Balita Kembar Tewas di Laut

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

TAMPIL TERDEPAN

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

4

AKHIR DUKA KM FUNGKA KA Fungka Permata V rute 1 KM Bau Bau-Raha-Banggai Laut-Taliabu-Sanana berlayar dari Pelabuhan Murhum, Bau Bau, Kamis (13/9) pukul 10.00 WITA menuju Pelabuhan Raha, Muna. Manifest mencatat ada 87 penumpang dan 10 ABK. Fungka sendiri

ECERAN: Rp 5.000,-

Tim gabungan menuju ke TKP dan melakukan evakuasi para korban. 13 orang ditemukan meninggal dunia, termasuk 2 balita dan 1 pria warga Pulau Taliabu, Maluku Utara. Semua korban dan penumpang dievakuasi ke Togong Sagu sebelum dikembalikan ke daerah asalnya masingmasing

di Raha pukul 2 Tiba 15.00 WITA, kapal

menaikkan 4 penumpang lain. Sejam kemudian bertolak ke Pelabuhan Banggai Laut

Balita Kembar Tewas di Laut Tragedi KM Fungka, 3 Warga Taliabu Meninggal

Jumat (14/9) pukul 3 Pada 12.00 WITA, Syahbandar

1

mendapat informasi Fungka terbakar di perairan laut Desa Togong Sagu, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Balut, Sulawesi Tengah

DAFTAR PENUMPANG ASAL TALIABU LIABU ABU AB BU

5 KM Fungka Permata V terus terbakar dan akhirnya tenggelam ke dasar lautan

Neraka Tiga Jam di Samudra Banda

SANANA – Tragedi di laut kembali memakan korban jiwa. KM Fungka Permata V, kapal penumpang yang melayani rute Bau Bau-Raha-Banggai Laut-TaliabuSanana, terbakar Jumat (14/9) siang. 13 orang dinyatakan tewas, termasuk dua balita kembar dan satu laki-laki asal Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Tia Hariana Wa Nia Yusnia Mariati La Aru Iklan Hasanudin Hi. Jainal Nimus Ali

Sahran Hi. Samada Ari Andili Wira Meti Ati Yulan Muhammad Arsan (meninggal) Muhammad Irwan (meninggal) Hj Wa Andi (meninggal)

KEBAKARAN! Kebakaran! Kebakaran!

Pekikan suara dari ruang mesin itu memecah keheningan saat penumpang KM Fungka V tengah tertidur lelap. Perjalanan membelah Laut Banda itu berubah menjadi seperti neraka di atas laut. Seluruh penumpang terbangun dari tidur lelap. Semuanya berdesak-desakan mencari jalan keluar. Pintu dan jendela penuh sesak. Api begitu cepat membesar. Menjilat seluruh bagian kapal.

Hanya butuh tiga jam, kapal tenggelam di dasar laut. “Saya tidak peduli apa-apa lagi saat itu karena api sudah besar, saya langsung lompat dan berenang,” kata Lamuna, salah seorang penumpang KM Fungka V.

Baca BALITA... H.8

KEHILANGAN: Ibu balita kembar korban tewas dalam tragedi KM Fungka tak syok berat dan belum bisa menerima kenyataan pahit yang menimpa putra-putranya. Foto lain, para korban tewas saat dievakuasi ke Desa Togong Sagu

Baca NERAKA... H.8

DOK TIM SAR

A D V E R T O R I A L

Gunakan GPN, Data Nasabah Aman

DOK TIM SAR

PNS DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT APABILA

DASA AR PEM MEC CAT TAN N ASN N KOR RUP DARI MASA A KE MAS SA UU 17/1961 tentang Perubahan atas UU 21/1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan PNS UU 43/1999 tentang Perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

AKTOR KORUPSI TERBANYAK DI INDONESIA TAHUN

KALANGAN

JUMLAH PELAKU

2016 2017

ASN

217 456

2016 2017

Swasta

150 224

2016 2017

Kepala Daerah

94 32

Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila & UUD Dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan/ tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum Menjadi anggota dan/atau pengurus parpol Dipidana karena tindakan berencana dan paling singkat 2 tahun penjara

Sumber: ICW

UU 5/2014 tentang ASN

IPUTAN KHUSUS

LAUNCHING: Kepala BI Malut Dwi Tugas Waluyanto melepaskan balon tanda diluncurkan program GPN, Minggu (16/9)

TERNATE - Launching Gerakan Pembayaran Nasional (GPN) berlangsung Lapangan Ngara Lamo Ternate, Minggu (16/9). Kegiatan yang dihadiri seluruh perbankan di Maluku Utara (Malut), BUMN dan masyarakat, diawali dengan senam zumba.

Baca GPN... H.8

SKEMA PEMBERHENTIAN PNS MENURUT PP 11/2017 Berhenti atas permintaan sendiri Diterima bila sesuai aturan Ditolak bila dalam proses peradilan, terikat kewajiban bekerja berdasarkan UU, dalam pemeriksaan karena pelanggaran disiplin, sedang banding karena pemberhentian tidak hormat, sedang menjalani hukuman disiplin, & alasan lain menutur PPK Pensiun Perampingan organisasi (kebijakan pemerintah)

Punya prestasi kerja baik Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali Tersedia lowongan jabatan

Vonis Dobel ASN

Korup

PP 11/2017 tentang Manajemen PNS

SURYANI TAWARI/MALUT POST

PNS TIDAK DIBERHENTIKAN MESKI MENJALANI HUKUMAN PIDANA APABILA Perbuatannya tidak menurunkan harkat & martabat PNS

Pemerintahan Bersih versus HAM PERDEBATAN dan tarik menarik soal pemecatan ASN korup masih hangat memenuhi ruang publik.

Polemik pemecatan aparatur sipil negara (ASN) terlibat tindak pidana korupsi berakhir dengan penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) tiga lembaga.

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara memutuskan menjalankan secara tegas Undang-Undang ASN. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung jadi harapan terakhir para ASN eks terpidana korupsi.

Mengupas Titah Pemecatan Aparatur Lancung MEI lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data aktor korupsi di Indonesia. Mengejutkan, sebab aparatur sipil negara (ASN) alias para birokrat masih menempati urutan pertama sebagai unsur yang paling banyak terlibat tindak pidana korupsi.

Bahkan dari 2016-2017, angkanya cenderung meningkat drastis.

Baca HAM... H.11

Baca KORUP... H.11

MENUJU PILPRES 2019

84,04 %

15,96%

Jokowi-Ma’ruf Kembali Jawara HASIL polling pemilihan presdien (pilres) tahun 2019 yang dibuka Malut Post makin menarik.

Baca JOKOWI... H.8

Korupsi di Kepsul Disorot Mabes Polri Kalo cuma mo sorot, paling tidak bawa flash

Tukang Kuti

AGK Klaim Jokowi-Ma’ruf Menang 80 Persen Kong so pastikan kemenangan di MK?

Hari Ini Putusan, Gubernur Imbau Jaga Keamanan

TERNATE - Nasib pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA) dan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) ditentukan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (17/9) hari ini. Berdasarkan jadwal hari

ini, MK akan menggelar sidang putusan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan agenda putusan. Hal ini disampaikan Divisi Hukum KPU Malut Buchari Mahmud ,kemarin (16/9). “Iya, besok (hari

ini) sidang putusan,” katanya.

Namun, Buchari sendiri belum mengetahui secara pasti apakah putusan hari ini merupakan putusan akhir atau putusan sela. “Kita belum tau pasti apakah putusan akhir atau pusan selah.

Baca PUTUSAN... H.8

Membumikan Pramoedya Ananta Toer di Tanah Kelahirannya

Karena Pram Bukan Sekadar “Kakaknya Pak Soes” RUMAH itu bersebelahan dengan sekolah dasar tempatnya menuntut ilmu.

Namun, Gunawan Budi SusanMEMBUMIKAN: Bumi Manusia to tidak pernah berani mendekat. karya sastrawan Sebab, warga sekitar selalu menabesar Pramoedya kut-nakuti dengan mengatakan Ananta Toer bahwa rumah di Jalan Sumbawa diproduksi Nomor 40 itu berhantu. “Jadi, Falcon Pictures dan disutradarai saya dan teman-teman juga tidak Hanung Bramantyo pernah tahu itu rumah siapa,” kata Gunawan kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro. Begitu pula Mega Nanda.

Menggelar festival, mengintroduksi lewat muatan lokal pendidikan, adalah sebagian upaya untuk lebih menguatkan pemahaman warga Blora terhadap Pramoedya Ananta Toer.

Dulu bahkan para tetangga tidak tahu bahwa mereka bersebelahan dengan rumah masa kecil Pram.

M. Mahfudz Muntaha, Blora

Baca PRAM... H.8 EMIL SABIL/KWIKKU-FALCON PICTURES FOR JAWA POS

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

2

Malut Post

HALTIM & HALTENG

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

KEUANGAN Inspektorat Tunggu Izin Bupati WEDA- Bupati Edi Langkara, mengaku prihatin dengan kondisi Mes Pemerintah Daerah (Pemda) Halteng di Jakarta, yang baru saja direhab pemerintahan sebelumnya tapi bangunannya sudah rusak dan bocor. “ Anggaran rehab Mes tersebut senilai Rp11 M. Namun, kondisi bangunan sudah bocor dan rusak. Makanya Inspektorat dan BPK harus mengaudit anggaran Mes tersebut. Sebab bangunan itu belum setahun diserahkan kontraktor ke Pemda,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Inspektorat Halteng Yusuf Abdullah mengaku, hanya menunggu izin Bupati Edi Langkara, untuk mengaudit rehab pembangunan Mes Pemda. “Kami akan audit rehab Mes Pemda senilai Rp 11 Miliar itu apabila sudah mendapat izin dari Bupati,” kata Yusuf, Minggu (16/9). (wmj/mpf)

Jasa Medis Masih Proses Verifikasi WEDA- Direktur RSUD Weda dr. Fransisren, akhirnya merespon keluhan pegawainya yang belum menerima jasa medis selama sembilan bulan. Dia mengaku, jasa medis, BPJS kesehatan dan jasa Indonesia Sehat belum dibayar. Klaim jasa medis, kata dia, masih dalam proses verifikasi administrasi. “Setelah diperiksa berkasnya baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Jadi intinya semua masih tahap proses pemeriksaan berkas,” ujar Fransisren, Minggu (16/9).

Dia menjelaskan, setelah berkas lengkap baru dilakukan pencocokan data dan kemudian menghitung nominal. “Dari data hasil verifikasi itu akan diketahui jumlah nominal yang akan dibayarkan ke pegawai,” terangnya. (wmj/mpf).

