kelelahan hiking akan digantikan dengan pemandangan luar biasa. Baca TODOKE... H.8

SAMSUDIN CHALIL/MALUT POST

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

HARIAN

HALTIM & HALTENG

MALUT POST

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Masih Banyak Proyek Belum Rampung FOLLOW UP Dugaan Pelanggaran Pemilu 5 ASN Masih Dikaji WEDA- Dugaan pelanggaran pemilu 5 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) masih dikaji Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halteng. Kelima ASN ini diduga turut mengomentari serta memberikan emoticon like terhadap foto calon anggota legislatif (Caleg) di media sosial (medsos) facebook beberapa waktu. Bahkan sebelumnya, kelimanya sudah diundang Bawaslu untuk dilakukan klarifikasi. Saat ini Bawaslu secara kelembagaan telah menindaklanjuti temuan tersebut dan dalam proses kajian. “Intinya tindakan mereka (ASN) telah kami proses. Nantinya hasil kajian tersebut akan kami sampaikan ke KSN melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara,”kata Munawar Wahid Anggota Bawaslu Halteng, Rabu (14/11). Ia berharap ASN harus tertib dan mampu menahan syahwat politiknya untuk tidak terlibat pada kepentingan politik jelang pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pilpres 2019. Lebih lanjut katanya, keterlibatan ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan perangkatnya serta Anggota BPD bisa berujung pidana. “Kami juga tetap memantau pergerakan para Kades dan perangkat desa dan jajaranya. Prinsipnya keberpihakan para kepala desa itu sangat dilarang,” ujarnya. (far/mpf)

PT. ANTAM Diminta Dorong Sektor Perikanan MABA- PT. Antam Tbk Buli diminta kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) di sektor kelautan dan perikanan. Kepala DKP Haltim Asmar Hi. Daud menjelaskan, Haltim bukan hanya kaya potensi nikel tetapi juga potensi perikanan. Di sektor perikanan, Haltim memiliki fishing ground ikan tuna di perairan bagian Kecamatan Maba Utara dan Wasile Utara yang selama ini belum digarap secara maksimal karena keterbatasan sarana prasarana perikanan. “ Oleh karenanya, kami meminta kerjasama PT. Antam Tbk Buli untuk mengembangkan sektor perikanan,” pintanya. Menurutnya, potensi perikanan didorong sebagai upaya medukung Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau Costorage terintegrasi dengan kapasitas 100 ton yang berada di PPI Manitingting Kota Maba yang rencana dioperasikan Januari 2019 mendatang. “Potensi Perikanan di Haltim patut untuk didorong sehingga daerah ini bukan hanya dikenal penghasil nikel tetapi juga pengasil perikanan sesuai Permen KP Nomor 1 Tahun 2009,” katanya. (ado/mpf)

MABA- Tinggal satu bulan k e d e p a n , Ta h u n a n g g a r a n 2018 akan berakhir. Namun, sejumlah pekerjaan fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmah e r a Ti m u r ( Ha l t i m ) y a n g dikerjakan pihak ketiga belum

rampung. Hal ini mendapat sorotan Dewan Per wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Haltim. Wakil Ketua II DPRD Haltim meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( P U P R ) Ha l t i m, m e n d e s a k pihak ketiga untuk menyele-

maksimal maka diharapkan kepada selur uh pihak baik Pemda dan Kontraktor agar b e r s a ma -s a ma m e n d o ro n g pembangunan di haltim, sekarang ini kita butuh keseriusan semua pihak”katanya. (ado/ mpf )

saikan pekerjaan proyek sebelum akhir Tahun 2018. “ PUPR harus memberikan teguran kepada kontraktor untuk menyelesaikan seluruh proyek Tahun 2018. Mengingat kondisi keuanga n d a e ra h s aat i n i b e l u m

DPT Halteng 34.697 Pemilih DPT Halteng Pemilu 2019 per Kecamatan

34.697 Pemilih

Weda

Weda Tengah

Weda Utara

4.140

6.389

2.786

2.927

1.588

Pemilih

6 Total

Weda Selatan

Weda Timur

Patani Barat 3.042

Patani 3.072

Patani Utara 4.998

Patani Timur 2.451

Pulau Gebe 3.304

Pemilih

Hasil Perbaikan Editor : Fahruddin Udi Peliput : Fahrudin Abdullah WEDA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)-1 pemilu 2019. Di mana DPT Halteng 2019 ini ditetapkan 34.697 pemilih. Rapat pleno penetapan DPTHP dipimpin langsung Ketua KPU Halteng Abubakar Ibrahim, didampingi Husain Hi. Usman dan Nasarudin Awaludi. Turut dihadiri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), partai peserta pemilu 2019, dipantau langsung Ketua Bawaslu Halteng Siti Hasmat BT. Amin dan salah satu anggota Bawaslu Munawar Wahid. DPTHP 1 sebelumnya ditetapkan sebanyak 34.420

PLENO: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah saat menggelar rapat pengesahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilu 2019.

pemilih, namun ketika dilakukan verifikasi ditemukan ada pemilih yang tidak memenuhi syarat dan

pemilih baru. Untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat dirincikan sebanyak 633 orang yang terdaftar

Internal Fraksi PDIP “Pecah” WEDA- Internal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagan (F-PDIP) DPRD Halmahera Tengah (Halteng) pecah. Anggota Fraksi PDIP Nuryadin Ahmad dan Asrul Alting dan Hendrik Manona berbeda pandangan dengan 7 (Tujuh) rekan fraksinya soal pendapat fraksi terhadap pengesahan APBD 2019. Ketujuh rekan fraksi mereka itu adalah Ketua DPRD Halteng Rusmini Sadaralam, Ketua Fraksi PDIP Ruslan Adam, Sekretaris Fraksi PDIP Zulkifli Bayan, Sahrun Djafar, Muhlis Ajaran, Bahtiar Hi. Habib dan Jonatan Patapata. Menurut Nuryadin, pendapat fraksi yang ia bacakan saat paripurna APBD 2019 waktu lalu itu mewakil beberapa anggota fraksi diantaranya Asrul Alting dan Hendrik Manona yang tidak hadir karena izin berobat, tidak termasuk 7 rekannya itu yang mengambil sikap absatain pada saat pembahasan tingkat 1 antara banggar dengan TAPD. Pendapat

Fraksi PDIP yang disampaikan itu, lanjut Nuryadin, adalah sikap fraksi versi Anggota fraksi PDIP yang hadir pada saat paripurna pengambilan keputusan terkait APBD 2019. “Sikap ini diambil karena selama tahapan pembahasan APBD itu berlangsung mulai penyampaian sampai hendak masuk pada saat pegesahan, fraksi secara kelembagaan tidak pernah melakukan rapat fraksi untuk membicarakan sikap fraksi secara internal. “Karena Fraksi tidak pernah mediasi anggota fraksi untuk rapat maka saya selaku Serkertaris DPC Partai berkoordinasi dengan Ketua DPD Partai terkait dengan sikap apatis frakasi ini. Dari hasil koordinasi itu, kami diberikan arahan oleh ketua DPD Partai untuk tetap menghadiri setiap tahapan pembahasan APBD dan harus menyapaikan pendapat frkasi pada saat paripurna demi kepentingan rakyat Halteng,”terangnya. Lebih lanjut, kata dia, APBD 2019

telah memenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019. “APBD ini sangat berpihak pada rakyat dan itu tercermin pada belanja publik yang mencapai 64 persen. Secara moril, Fraksi PDIP memberikan penegasan agar Pemda segera menyelesaikan program luncuran pemerintahan lama yang terbawa dari 2016, 2017 & 2018. Dan Pemda bersedia untuk menyelesaikan itu, lalu apa yg harus kita persoalkan ?,” tanya Yadin kepada ke rekan-rekannya yang abstain. Sikap kontra DPRD terhadap kebijakan pemerintah harus pada hal substantif terkait hajat hidup masyarakat bukan pada hal yang sifatnya personal. Karena itu ia persilahkan 7 rekannya yang tak sepaham dengannya untuk menggugat sikap mereka secara internal sesuai mekanisme kepartaian. “Bagi saya dan sahabat saya saudara Asrul Alting bahwa sikap kami ini tidak

pada DPTHP 1. Sementara pemilih baru yang kembali terdata dan memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam DPT sebanyak 910 pemilih. Dengan demikian, total DPT yang ditetapkan sebanyak 34.697 pemilih teridiri dari laki-laki 17.720 dan perempuan sebanyak 16.977. Pleno rekapitulasi penetapan DPT ini diawali dengan sinkronisasi DPTHP-1, setelah itu dilanjutkan dengan rekapitulasi penetapan DPTHP-2 Kabupaten Halteng. Ketua KPU Halteng Abubakar Ibrahim dikonfirmasi usai memimpin rapat pleno menyampaikan, hasil pleno berjalan sesuai tahapan. “Namun setelah penetapan ini 80 pemilih dicoret karena tidak ditemukan dokumen kependudukan. Meski begitu, mereka masih bisa menyalurkan hak suaranya bila sudah melakukan perekaman e-KTP dan masuk dalam daftar pemilih khusus,” katanya. (far/mpf)

harus dimaknai sebagai bagian dari pendukung pemerintah, kami akan tetap kiritis dan objektif terhadap kebijakan Elang-Rahim yang tidak pro rakyat, sebaliknya kami akan memberikan apresiasi dan dukungan ketika ada kebijakan yang pro pada kepentingan masyarakat Halteng. Intinya kami adalah oposisi loyal pada kepentingan rakyat bukan pada patron tertentu, karena partai adalah sarana perjuangan, jadi berkoalisi dengan rakyat itu lebih utama dari pada berkoaisi dengan patron,”jelasnya. APBD Halteng sudah pada tahap evaluasi di Pemda Provinsi dan Depdagri, sehingga jika anggota yang merasa keberatan silahkan dikomplain sesuai tahapan yang diatur melalui peraturan perundangan. “ Jangan kita saling berdebat di media publik, agar jangan sampai rakyat murka terhadap sikap lembaga. Menurut saya APBD 2019 telah memenuhi syarat untuk disahkan karena seluruh tahapan telah dilalui sebagaimana jadwal yang diputuskan dalam rapat Bamus DPRD,”terangnya. (far/mpf)

TIDORE KEPULAUAN HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

BOS Pemkot Terima Laporan Pemeriksaan BPK

Pekerja Palang Sekolah Gara-gara Pemprov tak Cairkan Anggaran Proyek Editor : Irman Saleh Peliput : Mahfud H Husen

BOS: Wali Kota Capt Ali Ibrahim (kanan) menggelar pertemuan dengan BPK Malut.

TIDORE – Wali Kota Tikep, Capt Ali Ibrahim bersama Kepala Dinas Pendidikan menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap audit Dana BOS dan Pendidikan Indonesia Pintar (PIP) Kota Tikep oleh tim pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Maluku Utara yang bertempat di ruang kerja Wali Kota. Rabu (14/11) pagi. Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada tim BPK yang sudah bekerja keras dalam pemeriksaan ini dan telah memberikan arahan sehingga menambah wawasan bagi pihaknya khususnya bagi tim manajemendan bos di Kota Tidore. Tim dari BPK perwakilan Malut yang dipimpin Aldi S menyarankan kepada Pemkot Tikep untuk pengelolaan dana BOS agar lebih serius dalam pengelolaan Dana Bos dan PIP, sehingga ke depannya nanti lebih baik lagi. (tr-03/lex)

12 Kades Terancam Pidana TERNATE – Ada ada saja tingkah 12 Kepala Desa (Kades) di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) ini. Bagaimana tidak, mereka mencairkan anggaran dana desa lalu disetorkan ke seseorang yang mengaku sebagai Direktur Rumah Pemberdayaan Indonesia (RPI) tanpa ada kerja sama lebih dulu melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau dokumen resmi. Uang sebanyak Rp 1,3 Miliar ini kemudian dibawa kabur pelaku yang

TIDORE – Aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 8 Kota Tidore Kepulauan (Tikep) terpaksa terhenti setelah sejumlah tukang yang merenovasi sekolah tersebut memalang ruang kelas sekolah yang berada di Kecamatan Oba itu. Pihak pekerja terpaksa menyegel ruang belajar sekolah itu lantaran hingga kini upah mereka belum dibayar. Ada ruang kelas yang dipalang menggunakan kayu sebagai bentuk protes. Fadel, kontraktor yang menangani pekerjaan renovasi ruang belajar ini saat dihubungi Malut Post mengatakan dirinya telah mengajukan pencairan ke pihak keuangan provinsi untuk segera dicairkan anggaran pekerjaan itu, tetapi alasan pihak keuangan bahwa ada masalah administrasi, sehingga uang belum bisa dicairkan. ”Entah administrasi seperti apa, saya juga sudah emosi, jadi sudah marahmarah ke mereka dan tidak tahu administrasi apa lagi. Padahal pekerjaannya sudah selesai empat bulan lalu,” katanya dengan nada kesal. Dirinya menjelaskan bahwa anggaran yang harus dicairkan itu sebanyak Rp 167 juta untuk

diketahui bernama MB alias Bayu. Atas peristiwa tersebut, sejumlah Kades ini pun terancam pidana korupsi lantaran menyetorkan uang itu secara cuma-cuma. Sebelumnya para Kades ini telah menemui DPRD Tikep dan mencurahkan masalah yang mereka hadapi. Pada kesempatan itu juga, ada Kades yang menyebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tikep mengarahkan mereka untuk menjalin kerja sama dengan RPI. Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Hendra Kasim mengatakan bahwa pelaku yang membawa kabur uang di beberapa desa di Tikep itu dapat dikenakan tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Akan tetapi, mengingat pemerintah desa dalam

PENDIDIKAN: Sejumlah siswa SMA 8 Tikep terpaksa berada di halaman sekolah lantaran kelas mereka dipalang pekerja.

pembayaran upah ke enam tukang. Dirinya juga menyesalkan pihak Keuangan Pemprov karena sudah empat bulan ini anggaran kegiatannya belum bisa cair. ”Apalagi para tukang ini sudah mengeluh dengan kebutuhan mereka. Sehingga itu mereka kesal dan memalang tiga ruang belajar yang direnovasi itu,” tuturnya sembari meminta kepada Pemprov segera mencairkan anggaran tersebut untuk dibayarkan upah para tukang. Sementara Sofia, salah satu guru

memberikan uang kepada pelaku yang diduga melakukan penipuan tersebut, tanpa terlebih dahulu melalui atau tidak direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa, maka pada posisi ini pemerintah desa juga dapat di kenakan dugaan tindak pidana korupsi khusus penyalahgunaan kewenangan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 UU 31/1999. Dosen Hukum UMMU ini menuturkan, bunyi pasal tersebut yakni setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1

di SMAN 8 sangat menyesalkan pihak terkait yang belum membayar upah tukang sehingga berdampak pada aktivitas belajar mengajar. Apalagi, kata dia, tidak lama lagi pihaknya menghadapi semester yang sebelum itu harus dilakukan persiapan yang matang. ”Kalau seperti ini, bagaimana kita mau belajar. Ini sangat merugikan kami,” kesalnya. Dikatakannya, pihak sekolah tidak ada kaitannya dengan renovasi ruang belajar itu. Untuk itu, kontraktor maupun Dinas Pendidi-

(satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. ”Solusi terkait dengan masalah ini menurut kami, jika benar pemerintah desa ditipu, sepatutnya pemerintah berkoordinasi dengan masyarakat atau dinas terkait dalam hal ini DPMD untuk dicarikan solusi,” tuturnya. Disentil terkait dua kasus pidana dalam masalah ini yakni penipuan untuk pelaku yang membawa kabur uang, dan korupsi untuk para Kades. Jika masalah ini kemudian dilaporkan para Kades atas penipuan yang dialami, apakah akan menyeret para Kades. Menurutnya, sangat mungkin demikian, tergantung fakta hukum dari proses penyelidikan dan penyelidikan. Terkait dengan ganti rugi, kata dia, untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui

kan dan Pengajaran (Dikjar) Malut segera menyelesaikan persoalan itu sehingga tidak lama-lama berdampak pada aktivitas belajar mengajar. Menurutnya, aksi pemalangan ruang belajar ini dilakukan sejak Selasa (13/11) sore dan berlanjut hingga Rabu (14/11). ”Harapan kami persoalan secepatnya diselesaikan, jangan biarkan kami menjadi korban. Karena ini masalah kontraktor dan Dikjar, tidak ada kaitannya dengan kami,” harapnya. (tr-03/lex)

tiga cara yakni melalui penggabungan perkara ganti kerugian,melalui gugatan perbuatan melawan hukum, dan melalui permohonan restitusi. ”Dalam perspektif ini sangat mungkin uang yang dibawa kabur pelaku harus dikembalikan, jika terbukti delik mengenai tindak pidana penipuan,” terangnya. Sementara ke 12 Desa yang telah menyetorkan uang kepada RPI untuk pengadaan mesin BUMDes ini yakni Desa Kayasa, Desa Ake Sari, Desa Ake Tobololo, Desa Tauno, Desa Todapa, Desa Sigela, Desa Bale, Desa Toseho, Desa Nuku, Desa Selamalafo, Desa Maregam, dan Desa Ake Tobaru. Total anggaran yang disetorkan ke Direktur RPI itu senilai Rp 1,3 Miliar. Sementara RPI yang dimaksud itu tidak ada, Direkturnya pun saat ini telah melarikan diri. (tr-03/lex)

Musda III MUI Dibuka

MUSDA: Wali Kota Capt Ali Ibrahim (ketiga kiri) berpose dengan unsur Muspida setelah membuka Musda MUI.

TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim membuka dengan resmi Musyawarah Daerah (Musda) III Majelis Ulama Indonesia Kota Tidore Kepulauan dengan mengusung tema “Perspektif Ulama Dalam Menjawab Persoalan Umat dan Bangsa” di Aula Sultan Nuku kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Rabu (14/11). Dalam sambutannya Wali Kota menyampaikan MUI Kota Tidore Kepulauan sudah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pembangunan daerah, baik itu masalah sosial, kebangsaan, diniah dan kemasyarakatan lainnya. keberadaan MUI di Kota Tidore sangat membantu bagi Pemda untuk

mencari solusi pemecahan masalah pemerintahan yang berkaitan dengan keumatan. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua MUI Kota Tidore Kepulauan bersama seluruh jajarannya yang akan menggelar Musda ke-III pada hari ini, semoga dapat menghasilkan program-program yang terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, menjadikan Kota Tidore Kepulauan yang bertakwa, maju dan sejahtera, sekaligus memilih pemimpin yang mampu membawa MUI menjadi organisasi yang dapat mewakili seluruh aspirasi umat Islam di Kota Tidore Kepulauan. Sementara Ketua Umum MUI Kota Tidore Kepulauan, H. Saleh Yasin pada pidato iftitah menyampaikan tujuan berdirinya MUI adalah terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khairah ummah) dan negara yang aman, damai adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridoi Allah SWT, sedangkan visi terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, yang memperoleh rida dan ampunan Allah SWT menuju masyarakat berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam wadah NKRI, dengan salah satu misi menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan. Ketua Panitia, Aminah Thaib dalam laporannya mengatakan MUI sebagai wadah para ulama, juama dan cendikiawan muslim serta sebagai wadah yang mewakili umat islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, sebagai pemberi fatwa kepada ummat islam dan Pemerintah baik diminta maupun tidak untuk menyahuti masalahmasalah sosial kemasyarakatan pada masa-masa yang akan datang. Turut hadir dalam Musda ke-III Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Hj. Sulamah Ali Ibrahim, Forkopimda, Staf Ahli Walikota, Assisten Sekda, Pimpinan SKPD, Pengurus MUI Kota Tidore Kepulauan, Organisasi Islam, Organisasi Wanita, Camat, Lurah, Imam Syara dan Majelis Ta’lim. (humas)

HARIAN

MALUT POST

HALUT & HALSEL

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

DITAHAN: Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Noce Totononu saat digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Labuha oleh petugas kejaksaan, Rabu (14/11) kemarin. Noce ditahan karena tersandung kasus asusila terhadap salah satu bawahannya.

Kasatpol PP Resmi Ditahan Ancaman 7 Tahun Penjara Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen

LABUHA – Setelah enam bulan ditetapkan tersangka oleh penyidik Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Selatan (Halsel), Kepala Dinas Satpol PP Noce Totononu akhirnya dijebloskan dalam tahanan Rutan Labuha, Rabu (14/11). Penahanan dilakukan setelah Kejak-

saan Negeri (Kejari) Halsel menerima P21 berkas tersangka dari penyidik polres terkait kasus asusila terhadap bawahannya beberapa bulan lalu. Kajari Cristia Ratuanik saat menerima berkas dan tersangka dari polres mengatakan Noce sebagai tersangka dikenakan pasal 294 ayat 2 ke- 1 den-

gan hukuman pidana paling lama 7 tahun penjara. ”Jika nantinya tersangka mengajukan penangguhan penahan itu menjadi haknya,”tegas Kajari. Sememtara Kepala Cabang Rutan Labuha Sudarno yang dikonfirmasi membenarkan penahanan tersebut.”Meski statusnya

DPT Halut Naik 135.459 Jiwa Pilih

PILKADES Logistik Pilkades Mulai Didistribusi LABUHA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) mulai mendistribusikan logistik pemilihan kepala desa (pilkades) di 13 kecamatan. ”Desa di ibukota mulai didistribusikan hari ini. Sementara BUSTAMI Soleman wilayah Obi dan Laiwui akan didistribusikan menggunakan kapal,”kata Kepala DPMD Bustami Soleman yang ditemui Malut Post, Rabu (14/11). Untuk pengamanan, kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Polres).”Semoga hasil pilkades nanti berjalan baik dan tidak bertentangan dengan aturan,”harapnya.(sam/met)

JABATAN Aswin Soamole Plt Kasatpol PP LABUHA – Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Aswin Soamole. Aswin diangkat menggantikan pejabat sebelumnya Noce Totononu yang tersandung masalah hukum. ISWAN Hasjim ”Plt ditunjuk untuk menjalankan tugas kepala dinas agar instansi tersebut tidak vakum,”kata Wakil Bupati Iswan Hasjim yang dikonfirmasi, Rabu (14/11). Iswan mengatakan dari aturan kepegawaian, jika Noce divonis tahanan di atas 4 tahun, maka langsung dipecat dari Aparatur Sipil Negara (ASN). (sam/met)

sebagai tahanan titipan, Noce merupakan tahanan ke-136 yang menjadi warga binaan di Cabang Rutan Labuha,”ungkapnya. Pantauan koran ini tersangka Noce digiring ke Rutan dengan menggunakan mobil Kejari pukul 11.10 WIT. (sam/met)

MUHLIS Kharie RUSAK: Kondisi speedboat milik DPRD Halsel yang dibiarkan rusak. Padahal speedboat tersebut baru diadakan 2018

DPRD Beli Speedboat Bekas LABUHA – Anggaran pengadaan speedboat DPRD Halmahera Selatan (Halsel) Rp 10 miliar tahun anggaran 2017 dinilai tidak sesuai. Pasalnya, speedboat yang baru didatangkan 2018 itu ternyata adalah barang bekas yang dibeli dengan harga Rp

7 miliar. Meski baru diadakan, speedboat tersebut sebagiannya mulai rusak. Diantaranya, kursi duduk, AC, serta sebagian besi bagian dalam speedboat yang mulai berkarat. Sementara Kepala Inspe-

ktorat Slamet AK yang ditemui mengaku belum mengetahui pengadaan Speedboat tersebut. ”Pastinya akan kami lihat untuk diaudit, jika benar pengadaan speedboat itu bekas,” ujarnya. (sam/ met)

TOBELO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara (Halut) resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum 2019 menjadi 135.459 jiwa pilih. Ju m l a h i n i naik 2.466 jiwa pilih dari DPT sebelumnya

132.993 jiwa pilih. ”Kenaikan ini setelah KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di Grand Land Hotel Tobelo, Rabu (14/11),” kata Ketua KPU Muhlis Kharie yang dikonfirmasi Malut Post usai pleno. Selain DPT, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga bertambah. Sebelumnya 607 menjadi 611 TPS.”Penambahan ini karena disesuaikan dengan pemilih baru. Yang mana masing-masing TPS standarnya 300 jiwa pilih,”ungkapnya. Data ini juga sudah termasuk jiwa pilih warga enam desa. “Kalau ada aturan baru kedepan. Kami akan melakukan perubahan sesuai aturan yang berlaku,”ungkapnya.(tr-04/ met)

APK Pemilu Segera Dicetak TOBELO – Alat Peraga Kampanye (APK) pemilu mulai dicetak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara (Halut). Ini dilakukan setelah partai politik (parpol) peserta pemilu memasukkan usulan ukuran APK kepada KPU.”APK yang akan dicetak sesuai Peraturan KPU masing-masing baliho ukuran 4x7 dan spanduk 1,5. Tetapi atas kesepakatan bersama APK yang dicetak KPU itu baliho berukuran

3x4 dan spanduk 1x4,”jelas Ketua KPU Muhlis Kharie yang ditemui Malut Post, Rabu (14/11). Jumlah yang dicetak juga terbatas. Yakni baliho 10 buah dan spanduk 16 buah. Sementara calon perseorangan atau DPD RI desain APK diserahkan ke KPU Provinsi. ”Baliho yang akan dicetak sebanyak 160 buah sesuai jumlah parpol dan 20 baliho capres cawapres. Jadi total baliho sebanyak

180,”ungkapnya. Sementara pemasangan APK sudah bisa dilakukan. Hanya saja, ada lokasi yang tidak bisa dipasang. Seperti tempat ibadah, dan fasilitas pemerintah. ”Pesan dalam baliho juga tidak bisa menggunakan kalimat yang bernada provokasi, dan SARA yang dinilai mengganggu kenyamanan,”ucapnya.(tr-04/met)

HALMAHERA BARAT

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Bawaslu Warning Caleg Incumbent Aknosius: Jangan Gunakan Dana Aspirasi Untuk Kepentingan Politik Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Calon legislatif (caleg) incumbent bisa dipidana jika menggunakan dana a s p i ra s i y a n g bersumber dari APBD untuk kepentingan politik. Hal ini ditegaskan Divisi Hukum Pencegahan dan Penindakan (HPP) Bawaslu Halbar AKNOSIUS Datang Aknosius Datang yang dikonfirmasi Malut Post, Rabu (14/11). Menurutnya, anggota DPRD aktif yang kembali mencalonkan diri pada pemilihan legislatif (pileg) 2019 tidak diperbolehkan memberikan bantuan kepada warga menggunakan dana aspirasi pada momentum politik. Ini karena anggaran tersebut bersumber dari pemerintah, makanya sangat tidak dibenarkan penggunaannya untuk kepentingan politik.”Kalau kedapatan caleg yang bersangkutan diberi sanksi pidana pemilu,”tegasnya. Mantan Ketua Bawaslu Halbar ini mengaku sejauh ini belum ada laporan maupun temuan tentang penggunaan dana aspirasi bagi caleg incumbent. Tetapi sebagai lembaga pengawasan pemilu dan Divisi Pencegahan terlebih dahulu melakukan pencegahan, sebelum caleg incambent memanfaatkan dana aspirasi untuk kepentingan politik.”Semoga semua peserta pemilu dalam upaya menarik dukungan masyarakat itu dilakukan secara baik dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan pemilu,”harapnya.(din/met)

INFRASTRUKTUR : Jalan penghubung Goin Kecamatan Tabaru menuju Kedi Loloda yang saat ini mulai dikerjakan.

