Polisi Blokade Politik Uang

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

TAMPIL TERDEPAN

RABU, 17 OKTOBER 2018

ECERAN: Rp 5.000,-

Polisi Blokade Politik Uang PSU DALAM ANGKA

Sisir Rumah Warga dan Pantai di Kepsul

PEROLEHAN SUARA PASLON PEROLEHAN SUARA DI WILAYAH PSU

50

AHM-Rivai Bur-Jadi AGK-YA MK-Maju

TPS Sanana

AHM-Rivai Bur-Jadi AGK-YA MK-Maju

7.459 3.276 791 943

DPT

17.240

TOTAL PEROLEHAN SUARA MALUT

24

TPS Taliabu Barat

AHM-Rivai Bur-Jadi AGK-YA MK-Maju

5.386 441 490 216

DPT

7.310

DPT

5.043

DPT Terbaru 4.688

DPT

751.432

163.229 138.996 167.378 63.791

4.149

Selisih saldo suara AGK-YA & AHM-Rivai Cat. *Warga ber-KTP Halbar menolak coblos (27 TPS)

Bupati Bersitegang dengan Pendukung AHM-Rivai

Baca BUPATI... H.8 IKRAM SALIM/MALUT POST

KPK Periksa Saksi Bandara Bobong

JPNN

SELEKSI CAT: CPNS Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengikuti seleksi lanjutan dengan menggunakan sistem CAT pada 2017 lalu

5.023 Pelamar Rebutan 578 Kuota

Tukang Kuti

Bupati Taliabu Minta Diperiksa Usai PSU Boleh, silakan request jadwal

KEDUA pasangan calon yang saling bersaing mendapatkan suara dominan dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara dinilai sama-sama berpeluang memenangkan Pilgub. Pada pencoblosan 27 Juni lalu, paslon Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) dinyatakan unggul oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

SAPA WARGA: Bupati Hendrata Thes (kiri) saat menyapa warga yang nongkrong di depan kantor desa Falahu, Kecamatan Sanana, di sela-sela kukernya, Selasa (16/10). Bupati sempat bersitegang dengan salah satu warga (tengah) yang bersikap tak sopan terhadapnya

Baca INVESTASI.. H.8

Pembaca yang budiman, kami mengundang Anda berpartisipasi dalam polling Pemilihan Presiden 2019 yang diselenggarakan Malut Post. Caranya mudah.

Cukup dengan masuk ke website Malut Post malutpost.co.id, lalu klik kolom vote di pojok kanan. Masukkan nama dan email untuk dapat berpartisipasi (nama dan email vote 100 persen bersifat rahasia). Satu alamat email hanya dapat digunakan untuk satu kali vote. Progres polling dan ulasan akan ditampilkan di tiap edisi Senin Malut Post. Selamat berpartisipasi!(*)

Dua Paslon Punya Peluang Sama

ketegangan itu terjadi sekira pukul 10 pagi kemarin.

Awalnya, Bupati Hendrata melakukan kunjungan kerja di kantor desa didampingi sejumlah pejabat. Usai bertemu Kepala Desa Falahu dan pengurus desa, Hendrata yang hendak menuju desa lain menyempatkan diri menyapa sejumlah warga yang tengah duduk santai di tempat duduk depan kantor.

BEKASI - Meikarta yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat merupakan proyek pembangunan kawasan properti terintegrasi milik Lippo Group. Nama Meikarta begitu populer karena iklannya yang sempat ramai di mana-mana mulai dari di tengah jalanan kota sampai ke kantor-kantor dan pusat perbelanjaan.

MENUJU PILPRES 2019

Baca POLITIK.. H.8

Baca PASLON.. H.8

SANANA - Suasana di kantor desa Falahu, Kecamatan Sanana, mendadak tegang.

Hal ini dipicu sikap pendukung fanatik calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai), Hasan Mayau.

Hasan melakukan tindakan yang menyinggung Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes saat tengah berkunjung di kantor desa, Selasa (16/10).

Insiden yang menyebabkan

INVESTASI Pekerja Tak Dibayar hingga Kampung Terjepit

Polisi Blokade Politik Uang Bakal ada kekeringan berkepanjangan

176.993 143.414 169.123 65.202

AHM-Rivai Bur-Jadi AGK-YA MK-Maju

TPS Enam Desa 919 701 464 252

AHM-Rivai Bur-Jadi AGK-YA MK-Maju

PEROLEHAN SUARA USAI DIKURANGI WILAYAH PSU

16 AHM-Rivai Bur-Jadi AGK-YA MK-Maju

13.764 4.418 1.745 1.411

SANANA – Aparat kepolisian bekerja ekstra keras memastikan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Maluku Utara berjalan aman dan sebagaimana mestinya. Sesuai jadwal, pelaksanaan PSU dilakukan hari ini di tiga wilayah. Politik uang jelang hari-H alias serangan fajar jadi fenomena yang paling diantisipasi petugas.

SOFIFI - Animo masyarakat Maluku Utara (Malut) yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) cukup tinggi. Lihat saja, jumlah pelamar yang mendaftar di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) sampai penutupan pendaftaran Senin (15/10) pukul 23.59 WIT mencapai 5023

orang. Sementara kuota yang tersedia hanya mencapai 578 orang. Pelamar terbanyak ada pada formasi D-III Kebidanan yang mencapai 554 orang untuk merebut 7 kursi. Sementara itu, terdapat dua formasi kosong pelamar, Baca PELAMAR... H.8

SANANA – Di tengah suhu politik yang kian memanas jelang pemungutan suara ulang (PSU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi yang melilit calon gubernur Ahmad Hidayat Mus (AHM). Kali ini, lembaga antirasuah itu KPK memeriksa kembali mantan Sekretaris Daerah Kepulauan Sula Arman Sangadji. Arman yang tengah mendekam di penjara diperiksa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana, Selasa (16/10).

ARMAN Sangadji Seperti biasa, kedatangan para penyidik KPK berlangsung sangat tertutup. Arman diperiksa di ruangan Kepala Lapas di lantai II oleh tiga orang penyidik. Pemeriksaan dimulai sekira pukul 4 sore kemarin. Informasi yang dihimpun Malut Post dari salah satu sumber terpercaya, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran dana pembelian lahan Bandara Bobong, Pulau Taliabu. Arman yang merupakan Sekda di era AHM sebagai Bupati Kepsul tersebut diperiksa sebagai saksi. “Ini untuk melengkapi berkas perkara saja,” kata sumber tersebut.

Ini kedua kalinya Arman diperiksa sebagai saksi untuk kasus AHM. Sebelumnya, ia juga diperiksa dua penyidik KPK April 2018 lalu.

Baca KPK.. H.8

Kisah Cinta Musdalifa Adnan, Gadis Bacan, dengan Bule Jerman Thomas Goldner Dipt Witrsch

Awalnya Guide-Turis, Kini Jadi Suami Istri Pernikahan di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, itu menarik perhatian banyak orang.

Pasalnya, mempelai pria merupakan warga Jerman yang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikahi pujaan hatinya. Mempelai pria pun sempat berjuang keras membuktikan keseriusannya.

JADI SATU: Thomas Witrsch dan Musdalifa Adnan tersenyum lebar usai dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri, Selasa (16/10). Pasutri lintas negara Jerman-Indonesia ini menikah di Desa Tembal, Pulau Bacan

Samsir Hamajen, Labuha

SUASANA haru menyeruak begitu para saksi nikah menyatakan “sah!” sambut ijab kabul yang diucapkan Thomas Goldner Dipt Witrsch (45). Selasa (16/10) pagi kemarin, pria asal Jerman itu resmi menikahi kekasih hatinya, Musdalifa Adnan (22). Musdalifa sendiri adalah gadis asal Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Perkenalan Musdalifa dan Thomas terbilang singkat, kurang lebih hanya setahun.

Baca BULE... H.11

SAMSIR HAMAJEN/MALUT POST

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

2

Malut Post

HALTIM & HALTENG

RABU, 17 OKTOBER 2018

Art: Resayfa Rumra

RALAT BERSAMA ini kami sampaikan bahwa pemberitaan di Malut Post Edisi Selasa (16/10), yang berjudul “DKP Genjot PAD”.

Di mana, pada paragraf keempat soal DKP sudah melakukan penjajakan dengan sejumlah kelompok nelayan yang berada di Wasile Utara, untuk penyerahan kapal tangkap. Kalimat itu seharusnya berbunyi DKP sudah melakukan penjajakan dengan sejumlah kelompok nelayan yang berada di Maba Utara untuk penyerahan kapal tangkap. Redaksi memohon maaf atas kesalahan penulisan kata tersebut.

PT Adhita Tunggak KPD Rp 500 Juta Kalla: Kita Sudah Menyurat Tetapi Belum Direalisasi Editor : Fahruddin Udi Peliput : Muhammad Kabir

SENPI Warga Serahkan Senpi Rakitan

MABA- PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) sejak beroperasi 2017 sampai 2018 belum melunasi Konstribusi Pembangunan Daerah (KPD) sumbangan pihak ketiga

sebesar Rp 500 juta lebih.

Data diperoleh dari Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat daerah Kabupaten Haltim, sumbangan pihak ketiga dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Haltim rata-rata telah menyetorkan ke kas Daerah Haltim.

Namun, PT Adhita masih menunggak. “Dari tahun 2017 sampai 2018 PT Aditha belum menyetor KPD ke Pemda Haltim dalam hal ini Bagian Ekbang. Kita sudah upayakan untuk menyurat bahkan mendatangi

kantor Adhita, tapi sampai saat ini belum realisasi,” ujar Kepala Bagian Ekbang Haltim Kalla Suleman.

Berdasarkan realisasi pengapalan biji nikel PT Aditha pada bulan April-September dan November 2017 adalah 105.584 MT atau senilai Rp 580.712.000. “Jumlah itu sesuai SK Bupati tahun 2010. Jadi PT Adhita berkewajiban melunasi KPD sebesar Rp 500 juta lebih,” terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya terus dipanggil DPRD Haltim untuk

GEBE – Kepolisian Sektor (Polsek) Kepulauan Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), menerima satu pucuk Senjata Api (Senpi) rakitan dari masyarakat. “Kami menerima satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang diserahkan oleh masyarakat secara sukarela di Polsek Gebe pada akhir pekan kemarin,” ujar kapolsek kepulauan gebe Ipda Ridha Astrian.

Dia menjelaskan, kepemilikan Senpi tanpa surat izin akan diproses hukum. “Ini memberikan gambaran bahwa warga sudah mulai sadar,”ungkapnya.

Dia meminta warga yang masih menyimpan Senpi illegal baik rakitan maupun organik, supaya menyerahkan ke pihak kepolisian. “Kalau warga merasa takut menyerahkan barang berbahaya itu maka hubungi personil Polsek atau perangkat desanya untuk diserahkan,” pintanya. (wmj/mpf)

ELEKTRO Asisten III Buka Kegiatan Elektro Fair MABA- Asisten III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haltim Hi Tamrin Bahara, membuka kegiatan elektro fair yang digelar mahasiswa Fakutas Tehnik Universitas Khairun Ternate.

Kegiatan itu dihadiri masyarakat dan siswa SMP/SMA sederajat di Kota Maba, Haltim.

Asisten III Sekda Haltim Hi Tamrin Bahara, mengapresiasi mahasiswa yang telah menggagas kegiatan untuk menambah wawasan generasi muda agar terus berkarya di bidang tehnik. “ Patut diapresiasi karena kegiatan ini dapat mengasah potensi dan bakat siswa,” singkatnya.

Sementara Ketua Himpinan Mahasiswa Elektor Fakultas Tehnik Unkhair Ternate Riswan mengatakan, kegiatan elektro fair bermaksud melati masyarakat dan pelajar di tingkat SMP dan SMA sederajat.”Kegiatan elektro fair ini berlangsung selama 4 hari,” katanya. (ado/mpf)

“Dari tahun 2017 sampai 2018, PT Aditha belum menyetor KPD ke Pemda Haltim dalam hal ini Bagian Ekbang. Kita sudah upayakan menyurat bahkan mendatangi kantor Adhita, tapi sampai saat ini belum realisasi,”

Kalla Suleman Kepala Bagian Ekbang Haltim meminta penjelasa terkait konstribusi PT Adhita .

“Yang jelas sampai saat ini tunggakan konstribusi pembangunan daerah PT Adhita belum direalisasi,” tandasnya. (ado/mpf)

Kantraktor Ancam Segel SMK N 3

PROSES PEKERJAAN: JALAN Hotmix dari Desa Mamin menuju Pelabuhan Gebe di Kecamatan Pulau Gebe dalam proses pekerjaan.

WEDA - Pembangunan Lokal Sekolah Menengah Keguruan Negeri (SMKN) 3 Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) disoal kontraktor.

Pasalnya, sisa anggaran gedung SMKN 3 Halteng yang dikerjakan tahun 2009 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 200 juta lebih, belum terbayar habis oleh Pemerintah Daerah. “Anggaran yang belum cair sebesar Rp 130 juta. Oleh karenanya, saya minta supaya Dinas Pendidikan dan Pemudah Olahraga (Dikpora) Halteng segera selesaikan,” desak Ismail Ahmad, penanggungjawab pelaksana proyek SMKN 3 Halteng, Selasa (16/10).

Ia mengatakan, Kepala Dikpora Halteng saat itu masih dipimpin Ahmad Bayan. “Saya sudah berulang kali meminta Ahmad Bayan supaya segera mencairkan sisa anggaran proyek tersebut. Namun Ahmad Bayan terus minta kepada saya bersabar,” ujarnya.

Dia mengancam akan menyegel bangunan SMKN 3 Halteng yang ia bangun kalau pemerintah tidak menyelesaikan sisa anggaran tersebut. “ Saya akan tetap tuntut mantan Kadispora Ahmad Bayan agar menyelesaikan sisa anggaran proyek tersebut. Meskipun, SMK sudah dialihkan ke Provinsi namun saat itu masih kewenangan Pemkab Halteng,” tegasnya. (wmj/mpf)

Pemkab Telusuri Dugaan Pemalsuan Dokumen MABA- Surat Sita Jaminan Penarikan Mobil Dinas Pajero dengan nomor polisi DG 1 HT Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang selama ini digunakan mantan Pjs Bupati Haltim Musdalifa Ilyas di Kota Ternate, diduga kuat telah dipalsukan. Buktinya Asisten I Setda Haltim Hi.Nasrun Konoras, dikonfirmasi menegaskan, dirinya

ditunjuk menjabat Plh Sekda Haltim selama kurang lebih 40 hari ketika Sekda defenitif Ir Moh Abdu Nasar, melaksanakan ibadah haji tidak pernah menandatangani surat penarikan mobil Dinas jenis Pajero DG 1 HT di tangan Mantan Pjs Bupati Haltim Musdalifa Ilyas.

“Saya sendiri tidak tahu mengenai surat penarikan Mobil Dinas DG

1 HT Jenis Pajero dari Mantan Pjs Bupati Haltim Musdalifa Ilyas yang konon kabarnya ditandatangani saya sendiri ketika menjabat Plh Sekda. Jadi saya juga kaget ketika ditanya sama pak Sekda Ir Moh Abdu Nasar, bahwa saya tandatangan surat penarikan mobil Dinas tersebut,”katanya.

Mantan Kepala Dinas Pertam-

bangan Haltim itu mengatakan, sejauh ini belum melihat surat penarikan mobil dinas DG 1 HT jenis Pajero tersebut. “Yang pastinya saya sama sekali tidak menandatangani surat penarikan mobil,”tandasnya.

Menurutnya, sampai saat ini asal usul surat tersebut belum jelas karena dirinya juga tidak mengetahui orang yang mengantongi surat yang ditunjuk untuk mengambil mobil Dinas DG 1 HT Jenis Pajero itu.”Makanya, untuk mencari kebenaran surat itu saya akan koordinasikan dengan Sekda dan Plt Bupati Ir Muh’Din Mabud,” ujarnya. (ado/mpf)

Panwascam Rekrut Relawan WEDA- Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Patani Utara (Pantura) menyediakan formulir rekrutmen relawan Pemilu 2019.

Ini disampaikan Ketua Panwascam Pantura Irfan Ahmad, Selasa (16/10).

Irfan mengatakan, rekrutmen relawan adalah untuk membantu kerja

Panwas dalam mengawal Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Rekrut relawan ini dilakukan secara terbuka.

Siapa saja yang mau menjadi relawan dipersilahkan mendatangi Sekertariat Panwascam Pantura untuk mengisi formulir,” ujarnya.

Menurutnya, perekrutan relawan adalah bagian dari program Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. “Relawan pengawas pemilu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan pemilu yang efektif dan efisien,” terangnya. (wmj/mpf )

TIDORE KEPULAUAN

RABU, 17 OKTOBER 2018

Malut Post

3

Art: Resayfa Rumra

Kejari Tetapkan Satu Kades di Halbar Tersangka

Diduga Korupsi Anggaran Desa Yehu Editor Peliput

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore Kepulauan (Tikep) mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Desa Yehu, Kecamatan Oba Tengah, Tikep. Setelah beberapa hari lalu menetapkan mantan Kepala Desa (Kades) Yehu, IT sebagai tersangka, kemarin (16/10) menetapkan satu

tersangka lagi.

Tersangka yang kedua ini berinisial FM. Menariknya FM adalah Kades Tabadamai, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Penyidik Kejari Tikep, Lindu Aji Saputro menjelaskan, FM harus ditetapkan tersangka lantaran bertindak sebagai pelaksana kegiatan salah satu proyek di Desa Yehu yang anggarannya bersumber dari DD dan ADD Yehu yang diduga bermasalah itu.

“FM ini ternyata punya pen-

galaman mengerjakan proyek dan proyek di Yehu FM yang kerjakan. FM sudah kami tetapkan tersangka bersama dengan IT,” jelas Lindu pada Malut Post.

Menurutnya, sejumlah saksi sudah diperiksa. Setelah dua orang tersebut tersangka, selanjutnya penyidik Kejari merampungkan berkas dan rencana diekspos ke Inspektorat untuk dilakukan perhitungan kerugian negara. “Selain anggaran Desa Yehu, kami juga menyelidiki dugaan penyalahgunaan DD dan ADD Akeguraci,” tutup Lindu. (far/lex)

Kesultanan Turun Tangan,Tapal Batas Tuntas TIDORE – Konflik tapal batas antara Desa Tului dan Toseho, Kota Tidore Kepulauan (Tikep) akhirnya berakhir. Warga kedua desa menerima penetapan batas wilayah setelah Kesultanan Tidore turun tangan. Sekadar diketahui, konflik tapal batas ini sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Wali Kota Capt Ali Ibrahim dan Wakilnya Muhammad Sinen sudah pernah turun ke dua desa itu, tetapi tidak menemui titik terang. Ketika Pemkot melibatkan Kesultanan, barulah masalah tapal batas selesai.

“Jadi Sultan Tidore Husain Syah mengutus perwakilannya dan Pemkot mengutus staf ahli Ekonomi Pembangunan Asrul Sani turun di dua desa tersebut. Mereka melakukan pertemuan bersama warga di dua desa,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tikep, Hamid Abdullah.

Menurutnya, utusan Kesultanan dan Pemkot menyampaikan ke warga dua desa bahwa Sultan Husain Syah telah mengeluarkan idin. Mendengar idin dari Sultan, warga menerima dengan gembira.

“Pemkot telah menggandeng Kesultanan untuk membuat peta satelit. Kami tinggal koordinasi dengan Wali Kota. Selanjutnya Sultan dan Wali Kota akan turun untuk menetapkan batas wilayah.

Sedangkan konflik tapal batas di Desa Somahode dan di Desa Oba, Kecamatan Oba Utara, akan kami sampaikan juga ke Sultan dan Wali Kota agar dilakukan penetapan batas wilayah bersamaan,” jelas Hamid. (far/lex)

PEMBINAAN: Para siswa yang menghirup lem saat diamankan petugas

Hirup Lem,18 Siswa Dibina TIDORE - Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Ismail Dukomalamo meminta pihak sekolah agar tidak memberikan hukuman berat kepada siswa yang menghirup lem ehabond. Hukuman yang di-

berikan tidak harus mengganggu psikologi siswa.

“Saya sudah dapat laporan dari Kepala Sekolah soal siswa yang hirup lem. Saya minta agar diberi pembinaan yang baik.

Jangan berikan hukuman yang

mengganggu psikologi siswa.

Ketika hukuman yang diberikan itu membuat siswa rugi, maka kita semua rugi. Mungkin saja para siswa itu tidak tahu dampak buruk dari lem itu. Bisa saja mereka ikut-ikutan. Jadi cukup

beri pembinaan yang efektif,” ujar Ismail.

Menurutnya, pembinaan terhadap siswa harus melibatkan banyak pihak, termasuk para Lurah dan juga diteruskan ke orang tua. Sejauh ini, Diknas sudah koordinasi dengan Lurah dan juga sudah memanggil orang tua para siswa yang menghirup lem. (far/lex)

Gelar Sosialisasi UU Tipikor

SOSIALISASI: Sekda Thamrin Fabanyo memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi UU Tipikor.

TIDORE - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui bagian Hukum dan Ham Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tidore Kepulauan menggelar sosialisasi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, di aula SMK N 1 Tidore Kepulauan, Selasa (16/10).

Wali Kota Tidore Kepulauan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris daerah Kota Tidore Kepulauan, Thamrin Fabanyo, pada pembukaan sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa proses penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi bukanlah sesuatu yang mudah karena tingkat kompleksitasnya yang sangat tinggi, hal itu karena korupsi dilakukan secara massif dan sistematis baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun berkelompok. Untuk itu kegiatan semacam ini perlu diapresiasi karena sebagai bentuk ikhtiar kepada kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan.

Wali Kota menambahkan, sebagai penyelenggara pemerintahan dan warna negara yang baik, perlu memiliki dedikasi dan sensitivitas terhadap pencegahan korupsi demi terwujudnya “good governance”, kesadaran hukum dan mendorong terjadinya “law enforcement” yang adil, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Tidore Kepulauan dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi bagi aparatur pemerintahan daerah dan masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan pencegahan serta pemberantasannya demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi.

Sosialisasi yang dilaksanakan sehari tersebut diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan pemateri Staf khusus Wali Kota Tidore Kepulauan bidang Hukum dan Pemerintahan, Muhammad Konoras, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, Kasat Serse dan Kriminal Polres Tidore, dan Kepala Bagian hukum dan Ham Setda Kota Tidore Kepulauan.(humas)

4

Malut Post

HALUT & HALSEL

RABU, 17 OKTOBER 2018

PTT Bebankan Anggaran Daerah Sekkab Akui Itu Kewenangan SKPD Perekrut Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen

RAZIA Gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan TNI/Polri saat menggelar razia di salah satu kos-kosan di Kota Labuha, beberapa malam lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk memberantas penyakit masyarakat yang dikeluhkan masyarakat.

PILKADES Pilkades Serentak 17 November LABUHA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) mengagendakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap II yang diikuti 69 desa dilaksanakan 17 November 2018. ”Tahapan ini sudah dilaksanakan beberapa bulan lalu. Hanya saja bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut sehingga dipending dan baru akan dilaksanakan November,”kata Kepala DPMD Bustamin Soleman yang ditemui Malut Post, Selasa (16/10).

Penetapan jadwal ini sudah dikoordinasikan dengan Bupati Bahrain Kasuba. Sementara untuk anggarannya diploting Rp 600 juta sudah termasuk pengadaan logistik dan honor panitia. ”Pengadaan logistik sudah dicairkan Rp 200 juta lebih dan sisa Rp 320 juta akan dicairkan pada hari H pilkades,”ucapnya. (sam/met)

Wabup Buka Jurnalis Go to School

PELATIHAN: Wakil Bupati Iswan Hasjim saat membuka kegiatan jurnalis Go to School yang dilaksanakan Komunitas Jurnalis Halmahera Selatan (KJH), Selasa (16/10) kemarin

LABUHA – Komunitas Jurnalis Halmahera Selatan (KJH) menggelar kegiatan Jurnalis Go to School tingkat SMA

sederajat yang dipusatkan di Aula SMA Negeri 7 Halsel Desa Makian, Selasa (16/10).