Tunggu Juknis KPU Pusat WEDA A – Meskipun Mahkamah Agung (MA) mengakomodir mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), tidak serta merta meloloskan mantan napi korupsi Yusuf Idris untuk mengikuti kontestasi lima tahunan itu. Sebab, KPU Halteng masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari KPU Pusat. “ MA perbolehkan mantan napi untuk mengikuti Pileg 2019. Hanya saja, kita masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari KPU Pusat,” kata Ketua KPU Halteng Abubakar Ibrahim, Minggu (16/9).

Ditanya bagiaman kalau Juknis sampai ke KPU Kabupatenb/kota setelah penetapan Calon Daftar Tetap (CDT), kata dia, akan tetap menunggu Juknis. “Pokoknya kita akan tetap tunggu Juknis dari KPU Pusat,” tegasnya.

KPU menggugurkan Yusuf Idris, karena bakal calon legislatif (Bacaleg) partai berkarya ini merupakan terpidana kasus pungutan liar (pungli) anggaran pembuatan sertifikat pada program nasional (Prona) dari badan pertanahan nasional (BPN) Halteng tahun 2006. “Jadi kita gugurkan karena mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 Pasal 7 ayat 1 huruf H,” tandasnya. (wmj/mpf)

Rincian Formasi CPNS Halteng Guru Terbanyak Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid WEDA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng)

merilis kuota 267 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Plt BPKSDM Halteng Yanto M. Asri menjelaskan, formasi CPNS Halteng yang diterima kali ini adalah pendidikan, kesehatan dan umum. “Kita terima rincian kuota CPNS

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Formasinya, guru paling banyak karena Halteng masih kekurangan tenaga guru,” ujar Plt BPKSDM Halteng Yanto M. Asri. Selengkapnya lihat grafis. (wmj/mpf)

Formasi CPNS Halteng TENAGA GURU Guru S1 PGSD Guru Agama Islam S1 Guru Agama Kristen S1 Guru Bahasa Indonesia S1 Guru Bahasa Inggris S1 Guru Biologi S1 Guru Kimia S1 Guru Fisika S1 Guru PPKN S1 Guru Matematika S1 Guru Sejarah S1 guru geografi S1 guru ekonomi S1 guru kesenian S1

23 9 10 10 10 10 10 9 7 8 9 9 9 7

TENAGA KESEHATAN Apoteker D3 Farmasi dokter Umum dokter Gigi D3 Fisoterapi

7 6 7 2 2

D3 Gizi S1 kesehatan masyarakat keperawatan nyers D3 perawatan Gigi D3 keperawatan D3 perekam medis S1 analis kesehatan S1 radiologi D3 radiologi D3 kesling S1 dan D3 elektro medis D3 transfusi darah

7 4 7 2 25 4 4 1 1 5 1 1

TENAGA TEKNIS S1 teknik sipil S1 ilmu hukum perdata S1 akutansi S1 tekhnik lingkungan S1 Tehnik sipil S1 tekhnik Informatika S1 ekonomi pembangunan S1 pertanian

3 2 1 2 6 7 6 3

Polres dan Kemenag Safari Ke Gereja

SAMBUTAN: Kapolres Halteng AKBP Andri Haryanto saat menyampaikan sambutan di gereja Pantekosta.

WEDA – Untuk memperkokoh hubungan antar ummat beragama, Kapolres Halteng AKBP Andri Haryanto dan Kementerian Agama (Kemenag) Halteng, melakukan safari ke Gereja Pantekosta, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Minggu (16/9).

Kapolres AKBP Andri Haryanto mengingatkan masyarakat selalu menjalin hubungan baik dengan sesama. “Kalau

ada masalah segera sampaikan ke saya atau buat pengaduan langsung ke Polres untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Haryono juga mengingatkan masyarakat agar tidak mencampur aduk agama dengan politik supaya kerukunan ummat beragama tetap terjaga. “ Jelang pemilu 2019, masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu yang dapat merusak ketertiban

masyarakat,”ucapnya.

Sementara Kasubag U T Kemenag Nurcholis Abubakar, mengimbau orang tua mengawasi anak-anak agar menjauhi tindakan kejahatan dan pergaulan bebas yang menjerumuskan mereka sampai mengkonsumsi minuman keras dan narkoba.

“Hindarkan anak dari pergaulan bebas,” ajaknya. (wmj/mpf )

TIDORE KEPULAUAN

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Malut Post

3

Art: Resayfa Rumra

Mantan Kepsek SMP 1 Dipolisikan

KERAS KEPALA: Suasana ketika orang tua siswa mempolisikan mantan Kepsek.

Karena tidak Mau tanda Tangan Ijazah Editor Peliput

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE – Mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 1 Tidore Pantja Hendarta dipolisikan puluhan orang tua murid di sekolah tersebut.

Langkah yang diamblil orang tua murid itu lantaran Pantja tidak mau menandatangani ijazah siswa yang lulus di SMP 1 pada 2018. Padahal, ketika itu ia masih menjabat Kepsek.

Berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi Pantja tetap saja tidak mau menandatangani ijazah lulusan SMP Negeri 1 Tidore. Belum lama ini Kepala Dinas Pendidikan Ismail Dukomalamo mengundang Pantja dan membujuknya, namun mantan Kepsek masih keras kepala. Wakil Wali Kota Muhammad Sinen juga sudah memanggilnya, tetapi Pantja masih tidak mau. Tidak ada alasan yang jelas kenapa Pantja enggan menandatangani ijazah

lulusan SMP Negeri 1 tahun 2018. Sikap Pantja itu sepertinya ada hubungannya dengan diberhentikannya dari jabatan Kepsek. Lihat saja, terkait pemberhentian itu, Pantja memakai jasa Penasehat Hukum (PH) untuk menggugat. Ia tidak terima diberhentikan dari jabatan tersebut. Pantja bahkan memboyong PH-nya ketika dipanggil Wawali di kantor Wali Kota.

Selain di kantor Wali Kota, dilakukan pula pertemuan di aula SMP Negeri 1. Pertemuan yang berlangsung hingga berjamjam itu tidak membuahkan hasil, karena Pantja masih tidak mau menandatangani ijazah lulusan SMP Negeri 1 Tidore.

“Sebelum rapat itu saya sudah lakukan pendekatan. Saya menyuruh Kepala Seksi SMP untuk datang ke rumah Pantja, bahkan dikejar hingga di gedung SMP Muhammadiyah, tetapi Pantja berusaha menghindar,” jelas Ismail.

Menurut Ismail, pada 5 juli 2018 Dinas Pendidikan menyerahkan ijazah ke sekolahsekolah termasuk SMP Negeri 1 Tikep untuk ditulis. Setelah ditulis, ijazah harus ditandatangani Kepsek. Karena posisi

Kepsek sudah berganti, terpaka ijazah dibawa ke mantan Kepsek untuk ditandatangani, tetapi mantan Kepsek malah menolak tanda tangan. “Saya sudah sampaikan ke mereka, kalau tidak mau tanda tangan, pasti akan bermasalah dengan orang tua siswa. Saya berterima kasih kepada Polres Tikep yang bersedia melakukan mediasi.

Saya harap masalah seperti ini tidak terulang lagi di sekolah mana pun,” katanya.

Orang tua siswa yang bertandang ke Polres mengaku tidak puas dengan sikap Pantja yang enggan menandatangani ijazah. “Kami sudah lakukan pertemuan dengan orang tua murid dan komite, hasilnya Pantja harus dipolisikan,” kata Ikbal, salah satu orang tua siswa. Setelah dilaporkan dan dipanggil pihak Polres, mantan Kepsek akhirnya bersedia menandatangani ijazah para lulusan SMP Negeri 1 Tikep.

Mediasi di Polres dipimpin Kasat Reskrim Iptu Dwi Gastimur Wanto. “Kalau sampai pada Senin (hari ini) mantan Kepsek masih juga tidak tanda tangan, maka pasti ditindak,” tegas Kasat Reskrim. (far/lex)

Dua Politisi Terancam Dicoret TIDORE - Tiga hari lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) melaksanakan pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Tikep. Meski begitu, masih tersisa dua bakal calon anggota DPRD yang belum menyampaikan surat pemberhentian dari anggota DPRD ke KPU Kota Tikep.

Mereka adalah Ade Kama dan Abd. Djalal Radjabessy. Keduanya ini anggota DPRD Tikep.

Tetapi karena pindah partai, sehingga dipecat oleh partai yang membawa keduanya ke kursi legislatif lalu. Ade Kama dan Djalal tercatat sebagai calon legislatif Kota Tikep dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelumnya, Ade Kama adalah anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Abd. Djalal Radjabessy adalah anggota DPRD dari Partai Demokrat. Kini ia pindah ke PDIP dan menjadi caleg di daerah pemilihan III kecamatan Tidore Selatan, Kecamatan Tidore Utara. Keduanya kini sudah siap diberhentikan dari kursi anggota DPRD Kota Tikep, dan sekarang proses pergantian antar waktu masih menunggu SK dari Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut).

“Sebelumnya ada enam orang caleg yang terancam dicoret. Dari mereka itu termasuk ASN, tetapi mereka sudah sampaikan ke KPU terkait pemberhentian mereka. Yang tersisa dua caleg ini yang belum sampaikan ke KPU bahwa ked-

uanya sudah bukan lagi anggota DPRD Tikep,” jelas Komisioner KPU Tikep, Jainul Yusuf.

Menurutnya, jika sampai pada 19 November 2018 dua orang itu tidak memasukkan SK pemb e rh e nt i a n , ma k a keduanya terancam dicoret dari daftar calon legislatif Kota Tikep 2019. Akan tetapi menurutnya sesuai ketentuan, keduanya JAINUL Yusuf jika sampai pleno penetapan DCT, lalu kemudian belum ada SK pemberhentian, maka masih ada kelonggaran yang diberikan kepada keduanya yakni harus menyampaikan surat pernyataan bahwa surat pemberhentian mereka masih dalam proses di biro hukum Pemerintah Provinsi Malut.

“Sekaligus harus memperlihatkan surat tanda terima bahwa SK pemberhentian mereka masih dalam proses. Namun jika surat pernyataan tidak dibuat, dan tidak dimasukkan sebelum pleno penetapan DCT, maka keduanya bisa digugurkan dari DCT,”tandasnya. (far/lex)

Kegiatan Mahasiswa Kubermas Ditutup TIDORE - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan perhatian khusus terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan Mahasiswa KUBERMAS Unkhair bersama masyarakat. Hal tersebut terbukti dari kehadiran Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan yang selalu bersedia hadir dalam undangan yang disampaikan dalam sejumlah kegiatan, baik di Pulau Tidore maupun di empat Kecamatan di Pulau Halmahera.

