Golkar Tetap Milik Alien

HARIAN

MALUT POST

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

Tampil Terdepan

KAMIS 17 JANUARI 2019

ECERAN: Rp 5.000,-

HUKRIM

MORSUL

Mantan Kadis PU Taliabu Dituntut 6 Tahun

DLH Hentikan Penambangan Pasir Liar

HALAMAN 9

HALAMAN 6

JADWAL UN 2019 MARET

APRIL

25 26 27 28

1

SMK/MAK

2

4

8

Kisi-kisi USBN dan UN 2019 Dirilis

MEI

12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 10 11 12 13

SMA/MA

SMP/MTs

Paket C/Ulya

Paket B/Wustha

Khusus Papua, Papua Barat, & NTT

SOAL USBN

10%

JAKARTA – Pemerintah kembali akan melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) di tahun 2019 ini. Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut, melalui surat edaran nomor 0101/SDAR/BSNP/XI/2018, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) USBN dan UN tahun 2019. POS USBN dan UN sendiri merupakan ketentuan yang men-

SOAL UN

Uraian

Pusat 100%

90%

Semua PG, kecuali Matematika SMA/MA, SMK/MAK & Paket C/ Ulya ditambah isian singkat

Dari Pusat 20-25%

PG

Dari Daerah 75-80%

Sumber: BSNP Indonesia

gatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan dari USBN dan UN di tahun 2019 ini.

BSNP juga telah resmi merilis Kisi-kisi USBN dan UN tahun 2019. Secara garis besar, kebijakan USBN dan UN di tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang ada di tahun 2018. Bedanya hanya pada jadwal pelaksanaan dan proyeksi jumlah peserta.

Baca USBN... H.8

Golkar Tetap Milik Alien Ketum Tolak Musdalub, Kudeta Hamid Cs Gagal SAKSI: Arman Sangadji (kemeja garis-garis) didampingi dua penyidik KPK tiba di Ternate, Rabu (16/1).

Arman langsung diterbangkan ke Jakarta hari itu juga untuk bersaksi dalam sidang Ahmad Hidayat Mus

SOFIFI – Alien Mus membuktikan dirinya masih kukuh di puncak beringin. Upaya kudeta terhadapnya yang dilakukan Sekretaris Partai Golkar Hamid Usman dan sejumlah pengurus daerah dimentahkan Dewan Pimpinan Pusat.

Ketua Umum Airlangga Hartarto tetap mengakui kepemimpinan Alien dalam Golkar Maluku Utara.

Pengakuan Airlangga terhadap posisi Alien ini juga sekaligus membatalkan rencana musyawarah daerah luar biasa awal tahun ini. Hal tersebut terungkap setelah Ketua DPRD Malut itu menemui Ketum bersama sejumlah loyalisnya, Selasa (15/1).

Baca GOLKAR... H.8

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

Hari Ini Arman “Lawan” AHM

TERNATE – Jika tak ada aral melintang, hari ini mantan Sekretaris Daerah Kepulauan Sula, Arman Sangadji akan menyampaikan keterangannya dalam sidang dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong Pulau Taliabu di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca ARMAN... H.8

TETAP DIAKUI: Ketua Partai Golkar Malut, Alien Mus, saat bertemu Ketum Airlangga Hartarto di kantornya untuk membahas masa depan kepemimpinan Alien di Golkar Malut, Selasa (15/1) ALIEN MUS FOR MALUT POST

CATATAN

OPD PENGELOLA DIPA TERBESAR

Tantangan dan Optimisme Tahun 2019 TAHUN 2018 telah ditutup dengan sejumlah torehan apik capaian bangsa Indonesia.

Sejumlah prestasi, khususnya di bidang ekonomi berhasil diraih di tengah Oleh ketidakpasEdward Nainggolan tian ekonomi Kepala Kantor Wilayah Ditjen global yang Perbendaharaan Maluku Utara diwarnai perlambatan ekonomi dunia. Perekonomian nasional tahun 2018 tumbuh sekitar 5,15 persen, naik dibanding tahun 2017 yang tumbuh 5,07 persen. Pertumbuhan tersebut mendorong terciptanya lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

616

Rp M DIKBUD

Rp 312,190 M

Rp

309 M

Rp

77 M

Rp

110 M

Rp

139 M

PUPR

DINKES

SETWAN

DISPERKIM

Rp 20,685 M

Rp 17,672 M

Rp 10,459 M

Rp 5,530 M

BTL

BTL

BTL

Rp 659 M

Rp 100,695 M

Rp 134 M

BL

BL

BL

BTL

BTL

Rp 302,878 M

Rp 288,760 M BL

BL

POSTUR APBD AP MALUT 2019 PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapata Pendapatan yang Sah Belanja BTL BL

Pembayaran Utang Pihak Ketiga

42,788 M BPKPAD

Dikbud Kelola DIPA Terbesar

Rp 300 M Rp 2,281 T Rp 30 M Rp 2,705 T Rp 1,275 T Rp 1,478 T

Rp

Rp 37 M

SOFIFI - Semangat Pemerintah Provinsi melakukan pembenahan dari sisi ketepatan waktu, terutama realisasi belanja anggaran tahun 2019 patut diapresiasi.

Sumber: BPKPAD Malut Sum

Baca DIPA... H.8

Kampung Melayu yang Tersisa di Kuala Lumpur

Rumah Jujukan Wisatawan Itu Sudah Digerogoti Rayap

Baca CATATAN... H.11

Sikap Wagub Diduga Bermotif Politik Tahun ini konto me bobou politik

Tukang Kuti

Golkar Tetap Milik Alien Pohong kuat karna akar kuat bolo

Kampung Bharu masih dipenuhi rumah panggung khas Melayu. Wartawan Jawa Pos M. HILMI SETIAWAN menelusurinya sampai ke bagian kampung yang menjadi surga kuliner Malaysia dan Indonesia akhir pekan lalu.

BERUMUR SATU ABAD LEBIH: Rumah Cikgu Amir di Kampung Bharu, Kuala Lumpur, yang berlatar belakang Menara Kembar Petronas

DENGAN ramah, Safar mempersilakan berkeliling di seputar rumah panggung itu. Pria dari Belawan, Medan, Sumatera Utara, tersebut hanya berpesan satu hal: jangan masuk ke bagian panggung. “Cikgu Amir khawatir nanti rumahnya roboh,” katanya kepada Jawa Pos. Cikgu Amir adalah majikan Safar, pemilik rumah adat khas Melayu di Kampung Bharu atau Baru, Kuala Lumpur, Malaysia, tersebut. Pria 81 tahun yang berprofesi sebagai pengajar itu sedang bekerja saat Jawa Pos mampir ke sana Jumat lalu (11/1).

Baca MELAYU... H.8

HILMI SETIAWAN/JAWA POS

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

2

HARIAN

HALTIM & HALTENG

MALUT POST

KAMIS, 17 JANUARI 2019

Art: Resayfa Rumra

PT MHI Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

174 ASN Dimutasi Yanto: Tak Jalankan Tugas Disanksi Editor : Fahruddin Udi Peliput : Fahrudin Abdullah WEDA - Setidaknya 174 aparatur sipil negara (ASN) di mutasi ke beberapa instansi sampai ke Kecamatan. Mutasi ini dilakukan lantaran adanya sejumlah Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) dimerger atau digabungkan dua instansi menjadi satu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Halteng Yanto M.

SOSIALISASI: PT. Mahakarya Hutan Indonesia (MHI) menggelar sosialisasi pemberdayaan masyarakat, Rabu (16/1) kemarin.

WASILE- PT.Mahakarya Hutan Indonesia (MHI) menggelar sosialiasasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wasile Tengah dan Wasile Utara, Halmahera Timur (Haltim).

Plt Camp Manager PT.MHI Hamza Tomagola menjelasakan, selama perusahaan masih beraktivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dilakukan secara kontinuitas. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan selama di Haltim adalah kegiatan produksi kayu bulat di areal hutan produksi, pelatihan tenaga kerja terampil, kegiatan reboisasi, industri.

Kegiatan produksi ini bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan sudah mendapat izin IUP/HHK/HPH. Kemudian pengelolaan hutan rakyat berkerja sama dengan kelompok masyarakat melalui ijin IPK. “ PT. MHI akan menggunakan tenaga ahli dalam pengelolaan kayu bulat sehingga menjadi produk jadi dan berkualitas ketika dikelola pabrik perusahaan gresik Jawa Timur,” ujarnya.

Pihak perusahaan juga bakal memfasilitasi pelatihan tenaga kerja terampil bagi masyarakat sekitar hutan produksi sehingga memiliki etos kerja tinggi dan berahlak baik serta profesional dalam bekerja. Kegiatan lain yang akan dilakukan adalah reboisasi yang menerapkan sistem tumpang sari melalui penanaman kayu samama dengan jarak 5x5. “ Jaraknya demikian supaya di sela-selah tanaman kayu bisa dipergunakan untuk tanaman pertanian seperti palawija, pala, cengke dan nilam serta sereh,” katanya.

Adapun kegiatan industri difokuskan pada pembuatan kayu chip dengan bahan baku sisa kayu seperti batang kayu, akar dan dahan maupun kayu bulat ukuran kecil 30 cm. “Hasil kayu chip nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara yang lebih rama lingkungan dan bahan baku kertas, rayon maupun papan,” terangnya.

Selain itu PT MHI juga bakal memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).

“CSR lebih difokuskan pada rehabilitasi dan pengadaan tempat ibadah dan sekolah, lomba tanaman dan kegiatan hari-hari besar serta memberikan biasiswa pendidikan,” katanya. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan para camat dan seluruh stakeholder. (ado/mpf )

Asri mengemukakan, mutasi ini dilakukan karena sejumlah Dinas itu dimerger. “Contohnya perbatasan bergabung dengan pemerintahan.

2018 kemarin pegawainya belum diketahui kemana ada yang masuk ada pula yang tidak masuk. Status dia bekerja di unit kerja yang mana, itu belum diketahui. Terutama staf yang tidak ada jabatan,”katanya Sejumlah ASN dimutasi ke Kecamatan karena kewenangan sebagian pemerintah kabupaten telah dilimpahkan ke Kecamatan. “

Ada pelimpahan kewenangan dari Dinas dan Badan ke Kecamatan yang diberlakukan pada awal 2019 ini. Mutasi ini dilakukan khusus untuk non esalon,” ujarnya.

Ia berharap ASN yang dimutasi menjalankan tugas dengan baik.

Sebab, 2019 ini penerapan kedisiplinan lebih diperketat. Tahun 2018 kemarin, kata dia, ada ASN yang masih bandel ketika dimutasi tidak menjalankan tugas ditempat yang baru. “ Tahun 2019 ini Bupati menginstruksikan untuk menertibkan kedisiplinan ASN. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 bahwa ada

Ruas Jalan Weda Timur Memprihatinkan

BUTUH PERHATIAN: Kondisi Jalan lintas menuju Weda Timur, Weda Tengah dan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, menghambat aktivitas warga.

WEDA - Kondisi Jalan lintas dari Kota Weda menuju Weda Tengah, Weda Timur dan Weda Utara bahkan menuju Patani cukup memprihatinkan. Ruas jalan yang sudah masuk jalan nasional ini menghambat aktivitas warga. Padahal, posisi jalan ini sangat strategis karena selain menjangkau Kecamatan di wilayah Patani juga menjangkau tiga perusahaan yakni PT. Weda Bay Nikel, PT. Indonesia

Weda Bay Industrial (IWIP), PT. Takindo, PT. BPN dan beberapa Perusahaan kayu.

Meski begitu akases jalan lintas di kawasan itu, baru sebagian saja yang di hotmix sementara beratus kilometer banyak yang belum dihotmix. Tak bisa dihitung lagi banyak kendara yang mengalami kecelakaan dalam melintasi jalan ini.

Warga berharap Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati

Halteng Abdurahim Ode Yani (Elang-Rahim) melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk membangun jalan lintas tersebut. “Ini jalan nasional. Makanya Elang-Rahim harus mendesak perusahaan yang beroperasi di Halteng supaya memperbaiki titik-titik jalan yang dianggap rawan, seperti di bukit Tabalik,” ujar Arfin (40) salah satu warga Weda, yang melintasi jalan lintas tersebut. (far/mpf)

kewenangan Bupati untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan. Bupati selama ini baru dua yang dilaksanakan yakni mengangkat dan memindahkan.

Sementara pemberhentian belum ada, dengan adanya instruksi bupati yang dilayangkan ke kecamatan terkait kedisiplinan maka saya yakin akan ada pemecatan di 2019 ini,”terangnya.

Mutasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Di mana Bupati memiliki kewenangan mengangkat dan memindahkan maupun memberhentikan. (far/mpf)

Salim Tanggapi 10 PAC PDIP Haltim MABA- Meski tidak direspon 10 PAC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Perjuangan Haltim, dalam bursa penjaringan Wakil Bupati untuk mendampingi Bupati Haltim Muh.Din Mabud, yang akan dilantik secara defenitif, Salim Taib tetap tidak mau kalah.

Salim Taib, yang juga Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi DPD PDIP Malut ini menyatakan, mekanisme penjaringan pengusulan Wakil Bupati diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pengusulan Wakil Bupati selain ranahnya PAC juga merupakan kewenangan DPD dan DPP. “ Jadi ada benarnya juga kalau DPD atau DPP mengusulkan nama lain selain yang diusulkan PAC,” ujarnya.

Karenanya, ia meminta PAC tidak membuat polemik yang akan merusak keharmonisan di tubuh PDIP. “ Selaku kader yang baik dan militan tidak bole menolak usulan DPD dan DPP,” tandasnya. Apapun yang direkomendasikan DPP harus ditaati,” tegas Salim. (ado/mpf)

PT. BPN Didesak Ganti Rugi Lahan 380 Hektar WEDA - Sejumlah warga yang mengklaim pemilik lahan, Selasa (15/1) mendatangi kantor manajemen PT. Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) di Desa, Fritu Kecamatan Weda Utara. Warga yang mengatasnamakan aliansi masyarakat peduli lingkar tambang ini berunjuk rasa menuntut PT. BPN untuk segera ganti rugi lahan masyarakat kurang lebi 380 hekatar.

Bagi massa aksi, sejak perusahaan ini beroperasi pada 2008 sampai sekarang perusahaan belum membayar lahan mereka yang sekarang sudah digarap oleh PT. BPN. Unjuk rasa yang berlangsung sekitar pukul 10.30 WIT ini dikoordinir oleh kordinator lapangan Konalius Hago.

Kornalius menyampaikan, dalam surat permintaan pembayaran lahan dari kelompok masyarakat Sepoh Baru, yang ditujukan ke PT.BPN. menerangkan lahan warga dianggap belum terbayar adalah bukti kelalaian dan keteledoran perusahaan

terhadap warga. Karena itu, sebagai kelompok masyarakat Sepoh Baru, yang tergabung dalam aliansi ini, mendesak perusahaan membayar lahan mereka yang merupakan hak masyarakat seluas sekitar 380 hektar.

Aksi ini menggunakan satu unit dum truck dan kendaraan roda dua.

Massa aksi sekitar 30 orang ini membawa spanduk dan pamlet yang bertuliskan tuntutan agar pihak PT. BPN segera membayar lahan mereka.

Aksi ini diterima Iskandar Mochdar, Kepala Teknik Tambang PT. BPN. Menurut Iskandar, perusahaan tidak bisa merealisasikan tuntutan masyarakat. Sebab, lahan yang diklaim masyarakat itu tidak masuk kawasan yang harus dibayar perusahaan.

Menurutnya perusahaan sudah membayar kewajiban ke Negara.

Dikatakan lahan yang diklaim oleh warga ini bukan kali ini saja, melainkan sudah berulang kali, bahkan pihak prusahaan pun sudah

UNJUK RASA: Warga ketika melakukan aksi unjuk rasa, Selasa (15/1) kemarin.

berulang kali memberikan pemahan. “ Karena perusahaan sudah membayar kewajiban ke Negara, maka bagi PT. BPN mereka tidak lagi membayar lahan yang sudah mendapat izin dari negara,” jelasnya.

Mendengar lahan mereka yang belum terbayar, masa aksipun mengancam akan memboikot aktifitas sekaligus memalang jalan perusa-

haan tambang tersebut. Setelah dari kantor manajemen PT. BPN, massa aksi langsung bergeser sekitar 100 meter dari lokasi kantor manajemen dan memalang jalan perusahaan dengan batu maupun kayu.

Namun karena dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Polres Halteng, situasi dapat dikendalikan dan tidak ada aksi anarkis. (far/mpf)

TIDORE KEPULAUAN HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 17 JANUARI 2019

3

Art: Resayfa Rumra

RAPAT Mantapkan Persiapan Kunjungan BPK

Penarikan Pajak Rumah Makan Berdasarkan Kluster Paling Besar Rp 1,5 Juta per Bulan Peliput : Mahfud H. Husen Editor : Bukhari Kamaruddin

humas

Rapat pembahasan kunjungan BPK.

TIDORE - Dalam rangka persiapan kunjungan BPK VI RI ke Kadaton Kesultanan Tidore, Jumat (25/1), Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat persiapan.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Drs.H. Asrul Sani Soleiman, bersama Asisten Sekda Bidang Administrasi Dra, Kartini Elake, bertempat di ruang rapat Setda. Dalam rapat tersebut Asrul Sani Soleiman, menyampaikan kepada para peserta rapat agar dapat bekerja sama untuk penyambutan kedatangan Rombongan BPK IV RI, beserta Rombongan dari BPK RI Ternate, sehingga pada waktu kunjungan tersebut dapat berjalan aman, lancar dan sukses sesuai dengan yang apa kita harapkan bersama.

“Kepada seluruh SKPD atau petugas dan penanggung jawab kegiatan untuk selalu berkoordinasi bersama agar memberikan kesan baik bahwa Kota Tidore Kepulauan sangat terbuka dan senang menerima setiap kunjungan ke Kota Tidore,” kata Asrul Sani.

Untuk diketahui, BPK VI RI dan rombongan berkunjung ke Kadaton Kesultanan selain bersilaturahmi dengan Sultan Tidore, Husain Syah beserta Bobato, juga akan salat Jumat di Masjid Sultan. (humas).

TIDORE - Penarikan pajak rumah makan di Kota Tidore Kepulauan menjadi polemik. Sebab ketetapan penarikan sebesar 10 persen dirasakan tidak adil.

Sebab pendapatan rumah makan tidak sama, ada yang besar namun ada juga yang kecil. Menanggapi persoalan tersebut Badan Pendapatan Aset Daerah membuat tiga kluster untuk penarikan pajak rumah

makan. Kepala Badan Pendapatan Aset Daerah Abdul Rasid Fabanyo mengatakan, pajak rumah makan terdiri dari tiga kluster, yakni kluster A dengan besaran Rp 1,5 juta per bulan, Kluster B Rp 750 ribu per bulan, Kluster C Rp 350 ribu per bulan. “Kita tagih per hari atau per minggu, biar lebih ringan. Kalau ditagih per bulan terasa berat,” katanya. Dia mencontohkan Kluster A, jika dibagi 24 hari maka setiap hari nilainya Rp 62.500.

Rasid mengaku telah membuat survey, sehingga kluster itu dibuat

berdasarkan dengan pendapatan rumah makan dan kondisi bangunannya. Namun sebelum penerapan kluster, untuk penarikan rumah makan pihaknya lebih dulu melakukan pertemuan dengan para pemilik rumah makan, untuk dilakukan sosialisasi sekaligus kesepakatan dengan kebijakan tersebut. ”Ini kita masih ancang-ancang, tapi yang jelas sudah disurvey,” ujarnya.Dia menambahkan ada anggapan penarikan pajak rumah makan akan terjadi kenaikan harga, padahal itu tidak berpengaruh. Karena yang ditarik itu bukan dari pembayaran harga makanannya, melainkan dari orang

AKBP Busranto Pimpinan BNN Kota Tikep

PEMBETULAN DALAM pemberitaan kemarin dengan judul , Kades Marekofo Dilaporkan ke Kejari, terjadi kesalahan penulisan kutipan. Seharusnya nama Kasi Intel Kejari Tidore Kepulauan, Safri Abd Muin, bukan M. Ade Soleman. Atas kesalahan ini kami meminta maaf.

REDAKSI

humas

PELANTIKAN: Kepala BNN Malut melantik AKBP Busranto Abdulatif sebagai Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan, kemarin.

TIDORE - Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Asrul Sani Soleiman, menghadiri Pengambilan sumpah dan pelantikan Jabatan Pejabat Administrator di Lingkungan BNN Kota Tidore Kepulauan, yang dijabat oleh AKBP Busranto Abdulatif di Aula Nuku, Kantor Walikota, Rabu (16/1).

AKBP Busranto Abdulatif dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tidore Kepulauan oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Brigjen (Pol) DR. Benny Gunawan, sesuai keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP/647/XII/KA/ KP.02.00/2018/BNN Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, Ketua MUI Kota Tidore Kepulauan, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, Instansi Vertikal serta para pimpinan OPD lingkup Pemer-

intah Kota Tidore Kepulauan.

Brigadir Jenderal DR. Benny Gunawan dalam sambutannya mengatakan, pergantian kepemimpinan merupakan hal yang lumrah dalam birokrasi dan menjadi bagian dari dinamika dan tuntutan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas kedepan, menumbuhkembangkan motivasi kerja, serta pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal yang secara akumulatif akan berdampak kepada profesionalisme, kualitas dan kinerja pelaksanaan tugas.

Dia menuturkan BNN Malut dan jajarannya bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, terus berupaya melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Maluku Utara secara maksimal, agar apa yang telah dicanangkan untuk menjadikan Malut bersih narkoba dapat terwujud. “Yaitu dengan meningkatnya jumlah masyarakat

Kluster A: Rp 1.500.000 Kluster B : Rp 750.000 Kluster C : Rp 350.000

yang makan. ”Jadi misalkan ada lima orang yang makan dengan harga Rp 100 ribu, maka tinggal dibilang tambahkan 10 ribu, jadinya 110 ribu.

10 ribu ini yang tidak digabungkan dengan modal, namun untuk pajak itu,” jelasnya. (tr-03/onk).

Kasus Pungli Belum Naik Status

AGENDA Fomakati Manado Gelar Diskusi Ahli TIDORE - Forum Mahasiswa Kota Tidore Kepulauan (Fomakati) Manado, akan menggelar diskusi ahli dengan tema, Tidore dan Spanyol: Kebangkitan Kebudayaan dan Peradaban Maritim Dunia.

Menurut pengurus Fomakati Manado Sukarno, maksud kegiatan ini adalah mendiskusikan potensi-potensi kebudayaan dan kemaritiman Kota Tidore Kepulauan, untuk dijadikan sebagai dasar acuan dalam mengkonsepsikan momentum napak tilas 500 tahun Magellan, agar dapat menunjang percepatan pembangunan Kota Tidore. “Dan juga sebagai wadah untuk mengkampanyekan agenda tersebut menjadi tanggung jawab bersama masyarakat Maluku Utara khususnya masyarakat kota Tidore,” katanya.

Dia menjelaskan sasaran serta target diskusi ahli, adalah dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Tidore Kepulauan kedepannya, serta merekonstruksi kejayaan di masa lalu menjadi suatu bentuk rekomendasi terhadap Pemkot Tidore, sebagai langkah awal membentuk rencana pembangunan jangka panjang dan pendek dengan berlandaskan pada kejayaan masa lalu. Rencananya diskusi digelar Sabtu (19/1) mulai pukul 08.00 WIT hingga selesai. (onk).

Rencana penarikan pajak rumah makan yang baru

yang imun dan lebih aman dari bahaya peredaran gelap narkoba, menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba semakin pulih dan tidak kambuh dan meningkatnya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba,” katanya.

Sementara Pj. Sekda, Asrul Sani Soleiman mengucapkan selamat kepada Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan yang baru dilantik. Asrul berharap agar pelaksanaan program P4GN di Kota Tidore Kepulauan, dapat lebih memberikan pola kerja sama yang intensif diantara semua instansi terkait maupun lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, para pemuka agama dan tokoh pendidik. “Pemkot Tidore Kepulauan dengan niat baik, akan terus meningkatkan keberhasilan pembangunan khususnya menjadikan masyarakat tidore menuju bebas penyalahgunaan narkoba atau menurunkan potensi kerawanan konsumsi narkoba,” tuturnya. (humas).

TIDORE - Gelar perkara kasus pungutan liar (pungli) di Pelabuhan speedboat Guraping Kecamatan Oba Utara, berlangsung Rabu (16/1) kemarin.

Kegiatan yang berlangsung di Inspektorat Kota Tidore Kepulauan, melibatkan pihak Polres, Kejaksaan, dan Inspektorat. Wakapolres Kompol Anita Ratna Yulianto selaku ketua tim saber pungli Kota Tidore Kepulauan kepada Malut Post mengatakan, belum ada peningkatan status kasus ini.

Karena itu gelar perkara akan dilanjutkan kembali setelah dilakukan beberapa koordinasi. ”Biar keterangannya lengkap. Nanti konfirmasi langsung ke Kasat Reskrim, karena sudah ada penetapan pasalnya,” kata Anita.

Sementara Kasat Reskrim Iptu Dwi menuturkan polisi akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mendapatkan beberapa keterangan.

“Untuk bukti sudah cukup, hasil gelar perkara tadi (kemarin, red) juga seperti itu. Harapan kami ya naik ke penyidikan. Untuk itu kita tunggu pemeriksaan dan kapan gelar lagi belum bisa dipastikan,” tuturnya.

Dia menambahkan pasal yang disangkakan kepada para tersangka juga sudah disepakati, yakni Pasal 11 dan 12 e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Disinggung mengenai keterlibatan Kepala Syahbandar Pelabuhan speedboat Sofifi, bisa saja terjadi jika sudah memenuhi unsurunsur yang disangkakan. “Kalau kasus ini sudah naik sidik, maka aliran uang kepada syahbandar itu dikembangkan dalam penyidikan nanti,” jelasnya.

Sekadar diketahui, kejadian ini bermula ketika pihak Satuan Reskrim Polres Tikep mengamankan lima orang pelaku yang diduga melakukan pungli.

Kelima tersangka ini menarik pungli senilai Rp 50 ribu kepada speedboat yang akan ke Ternate. (tr-03/onk).

Perekrutan Satpol PP Sesuai Kebutuhan TID ORE - Belum lama ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tidore Kepulauan merekrut 160 pegawai kontrak.

Rekrutmen ini menjadi polemik, karena menyebabkan bertambahnya anggota Satpol PP yang berujung pada pembengkakan anggaran.

Saat dikonfirmasi, Kasatpol PP Yusuf Tamnge mengatakan, perekrutan pegawai kontrak Satpol PP sesuai dengan kebutuhan,

sehingga tidak terjadi pembengkakan pegawai. Perekrutan pegawai kontrak ditempatkan di sekolah-sekolah maupun instansi-instansi yang selama ini belum ada Satpol. ”Ini juga tidak semuanya di Satpol, tapi juga ada pemadam kebakaran. Karena satu unit mobil pemadam itu dijaga minimal lima orang. Jadi tidak ada pembengkakan, semuanya sudah sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Dia menjelaskan masa kontrak mereka satu tahun, setelah itu dievaluasi. Jika kinerjanya baik maka diperpanjang kontraknya.

“Jika tidak kita tak perpanjang lagi,” jelasnya.

Lanjut Yusuf, mereka juga telah meminta kepada Gubernur untuk menambah satu unit mobil pemadaman kebakaran, karena akan dibentuk pos unit pemadaman kebakaran di Sofifi. (tr-03/onk).

4

HARIAN

MALUT POST

HALUT & HALSEL

PWI Bahrain Siapkan Sekretariat PWI Halsel

KAMIS, 17 JANUARI 2019

Polres Turunkan Tim ke Puskesmas Ungkap Pelaku Pembuangan Janin Peliput : Ramlan Harun Editor : Muhammad Nur Husen

BAHRAIN Kasuba

L ABUHA – Kepedulian Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba kepada pers patut diapresiasi.

Pasalnya saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halmahera Selatan, Selasa (15/1), Bahrain menjanjikan Sekretariat PWI Halsel. ”Ini saya lakukan untuk menjaga dan merawat hubungan mitra kerja antara pemerintah daerah dan pers yang sudah terbangun selama ini,” ungkap bupati dalam sambutannya.

Tak hanya itu, orang nomor satu di Pemkab Halmahera Selatan ini juga berjanji akan menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya Jawa Timur 9 Februari 2019 mendatang. Ini dilakukan karena pembangunan Halsel kedepan tidak hanya mengharapkan APBD. Tetapi harus didukung APBN. Karena itu, melalui lembaga PWI pada HPN nanti yang dihadiri Presiden Joko Widodo bisa menyampaikan masalah di daerah. ”Saya bangga karena Halsel adalah kabupaten pertama hadirnya PWI. Semoga bersama-sama mengawal pembangunan Halsel yang berkelanjutan,” harapannya.

