AGK Pastikan Copot Kepala Bappeda

HARIAN

MALUT POST

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

Tampil Terdepan

SENIN 17 DESEMBER 2018

ECERAN: Rp 5.000,-

AGK Pastikan Copot Kepala Bappeda Sejumlah Pimpinan SKPD Masuk Daftar Merah KPU Tetapkan Gubernur-Wagub Terpilih

SOFIFI – Gubernur terpilih Abdul Gani Kasuba (AGK) rupanya sudah punya catatan khusus terkait kinerja para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Catatan kinerja ini bermuara pada perombakan kabinet usai penetapan gubernur untuk pemilihan 2018. Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang saat ini dijabat Samsudin Banyo berada di ujung tanduk.

AGK yang ditemui di Masjid Nurul Hasan

PERISTIWA Napi Pembunuhan Meninggal Dunia SANANA - Narapidana kasus pembunuhan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana, La Ajani, meninggal dunia, Sabtu (15/12). Dia menghembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan di RSUD Sanana. La Ajani merupakan narapidana yang terlibat dua kali pembunuhan di Pulau Taliabu.

Kasi Bina Dik Lapas Kelas IIB Sanana, Sarmin Drakel menuturkan, La Ajani dilarikan ke RS Sabtu pagi oleh petugas piket. Saat itu, ia muntah-muntah dan lemas.

Baca NAPI... H.11

CATATAN APBN 2019 untuk Kesejahteraan Rakyat

Oleh Edward Nainggolan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara

ambil tenaga (dari) Bappenas atau Kemendagri,” tegasnya. Posisi lain yang bakal lowong dalam waktu dekat adalah Sekretaris Provinsi. Sekprov saat ini, Muabdin H. Radjab, sudah masuk masa pensiun. AGK menyatakan dirinya akan meminta Menteri Dalam Negeri menunjuk salah satu pejabat Kementerian Dalam Negeri menjadi pelaksana tugas.

di lingkungan kantor gubernur, Sofifi, kemarin (16/12) menuturkan, dirinya akan segera mengganti dan mengevaluasi para pimpinan SKPD yang selama ini berkinerja buruk. Kepala Bappeda Samsudin Banyo adalah salah satu yang sudah pasti akan diganti. “Kalau kepala Bappeda, saya minta maaf saya harus ganti. Akan saya lihat siapa yang pantas dan mampu menduduki jabatan ini. Jika memang tidak ada, saya harus

Baca AGK... H.8

PROTES: Warga desa Lusuo turun ke jalan untuk memprotes masuknya perusahaan tambang pasir besi di desa mereka. Warga melengkapi diri dengan senjata tajam saat demonstrasi tersebut

CPNS Daerah Terpencil Dapat Bonus 10 Poin SKB

FOTO ISTIMEWA

Tolak Tambang Bawa Parang DARUBA – Warga desa Lusuo, kecamatan Morotai Utara, Pulau Morortai kembali memprotes pengoperasian tambang pasir

besi di desa mereka. Kali ini, warga turun ke jalan dilengkapi spanduk dan menduduki wilayah penambangan di pesisir.

“Belanja pemerintah harus fokus untuk kegiatan utama yang dapat memberikan manfaat optimal pada masyarakat, bukan sebagai pendukung seperti rapat-rapat, perjalanan dinas, honor, meeting dan lainnya.”

Presiden Joko Widodo

Warga juga mempersenjatai diri dengan senjata tajam seperti parang dan samurai. Dalam aksi Jumat (14/12) lalu tersebut, kaum perempuan dan anak-anak juga ikut terlibat. Setelah melakukan aksi besar-besaran untuk kesekian kalinya, pemerintah kabupaten akhirnya jauh-jauh bertolak dari ibukota kabupaten untuk menemui warga.

Baca SAMURAI... H.8 JUNUS YAU

TERNATE – Pemerintah Pusat mengeluarkan surat edaran baru terkait pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) beberapa waktu lalu.

Dalam edaran tersebut, pemerintah memberikan tambahan nilai 10 poin hasil SKB. Kebijakan ini berlaku khusus untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) tenaga guru dan kesehatan di daerah terdepan, terluar, terpencil, dan tertinggal.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) kota Ternate, Junus Yau mengungkapkan, tambahan nilai ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018.

DALAM menghadapi tahun 2019, pemerintah tetap optimis dan prudent.

Optimisme tersebut timbul berdasarkan kinerja pelaksanaan APBN tahun 2018 yang berjalan sangat baik dan meningkat dibandingkan tahun 2017.

Baca CATATAN... H.8

Baca CPNS... H.8

DI’S WAY Empat Semester untuk Ajaran Bung Karno

Oleh

Dahlan Iskan

BARU sekali ini. Saya ke Universitas Bung Karno. Yang kampusnya dua.

Berdekatan. Di Jalan Cikini. Dan di Jalan Kimia itu. Ada acara haul di situ. Di perpustakaanya.

Haul Kim Jong-Il. Yang mereka sebut sebagai pemimpin besar PRDK. Baca DIS’WAY... H.11

AGK Pastikan Copot Kepala Bappeda Kurang karja karas kamarin

Tukang Kuti Tolak Tambang Bawa Parang Bila perlu taru matakau

Transportasi Urat Nadi Perekonomian TERNATE - Transportasi merupakan urat nadi perekonomian. Ketika akses transportasi terganggu maka dipastikan menghambat perekonomian suatu daerah karena mobilisasi logistik dan barang dari satu daerah ke daerah lain tidak efektif. Mengingat pentingnya akses transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara

(Malut) menggelar dialog kebangsaan dengan tema “Kebijakan Pemerintah di Wilayah Terpencil dan Terdepan; Peran Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat dengan Membangun Jalur Transportasi yang Terjangkau”. Kegiatan yang dilaksanakan Sabtu (15/12) akhir pekan kemarin, di Ballroom Royal Resto, Baca TRANSPORTASI... H.8

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

SIMBOLIS: Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi (kedua dari kiri) dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Malut I Ketut Suhartana (ketiga dari kanan), menyerahkan secara simbolis empat kunci mobil bus kepada Pemkot Ternate, Pemkot Tidore dan Kabupaten Morotai serta Universitas Muhammadiyah, Sabtu (16/12) kemarin

Cinta Lokasi Dukung Penuh Karier Rizky Teng, Pemilik Single “Terluka”

Bikin Lagu dari Pengalaman Pahit Sahabat Cinta lokasi memang bisa terjadi dimana saja. Kadang, cinlok membuat seseorang lebih semangat berkarya.

Ini yang dialami Rizky Teng, solois Maluku Utara.

Fitrah Apriyadi Kadir, Ternate

RIZKY Teng

PARA pengunjung Dapur Ria, Ternate, hanyut dalam lantunan “Terluka”. Single milik Rizky Teng itu menyihir mereka. Apalagi dengan iringan musik dari SP-Five dan Geovana Band yang tak lain merupakan sahabatsahabat Rizky sendiri. Jumat (14/12) malam itu, Rizky memang baru saja meluncurkan single “Terluka”. Di Dapur Ria, tempat ia biasanya manggung sejak 7 bulan lalu. Di rumah makan itu pula impian pemuda 23 tahun ini untuk punya single dan video klip terwujud.

Baca RIZKY... H.11

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

2

HARIAN

HALTIM & HALTENG

MALUT POST

SENIN, 17 DESEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

BANTUAN Korban Puting Beliung Pertanyakan Bantuan WASILE- Korban bencana angin puting beliung di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) terus mempertanyakan bantuan dari Pemerintah Daerah.

Urip, warga Desa Cemara yang merupakan salah satu korban bencana angin puting beliung mengungkapkan, belum lama ini Plt Bupati Muh Din melalui Sekkab Moh Abdu Nasar meminta instansi terkait melakukan pendataan kerusakan akibat bencana angin puting beliung.

“Setelah pendataan sampai sekarang tidak ada bantuan dari Pemkab Haltim baik berupa uang tunai maupun material bangunan,” katanya.

Bantuan ini sudah berulang kali dijanjikan Pemkab tetapi tidak ada realisasi. “ Kalau tidak ada kepastian sebaiknya jangan banyak janji,” tandasnya. (ado/mpf )

ANGGARAN Pemprov PHP Hak Guru MABA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) banyak pemberi harapan palsu (PHP). Bagaiman tidak ? dari tahun 2017 sampai 2018 Pemprov menunggak hak guru di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Meski Kepala Sekolah dan Guru sudah berulang kali mendesak supaya percepat hak mereka namun pemprov hanya PHP. Hak guru yang ditunggak adalah tunjangan tamsil (non sertifikasi) 8 bulan, tunjangan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK se-Haltim. Bahkan menunggak Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bosda) sejak tahun 2017 sampai 2018.

Sumber terpercaya Malu Post yang enggan menyebutkan namanya menyatakan, guru-guru SMA/SMK di Haltim sangat resah dengan sikap Pemprov yang acuh tau terhadap hak mereka.” Kami (guru, red) sudah termasuk sabar. Masa hak sekolah berbulan bulan tidak diberikan,” keluhnya.

Dia mengungkapkan, tunggakan ini sebelumnya sudah dipertanyakan kepala sekolah dan para guru ke Pemprov. Hanya saja, sejauh ini belum ada jawaban.

“Kita pernah pertanyakan tetapi pemprov selalu beri harapan tanpa realisasi,” ungkapnya.

Jika diakumulasikan, kata dia, total tunggakan Pemprov Malut sudah ratusan juta. Sebab, tunjagan non seritifikas guru sangat besar, belum lagi BOSD yang sudah mecapai 18 bulan.” Tamsil sendiri per bulannya Rp 250.000.

Kalau dikali 9 bulan dan jumlah guru yang ada di Haltim dari total sekolah kurang lebih 30 ditambah Bosda dan tunjangan Kepsek, maka diperkirakan tunggakan Pemprov sudah capai ratusan juta,” ungkapnya.

Dia meminta SMA/SMK dialihkan ulang ke Kabupaten karena Pemprov d i a n g ga p t i d a k ma m p u m e n g e l o l a SMA/SMK di Malut. “ Kita berharap kewenangan SMA/SMK dikembalikan ke Kabupaten/kota karen banyak sekali persoalan yang tidak bisa diselesaikan Pemprov Malut,” terangnya. (ado/mpf )

Plt. Kades Palo Main Pecat 5 Staf Dilengserkan Tanpa Rekomendasi dari Kecamatan Editor : Fahruddin Udi Peliput : Fahrudin Abdullah WEDA - Pemecatan sejumlah aparat desa di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, masih disoal. Pasalnya pemecatan yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Palo Suryadi Yamin ini dianggap cacat hukum dan menyalahi ketentuan yang berlaku. Sebab, pemecatan tanpa melalui rekomendasi dari Kecamatan sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mengharuskan setiap pemeberhentian dan pengangkatan perangkat desa harus melalui rekomendasi dari Kecamatan.

Plt Kepala Desa, tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan aparat desa sebagai mana dijelaskan dalam ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Aparat desa Palo yang dipecat tanpa alasan jelas itu adalah Kaur Umum Desa Palo Latif Taib, Kaur Pembangunan Slamet Samman, Ketua LPM Ibrahim Buamona, Anggota LPM Abdullah Kader, dan seksie perencanaan Musa Hi. Taibu. 5 orang aparat desa

ini diangkat oleh mantan Kepala Desa Palo, yang kini masih di-non aktifkan lantaran masih tersandung dengan masalah hukum. Musa Hi. Taib Seksie Perencanaan Desa Palo, kepada Malut Post, ketika hendak mengadu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halteng mengemukakan, pihaknya tak terima dengan sikap Plt. Kades Palo ini.

Menurutnya sikap pemberhentian dirinya dan sejumlah rekan staf desa di Palo ini menyalahi ketentuan yang berlaku. Bahkan para aparat desa yang dipecat tak tahu kesalahan apa yang dilakukan tiba-tiba mendapat pemecatan.

“Menurut informasi saya dipecat karena dianggap tidak sambayang jumat,”ungkapnya.

Sementara untuk ketua LPM dan anggotanya, dipecat lantaran semen milik desa yang hendak dipinjam oleh Plt. Kades untuk kepentingan pribadi belum diberikan karena LPM beralasan harus disetujui melalui rapat. Tak lama kemudian, Ketua dan anggota LPM itu langsung dipecat.

Lebih lanjut, kata Taib, Kaur Umum yang dipecat itu ketika

sedang belanja bahan rehab sekolah ke Weda, setelah kembali dari Weda yang bersangkutan langsung di pecat. Sementara itu, Kaur Pembangunan ketika saat rapat dengan Plt. Kades ia menanyakan sikap Plt. Kades yang tidak melibatkannya dalam setiap kegiatan di desa, setelah itu Kaur pembangunan yang ditepati Slamet pun langsung dipecat. “Jadi pada intinya Plt. Kades memecat kami tanpa ada alasan yang jelas,”terangnya.

Sementara Sekcam Patani Timur Nurhan Hi. Ayun menyatakan, pemecatan yang dilakukan Plt. Kades, menabrak aturan. Di mana pemecatan staf desa untuk Kepala Desa defenitif saja harus terlebih dahulu dikonsultasikan ke Kecamatan setelah itu kemudian Kecamatan mengeluarkan rekomendasi. Sayangnya, yang terjadi justru setelah dilakukan pemecatan Plt. Kepala Desa menyampaikan SK pemecatan itu ke Kantor Kecamatan Patani Timur. Sehingga sekarang SK tersebut masih ditahan di kecamatan dan belum dikeluarkan rekomendasi.

“Yang jelas Plt. Kades tidak memiliki kewenangan untuk memecat staf desa. Plt. Kades bisa memberhentikan staf desa terkecuali meninggal dunia, dan sakit keras sehingga tak bisa bekerja lagi,”ungkapnya.

Ia mengaku pemecatan yang

dilakukan Plt. Kades Palo ini tidak berkoordinasikan dengan Kecamatan. “Setelah pemecatan baru Plt Kades memasukkan SK tentang pemecatan sejumlah staf desa ke Kecamatan. Jadi plt. Kades sudah lalai, dan ia tak punya kewenangan.

Untuk jebatan kades defenitif saja saat pemberhentian dan pengangkatan staf desa harus dikoordinasikan ke kecamatan,” terangnya.

Plt. Kades Palo ini saat dikonfirmasi via ponselnya tidak aktif.

Namun informasi yang diperoleh dari Kecamatan, Plt. Kades mengaku sudah berkoordinasi ke DPMD Halteng, dan telah mendapat restu dari DPMD. Alasan pemecatan yang dilakukan, menurutnya, karena merasa tidak nyaman ketika melaksanakan kebijakan di Desa. Bagi Kades pemecatan itu dilakukan lantaran mereka yang dipecat ini tidak menggapnya sebagai kades, dan menganggap mantan kades masih tetap sebagai kades mereka.

Alasan ini justru mendapat bantahan dari staf desa yang dipecat bahwa alasan Plt. Kades itu tidak benar. Sebab, selama ini mereka aktif melaksanakan tugas-tugas di desa, bahkan absen di desa menjadi bukti. Di absen, sebelum plt. Kades ini diangkat, yang bersangkutan sangat tidak aktif menjalankan tugas di desa. (far/mpf)

Pengangguran Terserap di Perusahaan

MENGECEK: Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore Kepulauan menghitung volume proyek pembangunan air mancur di lokasi Gapura Kota Maba.

Kejari Hitung Volume Proyek Air Mancur MABA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore Kepulauan (Tikep) intens menyelidiki proyek pembangunan air mancur di lokasi Gapura Kota Maba. Pasalnya, proyek yang dibangun Tahun 2011 dengan anggaran sebesar Rp700 juta, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 itu diduga bermasalah.

Sabtu (16/12) akhir pekan kemarin, tim penyidik Kejari Tikep dipimpin Kasi Intel Safri Abdul Muin, bersama tim ahli dari Universitas Unkhair Ternate, melakukan check on

the spot ke lokasi pembangunan untuk menghitung volume pekerjaan proyek air yang dikerjakan PT. Benteng Mitra Guna itu. “ Hasil perhitungan volume pekerjaan itu nantinya akan dikolerasikan dengan keterangan saksi untuk memastikan pekerjaan proyek air mancur yang dikerjakan PT. Benteng Mitra Guna, sudah sesuai volume pekerjaan yang tertera dalam dokumen kontrak atau belum,” kata Safri Abdul Muin.

Mantan Kasi Pemeriksa Kejari Kota Ternate itu me-

nyatakan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panita Pemeriksa Barang (PPB), Direksi dan Kontraktornya. “ Proyek ini tidak dilengkapi dokumen perencanaan padahal, setiap item pekerjaan fisik itu harus merujuk dengan perencanaan,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan air mancur tidak ada manfaatnya karena tidak dinikmati masyarakat. “ Pembangunan Air mancur tidak ada efeknya terhadap masyarakat,” pungkasnya. (ado/mpf)

WEDA - Angka pengangguran di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) yang terdata oleh badan pusat statistik (BPS) sampai pada tahun 2018 tercatat 2.600 orang. Angka pengangguran sebanyak 2.600 jiwa ini dikategorikan dalam catatan pengangguran terbuka, atau tidak mendapat pekerjaan. Namun sekarang semua sudah mulai, terekrut ke perusahaan tambang. Kehadiran sejumlah perusahaan tambang di Halteng ini, tentunya sudah mulai mengurangi angka pengangguran terbuka.

Mahmud Soleman Plt. Kadis Nakertrans Halteng, dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini mengemukakan, kehadiran PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) sebagian tenaga kerja yang sekarang sudah bekerja di PT. IWIP adalah yang sebelumnya tercatat sebagai pengangguran terbuka dan sebagian adalah warga Halteng yang alih profesi.

Dia mengatakan, selain data BPS tentang angka pengangguran terbuka ini, Disnakertrans juga turun melakukan pendataan dari rumah ke rumah terhadap warga Halteng yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dari hasil pendataan ditemukan sekitar 8 ribu warga Halteng yang tidak memiliki pekerjaan tetap. “ Data yang kita ambil dari di bawah usia 35 tahun.

Di atas 35 tahun tidak terdata lagi, jadi data kemarin 10 Kecamatan untuk warga halteng yang tidak punya pekerjaan tetap dan berpotensi untuk alih profesi,” ujarnya.

Menurutnya, warga Halteng yang sudah terserap bekerja di PT. IWIP sekarang ini sekitar lebih dari 600 orang, dan di sejumlah perusahaan tambang di pulau Gebe sekitar lebih dari 400 orang serta perusahaan lainnya terserap sekarang ini sebanyak 500 orang tenaga kerja asal Halteng. “Jadi di PT. IWIP sekarang kita dengar informasi setiap hari tenaga kerja Halteng yang mulai di test di perushaan adalah sebanyak 40 orang sampai 50 orang,”ungkapnya. (far/mpf)

TIDORE KEPULAUAN HARIAN

MALUT POST

SENIN, 17 DESEMBER 2018

3

Art: Resayfa Rumra

Wali Kota Seriusi Temadore Harap Dukungan Semua Pihak Editor : Irman Saleh Peliput : Mahfud H Husen TIDORE – Wacana pembangunan jembatan penghubung antara Tidore, Maitara, dan Ternate (Tomadore) kembali disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Cap. Ali Ibrahim.

Rencana pembangunan jembatan Temadore ini sebelumnya juga pernah diwacanakan orang nomor satu di Pemkot Tikep ini.

Dalam sambutannya pada saat peresmian pembangunan infrastruktur Kota Tikep tahun 2018, Sabtu (15/12) pekan kemarin yang dipusatkan di lokasi Pariwisata Pulau Maitara, Wali Kota menyampaikan dalam beberapa tahun ke depan bakal dibangun jembatan penghubung tersebut. ”Mau dan tidak

mau, suka tidak suka, kita harus terima dengan pembangunan jembatan Temadore. Jembatan ini bakal dibangun beberapa tahun ke depan, dan ini sudah berdasarkan survei,” ujarnya.

Bahkan politisi PDIP ini juga mengatakan Pemerintah Daerah bakal memikirkan terkait dengan nasib para motoris speedboat dan kapal kayu yang menggantungkan mata pencahariannya pada moda transportasi tersebut.

Sehingga itu, pembangunan jembatan itu harus diterima semua pihak.

Wacana pembangunan jembatan penghubung antar ketiga pulau ini pun mendapat dukungan dari Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Abdul Kadir Kamaluddin yang juga putra daerah Tidore. Abdul Kadir menjelaskan bahwa perubahan dari sebuah pembangunan tentu mengorbankan satu aspek. Hal itu sudah menjadi konsekuensi dalam setiap kebijakan pembangunan. ”Kalau kita mau berubah

pada satu arah pembangunan, sudah tentu aspek lain pasti dikorbankan. Jadi kalau pembangunan jembatan Temadore hendak dibuat, maka sudah tentu speedboat, kapal motor kayu, dan kapal feri yang selama ini beroperasi antara Tidore- Ternate sudah pasti di tutup,” jelas Dekan Pertanian Unkhair ini.

Lanjutnya, oleh karena itu alat perhubungan tersebut harus dicarikan solusi agar bisa dimanfaatkan. ”Saya kira kalau daerah kepulauan seperti di Maluku Utara ini tidak susah untuk dialih fungsikan pada daerah lain. Dari aspek pemanfaatan dan keuntungan, saya kira Jembatan Temadore kalau sudah dibangun, sangat menguntungkan bagi masyarakat. Dari aspek ekonomi ketiga daerah tersebut akan berkembang dengan signifikan. Pintu Ekonomi Tidore dan Ternate akan lebih efektif dari aspek waktu maupun biaya pengangkutan yang murah,” tandasnya.

Wacana pembangunan jembatan

ini, kata dia, sudah lama dan ini selalu dijanjikan pada momen-momen politik seperti ini. Selaku putra daerah, dirinya menyarankan kepada Pemkot Tikep agar belajar dari beberapa daerah yang sudah melaksanakan jembatan penghubung antar pulau seperti yang diwacanakanTemadore ini. ”Jembatan Suramadu, Jembatan Merah di Palembang, serta Jembatan Merah Putih di Ambon. Pemkot harus belajar kesini.

Pemkot juga harus melobi pada pemerintah pusat untuk penggunaan APBN ataupun meyakinkan dan mendatangkan investor dari luar agar ini dapat terealisasi,” terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Sukur Suleman.

Dosen administrasi publik ini mengapresiasi rencana pembangunan jembatan penghubung antara Tidore, Maitara, dan Ternate. Niat baik pemerintah itu perlu diapresiasi ataskeprihatinan pemerintah terhadap infrastruktur pembangunan.

Namun, kata dia, yang perlu di pikirkan adalah perencanaan yang terukur, akuntabel, dan tepat sasaran. Sehingga kebijakan rencana pembangunan itu tidak terkesan hanya bahasa manisnya pemerintah yang menyenangkan telinga masyarakat. Rencana pembangun jembatan Temadore, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena pembangunan

jembatan ini tidak mungkin hanya memakan waktu tiga atau empat tahun saja, akan tetapi butuh kajian yang matang, baik dari aspek sosiologisnya maupun aspek lingkungannya. ”Sehinggaketerlibatan aktor atau ahli dalam perencanaan juga penting.

Selain itu juga, upaya-upaya meyakinkan ke pemerintah pusat juga perlu dan harus masif dilakukan agar serapan anggarannya juga jelas dan terukur,” tandasnya.

Lebih jauh kata dia, jika rencana ini bisa terwujud, maka pada aspek sosiologisnya harus dipikirkan terlebih dahulu yakni kepada nasib para motoris speedboat dan motor kayu. Karena pembangunan jembatan ini, analisnya orang yang menggantung harapannya ke moda transportasi ini tentu pemerintah abai dan tidak memikirkan nasib mereka, maka bisa jadi kebijakan ini akan merugikan masyarakat lainnya. ”Dan bisa dianggap gagal dan menzalimi rakyat, yang akhirnya adalah melahirkan konflik,” tuturnya.

Sehingga itu, dirinya menyarankan kepada Pemkot Tikepagarmelakukan kajian mendalam dengan melibatkan para ahli, mencari solusi bagi para motoris, juga memperjelas sumber penganggarannya. ”Dan yang pasti, semoga rencana ini bukan hanya sekadar mimpi,” tutupnya. (tr-03/lex)

2018, Pemkot Realisasikan 243 Pembangunan

PEMBANGUNAN: Wali Kota Capt Ali Ibrahim menandatangani prasasti peresmian pembangunan infrastruktur Kota Tikep tahun 2018.

TIDORE – Kinerja Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) terbilang luar biasa. Lihat saja, selama 2018, sebanyak 243 kegiatan pembangunan berhasil direalisasikan Pemkot Tikep.