Jalan Goin - Kedi Mulai Dikerjakan JAILOLO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Halmahera Barat (Halbar) mulai memobilisasi alat untuk mengerjakan jalan penghubung Goin Kecamatan Tabaru menuju Kedi

Loloda.”Proyek ini adalah bagian dari 13 item kegiatan yang dibiayai anggaran pinjaman pemkab ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Jailolo Rp 159 miliar itu,”kata Kepala Dinas PUPR M Yusup yang dikonfirmasi di

Pedagang Pasar Diminta Jaga Kebersihan

MUHAMMAD Adam

JAILOLO – Pedagang di pasar Jailolo diminta tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Ini dimaksudkan agar areal pasar tetap bersih.”Kalau sampah saja tidak dibuang pada tempatnya, sudah pasti areal pasar ini terlihat kotor. Karena itu, pedagang diminta membuang sampah di tempat yang disiapkan. Pernyataan ini sekaligus menjawab keluhan pedagang yang menyebut sampah di areal pasar jarang diangkut,”kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muhammad Adam kepada Malut Post, Rabu (14/11). Muhammad mengatakan

sampah di areal pasar itu tidak pernah dibiarkan karena setiap hari petugas kebersihan selalu mengangkut. Bahkan, DLH juga memiliki jadwal per bulan dua kali kerja bakti di Pasar Jailolo dan Akelamo.”Jadi tidak mungkin sampah di pasar Jailolo tidak pernah diangkut,”ujarnya. Menurutnya, jika sampah tidak diangkut harus di cek lagi di mana sampahnya ditampung. Karena sampah yang dibuang pada tempatnya itu tetap diangkut setiap pagi.”Jadi saya berharap pedagang membuang sampah pada tempatnya, agar saat petugas datang langsung diangkut,”harapnya.(din/met)

ruang kerjanya, Rabu (14/11). Setelah badan jalannya dibongkar langsung dilanjutkan dengan pengaspalan. Karena saat ini hanya menunggu material agregat (batu kerikil) dari Palu Sulawesi Tengah (Sulteng).”Materialnya sudah dipesan. Jadi setelah jalan dibongkar langsung diaspal,”ungkapnya. Yusup mengaku pekerjaan tahap pertama dilakukan sirtu, setelah itu dilanjutkan dengan lapis pondasi A (LPA)

dan terkahir LPB.”Mudah- mudahan tidak ada masalah dalam proses pekerjaan,”harapnya, sembari mengatakan bukan saja jalan Goin-Kedi yang sementara dikerjakan, tetapi jalan Tabobol, jembatan Desa Peot Kecamatan Sahu, jembatan Desa Tacim – Peot juga sementara dalam pengerjaan.”Ini semua termasuk dalam 13 item proyek yang bersumber dari dana pinjaman Bank BPD,”ucapnya. (din/met)

Lindungi Anak dari Tindakan Kekerasan JAILOLO – Pengurus Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaud) Halmahera Barat (Halbar) resmi dilantik Ketua Bunda PAUD Joula A Danny Missy di aula kantor bupati, Rabu (14/11). Kegiatan yang dirangkaikan dengan pengukuhan Bunda PAUD kecamatan se Halbar itu dihadiri Asisten II Marcus Saleky mewakili Bupati Danny Missy. Ketua Bunda PAUD mengatakan anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa dijaga. Karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam perspektif

kebangsaan, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan maju tidaknya suatu bangsa. Karena itu, negara harus mampu memberikan jaminan pelaksanaan hakhak anak. Diantaranya, hak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan serta jaminan atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sementara Asisten II Marcus Saleky yang mewakili bupati menambahkan, pengurus Himpaudi harus mampu

JOULA A Danny Missy

menjalankan tugasnya dengan baik. Diantaranya, meningkatkan sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan anak usia dini, meningkatkan jumlah layanan paud, meningkatkan kualitas lembaga, serta meningkatkan kesejahteran tenaga pendidik.(din/met)

HARIAN

MALUT POST

MOROTAI & SULA

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Jaksa Hentikan Kasus BOK dan BPJS Kajari: Pelaku Kembalikan Uang Peliput : Maslan Ajid Editor : Bukhari Kamaruddin

DARUBA-Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pulau Morotai, terpaksa menghentikan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan BPJS di Puksesmas Daruba Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) yang melibatkan

mantan Kepala Puskesmas dr Diana. Kasusnya dihentikan karena diduga pelaku sudah mengembalikan uang tersebut kepada para korban. “Kasusnya kita hentikan, karena kepala puskesmas sudah mengembalikan uang kepada korban,” kata Kepala Kejaksaan Negeri

(Kajari) Pulau Morotai, Supardi. Uang yang dikembalaikan nilainya mencapai Rp 76 juta. Korban juga tidak lagi mempermasalahkan persoalan tersebut, sehingga mereka tidak menuntut lagi. Bukti bahwa para korban sudah menerima uang juga

ada. Karena itu pihaknya menganggap kasus ini sudah selesai. “Jika dikemudian hari ternyata ada bukti baru, misalnya manipulasi surat pernyataan mau tidak mau dilidik kembali,” pungkasnya. (tr02/onk).

EKSPOR Tiga Kali Ekspor Ikan Tuna DARUBA - Selama tiga bulan terakhir, Morotai sudah tiga kali mengekspor ikan tuna. Kepada Malut Post, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Morotai Suriani Antarani mengatakan pada September diekspor sebanyak 23.940 kilogram, Oktober 13.230 kilogram dan November sebanyak 13.230 kilogram. “Jenis ikan yang diekspor adalah tuna lion. Bulan ini kita rencana dua kali ekspor,” katanya. Tujuan ekspor adalah Vietnam. (tr-02/onk).

CPNS Berharap Angin Segar DARUBA-Pasca pelaksanaan tes seleksi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) Pulau Morotai, BKD Morotai mengirim surat ke BKN terkait passing grade. Menurut kepala BKD Rina Ishak, Morotai bersama daerah lainnya di Indonesia, termasuk menjadi korban passing grade. Di Morotai hanya 6 orang yang nilainya memenuhi passing grade. “Padahal ada 911 orang yang mengikuti tes,” katanya. Dia berharap BKN Pusat merespons balik surat mereka, sehingga kuota CPNS Morotai tahun ini bisa terpenuhi. Sampai saat ini mereka masih menunggu surat resmi dari BKN. “Semoga keinginan kami dipenuhi,” harap Rina. (tr-02/ onk).

IKRAM SALIM MALUT POST

MENCARI NAFKAH Sebagian warga Sanana Kepsul mengandalkan hasil laut untuk menghidupi keluarga mereka. Tampak seorang warga Desa Fukweu Sanana Utara menjaring ikan dengan peralatan seadanya.

Harus Tuntaskan Kasus OTT SANANA - Tidak adanya kejelasan terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan oknum pejabat dan anggota DPRD Kepsul, mengundang banyak pertanyaan. Pasalnya dua kasus OTT kelas teri yang melibatkan oknum PNS dan kepsek, begitu cepat diselesaikan, sementara yang melibatkan pejabat terkesan hanya gertakan sambal dengan maksud tertentu. kasus ini hanya bolak-balik dari polisi ke jaksa tanpa ada penyelesaian. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanana Budi Hermansyah menyatakan berkas tersebut sudah dikembalikan ke penyidik polres sebanyak 8 kali namun penyidik belum melengkapi petunjuk jaksa. “BAP kami kembalikan sebanyak 8

kali kepada penyidik dengan beberapa catatan oleh jaksa yang memeriksa berkasnya untuk dilengkapi,” kata Budi kemarin. Jaksa sendiri telah merinci apa saja yang harus dilengkapi oleh penyidik. “Kita sudah merinci semua petunjuk kepada penyidik Polres Kepsul,” akunya. Di satu sisi, kasus OTT ini akan dilihkan menjadi kasus pungli saja. Akademisi di Kepsul Amiruddin Yakseb, meminta penegak hukum serius menangani perkara ini. “Karena kasus ini sudah meresahkan masyarakat Sula jadi harus ada langkah serius, sebab kita harus tetap berpedoman pada asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan,” ujarnya. Kasus yang terjadi Juni 2017 ini melibatkan sejumlah pe-

jabat saat ini (sekarang sudah mantan, red) yakni Kadis PU berinsial IK, Kadis Perhubungan MU, Kabid Laut dan Udara Dishub YF, Kasubag Renkeu Dinas PU berinisial MA, Bendahara Dishub Kepsul berinisial L dan oknum anggota DPRD Kepsul YK. Mereka sempat ditahan dengan surat perintah penahanan masing-masing tersangka yakni, IK nomor: SP HAN/37/VII/2017/Reskrim, MU nomor: SP HAN/38/VII/ 2017/Reskrim, YF nomor: SP HAN/39/VII/2017/Reskrim, MA nomor: SP HAN/340/VII/ 2017/Reskrim, L nomor: SP HAN/41/VII/2017/Reskrim, dan tersangka YU nomor: SP HAN/42/VII/2017/Reskrim, tertanggal 14 Juli 2017. (ikh/ onk).

ASN Koruptor Diberhentikan SANANA - Pemkab Kepulauan Sula (Kepsul) telah memberhentikan 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan koruptor. Mereka sudah diberhentikan satu bulan lalu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepsul Imran Umalekhoa mengatakan, pemkab telah mengambil salinan putusan kasus 14 ASN tersebut dari Pengadilan Negeri Ternate. “Putusannya sudah inkrah,” tegasnya. Dia menuturkan pemkab diberi waktu untuk menyelesaikan kasus ini, sesuai dengan PP Nomor 50 tentang Disiplin PNS. “Ini berlaku di seluruh Indonesia, ASN yang sudah punya kekuatan hukum tetap harus diberhentikan,” pungkasnya. (ikh/onk).

Satpol PP Tertibkan PKL

MASLAN AJID/MALUT POST

DIBONGKAR: Satpol PP Morotai membongkar lapak PKL yang berjualan bukan pada tempatnya.

DARUBA - Satpol PP Pulau Morotai menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan bukan pada tempatnya. Amatan Malut Post kemarin (14/11), lapak yang dibongkar berada di Terminal Pasar Gotalamo. Tak ada pedagang yang melakukan perlawanan.

Sekretaris Satpol PP Tony Pontoh mengatakan, penertiban dilakukan sesuai SK Bupati Morotai Benny Laos. “Sebelum kami lakukan penertiban, kami musyawarahkan dulu dengan pemilik lapak, dan alhamdulillah mereka juga tidak keberatan,” ujarnya. (tr-02/onk).

POLMAS

KAMIS 15 NOVEMBER 2018

HARIAN

MALUT POST

Art: Resayfa Rumra

PEMILIH: Suasana pleno daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU Malut, kemarin (14/11).

Pemilih Malut Bertambah Akui Ganda, Kemungkinan Dilakukan Pleno Ketiga Editor : Irman Saleh Peliput : Gunawan Tidore TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut melakukan pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 ke dua di Aula Batik Hotel, kemarin (14/11). Pleno dihadiri komisioner Bawaslu Malut dan utusan 16 Partai Politik (Parpol). Dalam pleno kemarin terdapat 21.442 pemilih tambahan yang dima-

sukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT), sehingga total pemilih Malut naik menjadi 805. 685 jiwa dari DPTHP pertama 784.243 jiwa. Dari 805. 585 pemilih, terdapat 405.808 pemilih laki-laki dan 399.877 perempuan. Penambahan pemilih yang diplenokan kemarin itu tentu saja pengaruh dari penambahan pemilih di 10 kabupaten/kota. DPTHP perbaikan ke dua untuk Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) sebanyak 74. 243 pemilih, terdiri dari 37. 545 pemilih laki-laki dan 36. 698 pemilih perempuan. DPTHP perbaikan kedua Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sebanyak 157. 501 pemilih, terdiri dari 80. 276 pemilih laki-laki dan 77. 225 pemilih perempuan. DPTHP kedua

KPU Minta Parpol Tegur Caleg TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) meminta Partai Politik (Parpol) untuk mengingatkan calon legislatif (caleg) mereka agar menggubris Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pasalnya, jika ditemukan ada caleg yang memasangkan APK yang kontennya tidak sesuai dengan yang diatur dalam PKPU, tentu akan ditindak lembaga berwenang. “Kami harap seluruh Parpol untuk koordinir semua calegnya supaya tidak memasang APK yang melanggar aturan. Yang jelas kami hanya berurusan Parpol, tidak dengan caleg. Jadi Parpol harus ingatkan calegnya agar memasang APK sesuai prosedur,” ujar Ketua KPU Malut,

Syahrani Somadayo pada Malut Post, kemarin (14/11). Ia menegaskan, yang merugi ketika caleg melanggar aturan adalah Parpol. Sehingga itu, Syahrani mengalangi pernyataannya kepada Parpol agar mengingatkan calegnya untuk mentaati aturan. Lanjut Ketua KPU, sejauh ini baru Partai Amanat Nasional (PAN) yang memasukkan desain APK caleg ke KPU. “Desain baliho calon Presiden dan calon Presiden jug belum dimasukkan tim sukses. Memang tidak wajib untuk masukkan desain APK ke KPU. Tetapi paling tidak harus KPU melakukan verifikasi agar APK caleg tidak provokatif. Jadi lebih baik masukkan ke KPU agar bisa terkontrol,” ujar Syahrani mengakhiri. (tr-01/ lex)

Kabupaten Halmahera Tengah (Halting) terdapat 34. 697 pemilih, terdiri dari 17. 720 pemilih laki-laki dan 16. 977 perempuan. DPTHP kedua Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) sebanyak 58. 478 pemilih, masing-masing 30. 126 pemilih laki-laki dan 28. 352 pemilih perempuan. Di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) terdapat 135. 459 pemilih, terdiri dari 68. 375 pemilih laki-laki dan 67. 084 pemilih perempuan. Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) sebanyak 64. 414 pemilih, masing-masing 31. 853 pemilih laki-laki dan 32. 561 pemilih perempuan. Di Kota Ternate sebanyak 124. 749 pemilih, terdiri dari 61. 065 pemilih laki-laki dan 63. 684 pemilih perempuan. DPTHP kedua di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) sebanyak

71. 564 pemilih, terdiri dari 35. 545 pemilih laki-laki dan 36. 019 pemilih perempuan. Di Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 47. 191 pemilih, terdiri dari 24. 270 pemilih laki-laki dan 22. 921 pemilih perempuan Sedangkan DPTHP kedua di Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 37. 389 pemilih, masing-masing 19. 033 pemilih laki-laki dan 18. 356 pemilih perempuan. Pleno kedua kemarin tentu saja berbeda dengan pleno DPTHP pertama pada 31 Agustus 2018. Pleno ketika itu terdapat 789. 123 jiwa terdaftar sebagai pemilih di Malut, terdiri dari 398. 076 pemilih laki-laki dan 391. 047 pemilih perempuan. Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo menuturkan bertambahnya

jumlah pemilih saat pleno rekapitulasi kedua kemarin lantaran ada pemilih ganda. Terkuaknya pemilih ganda itu berdasarkan pencermatan Bawaslu dan Parpol tingkat pusat serta Kementerian Dalam Negeri. Selain ditemukan ganda, justru masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih. Sehingga itu, menurut Ketua KPU, bukan tidak mungkin masih akan dilakukan DPTHP ketiga. Ia meminta KPU kabupaten/kota agar mengakomodir warga untuk dimasukkan sebagai pemilih. Selain penambahan jumlah pemilih, tempat pemungutan suara (TPS) juga akan bertambah dari 3. 766 naik menjadi 3. 788 TPS. Di Morotai yang sebelumnya 210 menjadi 212, Halut sebelumnya hanya 607 TPS, kini menjadi 611 TPS, Sula sebelumnya 276 TPS kini menjadi 290 TPS, Kota Ternate sebelumnya hanya 592, kini 593 TPS, Tikep sebelumnya 350 naik 351 TPS. (tr-01/lex)

Belum Lunas, Dealer Tahan 5 Truk SOFIFI – Kebijakan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK) terkait pengadaan 10 truk dengan tujuan mengangkut hasil pertanian masyarakat dari kebun ke gudang atau dari gudang ke pasar, sepertinya tidak bisa diharapkan. Lihat saja, ada 5 truk yang penyerahannya masih sebatas simbolis, karena fisik mobilnya masih di dealer. Fisik mobilnya masih di dealer, lantaran pemenang tender belum membayar lunas, karena Pemprov belum mencairkan anggarannya secara keseluruhan. Penyerahan secara simbolis (serahkan kunci mobil) itu dilakukan pada Desember 2017 lalu. Sejauh ini Pemprov baru menyerahkan 5 truk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Pemkab Halmahera Barat (Halbar), Pemkab Halmahera Tengah (Halteng),

Pemkab Halmahera Timur (Haltim) dan Pemkab Halmahera Utara (Halut). Hal ini diakui Kepala Dinas Pangan Provinsi, Saiful Turuy pada Malut Post, kemarin (14/11). “Total anggaran pengadaan 10 truk ini sebesar Rp 6 miliar. Yang dicairkan baru Rp 3 miliar, Rp 3 miliar lagi belum dicairkan,” jelasnya. Menurut Saiful, Pemprov berencana menyerahkan tambahan 1 unit truk ke lima kabupaten tersebut pada Desember 2018 ini. Itu pun jika utang di dealer bisa dilunasi. Kontraktor yang menangani pengadaan 10 truk itu sementara menunggu pencairan untuk melunasi utang di dealer. Setelah utang dilunasi, kontraktor menyerahkan 5 truk tambahan ke Pemprov dan selanjutnya diserahkan ke lima kabupaten. Kepala Dinas Pangan mengatakan, pemanfaatan 1 truk di lima kabupaten

justru belum maksimal. Diketahui Pemkab kesulitan membiayai bahan bakar dan sopir truk. Dari 5 unit truk yang sudah diserahkan ke lima kabupaten itu, kabarnya ada yang belum bisa dioperasikan, karena Pemkab kesulitan mengeluarkan anggaran bahan bakar dan sopir. “Sehingga itu, kami usulkan juga biaya sopir. Semoga anggaran ini bisa cair. Selain itu, gudang penampung yang direncanakan menjadi tempat pengawet kebutuhan pangan yang mudah rusak, ternyata hanya bisa digunakan untuk menampung Singkong dan Pisang, sementara sayur dan Cabai tidak bisa akibat alat pengawetnya tidak tersedia. Alat pengawet di gudang itu belum ada, nanti akan rencana dilakukan pengadaan agar termanfaatkan sesuai fungsi,” tutupnya. (udy/lex)

60 KUB Nelayan Bakal Dapat Bantuan Ketinting TIDORE – Sebanyak 60 unit Ketinting akan diberikan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tikep kepada 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang tersebar di wilayah Tikep. Bantuan tersebut akan diberikan dalam waktu nanti. Hal ini disampaikan Kepala DKP Tikep, Hamid Abd Latif, kemarin (14/11). Menurutnya, pemberian bantuan kepada para nelayan melalui sistem online. Sehingga itu, pihaknya mengalami kendala untuk memverifikasi para KUB, karena pengurusan sertifikat kapal dan sebagainya itu lewat online. Setiap kelompok yang akan menerima bantuan, harus

memiliki akta pendirian KUB. Sementara masih banyak KUB yang memiliki akta pendirian. ”Dengan Juknis seperti ini, maka sekarang ini kami masih menginventarisir kelompokkelompok yang sudah memiliki akta pendirian KUB dan yang belum memiliki. Jumlah yang sudah memiliki akta pendirian KUB kami belum tahu pasti,” ujarnya. Dikatakannya, pemberian ketinting kepada para kelompok nelayan ini ada dua jenis. Untuk ukuran 3 GT sebanyak 30 unit, dan ukuran 1 GT sebanyak 30 unit. ”Jadi jumlahnya ada 60 unit yang nanti diberikan kepada kelompok nelayan dari Oba dan Mai-

tara,” ujarnya. Pihaknya juga menyiapkan bantuan kapal nelayan ini pada tahun 2019 nanti, jika di tahun ini ada kelompok nelayan yang belum dapat, maka akan diberikan pada tahun 2019 nanti. Bantuan tersebut, lanjut dia, akan diberikan pada pekan depan nanti. Dirinya juga mengharapkan kepada para kelompok nelayan yang mendapat bantuan ini agar memanfaatkan dengan baik, dan jangan menjualnya. ”Pergunakanlah baik-baik untuk kepentingan nelayan, jangan menjualnya. Karena ini aset yang diberikan negara untuk dikelola dengan baik,” pintanya. (tr-03/lex)

HARIAN

SAMBUNGAN ETALASE

MALUT POST

...KOPRA

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

janji! Saat kampanye di Galela di haSamb Hal. 1 dapan masyarakat sampaikan kalau

Para petani memusatkan aksi mereka di kantor bupati dan kantor DPRD Halut. Menumpangi kendaraan roda dua dan empat, mereka mendatangi kantor-kantor pemerintah sejak pukul 11 siang. Spanduk bertuliskan tuntutan dan kecaman terhadap pemerintah ikut dibawa serta. Massa aksi membawa ratusan buah kelapa dan bibit kelapa yang kemudian disebarkan di halaman kantor. Mereka juga membakar ban di depan kantor bupati. Kekesalan petani merupakan akumulasi dari rendahnya harga kopra beberapa bulan belakangan. Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat, harga kopra kering di Kecamatan Malifut, Halut, Rp 4.700 per kilogram pada Oktober lalu. Di Kecamatan Kao dan Galela Barat masing-masing Rp 4.800/kg dan Rp 4.000/kg. Kepala BPS Malut, Misfahruddin mengatakan harga kopra pada posisi April Rp 550.000 per 100 kilogram untuk daerah Malifut, sedangkan Kao Rp 601.000 ribu per 100 kilogram, dan Galela Barat Rp 590.000 per 100 kilogram. “Harga di tingkat petani jika dilihat dari grafiknya fluktuasi, namun harga kopra per Oktober mengalami penurunan,” katanya. Berdasarkan penelusuran Malut Post di lapangan, saat ini harga kopra harian di gudang Kota Tobelo Rp 3.000/kg. Di wilayah pinggiran seperti Galela, harganya lebih menyedihkan lagi, mulai dari Rp 2.800/ kg hingga Rp 2.200/kg. Angka ini mengalami penurunan. Bulan lalu, harga kopra di Tobelo masih berkisar Rp 3.400/kg, sementara Galela Rp 3.000/kg. Jika mau diakui, harga ini pun terbilang amat rendah. Dalam aksi yang dikoordinir Muhammad Taher kemarin, petani menuntut Bupati Frans Manery dan Wakil Bupati Mulis Tapi Tapi menunaikan janji kampanye dulu, yakni menstabilkan harga kopra. Massa mendesak diadakannya pertemuan dengan Frans. Namun orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Halut itu tak ada di tempat. Ini kian memicu kemarahan petani. “Bupati Frans, keluar! Jangan hanya

harga komoditas turun, maka ludahi muka saya. Jadi Frans keluar ke sini supaya kami ludah di muka,” teriak salah satu orator. Muhammad Taher dalam orasinya mendesak pemda dan DPRD membuat regulasi untuk melindungi petani kopra. Juga membangun perusahaan kopra. Massa aksi pun mendesak diturunkannya harga sembilan bahan pokok dan pengaktifan Pelabuhan Laut Galela. “Jadi kami tegaskan, jika tuntutan ini tidak diakomodir oleh pemda, maka akan dilakukan gerakan vakum aktivitas Pemda Halut,” tegas Taher. Hingga aksi berakhir, Bupati Frans maupun Wabup Mulis tak pernah muncul. Bupati dikabarkan tengah berada di luar daerah. Ia lantas diwakili Asisten I Pemkab, EJ Papilaya. Papilaya yang menemui massa aksi menyatakan persoalan harga kopra tak hanya membuat resah petani. Pemkab dan DPRD pun turut memperjuangkannya. “Semangat ini adalah semangat untuk membangun daerah. Sudah dua kali terima mengenai harga kopra. Dan sudah ada pertemuan dengan investor yang berada di Halut untuk memperbaiki anjloknya harga kopra. Dan pembicaraannya tinggal di arahkan ke situ. Semuanya punya mekanisme. Pemda dan dewan terus mengawal dan memperjuangkan persoalan ini,” jelasnya. Usai menggelar aksi di kantor bupati, arak-arakan massa melanjutkan perjalanan ke kantor DPRD. Di sana, aksi mereka sempat anarkis lantaran semua wakil rakyat tengah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Massa membakar ban dan merusak lampu pijar dan papan nama kantor. Sekretaris Dewan Yudihart Noya menyatakan akan meneruskan tuntutan para petani ke anggota DPRD. Namun dia menyayangkan aksi pengrusakan yang dilakukan massa. “Kami akan melaporkan ini ke pihak berwajib,” katanya. Sementara Bupati Frans yang coba dikonfirmasi soal tuntutan petani lewat sambungan telepon hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan apapun.(tr-04/ mg-02/kai) Bawaslu jika lembaga itu dinilai hanya

...BAWASLU

Samb Hal. 1 bersikap pasif. “Justru ada penilaian

“Kami juga masih mendatangi beberapa instansi terkait di Jakarta untuk mencari tahu kebenaran surat izin tersebut. Artinya proses untuk memastikan validitas dokumendokumen yang dijadikan rujukan bagi KPU itu masih terus dilakukan oleh Bawaslu Malut,” katanya. Lanjut Aslan, hasil identifikasi dokumen tersebut kemudian akan disimpulkan. Dengan begitu ada sandaran bagi Bawaslu untuk menentukan sikapnya kelak. “Makanya sementara dilakukan investigasi ke Jakarta,” ucapnya. Dia menegaskan, persepsi publik justru akan menjadi buruk terhadap

miring dari publik kalau Bawaslu bersikap pasif dan diam,” tukas Aslan. Sebelumnya, Ketua Bawaslu menunjukkan itikad sudah gerah dengan tarik menarik putusan KPU. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bawaslu RI, Muksin menyatakan sudah diputuskan untuk tak lagi mengurusi putusan tersebut. “Tapi bukan berarti bahwa rekomendasi kami salah, atau sebaliknya putusan KPU yang salah. Yang berhak memutuskan benar salah adalah peradilan,” ujarnya. Muksin sendiri saat dikonfirmasi terkait pernyataan Aslan yang bertolak belakang dengannya itu hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.(tr-01/kai)

...SEKOLAH Samb Hal. 1

Kelapa merupakan sumber kemakmuran atau mata pencaharian utama masyarakat Malut. Karena itu, Mukhtar melanjutkan, jika kondisi ini berlangsung lama, maka dia memastikan banyak mahasiswa yang berhenti kuliah, anak-anak pun putus sekolah. “Petani yang sakit tidak bisa berobat dan tinggal menunggu mati. Pemda perlu memahami kondisi ini,” ungkapnya. Akademisi Universitas Khairun itu menjabarkan, harga kopra di pasar dunia saat ini $623 per ton. Jika dikonversikan dengan kurs rupiah Rp 15.000 maka harganya saat ini berada di kisaran Rp 9.345 per kilogram. “Sedangkan harga di Surabaya sebesar Rp 7.900 per kilogram, harga di Ternate Rp 4.000 per kilogram, dan harga di petani Rp 2.300 per kilogram,” katanya menjabarkan perbandingan harga.