Sementara Ketua PWI Malut Halik Djokrora mengatakan PWI Halsel merupakan yang pertama di kabupaten/ kota di Malut. Maka kehadirannya akan bersinergi dengan Pemkab. Salah satunya melahirkan program desa digital di Halsel.”PWI dorong program desa digital di Halsel,”ujarnya. Sementara Ketua PWI Halsel Samsir Hamajen meminta Bupati Bahrain meningkatkan kinerja Kehumasan, serta harus bersinergi dengan PWI. (sam/met)

SAMSIR HAMAJEN MALUT POST

PANCANG: Bupati Bahrain Kasuba didampingi Wakil Bupati Iswan Hasjim usai memancang tiang pembangunan pasar modern di Desa Tuakona Kecamatan Bacan Selatan, Selasa (16/1) kemarin.

Pasar Modern Mulai Dibangun LABUHA – Pasar modern yang dijanjikan Bupati Bahrain Kasuba di kawasan bisnis Desa Tuakona Kecamatan Bacan Selatan mulai dibangun. Hal ini ditandai dengan pemancangan tiang yang dilakukan Bupati Bahrain Kasuba didampingi Wakil Bupati Iswan Hasjim, Kepala kantor Kementerian Agama, Kapolres, Dandim 1509 Labuha, perwakilan PT SMI, pimpro PT Citra Prasasti Konsolindo, pihak kesultanan dan pimpinan SKPD. Bahrain dalam sambutannya mengatakan pasar ini dibangun karena pemkab mendapat kepercayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur

(SMI) dengan bantuan anggaran melalui bank dunia Rp 150 miliar.”Anggaran tersebut untuk beberapa pembangunan di Halsel. Dan alhamdulillah kita sudah mencanangkan tiang untuk pembangunan pasar,”ucapnya. Karena itu, orang nomor satu di Pemkab Halsel ini meminta masyarakat dan pemerintah saling mendukung agar pembangunan ini berjalan dengan baik.

Pembangunan pasar ini direncanakan tuntas Agustus 2019. Sementara Kadisperkim Ahmad Hadi mengatakan pembangunan pasar modern ini dengan nilai kontrak Rp 58.899.800.000 yang bersumber dari bantuan PT SMI.”Yang dibangun kurang lebih 14 unit item. Diantaranya, gedung septik, pasar kios, pasar basah A dan B, stasiun, tempat wudhu, masjid, kantor pengelola pasar modern, rumah genset, pos jaga, mini mall atau pasar modern, rumah TPS (Tempat Pembuangan Sampah), dan toilet umum.(sam/met)

Berkas Kasus Bom Ikan Tahap II TOBELO – Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Maluku Utara segera menyerahkan berkas empat pelaku kasus pengeboman ikan di perairan Halmahera Utara ke Kejaksaan Negeri

(Kejari) Halut, Kamis (17/1) hari ini.”Rencana tahap II kasus tersebut, maka empat pelaku dititipkan ke sel tahanan Polres Halut. Ini dilakukan karena pelaku akan diserahkan bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri hari ini,”kata Kasat Polair Polres Halut IPTU Ikbal Basahona, Rabu (16/1).

Perbuatan pelaku ini melanggar pasal 1 ayat 1 undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau pasal 84 ayat 1 dan 2 undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diperbaharui dengan undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 6 tahun.

Empat pelaku yang berprofesi nelayan masing-masing JD (26), SD (42), NS (29) dan LA (62) ini ditangkap saat kapal patroli Polair berpatroli di perairan Halmahera Utara, Jumat (14/12). Saat pada posisi koordinat 1’37.366’ N -128”1.189 E di sekitar perairan Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Timur, patroli menjumpai sebuah Longboat dengan empat nelayan yang sedang menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Saat itu juga pelaku bersama barang bukti berupa 1 unit longboat, 1 kompressor, 1 box ikan dolosi ukuran 40 kilogram, setengah botol belerang sisa bom dan 1 unit mesin yamaha 25 PK langsung diamankan polisi. (tr-04/met)

TOBELO – Penyidik Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Utara serius mengungkap pelaku pembuangan janin di Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara, Selasa (15/1).

Salah satunya, menerjunkan tim untuk mengecek di puskesmas terdekat. ”Selain tim, kami juga sudah memeriksa sejumlah saksi.

AKP Rusli Mangoda Hanya saja belum mengarah ke pelaku karena masih akan turun ke puskesmas,”kata Kasat reskrim AKP Rusli Mangoda yang dikonfirmasi, Rabu (16/1) Diketahui, janin berjenis kelamin laki-laki berusia enam bulan itu ditemukan sekira pukul 17.00 WIT oleh remaja Desa Popilo. Penemuan ini langsung disampaikan ke warga, dan mereka yang menghubungi kepala desa, Bhabinkamtibmas. Setelah menerima informasi ini langsung dilaporkan dan aparat turun lokasi melakukan pengamanan. ”Janin ini dibersihkan dan dimandikan oleh masyarakat dan langsung dibawa ke rumah Mustakim Lajau yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kuburan umum. (tr-04/met)

DPRD Panggil Dirut PT Halut Mandiri TOBELO – Komisi II DPRD Halmahera Utara mengagendakan pemanggilan Direktur Utama (Dirut) PT Halut Mandiri Theis Tarangi, Kamis (24/1) pekan depan. Pemanggilan ini untuk mempertanyakan anggaran penyertaan modal dari pemkab selama tiga tahun berturutturut. Yakni 2016, 2017 dan 2018 dengan jumlah anggarannya Rp 8,5 JANLIS G Kitong miliar.”Jadi selain Dirut, kami juga panggil pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meminta pertanggung jawaban anggarana tersebut karena usaha yang digeluti tidak lagi beroperasi,”kata ketua komisi II Janlis G Kitong, Rabu (16/1).

Diketahui, penyertaan modal sebesar itu, sempat digunakan untuk pembangunan sejumlah usaha, misalnya beras mantap, air kemasan O’Ake dan bengkel. (tr-04/met)

Rp 70 Juta Untuk Gema-Suba LABUHA – Bupati Bahrain Kasuba menyerahkan bantuan sebesar Rp 70 juta kepada generasi muda kesultanan Bacan (Gema-Suba), Rabu (16/1). Bantuan ini untuk membayar hasil lelang Karya Gema Suba Lukisan Bupati Bahrain Kasuba dan Ketua PWI Maluku Utara Halik Djokrora pada puncak pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halmahera Selatan. Dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini harus dijadiklan sebagai momentum untuk mengangkat generasi muda kesultanan juga membangun kerja sama PWI Halsel dan pemkab. ”Selama selama 3 tahun kepemimpinan pemkab belum melakukan pemerataan pembangunan. maka dengan momentum ini kita satu dalam mewujudkan Halsel berkemajuan,”ujarnya.

Karena itu, dimintakan kepa-

SAMSIR HAMAJEN MALUT POST

PENGHARGAAN: Bupati Bahrain Kasuba saat menyerahkan penghargaan kepada generasi muda kesultanan Bacan (Gema-Suba) usai pelantikan pengurus PWI Halsel, Selasa (15/1).

da pers yang tergabung dalam PWI agar tetap mengkritisi pemkab dan memberi kemajuan pembangunan.”Pengurus PWI Halsel ini bisa bersama pemkab demi pembangunan berkelanjutan.”jelasnya.

Tak hanya itu, Bahrian juga

mengajak dapat bersama sama dengan pemkab dalam mengawal kemajuan daerah. Pemkab tetap membangun kerja dengan Gema Suba guna untuk bersama sama mrmbangun halsel.”Gema Suba saatnya bersama Pemkab Halsel.” jelasnya.(sam/met)

KAMIS, 17 JANUARI 2019

HALMAHERA BARAT

5

DIBLOKIR : Warga Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan memalang jalan lintas halmahera menggunakan batang kelapa, Rabu (16/1). Aksi ini membuat sejumlah kendaraan tak bisa melintas.

Warga Tabadamai Blokir Jalan Imbas tak Diterimanya Hasil Pilkades Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Warga Desa Tabadamai Kecamatan

Jailolo Selatan memboikot jalan lintas Halmahera, Rabu (16/1). Aksi yang dilakukan dengan cara memalang batang kelapa di tengah jalan itu sebagai bentuk ketidakpuasan sikap pemkab yang tidak menggubris tuntutan warga. Yakni, segera diterbitkan surat keputusan (SK) penjabat kepala desa. Karena hasil pilkades beberapa waktu lalu dinilai cacat hukum.”Aksi pemboiko-

tan ini akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka diakomodir pemkab,”tandas koordinator aksi Ardi Mahdi yang dihubungi Malut Post, Rabu (16/1).

Karena itu, Bupati Danny Missy diminta mengambil keputusan yang bijak dan tidak memperkeruh suasana di Desa Tabadamai.”Hanya satu permintaan. Yakni segera mengeluarkan SK

PENDAPATAN

Ramli: Aset Pemkab Bukan Dijual

Fokus Sektor Pajak dan Retribusi JAILOLO – Pe m e r i n t a h Ka bupaten (Pemkab) Halmahera Barat mulai fokus menggenjot Pendapatan Asli D a e r a h ( PA D ) dari sektor pajak dan retribusi. Ini d i l a ku k a n k a re na pendapatan dua sektor tersebut menurun SONI Balatjai dalam tiga tahun terakhir.”Menurunnya pendapatan ini berpengaruh pada PAD yang ditargetkan setiap tahun,”kata Kepala Badan Penelitian Pembangunan dan Pengembangan Daerah (BP3D) Pemkab Halbar Soni Balatjai yang dikonfirmasi, Rabu (16/1).

Upaya penggenjotan ini sudah dibicarakan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan beberapa waktu lalu.”Jadi mulai sekarang penarikan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah sudah harus dilakukan karena sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 2 tahun2019 tentang penarikan pendapatan asli daerah,”ungkapnya.(din/met)

Pj kepala desa dan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Desa Tabadamai kembali mengikuti pemilihan kepala desa di tahun 2020,”ujarnya.

Diketahui, sebelumnya warga ini menggelar aksi unjukrasa di depan kantor bupati, Senin (14/1) dengan tuntutan yang sama. Aksi yang diikuti puluhan warga itu nyaris terjadi adu jotos antara pendemo dan Satpol PP.(din/met)

BANTUAN : Bupati Danny Missy usai menyerahkan bantuan rumah ibadah di Desa Akediri Kecamatan Jailolo, Rabu (16/1) kemarin

Bupati Tegaskan Perangi Isu Hoaks JAILOLO – Bupati Danny Missy kembali menegaskan kepada imam dan pendeta di Halmahera Barat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Penegasan orang nomor satu di Pemkab Halbar ini disampaikan saat menyerahkan bantuan rumah ibadah di Desa Akediri Kecamatan Jailolo, Rabu (16/1).

Menurut Danny, 2019 merupakan tahun politik, karena ada hajatan demokrasi. Yakni pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Karena itu, di-

harapkan masyarakat mampu menghadapi konstalasi pilitik dan mampu menghindari isu-isu hoaks yang sengaja dimainkan oknum yang tidak bertanggung jawab.”Saya tidak ingin tercerai berai. Saya inginkan kita tetap satu, tidak harus terkotak-kotak, menjaga keharmonisan, dengan tujuan membangun negeri ini kedepan yang lebih baik,”harapnya.

Karena itu, pendeta dan imam juga harus menjaga keutuhan umat dalam

rangka membangun negeri ini agar tidak ada persoalan yang muncul di permukaan akibat perbedaan pendapat.”Saya akan monitor semua. Jangan sampai orang tua dan anak tidak lagi menyatu, karena perbadaan politik. Silahkan para calon menyampaikan programnya, nanti masyarakat yang menilai untuk menjatuhkan pilihan. Jangan jadikan politik sebagai hajatan saling hujat dan saling menjatuhkan satu sama lain,”ujarnya. (din/met)

JAILOLO – Dugaan dijualnya lahan mes Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Halbar di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo, dibantah Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setdakab Halbar Ramli Naser. Ramli mengatakan lahan yang sebelumnya merupakan bangunan mes DKP Halbar itu bukan dijual, tetapi dikembalikan ke pemilik lahan.”Sejak pemekaran kabupaten hingga sekarang, lahan tersebut tidak dibeli pemkab. Bahkan tidak pernah tercatat sebagai aset pemkab,”ungkapnya.

Menurutnya, lahan tersebut sudah lama mau diambil pemilik lahan, tetapi tidak pernah diserahkan. Makanya kalau pemilik mengambil lahan tersebut kita tidak bisa tahan, karena itu hak mereka.”Pemkab tidak gila menjual lahan tanpa mengikuti prosedur, karena penjualan aset harus melalui persetujuan DPRD. Kalau pemilik mau ambil lahan mereka, kenapa kita harus tahan,”ujarnya.

Tak hanya itu, mantan Sekretaris Camat (Sekcam) Loloda ini bahkan mempersilahkan dilakukan investigasi dengan menanyakan kepada semua warga Desa Gufasa tentang status lahan tersebut. Karena menurutnya, lahan itu tidak pernah tercatat sebagai aset pemkab, tetapi masih berstatus milik Almarhum Hi Udin Jamal.(din/met)

6

HARIAN

MALUT POST

MOROTAI & SULA

TRANSPORTASI Pertanyakan Pengurangan Jadwal Ferry

DLH Hentikan Penambangan Pasir Liar Dapat Informasi dari Wabup dan Warga Peliput : Maslan Ajid Editor : Bukhari Kamaruddin

FARID Sangadji

SANANA - Jadwal KMP Pulau Sagori rute Sanana-Mangoli sejak 5 Januari dikurangi. Sebelumnya tiga kali seminggu, kini hanya sekali seminggu.

Ini membuat pengguna kapal ferry tersebut kecewa. Padahal sebelumnya pada 27 November 2018 jadwalnya ditambah menjadi tiga kali, namun kini tinggal satu kali seminggu.

“Dulu waktu jadwalnya ditambah tiga kali seminggu kami senang, tapi sekarang sudah dikurangi,” kata Karno, warga Desa Waiu.

Kadis Perhubungan Kepulauan Sula (Kepsul) Farid Sangadji menuturkan, sesuai penjelasan pihak PT ASDP Indonesia Ferry, pengurangannya karena ada pelayanan kapal ferry KMP Badaleon yang melintasi rute Sanana-Ambon.

“Tapi sampai sekarang kami belum lihat kapal tersebut,” tutur Farid.

Karena itu pihaknya bersama Komisi I DPRD Kepsul akan bertandang ke PT ASDP Indonesia Ferry Ternate hingga ke Balai Pengelola Transportasi Darat dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, untuk menyampaikan persoalan ini. Dia berharap jadwal ferry dikembalikan seperti semula. (ikh/onk).

KAMIS, 17 JANUARI 2019

DARUBA - Pengelola Moro Madoto Resort di RT I Desa Bido Kecamatan Morotai Selatan, diduga melakukan penambangan pasir pantai.

Ini membuat warga Desa Bido menjadi resah, karena merusak kawasan pantai. Apalagi kawasan itu dihiasi pasir putih, sehingga terlihat lebih indah. Warga setempat mengaku penambangan dilakukan mulai 10 Januari lalu, menggunakan alat berat.

ISTIMEWA

DIHENTIKAN: Penambangan pasir di Pantai Bido yang menggunakan alat berat dihentikan DLH Pulau Morotai.

”Kami mencegah para penambang itu, karena merusak lingkungan pantai dan tidak punya izin, tapi

sebelum itu mereka sudah beroperasi sekitar dua hari,” kata Anggota BPD Bido Evan Ston Banggai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Morotai, Mahfud Tuasikal saat dikonfirmasi mengatakan, mereka telah menghentikan penambangan tersebut. meskipun kawasan itu sudah dibeli Moro Madoto Resort, namun tidak serta merta menambang pasir karena akan merusak lingkungan. Dia mengaku begitu mendapat informasi dari warga dan Wabup Asrun Padoma, mereka langsung turun dan menghentikan aktivitas penambangan.

Dia menjelaskan sejumlah titik terutama di kawasan pesisir pantai, terlarang untuk menambang pasir. Sebab ini berkaitan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pulau-Pulau Kecil. (tr-02/onk)

FOLLOW UP Terancam Sanksi Berat IKRAM SALIM MALUT POST

DARUBA - Oknum PNS di Inspektorat Pemkab Pulau Morotai berinsial AJS alias Asrul tersandung kasus narkoba.

Ini mengundang perhatian Inspektur Inspektorat Morotai Marwanto Prasetyo Soekidi. Menurut Marwanto, pada prinsipnya mereka tunduk pada ketentuan hukum. Dan secara pribadi dia tidak mencampuri kasus ini dan biarlah itu menjadi ranah penegak hukum.

“Kami tetap tunduk terhadap hukum yang berlaku, jika yang bersangkutan benar-benar jadi tersangka maka tetap diproses,”ujarnya.

Marwanto terancam sanksi paling berat yakni pemecatan. “Kalau dia dijadikan tersangka, maka kami akan mengambil sikap. Dia tetapkan sebagai tersangka baru kami bisa mengambil sikap, ini juga akan menjadi perbaikan bagi kami, jangan sampai ada juga yang lain,” tandasnya. Asisten II Bidang Pemerintahan Alexander Wermasubun menambahkan, setiap ASN yang terlibat narkoba, bisa dijatuhi hukuman disiplin berat, karena melanggar pasal 10 angka 2 dan angka 4, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Keputusan diambil jika ASN yang bersangkutan benar-benar ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba,” kata Alexander. Namun sanksi dikeluarkan setelah ada ada keputusan hukum tetap. (tr-02/onk).

PERIKSA: Anggota polisi memeriksa salah satu mobil pick up yang dimodifikasi menjadi mobil penumpang.

Polres dan Dishub Tertibkan Angkutan Umum SANANA - Tim gabungan dari Polres dan Dinas Perhubungan Kepulauan Sula (Kepsul), menggelar razia mobil angkutan umum.

Yang menjadi sasaran razia ada mobil pick up yang dimodifikasi menjadi mobil angkutan umum. Sebab sopirnya sering memutar musik dengan keras sehingga mengganggu kenyamanan warga.

Kasat Lantas Polres Kepsul Iptu Mohtar Saniapon kepada Malut Post mengatakan, razia gabungan ini dua minggu lalu sudah dilakukan di Desa Waiboga, Sulabesi Tengah. mereka memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, kapasitas muatan, dan speaker musik. “Kami tahan tadi untuk pemeriksaan dan kami temukan speaker, kami buka (speaker) dan menyitanya untuk jadikan

barang bukti,” ujar Mochtar.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Kepsul, Fadli Alwi menurutkan, razia kapasitas muatan dimaksudkan untuk mencegah kecelakaan lalulintas. “Angkot yang sering mengangkut penumpang atau barang melebihi kapasitas, penumpangnya kita turunkan dan sopir ditegur,” tambahnya. (ikh/onk/pn).

Pemkab Rehab Rumah Hatim Mayau SANANA - Pemkab Kepulauan Sula (Kepsul) memberikan bantuan kepada tokoh pemekaran Kepsul Hatim Mayau. Bantuan yang diberikan adalah merehabilitasi rumahnya.

Penjabat Sekkab Kepsul Umar Umabaihi, Kadis Sosial Rifai Apin Masuku, dan Kabag Kesra Hariono Subiyanto mengunjungi rumah Hatim di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Senin (14/1). “Ini sesuai petunjuk bupati,” kata Rifai. Dari hasil kunjungan ini

disimpulkan bahwa rumah Hatim harus direhab mulai dari luar hingga ke dalam. Tim akan menghitung berapa besar biaya yang dibutuhkan. Bantuan renovasi ini merupakan bentuk kepedulian pemkab terhadap perjuangan Hatim pada tahun 1950-an.

Saat menjadi Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Cabang Makassar, dia turut melobi kedatangan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Sula. (ikh/onk).

IKRAM SALIM MALUT POST

SILATURAHMI: Sekkab bersama Kabag Kesra dan Kadis Sosial bertandang ke rumah Hatim Mayau.

KAMIS, 17 JANUARI 2019

POLMAS

HARIAN

MALUT POST

7

Art: Resayfa Rumra

DISIPLIN Perintah Gubernur tak Digubris SOFIFI – Instruksi Gubernur Abdul Gani Kasuba kepada pimpinan SKPD agar memindahkan mobil dinas (Mobdin) ke Sofifi, justru tidak digubris sebagian besar pimpinan SKPD. Betapa tidak, nyatanya masih sebanyak 30 Mobdin yang dioperasikan di Kota Ternate. Padahal, perintah gubernur itu dengan tujuan semua aktivitas Pemprov terpusat di Sofifi sebagai Ibukota Provinsi.

Tiga pimpinan SKPD yang sama sekali tidak mentaati perintah gubernur adalah Kepala Dinas Sosial Muhammad Ismail, Kepala Dinas Infokom dan Kepala Dinas Kearsipan – Perpustakaan Sarif Sabatun.

Mobil dinas milik tiga Kepala Dinas ini masih beroperasi di Ternate.

Lantaran instruksinya tidak digubris, Gubernur Abdul Gani Kasuba marah besar. Ia bahkan mengancam akan mencopot pimpinan SKPD yang melawan.

Muhammad Ismail yang berada di dekat gubernur saat diwawancarai juga mendengar pernyataan tegas itu. “Saya akan tindak mereka yang belum membawa mobil ke Sofifi,” tegasnya.

Sebenarnya gubernur memerintahkan pimpinan SKPD sejak Desember 2018.

Pimpinan SKPD yang cepat menanggapi perintah gubernur adalah Kepala BPMPTSP, Nirwan MT Ali, pihak Sekretariat Dewan, BPKPAD, Dinas Perikanan, Dinas PU dan lainnya.

Pegawai di Pemprov menanggapi cepat instruksi gubernur. Beberapa pekan terakhir ini rata-rata pegawai memilih tinggal di Sofifi. Rumah dinas pegawai di Sofifi sebagai besar sudah dihuni, kecuali yang fasilitasnya belum rampung. Sebanyak 400 unit rumah dinas yang dibangun, 250 unit sudah dihuni. “Rumah dinas di belakang kantor DPRD sudah penuh. Bahkan satu rumah dihuni empat sampai lima pegawai. Sedangkan rumah dinas di belakang kantor Dinas PU belum bisa ditempati karena fasilitasnya belum memadai, air dan listrik belum tersambung, begitu juga belum ada akses jalan,” kata salah satu pegawai di Pemprov.

Kepala Disperkim, Santrani Abusama mengatakan, pembagian rumah dinas memang terlambat, karena SKPD yang mendapat enam unit di belakang kantor DPRD, menuntut agar mendapat jumlah yang sama rumah dinas di belakang kantor Dinas PU. “Ini yang membuat kami harus mendata ulang. Fasilitas air dan listrik satu dua hari lagi sudah tersambung di semua rumah dinas. Kami tinggal sambungkan meteran. Sedangkan akses, tahun ini (2019) baru dianggarkan untuk bangun jalan. Kami akan lakukan bertahap, yang penting bisa ditempati,” jelasnya.

Sedangkan untuk rumah susun pegawai, sebagian masih bisa digunakan dan sisanya masih harus direnovasi. Apapun situasinya, lanjut Santrani, semangat memindahkan semua aktivitas di Sofifi harus terlaksana dengan baik. “Kami (Perkim) yang punya kantor setengah jadi tetapi kami tempati,” ujarnya. (udy/ lex)

permohonan ke Pemprov,” jelasnya.

Bambang juga menyalhkan Badan Pertanahan Negara (BPN) yang menerbitkan sertifikat tanah atas nama Pemkot Ternate tanpa mengecek lebih jauh. “Mereka (BPN) ini tanpa permisi melakukan itu, padahal ada gubernur yang mendiami kediaman itu. Dasar pembuatan sertifikat itu apa,” ujarnya menyesalkan.

Lanjut Bambang, Pemprov yang diibaratkan sebagai orang tua tidak akan menyulitkan kabupaten/kota sebagai anak, termasuk dalam membagikan harta warisan. Meski begitu, pembagian harta warisan tentu memiliki prosedur.

Selama ini Pemkot Ternate tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pemprov soal aset tersebut.

“Padahal Pemkot tahu bahwa Pemprov itu orang tuanya. Pemprov sudah bertekat melepas aset itu, karena pak gubernur ingin fokus di Sofifi, tetapi ada prosedurnya. Hati-hati, jangan sampai jadi water boom jilid II,” tambahnya.

BPN Sementara Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Ternate, Achmad Ady Shufi Dahlan yang

dikonfirmasi menjelaskan, pihak BPN belum pernah melakukan pengukuran atas lahan yang disebut Bambang. Apalagi menerbitkan sertifikat atas lahan dimaksud. “Lahan dimana rumah jabatan gubernur berdiri itu setahu saya masih atas nama pemilik sebelumnya. Hasil gugatan terhadap Pemprov pun kami belum terima sehingga belum ditindaklanjuti. Pemkot Ternate juga belum melakukan permintaan balik nama atas lahan itu sehingga BPN belum mengambil langkah sertifikasi apapun,” tuturnya.

Menurut Ady, lahan di dalam areal rumdis terbagi atas dua kepemilikan. Yakni lahan tempat berdirinya ruang pertemuana dua lantai di sisi timur berbentuk L yang telah disertifikatkan atas nama Pemkot.

Lahan seluas 1.500 meter persegi itu diserahkan dari Pemkab Halmahera Barat dan prosesnya sudah tuntas.

“Sertifikatnya kami serahkan saat Hari Jadi Ternate Desember kemarin itu,” katanya. Sedangkan kepemilikan satu lagi adalah lahan rumah jabatan yang kini dipersoalkan Pemprov. Ady bahkan tak tahu luas lahan tersebut lantaran BPN belum pernah melakukan pengukuran. “Nah, yang dipersoalkan Pak Bambang ini adalah lahan tempat berdirinya rumah jabatan gubernur dan BPN sama sekali belum membuatkan sertifikatnya. Yang saya dengar sertifikat lahan itu masih atas nama pemiliknya yang keturunan China,” paparnya.(udy/lex)

kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Malut, Edward Nainggolan dan para Sekretaris Daerah lingkup Provinsi Maluku Utara, yaitu Sekda Halut, Sekda Morotai, Sekda Taliabu, dan Sekda Halsel serta beberapa pegawai Kanwil DJPb Provinsi Malut.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan video conference dengan Direktur PKN STAN di Jakarta. Direktur PKN STAN, Rahmadi Murwanto menjelaskan bahwa PKN STAN ditugasi untuk menyediakan pengelola keuangan negara dengan mencari SDM terbaik se-Indonesia yang nantinya akan disebarkan ke seluruh Indonesia, baik untuk Kementerian Keuangan, BPK, BPKP serta kementerian/lembaga.

Saat ini mekanisme pendidikan di PKN STAN dilakukan melalui jalur seleksi umum/reguler dan afirmasi untuk 5 daerah yaitu Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat. Melalui jalur afirmasi ini, nilai kelulusan bagi mahasiswa afirmasi akan lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Untuk peningkatan SDM bidang keuangan negara di Malut ada 3 skema. Pertama, afirmasi: dengan melakukan penerimaan mahasiswa PKN STAN dari Maluku Utara, dan setelah selesai pendidikan akan menjadi pegawai Pemda di Malut. Kedua, kelas khusus ASN, yang mendidik ASN dari Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota setara Diploma III PKN STAN. Ketiga, pelatihan jangka pendek tentang keterampilan pengelolaan keuangan negara bagi ASN ditempat/Pemda yang bersangkutan.

Para Sekretaris Daerah yang hadir juga menyampaikan persetujuannya atas program yang digagas oleh Edward Nainggolan, serta akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Malut untuk selanjutnya berkomunikasi dengan Menteri Keuangan terkait mekanisme/ pelaksanaan pendidikan dan beasiswa, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait formasi pegawai. Dalam pertemuan tersebut, Edward Nainggolan juga menyampaikan rencana kegiatan Sosialisasi/perkenalan dan try out (uji coba tes masuk) pendidikan PKN STAN ke SMA/SLTA di Kota Ternate yang akan dilaksanakan mulai bulan Januari 2019.

Selanjutnya akan dilakukan bimbingan belajar yang intensif untuk siswa yang masuk 20 besar dari hasil try out.

Menutup pertemuan tersebut, Edward menyampaikan harapannya semoga rencana kegiatan yang disusun dapat terlaksana dengan baik dan dapat menjadi sumbangsih Perwakilan Kementerian Keuangan dan IKANAS STAN Wilayah Maluku Utara bagi kemajuan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM si wilayah Provinsi Maluku Utara.(tr-01/lex)

Pemkot Ternate Terancam Pidana Terkait Status Kediaman Gubernur Editor : Irman Saleh Peliput: Rusdi Abdurahman SOFIFI – Polemik kepemilikan rumah dinas Gubernur Malut di Kelurahan Kalumpang, Ternate, antara Pemprov dan Pemkot Ternate, berbuntut panjang. Pemprov menemukan fakta baru ketika Pemkot Ternate mengklaim sebagai pemilik sah dari aset tersebut.