Realisasi pembangunan ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Bappelitbang) Tikep, Marwan Polisiri saat menyampaikan laporan kegiatan pembangunan ta-

hun 2018 disela-sela acara peresmian pembangunan infrastruktur secara simbolis oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota berupa sebuah jembatan wisata di Pulau Maitara, Sabtu (15/12) pekan

kemarin.

Wali Kota Capt. Ali Ibrahim dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021, baik itu infrastruktur laut maupun infrastruktur darat yang dapat menopang aktivitas perekonomian masyarakat dengan tetap berorientasi pada lingkungan yang lestari.

Begitu pula, tema yang diusung pada tahun 2018 adalah “Peningkatan pelayanan dasar di seluruh wilayah” yang mencakup peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, sering kali ditemui kendala khususnya pada pembangunan yang bersifat fisik.

“Misalnya para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, terkadang mengabaikan masalah lingkungan.

Sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaannya.

Untuk itu diharapkan kerjasama kita semua untuk bersama-sama dalam mengontrol dan menjaga proses pelaksananya,” ujarnya sembari mengatakan atas nama Pemkot Tikep, dirinya berharap agar pembangunan infra-

struktur yang sementara dilaksanakan maupun di tahun-tahun sebelumnya agar senantiasa dijaga dan dipelihara serta dilestarikan secara maksimal.

Sehingga pemanfaatannya dapat berkesinambungan secara terus menerus.

Sementara Kepala Bappelitbang, Marwan Polisiri melaporkan bahwa kegiatan pembangunan pada tahun 2018 sekitar 243 kegiatan pembangunan yang tersebar pada beberapa Dinas yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Dinas PU dan PR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, dinas Pertanian, Dinas Perindagkop dan UKM serta Dinas kelautan dan Perikanan.

Peresmian pembangunan Infrastruktur secara simbolis berupa satu buah Jembatan Wisata di Maitara ini merupakan satu dari 8 kegiatan pembangunan yang melekat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Dalam peresmian tersebut, Wali Kota Ali Ibrahim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Senin. Turut hadir, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kota Tikep, Forkompinda, pimpinan SKPD, Camat Tidore Utara, dan Kepala Desa se-Pulau Maitara, sertamasyarakat setempat. (tr-03/pn/lex)

PANITIA: Foto bersama panitia reuni akbar SMPN 3 Tidore. ft istimewa

Panitia Reuni SMPN 3 Terbentuk TIDORE - Panitia reuni akbar SMPN 3 Tidore terbentuk. Reuni akbar rencananya digelar 24 Februari 2019.

Panitia diketuai Sarifudin Adjam, dengan Wakil Ketua Hi.Daud M Ali dan Wahyudi Wahid.

Sekretaris Suldin Falabessy, bendahara Hj.Siti Hawa H. Panitia diperkuat juga dengan sejumlah seksi, yakni seksi acara koordinatornya Yusup Abdullah, seksi perlengkapan, Ali A.Rajak, seksi usaha dana Junaidi M.Saleh, seksi baksos Ishak Lukman, seksi humas dan dokumentasi Sardy Marsaoly, serta seksi konsumsi Kartini Husen.

Sejumlah kegiatan mewarnai acara reuni akbar, yang dimulai dengan giat bakti lingkungan dan ziarah kubur Jumat 22 Februari, giat jalan sehat dan donor darah Sabtu 23 Februari, dan acara puncak pada Minggu 24 Februari di kompleks SMPN 3 di Kelurahan Tomolou Tidore Selatan. “Untuk kostum saat acara puncak pakaian putih-biru yang disiapkan panitia,” kata sekretaris panitia Suldin Falabessy. Panitia juga berharap setiap angkatan memberikan cenderamata untuk sekolah seperti laptop atau AC. (onk/pn).

4

HARIAN

MALUT POST

HALUT & HALSEL

SENIN, 17 DESEMBER 2018

2019 UPT Dikbud Dihapus Guru di Halsel Bakal Bertambah Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen

LABUHA – Krisis guru di Halmahera Selatan akan segera diatasi.

Ini karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan berencana menghapus Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019 mendatang.

”Penghapusan ini dilakukan sesuai petunjuk teknis (juknis) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI,”kata Sekretaris Dikbud Umar Iskandar Alam yang dikonfirmasi Malut Post, Minggu (16/12).

Umar mengatakan setelah ditiadakan, maka pegawainya yang berjumlah ratusan itu akan ditarik kembali ke sekolah untuk mengisi kekosongan tenaga guru, serta yang tenaga administrasi akan ditarik ke dinas.”Kalau sudah diterapkan, sudah pasti jumlah guru di Halsel akan bertambah,”ucapnya.(sam/ met)

UPTD: Salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Desa Bibinoi yang akan dilebur 2019 mendatang.

SAMSIR HAMAJEN/MALUT POST

Pagu 30 Kecamatan Ditetapkan Rp 9 M

FOLLOW UP Sekretaris Dikbud Bantah Potong Gaji Guru TOBELO – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Halmahera Utara Hertje Manuel membantah dituding memotong gaji guru kontrak Rp 250 ribu per bulan untuk keperluan BPJS kesehatan.

Menurutnya, meski awalnya menggelar pertemuan dan menyampaikan pemotongan tersebut kepada para guru, tetapi upaya pemotongan yang direncanakan itu tidak dilakukan. ”Gaji mereka tidak jadi dipotong karena Rp 1.700.000 ribu yang diterima per bulan saja tidak sesuai UMP. Makanya kami juga tidak memong untuk keperluan BPJS,”ungkapnya.

Tak hanya itu, dirinya juga sudah menanyakan ke Bagian Keuangan Dikbud dan hasilnya mereka juga mengaku tidak memotong. ”karena itu, kami minta guru kontrak yang gajinya dipotong itu agar membawa bukti ke Dikbud untuk dicocokkan dengan data di keuangan,” harapnya. (tr-04/met)

LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan menetapkan pagu anggaran 30 kecamatan Rp 9 miliar dalam APBD 2019. Dari jumlah tersebut, setiap kecamatan memperoleh Rp 300 juta lebih. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Helmi Surya Botutihe yang dikonfirmasi juga mengakui penetapan anggaran tersebut.”Saya kurang hafal nominalnya. Tetapi yang jelas sudah ditetapkan,”ujarnya.

Sementara hal yang sama juga disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BPPKD Halsel Farid Husen. Menurutnya, anggaran yang ditetapkan Rp 9 miliar dengan rincian per kecamatan di atas Rp 300 juta.(sam/met) FASILITAS: Kantor Kecamatan Bacan Timur Tengah. Mulai tahun depan kantor kecamatan ini akan diberi pagu anggaran Rp 300 juta.

SAMSIR HAMAJEN/MALUT POST

Bendahara Beber Utang Dinas LABUHA – Badan Kepegawaian Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPKD) Pemkab Halmahera Selatan dililit utang. Tak tanggungtanggung utang pihak ketiga yang dipinjam atas perintah Kepala BPPKD Marten Puka Puka itu jumlahnya ratusan juta rupiah.”Setiap saat kami ditagih utang. Merasa tertekan saya minta mun-

dur dari jabatan bendahara,”kata Bendahara Arsadik Lahabiru kepada wartawan, Minggu (16/12).

Arsadik terang-terangan membuka utang instansinya.”Saya tidak mau lagi menanggung beban besar pada jabatan saya,”ungkapnya.

Meski demikian, pengajuan pencairan mu-

lai dilakukan. Sementara pihak ketiga selalu datang menagih.”Saya mau ajukan pengunduraan diri dari jabatan bendahara, karena utang menumpuk,”ujarnya. Sementara Kepala BPPKD Marten Puka Puka yang dikonfirmasi terkait sikap bendahara belum memberikan jawaban. (din/met)

TPQ Al-Badru Wisuda 16 Santri

RAMLAN HARUN/MALUT POST

WISUDA: Santriwan dan santriwati Taman pengajian Qur’an (TPQ) Al-Badru Tobelo yang diwisudakan, Minggu (16/12) kemarin.

TOBELO – Taman Pengajian Qur’an (TPQ) Al-Badru Tobelo menggelar wisuda khatamul qur’an untuk 16 santriwan dan santriwati, Minggu (16/12).

Kegiatan dengan tema ‘membentuk dan memantapkan generasi milenial menjadi generasi qur’ani yang berakhlakul karimah’ itu juga dihadiri orang tua santri. ”Wisuda hari ini (kemarin, red) adalah wisuda yang ketiga. Karena sebelumnya dilaksanakan 2011, 2014 dan 2018,” kata pembimbing TPQ

Masni Tjan kepada Malut Post usai kegiatan.

Sementara Kepala Kemenag melalui staf Seksi Pendis Jubaer dalam mengatakan tema yang diangkat dalam wisuda kali ini sangat tepat dengan kondisi. Karena untuk tantangan era milenial secara internal dan eksternal ada. Bahkan, secara eksternal sangat besar tantangannya. Karena itu, orang tua harus mengawasi anak-anak secara ketat dan diberi pemahaman agama. (tr04/met)

Kapolres: Natal Momen Memupuk Persaudaraan TOBELO – Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Utara merayakan natal, Sabtu (15/12) malam. Kegiatan yang berlangsung di Aula Amarta Mapolres ini dengan tema ‘Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita’ ini dihadiri seluruh jajaran polres.

Kapolres AKBP Yuyun Arief mengatakan situasi natal ini menjadi momentum untuk memupuk rasa persaudaraan. Utamanya secara internal jajaran Polres Halut sehingga secara internal lebih berupaya meningkatkan etos kerja. Perayaan natal yang dilaksanakan bukan hanya sebagai rutinitas, akan tetapi lebih dimaknai sebagai momentum untuk membangun keimanan umat.

Sementara Pdt. Irene Tetelepta Musa, STh dalam khutbah natal, mengatakan perayaan natal bukan sekadar sebuah rutinitas, tetapi dengan iman kita percaya bahwa kelahiran Yesus Kristus, Allah Menggenapi Janjinya.

Karena itu, harus dimaknai sebagai sebuah jaminan keselamatan.(tr-04/met)

Kabid Dikdas Jarang Berkantor LABUHA – Kepala sekolah (kepsek) mengeluhkan sikap Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Halsel Sri Suhendari yang jarang berkantor.”Sudah beberapa kali kami datang untuk berurusan selalu tidak ketemu karena pintu ruangannya

tertutup,”keluh sejumlah kepsek.

Tak berkantornya Sri ini karena sering keluar daerah. Bahkan pada pada ujian semester pekan kemarin, Sri tidak berada di tempat. Padahal tugasnya membantu Kadikbud melaksanakan urusan pendidikan dasar. Mulai dari menyiapkan bahan hingga penyusunan rencana

kerja. Sementara Sekretaris Dikbud Umar Iskandar Alam yang dikonfirmasi mengaku tak berkantornya Sri ini sedang melaksanakan tugas di Jakarta sudah 14 hari.”Keberadaannya di Jakarta dalam rangka melakukan koordinasi terkait persiapan ujian SMP,”ungkapnya. (sam/ met)

HALMAHERA BARAT

SENIN, 17 DESEMBER 2018

5

Bupati Ajak Kaum Muda Gali Nilai Budaya

PENUTUPAN : Bupati Danny Missy saat menghadiri acara penutupan Even Pesona Budaya Kepulauan Rempah, Sabtu (15/12) malam lalu.

JAILOLO – Bupati Danny Missy resmi menutup event pesona budaya kepulauan rempah yang digagas Kementerian Pariwisata RI, Sabtu (15/12). Penutupan event yang berlangsung di aeral Festival Teluk Jailolo (FTJ) ini dihadiri Wakapolres Kompol Angga Heldiansyah,S.IK, Danramil 1501-03/Jailolo Kapten Inf Yany CH Paunno, mewakili Danyonif RK 732/Banau Dankima Kapten Inf Asep Saripudin, pejabat Kementerian Pariwisata RI dan Sultan Jailolo Muh Ahmad Syah.

Bupati dalam sambutannya mengatakan Indonesia merupakan negara yang dianugerahi beragam budaya. Masing-masing wilayah diperkaya dengan berbagai macam ritual kebudayaan yang turut menghiasi bingkai kebhinekaan.

Tentu bukan Indonesia namanya jika tidak ada keberagaman. Karena semenjak kemerdekaan yang diikrari dengan dasar negara pancasila, di sinilah Indonesia menegaskan dan mendeklarasikan diri sebagai negara yang berdiri

di atas sendi pluralitas.”Karena itu, pemerintah daerah mengapresiasi pihak kementerian dan jajarannya atas kegiatan tersebut,”ungkapnya.

Orang nomor satu di Pemkab Halbar ini mengharapkan kegiatan kegiatan ini bisa dijadikan media untuk membangun animo generasi muda dalam menggali, mengenali dan memahami nilai-nilai budaya Halmahera Barat yang syarat dengan kearifan dan tata nilai khas, serta membangkitkan gerakan ekonomi kerakyatan melalui kreativitas di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif.”Perlu saya ingatkan kembali bahwa akhir-akhir ini banyak kejadian yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai kita terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mari ciptakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar sesama dengan selalu memupuk rasa cinta kepada tanah air dan pancasila,”harapnya.(din/met/pn)

APBD 2019 Disahkan Rp 989 Miliar BANTUAN

Bupati Minta SKPD Jalankan Program Dengan Baik Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil

BANTUAN : Danramil 1503 Jailolo saat menyerahkan bantuan bedah rumah di Desa Akediri Kecamatan Jailolo, Sabtu(15/12)

Kodim 1501/Ternate Salurkan Bantuan JAILOLO – Kodim 1501/Ternate – Halbar menyerahkan bantuan bedah rumah di Desa Akediri Kecamatan Jailolo, Sabtu (15/12). Kegiatan yang dipimpin langsung Danramil Jailolo Kapten inf Yany CH Paunno bersama tujuh anggotanya itu dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika tahun 2018.

Rumah yang dibedah itu milik keluarga Ferkilaus Boni (petani) Desa Akediri.”Bantuannya berupa semen, cat tembok, keramik, dan ongkos kerja tukang,”kata Danramil. Keluarga yang dibantu ini adalah anak dari tokoh adat suku sahu yang kehidupannya masuk kategori kurang mampu.”Jadi bantuan ini merupakan kerja massal masyarakat dengan TNI sesuai moto Bersama Rakyat TNI Kuat,”ujarnya Terpisah Kepala desa (Kades) Akediri Belly mengapresiasi pihak TNI, khususnya Kodim 1501 atas bantuan bedah rumah kepada masyarakat.”Semoga dengan kebersamaan ini TNI dan masyarakat semakin solid, kompak bekerja sama serta bahu membahu dalam bekerja,”harapnya.(din/met)

JAILOLO – DPRD Halmahera Barat menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 Rp 989.513.782.452. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin langsung Ketua DPRD Juliche D Baura, Jumat (14/12).

Juru bicara badan anggaran (Banggar) Sofyan Kasim menjelaskan APBD yang ditetapkan sebesar Rp. 989 miliar itu turun 16 persen jika dibandingkan 2018 sebesar Rp 1.181.336.761.894. Perubahan target pendapatan tersebut disesuaikan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2018 dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat ter-

kait penghematan anggaran pada APBN 2019 sehingga berpengaruh pada jumlah dana transfer maupun dana bagi hasil yang diterima daerah.”Dari struktur APBD yang telah dibahas antar Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu, pemkab diharapkan mampu mengelola APBD dengan baik dan penuh transparan,”ungkap Sofyan saat membacakan hasil pembahasan Banggar dan TAPD. Sofyan menambahkan, pendapatan 2019 dengan rincian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) 2018 Rp 222.942.372.131 menurun Rp 152.437.791.727 atau 16,24 persen, sehingga 2019 PAD dirancang Rp 70.504.580.404. Sementara belanja APBD 2019 Rp 906.242.450.506 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 572.499.480.074 dan belanja langsung Rp 333.742.970.432. Pembiayaan netto Rp 83.271.331.946 yang dikurangi dengan surplus belanja Rp 83.271.331.946). Maka sisa lebih pembiayaan tahun berkenan Rp 0 rupiah atau berimbang.

Sesuai peraturan Menteri Keuangan (Menkeu)

Nomor 106/PMK 07/2018 tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD tahun 2019 mengatur bahwa, Pemkab Halbar tidak diperbolehkan merancang defisit diatas 3,5 persen dari total pendapatan.”APBD yang telah dibahas dan ditetapkan bersama Banggar kiranya dapat digunakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,”harapnya. Sementara Bupati Danny Missy dalam sambutannya mengatakan sebagai kepala daerah bersama seluruh jajaran SKPD mempunyai obsesi dan kemauan yang keras untuk melaksanakan visi misi dan program pembangunan daerah sebagaimana direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Karena itu, dirinya berharap agar APBD 2019 yang disetujui ini pada pelaksanaannya benar-benar diarahkan untuk mewujudkan visi misi dan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.”Mudah-mudahan apa yang dihasilkan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,”harapnya.(din/met)

Kesbangpol Menyapa Desa Syarif: Danny Pemimpin Penuh Kasih JAILOLO – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkab Halmahera Barat menggelar kegiatan menyapa masyarakat, Minggu (16/12).

Kegiatan yang dipusatkan di Gereja GMIH Desa Goal Kecamatan Sahu Timur itu tujuannya untuk menumbuhkan nilai pancasila kepada generasi muda.

Kepala Kesbangpol Halbar M Syarif Ali mengatakan kegiatan yang berlangsung sehari itu tujuan lainnya adalah merevitalisasi niali-nilai pancasila dan kebangsaan di tengah gempuran isu-isu modernisasi dan globalisasi. Karena itu, anak-anak usia dini mulai dari usia 0 - 6 tahun harus diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang aplikasi nilai pancasila dalam praktek kehidupan sehari-hari. Seperti gotong royong,

MENYAPA DESA : Kesbangpol Halbar saat menggelar kegiatan menyapa desa di GMIH Desa Goal Kecamatan Sahu Timur, Minggu (16/12) kemarin.

saling menghargai antar sesama, saling peduli, menjalankan ajaran agama yang baik, dan lain sebagainya.”Lokus kegiatan kesbang menyapa kali ini sasarannya adalah anak-anak usia dini pada sekolah minggu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam momentum natal yang mengharuskan untuk saling berbagi dan mengaisihi antar sesama,”ungkapnya.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kuis kebangsaan kepada anak sekolah minggu dengan hadiah bingkisan natal dan sepeda.

Kuis yang digagas untuk dijawab oleh anak-anak itu, seperti mengenal pemimpin di negara ini dan khususnya pemimpin di daerah seperti Bupati Danny Missy. Karena di samping disibukkan dengan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat

yang begitu besar, tetapi masih meluangkan waktu untuk menghadiri acara keagamaan seperti rajin ke gereja, beribadah, menghadiri acara maulid nabi dan lainnya.”Tipe pemimpin yang religius dan muatan kasih yang besar ini patut diteladani, karena memimpin mengedepankan kasih,”katanya.

Sementara Pdt Dominggus Eny, selaku pimpinan jemaat mengapresiasi terobosan program kesbangpol. Menurutnya, kegiatan seperti ini baru dilaksanakan kesbangpol dan tidak seperti biasanya.”Kegiatan ini justru menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu hadir dan memberikan sentuhan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat,”ucapnya. Hadir dalam kegiatan ini selain anak sekolah minggu juga orang tua wali.(din/met)

6

HARIAN

MALUT POST

MOROTAI & SULA

SENIN, 17 DESEMBER 2018

Jaring Muroami Marak di Sula MENUJU PEMILU Sosialisasi kepada Anggota Pramuka SANANA - Edukasi kepala pemilih pemula khususnya anggota penegak pramuka, digelar Bawaslu Kepsul, pekan lalu.

Menurut Ketua Bawaslu Kepsul Iwan Duwila, edukasi ini akan menjadi bekal dalam proses pemilu pada 2019 yang saat ini telah berjalan serta membentuk karakter pemilih pemula sebagai pemilih cerdas, serta berperan melakukan pengawasan partisipatif pemilu.

Bawaslu juga memberikan langkahlangkah penindakan yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan politik, serta langkah yang sifatnya pencegahan, salah satunya melaksanakan kegiatan soasialisasi pengawasan partisipatif pemilih pemula. ”Ini penting agar adik-adik mendapat pencerahan dan pendidikan politik dalam momentum Pemilu 2019,” katanya. (ikh/onk).

DKP Kepsul Diminta Bertindak SOFIFI - Kendati sudah dilarang, sejumlah kelompok nelayan di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dikabarkan masih saja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan jaring muroami.

Hal ini membuat geram Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut). Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Malut Abdullah Assagaf dalam rilisnya ke Malut Post, Minggu (16/12) mengaku geram mendengar informasi tersebut. Dia menjelaskan, larangan alat tangkap jaring muroami sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-RI. Menurutnya, alasan pelarangan menggunakan jenis jaring muroami karena dinilai tidak selektif sehingga dapat mengancam

ILUSTRASI: Penggunaan jaring muroami.

keberlangsungan siklus hidup ikan.

“Jaring muroami itu terkategori alat tangkap ikan yang tidak selektif sehingga bisa menggerus ikan-ikan berukuran kecil yang belum layak tangkap,” jelas Abdullah.

Alumnus Alkhairat Palu itu menganggap selain tidak selektif, penggunaan jaring muroami juga dikhawatirkan berdampak pada pengrusakan habitat terumbu karang di dasar perairan dimana terumbu karang meru-

pakan salah satu sumber produksi makanan dari berbagai jenis biota di laut. Untuk itu, pihaknya (DKP Malut-red) menghimbau kepada kelompok nelayan di Sula yang masih menangkap ikan menggunakan jenis alat tangkapan muroami agar segera menghentikan aktivitasnya dan mengganti dengan alat tangkapan lain yang tidak dilarang. Dirinya juga memastikan, jika surat izin penangkapan kelompok nelayan tersebut tidak

Listrik Sanana Makin Parah

PENDIDIKAN Bangun PAUD di 88 Desa DARUBA-Pemkab Pulau Morotai berupaya tahun depan membangun PAUD di semua desa.

Wakil Bupati Pulau Morotai Asrun Padoma menjelaskan, hingga saat ini sudah berdiri 69 PAUD dengan tenaga kependidikan 308 orang. Dari total lembaga yang ada, 39 persen berada di Kecamatan Morsel, 20 persen di Morselbar, 16 persen di Morut, 15 persen Morotai Jaya dan 10 persen di Morotai Timur.

Namun karena belum semua desa berdiri PAUD, maka diusahakan kedepan semua desa harus ada PAUD. “Kedepan kita upayakan minimal satu desa satu PAUD,” tutur Asrun. (tr-02/ onk).

pernah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, “Untuk surat izin penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap yang dilarang, kami (DKP Malut-red) sudah sampaikan ke PTSP Provinsi agar jangan diterbitkan izinnya,” kata Aba- sapaan akrab Abdullah.

Sementara, Kepala Seksi Pengawasan DKP Malut Abdullah Togubu, SH juga sudah berkomunikasi dengan Kelompok Pengawasan Masyarakat untuk bergerak ke lokasi memantau aktivitas kelompok nelayan yang diduga menggunakan alat tangkap muroami. Dirinya juga berharap agar DKP Kepsul pada situasi seperti ini tidak tersandera pada fungsi pengawasan perairan yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana mandat UU Nomor 23 Tahun 2014. “Kami berharap DKP Sula mau proaktif berkoordinasi dengan instansi penegakan hukum seperti Polairud dan TNI-AL setempat, sehingga pelanggaran perikanan seperti ini bisa ditindak secara tegas, sebab ini sumber daya milik bersama,” pungkasnya. (kox).

BAHAYA: Inilah kondisi jembatan darurat yang dibangun warga Desa Dehegila

Jalan dan Jembatan Dehegila Butuh Perhatian DARUBA - Kondisi jalan dan jembatan di SP 2 dan SP 4 Nakamura Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan, memprihatinkan.

Amatan Malut Post, jembatan darurat dibuat menggunakan batang kelapa, dan kondisinya sangat parah dan membahayakan penggunanya.

“Setiap hujan jembatan langsung

rusak, jika hujan besar kami tidak bisa melewati sungai,” keluh Amil, warga Dehegila. Nanti setelah air surut baru bisa dilewati. Bukan hanya itu saja, kondisi jalan di kawasan tersebut belum baik. Dia berharap Pemkab Pulau Morotai memperhatikan kondisi ini dan membangun jembatan permanen. (tr-02/onk).

SANANA - Perbaikan dua mesin yang rusak di PLTD Waikolopa belum selesai dilakukan.