...DUIT Samb Hal. 1 Pertemuan di kantor Deprov itu sendiri terjadi atas desakan ISEI. Selama 2,5 jam, persoalan seputar kopra dibahas. Ketua Harian ISEI Malut, Mukhtar Adam memaparkan, harga kopra yang terus merosot dipengaruhi berbagai faktor. Diantaranya, posisi kopra yang bukan satu-satunya komoditas penghasil minyak. Ada jagung, juga kelapa sawit. “Karena itu harus ada intervensi pemerintah lewat BUMDes,” ujarnya. Langkah ekstrem lain adalah mengalihkan sebagian dana perjalanan

KECAMATAN

HARGA OKTOBER

Jailolo Jailolo Selatan Sahu Sahu Timur Ibu Tabaru Weda Weda Selatan Weda Utara Sanana Bacan Bacan Selatan Bacan Timur Wasile Selatan Wasile Timur Maba Tengah Morotai Selatan Morselbar

400.000 380.000 420.000 350.000 350.000 450.000 350.000 350.000 380.000 380.000 450.000 450.000 500.000 340.000 400.000 350.000 400.000 360.000

...MERPATI Samb Hal. 1 Salah satu pengurus PKPU Merpati Beverly Charles Panjaitan mengatakan dengan dikabulkannya PKPU tersebut Merpati punya peluang untuk terbang lagi. Ia mengakui untuk menuju ke proses terbang lagi tersebut, Merpati masih memerlukan proses. Maklum, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Selasa (13/11) kemarin mengatakan untuk bisa terbang lagi Merpati harus memenuhi banyak syarat. Syarat tersebut adalah; memiliki armada, memiliki awak serta pilot dan kondisi keuangan mereka sehat. Selain syarat tersebut, Merpati juga harus memenuhi syarat keselamatan dan keamanan. Charles mengatakan syarat itulah yang harus segera dipenuhi Merpati agar bisa terbang lagi. “Poinnya, setelah proposal perdamaian PKPU ini dikabulkan, dari sisi hukum kewajiban harus dijalankan. Kalau dari sisi mau terbang lagi, harus ada pembelian pesawat dan lain-lain yang disyaratkan Kementerian perhubungan kemarin,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/11). Selain itu Sigit mengatakan Merpati juga harus menyelesaikan utang kepada para kreditur dengan jangka waktu tertentu meski dalam sistem dicicil. Maskapai penerbangan pelat merah ini diketahui mati suri sejak 1 Februari 2014 silam karena tekanan finansial. Pada akhir tahun lalu, perusahaan memiliki beban utang kepada sejumlah kreditur sebesar Rp 10,72 triliun. Berdasarkan data Kementerian BUMN, total aset yang dimiliki Merpati pada akhir 2017 hanya tersisa Rp 1,21 triliun. Karena perusahaan tidak beroperasi, maka tak ada raihan pendapatan maupun laba bersih. Alhasil, ekuitas perusahaan pun tercatat minus Rp 9,51 triliun dan perusahaan merugi Rp 737 miliar. Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Asep Ekanugraha mengatakan tahun depan

...TODOKE Samb Hal. 1

6 hektare danau dengan air berwarna hijau membentang di depan mata. Permukaannya teduh. Bisa untuk mandi-mandi, atau main rakit. Warga setempat kerap memancing di sana. Mujair berlimpah. Menurut warga, Danau Todoke sebelumnya diberi nama Danau Pareta. Pareta merupakan bahasa asli Suku Tabaru yang banyak mendiami wilayah tersebut. Pareta berarti pemerintah. Penamaan ini tak lepas dari kondisi pada zaman Kolonial Belanda yang menjadikan Kecamatan Ibu Tabaru sebagai pusat pemerintahan. “Banyak kisah tentang Danau Pareta. Setelah ditinggalkan oleh pemerintah Belanda, danau tersebut diklaim masuk wilayah Goin,” ungkap Lukas Lata, salah satu warga Todoke yang mendampingi MPC Pemuda Pancasila, Komunitas Jurnalis Independen Halbar (K@JIH), Dinas Kominfo dan Mc-

Di sisi lain, proses produksi kelapa tergolong rumit. Mulai dari tahapan pembersihan lahan, sampai dengan pengasapan kelapa (fufu). Selama pengerjaan itu, petani harus menyewa tenaga orang lain untuk membantunya. “Seharusnya harga kopra sebanding dengan proses produksi kopra yang cukup panjang,” ujar Mukhtar. Solusi jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah melibatkan BUMD sebagai pembeli kopra. Dananya bersumber dari penyertaan modal pemda agar dapat mengatasi efek kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2018 sampai dengan kuartal III. “Pemda dapat menugaskan kepada BUMD untuk membeli kopra dengan harga Rp 5.500 per kilogram, dan bisa langsung jual ke Surabaya pada kisaran harga Rp 7.900 per kilogram. Sehingga selisih sebesar Rp 2.400 per kilogram, biaya angkut Rp 1.000 per kilogram,

operasional Rp 400 per kilogram. BUMD masih berpotensi untung Rp 1.000 per kilogram,” paparnya. “Pemda masih bisa mendapatkan rata-rata Rp 500 per kilogram dari laba BUMD, sehingga pemda tidak perlu dalam keraguan untuk melakukan penyertaan modal ke BUMD untuk membeli kopra hasil petani.”Jumat (16/11) nanti, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Malut dan Bank Indonesia juga akan menggelar focus group discussion terkait kopra. Diskusi ini akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kantor Wilayah Perbendaharaan Kementerian Keuangan Malut. “Sekarang yang jadi pertanyaan, pemda melalui BUMD mau tidak mengatasi keterpurukan harga kopra? Jika pemda sudah setuju, banyak solusi yang bisa dilakukan,” ujar Mukhtar yang juga Ketua Harian ISEI Malut itu. (mg-02/kai)

dinas Deprov untuk subsidi harga kopra. Setidaknya Rp 7 miliar dari anggaran Rp 13 miliar yang disahkan dalam APBD Perubahan. “Ini ditambah dengan pemerintah Rp10 miliar, maka bisa membiayai untuk membeli kopra petani sebanyak 390 ton dengan asumsi Rp 5.500/kg. Dengan begitu pemerintah bisa membawa langsung ke surabaya. Dengan demikian petani yang terselamatkan mencapai 1.500 orang dengan rata-rata hasil dua ton per petani,” terangnya. Penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk subsidi ini disetujui Sekretaris Komisi II, Iskandar Idrus. Saat ini, anggaran bernilai fantastis tersebut tengah dibahas Kementerian Dalam negeri. Iskandar menyatakan, daripada menjadi perdebatan semata, pimpinan Deprov diminta mengambil opsi alternatif, yakni mengalihkan sebagian dana untuk subsidi penanganan harga kopra yang anjlok. “Itu menjadi tawaran Komisi II, namun sangat tergantung pada pimpinan DPRD apakah setuju atau tidak. Namun untuk Komisi II ini menjadi opsi alternatif, sebab masalah kopra butuh langkah konkret dan langkah cepat untuk ditangani. Kita tawarkan Rp 7 miliar untuk subsidi penanganan harga kopra, sisanya untuk kebutuhan DPRD. Sebab sisa waktu dua bulan menjelang masa akhir tahun anggaran Rp 6 miliar bisa mencukupi untuk membiayai kegiatan anggota,” tukasnya. Politikus Partai Amanat Nasional itu menyarankan agar perusda sebagai badan usaha milik daerah menjadi alternatif lain untuk menggerakkan penanganan harga kopra. Salah satu caranya adalah memberikan suntikan dana penyertaan modal. “Kalau memang kebutuhan penanganan masalah kopra ini sesuai perhitungan

mencapai Rp 17 miliar, maka kita siap mendorong ini ke APBD-P untuk dianggarkan. Tidak perlu lagi menunggu APBD induk 2019 tapi mengubah item belanja pada APBD Perubahan. Sehingga ada solusi terhadap petani. Apalagi saat ini petani, khususnya yang Nasrani menghadapi Natal, tentu kebutuhannya lebih tinggi,” jabarnya. Sementara anggota Komisi II Anjas Taher meminta pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pangan mengintervensi pembeli kopra, baik di Ternate maupun kabupaten/ kota. Faktanya, kata dia, ada praktik permainan harga yang dilakukan pedagang. Dia menegaskan pemerintah punya kekuatan intervensi namun selama ini hanya diam melihat kondisi yang ada. “Kenapa pedagang ini tidak diajak bicara soal standar harga, tapi dibiarkan hukum pasar bermain. Pemerintah harus paksa, kalau mereka tidak mau maka ada daya paksa yang dilakukan, bila perlu gunakan aparat melalui satgas pangan,” tegas politikus Partai Golkar ini. Peran aktif pemerintah juga didesak Kepala BI Perwakilan Malut, Dwi Tugas Waluyanto. Dia menyatakan, ada solusi jangka pendek dan panjang yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah membangun pusat industri komoditas kopra dengan mendatangkan investor yang kuat. Kata dia, hasil kelapa saat ini yang dimanfaatkan hanya untuk kopra, padahal sabut dan batok bahkan air kelapa juga bermanfaat. “Karena itu yang perlu dipikirkan adalah pusat industri. Kalau kami bisa sarankan pusat industri itu ditempatkan di Sofifi, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.(udy/kai)

maskapainya akan terbang dengan penerbangan perdana yang akan dilakukan di Biak, Papua. Kepastian tersebut ia berikan setelah investor menyatakan berminat menggelontorkan dana segar Rp 6,4 triliun untuk mengoperasikan kembali Merpati. Investor tersebut adalah PT Intra Asia Corpora. Dikutip dari berbagai sumber, perusahaan tersebut merupakan grup bisnis yang memiliki lini usaha di bidang jasa keuangan, perjalanan, kurir, kargo dan penerbangan. Perusahaan ini digawangi oleh Kim Johanes Mulia. Nama Kim asal tahu saja, bukan pemain baru di dunia penerbangan. Ia melalui Inti Asia Corpora pada 2005 lalu pernah membeli Kartika Airlines dari PT Truba. Tim saat itu berupaya membesarkan Kartika. Ia memutuskan untuk memborong 30 Sukhoi senilai US $840 juta atau setara Rp 7,6 triliun. Kontrak pembelian ditandatangani 19 Juli 2010. Dalam kontrak, pengiriman pesawat akan dilakukan bertahap mulai 2012. Namun, Mei 2013 Sukhoi kemudian membatalkan pesanan tersebut. Pembatalan dilakukan karena Kartika Airlines gagal memenuhi syarat Finansial sesuai kesepakatan yang ditandatangani 2010 lalu.

polisi dan menghuni kamar No.4 Blok A Tahanan Ditserse Polda Metro Jaya pada 1997 lalu karena diduga terlibat penerbitan surat utang fiktif senilai Rp 1,02 triliun di Bank Artha Prima. Kim sempat diseret ke meja hijau. Tapi, hakim kemudian memberi vonis bebas murni untuknya.

Banyak Kontroversi Dalam menjalankan bisnisnya, Kim tak luput dari kontroversi. Pria kelahiran Serbalawan, Medan ini namanya pernah disangkutpautkan dengan perkara hak tagih atau cessie Bank Bali senilai Rp 5 triliun. Ia dituding telah membuat surat fiktif eks Dirut Bank Bali Rudy Ramli yang berisi bantahan dari Rudy soal keterlibatan orang dekat B.J. Habibie dalam kasus tersebut. Rudy mengaku surat tersebut bukan darinya. Ia menceritakan Kim yang terlibat dalam pembuatan surat tersebut. Rudy juga menyebut Kim kecipratan Rp 5 miliar dari dana hak tagih tersebut. Kim juga pernah berurusan dengan

Uji Dulu Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA untuk melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap seluruh skenario penyelamatan PT Merpati Nusantara Airlines, termasuk soal penggunaan aliran modal dari investor swasta. “Kalau seandainya mereka (calon investor) memiliki modalitas yang kredibel, kami siap mendukung dengan baik, karena buat pemerintah kalaupun perusahaan itu sekarang bangkrut kami cuma mendapatkan sisa-sisa dari pinjaman yang sudah disalurkan, tetapi tidak bisa dikembalikan,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri upacara Hari Pahlawan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (12/11). Sri Mulyani, selaku bendahara negara, memahami Merpati membutuhkan suntikan modal untuk menghidupkan kembali bisnis Merpati. Namun, Sri Mulyani menekankan calon investor harus memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik. “Tidak hanya orang yang tertarik untuk masuk ke Merpati tetapi cuma membawa nama, tidak membawa keahlian, tidak membawa teknologi, tidak membawa uang,” ujarnya. Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, berharap Merpati bisa direvitalisasi secara kredibel. Namun, Sri Mulyani ingin memastikan perusahaan bisa memberikan nilai ekonomi yang lebih besar serta memiliki kegiatan yang menunjang kinerja keuangan setelah kembali dihidupkan. “Jadi sekarang yang kami harapkan adalah nilai ekonomis dan nilai keuangan yang paling baik dan juga bagaimana menciptakan nilai tambah di perekonomian,” ujarnya.(cnn/kai)

Pal Aiko dalam ekspedisi memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober ke Danau Todoke. Goin merupakan desa tetangga Todoke. Klaim yang dilakukan juga tak lepas dari banyaknya kebun warga Goin di sekitar danau. Saat itu, Todoke masih bernama Desa Lagu Lagu. Ihwal “peralihan” danau menjadi milik Todoke konon berkaitan erat dengan legenda pernikahan leluhur. Kala itu, di Todoke hidup seorang dara cantik. Sang dara dilamar pemuda asal Goin. Menanggapi lamaran itu, orang tua si gadis meminta mahar berupa piring bobilingo. Bobilingo merupakan piring tua peninggalan bangsa Portugis. Sayangnya, pihak lelaki tak punya bobilingo. Sebagai gantinya, mereka bersedia memberikan tanah yang didalamnya termasuk Danau Pareta. Danau pun berubah nama menjadi Todoke setelah diberikan kepada gadis Todoke. “Jadi Danau Todoke itu hasil dari mahar sebuah perkawinan para leluhur kami dulu,” sambung Lukas. Ketua MPC PP

Halbar, Sudirman Yunus mengakui keindahan danau. Lokasinya juga cocok untuk camping. Hawanya sejuk. “Kalau hanya cerita mungkin orang merasa biasa. Tapi kalau datang langsung di danau sangat luar biasa,” cetusnya. Menariknya, tak hanya danau. Tak jauh dari situ ada pula air terjun Todoke. Airnya jernih bukan main. “Jadi kalau ke danau ya harus tetap mampir air terjun,” ucap Sudirman. Sayangnya, hingga kini Pemerintah Halbar belum memberikan perhatian khusus pada danau ini. Pemerintah desa setempat pun baru mulai bergerak pada 2019 nanti. Rencananya, sebuah tangga penghubung danau dan air terjun dibangun menggunakan Dana Desa (DD). “Namanya tangga 1.000. Sudah disetujui pembangunannya melalui musrenbang desa lalu. Jadi nantinya pengunjung yang mau ke danau atau air terjun tidak lagi kesulitan aksesnya,” ungkap Kaur Pemerintah Desa Todoke, Pance Mijoro. (din/kai)

HUKUM & KRIMINAL HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

BNN Bidik Tenaga Kerja Asing Rencana Tes Urine Karyawan Sejumlah Perusahaan Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara membidik beberapa perusahaan di Maluku Utara. Perhatian BNNP Malut terhadap keberadaan beberapa perusahaan tambang itu berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kepala BNNP Malut, Brigjen (Pol) Benny Gunawan mengatakan pihaknya bakal mengecek langsung ke beberapa perusahaan

di Maluku Utara yang disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi demi mencegah adanya penyalahgunaan narkotika di dalam perusahaan tambang. Apa lagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Hanya saja, Kepala BNNP tidak menyebut secara jelas perusahaan yang akan disasar. “Justru itu yang mau saya cek,” ungkap-

nya saat ditemui usai menghadiri upacara hari ulang tahun (HUT) Brimob di lapangan Ngaralamo Salero, kemarin (14/11). Jenderal bintang satu ini mengakui, meski informasi tersebut belum diterima BNNP Malut, namun pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan atas segala informasi yang diterima. “Informasi itu belum dapat. Kami baru penyelidikan dulu,” katanya.

Bila dalam penyelidikan tersebut ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di dalam perusahaan baik narkoba yang dipasok langsung dari luar melalui tenaga kerja asing maka pihaknya akan mengambil tindakan. “Kalau sudah ada indikasi baru kami lakukan tindakan. Kami sekaligus akan melakukan pemeriksaan urine,” tandasnya. (cr-04/lex)

KASUS Pelaku Pencurian Divonis 10 Bulan Penjara TERNATE - M Firzal, terdakwa kasus tindak pidana pencurian divonis 10 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate dalam sidang lanjutkan, kemarin (14/11). Sidang yang dipimpin Hakim Rahmat Selang itu menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 junto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. “Mengadili, menyatakan terdakwa M Firzal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum,” kata Rahmat Selang. Hakim juga menyatakan masa penahanan dan penangkapan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (cr-04/lex)

SEMENTARA ITU Terdakwa Narkoba Didenda Rp 1 M TERNATE - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate menjatuhi hukuman 4 tahun penjara kepada Samsudin Umar alias Udin, terdakwa kasus narkoba dalam persidangan Hakim Rahmat Selang, kemarin (14/11). Pada putusan itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan satu jenis tanaman atau ganja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa Samsudin juga divonis untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan dikenakan pidana penjara selama 3 bulan. “Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata Hakim. Barang bukti berupa satu linting ganja dirampas dan dimusnahkan untuk negara. Sebelumnya, terdakwa dituntut selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan dikenakan pidana penjara selama 6 bulan. (cr-04/ lex)

PRESTASI: Suasana ketika personel Brimob Polda Malut melakukan atraksi

Kapolri Apresiasi Kinerja Brimob TERNATE - Upacara peringatan hari ulang tahun Brigade Mobil (Brimob) yang ke-73 berlangsung khidmat. Upacara yang digelar di lapangan Ngaralamo Salero kemarin (14/11) dipimpin langsung oleh Kapolda Malut, Brigjen (Pol) M Naufal Yahya. Dalam upacara tersebut, Kapolda Malut membacakan amanat Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dalam amanat tersebut dikatakan, melalui berbagai penugasan, Brimob Polri telah menunjukkan kontribusi nyata yang bernilai penting bagi pemeliharaan stabilitas kamtibmas di Indonesia. Sebagai satuan elite Polri, Brimob berhasil dalam mendukung pengamanan Pilkada serentak 2018 pada 171 wilayah, pengamanan operasi Ketupat 2018, maupun berbagai event internasional

seperti Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, dan IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Selain itu lanjut Kapolri, Brimob juga bergerak cepat dalam membantu penanganan korban bencana alam, baik di Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun pada bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng). Sehingga proses evakuasi bisa berjalan dengan cukup baik, termasuk dalam penanganan pasca kejadian. “Saya mengapresiasi peran serta Brimob dalam mendukung terlaksananya operasi penegakan hukum terhadap jaringan terorisme di Sulawesi Tengah dan kelompok kriminal bersenjata di Papua, serta pengamanan berbagai aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang besar,” kata Kapolri yang dibacakan Kapolda Malut, Brigjen (Pol)

M Naufal Yahya. Selain mendapat penghargaan di tingkat nasional, kata Kapolri, personel Brimob juga mendapat berbagai torehan prestasi. Salah satunya adalah event kejuaraan menembak dan penugasan lain di luar negeri. Karena itu lanjut Kapolri, pada kesempatan tersebut dirinya mengingatkan kepada personel Brimob tentang berbagai tantangan tugas ke depan yang akan segera dihadapi, antara lain pelaksanaan Operasi Lilin 2018, serta pengamanan tahapan Pemilu 2019 yang saat ini tengah berlangsung. Pasalnya, pemilu 2019 memiliki karakteristik dan potensi kerawanan yang khas karena antara Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan, sehingga berpotensi menimbulkan

kompleksitas dalam tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. “Seluruh agenda nasional tersebut harus terselenggara secara aman, lancar, dan damai,” tegasnya. Upacara HUT Brimob ke-73 di wilayah Polda Malut turut menyita perhatian masyarakat. Betapa tidak, dalam upacara itu dirangkaikan dengan berbagai atraksi diantaranya bongkar pasang senjata dengan mata terbuka dan tertutup oleh Bhayangkari Brimob serta atraksi pembebasan sandera teroris yang dilakukan oleh pasukan Wanteror Detasemen Brimob Polda Malut. Perayaan hari ulang tahun itu juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baik Provinsi Maupun kabupaten/kota Malut. (cr-04/lex)

Buat Markas di 10 Kabupaten/Kota TERNATE - Brigade Mobil (Brimob) Polda Malut diminta untuk konsisten dengan agenda keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tahun 2018 dan 2019 mendatang di Maluku Utara. Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Malut, Kombes (Pol) Anang Sumpena menjelaskan, agenda Kamtibmas pada tahun 2018 belum usai. Pasalnya, pemilihan suara ulang (PSU) pada pemilihan kepala daerah hingga kini belum berakhir. Dirinya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Brimob di Maluku Utara untuk selalu siap siaga dalam melakukan pengamanan dan menjaga kamtibmas di Maluku Utara. Sementara pada tahun 2019, kata Anang, masih ada agenda kamtibmas yang harus menjadi fokus personel Brimob. “2019 ada agenda pemilihan legislatif dan presiden, kami selalu siap

dalam mengamankan agenda itu,” tegasnya saat ditemui usai upacara HUT Brimob di lapangan Ngaralamo Salero, kemarin (14/11). Selama menjabat, perwira tiga bunga di satuan Brimob Polda Malut itu telah menorehkan beberapa prestasi bagi Brimob. Prestasi itu di antaranya peserta didiknya pada unit pendidikan Jungle Warfare (pertempuran hutan). Dalam pendidikan tersebut, 10 unit yang dipimpin Ipda Jhon Pita mendapat predikat terbaik se nusantara. “Artinya seluruh peserta pendidikan saat itu, Maluku Utara yang dipimpin pak Jhon ini mendapat predikat nomor satu,” katanya. Atas dasar prestasi pada pendidikan pertempuran hutan tersebut, pimpinan Polri memberikan kepercayaan terhadap Brimob Polda Malut untuk ikut dalam pengamanan operasi aman nusa satu jilid pertama ke Tolikara,

Polsek Utara Menunggu Hasil Uji Labfor TERNATE - Tim penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Pulau Ternate terus mendalami kepemilikan kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu (SS) yang dipasok ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ternate awal November 2018. Kapolsek Pulau Ternate, Iptu Mardiyono mengatakan, pihaknya masih terus mendalami pelaku pemilik barang yang diduga sabu-sabu. Selain mendalami pelaku tersebut, tim penyidik Polsek Pulau Ternate beberapa waktu kemarin telah membawa kristal diduga sabu tersebut ke laboratorium forensik (Labfor) di