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Iswan Hasjim ini dihadiri siswa-siswi SMA Negeri 7 Halsel, SMA Negeri 1 Halsel, SMA Alkhairaat Labuha serta SMK Informatika Labuha.

Wabup dalam sambutannya mengapresiasi upaya KJH yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Orang no-

mor dua di Pemkab Halsel ini menitipkan dua kalimat motivasi yang mempunyai makna penyemangat bagi peserta calon jurnalistik.“Siapa yang ingin menguasai dunia maka harus menguasai Informasi,”ucap Iswan. Karena itu, wabup mengharapkan kepada peserta agar memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan dan Informasi.

Karena menurutnya di tengah keterbukaan media sosial (medsos) di mana-mana tersebar infomasi atau berita hoax yang menyebar belum jelas sumbernya.

“Seorang jurnalis tidak pernah salah dan tidak pernah menyebarkan berita hoax yang tidak jelas sumbernya,“ ujarnya.

Sementara Ketua KJH Samsir Hamajen mengatakan kegiatan Jurnalis Go to School ini sudah beberapa kali dilaksanakan sejak KJH dibentuk.”Kegiatan yang digelar ini tujuannya mengenalkan karya jurnalistik kepada generasi penerus,”kata Samsir. Hal yang sama juga disampaikan ketua panitia Dahbudin Basri.

Menurutnya, kegiatan tersebut tujuanya untuk memperkenalkan karya jurnalistik kepada siswa. “Sebagai wartawan tugas kita memberikan pemahaman kepada pelajar supaya memahami dan membedakan mana berita karya jurnalis dan berita hoax,” jelasnya.(sam/met)

LABUHA – Keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) dianggap membebankan anggaran daerah. Pasalnya, dalam setiap tahun, anggaran miliaran rupiah dihabiskan hanya untuk membayar hak-hak PTT. Padahal sebagian dari mereka kinerjanya asal-asalan, bahkan tidak pernah berkantor.

Data yang diperoleh anggaran PTT yang diploting di Sekretariat Daerah (Setdakab) Halsel 2018 Rp 1,27 miliar, Dinas Sosial Rp 133 juta, Dinas Pemberdayaan Perempuan KB dan Pengentasan Kemiskinan Rp 818 juta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Rp 157 juta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 126 juta, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp 142 juta, dan Inspektorat anggaran PTT Rp 75 juta.

Selain itu, BPPKD Rp 72 juta, BPKAD Rp 259 juta, Sekretariat DPRD Rp 233 juta, Kesbangpol Rp 178 juta, Dinas Satpol PP Rp 2,379 miliar, Disperkim dan Lingkungan Hidup Rp 2,3 miliar, Dinas Perhubungan Rp 874 juta. Diskominfo Rp 488 juta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp 585 juta, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rp 169 juta, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp 432 juta, Dinas Tranmigrasi dan Tenaga kerja Rp 308 juta, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Rp 1,7 miliar.

Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 232 juta, serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Rp 576 juta.

Sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Helmi Surya Botutihe yang dikonfirmasi mengaku gaji PTT itu dianggarkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).”Anggaran PTT daerah itu dibayarkan masing masing-masing SKPD,”ungkapnya. Sementara Kepala BPPKD Marten Puka Puka yang dikonfirmasi mengaku jumlah PTT hingga kini tidak diketahui. Ini karena perekrutannya dilakukan langsung pimpinan SKPD.(sam/met)

Pendistribusian Logistik Tuntas TOBELO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara (Halut) mengaku pendistribusian logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di enam desa tuntas. ”Pendistribusian hingga ke PPK dan PPS ini dikawal dan diaMUHLIS Kharie wasi ketat aparat dan Bawaslu,”kata Ketua KPU Muhlis Kharie yang ditemui Malut Post, Selasa (16/10).

Karena itu, setelah pemungutan suara, Rabu (17/10) hari ini kotak suara juga langsung digeser ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). ”Mari sama-sama mengawal proses ini agar berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, berlangsung jujur, adil, aman dan damai,” ucapnya, sembari mengharapkan semua pihak bekerja sesuai tupoksi. (tr-04/met)

Revisi RTRW Pemkab Mulai Konsultasi TOBELO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Halmahera Utara (Halut) menggelar konsultasi publik terkait revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2012 – 2032 di Aula Tobelo Marahai, Selasa (16/10).”Revisi dilakukan karena kabupaten ini sudah mulai berkembang,”kata Kepala Bappeda Devie Bitjoli.

Banyak hal yang harus diubah.

Salah satunya adalah data hutan, misalnya hutan lindung, produksi

dan sebagainya. Selain itu, potensi pariwisata, luasan laut serta kawasan yang belum dimanfaatkan.

Sehinga kedepan akan dimanfaatkan sesuai hasil revisi.”Kita akan lihat berbagai hal yang ada untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada,”ungkapnya. Setelah konsultasi publik, selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen dan penyiapan ranperda RTRW.” 2019 kita upayakan rampung,”ucapnya. (tr-04/met)

RABU, 17 OKTOBER 2018

HALMAHERA BARAT

Malut Post

5

Bupati Imbau Jaga Keamanan

DANNY Missy

JAILOLO – Warga enam desa di Kecamatan Jailolo Timur (Jaltim) diminta menjaga keamanan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Rabu (17/10) hari ini. Selain keamanan, warga yang masuk dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga diminta tidak golput.”Manfaatkan momentum ini untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Jangan golput,”harap Bupati Danny Missy di kantor bupati, Selasa (16/10).

Menurutnya, PSU hari ini adalah

bagian dari pesta demokrasi warga enam desa, sehingga keamanan, kenyamanan dan hubungan sosial tidak harus putus hanya karena faktor politik. Karena itu, keamanan terletak di pundak masyarakat.”Setelah coblos tidak perlu ada riak-riak. Yang terpent-

ing adalah menyalurkan hak suara dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa.

Jangan mudah terprovokasi dengan isu menyesatkan yang pada akhirnya mengganggu hubungan silaturahmi antara sesama,”ucapnya.(din/met)

Distribusi Guru Korbankan Siswa Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Kekurangan tenaga guru yang dikeluhkan sejumlah sekolah di Halmahera Barat (Halbar) bakal diatasi. Ini karena awal 2019 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan mendistribusikan tenaga guru secara merata di 176 desa yang tersebar di sembilan kecamatan.”Saya sudah tegaskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) agar 2019 segera mendistribusi tenaga guru secara merata. Ini dilakukan semata-mata untuk menciptakan dan memperbaiki kualitas pendidikan,”kata Bupati Danny Missy saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan kepala sekolah (kepsek) Madrasah Tsanawiah Attarbiyah dan kepsek Madrasah Aliah Swasta Jailolo di halaman SMP Islam Jailolo Desa Guaemaadu, Selasa (16/10).

Danny menegaskan sesuai data Dikbud, banyak guru tertampung di Kecamatan Jailolo yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Kondisi ini membuat sekolah di luar Jailolo krisis tenaga guru.”Ini bukti pendistribusian tenaga guru selama ini tidak merata sehingga pengajaran di sejumlah sekolah tidak terlaksana secara efektif,”ujarnya. Orang nomor satu di Pemkab Halbar ini mengatakan distribusi guru secara merata ini bukan serta merta dilepas begitu saja, tetapi akan dibuat regulasi yang mengatur tentang kesejahteraan guru yang ditempatkan di pelosok desa.”Karena itu, Dikbud sudah harus menghitung tunjangan guru yang nantinya ditempatkan di daerah terpencil. Kalau semakin jauh dari pusat kota, kesejahteraannya tetap diperhatikan,”ucapnya.

Selain itu, ada regulasi baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mewajibkan kepsek sudah harus tersertifikasi. Sehingga yang belum tidak bisa menjadi kepsek.”Saya sudah sampaikan ke Dikbud menyusun anggaran sertifikasi, karena di Halbar baru sekitar 30 kepsek yang tersetifikasi,”ujarnya. (din/met)

PELANTIKAN : Suasana pelantikan Kepsek Madrasah Aliyah Swasta Jailolo dan Madrasah Tsanawiyah At-tarbiyah Jailolo, Selasa (16/10) kemarin.

YPI Halbar Minta Perhatian Pemkab JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) diminta memperhatikan pengembangan sektor pendidikan di sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Islam (YPI) Halbar. Ini karena dari aspek tenaga guru, infrastruktur dan keberpihakan anggaran masih sangat minim.”Kalau seperti ini kami juga membutuhkan perhatian perhatian pemkab,”kata Ketua YPI Halbar Samad Moid

saat melantik kepala sekolah (kepsek) Madrasah Aliyah Swasta Jailolo Ahmad Haji dan kepsek Madrasah Tsanawiyah At-tarbiyah Jailolo Masita Laitupa di halaman SMP Islam Jailolo Desa Guaemaadu, Selasa (16/10).

Samad dalam sambutannya meminta kepsek yang baru dilantik agar menjalankan tugas dan amanah dengan baik, karena jabatan yang diberikan tidak selamanya abadi.”Jabatan adalah ama-

nah, jalankan tugas sesuai fungsinya agar jabatan yang diemban bermanfaat bagi banyak orang,”ucapnya. Sementara Bupati Danny Missy mengatakan masalah pendidikan menjadi perhatian khusus Pemkab Halbar, karena dalam visi-misi pendidikan paling diutamakan.

2016 pendidikan di Halb a r ma s u k p e r i n g k at k e - 8 dan 2017 masuk peringkat 1.

Karena itu, kualitas dan sarana pendidikan di Halbar harus dipertahankan.”Saat ini sekolah TK, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan STPK (STPK) Banau sudah gratis. Yang jadi masalah kenapa masih ada yang putus sekolah. Itu yang ha-

rus kita pikirkan. Makanya warga diminta tidak takut menyekolahkan anak, karena pendidikan sudah gratis,”ungkap Danny.

Sementara anggaran YPI 2018 telah diusulkan Rp 5 miliar, namun saat pembahasan di DPRD dipangkas, sehingga yang tersisa kurang lebih Rp 700 juta.”Saya bersama Kepala Kemenang H Idris pernah melakukan pertemuan dengan Dirjen Pendidikan Agama Islam untuk melobi bantuan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cendikia. Alhamdulillah upaya ini menuai hasil, karena diberi bantuan Rp 7 miliar.

Jadi YPI diminta menyiapkan proposal agar kita bisa melobi anggaran di Kementerian Agama,”ujarnya.(din/met)

DPP Partai Golkar Akui Ferdelina di PAW JAILOLO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi mengeluarkan surat persetujuan pergantian antar waktu (PAW) Ferdelina Molle dari anggota DPRD. Surat dengan Nomor B-2021/Golkar/X/2018 yang ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto itu dikeluarkan berdasarkan surat keterangan yang disampaikan ke DPP tentang pengunduran diri Ferdelina dari pengurus dan

keanggotaan partai 24 Agustus lalu.”Dengan pengunduran ini maka kewajibannya sebagai anggota partai dan anggota DPRD dicabut,”kata Wakil Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Halbar Iksan Faruk, Selasa (16/10).

Karena itu, DPD I Partai Golkar Malut diminta menginstruksikan ke DPD II Partai Golkar Halbar untuk menindaklanjuti proses PAW.”Surat persetujuan

PAW dari DPP dan DPD I sudah kita sampaikan ke DPRD. Selanjutnya DPRD yang melanjutkan ke KPU Halbar dan Pemprov Malut,”ungkapnya. Sementara sesuai hasil perolehan suara pada pileg 2014 lalu, peraih suara terbanyak kedua adalah Sekretaris DPD II Partai Golkar Robinson Missy.”Jadi kursi yang akan ditinggal Ferdelina ini akan diisi Robinson Missy,”ujarnya. (din/met)

6

MOROTAI & SULA

Malut Post

RABU, 17 OKTOBER 2018

H-1 PSU, Kapolres Kepsul Diganti Kabid Humas: Mutasi Hal yang Lumrah Peliput : Ikram Salim Editor : Bukhari Kamaruddin

AKBP Jan. W.I. Makatita

IKRAM SALIM MALUT POST

DISTRIBUSI KPU Kepulauan Sula mendistribusikan logistik pemungutan suara ulang (PSU) di dua belas desa di Kecamatan Sanana, kemarin.

VERIFIKASI 175 Berkas Belum Diverifikasi DARUBA - Proses pendaftaran CPNS 2018 sudah berakhir Senin (15/10) lalu. Namun yang sudah lolos mendaftar, belum tentu bisa mengikuti tes karena berkasnya masih harus melalui tahap verifikasi.

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pulau Morotai Rusli Ismail mengatakan, dari 948 pelamar yang sudah terdaftar, hingga malam tadi sudah 773 berkas yang diverifikasi.

Masih ada 175 yang belum diverifikasi.

“Jika dalam verifikasi berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pelamar yang bersangkutan akan digugurkan, dan tidak bisa mengikuti tes,” kata Rusli.

Pengumuman hasil verifikasi dilakukan secara online. “Pengumuman berkas dilakukan secara online.

Nama-nama yang lulus berkas diumumkan melalui wabsite BKN. Yang tidak lulus dijelaskan juga alasannya.

Pelaksanaan tes rencananya digelar 26 Oktober mendatang,” pungkasnya. (tr-02/onk).

Bantuan Korban Gempa Diserahkan DARUBA-Bantuan untuk korban gempa bumi dan tsunami dari Pulau Morotai, sudah tiba di Palu, Senin (15/10).

Bantuan barang sebanyak 6,6 ton dan uang Rp 24.087.000, dibawa tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) Pulau Morotai. Tim ini terdiri dari Asisten III Ida Arsad, Kadis Sosial Basri Hamaya, Sekretaris BPBD Husen Moni, Kabid Sosial Dinsos Morotai Ikbal, serta anggota tim lainnya.

Bantuan tersebut langsung disalurkan di sejumlah kelurahan di Kota Palu. “Warga senang dengan bantuan yang kami berikan,” kata koordinator tim Sakrin Nanus. Setelah

Bupati Pantau Kesiapan PSU

ISTIMEWA

PENYERAHAN BANTUAN: Penyerahan bantuan kepada korban gempa bumi dan tsunami di Palu.

bantuan habis dibagikan, tim berencana kembali ke Morotai pada hari ini (17/10).

SANANA - Jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilgub 2018, Kapolres Kepulauan Sula (Kepsul) AKBP Jan. W.I. Makatita diganti.

Jan ditarik menjadi Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Maluku Utara (Malut).

Penggantinya adalah AKBP Tri Yulianto, yang sebelumnya menjabat Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Malut. Pergantian ini sesuai telegram rahasia (TR) nomor : ST/2597/X/KEP/2018 tertanggal 14 Oktober 2018.

Serah terima jabatan baru akan berlangsung 14 hari setelah TR diterbitkan. Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar saat dikonfirmasi membenarkan adanya mutasi di tubuh Polri seluruh Indonesia. Menurutnya, mutasi tersebut merupakan hal yang lumrah dalam rangka penyegaran dan pembinaan karir. ”Terdapat lebih dari 300 perwira yang dimutasi dan Polda Malut itu ada tiga Kapolres dan satu Kabid,” jelas Hendri. (ikh/onk).

“Kita berencana meninggalkan Palu besok (hari ini, red),” tuturnya. (tr-02/onk).

SANANA - Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes mengunjungi 11 desa mulai dari Desa Desa Wailau sampai Mangon.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Kepsul Bassiludin Labesi, kunjungan ini murni dalam kapasitas sebagai bupati, bukan ketua partai. Karena itu dalam kunjungan tersebut bupati tidak pernah berbicara soal politik.

Menurutnya, maksud kunjungan tersebut untuk memastikan PSU di Sanana berjalan aman dan lancar. Bupati meminta aparat desa agar selalu siaga dan menjaga keamanan.

“Sebagai kepala daerah, bupati ingi memastikan kesiapan jelang PSU. Bupati meminta semua pihak agar menjaga situasi agar tetap kondusif,” jelasnya, seraya menambahkan bupati meminta masyarakat menjaga kewaspadaan. (ikh/onk).

Akademisi Soroti Pembahasan RAPBD 2019 di Jakarta DARUBA - Pembahasan RAPBD Pulau Morotai 2019, diduga berlangsung di Jakarta.

Pembahasan ini melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) bersama Bupati Benny Laos dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Morotai.

Pembahasan ini diposting melalui facebook. Terlihat yang hadir Bupati Benny Laos, Sekretaris TAPD Abjan Sofyan, Ketua DPRD Fahri Hairuddin, Wakil Ketua I Ricard Samatara, Wakil Ketua II Rasmin Fabanyo. Hadir pula anggota DPRD Feri Leasiwal, Judi R Dadana, Rusminto Pawane, Anghani Tanjung, Noce Mokar, Edi Everson Hape, Dian Sarapung, Marhaban Syafi, Antasari Alam, Suaib Hi Kamel, Ajudin Tanimbar, Bahrudin Burhan dan Mahmud Kiat.

Pembahasan ini dilakukan di sela-sela pertemuan Benny Laos dengan PT. Jababeka membahas persiapan peresmian beroperasinya Kawasan Ekonomi

RAPAT: Suasana rapat yang diduga membahas RAPBD 2019.

ISTIMEWA

Khusus (KEK), pekan kemarin.

Akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Irfan Hi. Abd Rahman, menyayangkan hal tersebut.

Dia menegaskan seharusnya DPRD menolak pembahasan RAPBD 2019 di Jakarta. Seharusnya wakil rakyat mendorong pembasannya di Morotai. Irfan berharap anggota DPRD yang terpilih pada pileg 2019 mendatang, tidak berperilaku seperti anggota DPRD yang sekarang.

“Insya Allah kedepan yang terpilih menjadi anggota DPRD Morotai jangan berperilaku seperti ini, karena merusak marwah insitusi,” tegas Irfan.

Sementara Wakil Ketua II

DPRD Morotai Rasmin Fabanyo, saat dikonfirmasi justru merasa heran dengan sikap Irfan. “Saya heran kok pikirannya negatif, saya ingin sampaikan pertemuan DPRD dengan bupati bukan pembahasan, tapi soal penyamaan persepsi dan DID,” jelasnya.

Dia menegaskan RAPBD 2019 belum resmi disampaikan pemkab ke DPRD. Mereka juga menolak jika postur RAPBD 2019 defisitnya mencapai 20 persen. “Mari bangun daerah ini dengan cara pandang yang positif, jangan nilai orang hanya pada sisi yang lain,” harap Rasmin. (tr-02/onk).

POLMAS

RABU, 17 OKTOBER 2018

Malut Post

7

Art: Resayfa Rumra

TANGGAPAN Bawaslu Tanggapi Dingin Pernyataan AGK TERNATE-Pernyataan calon petahanah, Abdul Gani Kasuba yang menyoal terkait pengawasan super ekstra terhadap timnya menuai tanggapan Bawaslu Malut.

Diakui pihak Bawaslu, pengamanan yang dilakukan berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang diputuskan MUKSIN Amrin belum lama ini.

“Jadi pengamanan yang berlapis-lapis ini, semua sesuai dengan apa yang menjadi perintah MK,” ungkap Ketua Bawaslu, Muksin Amrin, kemarin.

Dia juga menambahkan, upaya pengawasan juga dilakukan secara netral. “Jadi, tidak ada istilahnya berat sebelah. Dalam pengawasan, semua sama. Ini semua untuk menekan angka pelanggaran yang teejadi,’ imbuhnya.

“Apalagi ini PSU, makanya yang kami lakukan demi menjadikan PSU ini berjalan demokratis, sehingga perlu adanya pengawasan yang berlapis-lapis,” tandasnya. (aji/jfr)

Pengesahan APBD-P Kian Kabur Gubernur dan DPRD Sibuk PSU Editor : Jufri Duwila Peliput : Rusdi Abdurahman S OFIFI- Hingga memasuki pertengahan Oktober, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan belum juga disahkan. Padahal, sesuai tahapan, APBD Perubahan disahkan minimal bulan Agustus. Kondisi ini terjadi akibat Pemprov maupun DPRD sibuk dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Taliabu, Sanana dan enam desa.

Pantauan koran ini, Gubernur dalam tiga hari terakhir disibukan dengan kunjungan ke lokasi PSU, yang dimulai pada enam desa Sabtu

(14/10), lalu dilanjutkan kunjungan ke Taliabu dan Kepsul. Selain Gubernur, DPRD juga melakukan hal yang sama. Para wakil rakyat ini juga melakukan monitoring ke lokasi PSU dengan sistim membagi anggota per zona.

Menanggapi hal ini, akademisi universitas Muhammadiyah Maluku utara (UMMU) Muhlis Hafel, menyesalkan sikap DPRD dan Gubernur yang lebih mementingkan kepentingan politik dibandingkan kepentingan pelayanan publik.

Merurut dia, harusnya DPRD dan Pemprov mendahulukan kepentingan publik dengan mempercepat pengesahan APBD Provinsi,

dibandingkan melakukan kunjungan ke lokasi PSU. Sebab PSU merupakan kepentingan politik.

“APBD Perubahan itu harusnya dipercepat, MUHLIS Hafel karena ada kepentingan pelayanan publik yang butuh pembiayaan. Misalnya rumah sakit atau sektor pendidikan, kalau ditunda ini sangat menggangu,” terangnya.

Menurutnya, harusnya Pemprov

Bawaslu Apel Siaga Awasi PSU TALIABU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara bersama Bawaslu

Kabupaten Taliabu dan tim khusus melaksanakan apel siaga pengawasan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Malut, Selasa (16/10).

PSU Pastikan Pelaksanaan PSU Sesuai Perintah MK TALIABU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) menghimbau kepada seluruh jajarannya dan tim khusus yang melaksanakan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Malut agar intens dan aktif menjalankan tugasnya.

Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin menegaskan, dalam proses PSU yang dijadwalkan berlangsung hari ini harus dipastikan berjalan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga hasilnya betul berkualitas. ”Semangat teman-teman di pundak kita semua menjadi tumpuan harapan banyak orang untuk mensukseskan PSU ini. Sehingga saya berharap menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab,” pinta Muksin.

Komisioner Bawaslu Malut dua periode ini juga mengingatkan, apabila saat proses pemungutan suara berlangsung terjadi kehabisan surata suara di TPS tersebut sementara pemilih masih antri maka dapat menggunakan surat suara yang tersisa di TPS lain di wilayah PSU masing-masing. ”Untuk mengantisipasi itu, surat suara sisa di setiap TPS jangan dulu dicentang sehingga bisa digunakan oleh pemilih dari TPS jika suara habis terpakai,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika pengguna surat suara benar-benar telah habis dan menggunakan surat suara dari TPS desa terdekat maka harus dibuatkan berita acara dan ditandatangani pihak terkait, kecuali keamanan. ”Kesepakatan ini sudah diambil KPU Provinsi dalam melakukan koordinasi dengan Bawaslu Malut,” tambahnya. (tr-01/jfr)

APEL: Suasana apel siaga awasi PSU yang dilakukan Bawaslu Malut, Bawaslu Taliabu, Timsus, Selasa (16/10)

Pemilu 2019, TPS Enam Desa Dikembalikan ke Halut T E R NATE- Para calon legislatif (Caleg) yang memiliki basis di Kecamatan Jailolo Timur har us menerima denSYAHRANI Somadayo gan legawa penghapusan enam desa yang masuk dalam Pemungutan Suara Ulang

(PSU).

Karena itu, dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, Tempat Pemungutan Suara (TPS) bakal dikembalikan ke Kabupaten Halut. Ini ditegaskan langsung Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo, Selasa (16/10) kemarin.

Diakui Syahrani, penghapusan wilayah enam desa yang masuk dalam Kecamatan Jailolo Timur, pasca disahkannya perda tentang

Pemprov Tunggak TPP Empat Bulan Armin: Tetap Dibayar SOFIFI- Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) makin kabur. Terhitung sudah empat bulan menunggak. Kondisi ini dipertanyakan pegawai.