Di tengah proses perbaikan tersebut, gangguan lain justru terjadi. Tegangan listrik tiba-tiba drop sehingga frekuensi pemadaman bertambah. Siang kemarin (16/12) listrik padam tujuh kali Bahkan padamnya dalam hitungan menit. “LamYODHI Ayodhia pu baru menyala, lima menit lagi padam,” keluh sejumlah warga.

Menejer PLN Area Sanana Yodhi Ayodhia menuturkan, penyebabnya karena gangguan jaringan di jalur arah Fukweu, membuat pasokan listrik ke Kota Sanana terganggu. ”Mesin sempat low oil pressure kemudian padam lagi terutama di jalur Desa Fukweu,” kata Yodhi. Terkait perbaikan dua mesin, dia berjanji dalam minggu ini juga selesai sehingga listrik kembali normal. “Empat hari kedepan perbaikan dua mesin ini diperkirakan selesai,” janjinya. (ikh/onk).

Bunda PAUD Morotai Dikukuhkan DARUBA-Ketua Tim Penggerak PKK, Sherly Tjoanda Laos dikukuhkan menjadi Bumda PAUD Morotai Periode 2017-2021 di aula Kantor Bupati Morotai, Sabtu,(15/12).

Pengukuhan dilakukan Bunda PAUD Malut Hj. Faoniah H. DJaohar Hi Abdul Gani Kasuba.

Dalam sambutannya, Faoniah mengatakan, anak usia dini menjadi fondasi bangsa, sehingga pendidikan mereka merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, keluarga, bunda PAUD provinsi hingga kecamatan.

Sementara Bunda PAUD Morotai Sherly Tjoanda Laos mengaku selama mendampingi Bupati Benny Laos, dia selalu memperhatian pendidikan dan kesehatan. Dengan memanfaatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor, perhatian itu terwujud dalam ragam bentuk kegiatan. ”Baru-baru ini kami kampanyekan gemar makan ikan di sekolah dengan tujuan agar masyarakat memahami manfaat ikan untuk kesehatan,” kata Sherly.

Dia juga intens memperhatikan pendidikan.

Nantinya tenaga kependidikan anak usia dini akan mendapat insentif “Kita juga akan menambah sarana bermain dan prasarana gedung PAUD,” janjinya.(tr-02/onk).

POLMAS

SENIN, 17 DESEMBER 2018

HARIAN

MALUT POST

7

Art: Resayfa Rumra

Hari Ini Pembacaan Gugatan AHM-Rivai KPU Siap Beri Jawaban TERNATE - Meski Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) sudah berakhir, namun proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon antara KPU Malut dan AHM-Rivai tetap berjalan.

KPU Malut sendiri mengaku siap menjawab pokok gugatan pemohon AHM-Rivai pada sidang yang berlangsung Senin (17/12) hari ini dengan agenda pembacaan pokok Pemohon sekaligus jawaban

Termohon.

“Besok (hari ini, red) agenda sidang di PTUN adalah pembacaan materi gugatan Pemohon, pada saat yang sama nanti akan diberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan jawaban,” kata Divisi Hukum KPU Malut, Buchari Mahamud usai Pleno Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di Hotel Grand Dafam Bela, Minggu (16/12).

Pokok gugatan yang dimasukan

CSR Harap Warga Nikmati CSR Harita Nickel HALSEL - Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku Utara, Abdurahman Lahabato mengapresiasi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan tambang Harita Nickel.

Ia mengharapkan agar CSR yang diber ikan, bisa ABDURAHMAN Lahabato dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. “Memang, setiap perusahaan dilaporkan telah menyalurkan CSR adalah betul seperti perusahaan tambang Harita Nickel yang beroperasi di Pulau Obi dan tentunya bisa dirasakan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Abdurahman Lahabato, Sabtu (15/12).

Menurut Abdurahman, penyaluran dana CSR merupakan kewajiban perusahaan yang beroperasi di sekitar lingkar tambang dan tentu manfaatnya bisa terasa secara menyeluruh bagi masyarakat sekitarnya.

Sementara itu, Chief Deputy Head Exrel dan CSR Harita Nickel, Alexander Lieman mengatakan Harita Nickel telah melakukan berbagai kegiatan CSR seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas atau Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Disebutkan, adapun sejumlah kegiatan CSR yang telah dilakukan, yakni mendirikan rumah ibadah baik masjid ataupun gereja, mendirikan ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar di SD Kawasi, melakukan kegiatan pemberdayaan holtikultura oleh warga di Desa Kawasi, menyediakan dokter serta sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat sekitar, dan sebagainya. “Dalam merekrut tenaga kerja kami juga lebih mengutamakan pemuda di sekitar Obi dan Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya kami juga pernah mengirim beberapa para pemuda di Desa Kawasi untuk mendapat pengetahuan dalam rangka transfer teknologi ke negeri China,” kata Alex.

Selain itu, katanya, perusahaan juga pernah melakukan School Development Program dalam rangka pengentasan pendidikan.

Bekerja sama dengan ProVisi Education, Harita Nickel melakukan pelatihan dan pendampingan intensif yang akan membentuk budaya positif sekolah. “Semua program CSR yang kami lakukan ini demi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan serta untuk kesejahteraan baik di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya,” kata Alex. (pn/jfr)

gung jawabnya KPU AHM-Rivai yakni mesetelah penetapan paminta KPU Malut agar sangan calon terpiltidak membatalkan ih, hari ini (kemarin, rekomendasi diskualired),” pungkasnya. fikasi yang dikeluarkan Sementara Sekreoleh Bawaslu Malut. taris DPD I Golkar “Jadi, sidang kali ini Malut, Hamid Usman hanya pembacaan mengatakan, keputumateri gugatan dan san di MK dan proses penyampaian jawadi PTUN adalah dua ban. Tidak ada agenda hal yang berbeda. pembuktian,” jelasnya Namun dia sendiri Buchari. belum bisa memasDia menambahkan, BUCHARI Mahmud tikan apakah gugatan pihaknya akan membawa hasil putusan MK terkait AHM-Rivai ditolak atau diterima. perselisihan hasil pemilihan (PHP) “Apabila PTUN menerima gugatan Pilgub Malut sebagai alat bukti di pemohon dengan mendiskualifikasi PTUN. “Proses di PTUN ini masih AGK-YA, pastinya AGK-YA melakupanjang dan sudah tentu butuh kan kasasi di Mahkamah Agung. waktu lama. Olehnya itu, untuk Karena kita juga belum tahu pasti pilgub Malut ini sudah bukan tang- kapan berakhir,” ujarnya. (tr-01/jfr)

“Proses di PTUN ini masih panjang dan sudah tentu butuh waktu lama. Olehnya itu, untuk pilgub Malut ini sudah bukan tanggung jawabnya KPU setelah penetapan pasangan calon terpilih, hari ini (kemarin, red),” BUCHARI MAHMUD Anggota KPU Malut

Gubernur Serahkan Rumdis ke Halbar

SEGERA DISERAHKAN: Rumah Dinas Gubernur yang terletak di Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah yang akan diserahkan Pemporv Malut ke Pemkab Halbar.

Tegaskan Bakal Tarik Paksa Mobdin Peliput : Rusdi Abdurahman Editor : Jufri Duwila SOFIFI - Janji Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani (AGK) Kasuba melepas rumah dinas (Rumdis) Gubernur yang

Golkar Masih Optimis Raih Posisi Ketua

terletak di Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dan pindah ke Sofifi bakal diwujudkan dalam waktu dekat.

Namun rumdis tersebut tidak diserahkan langsung ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, me-

lainkan masih akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar), dan Pemkab Halbar yang akan menyerahkan ke Pemkot Ternate.

Kepastian penyerahan ini disampaikan Gubernur kepada Malut Post saat ditemui di Masjid Nurul Hasan, Kantor Gubernur, Minggu

Golkar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah siapkan kekuatan untuk memenangkan Pileg dan mempertahankan posisi sebagai ketua DPRD” HAMID USMAN Sekretaris DPD I Partai Golkar Malut

TERNATE - Meski gagal dalam pertarungan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Maluku Utara (Malut), Partai Golkar masih optimis menduduki posisi sebagai ketua DPRD Malut pada pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang. Karena itu, saat ini, partai

berlambang pohon beringin ini terus fokus mengkonsolidasikan kekuatan untuk hadapi Pileg 2019 tersebut.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Malut, Hamid Usman kepada Malut Post mengatakan, Golkar

sudah siapkan kekuatan untuk mempertahankan kursi terbanyak pada Pileg 2019 nanti.

“Kita sudah punya Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni AGK dan Yasin Ali. Momentum ini (Pilgub) sudah selesai. Sekarang kita

(16/12).

Dikatakan, sebelum diserahkan, rumdis tersebut terlebih dulu akan dilakukan perbaikan pada sejumlah fasilitas yang sudah mulai rusak, dan juga menghitung nilai aset yang ada dalam rumah dinas tersebut. Sehingga ketika diserahkan, tidak ada lagi yang bermasalah. “Jadi, tidak terkesan kita lari atau diusir, kita akan perbaiki dulu fasilitas yang dianggap rusak,” katanya.

Orang nomor satu di Pemprov Malut ini mengaku, di akhir kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur M. Natsir Thaib akan fokus beraktivitas di Sofifi. Karena itu, semua fasilitas, terutama kendaraan dinas sudah harus dipindahkan ke sofifi. “Bagi kepala SKPD yang mobilnya masih di Ternate, saya ingatkan bahwa saya akan tarik mobilnya dan orangnya saya biarkan di Ternate. Silakan maknai sendiri maksud saya,” tegasnya.

Dirinya akan memerintahkan Satpol PP untuk menginventarisir seluruh mobil dinas yang masih berada di Ternate untuk ditarik ke Sofifi. “Daripada ditarik secara paksa, lebih baik secepatnya dikembalikan ke sofifi. Surat edaran sudah saya buat dua bulan lalu, tapi tidak ada yang menghiraukan.

Nanti akan ditarik secara paksa,” tegasnya. (udy/jfr)

hadapi momentum penting ,yaitu Pileg dan Pilpres. Golkar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah siapkan kekuatan untuk memenangkan Pileg dan mempertahankan posisi sebagai ketua DPRD,” tandasnya usai Pleno Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, kemarin (16/12).

Selain Pileg, Sekretaris Tim Pemenang Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (JokowiMa’ruf ) Malut ini mengaku juga fokus pada Pilpres. “Golkar dan P D I Pe r ju a n ga n m e n g u s u n g paslon yang sama, karena itu mari kita fokuskan untuk kemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019,” imbaunya. (tr-01/jfr)

8

HARIAN

SAMBUNGAN ETALASE

MALUT POST

...AGK Samb Hal. 1

“Sementara untuk definitif nanti kita lihat siapa yang pantas,” ujarnya.

Kepala dinas lain yang tak lepas dari evaluasi adalah Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Imran Jakub.

Menurut AGK, Imran dievaluasi lantaran banyaknya desakan dari DPRD Provinsi untuk mencopotnya.

Meski begitu, gubernur dua periode ini tidak secara tegas mengatakan akan melengserkan Imran dari jabatannya.

Selain tiga nama tersebut, pejabat eselon II lain yang masuk daftar evaluasi adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dan Inspektorat.

AGK mengungkapkan, dua jabatan itu sama-sama vital. “Sehingga perlu ada evaluasi. Kalau Keuangan sudah jalan bagus, tapi Inspektorat-nya perlu ada evaluasi lagi, jangan sampai penggunaan dana tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik akibat Inspektorat yang lemah,” terangnya.

Mantan Wakil Gubernur ini mengakui, selama ini banyak pihak menilai dirinya terlalu lemah menjalankan pemerintahan. Pasalnya, AGK lebih mengedepankan perasaannya sebagai seorang ustaz. “Namun untuk periode kedua ini saya ingin benar-benar menjadi gubernur. Cukup satu periode saja saya kedepankan perasaan ustaz. Periode kedua ini saya harus benar-benar tegas.

Pimpinan SKPD yang bekerja tidak maksimal harus diganti,” tegasnya.

Penempatan kepala dinas ke depan, sambungnya, tidak mempertimbangkan aspek politik. Apalagi faktanya, para kepala dinas sebagai ASN tidak bekerja untuk dirinya dalam suksesi pemilihan gubernur kemarin. “Kalau mereka bekerja, hampir seluruh kepala dinas berdomisili di Ternate, tapi saya kalah.

Morotai apalagi, padahal kampung saya. Begitu juga Halut. Jadi tidak ada kepala dinas yang bekerja, sehingga saya sudah harus tegas menilai dan mengevaluasi setiap saat,” tambahnya.

Pada periode kedua ini, AGK menekankan akan fokus menata aparatur dan pembangunan. “Dan wakil saya seorang teknokrat, maka fokusnya menata pembangunan khususnya pada aspek perencanaan pada 10 kabupaten/kota. Sehingga kue pembangunan harus terbagi rata. Jangan (hanya) Ternate yang sudah begitu maju, tapi terus fokus pembangunan masih ada kabupaten/kota lain yang perlu diperhatikan secara serius,” tandasnya.

Pleno Penetapan Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara akhirnya menggelar pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2019-2024. Pleno yang berlangsung Minggu (16/12) itu digelar di Grand Dafam Hotel Ternate.

Pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) ditetapkan sebagai pemenang pilgub dengan perolehan 176.669 suara sah. Se-

SENIN, 17 DESEMBER 2018

mentara Ahmad Hidayat Mus-Rivai umar (AHM-Rivai) meraih 175.749 suara, Burhan Abdurahman-Ishak Djamaluddin (Bur-Jadi) 139.365 suara, dan Muhammad Kasuba-A. Madjid Husen (MK-Maju) 63.902 suara. Ketetapan kemenangan itu diputuskan dalam surat Nomor: 68/ PL.03.7-Kpt/82/Prov/XII/2018.

Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo kepada wartawan mengatakan, dengan pleno penetapan tersebut, maka semua rangkaian proses pilgub Malut telah selesai. “Pleno penetapan pemenang ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, dimana telah memutuskan paslon yang diusung PDIP dan PKPI itu yang meraih suara terbanyak pertama. Berdasarkan keputusan MK, maka hari ini (kemarin, red) kita pleno penetapan pemenangnya, dan AGK-YA yang resmi dan sah sebagai pemenang pilgub Malut,” ujarnya.

Hasil pleno juga langsung disampaikan kepada masing-masing partai pengusung keempat paslon, Badan Pengawas Pemilu, KPU RI dan DPRD Malut. “Berita acara hasil pleno sudah disampaikan ke semua pihak, termasuk DPRD Provinsi untuk nantinya diteruskan ke Mendagri,” aku Syahrani.

Dia juga mengapresiasi semua pihak yang telah mengawal proses pilgub hingga tuntas. “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, termasuk para wartawan yang telah mengawal proses pilgub sampai selesai,” ucapnya.

Semua kubu menerima hasil pleno tersebut dengan lapang dada.

Termasuk AHM-Rivai yang selama ini merupakan pesaing terdekat AGK-YA dalam hal perburuan suara.

Secara kelembagaan, Partai Golkar sebagai pengusung utama AHMRivai juga mengucapkan selamat kepada AGK-YA. “Golkar menerima dengan penuh putusan MK dan KPU. Saya selaku tim pemenang AHM-Rivai mengucapkan selamat kepada AGK-YA sebagai gubernur dan wakil gubernur Malut,” kata Sekretaris DPD I Golkar Malut, Hamid Usman.

Hamid menyampaikan, pihaknya sempat meminta KPU menunda pleno penetapan. Penundaan dimaksudkan sembari menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas gugatan AHM-Rivai terhadap KPU. “Tapi tidak bisa (ditunda) karena memang ini waktu terakhir KPU untuk pleno. Karena itu kami terima dengan penuh hati,” tutup Hamid.

Di tempat yang sama, Ketua DPD PDI Perjuangan Malut, Muhammad Sinen meminta agar semua pendukung dan simpatisan AGK-YA tidak lagi membuat gerakan tambahan yang menimbulkan kegaduhan.

“Jangan ada lagi gerakan tambahan.

Yang terpilih adalah gubernur kita semua, bukan gubernur PDIP, bukan gubernur tim sukses,” imbuhnya.

Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan ini juga berharap AGK dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik pada periode kedua ini.

“Kita berharap agar lebih baik dari sebelumnya,” tandasnya.(udy/tr01/kai)

...SAMURAI Samb Hal. 1 Minggu (16/12) kemarin, pemkab yang diwakili Asisten I Muhlis Baay bertemu warga Lusuo di kantor desa mereka. Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak pemkab mencabut izin operasi PT Karunia Arta Kamilin (KAK) yang hendak mengeruk pasir pantai mereka. Meski perusahaan yang beroperasi di Morotai Utara dan Morotai Jaya itu telah melakukan sosialisasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), warga

...CPNS Samb Hal. 1 Sementara pelamar yang berhak mendapat bonus nilai didasarkan pada data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

“Disebutkan bahwa putra-putri daerah yang mendaftar pada formasi guru dan tenaga kesehatan, khususnya daerah terpencil,” tuturnya, Minggu (16/12).

Namun di Ternate, ungkap Junus, hasil verifikasi di lapangan menunjukkan hanya

...TRANSPORTASI Samb Hal. 1 dihadiri 100 lebih peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh pemuda. Kegiatan ini menghadirkan pembicara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Bupati Pulau Morotai Benny Laos dan Moderator Joko Setijowarno.

Dialog kebangsaan ini dibuka Asisten III Setda Kota Ternate Thamrin Alwi. Dalam sambutannya Tamrin menyatakan, 85 persen Malut adalah laut maka, pelabuhan penyeberangan merupakan basis perekonomian yang perlu didorong. Ketersediaan 9 bahan pokok di Malut cukup banyak namun harganya meroket karena terkendala aksesibilitas transportasi. Karenanya, kebijakan pemerintah membangun tol laut di Malut akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam hal pelayanan 9 bahan pokok. “Pengembangan transportasi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Malut. Mudah- mudahan ada sinergitas program dan konektivitas modal untuk membangun infrastruktur transportasi baik darat, laut dan pelayanan penerbangan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan, upayakan mewujudkan pelayanan transportasi angkutan laut dan darat yang mengedepankan keamanan dan keselamatan, Dirjen Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian Desa (Kemendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan tenaga pendamping desa. Pendamping desa difungsikan untuk memberikan pengetahuan tentang pelayanan transportasi yang mengedepankan keamanan dan keselamatan. “Kami sudah membahas ini dengan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPMD) Taufik Madjid,” katanya.

Model transportasi yang optimal dalam

...APBN Samb Hal. 1 Hingga akhir November 2018, pendapatan negara tumbuh 18,2 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan negara tahun 2017 sebesar 6,5 persen. Kinerja pengeluaran pun mengalami peningkatan, dimana realisasi Belanja Negara tahun 2018 mencapai 11 persen, lebih tinggi dari peningkatan realisasi tahun 2017 sebesar 6,9 persen.

Defisit realisasi APBN tahun 2018 hingga akhir November 2018 mencapai 1,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan diperkirakan hingga akhir tahun mencapai sekitar 1,86 persen dari PDB. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pinjaman (utang) pada tahun 2018 dapat diturunkan jauh lebih rendah dari penetapan APBN tahun 2018 sebesar 2,1 persen dari PDB. Keseimbangan primer secara konsisten mengalami tren yang positif sejak tahun 2015, di mana tren keseimbangan primer semakin mendekati keseimbangan (Rp 0). Dalam outlook 2018, angka keseimbangan primer negatif Rp 64,8 triliun atau sebesar 0,44 persen dari PDB jauh lebih baik dibanding dengan tahun 2017 yang mencapai negatif Rp 124,4 triliun atau sebesar 0,92 persen dari PDB. Pencapaian fiskal tersebut di atas sejalan dengan pencapaian output-output pembangunan tahun 2018, termasuk kesuksesan event-event internasional seperti Asian Games dan Asian Para Games, sidang tahunan IMF-World Bank serta penanganan Bencana Alam. Tahun 2018, Pemerintah telah mampu meningkatkan kredibilitas APBN termasuk dengan tidak adanya APBN Perubahan. Hal tersebut menjadi modal dasar untuk memasuki tahun anggaran 2019.

Fokus APBN TA 2019 Tahun anggaran 2019 merupakan tahun terakhir dari rangkaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sehubungan dengan itu, Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. RKP 2019 ditetapkan dengan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pertumbuhan yang berkualitas setidaknya terindikasi dari menurunnya angka kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Pertumbuhan berkualitas merupakan syarat mutlak bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Oleh karena itu, APBN yang ditetapkan di tahun 2019 harus benar-benar mampu menjadi stimulus untuk pertumbuhan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

Mempedomani RKP 2019 tersebut, APBN 2019 telah ditetapkan, dengan tema ‘APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)’. Dari total alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.634,3 triliun, sebesar Rp 855,4 triliun dialokasikan untuk belanja

lingkar tambang tetap enggan menerima aktivitas penambangan pasir besi. Menurut mereka, penambangan akan merusak ekosistem laut dan lingkungan desa. Sebab pengerukan pasir dilakukan dengan cara disedot dari bibir pantai. Dalam pertemuan kemarin, Muhlis Baay mengatakan, pemkab telah menolak kehadiran perusahaan tambang tersebut. Meski izin usaha pertambangan (IUP) dikeluarkan pemerintah provinsi, pemkab tetap tidak memberi ruang bagi PT KAK. “Ini sesuai kajian Bupati, Wakil Bupati dan Sekda,” tuturnya. Baidi Bes, salah satu

warga menegaskan sikap penolakan pemkab merupakan bagian dari kesepakatan dengan warga. Warga, katanya, akan terus mengawal janji pemkab menolak PT KAK. “Dan atas penolakan yang disetujui pemda ini, kami atas nama masyarakat mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menjawab keluhan masyarakat,” ujar Baidi.

Selain warga Lusuo, aktivitas penambangan pasir besi oleh PT KAK juga ditolak warga Pangeo, Korago, dan Towara. Wilayah operasi KAK juga masuk dalam kawasan pengembangan wisata nasional.(tr-02/kai)

tenaga kesehatan saja yang masuk kategori tersebut. ”Tenaga guru tidak masuk daerah terpencil, karena tidak ada surat keputusan dari Kemendikbud. Sementara dalam surat keputusan Kementerian Kesehatan ada yang menerangkan bahwa tiga kecamatan terluar seperti Moti, Hiri dan Batang Dua adalah daerah terpencil,” terangnya.

Junus menjelaskan, sesuai hasil verifikasi di lapangan ada 3 putra-putri daerah di kecamatan terluar yakni Moti, Hiri dan Batang Dua yang mengikuti seleksi SKB tenaga kesehatan.

Namun mereka diwajibkan membuktikan

identitas sebagai putra daerah tersebut. “Dengan alamat pada Kartu Keluarga atau yang bersangkutan memiliki ijazah SD/SMP/SMA di wilayah yang sama pada satuan unit kerja di Kecamatan/Distrik yang dilamarnya,” jelasnya.

Dia mengaku, jika kebijakan tersebut dijalankan, posisi ranking tentu akan berubah. ”Tapi khusus di tenaga kesehatan saja, karena tenaga kesehatan saja yang masuk dalam daerah terpencil,” pungkasnya. Saat ini, para pelamar masih menunggu pengumuman hasil SKB yang bakal dilakukan Panitia Seleksi Nasional.(cr-05/kai)

menghadapi era masyarakat ekonomi asean (MEA), lanjut Budi, perlu memperhatikan empat hal. Yakni, keamanan, keselamatan, pelayanan dan kenyamanan. Karenanya dalam setiap penyeberangan transportasi laut pemerintah perlu memastikan kapal angkutan terpasang alat komunikasi supaya bisa dipantau keamanannya. “Sekarang pertanyaannya apakah seluruh kapal feri di Malut terpasang alat komunikasi dan memiliki fasilitas safety atau tidak? Kalau belum pasang secepatnya dipasang alat komunikasi,” terangnya. Empat hal ini penting untuk mendorong perekonomian Malut menuju keselamatan berlalulintas.

Salah satu pemicu logistik di Malut masih mahal karena akses transportasi belum maksimal. Makanya, pemerintah pusat kata dia, akan segera menghubungkan akses transportasi di Malut. “Akan kita siapkan pelabuhan dan perbaiki sarana prasarana pelabuhan di Malut serta menambah frekuensi pelayanan laut dan darat termasuk tol laut,” katanya.

Kepala Balai pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Provinsi Malut, I Ketut Suhartana mengungkapkan, transportasi merupakan urat nadi perekonomian. Sehingga, perlu adanya konektifitas dan aksesibilasi transportasi di Malut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor ini. “Kita upayakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membenahi seluruh jalur logistik dan barang di Malut,” ujarnya.