Sabtu (15/9) sore kemarin, Wali Kota, H. Ali Ibrahim berkesempatan menghadiri acara penutupan turnamen sepak bola dan bola voli pemuda-pemudi Kelurahan Payahe yang dilaksanakan atas kerjasama Mahasiswa KUBERMAS bersama pemuda Kelurahan Payahe.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama hampir sebulan tersebut, tercatat sebanyak tim ikut berpartisipasi dalam ajang Bola kaki Gawang Sedang, sementara di bola voli, tercatat sebanyak 8 tim putra dan 10 tim putri ikut berpartisipasi memeriahkan tournament tersebut.

Dalam sambutannya, Wali Kota H. Ali Ibrahim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada mahasiswa Kubermas yang telah mengambil peran dalam membangun kebersamaan di Kelurahan Payahe.

“Bahwa olahraga itu menyatukan setiap warga masyarakat untuk ikut menyaksikan dan memberikan dukungan kepada Tim yang bertanding, kehadiran masyarakaat seperti ini diharapkan mampu mempererat rasa persatuan, semangat berkompetisi yang sehat serta membangun silaturahim,” kata Ali Ibrahim

Untuk masyarakat Payahe, Wali Kota mengingatkan bahwa Payahe merupakan bagian penting dari Kota Tidore Kepulauan, untuk itu Pemkot selalu berkomitmen untuk memajukan Payahe dan Kecamatan Oba untuk maju dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Masyarakat juga diminta untuk lebih terbuka terhadap kehadiran setiap orang yang ingin memajukan daerah ini.

Dan untuk generasi muda, Wali Kota menegaskan bahwa para pemuda dan pemudi di Payahe harus bersih dari narkoba, tolong jauhi narkoba, karena setiap orang yang sudah terkena racun Narkoba maka hidupnya akan sulit kembali normal seperti biasa. Dan masa depannya hancur baik secara pribadi maupun kehidupan sosialnya.

Dalam putaran final sepak bola, tampil sebagai juara pertama, Batavia FC yang sukses mengalahkan Kompledor FC dengan skor tipis 2-1. dan kepada para juara sepak bola dan bola voli, hadiahnya diserahkan langsung oleh Wali Kota, H. Ali Ibrahim.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota membantu panitia tournament berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta untuk membantu operasional panitia.

Usai menutup turnamen, Wali Kota bersama sejumlah pimpinan SKPD berkesempatan meninjau kondisi jembatan penghubung antara RT 01 dan RT 03 yang kondisinya sudah rusak parah. Sementara itu jembatan tersebut merupakan sarana vital yang menghubungkan kedua RT tersebut.

Di sela-sela peninjauan ini, Wali Kota berjanji akan berusaha memperbaiki jembatan tersebut melalui anggaran di APBD tahun 2019 mendatang. (humas)

Gelar Seminar Bina Desa

SEMINAR: Wali Kota Capt Ali Ibrahim memberikan sambutan.

TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, H. Ali Ibrahim membuka secara resmi Seminar Bina Desa yang dilaksanakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unibersitas Khairun Ternate yang dipusatkan di Desa Kususinopa Kecamatan Oba, Minggu (16/9).

Seminar yang mengambil tema Strategi “Pemberdayaan Potensi Desa sebagai Upaya Memperkuat Perekonomian Daerah dari Desa” ini menghadirkan lima orang pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk bertindak sebagai narasumber. Masing-masing Kaban Bapelitbang, Marwan Polisiri, Kaban PMD, Hamid Abdullah, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, M. Tahsim Hayatudin, Kadis Pertanian,

Imran Jasin, Kadis Perindagkop, Saiful Latif.

Ali Ibrahim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair yang telah memilih dan menetapkan Desa Kususinopa sebagai desa binaan.

Ini merupakan bentuk kepedulian Fakultas Ekonomi terhadap kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan.

Ali Ibrahim mengharapkan seminar ini dapat memberikan input positif sekaligus menghadirkan solusi terhadap percepatan pembangunan di Desa Kususinopa, dan terutama adalah bagaimana merubah mindset masyarakat pedesaan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mendukung visi Pemkot yaitu terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa berbasis Agro-Marine.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair, Abdullah W. Jabid dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat di desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha dan sejahtera.

Di sisi lain, kata Abdullah, masyarakat desa juga diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah ada untuk diwujudkan menjadi kegiatan nyata atau kegiatan yang dirintis menjadi lebih berkembang dan bermanfaat sehingga bagi masyarakat.

Abdullah juga mengapresiasi kehadiran Wali Kota bersama sejumlah pimpinan SKPD dan bersedia menjadi narasumber kegiatan. Sejak kegiatan Bina Desa ini digulirkan sangat jarang kegiatan seperti ini mendapat perhatian khusus dari Kepala Daerah, namun untuk Kota Tidore Kepulauan, saya mengapresiasi kehadiran Pak Wali dalam seminar ini”.

Pungkas Abdullah.

Sementara itu Presiden BEM fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair, Gufran Ayub dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan bina desa ini sudah berlangsung selama dua minggu sejak tanggal 3 September lalu dan diikuti sebanyak 40 orang peserta bina desa.

Adapun sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain, Observasi dan identifikasi potensi desa, Workshop Tatakelola Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa, bantuan Mengajar di SDN Kususinopa dan SMPN 14 Tidore, serta Pembuatan Sabuah Baca.

Di sela-sela pembukaan seminar, Walikota juga meresmikan Sabuah Baca yang dibuat oleh para Mahasiswa. Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita. Dan untuk membantu pengembangan sabuah baca, Walikota menyumbang sebanyak 50 buah buku untuk inventaris di Sabuah Baca tersebut. (humas)

4

Malut Post

HALUT & HALSEL

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Kejari Kekurangan Tenaga Jaksa Akui Kesulitan Menangani Kasus Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen

TAK ADA JEMBATAN Siswa SMP dari Desa Awanggo, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan terpaksa naik perahu untuk menyeberangi sungai setiap ke sekolah di Labuha. Ini karena jembatan penghubung Desa Awanggo ke Desa Amasing Kota tidak pernah dibangun pemerintah

EDARAN Bupati Akui Belum Terima Edaran BKN

BAHRAIN Kasuba

LABUHA – Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba mengaku belum menerima edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pemecatan ASN terpidana korupsi. ”Kalau edarannya sudah diterima dan isinya memenuhi kriteria bagi ASN terpidana korupsi di Halsel, maka langsung ditindaklanjuti dengan pemecatan,”tegasnya.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samsi Subur yang juga salah satu ASN terpidana korupsi yang ditemui mengatakan hingga kini dirinya belum mempelajari dan mengetahui isi edaran tersebut. ”Karena itu, saya belum bisa bicara banyak soal ini,”ucapnya singkat.(sam/ met)

LABUHA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan (Halsel) kekurangan tenaga jaksa dalam mengungkap sejumlah kasus.

Sebelumnya terdapat 8 jaksa, tetapi 5 diantaranya dipromosi keluar dan tersisa 3 jaksa. Jumlah ini dinilai tidak efektif menangani sejumlah kasus. ”Untuk mengisi kekosongan ini, kami sudah mengusulkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara tetapi belum ditindaklanjuti,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cristian Ratu Anik yang ditemui Malut Post beberapa waktu lalu.

Meski demikian pihaknya tetap bekerja menindaklanjuti kasus yang ditangani. Diantaranya, kasus dugaan SPPD fiktif DPRD 2017 yang saat ini sudah didalami data laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, sementara kasus SPPD fiktif 2015 di DPRD sudah di SP3 dan dilakukan pengembalian. ”Untuk dugaan kasus terbaru perjalanan dinas DPRD masih dikumpulkan datanya. Kalau sudah kuat baru kita kembangkan.” tegasnya.

Selain itu, kasus lain yang kerap diadukan adalah dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hanya saja, dalam laporannya tidak disertai bukti yang kuat sehingga penyidik kesulitan melakukan pemeriksaan di lapangan.

Salah satunya kasus di Desa Wayamiga yang dilaporkan masyarakat terkait program fisik DD 2017 dan 2018. ”Setelah kami kroscek ke lapangan, ternyata bukti fisik pekerjaannya ada,” ucapnya. (sam/met)

Umumkan CPNS Tanpa DPMD Abaikan Rincian Formasi Rekomendasi Inspektorat TOBELO – Meski sudah resmi mengumumkan daftar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, Pemkab Halmahera Utara (Halut) belum memperjelas rincian formasi dari kuota yang diterima.

Kuota 250 orang yang terdiri dari tenaga guru 156 orang, kesehatan 70 orang dan tenaga teknis 24 orang yang diumumkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) melalui papan informasi, tetapi rincian formasi per jurusan tidak diumumkan.”Kalau kuota dan formasi sudah diumumkan, harusnya disertai juga dengan formasi per jurusan agar diketahui,”keluh sejumlah pelamar di kantor bupati beberapa beberapa waktu lalu.

Kepala BKDPSDA Efraim Oni Hendrik mengatakan pemerintah pusat melalui BKN dan Menpan-RB telah menyetujui kuota 250 CPNS sesuai analisis jabatan dan beban kerja.“Awalnya kami usulkan kuota 681,

EFRAIN Oni Hendrik

tetapi disetujui 250,”jelasnya. Dikatakan, pelaksanaan tes nanti menggunakan Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang akan dilaksanakan di SMA Kristen Tobelo dan SMA Binsus Halut.”Kedua sekolah ini layak untuk pelaksanaan tes secara SSCN,”ungkapnya.

Sementara pendaftaran akan dimulai 19 September hingga 3 Oktober.(rid/met)

TOBELO – Rekomendasi Inspektorat Pemkab Halmahera Utara (Halut) terkait sanksi pemberhentian sementara Kepala Desa Tuguis Kecamatan Kao Barat Yordan Hayati, nampaknya tak digubris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Pasalnya, sejak rekomendasi dikeluarkan, hingga kini belum digubris DPMD selaku instansi terkait.

Rekomendasi itu kaitannya dengan hasil audit DD yang menemukan pertanggungjawaban belanja fiktif Rp 238.579.600 serta PPN dan PPh yang belum disetor Rp 27.377.699, realisasi ADD dan DD 2016 dan semester per-

tama 2017 tidak dipertanggungjawabkan Rp 173.107.394 oleh kepala desa. ”Kami menyesalkan sikap DPMD yang mendiamkan rekomendasi Inspektorat,”tandas Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Enos Siduga kepada Malut Post beberapa waktu lalu.