Makassar. “Anggota polisi telah membawa barang bukti itu ke Labfor untuk diuji apakah barang bukti itu benar-benar sabu-sabu atau bukan. Karena yang berhak menentukan itu adalah pihak Labfor,” ujarnya. Mardiyono mengemukakan, pihaknya kini masih menunggu hasil uji dari Labfor terhadap barang bukti tersebut. Setelah memperoleh hasil uji tersebut, tim penyidik akan menyurati ke pihak Lapas dalam rangka pemeriksaan terhadap salah satu narapidana yang disebut-sebut sebagai orang yang memesan ba-

Papua. “Kepercayaan itu kembali diberikan ke Brimob Polda Malut untuk ikut dalam pengamanan operasi aman nusa satu jilid dua kemarin di Mimika, Papua,” ujarnya. Anang Sumpena menuturkan, meski nanti dirinya tidak lagi bertugas sebagai Dansat Brimob di Maluku Utara namun dirinya tetap memantau program-program yang telah direncanakan. Keberlangsungan program yang telah dicanangkan itu, lanjut Anang, telah mendapat respons positif dari Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Malut yang baru. Anang menguraikan, programprogram 2019 tersebut di antaranya penempatan personel Brimob di seluruh kabupaten di Maluku Utara. Ia mengakui, sejauh ini, penempatan personel Brimob baru ditempatkan di beberapa kabupaten kota seperti di Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu. “Kami harap program ini juga turut disukseskan oleh pemerintah daerah yang ada di Maluku Utara,” pungkasnya.(cr-04/lex)

rang bukti tersebut. “Kami tunggu hasil lab forensik. Setelah itu baru kami panggil napi yang telpon ke pembawa makanan untuk diperiksa sebagai saksi,” ujarnya. Kendati demikian, Kapolsek mengaku bahwa pemilik barang bukti yang diduga sebagai narkotika jenis sabu-sabu itu belum diketahui secara pasti. “Siapa pemiliknya, kami belum dapat. Semoga hasil labfor sudah bisa keluar maka kami dalami lagi untuk temukan pemiliknya,” tandas Kapolsek seraya menegaskan, dalam kasus itu, pihaknya baru menetapkan satu orang sebagai tersangka yaitu Ferizal alias Total (28) yang tidak lain adalah orang yang mencoba memasok barang bukti tersebut ke dalam Lapas. Sementara, rekan tersangka yakni MRH alias Iki masih sebagai saksi. (cr-04/lex)

LOKAL SPORT

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Langkah Persiter Terhenti

ATLETIK

Takluk dari Persitoli di Stadion Mandala

LALU Muhammad Zohri

Zohri ke Olimpiade 2020 JAKARTA - Lalu Muhammad Zohri digadang-gadang untuk berkilap di Olimpiade 2020 Tokyo. Manusia tercepat ASEAN, Suryo Agung Wibowo, memiliki pendapat sendiri. Zohri membetot perhatian publik usai menjadi juara dunia junior 2018 di nomor lari 100 meter. Dia mengukir tinta emas itu di Finlandia. Tugas Zohri berlanjut di level senior. Sprinter asal Lombok itu berhasil finis di urutan ketujuh Asian Games 2018. Tapi, tugas Zohri bukan cuma di level Asia. Dia direncanakan untuk mewakili Indonesia pada Olimpiade 2020 Tokyo. Bukan tidak mungkin, Zohri dibebani target meedali. Suryo, pemilik rekor Asia Tenggara pada lari 100 meter putra, menilai Zohri membutuhkan waktu lebih panjang untuk bisa menembus babak final (delapan besar) Olimpiade 2020. Di Asian Games 2018, Zohri finis di nomor ketujuh dengan waktu 10,20 detik. Emas menjadi milik Su Bingtian dari China dengan waktu 9,92 detik. Sementara, pada Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, Usain Bolt meraih medali emas dengan cacatan waktu 9,81 detik. Di urutan kedelapan, Trayvon Bromell, membuat waktu 10,06 detik. “Ke depan (untuk Zohri) ada SEA Games Filipina. Barulah kemudian Olimpiade 2020. Melihat jarak dengan pemilik emas Asian Games, waktu dua tahun untuk mengejar Su Bingtian terlalu pendek, apalagi mengejar waktu delapan besar di persaingan dunia,” kata Suryo di Jakarta. “Saya berharap Zohri bisa lolos menjadi finalis, namun jangan dipaksakan. Baca: ZOHRI... Hal 11

TERNATE – Perjuangan panjang Persiter untuk bisa menembus Liga 2 musim depan mendapat jalan buntut. Hasil yang diraih pada leg kedua babak nasional pendahuluan 2 tidak bisa menjamin lajunya tim Laskar Kie Raha menuju babak nasional sebagai wakil Indonesia timur. Pada leg kedua melawan Persitoli Tolikara di Stadion Mandala Jayapura, kemarin (14/11), Persiter ditekuk Persitoli dengan skor telak 0-3. Hasil ini telah menghentikan Persiter untuk melanjutkan langkahnya menuju Liga 2 musim depan. Tak hanya itu, ekspektasi publik Kota Majang pun harus terhenti di situ. Pada laga kemarin, Persiter sebenarnya tampil cukup maksimal. Tak hanya itu, bermodal 3 gol kandang yang diraih di Stadion Gelora Kie Raha (7/11) lalu, Persiter sebenarnya sangat diunggulkan untuk melanjutkan langkah di babak berikut. Sayangnya, ekspektasi tersebut akhirnya sirna di Stadion Mandala kemarin.Sebelumnya, di leg pertama Persiter yang home berhasil mengalahkan Persitoli dengan skor meyakinkan

SKUAD Persiter

3-1. Dengan modal ini, tim asuhan Ikram Selang hanya dituntut menahan imbang Persitoli (skor berapapun), sudah bisa menempatkan Persiter sebagai pemenang wilayah timu Liga 3 2018. Namun, harapan itu tidak berjalan mulus. Atmosfer

di stadion Mandala justru terbalik dengan permainan agresif Persitoli yang sedikit mendapat keberpihakan dari wasit. Baca: PERSITER... Hal 11

Menganalisa Kemenangan Indonesia Atas Timor Leste

BANGKIT: Selebrasi Pemain Timnas Indonesia usai mengalahkan Timor Leste di Stadion Gelora Bungkarno

JAKARTA - Indonesia bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Timor Leste 3-1 pada matchday kedua Piala AFF 2018. Substitusi Bima Sakti jadi kunci kebangkitan. Dalam pertandingan lanjuta Grup B Piala AFF 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (13/11) malam WIB, Indonesia dikejutkan oleh gol Rufino Walter Gama lewat tembakan jarak jauh di menit ke-47. Indonesia pada akhirnya mampu bangkit. Masuknya Riko Simanjuntak dan Stefano Lilipaly, yang menggantikan Febri Hariyadi dan Septian David Maulana, membuat serangan tim Merah-Putih jadi lebih hidup. Tiga gol balasan pun dilesakkan. Gol pertama lahir dari kaki Alfath Faathier, lalu penalti Lilipaly, dan terakhir tandukan Alberto Goncalves. Skor

3-1 untuk kemenangan Indonesia atas Timor Leste bertahan hingga laga usai. Pelatih Bima Sakti menurunkan formasi 4-2-3-1, sama seperti saat kalah 0-1 dari Singapura di matchday I. Ada sebanyak enam perubahan di susunan starting eleven. Lilipaly, Irfan Jaya, Zulfiandi, Ricky Fajrin, dan Rizki Rizaldi Pora. Kelima pemain itu digantikan oleh Septian David Maulana, Andik Vermansah, Muhammad Hargianto, Alfath, dan Fachruddin Aryanto. Ada pula nama Gavin Kwan Adsit, yang turun sebagai starter. Dia bermain penuh setelah I Putu Gede dikartu merah saat Indonesia kalah dari Singapura. Perubahan ini tak memberi dampak yang signifikan dari permainan Indonesia di babak pertama. Baca: INDONESIA... Hal 11

Manusia Tercepat Asia Tenggara Suryo Agung Rintis Sekolah Lari

Selain Pembinaan, Juga Balas Budi Manusia tercepat Asia Tenggara, Suryo Agung Wibowo, merintis sekolah lari. Tak muluk-muluk, dia ingin meringankan tugas pelatih pelatnas sekaligus membalas budi.

SURYO Agung

SETELAH pensiun dari atletik pada 2013, Suryo, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional, melanjutkan karier sebagai pelatih. Dia mengantongi lisensi pelatih fisik nasional dan Australian Strength and Conditioning Association (ASCA) level 1.

Sempat duduk di belakang meja, mulai 2015, Suryo kembali ke lapangan, Dia menangani fisik Timnas voli pantai kemudian berlanjut untuk Timnas balap sepeda. Selama menjadi pelatih fisik itu, Suryo dan rekanrekannya di Program Indonesia Emas (Prima), program bentukan pemerintah untuk percepatan prestasi olahraga, resah dengan kemampuan dasar atletik dan gaya hidup atlet yang baru masuk ke pelatnas. Dia menilai yang kurang tepat hingga pelatih pelatnas harus membenahi kemampuan dasar atletik atlet-atlet itu. “Jadi, kami harus membenahi dari awal. Seharusnya itu tidak perlu. Baca: LARI... Hal 11

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

...DI’S WAY Samb Hal. 1 Karena itu saya bermaksud tidak perlu menulis hasil pemilu itu. Tapi baiklah. Kadang kita perlu hal yang membosankan. Agar bisa menghargai hal yang menarik. Chen Chun Sing, Heng Swee Keat dan Ong Ye Kung terpilih di pemilu itu. Sudah tahu kan? Sudah ada di Disway pada hari sebelum pemilu kan? Maka pembaca sudah harus terbiasa menghafal nama Chen Chun Sing. Itulah perdana menteri Singapura di tahun 2021 atau 2022 kelak. Tentu ada saja yang kecewa. Tapi bukan karena Chun Sing yang terpilih. Lebih karena ini: mengapa tokoh idola mereka tersisih. Padahal tokoh ini amat pintar. Juga amat populer. Termasuk di kalangan mayoritas masyarakat Tionghoa Singapura.

...PERSITER Samb Hal. 10 Kondisi tersebut yang membuat pemain Persiter seperti kehilangan jati diri mereka sebagai pemain Persiter yang bermental baja.“Pemain sudah maksimal. Tapi saya lihat, anak-anak (pemain, red) susah keluar dari tekanan wasit yang keputusannya selalu merugikan kami (Persiter),” kata pelatih Ikram Selang, via whatsap, malam tadi. Kerugian terbesar yang diderita Perister adalah dua penalti kontrafersial yang diberikan wasit. Menurut Iksel –panggilan akrab Ikram Selang, dua penalti itu membuat pemain sock dan bermain dibawa tekanan. Iksel mengatakan, setelah dua gol penalti dari Persitoli, Persiter sudah sulit keluar dan bermain dengan ciri khas Persiter.“Anak-anak (pemain, red) terprovokasi dengan dua gol penalti tadi (kemarin, red). Akhirnya untuk keluar dari tekanan seperti sangat sulit bagi pemain,” ucapnya. Sebagai pelatih, Iksel mengaku bertanggung jawab terhadap kekalahan yang dirah

...ZOHRI Samb Hal. 10 Biarkan berjalan alami. Takutnya setelah itu justru stagnan. Sebaiknya diarahkan sesuai umur latihan,” mantan sprinter 35 tahun itu menjelaskan.

...INDONESIA Samb Hal. 10 Hal itu sudah betul-betul terlihat setelah Indonesia cuma bisa melepaskan dua percobaan dalam waktu 20 menit. Dua percobaan itu bahkan bukan datang dari pemain tipikal menyerang. Pertama adalah percobaan dari tendangan bebas yang dieksekusi Hargianto pada menit ke-12, namun belum mengarah ke gawang. Selanjutnya, ada percobaan dari Hansamu Yama Pranata yang memanfaatkan umpan sepak pojok Febri Haryadi pada menit ke-20. Di sisi lain, Timor Leste berhasil bikin tiga percobaan dalam kurun waktu yang sama. Meski belum ada yang mengarah ke sasaran, Timor Leste mampu mengancam dua kali lewat skema openplay, sementara Indonesia percobaanya lahir dari skema set-piece. Saat kalah dari Singapura, lini pertahanan Indonesia memperlihatkan koordinasi yang buruk. Beberapa kali kerap kecolongan dan bahkan pemain Singapura bisa dua kali berhadapan satu lawan satu dengan kiper Andritany Ardhiyasa. Pada akhirnya, kerapuhan pertahanan Indonesia menghadirkan gol untuk Singapura lewat Hariss Harun. Dia berdiri bebas di kotak penalti Indonesia saat menyambar bola sapuan I Putu Gede. Nah, kelengahan lini belakang Indonesia juga menghadirkan gol untuk Timor Leste. Rufino melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang arah bolanya gagal dibendung Andritany. Siap pun bisa berkilah bahwa tak ada yang menyangka Rufino melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi, poinnya adalah tak satupun pemain Indonesia yang mencoba mengganggu gerak Rufino sejak menerima long-ball dari Gumario Augusto Fernandes. Dari gambar tersebut terlihat Alfath tak menutup ruang tembak, padahal sangat jelas ada ancang-ancang dari lawan untuk melepaskan tembakan jarak jauh. Jika dihitung, kontrol bola dua sentuhan Rufino terjadi dalam waktu tiga detik. Jarak Alfath dan Rufino pun masih sangat jauh sampai tembakan dilepaskan. Di sisi lain, Ferbi cuma tampak seperti penonton dalam proses gol itu. Tak ada upaya apapun: mengganggu Rufino ataupun berlari ke sisi kiri Alfath, yang sudah

...LARI Samb Hal. 10 Siapapun yang masuk pelatnas semestinya siap menjalani latihan lanjutan, bukan lagi gerak dasar. Makanya, saya merintis Suryo Agung Running School itu,” kata Suryo dalam softlaunching SARS di Jakarta. “Soal pecah rekor saya atau tidak, saat ini saya mengutamakan membina atlet. Ini sebagai bentuk balas jasa saya, memberikan kepada atlet saya,” pria 35 tahun itu menambahkan. Suryo berencana untuk merilis sekolah itu secara resmi pada 13 Desember, tepat saat dia menahbiskan diri sebagai manusia tercepat Asia Tenggara di SEA Games Laos. Ya, Suryo mendapatkan predikat sebagai manusia tercepat Asia Tenggara setelah mencatatkan waktu 10,17 detik di lari 100 meter di ajang itu. Saat ini, sekolah tersebut ditangani lima pelatih, termasuk Suryo. Dua pelatih lain di SARS adalah Robby Sudrajat dan Lucky Afari. Saat ini, SARS menangani fisik Munial Sport Group. Sementara itu, pemain muda, Jovanni Relandi, yang saat ini bergabung dengan Kooger FC di level U-16, merupakan klien pertama SARS. “Kami menyediakan kelas reguler dan privat, dengan biaya yang berbeda. Untuk pendaftaran Rp 500 ribu dengan keanggotaan seumur hidup, cuma hangus jika bolos dan tak ada kabar selama tiga bulan,” ujar Suryo. “Untuk tempat berlatih ada di lapangan futsal Kemenpora,” ujar Suryo. Terpisah, PB PASI akan menerapkan

SAMBUNGAN Namanya sulit diucapkan: Tharman Shanmugaratnam. Umur 61 tahun. Agar mudah diucapkan, Shanmugaratnam diberi nama Tionghoa: Baca: Shang Da Man. Jabatannya saat ini adalah deputi perdana menteri. Juga menko. Yang membawahkan ekonomi, keuangan dan sosial. Kalau saja pemilihan dilakukan dengan cara Indonesia Shang Da Man akan terpilih. Begitu populernya Shanmugaratnam. Sejak tahun 2011 lalu. Sejak terpilih jadi anggota DPR. Dari dapil Jurong. Yang perolehan suaranya mencapai 79 persen. Padahal ia keturunan Tamil. Leluhurnya dari Srilanka. Shang Da Man putra profesor terkemuka: K Shanmugaratnam. Ahli pathologi. Perintis banyak hal. Di dunia kedokteran Singapura. Shang Da Man adalah alumni ekonomi dari London School of Economics.

anak asuhnya itu. Ia pun meminta maaf pada publik Maluku Utara, terutama Kota Ternate atas capaian tim yang diasuhnya itu. Menurutnya, hasil tersebut juga bagian dari kesalahan yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki untuk lebih baik kedepan. “Kami dari tim pelatih tentu bertanggung jawab atas hasil ini. Bagai mana pun ini adalah perjuangan panjang, baik pemain maupun kami dari tim pelatih. Kami tentu menyampaikan permohonan maaf pada publik sepak bola,” ujar Iksel. Sementara itu, Sekum Persiter Amin Subuh mengatakan, permainan yang ditunjukkan Persiter di Stadion Mandala cukup maksimal. Namun, faktor tuan rumah dan sikap wasit yang dinilai kurang fair membuat Persitoli leluasa dan bermain lebih agresif. Amin memaklumi hasil yang diraih Persiter kemarin memang cukup mengecewakan, bukan saja pengurus tetap publik sepak bola Malut, khususnya Kota Ternate juga turut merasakan kekecewaan. “Ini menjadi pembelajaran berharga bagi pengurus, pemain dan terutama pelatih agar kedepan lebih baik lagi,” ujar Amin. (yun) “Kalau melihat kiprahnya saat ini, Zohri akan berada di usia emas pada Olimpiade 2024. Mental dan fisik betulbetul matang. Kalau memang dalam prosesnya ada kejutan, dengan bisa lebih cepat berkembang, itu bagus. Yang penting jangan dipaksakan,” ujar Suryo. (dtc/yun) ada pemain Timor Leste lainnya. Indonesia dalam tekanan selepas gol dari Rufino. Perubahan dilakukan Bima dalam kurun waktu tujuh menit setelah kebobolan. Riko Simanjuntak diturunkan dengan menarik Febri, yang sepanjang pertandingan kesulitan menembus pertahanan dari sisi kiri. Masuknya Febri mengubah posisi Andik, yang pada babak pertama jadi pemain Indonesia yang cukup merepotkan pertahanan Timor Leste. Andik, yang mulanya ada di sisi kanan, bergeser ke kiri. Perpindahan itu menghasilkan gol di menit ke-60 atau empat menit setelah pergantian pemain. Andik dalam posisi bebas mendapat sodoran bola dari tengah lapangan. Dia perlahan masuk ke sepertiga akhir pertahanan Timor Leste, namun Andik tak membawa bola lebih ke pinggir lapangan seperti yang dilakukan Febri, Andik malah menunggu untuk Alfath naik membantu serangan dari kiri. Alfath pada akhirnya mendapat ruang tembak di dalam kotak penalti. Bola pun berhasil dia tembak ke dalam gawang Timor Leste. Dua menit setelah skor berimbang 1-1, Bima kembali melakukan pergantian dengan menarik Septian David untuk memainkan Lilipaly. Pemain naturalisasi asal Belanda itu melesakkan gol kedua setelah tujuh menit di dalam lapangan. Andik kembali punya peran untuk gol kedua Indonesia. Dia dijatuhkan di kotak penalti setelah mendapat sodoran bola dari Lilpaly. Pemain Bali United itu maju sebagai eksekutor dan berhasil menjalankan tugas dengan baik. Buah dari perubahan Bima juga terjadi di gol ketiga. Riko membuat assist untuk gol Alberto Goncalves. Bola hasil umpan silang Riko dari sisi kanan berhasil disundul Beto. Riko sudah dua laga beruntun memulai pertandingan dari bangku cadangan. Memang ada perubahan dari daya gedor Indonesia setelah Riko masuk. Persoalannya adalah Thailand, yang merupakan lawan Indonesia di laga ketiga, tentu akan mengantisipasi Riko selain Febri dan Irfan Jaya yang sejauh ini kerap menjadi andalan di sisi lapangan. Artinya, Bima harus mencoba pola permainan lain. Pelatih 42 tahun itu tak bola sekadar mengubah susunan pemain, tapi ada respons taktik yang lebih kreatif. Tidak melulu mengandalkan kecepatan pemain sayap. (dtc/yun) perubahan pada nama atlet yang akan diajukan untuk pelatnas 2019. Jumlahnya menyesuaikan. Hingga akhir 2018, pemerintah hanya mengakomodir 16 atlet dari cabang atletik. Padahal, sejatinya atletik mempelatnaskan lebih dari itu dengan swadaya. PASI berencana untuk menambah apalagi dengan perubahan prestasi yang sudah dilakukan timnya. Secara khusus Asian Games 2018. “Yang jelas (tahun depan) akan ada perubahan. Seperti Sapwaturrahman itu tidak masuk APBN 2018 padahal peraih medali perunggu Asian Games. Tapi karena keterbasan angka (anggaran) pemerintah tak bisa menambahi. Jadi tahun depan akan kami ajukan,” kata Wakil Kabidbinpres PASI Mustara Musa kepada detikSport. Mustara sendiri belum memastikan jumlah yang akan diajukan. Dia baru memastikan atlet yang menjadi prioritasnya adalah peraih medali di Asian Games 2018. Di antara tim estafet putra (Lalu Muhammad Zohri dkk), lompat lari gawang 100 meter (Emilia Nova), dan lompat jauh putra (Sapwaturrahman). “Harapannya karena atletik Indonesia menurut kami ada peningkatan atmosfer, prestasi, dan peraih medali (Asian Games) juga bertambah, jadi kami ingin bertambah persentasenya,” dia menjelaskan. Mustara menjelaskan, para atlet yang akan dipersiapkan nanti itu tetap memprioritaskan peluang lolos Olimpiade. “Sementara SEA Games dan single event lainnya hanya sebagai sasaran antara,” katanya. (dtc/yun)

Masih melanjutkan lagi ke Harvard. Dengan kelulusan terbaik. Ahli keuangan dunia mengakui kehebatannya. Tahun 2007 sudah menjabat menteri keuangan Singapura. Setahun sebelum krisis keuangan dunia. Shang Da Man lebih populer lagi saat menjabat menteri pendidikan. Ia tanamkan pendidikan kepribadian lewat olahraga. Ia utamakan pembentukan karakter siswa. Lewat kerja sama tim. Dalam permainan olahraga. Ia terbitkan buku wajib ini. Berjudul ”Game for Life: 25 Journeys”. Kalau pembaca mau, saya bisa tulis yang satu itu. Agar diketahui: apa itu Game for Life. Agar terlihat: ternyata ada juga yang

...RAJA Samb Hal. 1 Atribut peraga kampanye (APK) bergambar ‘Raja Jokowi’ diketahui tersebar di Jawa Tengah. Desain poster-poster dan stiker yang tersebar itu serupa, yakni gambar Jokowi mengenakan mahkota khas raja Jawa dan terdapat logo kepala banteng PDIP. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyatakan pihaknya sudah bertemu dengan orang-orang yang memasang atribut ‘Raja Jokowi’. Namun mereka bukanlah dalang di balik penyebarannya. Orang-orang yang memasang poster dan stiker ‘Raja Jokowi’ mengaku cuma jadi pesuruh. Hanya, PDIP belum bisa mendapat identitas aktor penyebar ‘Raja Jokowi’. “Sudah ada, yang masang sudah ketahuan, yang pasang di lapangan ketahuan. Sudah ada, yang pasang di lapangan ketahuan, yang masang bertemu kita. Kita tanya, ‘Kamu itu pasang gimana?’. (Dijawab) ‘Disuruh dari pusat’,” ungkap Bambang kepada detik.com, Rabu (14/11). Saat ditanya siapa yang disebut ‘pihak pusat’ itu, pemasang tidak bisa memberi jawaban yang jelas. Pemasang mengaku mendapat upah Rp 5.000 setiap pemasangan atribut. “Itu kan masang poster-stiker dikasih uang. Setiap satu poster ada yang Rp 10 ribu, ada yang Rp 5.000, Rp 25 ribu. Itu kan ada ribuan,” sebut Bambang.

tidak membosankan di Singapura. Shang Da Man juga pernah menantang debat terbuka. Dengan tema: rumah untuk rakyat. Sebagai jawaban atas kritik seorang anggota DPR. Yang diangkat (bukan dipilih) untuk mewakili kelompok masyarakat kecil: Gerald Giam. Tahun itu Gerald membuat pernyataan: rakyat kian tidak mampu membeli apartemen. Akibat terus naiknya harga rumah di Singapura. Shang Da Man menyanggah: keluarga berpendapatan sekecil 1.000 dolar pun dijamin bisa beli rumah. Ada skema untuk kalangan pendapatan terkecil itu. Pendapatan 1.000 dolar ia sebut terke-

cil. Entahlah sama dengan berapa rupiah sekarang. Semua kehebatannya entah akan diabdikan ke mana. Sejak hari Minggu lalu Shanmugaratnam sudah tidak duduk di Central Executive Committee partai penguasa lagi. Demikian juga tokoh lain: Theo Chee Hean. Yang juga deputi perdana menteri. Keduanya mundur. Atau diminta mundur. Masuklah tokoh muda seperti Mayjen Chen Chun Sing. Yang disebut sebagai pemimpin masa depan. Dari generasi 4G Singapura. Berakhir pula politik dinasti Lee di sana.(*)

Pihak pemasang ini mengaku mendapat arahan dari pihak tertentu, tapi identitasnya belum diketahui. Mereka juga bahkan sempat dikumpulkan beberapa waktu lalu untuk briefing pemasangan. “Kita tanya, ini (poster dan stiker) dari mana? (Pemasang mengaku): saya dulu diundang sama senior saya di Hotel Siliwangi Semarang. Di sana ada beberapa orang, kita di-briefing,” sebut Bambang. Orang-orang yang dikumpulkan itu lalu diminta memberikan alamat. Mereka, kata Bambang, diminta membantu memasang atribut ‘Raja Jokowi’ saat sudah dikirim. “Diminta alamat, diminta bantu pasang. Suatu waktu datang barangnya,” kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jateng Jokowi-Ma’ruf itu. Tak hanya itu, PDIP berhasil mengetahui adanya gudang yang disiapkan untuk menyimpan stok dari atribut ‘Raja Jokowi’. Setidaknya gudang tersebar di tiga daerah di Jateng. “Di situ di gudang. Ada juga yang sudah siap pasang tapi belum terpasang. Ada di Magelang, Banyumas, Bumiayu. Ini bukan orang PDIP,” terang Bambang. Dalam kesempatan terpisah, Bambang menyebut poster rontek ‘Raja Jokowi’ berjumlah sekitar 85 ribu yang terpasang di Jateng. Di setiap desa terdapat rata-rata 10 lembar. Bambang pun memperkirakan pihak pembuat harus mengeluarkan dana besar untuk proyek ini. “Sekali pasang, yang memasang dapat Rp 5 ribu, plus bambu

dan tali Rp 10 ribu. Itu angka gede, belum percetakannya, pengangkutannya, dan lain lain. Melibatkan uang besar, tidak kurang Rp 3,5 miliar sampai Rp 4 miliar,” ungkapnya. Bambang mengakui itu sebagai analisis yang subjektif. Namun jika benar terjadi, pembuat atau pemilik poster merupakan orang kaya. Bambang menyebut dua kemungkinan pemasangnya adalah kubu lawan atau pendukung yang tidak mengerti soal berorganisasi. Namun ia tak menyebut kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Tentu yang punya gawe itu orang yang punya duit. Kalau pendukung Jokowi, maaf, pemahaman organisasinya rendah, pemahaman budayanya rendah. Tapi kalau lawan, dia jago, punya kecerdasan luar biasa, karena kalau keliru menurunkan (poster), isu tersebar PDIP turunkan gambar Jokowi, cari sensasi,” beber Wakil Ketua Komisi I DPR itu. PDIP memutuskan menurunkan poster tersebut karena tidak merasa mencetak dan mengeluarkannya, meskipun di poster itu ada logo PDIP. Selain itu, gambar Jokowi berpakaian raja justru merendahkan karena Jokowi adalah calon presiden yang maju melalui pemilihan umum. “Ini merendahkan kecerdasan. Ini era demokrasi, pejabat politik, ini sebagai capres, artinya kalau kemudian dikatakan raja, raja kan tidak dipilih, harusnya dipilih, elektoral. Ini merendahkan kecerdasan PDIP,” tegas Bambang.(dtc/kai)

Riko Simanjuntak Sip Banget!