Untuk mendorong itu, pemerintah pusat mengupayakan mengembangkan infrastruktur pelabuhan penyeberangan. Dari 21 pelabuhan penyeberangan di Malut yang merupakan areal pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Provinsi Malut, yang akan direhab pada tahun 2019 adalah pelabuhan Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai.

Rehabilitas pelabuhan Daruba dianggarakan sebesar Rp15 Miliar yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan rehabilitasi pelabuhan Daruba tinggal menunggu penyelesaian hasil studi. “Kita mengawasi 21 Pelabuhan di Malut. Hanya saja, sementara ini pelabuhan tersebut masih dikelola pemerintah Kabupaten/kota,” terangnya.

Bupati Pulau Morortai Benny Laos menyatakan, transportasi Morotai 85 persen sudah terhubung baik darat, laut dan udara.

Khusus transportasi darat, Morotai memiliki jalan nasional dan strategis nasional serta Kabupaten. Sedangkan udara, sudah dibangun Bandara meskipun belum memiliki ruang tunggu. Adapun pelayanan angkutan laut, Morotai memiliki pelabuhan penyeberangan feri dan pelayanan kapal dari Manado. “ Bandara sudah selesai tingga dibangun ruang tunggu. Intinya sudah 85 persen transportasi di Morotai terhubung,” katanya.

Tahun depan pemerintah pusat akan merehab pelabuhan Daruba dan ada penambahan rute. “ Tahun depan ada perbaikan pelabuhan feri dan darat untuk mewujudkan program keselamatan berlalulintas,” pungkasnya.

Untuk mewujudkan transportasi murah dan layak dalam pelayanan masyarakat, tambah Benny, tahun 2017 pihaknya mensubsidi 4 mobil bus dan 6 bus pada tahun 2018. “Rencana Tahun 2019 ada juga subsidi 8 bus,” bebernya. Adapun pengadaan Pick Up dan truck tahun 2017 subsidi 1 unit, 2018 ada 9 unit dan 2019 direncanakan 11 unit.

Di akhir kegiatan, Dirjen Perhubungan Budi Stiyadi dan Kepala Balai pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Malut, I Ketut Suhartana, menyerahkan secara simbolis empat kunci mobil bus sekolah. Kota Ternate diterima oleh Asisten III Thamrin Alwi, Kepulauan Morotai diterima Bupati Benny Laos, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diterima Kadis Perhubungan Daud serta satu buah diserahkan kepada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.(adv/mpf)

Kementerian negara/Lembaga (K/L) yang difokuskan untuk: (I) Peningkatan investasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, pendidikan vokasi, dan mempercepat rehabilitasi sekolah, (II) Penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan besaran manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), (III) Menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan, (IV) Memperkuat reformasi birokrasi dengan mempermudah pelayanan publik dan investasi serta (IV) Menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi, dan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.

Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tersebut, dilakukan penajaman terhadap Prioritas Nasional (PN) di APBN 2019. Dari sebelumnya terdapat sepuluh prioritas nasional di APBN 2018, menjadi hanya lima prioritas nasional di tahun 2019 ini. Lima prioritas nasional tersebut antara lain: (I) pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, (II) pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, (III) penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya, (IV) pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air (V) stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Untuk mendorong investasi, kebijakan pemerintah pusat untuk memfokuskan pembangunan infrastruktur dengan APBN harus didukung dengan APBD. Pemerintah daerah harus fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dengan daerah lain dengan mematuhi mandatory spending untuk belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari DAU dan DBH. Dalam rangka Pembangunan SDM sesuai dengan tema APBN, Pemda juga harus memenuhi mandatory spending untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan 10 persen dari APBD. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan tersebut diharapkan mampu mendukung prioritas nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam APBN 2019.

Demikian juga, Alokasi Dana Desa sebesar 10persen dari APBD sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dipenuhi oleh pemda untuk meningkatkan perekonomian di desa sesuai dengan Nawacita.

Di samping mandatory spending di atas, pemda juga diharapkan melaksanakan program-program pemerintah dengan sungguh-sungguh misalnya pelaksanaan kegiatan/program pembangunan termasuk yang menjadi prioritas nasional secara cepat, efektif, efisien dan akuntabel; pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi); penyaluran dana BOS yang tepat waktu; serta peningkatan layanan publik seperti puskesmas, RSUD dan perizinan.

Anggaran 2019 untuk Malut Tahun 2019 ini, Maluku Utara mendapatkan alokasi dari APBN sebesar Rp 15,5 triliun.

Alokasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp 4,7 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 10,8 triliun.

Alokasi belanja KL tersebut dilaksanakan oleh 275 Satker dari instansi vertikal K/L dan 60 SKPD lingkup Maluku Utara.

Alokasi belanja K/L tahun 2019 tersebut mengalami penurunan 7,8 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp 5,1 triliun. Sedangkan TKDD lingkup Maluku Utara tahun 2019 mengalami kenaikan 8 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp 10 triliun.

Kenaikan TKDD tersebut membawa konsekuensi bahwa pemda se-Malut harus dapat mengelola TKDD untuk mendukung percepatan pembangunan dan pencapaian sasaran prioritas nasional, memperbaiki kualitas pelayanan dasar publik, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan pemerataan pembangunan.

Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Belanja negara akan semakin produktif apabila ada sinkronisasi penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan penetapan APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun 2019 tentu saja harus didukung dengan kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Efisiensi dan Anti Korupsi Implementasi program/kegiatan pembangunan yang didanai alokasi APBN dan APBD harus terbebas dari inefisiensi dan korupsi agar output/outcome-nya optimal dirasakan oleh rakyat. Kinerja pelaksanaan anggaran seyogyanya tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran dan capaian output/ outcome semata, namun juga harus efisien.

Aparat Pemerintah harus memangkas kegiatan-kegiatan pendukung yang kurang urgent seperti rapat, perjalanan dinas, honor, paket meeting dan lain-lain, dan anggaran difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Di samping itu, aparat pemerintah harus menghindari perilaku koruptif. Kinerja pelaksanaan anggaran dan manfaat dari program pemerintah tidak akan optimal selama masih ada korupsi. Korupsi akan berdampak pada pemborosan sumber daya ekonomi.

Praktik korupsi juga menyebabkan ekonomi biaya tinggi seperti pungutan liar, gratifikasi dan suap perizinan. Hal tersebut juga menyebabkan iklim investasi kurang kondusif dan tidak menarik bagi para investor. Korupsi juga mengurangi kapasitas/kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Berkurangnya kapasitas/kualitas layanan pendidikan dan kesehatan akan berdampak langsung terhadap kualitas SDM.(*)

HUKUM & KRIMINAL HARIAN

MALUT POST

SENIN, 17 DESEMBER 2018

9

Kajati Malut Berganti Ida Bagus dan Wisnu Tukar Posisi Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE - Kepala Kejaksaan (Kejati) Tinggi Maluku Utara Ida Bagus Nyoman Wismantnu adalah salah satu pejabat dari 18 pejabat eselon II di Kejaksaan Agung (Kejagung) yang ikut dirotasi oleh Jaksa Agung H M Prasetyo pada akhir tahun 2018. Rotasi itu tertuang dalam surat keputusan (SK) Jaksa Agung RI nomor : KEP-262/A/JA/12/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari jabatan struktural di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 2018.

Kajati Ida Bagus Nyoman Wismantanu dimutasi dan

PENANGKAPAN Empat Pelaku Bom Ikan Ditangkap TERNATE - Personel Direktorat Polisi Perairan (Polair) Polda Malut kembali mengamankan pelaku destructive fishing (penggunaan bahan peledak) di Perairan Halmahera Utara (Halut), pekan lalu.

Dir Polair Polda, Kombes (Pol) Arif Budi Winova mengatakan penangkapan tersebut bermula pada Jumat (14/12). Ketika itu, kapal patroli Polair melaksanakan patroli terpadu terdiri dari Satpolair Res Halut, Marnit Polair Tobelo dan Marnit Polair Morotai di perairan Halut. Sekitar pukul 08.30, tepatnya pada posisi titik koordinat 1’37.366’ N -128”1.189 E di sekitar perairan Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Timur, Halut, patroli menjumpai sebuah Longboat dengan empat nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, sehingga dilakukan tindakan kepolisian dengan mengamankan para pelaku. Tiga nelayan itu adalah JD alias J (26), SD alias S (42), NS alias N (29) dan LA alias L (62).

Alhasil, keempat pelaku dan barang bukti berupa 1 unit Longboat, 1 unit kompresor, 1 box ikan dolosi (sekitar 40 kilogram), Setengah botol belerang sisa bom dan 1 unit mesin 25 PK Merk Yamaha diamankan personel Polair.

Akibat perbuatan itu para pelaku diduga telah melanggar Pasal 1 ayat 1 UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diperbaharui dengan UU RI nomor 45 Tahun 2009 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan dengan ancaman kurungan penjara 6 tahun. “Selanjutnya tersangka dan barang bukti di kawal ke Marnit Unit Tobelo kemudian menuju Mako Polai di Ternate guna dilakukan proses penyelidikan & penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Perwira tiga bunga itu menegaskan pemberantasan illegal fishing tetap menjadi fokus utama Dit Polair Polda Malut dalam menjaga perairan Maluku Utama. Destructive fishing tidak hanya berbahaya bagi si pelaku saja tetapi berdampak pada kelestarian terumbu karang yang merupakan rumah bagi biota laut. Jika hal ini tidak dicegah maka ke depan tidak menutup kemungkinan para nelayan akan kesulitan dalam menangkap ikan sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk tidak lagi menangkap ikan dengan menggunakan bom dan bius karena bisa membahayakan dirinya sendiri dan hal tersebut juga melanggar hukum. Orang nomor satu di Dit Polair juga meminta adanya keaktifan dari stakeholder terkait terutama dinas perikanan setempat untuk masif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir.

“Saya yakin dinas perikanan setempat telah memiliki data data tersebut dan diharapkan bersama sama mencari solusi yang baik dan ramah dalam menangkap ikan di laut, karena juga dukungan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat nelayan sudah menjadi perhatian utama dinas terkait di daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah laut,” pungkasnya.(cr-04/lex)

diangkat dalam jabatan barunya sebagai Direktur upaya hukum luar biasa eksekusi dan eksaminasi pada Jaksa Agung muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI menggantikan posisi Wisnu Baroto. Wisnu Baroto dimutasi menggantikan posisi Ida Bagus Nyoman Wismantanu sebagai Kajati Malut. Kasi Penkum Kejati Apris Risman Ligua yang dikonfirmasi membenarkan rotasi tersebut. “Iya benar, ada pergantian pucuk pimpinan di lingkup Kejati, namun kedua pimpinan baik yang baru maupun yang lama hanya tu-

kar posisi,” katanya, kemarin (16/12). Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pimpinan tertinggi tersebut, merupakan salah satu penyegaran yang biasa terjadi di setiap lembaga adhyaksa. “Mengenai sertijab masih menunggu petunjuk dari Kejagung saja, dan kalau sudah dilaksanakan baru kita di daerah melaksanakan acara kenal pamit dari pejabat lama ke pejabat baru,” tandasnya. Informasi yang dihimpun Malut Post, serah terima jabatan itu akan dilangsungkan pada pekan ini. (cr-04/lex)

HJK, Kemanunggalan TNI dan Rakyat TERNATE - Korem 152 Babullah menggelar upacara peringatan Hari Juang Kartika 2018. Upacara yang dilaksanakan di Lapangan Ngaralamo Salero itu dipimpin oleh Komandan Korem (Danrem) 152 Babullah Kolonel (Inf ) Endro Satoto. Dalam upacara tersebut Danrem membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa yang mengatakan, 73 tahun yang lalu, para pendahulu bangsa telah menorehkan catatan yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu peristiwa yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa.

Palagan Ambarawa adalah simbol kemanunggalan TNI AD dan rakyat Indonesia. Hubungan antara TNI AD dan rakyat bukanlah sebatas hubungan profesionalitas belaka, namun lebih dari itu, TNI AD memiliki hubungan biologis dengan rakyat Indonesia karena dilahirkan dari rakyat sehingga senantiasa membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebaliknya, rakyat adalah pendukung dan penguat perjuangan TNI AD dalam setiap tugas yang diemban. Kondisi itu tersirat dalam tema yang ditetapkan pada Hari Juang Kartika tahun 2018 yaitu Manunggal Dengan Rakyat, TNI AD Kuat. Sementara itu dalam keterangannya Kapenrem 152 Babullah Mayor (Inf ) Iriono menyampaikan bahwa peringatan HJK tahun 2018 dilaksanakan secara serentak dan sederhana namun tidak mengurangi nilai-nilai dan rasa syukur kami jajaran TNI Angkatan Darat dalam rangka mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan diakhiri dengan acara tambahan yaitu penampilan atraksi tarian Prajurit dan Marching Band Yonif RK 732 Banau serta penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba dalam rangka HJK 2018. Turut hadir dalam

TNI: Suasana upacara dalam rangka memperingati HJK

kegiatan tersebut Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba, Kapolda Malut Brigjen Pol Drs. Naufal Yahya. Kabinda Malut Brigjen TNI Gatot Eko Puruhito. Kepala Kejaksaan Tinggi Ma-

Anak Pejabat Ternate Dilaporkan ke Polisi TERNATE – Duta Pendidikan Maluku Utara 2018 Aldhi Mulia Mas’ud melaporkan DAT alias Ju, anak salah satu pejabat di kota Ternate ke pihak berwajib.

Laporan ke kepolisian tersebut dilakukan setelah Aldhi merasa dicemarkan nama baiknya oleh Ju dan rekan-rekannya. Pelaku bersama teman-temannya dituding mempersekusi korban lalu menyebarkannya di media sosial.

Aldhi yang saat ini tengah kuliah di Jakarta menuturkan, awalnya ia dituding meretas akun Instagram milik Ju lalu mengunggah foto Ju bersama kekasihnya, MA. Menurut Aldhi, hubungan Ju dengan sang kekasih tak direstui orangtua mereka. “Karena merasa tidak meretas, saya datang ke tempat mereka untuk klarifikasi,” tuturnya kepada Malut Post, Sabtu (15/12).

Bukannya mendapat pengertian, Aldhi justru dipersekusi Ju dan rekan-rekannya. Aldhi menyebutkan, mereka yang ikut mempersekusinya adalah RD alias Iki, FF alias Fil, ID alias Ika, NMT alias Nur, ZR alias Zan, DA alias Del, dan MAS alias Agus. Selain memberondongnya dengan tuduhan bahkan mencengkeram lehernya, para pelaku juga merekam kejadian itu dan menyebarluaskan lewat Instagram milik Del. “Anehnya saat bertemu itu mereka menuduh saya meretas akun Ju karena

sedang butuh uang. Karena disebarluaskan lewat medsos, saya dan keluarga saya sangat malu,” ungkap Aldhi.

Aldhi mengatakan, dirinya telah menuntut bukti atas tuduhan tersebut. Namun Ju meyakini Aldhi pelakunya berdasarkan kemiripan gaya chatting Aldhi dengan si pelaku peretas. “Mereka menuduh saya atas dasar kemiripan gaya chatting. Sementara saya merasa sama sekali tidak meng-hacked akun tersebut,” jelas Aldhi.

Ju, sambung Aldhi, juga mengaku sang ayah yang merupakan seorang pejabat tinggi di Ternate sudah melacak pelaku peretasan. Sayangnya, saat Aldhi meminta ditunjukkan bukti pelacakan, Ju tak mampu menunjukkan. “Saya tidak terima dengan perlakuan mereka mempersekusi dan menyebarkan tudingan yang tidak benar lewat medsos. Ini mencemarkan nama baik saya dan keluarga. Karena itu saya lakukan somasi,” sambungnya.

Somasi Aldhi sebanyak dua kali rupanya tak ditanggapi Ju. Bahkan saat orangtua Aldhi menghubungi Ju untuk meminta penjelasan atas perlakuannya dan teman-temannya kepada putra mereka, juga tak direspons. “Jadi saya buat laporan resmi di Polres Jaksel. Saya tidak terima diperlakukan seperti itu. Mereka memang anak pejabat tapi

luku Utara, Ida Bagus Nyoman Wismantanu dan Forkopimda Malut dan Kota Ternate serta diikuti oleh 4 SSK Personel gabungan TNI/Polri dan PNS jajaran Korem 152 Babullah. (cr-04/lex)

tidak seenaknya menginjak orang lain,” tegasnya.

Ju yang dikonfirmasi Malut Post membantah pernyataan Aldhi. Menurutnya, ia tak pernah mencemarkan nama baik Aldhi. “Saya tidak pernah menulis nama dia, memasang foto atau video di IG saya. Dan dalam video yang tersebar saya tidak pernah berbicara kasar ke Aldhi. Saya hanya minta penjelasan karena cara chatting dia mirip,” tuturnya.

Menurut Ju, ia juga sempat menggunakan akun IG lain untuk menjebak pelaku peretasan. Dan itu makin menambah kecurigaannya terhadap Aldhi.

“Jadi saat dia datang saya hanya menanyakan. Jika benar yang dilakukan maka sangat disayangkan, karena kami juga sering sama-sama,” katanya.

Dia membenarkan telah memberitahu orangtuanya terkait dugaan peretasan. Namun dia membantah jika orangtuanya ikut melacak si pelaku peretasan. “Saya memang kasih tahu ayah saya kalau IG dan email saya di-hacked. Takutnya ada masalah masak orangtua saya tahu belakangan,” jelasnya.

Menanggapi pelaporan Aldhi terhadapnya, Ju justru berencana menuntut balik Aldhi. Aldhi disebutnya telah mencemarkan nama baik orangtuanya. “Karena orangtua saya tidak terlibat tapi Aldhi mem-posting yang kesannya saya anak pejabat yang bertindak seenaknya,” ujarnya.

Ju juga mengaku belum menerima surat panggilan dari kepolisian. Yang diterimanya hanyalah surat laporan kepolisian yang dikirimkan Aldhi melalui Go-Jek. “Karena itu saya tunggu surat panggilan secara resmi dari pihak berwajib,” pungkasnya.(mg-02/kai)

LOKAL SPORT

10

SENIN, 17 DESEMBER 2018

Persiter Optimis Raih 3 Poin Persiapan Panitia 90 Persen Editor : Bukhari Kamaruddin Peliput : Sofyan Togubu TERNATE - Laga lanjutan babak 64 besar Piala Indonesia antara Persiter Ternate dengan PSM Makassar, akan digelar Sabtu (22/12) mendatang.

Kubu Persiter optimis akan memenangkan laga tersebut, meskipun lawan yang dihadapi adalah runner up Liga 1 tahun ini. Sekum Persiter Amin Subuh yakin mereka bisa mencuri tiga poin. “Pe-

SEPAK BOLA Pertahankan 70 Persen Pemain

main kita diberi motivasi, kami optimis mencuri poin dari PSM Makassar. Pemain kita punya kemampuan mengolah si kulit bundar,” kata Amin.

Dia menuturkan dengan menjamu PSM juga menambahkan jam terbang bagi Persiter. “Mungkin anggapan mereka Persiter kalah bersaing dengan mereka. Justru itu baik buat kita, karena itu menambah kekuatan bagi kita untuk memenangkan ertandingan itu, pertandingan itu,” tegasnya.

Dia berharap dukungan penonton baik dari

Kota Ternate maupun dari Maluku Utara. Untuk menghadapi laga ini, Persiter mempersiapkan 21 pemain, yakni Ridwan Kasim (pg),Valdiansyah Muhlis (pg), Lagampang Ridwan, Kurniawan S Subhan, Iyan Santosa, M Sebastian Veron, Ajay Maulana, Iman N. Tanjung, M. Zhifar Marsaoly, Ajis Yamin, Anggi A Yusuf, Syahrudin Irwan, Djuliardi Jufri, Dedy Usman, Baca: PERSITER.. Hal 11

Muhamad Ramdani Abubakar

Tak Ambil Pusing Tudingan Juara sudah Diatur

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Djadjang Nurdjaman mengatakan dirinya ingin mempertahankan 70 persen pemain saat ini untuk mengarungi musim baru.

Dengan demikian, ada 30 persen pemain musim ini akan terbuang dari Persebaya.

Beberapa nama sudah disebut-sebut akan ditendang karena tidak berkontribusi maksimal sepanjang musim lalu. Mereka antara lain Raphael Maitimo, Izaac Wanggai, Alfonsius Kelvan, dan Dimas Galih Pratama. (jpnn/onk)

PELATIH Alan Haviluddin Arsiteki Persipura JAYAPURA - Persipura Jayapura menunjuk pelatih kiper Alan Haviluddin sebagai arsitek tim untuk mengarungi Piala Indonesia 2018.

Tim berjuluk Mutiara Hitam itu sebelumnya sudah ditinggalkan pelatih kepala Oswaldo Lessa setelah Liga 1 2018 berakhir. Persipura sendiri akan menghadapi PS Pelauw Putra pada babak 64 besar, Baca: PERSIPURA... Hal 11

MERIAH: Pawai akbar kesuksesan Persija menjadi jawara Liga 1 berlangsung meriah. Ft istimewa

JAKARTA - Persija Jakarta menjadi kampium Liga Indonesia musim 2018. Namun tudingan miring menyertai keberhasilan ini.

Ketua Umum PP The Jakmania, Ferry Indrasjarief menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tak ingin me-

mikirkan tudingan miring dari banyak orang mengenai gelar juara Persija Jakarta. Persija meraih gelar Liga 1 2018 setelah finis di puncak klasemen akhir dengan raihan 62 poin. Klub asuhan Stefano Cugurra Teco itu unggul satu angka dari PSM Makassar yang finis

di peringkat kedua.

Setelah memastikan diri menjadi juara, muncul desas-desus gelar yang dimenangi Persija sudah diatur. Sejumlah tudingan menyerang Persija mulai dibantu wasit hingga diuntungkan jadwal pertandin-

gan. Menurut Ferry, Persija Jakarta mampu juara karena takdir Tuhan dan perjuangan keras dari para pemain Macan Kemayoran sepanjang musim.

Baca: DIATUR... Hal 11

Susi Komentari Prestasi Bulutangkis

SUSY Susanti

JAKARTA - Prestasi P Indoberta nesia yang bertarung di BWF World Tour Fina Finals 2018 terbilang buruk.

Indonesia gagal Enam wakil In melangkah ke b babak final di World Tour Turnamen Tur yang berlangsung di Tianhe Gymnasium, Guang Guangzhou, 12-16 Desember kemarin. kema menurut mantan maestro maestr bulutangkis Susi Susanti, penampilan atlet belum maksimal.

“Memang ada beberapa

yang pertamanya penampilan bagus setelah itu tengah-tengah silang ya,” kata Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI, Susy Susanti.

Kalau Marcus memang ada cedera sedikit. “Kami juga tidak memaksakan takutnya bertambah parah.

Lebih baik kami siapkan untuk pertandingan selanjutnya saja,” ujarnya. Sementara, untuk sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, diakui Susy, Baca: SUSI... Hal 11

SENIN, 17 DESEMBER 2018

...DIS’WAY Samb Hal. 1 Korea Utara. Yang meninggal dunia mendadak tahun 2011.

Ia adalah ayah Kim Jong-Un. Pemimpin besar Korut saat ini. Atau anak Kim Il-Sung. Pemimpin besar mereka yang pertama. Yang memerdekakan Korea dari penjajahan Jepang. Teman karib Bung Karno. Yang waktu itu juga bergelar Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.

Jabatan pemimpin besar terdengar aneh saat ini. Apalagi untuk generasi baru. Tapi itulah dulu. Di Indonesia.

Dan sampai sekarang. Di Korea Utara.

Bedanya: di Korut beda. Jabatan pemimpin besar (supreme leader) itu terpisah. Dari jabatan presiden. Atau perdana menteri.

Korut punya presiden sendiri. Entah siapa itu. Juga punya perdana menteri.

Yang saya juga lupa namanya. Carilah sendiri di Google. Bagi tugas.

Saat menulis ini saya tidak bisa buka catatan. Tertinggal di Pyongyang. Ini saya lagi di atas pesawat. Tidak ada wifi.

Dalam penerbangan ke Doha (Qatar).

Dan masih akan terus ke Lebanon.

Di zaman Bung Karno dulu jabatan pemimpin besar bukan jabatan. Itu gelar. Resmi. Diputuskan lembaga tertinggi negara: MPR.

...PERSITER Samb Hal. 10 Subhan Amran, M F Maldini Krois, Abd Yasin Saleh, Chalil Prasti, Firman Jafar, dan Ichlasul Qadri.