Parahnya lagi, DPMD malah mencairkan ADD tahap I dan II 2018.”Kami sudah mendatangi DPMD dan menanyakan hal tersebut.

Tetapi jawabannya bahwa pencairan yang dilakukan itu karena sudah ada rekomendasi dari Inspektorat,”ucapnya. (rid/met)

Hipma Arumamang Beber Penyalahgunaan DD LABUHA – Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 oleh Kepala Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Akmal Rejeb kembali disorot.

Kali ini tudingan penyelewengan anggaran disampaikan Himpunan Pelajar Mahasiswa (Hipma) Arumamang.”Jadi dugaan penyalahgunaan DD oleh kades itu bukan hanya pada item pemberdayaan maupun pembayaran gaji BPD. Tetapi masih banyak item kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen APBDes, tetapi tidak dikerjakan,”tuding Suaib salah satu pengurus Hipma Arumamang kepada Malut Post, Minggu (16/9).

Program yang tak dikerjakan itu adalah, pengadaan sound system dan infokus Rp 21 juta, pengadaan laptop dan printer Rp 11 juta,

pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rp 15 juta. ”Beberapa item yang dicantumkan dalam APBDes ini tidak diadakan. Bahkan kantor desa pun tidak pernah diaktifkan. Padahal sudah ada anggaran untuk rehabilitasi sehingga kantor sudah beralihfungsi menjadi kandang kambing,”ujarnya. Selain itu, kades dinilai tidak transparan dalam mengelola anggaran desa,”ungkapnya.

Selain DD 2017, pihaknya juga menyoroti penggunaan DD 2018. Di mana dalam proses pencairan 20 persen, kades hanya mengadakan 1 unit body fiber lengkap dengan mesin dan di pencairan 40 persen yang dikerjakan hanya rehabilitasi jalan. Tetapi jalan tersebut hingga kini belum juga tuntas dan tidak lagi dilanjutkan

karena sisa anggarannya sudah dipergunakan untuk berbisnis. ”Harusnya realisasi 40 persen itu dudah harus dikerjakan hinga tuntas. Namun sampai saat ini masyarakat tidak tahu item kegiatan pembangunan, pemberdayaan serta apa saja yang harus dikerjakan 2018,”ujarnya. Karena itu, kepolisian dan kejaksaan diminta segera memanggil kades untuk diperiksa.

Sementara Kades Arumamang Ahmad yang dikonfirmasi tetap menolak. Bahkan terkesan tak mau menggubris wartawan. Sedangkan Kajari Halsel Cristian Ratu Anik yang dikonfirmasi menegaskan pihaknya tetap menerima laporan masyarakat, asalkan jangan lagi berkoar di media. Harusnya disampaikan dengan data dan bukti laporan kuat untuk diproses.(sam/met)

HALMAHERA BARAT

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Malut Post

5

PERTEMUAN : Bupati Danny didampingi direktur PDAM Iksan M. Nur dan Kadis Nakertrans Justinus Rahilwaring saat konsultasi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Jumat (14/9) lalu.

2019 PDAM Dapat Anggaran Pusat Upaya Atasi Krisis Air Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) memastikan 2019 mengakomodir anggaran pembangunan PDAM Halmahera Barat (Halbar). Hal ini sesuai

hasil konsultasi Bupati Danny Missy didampingi Direktur PDAM Iksan M Nur ke Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.”Kami akan rampungkan anggarannya pada 2019, untuk penambahan jaringan pipa transmisi dan pembangunan leservoer dengan kapasitas 500 kubik yang akan melayani seluruh desa di Kecamatan Jailolo, Sahu dan Sahu Timur,”kata Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kemen-PUPR Danis H Sumadilaga

dalam pertemuan tersebut.

Bupati mengatakan ada tujuh wilayah kecamatan yang menjadi prioritas pengembangan jaringan air.

Karena itu, usulan pembangunan sistem penyediaan air minum terutama penambahan kapasitas lokasi di Kecamatan Ibu, Tabaru dan Ibu Selatan dengan kapasitas 60 liter per detik rencananya dibangun tahun 2020.”Pembangunannya direncanakan dengan sistem grafitasi,”ungkapnya. Selain itu, bupati juga

Kades Gamlamo Bantah Selewengkan DD JAILOLO – Kepala Desa (kades) Gamlamo Kecamatan Ibu Tarlan Ngawaro membantah

tudingan penyelewengan Dana Desa (DD) Rp 135 juta yang dialamatkan kepadanya.”Ini isu yang sengaja dibuat oknum tertentu untuk menjatuhkan saya. Sangat tidak benar kalau saya selewengkan DD. Silahkan mengecek langsung di desa, apakah benar saya selewengkan DD atau tidak,”katanya kepada Malut Post, Minggu (16/9).

Caleg Di-Warning Masukkan Surat Pengunduran Diri JAILOLO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Barat (Halbar) meminta calon legislatif (caleg) yang sebelumnya bekerja di instansi yang didanai APBN dan APBD untuk mengajukan surat pengunduran diri sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Persyaratan tersebut sesuai Peraturan KPU Nomor: 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPRD Provinsi, kabupaten/kota yang tertera pada pasal 7 ayat 1 poin L. Pasal ini menjelaskan setiap bakal calon anggota DPRD yang berstatus gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kepala desa, perangkat desa, ASN, TNI/Polri, Direksi Komisaris, Dewan Pengu- ABJAN Raja rus dan karyawan BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri.”Saya berharap partai politik maupun caleg yang statusnya masih terikat dengan Instansi sebelumnya agar segera memasukan surat pengunduran diri,”harap Ketua KPU Abjan Raja kepada Malut Post, Minggu (16/9) Aturan ini juga ditegaskan sesuai keputusan KPU RI Nomor : 876 tentang teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPRD yang tertera pada Bab III serta petunjuk teknis nomor : 961 pada Bab IV terkait teknis perbaikan, penyusunan, penetapan, DCS dan DCT.”Apabila bakal calon tidak meyerahkan surat keputusan pemberhentian dari jabatannya oleh pejabat yang berwewenang sampai batas waktu satu hari sebelum penetapan DCT, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat,”jelasnya.(din/met)

menyampaikan kesiapan PDAM untuk mengelola SPAM di Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan yang rencananya diresmikan awal 2019.

Pertemuan ini diterima Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Danis H Sumadilaga dan Direktur SPAM Agus Ahyar serta dihadiri Kepala Satuan Kerja (Satker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maluku Utara yang juga Koordinator Satker Cipta Karya Muchlis.(din/met)

Menurutnya, jika tudingan ini benar tentu sudah menjadi temuan Inspektorat.

Buktinya tidak ada temuan.”Saat pemeriksaan Inspektorat baik fisik maupun non fisik tidak ada temuan. Lalu yang dituduhkan menyalahgunakan DD itu dari mana? Jadi saya tegaskan isu itu tidak benar,”tegasnya. (din/met)

Panitia Pilkades Diminta Bekerja Sesuai Juknis JAILOLO – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Halmahera Barat (Halbar) meminta panitia pemilihan kepala desa (pilkades) bekerja s e s u a i p e t u n ju k teknis (juknis) yang tertuang dalam peraturan daerah. Ini RUSTAM Fabanyo dimaksudkan agar setiap tahapan yang dilaksanakan tidak lagi melahirkan penafsiran bias yang membingungkan para calon kepala desa. Salah satunya mensosialisasikan mekanisme laporan akhir masa jabatan kepada kades yang akan berakhir masa jabatannya.”Kalau disosialisasikan para kades juga akan mengetahui,”kata Ketua Apdesi Rustam Fabanyo kepada Malut Post beberapa waktu lalu.

Selain itu, dengan sosialisasi para calon kepala desa petahana akan menyusun laporan pertanggung jawabannya sesuai yang diisyaratkan dalam petunjuk teknis.”Kami akan terus memantau dan mengawasi tahapan pilkades dengan harapan semuanya bisa berjalan dengan baik,”harapnya.(din/met)

6

Malut Post

MOROTAI & SULA

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Enam Bulan Tidak Digaji DARUBA - Penjaga penampungan air limbah di Desa Muhajirin Morotai Selatan, sudah enam bulan tidak digaji.

“Enam bulan belum terima gaji,” aku Anu, penjaga tempat penampungan air limbah. Selain itu, dia juga belum menerima SK pengangkatannya sebagai petugas penjaga kolam air limbah. “Dinas PUPR mengaku akan membayar dan memberikan SK, namun sampai saat ini belum ada kabarnya,” tutur Anu. Dia berharap SK dan gaji senilai Rp 1,5 juta, segera dibayar. “Kerja saya bukan hanya menjaga mesin pompa, tapi juga membersihkan kolam penampungan dari sampah,” tuturnya, seraya meminta haknya segera diberikan. (tr-02/onk).

AIR LIMBAH: Kolam penampung air limbah/ selokan di Desa Muhajirin Morotai Selatan.

IKRAM SALIM MALUT POST

Berkas Caleg Mantan Napi Belum Lengkap Berpotensi tak Lolos Pileg 2019

KESEHATAN Baru Capai 35 Persen SANANA - Pemberian vaksin measles rubella (MR) di Kepulauan Sula (Kepsul) belum mencapai 100 persen.

Kadis Kesehatan Kepsul dr Ilmy Husain mengatakan, realisasinya baru 53 persen dari target 32 ribu penerima vaksin MR. Pemberian vaksin dilakukan bertahap, pada Agustus untuk anak sekolah usia 6 - 15 tahun, dan September ini dari yang berusia 9 bulan sampai 5 tahun. ”Sekarang belum terlalu maksimal, meskipun kita sudah bagi vaksinnya semua puskesmas dan polindes serta pustu,”ujarnya. Dia menuturkan pemberian vaksin di Kepsul masih berdasarkan keinginan sekolah dan orang tua.

“Vaksin ini untuk mencegah penyakit campak dan rubella sehingga kita segera menyiapkan strategi bis saja dengan datangi langsung ke rumah atau gunakan cara lain,” pungkasnya. (ikh/onk).

Peliput : Maslan Ajid Editor : Bukhari Kamaruddin

SOSIALISASI: Kadis Kominfo Ikhwanudin Umasangaji memberikan materi saat sosialisasi program.