RIKO Simanjuntak JAKARTA - Sempat kepayahan menghadapi Timor Leste, Timnas Indonesia bermain lebih baik ketika Riko Simanjuntak masuk. Winger Persija itu pun menuai banyak pujian. Riko baru dimainkan di babak kedua pertandingan Indonesia melawan Timor Leste pada laga kedua Grup B Piala AFF 2018, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa (13/11). Ia masuk menggantikan Febri Hariyadi di menit ke-56. Sebelum Riko masuk, Indonesia sedang tertinggal 0-1 atas Timor Leste.

Upaya membalas pun kesulitan, sebab Febri tak banyak melakukan tekanan karena sedang tampil di bawah performa terbaiknya. Masuknya Riko membuat sayap kanan Indonesia menjadi lebih hidup. Ditambah masuknya Stefano Lilipaly, dan digesernya Andik Vermansah ke sayap kiri, tusukan dua arah Indonesia membuat Timor Leste kewalahan. Alhasil, tiga gol balasan mampu dilesakkan Indonesia lewat Alfath Faathier, penalti Lilipaly, dan tandukan Alberto

‘Beto’ Goncalves. Gol terakhir Indonesia bahkan berawal dari aksi Riko. Ia melepaskan crossing dari sisi kanan dan bisa disundul Beto ke tiang jauh gawang Timor Leste. Terkait itu, Riko pun menuai pujian dari Andik. “Jujur saya pribadi sangat salut kepada Riko, masuknya Riko bisa mengubah gaya serangan kami dan menambah semangat kami,” kata Andik. “Tapi bukan cumaRiko, semua bagus, semua bekerja keras, untuk rekan kami, untuk kemenangan kami,” tambahnya. (dtc/yun)

HARRY Kane

Rooney: Harry Kane dan Raheem Sterling Ikon Baru Inggris SEBUAH pujian besar diungkapkan Wayne Rooney kepada Harry Kane dan Raheem Sterling. Rooney menyebut kedua pemain ini sudah layak menjadi ikon Timnas Inggris yang baru. Rooney yang masuk dalam generasi emas Inggris akan melakoni laga terakhirnya sebagai pemain Inggris pada hari Jumat (16/11) dini hari nanti. Ia akan menutup karirnya di Timnas Inggris pada laga uji coba melawan Amerika Serikat. Generasi Emas Inggris era Rooney gagal berprestasi di turnamen internasional. Namun Kane dan Sterling berhasil membawa The Three Lions ke semi final Piala Dunia 2018 kemarin. Rooney sendiri percaya bahwa kedua

pemain ini layak menjadi ikon baru Timnas Inggris. “Saya pikir tim ini [Timnas Inggris] punya dua bintang kelas dunia,” buka Rooney seperti yang dikutip Goal International. Rooney menyebut Kane dan Sterling layak dijadikan ikon baru Timnas Inggris karena mereka telah secara konsisten membuktikan kualitas mereka. “Harry Kane adalah penyerang yang bagus. Ia sudah menjadi pencetak gol terbanyak di Premier League selama tiga atau empat tahun terakhir. Raheem Sterling juga tampil fantastis dalam beberapa tahun terakhir. Saya rasa tidak adil ketika kalian [media] mengatakan bahwa tim ini tidak memiliki bintang besar,” terangnya.

Rooney sendiri juga mengomentari mengapa Timnas Inggris di eranya tidak berprestasi. Rooney menegaskan bahwa timnya sudah mencoba yang terbaik namun memang takdir berkata lain. “Pada saat itu kami memiliki banyak pemain hebat : David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes, Rio Ferdinand, John Terry. Mengapa kami gagal? Saya juga tidak tahu mengapa. Kami mencoba untuk meraih kesuksesan. Kami memiliki 11 pemain starter yang luar biasa, namun kami kami tidak memiliki pelapis. Namun saya tetap percaya kami memiliki tim yang hebat, di mana kami hanya tidak beruntung di beberapa kesempatan terutama saat adu penalti,” tandasnya. (bln/yun)

MANCA SPORT

KAMIS, KAMI MIIS M MIS S,, 15 15 NOVEMBER NOVE NO VEMB VEMB MBER MBER ER 2 2018 0118 0

Kroasia

Spanyol

PELAMPIASAN KROASIA KRO KR O akan menjamu Spanyol di Stadion Maks kssi Maksimir, Zagreb, dalam lanjutan kompetisi UEFA Nations League A Grup 4, Jumat (16/11) UEFA di i hari h nanti. Kroasia pasti akan coba meraih dini hassi lebih daripada ketika dibantai La Furia hasil Ro oja di pertemuan sebelumnya. Roja S September lalu, Kroasia dihabisi Spanyol d i Elche enam gol tanpa balas. Kroasia di tu u tumbang oleh gol-gol Saul Niguez, Marco A Asensio, Rodrigo Moreno, Sergio Ramos d Isco, serta bunuh diri Lovre Kalinic dan s sang penjaga gawang. Spanyol melalui dua laga pertamanya d grup ini dengan kemenangan. Pasudi k Luis Enrique mengawalinya dengan kan k kemenangan 2-1 atas Inggris di Wembley, ke kemudian menang telak atas Kroasia. Namun mereka ditekuk Inggris 2-3 di Benito mun Villam Vi Villamarin pada pertandingan ketiga. Semen men Sementara itu, Kroasia baru mendapatkan satu poin i dari darri hasil imbang 0-0 melawan Inggris di Rijepoin ka N Na ah, h, llaga dini hari nanti menjadi pelampiasan ka. Nah,

LUKA Modric

SPORTAINMANT Terlibat dalam Film Terbaru Spiderman SELAIN menjadi pesepak bola, Olivier Giroud rupanya juga cukup laku di bidang perfilman dunia. Baru-baru ini, ia mengumumkan bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembuatan film animasi terbaru Spiderman yang rilis tahun ini. Seperti yang diketahui, Marvel dan Sony akan kembali mengeluarkan film animasi Spiderman ke layar lebar. Film tersebut bertajuk ‘Into the Spider-Verse’ dan bakal rilis tanggal 14 Desember 2018 mendatang di Amerika Serikat. Film animasi ini sendiri menceritakan soal seorang anak muda, Miles Morales, yang merupakan penerus Peter Parker sebagai Spiderman dalam satu semesta. Namun, ia secara tidak sengaja masuk dalam ‘Spider-verse’ dan membuatnya bisa bertemu Spiderman lainnya. Film ini sendiri tidak hanya akan rilis di Amerika Serikat. Dikutip dari Daily Mirror, ‘Into the Spider-Verse’ juga akan diputar di Prancis dengan Giroud sebagai pengisi suara musuh Spiderman, yakni Green Goblin. Giroud bukanlah satu-satunya pesepak bola yang mendapatkan mandat sebagai pengisi suara di film ini. Rekan setimnya di timnas Prancis, Presnel Kimpembe, juga dilibatkan sebagai pengisi suara penjahat lainnya, Scorpion. Keduanya memberikan pernyataan resminya atas kerterlibatan di film animasi tersebut melalui akun media sosialnya masing-masing. Dalam unggahannya pun terdapat video promosi dalam bahasa Prancis. Kerja sama antara Giroud dan Kimpembe ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Keduanya juga saling bantu dalam membawa Les Blues meraih gelar juara pada ajang Piala Dunia 2018 di Rusia musim panas kemarin. Giroud punya peran yang cukup besar dalam kesuksesan tersebut, di mana ia terlibat dalam tujuh pertandingan untuk Prancis. Pada akhir kompetisi, ia mendapatkan sorotan publik karena menjadi striker yang tidak mencetak gol sama sekali. Sedangkan Kimpembe bisa dibilang kurang beruntung. Ia gagal bersaing dengan sosok yang lebih mentereng seperti Raphael Varane dan Samuel Umtiti di sektor pertahanan Les Blues, dan hanya mencatatkan satu penampilan saja. (bln/yun)

sullit. untuk meraih tiga poin penuh meski dinilai sulit. oin Spanyol memimpin klasemen dengan enam po poin dallah dari tiga pertandingan. Di belakangnya adalah nggan. Inggris dengan empat poin dari tiga pertandingan. tap apii Kroasia di posisi terakhir dengan satu poin,, tapi baru memainkan dua pertandingan. astiJika menang di Zagreb, Spanyol akan dipastika kan lolos ke putaran final. Sementara itu, Luka gi Modric dan kawan-kawan harus memenangi laga melawan Spanyol ini juga ketika mengh-a. adapi Inggris di Wembley tiga hari setelahnya. oll Di sisi lain, Kroasia belum mencetak gol rdan sudah kebobolan enam dalam dua pertandingan di grup ini. Hal tersebut menun-njukkan kalau, sejak pensiunnya Mario Man8, dzukic usai jadi runner-up Piala Dunia 2018, ajarr Kroasia sedikit kesulitan di lini ofensif. Wajar mu un,, jika Spanyol lebih difavoritkan menang. Namun, nda daari mengingat motivasi Kroasia untuk menghindari k in nan a degradasi ke League B, Spanyol kemungkinan peertii besar takkan bisa menang dengan mudah seperti sebelumnya. (bln/yun)

Misi Marquez Wujudkan Musim Sempurna

MARC Marquez

ini mengoleksi 427 poin berjarak 39 poin dari rival terdekatnya Movistar Yamaha. Dengan demikian, Repsol Honda hanya butuh tujuh poin saja untuk merebut gelar juara. Selain itu, ada dua misi pribadi yang diusung Marquez. Pebalap Spanyol itu ingin mengakhiri musim 2018 semanis mungkin sekaligus tidak ingin kehilangan momentum. “Rasanya hebat merayakan titel juara beberapa hari lalu di kampung halamanku bersama keluarga, warga, dan fansku, dan sekarang aku menantikan merayakannya dengan semua fans

MARC Marquez mengincar kemenangan di MotoGP Valencia. Kemenangan akan memastikan Triple Crown bagi Honda yang turut menyempurnakan musim Marquez. Setelah memastikan titel juara dunia dengan tiga balapan sisa, Marquez berhasil membawa Honda meraih gelar juara konstruktor dengan kemenangan di Sepang, Malaysia. Dengan menyisakan satu balapan, Honda unggul 54 poin dari Ducati di peringkat kedua. Tinggal juara tim yang belum diamankan. Di papan klasemen sementara, Repsol Honda saat

KUALITAS Cristiano Ronaldo sudah terbukti dengan lima raihan Ballon d’Or dalam karirnya sebagai pesepak bola. Pelatihnya saat ini, Massimiliano Allegri, berharap sang pemain bisa menambah koleksi trofi individualnya itu tahun ini. Ronaldo pertama kali mendapatkan gelar Ballon d’Or-nya di tahun 2008 lalu, saat masih

membela Manchester United. Begitu pindah ke Real Madrid, ia tampil memukau dan berhasil meraih empat gelar berikutnya. Ia pun berstatus sebagai juara bertahan dalam ajang kali ini. Sayangnya, ia diyakini tak akan bisa mempertahankan gelar tersebut walau sukses membawa Real Madrid juara Liga Champions

Ducati- Stoner Resmi Berpisah BORGO PANIGALE - Ducati dan Casey Stoner sepakat untuk berpisah jalan. Stoner tidak akan lagi menjadi pebalap penguji Ducati setelah musim 2018 berakhir. Mantan juara dunia MotoGP itu bergabung Ducati sebagai pebalap penguji dan brand ambassador usai meninggalkan Honda dengan peran serupa. Stoner ditugaskan untuk membantu pengembangan motor Desmosedici. Namun, Stoner belum lagi

di Valencia,” sahut Marquez di Crash. “Tentu saja kami tidak memiliki tekanan seperti tahun lalu, ketika titel juara dipertaruhkan, tapi mentalitas kami sudah pasti akan sama karena kami ingin menyudahi musim ini dengan sebaik mungkin,” katanya. “Aku juga tidak ingin kehilangan momentum atau caraku membalap saat ini. Jadi aku akan berusaha dan fokus seperti biasanya untuk keseluruhan akhir pekan dan berjuang untuk memenangi balapan di hari Minggu,” lugas juara dunia tujuh kali itu. (dtc/yun)

Allegri Jagokan CR7 Raih Ballon D’Or

CRISTIANO Ronaldo

OLIVIER Giroud

SERGIO Ramos

menguji motor Ducati sejak tes pramusim di Sepang karena masih menjalani penyembuhan usai operasi bahu. Rumor perpisahan Stoner dengan Ducati sudah berembus sejak Agustus lalu. Kontrak kedua pihak “Aku ingin berterima kasih kepada Ducati untuk banyak memori yang hebat dan terutama dukungan serta antusiasme dari fans Ducati atas hasrat bersama kami untuk balapan

dan segala hal terkait motor. Aku akan selalu mengenangnya,” Stoner mengungkapkan dilansir Autosport. “Selama tiga tahun ini aku benar-benar menikmati pekerjaanku dengan tim penguji, para insinyur dan teknisi, karena kami bekerja untuk meningkatkan Desmosedici dan aku dengan tulus ingin mengharapkan yang terbaik untuk masa depan Ducati,” tutupnya. (dtc/yun)

CASEY Stoner

pada musim kemarin. Jika berhasil, maka Ronaldo akan menyamai torehan bintang Barcelona, Lionel Messi, yang pernah meraihnya selama tiga tahun berturutturut. Allegri selaku pelatih Juventus nampaknya ingin melihat itu terjadi di tahun ini. “Ronaldo sangat fokus dalam sesi latihan dan bekerja keras, dia mengesankan,” ujar Allegri usai dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A musim lalu kepada La Gazzetta dello Sport. “Ronaldo membuat kami berkembang. Dia berbeda dengan yang lainnya. Dia beradaptasi dengan baik, juga merupakan pencetak gol yang luar biasa. Dia pantas meraih Ballon d’Or, saya harap ia memenangkannya,” lanjutnya. Ronaldo sendiri memang masuk dalam nominasi peraih Ballon d’Or tahun ini. Namun dirinya, bersama Messi, diyakini akan sulit untuk kembali meraih gelar yang diadakan oleh France Football tersebut. Jelas saja, sebab meskipun keduanya sukses memberi gelar kepada klubnya masingmasing musim lalu, mereka gagal menorehkan prestasi di tingkat internasional. Terutama dalam pagelaran Piala Dunia 2018 kemarin. Beberapa pemain timnas Prancis, seperti Kylian Mbappe dan Antoine Griezmann, merupakan kandidat terkuat peraih Ballon d’Or karena mampu membawa Les Blues juara Piala Dunia. Selain itu, ada juga nama Modric yang berprestasi bersama Real Madrid dan timnas Kroasia. (bln/yun)

MAJANG POLIS

HARIAN

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

MALUT POST

SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)

Sekolah

Kita Belum Ramah Anak IPSUS PSUS LIP IPUTAN KHUSUS

1. Anak didik harus merasa gembira dan merasa aman berada di sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. 2. Aman dari tindakan kekerasan ﬁsik berupa pemukulan, ancaman kekerasan. Baik dari sesama teman, siswa lain atau kekerasan yang justru datang pendidik maupun 3. staf administrasi

Dari sisi ﬁsik 1. Sekolah harus bebas dari rokok 2. Kantin sekolah harus bersih dan nyaman bagi anak-anak 3. Para penjajah makanan di sekitar lingkungan sekolah juga perlu dipastikan higienis makanan maupun cemilan yang sehat

Anak-anak juga harus bebas dari kekerasan verbal yaitu kata-kata tidak sopan atau biasa disebut kekerasan verbal atau 4. “bullying”.

4. Tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada anak baik jangka pendek maupun panjang

Penerapan SRA, Butuh Komitmen Banyak Pihak Kota Ternate tengah berupaya menjadi salah satu kota layak anak (KLA), namun upaya itu belum didukung dengan beberapa hal. Diantarnya penerapan sekolah ramah anak (SRA).

Dari Sisi Mental

HINGGA kini, banyak sekolah di Ternate belum memenuhi syarat sebagai sekolah ramah anak. Karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) didesak untuk gencar melakukan sosialisasi penerapan SRA. “Kita bisa lihat kasus bullying masih kerap terjadi di lingkungan sekolah, banyak guru merokok di lingkungan sekolah, kekerasan terhadap siswa, serta masih ada jajanan yang tidak higienis.

Perlu disiapkan infrastruktur pendukung dan standar pelaksanaan baku yang menjadi panduan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam implementasi SRM di sekolah-sekolah 5. yang sudah ditetapkan.

ENAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA TERNATE 1 SMPN 7 Kota Ternate 2 SMP Islam 1 Kota Ternate

Kepala sekolah beserta guru dan staf administrasi harus terlebih dahulu melayakkan diri untuk menjadi panutan atau role model bagi anak didiknya.

3 SDN 1 Kota Ternate 4 SD Alkhairaat 02 Kalumata

5 SD Khatolik Santa Theresia

6 MTs Negeri Kota Ternate

Baca: SEKOLAH... Hal 16

SEMINAR

IAN FOR MALUT POST

Selengkapnya di Halaman 16

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

BELUM DIPERBAIKI Jembatan di sisi timur pasar Tradisional hingga kini tak kunjung diperbaiki. Padahal pelabuhan tersebut menjadi tempat berlabuh dan bongkar muat sejumlah kapal kayu. Pengguna jembatan harus berhati-hati karena, lantai jembatan telah ambruk. Rabu (14/11)

HARI PAHLAWAN Upacara Hari Pahlawan SMPN 5 Berlangsung Khidmat

Dukungan Hiri jadi Pulau Pertama Layak Anak di Indonesia TERNATE- Berwisata Ke Pulau Hiri Layak Anak, yang merupakan proyek perubahan (proper) dari Hadijah Tukuboya, salah satu peserta Diklat PIM II , Angkatan XXII, Tematik Kepariwisataan, BPSDM Provinsi Bali Tahun 2018 mendapat dukungan dari berbagai pihak.

HUT : Suasana upacara sekaligus penerimaan hadiah juara III Jumbara oleh Kepala SMPN 5, Abdullah Pelupessy

Selengkapnya di Halaman 16

KEBERADAAN sekolah ramah anak (SRA) saat ini sudah harus diterapkan di seluruh sekolah. Sekolah ramah anak merupakan suatu gerakan nasional untuk memastikan anak-anak di masa pertumbuhannya tidak terganggu dengan hal-hal yang dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya kapasitas fisik dan mental anak. Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), M Ridha Ajam menuturkan, sekolah ramah anak harus menjamin keamanan setiap anak baik secara fisik dan mental. Dari perkembangan fisik, sekolah harus memastikan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Baca: ANAK... Hal 16

48 Kepsek Dilantik, 6 Non Job Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah

TERNATE – Dianggap berkinerja buruk, Kepala Dinas Perhubungan Thamrin Alwi akhirnya dicopot dari jabatannya. Posisi yang ditanggalkan Thamrin diisi pelaksana tugas (Plt) Faruk Albaar yang tidak lain adalah Sekretaris Dinas Perhubungan. Thamrin sendiri memegang jabatan baru sebagai Asisten III Wali Kota menggantikan Isnain P Siraju, yang digeser menjadi staf ahli menggantikan Husen Alting yang telah melakukan pensiun dini. Roling jabatan tersebut dilakukan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, kemarin (14/11). Baca: DICOPOT... Hal 16

ROLLING JABATAN PEMKOT TERNATE

Baca: HIRI... Hal 16

SMPN 5 FOR MALUT POST

Anak Harus Aman Secara Fisik dan Mental

Thamrin Alwi Dicopot

IAIN Gelar Seminar dan Workshop

SEMINAR: Suasana penyampaian materi seminar dan workshop

LAUNCHING: Reformer Hadijah Tukuboya, bersama Wali Kota Burhan Abdurahman dan Kepala BPSDM Provinsi Bali Ida Bagus Sedhawa, saat launching proper Berwisata Ke Pulau Hiri Layak Anak

THAMRIN ALWI Lama : Kadis Perhubungan Baru : Asisten III

MASSAT DIALY Lama : Kepsek SDN 24 Baru : Guru SDN 28

ISNAIN P SIRAJU Lama : Asisten III Baru : Staf Ahli

MALIK UMANAILO Lama : Kepsek SDN 48 Baru : Guru SDN 44

DARWISA JUNUS Lama : Kepsek SD Islamiyah 6 Baru : Guru SD Islamiyah 1

ASWIA ISMAIL Lama : Kepala SDN 13 Baru : Guru SDN 8

SOFYAN TOGUBU/MALUT POST

Merlisa: Stop Subsidi ke PDAM TERNATE – DPRD bersikukuh tidak memberikan subsidi ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pasalnya, selama dua tahun berturut-turut diberikan subsidi, PDAM tidak dapat melakukan perbaikan pelayanan.

SITRA HALIL Lama : Kepsek SD Nukila Baru : Guru SD Nukila M NUR PUHA Lama : Kepsek SMPN 12 Baru : Guru SMPN 4 IRWAN ABDUL GANI Lama : -Baru : Sekretaris dewan pengawas SARMAN SARODEN Lama : -Baru : Direktur PT Alga Kastela

Baca: MERLISA... Hal 16

Gelar Rencana Kontijensi, Semua Pihak Diminta Kerjasama CERIA: Foto bersama lintas sektor saat mengikuti kegiatan rencana kontingensi di Royal Resto Ternate, Rabu (14/11).