Sementara itu ketua panitia pertandingan Muhamad Ramdani Abubakar mengatakan, persiapannya sudah capai

...PERSIPURA Samb Hal. 10 Selasa (18/12) besok. Meski berbeda kasta, Persipura tetap tidak boleh memandang remeh Pelauw Putra. Pengalaman ditaklukkan Perseru Serui pada laga pamungkas Liga 1 harus jadi bahan pelajaran penting. Apalagi dalam laga nanti Persipura akan mengunjungi kandang Pelauw di Ambon. Alan sudah me-

...DIATUR Samb Hal. 10 Itulah alasan pada akhirnya penantian 17 tahun lamanya mampu terpenuhi. “Setelah penantian lama, kami akhirnya kembali juara. Kalau bukan karena Pak Anies Baswedan, Persija pada pertandingan terakhir tidak akan bisa bermain di SUGBK. Terima kasih Pak Anies,” kata Ferry, seperti dilansir dari bola.net.

Pernyataan keras itu dilontarkan Ferry di sela pawai gelar juara Persija pada Sabtu (15/12/). Sementara itu menggunakan bus terbuka, pawai gelar juara Persija dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) hingga finis di Balai Kota DKI Jakarta. Puluhan ribu Jakmania memadati ruas jalan yang dilalui pawai juara Persija sampai di depan Balai Kota.

Kalangan Jakmania tampak menikmati hiburan yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa kesenian tradisional hingga band.

Sementara Direktur Umum Persija, Gede Widiade, mengucapkan terima kasih kepada Jakmania. “Saya ucapkan

...SUSI Samb Hal. 10 penampilan atletnya di bawah perfoma. “Mungkin karena padatnya turnamennya. Bukannya kami mengambinghitamkan tapi ada baiknya BWF juga mendengar masukan-masukan dari

SAMBUNGAN Sebentar. Saya lupa. Itu jabatan atau gelar?

Tolonglah. Ada yang pergi ke Universitas Bung Karno. Tanyakan itu. Bagi tugas.

Saya lupa menanyakannya.

Saat ke UBK kemarin saya masih yakin: pemimpin besar revolusi itu gelar.

Bukan jabatan.

Kini saya dihinggapi keraguan. Tapi sudah terlanjur di atas pesawat.

Yang jelas saat itu semua dirangkap Bung Karno: Proklamator, Pemimpin Agung, Pemimpin Besar Revolusi, Presiden, Perdana Menteri. Dan jangan lupa. Masih ada satu gelar lagi untuk Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat.

Di Korut, jabatan presiden ditentukan oleh pemimpin besar. Hanya resminya dipilih oleh dewan rakyat. Pemimpin besar tidak pernah hadir di forum seperti APEC. Presiden lah yang hadir. Urusan pemerintahan di dalam negeri perdana menterilah yang memimpin.

Presiden dan perdana menteri hanyalah petugas partai. Harus tunduk pada misi partai. Yang dipimpin oleh pemimpin besar.

Itulah sebabnya partai penguasa di sana bisa langgeng. Di Tiongkok juga.

Di Vietnam juga. Tapi di Uni Soviet bubar juga.

Bu n g Ka r n o s e b e na r n y a b i s a langgeng. Sudah hampir langgeng.

Sudah bisa 22 tahun jadi presiden.

90 persen. “Persiapannya sudah 90 persen, mulai dari kondisi lapangan hingga hal teknis lainya,” kata Ramdani. PSM Makassar akan tiba di Ternate Jumat (21/12) dan sebelum berlaga mereka melakukan uji coba lapangan. Panitia akan menurunkan 60 -70 personil keamanan. “Kami minta penonton dan pemain menjunjung tinggi sportivitas,” harapnya. (mg-04/onk) minta Boaz Solossa dan kawan-kawan menjaga fokus. “Semua wajib bekerja keras, terutama untuk menunjukkan kemampuan demi masa depan tetap di Persipura,” kata Alan sebagaimana dilansir laman Liga Indonesia, Sabtu (15/12). Usai menjalani laga melawan PS Pelauw, seluruh pemain Persipura akan menjalani libur panjang. Ada kemungkinan Boaz Solossa dan kawankawan baru kembali berkumpul pada akhir Januari 2019. (jpnn/onk) terima kasih kepada Jakmania, Jakmania, Jakmania. Kenapa tiga kali, karena mereka sponsor utama Persija setiap pertandingan kandang menyumbang Rp5,5 miliar. Pertahankan Jakarta yang sudah nyaman dan tenang, jangan sampai ada kerusakan. Pertahankan kita suporter terdidik dan kita tidak ada masalah lagi,” kata Gede Widiade dalam sambutannya, yang disambut riuh teriakan Jakmania.

Gede Widiade tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang turut membantu untuk menyukseskan perjalanan Persija di Liga 1 2018. Mulai Gubernur DKI Jakarta, hingga kepada daerah yang memberikan izin buat Persija menggelar laga kandang. “Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur serta kepada pihak Kepolisian yang melindungi kami, baik ketika main di Jakarta dan di luar Jakarta.

Terima kasih juga untuk Dirut GBK, Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Bupati Bantul yang sudah menerima Persija sebagai tamu terhormat Anda. Saya atas nama Jakmania, bila melakukan hal tak berkenan mohon dimaafkan,” ujarnya. (bln/onk) pemain. Kami sendiri sebagai pengurus keberatan jika terlalu diforsir. Apalagi untuk pemain yang rangkingnya jauh di atas diwajibkan mengikuti 12 pertandingan tidak boleh tidak hadir. Jika tidak hadir denda USD 5 ribu,” ujarnya. Susy melanjutkan untuk ganda putri Greysia Polii/ Apriyani Rahayu dinilainya keteteran soal power. (bjp/onk)

Antonio Conte

Antonio Conte Masuk Bursa Inter KLUB Serie A, Inter Milan dikabarkan mulai mencari kandidat manajer baru mereka untuk paruh kedua musim ini. Nerrazurri dikabarkan tertarik menggunakan jasa Antonio Conte mulai awal tahun depan.

Inter sendiri saat ini ditangani oleh Luciano Spalletti. Mantan pelatih AS Roma itu bisa dikatakan cukup berprestasi, di mana ia berhasil menghantarkan Nerrazurri kembali ke Liga Champions di musim perdananya di Giuseppe Meazza.

Namun musim ini, ada penurunan performa yang mencolok di Inter Milan. Mereka gagal menembus babak 16 besar Liga Champions dan mereka hanya meraih satu kemenangan saja di lima laga terakhir mereka musim ini.

Beredar kabar bahwa Spalletti akan segera dipecat oleh manajemen Inter, dan menurut laporan Mirror, Nerrazurri membidik Antonio Conte sebagai gantinya. Alasan utama Inter Milan menginginkan Conte karena track record yang dimiliki sang pelatih.

Karir Conte sebagai pelatih me-

lesat saat ia berada di Juventus. Ia menjadi pelatih yang mengakhiri puasa gelar Serie A Si Nyonya Tua dan membawa mereka menang tiga kali beruntun.

Selain itu Conte juga berhasil membuktikan kualitasnya dengan membawa Chelsea juara Premier League, sehingga Inter yakin Conte adalah sosok yang tepat untuk membawa mereka bangkit. Ini bukan kali pertama Inter dikabarkan meminati Conte. Mereka sudah mengincar tanda tangan sang pelatih pada awal musim 2017/2018 silam.

Pada saat itu Conte dikabarkan mengalami homesick berat di Chelsea, dan Inter Milan siap menawarkannya tempat untuk kembali ke Italia. Namun pada saat itu Conte menolak karena ia baru memperpanjang kontrak di London Barat.

Namun saat ini Conte sedang senggang setelah dipecat oleh manajemen Chelsea, sehingga Inter akan mencoba membuatnya menjadi pelatih baru mereka dalam waktu dekat. Inter Milan belum memenangkan satupun gelar juara sejak memenangkan Coppa Italia di tahun 2011 silam. (bln/mpf)

1945-1967.

Bahkan sudah ada putusan MPR ini: Bung Karno harus jadi presiden seumur hidup.

Masalahnya: Bung Karno sakit. Atau ada isu Bung Karno sakit. Dokter ahli ginjal dari Tiongkok didatangkan. Elite politik mendengar itu. Rumor kian kuat: Bung Karno tidak akan berumur panjang. Rakyat tidak tahu.

Mulailah beredar spekulasi: siapa yang akan menggantikan Bung Karno. Pemimpin besar kita itu belum menyiapkan putra mahkota. Megawati masih baru kuliah.

Anak yang lain juga belum ada yang dipromosikan. Atau didukung-dukung. Atau dipaksa ditampil-tampilkan.

Sistem penggantian pemimpin nasional juga belum disiapkan. MPR hanya stempel.

Demikian juga DPR. Bung Karno sepenuhnya mengendalikan DPR dan MPR. Apalagi saat itu. DPR belum dipisah dari MPR. Masih ditulis begini: DPR/MPR. Ketuanya pun sama.

Tapi Bung Karno ternyata belum pemimpin besar seperti di Korut. Atau Tiongkok. Bung Karno tidak mau mematikan demokrasi sepenuhnya. Tahun 1955 diadakan Pemilu. Terluber dalam sejarah. Luber: langsung, umum, bebas, rahasia.

Semua TV no signal. Karena belum ada TV. Pemilu pertama kita itu melahirkan kenyataan ini: pemenangnya PNI (Partai Nasional Indonesia). Partainya Bung Karno. Urutan berikutnya: Masyumi (Islam modernis), NU (Islam tradisional) dan PKI (Komunis).

Partai-partai lainnya kecil-kecil. Pun kalau 30-an partai kecil itu disatukan. Belum besar juga.

Apalagi partai-partai itu tidak mungkin disatukan. Pokoknya ruwet.

Dalam perjalanannya Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno. Bersama PSI. Kekuatan politik besar tinggal tiga: nasionalis (PNI), Islam (NU) dan PKI (Komunis).

Itulah yang ingin disatukan oleh Bung

...RIZKY Samb Hal. 1 Cita-cita Rizky menjadi penyanyi sudah muncul sejak ia sangat belia. Saat remaja, ia aktif nge-band. Risky bergabung dalam One Piece dan menjadi vokalisnya. Rekan-rekan segrupnya adalah Udi Chandra sebagai gitaris, Andika Sahlan sebagai basis, dan G. Assagaf selaku drummer. “One Piece masih eksis. Kita masih tetap nongkrong dan nge-jam bareng kalau ada festival musik,” ungkap Rizky kepada Malut Post saat launching single-nya.

Meski begitu, saat ini Rizky lebih fokus jadi penyanyi solo. 7 bulan lalu, ia dipercaya menjadi penyanyi tetap Dapur Ria. Di situlah dia bertemu RF Hasanah, putri pemilik Dapur Ria. Risky dan Hasanah saling jatuh

...NAPI Samb Hal. 1 “Sempat dirawat, tapi kondisinya makin lemas,” ungkap Sarmin kepada Malut Post, Minggu (16/12).

Sekira pukul 12.30 siang, La Ajani pun menghembuskan napas terakhirnya di ruang Unit Gawat Darurat. Menurut Sarmin, beberapa bulan belakangan pria 36 tahun itu memang selalu tampak murung dan kurang bersosialisasi dengan rekannya yang lain. “Bahkan ia juga sempat beberapa kali menjalani pengobatan di Puskesmas Sanana karena sering mengeluh lemas.

11

Karno. Lewat Nasakom (Nasionis, agama, komunis). Saya masih ingat lagunya: Nasakom Bersatu. Tapi tidak hafal lagi.

Dinyanyikan di pawai-pawai peringatan hari apa saja. Sampai ke desa-desa. Barisan pawai pun selalu terdiri tiga kelompok.

Paling depan regu PNI. Dengan spandukspanduknya. Yang terbuat dari lembaran karung goni. Kain mahal. Untuk pakaian saja kurang.

Di desa saya selalu saja: regu PKI-nya paling panjang. Juga paling heboh. Pasti ada reog Ponorogonya. Ada jathilannya. Ada teriakan-teriakan yelnya: Nasakom, hidup!

Ganyang tujuh setan desa!

Tahun-tahun itu memang tahun perebutan pengaruh. Saling mengambil hati Bung Karno. Saling ingin paling dipercaya. Saling ingin terasa paling dekat.

Apalagi ketika Bung Karno mulai sakit.

Perebutan pengaruh itu memuncak. PKI pintar ambil perhatian Bung Karno. Dengan rapat-rapat raksasanya. Belum ada istilah rapat akbar saat itu.

Bung Karno pandai pidato – – suka pidato. Bisa tiga jam. Dengan tetap memikat.

Bung Karno terbius dengan panggungpanggung besar seperti itu.

Kesannya: Bung Karno kian dekat PKI. Atau memang begitu. Hanya Bung Karno sendiri yang tahu.

Hanya tentara. Yang mengkhawatirkan kedekatan itu. Khususnya angkatan darat.

Maka terjadilah: G-30-S/PKI. Pada tanggal 30 September 1965. Angkatan darat pun tampil. Jadi penguasa baru di republik ini.

Era berganti.

Muncul orde baru.

Otomatis Bung Karno disebut orde lama.

Bung Karno dijauhi. Dihujat. Dikutuk.

Ekonomi Indonesia memang sangat sulit di akhir kekuasaan Bung Karno.

Pak Harto membawa ideologi baru: pembangunan ekonomi.

Istilah Nasakom Bersatu seperti barang haram. Trisakti, Nawacita, Jas Merah, Manipol, Usdek, Jarek, Pemimpin besar revolusi, Penyambung Lidah Rakyat, Pemimpin

Agung, dan sebangsa itu lenyap. Bahkan seperti lepra: harus dijauhi.

Diganti kosakata baru: Golkar, penyederhanaan partai, bimas inmas, SD Inpres, guru Inpres, KB, 2 anak cukup, komando jihad, padi IR, tebu TRI, irigasi, Liem Soe Liong, Bob Hasan dan banyak lagi.

Mantra ekonomi sukses. Di tahun-tahun itu.

Mantra ekonomi runtuh. Di tahun 1998.

Terjadilah reformasi.

Nama Bung Karno hidup lagi.

Sukarnoisme bernafas lagi. Bersama isme-isme apa pun: HTI-isme, Wahabisme, Kebatinanisme, dan ‘aku bangga jadi anak PKI’.

Sukarnois mendirikan Universitas Bung Karno. Dipelopori putri Bung Karno: Rachmawati. Yang selalu tidak rukun dengan Megawati.

Saat saya ke UBK kemarin Rachma tidak hadir. Sakit.

Tapi rektor dan wakil rektornya lengkap. “Kami ini kalah dengan Universitas Muhammadiyah,” ujar Ristoyanto, Ketua Lembaga Ajaran Bung Karno, UBK. Yang juga pengajar utama mata kuliah ajaran Bung Karno.

‘Kalah’ yang dimaksud adalah dalam menanamkan ideologi. “Di Unmuh, Ketua BEM-nya pasti ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah,” kata Ristiyanto. Yang mantan Ketua GMNI Purwokerto.

Jadi, katanya, ideologi kemuhammadiyahan bisa lebih ditanamkan. Dibanding ideologi Sukarnoisme. Apalagi di UBK mata kuliah ajaran Sukarno juga terus dikurangi.

Dulu 12 SKS. Turun jadi 10 SKS. “Kini tinggal 8 SKS,” ujar Ristiyanto.

Maafkan.

Saya baru tahu sekarang ini. Ada mata kuliah ‘ajaran Bung Karno’. Maka saya pun minta buku-bukunya. Buku teksnya. Yang diajarkan selama empat semester itu.

Sayangnya UBK tidak semaju keinginan Rachma. Padahal itu satu-satunya. Terlalu panjang kalau harus menulis ‘mengapanya’. (*)

cinta. Belakangan, gadis cantik itu jadi manajer Rizky. Hubungan asmara dua anak muda ini membuat Rizky kian semangat berkarya. Impiannya punya lagu sendiri yang digarap profesional semangat diperjuangkan. Begitu pula mimpi punya video klip.

Terciptalah “Terluka”. Lagu itu terinspirasi dari kisah hidup teman baiknya. Teman main sejak kecil. Sang sahabat gagal hubungan percintaannya gegara dikhianati pacarnya. “Jadi hubungan yang telah dijaga selama bertahun-tahun terpaksa berhenti lantaran pacarnya dinikahkah sama orang lain,” cerita Rizky.

Proses perekaman dan penggarapan video klip “Terluka” memakan waktu selama tiga bulan. Lirik dan musik disinkronkan sekitar seminggu. “Lalu rekaman di AE Studio Tafure. Kemudian mixing di My Dream

Studio Perumnas. Setelah itu, lanjut di SRM Studio Jakarta sekaligus single-nya dimasukan ke aplikasi musik serta YouTube,” kisah pemuda kelahiran 26 Mei 1995 ini.

Nyaris tak ada kendala berarti dalam proses pembuatan. Kecuali saat membuat video klip. “Susahnya saya pas waktu pengambilan video klip. Sebab saya harus menjiwai. Tapi alhamdulillah, kendala tersebut bisa saya atasi. Proses pembuatan klipnya bekerja sama dengan Dodoku Foto,” tukasnya.

Setelah merilis lagunya, Rizky berharap single tersebut dapat diterima masyarakat Maluku Utara. Dia mengatakan ingin terus berkarya dan menambah khazanah dunia musik. “In shaa Allah ke depan masih ada single-single lainnya. Doain saja semua lancar,” pungkasnya.(aji/kai)

Memang dia selalu diam dan kurang bicara,” sambungnya. La Ajani merupakan terpidana kasus pembunuhan. Warga desa Ngele, ini dipidana lantaran melakukan penikaman terhadap dua orang yang mengakibatkan keduanya tewas. La Ajani menghuni Lapas sejak 2015 lalu setelah divonis 12 tahun penjara. “Keluarganya juga jarang mengunjunginya, sehingga mungkin dia pikiran juga,” kata Sarmin.

Dihubungi terpisah, Kepala Lapas Kelas IIB Sanana, Noveri Budi Santoso membenarkan salah satu warga binaannya meninggal dunia usai menjalani perawatan di UGD. “Benar, yang bersangkutan memang berapa bulan ini selalu murung dan pendiam,”

ujarnya.

Sementara Dirut RSUD Sanana, dr. Willy Ogi saat dikonfirmasi mengaku La Ajani memang sempat mendapat perawatan medis.

Namun kondisinya semakin lemah. “Dia memang sangat lemah sekali,” kata dokter spesialis kandungan itu.

Ditanya soal penyakit, Willy mengatakan pihaknya belum bisa memastikan. Dia hanya mengaku kondisi La Ajani lemas.

“Untuk mengetahui penyebab kematian kan kita harus visum atau autopsi, jadi kita belum bisa pastikan,” pungkasnya.

Jenazah La Ajani sendiri langsung dijemput keluarganya untuk dimakamkan. (ikh/kai)

Pemerintah Evaluasi Asian Games 2018 JAKARTA - Pagelaran Asian Games 2018 Jakarta dievaluasi pemerintah.

Sekaligus membicarakan pelatnas Sea Games 2019 Filipina.Indonesia menutup Asian Games 2018 dengan finis di urutan keempat. Tak memiliki banyak waktu, Indonesia dan negara Asia Tenggara lain sudah ditunggu SEA Games di Filipina pada akhir November 2019. Sea Games digelar pada bulan November.

“Tadi dibicarakan bahwa kita melapis ini (atlet) senior dengan junior. Nanti ada event berikutnya SEA Games (Filipina) munculkan (atlet junior) di-back (up) senior. Tapi, kalau event besar seniornya,” kata Wapres Jusuf Kalla (JK) usai rapat pelaksanaan Asian Games 2018, akhir pekan lalu.

JK juga meminta agar prestasi Asian Games tak menjadi patokan di SEA Games nanti. Sebab, beberapa keuntungan sebagai tuan rumah tak didapatkan lagi. Termasuk penentuan cabang olahraga. Ya, pencak silat menjadi cabang olahraga yang mendominasi medali emas Indonesia di Asian Games 2018.

“Prestasi di Asian Games tidak bisa

dibandingkan dengan prestasi berikutnya. Karena ada dua keuntungannya, ada tuan rumah; semangatnya tinggi, kedua cabornya kita 30 persen kita bisa pilih,” ujarnya, seperti dilansir dari detikfinance.

Sementara itu, Menpan RB yang juga Chef de Mission (CdM) Asian Games 2018, Syafruddin, mengatakan telah memberi saran kepada KONI dan Kemenpora agar juga menggodok atlet lapis kedua. Menurut Syafruddin, selama ini, Indonesia bertumpu kepada atlet yang itu-itu saja. “Olimpiade itu, Sea Games itu, Asian Games itu. Contohnya, Eko Yuli; tampil di Olimpiade (dapat) perak, tampil di Asian Games (dapat) emas, tampil di SEA Games (dapat) emas,” kata Syafruddin.

Syafruddin pun menyarankan KONI dan Kemenpora segera menggeber pelatnas. Paling lambat mulai Januari 2019. Para atlet junior dan senior mulai dilatih secara bersama dan konsisten. “10 bulan itu harus training camp, dan training camp-nya intensif, dan juniornya atau layer keduanya itu (ikut) konsisten

juga, melapisi seniornya. Di semua event, terutama olahraga Olimpiade, yaitu: atletik, renang, kemudian renang, kemudian cabor-cabor yang olimpiade.

Jadi itu harus betul-betul intensif training camp di dalam maupun di luar (negeri).

Supaya memperoleh tempat bergengsi di Sea Games,” kata dia.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, merespons positif rencana itu. Kemenpora memiliki rencana yang sama. “Terlalu sering atlet yang berlaga di Olimpiade, Asian Games, Kejuaraan Dunia, Kejuaraan Asia, masih juga turun di SEA Games, masih juga turun di PON, ada juga yang di Porprov, Porkab. Nah, ini kita coba akan menaikkan levelnya nanti,” kata Imam ditemui terpisah.

Imam melanjutkan, untuk atlet yang sudah turun dan meraih medali di Asian Games 2018, maka tidak perlu turun ke level yang lebih rendah seperti SEA Games 2019. Hal ini untuk menumbuhkan jiwa kompetitif di atlet tersebut, serta untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi atlet. (dts/onk).

Milan Depak Calhanoglu Demi Fabregas MILAN- Klub raksasa Serie A, AC Milan, nampaknya serius ingin membawa Cesc Fabregas ke San Siro pada bulan Januari mendatang. Bahkan kabarnya, mereka siap mendepak salah satu bintangnya, Hakan Calhanoglu, demi gelandang Chelsea tersebut.

Kedatangan Maurizio Sarri di kursi kepelatihan The Blues membuat posisi Fabregas di tim inti perlahan tergusur. Selain itu, klub juga tidak menampakkan itikad untuk memperpanjang kontraknya yang selesai pada akhir musim ini.

Milan melihat kondisi tersebut dan mengevaluasi kemungkinan untuk mendatangkannya, begitu menurut pengakuan Leonardo selaku direktur beberapa waktu lalu. Namun harga delapan juta euro diyakini masih terlalu berat untuk Rossoneri.

Wajar saja jika Milan agak kesulitan menggelontorkan uang, sebab mereka sedang dihadapkan dengan tuntutan dari UEFA. Beberapa waktu lalu, mereka dituntut memperbaiki neraca keuangannya sebelum tahun 2021 mendatang jika masih ingin tampil di Eropa.

Meskipun begitu, manajemen Rossoneri tidak masuk akal. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport dan Tuttosport, Milan hanya berniat membayar setengah dari harga yang dipasang Chelsea untuk Fabregas, yakni empat juta euro.

Uang tersebut bisa didapatkannya den-

Cesc Fabregas ketika berakasi di lapangan. (AP Photo)

gan menjual salah satu pemain utamanya, yakni Hakan Calhanoglu. Ia dianggap tidak memberikan dampak seperti apa yang diharapkan, walau telah mengoleksi lima assist dari 18 penampilannya sejauh ini.

Pelatih Milan, Gennaro Gattuso, dikabarkan tengah frustrasi dengan penampilan yang inkonsisten dari pemain asal Turki itu. Tak hanya itu, ia juga dianggap tidak cocok dengan formasi 4-4-2 yang diterapkan Gattuso dalam beberapa pekan terakhir.