Salah satu pegawai yang meminta namanya tidak dikorankan mengatakan, selama 2018, dana tersebut hanya dibayarkan untuk Januari hingga Juni, sementara Juli hingga Oktober tak kunjung dibayarkan. “Selama 2018 keuangan hanya membayarkan enam bulan dari Januaari-Juni,” kata salah satu pegawai internal Pemprov

kepada Malut Post, Selasa (16/10).

Dikatakan, setelah dilakukan pembayaran enam bulan, Pemprov Malut tidak lagi menyinggung soal TTP, sementara setiap pegawai terus dipaksa masuk kantor. “Absen elektronik makin diperketat, sementara kewajiban tidak dibayarkan. Sementara pegawai sebagian besar telah melakukan kredit, bagaimana harus masuk kantor setiap hari,” tukasnya.

Dia lantas mengingatkan, jangan sampai kejadian tahun 2017 kembali terulang, dimana Pemprov hanya membayar tiga bulan selama satu tahun. “Padahal anggarannya diploting selama satu tahun, sisanya dikemanakan. Terus 2018 kalau hanya dibayar enam bulan, terus Pemprov

alasan apalagi,” pungkasnya dengan nada tanya.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Protokol Kerja sama dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Malut Armin Zakaria mengaku Pemprov akan tetap membayar TTP. Saat ini, kata dia, Pemprov masih fokus pada agenda pemilihan gubernur yang menyedot anggaran cukup besar. Selain itu, Pemprov juga diperhadapkan dengan kewajiban menyelesaikan utang pihak ketiga.

“Karena itu, pegawai harusnya memahami kondisi daerah. Pemprov tetap membayar, namun belanja yang dilakukan pemerintah menggunakan skala prioritas, mana yang lebih didahulukan,” jelas Armin. (udy/jfr)

penghapusan enam desa yang masuk dalam wilayah PSU oleh Pemkab Halbar belum lama ini. “Kabupaten Halbar itu ada lima kecamatan, minus Jailolo Timur. Sebab, Jailolo Timur itu sudah dihapus melalui Perda yang telah disahkan,” jelas Syahrani.

Karena itu, lanjut Syahrani, secara otomatis, dalam Pileg maupun Pilpres mendatang, TPS bakal dikembalikan ke Halut. Hal ini mengacu pada undang-undang pemekaran

dan DPRD pahami bahwa putusan PSU oleh Mahkamah Konstitusi itu memerintahkan kepada KPU dan diawasi Bawaslu dan diamankan pihak kepolisian. Tidak memerintahkan kepada Gubernur dan DPRD untuk memonitoring. Karena itu Gubernur dan DPRD harusnya fokus pada kegiatan pemerintahan.

“Apalagi dalam perjalanan kunjungan itu menggunakan dana daerah dalam hal ini perjalanan dinas. Ini soal kepentingan yang dibungkus dalam tugas pemerintahan,” cibirnya.

Dia lantas meinta BPK agar dalam melakukan audit anggaran perjalanan dinas, harus mempertanyakan perjalanan dinas ke lokasi PSU bertepatan dengan agenda politik Pilgub . (udy/jfr) Anggota Bawaslu Malut devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Hj Masita Nawawi Gani dalam sambutannya mengatakan, apel siaga ini semata-mata bertujuan untuk melakukan konsolidasi internal jajaran pengawas pemilu dari tingkat kabupaten, kecamatan/ desa guna menunjukan kesiapsiagaan dalam melakukan tugas pengawasan. ”Dalam setiap momentum pemilu, rakyat diberi hak secara konstitusi untuk menyalurkan hak politiknya secara bebas, tanpa perlu ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun. Karena itu, penting bagi pengawas pemilu untuk memastikannya,” tegas Masita.

Dia juga meminta seluruh penyelenggara pengawas pemilihan di seluruh jenjang agar menyiapkan diri untuk mengawasi jalannya PSU agar berjalan sesuai prosedural, independen dan berintegritas.”Kami Bawaslu Provinsi menitipkan harapan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik sesuai dengan azas penyelenggara pemilu yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas,” harapnya. (tr-01/jfr) wilayah dan perda penghapusan kecamatan Jailolo. “Kalaupun nanti ada yang menyoal hal ini, silakan dan sah-sah saja, namun kita tetap mengacu pada aturan dan undangundang. Dan wilayah enam desa, secara administrasi, masuk dalam wilayah Halut,” tegas Syahrani.

Menurutnya, TPS di enam desa, khusus versi Halbar merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang diputuskan beberapa waktu lalu. “Jadi, setelah PSU, TPS tetap kembali ke Halut, terkecuali di tengah perjalanan, ada perubahan dari Kemendagri. Tapi selama belum ada perubahan dari pusat, kami tetap mengacu pada undang-undang sebelumnya,” jelas Syahrani. (aji/jfr)

Kasus Rivai Ditingkatkan ke Tahap II TERNATE- Kasus dugaan kampanye jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan calon wakil gubernur Malut Rivai Umar bersama timnya di enam desa mulai masuk tahap II. Kasus ini sudah dibahas di tahap I oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Halut dan ditetapkan kategori pidana murni. “Jadi, sudah tahap II. Sementara berjalan,” jelas Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin kemarin (16/10).

Pada tahap II ini, kata Muksin, nanti akan dibahas untuk memastikan bahwa apakah kasus yang melibatkan pasangan Ahmad Hidayat Mus (AHM)

itu benar-benar memenuhi unsur pidana atau tidak. “Pada pembahasan tahap II adalah untuk mencari tau, apakah tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu Malut hanya dalam posisi sebatas mengkoordinasikan penyelesaian kasusu tersebut.

“Memang sementara lagi proses pembahasan, sebab tahap I kan sudah. Itu ranahnya Gakumdu Halut, jadi kita tidak ikut campur.

Keterlibatan Bawaslu Malut hanya sebatas koordinasi saja menyangkut dengan prosesnya saja, soal teknis itu bukan kita,” tutup Muksin.(aji/jfr)

8

SAMBUNGAN ETALASE Malut Post

...POLITIK Samb Hal. 1 Penyisiran terhadap lokasi-lokasi yang diduga akan dimanfaatkan untuk permufakatan jahat terus dilakukan di Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula.

Sementara di wilayah enam desa Kabupaten Halmahera Utara, polisi terus menerus mengimbau warga agar menjaga situasi selalu kondusif. Pengamanan di tiap tempat pemungutan suara (TPS) juga diperketat. Di Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Desa Bobong menjadi sasaran patroli rutin.

Di Kepsul, polisi tak hanya menyisir rumah dan bangunan yang berpotensi.

Patroli rutin juga dilakukan secara bergantian. Bahkan pesisir pantai pun menjadi sasaran penyisiran. Wakapolres Kepsul Kompol Toni Kasmiri menuturkan, langkah itu sebagai upaya menutupi ruang gerak pelaku politik uang.

“Polair sudah menyisir pantai karena ada informasi ada yang membawa uang lewat pantai. Ini kita sisir semua untuk mengantisipasi politik uang dan langsung kita tangkap bila ditemukan,” tegasnya saat diwawancarai Malut Post kemarin (16/15). Direktur Sabhara Polda Malut Kombes Pol Imam Susilo dalam apel pasukan kemarin menuturkan, patroli jalan kaki di pemukiman warga bertujuan mengajak masyarakat menjaga keamanan menjelang PSU. Dia juga meminta anggota polisi tidak menyampaikan hal-hal kepada masyarakat yang tidak berkaitan dengan tugas polisi.

“Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang justru membuat suasana tidak baik. Saya ingatkan itu, jadi ajaklah masyarakat dengan sikap humanis,” ujarnya.

RABU, 17 OKTOBER 2018

Selain itu, anggota Resmob diingatkan menanggalkan peluru dana magasin senjata. ”Kegiatan pengamanan adalah pelayanan, sehingga tahapan pengendalian massa harus sesuai dengan SOP. Laksanakanlah tugas dengan baik dan penuh semangat, fokus pada pelayanan,” tandasnya.

Pantau Langsung Sementara itu, pelaksanaan PSU di enam desa juga dimonitor langsung Pemerintah Kabupaten Halut. Bupati Frans Manery bakal memimpin langsung pemantauan tersebut. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Halut, Deky Tawaris mengatakan, meski sesuai edaran Gubernur PSU merupakan hari libur Pemkab tetap memantau langsung.

Pantauan tersebut bertujuan memastikan kelancaran jalannya PSU. Bupati Frans akan berkomunikasi langsung dengan camat, para kepala desa dan masyarakat untuk memastikan hal tersebut. “Tentunya Bupati sebagai pimpinan daerah ingin berada secara langsung di tengah-tengah masyarakat,” ujar Deky.

Sementara itu, soal langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga kondisi tetap kondusif, Deky mengaku sejak jauh-jauh hari telah dilakukan oleh Pemkab melalui pemerintah kecamatan hingga desa. Bahkan, Pemkab juga sudah menegaskan dalam Musrenbang desa bahwa pelaksanaan PSU harus sukses. “Langkah itu telah dilakukan oleh semua pemkab dan juga sudah disepakati. Kita berharap semua pihak juga ikut membantu penyelenggara maupun aparat keamanan, agar PSU ini berlangsung aman dan damai,” harapnya.(ikh/ tr-04/kai)

...PASLON Samb Hal. 1

Namun berdasarkan putusan pemungutan suara ulang (PSU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), paslon Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) unggul dengan saldo 4.149 suara.

Akademisi bidang politik, Mahmud Husen kepada Malut Post menyatakan, kedua paslon masih memiliki peluang yang sama kuat untuk meraih kemenangan. Dengan selisih perolehan suara yang ada, ditambah dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di wilayah PSU, kemenangan bisa didapat pihak mana saja. “Sangat cepat sekali apabila salah satu kandidat itu kecolongan, maka akan dimanfaatkan kandidat lain. Kemenangan tergantung siapa yang baik dalam mengelola peran untuk memenangkan pertarungan ini,” paparnya, Selasa (16/10). Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMM) itu menjelaskan, untuk mengukur peluang, mau tak mau kekuatan politik lah yang harus dibahas.

Kekuatan politik yang dimaksud adalah kekuatan manajemen dari kedua tim pemenangan paslon. “Dengan selisih sekarang ini 4 ribu sekian, maka siapa yang lebih cepat dan telah melebur ke dalam daerah yang dilaksanakan PSU ini yang paling punya peluang,” tuturnya.

Mahmud menilai, terjadinya peralihan dukungan dari tim AGK-YA ke AHM-Rivai menandakan kekuatan

...BUPATI Samb Hal. 1

...INVESTASI Samb Hal. 1 Namun siapa sangka ada banyak cerita menyedihkan di balik pembangunan mega proyek senilai Rp 278 triliun ini. Ditemui detikFinance di salah satu lokasi pembangunan proyek Meikarta, seorang petugas pengaman berbagi cerita mengenai realita di lapangan.

Sebut saja A, satpam yang baru bekerja dalam hitungan bulan di Meikarta mengaku sejumlah temannya belum menerima komisi dari yayasan yang menempatkan mereka di sana.

A mengaku beberapa petugas pengamanan ada yang belum dibayar komisinya sampai saat ini hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja. “Sekuritinya ganti terus. Masalah pembayaran juga. Dulu ada yang cabut karena belum dibayar,” katanya kepada detikFinance saat ditemui di lokasi, Selasa (16/10).

Namun dia mengaku masih lancar mendapatkan komisi setiap bulannya sampai saat ini. Gaji yang dia dapatkan setara upah minum regional kabupaten Bekasi yang sebesar Rp 3,8 juta, dengan bekerja selama 12 jam dalam sehari.

Tak jauh dari lokasi tersebut, dia menunjukkan adanya sebuah kampung yang masih bertahan di tengahtengah area proyek Meikarta. Kampung tersebut terjepit di antara lokasi distrik 28 tempat apartemen Meikarta yang sedang dibangun dan central park.

Dilihat detikFinance, area kampung tersebut masih cukup banyak yang masih bertahan. Setidaknya masih

ada puluhan rumah yang bertahan di dalamnya.

Salah seorang warga di kampung tersebut mengaku bertahan di tengahtengah lokasi proyek Meikarta lantaran tak menemui harga yang cocok dari yang ditawarkan. Seorang bapak yang membuka warung makan tersebut mengaku mendapatkan selisih harga yang cukup jauh dari yang ditawarkan. “Kita ditawarinnya Rp 5 juta, tapi maunya Rp 10 juta per meter (persegi).

Karena kalau mau pindah ke tempat yang lain, harganya juga sama aja segitu. Jadi nggak cukup. Mending kita tetap saja di sini,” katanya.

Penawaran harga sendiri tak pernah dilakukan secara langsung oleh pihak pengembang. Biasanya, ada orang ketiga yang dikirim untuk menawarkan harga beli tanah, namun itu pun kerap dipangkas lagi oleh si pihak ketiga.

Dia mengatakan sejumlah bujukan pun dilakukan dengan menyebut bahwa lokasi kampung tersebut bakal sulit mendapatkan akses keluar-masuk jika terus bertahan hingga akan dilakukannya penggusuran.

Meikarta memang kerap menyimpan cerita-cerita miring di balik pengerjaan proyeknya yang prestisius itu. Sejumlah isu miring pernah menerpa Meikarta, mulai dari masalah pelanggaran perizinan membangun, pekerja yang tak dibayar sampai yang terakhir soal operasi tangkap tangan (OTT) oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Meikarta dan pemda terkait.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Meikarta belum bisa dimintai keterangan untuk mengonfirmasi informasi tersebut.(dtc/kai)

Salah satu warga tersebut adalah Hasan. Selain berjabat tangan, Ketua Partai Demokrat Malut ini juga sempat mengobrol santai dengan warga. Dia bahkan membangunkan seorang warga yang berbaring di tempat duduk itu untuk jabat tangan. “Bangun sudah,” kata Hendrata.

Di sela-sela obrolan, dia juga berpesan agar warga ikut menjaga keamanan daerah. “Tetap jaga keamanan bersama

...PELAMAR Samb Hal. 1

yakni formasi dokter gigi sebanyak dua kursi, dan formasi husus K2 pendidikan dua kursi. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Idrus Asagaf, kepada Malut Post, Selasa (16/10).

Idrus menjelaskan, untuk formasi Pendidikan jumlah pelamar mencapai 2.272 orang sementara kouta yang tersedia sebanyak 252, untuk formasi tenaga kesehatan jumlah pelamar sebanyak 1.404 orang, sementara kuota formasi yang tersedia 95, sementara tenaga teknis jumlah pelamar mencapai 1.347 dari kuota yang tersedia 30 orang. “Pelamar terbanyak adalah formasi D-III Kebidanan sebanyak 553 dari alokasi formasi 7 orang.

Sementara pelamar paling sedikit, teknis elektromedis sebanyak 3 orang dengan alokasi formasi 2,” terangnya.

Dia mengatakan, pelamar Teknisi Elektromedis mempunyai peluang kelulusan lebih besar. Namun demikian, bisa saja semuanya tidak lulus jika nilai mereka tidak memenuhi passing grade. “Apalagi selain lulus SKD mereka juga harus lulus SKB,” tuturnya.

Dia menjelaskan, dari jumlah pelamar yang masuk ini, akan diverifikasi dokumennya sesuai persyaratan untuk menetapkan berapa yang lulus administrasi. Kelulusan administrasi akan diumumkan pada 21 Oktober 2018 melalui portal sscn.bkn.go.id.

“Untuk dua formasi yang kosong, kami akan menyurat ke BKN dan Kemenpan-RB untuk mengalihkan formasi tersebut ke pelamar yang banyak. Namun sangat tergantung apakah diterima atau tidak. Sebab, pengalaman sebelum-sebelumnya, formasi kekosongan pelamar otomatis hangus, tentu itu membuat daerah rugi,” tukasnya.

Terbanyak Sementara itu, pelamar CPNS di Indonesia tahun 2018 mencapai 3,7 juta lebih, tetapi yang telah menyelesaikan pendaftaran hingga penutupan pada Senin, 15 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB mencapai 3.627.797. Angka ini merupakan yang terbanyak dibanding dengan pelamar CPNS tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2014 mencapai 2,6 juta, sedangkan tahun 2017 mencapai 2,4 juta. Tahapan selanjutnya dari proses seleksi ini adalah verifikasi administrasi terhadap berkas-berkas

...KPK Samb Hal. 1

Arman diduga mengetahui jelas aliran dana dalam kasus dugaan korupsi lahan bandara fiktif tersebut.Arman sendiri saat ini berstatus sebagai terpidana tindak pidana korupsi pembebasan lahan landasan pacu Bandara Emalamo Sanana. Ia dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum namun divonis bebas Pengadilan Negeri Ternate.

JPU lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA menggugurkan putusan PN dan mengirim Arman ke balik jeruji besi.

Kalapas Kelas IIB Sanana Noveri Budi Santoso yang dikonfirmasi

politik yang dibangun paslon nomor urut 1 itu punya potensi memenangkan pertarungan PSU. “Apalagi lokasi PSU di Taliabu dan Sanana merupakan basisnya AHM,” ungkapnya.

Di sisi lain, apabila isu politik etnis dimainkan, AGK-YA juga akan mendapat keuntungan meski sedikit. Pasalnya, warga Sanana dan Taliabu juga ada yang beretnis Tobelo-Galela, etnis asal AGK. “Saat ini tinggal strategi memainkan cara politik. Untuk posisi AGK terhadap lokasi PSU di Sanana dan Taliabu, sangat berhati-hati. Jadi strateginya bagaimana untuk memainkan peranan dengan tidak menghambur-hamburkan amunisi keuangan, meski hal ini bisa saja terjadi,” kata alumni Universitas Padjadjaran Bandung ini.

Berbicara soal dukungan dari dua paslon lainnya, Mahmud mengaku belum secara terang-terangan ditampakkan. Potensi abu-abu ini kapan saja akan berubah, tergantung kepentingannya apa. “Jika dilihat dari pendekatan emosional antara paslon MK (Muhammad Kasuba) dan AGK memiliki hubungan kekeluargaan, hal ini bisa saja dimanfaatkan AGK untuk mengambil dukungan dari MK. Begitu sebaliknya Burhan Abdurahman, yang sedari awal telah mendukung kemenangan AHM sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini juga bisa berpotensi untuk dimanfaatkan AHM. Namun semua itu bisa saja berubah,” ulasnya.Mahmud mencontohkan sikap eks juru bicara AGK-YA Dino

Umahuk yang awalnya mati-matian membela AGK-YA. Namun jelang PSU, malah mengalihkan dukungannya kepada AHM. “Mungkin saja dalam pembacaan Dino terhadap potensi kemenangan AHM sangat besar, meski ada kemungkinan-kemungkinan lainnya.

Hal ini juga kemungkinan terjadi pada paslon MK, bisa saja dukungannya dialihkan atau malah sebaliknya berdiam diri. Politik itu bisa berubah kapan saja, tidak selamanya adik kakak bisa saling mendukung, tergantung deal-deal politik masyarakat, begitu juga sebaliknya.

Jadi kira-kira siapa yang paling kuat mengambil hati masyarakat, itu yang nanti menjadi pemenangnya,” terangnya.Sementara akademisi politik UMMU lainnya, Amrulah Umar mengatakan kedua paslon masih berpeluang untuk menang. Dia lebih menekankan agar tak ada intervensi dari pihak mana pun.

“Biarkan rakyat bebas memilih siapa pemimpinnya,” katanya.

Alumni Universitas Indonesia ini menyarankan kepada Bawaslu sebagai pengawas pemilu untuk betul-betul turun mengawasi dan menindak jika ada pelanggaran dalam PSU. Begitu juga sebaliknya KPU harus memastikan PSU berjalan dengan transparan dan berintegritas. ”Jangan lagi ada intervensi dari pihak mana pun, biar rakyat yang memilih pemimpinnya. Baik penyelenggara, pengawas, maupun keamanan tetap pada tugas dan fungsinya,” tandasnya.(tr-03/kai)

ya,” pesan Hendrata. Semuanya masih berjalan lancar. Namun saat Bupati hendak beranjak dan kembali bersalaman dengan Hasan, lelaki itu sontak meneriakkan nama AHM-Rivai di depan Hendrata. “AHM-Rivai!” teriak Hasan ketika tangannya masih dalam genggaman Bupati. Teriakan itu membuat Hendrata tersinggung. Ia langsung menegur warganya itu lantaran tindakannya dianggap tak sopan dan tak etis. “Saya ini berjalan dengan simbol negara,” kata Bupati dengan wajah memerah.

Insiden ini tak ayal membuat warga

berkerumun. Situasi tampak tegang karena sejumlah warga ikut berkomentar menyayangkan sikap Hasan. Sebelum situasi bertambah keruh, Hendrata memilih berlalu melanjutkan kukernya.

Warga yang tidak puas dengan sikap Hasan langsung mengusirnya. Hal ini juga memicu kemarahan warga lainnya yang nyaris baku pukul di tengah jalan.

Salah satu anggota Intel Polres Kepsul yang berada di lokasi lalu mengamankan Hasan. Dia juga diketahui sempat dipanggil polisi untuk menghadap.(ikh/ kai)

yang telah diajukan oleh pelamar.

Bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi yang akan diumumkan sekitar tanggal 21 Oktober 2018, untuk selanjutnya berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang akan dimulai tanggal 26 Oktober 2018 s.d.

17 November 2018. Tahapan selanjutnya adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan dilaksanakan sekitar 22-28 November 2018. Sementara Pengumuman akhir direncanakan pada sekitar Minggu pertama bulan Desember 2018.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafrudin mengatakan, Panselnas akan mengupayakan agar lokasi pelaksanaan SKD dan SKB dekat dengan domisili pelamar. “Panselnas menyediakan lebih dari 219 lokasi tes yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dirut TVRI di Jakarta, Selasa (16/10).

Menteri mengimbau agar para pelamar mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti rangkaian seleksi tersebut. Materi untuk tahapan SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai ambang batas yang berbeda-beda menurut jenis formasinya.

Mantan Wakapolri ini juga mengajak agar semua pihak untuk bersama mengawal dan menjaga agar proses seleksi CPNS Tahun 2018 ini dapat berlangsung aman, kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.

“Saya tegaskan agar masyarakat khususnya calon pelamar tidak mempercayai apabila ada pihak-pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam penerimaan CPNS dimaksud dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya,” ujar Syafruddin.

Ditambahkan, khusus untuk wilayah yang terdampak bencana alam gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, Panselnas CPNS memutuskan pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 untuk formasi daerah di Pemprov Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong kemungkinan akan ditunda tahun 2019.

Sedangkan untuk Kementerian/ Lembaga yang semula merencanakan

seleksi di wilayah bencana tersebut, data-data pelamar untuk formasi tersebut sedang dianalisis baik oleh Pansel Instansi maupun Panselnas.

Dikatakan juga, untuk formasi CPNS daerah di wilayah Papua dan Papua Barat, pelaksanaan seleksi CPNS akan dilakukan secara terpisah.

Berdasarkan data Panselnas CPNS 2018, sebenarnya ada 3,782 juta pelamar yang sudah melakukan registrasi. Tetapi dari jumlah itu hanya dari 3.627.797 yang berhasil menyelesaikan pendaftarannya. Jumlah itu terdiri dari 3.587.967 pelamar formasi umum, 1.640 pelamar formasi penyandang disabilitas, 3.440 pelamar formasi putra-putri Papua/ Papua Barat, 25.966 pelamar untuk formasi lulusan terbaik (cumlaude), 19 pelamar formasi diaspora, serta 8.765 pelamar pada formasi eks tenaga honorer K2.

Di samping itu, Panitia Seleksi CPNS menyatakan sebanyak 1,75 juta pelamar memenuhi syarat administrasi dari total jumlah pelamar yang mendaftar sebanyak lebih dari 3,7 juta orang. Para pelamar yang lulus seleksi administrasi tersebut berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 26 Oktober-17 November 2018. “Mereka yang memenuhi syarat tersebut bisa mengetahui statusnya saat login di portal pendaftaran CPNS, https://sscn.bkn.go.id. Beberapa instansi sudah mulai mengumumkan dan diumumkan dari saat ini hingga 21 Oktober 2018,” kata Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan dalam konferensi pers di Kantor Pusat BKN, Selasa (16/10/2018). Ridwan menyatakan jumlah pelamar yang berhak mengikuti SKD masih terus akan mengalami penambahan karena proses verifikasi dan validasi terhadap berkas para pelamar sedang dilakukan oleh masing-masing instansi. “Pokoknya bisa dipantau melalui portal SSCN atau website dari masing-masing instansi,” terangnya.