Karena KKP tidak mungkin bisa melakukan sendiri, harus ada koordinasi dengan KSOP, Pelindo, Polres, Karantina dan Rumah Sakit AULIANTO Kepala KKP Kelas III Ternate KKP FOR MALUT POST

TERNATE – Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Ternate sukses menggelar kegiatan review dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Kegawatdaruratan

Kesehatan Masyarkat di Royal Resto, Rabu (14/11). Kepala KKP Kelas III Ternate, Aulianto mengatakan, rencana kontijensi untuk mencegah penyakit menular

yang meresahkan dunia ini melibatkan semua unsur yang ada di Pelabuhan Ahmad Yani. “Karena KKP tidak mungkin bisa melakukan sendiri, Baca: RENCANA... Hal 16

HARIAN

AROUND TERNATE

MALUT POST

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

SEMENTARA ITU Pantai Sasa Penuh Sampah

Penyidik PNS Resmi Bekerja Diharapkan Bisa Tegakkan Perda Kota

Fitrah/Malut Post

PENUH: Tumpukan sampah yang penuhi bibir pantai Sasa

TERNATE - Karena tidak ada tempat pembuangan sampah yang layak, waga di Lingkungan Sasa terpaksa membuang sampah di bibir pantai amatan koran ini kemarin, sampah yang didominasi bekas plastik tersebut terlihat menumpuk di sepanjang bibir pantai kawasan Sasa RT 06. Menanggapi kebiasaan buruk warga yang membuang sampah di bibir pantai, ketua RT 06 Kelurahan Sasa Irfan Samsudin angkat bicara, kepada Koran ini Irfan menjelaskan, sebelum Warga di lingkungan tersebut memanfaatkan bak penampung Sampah di salah satu area lingkungan RT06 yang lokasinya dekat Musalah. “Namun karena setiap saat sampah menumpuk dan bau menyengat hingga ke lokasi musalah, sebagian warga kemudian mengambil keputusan untuk membongkar bak penampung sampah tersebut karena sangat mengganggu saat ibadah dilaksanakan,” Tutur Irfan Irfan mengatakan, setelah dibongkar, lokasi baru untuk penampungan sampah tidak dibangun, alas an inilah warga kemudian menjadikan bibir pantai sebagai lokasi pembuangan sampah. “Perilaku warga buang sampah di bibir pantai karena bak sampah sudah dibongkar, tidak ada solusi lain. makanya warga nekat buang sampah ke bibir pantai, apalagi mobil truk kebersihan yang tidak masuk ke lingkungan Rt 06 membuat warga setiap saat membuang sampah di bibir pantai,” Lanjut Irfan Irfan menambahkan, semoga dengan informasi ini, Pemkot Ternate melalui Dinas terkait untuk dapat turun langsung mengkroscek lokasi RT 06 supaya segera membangun bak penampung sampah yang baru yang lebih representatif. “Bibir pantai ini tidak hanya warga RT 06 saja yang datang membuang sampah, namun dari RT lain juga melakukan hal yang sama. Akibatnya bibir pantai sasa penuh sampah,” Tutup Irfan Samsudin. (Aji/Lid)

TERNATE - 10 Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kota Ternate Selasa (13/11), mengikuti sumpah janji Jabatan di kantor Kemenkumham Malut kawasan Batu Anteru. usai dilantik Kanwil KemenkumHam, ke 10 PNS ini resmi menjabat sebagai penyidik di masing masing lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kepala Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Ternate Fhandy Mahmud yang ikut dalam kegiatan tersebut kepada Malut Post Rabu kemarin menjelaskan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS yang diberi tanggungjawab untuk melakukan penyidikan tin-

Humas For Malut Post

LANTIK: 10 Penyidik PNS Kota Ternate yang dilantik.

dak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. hal tersebut kata Fhandy, Berdasarkan UU nomor 2 Tahun 2002 serta Pasal 1 angka 5 PP Nomor 43 Tahun 2012 dimana mereka ditunjuk dari SKPD masing masing selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai sesuai peraturan perundang undangan.

“Sepuluh orang ini terdiri dari Satpol PP 3 orang, Diperindag 1 orang, Dinas Perkim 1 orang, Dinas Damkar 1 orang, Dinas PU 1 orang, BPBD 1 orang, BP2TSP 1 orang dan Disnaker 1 orang,” Terang Fhandy Fhandy berharap, usai diberitanggungjawab sebagai PPNS tersebut, 10 PNS ini dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. “Persoalan pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda) Kota Ternate, nantinya bisa di tegakkan melalui

tanggungjawab ke sepuluh orang tersebut. mudah mudahan dalam waktu dekat akan ada lagi PNS yang menyusul untuk diboboti dan mendapat bimbingan sebagai penyidik yang profeaional khususnya di Lingkup Pemkot Ternate,” Tutup Fhandy seranya mengatakan nanti di tahun 2019 mendatang bagi yang melanggar perda maupun terkait aturan ASN yang berlaku nanti langsung ditindak oleh penyidik PPNS, tidak lagi ada toleransi. (Aji/Lid)

Kelurahan Dinilai ‘Tak Becus’ Urus Sampah DLH Ancam Tarik Bantuan Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir

Fitrah/Malut Post

SAMPAH: Salah satu sudut selokan di Bastiong yang dipenuhi sampah.

TERNATE - Keluhan warga Bastiong terkait sampah dan air selokan yang merembes ke badan jalan mendapat perhatian khusus dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate. Kabid Persampahan, Yus Karim saat dikonfirmasi Malut post mengaku, khusus di lingkungan Bastiong RT 09 itu, BLH

telah menyerahkan bantuan satu unit kaisar atau kendaraan pengangkut sampah khusus di lokasi pemukiman warga, Bantuan itu diserahkan BLH ke pihak kelurahan melalui Kecamatan. Namun kata Yus, hingga kini, kendaraan kaisar yang diberikan tak kunjung difungsikan untuk melakukan pengangkutan sampah dan kontrol selokan dikawasan tersebut. “Ini yang sangat kami sesali, makanya, kami bakal menyurat ke pihak kecamatan Ternate Selatan, untuk menarik kembali, kaisar yang sudah diberikan, sebab masih ada kelurahan lain yang

membutuhkan,”aku Yus. Yus juga mengatakan, kondisi lingkungan RT 09 dan sekitarnya merupakan kawasan yang didominasi oleh pendatang. “Banjir dan selokan tersumbat ini juga karena warga yang kurang berperan aktif menjaga kebersihan lingkungannya, ditambah pihak aparatur di Kelurahan yang kerjanya diam membuat kawasan ini tambah kumuh. buktinya kita sudah serahkan bantuan kendaraan, merekanya yang tidak pro aktif. (Aji/Lid)

JURNALISME WARGA

Ifan Gusti for Malut Post

BANGUN: Partisipasi warga saat membangun pagar.

Warga Tabona Gotong Royong Bangun Pagar TERNATE – Warga RT 12 RW 04 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan, Selasa (13/11) kemarin, gotong royong mendirikan salah satu pagar pembatas di lingkungan Rt 12 Kegiatan yang dikoordinir oleh Said Tujuh, Ketua RT 12 ini dilakukan dalam rangka mengikuti lomba antar kelurahan yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate. ”Warga khususnya pemuda sangat antusias, karena Kelurahan

Tabona ditunjuk mewakili Kota Ternate Selatan dalam lomba ini,”kata Said, yang juga anggota Polri aktif. Dengan diwakilkan lingkungan Tabona untuk ikut dalam lomba kebersihan dan penataan lingkungan oleh pemkot Ternate ini, diharapkan kedepan warga terus aktif menjaga serta melestarikan lingkungan. tentunya silaturahim antara warga juga terus ditingkatkan. “Dari 17 Kelurahan di

Ternate Selatan, Tabona yang dipilih untuk mewakili dalam lomba tersebut, ini merupakan tantangan khususnya warga Tabona, mudah mudahan dengan semangat gotong royong untuk menata lingkungan, kelurahan Tabona bisa keluar sebagai juara,” Jelas Said Tujuh. (*) PENGIRIM : Dino warga RT 12 RW 04 Tabona.

AKADEMIKA

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Kuliah Bersama Sukur Suleman, S.Sos, M.AP

Paradigama NPS Mestinya Menjadi Pijakan bagi Birokrasi di Daerah” Sukur Suleman, S.Sos, M.AP DosenPEngantar Ilmu Administrasi Negara, Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip UMMU

Topik yang akan kita bahas kali in tentang Paradigama New Public Service (NPS) yang Mestinya Menjadi Pijakan bagi Birokrasi di Daerah. Ini merupakan bagian dari mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara,yang diajarkan Sukur Suleman, S.Sos, M.AP, pada FISIP UMMU. Berikut narasi riset yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan Gagasan Denhardt dan Denhardt tentang Pelayanan Publik Baru (PPB) atau New Public Service (NPS) menegaskan bahwa pemerintahan seharusnya tidak dijalankan layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel. Di sini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat dan memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. Citizens First harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah. Pemerintah juga perlu mengubah pendekatan kepada warga masyarakat dari suka memberi perintah dan mengajari masyarakat menjadi mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan warga masyarakat, bahkan dari suka mengarahkan dan memaksa masyarakat menjadi mau merespon dan melayani apa yang menjadi kepentingan dan harapan masyarakat, karena dalam paradigma The New Public Service menggunakan teori demokrasi beranggapan bahwa tugas-tugas pemerintah untuk memberdayakan rakyat dan mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada rakyat pula.

Hal ini dimaksudkan bahwa para penyelenggara negara harus mendengar kebutuhan dan kemauan warga negara (citizens). Pelayanan publik yang dipraktekkan dengan situasi yang kreatif, dimana warga negara dan pejabat publik dapat bekerja sama mempertimbangkan penentua dan implementasi dari birokrasi publik, yang berorientasi pada aktivitas administrasi dan aktivitas warga negara untuk meningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis, maka pilihan terhadap “The New Public Service (NPS)”. King dan Stivers (1998) dalam bukunya Goverment is Us, mendesak agar para administrator melibatkan masyarakat. Mereka harus melihat rakyat sebagai warga masyarakat dan bukan sebagai pelanggan, sehingga dapat saling membagai otoritas dan melonggarkan kendali, serta percaya terhadap kefektifan kolaborasi. Mereka harus membangun trust dan bersikap responsif terhadap kepentingan atau kebutuhan warga masyarakat, dan bukan semata mencari efisiensi yang lebih tinggi sebagaimana yang dituntut dalam new public management. Keterlibatan warga masyarakat harus dilihat sebagai “investasi” yang signifikan. Di Inggris, muncul apa yang disebut joined thinking and joined up action, yang kemudian dikenal dengan paradigma NPS. Dalam paradigma ini tidak ada lagi yang menjadi penonton. Semua jadi pemain atau ikut bermain. Di sini Pemerintah harus menjamin hak-hak warganya, dengan memenuhi tanggungjawab kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan warga masyarakat, kebutuhan dan nilai-nilai warga bukan semata untuk kepentingan ataupun kebutuhan institusi. Prinsip NPS yang kemudian berbeda dari New Public Management dan Old Publik Administration. Pertama, peran utama dari pelayanan publik adalah membantu warga masyarakat mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, dan mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat ke arah yang baru. Kedua, administrator publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetejui bersama tentang apa yang disebut sebagai kepentingan publik. Ketiga, kebijakan dan program yang

ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif. Keempat, kepentingan lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetejui bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi para individu. Kelima, para aparatur pelayanan publik harus memberi perhatian, tidak semata pada pasar, tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga masyarakat. Keenam, organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang kalau mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargai semua orang. Dan ketujuh, kepentingan publik lebih dikembangkan oleh pelayanan-pelayanan publik dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, dari pada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan-akan uang adalah milik mereka. Memang membangun birokrasi tidak semudah “membalikan telapak tangan” karena yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan tetapi juga niat dan komitmen untuk mengembalikan telapak tangan itu. Kemampuan dan cita-cita ke arah yang lebih baik dan ini kemudian konsep NPS telah menjalankan sebelumnya, tetapi perlu dipahami juga bahwa sesungguhnya niat dan komitmen yang bersumber dari dalam diri elit birokrasi sering dibelokkan untuk kepentingan yang lain. Karena itu, kontrol dari luar atau dari lingkungan sangat penting untuk menyadarkan elit-elit birokrasi tersebut. Ketika kita berpikir akan rezim pemerintah yang sedang berkuasa timbul keyakinan dan rasa kepercayaan bahwa mereka sebagai agen utama untuk melakukan perubahan, hanya saja hal inipun diragukan mereka yang sedang berkuasa sulit merubah dirinya sendiri karena akan mengganggu status dan posisinya. Beranjak dari kondisi ini, maka sangat tepat untuk kita menata birokrasi dengan belajar dari konsep NPS, selanjutnya membangun kemampuan dan komitmen birokrasi, maka yang perlu

kita lakukan adalah: Pertama kita bangun visi birokrasi yaitu melalui proses internalisasi atau institusionalisasi mulai pada tingkat nasional sampai pada tingkat Kabupaten/Kota. Kedua kita bangun manusianya yaitu aspek pertama yang perlu dilakukan adalah kualitas kepemimpinan birokrasi. Memang peran pemimpin sangat vital dalam arti tidak hanya menjadi sumber inspirasi dan inovasi, tetapi juga sebagai mediator. Ketiga bangun sistem birokrasi dengan pembenahan struktur. Keempat pembenahan budaya organisasi yang berkenan dengan pola dari nilai dan norma serta keyakinan bagaimaana mereka memahami yang seharusnya organisasi itu berfungsi. Masyarakat harus sadar bahwa pembangunan birokrasi yang baik, bersih dan berkualitas adalah agenda kenegaraan yang sangat menentukan nasib daerah nantinya, karenanya, masyarakat harus berperan aktif dan secara terus menerus, tidak bosan-bosan, dalam mendorong dan mendesak rezim yang berkuasa untuk membenahi kelembagaannya sejauh itu tidak bertindak anarkis. Entry point yang dapat diambil dari paradaigma NPS ini adalah, birokrasi saat ini harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara bukan sebagai pelanggan; Mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada; Mengharagai masyarakat, pelayanan yang didasarkan pada prinsip keadialan, transparansi dan tanpa diskriminatif. Tuntutan akademis ini kiranya memberikan gambaran tentang postur birokrasi yang dibutuhkan dalam masing-masing sektor atau bidang kehidupan. Postur birokrasi yang menyangkut sistem birokrasi maupun birokratnya harus benar-benar sesui dengan karakteristik bidang atau sektor yang ada bukan pada kepentingan elit, kelompok apalagi intervensi politik yang kesemuannya itu akan berpengaruh pada kelansungan hajat hidup masyarakat dan daerah. Demikian ulasan mengenai paradigma NPS, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran bagi kita bersama. (mg-04/nty)

Karya Tulis Mahasiswa FPK Raih Juara I Tingkat Nasional Berhasil Sisihkan Perguruan Tinggi Ternama TERNATE- Tiga Mahasiswa Program Studi (Prodi) ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Khairun Ternate berhasil meraih juara I tingkat nasional dalam lomba karya tulis ilmiah yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya, Malang. Ketiga mahasiswa tersebut adalah Nur Almira Mahsa, Marfani Yunus dan vian Maulia Sabila Riana MB. Mereka lolos dengan karya ilmiahnya yang berjudul Pemanfaatan sumber energi panas bumi untuk pengeringan ikan di Desa Idamdehe Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Dosen Prodi Ilmu Kelautan Firdaut Ismail menjelaskan, sebelum ditetapkan sebagai juara

mereka harus melalui tahapan seleksi yang ketat dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia . ”Seleksi pertama meloloskan 18 universitas, selanjutnya seleksi kedua yang pada tahapan ini hanya dipilih 5 universitas,” ungkapnya. Kelima universitas itu adalah, Universitas Sriwijaya (Pelembang), Universitas Padjajaran (Bandung), Universitas Khairun (Ternate), Universitas Bengkulu dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Kelautan (STITEK, Baligdiwa Makasar) dan pada akhirnya Unkhair dipilih sebagai juara pertama yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 November. Dijelaskannya, selama mengikuti lomba, ketiga mahasiswa ini dibimbing langsung Dr. Aburrachman Baksir, S.Pi., M.Si

selaku Dosen Ilmu Kelautan. Prestasi yang telah diraih ini diharapkan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepan. Ditambahkannya, kesuksesan ini juga tidak lepas dari program yang dijalankan Prodi diantaranya menerapkan model pembelajaran interaktif, kewajiban mahasiswa mengikuti seminar dan kompetisi bedah jurnal internasional. “Terima kasih atas semua pihak yang telah berperan di almamater Universitas kahirun, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam keberhasilan ini,”pungkasnya. Nur Almira Mahsa, salah satu mahasiswa berprestasi itu mengaku yang menjadi pesaing timnya adalah dari Universitas Padjajaran. Menurutnya, ide

PRESTASI: Para Mahasiswa peraih prestasi terbaik bersama rekan-rekannya usai menerima penghargaan sebagai juara pertama

yang mereka angkat sangat baik tapi ternyata hanya sebatas ide belum ada hasilnya. “Harapan saya kedepan kita bisa menoreh

prestasi lagi di kancah nasional dan hasil yang kita dapati ini bisa diimplementasikan untuk pengembangan potensi sumber

daya manusia terutama di HIMIKA Unkhair dalam menyongsong revolusi industri,” tuturnya. (mg-04/nty)

Dpsen Unsrat Kenalkan Sagu Kasbi dalam Seminar di Manado

KOMPAK: Petinggi Fakultas Pertanian bersama tim dari BSN usai Kuliah Tamu

BSN Kenalkan Mahasiswa tentang Standarisasi Produk TERNATE- Memperluas wawasan mahasiswa, terkait standar produk pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menggelar kuliah umum. Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan mengangkat tema Peran Standardisasi dan Penilaian Kesusaian (SPK) dalam Meningkatkan Daya Saing Nasional. Kuliah tamu yang dilaksanakan di Aula Banau itu, diikuti 100 peserta. ”Selama ini kenapa harga

(produk pertanian) kita sering dimainkan, karena produk kita kurang bagus kita tidak mengukur kadar air dan lain-lain yang memenuhi standar olehnya itu dengan adanya kuliah tamu ini menambah pemahaman kepada mahasiswa soal pertanian,” kata Dekan pertanian Abdul Kadir Kamaluddin, SP, M.Si. Sementara, Sekertaris Utama BSN, Dr. Ir. Pudji Winarni M.sc menjelaskan tentang pentingnya standarisasi terhadap produk pertanian dan untuk menetapkannya harus melalui uji-

an. “Kita berharap instansi pemerintah atau daerah mempersiapkan lembaga pengujian produk pertanian tersebut,”ungkapnya seraya berharap nantinya mahasiswa bisa lebih cerdas menilai barang yang sudah memenuhi standar dan bisa membedakan produk yang bisa aman dan berbahaya. Dia juga mengaku, kegiatan tersebut tidak selesai di situ namun akan tetap dikembangkan. “Setelah kuliah tamu ini, kita akan fokus pada Universitas Khairun untuk pembinaan lebih lanjut,” (mg-04/nty)

MANADO Utara. Balai PelestariD i a an Nilai Budaya menjelaskan Sulawesi Utara Hula daso atau (Sulut) mengdikenal dengelar seminar gan nama sagu internasional kasbi, adalah yang mengammakanan alterbil tema Culinatif di Tidore nary Practices d a n Ma l u ku i n Wa l l a c e a Utara. Bahan Line: Cultural, bakunya terHistorical and buat dari ubi Socio-Economkayu, yang ic Perpectives. dibuat denMenurut gan peralatan sederhana dan Kepala Balai melalui beberaApolos Maripa tahap. Mulai san, kegiatan dari mengupas ini bekerja ubi kayu samsama dengan pai dengan meUniversity of Philipina dan SEMINAR: Nasrun Sandiah (paling kiri), salah masaknya (hudigelar Balai gumo). “Agar Universitas At- satu pemateri dalam seminar Ftyang istimewa dapat bertahan majaya Yogya- Pelestarian Nilai Budaya Sulut. lama, hula daso karta. Kegiatan ini melibatkan tiga pembicara utama dan dijemur atau dipanggang sampai kering, 24 pembicara dari berbagai wilayah. “Keg- dijadikan sebagai salah satu makanan iatan seperti ini rutin kita lakukan, namun pokok,makanan tambahan, kudapan, dan sebagai bekal,” jelasnya. tahun ini sedikit berbeda,” katanya. Makanan ini dikonsumsi oleh semua Salah satu pembicara dalam seminar ini adalah Dosen Jurusan Antropologi kalangan masyarakat (usia maupun status Universitas Sam Ratulangi Manado, Nas- sosial). Saat ini pembuatan hula daso lebih run Sandiah. Dosen asal Maluku Utara ini variatif lagi, ada yang rasa original, rasa membawakan makalah dengan judul Hula cokelat, mangga, jeruk, strawberry, dan Daso: Makanan Alternatif di Tidore Maluku ikan. (onk)

HARIAN

SAMBUNGAN MAJANG

MALUT POST

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Upacara Hari Pahlawan SMPN 5 Berlangsung Khidmat TERNATE – Upacara peringatan hari pahlawan ke-73 yang digelar SMP Negeri 5 Kota Ternate, pada Senin (12/11) lalu, berlangsung khidmat. Upacara tersebut dipimpin Kepala SMP 5, Abdullah Pelupessy dan diikuti oleh seluruh staf guru dan siswa. Upacara tersebut bertujuan untuk mengajak siswa-siswi mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa. Pahlawan bukan saja mereka yang berjuang dengan senjata dan bambu runcing. Tapi, para guru juga merupakan pahlawan yang mendidik generasi. “ Upacara ini juga untuk mengenang guru-guru yang

pernah berjasa di SMPN 5 namun terlebih dahulu sudah meninggal. Karena pada bulan November ini selain ada hari pahlawan juga ada hari guru,” tuturnya pada Malut Post, Rabu (14/11). Pada momentum hari pahlawan tersebut, para siswa-siswi juga diajak untuk membaca sejarah tentang pahlawan, mulai dari sabang sampai merauke yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan darah dan air mata. “ Salah satu bentuk mengisi dan mensyukuri kemerdekaan yakni melalui pendidikan. Dengan belajar yang baik, sama halnya para siswa sudah mensyukuri kemerdekaan,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Abdullah juga menyampaikan, jika siswa SMPN 5 menduduki peringkat terbaik ke III dalam kompetisi Jumpa Bakti Palang Merah Remaja (Jumbara) madya tingkat Kota Ternate yang dilaksanakan di Danau Laguna selama satu minggu. Ada 30 siswa dan empat pembina yang mengikuti kegiatan tersebut. “Para siswa ini akan menjadi pioner dan pendorong bagi teman-teman lain agar lebih giat dan terus tampil dalam mengikuti kegiatan ekstra. Karena, intrakurikuler harus berbarengan dengan ekstrakurikuler,” pungkasnya. (mg-01/pn/rul).

7 Fraksi Desak Pemkot Efisiensi Anggaran TERNATE – Dalam paripurna tanggapan akhir fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 yang disampaikan wali kota beberapa waktu lalu, tujuh fraksi di DPRD kompak mempertanyakan anggaran penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar. Bahkan beberapa fraksi menolak jika anggaran penyertaan modal tersebut ada sebagiannya dialokasikan untuk subsidi ke PDAM. Sebab selama ini meski terus diberikan subsidi namun pelayanan PDAM justru semakin buruk.

...SEKOLAH Samb Hal. 13

Ini menunjukkan banyak sekolah belum ramah anak,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarief, kemarin (14/11). Selama ini masih banyak yang belum diketahui, ada saja kekerasan terhadap siswa yang kadang masih tersimpan baik antara sesama teman maupun guru. Hal ini harus segera dihentikan, karenanya sekolah harus dikembalikan ke fungsi utama sebagai tempat belajar yang aman bagi anak. “ Sekolah harus terbuka dan mengakui kalau ada kekerasan di sana. Selama ini pihak sekolah cenderung menutupi kekerasan di lembaganya dari dunia luar,” ujarnya. Politisi NasDem ini menilai, untuk menghilangkan kekerasan di sekolah, harus ada komitmen dari guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan. Guru, kata Nurlela, tidak boleh membiarkan siswa melakukan kekerasan maupun tindakan bullying. Jika ada satu siswa yang nakal tidak diberi sanksi, maka besok akan ditiru banyak temannya dan ini banyak terjadi di dunia pendidikan. “Sekolah harus mempunyai tim kerja inklusif. Kekerasan di sekolah harus ditangani banyak orang. Kekerasan itu harus dianalisa secara kontekstual. Dalam hal ini, tidak hanya memberikan sanksi dan punishment terhadap pelaku, namun juga harus mengkaji faktor lain yang menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan. Misalnya, ketika siswa tawuran apakah ada provokasi dari pihak tertentu yang ingin menjatuhkan nama baik lembaga atau kepala sekolah yang menjabat saat itu. Apakah ada muatan politis di baliknya atau ada hal lain, Itu juga harus dilihat,” jabar Nela sapaan akrabnya. Dalam penanganan masalah di sekolah harus ada pendekatan secara individu terhadap anak. Membuat siswa yang menjadi korban kekerasan terbuka dan jujur terhadap apa yang dialaminya. Selain itu, juga membuat pelaku memahami

...ANAK Samb Hal. 13

“Artinya sekolah dan lingkungan sekitar sekolah harus menyediakan atau tersedia makan yang memenuhi standar gizi dan protein sehingga dapat mendorong pertumbuhan fisik yang normal dan sehat. Seperti kantin sekolah yang bersih dan nyaman bagi anak-anak, atau para penjajah makanan di sekitar lingkungan sekolah juga perlu dipastikan higienis makanan maupun cemilan yang sehat, atau setidaknya tidak menyebabkan gangguan kesehatan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang,” tutur, kepada Malut Post, Rabu (14/11).