Calhanoglu sendiri didatangkan saat

Milan masih diasuh Vincenzo Montella, tepatnya pada bursa transfer musim panas lalu. Milan menggelontorkan uang sebesar 22 juta euro untuk menghadirkan pemain berumur 24 tahun itu dari Bayern Leverkusen. Diyakini dalam laporan tersebut bahwa Rossoneri setidaknya masih bisa mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualannya. Selain itu ia juga kemungkinan akan kembali ke Jerman, dengan RB Leipzig dianggap tertarik untuk menggunakan jasanya. (bln/mpg)

MANCA SPORT

SENIN, 17 DESEMBER 2018

12

Kejayaan Rossi Sudah Habis

(DOK. YAMAHA MOTOGP)

Valentino Rossi (Movistar Yamaha) melintasi salah satu sudut Sirkut Ricardo Tormo di Valencia, Spanyol, dalam sebuah sesi tes resmi MotoGP , Selasa (21/11).

1

Juventus

vs

BOS tim MotoGP Honda, Alberto Puig, menyebut masa kejayaan Valentino Rossi sudah digantikan Marc Marquez. Suka tidak suka, The Doctor harus menerimanya.

Rossi menjadi legenda hidup balap motor saat ini. Rider Italia itu menjadi pemilik tujuh gelar juara dunia kelas tertinggi, terbanyak kedua setelah Giacomo Agostini dengan 9 gelar.

Gelar juara MotoGP terakhir diraih Rossi pada 2009. Sejak saat itu, rider Movistar Yamaha kesulitan menggenapi titelnya, dengan prestasi terbaiknya cuma menjadi runner up tiga kali pada musim 2014, 2015, dan 2016.

Saat Rossi kesulitan, muncullah Marquez.

Pebalap muda Spanyol itu melesat dengan meraih lima gelar juara dunia MotoGP pada enam musim pertamanya. Terakhir, MotoGP 2018 ia menangi bersama Repsol Honda.

Kedatangan Marquez membuat Rossi punya saingan baru, setelah Jorge Lorenzo. Bahkan pada 2015, keduanya sempat terlibat insiden di Malaysia, ketika Marquez dianggap menggaga-

Torino

lkan peluang juara The Doctor, yang akhirnya jatuh ke tangan Lorenzo.

Puig menilai, Rossi saat ini tidak bisa menerima kegagalannya menjuarai MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Ia menyebut era Rossi memang sudah habis, dan kini Marquez yang merajai dunia balap motor. “Valentino telah menjadi pembalap hebat. Dia memiliki semua rasa hormat saya,” kata Puig kepada harian Spanyol La Vanguardia yang dilansir Autosport.

“Pada umurnya [39 tahun], dia masih punya keinginan, bakat untuk melesat, dan dia tidak menerima tidak bisa menang. Tapi dia mengalami kesulitan menerima kenyataan waktunya sudah berakhir. Terkadang cara yang dia gunakan tidak tepat. “Tidak pernah saya melihat Marquez keluar dari barisan, melakukan sesuatu yang berbahaya terhadap Rossi. Itu selalu menjadi insiden balapan. Saya menghormati Rossi, tetapi dalam hidup semuanya punya momen. Dan suka atau tidak suka, Marc adalah nomor satu [sekarang],” jelasnya. (dtk/mpf )

0

Ronaldo Si Pembunuh di Laga Derby CRISTIANO Ronaldo mencetak gol tunggal kemenangan Juventus atas Torino di Derby della Mole. CR7 layak disebut ‘pembunuh’ di laga derby. Ronaldo melakoni derby perdananya di Italia, saat Juventus menghadapi Torino di Stadion Olimpico

Grande, Turin, Minggu (16/12) dini hari WIB. Ia langsung berperan besar di laga derby Kota Turin tersebut.

Ronaldo memastikan kemenangan Juventus atas Torino dini hari tadi. Gol tunggalnya lewat penalti pada menit ke-70, me-

mastikan Bianconeri memenangi derby della mole atas Torino di pekan ke-16 Liga Italia.

Ada catatan menarik soal gol itu. Ronaldo kini tercatat selalu mencetak gol di laga derby sepanjang kariernya.

Sejak masih di Inggris, Spanyol, hingga kini Italia, penyerang 33 tahun itu selalu menjebol rival sekota timnya. Setelah gawang Manchester City, Atletico Madrid, kini Torino menjadi sasarannya.

Sebelumnya di Inggris, ketika masih berseragam Manchester United, Ronaldo sudah pernah membobol gawang rival sekotanya, Manchester City. Seperti dicatat situs transfermarkt, Ronaldo menjebol gawang The Citizen sebanyak 4 kali dari 10 pertemuan

di Liga Inggris.

Adapun ketika berse e ra berseragam Real Madrid, Ronaldo Ro onal ald do tak ketinggalan meng goyakk mengoyak gawang Atletico Madr d id. id d Madrid.

Pemilik lima gelar BalBallon d’Or itu sudah 12 ka ali kali menjebol gawang Loss Colchoneros dari 16 pertemuan di La Liga..

Di MU, Ronaldo o meraih 6 kemenangan, kemenangaan, 3 kekalahan, dan sekali imbang imbangg dari total pertemuannya pertemuann nya dengan deengaan an City. Sementara di Real Reeal M adrrid, Madrid, Ronaldo meraih 7 kemenangan, keemen nangan gan, 5 kekalahan, dan 4 kali kaalii imbang. im mbang. ng Kini, gawang Torino Torin no langsung laangssu sung ng dirobek Ronaldo pada p errteemu m an an pertemuan pertamanya di Liga IItalia. taaliia. tali a (d ((dtk/ dttk k/ mpf)

(Foto: (Foto ((Fot Foto Foto otto o: V Va Val Valerio aler al erio eri e rrio iio o Pen Penni Pe Penn Pennicino/Getty enni enn e nni nn nic cino/ cino ci iino/ no/ o/Get Gett Getty G Ge e etty et ett ttty ttty ty Imag Im Ima Images) ma m ages) ag es) e es s) s)

MAJANG POLIS

HARIAN

SENIN, 17 DESEMBER 2018

MALUT POST

13

Berebut Lahan Parkir DISHUB VS WARGA

1

REBUTAN PARKIRAN

Meski sudah ada kesepakatan dengan pemilik jatiland mall. Dishub masih sulit ambil alih lahan parkir depan jatiland mall

2

Masyarakat yang terlebih dahulu mengelola lahan parkir itu, enggan menyerahkan lahan parkir itu ke Dishub.

3

Dishub sudah melakukan pendekatan namun tak ada hasil

4

Dishub berkeinginan ada kerjasama dengan masyarakat yang terlebih dahulu telah mengelola lahan parkit tersebut

5

Saat pertemuan lanjutan Dishub berencana akan menggandeng pihak kepolisian

6

Dishub Kesulitan Ambil Alih Parkiran Depan Jatiland Mall Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah

Selama ini pungutan parkiran di depan jatiland mall tidak ada masukan untuk daerah karena itu Dishub ingin mengelola agar ada tambahan PAD

TERNATE – Langkah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate mengelola lahan parkir depan jatiland mall terbentur masalah. Pasalnya, walau sudah ada kesepakatan antara pemilik jatiland mall dengan Dishub. Masyarakat setempat yang terlebih dahulu mengelola lahan parkir itu, enggan jika harus diambil alih Dishub. “ Kita sudah lakukan pendekatan. Tapi mereka menolak lahan parkir itu dikelola Dishub,” kata Plt Kadishub, Faruk Albar, kemarin (16/12).

Baca: PARKIR... Hal 16

Belum Ada Laporan Masalah DPPK

FASILITAS Dhuafa Center Butuh Pendingin Ruangan

TERNATE – Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana partisipasi pembangunan kelurahan (DPPK) diberikan batas waktu pemasukannya hingga 27 Desember mendatang. Sebagian besar kelurahan sudah memasukan laporan DPPK kecuali tiga kelurahan di Kecamatan Batang Dua. “Laporan DPPK sudah masuk ke kecamatan. Saat ini tengah dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak kecamatan,” Baca: DPPK... Hal 16

Pencairan Dibatasi 27 Desember

TERNATE – Masyarakat kota Ternate meminta pengelola Dhuafa Center untuk melengkapi gedung tersebut dengan pendingin ruangan. Pasalnya, suhu dalam gedung favorit warga kota untuk kegiatan indoor itu membuat pengunjung kegerahan. Aspirasi ini terkuak dari fitur Ask Me Question ZULKIFLI Ahmad Yusuf (AMQ) Instagram yang dibuat calon anggota DPRD Ternate, Zulkifli Ahmad Yusuf, Minggu (16/12).

Baca: PENDINGIN... Hal 16

USULAN

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

Usul Dana TP Rp 6 Miliar TERNATE – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tahun depan berencana membangun pasar rakyat di Kecamatan Batang Dua dan pasar hewan di Kelurahan Sulamadaha.

Kepala Disperindag Nuryadin Rachman mengatakan, terkait rencana itu, pihaknya tengah menunggu anggaran yang diusulkan ke Kementerian Perdagangan melalui dana tugas pembantu (TP) sebesar Rp 6 miliar.

Baca: DANA... Hal 16

LIBUR AKHIR PEKAN Kawasan pantai Falajawa selalu ramai tiap akhir pekan. Seperti yang terlihat pada Minggu kemarin.

Mulai anak-anak hingga orang dewasa memadati pantai Falajawa untuk berenang atau sekadar duduk-duduk bersantai menghabiskan waktu libur.

TERNATE – Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman me-warning pimpinan SKPD untuk mencairkan anggaran sebelum tanggal 27 Desember. Jika melewati batas waktu itu Burhan BURHAN Abdurahman memastikan anggaran tersebut tidak bisa lagi dicairkan. “ Kalau lewat sudah tidak bisa cair.

Itu salah mereka sendiri,” kata Burhan, kemarin (16/12).

Baca: PENCAIRAN... Hal 16

Tunggakan Jamkesda Dibayar Pakai Pajak Rokok TERNATE – Tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Juli hingga Desember 2018 akan dibayar menggunakan pajak rokok. Hal

ini sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri keuangan terkait pemotongan pajak rokok yang dikompensasikan untuk pembayaran tunggakan iuran Jemkesda.

“Memang tidak seratus persen terbayarkan dengan pajak tersebut. Tapi ada beberapa bulan akan terbayar dan sisanya nanti diupayakan oleh Pemda dengan cara lain untuk dilunasi tahun ini,” kata Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ternate, Revien Virlandra, kemarin (16/12).

Baca: PAJAK... Hal 16

DWA Gelar Media Gathering TERNATE – Media Gathering sukses digelar PT Daya Adicipta Wisesa (DAW) selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Kegiatan yang digelar di Hotel CasaBaio Paradise Resort Likupang, Sulawesi Utara pada 15-16 Desember ini diikuti oleh 16 jurnalis. baik media cetak maupun online.

Baca: DWA... Hal 16

DWA FOR MALUT POST

POSE bersama jurnalis saat menerima Hadiah dari PT Daya Adicipta Wisesa (DWA).

Peringati Milad dan Maulid Nabi Muhammad Diharapkan kita bisa selalu konsisten dalam meneladani dan mengamalkan ajaran dan akhlak nabi Muhammad SAW Dra. Hj Fitriyani Roringpandey Ketua Panitia

SOFYAN A TOGUBU/MALUT POST

KOMPAK: Panitia peringatan Milad MCI dan Maulid Nabi Muhammad SAW

TERNATE- Desember ini, Mualaf Center Indonesia (MCI) Kota Ternate tepat berusia setahun. Peringatan setahun MCI ini dilaksanakan akhir pekan lalu di gedung Dhu’afa

Center yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketua Panitia, Dra. Hj Fitriyani Roringpandey menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu untuk menjalankan

sunnah Rasullah SAW serta menjalankan syiar Islam untuk menjalankan ukhuwah islamiyah serta menanamkan rasa mahabbah pada Nabi Muhammad SAW. Baca: MILAD... Hal 16

14

HARIAN

AROUND TERNATE

MALUT POST

SENIN, 17 DESEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

SEMENTARA ITU Baru Diganti, Ram Kembali Patah

Belum Diresmikan, Pasar Sudah Rusak

Fitrah/Malut Post

SABI-SABI: Bangunan pasar Sabi-Sabi (kanan), Pintu toilet dalam pasar yang rusak (kiri).

Yaser/Malut Post

RUSAK: Ram Penutup Drainase yang rusak.

TERNATE - Ram penutup lubang drainase yang berada di antara Kantor Wali Kota dan Landmark, kondisinya kini kembali rusak, hal itu kemudian mengancam pengendara yang melintas Padahal sebelumnya, ram penutup selokan yang terbuat dari besi itu belum lama diganti. Alwan, salah satu warga yang beraktivitas di kawasan tersebut menuturkan, sekitar satu atau dua bulan yang lalu, penutup selokan ini rusak parah, bahkan ditinggal lama hingga rumput tumbuh di sisi selokan. Tetapi kerusakan ram itu kemudian diganti dengan besi penutup yang lebih tebal.

“Baru di ganti kok sudah rusak, Mungkin karena perekat atau las besi kurang kuat, makanya rusak lagi,” Terang Alwan Alwan mengatakan, besi penutup ini harus diganti dengan ram yang lebih kuat dan tahan beban. Pasalnya yang melintas di jalan ini, bukan hanya kendaraan roda dua atau mobil kecil, namun truck dengan muatan beban juga sering melintas di kawasan tersebut. Jadi kalau ram tetap menggunakan seperti itu, maka dipastikan tidak kuat dan pasti akan rusak kembali. “Kalau ram tidak diganti, lebih baik lubang selokan ditutup menggunakan beton agar lebih kuat,” tutup Alwan. (M6/ Lid)

Sabi-Sabi Diduga Dijadikan Sarang Maksiat dan Tempat Miras Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir TERNATE - Bangunan pasar SabiSabi yang terletak di bagian Utara Terminal Gamalama, kondisinya kini layaknya tak terurus dan memprihatinkan, pasalnya pasar yang sementara dalam tahap pekerjaan

pembangunan itu, sebagian fasilitas sudah rusak.

Pantauan Koran ini kemarin, di lantai dasar terlihat layaknya bangunan tua, hal itu dikarenakan beberapa sudut area dipenuhi coretan dinding, ruang Toilet terpantau jorok dan pintu sudah rusak layaknya usai didobrak.

Selain itu, di beberapa sudut dalam pasar Sabi-Sabi, banyak terdapat botol dan plastik yang diduga bekas minuman keras (Miras), dikatakan bekas miras karena di dekat botol dan plastik tercium bau miras yang menyengat. Sahrun, warga

Makassar Timur kepada koran ini menuturkan, setelah pekerjaan lantai dasar selesai, tidak ada petugas yang berjaga di area ini. Sementara lokasi bangunan hanya ditutup menggunakan seng. “Warga biasa masuk ke dalam lokasi pembangunan ini, siang maupun malam hari,” Ujar Sahrun Karena warga dengan leluasa masuk di lokasi ini, makanya banyak perilaku menyimpang yang dilakukan mereka. “Ada yang datang berkelompok, masuk dan mencari tempatnya masing-masing, ada yang sekedar tidur, bahkan ada datang berduaan untuk pacaran. Parahnya lagi,

lokasi dalam bangunan ini sangat bau pesing dimana mana,” Tambah Sahrun Sahrun menambahkan, harusnya ada petugas keamanan dari Dinas terkait agar setiap saat mengontrol dan menjaga bangunan pasar Sabi-Sabi. Ini dimaksud supaya warga tidak lagi berani untuk masuk dan melakukan hal hal yang tidak diinginkan. “Kalau hanya ditutup dengan menggunakan seng, itu warga bisa mencongkel dan masuk.

Harus ada petugas pasar supaya usir warga yang berani masuk kedalam kawasan pasar Sabi-Sabi,” saran Sahrun. (Aji/Lid)

IPELMAS Laksanakan Pengkaderan

Suprajat for Malut Post

KOMPAK: Anggota Ipelmas pose bersama usai kegiatan.

TERNATE - Ikatan Pelajar Mahasiswa Samsuma (IPELMAS-MU ), awal pekan lalu melaksanakan kegiatan pengkaderan untuk generasi samsuma yang dilaksanakan di gedung pramuka lingkungan Gambesi Kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta ini, dibuka oleh Noho Ulidam selaku ketua Kerukunan Keluara Samsuma (KKS) serta berlangsung selama tiga hari

Ketua panitia Mujaidin Hafit mengatakan sebelumnya kegiatan ini direncanakan berlangsung pada akhir November lalu, namun karena keterbatasan anggaran maka kemudian dipindah ke pertengahan Desember atas partisipasi anggota IPELMAS. kami melihat saat ini masyarakat samsuma khususnya di lintas mahasiswa banyak yang saling tidak ke-

nal dengan alasan kesibukan masing-masing. “Alasan inilah kemudian mendorong kami untuk membentukt satu kegiatan yang di namakan pengkaderan dan menyambung tali seratu rahami antarmahasiswa,” Tutup Mujaidin Hafit

Pengirim : Suprajat H.Arsad (Mahasiswa Ekonomi Unkhair)

Ahmad RR Dirut Baru WALHI TERNATE - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara (Malut) resmi memiki Nahkoda baru, adalah Ahmad Rusydi Rasjid sebagai Direktur Eksekutif Daerah (ED).

Dimana, menggantikan Ismet Soelaiman, yang menjabat sebelumnya. Ini setelah melalui proses Pemilihan, Sabtu (15/12) kemarin, di Kantor Walhi.

Untuk proses tersebut, melalui Forum tertinggi Walhi, yakni Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH)-IV. Kegiatan tersebut mengamhil tema “Menuju Perwujudan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dan Kelestarian Ekologis”.

PDLH yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Eksekutif Daerah Walhi tersebut, melibatkan juga 11 (sebelas) lembaga (NGO) di Malut sebagai Anggota Lembaga.

Untuk 11 anggota tersebut diantaranya, LBH Maluku Utara, LITERA Institut, pilas, elsil, fajaru, pakatifa, salam, foshal, Studi Bahari (SBR), Sel Kepsul, dan Daurmala. Bahkan, juga diramaikan pula oleh anggota-anggota individu, mantan pengurus Walhi Malut periode sebelumnya, komunitas pelajar Slavery, dan perwakilan Eksekutif Nasional Walhi.

Dalam proses demi tahapan, melalui empat sidang pleno terkait rekomendasi program kerja advokasi, tata kelola organisasi,

(Tim)

RAPAT: Anggota Walhi saat melaksanakan rapat akhir pekan kemarin.

hingga pembahasan pemilihan direktur yang berlangsung cukup alot, forum akhirnya memutuskan Ahmad Rusydi Rasjid (Delegasi dari lembaga Salam) sebagai Direktur ED Walhi menggantikan Ismet Soelaiman.

Ismet, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa penting untuk diingat bahwa Walhi bekerja atas dasar mandatoring rakyat.

Dimana, ruh eksistensi Walhi sebagai organisasi jaringan yang mengemban misi sebagai organisasi perjuangan penegakan kedaulatan rakyat atas sumbersumber kehidupan. Oleh karena itu, menurut dia, mengacu pada konflik ruang yang semakin massif di Maluku Utara dimana warga desa selalu menjadi korban yang rentan kehilangan wilayah kelolanya akibat kebijakan struktural, maka pengkajian, penguatan, konsolidasi, Menuju Perwujudan Wilayah Kelola Rakyat dan Kelestarian Ekologi patut dikerjakan

dan diperjuangkan.

“Kiranya ini peran posisi kita yang mesti dipahami oleh pengurus baru Walhi Malut,”harap Dante, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Yudi sapaan akrab Ahmad Rusydi Rasjid, mengatakan dirinya akan tetap membangun perjuangan lingkungan bersama dengan anggota lembaga maupun organisasi lainnya, demi menuju perwujudan Wilayah Kelola Rakyat dan Kelestarian Ekologi.

“Dukungan anggota lembaga sangat diharapkan untuk sama-sama mewujudkan cita-cita Walhi,”katanya.

Sekedar diketahui, kegiatan kemudian ditutup usai penyerahan simbolik kepengurusan yang diselingi dengan pidato kepemimpinan, serta sejarah kronik perjalanan Walhi Malut.(*) Pengirim: Ramlan

SENIN, 17 DESEMBER 2018

AKADEMIKA

15

Kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial bersama Fahrun Yamin, S. Pd., M.Pd

Pengantar Ilmu Sosial Dasar Fahrun Yamin, S. Pd., M.Pd Dosen FKIP, Unkhair Ternate

Topik yang kita bahas pada edisi kali ini mengenai, Pengantar Ilmu Sosial Dasar oleh Fahrun Yamin, S. Pd., M.Pd. Ini merupakan bagian dari Mata Kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial Semester I, di FKIP Unkhair. Berikut narasi mata kuliah yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan.

Konsep Ilmu Sosial Dasar sebagai Komponen Mata Kuliah Dasar Umum Dalam menghadapi masalah penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan negara, maka diselenggarakan program-program pendidikan umum.

Tujuan Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi 1. Sebagai usaha membantu perkembangan kepribadian mahasiswa agar mampu berperan sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta agama.

2. Untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah dan kenyataan sosial yang timbul di dalam masyarakat.

3. Memberi pengetahuan dasar kepada mahasiswa, agar mereka mampu berpikir secara interdisipliner dan mampu memahami pikiran para ahli berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat memudahkan mereka berkomunikasi.

Pendidikan umum yang menitikberatkan pada usaha mengembangkan kepribadian mahasiswa, pada dasarnya berbeda dengan mata kuliah bantu yang bertujuan menopang keahlian mahasiswa dalam disiplin ilmunya. Demikian pula dengan pendidikan keahlian yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian mahasiswa dalam bidang atau disiplin ilmunya.

Pendidikan umum yang diselenggarakan oleh universitas dan institut kemudian terkenal dengan nama “ Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Ada 6 mata kuliah yang masuk dalam kategori ini. Agama, Ideologi Negara Atau Pancasila, Kewiraan, Ilmu Budaya Dasar (IBD), Ilmu Sosial Dasar (ISD) dan Ilmu Alamiah Dasar (IAD).

Tujuan MKDU adalah untuk menghasilkan warga negara/sarjana yang berkualifikasi sebagai berikut: 1. Berjiwa Pancasila, sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi, lebih mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan sebagai sarjana Indonesia.

2. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya, dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain.

3. Memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral dalam menyikapi permasalahan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan maupun pertahanan keamanan.

4. Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan secara bersama-sama berperan serta di dalam pelestariannya.

Latar Belakang dan Ruang Lingkup ISD Banyaknya kritik yang ditujukan pada sistem pendidikan di perguruan tinggi oleh sejumlah cendekiawan, terutama sarjana pendidikan, sosial, dan kebudayaan.

Ini karena mereka menganggap sistem pendidikan yang sedang berlangsung ini, berbau kolonial dan masih mewarisi sistem pendidikan pemerintah Belanda, yaitu kelanjutan dari “politik balas budi” (etiche politiek) yang dianjurkan oleh Conrad Theodore van Deventer. Sistem ini bertujuan menghasilkan tenaga –tenaga terampil

untuk menjadi tukang-tukang yang mengisi birokrasi mereka di bidang adminidstrasi, perdagangan, teknik dan keahlian lain, dengan tujuan eksploitasi kekayaan negara.

Sekarang masih terasa banyaknya tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus dan mendalam (spesialisasi), sehingga wawasannya sempit. Padahal, sumbangan pemikiran dan adanya komunikasi ilmiah antardisiplin ilmu diperlukan dalam memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat yang demikian kompleks. Sering suatu masalah terasa tuntas pemecahannya menurut suatu disiplin ilmu tertentu, tetapi ternyata bagi disiplin ilmu yang lain masih merupakan masalah besar.

Sistem pendidikan kita menjadi sesuatu yang “elite” bagi masyarakat kita sendiri, kurang akrab dengan lingkungan masyarakat, tidak mengenali dimensidimensi lain di luar disiplin keilmuannya. Perguruan tinggi seolah-olah menara gading yang banyak menghasilkan sarjana-sarjana “tukang”, tidak atau kurang peka terhadap denyut kehidupan, kebutuhan, serta perkembangan masyarakat. Sebagai upaya mengatasi kegusaran para cendekiawan tersebut diberikanlah ilmu sosial dasar sebagai pelengkap pembentukan sarjana paripurna sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam peragaan kuliahnya mempunyai ciriciri tersendiri, banyak menyangkut Problem oriented yang dirasakan dan nyata di masyarakat. (Munandar, 3 1995).

Tenaga ahli yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diharapkan memiliki tiga jenis kemampuan yang meliputi personal, akademis dan kemampuan profesional.