Fakta yang ditemukan Pemprov menyebutkan, Pemkot Ternate membayar tanah yang di atasnya dibangun rumah dinas gubernur itu. Kabarnya Pemkot membayar tanah itu dari seseorang bernama Lopen.

Kepala BPKPAD Malut, Bambang Hermawan menjelaskan, Lopen yang mengklaim pemilik lahan pernah menggugat Pemprov. Proses gugatan yang berlanjut hingga pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA), dimenangkan Pemprov. Sehingga itu, status tanah tersebut sah milik Pemprov. Kata Bambang, jika Lopen

ingin menjual tanah itu ke Pemkot, harus membuat gugatan baru dan menghadirkan bukti baru. “Sekarang tiba-tiba dilakukan jual-beli tanpa sepengetahuan Pemprov. Ini perbuatan hukum dan sanksinya adalah pidana, karena melakukan belanja terhadap tanah yang bukan pada pemiliknya,” jelas Bambang menegaskan, kemarin (16/1). Setelah informasi itu terungkap, Bambang menganggap Pemkot Ternate melakukan perbuatan melawan hukum yang berkonsekuensi pidana, karena membeli tanah ke bukan pemiliknya.

Menurut Bambang, terkait bangunan di lahan tersebut, awalnya milik Pemerintah Kabupaten Malut, sebelum status kabupaten pindah ke Halmahera Barat (Halbar). Tetapi hanya bangunan yang terletak di bagian kanan. Sedangkan kediaman gubernur di bagian kiri dibangun menggunakan APBD Provinsi ketika Thaib Armaiyn menjabat Gubernur Malut.

“Harusnya Pemkot mengajukan permohonan ke Pemprov, agar dibuat persetujuan DPRD barulah diserahkan. Sekarang ini Polda menempati sementara, karena menyampaikan

Berupaya Tingkatkan SDM Kelola Keuangan

SDM: Suasana pertemuan Kanwil Perbendaharaan dengan para Sekretaris Daerah

TERNATE - Berawal dari kenyataan bahwa masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang mengelola keuangan negara di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) berinisiatif mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasinya melalui kerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. PKN STAN merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Keuangan yang

mendidik mahasiswa siap pakai di bidang pengelolaan keuangan negara dengan jenjang Diploma I, III dan IV. Dalam rangka mewujudkan kerja sama dengan PKN STAN, Kanwil DJPb Malut telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Malut, terakhir pada Rabu (16/1) bertempat di Aula Kanwil DJPb Malut, yang membahas rencana detail peningkatan

Harga Kopra Anjlok,Warga Miskin Bertambah Kelurahan Kalumpang, Ternate, SOFIFI – Gubernur Malut, Abkemarin (16/1). dul Gani Kasuba baru menyadari Ia mengatakan, Pemprov menabahwa anjloknya harga Kopra meruh perhatian pada Pulau Halmaningkatkan kemiskinan. Pernyataan hera. Gubernur berjanji akan orang nomor satu di Pemprov ini membangun jalan lingkar yang sekaligus menanggapi data dari menghubungkan desa ke desa Badan Pusat Statistik (BPS) terkait di Pulau Halmahera. Upaya ini bertambahnya jumlah kemiskinan termasuk memperhatikan nasib di Malut. petani kelapa, karena sebagian Menurutnya, untuk menekan besar petani kelapa berada di Pulau angka kemiskinan, pemerintah haHalmahera. “Kalau sudah dibangun rus mengintervensi pasar, termasuk jalan lingkar, maka biasa angkut Komemperjuangkan agar pendapatan pra sudah menjadi mura. Memang petani kelapa tidak di bawah stansekarang ini harga Kopra sudah naik dar. Sementara ini Pemprov beru- ABDUL Gani Kasuba ke Rp 4000 per kilogram dan Rp paya mendatangkan perusahaan industri untuk mengolah kelapa agar memiliki 5000. Berkat desak masyarakat melalui demonnilai jual. Industri yang didatangkan nanti tidak strasi, pemerintah bisa bekerja,” katanya.

Lanjut Abdul Gani Kasuba, kabupaten/kota hanya terfokus pada pengolahan kelapa menjadi Kopra, tetapi diolah untuk dijadikan barang di luar Pulau Halmahera tetap menjadi prioritas lain. “Sepertinya tempurung yang harus diolah dalam pembangunan. Hanya saja dilakukan beragar memiliki nilai jual, begitu juga sabutnya. tahap. Gubernur juga berjanji mengundang Bupati Jadi Pemprov tidak diam. Kami terus berupaya, dan Wali Kota se-Malut untuk membahas penantermasuk mengintervensi pasar agar menaikkan ganan anjloknya harga Kopra. “Intinya pemerintah harga Kopra,” ujar Abdul Gani Kasuba usai keg- harus bangun kawasan industri. Tanpa itu, mustaiatan penyerahan DIPA di kediaman Gubernur, hil harga Kopra bisa stabil ,” tutupnya. (udy/lex)

8

HARIAN

SAMBUNGAN ETALASE

MALUT POST

...USBN Samb Hal. 1 Namun terkait dengan soal ujian, untuk USBN terdapat soal Pilihan Ganda (PG) sebanyak 90 persen dan soal uraian sebanyak 10 persen. Selain itu, masih ada soal dari pusat sebanyak 20-25 persen. Sisanya, 75-80 persen adalah soal USBN yang disusun oleh masing-masing guru di satuan pendidikan yang dikonsolidasikan oleh MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja Pondok Pesantren Salafiyah.

Untuk soal UN sendiri, 100 persen disiapkan oleh pusat. Semua soal dalam bentuk Pilihan Ganda, kecuali soal Matematika SMA/MA, SMK/MAK dan Paket C/Ulya yang terdiri atas pilihan ganda dan isian singkat. Demikian juga untuk soal yang berorientasi pada penalaran tingkat tinggi (HOTS), masih diterapkan dalam UN 2019.

Untuk SMA/MA program IPA, IPS, dan Bahasa mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia sebanyak 50 soal dengan alokasi waktu 120 menit, Bahasa Inggris 50 soal dengan alokasi waktu 120 menit, Matematika 40 soal dengan alokasi waktu 120 menit, dan mata ujian pilihan 40 soal dengan alokasi waktu 120 menit. Sementara untuk SMK/SMAK pun sama saja, hanya mata ujian pilihan digantikan dengan teori kejuruan sebanyak 40 soal dengan alokasi waktu 120 menit.

Begitu pula untuk SMP, MTs, SMPTK, dan SMPLB yang digantikan dengan IPA sebanyak 20 soal dengan alokasi waktu 120 menit.

Bahasa Inggris untuk SMA dan SMK terdiri atas 15 soal listening, comprehension, atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu, dan 35 soal pilihan ganda. Sedangkan Matematika untuk SMA dan SMK terdiri dari soal pilihan ganda dan isian singkat.

Kebijakan Khusus Pada kanal BSNP Indonesia dijelaskan bahwa pelaksanaan UN 2019 akan

...GOLKAR Samb Hal. 1 Kepada Malut Post, Alien membenarkan hal itu.

“Ketua Umum Partai Golkar sudah menolak melakukan musdalub sebagaimana tuntutan Hamid Usman cs,” ungkapnya melalui sambungan telepon, Rabu (16/1).

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga juga meminta Alien tetap menjadi nakhoda Golkar Malut. “Jadi tidak ada musdalub, Golkar Malut tetap punya kepemimpinan, karena saya masih sah menjadi ketua. Tidak seperti yang dituduhkan sebelum-sebelumnya,” terang Alien.

Pesan lain yang disampaikan Airlangga kepada Alien adalah terus menguatkan konsolidasi internal dan eksternal. Jangan lagi ada perpecahan dalam kepengurusan, sehingga partai bernomor urut 4 ini tetap kuat dan menang hadapi pemilihan legislatif serta pemilihan presiden. “Saya bertemu langsung dengan Ketum di Kantor Kementerian Perindustrian Selasa kemarin. Jadi saya mengimbau kepada semua kader partai, rapatkan barisan untuk fokus kemenangan,” tukas adik Langkah konsolidasi yang telah mulai dilakukan Alien adalah di Halmahera Utara. Ketua Golkar Halut yang juga Bupati Halut, Frans Manery, me-

KAMIS, 17 JANUARI 2019

dilakukan dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Harris Iskandar selaku Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS mengatakan bahwa pelaksanaan UNBK untuk pendidikan kesetaraan program paket C dan paket B mencapai 97 persen pada tahun 2018.

Target pelaksanaan UNBK di tahun 2019 ini akan dijalankan 100 persen.

Hal ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan Balitbang dan Direktorat terkait di Kemendikbud dan Kementerian Agama. Untuk SMA/ MA, SMK, dan Paket C ditargetkan 100 persen UNBK. Sedangkan untuk jenjang SMP ditargetkan 85 persennya UNBK, dan jenjang MTs serta Paket B ditargetkan 100 persen UNBK. Dijelaskan juga bahwa, POS UN 2019 ini memuat kebijakan untuk pelaksanaan UN di daerah terdampak gempa, seperti di Lombok dan Sulawesi Tengah. Terdapat kebijakan khusus untuk pelaksanaan UN di daerah terkena dampak gempa. “Secara teknis, Direktorat terkait dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dan akan terus berkoordinasi dengan daerah berdampak gempa ini,” katanya seperti dilansir dari Liputan6.com.

Sekretaris BSNP Kiki Yuliati mengatakan, POS USBN dan UN telah diedarkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, Kanwil Kemenag, Balitbang, dan Direktorat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Selanjutnya BSNP bersama Balitbang akan melaksanakan sosialisasi kebijakan USBN dan UN 2019.

Sementara Totok Suprayitno selaku Kepala Balitbang dalam kapasitasnya mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyampaikan agar UN tahun pelajaran 2018/2019 ini dilaksanakan dengan baik dan penuh integritas. Totok juga mengatakan bahwa pemanfaatan hasil UN untuk perbaikan proses pembelajaran masih belum optimal.(lip6/kai)

mang merupakan loyalis Alien. “Jadi jangan lagi ada kader yang terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang suka tidak punya niat membesarkan partai.

Mereka hanyalah manusia pembohong yang ingin partai ini gagal meraih kemenangan,” tukasnya.

Pertemuan Alien dengan Ketum Golkar bisa jadi mimpi buruk bagi Hamid Usman. Pasalnya, bukan tak mungkin Alien akan langsung mendepaknya dari posisi Sekretaris begitu kembali ke Malut. Hamid yang dikonfirmasi kemarin mengaku tahu pertemuan tersebut. “Kehadiran Alien dan Arifin (Djafar) di DPP untuk mengusul adanya penyegaran di internal partai. Mereka mau usulkan dilakukan penyegaran di internal pengurus,” katanya kemarin.

Meski begitu, Hamid yang saat ini sudah mendeklarasikan diri sebagai Pelaksana Harian Ketua Golkar Malut masih percaya diri akan posisinya. Dia punya keyakinan berbeda bahwa keinginan penyegaran pengurus itu bakal ditolak Ketum. Optimisme Hamid ini karena DPP tengah fokus untuk musdalub seperti yang ia usulkan. “Tidak akan terjadi.

Tidak akan diakomodir DPP. Tidak ada dalam sejarah dilakukan penyegaran partai. DPP saat ini fokus persiapkan musdalub yang kami usulkan,” pungkasnya.(udy/tr-01/kai)

...ARMAN Samb Hal. 1

Arman dihadirkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk persidangan dengan terdakwa mantan atasannya, Bupati Kepsul periode 2005-2015 Ahmad Hidayat Mus. Untuk bisa menghadirkan Arman, penyidik KPK bahkan jauh-jauh menjemput narapidana kasus korupsi pembangunan landasan pacu Bandara Emalamo Sanana itu dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana. Dibawa dari Sanana dengan menggunakan kapal, Arman dan dua penyidik KPK, Arifuddin dan Suparyadi, tiba di Pelabuhan A. Yani Ternate sekira pukul 10 pagi kemarin. Mereka menumpangi KM Aksar Saputra 09. Tak ada pengawalan apapun untuk mantan Penjabat Bupati Pulau Taliabu itu.

Saat diwawancarai doorstop, Arman mengaku langsung diberangkatkan ke Jakarta hari itu juga. Dia membenarkan dirinya diminta bersaksi dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 3,4 miliar tersebut. “Iya, saya jadi saksi,” katanya singkat sambil terus berlalu bersama penyidik.

Arman merupakan saksi kesekian yang dihadirkan JPU. Dia diduga mengetahui jelas proses pembebasan lahan yang tidak sesuai prosedur itu. Arman juga bertindak sebagai pengarah panitia

...DIPA Samb Hal. 1

Betapa tidak, baru di pertengahan Januari, seluruh SKPD telah mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Gubernur. Pemprov pun dipastikan akan memulai belanja APBDnya bulan ini juga.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan tahun anggaran 2018, tahun ini tahapannya jauh lebih awal. Pada 2018, belanja APBD baru bisa terlaksana bulan Maret. Penyerahan DIPA kemarin (16/1) dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kinerja SKPD yang memiliki pagu tertinggi secara simbolis. Ada enam SKPD dengan pagu anggaran tertinggi, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Gani Kasuba menegaskan, SKPD yang mengelola pagu anggaran besar tidak perlu bergembira. Sebaliknya, mereka harus berhati-hati. Sebab semakin banyak anggaran yang dikelola, semakin tinggi pula risikonya. “Karena itu saya pesankan, jangan bergembira tapi kerja dengan hati-hati dan mempedomani aturan. Jangan sampai amanah rakyat ini salah dimanfaatkan dan berisiko hukum atau mendapat sorotan publik. Karena itu, sekali lagi saya ingatkan enam SKPD harus berhati-hati,” pintanya.

Gubernur dua periode ini juga meminta seluruh SKPD dalam bekerja hati dan pikirannya harus selalu menyadari bahwa dirinya diawasi. Baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan, DPRD, juga masyarakat. Selain itu, pimpinan SKPD juga tidak boleh bekerja sendiri, tapi membagi kerja dengan kepala bidang.

“Dengan begitu beban kerja menjadi ringan. Jangan ada lagi menggunakan sistem pilih kasih, hanya bidang tertentu yang dipakai. Dengan begitu, tidak ada

...MELAYU Samb Hal. 1 Ada 12 rumah khas Melayu di kampung tersebut. Namun, rumah Cikgu Amir bisa dibilang paling menonjol di kampung yang disebut sebagai kampung Melayu tersisa di Kuala Lumpur itu.

Selain karena faktor usia yang sudah mencapai lebih dari satu abad, juga luas lahannya. Dari jauh, rumah yang berdiri di lahan yang berukuran 8 x 100 meter tersebut terlihat seperti baru. Namun, ternyata itu karena baru dicat. Jika dilihat dari dekat, lubang rayap berada di mana-mana.

Khususnya di bagian daun jendela. Bahkan, beberapa daun jendela sudah tidak bisa ditutup rapat. Sebab, ada beberapa bagian yang terlepas di sisi-sisinya. Tiang penyangga rumah cikgu sudah diganti menjadi beton cor. Sebab, kolong rumah dipakai untuk kontrakan sebanyak empat pintu. Pada masanya dulu, bagian bawah rumah panggung Melayu dibiarkan begitu saja. Namun, sekarang kebanyakan bagian bawah sudah ditembok. Lalu dijadikan ruang keluarga, bahkan disewakan untuk kamar kos atau kontrakan.

Perubahan itu sekaligus menandai perubahan lanskap kampung-kampung khas Melayu, etnis mayoritas di Malaysia.

Mengutip Biro Statistik Malaysia, per 2017 etnis Melayu mencapai 68,8 persen.

Namun, di ibu kota Kuala Lumpur, keberadaan kampung-kampung Melayu dengan ciri khas rumah-rumah panggung tradisional terus tergusur derap modernitas. Kampung Kerinchi dan Kampung Abdullah Hukum contohnya.

Kampung Bharu bisa dibilang sebagai the last man standing. Kampung itu hanya berjarak sekitar 800 meter dari Menara Kembar Petronas, ikon kebanggaan Malaysia. Menjangkau kampung itu tidak terlalu sulit. Dari Stasiun KL Sentral, bisa menggunakan LRT (Rapid KL) ke arah Gombak.

Kemudian turun di Stasiun Kampung Baru. Jika dihitung dari stasiun KL Sentral, jaraknya hanya empat stasiun. Dari Stasiun LRT Kampung Baru, tinggal jalan kaki sekitar 1 km. Patokannya, berjalan ke arah Masjid Jami Kampung Baru. Posisi

pengadaan tanah, Kuasa Pengguna Anggaran, dan perwakilan Pemkab Kepsul dalam proyek tersebut.

Kehadiran Arman Sangaji dalam persidangan juga dibenarkan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Muji Raharjo Drajat Santoso. Muji menjelaskan, kehadiran narapidana atas nama Arman Sangaji tersebut dalam rangka criminal justice system atau penegakan hukum secara terpadu antara pihak-pihak penegak hukum, baik dari lingkungan pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan termasuk KPK. Tujuannya adalah untuk memudahkan segala pengurusan atau persidangan agar cepat, lancar dengan biaya murah. “Memang benar, napi di Lapas Sanana yang bernama Arman Sangaji yang dihukum 6,5 tahun itu dipinjam oleh KPK untuk menjadi saksi di perkara AHM dan ZM,” akunya saat ditemui kemarin (16/1).

Muji menjelaskan, prosedurnya adalah KPK sebelum meminjam narapidana pasti sudah meminta izin secara tertulis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas). Ia menegaskan, pengeluaran Arman Sangaji dari Lapas sudah dilakukan secara resmi berdasarkan surat perintah dari Dirjenpas kepada Lapas Sanana. “KPK sudah menyurat ke Dirjen. Karena itu syarat pertama napi bisa dipinjamkan ke luar provinsi dalam

rangka persidangan maupun rekonstruksi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Berdasarkan ketentuan dalam standar operasional prosedur (SOP), napi hanya diberikan izin selama satu hari. Namun karena jarak antara Sanana dan Jakarta sangat berjauhan maka dimungkinkan dipinjam selama persidangan. Namun narapidana tersebut harus dititipkan di Lapas terdekat. “Koordinasinya seperti itu. Jadi berapa hari dipinjam itu tergantung kapan selesai sidang,” ujarnya.

Muji menuturkan, surat izin dalam rangka meminjam napi Arman Sangaji diberikan oleh KPK ke Dirjenpas pada 7 Januari 2019. Dirjen menyetujui surat KPK tersebut pada 9 Januari 2019.

“Nanti kalau sudah selesai sidang maka KPK akan antar kembali napi tersebut ke Lapas semula. Jadi selama dipinjam, masalah pengamanan, pengawalan dan tanggung jawab semua ada pada KPK. Kami hanya memberi fisik napi itu disertai dengan berita acaranya,” tandasnya.

AHM dan adiknya Zainal Mus (ZM) saat ini tengah mendekam di rumah tahanan KPK. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka 2018 lalu setelah kasus tersebut diambilalih lembaga antirasuah itu dari Polda Malut. Kakak beradik ini diduga merugikan negara sebesar Rp 3.448.900.000. Kamis (17/1) hari ini keduanya akan kembali menjalani lanjutan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.(cr-04/kai)

pegawai meskipun bawahan merasa tidak dipakai,” sambungnya.

Sebaliknya, SKPD dengan pagu anggaran kecil diminta berkomunikasi dengannya jika anggaran dirasa tidak cukup dalam menjalankan fungsi pelayanan.

“Sehingga ke depan bisa ditambah,” tukas AGK. Sementara Kepala BPKPAD Bambang Hermawan saat menyampaikan laporannya mengatakan, penandatanganan kinerja dilakukan karena adanya penerapan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) atau remunerasi. Alhasil harus memperhitungkan perilaku kinerja dan kehadiran pegawai.

Mantan Kepala Inspektorat ini juga menjamin anggaran tahun 2019 tidak akan mengalami defisit lagi. Pasalnya, pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan senilai Rp 300 miliar hanya mengalami kenaikan sebesar 10 persen dari realisasi tahun 2018. “Meski naik 10 persen, tapi itu diyakini pasti bisa tercapai. Karena telah melalui perhitungan yang matang,” terangnya.

Sementara dana perimbangan, lanjut Bambang, ditetapkan Rp 2,281 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp 30 miliar. “Khusus lain-lain pendapatan yang sah ini, kami kurang optimis dari pendapatan sektor pertambangan. Namun saat ini, DPRD telah gencar melakukan sosialisasi terhadap regulasi tentang hak daerah. Karena itu, butuh tindak lanjut dari SKPD teknis yakni Dinas Pertambangan, sehingga bisa memberikan sumbangsih terhadap pendapatan daerah,” papar dia.

Dari sisi belanja, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2,705 triliun.

Belanja tidak langsung (BTL) senilai Rp 1,275 triliun dan belanja langsung (BL) Rp 1,478 triliun. Sementara surplus yang disediakan untuk pembayaran utang pada pihak ketiga dianggarkan senilai Rp 37 miliar dari total sisa utang Pemprov 2018 senilai Rp 36,5 miliar. “Ditargetkan pada bulan Januari ini juga utang pihak ketiga sudah mulai diselesaikan,” terangnya. Pada kesempatan itu, Bam-

bang juga membacakan enam dinas dengan perolehan pagu anggaran tertinggi. Pada posisi pertama ada Dikbud dengan anggaran sebesar Rp 616 miliar.

Lalu PUPR dengan total pagu sebesar Rp 309 miliar, Disperkim Rp 139 miliar, dan Sekretariat DPRD Rp 110 miliar. “Ini Sekretariat DPRD pagunya mengalahkan Sekretariat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur meskipun digabung sekaligus. Kami harapkan pengelolaannya bisa berhati-hati terutama tingkat kepatuhan, sehingga tidak bermasalah,” terangnya.

Selanjutnya Dinkes yang berada pada posisi kelima SKPD dengan nilai pagu Rp 77 miliar. “Sementara BPKPAD menempati urutan keenam dengan pagu tertinggi seluruh SKPD yakni sebesar Rp 42,788 miliar. Hanya saja BPKPAD memiliki tanggung jawab terhadap 10 Samsat pada kabupaten/kota,” pungkasnya.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Malut M. Ali Azhar saat menyampaikan sambutan menegaskan DIPA yang diterima masing-masing SKPD bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Yakni pertanggungjawaban secara formil lengkap dan materil kegiatannya benar-benar dilaksanakan. “Jangan ada yang fiktif atau mark up untuk masuk ke kantong pribadi. Kalau sampai terjadi berurusan dengan BPK dan penegak hukum,” tegasnya.

Jika aspek materil dan formil terpenuhi, saat pemeriksaan meski ada temuan biasanya hanya bersifat administratif dan dapat terhindar dari masalah pidana. “Saya kira semua sudah paham, karena sudah lama dalam pengelolaan keuangan. Saya berharap Malut bisa mengelola keuangan untuk mencapai cita-cita kemakmuran rakyat,” urainya sembari mengatakan tahun lalu Pemprov hanya bisa memperoleh opini Wajar. Dengan Pengecualian (WDP) dalam pengelolaan keuangan, diharapkan tahun ini bisa meningkat melalui kerja keras dari Inspektorat, BPKPAD dan SKPD.(udy/adv/kai)

permukiman warga Melayu di Kampung Bharu memanjang, mengikuti Jalan Raja Muda Musa selepas rumah susun (rusun) Kampung Baru. Menurut beberapa literatur, banyak tokoh terkenal yang lahir dari Kampung Baru. Di antaranya, penyanyi legendaris Malaysia S.M. Salim. Kemudian, Dato Seri Suleiman Mohamad yang pernah menjadi wakil menteri penerangan.

Safar pernah mendengar cerita bahwa rumah cikgu yang menghadap ke utara itu sudah berumur 104 tahun. “Awalnya, dulu daerah sini hutan,” katanya. Alasan warga Melayu membangun rumah panggung adalah menghindari hewan buas. Sejak berdiri, rumah tersebut sudah direnovasi lima kali. Menurut Safar, bagian lantai rumah Cikgu Amir sudah bukan papan kayu lagi. Melainkan telah menggunakan lantai beton dan dikeramik.

Pada hari-hari tertentu, misalnya akhir pekan, banyak wisatawan yang berkunjung. Untuk sekadar berfoto di pelataran rumah Cikgu Amir yang bisa menampung sampai 10 mobil. Sebab, rumah Cikgu Amir menjorok agak ke belakang. Dari pelataran tersebut, dua kontras bisa disatukan: rumah panggung tradisional dan bangunan-bangunan modern bertingkat.

Termasuk, Menara Kembar Petronas.

“Kalau lagi ramai, parkiran ini sampai penuh,” tuturnya. Hamzah, pria 64 tahun yang sehari-hari berjualan koran persis di seberang rumah Cikgu Amir, mengenang, kampung-kampung Melayu tergusur sejak periode 1970-an. Itu seiring kian cepatnya derap pembangunan di negeri jiran Indonesia tersebut. “Rumah saya tak jauh dari sini. Dekat Masjid Jami Kampung Bharu,” kata Hamzah, yang lahir dan besar di kawasan tersebut. Eksistensi Kampung Bharu sebagai kampung khas Melayu juga entah bakal bertahan berapa lama. Saat Jawa Pos berbincang dengan Hamzah, bunyi pukulan palu dari proyek gedung bertingkat Legasi Kampong Bharu terus bersahutan.

Seolah mengirim pesan kepada warga kampung, “Kalian korban berikutnya.”

Hamzah menceritakan, ada beberapa rumah adat Melayu yang dibiarkan begitu saja. Sementara itu, para pemiliknya pindah ke kawasan lain. “Dulu minum

air di masjid jamik itu masih terasa segar.

Sekarang beda,” katanya.

Dari kediaman Cikgu Amir, Jawa Pos melanjutkan perjalanan ke timur. Ternyata, selepas proyek pembangunan gedung bertingkat Legasi Kampong Bharu, ada beberapa rumah khas Melayu yang masih berdiri kukuh. Di antaranya, rumah yang ditinggali Azyzah Abdul Macid. “Saya di sini menyewa. Sudah menyewa rumah ini lama sekali,” kata perempuan 64 tahun itu di sela-sela menjemur baju.

Biaya sewa rumah tersebut 800 ringgit (Rp 2,7 juta) setiap bulan. Ruangan di atas panggung digunakan untuk ruang keluarga dan kamar tidur. Sementara itu, bagian bawah digunakan sebagai ruang makan.

Lantai rumah panggung tersebut masih berupa papan-papan kayu. “Saya lapisi tikar,” katanya.

Azyzah mengaku betah tinggal di sana.

“Tinggal di rumah panggung khas Melayu mengingatkan ketika masih kecil dahulu,” tutur dia. Dulu di seberang rumahnya tersebut ada pasar yang sangat ramai. Juga, ada kedai kopi dan makanan khas Melayu.

Salah satu makanan khas yang paling populer adalah nasi lemak.

Di Jakarta, nasi lemak itu mirip nasi uduk. Lauknya ikan teri dan telur, dilengkapi dengan mentimun dan kacang tanah goreng. Namun, setelah ada pembangunan gedung bertingkat, pasar yang dahulu ramai, menjadi jujukan warga untuk berbelanja, sudah tidak ada lagi. “Sekarang jadi apartemen,” katanya.

Azyzah menambahkan, sampai saat ini Kampung Baru memiliki julukan sebagai surganya kuliner. Sebab, pada malam hari banyak warung yang menjajakan makanan. Bukan hanya makanan Malaysia. Ada pula kuliner Indonesia seperti masakan Padang. Juga, sajian khas dari India dan Timur Tengah. “Sore hari menjelang magrib ramai sekali,” tuturnya.

Sayang, Jawa Pos tak bisa menunggu sampai sore tiba. Untuk melihat seberapa ramai pusat jajanan itu sekaligus menghayati denyut kampung Melayu yang tersisa tersebut di malam hari. Sebelum tergusur derap kemajuan Kuala Lumpur. (jpc/kai)

HUKUM & KRIMINAL

HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 17 JANUARI 2019

9

Mantan Kadis PU Taliabu Dituntut 6 Tahun Diduga Korupsi Dana Proyek Jalan Kawalo-Tabona Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pulau Taliabu, Abdul Halik Pora menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, kemarin (16/1). Pada sidang tersebut Halik sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran proyek pembangunan jalan Kawalo-Tabona di Kabupaten Taliabu tahun 2015 senilai

Rp 13 miliar. Dalam kasus ini, Halik diseret bersama Direktur Utama PT Wildan Anggana Mandiri, Munajir Ahmad. Pada sidang yang dipimpin hakim Martha Maitumu itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kedua terdakwa masing-masing 6 tahun penjara.