...HIRI Samb Hal. 13

Dukungan atas dijadikannya Hiri sebagai pulau layak anak pertama di Indonesia ini, terlihat dalam acara launching 6 Proper dari peserta Diklat PIM Bali yang dilakukan langsung Wali Kota Burhan Abdurahman di Hotel Grand Dafam, akhir pekan lalu, ini ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan dari beberapa pihak, yakni Kepala Bank Indonesia Maluku Utara Dwi Tugas Waluyanto, Ketua Tim Pengerak PKK Kota Ternate,Hj

Beberapa fraksi meminta agar anggaran penyertaan modal dirasionalisasi agar dapat menekan angka defisit, sebab defisit yang dirancang tahun depan cukup besar. Fraksi-fraksi di DPRD juga mempertanyakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 yang diturunkan. Tujuh fraksi di juga pemkot melakukan efisiensi anggaran untuk menekan defisit. Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman dalam jawabannya terhadap tanggapan fraksi-fraksi tersebut menegaskan

anggaran penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar bukan untuk PDAM. Anggaran itu akan dikucurkan ke PT Holding company. “ Tahun depan pemkot tidak lagi subsidi ke PDAM,” tegas Burhan. Sementara soal penurunan target PAD tahun depan. Wali kota mengaku, itu dilakukan berdasarkan hasil kajian potensi PAD yang dilakukan tahun ini. “ Untuk angka defisit masih terus kita lakukan rasionalisasi hingga mencapai batas wajarnya,” terang norang nomor satu di Kota Ternate ini. (cr-05/rul)

jika yang dilakukan salah dan merugikan orang lain serta tidak akan mengulanginya. Pada kondisi ini, peran guru sangatlah penting. Guru harus memberikan contoh yang baik terhadap siswa. “Siswa SMP banyak kedapatan merokok di jalan-jalan. Maka lingkungan rumah dan sekolah harus menjadi contoh agar anak tidak merokok seperti itu,” terangnya. Sekolah ramah anak, sambung Nela sangat penting guna menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi. Karena itu, Dikbud harus serius dalam melakukan sosialisasi untuk penerapan sekolah layak anak. Mulai dalam proses perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. “ Kami berharap dengan sosialisasi yang dilakukan Dikbud dapat membangun kesadaran bahwa sekolah ramah anak adalah bagian penting dan tidak terpisahkan dalam pembangunan Ternate sebagai kota layak anak,” pungkasnya. Dari 138 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Ternate baru ada enam sekolah yang memiliki status sekolah ramah anak. Enam sekolah itu adalah SMPN 7, SMP Islam 1, SDN 1 SD Alkhairaat 02 Kalumata, SD Khatolik Santa Theresia dan MTs Negeri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, Ibrahim Muhammad menuturkan, ke depan pihaknya berupaya menerapkan semua sekolah harus ramah anak. “Untuk saat ini baru enam sekolah yang ditetapkan sebagai pilot proyeknya atau contoh sekolah ramah anak,” kata Kadikbud. Menurutnya, untuk menerapkan sekolah ramah anak harus ada sosialisasi yang intens, karena, salah satu syarat dari sekolah ramah anak yakni guru tidak boleh merokok di lingkup belajar siswa. “Saat ini tampaknya masih banyak guru merokok di lingkungan sekolah,’ tandasnya. Selain sosialisasi, kesadaran guru dan masyarakat lingkungan sekolah dan orang tua siswa juga sangat penting karena masih banyak lingkungan sekolah

yang belum mendukung, selain itu orang tua yang datang ke sekolah menjemput anaknya juga kadang merokok di lingkungan sekolah. “ Sekolah ramah anak ini harus menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam di sekolah. Dan itu melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif dan sehat, asri serta nyaman. Bagaimana semua sekolah diterapkan rama anak, sementara orang tua dan guru masih memiliki sedikit kesadaran untuk tidak merokok di area sekolah,” terangnya. Ibrahim mengaku, belum bisa memastikan kapan seluruh sekolah di Kota Ternate diterapkan sebagai sekolah layak anak, karan itu butuh dukungan semua pihak terutama sekolah, orang tua dan lingkungan sekolah. Terpisah Kepala Seksi SMP, Bidang Pendidikan Dasar, Dikbud, Tasri Tjenno menuturkan Dikbud bertugas mengusulkan sekolah-sekolah yang dirasanya layak untuk diterapkan sekolah layak anak ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Nanti di sana yang keluarkan SKnya,” ucapnya. Dari sisi syarat, beberapa diantaranya yakni pada area sekolah tidak boleh ada yang merokok, fasilitas sekolah harus layak dan nyaman bagi anak serta program sekolah yang sesuai. “ Memang masih banyak sekolah yang belum menerapkan layak anak,” akunya. Kepala SMPN 7 Kota Ternate, Hadi Abdullah menambahkan, sekolah yang dipimpinnya itu sejak 2017 lalu sudah diterapkan sebagai sekolah layak anak. Selain fasilitas yang mendukung di sekolah tidak ada lagi merokok baik itu guru maupun orang tua yang datang menjemput anaknya. Sementara, Kepala SMPN 5 Kota Ternate, Abdullah Pelupessy menyatakan, sekolahnya belum diusulkan sebagai sekolah ramah anak. Meski dia mengaku, di kawasan belajar sekolahnya, tidak ada guru maupun orang tua yang merokok di sana. “ Harusnya sekolah kami juga sudah bisa di usulkan,” singkatnya. (mg-01/rul)

Untuk kesehatan mental, lanjut Anggota Dewan Pendidikan ini bahwa, anak-anak didik harus merasa gembira dan merasa aman berada di sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Aman dari tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan, ancaman kekerasan. Baik dari sesama teman sekelas atau siswa lain atau juga ancaman atau kekerasan yang justru datang dari para guru (pendidik) maupun staf administrasi; tenaga kependidikan lainnya. Anak-anak juga harus bebas dari kekerasan verbal yaitu kata-kata tidak sopan atau biasa disebut kekerasan verbal atau “bullying”. Lebih jauh, Ridha menjabarkan sekolah ramah anak memerlukan komitmen

kuat dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan kepala sekolah beserta pendidik dan tenaga kependidikan, serta didukung oleh orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu disiapkan infrastruktur pendukung dan standar pelaksanaan baku yang menjadi panduan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam implementasi SRM di sekolahsekolah yang sudah ditetapkan. “Jadi, bukan hanya soal merokok saja. Selain itu, yang harus diperhatikan, kepala sekolah beserta guru dan staf administrasi harus terlebih dahulu melayakkan diri untuk menjadi panutan atau role model bagi anak didiknya,” tutup Ridha. (mg-01/rul).

Nursia Abdurahman serta Area Program Manajer Wahana Visi Indonesia, Ternate Charles Frans. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas partisipas dan dukungan dalam mengembangkan wisata layak anak di Pulau Hiri. Salah satu program dalam proyek tersebut adalah terbentuknya Komunitas Sadar Wisata Hiri, Malili. Apresiasi juga datang dari Kepala BPSDM Provinsi Bali, Ida Bagus Sedhawa yang menilai potensi wisata di Kota Ternate tidak kalah dengan daerah lain. ”Ternate memiliki adat yang kuat,

kerohanian yang kuat, kesenian yang luar bisa ditunjang dengan keamanan, kebersihan, sarana dan prasarana yang memadai serta yang terutama adalah minsdset masyarakat yang sudah mempunyai komitmen dengan pemerintah daerahnya, sehingga sangat layak untuk dikembangkan keprawisataan. Ternate saya kira tidak ada alasan untuk mundur,” katanya. Hal senada diungkapkan Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman yang optimis dunia pariwisata di Kota Ternate akan terus berkembang. (mg04/ntgy/pn)

IAIN Gelar Seminar dan Workshop TERNATE – Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menggelar seminar dan workshop orientation of education users sistem automasi perpustakaan berbasis open source tahun 2018. Kegiatan dengan tema “ Perpustakaan dan Pustakawan Kreatif Inovatif di Era Digital Native” ini berlangsung selama empat hari mulai 13 hingga 16 November, bertempat di aula dan perpustakaan pusat IAIN Ternate. Rektor IAIN Ternate, Samlan Hi Ahmad yang menjadi salah satu narasumber membawakan materi arah kebijakan perpustakaan pusat IAIN. Dalam pemaparannya dia, menyinggung tentang kebijakan perpustakaan IAIN akan berorientasi pada akreditasi lembaga, dimana nantinya akan di buatkan regulasi terkait kewajiban mahasiswa. “Baik S1 maupun S2 untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan secara maksimal dan mendokumentasikan karya yang di tulisnya di perpustakaan pusat IAIN Ternate,” ungkapnya, Selasa (13/11). Sementara itu, Wakil Rektor I, Taher Sapsuh dalam materi yang dibawakannya memaparkan pentingnya budaya literasi lingkungan perguruan tinggi. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menghasil-

...DICOPOT Samb Hal. 13

Selain melantik dua pejabat eselon II tersebut, wali kota juga melantik 48 kepala sekolah dan menonjobkan 6 kepala sekolah. Enam kepsek itu dibebas tugaskan sebagai kepsek dan dikembalikan menjadi guru biasa. Merak adalah Darwisa Junus yang sebelumnya menjabat kepsek SD Islamiyah 6, dipindahkan menjadi guru di SD Islamiyah 1, Massat Dialy sebelumnya kepsek SDN 24 dipindahkan menjadi guru SDN 28, Malik Umanailo sebelumnya kepsek SDN 48 dinonjob dan dipindahkan menjadi guru di SDN 44, Aswia Ismail sebelumnya kepala SDN 13 dipindahkan menjadi guru di SDN 8, Sitra Halil yang sebelumnya kepsek SD Nukila digeser menjadi guru di SD Nukila serta M Nur Puha yang sebelumnya menjabat kepsek SMPN 12 dipindahkan menjadi guru SMPN 4. Selain kepala sekolah, wali kota juga melantik beberapa pejabat eselon III pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta melantik Irwan Abdul Gani sebagai sekretaris dewan pengawas baru menggantikan Sofyan Daud dan melantik Direktur PT Alga Kastela yang baru Sarman Saroden. Menariknya dalam pelantikan itu nama Kepala Dinas Kominfo Thamrin Marsaoly yang sebelumnya telah ada persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Neg-

...MERLISA Samb Hal. 13

“Kalau untuk memberikan subsidi saya pikir ini harus dipertimbangkan lagi, karena selama ini diberi subsidi tapi pelayanan PDAM justru tambah buruk,” kata Ketua DPRD Kota Ternate Merlisa, kemarin (14/11). Menurut Merlisa, selama ini masih ada saja kelurahan yang tidak mendapatkan pelayanan air dengan baik bahkan sampai dua

...RENCANA Samb Hal. 13

harus ada koordinasi dengan KSOP, Pelindo, Polres, Karantina dan Rumah Sakit,” ungkapnya, Rabu (14/11). Kerjasama antar semua sektor, kata Aulianto, sangat penting. Dia mencontohkan, ketika ada penjahat yang datang dari luar negeri ke Ternate. Tentu Polisi harus bersiap siaga di Pelabuhan. Di sana KSO juga berperan dengan mengontrol. Sementara dari pihak kesehatan, tugasnya mengawasi jangan sampai para penjahat itu mendatangkan penyakit berbahaya, yang mewabah dan merisaukan masyarakat. “Olehnya itu, semua sektor perlu kerjasama. Jangan ada penjahat, lalu hanya pihak polisi saja yang menangani, lalu bagaimana dengan penyakit yang akan menular itu,” terangnya. Aulianto juga menyinggung, biasanya di lapangan sering ditemui penumpang menderita penyakit yang seharusnya belum bisa berangkat ke luar daerah, justru diberangkatkan dengan persyaratan tanda tangan dari keluarga, bahwa apabila terjadi sesuatu keluarga yang bertanggung jawab. “Ini sering terjadi di Morotai, meskipun KKP tidak memberi surat laik kepada penumpang, tapi atas keterpaksaan dari keluarga

kan sebuah karya tulisan ilmiah dari bahan bacaannya. “Mahasiswa juga perlu berhati-hati dengan maraknya peredaran berita atau informasi yang mengandung hoax,” katanya. Sedangkan Marini Abd Jalal Wakil Rektor II IAIN, dalam materinya menyinggung maraknya plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah serta langkahlangkah pengutipan referensi yang dibenarkan secara ilmiah. “Bahwa mahasiswa tidak boleh terlibat dalam plagiat ketika menulis karya tulis ilmiah. Karena, hal itu merupakan praktik yang kurang beradab,” bebernya. Ketua Panitia, Marlina Fomanyira menambahkan, untuk hari kedua sampai hari keempat akan diisi empat materi praktik dalam pemanfaatan sistem automasi perpustakaan serta e- library, penelusuran referensi digital maupun manual umum dan agama berdasarkan kitab-kitab induk di perpustakaan IAIN Pusat. “Peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergilir per prodi sesuai jadwal yang telah di tentukan oleh panitia pelaksanaan,” paparnya lantas, mengaku kegiatan ini di peruntukan bagi mahasiswa baru S1angkatan tahun 2018 yang berjumlah lebih dari 1000 mahasiswa dari 21 Program Studi (Prodi) S1 di IAIN. (mg-01/pn/rul).

ara (KASN) untuk dilantik dan digadang-gadang akan menduduki posisi Kepala Dinas Pertanian, justru saat pelantikan kemarin, namanya tak masuk dalam daftar pejabat yang dilantik. Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, usai pelantikan mengatakan, posisi Kepala Dinas Perhubungan akan dijabat oleh pelaksana tugas, sambil menunggu pelaksanaan lelang jabatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. “ Kalau kita lelang sekarang repot. Misalnya di dinas pertanian, masa dalam setahun dijabat oleh tiga orang Kepala nanti rumit karena akan saling menyalahkan jika ada masalah, karena itu harus menunggu hingga tahun anggaran berakhir. Agar kepala dinas yang baru menjalankan anggaran sejak awal tahun,” terang orang nomor satu di Kota Ternate ini. Seraya menegaskan, jika jabatan adalah milik Allah, tidak perlu ditanyatanya. Jika Allah sudah berkehendak maka jabatan tersebut tidak akan kemana-mana. Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate Junus Yau menegaskan, untuk mengisi kekosongan jabatan di Dinas Perhubungan wali kota telah menandatangani SK penunjukan pelaksana tugas (Plt) ke Sekretaris Dishub Faruk Albaar. “Kalau untuk pejabat yang belum dilantik itu kewenangannya wali kota,” singkat Junus. (cr-05/ rul) tiga hari airnya macet, bahkan di bagian utara, di Pulau Hiri dan Ternate Pulau masih mengeluhkan soal layanan PDAM. “ Kami harap wali kota melakukan evaluasi terkait kinerja PDAM. Kami khawatir kenaikan tarif air nanti tidak berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan,” tukas politisi PDIP ini seraya mengaku, pimpinan DPRD masih mempertimbangkan terkait rencana kenaikan tarif air. (cr-05/ rul) bahwa, pasien tersebut darurat dirujuk ke Ternate maka degan hati nurani dibiarkan,” paparnya. Meski begitu, pihaknya selalu berkoordinasi dengan KKP di Ternate. Menurut Aulianto, idealnya, orang-orang sakit sebelum berangkat dilakukan pemeriksaan dahulu dari KKP, terutama di wilayah-wilayah kerja. Ini untuk menentukan apakah orang sakit ini laik untuk diberangkatkan, bebas dari penyakit menular dan pada saat berangkat, ada tidak kemungkinan menimbulkan bahaya di kapal. “Banyak masyarakat yang belum paham, seharusnya ketika sakit dan ingin berangkat harus melalui dulu karantina kesehatan,” tambahnya. Kasubdit Karkes Ditjen P2P Kemenkes RI, Benget S Turnip menekankan dalam penanggulangan pencegahan penyakit menular ini butuh kerja sama dari semua sektor. “Karena masalah kesehatan itu tidak selamanya dari orang kesehatan,” tuturnya. Selain KKP, juga KSOP, Polres serta pihak RS. Menurutnya, untuk RS tugasnya yakni menyiapkan ruangan isolasi. Sehingga, ketika ada penumpang dengan membawa penyakit menular langsung di evakuasi di sana. (mg-01/pn/rul)

OPINI

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

SIKAP DANA KELURAHAN DI tengah polemik penganggaran dana kelurahan (DK) sebesar Rp 3 triliun yang dialokasikan pemerintah pusat mulai tahun depan. Keberadaan dana kelurahan (DK)sangat diharapkan pemerintah daerah. Penganggaran DK selain dapat menghilangkan “kecemburuan” antara kelurahan dan desa, karena selama ini desa lebih diprioritaskan dengan kucuran Dana Desa (DD) yang porsinya sangat besar. Keberadaan dana kelurahan ini juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan kelurahan. Terutama kelurahan-kelurahan yang berada di kecamatan terluar seperti di Pulau Moti, Pulau Hiri dan Batang Dua. Pada kelurahan di kecamatan terluar ini banyak kelurahan yang masih minim pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Setidaknya ada tiga hal mendasar yang ditargetkan pemerintah melalui kucuran anggaran yang diploting lewat Dana Alokasi Umum (DAU) ini yakni, DK diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur kelurahan, mendorong peningkatan IKM dan UKM keluruhan serta penguatan sumber daya manusia. Alokasi dana kelurahan sudah pasti dikucurkan tahun depan. Namun, hingga kini petunjuk teknis (Juknis) belum dikeluarkan pemerintah pusat. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam pengelolaannya. Karena itu, pemerintah yang akan memperoleh dana ini sudah harus mewantiwanti perangkat kelurahan agar lebih hati-hati dalam pengelolaan DK nanti. Di Kota Ternate, pemkot akan memperoleh alokasi DK sebesar Rp73,1 miliar, jika dibagikan ke 77 kelurahan yang ada di Ternate, rata-rata tiap desa akan memperoleh 350 juta. Bila nantinya Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK) yang selama ini sudah diperoleh kelurahan melalui APBD tidak dihapus oleh pemkot yang tiap kelurahan memperoleh DPPK di atas Rp 100-200 juta. Maka tahun depan kelurahan akan mengelola anggaran untuk pembangunan kelurahan sebesar Rp 500 juta lebih. Sejauh ini memang belum ada mekanisme dalam pembagian DK tapi setidaknya ukuran luas wilayah, letak geografis dan jumlah penduduk akan menjadi ukuran dalam menentukan besar kecilnya sebuah kelurahan mendapatkan dana tersebut. Berkaca dari pengelolaan Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK) sejauh ini masih terdapat masalah-masalah terutama soal transparansi pengelolaan. Akibatnya tak jarang warga melakukan protes hingga berbuntut pada pemalangan kantor dan desakan pencopotan lurah. Jika DPPK yang nilainya kecil saja bermasalah dikhawatirkan DK yang nilainya cukup besar akan menimbulkan masalah yang lebih besar pula bahkan tragisnya jika masalah tersebut harus berakhir pada proses hukum. Tak ingin hal itu terjadi DPRD meminta Pemkot menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan DK nantinya. (*)

O m Faduli

TELEPON PENTING

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Informasi 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

MALUT POST

Retorika Politik dalam Pemilu 2019 dan Cerminan Budaya Kekerasan BELAKANGAN ini, layar gawai masyarakat Indonesia dipenuhi dengan kontroversi pemakaian kata-kata tertentu. Media sosial dan portalportal berita ramai menggunjingkan puisi gubahan Fadli Zon berjudul ‘Ada Genderuwo di Istana,’ yang kemudian dibalas dengan puisi gubahan Arsul Sani berjudul ‘Ada Genderuwo di Senayan.’ Insiden ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, elit-elit politik lokal seperti Jokowi mempergunakan frase ‘politik Genderuwo,’ ‘politisi sontoloyo,’ serta Prabowo dengan ‘tampang Boyolali’ yang diekspresikan dalam beberapa pidato berbeda. Mengingat konteks Indonesia yang memasuki Pemilu 2019, kata dan frase ‘mahakarya’ yang berhasil mengernyitkan banyak kening ini tidak lain merupakan bagian dari retorika politik. Penyampaian kata tertulis dan lisan dengan tujuan persuasif yang menyusun retorika politik secara keseluruhan ini memang merupakan hal yang biasa terjadi. Bagaimanapun, pemakaian kata dan frase tidak lazim dalam fenomena tahun politik Indonesia ini menjadi menarik ketika perumusan bahasa tersebut datang dalam balutan eufemisme. Retorika politik yang dibawa oleh elit politik memang tidak bisa lepas dari pembangunan narasi, di mana narasi sendiri mengharuskan lebih dari sekadar cerita. Yang diperjuangkan dalam pembangunan narasi adalah bagaimana sekumpulan cerita, insiden, ide, dan bahkan makna bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Lantas, apa peran eufemisme di sini? Tentunya setiap kata dan frase membawa makna tersendiri, yang dalam konteks ini beberapa kata dipilih sebagai representasi implisit nan halus akan subjek lawan yang harus dimusuhi sebagai the other atau liyan. Penokohan Genderuwo dalam frasa ‘politik Genderuwo’, misalnya, bukan secara kebetulan keluar dari mulut Jokowi. Entah sudah melalui perumusan yang matang atau secara spontan saja, ada makna yang membuat frase yang sebenarnya menjelaskan tentang praktek menakut-nakuti masyarakat sebagai strategi politik tersebut bisa direpresentasikan dengan simbol Genderuwo itu sendiri. Terlepas dari latar belakang mitologi dan etimologi yang mengikat ‘Genderuwo,’ ‘Sontoloyo,’

Aspirasi Pembaca

Nabila Auliani Ruray Asisten peneliti pada Institute for International Studies, bidang Peace and Conflict, UGM, Jogjakarta.

atau ‘tampang Boyolali’; fungsi utamanya adalah bahwa bahasa tersebut mengalami proses ‘penghalusan’ melalui pemilihan kata-kata yang secara budaya dekat dengan masyarakat. Lantas, kedekatan inilah yang menjadi balut eufemisme dalam mengungkapkan makna-makna politik yang sekiranya bisa dengan mudah dicerna telinga masyarakat. Perlu ditekankan bahwa ini bukanlah persoalan bahasa belaka. Dalam segitiga kekerasan yang diusung Johan Galtung (1969), fenomena ini bukan termasuk kekerasan langsung (direct violence) dan kekerasan struktural (structural violence), namun merupakan kekerasan kultural (cultural violence). Masyarakat, sebagai para pemilih Pemilu 2019, harus memahami bahwa justru karena menyoal bahasa, adu eufemisme ini lebih jauh berpengaruh pada konstruksi logika dan budaya politik tanah air. Ketika ditelusuri lebih jauh, kontestasi narasi yang diperhalus ini merupakan bentuk dari kekerasan karena sejatinya bahasa sebagai instrumen mampu memfasilitasi proses peliyanan (othering) serta dehumanisasi. Sebagai bagian kecil dari budaya, praktek peliyanan dan dehumanisasi melalui bahasa secara jangka panjang merupakan salah satu elemen paling klasik dalam konflik, khususnya terkait identitas. Kembali kepada segitiga kekerasan Galtung, konflik yang kita bayangkan sebagai perang, persekusi, baku han-

tam, dan lainnya merupakan kekerasan langsung yang hanya merepresentasikan sebagian kecil dari keseluruhan konflik; the tip of the iceberg. Yang sering kali dilupakan adalah bahwa dibalik konflik sebagai fenomena gunung es, ada elemen kekerasan kultural dan struktural yang turut menopang adanya tindak laku fisik tadi. Mentangmentang kita tidak menyaksikan adanya kekerasan langsung, tidak berarti kehidupan sehari-hari damai secara budaya dan struktur. Ketika label” Genderuwo diberikan oleh Fadli Zon kepada tokoh tertentu melalui bait puisi ‘ada genderuwo di istana [...] mahluk halus rendah strata’ di media sosialnya, terlaksana sebuah proses dehumanisasi di mana subjektivitas tokoh tersebut ditutupi oleh cap Genderuwo sehingga dinegasikan derajat dan kualitas baiknya sebagai manusia. Dengan negasi ini, peliyanan secara lazim terjadi karena yang dianggap berposisi less of a human dalam sebuah garis pemilahan terletak di sisi lain sebagai the other. Proses ini bahkan bisa melampaui negasi dan secara absolut menolak kemanusiaan subjek tertentu atas tujuan antipati (Haslam, 2014). Pemikiran biner menjadi sebuah ritual yang dipraktekkan secara terusmenerus; penyederhanaan bahwa jika seorang bukanlah bagian dari kubu ini, maka ia merupakan bagian kubu itu – the other yang pantas dimusuhi. Pemaparan akan kondisi ini secara nyaris sempurna dikemukakan oleh kutipan pertanyaan Hegel dalam literatur Violence oleh Slavoj Zizek (2008); bagaimana jika manusia melampaui kapasitas hewan untuk kekerasan karena manusia bisa berbicara? Adu eufemisme dalam terminologi Zizek merupakan symbolic violence (ibid.); kekerasan yang tertanam dalam bahasa. Pertanyaan bernada pesimis di atas menunjukan bagaimana bahasa merupakan bagian dari simbol yang terpakai sehari-hari secara verbal dan non-verbal sebagai medium dari kekerasan dan, bahkan, kekerasan itu sendiri. Berkaca dari catatan sejarah tanah air, kekerasan simbolik dan kultural ini merupakan bagian dari beberapa konflik besar dengan kehadiran kekerasan langsung seperti Tragedi 1998, konflik Poso, Ambon serta

Sampit, kerusuhan Situbondo, dll. Pada Tragedi 1998, misalnya, kata ‘pribumi’ dan ‘non-pribumi’ menjadi simbol yang sangat berpengaruh secara sosial dan budaya dalam memfasilitasi kekerasan berupa pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan perusakan properti yang terjadi. Ketika kelompok tertentu merupakan ‘non-pribumi,’ menurut konstruksi narasi yang ditawarkan label ini, maka kekerasan langsung terhadap mereka adalah masuk akal dan terlegitimasi. Tentu saja perlu dicatat bahwa dalam konteks tersebut peran bahasa tidak lekat dengan eufemisme, karena dengan sengaja tidak diperhalus dan dibiarkan eksplisit. Perbedaan ini tidak menjadikan praktek yang terjadi tidak bisa dibandingkan sama sekali, karena dalam fenomena penggunaan bahasa sebagai kekerasan kultural, ada atau tidaknya eufemisme tidak lantas mengurangi relasi label tertentu dengan kekerasan. Sesungguhnya keseluruhan penulisan ini tidak bertujuan untuk menyebarkan kabar yang sekiranya tidak berdasar bahwa elit politik secara tidak langsung melakukan tindak kekerasan. Dengan menyadari peran-peran kata dan frase ‘politik Genderuwo,’ ‘politisi sontoloyo,’ serta ‘tampang Boyolali’ sebagai bahasa yang sangat mampu menghadirkan kekerasan, poin terpenting adalah bahwa budaya kekerasan hidup di berbagai ranah berbeda, tidak terkecuali pada Pemilu 2019. Ia bahkan dirawat dengan baik melalui konstruksi narasi dalam retorika politik kubu-kubu elit yang terlibat, selayaknya didiskusikan sejak awal. Berangkat dari sini, kewajiban dari masyarakat sebagai para konsumen dari retorika politik adalah untuk menjadi peka akan adu eufemisme yang sedang terjadi sebagai instrumen untuk ‘mengkotak-kotakkan’ masyarakat. Dengan kesadaran penuh ini pula individu mampu memilih untuk tidak terjebak di dalamnya. Terlepas dari pilihan politik pribadi, nalar kritis terhadap sistem dan budaya di seputar kedua poros berbeda tersebut – khususnya terkait kekerasan – penting untuk ditegakkan. Panjangnya umur para organic thinkers niscaya akan mengawal budaya sosial dan politik yang lebih substantif.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma. Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Wallace dan Mata Rantai yang Terputus di Ternate

Polda Malut (Pelayanan)

(0921)

HARIAN

BEBERAPA tempat yang Wallace singgahi dalam petualangannya di Nusantara, antara lain, Sumatra, Makassar, Kepulauan Aru, Maluku dan Papua. Dari itu, kemudian mengerucut pada fokus pembahasan, ketika Wallace singgah dan menetap di Maluku Utara, dalam hal ini Ternate. Dari sebuah artikel yang berjudul “Wallace: Dari Garis Maya Zoogeografi Hingga Surat Dari Ternate” oleh Anugerah Nontji dijelaskan, bahwa di Ternate Wallace tinggal sekitar empat tahun. Selama di Ternate itulah Wallace menemukan ide besar tentang evolusi atas pengaruh seleksi alam atau “survival of the fittest”, bahwa yang terkuatlah yang mesti bertahan dan eksis. Di Ternate Wallace tiba pada awal Januari 1858 sampai mengangkat sauh pada Maret 1862, (LIPI/Jejak Pengembaraan Wallace/2008). Selain yang dijelaskan mengenai evolusi, Wallace melewati waktunya di Ternate dengan mengamati keadaan alam mencakup manusia, hewan dan tumbuhan. Kemudian, ia tulis dalam bentuk surat yang dikenal sebagai “Surat Dari Ternate” kepada Charles Darwin, penemu evolusi lainnya setelah menjelajah di Kalapagos. Untuk itu juga, ‘Ekspedisi Jalur Rempah 2018’ oleh Direktorat Sejarah, kembali dengan membawa misi untuk megeksplore khazanah sejarah. Yang mencakup kehidupan sosial, ekonomi dan politik di empat kerajaan kembar Maluku, atau Moloku Kie Raha. Secara garis besar Ekspedisi ini dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan Kie Raha, di Ternate, Tidore, Jailolo dan Makian. Khusus untuk kelompok/tim Ternate, yang pada akhirnya bertugas untuk mencari tahu kembali, warisan dan peran Wallace.