1. Kemampun personal adalah kemampuan kepribadian. Dengan kemampuan ini, para tenaga ahli akan memiliki pengetahuan sehingga mampu menunjukan sikap, tingkah laku, dan tindakan yang mencerminkan kepribadian Indonesia, memahami dan mengenal nilai-nilai keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan (Pancasila), serta memiliki pandangan yang luas dan kepekaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kemampuan personal ini, dapat ditanamkan kepada para mahasiswa sebagai calon tenaga ahli melalui program pendidikan umum atau MKDU. 2. Kemampuan akademis adalah kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, baik lisan maupun tulisan, menguasai peralatan analisis, maupun berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitis. Memiliki kemampuan konsepsional untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi, serta mampu menawarkan alternatif pemecahan.

3. Kemampuan Profesional adalah kemampuan dalam bidang profesi tenaga ahli yang bersangkutan. Dengan kemampuan ini, para tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang profesinya.

Program pendidikan umum berusaha memperluas cakrawala perhatian dan pengetahuan para mahasiswa sehingga tidak terbatas pada bidang pengetahuan keahlian serta golongan asal masing-masing. Ia membantu mahasiswa menemukan diri sendiri dan menempatkan diri dalam perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang sedang berlangsung, menghadapkannya dengan masalah-masalah susila yang secara sadar ataupun tidak sadar, senantiasa dihadapi, serta masalah-masalah yang diwujudkan oleh kenyataankenyataan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, disamping itu juga memberikan pengertian kepada mereka mengenai hubungan kait-mengait dari ilmu pengetahuan. Singkatnya, program-program pendidikan umum diharapkan menjadikan mahasiswa lebih peka dan lebih terbuka, disertai rasa tanggung jawab yang lebih kuat.

ISD sebagai bagian dari MKDU mempunyai tema pokok perkuliahan, yaitu hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Hubungan ini dapat mewujudkan berbagai ilmu sosial dasar, dengan memanfaatkan pengetahuan yang berasal dari lapangan ilmu-ilmu sosial, seperti geografi, sosiaologi, antropologi sosial, dan sejarah.

ISD, sebagaimana halnya dengan IBD dan IAD, bukanlah pengantar suatu bidang keahlian untuk menanggapai masalah sosial, khususnya masalah- yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Menurut Munandar 1995, sasaran perhatian terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi antara lain:

1. Berbagai kenyataan yang bersama-sama merupakan masalah sosial yang dapat ditanggapi dengan pendekatan sendiri maupun sebagai pendekatan gabungan (antarbidang).

2. Adanya keanekaragaman golongan dan kesatuan sosial lain dalam masyarakat yang memiliki kepentingan, kebutuhan serta pola-pola pemikiran tingkah laku sendiri, tapi juga banyaknya persamaan kepentingan kebutuhan serta persamaan pemikiran dan pola tingkah laku yang menyebabkan pertentangan maupun hubungan setia kawan dan kerja sama dalam masyarakat kita.

Tujuan Ilmu Sosial Sebagai salah satu MKDU, ISD bertujuan membantu mengembangankan wawasan yang lebih luas yang merupakan ciri kepribadian yang diharapkan setiap anggota golongan terpelajar Indonesia. Khususnya yang berkenan dengan sikap dan tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia lain serta sikap dan tingkah laku manusia-manusia lain terhadap manusia yang bersangkutan.

Masalah Sosial dan ISD Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selalu dihadapkan kepada masalah sosial yang tak dapat dipisahkan. Hal itu akibat hubungan dan tingkah laku sesama manusia. Masalah yang dihadapi masyarakat yang satu dengan lainnya berbeda karena sesuai dengan sifat penduduk, kebudayaannya serta lingkungan sekitar.Disiplin ilmu pengetahuan yang tergolong dalam ilmu sosial telah mempelajari hakikat masyarakat dengan prespektif yang berbeda-beda. Cara melihat masyarakat dan memahaminya bisa dikatakan tidak ada batasnya. Masyarakat dapat dilihat menurut nilai-nilai dominannya, hasil teknologinya, pranatapranatanya yang utama, ataupun sistem-sistem spiritual dan intelektualnya.

Masalah-masalah Sosial Masalah sosial merupakan hambatan dalam usaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Pemecahannya menggunakan cara yang diketahui dan berlaku akan tetapi dalam menghadapinya, hal yang biasanya berlaku telah berubah, atau terhambat pelaksanaannya. Masalah tersebut dapat terwujud sebagai masalah sosial, moral, politik, ekonomi, agama, atau masalahmasalah lainnya.

Yang membedakan masalah sosial dengan masalah lainnya adalah bahwa masalah sosial selalu ada kaitannya dengan nilai moral dan pranata sosial. Ada dua pengertian tentang masalah sosial: Pertama definisi umum dan keduadefinisi menurut para ahli.

Menurut umum atau masyarakat, segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum adalah masalah sosial. Menurut para ahli, masalah sosial, adalah suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi, mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan.

Contoh: Masalah pedagang kaki lima. Menurut defenisi umum, bukan masalah sosial karena upaya mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya dan pelayanan bagi warga masyarakat pada taraf ekonomi tertentu.

Sebaliknya para ahli perencanaan kota pedagang kaki lima sebagai sumber kekacauan lalu lintas dan peluang kejahatan. Oleh karena itu, batasan yang lebih tegas dikemukakan oleh Leslie yang dicatat oleh Parsudi (1981), bahwa masalah-masalah sosial adalah suatu kondisi yang mempunyai pengaruh kepada kehidupan yang sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, oleh karena itu dirasakan perlunya untuk diatasi atau diperbaiki.

Batasan masalah sosial sebenarnya agak rumit, mengingat masalah sosial berkaitan dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, saya melihat pandangan sisi arah kebijakan sosial, bahwa masalah sosial terbatas pada masalah-masalah keluarga, kelompok, atau tingkah laku individual yang menuntut adanya campur tangan dari masyarakat yang teratur agar masyarakat dapat meneruskan fungsinya. Jadi, masalah sosial adalah suatu cara bertingkahlaku yang dapat dipandang sebagai tingkah laku yang menentang satu atau beberapa norma yang telah disepakati bersama oleh warga masyarakat. Batasan ini masih mengandung aspek objektif dan subjektif. Tetapi yang jelas tidak ada satupun tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai suatu masalah sosial, apabila tidak dianggap sebagai penyimpangan secara moral dari norma-norma masyarakat yang telah diterima secara umum. Contohnya: Kasus kemiskinan di negara barat yang tumbuh dan mempengaruhi kepentingan orang banyak. Misalnya karena lingkungan menjadi tidak sehat, kemudian dianggap sebagai masalah sosial.

Kepekaan akan adanya masalah sosial biasanya dimulai oleh para ahli, para cendekiawan, pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan oleh warga masyarakat yang langsung merasakan kerugian karena kondisi tersebut. Kondisi seperti inilah yang menjadi masalahmasalah sosial.

Kebudayaan, Masyarakat, dan Masalah-masalah Sosial Kebudayaan, dalam hal ini dapat dilihat sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan sosial manusia atau sebagai pola kelakuan manusia. Sedangkan masyarakat secara sederhana dapat didefenisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas peranan dalam kelompok yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan dan tingkah laku sosial manusia dapat diwujudkan.

Dalam masyarakat, manusia mengembangkan kebudayaannya. Ada yang diterima dan ada yang tidak, atau diterima secara selektif karena berkenaan dengan nilainilai moral dan estetika, system-sistem penggolongan, benda-benda, berbagai hal lainnya yang diperlukan hidupnya. Kesemuanya merupakan masalah social, yang didalamnya masyarakat berada dalam suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan yang cepat, seperti yang terjadi dalam masyarakat industri dengan teknologinya.

ISD dan Masalah Sosial ISD bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tapi suatu pengetahuan mengenai aspek yang paling dasar di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan masalah yang terwujud daripadanya.

ISD, mata kuliah yang menyajikan satu pemahaman mengenai hakikat manusia sebagai mahluk sosial.

Masalah dapat dilihat dari kerangka pendekatan yang melihat sasaran studinya sebagai suatu masalah objektif. Hal ini diharapkan akan mewujudkan kepekaan masalah sosial dengan penuh tanggung jawab dan probadi yang kuat.

Kesimpulan Melalui ISD, mahasiswa dapat mengembangkan tiga kemampuan secara seimbang yakni personal, akademis dan professional. ISD akan diberi konsep dasar yang diperlukan untuk melihat berbagai fenomena sosialbudaya-ekonomi dan politik yang terus berkembang dengan dinamikanya.

Dengan mempelajari ISD, mahasiswa diharapkan mampu membantu memecahkan berbagai permasalahan. Disamping itu, melalui ISD termotivasi untuk lebih mengembangkan potensi diri maupun potensi masyarakat kea rah kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat. (mg-04/nty)

Tamu Kita

Dzul Ikram Abd Yamani

Hanya Otodidak dan ATM, Dzul Mampu Tembus Event Nasional “TEKUNI apa yang kita cintai dan cintai apa yang kita tekuni,” demikian pesan yang dari Dzul Ikram Abd Yamani, Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia, Unkhair Ternate dalam menjalani aktivitasnya. Sebagai mahasiswa Sastra, Dzul harus memiliki talenta dalam bidang seni, karena itu dia memilih belajar seni peran yaitu teater, pantomim serta seni tari. Selain itu, dengan keterampilan seni ini, mahasiswa semester VII ini, ingin memperkenalkannya kepada sesama mahasiswa lainnya agar bisa menggunakan seni dalam menyampaikan aspirasinya yang selama ini masih terkesan monoton. “Pantonim dapat menyampaikan pesan dengan baik,” tuturnya saat berbincang dengan Malut Post pekan lalu.

Menariknya, dalam mempelajarinya, Dzul yang sering membawa timnya meraih prestasi pada berbagai event ini hanya belajar sendiri melalui saluran Youtube, yang dimulai saat dirinya mulai duduk di bangku kuliah pada 2015 lalu. “Kita harus mempelajari hal yang baru, kita terus berlatih walaupun terkadang harus otodidiak,” katanya. Cowok yang juga aktif sebagai pengajar seni untuk anak-anak SD di Kampung Melanesia ini punya tips khusus. “Saya biasa sistemnya Amati, Tiru dan Modifikasi (ATM) yang paling penting adalah cinta apa yang kita tekuni,” paparnya.

Sekadar diketahui, beberapa kompetisi seni yang telah diikuti adalah di tingkat nasional, Pekan Seni Mahasiwa Nasional ke-14,2018 di Jogjakarta masuk 12 besar dan tahun 2016 juga mengikuti kegiatan yang sama pada di Kendari. Sementara tingkat lokal Juara I, Lomba pentas teater yang digelar Fakultas Ilmu Budaya Unkhair pada November 2018.

Selain itu, anak didiknya juga berhasil meraih meraih juara pertama pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Manado. (mg-04/nty)

16

HARIAN

SAMBUNGAN MAJANG

MALUT POST

SENIN, 17 DESEMBER 2018

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

SUMBER KEMACETAN Penjual makanan yang berada tepat dibahu jalan pada jalur Tanah Tinggi menuju Kampung Pisang ini sering menyebabkan kemacetatan. Pasalnya saat pembeli datang, baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat kadang langsung stop di badan jalan. Akibatnya kemacetan tak bisa dihindari.

...PARKIR Samb Hal. 13

Menurut Faruk, langkah pendekatan dengan masyarakat yang mengelola lahan parkir itu tujuannya bukan melarang mereka mengelola lahan parkir tersebut. Tapi Dishub ingin menjalin kerja sama. Mereka akan tetap melakukan penagihan dengan karcis retribusi dari Dishub. Mereka juga akan diberikan rompi sebagai tanda jika penarikan karcis itu legal. “ Nanti kita akan atur. Apakah menggunakan sistem bagi hasil dengan mereka atau mereka nanti diberikan gaji setiap bulan. Tapi negosiasi yang dilakukan buntu. Belum ada titik

...PENDINGIN Samb Hal. 13

Sebagai caleg yang menyasar pemilih muda, Zulkifli memanfaatkan media sosial untuk menampung aspirasi masyarakat.

Fitur AMQ yang disediakan Instagram memungkinkan pengguna membuat pertanyaan yang dapat dijawab followers-nya.

Dalam salah satu pertanyaannya, caleg Partai Garuda ini menanyakan fasilitas apa yang dirasa masih kurang dari salah satu gedung kebanggaan warga kota, Dhuafa Center. “Dan rata-rata menjawab pendingin ruangan. Pendingin ruangan Dhuafa saat

temu,” ungkapnya.

Karena negosiasi tidak menemukan titik temu. Dishub berencana akan meminta bantuan Polres Ternate, agar saat negosiasi nanti bisa menemukan kata sepakat. “ Kita sudah koordinasi, jadi saat pertemuan nanti akan ada anggota yang ikut mengawal,” tandasnya.

Selama ini, kata Faruk, uang parkir yang dipungut di depan jati land mall itu adalah pungutan liar. Karena tidak ada pemasukan ke daerah dalam bentuk PAD. Sebab itu Dishub ingin mengelola dengan legal agar ada pemasukan. “ Karena itu kami meminta masyarakat memahami ini,” pungkasnya. (cr-05/rul). ini memang belum sebanding dengan luas ruangan,” tuturnya kepada Malut Post.

Rata-rata pengikut meminta disediakan AC berdiri, sesuai kapasitas ruangan. Ada pula yang mengatakan, kalaupun tak bisa menggunakan AC, setidaknya disediakan kipas angin. Pasalnya, Dhuafa Center kerap disewakan sebagai lokasi acara pernikahan.

“Otomatis orang yang datang pasti banyak.

Nah, jika pendinginnya tidak memadai, yang terjadi adalah kegerahan massal. Selain itu, mungkin fasilitas kamar kecilnya juga yang perlu ditambah,” pungkas caleg daerah pemilihan kota Ternate SelatanPulau Moti ini.(kai)

BP2RD Sasar Penunggak Pajak TERNATE – Untuk mencapai target pajak daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) terus menyasar wajib pajak yang menunggak.

Kepala BP2RD Ahmad Yani Abdurahman mengaku, masih banyak wajib pajak yang menunggak, terutama pajak bumi dan bangunan (PBB). “ Sekarang kami ini kami

...PENCAIRAN Samb Hal. 13

Menurut Burhan, untuk kegiatan fisik, banyak yang sudah selesai

...DPPK Samb Hal. 13

kata Kabag Pemerintahan Setda Kota Ternate M Qufal, kemarin (16/12).

Meski sebagian laporan sudah

...DWA Samb Hal. 13

“Kegiatan berlangsung dengan meriah dan penuh keakraban,” ungkap Publik Realitions DAW, Meitries Kalao, Minggu (16/12).

Mei, sapaan akrabnya menuturkan, media gathering merupakan event tahunan yang digelar sebagai bentuk apresiasi

...PAJAK Samb Hal. 13

Menurutnya pajak rokok dari pusat sudah diterima sebesar Rp

...DANA Samb Hal. 13

“ kami masih menunggu anggarannya apakah bisa diakomodir atau tidak,” ujarnya.

...MILAD Samb Hal. 13

“Diharapkan kita bisa selalu konsisten dalam meneladani dan mengamalkan ajaran dan akhlak nabi Muhammad SAW,” jelasnya.

terus invetarisir. Setelah itu baru kami turun memasang stiker penunggak pajak pada objek pajak yang menunggak itu,” katanya, kemarin (16/12).

Penunggak pajak itu, kata Ahmad Yani, bukan saja pajak perorangan. Namun ada juga hotel, penginapan dan restoran. Pihaknya, kata Ahmad Yani, pihaknya akan

bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pariwisata.

Saat turun lapangan nanti akan dilakukan bersamaan untuk menyasar penunggak pajak. “ Keterlibatan instansi terkait ini sangatlah penting.

Misalnya masalah perizinan ada DPMPTSP, sementara Dinas Pariwisata berkaitan dengan masalah hotel, penginapan serta rumah makan.

Karena itu instansi terkait ini juga harus dilibatkan,” jabarnya. (cr-05/rul)

dikerjakan tinggal menunggu proses pencairan ke pihak ketiga. Sementara untuk kegiatan fisik yang belum selesai, Burhan berharap dengan sisa waktu yang ada se-

cepatnya dituntaskan. “ Kalau tidak diselesaikan akan dikenai denda.

Karena itu saya berharap segera diselesaikan,” pungkasnya.(cr-05/ rul)

masuk. Pihaknya belum bisa memastikan apakah akan ada temuan atau tidak. Sebab masih dalam tahap verifikasi.

Kalaupun nanti ditemukan ada masalah atau ketidak sesuaian. Maka laporan DPPK

itu akan dikembalikan ke kelurahan. “ Kalau yang kita temukan masalahnya hanya di Kelurahan Sulamadaha, sementara kelurahan lain belum ada laporan,” tandasnya. (cr-05/rul).

dan penghargaan kepada jurnalis yang selama ini selalu mensupport dengan memberikan pemberitaan yang positif mengenai motor Honda kepada masyarakat.

Dalam kegiatan itu, para jurnalis juga saling memperkenalkan diri guna untuk menumbuhkan rasa keakraban sesama.

Para jurnalis diberikan sosialisasi terkait bagaimana menjadi

seorang pengendara yang baik, seperti mengenakan jaket dan helm saat mengendarai honda untuk keselamatan.

Kegiatan itu juga dimeriahkan dengan quiz-quiz yang dimainkan oleh para jurnalis, kegiatan berlangsung begitu seru.

“Siapa yang menang dalam quiz itu, mendapat hadiah-hadiah yang sudah disiapkan,” pungkasnya. (mg-01/pn/rul).

2,89 miliar. Sementara tagihan Jamkesdanya yang harus dilunasi senilai Rp 3,4 miliar. Masih ada selisih kekurangan bayar sebesar Rp1,3 miliar.

“Nah, itu yang harus diusahakan oleh Pemda untuk dilunasi,” paparnya. Seraya mengatakan untuk 2017 tak lagi ada utang. (mg-01/rul)

Sementara terkait progres pembangunan pasar pasar Dufa-dufa dan pasar Rempah di Kota Baru Nuryadin mengaku progres pekerjaannya sudah mencapai 90 persen. Pada akhir tahun nanti

pekerjaanya dua pasar tersebut sudah bisa dirampungkan. “ Target kami Desember sudah tuntas.

Sekarang mereka tinggal mengerjakan tahapan perampungan saja,” ungkapnya.(cr-05/rul).

Dia juga menjelaskan tentang kegiatan Muallaf Center Kota Ternate di usianya setahun, salah satunya menyalurkan bantuan kepada warga korban bencana alam di Palu yang bekerjasama dengan keluarga besar Kawanua Kota Ternate.

“Oktober lalu kami juga berdoa untuk Palu di Masjid Almunawwar,” katanya seraya mengungkapkan bahwa di usia organisasinya yang masih belia karena itu, pihaknya masih sangat membutuhkan bantuan dari orang lain.

“Arahan dan motivasi dari

semua pihak sehingga selalu istigomah hingga khusnul khotima dijalan Allah SWT,”pungkasnya.

Sementara itu, kegiatan dengan tema menjadikan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai untuk membentuk pribadi yang uswatun hasanah berwatak mulia dan lemah lembut, bertindak sebagai penceramah Hj. Sida Bachmid.S,Pd.M.Pdi. kegiatan dihadiri Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, Ketua Baznas dan dewan komisionernya, ketua majelis taalim se-kota Ternate serta perwakilan dari Polres Ternate. (mg-04/pn/nty)

OPINI

SENIN, 17 DESEMBER 2018

HARIAN

MALUT POST

17

Art: Resayfa Rumra

Cegah Stunting demi Pembangunan Bangsa

SIKAP ETOS KERJA SUKASUKA SUNGGUH tak terbayangkan jika etos kerja birokrasi Indonesia diterapkan ke dalam korporasi. Perusahaan bisa gulung tikar dalam waktu singkat.

Dalam korporasi, karyawan dituntut mendatangkan uang ke dalam perusahaan. Dalam birokrasi sebaliknya.

Sebagian ASN berlomba-lomba memindahkan uang negara ke dalam kantong pribadinya.

Kasus terbaru terjadi di Dinas Pertanian Maluku Utara. Oknum bendahara menggelapkan dana Rp 1,2 miliar. Honor empat bulan 244 tenaga penyuluh seMalut. Untuk pencairan, si bendahara nekat memalsukan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen. Bukan main.

Tentu tidak semua bendahara tabiatnya sama. Tapi ini juga bukan kasus pertama di birokrasi Malut. Beberapa tahun lalu, bendahara salah satu OPD di kota Ternate juga melakukan hal yang sama.

Sampai-sampai ia harus pindah kantor saking malunya ketahuan.

Sayangnya, pola penyelesaian untuk tindakan kriminal di birokrasi ini tak memberikan efek jera. Setelah melanggar hukum berlapis itu, si bendahara Distan tidak dilaporkan bosnya ke pihak berwajib. Hanya disuruh bikin surat pernyataan akan mengganti seluruh dana yang sudah dipakainya. Dengan mencicil. Pola ini, sama juga dengan untuk bendahara di Ternate itu.

Di korporasi, karyawan semacam ini sudah pasti dipecat. Bahkan dipenjarakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semua asetnya ikut disita.

Ini juga yang mungkin membedakan etos kerja karyawan swasta dengan ASN. Padahal aturan untuk ASN tak kalah garang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menegaskan pemecatan tidak dengan hormat terhadap ASN yang terbukti korupsi. Penggelapan dana juga korupsi kan?

Bukan berarti pegawai swasta tak ada yang sembrono. Ada juga yang melakukan tindak kriminal. Namun kembali lagi ke etos kerja, hukumannya juga lebih tegas.

Jadi pertanyaannya, sampai kapan birokrasi kita memelihara ASN bertabiat korup, malas-malasan, tidak disiplin, tidak punya tekad melayani rakyat? Ini tentu berhubungan dengan etos kerja pimpinannya.(*)

O m Faduli

MASA depan suatu bangsa terletak pada generasi muda. Untuk menuju kesuksesan pembangunan bangsa, generasi muda harus sehat, cerdas dan kreatif, serta produktif. Mereka seharusnya terlahir sehat, tumbuh berkembang dengan baik, serta mendapat pendidikan yang berkualitas.

Permasalahan Gizi Mendapat asupan gizi yang baik pada saat masih berada di dalam kandungan merupakan kunci agar bayi bisa terlahir sehat. Sebaliknya jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan tumbuh menjadi anak kerdil (stunting).

Masyarakat mungkin belum terlalu akrab dengan istilah stunting.

Namun, bahaya stunting jelas tidak main-main. Anak-anak dengan gizi buruk tersebut akan memiliki masalah dengan pertumbuhan fisik dan kecerdasan.

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2017 yang dilakukan Kementerian Kesehatan, sebanyak 17,8 persen bayi usia di bawah lima tahun (Balita) menderita gizi kurang, sama dengan tahun sebelumnya. Menurut United Nations Standing Children’s Fund (UNICEF) 2013 dan United States Agency For International Development (USAID) 2010, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.

Dengan angka lebih dari 7.6 juta anak, Indonesia berada di peringkat ke lima dunia untuk jumlah anak yang stunting, berdasarkan hasil olah data Riskesdas untuk prevalensi balita stunting mencapai 38.4 persen tahun 2013.

Stunting secara umum disebabkan oleh Faktor Multi Dimensi Intervensi dan paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) antara lain: praktek

Aspirasi Pembaca

Heidy Soleman, SE ASN BPS Provinsi Maluku Utara

pengasuhan anak yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses ke makanan bergizi dan kurangnya akses ke air bersih.

Dampak Stunting Saat ini, stunting menjadi ancaman yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini karena stunting yang terjadi di Indonesia tidak hanya dialami oleh rumah tangga/ keluarga yang miskin dan kurang mampu, tetapi juga dialami oleh rumah tangga/ keluarga yang tidak miskin/yang berada di atas 40 persen tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Jika tidak diatasi, stunting dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia kedepan, baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi maupun pengentasan kemiskinan. Karena stunting pada balita dapat menyebabkan rendahnya kecerdasan (Intelligence Quotient/ IQ). IQ anak Stunting 11 poin lebih rendah dari anak normal (UNICEF, 1998).

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Stunting yang disebabkan oleh malnutrisi telah menghancurkan masa depan banyak anak bahkan jauh sebelum mer-

eka memulainya. Ini karena anak yang kekurangan gizi memiliki performa buruk di sekolah serta cenderung putus sekolah dibandingkan dengan teman-temannya yang mendapatkan gizi baik.

Ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi stunting pun berpeluang mendapatkan penghasilan 20 persen lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan. Hal ini disebabkan anak stunting menjadi dewasa cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah. Secara tidak langsung hal ini menurunkan investasi negara untuk sumber daya manusia.