Setelah SKD, pelamar yang dinyatakan lulus berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan dilaksanakan pada 22-28 November 2018. Adapun pengumuman akhir direncanakan disampaikan sekitar pekan pertama Desember 2018.(udy/ jfr)

Malut Post kemarin membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Arman. Hanya saja dia mengaku tidak mengetahui pemeriksaan tersebut terkait kasus apa. ”Iya benar, ada pemeriksaan.

Tapi saya nggak tahu selesainya jam berapa,” kata Noveri. Sekadar diketahui, KPK pertama kali menetapkan AHM sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong di Pulau Taliabu pada 16 Maret 2018.

Dia bersama adik kandungnya, Zainal Mus (ZM), diduga merekayasa pembelian lahan masyarakat.

Akibat pemufakatan tersebut kerugian negara mencapai Rp 3,4 miliar.

Sama seperti AHM, ZM yang

merupakan Bupati Banggai Kepulauan juga ditetapkan sebagai tersangka. Saat dugaan pemufakatan jahat itu terjadi, ZM berstatus sebagai Ketua DPRD Kepsul periode 2009-2014. Rincian aliran dana, sebesar Rp 1,5 miliar ditransfer kepada ZM. Rp 850 juta diberikan pada AHM melalui pihak lain untuk disamarkan dan sisanya mengalir pada pihak lain. Atas dugaan itu, AHM dan ZM disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UndangUndang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.(ikh/kai)

HUKUM & KRIMINAL RABU, 17 OKTOBER 2018

SEMENTARA ITU Sidang Gugatan Bank Mandiri Dilanjutkan TERNATE - Pengadilan Negeri (PN) Ternate melanjutkan sidang perdata nomor 28/ pdt.G/2018/PN antara nasabah dan Bank Mandiri cabang Ternate sebagai tergugat, kemarin (16/10). Sidang perdata itu sebelumnya dilakukan tahap mediasi yang dipimpin Hakim Mediator, Rahmat Selang. Namun dalam mediasi itu tidak menemukan kesepakatan antara kedua bela pihak yang berperkara. Sidang lanjutan yang dipimpin Hakim Erni Lili Gumolili itu mendapat keberatan dari Penasehat Hukum penggugat. PH penggugat, Ahmad Hamza mengatakan, sidang lanjutan kemarin (16/10) telah menyalahi hukum acara. Menurut Ahmad, mestinya, setelah pokok gugatan yang dibacakan sebelum mediasi dilakukan, dilanjutkan dengan penyampaian alat bukti dari penggugat. “Kami bingung, sidang yang dibuka tadi (kemarin, red) itu agendanya apa.

Tiba-tiba Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap tergugat untuk menyampaikan jawaban pada 6 November mendatang,” kata Ahmad mengeluhkan. Ia bahkan mengaku keberatan dengan proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim untuk kedua bela pihak. “Saya keberatan dengan mediasi karena setelah pembacaan gugatan tanpa dihadiri oleh tergugat artinya pemeriksaan perkara ini sudah secara varstek, namun Majelis Hakim tetap mengagendakan untuk mediasi ya kami ikuti, akan tetapi sesuai dengan menunda sidang lalu adalah penyampaian alat bukti dari penggugat, kenapa Hakim memberikan kesempatan untuk tergugat mengajukan jawaban. Ini sudah di luar konteks hukum acara,” ujarnya menyesalkan. (cr-04/lex)

Malut Post

9

Bupati Taliabu Minta Diperiksa Usai PSU Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE - Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Malut berencana memeriksa Bupati Taliabu, Aliong Mus pasca Pemilihan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Malut.

Direktur Reskrimsus Polda, Kombes (Pol) Masrur mengatakan selain menghadiri undangan dari Kemendagri dalam surat pemberitahuan yang disampaikan Bupati tersebut juga terdapat permintaan agar pemeriksaan itu dilakukan usai PSU. “Dia (Bupati, red) minta nanti selesai PSU. Jadi nanti selesai PSU kami agendakan lagi,” kata Masrur, saat dikonfirmasi kemarin (16/10).

Pemanggilan pemeriksaan kedua

terhadap Aliong Mus itu dengan kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Kabupaten Taliabu. “Bupati nanti diperiksa sebagai saksi,” jelasnya.

S e l a i n Bu p at i , t i m p e n y i dik Reskrimsus Polda juga telah memeriksa sekitar 30 orang Kepala Desa (Kades) Taliabu sebagai saksi berdasarkan petunjuk P19 dari Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut terkait berkas tersangka ATM. “Semuanya diperiksa sebagai

saksi,” ujar Masrur.

Dalam kasus itu, tim penyidik belum menemukan adanya tersangka baru selain ATM. Masrur menjelaskan, pemeriksaan 30 Kades itu untuk menelusuri kebenaran dugaan pemotongan anggaran DD. “Itu untuk memastikan bahwa uang itu diambil atau dipotong saat itu atau tidak sekaligus klarifikasi jumlah uang itu,” pungkasnya. (cr04/lex)

PERADILAN Terdakwa Narkoba Harap Keringanan Hukuman TERNATE - Fahri Ahmad, terdakwa kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika meminta Hakim untuk memberi hukuman pidana yang seadil-adil untuknya.

Itu disampaikan Fahri dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, (15/10) dengan agenda pembelaan.

Fahri sebelumnya dituntut 10 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam pembelaannya, Fahri melalui penasehat hukumnya Iswanto mengungkapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenaan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa berterus terang, menyesali, mengakui perbuatannya.

Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan. Terdakwa juga telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

“Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang serta terdakwa salah satunya tulang punggung keluarga yang harus bekerja keras sebagai tukang ojek dan sebagai ABK speed boat di Irian Jaya untuk menafkahi keluarganya,” kata Iswanto. Sidang yang dipimpin Hakim Moehammad Pandji itu akan kembali digelar pada Kamis (25/10) dengan agenda putusan. (cr-04/lex)

GELEDAH: Suasana ketika Jaksa menggeledah kantor Samsat Ternate, kemarin (16/1)

Jaksa Geledah Kantor Samsat Ternate TERNATE - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut melakukan penggeledahan kantor UPTB Samsat Ternate, kemarin (16/10).

Penggeledahan yang berlangsung sekitar pukul 12.00 itu dilakukan di ruangan Kepala Samsat, ruang bendahara dan ruang KTU di lantai dua kantor Samsat Ternate.

Dalam penggeledahan itu, tim penyidik mengamankan beberapa dokumen notice pajak kendaraan bermotor serta beberapa dokumen lainnya.

Juru bicara Kejati Malut, Apris

Risman Ligua mengatakan penggeledahan tersebut berdasarkan surat perintah kepala Kejaksaan Tinggi Malut, Ida Bagus Nyoman Wismantanu dan surat penetapan dari Pengadilan.

Menurut Apris, penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran pajak kendaraan bermotor tahun 2017 di UPTB Samsat Ternate yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar.

“Iya benar, tadi (kemarin, red) kami melakukan penggeledahan

di kantor Samsat Ternate, dan ada sejumlah dokumen yang turut disita,” tutur Apris, saat dikonfirmasi kemarin (16/10).

Kasi Penkum Kejati itu menjelaskan, penggeledahan tersebut untuk melengkapi buktibukti tambahan dari bukti-bukti yang sudah dimiliki penyidik sebelumnya.

“Ini juga untuk melengkapi berkas perkara dua tersangka yang sudah ditahan itu agar bisa segera dilimpahkan ke tahap penuntutan,” pungkas Apris. (cr-04/lex)

Menunggu Dituduh Perhitungan Korupsi, Kades Kerugian Negara Orimakurunga Bantah

TERNATE - Penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sa k i t Umu m D a e ra h (RSUD) Pulau Morotai berlanjut. Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Malut masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Audit sudah, tinggal perhitungannya saja,” kata Dir Reskrimsus Polda, Kombes (Pol) Masrur, kemarin (16/10). Perwira tiga bunga di Polda itu menuturkan, sejauh ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi. Setelah mengantongi perhitungan kerugian negara dari BPKP, tim penyidik bakal langsung melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.

“Kami tinggal menunggu perhitungan saja, kalau perhitungan sudah muncul pasti nama tersangka juga muncul,” jelasnya.

Sekadar diketahui, proyek pembangunan RSUD Kabupaten Pulau Morotai, diduga bermasalah lantaran anggaran senilai Rp 1,2 miliar melalui APBD Morotai 20162017, sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan yang ditindaklanjuti Reskrimsus Polda Malut.

Hasil audit BPKP untuk tahap pertama proyek itu diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 700 juta.

Karena pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai dengan volume.

Sementara untuk tahap kedua senilai Rp 500 juta dengan total kurang lebih Rp 1,2 miliar. (cr-04/lex)

TERNATE - Kepala Desa Orimakurunga Bahmid H. Sukur membantah setelah dituding penyelewengan Dana Desa (DD). Ia membantah setelah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) pekan lalu.

Kepada Malut Post, Bahmid H. Sukur mengatakan dirinya tidak menyelewengkan DD tahun anggaran 2017-2018 sebagaimana yang dituduhkan Badan Pemberdayaan Desa (BPD).

Kades mengatakan, pembangunan DD untuk pekerjaan fisik maupun non fisik telah terealisasi 100 persen.

“Dan 2018 ini tahapannya belum selesai, dan belum ada audit dari tim inspektorat, bagaima-

na bisa saya dilaporkan dengan tuduhan menyelewengkan DD,” katanya membantah, kemarin (16/10).

Ia bahkan menuduh oknum BPD selama dua tahun tidak melaksanakan tugas di desa.

Namun, keberadaan oknum BPD di tempat itu setelah ada pencairan honor.

Oknum BPD yang melaporkan kasus tersebut adalah yang ditetapkan sebagai pegawai BPD melalui penunjukan pejabat bukan melalui pemilihan masyarakat. “Jadi mereka itu tidak bekerja apa-apa.

Nanti pencairan honor baru mereka menyuruh istri mereka datang ambil,”katanya. (cr-04/ lex)

10

Malut Post

LOKAL SPORT

RABU, R RA AB BU U, 117 7 OKTOBER 2018

Nurhidayat Kandidat Kapten Tiket Piala AFC U-19 2018 Gelora Bung Karno VIP Barat Rp 500 ribu VIP Timur Rp 400 ribu Kategori 1 Rp 300 Ribu Kategori 2 Rp 200 ribu Kategori 3 Rp 50 ribu

Stadion Patriot dan Pakansari VIP Rp 150 ribu Kategori 1 Rp 75 ribu Kategori 2 Rp 50 ribu

PSSI Sudah Merilis Harga Tiket Piala Asia U-19 2018 JAKARTA - Timnas Indonesia U-19 akan berlaga di ajang Piala Asia 2018. Siapa yang dipilih oleh Indra Sjafri menjadi kapten di ajang itu? Rachmat Irianto sebelumnya menjabat kapten timnas U-19 saat berlaga di Piala AFF 2017. Dia kemudian mengalami cedera parah, hingga posisinya sebagai perpanjangan tangan pelatih di lapangan beralih

ke Nurhidayat Haji Haris.

-119 20 201 0118 8 Menjelang bergulirnya Piala Asia U U-19 2018 m menenmeene m nen nnmulai 18 Oktober besok, Indra belum mb ban nb an tukan pemain yang akan mengemban ban kapten.

Baca: KAPTEN... .... Ha Hal H al 11 1

SIDOARJO - Raut kesedihan menghiasi wajah pemain dan ofisial Timnas Indonesia U-19 setelah kalah dari Malaysia di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Kamis malam (12/7). Bebeberapa di antaranya bahkan menangis dengan kekalahan ini.Pada semifinal Piala AFF U-19 2018, Timnas Indonesia U-19 kalah 2-3 dari Malaysia melalui adu penalti setelah bermain 1-1 di waktu normal.

Sosok Penuh Ketegaran Rektor Unkhair Lantik Pengurus UKM Shorinji Kempo NURHIDAYAT Haji Haris

Baca: SOSOK... Hal 11

TERNATE- Rektor Universitas Khairun Ternate, Husen Alting melantik pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Shorinji Kempo Universitas Khairun priode 2018-2019 di Aula Babullah Universitas Khairun.

Husen Alting mengatakan, walau-

pun kepengurusannya baru namun sudah banyak menoreh prestasi di tingkat nasional. “Saya memberikan apresiasi kepada UKM, meski baru tetapi cukup banyak prestasi yang telah diraih,” katanya.

Menurutnya, Shorinji Kempo ini

KOMPAK: foto bersama setelah pelantikan pengurus UKM Shorinji Kempo Unkhair, kemarin

tidak mengajarkan untuk sombong, justru seni bela diri asal jepang ini menjadikan pribadi saling menghargai. “Poin penting kompo ini adalah tidak membuat orang sombong maka kemudian kita saling menghargai, itu nilai dasar karena melatih kempo ini bukan dalam rangga memukul orang. Kalau anda punya niat, sebaiknya Anda keluar dari kempo karena tidak ada filosofi tentang itu,” ujarnya. Sementara itu, pembina tekis UKM Shorinji Kempo Unkhair, Eng Mustamin Rahim mengatakan pelantikan ini sebagai awal untuk berkembang. “Pelantikan ini juga terbentuk dari prestasi kemarin setelah mendapatkan perunggu pada kejuaraan POMNAS (Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional) di Makasar.

Baca: KEMPO... Hal 11

u r a B t a g Seman

HARIAN MANADO HARIAN POSKO HARIAN

BOLMONG RAYA HARIAN

MALUKU UTARA Pembaca setia kami yang budiman,,, Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta semangat KeIndonesiaan yang utuh, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2018 logo kami akan berubah.

Perubahan ini juga disemangati oleh sikap profesional, kemandirian dan berdaya saing Semoga bisa menjadi inspirasi bagi pembaca setia kami serta mampu menjalankan fungsinya sebagai pilar ke empat demokrasi

HARIAN HALMAHERA HARIAN GORONTALO 42 RAKYAT GORONTALO

HARIAN LUWUK HARIAN BANGGAI HARIAN POSO Jln Raya Ring Road 1 Greenhill Residence No K 01 Manado

RABU, 17 OKTOBER 2018

...BULE Samb Hal. 1

Musdalifa yang mer upakan seorang tourist guide itu pertama kali bertemu suaminya Oktober 2017 di Bau Bau. Saat itu, Thomas merupakan seorang turis dan Musdalifa lah guide-nya.

Pertemuan itu rupanya menimbulkan perasaan istimewa bagi keduanya. Mereka pun memutuskan berpacaran. Tak hanya itu, Thomas menyatakan niatnya menikahi Musdalifa.

Namun putri pasangan Yusriyati Laharisi dan Alman Lapini itu tak langsung mengiyakan. Ia sadar, keduanya berbeda keyakinan juga kewarganegaraan.

Thomas sebaliknya. Tekadnya menikahi Musdalifa sudah bulat.

Lelaki yang bekerja di sebuah perusahaan mobil di Jerman ini lantas kembali ke negaranya pada Desember 2017. Rupanya, kepulangannya ke Jerman itu untuk mendalami Islam, agama yang dianut Musdalifa.

Ia kerap mendatangi Islamic Center untuk belajar.

Pada Februari 2018, Thomas resmi menjadi mualaf dan mengganti namanya dengan Muhammad Ilyas. Dia juga mendapat sertifikat yang menerangkan statusnya seb-

...KAPTEN Samb Hal. 10

Sebenarnya, jabatan kapten Timnas U-19 bukanlah hal yang baru buat Nurhidayat Haji. Dia pernah memakai ban kapten saat Timnas U-19 melakoni beberapa uji coba sebelum Piala AFF U-18 2017.

Sayangnya, jabatan itu pindah ke Rachmat Irianto saat turnamen tersebut berlangsung. Egy kemudian juga mendapat kesempatan menjadi kapten setelah turnamen edisi tahun lalu.Nurhidayat mengaku mendapat dukungan penuh dari teman-temannya. Selain itu, rekan setimnya di Bhayangkara FC juga kerap memberi saran untuk tampil apik di lini belakang.

“Pelatih percaya pada saya bisa memimpin teman-teman di dalam maupun luar lapangan. Saya juga minta doa juga ke teman-teman di Bhayangkara FC dan saya selalu dapat dukungan mereka. Ada juga saran dari para pemain belakang Bhayangkara FC seperti Vladimir Vujovic, Indra Kahfi, dan Jajang Mulyana,” ungkapnya.

Skuat Garuda Muda berada di Grup A bersama Uni Emirat Arab, Qatar dan Taiwan. Timnas U-19 akan menjalani laga perdana melawan Taiwan pada dua hari mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Kamis (18/10).

...SOSOK Samb Hal. 10

Kekalahan ini mencegah langkah Indonesia ke final sekaligus peluang juara.

Dari sekian wajah-wajah duka, ada satu pemain yang tampak begitu tegar menghadapi hasil ini. Dia adalah stoper sekaligus kapten Timnas Indonesia U-19, Nurhidayat Haji Haris.

“Kami ada motivasi untuk bisa menang di semifinal. Mungkin kami percaya diri, tapi mungkin juga babak kedua, baru merasa tegang. Penalti itu soal rezeki saja,” kata pemain Bhayangkara FC tersebut.

Nurhidayat menunjukkan kebesaran hati sebagai sosok pemimpin yang kuat.

Dia beberapa kali menjemput setiap pemain yang menangis menyesal lantaran gagal membobol gawang Malaysia seusai mengeksekusi penalti.

...KEMPO Samb Hal. 10

Sejak berdirinya dojo Shorinji kempo Unkhair pada tahun 2002, kempo ini belum bersatus UKM, kemudian resmi menjadi UKM tingkat Universitas tahun 2018 dan ini pelantikan pengurus dan Rapat kerja I UKM kempo,” terang Eng. Dia menabahkan, program utama dari pengurus Shorinji Kempo Unkhair ini adalah keikutsertaan di kejuaraan POMNAS . Fokusnya kedepan adalah persiapan menghadapi POMNAS. Menurutnya, berdasarkan informasi bahwa di Maluku Utara sebelum POMNAS diadakan Pekan Olahraga Daerah POMDA, maka itu menjadi seleksi siapa yang menjadi juara bakal mewakili Maluku Utara di POMNAS. “Peserta Pelantikan ini Sebanyak 12 orang, itu bakal

SAMBUNGAN agai mualaf.

Tak lama setelah itu Thomas kembali ke Indonesia. Tak lain tak bukan untuk menemui perempuan yang dicintainya. Lelaki yang mulai fasih berbahasa Indonesia itu lalu mengunjungi Ternate dan Bacan untuk bertemu keluarga Musdalifa. Lamaran pun disampaikan. “Dengan keseriusannya mempelajari Islam, saya yakin insha Allah dia akan menjadi suami yang bertanggungjawab,” ungkap Musdalifa saat ditemui Malut Post usai akad kemarin.

Namun perjuangan Thomas rupanya masih panjang. Keluarga Musdalifa yang religius tak langsung menerima lamarannya. “Sekitar enam bulan lalu dia datang untuk melamar Musdalifa. Tapi kami sempat ragu soal perbedaan keyakinan, meski dia sudah tunjukkan sertifikatnya,” tutur ayah tiri Musdalifa, Hi Alwi Husen.

Thomas tak putus asa. Kurang lebih enam bulan ia bergerilya di Bacan dan Ternate, mendatangi keluarga dan kerabat Musdalifa satu per satu. Selama itu pula ia berusaha membuktikan keislamannya. “Dia bahkan dicoba mengaji oleh salah satu ustaz di Ternate dan ternyata bisa ngaji,” kisah Alwi.

Satu per satu keluarga gadis keturunan Sulawesi itu luluh dengan perjuangan Thomas. Paman di

“Saya pikir mereka semua bisa saja menjadi kapten tim. Itu kan hanya simbol di dalam lapangan.

Jadi Nurhidayat, dia mungkin akan berpasangan atau bergantian dengan Rachmat Irianto,” ujar Indra di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta.

Di sisi lain, piala Asia U-19 2018 akan segera dimulai. PSSI telah merilis daftar harga tiket yang dibenderol berbeda di setiap stadion yang menjadi venue. Sebanyak 16 tim akan tampil di Piala Asia U-19 pada 18 Oktober-4 November 2018. Ada empat grup, A-D, yang masing-masing terdiri dari empat tim.

Timnas Indonesia, sebagai tuan rumah, tergabung di Grup A bersama Taiwan, Uni Emirat Arab dan Qatar.

Sementara Grup B terdiri dari Jepang, Irak, Thailand dan Korea Utara.

Sedangkan di Grup C dihuni oleh Vietnam, Korea Selatan, Australia dan Yordania. Di Grup D diisi oleh Arab Saudi, Tajikistan, China dan Malaysia.

Ada tiga stadion yang bakal digunakan selama babak penyisihan grup. Di antaranya Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Pakansari dan Stadion Patriot Candrabhaga. PSSI pun menerapkan harga tiket yang berbeda-beda. Paling mahal harga tiket adalah di Stadion SUGBK. Sementara di Stadion Pakansari Bogor dan Patriot Bekasi, harga yang dilepas jauh lebih murah. Tiket termurah dijual Rp 50 ribu. Yang termahal Rp 500 ribu. (dtc/yun) Dari lima penendang Indonesia, tiga di antaranya gagal, dua ditepis dan satu melambung ke atas gawang. Tiga pemain tersebut adalah Witan Sulaeman, Firza Andika, dan Hanis Saghara.

Saat berjalan meninggalkan ruang ganti menuju bus, hampir semua pemain berjalan tertunduk lesu. Mereka terlihat masih belum bisa menerima kenyataan, kalah dari Malaysia di hadapan pendukung sendiri.

Namun, lagi-lagi Nurhidayat tampil sebagai sosok yang kuat. Saat berjalan di mixed zone, dia juga mau meladeni beberapa pertanyaan dari awak media.

“Sekarang fokus di perebutan tempat ketiga,” ujar pemain kelahiran Makassar itu.

Timnas Indonesia U-19 bakal tampil melawan Thailand di perebutan tempat ketiga Piala AFF U-19 2018. Pertandingan ini bakal tersaji di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu sore (14/7). (dtc/ yun) melanjutkan dengan Rapat kerja I UKM kempo,” kata Eng Mustamin yang juga pernah belajar kempo di jepang tahun 2009-2013.

Prestasi kempo Unkhair dalam 5 tahun terakhir pada tingkat daerah mengikuti pekan olahraga provinsi Maluku Utara tahun 2014 meraih 1 emas dan 2 perunggu. Kemudian, kempo Unkhair juga raih 4 emas dan 6 perak pada pekan olahraga kota Ternate tahun 2017, pada tahun 2017 juga mengikuti pekan olahraga provinsi Maluku Utara mendapatkan 1 emas dua perunggu. Selain daerah kempo Unkahir juga berkiprah di kanca nasional pada tahun 2017 di kejuaraan Komnas di Makasar meraih 1 perunggu dari kelas Randori 45 kg atas nama Rahman Hi. Ahmad dari Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan (FKIP), dan finalis kelas embu beregu (tim : Harjan, Irman, Satria dan Rahman).(pn/mg-04)

Ternate adalah yang awal menyetujui pernikahan tersebut.

Begitu restu didapat, keluarga berunding menyiapkan pernikahan lintas ras itu. Akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Musdalifa, malamnya diadakan resepsi di Hotel Buana Lipu Bacan. Thomas didampingi kakak

Malut Post

perempuannya. “Tapi keluarga minta suami untuk mengurus visa tinggal di Bacan dan bangun rumah di Bacan,” kata Musdalifa.

Thomas rupanya tak keberatan dengan permintaan itu. Ia rela resign dari pekerjaannya agar bisa berdomisili di Bacan. “Setelah menikah balik ke Jer-

11

man untuk urus visa, lalu kembali lagi ke Bacan,” ujar Musdalifa.