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Ibnu khair Mahasiswa Ilmu Sejarah, Universitas Hasanuddin dan Alumni Ekspedisi Jalur Rempah Maluku Utara 2018

Adalah Kelurahan Foramadiahi, sebagai titik tolak berjalannya eksplorasi. Secara kasat mata, Foramadiahi terletak di bahu gunung Gamalama dengan kemiringan antara 40 sampai 50 derajat. Namun, hal tersebut tidak menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat Fora. Penjual sayur yang setiap pagi menunggu ibu keluar rumah, anakanak yang bersekolah, bapak yang menuju kebun dan muda-mudi dengan segala aktivitasnya menjelang petang. Ketika hendak dikaitkan antara lingkungan dan masyarakat Foramadiahi tentang peran dan warisan Wallace, maka tempat-tempat lainnya di Ternate tidak bisa luput. Maka itu, eksplorasi diperlebar ruang cakupannya menembus batas-batas kelurahan. Seturut yang dijelaskan di muka, Maulana Ibrahim selaku pegiat budaya dan dosen di Universitas Khairun, mengatakan bahwa, nama Ternate kian dilirik ketika dituliskan ‘Surat Dari Ternate’ yang notabene latar belakang dan rumah tempat ia menulis berletak di salah satu daerah di Ternate. Ada dua versi kuat mengenai lokasi rumah yang dimaksudkan. Pertama, di Kelurahan Santiong. Yang kemudian setelah konferensi Internasional di Ternate dalam memperingati 150 tahun ‘Surat Dari Ternate’, dinobatkanlah salah satu jalan di sana oleh Walikota pada waktu itu, tahun 2008, dengan nama Jalan Alfred Russel Wallace (sebelumnya Jalan Nuri). Dugaan itu berangkat dari denah rumah yang digambarkan Wallace semasa di Ternate yang memiliki kesamaan dengan hasil rekonstruksi denah.

Meski tidak sama persis dengan bentuk aslinya, tidak adanya peninggalan yang tersisa membuat rumah di Santiong masih berada di antara ketidakpastian. Hanya sumur tua dan akses ke pasar yang menopang kebenarannya. Kedua, setelah empat tahun berlalu. Ketika, Yayasan Wallacea mendatangi sebuah rumah di Kelurahan Soasio, yang juga sama, diidentifikasikan sebagai rumah tempat Wallace menuliskan suratnya. Tapi, kedua versi itu sangat kami sayangkan, sebab memiliki nuansa momentuman dan tendensi terhadap siapa yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini Walikota. Juga tidak dalam posisi sebuah penelitian yang mendalam dan berkelanjutan, sehingga versi ketiga, empat, lima dan seterusnya dapat muncul ke permukaan. Berikutnya, ketika menyambangi langsung rumah terduga bekas kediaman Wallace Di Soa sio. Rumah berbentuk persegi panjang dalam dua dimensi itu terlihat sederhana, pintu masuk yang besar, dan ukiran yang terlihat seperti batang bambu dan daun silang-menyilang. S ecara umum, rumah ini terlihat sama antara bagian depan dan belakang, yang membedakan hanya dua ruangan kecil di dalam, serupa bagian dapur dan kamar mandi. Hal tersebut yang menandakan bahwa rumah menghadap ke arah Gamalama. Bagian inilah yang cukup meragukan, karena berbeda dengan catatan Wallace yang menyatakan sebaliknya. Juga, jarak dari rumah ke pasar yang seharusnya dekat, namun menurut perkiraan tim terbilang jauh. Tapi, bagian ini mesti

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

diperjelas lagi, dengan merekonstruksi akses dan bentuk jalanan pada masa itu. Lain lagi dengan yang ada di Santiong, menurut hipotesa tim, lokasi di Santiong cukup kuat sebagai rumah bekas Wallace, tapi karena beberapa pertimbangan kami tidak sempat untuk mengamatinya lebih dekat, juga alasan bahwa rumah yang dimaksud sudah tidak lagi berupa bangunan aslinya. Akhirnya kami kembali ke Foramadiahi dengan tidak begitu puas. Berbicara mengenai warisan Wallace, tentunya kita tak akan abai akan karya tulisnya selama di Ternate (Daftar lengkap judul tulisan Wallace dapat dilihat di halaman 376, Buku “Sejarah Kepulauan Rempah-rempah”, Adnan Amal), rumah yang baru saja diceritakan, dan satu yang tak kalah pentingnya, ialah Ali. Asisten sekaligus juru bicara Wallace selama meneliti di Ternate, Ali berasal dari daratan Melayu. Menurut Maulana Ibrahim, yang menjadi penyebab terputusnya mata rantai tentang Wallace, adalah tidak terlacaknya lagi jejak Ali, setelah Wallace meninggalkannya ke Inggris. Jadi, bagaimana Wallace berinteraksi di lingkungan sekitar tak bisa lepas dari peran Ali sebagai perantara. Asumsinya, kalau saja Ali tak hilang dari peredaran, bisa jadi, siapa saja dapat menemukan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan Ali. Apakah dia seorang muslim yang taat? Terlibat dalam dinamika politik Kesultanan Ternate? Atau murni hanya mencari nafkah dengan profesinya tersebut? Ketika itu masih memungkinkan untuk dijawab, bahkan selain ketiga warisan Wallace di muka, tentu ada warisan-warisan Wallace lainnya yang masih rahasia.(*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk. Warna (FC): Rp 40.000/mmk. HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

HARIAN

MALUT POST

EKONOMI BISNIS

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Deﬁsit Tinggi, BI Anggap Belum Bahaya Harus Tingkatkan Transaksi modal dan Finansial Editor: Bukhari Kamaruddin

JAKARTA - Defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada kuartal III-2018 mencapai USD 8,8 miliar, atau 3,37 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika dilihat secara kumulatif, defisit neraca transaksi berjalan hingga kuartal III-2018 tercatat 2,86 persen dari PDB. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo menilai defisit

transaksi berjalan Indonesia masih dalam batas wajar yakni di kisaran 2,5-3 persen terhadap PDB. Menurutnya kebanyakan dari negara berkembang masih mengalami defisit di level itu. “Kalau lihat satu angka di bawah yang healthy itu sebenarnya tidak masalah defisit, selama ekonomi terus meningkat,” katanya seperti dilansir dari detikfinance. Menurutnya ekonomi Indonesia selama ini juga tumbuh diiringi dengan defisit transaksi berjalan. Dalam sejarahnya hanya satu kali terjadi surplus transaksi berjalan yakni pada saat krisis 1998. Namun saat itu neraca dagang RI suplus lebih karena anjloknya angka impor yang melebihi

penurunan ekspor. Sehingga catatan itu menurutnya justru tidak sehat. Defisit transaksi berjalan juga sebenarnya masih aman asalkan ada dana asing yang masuk ke dalam negeri. Sayangnya dalan 7-8 bulan kemarin terjadi keluarnya arus modal asing. Meski begitu pemerintah tetap harus berupaya menekan defisit. Salah satunya dengan mencari cara menekan defisit perdagangan migas. Pada Agustus 2018 neraca dagang non migas surplus US$ 630 juta. Sayangnya terjadi defisit dari neraca dagang migas sebesar US$ 1,6 miliar sehingga terjadi defisit US$ 1,02 miliar. Cara lainnya, menurut Dody dengan mendorong sektor pariwisata. Dengan begitu diharap-

kan akan masuk devisa dari banyaknya kunjungan turis asing. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melihat impor masih cukup tinggi, sementara ekspor masih belum bisa terdorong. “Impornya ini masih tinggi, tinggal ekspornya bagaimana, karena memang kita enggak bisa duga. Itu harus lihat datanya. Kelihatannya ekspornya memang menunggu, sehingga mau enggak mau defisitnya makin besar. Lebih besar dari kuartal II persentasenya terhadap PDB maupun absolute-nya,” ujarnya. Kondisi ini, kata Darmin memang sudah berlangsung cukup lama, bahkan sejak Indonesia merdeka. Neraca dagang Indonesia

selalu saja terbebani oleh impor yang lebih besar. Namun Darmin tak menyalahkan hal itu. Impor diperlukan terutama untuk bahan baku produk, baik barang setengah jadi maupun barang modal. Dia menjelaskan, sejatinya defisit neraca dagang bisa saja ditutupi oleh oleh pos transaksi modal dan finansial jika surplus. Menurut Darmin beberapa tahun ke belakang surplus transaksi modal dan finansial bisa menutupi defisit transaksi berjalan sehingga Neraca Pembayaran Indonesia defisitnya masih dalam batas aman. “Sehingga kalau ditanya ini masalahnya serius atau tidak, ya tergantung, transaksi modal dan finansialnya surplusnya berapa,” tambahnya.(dtc/onk)

BISNIS Mitsubishi Xpander Paling Diminati TERNATE- Minat masyarakat terhadap Mitsubishi Xpander lebih tinggi dibandingkan mobil jenis lain Menurut Kapala Cabang PT. Sinar Gorontalo Berlian Motors Ternate, Arman, Xpander menjadi penyumbang tertinggi penjualan mobil Mitsubishi di Ternate. Dia menuturkan setiap bulan mobil yang terjual 19 - 20 unit, dan Xpander menyumbang 50 persen atau 10 unit. “Target penjualan kita 15 unit, namun realisasinya lebih dari itu. Xpander paling banyak dibeli,” katanya. Hingga Oktober, mobil Mitsubishi yang terjual mencapai 199 unit, melebihi target 2018 yang hanya 180 unit. Dia mengaku minat masyarakat untuk membeli mobil tinggi, sehingga dia berharap penjualan hingga akhir tahun ini lebih meningkat lagi. “Penjualan banyak tergantung cara marketing yang baik. Kita selalu mengupayakan agar cara dan strategi penjualan kita lebih baik,” ujarnya, seraya menambahkan harga Xpander terendah Rp 245 juta. (mg-02/ onk)

HUMAS PT DAW MANADO

PRAKTIK: Peserta langsung mempraktikkan teori yang didapat

Honda Gelar Pelatihan Keselamatan MANADO - Menyambut satu dekade Honda Bikers Day, PT. Daya Adicipta Wisesa (DAW) men-

gadakan pelatihan keselamatan berkendara bertajuk “Cari_Aman Gas Ke Honda Bikers Day”. Aktivi-

tas ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus pembekalan DAW kepada bikers yang akan berangkat menuju ke HBD. Para bikers Honda yang telah mendaftarkan diri untuk bergabung di pesta akbar bikers Honda HBD 2018 di Lapang Ketapang Doyong, Pangandaran Jawa Barat Sabtu (17/11), mengikuti serang-

kaian aktivitas sejak pembekalan keselamatan berkendara mulai safety touring serta pelatihan terkait basic life support saat melakukan turing jarak jauh. Kegiatan pembekalan “Cari_Aman Gas Ke Honda Bikers Day” diselenggarakan pada periode Oktober hingga awal November oleh semua Main Dealer Honda. Marketing Division Head DAW, Handi Tanuberata, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan kesiapan para bikers menuju Satu Dekade Honda Bikers Day dengan mengutamakan keselamatan berkendara. “Dalam kegiatan ini, para bikers mendapat kesempatan mengasah keterampilan berkendaranya sekaligus pembekalan terkait penggunaan safety riding gear saat turing dan pengetahuan terkait pembagian peran dalam turing jarak jauh sebagai Road Captain dan Sweeper,” katanya. Tak hanya itu, para bikers juga mendapatkan pelatihan basic life support, terkait pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan dari tim Palang Merah Indonesia atau tim medis di setiap wilayah. Pembekalan ini diberikan secara praktek dan teori mulai penanganan luka ringan hingga luka berat. Para bikers juga mendapat informasi terkait dengan rumah sakit terdekat pada jalur yang dilalui. (onk)

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018 Malut Post HALAMAN 19

Pemda Halbar Peringati Hari Pahlawan Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

KUTIPAN Presiden RI Pertama Ir Soekarno ini mengilhami seluruh anak bangsa untuk selalu mengenang jasa para pahlawan dengan menggelar upacara bendera setiap tanggal 10 November. Di Kabupaten Halmahera Barat, peringatan hari pahlawan ini dilak-

sanakan di pelataran Kantor Bupati dengan Inspektur Upacara Bupati Halbar Danny Missy. Usai upacara, Bupati di dampingi kepala Dinas Sosial Halbar menyerahkan bantuan keluarga penerima manfaat kepada warga Kecamatan Jailolo dan Loloda.

Program yang bersumber dari Dirjen Fakir Miskin Pesisir PulauPulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Kemensos RI ini berupa bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Usaha Ekonomi Produktif dan Sarana Lingkungan dengan nilai total Rp 2.550.000.000,- (**)

Bupati Danny Missy membacakan pidato Menteri Sosial RI dalam upacara hari pahlawan 2018 di pelataran kantor bupati

ASN Halbar mengikuti upacara hari pahlawan 2018

Jajaran Muspida Halbar dalam suasana upacara hari pahlawan 2018 di Lobi Kantor Bupati Halbar

Kepala Kantor Kementerian Agama Halmahera Barat membacakan do’a di upacara hari pahlawan tahun 2018 di pelataran kantor bupati halbar

Pembacaan UUD tahun 1945 dalam upacara hari pahlawan 2018

Jajaran Staf Ahli para Asisten Setda dan Pimpinan SKPD Pemda Halbar dalam suasana upacara hari pahlawan 2018 di Lobi Kantor Bupati Halbar

Pengibaran Bendera dalam upacara peringatan hari pahlawan 2018

PELINDUNG Bupati Halmahera Barat Wakil Bupati Halmahera Barat

PENASEHAT Sekretaris Daerah Halmahera Barat

PENANGGUNG JAWAB Chuzaemah Djauhar. SH. M.Si

Pemimpin Redaksi Perwira Upacara Melaporkan Upacara peringatan hari pahlawan 10 november 2018 siap dilaksanakan

Bupati Halbar Danny Missy Memberi penghormatan saat upacara hari pahlawan

Suasana Upacara Hari Pahlawan 10 November 2018 di Halaman Kantor Bupati

Sahmi Salim. SH. MH

Redaktur Arman Hi. Safi

Korlip Iksan M. Nur. Abdullah Abidin, Riski Novaris

Tim Liputan Ikram, Khori, Erdiet, Ko Ama, Nardi, Amir, Sabri

Distributor Edy, Yul, Fik, Fiko, Ong.

Bupati Halbar menyalami para Muspida usai upacara hari pahlawan

Bupati menyalami Ketua STPK Banau dan para Staf Ahli dan Asisten Setda di sela-sela upacara hari pahlawan

Foto bersama perwakilan penerima bantuan dengan Muspida Halbar

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

WAKIL RAKYAT

KPU Galau Bingung Menentukan Sikap Editor : Fahruddin Udi JAKARTA- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman berharap lembaga peradilan memahami batasan kewenangannya dalam membuat putusan. Sehingga tidak membingungkan pihaknya dalam menentukan sikap tindak lanjut atas suatu perkara. “Lembaga peradilan harus paham mana yang menjadi ranah mereka, mana yang tidak menjadi ranah mereka. Karena terkait isi putusannya,” kata Arief di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Hal ini disampaikan Arief menanggapi perbedaan sikap antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait penerapan aturan larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang terbit pada 23 Juli 2018, ditegaskan bahwa DPD tidak boleh diisi oleh pengurus parpol. Putusan berlaku sejak diterbitkan. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2019, maka putusan ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggara pemilu dalam membuat aturan. Atas putusan itu KPU memperbarui Peraturan KPU (PKPU) 14 Tahun 2018 menjadi PKPU 26 Tahun 2018 tentang pencalonan dengan menambahkan poin bahwa pengurus parpol membuktikan telah mundur dari parpol yang menaunginya jika

Ketua KPU kritik lembaga peradilan yang kerap membuat bingung soal putusan yang berkaitan dengan pemilu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

ingin menjadi caleg DPD. Namun MA dalam putusan nomor perkara 65/P/HUM/2018 yang terbit pada 25 Oktober 2018 menilai aturan tersebut baru bisa berlaku pada pemilu selanjutnya, yakni 2024. Menurut Arief, lembaga peradilan dalam putusannya harus sesuai porsi kewenangan dan konteks kasusnya saja. Misalnya, jika yang dipersoalkan mengenai suatu aturan dalam PKPU maka dalam putusan itu tidak menyinggung hal lainnya. “Kalau sengketa PKPU-nya yasudah soal PKPU saja,” kata Arief.

Cawapres Sandiaga Uno mengaku menemukan tempe sebesar HP jadul. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)

Politik Pasar Jokowi dan Sandi JAKARTA- Sebulan lebih pelaksanaan kampanye Pemilihan Presiden 2019, pasar menjadi salah satu tempat favorit tujuan para kandidat untuk mengenalkan diri, berinteraksi dengan masyarakat, hingga mengecek harga kebutuhan pokok. Sebut saja calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yang berkunjung ke sejumlah pasar seperti di Bogor, Riau, dan di wilayah-wilayah yang dia sambangi lainnya. Sandi melempar sejumlah isu ekonomi kerakyatan yang terwujud dalam tempe. Misalnya, ia menyebut soal tempe setipis ATM sebagai representasi mahalnya harga kedelai yang membuat ukuran tempe menipis, tempe sebesar ponsel jadul, hingga isu

kenaikan harga tempe di Parung Panjang, Bogor. Tak ketinggalan, ia juga menyebut sebagian besar harga kebutuhan pokok di Pasar Anyer, Bogor, yang tak jauh dari Istana Kepresidenan Bogor, mahal. Belakangan, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo melakukan langkah serupa. Jokowi juga mengecek harga di sejumlah pasar, misalnya, Pasar Surya Kencana di Kota Bogor pada Selasa (30/10) malam. Ia berbincang dengan para pedagang dan menyimpulkan bahwa tak ada perubahan harga tempe sedari dulu. Jokowi juga mengecek harga ke Pasar Anyar, Tangerang. Ia kemudian mendapati bahwa harga-harga sembako malah cenderung turun. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menyatakan kunjungan kedua kandidat ke pasar merupakan hal yang lumrah. Sebab, pasar dinilai menjadi sebuah simbol perekonomian. “Mereka Jokowi dan Sandi menunjukkan ke publik, ekonomi itu penting, concern pada bidang ekonomi,” kata Arie seperti dilansir CNN, Rabu (14/11). Hal lain, kata Arie, adalah pasar tradisional merupakan simbol berkumpulnya masyarakat

Lebih jauh, Arief mengakui bahwa sebenarnya KPU kerap direpotkan dengan berbagai putusan lembaga pengadilan. Karena putusan dari setiap lembaga kerap tumpang tindih, meskipun dalam kasus yang sama. Ia menceritakan bahwa suatu kali ada suatu sengketa terkait anggota KPU di daerah. Dalam proses pengusutan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan anggota KPU tersebut terbukti bersalah, dan memerintahkan KPU segera memberhentikan anggota tersebut.

Namun setelah KPU melaksanakan putusan DKPP, kata Arief, pihaknya justru digugat melalui PTUN hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Di pengadilan, penggugat justru memenangkan gugatannya. “KPU sering kali dalam sebuah kasus diadukan ke banyak tempat, bawa ke DKPP masuk, polisi masuk, kejaksaan masuk, pengadilan negeri masuk, Tata Usaha Negara (TUN) masuk. Nah terus sering kali di banyak tempat itu juga putusannya saling tumpang tindih. Ya, jadi begitulah. Di sini diputus boleh, tapi di situ diputus tidak boleh,” kata Arief. (CNN/mpf)

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan harga bahan pokok di Pasar Anyar, Tangerang. beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

kelas menengah ke bawah. Jokowi dan Sandi dinilai ingin menunjukkan komitmen kepada kelompok tersebut.Dari situ, Arie mengatakan Jokowi dan Sandi tinggal meramu strategi agar dapat memperoleh dampak elektoral dari kunjungan mereka ke pasar. “Karena secara sosial kan orang-orang kelas menengah bawah, ekonominya digerakkan oleh ekonomi pasar, ekonomi lokal. Karena di situ juga secara simbolik mudah memperoleh simpati pemilih,” katanya. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menjelaskan pasar merupakan tempat masyarakat kecil memenuhi kebutuhan dasar. Dari situ, pasar disebut dapat menjadi indikator program atau kebijakan pemerintah. “Jadi itu indikator kalau ada keluhan dari konsumen bahkan yang punya toko di tradisional, berarti ada sesuatu yang salah dari kebijakan pemerintah,” ujar Siti saat ditemui di kompleks parlemen, hari ini. Menurutnya, dalam konteks pemilu, pasar juga merupakan basis yang sangat mempengaruhi dampak elektoral seorang kandidat. Siti pun mencontohkan bagaimana Jokowi ketika pemilu 2014 mendapat dampak elektoral

luar biasa dari aktivitas blusukan ke pasar-pasar. “Jadi menurut saya signifikan, ceruk dukungan yang luar biasa. Kalau emosinya dimainkan luar biasa,” ujarnya. Namun, Siti berpesan agar kedua kandidat juga meningkatkan argumentasi ketika mengunjungi pasar dengan hal-hal yang lebih substansial.Diketahui, hasil survei LSI Denny JA menunjukkan keunggulan pasangan JokowiMa’ruf Amin terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kalangan menengah ke bawah. Hal ini didapat dari survei terhadap 1.200 responden, pada 10-19 Oktober, dengan margin of error mencapai +/- 2,8 persen. Dalam segmen pendapatan, survei mengungkap bahwa dukungan terhadap Prabowo-Sandiaga dari responden dengan pendapatan di atas Rp3 juta mencapai 27,1 persen. Ini meningkat dari yang sebelumnya mencapai 25,2 persen pada September. Namun, peningkatan dukungan kalangan menengah ke bawah juga terjadi pada JokowiMa’ruf. Yakni, dari yang sebelumnya mencapai 55,1 persen pada September menjadi 58,4 persen pada Oktober. (CNN/mpf)

Ma’ruf Amin Dilaporkan ke Bawaslu JAKARTA- Advokat Senopati 08 melaporkan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rabu (14/11). Ma’ruf dituduh melakukan pelanggaran pemilu atas pernyataannya menyinggung soal budek dan buta beberapa waktu lalu. “(Pelaporan) sehubungan dengan pernyataan cawapres 01, Ma’ruf Amin di mana telah menimbulkan banyak kritik dan protes keras tentang ucapannya budek tuli, tidak melihat,” kata Bonny Syahrizal perwakilan Advokat Senopati 08 dan selaku pelapor di kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat. Ma’ruf menyingung buta dan tuli ketika acara peresmian Posko dan Deklarasi Relawan Barisan Nusantara (Barnus) yang digelar di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu (10/11) lalu. Dalam pernyataannya, Ma’ruf bermaksud menyindir pihak-pihak yang kerap mengkritik kinerja Presiden Jokowi sebagai orang-orang budek dan buta. Namun menurut Bonny, pernyataan Ma’ruf telah menimbulkan kegaduhan dan protes dari berbagai kalangan, khususnya dari penyandang disabilitas. Pernyataan tersebut dinilai mengandung unsur penghinaan terhadap penyandang disabilitas dengan menjadikan disabilitas sebagai pembanding atau bahan ejekan dalam narasi politiknya. Menurut Bonny, Maruf diduga melanggar pasal 280 ayat 1 C, D, dan E serta pasal 521 Undangundang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Dugaan telah melakukan penghinaan terhadap golongan masyarakat penyandang disabilitas, melakukan penghasutan terhadap perseorangan ataupun masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.(CNN/mpf)