Stunting juga menimbulkan kerugian ekonomi (dalam jangka panjang) sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2016, jika PDB Indonesia sebesar Rp13.000 triliun, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp260-390 triliun per tahun.

Melawan Stunting Awal tahun 2018, Kementerian Kesehatan menggandeng BPS untuk mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sebelumnya, Riskesdas dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI untuk menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan.

Pemerintah juga menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas nasional pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019. Menurut Menkes Prof. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(K), sudah saatnya Indonesia melakukan revolusi data, agar bisa lebih dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu hal ini merupakan

momentum yang sangat penting sebagai upaya mendukung kebijakan “one data” dari Presiden Jokowi. Sehingga diharapkan analisis hasil dapat dilakukan lebih komprehensif dan dapat mengungkap faktor-faktor di luar kesehatan yang berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan kedepan.

Saat ini, pemerintah fokus melakukan pencegahan dan penurunan stunting di 100 kabupaten/ kota prioritas. Angka tersebut meningkat menjadi 160 kabupaten/ kota pada 2019 nanti. Upaya mencegah stunting sangat penting untuk mencapai SDM Indonesia yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata, serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Angka stunting bisa diturunkan dengan program gizi nasional, penyediaan jaringan kesehatan di daerah miskin, dan mendorong pendampingan nutrisi, baik oleh pemerintah maupun komunitas masyarakat.

Selain itu, kegiatan penyuluhan tentang pencegahan stunting, seperti pentingnya pemberian ASI kepada balita, makanan bergizi, dan perilaku hidup sehat lainnya hendaknya tetap diprioritaskan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat.

Lebih khusus lagi, pemberian nutrisi kepada ibu hamil dan menyusui (dua tahun kehidupan pertama) serta anaknya sehingga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi keduanya.

Pada akhirnya, sebuah program bisa berjalan sukses jika tercipta kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk pemenuhan gizi keluarganya. Dengan begitu, lingkaran setan kemiskinan dapat diputus. (*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Arah Pengelolaan Lingkungan di Indonesia yang Berkelanjutan (Direction Of Environmental Management Management In Indonesia)

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Informasi 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331

PESATNYA kegiatan pembangunan yang terjadi di Indonesia berpotensi memberikan tekanan terhadap kelestarian lingkungan.

Program pembangunan yang hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan daya dukung (carry-ing capacity) lingkungan akan mengakibatkan tidak terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam, yang pada akhirnya dapat merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang konsumtif tanpa mempergunakan prinsip konservasi menyebabkan terkurasnya sumber daya alam dan terganggunya flora maupun fauna.

Dalam rangka meminimalkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan diperlukan upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Salah satu instrumen/perangkat pengelolaan dalam undang-undang tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Terdapat empat prisnsip untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (fulfillment of human needs), pemeliharaan lingkungan (main-

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Rahmayanti Marasabessy S.Pd, M.Pd Alumni IAIN TERNATE

tenance of ecological integrity), keadilan sosial (sosial equity) yang berupa keadilan untuk generasi yang akan datang, dan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri (self determination) yang meliputi pula unsur partisipatori demokrasi Pada era reformasi dewasa ini, pola pikir masyarakat yang semakin kritis terutama terhadap fenomenafenomena penyimpangan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelembagaan swasta. Banyaknya kasus-kasus lingkungan atau gugatan masyarakat terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang mucul belakangan ini, seperti pencemaran TPA Bantar Gebang Bekasi, kasus kerusakan lingkungan akibat kegiatan PT Kayu Lapis Indonesia (KLI) di Kendal, pencemaran Kali Babon di Kota Semarang, pencemaran air laut di Teluk Buyat, illegal logging, dan sebagainya memperlihatkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak lingkungan hidupnya.

Partisipasi aktif masyarakat di bidang lingkungan hidup yang tumbuh dewasa ini, apabila ditangkap secara positif akan dapat membantu meringankan beban pemerintah, seperti memperbaiki perumusan kebijakan, memperluas alternatif perencanaan, pilihan investasi, dan keputusan manajemen. Peran masyarakat dapat pula membantu tugas pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan hidup Untuk mewujudkan pengelolaan

lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan maka diperlukan suatu kebijakan dan penetapan program-program pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan dan demi kesejahteraan masyarakat banyak Pembangunan ber wawasan lingkungan adalah merupakan upaya peningkatan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pada prosesnya, pembangunan ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan dengan menserasikan ketiga komponen tersebut sehingga dapat berkesinambungan.

Mengingat pentingnya penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, maka sesungguhnya diperlukan peran serta dari seluruh pihak di dunia untuk mewujudkan konsep ini. Tidak terkecuali peran dari negara yang notabene menjadi ujung tombak dalam mendorong masyarakat untuk memunculkan kesadaran terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Peran dari negara berarti menyangkut keseluruhan negara yang ada di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Negara berkembang memiliki peran di mana banyak terdapat ekosistem dan sumber daya alam yang tersebar di negara berkembang. Sedangkan di negara maju mulai tumbuh industri-industri yang akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem lingkungan. Di dalam tulisan ini

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

akan dibahas mengenai penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di negara-negara maju.

Secara garis besar tujuan pembangunan berkelanjutan sebagian besar negara di dunia adalah mengentaskan kemiskinan dalam semua bentuk dan semua daerah.

Tujuannya adalah semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi dll. Lain halnya juga bertujuan untuk mengentaskan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Tujuannya untuk membentuk system produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktekpraktek pertanian yang tangguh guna meningkatkan produktivitas dan menerapkan produksi yang menjaga ekoisistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya serta semakin meningkatkan kualitas tanah.

Dalam hal lainnya juga menjamin pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk semua masyarakat dengan tujuannya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan memastikan penarikan berkelanjutan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air serta membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman dan berkelanjutan dan melestarikan sumberdaya alam serta mendorong konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.(*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

ADVERTORIAL

18

SENIN, 17 DESEMBER 2018

Satu Lagi Proyek Dinas PUPR Malut Tuntas Diresmikan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut KINERJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut) patut diapresiasi. Selain telah menyelesaikan sejumlah pembangunan jalan, instansi yang dipimpin Jafar Ismail ini telah menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Hasan.

Masjid yang terletak di Kantor Gubernur Malut

ini telah diresmikan oleh Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba dan Wakil Gubernur Malut M. Natsir Thaib, baru-baru ini.

Kepala Dinas PUPR Malut Provinsi Jafar Ismail mengaku pembangunan masjid tersebut relatif berjalan lancar. Hanya saja, keuangan daerah yang terbatas sehingga dibangun secara bertahap.

GALERI FOTO PERESMIAN MASJID NURUL HASAN

Selain, masjid ini juga dibangun ruko mini dan juga dapur, kamar mandi dan ruang ganti yang terpisah. “Total biayanya, mencapai Rp22 miliar,� terangnya.

Masjid yang terletak di depan kantor gubernur ini memiliki konstruksi dua lantai. Di lantai satu dipergunakan untuk aktivitas perkantoran oleh

bagian umum dan pengurus masjid, sekaligus aula pertemuan. Dan, lantai dua tempat salat.

Menariknya, masjid ini menggunakan dua kuba dan empat menara, masing-masing menara juga memiliki kuba kecil, sehingga terlihat sangat indah. Sementara bagian depan dibangun taman air mancur. (jfr)

SENIN, 17 DESEMBER 2018

EKONOMI BISNIS

HARIAN

MALUT POST

19

Bantuan Keluarga Miskin Naik ATURAN Aturan Taksi Online Hampir Rampung JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya sudah menandatangani aturan taksi online. Tinggal persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Angkutan taksi online sudah di tanda tangani oleh Menhub sebagai pengganti PM 32 PM 26 dan PM 108 menyangkut masalah angkutan khusus,” jelas Direktur Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi, seperti dilansir dari detikfinance.

Aturan baru itu merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub itu resmi dicabut oleh Mahkamah Agung atau MA pada 31 Mei 2018. Peraturan baru mengenai taksi online tersebut akan diajukan ke Kemenkumham pada minggu depan dan ditargetkan rampung akhir tahun. “Minggu depan sudah kita ajukan kepada Kemenkumham, mudah-mudahan di akhir Desember ini dapat kita selesaikan,” tambahnya.

Rencana pengajuan ini diharapkan tidak mendapat hambatan. Karena perumusan aturan baru ini telah melibatkan sejumlah investor hingga para pengemudi. “Planning terakhir ini kita harapkan tidak begitu banyak resistensi karena kita sudah melibatkan semua stakeholder baik pemerintah maupun aliansi para pengemudi,” tutupnya. (dtc/onk)

Bisa Lebih dari Rp 10 Juta Editor: Bukhari Kamaruddin

JAKARTA - Tahun politik 2019, juga merupakan tahun keberuntungan bagi keluarga miskin.

Setelah menaikan gaji PNS sebesar 5 persen, pemerintah kembali menaikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Nilainya bisa lebih dari Rp 10 juta. Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan skema pemberian PKH pada tahun depan menggunakan skema yang baru dan ditujukan kepada 10 juta KPM. “Penerimanya tetap 10 juta KPM,

kalau sebelumnya flat, sekarang nggak begitu, ini demi keadilan, disesuaikan dengan keadaan KPM berkaitan dengan komponen,” kata Agus, seperti dilansir dari detikfinance.

Agus menyebut, jika sebelumnya dana PKH yang diterima KPM sebesar Rp 1,89 juta per keluarga per tahun. Kini, dananya disesuaikan berdasarkan indeks bantuan sosial PKH tahun 2019.

Di mana, untuk bantuan tetap satu keluarga, reguler Rp 550.000 per keluarga per tahun, PKH Akses atau khusus keluarga yang sulit terjangkau sebesar Rp 1 juta per keluarga per tahun. Dari angka tersebut, para keluarga penerima manfaat pun masih bisa mendapatkan tambahan yang besar. Yaitu berasal dari

bantuan komponen setiap jiwa. Jika dalam satu keluarga ada ibu hamil dan balita akan mendapatkan tambahan sebesar Rp 2,4 juta.

Selanjutnya, jika terdapat anak SD sederajat mendapat tambahan Rp 900 ribu, anak SMP sederajat sebesar Rp 1,5 juta, anak SMA sebesar Rp 2 juta, penyandang disabilitas sebesar Rp 2,4 juta, dan lansia di atas 60 tahun sebesar Rp 2,4 juta.

Jika dihitung, untuk keluarga miskin reguler total dalam satu tahun bisa menerima Rp 9,75 juta per keluarga. Dengan hitungan maksimal empat komponen. Angka tersebut berasal dari komponen dengan nilai paling tinggi.

Sedangkan untuk PKH akses atau keluarga sulit terjangkau bisa mendapatkan bantuan mencapai

Rp 10,2 juta per keluarga per tahun.

Itu pun dengan komponen yang nilainya paling tinggi. “Paling kecil itu Rp 550 ribu ditambah Rp 900 ribu (komponen anak SD), Rp 1,4 juta, tertinggi itu bisa Rp 9 juta,” ungkap dia.

Adapun, lanjut Agus, penyaluran PKH dengan skema baru ini dimulai pada Januari 2019. Di mana, Kementerian Sosial sudah menyiapkan dana Rp 6 triliun untuk 10 juta KPM. Adapun, anggaran bantuan sosial PKH tahun 2019 naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 34,4 triliun dari tahun 2018 yang sebesar Rp 19,3 triliun.

“By Januari sudah bisa mulai, 2019 tahap pertama sebesar Rp 6 triliun,” pungkasnya. (dtc/onk)

Lion Air Kurangi Bagasi Gratis TERNATE - Jelang akhir tahun, Lion group melakukan pengurangan free (gratis, red) bagasi yang tadinya 20 kilogram menjadi 10 kilogram.

General Manager Lion Air Ternate Irawan Ijom mengatakan, ketentuan ini mulai diberlakukan Kamis (20/12). “Kita masih menunggu kabar lanjut dari pusat, untuk Wings Air juga dikurangi dari 10 menjadi 5

kilogram,” katanya. Untuk Batik Air, tidak ada pengurangan, tetap free bagasi 20 kilogram.

Dia menambahkan untuk tingkat isian pesawat Lion Air satu bulan terakhir ini meningkat menjadi rata-rata 90 persen. “Jelang akhir tahun penumpang kita selalu penuh, sama seperti tahun sebelumnya,” ucap Irawan. Untuk harga tiket tidak ada perubahan, namun tiket yang tersedia tersisa harganya menengah

ke atas. Untuk tiket murah harus dipesan jauhjauh sebelum berangkat.

Lion Air akan membuka rute baru TernateSurabaya. Selain itu flight Ternate-Morotai dan Ternate-Buli ditambah menjadi dua kali penerbangan dalam sehari. “kita sudah ajukan permintaan penambahan rute tinggal keputusan dari pusat baru bisa jalan,” jelasnya. (mg-02/onk)

PAJAK Nilai Libur Pajak Rp 120 T JAKARTA - Sebanyak 12 wajib pajak (WP) mendapatkan fasilitas libur pajak atau tax holiday dengan nilai investasi Rp 210,8 triliun. ‘’Per hari ini (kemarin, Red) data terakhir rencana investasi,’’ ujar Kepala Subdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi Direktorat Perpajakan II Sulistyo Wibowo.

Berdasar data Ditjen Pajak, 12 WP tersebut terdiri atas beberapa bidang usaha serta mencakup penanaman modal baru dan perluasan usaha. Dia menambahkan, mulai 27 November lalu pemerintah mengeluarkan ketentuan baru, yakni PMK Nomor PMK-150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Melalui ketentuan baru tersebut, pemerintah memperluas sektor yang berhak mendapatkan fasilitas tax holiday.

Pemerintah juga menyederhanakan pengajuan fasilitas libur pajak sekaligus memperkenalkan skema pengaturan mini-tax holiday. Aturan dalam PMK 150/2018, nilai investasi Rp 100 miliar hingga di bawah Rp 500 miliar mendapatkan pengurangan PPh badan 50 persen selama lima tahun dan 25 persen untuk dua tahun berikutnya.

Untuk nilai investasi di atas Rp 500 miliar, terdapat fasilitas pengurangan PPh badan 100 persen selama 5-20 tahun dan 50 persen untuk dua tahun berikutnya.

Ada dua cakupan industri pionir baru yang mendapatkan fasilitas tax holiday. Yakni, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.

Selain itu, ada juga ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang terhubung. ‘’Didorong agar ada penanaman modal baru sesuai dengan sektor yang telah ditentukan,’’ kata Sulistyo.(jpnn/onk)

ANALISA Utang Membengkak karena Salah Urus JAKARTA - Ekonom Said Didu menilai, membengkaknya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena salah urus. Ia menduga banyak perusahaan pelat merah kini menjadi alat politik.

“BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan milik penguasa. Seperti Tentara Nasional Indonesia, bukan tentara penguasa Indonesia. Ini harus klir,” ujar Said. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini juga mengkritik penugasan pemerintah terhadap BUMN. Ia menilai, penugasan kerap membuat BUMN merugi.

Contohnya Pertamina, harus menanggung beban akibat menjual BBM premium di bawah harga keekonomian. Contoh lain, PT PLN dibebani kebijakan menjual tarif listrik murah. Pemerintah tidak memperbolehkan PT PLN menaikan tarif dasar listrik hingga 2019 mendatang. “Apabila ada penugasan kepada BUMN tidak ekonomis, pemerintah harusnya mengganti (dengan ABPN). Tapi ini kerugian tetap ditanggung oleh BUMN yang diberi beban,” ucapnya.

Said menegaskan, ketika BUMN diintervensi untuk kepentingan politik, maka kehancuran perusahaan pelat merah hanya tinggal menunggu waktu. “Jadi, jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN, karena bukan milik dia, tapi milik negara.

Ini penghayatan yang prinsip,” pungkas Said Didu.(jpnn/onk)

DOKUMEN MALUT POST

DIKURANGI: Wings Air juga mengurangi free bagasi menjadi hanya 5 kilogram

Pembongkaran Ikan di PPN Ternate Naik-Turun TERNATE - Pembongkaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate selalu naik turun.

Untuk Desember hingga akhir pekan lalu, baru 64 ton.

Plt Kepala PPN Ternate Jafar Sahubauwa mengatakan produksi ikan pada bulan September sebanyak 656,6 ton, meningkat di Oktober menjadi 662,7 ton namun pada bulan November turun menjadi 434,4 ton.”Produksi ikan tergantung cuaca dan bulan,” tuturnya.

Puncak produksi ikan terjadi bulan Oktober sehingga nilai produksi dan kunjungan kapal juga tinggi. Nilai produksi ikan pada bulan September sebesar

Rp 12.574.803.000 dengan kunjungan 279 kapal, Oktober Rp 11.398.426.000 kunjungan kapal 315, November Rp 9.793.996.000 dengan kunjungan kapal 282.

Jafar juga mengatakan pendaratan ikan didominasi oleh ikan layang, cakalang, tongkol dan ikan tuna.

Untuk stok ikan masih terpenuhi, pengusaha menyimpannya di cold storage untuk mengantisipasi tingginya permintaan jelang Natal dan tahun baru.

“Namun berdasarkan pengalaman, tingkart konsumsi ikan di akhir tahun tidak terlalu banyak,” pungkas Jafar.(mg-02/onk)

Eka Cipta Paling Tua, Ciliandra Termuda JAKARTA - Majalah Forbes kembali merilis orang paling kaya di dunia, termasuk di Indonesia.

Dan yang paling kaya di Indonesia adalah R. Budi dan Michael Hartono dengan jumlah harta US$ 35 miliar atau setara Rp 507,5 triliun (kurs Rp 14.500). Sudah sepuluh tahun kedua bersaudara ini menjadi orang paling tajir di Indonesia. Di lihat dari usia, maka Eka Tjipta Widjaja menjadi orang terkaya paling tua di Indonesia. Usia pendiri Sinar Mas ini 95 tahun. Jumlah harta Eka Tjipta mencapai USD 8,6 miliar atau sekitar Rp 124,7 triliun. Namun jumlah hartanya dibanding tahun sebelumnya. Setelah jumlah hartanya terus naik sejak 2015, jumlah hartanya tahun ini turun USD 500 juta dari tahun 2017. Eka sendiri merupakan imigran asal China yang merantau ke Indonesia sejak muda.

Saat itu Eka memulai kariernya menjual biskuit pada usia remaja.

Kini, Eka sukses mengembangkan bisnisnya lewat Sinar Mas Group yang bergerak di bidang kertas, real estat, jasa keuangan, agribisnis dan telekomunikasi. Eka Tjipta memiliki perusahaan Golden Agri-Resources yang merupakan perusahaan terbesar kedua di dunia yang menghasilkan minyak sawit. Daftar orang paling kaya tertua di Indonesia lainnya

diisi oleh Harjo Sutanto (92) yang memiliki bisnis di bidang barang konsumsi. Kemudian berturutturut disusul Lim Hariyanto Wijaya Sarwono (90), Mochtar Riady (89) dan Kartini Muljadi. Sementara itu orang kaya paling muda adalah Ciliandra Fangiono, 42 tahun.

Lewat bisnis minyak kelapa sawit, Ciliandra mengumpulkan harta sebanyak USD 1,2 miliar atau setara Rp 17,4 triliun. Ini menempatkan dirinya berada pada posisi 28 orang terkaya di Indonesia tahun ini.

Namun angka tersebut menurun dari jumlah hartanya di tahun 2017 yang sebesar USD 1,4 miliar atau pertama kalinya turun setelah terus naik pada tiga tahun sebelumnya.

Ciliandra merupakan CEO First Resources Ltd., perusahaan minyak kelapa sawit yang terdaftar di Singapura dengan perkebunan di seluruh Indonesia.

Keluarganya memiliki hampir dua pertiga perusahaan, yang dimulai oleh ayahnya Martias lebih dari dua dekade lalu. Sebelum bergabung dengan Grup, Ciliandra bekerja di divisi perbankan investasi Merrill Lynch di Singapura.

Dia adalah seorang Senior Scholar di bidang Ekonomi dan dianugerahi Hadiah PriceWaterhouse Book saat kuliah di Cambridge.(dtc/onk)

FOTO BERSAMA: Usai seminar dilakukan foto bersama

HUMAS DJPB MALUT

Kanwil DJPb Gelar Seminar Hukum Keuangan Negara TERNATE - Untuk mencegah korupsi serta memperingati Hari Anti Korupsi se-dunia 2018, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyelenggarakan seminar Hukum Keuangan Negara bertempat di aula KPPN Ternate pekan lalu.

Seminar menghadirkan narasumber Syakran Rudy pejabat pada Kantor Pusat DJPb sekaligus ahli Keuangan Negara, Hotma Tambunan Aspidsus Kejati Malut, dan Kompol Tri Okta dari Ditreskrimsus Polda Malut, serta moderator Kepala KPPN Ternate, M.Izma. Tema yang diambil adalah “Akuntabilitas Pengelola Keuangan Negara:Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”.

Menurut Kakanwil DJPb Malut Edward Nainggolan, inisiatif penyelenggaraan seminar muncul dari keprihatinan terhadap masih maraknya korupsi yang terjadi. ”Korupsi merusak kredibilitas institusi, merusak mental, dan perekonomian” jelasnya, seperti dalam rilis yang dikirim ke Malut Post. Disinggung dampak korupsi yang memberatkan laju perekonomian dan cenderung memunculkan apa yang disebut ekonomi biaya tinggi, Edward berharap melalui forum ini pengelola keuangan semakin paham bagaimana mengelola keuangan negara dengan baik, sehingga terwujud birokrasi yang bersih.

Sementara pemateri Syakran Rudy menuturkan, pembagian kewenangan pengelolaan keuangan negara, adalah upaya mewujudkan birokrasi bersih. “Pemba-

gian kewenangan yang baik akan menghadirkan sistem kendali untuk menghindarkan dari fraud,” jelas Rudy. Sedangkan Hotma menjelaskan bahwa korupsi dapat dicegah melalui norma kepatuhan yang ada dalam diri dan merupakan mitigasi risiko paling efektif. “Pengelola keuangan juga dituntut memiliki kesadaran untuk patuh dan taat kepada asas dan peraturan,” tutur Tri Okta, pemateri lain.

Selain seminar, juga dilakukan penyerahan penghargaan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diberikan oleh KemenPANRB kepada KPPN Ternate di Jakarta (10/12) lalu. Secara simbolis Kakanwil DJPb Malut menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kepala KPPN Ternate. ”Penghargaan ini sekaligus pengakuan atas upaya DJPb dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas serta bebas dari korupsi”ujar Edward.

Di akhir acara, Kakanwil mengajak para tamu undangan khususnya Sekda dan Kepala BPKAD untuk melihat dari dekat proses di KPPN, mulai dari pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh satker sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dijelaskan bahwa proses layanan telah didukung sistem IT yang memadai dan dilakukan secara cepat dan transparan. ”Saya mendorong pimpinan SKPD untuk mengadaptasi prinsip-prinsip layanan yang telah dilakukan di KPPN, agar instansi di Maluku Utara semakin baik dalam melayani masyarakat” pungkas Edward. (mg-02/onk)

SENIN, 17 DESEMBER 2018

20

DPT Hasil Perbaikan 135.609 Pemilih Pemilih Disabilitas 198 Jiwa Editor : Fahruddin Udi Peliput : Ramlan Harun TOBELO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) sudah menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2 Tahun 2018. Dalam penyempurnaan itu, ada penambahan TPS dari sebelumnya 611 kini ketambahan 3 TPS sehingga total 614 TPS. Penambahan jumlah TPS itu salah satunya disediakan di lapas.

Ketua KPU Halut Muhlis Kharie mengatakan, pihaknya telah menetapkan penyempurnaan DPTHP 2 dan totalnya sebanyak 135.609 jiwa. “Itu tersebar di 17 Kecamatan atau 196 Desa,”katanya.

Sementara itu, dari jumlah tersebut, kata Muhlis, terdapat penambahan pemilih baru sebanyak 905 pemilih. Sedangkan pemilih tidak memenuhi syarat 755 dan perbaikan data 250.

Selain itu, dalam DPT terdapat pemilih penyandang disabilitas sebanyak 198 jiwa. Diantaranya tuna daksa 73, tuna netra 31, tuna rungu atau wicara 30 dan tuna grahita sebanyak 20 serta sisanya 44 adalah disabilitas lainnya.

Jumlah DPT tidak ada perubahan, hanya TPS bertambah. “TPS awalnya 611 setelah penyempurnaan ada penambahan sebanyak 3 TPS sehingga total 614 TPS,” tambahnya. (tr-04/mpf)