JPU Akbal Puram dalam tuntutannya menyatakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ditemukan hal-hal yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, kedua terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Abdul Halik Pora disebut melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Kadis PU Pulau Taliabu itu juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 6 bulan penjara.

Sementara, dalam berkas tuntutan Munajir Ahmad, JPU menyebutkan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Munajir Ahmad selama 6 tahun penjara. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider 6 bulan penjara,” kata JPU. Direktur Utama PT Wildan Anggana Mandiri itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3 miliar lebih. Jika uang pengganti itu tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta untuk mem-

bayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Hal-hal yang memberatkan adalah kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa Abdul Halik Pora selaku pejabat negara seharusnya menjadi panutan serta menjadi contoh yang baik. “Hal yang meringankan adalah kedua terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Serta telah dikembalikan kerugian negara oleh saksi almarhum Rizal Adam sebesar Rp 7,5 miliar,” kata Jaksa. Sidang dilanjutkan pekan depan (23/1) dengan agenda pleidoi (pembelaan) dari kedua terdakwa.(cr-04/lex)

PENYIDIKAN Berkas Tanda Tangan Palsu P19 TERNATE - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Malut masih memenuhi petunjuk jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi (kejati) Malut kasus dugaan pemalsuan tanda tangan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017-2018.

Kabid Humas AKBP Hendri Badar Polda, AKBP Hendri Badar mengatakan, berkas perkara pemalsuan tanda tangan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai itu mengalami pengembalian berkas perkara dari jaksa peneliti.

“Jadi sementara oleh penyidik sedang diperbaiki dan dipenuhi petunjuk-petunjuk dalam P19 itu,” katanya, kemarin (15/1).

Hendri menjelaskan, dalam surat P19 yang dikembalikan oleh jaksa peneliti itu mengandung beberapa persyaratan yakni persyaratan formil dan materil.

“Masih ada keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga beberapa dokumen,” katanya. Sekadar diketahui, dalam kasus itu, penyidik Dit Reskrimum Polda telah melakukan pemeriksaan terhadap Sekda kabupaten pulau Morotai Muhammad Karie dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai. (cr-04/lex)

SEMENTARA ITU Kepala Kemenkum HAM Ikut Pendidikan Lemhannas TERNATE - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Malut), Nofly merupakan salah satu dari 23 peserta yang dinyatakan lulus menjadi calon peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LIX tahun anggaran 2019 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

Hal itu tertuang dalam surat Gubernur Lemhannas RI nomor R/05/14/22/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019. “Alhamdulillah saya lulus,” kata Nofly kepada Malut Post, kemarin (16/1).

Ia menjelaskan berdasarkan surat Gubernur Lemhannas RI itu, upacara pembukaan pendidikan akan dimulai pada 22 Januari 2019 mendatang. Pada hari tersebut, pendidikan juga langsung dimulai dan berakhir pada 22 Agustus 2019.

“Pendidikannya berlangsung selama 7 bulan. 1 bulan pertama off kampus dan 6 bulan berikutnya on kampus,” tuturnya. Selama mengikuti pendidikan di Lemhannas, Nofli menegaskan dirinya akan menunjuk Kadivpas Kemenkum HAM Malut sebagai pelaksana harian (Plh). (cr-04/lex)

INTEGRITAS: Penandatanganan pakta integritas internal Kemenkum HAM belum lama ini

Kadivpas Warning Kalapas dan Karutan TERNATE - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM Maluku Utara, Muji Raharjo mewanti-wanti kepada seluruh Kepala Lapas dan Rutan dan pegawainya untuk tidak melakukan perbuatan pungutan liar (Pungli) di masingmasing unit pelaksanaan teknis (UPT). “Saya ingatkan bahwa jangan coba-coba lakukan perbuatan pungli,” katanya kepada Malut Post, kemarin (16/1). Muji menjelaskan,

pada 2019, pihaknya berkewajiban untuk mendorong unit pelaksanaan teknis terutama pada 5 Lapas dan 2 kantor Imigrasi yang ada di Malut menciptakan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bersih birokrasi melayani (WBBM) sebagaimana yang telah dideklarasikan saat penandatanganan pakta integritas janji kinerja beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan dalam janji kinerja itu berisi lima poin penting yakni agar menjadikan wilayahnya menjadi

WBK dan WBBM. Selalu meningkatkan kompetensi pengetahuan dengan segala macam pembelajaran yang dilakukan. Melakukan budaya kerja yang baik dengan membentuk kolaborasi yang kuat baik instansi di internal maupun instansi lain.

ASN harus sebagai perekat bangsa dengan mempertahankan 4 pilar bangsa. Menjadikan Kementerian hukum dan HAM berbasis teknologi.

“Hal itu agar semua layanan Kemenkumham memiliki standar operasional prosedur (SOP),” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Muji, apapun yang akan dilakukan akan bersih dari segala macam penyimpangan termasuk pungli dan gratifikasi.

Kanwil Kemenkum HAM juga telah membuat ruang akses pengaduan

secara terbuka yang bisa diakses oleh semua pihak.

“Kalau ada pelayanan kami yang tidak benar maka bisa dilaporkan ke masing-masing nomor yang dipasang di semua UPT,” ungkapnya. Ia menegaskan, bila ke depan, ditemukan pegawai atau kepala Lapas dan Rutan yang melakukan perbuatan menyimpang seperti pungli maka akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami akan proses oknum-oknum yang diketahui melakukan penyimpangan. Dan kalau mengarah ke pidana maka kami serahkan ke penegak hukum. Kami tidak akan membantu oknum-oknum yang seperti itu,” tegasnya mengakhiri. (cr-04/lex)

Aniaya Istri, Oknum Polisi Diadili TERNATE - Oknum anggota kepolisian yang bertugas di Polres Tidore Kepulauan dihadirkan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, kemarin (16/1). Ia adalah SM alias Ajid. Ia dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam dakwaan JPU disebutkan, pada tanggal 4 Maret 2018, di rumah terdakwa di desa Maitara, Kota Tikep, peristiwa pidana itu bermula ketika saksi korban pergi ke kampung halamannya di Wakatobi, Sulawesi Tenggara untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya. Setelah sampai ke kampung halaman, terdakwa tidak lagi mengirim uang yang seharusnya menjadi tanggung jawab terdakwa selaku suami korban

yang menikah pada 11 September 2011. Kemudian pada November 2017, korban meminta uang kepada terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan duka karena paman korban meninggal dunia saat korban masih berada di kampung halaman sebesar Rp 500 ribu dan ditransfer melalui kakak ipar korban karena rekening korban sudah di blokir oleh terdakwa pada Januari 2016 dan gaji sudah tidak lagi diberikan sebagaimana tanggung jawabnya. “Sampai sekarang, terdakwa tidak lagi memberikan nafkah berupa gaji terdakwa kepada korban yang merupakan istri sah terdakwa. Lalu terdakwa mengirim uang itu melalui orang lain yakni saudari Vina melalui rekening atas nama Wa Oba yang bukan istri dari terdakwa sebesar Rp 500 ribu tanpa sepengetahuan korban. Dan antara

terdakwa dan korban sekarang sudah tidak serumah lagi,” ungkap JPU, Hadiman.

Tak hanya itu, terdakwa juga disebutkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Ketika itu, korban menginap di rumah Tante terdakwa menghampiri korban dan menyuruh korban untuk menandatangani surat kesepakatan bersama namun korban menolaknya dengan alasan menunggu orang tuanya. Kemudian terdakwa memukul korban di bagian punggung belakang. Dan hampir memukul kepala korban namun korban sempat menangkis.

Pada 6 Maret 2018, terdakwa kembali melakukan kekerasan dengan cara menendang paha korban bagian kanan dan melempar korban menggunakan ponsel dengan maksud agar korban menandatan-

gani surat kesepakatan bersama, tetapi korban menolak. Keesokan harinya, terdakwa kembali menemui korban untuk menandatangani surat kesepakatan bersama namun korban kembali menolak. Karena tidak puas, beberapa jam kemudian, terdakwa kembali menemui korban dan mencekik korban kemudian memaksa korban untuk menandatangani surat pernyataan namun korban tetap menolak dan akhirnya terdakwa melempar korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 4 UndangUndang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Rahmat Selang itu akan dilanjutkan pada pekan depan (23/1) dengan agenda eksepsi.(cr-04/lex)

Dua Pemuda Narkoba Disidangkan TERNATE - Dua terdakwa kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Ternate, kemarin (16/1). Kedua terdakwa itu adalah Reza Salman dan M Aldis Fahri. Sidang agenda pembacaan dakwaan itu dipimpin Hakim Rahmat Selang.

JPU Syamsudin Ishak dalam dakwaannya menyatakan kedua terdakwa pada 25 Agustus 2018, secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu (SS).

Penangkapan kedua terda-

kwa itu bermula dari personel Direktorat Narkoba Polda Malut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa satu Reza Salman sering melakukan transaksi jual beli narkotika.

Atas informasi itu, para saksi kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa satu Reza Salman di kediaman saudara Haris alias Alis (DPO) dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 2 sachet kecil.

Setelah diinterogasi, terdakwa Reza mengaku sabu-sabu itu diperoleh dari terdakwa dua M Aldis Fahri. Dimana sebelumnya terdakwa reza meminta kepada terdakwa M Aldis Fahri untuk dicarikan sabu. Kemudian, terdakwa M Aldis Fahri menghubungi

saudara Jaenal (Penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 800 ribu.

Setelah beberapa saat kemudian, saudara Jaenal menghubungi terdakwa M Aldis Fahri dan memerintahkan mengambil sabu-sabu yang disimpan dalam gulungan kertas yang diletakkan dibawa tempat duduk pangkalan ojek samping SMA Muhammadiyah di kelurahan Toboko.

“Selanjutnya terdakwa M Aldis Fahri menghubungi terdakwa Reza Salman untuk mengambil sabu-sabu tersebut,” kata Jaksa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1, atau kedua Pasal 112 ayat 1 atau ketiga Pasal 127 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (23/1) pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi,” tutup Ketua Majelis, Rahmat Selang. (cr-04/lex)

LOKAL SPORT

10

KAMIS, 17 JANUARI 2019

KLASEMEN SEMENTARA BABAK PENYISIHAN GRUP GRUP A TIM TUNAS SELATAN INDONESIA MUDA TOBOLEU FC TUNAS MUDA

M 2 3 3 3

M 2 2 2 -

S -

K 1 1 1 3

P 6** 6* 6 0

GRUP B TIM PS.PERSJAM KOBATAMA UIT TERNATE PS. TOPANS

M 3 2 3 2

M 2 -

S 1 2 2 1

K 1 1

P 7** 2 2 1

GRUP C TIM RR NINE BELBEN CITY PS. MARIO PS. BINTANG SELATAN

M 2 2 2 2

M 1 1 1 -

S 1 1 -

K 1 2

P 4 4 3 0

GRUP D TIM PS. ANNASER PS. BASTIONG PUTRA PS. KAYOA PS. TORNADO

M 2 2 2 2

M 1 1 -

S 1 1 2 -

K 2

P 4 4 2 0

GRUP E TIM TANAH TINGGI FC ASKAB HALSEL BINTANG KALUMATA FADILO SPORT

M 2 2 2 2

M 2 1 1 -

S -

K 1 1 2

P 6 3 3 0

GRUP F TIM INSPIRATOR CARASOSE PS.PORAM PS BINTANG UTARA GAMBESI UNITED

M 2 2 2 2

M 1 1 -

S 1 1 1 1

K 1 1

P 4 4 1 1

GRUP G TIM RIDHO PRATAMA RIMBAWAN TOBONA FC PUTRA SALAHUDIN

M 2 2 2 2

M 1 1 1 -

S 1 1 -

K 1 2

P 4 4 3 0

GRUP H TIM PLAYER HUNTER CARDOBA MAYOMA PUTRA ZHAN FC

M 2 2 2 2

M 1 1 1 -

S 1 1 -

K 1 2

P 4 3 4 0 KET: ** Juara Grup * Runner Up

SKUAD Tunas Selatan

Tunas Selatan PD di 16 Besar Tiga Tim Sudah Amankan Tiket Babak Selanjutnya TERNATE – Wali Kota Cup III yang diputar sejak akhir Desember lalu sudah memastikan tiga tim aman di babak 16 besar. Kepastian itu setelah ketiga tim ini sudah memainkan tiga laga di babak penyisihan grup. Ketiga tim yang sudah memastikan tiket 16 besar tersebut yakni, pool A diwakilkan oleh Tunas Selatan sebagai juara grup dan Indonesia Muda sebagai runner up.

Kemudian di pool B, baru Persjam yang sudah menggenggam tiket 16 besar dengan status juara grup. Sedangkan, tiga tim lainnya masih akan

bersaing untuk memperebutkan tempat kedua di grup B. Sebelumnya, turnamen ini dihadiri 32 tim yang dibagi dalam delapan grup. Masing-masing grup dihuni 4 tim untuk memperebutkan dua tempat, sebagai juara grup dan runner up untuk melanjutkan langkah ke babak knock out. Setelah tiga tim yang sudah memastikan lanjut di 16 besar, ada beberapa tim lainnya juga yang sudah berguguran. Grup A ada Tunas Muda dan Toboleu FC. Toboleu FC sebelumnya memang punya

peluang untuk lolos. Namun, persyaratan harus memenangkan pertandingan melawan Tunas Selatan kemarin dengan skor 5 gol. Syarat yang cukup berat tersebut tidak bisa dipenuhi Toboleu FC. Tim yang bermarkas di kelurahan Koloncucu ini hanya mengalahkan Tunas Selatan dengan skor tipis 1-0. Dengan selisih dan produktivitas gol yang dicapai Toboleu belum mampu mengantarkan Toboleu ke 16 besar.

Baca: TUNAS.. Hal 11

Mafia Bola Harus Diberi Hukuman Hingga Jera

IMAM Nahrawi

MENTERI Pemuda dan Olahraga (M (Menpora) Imam Nahrawi mengapresiasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola dalam memberantas kasus pengatura pengaturan skor.

Jangan ada lagi match fixing di sep sepakbola Indonesia.

Satgas Anti Mafia Bola bergerak bergera cepat dalam merespons laporan Manajer Manaje Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani, Indarya yang meraasa ditipu dalam laga-laga d di Liga 3.

Satgas itu telah meringkus dua pengurus pe PSSI, Johar Lin Eng, Dwi Irianto, satu sa wasit Nurul Safarid, dan bekas anggota komisi wasit Priyanto, serta wasit futsal An Anik Yuni Artika Sari.

Bol meneSelain itu, Satgas Anti Mafia Bola tapkan Vigit Waluyo sebagai tersangka. Peneta Penetapan itu didasarkan peng pengembank gan kasus dan keterangan dari Dwi Irianto alias Mbah Putih. pro Dalam prosesnya mun juga muncul terd lapor dengan inisial IB. Dia beka Ketua bekas B a d a n Li AmLiga a atir Ind donesia.

Serta terlapor H i dayat,

exco PSSI. Imam meminta agar Satgas Anti Mafia Bola bisa menentukan langkah-langkah yang dapat membuat efek jera bagi para pihak yang mencoba memainkan dan mengatur pertandingan.

“Kasus mafia bola terus mendorong bagaimana nanti Satgas menentukan langkahlangkah membuat efek jera yang mencoba mengatur pertandingan. Ini harus diakhiri,” ujar Imam saat ditemui usai menghadiri Manaqib Qubro di Pondok Pesantren Sirnarasa Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Rabu (17/1).

Imam juga berharap agar Satgas Anti Mafia Bola bisa terus bekerja secara cepat lagi. Selain itu, Imam mendorong PSSI untuk memaksimalkan peran dari Komisi Disiplin.

“Saya berharap Satgas melakukan langkahlangkah lebih cepat, juga memotivasi PSSI untuk mendorong komisi disiplin bertindak,” ujar dia. “Sekali lagi saya tegaskan harus segera diakhiri, supaya tercipta sportivitas, supaya rasa kebanggaan tercipta baik dari klub sepakbola maupun para suporter,” politisi PKB itu menegaskan.

Sebelumnya, salah seorang wasit asal Garut, Jawa Barat, Nurul Safarid juga diduga terlibat pengaturan skor pertandingan sepakbola Liga 3 antara Persebara Banjarnegara dengan Persekabpas Pasuruan. Nurul ditangkap personel Satgas Anti Mafia Bola di tempat kerjanya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (7/1).

Sementara itu, Satgas Anti Mafia Bola telah menerima 338 laporan terkait dugaan pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3. Empat kasus

di antaranya ditangani secara intens. Satgas Anti Mafia Bola menyebut dari 338 laporan itu, 73 di antaranya layak ditindaklanjuti. Mereka kemudian mengklasterkannya menjadi beberapa bagian.

Pembagian itu sesuai dengan jenis laporan, yakni terkait masalah pengurus, wasit pertandingan yang aneh, pemain yang aneh, dan tentang ancaman.

“Ini sudah mulai masuk ancaman pada beberapa orang sudah dilaporkan juga ke Satgas,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, kemarin.

Nah, dari 73 laporan itu, empat di antaranya didalami lagi dan saat ini dalam proses penyidikan.

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka mulai dari wasit Nurul Safarid, Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah, yang juga anggota exco PSSI Johar Lin Eng, anggota exco PSSI yang juga anggota komdis PSSI Dwi irianto, serta priyanto dan Anik Yuni Artika Sari. PSSI memanggil lagi Sekjen PSSI, Ratu Tisha, serta Wakil Ketua PSSI, Joko Driyono, anggota exco PSSI Papat Yunisal, dan bendahara PSSI Irfan.

Baca: MAFIA... Hal 11

RIFAL Lastori

Rifal Tak Terbebani Persaingan Ketat RIFAL Lastori menjadi salah satu pemain yang menghiasi pemusatan latihan Timnas Indonesia U-22 besutan Indra Sjafri di Jakarta. Ini adalah debutnya dipanggil menjalani TC dalam seleksi Timnas. Selama sepekan mengikuti TC, Rifal melihat persaingan cukup ketat. Apalagi, sektor gelandang merupakan sektor yang paling banyak memanggil pemain untuk diseleksi menuju Piala AFF U-22, Februari mendatang 2019.

Maka itu, Rifal mengaku tak terlalu memusingkan soal persaingan. Hanya saja, dia meminta agar semua pemain bersaing dengan sehat selama mengikuti pemusatan latihan. “Yang pasti bagi saya kita bersaing secara sehat, nanti ke depan urusan pelatih yang pilih,” kata Rifal. “Coach Indra belum ada omongan secara pribadi ke saya tapi kita harus berikan yang terbaik,” lanjutnya. Rifal juga mengungkapkan jika selama TC, dia cukup dekat dengan Sani Riski Fauzi. Mereka kerap bertukar pikiran dan pengalaman selama menjalani TC. Baca: RIFAL... Hal 11

KAMIS, 17 JANUARI 2019

...TUNAS Samb Hal. 10 Sementara, Tunas Mudah menjadi tim yang tidak produktif di turnamen Wali Kota Cup III musim ini. Pasalnya, dari tiga laga yang dimainkan di, Tunas Muda sama sekali tidak mengemas satu poin pun.

Kemudian, di grup B dipastikan UIT Ternate gagal melanjutkan langkah mereka di babak 16 besar. UIT yang sudah memainkan 3 laga baru mengemas 2 poin, hasil dari dua kali seri dan sekali kalah. Pada laga terakhir kemarin melawan PS Persjam, UIT hanya mampu berbagi angka karena hasil seri.

Sedangkan, PS Topans dan Kobatama baru akan memainkan laga terakhir sore ini. Tim yang menang yang akan mendampingi Persjam sebagai runner up pool B. Tunas Selatan sendiri merasa lega dan cukup percaya diri menatap laga di babak gugur nanti. Manajer Tunas Selatan, Iswandi Semarang mengaku timnya tetap optimis dan selalu percaya

...MAFIA Samb Hal. 10 Berdasarkan temuan dari Satgas Anti Mafia Bola dari hasil pemeriksaan tersangka terdahulu, yang melibatkan DI alias Mbah Putih. Ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan VW, makanya VW langsung tersangka.

Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni VW, yang saat ini sedang menjalani penahanan di LP Sidoarjo, dan DI atau Mbah Putih.

Peran VW selaku manajer PS Mojokerto Putra minta bantuan kepada Mbah Putih (DI) agar PSMP Lolos ke Liga 1. DI telah menerima uang dari saudara VW, berupa uang tunai Rp 50 juta sebagai DP, kemudian 25 juta melalui transfer rekening Mandiri, dan Rp 40 juta juga rek Mandiri.

Mantan manajer Perseba Super Bangkalan, Imron Abdul Fatah, melaporkan petinggi PSSI berinisial IB karena diminta uang Rp 115 juta seb-

...RIFAL Samb Hal. 10 “Saya paling dekat sama Sani Riski.

Kami sama-sama debut di timnas, dia enak diajak ngobrol juga,” jelasnya.

Selain itu, pemain kelahiran Halmahera Barat ini mengatakan siap beraksi bersama Borneo FC di Liga 1 2019. Baginya, sekarang waktu yang tepat untuk bermain di kompetisi level atas sepak bola Indonesia, setelah dua musim menjalani masa pinjaman di Liga 2 bersama PSIS Semarang (promosi ke Liga 1 2018) dan PSS Sleman (juara Liga 2 2018). Rifal Lastori ingin mencari pengalaman yang lebih kompetitif dan salah satu caranya adalah bersaing sehat dengan pemain senior di Borneo FC. “Yang pasti saya balik ke Borneo. Saya harus cari pengalaman lebih tinggi lagi sama senior-senior di tim. Saya senang bisa balik lagi dan saya pikir sudah saatnya main di level yang lebih tinggi,” tuturnya.

Penampilan konsisten Rifal di Liga 2 pun berujung pada pemanggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas U-22, sebagai persiapan menuju Piala AFF U-22 Februari mendatang di Kamboja. Karenanya, pemain 21 tahun itu pun siap bersaing menarik perhatian pelatih Indra Sjafri agar bisa masuk ke skuat utama.

“Yang pasti bagi saya kita bersaing secara sehat, nanti ke depan urusan pelatih yang pilih. Coach Indra belum

SAMBUNGAN tampil di setiap laga. Apalagi, di partai 16 besar ini sudah dipastikan bukan lagi lawan yang dianggap remeh. Timtim yang berhasil lolos ke babak gugur adalah tim kuat dengan materi dan kualitas pemain merata. Memang Tunas Selatan menjadi satu-satunya tim yang mengandalkan pemain muda.

Menurut Iswandi, Turnamen Wali Kota Cup ini, manajemen ingin mengasah kemampuan pemain mudah mereka di SSB. Karena itu, tim yang bermarkas di Kayu Merah ini sama sekali tidak menggunakan jasa pemain senior atau pun pemain profesional. Meski bermodalkan pemain muda, tetapi Tunas Selatan menatap partai 16 besar dengan semangat dan motivasi tinggi.

Iswandi mengatakan, Tunas Selatan belum mengetahui lawan mereka di partai gugur.

“Kami belum tahun lawan kami di 16 besar. Tapi yang jelas kami siap hadapi siapapun tim lawan kami. Karena di babak 16 besar ini ada babak gugur, jadi kami tetap tampil dengan percaya diri dan semangat yang tinggi,” kata Iswandi, kemarin. (yun)

agai syarat menjadi tuan rumah Piala Soeratin. Setelah disadari Desember 2018, ternyata pelapor merasa tertipu, padahal untuk menjadi tuan rumah tidak perlu mengeluarkan uang. Kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Polisi menduga ada unsur ancaman yang diterima Manajer Madura FC, Januar Herwanto, dari anggota exco PSSI berinisial H. Terjadi match fixing antara Madura FC melawan PSS Sleman. H menawarkan uang sebesar Rp 100 juta namun ditolak kemudian malah naik lagi jadi Rp 150 juta yang akhirnya saudara H mengancam akan membeli pemain. Dalam laporan-laporan yang belum memunculkan tersangka, polisi intens mendalami keterangan para saksi. Jika keterangan saksi dan bukti sudah cukup, maka para tersangka segera ditangkap.

“Terlapor belum dipanggil, saksi dulu. Kalau saksi sudah kuat, (terlapor) tidak perlu dipanggil tinggal dilakukan upaya paksa,” ujar dia. (dtc/yun)

ada omongan secara pribadi ke saya, tapi kita harus berikan yang terbaik,” tegasnya saat disinggung soal persaingan di Timnas U-22.

Di Timnas U-22, Rifal Lastori akan bersaing bersama sejumlah nama berpengalaman seperti Osvaldo Haay, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Billy Keraf, Todd Rivaldo Ferre dan lainnya.

Sebelumnya, Rifal mengaku alasannya kembali berseragam Pesut Etam karena masih terikat kontrak hingga 2021. Namun, Rifal mengatakan hatinya lebih ingin memperkuat PSS Sleman pada musim depan. Rifal memperkuat PSS sepanjang musim 2018. Pemain berusia 21 tahun itu mengantarkan Elang Jawa menjuarai Liga 2 sehingga promosi ke Liga 1 musim depan.

Kinerja apik Rifal membuat PSS berencana mempermanenkan statusnya. Namun, ambisi skuat Seto Nurdiantoro itu menemui hambatan karena Borneo FC enggan melepas sang pemain.

“Saya pribadi inginnya ke PSS. Namun, saya masih di Borneo karena sudah terikat kontrak dua tahun. Jadi saya mesti kembali,” kata Rifal Rifal mengaku sudah melakukan pendekatan personal dengan manajemen PSS. Namun, kontrak jangka panjang di Borneo membuat peluang sang pemain angkat kaki tertutup. “Ada PSS coba melakukan negosiasi. Namun, kembali lagi, saya harus menghormati kontrak jangka panjang tadi sehingga harus kembali,” ujar Rifal Lastori. (net/ yun)

PSSI Harus Bersih-Bersih dari Pengurus Nakal JAKARTA - PSSI akan menggelar kongres tahunan. Federasi sepakbola Tanah Air itu wajib bersih-bersih dari pengurus nakal. Kongres Tahunan PSSI digelar di Nusa Dua, Bali, 20 Januari 2019. Dua hal akan dibahas, yakni terkait isu match fixing atau pengaturan skor dan agenda Timnas Indonesia di 2019.

Terkait pengaturan skor, PSSI sedang disorot lantaran sejumlah pengurus dan wasit justru terlibat praktik kotor itu. Hidayat (anggota Exco) sudah mundur dari PSSI, sedangkan Johar Lin Eng (Asprov Jateng) dan Dwi Irianto (anggota Komdis) sudah diciduk kepolisian.

Juga wasit Nurul Safarid.

Menurut pegiat sepakbola dari lembaga Save Our Soccer, Akmal Marhali, PSSI wajib bersih-bersih dari pengurus nakal. Sebab, pengurus justru yang melanggengkan pengaturan skor.

“Masalah pengaturan skor. Itu penyakit kita dalam 20 tahun terakhir bahkan lebih, ya itu pengaturan skor, match fixing, match acting, di settinglah, itu penyakit sehingga sepakbola kita tidak berprestasi. Makanya PSSI dalam kongres nanti harus fokus dan juga bisa mencarikan jalan terbaik untuk perang terhadap match fixing,” kata Akmal saat dihubungi detikSport, Rabu (16/1).

“Jalan terbaiknya apa? Ya bersihbersihlah pengurus PSSI dari oknum-oknum yang selama ini terlibat dalam pengaturan skor. Orang-orang PSSI tahu sendiri kok. Mereka tahu sama tahu siapa yang sering terlibat, tinggal kemudian yang semacam ini dibersihkan kalau sepakbola kita ingin jadi lebih baik lagi,” dia menambahkan.

“Tapi, kalau kemudian hanya menjadi perkumpulan orang dengan kepentingan bisnis saja ya tidak akan menghasilkan apa apa, cuma fatamorgana saja semuanya,” Akmal menegaskan.

PSSI akan menggelar kongres tahunan dengan beberapa persoalan yang akan dibahas mereka. Dimulai dari isu pengaturan skor, pergantian komite eksekutif PSSI, hingga urusan timnas.

Anggota Komite Eksekutif PSSI bidang Hukum, Yoyok Sukawi, yang menyampaikan hal tersebut kepada pewarta. Yoyok mengatakan selain pengesahan program kerja dan keuangan tahun 2019, akan dibahas juga soal perubahan pengurus terkait pemindahan komisi yudisial. Termasuk di antaranya, komite banding, komite disiplin. “Mungkin di antaranya termasuk beberapa aggota Komite Eksekutif yang mundur.

Kira-kita itu,” kata Yoyok.

Namun, Yoyok tak bisa memastikan apakah Exco yang baru akan langsung dipilih pada saat kongres.

Sebab, akan lebih dulu dilakukan penawaran kepada peserta kongres terkait mekanisme pemilihan.