IKRAM SALIM MALUT POST

Kominfo Kepsul Sosialisasikan Program SANANA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepulauan sula (Kepsul), mensosiliasikan program kerja yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini dilakukan melalui kegiatan diskusi yang dihadiri Bupati Kepsul Hendrata Thes

beberapa lalu. Kadis Kominfo Kepsul Ikhwanudin Umasangaji menuturkan, tujuan sosialisasi program agar seluruh kegiatan SKPD dapat bersinergi dengan Kominfo. ”Misalnya ketersediaan akses internet, Kominfo bisa membantu OPD dalam mensosilisasikan program,” kata Ikhwanudin.

Dia menjelaskan, OPD harus dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari pengembangan program. Apalagi lanjutnya, Kominfo dalam beberapa waktu kedepan menyiapkan program berbasis data online yang bisa membantu kerja SKPD dalam waktu yang singkat. ”Kita bisa buat surat menyurat secara elektronik bahkan bisa menerima

arahan bupati melalui video konferensi,” tandasnya.

Tambahnya, program Diskominfo berkaitan langsung dengan OPD. Internet menunjang kerja SKPD. Selain itu melalui program command center sebagai bank data, juga menyediakan aplikasi dan website, agar seluruh kebijakan berada dalam satu jalur. “Melalui website juga memperkenalkan Sula di dunia luar,” ujarnya.

Dia mengaku command center juga mempermudah bupati maupun SKPD mengontrol setiap laporan kegiatan sekaligus memberikan perintah.

“Sehingga seluruh program bisa diukur capaiannya oleh SKPD maupun bupati,” jelas Ikhwanudin. (ikh/onk/pn).

Kapolres “Bisu” Soal Kasus OTT SANANA - Sejak pertama berada di Kepulauan Sula (Kepsul) Kapolres

DARUBA - Dua bakal caleg DPRD Pulau Morotai merupakan mantan narapidana.

Yakni Abdul Rahman Daeng Sugi dan Sahwi Lohor. Namun hingga saat ini, keduanya belum juga menyampaikan sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan status mereka. Abdul Rahman Daeng Sugi adalah mantan kades Darame yang maju di Dapil II Morotai Selatan Barat melalui Partai Demokrat, dan Sahwi Lohor dari PKS yang maju pada Dapil I Morotai Selatan. Keduanya terlibat kasus pilkada Morotai dua tahun lalu. Abdul Rahman Daeng Sugi divonis enam bulan penjara dengan denda Rp 6 juta, sedangkan Sahwi Lohor dihukuman 3 bulan penjara dengan denda Rp 3 juta.

Menurut Komisioner KPU Morotai Luth Djaguna, ada persyaratan yang harus dipenuhi mereka berdua. Yaitu, poin a surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (terpidana) karena kealpaan ringan atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara. Poin b putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Poin c, surat dari pemimpin redaksi media massa nasional maupun lokal yang menerangkan bahwa bakal calon akan mengumumkan kasus mereka ke publik. ”Persyaratan ini belum dimasukan oleh kedua caleg tersebut,” tuturnya. Dia berharap keduanya segera memasukan persyaratan yang kurang, sehingga bisa lolos dalam pileg 2019 nanti. (tr-02/ onk).

AKBP Jan.W.I Makatita tak pernah mau berbicara penanganan kasus. biasanya yang sering memberikan keterangan adalah Kompol Samsul Alam, mantan wakapolres Kepsul yang kini sudah pindah tugas.

Saat dikonfirmasi terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang kasusnya sudah berjalan satu tahun namun belum berhasil dilimpahkan ke jaksa, dia tidak mau berkomen-

tar. ”Nanti ke Kasat Reskrim saja,” kapolres.

Kasus ini menjadi menarik karena sudah 8 kali polisi melimpahkan berkasnya kepada jaksa, namun dikembalikan karena menurut jaksa datanya kurang. Akibatnya tujuh tersangka yang terdiri dari oknum pejabat dan anggota DPRD Kepsul, nasibnya terkatung-katung. (ikh/ onk).

Bangun Infrastruktur Ekonomi DARUBA - Pemkab Morotai membangun infrastruktur ekonomi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Kepala Bappeda Morotai Abjan Sofyan mengatakan, pembangunan menjadi salah satu visi pemerintah Pulau Morotai untuk meningkatkan perputaran ekonomi. Salah satunya pembangunan pasar rakyat dan terminal yang sementara dalam tahapan pelaksanaan. Selain itu, tempat wisata yang tersebar di Pulau Morotai juga menjadi sasaran pemerintah untuk dikembangkan. ”Destinasi wisata terus dikembangkan, seperti Pulau Dodola, dan Museum Trikora dan pembangunan kawasan kuliner,” tuturnya.

Dia menambahkan, pembangunan Central Bussinnes District (CBD) atau pusat kegiatan bisnis pasar, kuliner pertokoan dan terminal terpadu, menjadi pusat perekonomian masyarakat. Bila pekerjaannya sudah siap, maka semua

MASLAN AJID MALUT POST

CBD: Gedung Pasar Rakyat di Central Bussinnes District (CBD) Daruba.

aktivitas pasar dialihkan ke CBD, yang terletak antara Desa Gotalamo dan Darame ”Semua aktivitas ekonomi terpadu dalam satu kawasan termasuk dengan kantor pemerintah yang mulai tahun depan pindah di dekat kawasan ekonomi terpadu CBD,” katanya.

Anggarannya bersumber dari sharing pemkab dan APBN. “Kami berharap pembangunannya berjalan lancar. Jika sudah selesai, aktivitas Pasar Gotalamo akan di pindahkan dan pasar lama itu akan dijadikan sebagai taman terbuka hijau,” tambahnya.(tr-02/onk)

POLMAS

SENIN 17 SEPTEMBER 2018

Malut Post

7

Art: Resayfa Rumra

BawasluKPU Beda Data Pemilih Ganda TERNATE – Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 terkoreksi lagi di angka 4.800 pemilih karena ganda. Ini berdasarkan

hasil perbaikan yang dipleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, baru-baru ini.

Sebelumnya, DPT Pemilu 2019 yang disahkan KPU Malut beberapa waktu lalu sebanyak 789.123, dengan rincian pemilih laki-laki 39.076 jiwa dan pemilih perempuan 391.047 jiwa. Setelah dilakukan perbaikan, KPU temukan sebanyak 4.880 pemilih yang terkoreksi.

Dengan demikian, sisa jumlah pemilih di Malut sebanyak 784.243, dengan rincian Halbar 74,268 pemilih, Halsel 152.981 pemilih, Halteng 34.420 pemilih, Haltim 56.543 pemilih, Halut 132.993

pemilih, Kepsul 61.166 pemilih, Kota Ternate 119.704 pemilih, Kota Tikep 70.111 pemilih, Pulau Morotai 45.661 pemilih, Pulau Taliabu 36.396 pemilih.

Jumlah DTP hasil perbaikan tersebut berdasarkan jumlah pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih baru dan pemilih ubah data yang ditemukan saat perbaikan. Jumlah pemilih ganda TMS dan lainnya dari 10 kabupaten/kota denagn rincian laki-laki 2.626 jiwa dan perempuan 2.749 jiwa, total pemilih ganda yang ditemukan sebanyak 5.375 jiwa. Sementara jumlah pemilih baru dari 10 kbupaten/kota, laki-laki 244 jiwa dan perempuan 251

jiwa, total 495 jiwa. Sedangakan jumlah pemilih ubah data dari 10 kabupaten/ kota, laki-laki 520 jiwa dan perempuan 464 jiwa, total 984 jiwa.

Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo kepada wartawan mengatakan, berdasarkan hasil pencermatan KPU, kegandaan yang ditemukan yakni ada orang yang sama namun terdaftar dua kali, ada juga orang yang sudah meninggal dunia tapi terdaftar. “Temuan-temuan itu rata-rata terjadi di kabupaten/kota.

Kita akan tetap hapus,” katanya usai pleno.

Sementara data pemilih ganda KPU itu berbeda dengan pemilih ganda

AGK Klaim JokowiMa’ruf Menang Yakin Dapat Dukungan Sebagian Besar Bupati/Walikota Editor : Jufri Duwila Peliput : Gunawan Tidore SOFIFI- Gubernur Abdul Ghani

Kasuba (AGK) mengklaim pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf ) bakal menang 80

persen di Maluku Utara (Malut).

Ini disampaikan Gubernur kepada wartawan saat deklarasi kemenangan Jokowi-Ma’ruf bersama partai koalisi, Minggu (16/9).

AGK juga menyatakan, sebagian besar kepala daerah kabupaten/kota, minus Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) mendukung penuh Jokowi-Ma’ruf. AGK sendiri, kemarin (16/9) melakukan deklarasi bersama sejumlah pimpinan partai politik koalisi, di antaranya Partai Golkar.Sebelum deklarasi, dilaksanakan senam dan jalan sehat

BIROKRASI Biro Umum Deadline Pimpinan SKPD

Pembangunan Infrastruktur Perlu Ditata Ulang

SOFIFI- Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Maluku Utara (Malut) segera menarik seluruh mobil dinas masing-masing SKPD yang selama ini dioperasikan di Kota Ternate dan sembilan kabupaten/kota lainya.

Langkah yang diambil Biro Umum tersebut sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Malut Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aktivitas Kantor di Sofifi dan Peningkatan Disiplin serta Pemberdayaan Pegawai.

Plt Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Jamaludin Wua menjelaskan, dalam instruksi itu menegaskan tidak ada lagi SKPD melaksanakan kegiatan rapat/pertemuan di Ternate, tapi wajib dilaksanakan di Sofifi. Karena itu, seluruh kendaraan dinas yang masih berada di Ternate segera dipindahkan ke Sofifi. “Sebagai dinas teknis, akan berkonsultasi dengan Satpol PP untuk menarik seluruh aset kendaraan di Ternate, termasuk juga di kabupaten/kota lain yang sengaja dibawa kesana,” tandasnya.

Dikatakan, penertiban terhadap kendaraan dinas ini telah diberikan deadline satu bulan oleh Gubernur. Karena itu, pihaknya memastikan pada pertengahan Oktober nanti semua kendaraan dinas sudah berada di Sofifi. ”Kita sementara fokus penertiban kendaraan dinas di Kota Ternate dulu sesuai arahan Pak Gubernur,” tambahnya. (udy/jfr)

TERNATE- Pembangun infrastruktur di Provinsi Maluku Utara belum dilandasi dengan pengkajian lingkungan. Ini mengemuka dalam focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Malut dan Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia di Home Kaffe, Sabtu (15/9).

Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPRD Malut Rahmi Husen

sebagai pembicara dalam diskusi tersebut. Rahmi mencontoh di Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), sejumlah infrastruktur berupa talud, tembatan, swering dibangun tanpa melakukan pengkajian lingkungan. “Akibatnya berdampak pada perubahan lingkungan, bahkan pada pola hidup kepercayaan masyarakat tempatan terusik,”katanya.

Menurutnya, /mindset/ Pemprov

hasil temuan Bawaslu Malut. Menurut Divisi Pengawasan Bawaslu Malut Masita Nawawi Gani, pemilih ganda yang ditemukan Bawaslu sebanyak 6.399 orang. “6.399 pemilih ganda itu tersebar paling banyak itu di Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Barat dan disusul Halmahera Timur,” katanya.

Karena perbedaan anga tersebut, Masita berjanji akan dikoordinasikan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Saya akan koordinasikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Karena ini laporan mereka. Prinsipnya kita tetap awasi DPT ini hingga sebersih mungkin, “ tukasnya. (tr-01/jfr)

bersama. Menariknya, deklarasi ini juga disediakan dorprice, kurang lebih 260 paket hadiah untuk peserta deklarasi. Tampak ratusan masyarakat ikut serta dalam deklarasi ini. Juga sejumlah pejabat pemprov, hanya saja para pejabat itu berada di radius 200 meter dari area kegiatan.

Gubernur pada kesempatan itu juga mengaku, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi yang sama pada seluruh kabupaten/ kota. “Selama saya masih menjadi Gubernur, akan tetap bersama Pak Jokowi.

S ebab, komitmennya dalam percepatan infrastruktur juga dirasakan sampai di Malut,” katanya. (udy/jfr)

dalam proses pembangunan infrastruktur masih mengedepankan keuntungan dari proyek. “Dengan disahkannya Perda ini kita berharap pembangunan infrastruktur dibangun tanpa mengabaikan efek lingkungannya, “tutupnya.

FGD dengan tema “Peran Legeslatif Dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup di Maluku Utara” itu juga menghadirkan dosen Fakultas Pertanian Unkhair Hidayat Marsabessy. Dalam diskusi yang dipandu Ketua AJI Kota Ternate Mahmud Ici tersebut, Hidayat menyemprot wakil rakyat. Menurutnya, anggota legeslatif masih “fakir” komitmen.

“Isu lingkungan di Malut belum terlalu gencar dibicarakan. Ini

karena kita masih mengedepankan isi dompet dari pada dampak dari lingkungan itu. Sudah begitu, wakil rakyat kita tidak berkomitmen dalam mendorong isu-isu lingkungan, “ucapnya.

Sekadar diketahui, isyarat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pasal 9 telah disebutkan bahwa, “Rencana Zonasi berfungsi sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota”. Sementara sesuai Pedum Rencana Zonasi Prov dan Kab/Kota, RZWP-3-K memiliki berbagai fungsi. (tr-01/jfr)

Dari Diskusi Publik Peringati Hari Jadi Komunitas Jarod Malut

Malut Perlu “Emosi” Politik Kepulauan Semangat mengelola “emosi” politik kepulauan bagi Maluku Utara (Malut) perlu digaungkan. Karena dengan politik kepulauan, marwah dan martabat Malut sebagai salah satu daerah yang pernah berjasa di bangsa Indonesia kembali disegani, baik di kancah politik nasional maupun internasional.

SIAP KAWAL: Presedium Komunitas Jarod dan sejumlah pembicara dan peserta saat foto bersama Basri Amin (keempat dari kiri, duduk) usai diskusi, sabtu (15/9) malam.

Gunawan Tidore, Ternate Setidaknya, itulah benang merah yang dapat ditarik dari diskusi publik dengan tema “Maluku Utara Dalam Pusaran Nasional” yang digagas Komunitas Jalan Roda (Jarod) Malut dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke- 6, di depan Kafe Jarod, Sabtu (15/9) malam.

Hadir sebagai pembicara utama, yakni akademisi dan peneliti berskala regional, Basri Amin. Selain Basri, juga hadir pembicara lainnya, di antaranya Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin, Dosen Hukum Unkhair Abdul Kader Bubu, Kapolres Ternate AKBP Azhari Juanda, Ketua KNPI Kota Ternate Sahroni A. Hirto, Kasubid 1 Direktorat Intelkam Polda Malut Kompol Ibnu

Hajar, dan Perwakilan Pemprov Malut.

Diskusi yang dipandu oleh Abdullah Totona itu mengulas terkait persoalan Kepulauan yang diulas secara mendalam oleh Basri. Dia menegaskan, agar Malut tak lagi dipandang sekadar kepulauan dalam artian demografi, maka perlu galakkan emosi politik kepulauan. “Jangan lagi Malut dijadikan sebagai kepulauan politik, tapi politik kepulauan. Ini yang harus digelorakan,” tegasnya.

Menurutnya, salah satu penyakit di republik ini adalah “digertak” dulu diperhatikan. Karena itu, menurut Basri, isu yang penting didorong dan

diwacanakan yakni isu kepulauan dan isu keamanan. “Kita tidak mungkin diperhitungkan dalam politik nasional tanpa memainkan emosi politik nasional. Salah satu yang perlu dimainkan adalah emosi politik kepulauan,” tandasnya lagi.

“Saya agak condong adalah mungkin perlu ada revisi undang-undang otonomi daerah. Saya rasa keliru jika politik kepulauan diatur dengan pasal-pasal yang ada sekarang. Harus ada revisi yang serius soal politik kepulauan,” imbuh Basri.

Untuk menghimpung kekuatan itu, Basri menyarankan agar adanya

konsolidasi akbar yang melibatkan semua kalangan, yakni kampus, pemerintah daerah, DPRD, dan tokoh pemuda. “Ini perlu konsolidasi. Paling tidak tiga kali dalam sebulan kita bincang-bincang soal isu kepulauan,” paparnya.

Baginya, Pemerintah Pusat belum tuntas mengurus pulau-pulau yang ada di Indonesia. “Kita perlu menegaskan bawah republik ini belum tuntas mengurus pulau-pulaunya, padahal republik ini adalah republik kepulauan. Saya rasa dengan pernyataan begitu kita bisa berdebat di tingkat nasional,” jelas Basri. (tr-01/jfr)

8

SAMBUNGAN ETALASE Malut Post

...BALITA Samb Hal. 1

Sebelum terbakar, KM Fungka lebih dulu melalui perjalanan panjang. Kapal kayu itu bertolak dari Pelabuhan Murhum, Bau Bau, Sulawesi Tenggara menuju Pelabuhan Raha, Kabupaten Muna, Sultra, sejak Kamis (13/9) pukul 10 pagi waktu Indonesia tengah (WITA). Saat berangkat, manifest kapal mencatat ada 87 penumpang dan 10 anak buah kapal (ABK). Namun seperti biasanya transportasi laut massal di Indonesia, sebagian penumpang tak tercatat dalam manifest.

Kapal yang dinakhodai Andi Sulistiyono ini tiba di Raha pukul 3 sore harinya. Di sana, KM Fungka mengangkut empat orang penumpang lagi. Kapal lalu bertolak ke Pelabuhan Banggai Laut (Balut), Sulawesi Tengah sejam kemudian.

Esoknya, kurang lebih empat jam berlayar dari Banggai, Fungka dikabarkan terbakar sekira pukul 12.00 WITA. Lokasi terbakarnya kapal ini berada pada 2° 0’41.67” S - 123° 22”37.66” E atau 4 mil selatan Desa Togong Sagu, Kecamatan Bangkurung, Balut.

Informasi tentang kecelakaan kapal baru beredar luas pada pukul 16.45 WITA melalui sambungan radio Syahbandar Balut.

Jarak lokasi terbakarnya kapal dengan ibukota Balut kurang lebih 50 mil laut. Sementara jarak tempuh antara ibukota dengan titik kecelakaan laut itu mencapai 4 jam. Dalam situasi berombak, apalagi hari yang sudah mulai malam, waktu yang harus dihabiskan untuk mencapai lokasi makin lama lagi.

Tim gabungan yang terdiri atas KP3 Polsek Banggai, Basarnas, Syahbandar, anggota Koramil Banggai, dan Polsek Lobangkurung segera bergerak menuju tempat terbakarnya KM Fungka. Basarnas mengirim dua unit speedboat dan satu unit kapal milik Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) untuk membantu evakuasi korban.

Sebelum tim gabungan tiba, warga Togong Sagu sudah lebih dulu menuju lokasi Fungka.

Warga berhasil mengevakuasi 8 penumpang dalam keadaan meninggal dunia. Belakangan, jumlah korban meninggal bert-

...GPN Samb Hal. 1

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), Dwi Tugas Waluyanto mengatakan, GPN merupakan sistem yang menghubungkan pembayaran nontunai pada semua instrumen perbankan dalam sebuah sistem pembayaran.

“Sebelumnya masing-masing bank bekerja sama dengan Visa atau Master Card, yang menyebabkan sistem pembayaran nontunai antarbank tidak terintegrasi, tapi saat ini disatukan dalam sistem GPN,” ungkapnya.

Dia menuturkan saat ini masyarakat melakukan transaksi menggunakan kartu debit berlogo Master Card atau Visa, sehingga semua fee ketika melakukan transaksi masuk keluar negeri. Namun kini dengan adanya kartu debit yang berlogo GPN, ketika melakukan transaksi nontunai, biaya transaksinya tidak lagi ke luar negeri tapi masuk ke server Indonesia.

Itu tentu menguntungkan bagi In-

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

ambah. Proses evakuasi sendiri berjalan hingga Sabtu (15/9) kemarin. Saat itu, sedikitnya 117 orang ditemukan selamat dengan beragam luka dan trauma.

Sementara korban tewas mencapai 13 orang.

Di antara para korban meninggal terdapat dua balita kembar, Muhammad Irwan dan Muhammad Arsan. Si kembar berusia setahun lebih tersebut merupakan putra Kepala Desa Bahu, Taliabu Selatan, Pulau Taliabu, Landili. Sang ibu tampak syok berat melihat dua buah hatinya berpulang dalam tragedi tersebut. Korban tewas lain warga Taliabu adalah Petugas Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Banggai, Noval Djewed mengaku sebagian penumpang memang tidak tercatat dalam manifest. Misalnya untuk ABK totalnya ternyata ada 12 orang, dimana 2 siswa magang tak tercatat.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Taliabu, Sutomo Teapon menuturkan, hingga siang kemarin (16/9) tercatat sebanyak 139 orang korban ditemukan. ”Ada 126 yang selamat dan 7 orang masih dalam pencarian,” kata Sutomo kepada Malut Post.