Perjuangan Thomas menikahi kekasihnya berbuah manis. Kini, keduanya resmi menyandang status suami istri dan siap mengarungi bahtera rumah tangga. Selamat, Thomas dan Musdalifa!(sam/kai)

PENYEGARAN: Peserta penyegaran wasit bersama Asprov PSSI Malut di stadion Gurabati

Asprov PSSI Malut Gelar Penyegaran Wasit TERNATE - Menjelang Gurabati Open Tournament (GOT) XXV 2018 dan Piala Soeratin, Asprov PSSI Malut menggelar penyegaran wasit di Stadion Gurabati. Turut hadir dalam penyegaran wasit adalah Sekretaris Umum Asprov PSSI Malut H. Bahrun Abubakar serta pengurusnya. Penyegaran wasit itu dipimpin oleh Aries Papuling, selaku Ketua Komisi Wasit Asprov PSSI Malut dengan melibatkan 35 wasit yang masing-masing dari Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Kota Ternate, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Morotai.

Menurut Aries, kegiatan ini penting dilakukan untuk menghadapi GOT XXV 2018 dan Piala Soeratin.

Karena itu selain menguji kondisi fisik dan mental wasit, mereka diwajibkan membuat surat keterangan dokter mata dan surat keterangan sehat guna memastikan sehat jasmani dan rohani.

“Tujuan penyegaran ini untuk mengevaluasi secara umum termasuk kemungkinan-kemungkinan pada waktu sebelumnya ada kontradiksi atau kesalahp a ha ma n . Ki t a b i s a m e l i hat dengan langsung wasit-wasit yang berkualitas, sehingga siapa yang lolos akan diturunkan oleh Asprov dalam memimpin pertandingan,”ungkapnya.

Sementara itu, Rais H. Mansyur salah satu peserta penyegaran wasit

itu menuturkan bahwa sangat antusias mengikuti prosedur ini. “Tentunya, dari wasit mengharapkan GOT XXV 2018 dan Piala Soeratin menjadi kompetisi yang terbaik di Maluku Utara,” tuturnya.

Di kesempatan itu, Ketua Panitia GOT XXV 2018 Junaidi Saleh mengungkapkan dengan adanya penyegaran wasit, mampu meningkatkan kualitas pertandingan dalam pelaksanaan GOT maupun Piala Soeratin. “ Panitia GOT sepenuhnya menyerahkan kepada Asprov PSSI Malut terkait wasit. Semoga wasit yang direkomendasikan bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” ujarnya. (mg-04/yun)

DUEL: Eden Hazard (Chalese) beradu kecepatan dengan Sanchez (Manchester Uniterd) pada kompetisi Liga Inggris

Laga Panas di Akhir Pekan Nanti LIGA Inggris akan menyajikan laga panas selepas jeda internasional. Chelsea akan berduel dengan Manchester United di Stamford Bridge, akhir pekan ini. Pertarungan itu akan dihelat pada Sabtu (20/10) petang WIB. Kedua tim menjalani start musim yang berlawanan; Chelsea masih mulus sedangkan MU tersendat.

The Blues tidak terkalahkan di delapan laga pertama Liga Inggris dengan mereguk enam kemenangan. Sebanyak 20 poin yang dikantongi membuat Chelsea bertengger di peringkat kedua klasemen di bawah juara bertahan Manchester City dan di atas Liverpool, dengan angka yang sama tapi selisih gol

yang berbeda.

Di seberang kubu, MU justru terdampar di peringkat kedelapan setelah dengan mengumpulkan 13 poin. Setan Merah sudah tiga kali kalah dan baru meraih empat kemenangan, termasuk saat mengandaskan Newcastle United 3-2 guna memutus laju buruk usai tak menang di lima laga terakhir.

Kemenangan akan sama-sama menjadi incaran kedua kesebelasan.

Chelsea ingin terus menjaga posisinya di papan atas, sementara MU ingin menciptakan momentum sekaligus memperoleh modal positif untuk menghadapi Juventus di matchday 3 Liga Champions. Di partai lain, City akan menjamu Burnley di Etihad. The Citizens, di atas kertas, tidak akan kesulitan menumpas the Clarets.

Dalam lima pertemuan terakhir, City cuma sekali kalah dari Burnley yang terjadi di Turf Moor 0-1 pada Maret 2015. City memenangi dua pertandingan kandangnya dengan mencetak lima gol dan hanya kemasukan satu

gol saja.

Sementara itu, Liverpool akan bertandang ke Huddersfield Town. The Kop akan mencoba kembali ke jalur kemenangan setelah gagal menang di empat pertandingan terakhirnya.

Misi bangkit The Reds didukung sejarah. Liverpool berhasil meraih kemenangan tandang-kandang atas Huddersfield di musim lalu, dengan menang 3-0 di Anfield dan mengulang kembali kemenangan itu di John Smith.

Beralih ke London, Arsenal akan memenuhi tantangan Leicester City di Emirates. The Gunners akan menghadapi pertandingan dengan modal sembilan kemenangan beruntun.

Perlahan tapi pasti, Arsenal kembali ke persaingan empat besar dengan 18 poin, hanya tertinggal dua poin dari tiga posisi teratas.

Menghadapi Leicester, Arsenal didukung statistik mentereng di London Utara. Arsenal tidak pernah kalah di kandang sendiri dari the Foxes dalam laga Premier League. (dtc/yun)

RABU, 17 OKTOBER 2018

MANCA SPORT

Anomali Liverpool Jelang Hadapi Tim Zona Merah Huddersfield LIVERPOOL - Secara teori Huddersfield Town bukan lawan setara Liverpool. Tapi melongok statistik aneh Liverpool, the Terriers tidak selay-

aknya dipandang remeh. Liverpool akan menyambangi Huddersfield di Stadion John Smith dalam lanjutan Liga Inggris, Sabtu (20/10) akhir pekan

nanti. Si Merah belum terkalahkan di delapan pertandingan liga dengan enam m kemenangan dan dua hasil seri.

Meski demikian, Liverpool tengah puasa kemenangan di empat pertandingan terakhir akhir di ampton semua ajang. Sejak menggulung Southampton ai meny3-0, the Reds tersingkir dari Piala Liga usai erah 1-2 di tangan Chelsea, lalu seri 1-11 dengan lawan yang sama di lanjutan Liga Primer, tumbang di markas Napoli 0-1 di Liga Champions, sebelum seri tanpa gol dengan Manchester City di liga. ai belum Huddersfield juga tengah terpuruk usai ulkan tiga sekalipun menang dan baru mengumpulkan poin. Tim besutan David Wagner itupun menghugan posisi ni posisi 18, alias di zona degradasi. Dengan erarti Livkedua tim yang amat timpang, bukan berarti dersfield. erpool akan mudah mengalahkan Huddersfi Liverpool justru memiliki rekor buruk melawan rah. tim-tim yang sedang berada di zona merah.

Opta mengemukakan bahwa sejakk diasuh erita lima Juergen Klopp, Liverpool sudah menderita kekalahan dari sembilan laga tandang dii Premier League melawan tim-tim yang beradaa di zona nang dan degradasi. Liverpool hanya dua kali menang dua lainnya berakhir imbang.

Sejak menang atas Aston Villa 6-0 pada Februari 2016, Liverpool bahkan sama sekali gagal menang dalam enam pertemuan terakhir melawan tim-

Malut M alut P Post ost

12

JUERGEN Klopp

tim zona degrad a s i , d e n ga n empat kekalahan. Akan tetapi, setidaknya Liverpool punya rekor oke melawan Huddersfield. Pada l Livmusim llalu, erpool sukses memenangi dua laganya melawan Huddersfield dengan skor masing-masing 3-0. (dtc/yun)

Putra Mahkota Arab Saudi Tertarik Beli Manchester United

MOHAMMAD bin Salman

MANCHESTER - Klub Liga Inggris yang dimiliki orang kaya asal Timur Tengah mungkin akan bertambah lagi. Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman, dikabarkan tertarik membeli Manchester United .Media-media Inggris pada awal pekan ini mengabarkan ketertarikan Mohammad

bin Salman untuk mengambil alih Manchester United. Spekulasi ini makin berkembang setelah Avram Glazer (co-owner MU) terbang ke Riyadh untuk melakukan pembicaraan investasi pekan depan.

The Red Devils saat ini masih dimiliki Keluarga Glazer. Pengusaha asal Amerika Serikat itu menguasai MU setelah membelinya senilai 790 juta pound sterling pada 2005. MU kini ditaksir bernilai 3-4 miliar pound sterling. Demikian dikutip dari DailyMail.

Berbicara soal uang, itu tak akan jadi masalah untuk Mohammad bin Salman. Anak Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud itu dikenal royal membelanjakan uangnya. Apalagi harta kekayaan keluarganya juga luar biasa, mencapai 1 triliun pound sterling.

Dia sebelumnya sudah membelanjakan uangnya untuk membeli yacht, rumah mewah di Prancis dan bahkan karya-karya seni mahal dunia. Dengan posisinya sebagai putra mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman juga dikenal dekat dengan pemimpinpemimpin dunia. Dia pernah berkunjung ke Gedung Putih dan menyebut Donald Trump sebagai teman dan diketahui juga punya hubungan yang baik dengan Ratu Elizabeth.

Jika Keluarga Glazer mau menjual MU, maka kedua klub di Kota Manchester akan dimiliki orangorang kaya dari Timur Tengah.

Manchester City pada 2008 sudah diakuisisi oleh Abu Dhabi United Group. Sejak saat itu City menjadi kekuatan baru sepakbola Inggris baik secara finansial maupun prestasi. (dtc/yun)

Vinales Berharap Yamaha Kembali ‘Normal’ MAVERICK Vinales naik podium di MotoGP Thailand lantaran motornya dirasa cukup baik.

Pebalap Yamaha itu berharap tungganganya kembali normal di MotoGP Jepang. Vinales finis ketiga di Sirkuit Buriram dalam MotoGP Jepang pekan lalu. Ia mengakhiri puasa podium tim Garpu Tala dalam lima balapan terakhir.

Dalam sebuah kesempatan usai balapan di Thailand, terlihat Vinales sempat berbicara

dengan petinggi Yamaha. Dalam obrolannya, ia menyebut butuh pemberat untuk bagian belakang motornya.

Di Buriram, Vinales membenahi masalah keseimbangan motornya. Hasilnya, ia menilai YZR-M1 sudah kembali seperti biasa alias motor yang bisa kembali bersaing. Selanjutnya, MotoGP akan digelar di Jepang.

Vinales pun berharap agar motornya bisa terasa ‘normal’ lagi sehingga dirinya mampu bersa-

ing kembali di lintasan.“[Di Buriram] seperti menaiki Yamaha ‘normal’. Mari lihat apakah kami bisa mendapatkannya [lagi] untuk yang berikutnya di Jepang,” katanya seperti dilansir Crash.

“Saya ingin tahu apakah perubahan keseimbangan pada motor dapat membantu di Jepang ... Saya percaya itu adalah perubahan yang kami lakukan yang membantu [di Buriram], tetapi ban belakang juga berbeda,” jelasnya. (dtc/yun)

RABU, 17 OKTOBER 2018

MAJANG POLIS

Sekolah Pusing, BOS tak Cair Ada yang Sudah Datang Menagih Utang ke Sekolah Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah TERNATE – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan III hingga kini tak ada kejelasan kapan dicairkan. Hal ini membuat pihak sekolah pusing. Pasalnya,

sekolah yang telah berhutang kini mengalami masalah, sejumlah pihak yang telah meminjamkan uang, meminta agar sekolah segera melakukan pengembalian hutang. “ Mereka sudah datang minta utang, kita mau ambil uang dimana untuk kembalikan,” kata Kepala SMKN 1 Kota Ternate, Bahrudin Marsaoly, kemarin (16/10).

Menurutnya, semenjak SMA/ SMK dialihkan ke provinsi sekolah tidak lagi memperoleh dana rutin, karena itu sekolah hanya berharap

pada dana BOS. Namun kalau terus terlambat sekolah mau ambil uang dari mana untuk membiayai kegiatan rutin. “ Harusnya sekarang sudah pencairan triwulan IV, tapi faktanya BOS triwulan III saja tidak tahu kapan dicairkan,” tukasnya.

Akibat keterlambatan dana BOS, dia mengaku listrik di sekolahnya hampir diputuskan oleh pihak PLN. Untuk bisa membayar tunggakan listrik pihaknya terpaksa kembali berhutang.

Baca: BOS.. Hal 16

Malut Post

13

IPSUS PSUS LIP IPUTAN KHUSUS

Bosda Solusi Berantas Pungli Keterlambatan Pencairan karena LPJ Terlambat Masuk KEBIJAKAN Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate yang memberikan dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) tidak hanya ke sekolah negeri, namun juga diberikan ke sekolah swasta bertujuan agar sekolah tidak lagi melakukan pungutan liar (pungli) ke siswa. Meski begitu, ada sebagian sekolah yang diduga masih melakukan pungutan dengan berbagai bentuk,

Langkah pemkot memberikan Bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) merupakan upaya untuk memberantas pungutan liar (pungli) di sekolah.

Dikbud berharap sekolah tidak lagi melakukan pungutan dalam bentuk apapun

Baca: BOSDA.. Hal 16

SEKOLAH PENERIMA BOSDA SMPN 15 sekolah SMP Swasta 14 sekolah SDN 83 sekolah SD Swasta 23 sekolah Total 135 sekolah Besaran Bosda persiswa SMPN Rp90 ribu SMP Swasta Rp75 ribu SDN Rp30 ribu SD Swasta Rp25 ribu Catatan : Keterlambatan pencairan Bosda karena sekolah sering terlambat memasukkan laporan pertanggung jawabnya.

POIN SOROTAN BOSDA HIZBULLAH MUJI MALUT POST

MEMUDAR Zebra cross yang berada di ruas jalan depan Pasar Higienis Ternate Tengah ini mulai memudar. Seperti yang terlihat pada gambar.

Zebra cross ini sudah saatnya dicat ulang, karena ruas jalan tersebut selalu dipadati pejalan kaki. Selasa (16/10)

SOLUSI Parkir Elektronik Jadi Solusi T E R N AT E – Salah satu faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi tidak mencapai target maksimal karena Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai SKPD pengelola retribusi masih menggunakan sistem manual dalam pengeloYAMIN Rusli laan parkir. “ Saat ini tingkat kebocoran PAD masih tinggi.

Karena sistem penagihan masih manual.

Tapi jika dipakai sistem elektronik maka kebocoran PAD bisa diminimalisir,” kata Sekretaris Komisi I Yamin Rusli. Kemarin (16/10).

Politisi NasDem ini meminta, Wali Kota harus memikirkan persoalan tersebut dengan menyediakan parkir elektronik. Sebab jika masih bertahan dengan sistem manual maka kebocoran PAD tidak bisa diatasi.

Baca: PARKIR.. Hal 16

Kekayaan Daerah tak Tergarap Maksimal TERNATE – Kekayaan daerah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate saat ini bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi. Namun, pengelolaannya masih sangat minim. Ada seribu objek milik pemkot

yang sebenarnya dapat dikelola dengan baik untuk dapat menyumbang PAD. “Karena itu kami akan menguatkan dalam perda agar kedepan sumber kekayaan daerah ini dapat menjadi salah satu potensi PAD,”

1. Meski sekolah sudah memperoleh dana Bosda, ada dugaan pungutan masih terjadi

2. DPRD berharap Dikbud dapat melakukan penga wasan yang ketat di sekolah 3. Keterlambatan pencairan karena ada laporan pertanggungjawaban yang belum dimasukan sekolah

5. Program dana Bosda akan terus dipertahankan

Terlambat Cair Ganggu Operasional Sekolah JIKA dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering mengalami keterlambatan, hal itu diharapkan tidak terjadi pada dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Namun faktanya, Bosda juga

sering mengalami keterlambatan, buktinya pencairan Bosda untuk bulan Agustus baru akan dilakukan Oktober ini.

Baca: GANGGU.. Hal 16

Baca: KAKAYAAN.. Hal 16

Bentuk TABG Awasi Kegiatan Pembangunan TERNATE - Kota Ternate merupakan salah satu wilayah rawan bencana. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan daerah rawan serta ketahanan infrastruktur terhadap bencana.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Risval Tribudiyanto mengatakan, kedepan dalam merancang pembangunan harus berbasis bencana.

Untuk bangunan pemerintah baik

Dinas PUPR

konsultan perencanaan maupun konsultan pengawasan, dalam tahapan proses pekerjaannya sudah dikaji hingga perhitungan struktur. Tapi untuk bangunan pribadi milik masyarakat hal ini kadang tidak dilakukan, karena itu kedepannya, PUPR akan membentuk tenaga ahli bangunan gedung (TABG) yang melibatkan praktisi bangunan, sehingga sebelum diterbitkan IMB, Baca: TABG.. Hal 16

DOK. MALUT POST

Baca: ANGGARAN.. Hal 16

4. Wali kota berharap dengan adanya Bosda sekolah tidak lagi melaku kan pungutan

14

Malut Post

AROUND TERNATE

RABU, 17 OKTOBER 2018

Art: Resayfa Rumra

SEMENTARA ITU Warga Keluhkan LPJ Tak Berfungsi

Bandel, Petugas Tindak tegas Tidak Miliki Surat, Kendaraan Langsung Diamankan Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir TERNATE – Kedapatan membandel dengan memarkir kendaraan di kawasan terlarang, sejumlah kendaraan roda dua Selasa (16/10) pagi kemarin ditindak polisi Lalulintas Pantauan Koran ini. Kendaraan roda dua yang parkir sembarangan mulai dari depan pasar Higenis hingga ke depan Jatiland Mall, oleh Polisi lalulintas diberi sanksi tegas yaitu dikenai pasal dan denda sesuai undang undang lalulintas. “mereka kami tilang supaya ada efek jera, karena ini sudah berulang kali kami ingatkan, baik melalui tanda laran-

gan, sosialisasi hingga tindakan persuasif, namun tetap saja warga membandel dengan memarkir kendaraan di kawasan tersebut,” Terang Fadly salah satu anggota polentas Polres Ternate Untuk kendaraan yang membawa surat surat lengkap namun melanggar aturan parkir, pemilik kendaraannya hanya diberi surat tilang sesuai pelanggarannya, sementara yang tidak membawa kelengkapan surat sesuai Undang Undang, maka kendaraan kemudian diamankan ke Sat lantas Polres Ternate untuk dikembangkan. “Nanti pemilik kendaraan datang ke Sat Lantas Polres dan menunjukan bukti kelengkapan surat, setelah itu kendaraan akan dilepas, namun untuk pelanggaran parkir sembarangan tempat dikenai, ini agar ada efek jera bagi mereka pemilik kendaraan. Mudah mudahan patroli rutin ini bisa men-

Fitrah/Malut Post

TILANG: Polantas Polres Ternate saat mengamankan satu kendaraan ke Sat Lantas

ertibkan kawasan pusat keramaian tersebut, kami juga berharap peran serta masyarakat khususnya pemilik kendaraan agar jangan memarkir kendaraan di sembarang tempat,

supaya kawasan ini bebas macet,” Tutup Fadly petugas polentas Polres Ternate yang ditemui usai melaksanakan patrol di kawasan depan Jatiland Mall. (Aji/Lid)

Hizbullah Muji/Malut Post

PADAM: Salah satu LPJ yang tidak berfungsi

TERNATE - Lampu penerangan jalan (LPJ) yang berada di lingkungan Jati perumnas Rt 08 Rw 04 dikeluhkan warga. Pasalnya, hampir dua bulan LPJ tidak lagi berfungsi dan padam setiap malam Pantauan Koran ini Senin malam kemarin, kawasan tersebut terlihat gelap, padahal menurut warga sekitar, lampu penerangan jalan ini sangat membantu mereka saat keluar malam. Jalal Husen salah satu warga lingkungan Jati Perumnas kepada Koran ini menuturkan. Selama ini warga sangat terbantukan dengan lampu penerangan tersebut. mengingat kawasan ini merupakan area perumahan. “Semenjak lampu penerangan jalan ini padam, jalan masuk ke perumahan sangat gelap, apalagi warga harus turun melalui anak tangga saat malam hari. Kalau dihitung hamper dua bulan lampu ini tidak lagi berfungsi kami masyarakat sangat membutuhkan penerangan jalan ini. Kami berharap Pemkot secepatnya berkoordinasi dengan pihak PLN untuk segera memperbaiki kerusakan lampu tersebut,” Harap Jalal. (Aji/Lid)

TIDAK TERLIHAT: BUKANNYA berada di tempat yang mudah dilihat dan gampang dimengerti. Rambu tanda nama jalan yang didirikan pihak terkait, tepat di depan salah satu toko kawasan Pahlawan Revolusi, terlihat nyaris rubuh dan ditutupi oleh batang pohon. Selian itu, pemilik toko yang meletakkan barang hingga ke luar jalan, ditambah parkiran kendaraan membuat petunjuk nama jalan semakin tidak terlihat

Hizbullah Muji/Malut Post

Prediksi BMKG Pekan ini TERNATE – Agar warga Kota Ternate dapat mempersiapkan lebih dini terkait cuaca beberapa hari kedepan, berikut penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Sultan Babullah Satria, forcester pada BMKG Sultan Babullah kepada Koran ini menjelaskan. khusus cuaca dalam Kota Ternate untuk tiga hari kedepan mulai Rabu

hingga Jumat, akan terjadi hujan sedang hingga hujan lebat disertai angin kencang. Hal itu juga akan mempengaruhi gelombang air laut. “Kami menghimbau pada masyarakat pesisir agar aktivitas di laut baik nelayan maupun aktivitas lain untuk berhati hati serta waspada dan selalu sediakan alat safety,” Terang Satria Satria menambahkan, ham-

pir seluruh wilayah Maluku Utara pada umunya terkena pengaruh dari tekanan udara yang terjadi di wilayah Papua, namun untuk tiga hari kedepan, hanya berawan dan hujan, tidak ada dampak lain. “Jika ada tanda berbahaya, kami dari BMKG akan secepatnya menginformasikan kepada masyarakat,” Tutup Satria. (Mg09/ Lid)

ILUSTRASI Cuaca

Sampah Diangkut Setengah Hati TERNATE – Meski warga telah membuang sampah pada tempatnya, namun petugas kebersihan Kota terkesan setengah hati berkerja. Pasalnya disejumlah tempat sampah masih terlihat menumpuk Pantauan Koran ini kemarin, salah satu bak sampah di kawasan jalan Nukila. Tepatnya di belakang toko Gemini lingkungan perbatasan Santiong dan Kalumpang,

sampah terlihat menumpuk di balik bak penampungan, menurut sebagian warga, petugas kebersihan hanya mengangkut sampah yang masuk dalam bak, sementara yang berada di luar bak, tidak diangkut. “karena tidak diangkut, lama kelamaan sampah di samping penampungan makin menumpuk, petugas kebersihan terkesan pilih kasih saat membersihkan

sampah di kawasan ini,” Terang Rafiq salah satu warga Kalumpang Selain di kawasan tersebut. amatan koran ini, tumpukan sampah yang berada di samping penampungan juga terlihat dibeberapa sudut Kota, mulai dari kawasan depan salah satu SDN lingkungan Mangga Dua Utara, Lingkungan belakang Benteng Toloko hingga di beberapa lokasi lain. (Mg09/Lid)

Fitrah/Malut Post

MENUMPUK: Sampah yang menumpuk di kawasan jalan Nukila

AKADEMIKA

RABU, 17 OKTOBER 2018

Malut Post

15

Kuliah Pendidikan Sejarah dan Kebudayaan Bersama Dr. Syahril Muhammad, M.Hum

Kerajaan Kesultanan Bacan Awal dan Akhir Dr. Syahril Muhammad, M.Hum Dosen Program Studi (Prodi) PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate

TOPIK yang akan kita bahas pada edisi kali ini mengenai Kerajaan Kesultanan Bacan Awal dan Akhir. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Pendidikan Sejarah dan Kebudayaan yang disampaikan Dr. Syahril Muhammad, M.Hum, Dosen Prodi PPKn, FKIP Unkhair Ternate. Berikut narasi mata kuliah yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan: Bacan Awal Sesuai sejarahnya, asal mula kerajaan-kerajaan Moloku Kie Raha ini dimulai dari pulau-pulau kecil, seperti Pulau Ternate Kerajaan Ternate, Pulau Tidore Kerajaan Tidore, Pulau Moti Kerajaan Moti/ Jailolo dan Pulau Makian Kerajaan Makian/Bacan.