“Pasti ditawarkan ke kongres. Tapi kan kalau dulu melalui mekanisme pendaftaran. Jadi pasti ditawarkan dulu. Makanya saya belum bisa jawab semua tergantung kongres,” sambungnya.

“Kalau komite enggak. Kalau komite usulan ada di ketua umum, kemudian kongres menyetujui. Jadi misal Bapak Dwi Irianto, gantinya siapa. Itu yang dimunculkan Ketum dan kongres menyetujuinya. Semua masih bisa terjadi kok di kongres itu,” paparnya.Kongres nantinya juga akan membahas tim nasional termasuk pelatih dan target di masing-masing kelompok usia. Yoyok menyebut salah satu kandidat yang ia ketahui baru Fakhri Husaini.

“Pasti itu masuk grand desain dari 2019. Di program 2019 Ketum akan melaporkan pelatih timnas senior ini, U-16 ini, kemudian setuju gak?

Lalu targetnya. Sementara untuk U-18, ini ada kandidat begini, setuju gak? Begitu,” tutupnya. (dtc/yun)

...CATATAN Samb Hal. 1 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran per Agustus 2018 turun menjadi 5,34 persen (Agustus 2017 sebesar 5,50 persen). Tingkat kemiskinan per September 2018 turun menjadi 9,66 persen (September 2017 sebesar 10,12 persen), dan koefisien Gini membaik menjadi 0,384 (Tahun 2017 sebesar 0,393).

Daya saing ekonomi Indonesia juga kian menggembirakan, ditandai dengan meningkatnya Global Competitiveness Index menjadi peringkat 45 dari 140 negara, naik 2 peringkat. Membaiknya indeks daya saing tersebut meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia, juga berkat kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan event Asian Games dan Annual Meeting IMF-World Bank.

Pertumbuhan ekonomi nasional turut dipengaruhi oleh kondusifnya keamanan dalam negeri walaupun situasi politik di tahun 2018 sudah menghangat menjelang tahun politik 2019. Potensi gangguan keamanan yang dikhawatirkan terjadi pada sejumlah perhelatan besar seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah, Asian Games, Asian Para Games, dan Annual Meeting IMF-World Bank dapat dikendalikan dengan baik.

Tantangan 2019 Membuka lembaran tahun 2019 yang kini telah memasuki minggu ketiga, berbagai tantangan baik eksternal dan internal telah siap menghadang. Isu perang dagang AS dan Tiongkok serta faktor geopolitik di kawasan Timur Tengah masih menjadi tantangan eksternal perekonomian nasional.

Ketegangan dua negara raksasa ekonomi yang bermula dari perang tarif impor pada awal 2018 ditambah lagi memanasnya situasi keamanan laut Cina Selatan, akan menambah ketidakpastian ekonomi global pada 2019. Dampak perang dagang kedua negara tersebut apabila terus berlarutlarut dikhawatirkan memberi pengaruh negatif bagi kinerja ekspor Indonesia. AS dan Tiongkok telah menjadi mitra dagang yang penting bagi Indonesia, kedua negara menjadi tujuan utama ekspor komoditas besi, baja, dan alumunium, termasuk juga ekspor bahan bakar mineral.

Tantangan eksternal lainnya adalah masih berlangsungnya langkah normalisasi suku bunga di negara-negara maju, khususnya kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS (The Fed). Pada 2018, pengaruh-

nya cukup signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah, sehingga Rupiah sempat terdepresiasi pada level terendah Rp15.200 per Dolar AS. Tekanan ekonomi nasional dan global juga akan dipicu oleh fluktuasi harga minyak dunia.

Dari berbagai tantangan ekonomi global tersebut, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 2018 kemarin telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 dari 3,9 persen menjadi 3,7 persen. Untuk regional Asia Tenggara, IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi lima negara terbesar di kawasan ASEAN untuk tahun 2019 di kisaran 5,2 persen.

Dari internal/domestik, pada tanggal 17 April 2019 akan diselenggarakan pemilu serentak, pemilihan Presiden/Wakil Presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota (pileg). Dinamika politik pemilu 2019 dipastikan mempengaruhi dunia usaha, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemilu dan iklim politik tetap kondusif.

Apapun hasil pileg dan pilpres, pengaruhnya terhadap dinamika ekonomi nasional secara jangka pendek dan menengah akan sangat besar.

Polarisasi afiliasi dan dukungan masyarakat berdasarkan platform politik tidak terhindarkan. Politik identitas termasuk terkait sentimen keagamaan, peredaran hoax (berita bohong) dan ujaran kebencian (hate speech) kemungkinan akan terjadi melalui media mainstream maupun media sosial.

Kondisi tersebut akan menjadi tantangan terhadap stabilitas keamanan nasional.

Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa mulai dari peserta dan pendukung pilpres dan pileg; penyelenggara dan pengawas pemilu; serta masyarakat luas harus menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas segalanya. Pemilu tersebut harus dimaknai sebagai pesta demokrasi, dimana hakikat dari pesta adalah kegembiraan, membangun keakraban dan persaudaraan. Demikian juga pemilu sebagai pesta demokrasi adalah membangun kebersamaan/persaudaraan untuk bersama-sama berikhtiar memilih pemimpin untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik.

Optimisme 2019 Ancaman ketidakpastian kondisi global di tahun 2019 terhadap target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 harus disikapi secara optimis. Pemerintah tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 2019 lebih baik dibandingkan 2018. Dalam asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah

11 dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 3,5 persen, nilai tukar Rp 15.000/Dolar AS, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 5,3 persen, harga minyak 70 Dolar AS/barrel, lifting minyak 775 ribu barrel/hari, dan lifting gas 1.250 ribu barrel/hari. Optimisme dalam asumsi dasar ekonomi makro tersebut berangkat dari kondisi fundamental ekonomi makro Indonesia yang terbukti memiliki daya tahan kuat menghadapi gejolak ekonomi global 2018. Optimisme tersebut akan memberikan sinyal positif kepada pasar (pelaku ekonomi domestik dan asing). Sinyal ini sejalan dengan ekspektasi rasional sebagai salah satu komponen penting dalam teori ekonomi modern.

Terkait momentum tahun politik, selain membawa tantangan namun terdapat juga potensi ekonomis yang terbawa. Perhelatan akbar pileg dan pilpres membutuhkan biaya yang sangat fantastis, yang berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi.

Pengeluaran penyelenggaraan pemilu (konsumsi pemerintah) maupun konsumsi rumah tangga (partai politik, caleg, capres, dan simpatisan) akan meningkat drastis.

Kondisi ini cukup menggembirakan bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi karena akan menggerakkan perekonomian.

Perputaran uang dalam pemilu sangat besar, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar lebih kurang Rp 24,8 triliun, ditambah pengeluaran Pemda, partai politik, dan setiap calon pilpres/pileg untuk mendanai kampanye.

Pesta demokrasi 2019 harus disambut optimis oleh seluruh elemen bangsa. Melalui event lima tahunan ini, kita berharap setiap calon (capres/cawapres dan caleg) akan menyampaikan visi, misi, dan program dalam membangun bangsa. Dan sebagai pemilih yang baik, hendaknya kita menggunakan hati nurani untuk memilih calon yang terbaik, yang akan bekerja tulus demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya.

Penutup Tantangan internal dan eksternal tahun 2019 patut dihadapi secara arif dan bijaksana. Sikap optimis, menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya serta kebersamaan menjadi landasan dan modal berharga dalam mencapai target pembangunan nasional. Bangsa Indonesia harus menyikapi tantangan ekonomi dunia dengan terus melakukan perbaikan pada fundamental ekonomi, dan optimis bahwa pemilu serentak akan berjalan lancar, tertib dan kondusif, dengan demikian perekonomian Indonesia akan mendapatkan stimulus baru dari pemilu serentak.(*)

Persebaya Dekati Penyerang Asing Jebolan Liga Eropa

DJADJANG Nurdjaman PERSEBAYA Surabaya tengah mendekati dua penyerang asing untuk mengisi posisi yang ditinggalkan David da Silva. Dua pemain asing tersebut sama-sama berasal dari Benua Afrika. Menurut pelatih Persebaya, Djadjang Nurdjaman, salah satu dari dua pemain tersebut adalah Christian Bekamenga asal Kamerun. Sedangkan satu lainnya pernah bermain di Liga Swiss.

“Sebetulnya ada dua calon [striker asing], yang lagi dijajaki, salah satunya Cristian Bekamenga,” kata Djanur, sapaan akrabnya, kepada Bola.net.

“Yang satunya juga dari Afrika, dan dia terakhir main di Liga Eropa, di Liga Swiss kalau gak salah,” imbuh mantan pelatih Persib Bandung ini.

Namun juru taktik asal Majalengka ini masih enggan membocorkan identitas pemain yang pernah berkiprah di Liga Eropa tersebut. Alasannya karena ingin memberi kejutan kepada suporter.

“Nanti aja deh, kalau Bekamenga sudah bocor, kalau yang ini biar menjadi kejutan,” Djanur menambahkan.

Namun yang pasti, kata Djanur, manajemen sudah mengirimkan invitation letter [surat undangan] kepada kedua pemain tersebut. Dan tidak lama lagi mereka akan datang ke Surabaya.

“Komunikasinya sudah intens, mudah-mudahan dalam dua tiga hari ini ada kabar karena kita sudah kirim surat,” tandasnya. (bln/yun)

Rojo Dikabarkan Bersiap Pindah dari MU MANCHESTER United berpotensi kehilangan salah satu pemain pilarnya di lini belakang. Sebab, ada nama Marcos Rojo yang kini disebut berniat untuk pindah dari United. United mendatangkan Marcos Rojo pada tahun 2014 yang lalu. Saat itu, Setan Merah harus mengeluarkan dana hingga 20 juta euro agar bisa mendatangkan Rojo dari klub Portugal, Sporting Lisbon.

Setelah memasuki musim kelima, Rojo kini dikabarkan ingin meninggalkan United.

Pemain berusia 28 tahun berharap untuk bisa mendapatkan klub baru. Bukan pada Januari 2019 ini, tapi pada awal musim depan.

Bergabung pada musim 2014/15, Marcos Rojo langsung jadi andalan di lini belakang Manchester United. Dia memainkan 22 laga di Premier League pada musim perdanya.

Karir Rojo pada musim kedua dan ketiga pun cukup mulus.Tapi, musim 2017/18 menjadi titik balik dalam karir pemain asal Argentina itu. Rojo mulai sering mengalami cedera dan pelan-pelan kehilangan tempat di tim utama United.

Seperti dikutip dari The Telegraph, menit bermain menjadi alasan mengapa Rojo ingin pindah dari United. Dia berharap bisa mendapatkan klub yang bersedia memberi menit bermain yang lebih banyak pada musim depan.

Rojo bahkan siap menerima tawaran gaji yang lebih kecil demi mendapatkan klub yang memberikan posisi inti. Saat ini, Rojo terikat kontrak di United hingga 2021 mendatang. Marcos Rojo sejatinya termasuk pemain yang penting bagi Manchester United. Sebab, eks pemain Estudiantes tersebut punya kemampuan bermain dua posisi yakni bek tengah dan bek kiri. Kedua posisi dimainkan dengan sama baiknya.

MARCOS Rojo Masalahnya, United punya stok melimpah di posisi tersebut. Untuk bek kiri, ada Luke Shaw, Ashley Young hingga Matteo Darmian. Di posisi bek tengah, ada nama Eric Bailly, Phil Jones, Chris Smalling dan

Victor Lindelof yang menjadi pesaing bagi Rojo. Pada musim 2018/19 ini, Rojo baru bermain pada dua laga di Premier League.

Catatan ini diambil hingga pekan ke-22. (bln/yun)

KAMIS, 17 JANUARI 2019

MANCA SPORT

12

SPORTAINMENT

MIA Khalifa

Pamer Proyeknya untuk Premier League LEGENDA film dewasa asal Amerika Serikat Mia Khalifa mengungkapkan dirinya berada di London untuk syuting sebuah proyek aplikasi perwasitan di Premier League. Perempuan kelahiran Beirut ini sudah pensiun dari dunia film ‘ena-ena’. Setelah itu ia kemudian terjun ke dunia olahraga.

Ia menjadi co-host di sebuah acara talkshow bernama ‘Out of Bounds.’ Dan bagi perempuan berusia 25 tahun ini, dunia sepakbola bukan dunia yang asing baginya. Ia sering melontarkan komentar terkait sepakbola. Dan musim panas kemarin, ia mengaku bahwa ia adalah fans dari klub EPL, West Ham. Berkat pengetahuan yang dianggap cukup mumpuni di dunia sepakbola, Mia akhirnya diajak untuk menggarap sebuah proyek yang berkaitan dengan Premier League. Sayangnya Mia tak menjelaskan proyek apa yang ia garap di sana.

Namun ada sedikit petunjuk bahwa ia ikut berpartisipasi dalam sebuah proyek terkait aplikasi yang memungkinkan para fans bisa mengamati kinerja para wasit di Premier League. Oleh karena itulah ia harus syuting di London. “Syuting hari pertama di London sukses besar!!” “Tidak sabar untuk mengumumkan apa yang sedang saya kerjakan untuk Anda semua #premierleague.”

Sebelumnya, Mia pernah ikut memberikan dukungan moral pada kiper Liverpool, Loris Karius. Kiper asal Jerman itu tahun lalu menjadi bulan-bulanan media dan fans karena blundernya di final Liga Champions.

Mia kemudian menuliskan pesan penyemangat para kiper yang kini bermain di Besiktas tersebut. Ia mengunggah foto Karius saat tersenyum dan menuliskan: ‘Terus tersenyum. Kesalahan adalah sifat manusia.’ (bln/ yun)

LAWAN TENNIS

CAROLINE Wozniacki

Wozniacki Menang Straight Set MELBOURNE - Caroline Wozniacki memastikan diri melaju ke babak ketiga Australia Terbuka 2019. Wozniacki menang straight set atas lawannya di babak kedua.

Berlaga di Margaret Court Arena, Rabu (16/1), Wozniacki sukses mengalahkan Johanna Larsson. Sang juara bertahan itu mampu meraih kemenangan straight set dengan skor 6-1, 6-3. Petenis asal Denmark itu menuntaskan perlawanan Larsson hanya dalam waktu 66 menit. Usai pertandingan, Wozniacki merasa puas atas penampilan menawannya ini.

“Saya berusaha untuk tetap konsisten dan seagresif mungkin dan saya pikir saya melakukan servis sangat baik ,” ujar Wozniacki sepert dilansir TVNZ. “Jika saya bermain dalam kondisi terbaik, saya sulit untuk dikalahkan. Jika mereka melakukannya (mengalahkan saya), maka selamat, kerja yang bagus,” tuturnya menambahkan.

Kemenangan atas Larson ini membawa Wozniacki melangkah ke babak ketiga Australia Terbuka. Petenis unggulan ketiga ini bakal menunggu pemenangan dari laga antara Maria Sharapova dan Rebecca Peterson.

Unggulan kelima asal Amerika Serikat, Sloane Stephens, juga melangkah ke babak ketiga.

Stephens mengalahkan Timea Babos di Rod Laver Arena juga dengan straight set 6-3, 6-1.

Juara Amerika Terbuka 2017 ini bakal berhadapan dengan petenis asal Kroasia, Petra Martic, di babak ketiga. (dtc/yun)

UNAI Emery

Emery Minta Fans Bersabar Menurun di Januari, Sebut Revolusi Arsenal butuh Waktu LONDON - Revolusi Arsenal di bawah Unai Emery sejauh ini belum memuaskan. Tapi, perubahan besar butuh waktu tak sedikit dan Emery minta fans bersabar. Setelah tak lagi dilatih Arsene Wenger yang selama 21 tahun berada di kursi manajer, Arsenal menuju era baru musim ini. Emery yang sukses bersama Sevilla dan Paris St-Germain ditunjuk sebagai penerusnya.

Sempat menelan kekalahan beruntun dari Manchester City dan Chelsea di dua pekan awal Premier League, Arsenal lantas bangkit dengan mencatatkan 22 laga tak terkalahkan di seluruh kompetisi termasuk 12 kemenangan beruntun.

Gaya bermain Emery mulai disanjung-sanjung dan Arsenal disebut-sebut kembali menerapkan sepakbola cantik seperti di awal era Wenger.

Semua sepertinya akan berjalan baik-baik saja

karena Arsenal sudah ada di empat besar.

“Ketika klub mengganti manajer, itu karena mereka butuh sesuatu yang baru. Tantangannya adalah mencari sesuatu yang bagus - hal itu Anda harus pertahankan - meski Anda juga harus mengubah serta memperbaikinya. Tentu saja di klub ini, ada banyak hal yang harus diubah dan diperbaiki,” ujar Emery dalam wawancara dengan Sky Sports.

Tapi, masa bulan madu Emery di Arsenal sepertinya cepat selesai karena memasuki jadwal padat di bulan Desember, performa Arsenal menurun. Saat ini Arsenal terlempar ke posisi kelima dengan 41 poin, selisih enam angka dari Chelsea di posisi keempat.

Sedari pertengahan bulan lalu yang dimulai dua kekalahan beruntun dari Southampton dan Tottenham Hotspur, Arsenal cuma tiga kali menang di seluruh kompetisi (dua di Premier

Arsenal Menginginkan Ozil Tinggalkan Klub SITUASI Mesut Ozil di Arsenal tampaknya kian tak kondusif. Ozil jarang diturunkan Unai Emery dengan berbagai dalih, yang tampaknya mengindikasikan bahwa Emery sudah tak mau Ozil dalam skuatnya. Ozil sendiri memang jadi beban berat bagi Arsenal. Dia merupakan pemain dengan bayaran terbesar di skuat The Gunners.

Nahasnya, Ozil yang mendapat gaji paling besar justru jarang bermain.

Tentu Arsenal ingin segera melepas Ozil untuk meringankan beban pengeluaran mereka dan mengalihkan dana tersebut untuk membiayai transfer pemain anyar. Ozil.

Sayangnya, mungkin tak banyak klub yang mau dan mampu menerima Ozil.

Mengutip ESPN FC, kabarnya ada klub China dan Italia yang tertarik mendatangkan Ozil. Ozil sebenarnya baru saja menandatangani perpanjangan kontrak, tepatnya setahun yang lalu. Kontrak tersebut membuatnya jadi pemain dengan gaji terbesar, 350.000 pounds tiap pekan.

Sudah terdapat beberapa klub China yang tertarik membeli Ozil, juga Inter Milan yang kabarnya ingin meminjam jasa pemain Jer-

man tersebut. Namun, tampaknya tuntutan gaji Ozil terlalu berat untuk klub-klub yang terkatrik merekrutnya.

Oleh sebab itu, kabarnya Arsenal siap ‘patungan’ membayar gaji Ozil dengan klub mana pun yang bersedia membelinya. Cara ini dilakukan supaya lebih banyak klub yang berani mengajukan tawaran.

Di sisi lain, sebagai pemain, tampaknya Ozil juga mulai tak betah. Dia jarang mendapat kesempatan bermain, bahkan untuk duduk di bangku cadangan saja Ozil harus berjuang keras.

Sudah beberapa kali Emery sengaja tidak membawa Ozil. Terakhir, saat Arsenal dikalahkan West Ham (0-1) akhir pekan lalu, tak ada nama Ozil dalam skuat Arsenal. Emery pun tak mau berdalih, dia menegaskan pemain yang ada di skuatnya adalah pemain yang layak.

Emery pernah berkata Ozil sedang cedera ringan, sakit, atau karena permainan Ozil kurang intens. Awal musim ini, absennya Ozil ketika melawan West Ham disebut karena sakit, padahal Ozil ada di ruang ganti Arsenal sebelum laga itu. November lalu, Emery mengeluhkan kemampuan fisik Ozil ketika dia ditinggalkan di laga kontra Bournemouth. (bln/yun)

League dan satu di Piala FA). Sisanya, Arsenal empat kali kalah dan satu kali seri.

Kapasitas Emery pun mulai dipertanyakan dan kondisi makin memburuk ketika Kepala Pemandu Bakat Arsenal yang belum lama gabung, Sven Mislintat, cabut karena tak sejalan dengan visi pemilik klub Stan Kroenke. Belum lagi, Arsenal sepertinya takkan membeli pemain baru yang bisa mempersulit kerja Emery untuk mendongrak performa tin.

Meski berat, Emery yakin bahwa laju buruk Arsenal saat ini hanyalah proses dari revolusi yang tengah dijalani klub. Yang terpenting fans harus sabar menanti buah kerja kerasnya.

“Adaptasi dari klub dan tim sejauh ini berjalan positif. Terkait target utama kami yakni lolos ke Liga Champions dan finis empat besar memang belum kesampaian sejauh ini. Persaingannya sangat ketat,” papar Emery. (dtc/yun)

Sebagai Komentator, Gaji Mou Kalahkan Gaji Messi JOSE Mourinho sudah pernah menjadi komentator sepakbola. Di Piala Dunia 2018 lalu bayarannya juga sangat tinggi, melebihi gaji Lionel Messi di Barcelona. Setelah dipecat oleh Manchester United, Mourinho untuk kali pertama akan muncul di televisi.

Dia akan menjadi komentator pertandingan Qatar vs Arab Saudi di Piala Asia pada 17 Januari yang dilanjutkan dengan duel Arsenal vs Chelsea dalam lanjutan Premier League.

Mourinho mendapat bayaran tinggi untuk pekerjaan menjadi komentator. Marca menyebut pria asal Portugal itu mengantongin Rp 1 miliar lebih per pertandingan.

Itu bukan kali pertama Mourinho jadi komentator. Di Piala Dunia 2018 lalu dia dikontrak oleh stasiun televisi Rusia RT untuk menjadi komentator. Ketika itu, bayaran Mourinho juga luar biasa.

AS menyebut Mourinho menerima 1,9 juta euro (Rp 30,6 miliar) dari RT. Tapi jumlah uang tersebut diterima Mourinho dengan dia hanya menjadi komentator selama empat hari (semifinal sampai final). Setelah itu Mourinho hanya diminta analisanya usai gelaran Piala Dunia selesai.Itu artinya Mourinho menerima bayaran Rp 7,6 miliar per h a r i .

Jumlah terseb u t mengalahkan bayaran Lionel Messi di Barcelona yang Rp 1,7 miliar per hari. (dtc/ yun)

Pedrosa Bangga Suda Dapat Respek USAI 18 tahun berkarier di Grand Prix, Dani Pedrosa memutuskan gantung helm pada akhir tahun lalu. Ia dianggap sebagai salah satu rider tersukses dalam sejarah, meski tak pernah mengecap gelar dunia di MotoGP. Pedrosa pun sama sekali tak menyesali hal itu, dan justru bersyukur memiliki karier yang gemilang.

Pedrosa merupakan tiga kali juara dunia, yakni di GP125 2003 dan GP250 2004-2005. Pada 2006, ia naik ke MotoGP bersama Repsol Honda dan tiga kali menjadi runner up. Meski tak pernah juara di kelas tertinggi, ia mampu mengoleksi 153 podium dan 54 kemenangan, yang semuanya ia raih bersama Honda.

Dalam wawancaranya bersama AS, Pedrosa mengaku tak bisa mengubah masa lalu demi menjuarai MotoGP. “Soal gelar MotoGP, saya tak bisa mengubah apa pun, karena gelar didapatkan dari usaha. Saya tahu benar soal ini, karena saya tiga kali juara dunia. Meski tak bisa meraih gelar di MotoGP, saya dapat rasa hormat dan banyak cinta dari olahraga ini,” ujarnya.

Pedrosa mengaku telah mempertimbangkan pensiun sejak tahun 2016, dan telah lama mantap memilih 2018 sebagai musim terakhirnya di MotoGP usai tak lagi merasakan semangat yang sama. Ia pun punya suka duka dalam menghadapi masa-masa rehatnya.

“Tentu saya akan merindukan masa-masa penuh semangat, merindukan situasi di mana hidup me-

maksa Anda untuk k. menjadi yang terbaik. ang kini ni Di lain sisi, saya senang ng dan ta ak bisa hidup lebih tenang tak ekan oleh oleeh perlu stres atau tertekan edrosa yyang ang kompetisi,” ungkap Pedrosa ai test rrider id der kini menjabat sebagai KTM. ak mau mengmen ngPedrosa bahkan tak alunya ketika k et etikk a ingat-ingat masa lalunya n ia lakuk kan bi ilaa ditanya apa yang akan lakukan bila alii m een nbisa memutar waktu dan kemba kembali menMen nuru uttn nyyaa, gulang kariernya dari awal. Menurutnya, erjadi di se epa panj njjan ng apa pun yang telah terjadi sepanjang ernah bisa sa d iu u ba bah kariernya takkan pernah diubah gga diri at atass ssegala egal egal aa dan ia tetap berbangga prestasinya. ertanyaan iini, ni,, ka ni kkarena reena “Sulit menjawab pertanyaan ulang karie er olahraga, olaahra ol raga gaa, jika saya bisa mengulang karier say ya b ya eerrus usia iaa maka karier ini akan dimulai saatt sa saya berusia epe pert rtii saat rt saaat a saya sayya 33 tahun, bukannya 15 tahun se seperti n terjadi terrja ter jadi d di di di masa masa ma saa memulai karier dulu. Kehidupan iitulah tula tu laah ki lah kkita ta h ta arus ar sekarang, dan pada masa-masaa itu harus aik. Kitaa tak takk bisa bisa issa kembali kemb ke mbal alii ke al ke melakukan hal-hal baik. mperbaikki atau ataau u menghapus men ngh ghap pus us apa ap paa masa lalu untuk memperbaiki yun) pun,” tutupnya. (bln/yun)

DANI Pedrosa

MAJANG POLIS

13

HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 17 JANUARI 2019 art: atu

Besok, Deadline Pemasukan Berkas CPNS Baru 80 Persen CPNS yang Masukan, Terlambat Gugur

DATA PENERIMA

PIP TINGKAT SMP 2018 SMPN 2 Penerima Bantuan

SMPN 10 Penerima Bantuan

174 87

114 86

SMPN 5 Penerima Bantuan

SMP Islam 2 Penerima Bantuan

Siswa Sudah Mencairkan Siswa

Siswa

223 99

108 14

SMPN 7 Penerima Bantuan

SMPN 12 Penerima Bantuan

Siswa Sudah Mencairkan Siswa

Siswa

66 16

SMP Islam 1 Penerima Bantuan

SMPN 15 Penerima Bantuan

Siswa

Siswa Sudah Mencairkan Siswa

140 91

58 21

SMPN 1 Penerima Bantuan

SMPN 8 Penerima Bantuan

Siswa Sudah Mencairkan Siswa

50 32

Siswa

Sudah Mencairkan Siswa

SMPN 4 Penerima Bantuan

Siswa Sudah Mencairkan Siswa

Siswa Sudah Mencairkan

SMP LPM Bido Penerima Bantuan

SMP Ulul Albab Penerima Bantuan

SMPN 14 Penerima Bantuan

4 0

Siswa Sudah Mencairkan Siswa

SMP Muhammadiyah 1 Penerima Bantuan

76 34

TERLAMBAT MASUKAN BERKAS GUGUR

Siswa

11 1

Siswa

Baca: CPNS... Hal 16

101 51

104 23

Siswa Sudah Mencairkan

TERNATE – Pemasukan berkas calon pegawai negeri sipil (CPNS) di-deadline, Jumat (18/1) besok. Hingga kemarin, baru 80 persen CPNS yang memasukan berkasnya. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate, Junus Yau di ruang kerjanya, kemarin (16/1).

Menurut Junus, dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018, batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan atau pengumuman kelulusan. Karena itu deadline waktu pemberkasan diberikan hingga 18 Januari.

Siswa Sudah Mencairkan

204 56

Siswa Sudah Mencairkan

Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah

Siswa Sudah Mencairkan

1 Pemasukan berkas CPNS di-deadline, Jumat (18/1) besok.

Siswa Sudah Mencairkan

2 Hingga kemarin, baru 80 persen CPNS yang memasukan berkasnya.

Siswa

53 30

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

KOLAM DI TERMINAL

Siswa Sudah Mencairkan

Jalan di kawasan Terminal Gamalama ini berlubang di sejumlah titik. Akibatnya setiap hujan, air tergenang dan membentuk kolam-kolam kecil di dalam Terminal. Kondisi ini sering kali dikeluhkan warga. Rabu (16/1)

Siswa

Sumber Diknas Kota Ternate

Siswa Sudah Mencairkan Siswa

Banyak SMP Belum Cairkan PIP TERNATE – Hingga awal tahun 2019 ini, masih banyak siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Ternate yang belum mencairkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) 2018.

Kepala Seksi SMP, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Ternate, Tasri Tjeno menuturkan untuk sekolah di Bagian Utara, SMPN 2 dari 174 penerima bantuan yang mencairkan baru 87 siswa, SMPN 5 dari 223 siswa penerima bantuan baru 99 siswa yang mencairkan.