Dia menjelaskan, hasil koordinasinya dengan BPBD Banggai berhasil mengidentifikasi 20 penumpang warga Taliabu dan Kepulauan Sula. Termasuk dua balita yang tewas. ”Untuk tujuan Sanana yang teridentifikasi ada 4 orang,” ujarnya. Para penumpang asal Taliabu dan Sanana ini telah dipulangkan ke Taliabu Sabtu kemarin dengan KM Theodora II. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Taliabu Salim Ganiru menuturkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk mempertegas keamanan pelayaran. ”Ini menjadi pelajaran untuk kita,” tegasnya.Sementara Kepala BPBD Kepsul Misbah Wamnebo mengaku belum menerima informasi adanya warga Kepsul yang menjadi korban kecelakaan laut tersebut. ”Nanti kita akan cek dulu untuk pastikan info tersebut,” pungkasnya.

Investigasi KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dipastikan

akan melakukan investigasi atas kecelakaan laut KM Fungka.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono saat dikonfirmasi Malut Post kemarin menuturkan, sudah ada tiga anggota KNKT yang diturunkan ke Banggai untuk menginvestigasi kejadian tersebut.

“Iya, soal kecelakaan laut kapal tersebut sudah kami terima informasinya. Saat ini tiga anggota saya rencana tiba besok (hari ini, red) untuk lakukan investigasi,” ungkapnya.

Rencananya, KNKT akan melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda, ABK, serta penumpang. Mereka akan dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. “Sementara ini kami belum bisa memberikan keterangan apakah itu murni kesalahan ABK atau seperti apa, nanti setelah investigasi baru kita bisa ketahui penyebabnya,” jelasnya.

Menurut Soerjanto, hasil investigasi biasanya baru bisa diketahui setelah dua bulan. “Butuh waktu dua bulan, sebab tahapan penyelidikan ini masih butuh data-data yang kuat,” tandasnya.

Sementara Direktur KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Junaidi menyatakan, penyebab kebakaran masih terus diselidiki. “Kami mengerahkan satu unit kapal KPLP milik UPP Banggai untuk ikut mengevakuasi para penumpang kapal Fungka Permata V yang terbakar tersebut,” ujarnya kepada Jawa Pos. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memerintahkan penyisiran di lokasi kebakaran KM Fungka terus dilakukan untuk menemukan korban.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo telah memerintahkan Direktur KPLP beserta Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Banggai untuk melakukan pengawasan, penyisiran, dan evakuasi para korban. “Direktur KPLP dan Kepala UPP Banggai terus melakukan pengawasan dan penyisiran di lokasi kejadian bila masih ditemukan adanya korban yang belum dievakuasi,” ujar Agus dalam siaran pers, Sabtu (15/9).

Surat persetujuan berlayar (SPB) KM Fungka sendiri dikeluarkan oleh UPP Raha dengan tujuan Pelabuhan Banggai.(ikh/cr-05/ jpc/kai)

donesia. Selain itu, data transaksi nasabah juga akan tersimpan di server Indonesia sehingga untuk sisi keamanan data dan ekonomi terjamin. Selama ini data transaksi nasabah tersimpan di luar negeri.

Suatu saat jika didapat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maka sangat berbahaya.

Dwi juga menghimbau masyarakat, segera menggantikan kartu debit atau kartu kredit mereka, yang masih menggunakan logo Master Card di bank masingmasing. Terkecuali masyarakat yang sering bepergian keluar negeri, harus tetap memiliki kartu debit yang berlogokan Master Card. Karena kartu debit berlogo GPN sementara hanya bisa digunakan didalam negeri. “Kita pertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, jadi masyarakat yang sering keluar negeri silahkan tetap punya kartu debit master card, tapi jika tidak lebih baik gunakan yang berlogo GPN,” tuturnya. Masyarakat boleh menggunakan dua kartu dengan logo yang berbeda.

Dengan menggunakan kartu debit GPN, masyarakat lebih banyak mendapatkan manfaatnya seperti dalam bertransaksi dengan kartu debit tidak harus menggunakan EDC dari penerbit kartu debetnya. Ini menimbulkan ekses, mesin EDC bisa digunakan merchan yang lain. “Dengan GPN juga akan meningkatkan keamanan, karena menggunakan standar internasional. Keamanan nasional melalui kemandirian sistem pembayaran nasional dengan pemrosesan dilakukan di domestik,” jelasnya.

Dia optimis dengan manfaat GPN ini membuat masyarakat lama kelamaan yang menggunakan Master Card akan beralih ke GPN karena EDC yang melayani masyarakat akan terbatas, maka dengan sendirinya masyarakat akan menukar kartu kartunya.

“Ke depan kita gencar melakukan sosialisasi, agar masyarakat luas paham dan lebih mengetahui manfaat GPN,” tambahnya.(mg02/adv/onk)

...NERAKA Samb Hal. 1

Teriakan sang keponakan tak lagi dipedulikan laki-laki berumur 40 tahun itu. “Semua penumpang langsung panik, ada yang keluar lewat pintu tapi ada juga yang sudah lewat jendela, semua sudah kacau saat itu,” kata Lamuna lagi.

Setelah berenang sekitar lima jam, Lamuna akhirnya ditemukan kapal nelayan yang datang untuk menolong. Ketika sudah di atas perahu, laki-laki yang menuju Taliabu untuk ikut panen cengkeh itu, melihat ada seorang bapak yang berenang dengan anak bayi dipundaknya.

“Pak, tolong itu, Pak, ada anakanak. Setelah ditolong, sampai di perahu anak itu langsung muntah-muntah,” tuturnya.

Perjuangan menyelamatkan diri yang dilakukan Lamuna ternyata masih belum seberapa dibanding Laode Saimudin.

Pria yang berencana mengunjungi anaknya di Kabupaten Pulau Taliabu, Provins Maluku Utara ini harus berenang hingga sekitar 14 jam lamanya sejak kejadian sekitar pukul 12.00 WITA. Dia baru ditemukan Tim SAR sekitar pukul 02.00 dini hari. “Saya tidak pikir apa-apa lagi, pokoknya berenang saja, terserah masih bisa sampai ke pantai atau tidak,” kata Laode Saimudin yang masih terbaring lemah di salah satu ruang perawatan RSUD Banggai, Sabtu malam (15/9).

Sejak memilih melompat dari kapal, Saimudin terus berenang. “Saya berenang lagi, sampai kemudian saya rasa ada tali agar-agar, di situ saya mulai yakin kalau pantai sudah dekat,” imbuhnya sambil terus memejamkan mata karena menahan pedihnya hantaman ombak dan air laut yang terpapar langsung di matanya saat berenang.

Meskipun harus bertaruh nyawa, Saimudin akhirnya mampu mencapai bibir pantai

...PUTUSAN Samb Hal. 1 Nanti kita lihat besok (hari ini, red),” ujarnya.

Dia mengaku, jika putusan MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), maka sebagai pelaksana, KPU tetap menindaklanjutinya.

“Kami blum bisa berandai-andai.

Prinsipnya kita akan laksanakan semua putusan MK,” tukasnya.

Menanggapi sidang putusan hari ini, Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK), menghimbau agar seluruh pihak dapat menahan diri terhadap hasil putusan. “Apapun hasilnya, itu sudah menjadi putu-

...PRAM Samb Hal. 1

Padahal, kediaman orang tuanya di Blora hanya berjarak kurang dari 50 meter dari rumah tersebut. Juga, dia kerap bermain di sekitar rumah itu. “Yang saya tahu, dulu rumah itu tak berpenghuni,” kata Mega.

Butuh bertahun-tahun berselang bagi keduanya untuk tahu bahwa rumah tersebut rumah keluarga Pramoedya Ananta Toer. Sastrawan besar Indonesia yang telah membawa Blora, sebuah kota kecil nan sepi di Jawa Tengah, dalam percakapan dunia. Di antaranya lewat Cerita dari Blora. “Saat kuliah di Semarang, seorang teman dari jurusan sastra heran karena saya tak kenal Pram. Akhirnya, saat libur kuliah, saya tanya orang tua di mana rumah Pram dan mereka menunjuk rumah di sebelah SDN Jetis itu,” kata Mega.

Dari 850-an ribu warga Blora, tak sedikit yang seperti Gunawan dan Mega. Tak sadar atau tak tahu bahwa kabupaten mereka pernah melahirkan sastrawan yang dianggap banyak pihak pantas memenangi Nobel Sastra.

Untuk itulah, antara lain, Pemerintah Kabupaten Blora mengadakan Festival Cerita dari Blora pada 12-15 September lalu.

Selain tentu mengenalkan Blora dengan segala potensi yang ada.

Termasuk, menjadi kota sastra.

Menurut Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Blora Kunto Aji, tema festival yang mengangkat seni tradisi itu diambil dari catatan Cerita

...JOKOWI Samb Hal. 1 Hingga dua minggu terakhir, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiago Uno (Prabowo-Sandi) tertinggal jauh dari pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf ).

Hasil poling yang sempat tertunda satu pekan tersebut, dan hingga pukul 00.24 WIT tadi malam pasangan Jokowi-Ma’ruf

Desa Togong Sagu, Kecamatan Bangkurung. Namun naas, pantai yang ditemukannya justru berada jauh dari perkampungan warga.

Di tengah lautan, kakinya tersandung karang, dia berpikir sudah mendekati pantai, ternyata hanya reef. “Saya sampai di pantai, tapi bukan di perkampungan, cuma rawarawa (hutan bakau) saja,” kata dia lagi.

Mendapati pantai yang hanya ditumbuhi tanaman bakau ini, Saimudin terus berjalan menyusuri pantai untuk mencari perkampungan warga dan tempat berlindung. “Saya jalan terus, sampai di tebing-tebing begitu, di situ saya berteduh, tidak lama saya lihat ada cahaya lampu, saya kira mobil atau motor padahal tim SAR, saya terus teriak-teriak baru mereka jemput saya pakai //speed//,” kisahnya kepada Luwuk Post (INN Group).

Mirisnya, penumpang KM Fungka tidak sempat gunakan jaket penolong karena posisi jaket terkunci dalam lemari penyimpanan. Sementara tempat penyimpanan sendiri dekat dengan ruang mesin.

Kapten KM Fungka Permata V Andi Sulistiyono mengaku bahwa api bersumber dari ruang mesin kapal yang dinakhodainya itu. “Dari ruang mesin, pembungkus knalpot mesin yang mungkin karena terlalu panas akhirnya terbakar,” ungkapnya di kantor Mapolsek Banggai.