Ini terjadi karena pada waktu itu, empat pulau ini ditumbuhi dan cukup subur pohon-pohon cengkih dan pala. Rempah-rempah ini cukup laku di pasaran Eropa, ini membuat bangsa-bangsa Eropa dan Asia lainnya melakukan ekspansi kekuasaannya di kawasan Moloku Kie Raha atau “Jazirah Tul Mulk”.

Sebuah mitos tentang asal mula raja-raja Maluku yang pernah dicatat oleh Antonio Galvao (1544) mengisahkan seekor ular (naga) yang memiliki empat butir, ketika menetes lahirlah tiga putra dan seorang putri. Tiga lelaki kemudian menjadi raja masing-masing di Bacan, di Papua dan di Buton.

Sedangkan anak perempuan kawin dengan raja Loloda. Kisah lain ditemukan dalam kronik Bacan.

Di sini dikatakan tentang tujuh orang anak ‘Sri Maha Raja’ Bacan yang telah menetap di Sagarah di tanah Kasiruta (Imbu-Imbu). Dari kisah ini jika ditelaah dalam logika historis maka memperlihatkan suatu keadaan asal-usul kerajaan-kerajaan Moloku Kie Raha yang dapat diperkirakan kerajaan Bacan sesuai dengan kisah-kisah di atas dan dihubungkan dengan sumber sejarah.

Moloku Kie Raha (sumber Marsaoly) memberikan gambaran bahwa putra-putra Said Noch Ja’far yang antara lain, Muhammad Bakir/Sahabat di Pulau Makian, Ahmad Sani/Sahabat di Pulau Moti negeri Tajipura, Muhammad Nukil/Jaejad di Pulau Tidore negeri Marga Siu dan Putra Nurus Syafar di Pulau Ternate. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perpindahan kerajaan Makian ke pulau Kasiruta dan Kerajaan Moti ke Jailolo adalah kekeringan sumber daya air yang berkepanjangan yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat masa itu. Di samping alasan krisis sumber daya air juga alasan sosial ekonomi politik kawasan dan ketertiban wilayah

utara dan selatan. Dengan demikian terjadilah perkembangan sejarah dari masing-masing Kesultanan yang merupakan kesatuan Kesultanan Moloku Kie Raha atau Jazirah Tul Mulk dengan peristiwa dan sejarah masing-masing Kesultanan Bacan berkahir di Seki Botang Ta Pulau Bacan.

Berdasarkan kisah Kronik Bacan dan catatan Antonio Glavao dalam Lapian (2003), disebutkan bahwa Limau Dolik adalah negeri pertama Kerajaan Makian (Mara) Kie Besi dengan Sultan pertama adalah Sultan Muhammad Bakir. Krisis sumber air, memaksa pusat ibu kota Kesultanan Makian dipindahkan ke Pulau Kasiruta (ImbuImbu) melalui Pulau-pulau Guraici (Talimau), Moari atau Moring-Noari yang mempunyai hubungan dengan sebuah mata air yang dikenal dengan Air Boki (Boki Niako) di Moari. Melalui semangat budaya Marabose Sultan Muhammad Bakir dan permaisurinya Boki Topowo diantar dengan perahu kora-kora dari Moari melalui Selat Lata-Lata menuju Imbu-Imbu dan disambut oleh Kepala Negeri yang bergelar Ambassaya ImbuImbu, kedua adalah Sultan Kapaslolo (Sultan Siragarah Kasiruta Ke II), ketiga Sultan Zaenal Abidin (Sultan Sigarah Kasiruta Ke III), keempat Sultan Bayannusirullah (Sultan Moloku Kasiruta Ke IV), ke V Sultan Alaudin (Sultan Moloku Kasiruta Ke V tahun 1004 H), ke VI Sultan Nurussalat (Sultan Moloku Bacan Labuang Kolano ke VI), ke VII Sultan Muhammad Ali (Sultan Moloku Bacan ke VII), ke VIII Sultan Alawaddin (Sultan Moloku Bacan ke VIII) dan ke IX Sultan Malikiddin (Sultan Moloku Bacan ke IX).

Bacan Akhir Bacan merupakan daerah yang masih menganut sistem pemerintahan Kesultanan Bacan dan masih berdiri hingga saat ini. Kesultanan ini paling berpengaruh dari segi perdagangan rempah-rempah dunia, sejak zaman penjajahan bangsa-bangsa Eropa dan Asia lainnya. Kesultanan ini masih berdiri kokoh dengan memperlihatkan bukti-bukti peninggalan cagar budaya, seperti Keraton Kesultanan, Masjid Sultan sampai dengan peninggalanpeninggalan bangsa Eropa seperti benteng dan bangunan peninggalan Belanda lainnya. Empat Kerajaan Kie Raha, Ternate, Tidore, Makian/Bacan dan Moti/Jailolo memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Bacan adalah kerajaan yang fokus pada diplomasi, di samping Ternate yang fokus pada pertahanan dan keamanan, Tidore pada pemerintahan dan Jailolo pada kesejahteraan.

Bacan adalah penghasil sentra rempah-rempah di Maluku Utara dengan banyaknya bukti-bukti logis maupun geografis yang menegaskan bahwa Bacan merupakan daerah penghasil rempahrempah. Dari segi geografis, Bacan adalah sentra rempah-rempah cengkeh yang terhampar di bukit Sibela dan pohan-pohon pala di kawasan kampung goro-goro diperkirakan telah berumur ratusan tahun. Di Kerajaan Maluku Utara hanya Bacan yang memiliki perjanjian kerjasama dagang. Perjanjian kerjasama dagang ini dilakukan pemerintah Belanda dengan Kesultanan Bacan dengan sebutan Batjan Archipel Maatschappij.

Ini dibuktikan dengan Bacan memiliki mata uang tersendiri yang di depan tertuliskan Goed Voor Gulden dan di belakang tertuliskan Roterdam Batjan Cultuur Maatschappij.

Kesultanan Bacan memiliki lambang kebesaran kerajaan sebagai bentuk kekuatan kerajaan.

Lambang Kerajaan ini disebut sebagai bendera pa-

sukan dari tiga kekuatan menjadi satu. Lambang Awir atau burung, Naga dan Alu-Alu atau ikan mengartikan tiga kekuatan yang dimiliki Kerajaan Bacan. Selain itu ada pula bendera negara dan bola dunia yang melambangkan kekuatan kerajaan yang melindungi negara Republik Indonesia dari Jajahan bangsa-bangsa asing.

I. Diaspora Wilayah Untuk menjelaskan proses perkembangan dan perluasan wilayah-wilayah kerajaan awal Maloku Kie Raha oleh Andaya disebutkan bahwa: Loloda Ngara Ma-beno (dinding pintu-gerbang) pintu utara, Jailolo Jiko ma-kalano (Raja/Penguasa Teluk), Tidore Kie Ma-kolano (Raja/penguasa gunung), Ternate Kolano Ma-luku (Raja/penguasa Maluku) dan Bacan Kolano Ma-delie (Raja/penguasa ujung jauh) Pintu Selatan.

Loloda diinterpretasikan sebagai ”permulaan” karena Loloda sebagai ”pintu gerbang” dan permulaan di bagian Utara. Bacan merupakan ”pintu keluar”, yang berada di Selatan. Gelar Jailolo “Raja Teluk”, karena Jailolo terletak di teluk dan gelar Tidore “Raja Gunung” karena gunung Tidore terbesar dan tertinggi. Ternate “Kolano Maluku”, artinya penguasa Maluku. Proses diaspora kerajaan Makian ke Bacan, juga dapat ditentukan oleh fitur tradisi dan politik ekspansi wilayah Bacan sebagai pintu keluar. Logika historisnya adalah penciptaan strategi keamanan wilayah dengan pola penyebaran dan perluasan kekuasaan dengan istilah kestabilan dinding selatan. Perpindahan kerajaan Makian ke Bacan Moti ke Jailolo merupakan strategi penciptaan keamanan wilayah internal kerajaan Ternate, Tidore dan Jailolo. Melalui pola penyebaran lingkaran lokasi, agama, tradisi dan politik dapat tercipta hubungan atau relasi yang bersifat kolegial antarkerajaan seketurunan yang tercipta kekuatan untuk menghadapi imperialisme Eropa saat itu. Sumber-sumber lokal memberi tafsiran bahwa perluasan kekuasaan Makian ke Bacan akibat faktor perpecahan dan ekspansi kerajaan Ternate. Tafsiran ini tidak sejalan dengan logika historis, dimana kerajaan-kerajaan di Maluku Utara memiliki elemen geonologis tunggal, namun terdapat konflik dan perpecahan antar kerajaan itu akibat penerapan politik bela bambu oleh orang-orang Eropa pada saat itu.

II. Hubungan Bacan dan Raja Ampat Papua Pada awalnya kita kenal penamaan kawasan rempah-rempah ini dengan sebutan Moloku Kie Raha atau Jazirah Tul Mulk yang terfokus pada empat gugusan pulau, yaitu Ternate, Tidore, Moti dan Makian. Akan tetapi dalam konteks sejarah kebudayaan memperlihatkan fitur cakupan dengan pemaknaan kawasan budaya, di mana konsep Moloku Kie Raha itu meliputi empat pulau yang kita sebut awalnya adalah Moloku Kie Raha dan diliputi juga kawasan Raja Ampat. Jadi Moloku Kie Raha adalah sebaran kawasan selain pulau juga sebaran geo kebudayaan yang bersifat imajiner antara pulau dan budaya masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peranan Ternate, Tidore dan Bacan dalam pembebasan Irian Barat.

Adrian B. Lapian mengatakan bahwa peranan Bacan sebagai penghubung antara Maluku dengan negeri Papua, khususnya kepulauan Raja Ampat yang dalam peta-peta Belanda disebut kepulauan Papua (Papoesche eilanden). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kedudukan Bacan diteruskan oleh Ternate dan Tidore yang disebut

dengan jazirah Kepala Burung (kepulauan Papua menjadi milik Kie Raha). Ini berawal dari cerita mitos tentang empat telur yang melahirkan empat raja, yakni Koroko (Tidore), Karnaki (Ternate), Jailolo dan Bacan.

Dari cerita di atas menunjukkan bahwa sudah sejak lama ada perasaan persaudaraan yang akrab antara kedua daerah ini (Kie Raha dan Papua) sehingga sudah masuk dalam ingatan kolektif melalui cerita-cerita rakyat. Maka tidaklah mengherankan jika utusan dari Maluku Utara mengajukan protes keras ketika pemerintah Belanda di akhir tahun 1940-an memisahkan Irian dari kawasan Timur Indonesia. Hal yang sama juga ketika dalam Konferensi Malino di Denpasar tahun 1949, perwakilan Maluku Utara (Sultan Iskandar Muhammad Jabir Sjah, Sultan Jainal Abidin Sjah dan Chasan Boesoeirie) menyampaikan pandangan bahwa Papua adalah bagian dari kawasan Maluku Kie Raha. Oleh karena itu, Papua tidak bisa memisahkan diri dengan kawasan Timur Indonesia.

Hubungan Ternate, Tidore, dan Papua adalah hubungan yang bersifat dua arah. Di Papua, kepercayaan terhadap tokoh kultural Mansren Manggundi yang pernah meninggalkan negerinya untuk berlayar ke arah barat, telah memberi motivasi kuat kepada penduduknya untuk turut berlayar ke arah barat agar dapat mengembalikan tokoh itu ke negeri asal. Dokumen VOC dari abad ke 17, sarat dengan berita tentang pelayaran pelaut-pelaut Papua di perairan Maluku yang cukup mengganggu keamanan. Pada akhir abad ke 18, pelaut Papua aktif membantu Pangeran Nuku dalam perjuangannya melawan VOC. Dari catatan dan sumber sejarah, baik dari penutur sumber dari dalam maupun sumbersumber yang diperoleh melalui laporan pertanggungjawaban akhir jabatan masing-masing residen, memperlihatkan keadaan awal masyarakat dan kebudayaannya di wilayah ini. Di mana terdapat unsur penguat integrasi antar wilayah yaitu unsur sejarah dan kebudayaan dari kedua kawasan ini. Peranan Ternate, Tidore, dan Bacan dalam pembebasan Irian Barat mengungkap fakta-fakta historis tentang perjuangan masyarakat Maluku Utara menentang upaya Belanda untuk memisahkan sebagian wilayah yang sejak dahulu kala telah menyatu dengan dunia Maluku Kie Raha.

III. Catatan Akhir Kerajaan-kerajaan di Maluku Utara mengisahkan cerita yang cukup panjang yang sampai saat ini, kita semua masih mengetahui melalui turuntemurun cerita tentang masa-masa kejayaan dan keruntuhannya. Proses diaspora kerajaan Makian ke Bacan dan Moti ke Jailolo melalui dua alasan kuat, yaitu: (1) Melalui pola penyebaran lingkaran lokasi, agama, tradisi, ekonomi dan politik. (2) masalah-masalah sosial ekonomi, akibat kuatnya ekspansi kekuatan kolonial.

Hal yang terpenting bagi masyarakat pada saat ini, adalah kebangkitan kesadaran nilai-nilai sejarah masa lalu bagi pengembangan pembangunan daerah, terutama bidang ekonomi, pendidikan, kepariwisataan dan kebudayaan serta pemanfaatan sumber daya kelautan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Demikian ulasan mengenai Kerajaan Kesultanan Bacan Awal dan Akhir, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. (tr-03)

FKIP Gelar Konferensi Internasional Terkait Pendidikan

BENTENG: Salah satu peninggalan sejarah yang harusnya mendapat perhatian khusus oleh OPD Kebudayaan

Apresiasi Bentuk OPD Kebudayaan Minta Dukungan DPRD TERNATE – Potensi kebudayaan yang ada di Maluku Utara (Malut) dan khususnya di Kota Ternate belum diberdayakan secara baik, hal ini karena instansi yang menangani kebudayaan ini belum maksimal memanfaatkan objek kebudayaan tersebut.

Padahal posisinya sangat strategis untuk dijadikan sebagai kota sejarah berbudaya. Hal ini disampaikan Ketua Masyarakat Sejarawan (MSI) Malut, Dr. Syahril Muhammad menyusul adanya rencana pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kebudayaan.

Menurut Syahril, dengan dipisahkannya instansi Pendidikan dan Kebudayaan, maka Dinas

Kebudayaan akan mengurus sendiri tugas dan fungsinya secara mandiri. Dengan begitu, kebudayaan itu perlu dikelola secara khusus, dimana Kota Ternate sebagai kota sejarah dan kebudayaan, sehingga potensi-potensi kebudayaan yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dan menjadi suatu kekuatan. ”Dengan kebudayaan ini, posisinya sangat strategis untuk dikembangkan agar Kota Ternate menjadi kota budaya dan sejarah,” tuturnya.

Dikatakannya, cagar budaya yang dimiliki Kota Ternate sudah cukup untuk didesain menjadi sumber kekuatan dan sumber daya pembangunan. ”Kota Ter-

nate dan Tidore adalah kota yang pernah berjaya di masa lalu, ini perlu diperlihatkan kepada Indonesia dan dunia kita pernah berjaya karena itu, aset dan potensi kebudayaan ini harus didesain menjadi satu kekuatan

modal pembangunan ke depan,” tuturnya seraya mengapresiasi rencana Pemkot Ternate untuk menjadikan Kebudayaan sebagai OPD tersendiri dan mengharapkan DPRD untuk mendukungnya. (tr-03/nty)

TE RNATE – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Univeristas Khairun (Unkhair) Ternate akan menggelar kegiatan bertaraf internasional. Kegiatan yang rencananya akan dimulai pada 5 November adalah International Conferention Teaching and Learning (ICTL).

K e t u a P a n i t i a Dr. Sutaryo Pelaksana Konferensi Internasional, Dr. Sutaryo menjelaskan bahwa kegiatan terkait pendidikan dan pengajaran yang akan berlangsung selama 3 hari itu, akan menghadirkan 6 guru besar baik dari dalam maupun luar negeri.

Mereka adalah, Prof, Amy Hamilton dari Flinders University Australia, Prof. Gary Holton dari University of Hawai, Prof. Yaya Rukayadi dari Universitas Putra Malaysia, Prof. Herawati dari LIPI, Prof. Syarif Sumantri dari Universitas Negeri Jakarta, Dr. Sadjuga dari Kemenristekdikti serta Sumar Hendayana dari Universitas Pendidikan Indonesia.

Dijelaskannya, ada berbagai topik yang akan dibahas dalam konferensi internasional pertama yang digelar FKIP ini. Mulai dari teknologi dan inovasi pendidikan, penilaian pendidikan, pengajaran bahasa sastra dan seni, pendidikan ilmu sosial ilmu matematika dan eksakta, pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, dan Biologi Kepulauan.

Sementara, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai akreditasi program Studi yang ada di fakultas tersebut. ”Karena syarat untuk akreditasi A, diantaranya harus ada konferensi internasional, karena di dalamnya akan lahir tulisan-tulisan yang dalam Prosiding yang mekanismenya diharapkan terindex scopus,”jelas Sutaryo, kemarin (16/10).

Akan tetapi, dengan kegiatan ini juga diharapkan bisa menjadi motivasi bagi para dosen karena ini akan menjadi wadah bagi para dosen dan peneliti untuk lebih giat melaksanakan penelitian yang hasilnya bisa diseminasi melalui proses konferensi internasional. (tr-03/nty)

16

SAMBUNGAN MAJANG

Malut Post

RABU, 17 OKTOBER 2018

431 Guru Cairkan TPG Hari Ini TERNATE – Kabar gembira bagi guru penerima tunjangan profesi guru (TPG). Hari ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate mulai mencairkan TPG triwulan III. Kabid Kasda BPKAD Kota Ternate Iksan Kamil mengatakan, pencairan TPG triwulan III akan dicairkan pada hari ini. Pencairan itu dilakukan karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah selesai menginput data-data guru penerima TPG. “ Tapi yang dicairkan besok baru separuh dari jumlah guru penerima TPG triwulan III. Ada sekitar 431 guru. Kami cairkan sesuai dengan yang diajukan Dikbud,” terangnya.

Iksan menambahkan, proses pencairan TPG dilakukan secara bertahap. Sebab penerima TPG ini cukup banyak. Tahun lalu saja

...BOS Samb Hal. 13

“ Kalau kita biarkan listrik diputuskan otomatis mengganggu aktivitas perkantoran sekolah dan pasti berdampak pada proses pembelajaran siswa,” tandasnya.

Meski kondisi sekolah sudah cukup mengkhawatirkan, pemerintah provinsi terkesan cuek-cuek saja. Dia membandingkan, ketika SMA/SMK

...BOSDA Samb Hal. 13

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

TABRAK JALUR Tanda larangan melintas di kawasan Bastiong Ferry ini sering tak dihiraukan oleh pengendara. Sejumlah sepeda motor sering sekali menabrak tanda larangan di kawasan itu. Hal ini akan sangat mengganggu pengendara lainnya yang muncul dari arah berlawanan. Selasa (16/10)

Target Perda Miras Disahkan Tahun Ini TERNATE – Komisi I DPRD Kota Ternate menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) minuman keras (miras) akan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) tahun ini. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi I Yamin Rusli, Senin (16/10).

...GANGGU Samb Hal. 13

Akademisi Universitas Khairun, Sahril Muhammad menuturkan, keterlambatan dana ini akan berdampak tidak baik pada kegiatan sekolah, baik siswa dan guru. Karena sekolah menggunakan anggaran ini untuk membiayai operasionalnya. “ Sering mengalami keterlambatan tiga sampai empat bulan, ini sangat berdampak pada sekolah. Bahkan sekolah bisa berhutang karena masalah seperti ini,” tandasnya.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) saat ini masih terkendala pada proses pencairan, karena keterbatasan anggaran. Bagian keuangan mendahulukan untuk mencairkan Bosda sekolah negeri lebih awal. Sementara sekolah swasta masih menunggu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuan-

...PARKIR Samb Hal. 13

“Saya berharap tahun depan Pemkot melalui Dishub sudah harus menganggarkan untuk pemasangan parkir elektronik di beberapa titik,” harapnya.

Menurut Yamin, Ranperda tersebut tidak mengalami masalah maupun kendala apapun. Saat ini tinggal dilakukan harmonisasi dengan Kemenkumham agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. “ Naskah akademik juga sudah siap

tinggal harmonisasi saja,” jelasnya.

Yamin menambahkan, saat ini ranperda tersebut juga akan dilakukan pembobotan pasal-pasalnya dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Pada poin pasalnya, ranperda tersebut bukan hanya mengatur terkait fungsi pengawasan melainkan juga masalah sanksi.

“Ada beberapa pihak hotel juga yang akan kami undang, karena ada hotel-hotel tertentu yang bisa menjual barang tersebut saja. Namun akan diatur batasannya dalam ranperda itu,” pungkasnya. (cr-05/rul)

gan dan Aset Daerah (BPKAD) Taufik Jauhar saat diwawancarai mengatakan, Bosda untuk bulan Agustus baru dicairkan sekolah negeri. Karena keterbatasan anggaran pihaknya terpaksa baru bisa mencairkan hingga bulan Agustus, padahal seharusnya sudah dicairkan hingga bulan September. “ Kalau pendapatan tidak maksimal otomatis tidak semua bisa dicairkan hingga akhir tahun dan akan ditunda pembayarannya hingga tahun depan,” tandasnya.

Ketua komisi III DPRD Kota Ternate Anas U Malik berharap, BPKAD segera mencairkan Bosda Agustus dan September yang belum tersalur ke pihak sekolah. Dengan adanya proses pencairan yang tepat waktu tidak mengganggu biaya operasional sekolah yang dibutuhkan jangan sampai keterlambatan pembayaran membuat sekolah harus berhutang. “ Salah satu kendala Bosda terlambat

karena Dikbud harus menunggu laporan pertanggungjawaban dari semua sekolah masuk, baru diajukan permintaan. Pola ini harus dirubah, sekolah yang sudah memasukan laporan itu harus didahulukan untuk dicairkan jangan tunggu hingga seluruhnya masuk, otomatis itu akan merugikan sekolah yang sudah masukkan laporan,” jabar politisi Golkar ini.

Dikbud, kata dia, harus memberikan sanksi ke sekolah yang terlambat memasukan laporan agar kedepan tidak ada lagi sekolah yang terlambat. Anas berharap Dikbud melakukan pengawasan yang ketat terhadap sekolah penerima Bosda, sebab ada indikasi pungutan masih dilakukan oleh pihak sekolah.

“Dikbud harus ekstra ketat mengawasi setiap sekolah serta memberikan himbauan ke semua orang tua jika masih ada pungutan segera dilaporkan,” imbau Anas. (mg-01/cr-05/rul).

Terpisah Kepala BP2RD Ahmad Yani Abdurahman mengakui, kebocoran PAD masih terjadi karena pengelolaan sistem parkir menggunakan sistem manual.

Salah satu cara menekan terjadinya kebocoran PAD juga kata dia, sistem penyetoran pajak dan retribusi juga harus

disetor langsung ke rekening daerah, tidak lagi melalui bendahara. “ Kalau disetor langsung ke Bank otomatis tidak ada kebocoran,” tandasnya.

Seraya mengatakan, kedepan pengelolaan PAD, akan dikelola secara terbuka agar masyarakat lebih percaya kepada pemerintah. (cr-05/rul)

misalnya uang rapor, uang keterampilan dan berbagai jenis lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate Ibrahim Muhammad memastikan, meski sering terjadi keterlambatan pencairan Bosda. Sejauh ini pihaknya, belum menerima informasi bahwa adanya sekolah yang melakukan pungutan. Pemberian anggaran Bosda ini merupakan solusi agar tidak ada lagi pungutan yang dilakukan sekolah. “Sejauh ini belum ada, kalau pun ditemukan ada sekolah yang melakukan pungutan pasti kami proses dan berikan sanksi,” terangnya.