Pada sekolah di bagian Ternate tengah juga tergambar hal yang sama, masih banyak sekolah yang belum mencairkan bantuan tersebut, di SMPN 7 misalnya dari 204 siswa penerima bantuan baru 56 siswa yang melakukan pencairan. Hal yang sama juga terlihat pada sekolah penerima bantuan PIP di bagian selatan, Pulau Hiri, Ternate Pulau dan Moti (data lengkap lihat grafis). “ Waktu pencairannya hingga Juni 2019, jadi siswa dan sekolah masih punya waktu untuk mencairkan bantuan tersebut,” terangnya.

Baca: PIP... Hal 16

Reklamasi Makassar SKPD Diminta Timur Telan Rp 3 M Rampungkan Laporan Keuangan

TERNATE – Penataan kampung Makasar Timur mulai dilakukan tahun ini.

Untuk melakukan reklamasi di kawasan itu Pemkot telah menganggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp 3 miliar lebih.

Penataan kawasan ini selain menggunakan APBD, Pemkot juga mendapat kucuran dana dari APBN melaui Satker.

“Pada tahap pertama bantuan dari APBN sebesar Rp 20 miliar. Anggaran ini dipakai untuk penataan lingkungan di kawasan tersebut seperti pembangunan pedestrian dan jalan, Baca: REKLAMASI... Hal 16

26 SMP Siap UNBK

RIZAL Marsaoly

TERNATE – Ketua Panitia Ujian Nasional (UN) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Ternate, Ikhsan Husen mengatakan dari 29 SMP di Kota Ternate, tahun ini belum semua akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Yang melaksanakan UNBK ada 26 sekolah sedangkan tiga seko-

TERNATE - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate diimbau segera merampungkan laporan keuangan tahun anggaran 2018.

Sesuai aturan, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus diserahkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Abdullah Tahir, kemarin (16/1). ”Kami harap kepala SKPD segera menyelesaikan laporan dan secepatnya dapat dilaporkan ke keuangan. Agar bagian keuangan dapat menyusun LKPD tahun 2018 yang nantinya diserahkan ke BPK,” ujar wawali.

3 Jika melewati batas waktu tersebut dan berkas masih belum dimasukan maka CPNS yang lulus tes itu akan dinyatakan gugur.

4 Bila telah gugur, yang bersangkutan juga harus membayar denda ke kas daerah sebesar Rp 50 juta.

5 Usai berkas dimasukan akan diajukan ke BKN kemudian diverifikasi, setelah itu BKN akan mengeluarkan rekomendasi untuk masing-masing CPNS. 6 Selanjutnya, wali kota mengeluarkan SK untuk penempatan CPNS, termasuk soal gaji.

7 Dalam penempatan tugas nanti, CPNS dilarang mengajukan permintaan pindah tempat tugas selama 10 tahun.

Baca: LAPORAN... Hal 16

lah lain akan melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). “ Ada tiga sekolah yang belum bisa melakukan UNBK. Sekolah itu adalah SMP LPM Bido, SMPN 8 dan SMPN 14. Tiga sekolah ini berada di Batang Dua,” kata Ikhsan, Rabu (16/1).

S

CPN

Baca: UNBK... Hal 16

Wali Kota Ternate Pimpin IKAL Malut

Siapkan Program Untuk Kembangkan IKAL Saya akan menjalankan organisasi dengan penuh rasa tanggungjawab dan akan memajukan organisasi ini lebih baik lagi kedepannya.

Burhan Abdurahman Ketua IKAL Malut

TERNATE – Pengurus Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) Maluku Utara (Malut) resmi dilantik. Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman didaulat menjadi Ketua IKAL Malut.

Pelantikan itu pimpin langsung Ketua Umum IKAL Pusat, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Kegiatan ini berlangsungdi Gedung Lemhannas RI Jakarta, kemarin (16/1).

Dalam sambutannya, Ketua Umum IKAL Pusat Jendral (Purn) Agum Gumelar berpesan kepada pengurus IKAL Provinsi Malut yang baru saja dilantik agar lebih peduli terhadap kondisi bangsa Indonesia. Sebagai suatu lembaga yang di dalamnya terdapat para

LANTIK: Ketua Umum IKAL Pusat AGUM Gumelar saat melantik pengurus IKAL Malut.

Pada gambar, AGUM Gumelar menyematkan pin kepada Burhan Abdurahman Ketua IKAL Malut.

IKAL MALUT FOR MALUT POST

pemikir handal, harus senantiasa menyumbangkan pemikirannya untuk pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, IKAL juga harus menjaga kaum minoritas dan tidak terpengaruh dengan situasi yang tengah berkembang.“ IKAL harus menjadi ujung tombak untuk menjaga jangan sampai kaum minoritas ini berkembang dan memecah belah kesatuan bangsa. Di sinilah kita semua dituntut untuk bersikap dan menjaga keutuhan bangsa ini,” kata Agum sebagaimana ditirukan pengurus IKAL Malut, Jusuf Sunya.

Baca: IKAL... Hal 16

14

HARIAN

AROUND TERNATE

MALUT POST

KAMIS, 17 JANUARI 2019

Art: Resayfa Rumra

635 Anak Ternate Pulau Belum Terimunisasi TERNATE-Upaya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Jambula untuk melaksanakan imunisasi kepada anak khususnya di kecamatan Ternate Pulau belum sepenuhnya berhasil Dari total 1.653 anak yang tersebar di enam kelurahan, baru 1.018 anak yang teri-

SEMENTARA ITU Perempatan MaliaroKampis Dikeluhkan

munisasi, artinya masih kurang 635 anak yang belum mendapat imunisasi Miesels dan Rubella (MR). hal itu sesuai data yang diperoleh Koran ini dari Puskemas Jambula yang masuk hingga tanggal 9 Januari 2019.

Kepala Puskesmas Jambula Hj. Yuhasni Ahmad yang ditemui menjelaskan, Pihak

Puskesman dalam melaksanakan penyebaran Imunisasi ini, telah maksimal dilakukan, mulai dari Sosialisasi ke semua kelurahan dan membuka pelayanan di puskesmas. Tidak sampai disitu, ada sebanyak 8 sekolah tingkat PAUD diikuti 7 SDN serta dua SMPN dan satu SMKN se kecamatan Pulau Ternate, juga kita sosialisasi dan masuk untuk memberikan Imunisasi tersebut. “Untuk 2019, kita belum tahu deadline waktunya sampai kapan, jadi upaya imunisasi Rubella, masih terus kita jalankan,”tutup Hj. Yuhasni Ahmad.

(Aji/Lid)

Ilustrasi Imunisasi

Petunjuk Jalan Tampak Belepotan

Fitrah/Malut Post

PEREMPATAN: Kondisi jalan di perempatan Maliaro-Kampis.

TERNATE - Karena setiap saat sering terjadi macet serta kendaraan saling senggol, warga Maliaro meminta agar Pemkot Ternate memasang Traffic Light di kawasan tersebut Kepada koran ini, Asrin, Pemuda Maliaro menuturkan, hampir setiap saat kendaraan yang lalu lalang di perempatan Maliaro kampung Pisang (Kampis) selalu padat.

Pengendara kata Asrin, paling banyak tidak sabar dan sering melakukan tindakan terobos dan saling mendahului. “Rata-rata pengendara tidak sabaran dan mereka sering menerobos lawan arah, padahal akses jalan di perempatan Maliaro-Kampis tergolong kecil, sementara kendaraan padat,” Terang Asrin.

Asrin melanjutkan, jalan yang sempit membuat kawasan ini makin ribet saat dipadati kendaraan, memang lanjut Asrin, setiap pagi dan sore ada Polisi lalulintas yang sering berjaga, namun hanya diwaktu itu saja, setelah itu, tidak ada yang berjaga, jadi kendaraan saling terobos dan bahkan sering terjadi kecelakaan. Untuk itu, kami menyarankan agar Pemkot Ternate mencari solusi dengan melakukan pelebaran jalan.

“Harus ada solusi, sebab, kawasan ini semakin hari pengendara semakin padat, kalau tidak ada pelebaran jalan, harus dipasang lampu merah (Traffic Light) agar ada yang mengatur kendaraan di kawasan tersebut,” saran Asrin. (Aji/Lid)

Hizbullah/MP

BELEPOTAN: Kondisi petunjuk arah jalan di kawasan Jambula yang tampak belepotan.

Pelat Besi Bengkok Akibat Kabel Telkom Editor

: Erwin Syam

TERNATE - Beginilah kondisi rambu lalulintas petunjuk arah yang berdiri di kawasan Jambula, tepatnya di bagian utara Polsek Pulau, plat besi yang bertuliskan petunjuk arah, tampak dililit kabel milik PT Telkom.

Pantauan koran ini kemarin, nama arah jalan yang tertulis menuju ke Depot Pertamin dan Benteng Kastela terlihat bengkok dan bersentuhan dengan kabel Telkom, selain itu, cat di plat besi sudah usang karena termakan usia.

Ardian, warga Jambula menuturkan, papan nama jalan itu terkena kabel dan bengkok bukan baru terjadi, namun sudah lama. “papan nama petunjuk arah jalan itu memang dibangun sudah lama, jadi wajar kalau bagian cat sudah pudar, namun yang bikin tambah parah, ada kabel milik Telkom yang merusak bagian papan nama tersebut, dan ini sudah berlangsung lama. tapi tidak ada yang datang memperbaiki,” tutur Ardian, seraya mengatakan jika petunjuk arah tersebut seharusnya sudah masuk waktu perbaikan. (M6/Lid)

JURNALISME WARGA

Kodim Gelar Latorsar TERNATE - Dalam rangka memelihara kemampuan dasar Prajurit TNI, Kodim 1501 Selasa (15/1) lalu, menggelar Latihan Perorangan Dasar (Latorsar) bagi jajaran anggota dan Babinsa yang berlangsung di makodim 1501 Ternate.

Kegiatan yang dibuka oleh Pasi Pers Kodim Kapten Inf Nurkholis itu, diikuti oleh 50 Personel TNI termasuk Babinsa. kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan spesialisasi jabatan militer (SJM) pada masing-masing mekanisme pos. Diantaranya, Pos Teritorial, Pos Intelter, Pos Ilmu Medan, Pos Mountenering serta pengetahuan senjata ringan (AK 47, SS1 V1, FN 46). dimana masingmasing personel dibagi perkelompok serta secara bergantian memasuki

pos-pos materi yang telah disiapkan.

Dandim 1501 Ternate Letkol Kav Bambang Sugiyarta dalam amanatnya yang dibacakan Pasi Pers menyampaikan bahwa, kegiatan Latorsar ini merupakan program latihan rutin yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dasar prajurit.

“Sesuai dengan spesialisasi jabatan militer masing-masing serta program latihan standarisasi yang wajib diikuti oleh stiap prajurit, nantinya akan mendukung tugas pokok khususnya para Babinsa di satuan Kodim 1501 Ternate. (*) Pengirim: Penrem 152 Babullah.

Tim

LATORSAR: Prajurit TNI saat mengikuti kegiatan Latorsar di Kodim 1501 Ternate.

JURNALISME WARGA

Satgas Karabesi Bakti Sosial di Gereja

Tim

CAT: Prajurit TNI bersama jemaat Gereja Masehi Advent desa Tetewang Jailolo.

JAILOLO - Melanjutkan Program Teritorial dalam bidang keagamaan, Satgas Yonif 731 Kabaresi kembali melaksanakan program pengecatan tempat ibadah yang berlangsung dii Gereja Masehi Advent desa Tetewang kecamatan Jailolo Timur Kegiatan pengecatan Gereja ini dilaksanakan oleh Pos 3 SSK II Tetewang yang dipimpin oleh Danpos Sertu Didi Diny bersama Masyarakat dan para tokoh adat serta tokoh agama desa Tetewang.

Dalam kegiatan tersebut, Antusias masyarakat sangat

baik dengan apa yang dilakukan oleh Anggota Pos 3 SSK II Tetewang. Hal itu bisa tergambar dari banyaknya warga yang datang membantu dalam proses pengecetan Tempat Ibadah (Gereja).

Torens Yoseph, Pendeta Gereja Masehi Advent mengatakan, bahwa apa yang dilaksanakan prajurit Satgas Yonif 731 Kabaresi ini, menjadi motivasi bagi warga masyarakat tetewang untuk melaksanakan ibadah lebih giat lagi. “Terimakasih untuk Satgas Yonif 731 Kabaresi atas bantuan untuk merehab dan membantu dalam pelaksa-

naan pembangunan gereja Masehi Advent di Desa Tetewang. “ ujar Pendeta Torens Yoseph Dansatgas Yonif 731 Kabaresi Letkol Inf Indra Hirawanto menyampaikan, bahwa kegiatan ini akan terus dilaksanakan sampai akhir purna Penugasan. “Wujud dari TNI dalam menjalin kedekatan dengan Masyarakat dan menjalin hubungan yang erat antar sesama umat beragama,” Singkat Letkol Inf Indra Hirawanto menutup. (*) Pengirim: Penrem 152 Babullah.

KAMIS, 17 JANUARI 2019

AKADEMIKA

15

Kuliah Pengantar Ilmu Sosial oleh Fahrun Yamin, S.Pd., M.Pd

Mahasiswa dan Tanggung Jawab Sosial Fahrun Yamin, S.Pd., M.Pd Dosen Prodi PKn FKIP Unkhair Ternate

Topik pada edisi kali ini mengenai Mahasiswa dan Tanggung Jawab Sosial oleh Fahrun Yamin, S.Pd., M.Pd. Ini merupakan bagian dari Mata Pengantar Ilmu Sosial di FKIP Unkhair Semester satu. Berikut sajian materi yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan.

“Bukanlah seorang pemuda yang berkata bahwa inilah bapakku, akan tetapi pemuda itu yang berani berkata inilah aku”. Mahasiswa adalah bagian dari pemuda yang bisa menetralisir paradigma sosial. Sejak dahulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan.

Presiden RI pertama Ir. Soekarno sebagai tokoh nasionalis, juga telah membenarkan urgensitas pemuda dalam satu kebangkitan dalam pernyataannya. “Berikan aku seribu orang tua niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, berikan kepadaku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”. Pernyataan itu sekaligus memberikan pemahaman dan keyakinan kepada kita bahwa pada hakikatnya masa depan suatu bangsa terletak di tangan pemuda.

Mahasiswa sebagai simbol dari kehidupan pemuda, dengan corak kebudayaan yang otonom dengan sendirinya akan membedakan dirinya dengan masyarakat lainnya. Mahasiswa adalah

kelompok lapisan masyarakat yang dalam jajaran stratifikasi sosial memiliki kelas khusus. Mahasiswa adalah hati nurani masyarakat, mahasiswa adalah pemimpin di masa yang akan datang, dan sebagainya. Sehingga mungkin tidak berlebihan kalau dikatakan: Mahasiswa ibarat dewa penyelamat yang berjasadkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Simbol kemahasiswaan yang melekat pada dirinya akan membawa ciri khas tersendiri untuk tampil di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam diri mahasiswa akan dilekatkan berbagai stigma. Mahasiswa yang kehidupan sehari-harinya di lingkungan perguruan tinggi bukan semata-mata membawa amanah dan misi individu tetapi lebih dari itu, mahasiswa menjadi tumpuan harapan berjuta-juta orang di luar dirinya. Hal inilah yang menempatkan mahasiswa dalam kerangka Piramida Biomassa dalam posisi yang ideal, dimana mahasiswa tersebut menjadi jembatan atas aspirasi dari kaum akar rumput (masyarakat bawah) dengan penentu kebijakan yaitu kaum elit. Oleh karena itu, jelas bahwa keberadaan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi mengemban tanggung jawab sosial masyarakat.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seperti apa tanggungjawab yang harus diemban oleh mahasiswa?

Mahasiswa dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui kegiatan-kegiatan yang langsung diwadahi organisasi mahasiswa di universitas. Diharapkan kegiatan itu berkenan langsung dengan pencerdasan atau penyuluhan yang berdampak baik bagi masyarakat. Mahasiswa yang memiliki sikap yang lebih dewasa dan sadar akan permasalahan sosial di sekitarnya adalah mahasiswa yang pasti melaksanakan tanggung jawab sosial secara komprehensif.

Penting disuarakan bahwa Posisi seorang mahasiswa seperti Piramida Biomassa, sangat strategis untuk dimanfaatkan. Mahasiswa punya peluang menjadi salah satu control power terhadap kebijakan elit dalam merespon aspirasi masyarakat yang terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Terhadap fenomena ini,

mahasiwa harus muncul sebagai jembatan dan berfungsi sebagai social control, agent of change (Insan Pembaharu/perubahan), dan change of development.

Perlu diingat bahwa tanggungjawab sosial mahasiswa dalam mengontrol berbagai kebijakan elit bukan hanya pada aspek politik tapi lebih dari itu, mahasiswa harus mampu mengakomodir dan merespon seluruh peraturan dalam berbagai aspek kehidupan.

Salut karena mahasiswa senantiasa tanggap terhadap setiap kebijakan, seperti yang terkait dengan isu nasional terkait kesejahteraan rakyat yaitu anjloknya harga kopra. Akan tetapi, sebenarnya selama ini ada kekeliruan mahasiswa dalam menafsirkan peran dan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang terkesan anarkis.

Potensi Dasar Mahasiswa adalah Pemikir, tenaga ahli dan tenaga professional sekaligus sebagai penopang pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Mahasiswa juga dijadikan panutan, tumpuan dan harapan para pelajar, pemuda dan masyarakat di sekitarnya. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik yang berpeluang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penguasaan metode dan berbagai teori yang telah teruji kebenarannya. Intelektualitas dan motivasi yang tinggi untuk mengabdi pada bangsa dan negara adalah suatu keharusan yang tentu harus ditanamkan di benak mahasiswa.

Mahasiswa melakukan gerakan dalam rangka pembaharuan dan perubahan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat adalah sesuatu yang sah, akan tetapi satu hal yang perlu diingat, dalam menyampaikan aspirasi harus senantiasa berdasarkan pada azas logika, etika dan estetika.

Secara umum, tidak semua mahasiswa bisa mengemban tanggungjawab sosial seperti yang telah dikemukakan di atas. Penyebabnya adalah karena karakter tiap mahasiswa berbeda-beda.

Sedikitnya ada tiga jenis mahasiswa; 1. Mahasiswa Pasif, adalah bentuk mahasiswa yang tidak mau peduli terhadap orang lain, cen-

derung cuek dan apatis, 2. Mahasiswa Akademis, adalah mahasiswa yang menggunakan parameter keberhasilan dengan angka dan nilai (IPK) yang tinggi, selesai kuliah dengan cepat, sehingga waktunya dihabiskan untuk kuliah secara monoton tanpa menimbulkan simpati dan empati dalam dirinya terhadap orang lain dan realitas eksternal. Jenis mahasiswa ini setelah menyelesaikan studinya sering disebut sebagai “sarjana karbitan” dan 3. Mahasiswa Aktifis, adalah mahasiswa yang kehadirannya dalam sebuah perguruan tinggi bukan semata-mata menjadi pecundang-pecundang mata kuliah dengan akreditasi “cum laude” akan tetapi mereka punya kepedulian terhadap realitas eksternal mereka, tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai mahasiswa (kuliah).

Dari ketiga karakter mahasiswa tersebut di atas, maka sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya, mahasiswa akan memilih langkah yang pasti untuk menentukan langkah identitasnya sehingga mampu memegang amanah menjalankan tanggung jawab sosial mereka. Meskipun tanggung jawab juga diharuskan oleh setiap orang. Oleh sebab itu, mahasiswa dapat diposisikan sebagai tongkat estafet bangsa.

Tingkatan Mahasiswa aktifis adalah pilihan yang pasti. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran mereka untuk memposisikan diri bukan semata-mata sebagai seorang egaliter yang sangat egois sebagai mahasiswa yang harus dilayani oleh orang tuanya dan masyarakat tetapi lebih dari itu seorang aktifis mampu memadukan antara kepentingannya menjalankan amanah orang tuanya dengan realita di luar dirinya.

Tujuan pendidikan seperti dikemukakan Sokrates adalah untuk membuat manusia menjadi baik dan cerdas (to be good and smart). Kebaikan (goodness) adalah pengetahuan itu sendiri.

Semoga, statemen Kaum terpelajar menjadi solusi yang nyata untuk penyelesaian masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Demikian uraian singkat terkait materi di hari ini, semoga bisa menjadi pembelajaran bersama. (mg-04/nty)

Kampus Dukung Program PIK

SIAP ACTION: Para pengurus PIK Mahasiswa Unkhair bersama Warek III Syawal Abdulajid, SH.MH, usai pelantikan

TERNATE- Pusat Informasi dan Konseling (PIK-Mahasiswa) di Unkhair kini dikendalikan oleh pengurus baru yang resmi dilantik, Rabu (16/1). Pelantikan pengurus baru Unit Kegiatan mahasiswa (UKM) yang bergerak di bidang informasi dan konseling itu, dilakukan oleh Warek III, Syawal Abdulajid, SH.MH di Rektorat. ”PIK wadah dan jalan yang baik karena merangkul remaja untuk mengetahui hal-hal yang perlu diketahui misalnya seperti seks bebas dan lainnya,” ungkap Syawal seraya menginstruksikan para pengurus agar membuat program kerja karena universitas akan mendukung. “Segeralah buat program kerja yang menarik sehingga

bisa didanai,” tandasnya.

Perintah tersebut langsung ditanggapi Rivaldi A. Gani selaku Ketua PIK angkatan Kedua ini. Diakuinya, program yang disusun tetap akan sesuai dengan tugas PIK-mahasiswa yaitu untuk menyebarkan informasi kepada mahasiswa lainnya agar selalu menjalani hidup yang positif dalam merancang masa depannya. ”Ada juga program bina desa, sosialisasi kepada mahasiswa serta ajang kreativitas GenRe tingkat provinsi maupun nasional,” katanya dia juga mengungkapkan harapannya, agar nantinya program yang dijalankan tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa tapi masyarakat pada umumnya. (mg-04/nty)

PERSIAPAN: Peserta magang bersama Dekan FIP Taslim Buaja.,SE.,M.Pd, usai acara pelepasan

Mahasiswa UMMU Magang di 15 Sekolah TERNATE- Mulai hari ini 141 mahasiswa UMMU akan melaksanakan magang di sekolah SD hingga SMA di Kota Ternate yang akan berlangsung hingga 31 Januari nanti. Mahasiswa magang tersebut terdiri dari Prodi PGSD dan Bahasa Inggris yang melaksanakan magang satu dan dua.

D e k a n Fa k u l t a s I l m u Pe n d i d i k a n ( F I P ) , Ta s l i m

Buaja.,SE.,M.Pd menjelaskan magang dilakukan secara bertahap dan saat ini baru dalam tahapan satu dan kedua dan itu hanya untuk pengenalan. ”Rencananya Juli atau Agustus 2019 akan diadakan magang ke tiga,” katanya.

Dijelaskannya, tahapan magang pertama untuk mengenal (observasi) kultur sekolah.

Sementara magang dua, fokus

ke perangkat pembelajaran dan observasi proses pembelajaran di kelas. Dengan begitu, pada tahapan magang ketiga sudah matang.

Sekadar diketahui, sekolah yang nantinya akan ditempati para mahasiswa terdiri dari 12 sekolah setingkat SD, 2 setingkat SMP dan satu SMA yaitu SMAN 3 Kota Ternate. (mg-04/ nty)

16

HARIAN

SAMBUNGAN MAJANG

MALUT POST

KAMIS, 17 JANUARI 2019

Unkhair Bakal Terapkan Setahun Tiga Kali Wisuda TERNATE – Tahun ini Universitas Khairun (Unkhair) akan mencoba menerapkan pelaksanaan wisuda lebih dari dua kali.

Namun penerapan kebijakan itu tetap akan disesuaikan dengan banyak tidaknya mahasiswa yang mendaftar wisuda.

“Kalau mahasiswa yang mendaftar banyak dan memungkinkan maka, kita akan terapkan wisuda lebih dari dua kali. Biasanya yang dilakukan Unkhair, satu tahun dua kali wisuda,” kata Wakil Rektor I, Unkhair Suratman Sujud, Rabu (16/1).

Dengan pelaksanaan wisuda lebih dari dua kali maka banyak mahasiswa yang berlombalomba menyelesaikan studi. Saat ini, kata Suratman, pihaknya sudah membuka pendaftaran wisuda.

“Kami akan taruh kapasitas sebanyak 700 orang. Jika mahasiswa yang mendaftar lebih dari itu, maka yang lain akan dimasukkan

...CPNS Samb Hal. 13

Jika melewati batas waktu tersebut dan berkas masih belum dimasukan maka dinyatakan gugur. “ Kalau dinyatakan gugur maka peserta juga harus membayar denda ke kas daerah sebesar Rp 50 juta. Itu sudah merupakan perjanjian sejak awal,” ujarnya.

Berkas yang perlu dimasukkan, lanjut Junus, diantaranya surat lamaran yang ditandatangani dengan meterai 6.000 (tulis tangan dengan tinta hitam), ijazah asli, transkrip nilai yang sudah dilegalisir dua rangkap, serta fotokopi KTP dan KK. Setelah dimasukkan, BKPSDMD akan mengajukannya ke BKN. ”Ijazah SD sampai SMA masingmasing dua rangkap, serta salinan akreditasi dari perguruan tinggi,” terang mantan Kabag Humas ini.

...PIP Samb Hal. 13

Sementara untuk penerima bantuan PIP tingkat SD, Kepala Seksi SD Diknas Kota Ternate, Ikhsan Husen mengatakan untuk 2018, semua dana sudah masuk ke rekening siswa masing-masing.

“Dan semuanya sudah dicairkan,” tandasnya. Seraya men-

...REKLAMASI Samb Hal. 13 HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

MERUSAK Akar pohon di bilangan Santiong ini merusak drainase dan sebagian badan jalan. Akibat kerusakan tersebut saluran drainase semakin mengecil dan banyak sampah yang sering tersangkut akar pohon saat hujan

serta penataan pada kawasan depan lokasi penjual pisang,” kata Kepala Disperkim Kota Ternate Rizal Marsaoly, kemarin (16/1).

Menurut Rizal penataan kawasan Makasar Timur akan menjadi fokus pemkot dan satker.

...LAPORAN

Rencana Bangun Tiga Pasar TERNATE – Tahun ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berencana membangun tiga pasar.

Tiga pasar itu adalah pasar tradisional di Kecamatan Batang Dua, Pasar hewan di Sulamadaha dan kelanjutan pembangunan pasar Pariwisata di Tolire.

Kepala Disperindag Nuryadin Rachman mengatakan, pembangunan tiga pasar tersebut menggu-

nakan sumber dana yang berbeda.

Pasar tradisional di Batang Dua dan lanjutan pasar Pariwisata di Tolire menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang total anggarannya mencapai Rp 3 miliar Sementara untuk pasar hewan yang di kelurahan Sulamadaha, akan menggunakan anggaran tugas Pembantu (TP). Anggaran yang diusulkan ke kementerian sebesar Rp 6 miliar. “ Kita sementara dipanggil kemen-

terian untuk membicarakan dana TP ini,” jelasnya.

Usulan anggaran sebesar Rp 6 miliar itu belum final, bisa saja turun.

Sementara ini pihaknya, diminta oleh kementerian untuk memasukkan progres pekerjaan kegiatan yang menggunakan dana TP tahun 2018. “ Besaran anggarannya nanti kita lihat setelah laporan itu kita sampaikan ke kementerian,” pungkasnya. (cr05/rul)

Samb Hal. 13

Batas waktu yang diberikan BPK untuk pemasukan LKPD tahun 2018, kata Abdullah, paling lambat pada akhir Maret. Karena itu sebelum deadline waktu tersebut laporan SKPD sudah harus rampung. “ Di 2019 ini saya juga berharap agar disiplin PNS harus ditingkatkan. Etos kerja dan loyalitas juga harus ada, sehingga pemerin-

...UNBK Samb Hal. 13

Jumlah siswa SMP yang mengikuti ujian tahun ini sebanyak 2.944 siswa sementara untuk SD 3.351 siswa. Sementara, sesuai jadwal di pos ujian, UNBK akan dimulai pada April mendatang.

“Kami sudah turun pantau di tiap sekolah, semuanya sudah siap menjalani UN, baik UNBK maupun UNKP,” ujarnya.

Meski ada kekurangan saran-

...IKAL Samb Hal. 13

Di tempat yang sama Ketua IKAL Malut Burhan Abdurahman mengatakan, dirinya sudah menyiapkan berbagai program yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Burhan sangat berterima

di wisuda berikutnya,” jelasnya.

Biasanya, setiap kali wisuda, kapasitas mahasiswa mencapai 600 hingga 800 orang. Tapi, jika banyak mahasiswa dari program studi tertentu. Maka prodi lainnya akan menurun. Olehnya itu, kami menetapkan angka 700an. Ini juga disesuaikan dengan kapasitas ruang. “ Artinya, dengan wisudawan 700 tambah dua orang tua. Maka jumlahnya sudah menjadi tiga kali lipat, jadi kita batasi,” tukasnya.