Data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate menyebutkan ada 135 sekolah penerima Bosda terdiri dari 15 SMP Negeri, 14 SMP Swasta, 83 SD Negeri dan 23 SD Swasta. “ Kalau untuk besaran penerima Bosda setiap sekolah tergantung dari banyak siswa tiap sekolah,” kata Kepala Subbagian Keuangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, Irnawati, kemarin (16/10).

Menurutnya, dana Bosda yang diterima siswa, untuk SMP Negeri per siswa sebesar Rp90 ribu dan SMP Swasta Rp75 ribu. Sedangkan untuk SD Negeri menerima sebesar Rp30 ribu dan swasta Rp25 ribu per siswanya. Untuk pembagiannya sekolah negeri langsung disalurkan oleh Dikbud sedangkan sekolah swasta masih di bawah Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD). “Tapi pembayarannya tetap dari Dikbud,” ungkapnya.

Sejauh ini sambungnya, keterlambatan pencairan sering terjadi karena persoalan administrasi, sekolah sering terlambat memasukkan laporan pertanggung jawabnya (LPJ). Jika sekolah belum memasukan LPJ otomatis Bos-

...KEKAYAAN Samb Hal. 13

kata Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait aset kekayaan daerah, Nurlela Syarief, kemarin (16/10).

Nurlela menerangkan, kekayaan daerah seperti land mark, rumah susun sewa yang berada di Kelurahan Gamalama, alat berat, alat pemadam kebakaran, lapangan Salero, skatpuk dan beberapa kekayaan daerah lainnya sangat potensial untuk dikelola.

“Landmark setelah dibangun banyak yang memakai tempat tersebut sebagai lokasi kegiatan, tapi tidak bisa menghasilkan PAD karena

...TABG Samb Hal. 13

gambar yang diajukan baik secara perorangan maupun perseroan terbatas (PT) yang dibuat oleh masyarakat akan dicek terlebih dahulu di lapangan untuk memastikan lokasi pembangunan. “ Keberadaan TABG ini sangat penting, tahun depan akan kita bentuk,” jelasnya.

Risval mengaku, tugas TABG ini mengkaji setiap bangunan yang bakal

TAUFIK Djauhar

guru penerima TPG sebanyak 900 lebih.

“Jadi tergantung input data yang dilakukan Dikbud. Besok ada 431 guru yang menerima TPG anggaran yang disediakan sebesar Rp 4 miliar,” terangnya. (cr-05/rul)

masih di bawah pemkot pencairan Bos tidak pernah terlambat selain itu sekolah juga memperoleh dana rutin tapi setelah ke dialihkan ke provinsi dana rutin tidak lagi ada. “ Sekolah kami ini memiliki empat meteran yang setiap bulan membutuhkan hampir Rp10 juta untuk pembayaran listrik dan jaringan. Kebutuhan kegiatan pembelajaran di laboratorium cukup besar,” pungkasnya. (mg-01/ rul). danya tak bisa dicairkan. “ Untuk pencairan Bosda Agustus baru akan dilakukan pencairan besok, itu pun hanya untuk sekolah yang sudah memasukan laporan,” jabarnya. Seraya meminta sekolah yang belum memasukan LPj dapat segera memasukan. “ Sebelumnya kami sudah memberikan surat teguran untuk semua sekolah terkait batas pemasukan LPj,” imbuhnya.

Terpisah Kepala SDN 48 Kota Ternate, Malik Umanailo mengakui, keterlambatan pencairan karena sekolah terlambat memasukan LPJ. Keterlambatan satu sekolah kadang berimbas pada sekolah yang lain meski mereka sudah memasukan LPJ. “ Kalau sekolah kami tinggal menunggu pencairan bulan Agustus, LPj-nya juga sudah kami masukan ke Dikbud,” tandasnya.

Kepala SMPN 4 Kota Ternate, Gunawan A Umar menambahkan, sekolahnya sudah memasukan laporan ke Dikbud tinggal menunggu pencairan. “ Memang sering terlambat karena LPJ belum dimasukan,” akunya.

Sementara itu, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman berharap, jika anggaran telah tersedia dana Bosda diharapkan bisa dicairkan tepat waktu. Keberadaan dana Bosda, kata wali kota untuk menghindari terjadinya pungutan liar di sekolah. “ Bantuan pendidikan saat ini cukup banyak, salah satunya Bosda karena itu kami berharap tidak ada lagi pungutan yang memberatkan orang tua terutama soal uang komite atau iuran sekolah. Saat ini banyak pendidikan yang sudah gratis terutama dalam masalah iuran,” tandas mantan Sekkot Ternate ini.

Saat ini, sambung Burhan, sekolah swasta juga diberikan Bosda oleh pemkot, karena itu yang namanya pungutan tidak boleh terjadi baik di sekolah negeri maupun swasta. “ Kami berkomitmen agar program ini terus berjalan,” tandas wali kota. (mg-01/cr-05/rul) belum ada regulasi yang mengatur karena itu sekarang akan diatur,” tukas Nela, sapaan akrabnya.

Dengan adanya ranperda tersebut, kedepan sambung Nela, pengelolaan kekayaan daerah harus dikelola secara baik. Bila perlu ada dinas khusus atau UPTD yang mengelola kekayaan daerah itu dengan sistem satu pintu pengelolaannya saja. “ Banyak pembangunan yang dilakukan pemkot, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat serta berpotensi pada PAD namun tak pernah dipikirkan sama sekali,” tandas politisi NasDem ini. Seraya mengatakan, ranperda itu akan segera disahkan menjadi perda tahun ini. (cr-05/rul)

didirikan, sebab saat ini masih keterbatasan tenaga. Dengan hadirnya TABG dapat meminimalisir dampak membahayakan masyarakat lain. “ Kalau bangunan pemerintah khususnya di PUPR kita sudah ada kajian terkait dengan perhitungan struktur, namun apabila terjadi bencana yang merupakan kuasa Tuhan maka kita manusia hanya merencanakan kalau bangunan ini aman untuk di gunakan,” pungkasnya. (cr-05/rul)

OPINI

RABU, 17 OKTOBER 2018

Malut Post

17

Art: Resayfa Rumra

Mengkaji Kualitas Demokrasi Maluku Utara

SIKAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG HARI ini 29.238 pemilih di tiga daerah akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). PSU dilaksanakan di 30 desa pada 101 TPS. PSU menjadi penentu pilgub Malut, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU menggelar PSU di enam desa Halmahera Utara, 12 desa di Kecamatan Sanana Kepulauan Sula, dan 13 desa Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.

Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu menjadi dua lokasi yang amat diperhitungkan para pasangan calon dalam PSU. Tak mengherankan, sebab kedua wilayah itu memiliki daftar pemilih tetap (DPT) yang jauh lebih tinggi dibanding enam desa di Halmahera Utara.

Pada H-2 PSU Pemilihan Gubernur Maluku Utara, calon gubernur petahana Abdul Gani Kasuba (AGK) dan calon wakil gubernur pesaingnya, Rivai Umar, secara kebetulan juga bertemu di Kepsul.

Kedua pesaing ini angkat bicara terkait PSU. AGK mempertanyakan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sempat melarangnya mengunjungi wilayah PSU. Padahal sebagai gubernur ia punya hak meninjau daerah kekuasaannya. AGK sendiri optimis bisa memenangkan pertarungan tersebut.

Cagub bernomor urut 3 ini menyatakan, keunggulan 4.000 suara jadi modal penting baginya memenangkan pertarungan.

Sementara Rivai Umar justru menyentil kinerja aparat pengamanan. Mantan Rektor Universitas Khairun Ternate itu menilai aparat cenderung pilih kasih dalam perhelatan pilgub ini. Karena itu dia mengimbau kepada semua pihak agar mengikuti proses PSU sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak perlu ada tekanan-tekanan yang membuat masyarakat merasa resah.

Terlepas dari persoalan di atas, PSU merupakan upaya terakhir untuk menyudahi proses pilgub Malut. Dari masa ke masa, pilgub Malut selalu menimbulkan masalah.

Kita berharap ini adalah PSU terakhir dalam proses berdemokrasi di Malut. Lima tahun kedepan tak ada lagi PSU, tak ada lagi persoalan pilgub sampai ke MK. Semua yang bertarung harus berbesar hati, dan tidak berbuat curang sehingga proses pilkada berjalan aman, lancar dan damai.

Biarlah 29.238 di tiga kabupaten ini memilih sesuai hati nurani. Jangan lagi ada intervensi, apalagi ada politik uang. Sebab jika ada kandidat yang tidak jujur, maka dia akan menanggung dosa dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ingat bahwa pertanggungjawaban di akhirat adalah final yang tidak dapat dihindari. Di dunia kita mungkin lolos, namun di akhirat tidak. Ingat itu!(*)

O m Faduli

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan Negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Salah satu bentuk pengejawantahan dari demokrasi itu sendiri adalah pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilu. Sejak 2 tahun belakangan negara kita ramai dengan hingar-bingar pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah (Pilkada).

Pada tahun 2017, Pilkada telah diikuti sebanyak 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Sedangkan pada tahun 2018 Pilkada serentak telah diikuti sebanyak 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota, dan 2019 merupakan puncaknya tahun konstelasi politik yang akan terjadi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Serangkaian dinamika tersebut adalah konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi yang dianut oleh negara kita.

Berkenalan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Setelah lebih dari satu dasawarsa negara kita berusaha menerapkan kehidupan demokrasi, cukup menarik untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena selama ini perkembangan demokrasi di Indonesia hanya diukur secara kualitatif yakni berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas. Padahal, anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk pesta demokrasi cukup fantastis, yaitu lebih dari 4 triliun rupiah untuk Pilkada serentak pada tahun 2017 dan lebih dari 10 triliun rupiah untuk Pilkada serentak tahun 2018 dan persiapan Pilpres 2019.

Oleh karena itu sudah saatnya perkembangan demokrasi yang sangat beragam di berbagai Provinsi di Indonesia diukur secara kuantitatif.

Hal tersebut akan menghasilkan gambaran yang jelas dari tingkat perkembangan demokrasi dan dapat diperbandingkan antardaerah maupun perkembangan antartahun. Untuk itulah Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Perencanaan Pembangunan

Aspirasi Pembaca

Ilham Sanjaya Statistisi Pertama pada BPS Kabupaten Halmahera Tengah ,Provinsi Maluku Utara

Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)dan beberapa tim ahli dari Universitas dan lembaga, sejak tahun 2009 diamanahkan oleh Pemerintah untuk menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh Provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Aspek demokrasi tersebut adalah Kebebasan sipil (Civil Liberties), Hak-hak politik (Political Rights), dan lembaga lembaga demokrasi (Institution of Democracy). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah variabel dan indikator.

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Nasional Berdasarkan Laporan Data Sosial Ekonomi BPS Bulan Oktober 2018, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional tahun 2017 mencapai 72,11 dalam skala indeks 0 sampai 100. IDI level nasional tahun ini mengalami peningkatan kualitas dibandingkan dengan IDI tahun 2016 yang capaiannya sebesar 70,09. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut tetap dalam kategori “sedang”. Jika dikaji berdasarkan aspek pembentuknya, aspek Kebebasan Sipil dan aspek Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan kualitas, sementara satu aspek yaitu Hak-Hak Politik menjadi

satu-satunya yang mengalami penurunan kualitas.

Indeks aspek Kebebasan Sipil pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,30 poin dari 76,45 pada 2016 menjadi 78,75 di 2017. Aspek lembaga demokrasi Pada IDI 2017 mengalami peningkatan sebesar 10,44 poin, dari 62,05 pada 2016 menjadi 72,49 pada 2017. Sedangkan aspek Hak-hak Politik mengalami penurunan sebesar 3,48 poin, dari70,11 di 2016 menjadi 66,63 di 2017. Penurunan kualitas aspek hak-hak politik diduga dipengaruhi karena adanya 1.543 laporan dan 802 temuan pelanggaran Pilkada yang diterima Banwaslu selama periode Pilkada serentak tahun 2017.

Selain itu sejumlah indikator yang dinilai memerlukan perhatian khusus antara lain adalah, masih ditemukanan caman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, persentase perempuan yang terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, serta Perda yang merupakan inisiatif DPRD. Sejak disusun dari tahun 2009 hingga 2017, capaian IDI mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi angka IDI adalah cermin riil dinamika demokrasi Indonesia. Jika terjadi fluktuasi angka IDI, maka ada indikasi terjadinya kenaikan atau penurunan pada salah satu atau beberapa indikator penyusun variabel yang membentuk aspek penyusun IDI. Mengkaji Kualitas Demokrasi di Bumi Moloku Kieraha Provinsi Maluku Utara sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Utara .Kemudian melalui Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 dan Undang undang nomor 6 tahun 2003 Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999. Rekam jejak Pesta demokrasi Pilkada di Maluku Utara tercatat sebanyak empat kali pasca pemekaran.

Pilkada di Maluku Utara selalu diwarnai dengan penentuan gubernur terpilih yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut terjadi karena hasil perolehan suara dari dua kandidat berbeda tipis maka akan ada gugatan ke meja MK untuk ditindaklanjuti. Pada Pilkada tahun ini, tim kuasa hukum pasangan salah satu calon gubernur dan wakil gubernur

juga resmi mendaftarkan gugatan ke MK APPP Nomor: 40/1/PAN. MK/2018. Sehingga lagi-lagi penetapan pasangan calon terpilih harus menunggu putusan MK. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis BPS Provinsi Maluku Utara Tanggal 15 Agustus 2018, IDI Maluku Utara tahun 2017 ternyata sebesar 70,73 atau dengan kata lain Kondisi Demokrasi di Provinsi Maluku Utara masih dalam kisaran kategori sedang.

Walaupun begitu, terjadi penurunan kualitas Indeks Demokrasi di Maluku Utara sebesar 2,54 poin dibandingkan dengan tahun 2016. Maluku Utara bukanlah satu-satunya Provinsi yang mengalami “penurunan kualitas” IDI pada tahun 2017. Ada sekitar 15 Provinsi yang mengalami penurunan kualitas dan 18 Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas IDI pada tahun 2017.

Provinsi yang memiliki peningkatan kualitas IDI terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat dengan Peningkatan Kualitas IDI sebesar 15,09 point. Sedangkan Provinsi yang mengalami Penurunan Kualitas IDI terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 6,98 point.

Penurunan kualitas IDI Provinsi Maluku Utara tahun 2017 perlu mendapatkan perhatian khusus bukan hanya dari Pemerintah. Namun semua pihak baik dari masyarakat, aparat hukum, media massa, pemangku kebijakan dan para wakil rakyat hendaknya memiliki rasa perhatian dan tanggung jawab terhadap kualitas kehidupan demokrasi di Bumi Maluku Utara yang kita cintai ini. Masih ada beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian khusus dari semua pihak terkait penurunan kualitas IDI di Provinsi Maluku Utara karena masuk dalam kategori buruk yaitu Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi masih sangat minim, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, Rekomendasi DPRD kepada eksekutif, Kegiatan kaderisasi Parpol peserta pemilu, Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah, serta Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. (*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Pendidikan dan Kebijakan Pimpinan

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Bandara Babullah Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331

PERKEMBANGAN ilmu pengetahuan dan teknologi diyakini telah memberikan warna baru dalam setiap arah kehidupan manusia. Lahir teknologi membuat manusia dengan mudah mengakses setiap informasi yang dibutuhkan. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memberikan kewenangan kepada setiap lembaga pendidikan seluas-luasnya untuk mengembangkan teknologi ini dengan penuh tanggung jawab. Tentu ini bagian dari kesempatan besar dalam mengelola setiap program pendidikan. Sebagai pelaku pendidikan ini perlu di sambut baik kebijakan ini.

Dalam berbagai kesempatan di lingkungan pendidikan, kita sering jumpai pola pengambilan kebijakan yang nyaris merugikan banyak pihak, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan yang notabene-nya sebagai bagian dari eksekutor atas setiap kebijakan. Hal ini tentu akan merugikan lembaga. Dan jika tidak diperbaharui sedini mungkin tentu akan memberikan dampak negatif pada perkembangan pendidikan secara menyeluruh.

Kita semua paham bahwa kesalahan dalam mengambil keputusan akan berdampak pada ketidakpuasan pendidikan dan tenaga kependidikan juga masyarakat pada umumnya.

Belum lagi kalau permasalahan ini menjamur ke berbagai lini, maka tentunya akan merusak saraf-saraf pendidikan secara total. Intinya kebijaksanaan perlu dikedepankan dalam pengambilan keputusan di sebuah institusi pendidikan. Karena bagaimanapun pendidikan adalah

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Ibrahim Abdussalam, S.Pd.I Mahasiswa Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

sistem yang dibangun atas dasar ketercapaian tujuan bersama, baik itu pimpinan (pengambilan kebijakan) maupun bawahan (pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali dan masyarakat pada umumnya).

Pengambilan keputusan perlu memperhatian kebutuhan lembaga secara total dan akuntabel. Artinya keterlibatan elemen-elemen pendidikan perlu diakomodir secara bijaksana. Bagaimanapun mereka adalah bagian dari warga pendidikan yang nyatanya punya andil yang begitu besar atas perkembangan pendidikan.

Oleh sebab itu, pengambilan keputusan mengedepankan kerja sistem dan tidak menganggap masukan bawaan sebagai pembicaraan/masukan kosong yang disepelekan.

Perlu disadari bahwa pendidikan berjalan dalam sebuah sistem yang kompleks. Dengan demikian yang

pemegang kebijakan perlu mendesain sebuah konsep pendidikan dengan sistem yang baik. Karena sistem yang baik akan melahirkan kinerja lembaga pendidikan yang baik pula. Lembaga pendidikan, khususnya pimpinan perlu merubah cara pengambilan kebijakan yang selalu terfokus pada satu arah. Kebijakan tanpa melibatkan pihak lain (pendidik, tenaga kependidikan, dll.) adalah tindakan keliru yang seharusnya diperbaharui sesegera mungkin. Karena ini menyangkut masa depan lembaga pendidikan yang bergerak dalam satu visi dan misi yang sama. Bagaimanapun dan apapun alasannya keberlangsungan pendidikan tidak terlepas dari kerja nyata semua pihak.

Dalam dunia pendidikan informasi merupakan bagian terpenting yang diposisikan sebagai hal mendasar dalam merancang program. Program tidak akan baik jika disusun tanpa data (analisa lingkungan dan kebutuhan).

Pada prinsipnya informasi yang akurat akan memudahkan pimpinan lembaga dalam mendukung pengambilan keputusan yang baik.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah bagian dari tata kelola lembaga yang menghasilkan informasi secara teratur yang dengannya membantu pimpinan lembaga agar mampu mengambil keputusan secara tepat guna dan penuh rasa tanggung jawab (optimal). Disamping itu, informasi ini juga bisa menjadi alat pemantau/ kontrol dan penilaian atas setiap rangkaian program pendidikan. Cara kerja yang dijalankan dalam SIM ialah melibatkan seluruh sub-sub item dalam

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari sub-sub sistem, saling bekerjasama dan fokus pada tujuan yang sama. Jadi kebijakan yang baik adalah melibatkan sub-sistem (sivitas) dalam memberikan informasi dan selanjutnya dijadikan bahan/ data sebagai awal merancang sebuah kebijakan.

Melibatkan semua elemen lembaga (sistem) dalam pengambilan keputusan merupakan seuatu hal yang sangat diperlukan. Dengan kata lain seorang pimpinan membutuhkan masukan dari berbagai pihak terkait. Hal ini tentunya sangat membantu dalam setiap perkara yang akan diputuskan. Sebaliknya pimpinan yang sering menutup diri dari masukan dan kritikan seringkali mengambil satu kebijakan (putusan) yang menimbulkan polemik antara satu dengan yang lainnya, khususnya dengan pendidik. Oleh sebab itu, perlu musyawarah yang berkeadilan atas setiap persoalan lembaga baik pada tataran operasional maupun teknikal. Begitu juga yang Agama kita ajarkan, “.... dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik... (QS. Ath-Thalaq [37] : 6)”. Dalam segala urusan apapun itu, musyawarah adalah hal yang perlu untuk dikedepankan untuk kemaslahatan bersama. Begitu pula persoalan pendidikan yang menuntut akan perlunya suatu kebijakan pimpinan kepada bawahan. Meminta masukan/ pendapat bawahan (sivitas pendidikan lainnya) adalah hal yang sangat perlu untuk dikedepankan. Wallahu ‘alâ a’lam bissawâb ....(*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

18

EKONOMI BISNIS

RABU, 17 OKTOBER 2018

Setoran Terlambat, Penyaluran BBM Tersendat

SURYANI/MALUT POST

NORMAL: Pelayanan di SPBU Kalumata kembali normal

INDUSTRI Kebutuhan Besi dan Baja Meningkat SIDOARJO - Kebutuhan besi dan baja untuk proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun depan diperkirakan bakal tumbuh 2 - 3 persen, seiring dengan gencarnya pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah timur.

Kasubdit Produktivitas Kementerian PUPR, Ellis Sumarna mengatakan, tahun ini anggaran pemerintah untuk membangun perumahan, infrastruktur jalan, jembatan, kawasan industri dan fasilitas transportasi mencapai Rp 107 triliun. ”Tahun depan anggaran PUPR ditingkatkan menjadi Rp 110 triliun. Peningkatan ini tentunya juga menjadi potensi bagi industri pemasok material pembangunan seperti baja,” katanya.

Dia mengatakan, setelah pihaknya melakukan evaluasi, ternyata tahun ini PUPR membutuhkan suplai 1 juta ton baja. Dan tahun depan diperkirakan meningkat sampai 3 persennya. Sebanyak 40 persen suplai baja dibutuhkan untuk pembangunan di wilayah Papua, di mana 77 persennya merupakan produk baja tulangan.

Namun begitu, lanjutnya, kebutuhan baja di wilayah timur belum diimbangi oleh suplai dan distribusi. Sehingga di wilayah ini mengalami defisit baja sampai 400 ribu ton, terutama baja tulangan. ”Gap (celah, Red) yang besar dalam suplai baja di timur ini menjadi tantangan PUPR dalam merealisasikan anggaran pembangunan sesuai target,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Simon Manurung menambahkan, pihaknya meminta agar Kementerian PUPR membuat persyaratan pengadaan baja harus memiliki SNI. Tujuannya guna memberantas peredaran produk yang tidak sesuai SNI. “Kami minta PUPR mensyaratkan para pelaku tender proyek harus menggunakan produk baja yang ber-SNI. Karena dari pengawasan kami, ternyata sampai sekarang masih banyak produsen baja yang tidak sesuai SNI,” ujarnya. (jpnn/onk)

T E R N AT E - S e t e l a h kurang lebih sepekan ini suplai BBM ke SPBU Kalumata Ternate Selatan tersendat.

Pengawas SPBU Kalumata Fauzi Mahmud mengatakan, penyaluran BBM terhambat karena terkendala pembayaran di bank.

“Setoran SPBU Kalumata ke Pertamina melalui bank terhambat karena banyak yang melakukan transaksi di bank,” tuturnya.

Menurut Fauzi, sesuai aturan Pertamina stok SPBU tidak bisa kosong, dan SPBU harus punya cadangan untuk

Neraca Surplus, Jokowi Senang Kinerja Menteri Mendapat Apresiasi Editor: Bukhari Kamaruddin

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) senang dengan kinerja kabinetnya. Indikatornya adalah surplus neraca perdagangan Indonesia per September 2018. “Berkaitan dengan laporan BPS, mengenai neraca perdagangan September kita semua ada surplus USD 230 juta kurang lebih ini juga memperlihatkan arah perkembangan yang baik dari kinerja perekonomian kita,” kata Jokowi, seperti dilansir detikfinance.

Menurutnya, neraca perdagangan Indonesia yang surplus per September

2018 karena konsentrasi pemerintah dalam mengendalikan laju impor dan meningkatkan kinerja ekspor.

“Karena rapat-rapat yang lalu kita konsentrasi untuk mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor,” jelas dia. Meski sudah mendapatkan hasil surplus, orang nomor satu di Indonesia ini tetap mengingatkan kepada seluruh menteri kabinet kerja agar tidak cepat puas dengan hasil neraca perdagangan di September 2018. Mantan Wali Kota Solo ini pun meminta kepada para pembantunya di kabinet kerja untuk terus melakukan banyak terobosan dalam mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor. “Dipantau terus di lapangan sehingga bulan-bulan ke depan masih juga surplus. Saya juga minta para menteri bekerja lebih detail dalam rangka peningkatan

ekspor baik migas dan non migas, tolong migas dilihat dan non migas juga terus dilihat,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada bulan September mengalami surplus USD 227 juta.

Angka ini didasarkan pada realisasi ekspor USD 14,83 miliar dan impor US$ 14,60 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengaku senang dengan kondisi tersebut. Dia bilang, surplus neraca dagang ini dikarenakan sektor ekspor nonmigas yang tercatat masih positif walau mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. “Senang dengan arahnya sudah mulai membaik. Dari sisi neraca perdagangan, terutama non migas, September sudah menunjukkan positif, meskipun migas masih negatif,” kata Sri Mulyani. (dtc/onk)

Kartu Debit Lama Bank Muamalat Tidak Bisa Digunakan TERNATE - Sejak Senin (15/10), kartu debit lama Bank Muamalat tidak bisa lagi digunakan.

Saat ini Bank Muamalat sudah menggunakan kartu debit baru yang menggunakan logo GPN (Gerakan Pembayaran Nasional).

Branch Manager Bank Muamalat Cabang Ternate Dwi Poedji Widodo mengatakan, kartu lama secara otomatis tak bisa dipakai lagi karena itu

dia meminta nasabah segera mengganti dengan kartu baru. dengan menggunakan kartu berlogo GPN, bisa digunakan berbelanja di semua mesin EDC. Persyaratan mengganti kartu cukup membawa KTP dan kartu lama. “Ganti kartu tidak dikenakan biaya,” katanya. dia menambahkan hingga 12 Oktober, sudah 46 persen nasabah yang mengganti kartunya. (mg02/onk)

penjualan keesokan harinya. Namun untuk kemarin (16/10), ada keterlambatan suplai karena Pertamina harus menyuplai ke SPBU lain.

Karena itu stok habis dan mereka sempat tutup pukul 10.00 WIT. Namun Pertamina kemudian mensuplai 8 ton premium dan 16 ton pertalite, sehingga pelayanan kembali dibuka pada siang hari. Dia menambahkan pasokan pertalite ke Depo Pertamina Ternate kemarin mencapai 18 kiloliter, cukup untuk empat hari kedepan. (mg-08/onk)

Tunjangan Pegawai BPK Meroket JAKARTA - Kocek PNS di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka tebal. Ini menyusul diterbitkannya Perpres tersebut menggantikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada BPK. Dalam Perpres dijelaskan tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada BPK diberikan setiap bulan. Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, terdiri atas pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat administrasi.

Mengutip Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1985, besaran tunjangan paling rendah sebesar Rp 21.000 untuk verifikatur per bulan. Kemudian tunjangan tertinggi berdasarkan Keppres tersebut sebesar Rp 138.000 per bulan. Sedangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2018, tunjangan paling kecil sebesar Rp 3.102.000 dan paling besar Rp 15.500.000.

Perpres ini menegaskan, penetapan kelas jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada BPK ditetapkan oleh Ketua BPK, setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Tunjangan sebagaimana dimaksud diberikan terhitung mulai 1 Februari 2018, demikian bunyi Pasal 4 Perpres tersebut.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan, tegas Perpres ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 21 September 2018. (dtc/onk)

DWI Poedji Widodo

p r o m o n e w s

Mini GraPARI Santiong Diresmikan

SURYANI/MALUT POST

KOMPAK: Foto bersama usai peresmian Mini GraPARI Santiong

TERNATE - Mini GraPARI Santiong Kota Ternate, diresmikan Selasa (16/10 kemarin. Peresmian dilakukan Manager GraPARI Manado Anthony P Sitorus.

Menurut Anthony, Telkomsel terus meningkatkan kenyamanan layanan bagi pelanggannya dengan menghadirkan jaringan terluas berkualitas dan kantor pelayanan representatif, sehingga dimanapun pelanggan berada selalu mendapatkan layanan Telkomsel. ”Peresmian Mini GraPARI di Ternate merupakan salah satu wujud nyata komitmen kami untuk lebih mendekatkan diri dengan pelanggan. Untuk itu seiring dengan penggelaran jaringan, akan selalu didukung dengan adanya pusat pelayanan. Dengan demikian slogan kami yang berbunyi Begitu

Dekat Begitu Nyata, akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tuturnya.

Dia menjelaskan Mini GraPARI merupakan perpanjangan dari GraPARI kantor pelayanan Telkomsel yang dikelola mitra kerja Telkomsel.

Untuk Kota Ternate bersinergi dengan mitra Distributor MMPP, di mana masyarakat dan pelanggan akan mendapatkan layanan satu atap layaknya di GraPARI. Di Mini GraPARI, pelanggan bisa mendapatkan layanan informasi umum, penanganan keluhan, penjualan kartu simPATI,AS dan Loop, Stok Mkios fix dan Flexi ( BULK) , isi pulsa, Create New RS , ganti kartu Hilang dan rusak , sampai pemberian materi promo untuk RS dan Outlet seperti layar Brosur, poster ,layar toko dan spanduk.

Dia mengatakan layanan operator selular lain belum menjangkau ke seluruh kabupaten. Telkomsel dengan cepat memperluas jaringannya hingga tingkat kecamatan dengan jaringan 3G dan 4G. “Pencapaian ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, dapat melayani masyarakat Malut,” ujarnya. Meningkatnya pelayanan Telkomsel maka komunikasi antarpenduduk, daya tarik investasi, peluang usaha dan lapangan kerja baru, serta percepatan pertumbuhan perekonomian dan kemasyarakatan akan lebih baik.

Tambahnya, Telkomsel menghadirkan 4 produk paskabayar kartuHALO, prabayar simPATI , loop dan Kartu As sebagai upaya melayani segmentasi yang berbeda. Kepercayaan pasar terus menunjukkan peningkatan yang fantastik, secara nasional tahun 1995 Telkomsel hanya melayani 26 ribu pelanggan, kini menjadi 200 juta juta pelanggan, dengan market share nasional mencapai 60 persen.

Dia menuturkan peningkatan jumlah pelanggan menuntut ketersediaan jaringan yang lebih baik, untuk mengantisipasi Telkomsel di akhir bulan September telah membangun lebih 258 unit Base Tranciever Station (BTS), dan Telkomsel masih akan membangun Malut, yang ter update sudah On air BTS Telkomsel di Falabisahaya Kepulauan Sula akhir September lalu.

General Manager Mega Ponsel Ternate Stevandi mengatakan, pelanggan di Malut mencapai 1,2 juta, khusus Ternate 450 ribu. Pelayanan Telkomsel di Malut dikelola mitra distributor Telkomsel Makassar Mega Putra Prima (MMPP) dengan SOP dan kontrol langsung oleh pihak Telkomsel di Bagian Pelayanan. Saat ini di Malut terdapat GraPARI Telkomsel Kalumpang dan Mini graPARI Santiong Ternate, dan satu lagi di Tobelo Halmahera Utara. (mg-02/onk/pn)

RABU, 17 OKTOBER 2018

KABAR RANTAU

Malut Post

19

Pemkot Palu Bangun Hunian Sementara Berada di 24 Kelurahan se Kota Palu

CPNS Peminat CPNS Bone 1.357 Orang

(ANTARAFOTO)

BANGUN: Prajurit TNI AD membangun tenda tempat tinggal terpadu bagi pengungsi terdampak gempa di Loli Saluran, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

ILUSTRASI Pendaftaran CPNS

WATAMPONE -- Pendaftar CPNS di Kabupaten Bone tergolong minim. Tercatat hanya 1.357 orang yang mengembalikan berkas ke sekretariat panitia seleksi CPNS Bone.

Kepala BKPSDM Bone, Andi Islamuddin menjelaskan, sekretariat penerimaan CPNS Bone mencatat, ada 498 berkas tenaga teknis, 726 berkas tenaga kesehatan, dan 133 berkas formasi khusus K2 untuk guru. Sementara total penerimaan CPNS di Bone hanya tersedia 272 kuota.

“Termasuk sedang lah (jumlah pendaftar di Bone). Karena tidak ada formasi umum untuk guru juga yang menjadi salah satu penyebab minimnya pendaftar,” papar Andi Islamuddin Pendaftaran online CPNS memang hanya sampai 15 Oktober. Sementara pemberkasan baru berakhir pada 19 Oktober mendatang.

Terpisah, Kepala Bidang Informasi BKPSDM, Irsal memprediksi, jumlah pendaftar itu masih akan terus bertambah hingga di atas angka 2.000. Pihaknya masih sementara mendata berkas-berkas para pendaftar hingga penutupan. “Kemungkinan setelah penutupan (19 Oktober) baru bisa ketahuan angka pastinya pendaftar di Bone,” imbuhnya.

Bahkan jumlah kuota K2 di Kabupaten Bone juga tidak terpenuhi. Pasalnya, kuota K2 yang disediakan hingga 170 tiket hanya diisi oleh 133 pendaftar. (Fajaronline/ Lid)

(FAJARONLINE)

BELAJAR: Siswa SMA Negeri 1 Banawa yang belajar di dalam tenda sementara.

Masuk Sekolah, Siswa Ikuti Trauma Healing DONGGALA - Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah telah mengeluarkan instruksi untuk memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah naungan Departemen Pendidikan.

Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Banawa, jalan Banawa No.20, Kabupaten Donggala yang mulai melaksanakan proses belajar mengajar yang berlangsung di salah satu tenda yang didirikan tim khusus Kegiatan belajar mengajar diawali dengan Trauma Healing yang dipercayakan oleh pihak Sekolah kepada relawan Wahdah Peduli.

Trauma Healing diberikan kepada puluhan siswa yang hadir oleh Irfani, relawan Wahdah Peduli asal Kabupaten Bone, Sulsel. “Awalnya, kami sekadar datang meninjau dan bertanya-tanya kepada guru di sekolah tersebut mengenai kegiatan yang akan dimulai. Terus kami diminta untuk memberikan motivasi berhubungan dengan

kondisi mereka yang sedang trauma dengan musibah ini,” ungkapnya.

“Alhamdulillah respons pihak sekolah sangat baik,” ujar Irfan setelah mendengar prosesi Trauma Healing yang diberikan.

Seperti yang diungkapkan Malik selaku salah satu tenaga pengajar di sekolah tersebut. Menurutnya, materi Trauma Healing yang diberikan sangat baik dan sangat membantu pihak sekolah.

“Karena dengan kegiatan ini minimal bisa membangkitkan semangat siswa untuk bisa move on dari keaadan saat ini,” tuturnya.

Trauma Healing ini merupakan salah satu program utama Wahdah Islamiyah dalam rangka penanganan bencana Gempa Bumi yang melanda Sulawesi Tengah.

Diantara tujuannya adalah untuk menghilangkan trauma warga akan bencana yang pernah mereka alami. (Fajaronline/Lid)

PALU – Antisipasi tempat tinggal warga korban bencana, Wali Kota Palu, Hidayat saat ini sementara mendirikan rumah hunian sementara (Huntara) yang dikerjakan TNI AD dijelaskan Wali Kota, Pembangunan Huntara itu tersebar di 24 kelurahan tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Tawaili, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Barat serta di Kecamatan Ulujadi .

“Untuk 24 kelurahan tersebut sebagian besar pembangunan Huntara pada lokasi lapangan sepak bola dan lahan milik warga,” jelas Wali Kota Terpisah, Gubernur Longki Djanggola meminta semua pihak yang hendak membangun Huntara untuk para korban bencana agar berkoordinasi dengan Satgas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Palu.

Gubernur Sulawesi Tengah itu mengatakan bahwa Kementerian PUPR telah memiliki konsep dan perencanaan yang matang terkait pembangunan Huntara tersebut yang mempertimbangkan ketersediaan lahan dan keamanannya dari dampak bencana.

Menurut dia, semua calon lokasi Huntara yang akan diajukan pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala kepada Kementerian PUPR, akan dilakukan penelitian apakah tempat tersebut cukup aman dari dampak gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. (Antaranews/ Lid)

SELEBRITA

The Virgin Siap Rilis Single Baru JAKARTA - Sempat dikabarkan bubar, grup musik The Virgin kini justru tengah sibuk mempersiapkan single terbaru mereka. Rencananya, pada 9 Januari 2019 mendatang, bertepatan dengan 10 tahun The Virgin berkarya di industri musik Indonesia, Mitha dan Dara akan mengeluarkan single terbarunya.

Mengenai proses pengerjaan single terbarunya, Mitha mengaku kini mulai sibuk menyerahkan materi lagu yang ia tulis sendiri. Bahkan bisa dibilang The Virgin kini mulai ngebut mengerjakan single mereka, lantaran pada Januari mendatang mereka harus sudah merilis lagu tersebut.

“Sekarang prosesnya Mitha sudah mulai nyerahin materi lagu, terus pertengahan ini mau ngerjain musiknya. Insya Allah bulan depan take vokal, mixing, mastering sampai akhirnya menuju promo, karena 9 Januari 2019 pas The Virgin satu dekade, 10 tahun. Jadi kita pingin ngeluarin lagu baru pas di tanggal itu,” ungkap Mitha The Virgin saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan “Awal tahun depan kita pingin realisasiin dan pingin ngenalin juga project kita masing-masing ini dengan, ‘Kita pisah bukan berarti harus bubar,’” tambahnya.

Selain akan segera merilis single baru, w a n i t a ya n g ju ga berprofesi sebagai

DJ ini mengaku telah menyiapkan tujuh buah lagu, yang diharapkan bisa menjadi sebuah mini album. Bahkan sebuah mini konser juga akan dipersiapkan oleh The Virgin dengan menggandeng Black Champagne dan DJ Citra. “ K a l a u Mitha nyerahinnya tujuh lagu, itu bisa dibilang mini album, tapi industr i s ekarang buat ngelu-

arin album kayaknya label susah banget, jadi kita lebih ngalah dan ngikutin pasar. Kalau label pinginnya ngeluarin single, ya sudah kita turutin single, cuma kita sudah nyiapin lagu, cuma keluarnya bergantian,” tuturnya.

“Nanti rencananya manajemen sudah nyiapin mini konser tapi bukan konser kayak o ra n g k e b a n y a k a n , karena The Virgin baru dan lagu hits kita enggak banyak. Jadi kita lebih nyatuin di mini konser itu Dara bisa nyanyi sendiri, ada Black Champagne dan Citra sebagai DJ. Dan kita bisa kolab bertiga, Mita, DJ Citra sama Dara,” pungkasnya. (Okz.com/ Lid)

MITHA

The Virgin

BILLY Syahputra dan Hilda Vitria

Bela Hilda, Billy Enggan Percaya Paranormal JAKARTA - Rasa sayang Billy Syahputra kepada Hilda Vitria nampaknya cukup besar. Hal tersebut terbukti dengan jalinan asmara yang awet hingga saat ini, meski Hilda kerap dilanda konflik.

Bahkan beberapa netizen sempat mengungkapkan rasa tak suka kepada wanita 23 tahun tersebut.

Namun hal tersebut nampaknya tak membuat Billy menghentikan perasaann cintanya. Justru ia berusaha untuk meyakinkan orang bahwa perasaan tak suka mereka kepada kekasihnya kurang beralasan, lantaran mereka semua tidak terlalu dalam mengenal Hilda.

“Itu kan versi dari pihak sebelah,

Ada Apa dengan Nikita Mirzani?

JAKARTA - Setelah ramai dengan kabar keretakan rumah tangga hingga isu kehamilan, kini Nikita Mirzani kembali membuat warganet heboh di media sosial. Pasalnya, baru-baru ini menghapus semua foto-foto pada akun Instagram pribadinya.

Mengenai hal tersebut banyak spekulasi mengenai tindakan Nikita Mirzani tersebut. Namun ditengahtengah perbincangan netizen itu, wanita 32 tahun ini justru mengaba-

dikan momen yang memperlihatkan kalau dirinya tengah terbaring di salah satu rumah sakit ibu dan anak.

“Gws Bumil ????,” tulis salah satu temannya dengan akun @fitri_salhuteru yang menemani Nikita Mirzani terbaring di rumah sakit ibu dan anak itu.

Tak lama, rupanya Nikita Mirzani cukup merasa risih dengan berbagai macam komentar netizen. Dikarenakan semua foto-fotonya dihapus,

Nikita Mirzani.

(Okz)

ia mendapatkan tudingan telah melakukan kebohongan mengenai kehamilan, keguguran sampai ingin

buka hijab.

“Ada yang bilang pura-pura hamil.

Ada yang bilang pura-pura keguguran

kalau yang gue rasain kan enggak seperti itu, jadi biarin orang mau ngomong apa tentang Hilda, enggak suka sama Hilda dari segi penampilannya, sifatnya, terserah,” ungkap Billy Syahputra saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (16/10/2018).

“Orang enggak suka sama Hilda tapi kan gue tahu Hilda itu seperti apa, banyak juga yang suka sama Hilda, banyak yang cinta sama Hilda. Mungkin yang enggak suka sama Hilda memang tidak suka apapun yang dilakukan sama Hilda, benar atau tidaknya pasti di mata mereka tetap enggak suka,” sambungnya.

Sementara itu, kemunculan Mbak You yang merupakan seorang paranormal, mengungkap bahwa Hilda memang berusaha untuk meraih popularitas. Akan tetapi, Billy mengaku tak mau mendengar segala perkataan sang peramal, lantaran menganggap hal tersebut merupakan perbuatan musyrik.

“Ah paranormal di dengerin.

Model kayak gitu musyrik tahu. Enggak dengerin paranormal gitu mah,” tutupnya. (Okz.com/Lid) . Ada yang bilang palingan buka hijab.

Etc,” tulis Nikita Mirzani pada Instagram Storynya.

Nikita Mirzani menjelaskan kalau keputusannya untuk menghapus semua foto pada akun Instagram adalah haknya sebagai pengguna.

Ia pun menampik kalau selama ini dirinya telah membuat pemberitaan yang tidak benar.

“Gini deh ya, coba kalian kroscek lagi. Pernah enggak ada berita saya pura-pura, atau saya suka bohong.

Atau saya suka bikin berita settingan.

Kalau sekarang semua foto saya hapus ya suka-suka saya dong. Kan akun Instagram saya sendiri,” paparnya. (Okz. com/Lid)

RABU, 17 OKTOBER 2018

WAKIL RAKYAT

Malut Post

20

IDM Pemandu Perencanaan Pembangunan Desa DIREKTORAT Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan Fasilitasi Data dan Informasi di BCC Hotel Batam.

Taufik Madjid selaku Direktur Jenderal PPMD saat menutup acara tersebut menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Desa sangat ditentukan oleh parameter yang digunakan dalam menentukan status Desa dan masyarakatnya. Sebab, perkembangan status Desa mengalami dinamika dari waktu ke waktu, apalagi setelah adanya Dana Desa yang menjadi concern Presiden Jokowi sejak 2015.

Keberhasilan program pembangunan, terutama bagi Desa tidak bisa terlepas dari adanya perencanaan yang baik, tepat dan komprehensif yang berdasar pada potret kebutuhan riil masyarakat. Kehadiran IDM (Indeks Desa Membangun) yang tengah digarap oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT diyakini sangat ditunggu-tunggu oleh para pengambil kebijakan di Desa karena sebagai pemandu perencanaan pembangunan itu sendiri.

Selain adanya Dana Desa yang difasilitasi oleh Pendamping Desa, Taufik Madjid meyakini keberadaan Desa-desa di Tanah Air telah menjadi model bagi Negara-negara lain dalam melaksanakan Pembangunan Daerah mau-

pun masyarakat. “Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan, banyak Negara lain yang belajar dari Desa-desa dan memuji Negara kita mampu melewati masa turbulansi ekonomi global lantaran kita konsisten membangun keseimbangan, antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan”, tegasnya seperti dilansir di https://ditjenppmd.kemendesa.go.id.

Terkait Data dan Informasi Desa yang tengah digarap Ditjen PPMD, Taufik Madjid berharap nantinya dapat menjadi panduan bagi Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa sehingga Pembangunan di Desa bisa lebih fokus.

Sementara itu, Ivanovich Agusta selaku Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemendesa PDTT memaparkan bahwa keberadaan data yang dihasilkan oleh para pendamping desa mempunyai manfaat yang sangat besar, bahkan nilai Rellabillity nya mencapai 0,98 sehingga akurasi datanya mendekati sempurna. “Secara periodik, dalam jangka satu tahun, kegiatan pengimputan data pembangunan desa dapat dilaksanakan karena sumber daya manusia di lapangan siap setiap saat lantaran kita punya pendampingan desa”, paparnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 140 peserta, melibatkan berbagai unsur, yakni para Kepala Dinas PMD dan Satker-Satker

DIREKTORAT Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) saat memberikan sambutan pada kegiatan fasilitasi Data dan Informasi di BCC Hotel Batam.

P3MD Provinsi, Managemen Nasional P3MD, Koordinator Program Provinsi dan Tenaga Ahli

Data KPP di Seluruh Provinsi dan undangan lainnya. (*)

Bawaslu Tegaskan Kampanye Negatif Disanksi Dijerat UU Nomor 7 Tahun 2017 Editor : Fahruddin Udi JAKARTA- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan kampanye negatif selama tahapan pemilihan umum (Pemilu) dapat

dikenai sanksi. Namun, kata Abhan, sanksi tersebut harus dilihat secara kasuistik. “Jadi kalau persoalan nanti negative campaign atau black campaign itu harus dilihat per kasuistik,” kata Abhan di Gedung DPR RI, Jakarta, seperti dilansir CNN. Abhan menjelaskan kampanye negatif yang mengandung unsur kampanye hitam dapat dijerat Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur terkait larangan-larangan pelaksana kampanye.

Pasal 280 ayat 1 huruf c menyatakan peserta, pelaksana, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang

lain. Selain itu, ayat 1 huruf d juga melarang peserta, pelaksana, dan tim kampanye menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.

Pelanggaran terhadap pasal tersebut diatur dalam Pasal 521. ancaman hukuman pelanggaran pasal itu yakni pidana kurungan paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp24 juta.

Pernyataan Abhan itu, merespon pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang mempersilakan kadernya melakukan kampanye negatif. “Saya dalam beberapa kesempatan 80 persen dalam kampanye kita, harus positive campaign. Silakan antum masuk ke negative campaign, cukup 20 persen,” kata Sohibul dalam pidato di acara Konsolidasi Akbar Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok.

Sohibul kemudian menjelaskan alasan memperbolehkan kampanye negatif. Menurutnya, kampanye negatif merupakan kampanye yang mengangkat kelemahan lawan melalui faktafakta.

Selain itu, kampanye negatif kata dia, diperbolehkan karena tidak menyebar kebohongan ke masyarakat. “Enggak bohong itu, namanya negative campaign, itu boleh. Sebab publik harus tahu calon ini apa kelemahannya,” katanya.

Abhan pun mengatakan kampanye negatif dilakukan dengan mengungkap fakta yang merugikan tim kampanye lawan. Sedangkan kampanye hitam merupakan penyebaran hal yang bukan fakta. “Misal si A pernah divonis sebagai koruptor. Kemudian, menyampaikan ke publik, ini bukan black campaign,” jelasnya.

Kata Abhan, pihak di luar tim kampanye yang ikut menyebarkan kampanye negatif atau hitam juga dapat dijerat pidana.

Abhan mengatakan Bawaslu akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak pelaku penyebar kampanye negatif yang sudah mengarah ke tindak pidana. “Kalau memang sejak awal diketahui ada tindak pidana umum, polisi bisa langsung lakukan tindakan,” ujarnya.

(CNN/mpf)