Penerapan wisuda lebih dari dua kali, maka pendaftaran wisuda akan dibuka setiap saat. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang waktu pendaftaran hanya dibuka saat momen wisuda saja. Hal ini juga untuk mempercepat proses yudisium tiap fakultas. “ Jika tahun ini bisa diterapkan wisuda lebih dari dua kali, maka, wisuda akan dilaksanakan per empat bulan,” pungkasnya. (mg01/rul).

Setelah diajukan ke BKN kemudian diverifikasi. Setelah itu BKN mengeluarkan rekomendasi untuk masing-masing CPNS. Selanjutnya, barulah wali kota mengeluarkan SK untuk penempatan CPNS. Termasuk soal gaji. “ Kami belum tahu kapan gaji mulai diberikan, karena masih menunggu petunjuk BKN. Tapi dananya sudah disiapkan,” jelas Junus.

Dalam penempatan tempat tugas nanti, sambung Junus, CPNS dilarang mengajukan permintaan pindah tempat tugas selama 10 tahun. Ketentuan ini, merupakan salah satu yang akan diperkuat dengan surat pernyataan dari CPNS. “Jika belum mengabdi selama 10 tahun tidak bisa minta pindah.

Kalau mau pindah CPNS tersebut akan diberhentikan. Kami harap peraturan ini dapat ditaati,” pungkasnya. (cr-05/rul)

gatakan, untuk tingkat SD yang belum dicairkan yakni pada tahap dua, namun itu karena dari pusat belum menyertakan nomor rekening siswa. “ Sedangkan untuk PIP di 2017, menyisakan 30 siswa saja yang belum mencairkan bantuannya.

Tapi itu rata-rata siswa yang tidak bisa dihubungi lagi,” imbuhnya. (mg-01/rul)

Setelah dilakukan reklamasi selanjutnya akan dilakukan pembangunan perumahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “ Itu akan dilakukan pada tahap II nanti, sambil menunggu konsultasi ke Kementerian Pupera soal desain bangunannya,” ujar Rizal.(cr-05/rul)

tahan dapat berjalan lebih baik,” tandas Abdullah.

Laporan dari SKPD, sambung Abdullah, tidak boleh ada yang terlambat, sebab jika satu SKPD saja yang terlambat, maka akan menghambat untuk dimasukan ke BPK. Karena itu, wawali meminta SKPD untuk lebih kompak. “ Kita juga targetkan LKPD lebih awal dapat dimasukan ke BPK. Karena itu butuh partisipasi dan kekompakan semua SKPD,” tandas wawali. (cr-05/rul). prasaran di sekolah-sekolah tertentu, itu bisa diatasi oleh sekolah sendiri. Seperti kekurangan laptop dan sarana lainnya. Sementara untuk berkoordinasi dengan Telkomsel akan dilakukan jelang ujian nanti. “ Meski ujiannya masih beberapa bulan lagi, kami sarankan ke sekolah untuk segala persiapannya terus di metangkan.

Selain sarana, kesiapan siswa untuk UN juga sangat penting. Kami juga mengimbau siswa terus giat belajar,” pungkasnya.(mg-01/rul) kasih karena telah dipercayakan sebagai Ketua IKAL Malut. Wali Kota dua periode ini berjanji akan menjalankan organisasi dengan penuh rasa tanggungjawab.

“Saya berjanji akan memajukan organisasi ini lebih baik lagi kedepannya,” pungkasnya. (cr-05/pn/ rul).

OPINI

KAMIS, 17 JANUARI 2019

HARIAN

MALUT POST

17

Art: Resayfa Rumra

Perbaiki Gizi Ibu, SDM Berkualitas

SIKAP MENGUATKAN PENDIDIKAN KELUARGA PERILAKU menyimpang yang terjadi dikalangan remaja akhir-akhir ini kian meresahkan. Beberapa waktu lalu ada tiga remaja memperkosa temannya sendiri, seusai mereka pesta miras. Umur mereka masih belasan tahun. Kejadian itu terjadi di Ternate. Tak lama berselang video mesum yang pemerannya dua siswa salah satu SMK di Kota Ternate menjadi viral karena tersebar di media sosial. Di Halmahera Selatan kejadian yang hampir mirip juga terjadi. Video mesum anak sekolah juga viral.

Yang terbaru percobaan pemerkosaan di Sanana. Pelakunya anak SMP masih kelas 1. Dia mencoba memperkosa tetangganya yang sudah SMA. Fenomena ini sudah sangat menggelisahkan, karena itu harus ditangani secara serius. Bukan main-main. Ada degradasi moral yang mengikis nilai-nilai agama dan budaya generasi kita. Sejumlah kalangan berpandangan, maraknya tindakan menyimpang dari norma yang dilakukan para remaja disebabkan orang tua tidak memantau tumbuh kembang sang anak dengan baik. Pendidikan keluarga makin terkikis. Orang tua menyerahkan tanggung jawab pembinaan anak-anak seluruhnya pada sekolah. Padahal orang tua yang harus menjadi guru utama. Bukan guru di sekolah. Orang cenderung menyalahkan, fenomena ini terjadi karena makin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi.

Padahal tidak, faktor utamanya adalah hilangnya pendidikan dalam keluarga pembentukan karakter anak, dimana norma dan etika yang diajarkan dari rumah sudah makin terdegradasi Para orang tua sudah harus sadar dan kembali menguatkan pendidikan dalam keluarga. Selain itu pihak sekolah dan orang tua harus saling memberi informasi terkait perkembangan sang anak baik di rumah maupun di sekolah. Setiap perubahan sikap dan perilaku anak mesti di komunikasikan agar dapat dicarikan jalan keluar terbaik untuk diatasi secara bersama.

Selain itu lingkungan masyarakat juga harus memiliki sikap peduli yang tinggi.

Ketika masyarakat bersikap acuh tak acuh terhadap perilaku warga masyarakat termasuk siswa (remaja) yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Maka, sebenarnya nilai budaya maupun dogma keagamaan kita juga mulai terkikis.(*)

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

IBU adalah sosok seorang perempuan dalam kesehariannya selalu melimpahkan kasih dan sayangnya tanpa hentinya. Seorang motivator ulung bagi anak-anaknya, pendidik yang penuh kasih sayang, dan kesabaran. Sosok pejuang bangsa yang akan melahirkan anak-anak Indonesia unggul dan berkualitas secara moral, spiritual dan intelektual nantinya melalui gerakan revolusi moral dan mental.

Harapan kita adalah para ibu di Maluku Utara menjadi Ibu Bangsa yang berperan mewujudkan ketahanan keluarga sebagai pilar pembangunan negara yang adil dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut para ibu harus didukung pemerintah dan keluarganya, khususnya suami, untuk mewujudkan harapan tersebut.

Namun saat ini masih terdapat masalah gizi yang dihadapi para ibu di Malut yaitu masalah kekurangan energi kronis (KEK). Data Pemantauan Status Gizi tahun 2017 menunjukan masih terdapat calon ibu-ibu khususnya wanita usia subur (WUS) yang berisiko KEK sebesar 8%, sedangkan ibu hamil yang mengalami KEK sebesar 11,7%.

Masalah ini menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemeritah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan momentum Hari Gizi Nasional ke-59 yang bertemakan “Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi” maka penulis menyarikan tema pada edisi kali ini adalah “Perbaiki Gizi Ibu, SDM Berkualitas”.

Dalam menghasilkan anak-anak yang berkulitas secara moral, spiritual dan intelektual, ibu merupakan

Aspirasi Pembaca

Fahmi Abdul Hamid, SKM.,M.Si Dosen Gizi Poltekkes Ternate Anggota PERSAGI & PERSAKMI Malut

sosok kunci dan penentu karena kualitas sumberdaya manusia ditentukan mulai pada fase kehamilan 1000 hari pertama kehidupan sampai usia 5 tahun. Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan upaya-upaya dan dukungan keluarga khususnya suami kepada istrinya dalam mewujudkan anakanak yang berkualitas tersebut.

Perencanaan Kehamilan Dalam menghasilkan generasi yang berkualitas, kehamilan perlu direncanakan. Karena seorang ibu harus siap secara fisik, mental dan jarak kehamilan yang ideal. Jika ibu mengalami kehamilan dengan dukungan fisik yang tidak prima atau mengalami KEK dan jarak kehamilan pendek sangat membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Bayi yangdilahirkan nantinya akan mengalami resiko lahir prematur. Bayi tersebut rentan terhadap penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kematian.

Mengonsumsi Makanan Bergizi Ibu hamil mengalami peningkatan kebutuhan gizi dua kali lipat dari makanan yang dikonsumsi secara normal. Kebutuhan ini meningkat karena faktor pertumbuhan janin dalam kandungan ibu. Ibu harus mengkonsumsi makananmakanan bergizi seperti sumber energi, protein, vitamin, mineral dan cukup air (nasi, ikan, daging, sayur dan buah). Untuk menunjang pertumbuhan janin dalam kandungan, ibu diwajibkan mengonsumsi 90 butir suplementasi Fe/ obat tambah darah yang diberikan pada awal-awal kehamilan karena masa itu merupakan masa konsepsi dan pembentukan organ tubuh sehingga pemenuhan kebutuhan gizi sangat diperlukan.

Melakukan Pemantauan Kehamilan Ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan kehamilanya secara berkala apakah di dokter keluarga, Rumah Sakit, Puskesmas, atau bidan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan janin dalam kandungan berjalan dengan baik atau tidak. Ketika terjadi masalah kehamilan maka, dilakukan tindakan-tindakan dalam menurunkan risiko untuk ibu dan janinnya.

Pemberian ASI Ekslusif Dalam menghasilkan anak-anak yang berkualitas, ibu wajib memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif kepada bayinya sampai usia 6 bulan, karena ASI mengandung komposisi zat gizi yang seimbang dan tepat untuk anak bayi sesuai dengan kemampuan penyerapan usus bayi yang masih muda.

Suami memiliki peran sentral

dalam mendorong menghasilkan SDM yang berkualitas. Selain segi finansial dalam menyediakan kebutuhan istri, suami juga ikut mendorong keberhasilan pemberian ASI eksklusif dengan tidak membebani pikiran istri pasca melahirkan. Faktor stres akan menyebabkan gangguan produksi ASI pada ibu. Hal ini akan menyebabkan tidak berhasilnya pemberian ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Pengertian dan kesabaran suami mejadi KUNCI keberhasil dukungan tersebut.

Pemantauan Pertumbuhan Bayi Sampai Usia 5 Tahun Setelah anak lahir, pemantauan pertumbuhan harus terus dilakukan, karena pada usia ini, pertumbuhan dan perkembangan khususnya penyempurnaan motorik kasar dan halus terjadi. Suami istri harus saling mendukung agar dapat memantau perkembangan fisiknya sampai usia 5 tahun.

Pada masa ini banyak masalah gizi yang bermunculan seperti gangguan pertumbuhan mulai dari tinggi badan tidak sesuai dengan umur, berat badan tidak sesuai dengan umur dan masalah penyakit-penyakit infeksi yang timbul.

Keberhasilan ini dapat dicapai jika suami istri saling pengertian dan saling mendukung.

Pembaca yang budiman, mudahmudahan tulisan yang singkat dan sederhana ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Di akhir tulisan ini penulis mengajak kepada kita semua, mari kita dukung para ibu di Malut membangun sumberdaya manusia mulai dari keluarga menuju kesejahteraan bangsa. Gizi Seimbang, Prestasi Gemilang.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Anak dan Hukum : A World Fit for Children

O m Faduli

TELEPON PENTING

Refleksi Hari Gizi Nasional ke-59

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Informasi 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

D Driver Dri rive verr (online) (onl (o nlin ine) e

081 340 001945 081 340 440331

INDONESIA salah satu dari 193 negara anggota PBB yang pada 20 November 1989 (data bimkemasditjenpas) ikut serta dalam penandatanganan konvensi hak-hak anak (convenction on the right of the child), konsekuensi logisnya bahwa setiap produk hukum yang diterbitkan harus mempertimbangkan kepentingan anak di dalamnya.

Pasal 4 konvensi hak-hak anak dinyatakan: “Negara Peser ta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi”. Selain itu dalam Pasal 6 dinyatakan: “Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”.

Satu dekade kemudian, tepatnya pada Tahun 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (A World Fit for Children).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan kemudian juga dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, semuanya sama-sama mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak (Hardianto Djanggih, 2018:317).

Perilaku kriminal yang meli-

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Adriyansyah M Puasa, S.sos.

Pembimbing Kemasyarakatan Kemenkum-HAM Maluku Utara

Terjadinya peningkatan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindakan yang berkonflik dengan hukum mengindikasikan bahwa Maluku Utara tengah menghadapi degradasi kesadaran hukum atas anak batkan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai korban, salah satu kasus dengan jumlah tertinggi di Maluku utara merupakan tindak kriminal terhadap anak, menurut data dari Bapas Kelas 2 Ternate setiap tahunnya lebih dari separuh permintaan Litmas (penelitian kemasyarakatan) dilakukan untuk klien warga binaan yang tersangkut kasus perlindungan anak.

Sebagai pelaku, data dari Bapas klas 2 Ternate dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2015, kasus anak ABDH (Anak Berkonflik Dengan Hukum) sebanyak 56 permintaan litmas sidang, 2016 mengalami peningkatan sebanyak 62 permintaan Litmas sidang dan diversi, 2017 sebanyak 92 sementara itu untuk 2018 mencapai 87 permintaan Litmas.

Perlu dicermati bahwa terjadinya peningkatan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku

tindakan yang berkonflik dengan hukum mengindikasikan bahwa Maluku Utara tengah menghadapi degradasi kesadaran hukum atas anak.

Perlindungan terhadap anak telah diatur oleh Undang-Undang no 23 tahun 2002 dan Undang-Undang no 35 tahun 2014, tentunya melalui perubahanperubahan di dalam perundangundangan merupakan indikasi bahwa pemerintah serius melakukan proteksi anak.

Meskipun begitu, sebanyak apapun produk hukum yang dikeluarkan untuk melindungi anak, namun jika tidak didukung oleh orang tua, keluarga dan masyarakat maka posisi anak akan selalu rentan, baik menjadi korban maupun pelaku kejahatan itu sendiri.

Para pelaku kejahatan terhadap anak di Maluku Utara rata-rata terjerat pasal 80, 81, dan 82 Undang- Undang no 23 tahun 2002, yakni pasal 80 tentang kekerasan terhadap anak, pasal 81 tentang pidana persetubuhan anak dan pasal 82 tentang pencabulan terhadap anak denganancaman pidana mulai dari 5 hingga 15 tahun dan denda Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), ditambah 1/3 masa hukuman jika pelakunya orang tua pada pasal 80 serta 1/3 jika pelakunya orang tua, wali, pengasuh anak, dan pendidik atau tenaga kependidikan sesuai dengan perubahan pada UndangUndang no 35 tahun 2014.

Hampir semua kasus yang ditangani para pelakunya rata-rata merupakan orang yang dikenal oleh anak (korban) dari orang terdekat seperti orang tua, keluarga dan tetangga yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal anak korban. Selain itu beberapa juga merupakan tenaga pengajar di

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Mahfud Husen BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Fahrudin Abdullah

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

tempat anak korban bersekolah.

ABDH di Maluku Utara memiliki kasus lebih variatif, mulai dari pencurian hingga kekerasan.

Menurut Undang-Undang SPPA No 11 tahun 2012, penyelesaian perkara ABDH berdasarkan Bab II tentang Diversi penyelesaian perkara anak dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun wajib dilakukan diversi.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, ketentuan ini diberlakukan demi melindungi anak dari pidana penjara, artinya bahwa pidana penjara terhadap anak merupakan solusi terakhir yang diambil.

Pidana penjara pun diatur pada Bab V tentang pidana dan tindakan. Pidana terhadap anak maksimal separuh dari ancaman pidana orang dewasa, misalnya pada kasus yang ancamannya 15 tahun orang dewasa maka pada anak maksimal 7,5 tahun dan pemidanaan anak hanya boleh dilakukan pada kasus dengan ancaman di atas 7 tahun.

Rata-rata ABDH di Maluku Utara, menurut penelitian kemasyarakatan yang dilakukan Bapas kelas II Ternate, berangkat dari latar belakang kondisi keluarga yang penuh dengan konflik (broken home).

Kesadaran hukum tentang anak memiliki urgensi tersendiri mengingat anak merupakan generasi penerus peradaban. Sangat diharapkan bahwa melalui pemahaman terhadap hukum, masyarakat sadar dan menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak di Maluku Utara.

Kesadaran terhadap hukum juga menciptakan kondisi protektif bagi anak oleh semua elemen masyarakat, artinya anak bukan hanya tanggung jawab orang tua dan keluarga akan tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat.(*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : Samsur Hasan Sillia MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

18

HARIAN

MALUT POST

EKONOMI BISNIS

KAMIS, 17 JANUARI 2019

HARGA BAPOK DAN HASIL BUMI DI KOTA TERNATE Pantauan Senin, 14 Januari 2019 KOMODITAS Bawang Merah Bawang Putih Cabai Rawit Cabai Keriting Cabai Nona Tomat

HARGA (RP)

SATUAN (KG)

50.000-60.000 35.000-40.000 60.000 40.000 60.000-70.000 12.000-20.000

ANALISA Maskapai Tidak Memahami Konsumen JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi kembali menyoroti kenaikan tarif tiket pesawat beberapa waktu lalu. Di mana di beberapa rute kenaikan tarif tiket hingga dua kali lipat dari harga normal. Tulus melihat penumpang merasa terkejut dengan adanya kenaikan tarif tiket pesawat. “Dalam kasus kenaikan kemarin yang ramai di publik memang saya kira dengan segala plus minus masyarakat syok ya tentunya,” ujar Tulus. Masyarakat menjadi syok karena selama ini terbiasa dengan tarif yang murah atau terjangkau. “Ketika diskon diambil atau dicabut, ibaratnya koreng yang ditarik itu sakit. Seperti pemerintah menarik subsidi minyak itu agak syok dan kemudian sempat collapse juga,” tutur Tulus. Dia menyebut para maskapai telah gagal memahami konsumennya. Sebab kenaikan tarif tiket pesawat berbarengan dengan informasi pemberlakuan tarif bagasi. “Tapi di sisi lain maskapai gagal memahami psikologi konsumen. Yang menjadi pertanyaan kenapa maskapai melakukan bersamaan antar maskapai dan waktunya juga dan biaya bagasi berbayar,” cetus Tulus. (jpnn/onk)

1 1 1 1 1 1

KOMODITAS Telur Daging Sapi Daging Ayam Beras Pulo Beras Bibir Merah Beras Nuri

HARGA (RP)

SATUAN (KG)

1900-2100 120.000 35.000-36.000 18.000 13.000 12500

1 butir 1 1 1 1 1

KOMODITAS

HARGA (RP)

Beras AAA Beras Bulog Beras Siip Beras Bola Mas Beras Special

12.000 10.000 12.000-12500 14.000 13.000

SATUAN UAN (KG) 1 1 1 1 1

Ketimpangan Pengeluaran di Malut Naik Misfaruddin: Namun Masih di Bawah 0,400 Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) menyebutkan tingkat ketimpangan pengeluaran di Malut mengalami kenaikan. Menurut Kepada BPS Malut Misfaruddin, pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Malut yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,336, naik sebesar 0,008 poin dari kondisi Maret 2018 yang sebesar 0,328.

“Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Malut cen-

derung semakin tinggi,” katanya. Dia menjelaskan nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, menunjukkan ketimpangan yang juga semakin tinggi. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 0,308, turun 0,036 poin dibanding Gini Ratio Maret 2018 sebesar 0,345.

Sementara Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 0,277, naik 0,011 poin dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,266.

Gini Ratio Malut selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu, namun masih di bawah 0,400 yang termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Selanjutnya pada periode September 2015 sampai dengan September 2017 gini ratio Malut menunjukkan peningkatan. “Gini Ratio Malut terendah ke-11 dari 34 Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan ketimpa-

ngan terendah yaitu Provinsi Bangka Belitung, sedangkan Provinsi dengan ketimpangan tertinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” jelasnya.

Tambah Misfaruddin, selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia (World Bank). Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2018, persentase pengeluaran pada kelompok 40

TARGET Target Kontrak Naik 37 Persen JAKARTA - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) menargetkan pada 2019 akan memperoleh kontrak dihadapi sebesar Rp 22,78 triliun atau naik sebesar 37,4 persen dari target 2018. Total kontrak dihadapi ini terdiri dari target kontrak baru 2019 sebesar Rp11,98 triliun dan carry over 2018 sebesar Rp10,80 triliun. “Komposisi perolehan kontrak baru 2019 direncanakan berasal dari pemerintah 33 persen, BUMN 31 persen dan swasta 36 persen,” ujar Direktur Utama WEGE Nariman Prasetyo. Sementara itu, untuk penjualan WEGE menargetkan Rp7,73 triliun atau naik 31,46 persen dari target 2018 sebesar Rp 5,88 triliun dengan target laba bersih 2019 Rp 533 miliar atau naik 20,32 persen dari target 2018 sebesar Rp 443 miliar. “Untuk pengembangan bisnis pada 2019, perusahaan menggelontorkan belanja modal sebesar Rp 1,13 triliun yang diperuntukkan untuk fixed asset, capital investment & acquisition and business development,” jelas Nariman.(jpnn/onk).

MAKRO Stok Beras dan Gula Aman JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong transformasi pertanian dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Modernisasi pertanian adalah sebuah keniscayaan, di tengah visi Pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan modernisasi target peningkatan produksi hasil pertanian menjadi lebih visibel untuk diwujudkan. “Modernisasi pertanian di antaranya dilakukan melalui mekanisasi, penggunaan benih unggul, peningkatan indeks pertanian IP, perluasan areal, jika manajemen korporasi sehingga efisien,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri. Upaya Khusus (Upsus) padi jagung kedelai (Pajale) juga mampu meningkatkan luas tanam padi secara tajam. “Hasil dari kebijakan tersebut adalah surplus padi dan jagung sudah bisa dicapai.

Pada 2018 menurut data BPS, surplus beras 2,85 juta ton,” tambah Kuntoro. Dia menambahkan, pada tahun 1984 Indonesia pernah mencapai swasembada beras. Padahal saat itu Indonesia masih mengimpor beras 414 ribu ton. Menurut FAO (1999), suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. “Artinya Indonesia dalam 4 tahun terakhir sudah bisa berswasembada beras,”terang Kuntoro. Bukti cukupnya ketersediaan stok beras, terlihat dari catatan Badan Pusat Statistik mengenai pengaruh inflasi yang jauh lebih terkendali sepanjang 2018, yakni sekitar 5,2 persen per tahun. Angka ini jauh lebih rendah dibanding dengan rata-rata laju kenaikan pada periode 2009-2013 sebesar 8,5 persen per tahun. Sementara untuk meningkatkan produksi dan produktivitas gula, berbagai upaya juga dilakukan. Di antaranya peremajaan kebun, varietas baru 140 ton/ha, revitalisasi Pabrik Gula (PG), lama dan membuka kebun di luar Jawa.

“Melalui upaya-upaya ini tahun 2018 Produksi tebu mencapai 2,12 juta ton dari target 2,4 juta ton,” jelas Kuntoro. Pada sektor industri gula, pengembangkan kebun tebu seluas 200 ribu ha untuk memenuhi iddle capacity Pabrik Gula existing, dan mendorong pengembangan lahan 500 ribu ha untuk memenuhi kebutuhan bahan baku 14 Pabrik Gula (PG) baru. Pengembangan PG diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi 3,87 juta jiwa. Pada Desember 2018 harga gula Rp. 11.850/kg, harga gula pasir ini masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 12.500 per kilogram. “Stok gula dipastikan aman karena hasil dari pengecekan di lapangan, minggu pertama Januari 2019, stok gula di pedagang juga cukup banyak dan harga di pedagang juga di bawah HET,” pungkasnya.(jpnn/onk)

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

USAI PERTEMUAN: Foto bersama manajemen GDH bersama manajemen Harian Malut Post usai pertemuan di kantor Malut Post, Rabu (16/1)

GDH dan Dorongan Memajukan Pariwisata Malut TERNATE – Komitmen Grand Dafam Hotel (GDH) Ternate berkontribusi memajukan pariwisata Maluku Utara terus digalakkan. Beragam event yang menonjolkan budaya dan kekayaan khazanah lokal digarap.

Pelaku usaha juga ikut dirangkul bersama-sama mendorong kemajuan pariwisata Malut.

Dalam kunjungan manajemen

GDH ke kantor Harian Malut Post, Rabu (16/1), banyak perbincangan tentang progres pariwisata Malut.

Satu hal yang paling urgen dilaksanakan saat ini adalah mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan domestik maupun mancanegara. “Kami sudah berkomunikasi dengan MM Travel untuk membicarakan kemungkinan mendatangkan turis dari China.

Saat ini penerbangan China-Manado tiap hari tiga kali. Jika Ternate bisa kebagian masa kunjungan turis-turis ini akan sangat berpengaruh pada perputaran ekonomi masyarakat,” ungkap General Manager GDH, I Ketut Gunarta. Event lokal yang melibatkan para pengusaha kedai kopi lokal adalah salah satu yang tengah digarap. Event bertajuk Barista and

SEMINAR: Kegiatan seminar yang digelar Bea dan Cukai Ternate kemarin

SURYANI/MALUT POST

Dorong IKM Jadi Eksportir Baru TERNATE- Bea Cukai Ternate menggelar kegiatan seminar terkait dengan dampak ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Dalam acara itu Kepala Bea Cukai Ternate, Musafak mengatakan akan mendorong IKM di Malut untuk menjadi eksportir baru, karena selama ini sesuai dengan data ekspor di Malut lebih didominasi tambang.

“Setelah dipelajari di Malut didominasi IKM, maka akan dipelihara dan rawat untuk menjadi eksportir yang baru,” ucapnya.

Menurut dia, potensi IKM sangat besar, oleh karena itu mereka akan intens dengan IKM untuk menjawab keluhan terkait ekspor. Hal ini bukan tupoksi asli Bea Cukai tapi pemerintah daerah yang memiliki peran penting karena memiliki jangkauan lebih luas. Namun tidak menjadi persoalan bagi Bea Cukai, untuk mengambil

peran untuk mendorong IKM melakukan ekspor. “Karena melalui Bea Cukai akan lebih mudah maka dilakukan secara rutin pertemuan dengan IKM,” tutur Musfak.

Dalam seminar tersebut, Bea dan Cukai Ternate mendatangkan Ketua Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Nurhadi Rusdi.

Menurutnya, LPEI merupakan salah satu lembaga dari Kementerian Keuangan untuk menjadi alternatif IKM, apabila tidak bisa melakukan peminjaman di perbankan.

“Harap kami IKM dengan LPEI berdiskusi agar jika ada persoalan dapat dicarikan solusinya,” tuturnya, seraya mengatakan pertumbuhan ekonomi Malut sangat baik namun ada faktor yang menyebabkan angka kemiskinan naik, maka perlu bersinergi untuk memecahkan persoalan ini.Sementara Ketua LPEI Nurhadi Rusdi mengatakan, mereka siap

mendukung pelaku usaha IKM melakukan ekspor karena memiliki potensi untuk ekspor, terutama hasil bumi dan perikanan. “Kita lebih fokus untuk melakukan ekspor terutama hasil bumi dan perikanan, karena kedua sector ini lebih berpotensi,” ujarnya. Sedangkan untuk pendanaan mereka siap membantu dengan bunga rendah. Akademisi, Mukhtar Adam mengatakan, ekspor sampai saat ini ekspor Malut lebih didominasi oleh sektor pertambangan, sehingga menjadi sesuatu yang mencurigakan, karena selama tahun 2018 begitu banyak ekspor sehingga potensi kerusakan alam sangat tinggi dan risiko degradasi ekonomi Malut juga tinggi. “Sektor ini tidak menggembirakan karena pertumbuhan tinggi tapi kemiskinan juga tinggi,” ujarnya.

Jika persoalan ini dibiarkan, maka secara tidak langsung menyiapkan bom waktu untuk terjadinya konflik.

Dia berharap momentum kegiatan ini bisa mendorong pertumbuhan produk Malut yang lebih signifikan.(mg02/onk/pn)

persen terbawah adalah sebesar 20,10 persen, sehingga termasuk pada kategori ketimpangan rendah. “Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2018 ini turun jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 20,69 persen,” tuturnya.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama, yaitu pola pengeluaran penduduk di daerah perkotaan lebih timpang dibandingkan dengan di daerah perdesaan. “Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2018 adalah sebesar 20,34 persen, sedangkan di daerah perdesaan yaitu sebesar 23,42 persen,” pungkasnya.(mg-02/onk)

Coffee Art itu merupakan hasil kerja sama dengan banyak pihak antara lain Kober Indonesia, Bahari Coffee Landmark, dan Pasukan Seduh Kopi (PSK). “Acaranya nanti pada 19 Januari.

Kopi lokal di Malut punya masa depan yang menjanjikan. Jika kopi Vietnam bisa ada di Ternate, suatu hari nanti sangat mungkin kopi Ternate juga bisa ada di Vietnam,” sambung Gunarta.

Komitmen GDH ini mendapat sambutan positif Malut Post. Pariwisata yang progresif dan budaya lokal yang kuat merupakan bekal untuk mewujudkan stabilitas ekonomi masyarakat.

Jika iklim ekonomi baik, para investor pun makin mudah berinvestasi di Malut. “Tidak ada salahnya pariwisata Malut belajar dari Manado.

Apalagi dengan jarak tempuh yang hanya 45 menit penerbangan, akses mendatangkan wisatawan yang berkunjung di Manado ke Malut peluangnya sangat besar,” tutur Komisaris INN Group, Urief Hassan, yang ikut menerima kunjungan manajemen GDH. Selain Ketut Gunarta, kunjungan kemarin juga diikuti Sales Manager Sonya Mahulete, Front Office Manager Agus Setiawan, dan Finance Manager Khairuddin.

Sementara manajemen Malut Post yang juga ikut hadir dalam kunjungan kemarin adalah Direktur Utama M. Tauhid Arief, Direktur Faisal Djalaluddin, Ketua Dewan Redaksi Ismit Alkatiri, Pemimpin Redaksi Ika Fuji Rahayu, Manajer Periklanan Ako La Owi, dan Manajer Keuangan Mila Ariani Utomo.(mg-02/kai)

Bakal Lakukan Tera Ulang T E R N AT E - K a n t o r UPTD Kemetrologian akan melakukan tera ulang di semua pasar dan toko yang ada di Kota Ternate. Hal ini disampaikan Penera Ahli Metrologi ilegal UPTD Kemetrologian, Ibrahim Abd Rahman. “Setelah peresmian kantor kami yang baru pekan depan, kita akan melakukan pendataan, kemudian hasil dari data akan disingkronkan dengan dinas dan dilakukan tera,” ujarnya.

Jika setelah dilakukan tera ulang namun masih ditemukan ada oknum yang melakukan permainan timbangan, maka akan dikenakan sanksi. Jika tidak sengaja melakukannya, maka dilakukan pembinaan.

Dia menuturkan mereka akan bersinergi dengan kepolisian melakukan fungsi pengawasan untuk mengontrol setiap alat ukur seperti timbangan yang harus dipastikan melakukan tera ulang.

S ehingga jika masih ditemukan pelanggaran akan dikenakan hukum yang berlaku. Selain itu, dia mengatakan selama tahun 2018 dilakukan dua kali tera ulang yaitu di Bastiong dan Pasar Higienis. Hasilnya ditemukan pemilik 10 timbangan tidak melakukan tera ulang. “Pelanggaran yang paling banyak ditemukan di penjual buah, yang kemudian terus dilakukan pembinaan agar tidak lagi terjadi pelanggaran seperti itu,” jelasnya.

Dia menambahkan kegiatan tera ini bisa dilakukan langsung di kantor karena ada yang membawa timbangannya ke kantor. Selain itu, sidang tera juga dilakukan ditempat yang telah ditentukan. Masyarakat yang mau melakukan tera akan dikenakan biaya Rp 25 ribu per sekali tera. Timbangan harus setiap tahun dilakukan tera, jika dalam pemeriksaan timbangan dan ditemukan ada timbangan yang tera di tahun 2017, maka akan dilakukan tera ulang.

Kegiatan tera ulang tidak hanya dilakukan di Kota Ternate namun pelayanan tera ulang di semua kabupaten/kota termasuk dengan kegiatan tera ulang yang dilakukan di Manokwari Papua Barat.

Pelayanan tera ulang ini dilakukan hingga ke luar daerah karena di Manokwari belum ada UPTD Kemetrologian. Tenaga Penera Ahli Metrologi illegal di Ternate hanya tiga orang karena itu akan didorong agar untuk penambahan tenaga ahli.

Sementara itu, Kantor UPTD Kemetrologian Djainudin Saif menambahkan 23 Januari akan dilakukan peresmian kantor baru UPTD Kemetrologian di jalan Jati Raya Ternate selatan.

Penyelesaian pembangunan yang dilakukan Desember 2018, dan akan melengkapi administrasi agar dapat melakukan aktifitas seperti tindakan tera dan kegiatan lainnya.(mg-02/onk)

KAMIS, 17 JANUARI 2019

KABAR RANTAU

Cap Tikus 1978 Diselidiki Polisi MANADO — Menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat terkait miras Oplosan yang beredar luas di masyarakat, Satres Narkoba Polres Minahasa Selatan (Minsel) awal pekan ini melaksanakan pemantauan di pabrik Cap Tikus 1978 yang beralamat di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan.

Pemeriksaan pabrik cap tikus yang dipimpin Kasatnarkoba Polres Minsel Iptu Denny Tampenawas itu dilakukan langsung di pabrik pengolahan cap tikus, dimana pengecekan mulai dari proses destilasi hingga pengemasan. “Tujuannya adalah untuk memberikan imbauan agar pengelolaan minuman ini tetap sesuai aturan yang berlaku. Dan tentunya supaya pihak pabrik selalu menjaga mutu produksi serta menjaga kebersihan sekitar pabrik,” sebut Tampenawas, kemarin.

Pemeriksaan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Minsel bukan tanpa sebab. Kunjungan ke pabrik Cap Tikus 1978 milik PT Jobubu Jarum Minahasa (JJM) ini, menyusul adanya laporan masih maraknya penjualan miras oplosan di Minsel.

“Belakangan ini banyak dihebohkan dengan kasuskasus miras oplosan. Dan kita tahu bersama bahwa di beberapa daerah banyak kasus minuman oplosan yang telah banyak memakan korban. Jadi untuk menjaga hal ini, maka kami lakukan kunjungan ke pabrik Cap Tikus,” sebutnya.

Sementara itu, pihak perusahaan PT JJM melalui Richo Soselia saat dikonfirmasi mengatakan, kunjungan Satresnarkoba Polres Minsel hanya untuk memantau langsung proses pengolahan Cap Tikus 1978. “Pak Kasat bersama anggotanya hanya datang melihat pabrik dan prosesnya kemudian surat-surat izinnya,” ujarnya saat dikonfirmasi. Terkait marak beredarnya captikus oplosan, Richo menegaskan, pabrik pengolahan Cap Tikus 1978 tidak menggunakan captikus oplosan. “Semua captikus dari petani yang masuk tidak semua langsung diambil. Namun kita uji dahulu. Kalau tidak sesuai maka kami kembalikan. Jadi tidak mungkin kami menggunakan captikus oplosan apalagi menjualnya,” tandasnya. Sebelumnya, Kapolres Minsel AKBP FX Winardi Prabowo menegaskan, pihaknya akan terus memburu dan menindak tegas penjualan captikus ilegal maupun oplosan. “Tidak pandang bulu. Kami tetap akan menindak tegas siapa saja yang masih tetap menjual captikus secara ilegal ataupun oplosan,” tegasnya.

Terpisah, menurut Humas Bea Cukai Sulbagtara Imam Sarjono, izin edar Cap Tikus 1978 ditangani Kantor Cukai Manado. “Untuk izin Cap Tikus tersebut bisa ditanya langsung ke kantor Cukai yang di Manado.

Karena izinya tidak dari kita tapi kantor yang di Manado,” kata Sarjono, saat dikonfirmasi harian ini.

Sementara itu, Ari Humas Kantor Bea Cukai Manado saat dikonfirmasi terpisah, mengaku tidak tahu apakah ada izin langsung atau tidak. “Untuk izin Cap Tikus 1978 itu akan coba dikoordinasikan lagi dengan unit terkait. Saat ini saya lagi rapat, mungkin besok (hari ini) akan ditanyakan ke unit terkait soal izin Cap Tikus itu,” pungkas Ari.(Manadopsot/Lid)

HARIAN

MALUT POST

19

Penertiban Pasar, Satpol PP Dihadang Pedagang

(M RASMAN SAPUTRA/ZONASULTRA.COM)

PENERTIBAN - Upaya penertiban Pasar Panjang oleh Satpol PP) Pemerintah Kota Kendari, mendapat perlawanan pedagang setempat.

Wali Kota Akhirnya Tunda Pembongkaran KENDARI – Upaya penerbitan Pasar Panjang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (16/1/2019) mendapat perlawanan pedagang setempat.

Sejumlah anggota Satpol PP yang dikerahkan untuk membongkar lapak di pasar itu dihadang para pedagang dengan membakar ban mobil bekas di tengah jalan.

Tak hanya itu, pantauan awak ZONASULTRA.COM, para pedagang ini juga membekali dirinya dengan batu dan kayu.

Sementara itu, para anggota Satpol PP bersiap di hadapan para pedagang dengan menggunakan tameng.

Di bagian satuan polisi pamong praja, tampak telah siap satu buah axavator yang siap membongkar kios dan lapak milik

pedagang di pasar panjang.

Tampak anggota DPRD Kota Kendari La Ode Lawan mencoba memfasilitasi para pedagang dengan pihak satuan polisi pamong praja agar proses relokasi pedagang tidak dilaksanakan.

Sementara itu Setelah berkomunikasi dengan perwakilan pedagang, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir memutuskan untuk menunda penertiban Pasar Panjang hingga setelah proses hearing di DPRD Kota Kendari yang akan digelar pada hari Senin (21/1/2019) nanti.

Sulkarnain mengatakan, pihaknya masih memberikan ruang kepada para pedagang untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota Kendari guna mencari solusi dari persoalan ini.

Terlebih lagi katanya, ada permintaan dari DPRD Kota Kendari agar proses penertiban pedagang di pasar itu ditunda.

“Setelah Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kota Kendari serta para peda-

gang akan kita lihat apa hasilnya. Dan saya pastikan akan hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut,” jelasnya, di lokasi pasar panjang, Rabu (16/1/2019).

Sulkarnain menuturkan, sebagian dari para pedagang ini dilihatnya belum paham akan arti penggratisan yang akan diberikan pemerintah kota kendari.

Jadi lanjut mantan anggota DPRD Kota Kendari ini, dalam rapat dengar pendapat ini nantinya para pedagang bisa paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Pemerintah Kota Kendari.

“Intinya komunikasi, sebab segala halnya bisa kita komunikasikan untuk mendapatkan solusi terbaik terkait persoalan di pasar panjang ini,”tuturnya.

Sebelumnya para pedagang di pasar panjang telah bersiap melakukan perlawanan kepada satuan polisi pamong praja yang akan menertibkan kios dan lost di tempat mereka berdagang. (ZonaSultra/ Lid)

SELEBRITA Positif Sabu, Aris Ditetapkan TSK

ARIS Runtuwene. (GGL)

JAKARTA - Aris Runtuwene atau dikenal Aris Idol resmi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba.

Hal itu mengacu pada hasil tes urine Aris yang dinyatakan positif mengandung sabu.

“Hasil tes urine kelima tersangka positif narkoba,” bunyi keterangan dalam rilis yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Aris Idol tertangkap tangan sedang berpesta narkoba saat polisi melakukan penggerebekan. Bersama keempat temannya, Aris mengkonsumsi sabu sambil menenggak minuman keras.

“Sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara bergantian sambil minum-minuman keras,” bunyi keterangan dalam rilis, menjelaskan kronologi penangkapan.

Dari penangkapan Aris Runtuwene, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram beserta alat penghisapnya. Selain hal-hal yang berkaitan dengan narkoba, polisi juga mengambil lima telepon genggam milik Aris dan teman-temannya untuk dijadikan barang bukti.

Atas perbuatan tersebut, Aris Runtuwene dan empat tersangka lain dijerat Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelumnya diberitakan, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menangkap Aris Runtuwene beserta empat orang lainnya atas tindak penyalahgunaan narkoba.

Kelima tersangka ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada 15 Januari 2019.

Dari hasil penangkapan, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram beserta alat penghisapnya.

Aris Runtuwene beserta empat temannya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka karena tertangkap tangan saat mengkonsumsi sabu.

“Hasil tes urine kelima tersangka positif narkoba,” bunyi keterangan dalam rilis menjelaskan hasil pemeriksaan penyidik.

Atas perbuatannya, Aris Runtuwene dan empat tersangka lain dijerat Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(Okz/Lid)

Ini Musuh Spider Man 2019 LOS ANGELES - Trailer baru SpiderMan: Far From Home baru saja dirlis oleh Marvel Studios dan Sony Pictures.

Dari trailer ini banyak hal baru bermunculan dan menarik untuk dibahas.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kehadiran musuhmusuh baru Spider-Man. Setelah berhadapan dengan Vulture di Homecoming, sang manusia laba-laba kini menemukan lebih banyak masalah.

Peter Parker (Tom Holland) akhirnya bertemu langsung dengan Nick Fury (Samuel L Jackson) dalam study tour sekolahnya ke Eropa. Nick menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan bantuan Spider-Man untuk mengurus kekacauan yang ditimbulkan oleh Elementals.

Elementals dalam komik Marvel diceritakan sebagai entitas misterius yang melakukan perjalanan dari satu alam semesta ke dunia 3500 SM. Elementals adalah sesuatu yang hampir abadi dan tak bisa dimusnahkan.

Pada trailer, para penonton diperlihatkan dengan Elemental yang terbuat dari batu. Saat itu, Nick dan Hill mencoba menembakinya.

Elemental kedua yang terlihat dalam trailer Spider-Man: Far From

Home adalah Zephyr atau penguasa elemen udara. Zephyr terlihat melakukan serangan di London dan mencoba merobohkan jembatan dengan kekuatannya.

Hellfire atau penguasa elemen api menjadi musuh selanjutnya yang harus dihadapi oleh Spider-Man. Hellfire juga menimbulkan kekacauan dengan kekuatan apinya.

Elemental terakhir yang dilihat adalah Hydron atau penguasa unsur air. Awalnya para penggemar mengira itu sebagai Hydro-Man, salah satu musuh tangguh Spidey. Kehadiran Hydron bisa dilihat ketika Peter Parker dkk berada di Venice, Italia.

Nama musuh terakhir Spider-Man dalam film kali ini adalah Mysterio.

Jake Gyllenhaal sudah digadanggadang akan memerankan tokoh ini.

Penampilannya cukup mengejutkan dengan kostum mirip Prince of Persia.

Namun ia memiliki kekuatan besar layaknya Doctor Strange.

Penasaran mampukah Spider-Man menghadapi semuanya seorang diri?

Apakah ada Avengers lain yang akan membantunya? Semua jawaban tersebut baru bisa ditemukan pada tanggal 5 Juli 2019. (Okz/Lid)

Anji Bakal Reuni dengan Drive JAKARTA - Anji akan kembali manggung dengan band yang membesarkan namanya, Drive. Konser yang bertajuk Anji x Drive ini akan diadakan di Bekasi pada 9 Februari 2019.

Saat berkunjung ke kantor Okezone pada Selasa (15/01/19), ketiga personel Drive mengungkapkan akan mengadakan konser bersama Anji. Konser ini sudah mereka rencanakan sejak akhir tahun 2018. Menolak disebut ajang reuni, Drive menyebut jika ini hanya sekadar kolaborasi dengan Anji.

“Kita enggak bilang ini reuni. Kalau reuni kita bakal undang para personel Drive yang sebelumnya juga. Kalau ini murni konser Anji dan Drive, jadi cuma ada Anji, Rizky, Dygo, dan Budi,” ungkap Dygo.

FILM Spider Man. (GGL)

ANJI dan Band Drive. (Ggl)

Tak banyak bocoran yang diberikan oleh Dygo cs terkait konser mereka dan Anji bulan depan. “Masih rahasia, kalau mau tau nanti dateng aja langsung ke konsernya ya,” tutur Dygo.

Konser ini menjadi kolaborasi pertama Anji dengan Drive setelah memutuskan untuk bersolo karier. Meski kini bukan anggota Drive lagi, Budi mengakui bahwa ia, Anji, dan mantan personel lain masih berteman dengan baik.

Seperti diketahui, Anji merupakan mantan vokalis band pelantun Meraih Bintang itu.

Drive kini telah memiliki vokalis baru, Rizki.

Sebelum bergabung bersama Drive, Rizky diketahui sebelumnya merupakan anggota band The Titans.

Artinya, kini hanya memiliki tiga personel saja, yakni Rizky, Dygo, dan Budi. Tetapi Drive tidak menutup kemungkinan untuk untuk menambah personel suatu saat nanti.

(Okz/Lid)

WAKIL RAKYAT

KAMIS, 17 JANUARI 2019

20

Lulus CPNS, 4 Caleg Tikep Dicoret Jainul: Dicoret Tetapi Nomor Urut Tetap Ada Editor : Fahruddin Udi TIDORE – Empat calon anggota legislatif (Caleg) Tidore Kepulauan (Tikep) dicoret dalam kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lantaran lulus calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru-baru ini. Mereka masing-masing Zuraida Badriun Caleg Nomor 3 daerah pemilihan (Dapil) III Tidore Kepulauan dari Partai Aman Nasional (PAN).

Kemudian, caleg dari partai Gerindra Nomor urut 7 Dapil 1. Selanjutnya caleg PKS Nomor urut 6 dapil III atas nama Dewi dan Irnawati Usman caleg Nomor 6 Dapil III dari partai PKB.

Ketua Divisi Teknis KPU Tikep Jainul Yusup mengatakan, setelah mencermati surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 tentang calon tidak memenuhi syarat (TMS) paska penetapan DCT tertanggal 9 Januari 2019. Kemudian hasil koordinasi dengan empat partai politik masingmasing Gerindra, PKS, PAN dan PKB menanyakan perihal caleg yang lulus CPNS. Keempat partai ini kemudian merekomendasikan untuk mencabut keanggotaan ke empat kontestan ini dari partai.

“Caleg setelah lulus CPNS harus memilih, apakah memilih CPNS atau Caleg. Kalau pilih CPNS maka harus mundur dari Caleg. Begitu juga sebaliknya,” kata Jainul, Rabu (16/1).

Dia menjelaskan, Zuraida Badriun dicoret dari keanggotaan partai berdasarkan rekomendasi PAN Nomor: PAN/A/27.1/K-S/05/1/2019. Yang bersang-

kutan lulus CPNS di Pemprov Malut dan pencabutan keanggotaan partai telah ditindaklanjuti ke DPP PAN. Kemudian Adewati Laha berdasarkan rekomendasi Partai Gerindra Nomor: MU-02/01-240/B/ DPC-Gerindra/2019. Di mana, yang bersangkutan lulus CPNS Pemkot Tikep, Pencabutan keanggotaan Partai Gerindra ditindaklanjuti ke DPP. Selanjutnya, pencabutan anggota Partai PKS Nomor 015/K/ BG-03-PKS/1440 atas nama Dewi yang telah lulus CPNS Pemkot Tikep. Adapun pencabutan keanggotaan Partai PKB dengan Nomor 0132/DPC-PKB/ TIKEP/A.0/1/2019 atas nama Irnawati Usman yang dinyatakan lulus CPNS Pemrov Malut.

Lanjutnya, KPU Tikep telah melakukan klarifikasi ke BKD Tikep pada Jumat 11 Januari 2019 dan hasilnya dua caleg Tikep itu lulus CPNS. Adapun Selasa 15 Januari, pihaknya juga mengkonfirmasi

ke BKD Malut, dan terdapat dua caleg Tikep yang lulus CPNS. “ Kami sudah membuat berita acara perbaikan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD pada Pemilu tahun 2019 di Tikep dengan Nomor 09/PL.01.4-BA/8272/KPU-Kota/1/2019 dan perubahan SK DCT anggota DPRD Tikep pada pemilu tahun 2019 dengan Nomor 10/PL.01.4Kpt/8272/KPU-Kota/I/2019,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke empat caleg ini dicoret namun nomor urut tetap ada dalam surat suara. “ Tanggal 17 April nanti, KPU Tikep akan menyurat kepada KPPS untuk mengumumkan bahwa empat caleg tersebut tidak memenuhi syarat, walaupun nanti ada pemilih yang memilih. Jika ada pemilih yang memilih maka suara mereka tetap sah dan dimasukkan ke suara partai,” tambahnya. (tr-03/ mpf)

Jokowi-Ma’ruf Sudah Dua Kali Simulasi JAKARTA- Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin atau Jokowi Ma’ruf sudah lebih dari dua kali melakukan simulasi jelang debat Pilpres 2019. Pada debat pertama, Kamis (16/1) mengangkat tema tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme. “Saya kira sudah beberapa kali. Yang jelas sudah lebih dari dua kali (simulasi),” ungkap Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf, Arsul Sani di gedung parlemen, Jakarta, seperti dilansir JPNN, Rabu (16/1).

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tidak membantah bahwa dalam simulasi itu ada yang berperan seolah-olah sebagai Prabowo – Sandi. “Ada itu dilakukan. Tetapi, itu kan yang memerankan ahli public speaking yang menyiapkan,” katanya.

Dia mengatakan, dalam simulasi

Jokowi dan ma’ruf Amin (dok. JawaPos.com)

itu ada beberapa hal yang disoroti.

Dia mengatakan, Jokowi sudah biasa ikut kompetisi seperti di pilkada.

Jadi, Jokowi sudah berpengalaman.

Sedangkan Kiai Ma’ruf, ujar Arsul, juga sudah sangat siap sekali. “Beliau ini tokoh NU. Di NU itu tiap minggu kami ada acara halaqah, perdebatan tentang kitab kuning yaitu pendapatpendapat,” ungkap Arsul.

Namun, Arsul mengatakan, yang menjadi perhatian adalah soal bagaimana menjaga waktu atau time keeping saat debat nanti. “Karena harus menjawab dalam jangka waktu sangat terbatas, tapi pesannya tersampaikan,” ujarnya.

Arsul mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan para ketua umum partai politik, Selasa (15/1) malam, Jokowi menyampaikan akan memberikan kesempatan yang cukup untuk Kiai Ma’ruf berbicara di dalam debat nanti.(JPNN/mpf)

KPU Diminta Masukkan OSO ke DCT

Oesman Sapta Odang

JAKARTA- Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (Gempa Demokrasi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke daftar calon tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019.

Mereka sudah mendatangi kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (16/1).

Sebelumnya, massa melakukan long marc dari Taman Sur-

opati sembari membawa spanduk dengan tulisan bernada desakan kepada KPU. Koordinator Aksi Farhan Fahrizal mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memberikan rekomendasi kepada KPU untuk segera memasukkan nama OSO ke dalam DCT DPD RI. “Namun, sampai saat ini KPU belum memasukkan nama OSO,” kata Farhan.

Farhan menilai putusan Bawaslu telah mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). “Dengan demikian, tidak ada pilihan bagi KPU untuk tidak memasukkan nama OSO dalam DCT DPD RI,” tambah Farhan. Menurut Farhan, OSO merupakan Bapak Bangsa yang sudah memberi kontribusi besar bagi Indonesia. Semangat itulah yang menggerakkan kami untuk berjuang di belakang OSO untuk menuntut keadilan,” ungkap Farhan. (CNN/mpf)

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Prabowo-Sandi Simulasi Debat Perdana JAKARTA- Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disebut tengah melakukan simulasi khusus debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan simulasi debat dilakukan secara khusus untuk membahas teknis seputar kisi-kisi yang sudah diajukan Komisi Pemilihan Umum. “Kira-kira jawaban apa yang sesuai visi misi kita dan khususnya hari ini simulasi dilakukan oleh beliau [Prabowo] dengan Pak Sandi di Hambalang,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, seperti dilansir CNN, Rabu (16/1).

Sejak kemarin, Muzani mengatakan Prabowo-Sandi sudah banyak berdiskusi terkait tema debat besok yaitu hukum, korupsi, terorisme dan HAM, dengan para ahli serta pakar termasuk anggota fraksi partai Koalisi Indonesia Adil Makmur.

“Pak Prabowo menyediakan waktu untuk mendengar masukan dari para ahli termasuk dari para orang-orang yang bergelut, pemangku kepentingan di bidang itu,”

katanya.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan pertanyaan Prabowo kepada Joko Widodo (Jokowi) dalam sesi tanya jawab tak akan jauh berbeda dari pidato kebangsaan yang disampaikan mantan Danjen Kopassus itu dua hari yang lalu.

Sementara itu, untuk persiapan jawaban atas pertanyaan Jokowi-Ma’ruf Amin, Prabowo, kata dia, sudah siap menjawab, termasuk jika ditanya mengenai kasus pelanggaran HAM. “Kami menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, kami tak merasa itu diserang atau dituduh karena menganggap kalau Jokowi menanyakan apa HAM apa him apa hum itu menganggapnya sebagai sebuah pertanyaan yang Pak Jokowi menganggap ingin tahu lebih dalam tentang persoalan itu,” ujarnya.

Debat Pilpres 2019 edisi perdana akan digelar esok, Kamis (17/1) di Hotel Bidakara. Tema yang diangkat dalam debat kali ini adalah penegakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ira Koesno dan Imam Prayitno akan menjadi moderator debat yang berlang-

sung selama 89 menit 55 detik. Debat akan dibagi ke dalam enam segmen. Dua pasangan calon yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menerima 20 daftar pertanyaan yang dibuat oleh para panelis debat.

Debat capres 2019 menggunakan dua metode pertanyaan terbuka dan tertutup.

Dalam pertanyaan terbuka moderator akan mengajukan pertanyaan kepada masingmasing paslon untuk setiap tema. Pada segmen ini masing-masing paslon sudah memegang kisi-kisi pertanyaan dari KPU. Sementara untuk pertanyaan tertutup akan berlangsung pada segmen 4 dan 5.

Selama 26 menit masing-masing pasangan calon diberi kesempatan untuk saling melempar pertanyaan.

Debat capres perdana ini akan disiarkan oleh TVRI, RRI, RTV, dan KOMPAS TV. KPU selanjutnya akan menggelar debat berikutnya pada 17 Februari mendatang.

Ikuti livestreaming, live report, dan cek fakta debat capres 2019 di CNNIndonesia. com pada 17 Januari 2019 mulai pukul 19.00 WIB. (CNN/mpf)

Kontribusi Ma’ruf Amin Kecil

seperti dilansir CNN, Rabu (16/1).

Penyebabnya, kata Yunarto, ialah karena posisi Ma’ruf yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, sebagai penjaga Jokowi dari terpaan isu antiIslam dan bukan sebagai pendongkrak suara. “Kedua, ada faktor Jokowi unggul [dari lawannnya], jadi tidak perlu lagi memaksakan faktor baru sebagai pendongkrak, termasuk memaksakan faktor wakil sebagai pendongkrak,” ucap dia.

Di pihak lain, lanjut Yunarto, dampak elektoral Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto masih lebih tinggi ketimbang Ma’ruf terhadap Jokowi. Sebanyak 2,5 persen mengaku memilih pasangan calon nomor urut 02 karena suka terhadap figur Sandiaga. “Angkanya masih sedikit lebih besar dibandingkan dengan Kiai Ma’ruf ketika kita uji dalam insentif elektoral,” ujar dia.

Lebih lanjut, Yunarto mengatakan alasan responden memilih kedua pasang calon adalah karena sosok sang capres.

Alasan yang paling banyak disebutkan

pemilih Jokowi-Ma’ruf adalah karena kinerja Jokowi selama menjadi presiden dinilai bagus dan berpengalaman.

Sementara itu, tidak terlihat alasan dominan masyarakat di dalam menjatuhkan pilihannya terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, faktor karakter kepemimpinan yang tegas, berjiwa sosial tinggi, dan kesukaan terhadap Prabowo menjadi tiga alasan utama pemilih pasangan calon nomor urut 02 itu.

Dalam survei Charta Politika itu juga disebutkan bahwa pasangan JokowiMa’ruf unggul dengan perolehan suara 53,2 persen, sementara pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh suara 34,1 persen. Diketahui, survei yang dilakukan yang dilakukan pada 22 Desember 20182 Januari 2019 itu menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan jumlah sampel 2.000 responden dan margin of error plus minus 2,9 persen serta pada tingkat kepercayaan 95 persen. (CNN/ mpf)

JAKARTA- Charta Politika Indonesia menyebut kontribusi sosok calon wakil presiden (cawapres) Ma’ruf Amin terhadap tingkat keterpilihan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019 terbilang kecil.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan berdasarkan survei lembaganya, hanya 0,2 persen responden yang memilih pasangan calon nomor urut 01 itu karena suka terhadap figur Ma’ruf Amin. “Masih kecil sekali bagaimana faktor Ma’ruf sebagai cawapres menjadi insentif elektoral. Dari keseluruhan pemilih Jokowi-Ma’ruf hanya 0,2 persen yang katakan karena suka Kiai Ma’ruf,” ujar dia di kantornya, Jakarta,