Menurut Andi, api bergerak terlalu cepat sehingga menyebar sampai mencapai tangki bahan bakar dan cadangan bahan bakar yang tersedia di ruang mesin itu. “Belum sempat dipadamkan, api sudah terlanjur membesar,” singkat dia.

Andi Sulistiyono bersama sejumlah ABK dan penumpang kapal dievakuasi di Desa Togong Sagu. Dia mendapat kabar dari warga yang ikut dalam

proses evakuasi bahwa bangkai KM Fungka Permata V sudah tenggelam ke dasar laut hanya dalam waktu sekitar tiga jam pasca terjadinya peristiwa awal.

Daerah insiden yang tanpa jaringan seluler membuat publik lama mengetahui adanya kejadian naas tersebut. Para penumpang pertama kali justru ditolong oleh masyarakat Desa Togong Sagu, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut. Desa ini berjarak 4 mil dari lokasi kejadian.

Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banggai Laut, Andres Yakobus yang disambangi di sekitar pelabuhan Banggai usai lakukan evakuasi menuturkan, sebelum tim gabungan turun ke lokasi kejadian, peristiwa ini pertama kali diketahui Dinas Perhubungan. Kemudian dikabarkan kepada pihak-pihak terkait.

Tim gabungan yang dipimpin langsung Perwira penghubung Dandim 1308 Luwuk Banggai, Jufri Halimu menuturkan bahwa jumlah penumpang yang hilang tersebut masih ada kemungkinan akan bertambah.

Karena berdasarkan laporan warga yang diterima tim gabungan, salah satu anggota keluarga mereka juga termasuk penumpang kapal, namun tidak ada dalam daftar nama penumpang baik yang selamat, yang meninggal, maupun yang hilang.

“Perkiraan kita masih sekitar dua puluh orang lagi yang masih hilang, dan upaya pencarian tetap dilaksanakan,” katanya seusai proses evakuasi pada Sabtu pagi.

Hingga berita ini diturunkan, 7 orang dikabarkan masih hilang. Total yang meninggal telah berjumlah 13 orang, sisanya masih mendapat perawatan di RSUD Banggai. Ada juga yang telah kembali ke rumah kerabat yang mayoritas berada di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai.(lwk/kai)

san pengadilan tertinggi. Semua pihak harus menghargai dan menerima putusan tersebut,” terang Gubernur kepada wartawan saat ditemui di sela deklarasi tim pemenang Jokowi-Maruf, di lapangan Salero, Minggu (16/9).

AGK yang juga calon Gubernur petahana ini mengaku siap menerima putusan MK. Jika gugatannya ditolak maka dirinya akan konsentrasi menghabiskan sisa masa jabatan yang kurang lebih sisa 7 bulan lagi.

Sebaliknya, jika MK menerima gugatannya, maka pihaknya siap menindaklanjuti hasil putusan tersebut. “Saya belum berandaiandai. Tapi dari fakta sidang semua masyarakat sudah bisa

lihat dan saksikan, tentu bisa berkesimpulan bagimana putusan MK nanti. Sebab, MK tidak mungkin memutuskan di luar temuan selama masa sidang,” terangnya.

Dia juga menjamin bahwa seluruh simpatisan dan pendukungnya tidak akan mengambil sikap protes, bahkan sampai membuat kekacauan. “Masyarakat merasa aman dan damai itu jauh lebih penting dari seluruhnya.

Karena itu, harus ada komitmen, apapun putusannya masyarakat harus tetap aman, saya berharap ini juga terjadi pada pendukung dan simpatisan pendukung kandidat lain,” pintanya. (tr-01/udy/jfr)

dari Blora. “Sehingga semakin menguatkan Pram untuk dikenal di Blora,” kata Aji. Pram lahir di Blora pada 6 Februari 1925 dan meninggal dalam usia 81 tahun di Jakarta pada 30 April 2006. Sepanjang hidupnya, sastrawan yang pernah menjadi tahanan politik di Pulau Buru itu menghasilkan sekitar 50 karya. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa.

Tetralogi Buru dianggap sebagai mahakarya Pram. Namun, Cerita dari Blora, kumpulan cerita setebal 324 halaman, bisa dibilang salah satu karyanya yang paling mempertautkan pencipta tokoh Minke dan Nyai Ontosoroh dalam Bumi Manusia itu dengan tanah kelahiran.

Ironisnya, itu tadi, banyak warga Blora yang justru asing dengan Pram. Iis Purwanti, warga Jetis lainnya, juga tidak kenal Pram sebagai sastrawan. “Pram yang saya tahu itu kakaknya Pak Soes.”

Soes yang dimaksud adalah Soesilo Toer, salah satu adik Pram, yang kini menempati rumah di Jalan Sumbawa Nomor 40 tersebut. Sejak ditempati doktor lulusan Rusia itu, rumah Pram tak pernah sepi dari tamu.

Termasuk dari luar negeri.

Di sana, ada Perpustakaan Pataba yang didirikan untuk mengenang Pram. Pataba kepanjangan dari Pramoedya Ananta Toer Anak Semua Bangsa. Anak Semua Bangsa adalah novel yang merupakan bagian dari Tetralogi Buru. “Rumah masa kecil Pram akan direvitalisasi dan dijadikan rumah sastra,” ujar Aji.

Bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tentunya keluarga Pram, rumah sastra itu nanti diramaikan beragam event. Mulai tingkat lokal, nasional, bahkan dunia. Aji menambahkan, Pemkab Blora juga akan semakin berusaha membumikan Pram di Blora melalui dunia pendidikan.

“Beserta guru bahasa dan praktisi akan memasukkan dalam muatan lokal tentang penguatan sastra. Salah satunya (karya, Red) sastra Pram,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan ide penamaan Jalan Pramoedya Ananta Toer untuk jalan di mana rumah Pram berada, Aji mengakui belum terealisasi. “Karena untuk penamaan jalan itu perlu kajian terlebih dahulu,” katanya.

Soesilo Toer mengapresiasi pelaksanaan festival dengan ide dari karya sang kakak itu.

Apalagi, semua agenda berjalan lancar meski disiapkan dalam waktu singkat. Hanya, dia agak kecewa karena ketika menjadi pemateri bedah buku Cerita dari Blora, para peserta lebih banyak bertanya tentang hal-hal yang tak terkait dengan buku tersebut. Padahal, Soes sudah menyiapkan diri selama dua pekan. “Tapi, malah belum sempat membahas buku secara mendalam,” ujarnya.

Itu, barangkali, memperlihatkan tingginya minat terhadap Pram. Juga, mungkin kesadaran warga setempat terhadap sastrawan legendaris tersebut.

Jadi, mudah-mudahan kelak tak ada lagi yang butuh bertahun-tahun untuk mengenal siapa itu Pram. Atau, menyebut Pram semata sebagai “kakaknya Pak Soes”.(jpc/kai)

meraih sebanyak 7.236 suara atau 84,04 persen, sementara pasangan Prabowo-Sandi baru meraih 1.374 vote atau 15,96 persen.

Ini berbeda dengan hasil polling sebelumnya, dimana JokowiMa’ruf meraih 956 vote atau 54,04 persen, sementara PrabowoSandi 45,95 persen atau 813 vote.

Dipastikan, keduanya masih terus bersaing hingga akhir Pilpres.

Polling ini terus dibuka. Karena itu, pastikan Anda berpartisipasi

di dalamnya. Caranya mudah, cukup dengan masuk ke website malutpost.co.id, lalu klik kolom vote di pojok kanan. Masukkan nama dan email untuk dapat berpartisipasi (nama dan email 100 persen bersifat rahasia).

Ingat, satu alamat email hanya dapat digunakan untuk satu kali voting. Progres polling dan ulasan akan terus ditampilkan di tiap edisi Senin Malut Post. Selamat berpartisipasi!(*)

HUKUM & KRIMINAL SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Malut Post

9

Korupsi di Kepsul Disorot Mabes Polri Polda Bakal Serahkan Beberapa Kasus ke Bareskrim Editor : Irman Saleh Peliput : Ramlan Harun

TERNATE – Maraknya dugaan penyalahgunaan APBD di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) mengundang perhatian Mabes Polri. Lihat saja, tim yang diutus Bareskrim Mabes Polri ke Polda Malut untuk melakukan supervisi, justru hanya fokus pada kasus dugaan korupsi di Kepsul.

Sabtu (15/9) pekan lalu, tim Mabes Polri yang dipimpin Kombes (Pol) Kismanto Eko Saputro banyak mengevaluasi proses hukum kasus dugaan korupsi anggaran reklamasi di FatceiFagudu, Kepsul. Pasalnya, proyek yang dianggarkan Rp 28 miliar ini merugikan negara Rp 6 miliar. Uang sebesar itu diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk beberapa pejabat di Kepsul.

Mereka yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Pulau Taliabu Rukmini Ipa, mantan Kepala Dinas PU Kepsul Ikram, kontraktor dari PT Citra Mulia Budi Luhur

Muhammad Ali dan Soleman Boamona dari Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Supervisi yang kami lakukan di Polda Malut ini akan kami laporkan secara berjenjang mulai dari Kabareskrim, Kapolri hingga ke Presiden,” kata Ketua Tim Supervisi Bareskrim Polri, Kombes (Pol) Kismanto Eko Saputro.

Menurutnya, selain kasus FaiceiFagudu yang sementara diproses, Polda sudah mengutus tuntas enam kasus lainnya dan sudah diserahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke Pengadilan.

“Masalah Dana Desa juga kami seriusi, karena hal ini menjadi perhatian Presiden dan Kapolri. Pemerintah pusat telah menganggarkan melalui Dana Desa untuk pembangunan, jadi kalau ada yang korupsi, maka harus ditindak,” ujar Kombes Kismanto.

Menurutnya, ia diberi pesan Kabareskrim agar mengingatkan kepada penyidik Reskrimsus Polda agar bersikap transparan dan profesional dalam penegakan hukum, sehingga polisi mendapat kepercayaan dari masyarakat. “Jangan pernah takur mengusut korupsi, meski ada orang besar yang berada di belakang kasus itu. Sepanjang proses hukum sesuai prosedur, tidak masalah. Masyarakat juga harus mendukung penuh pemberantasan korupsi,” harapnya. Wadir Reskrimsus

Polda, AKBP Dedy Kurnia Tri menambahkan, kemungkinan ada beberapa kasus dugaan korupsi yang sementara ditangani Polda Malut akan diambil alih Mabes Polri. “Kalau ada pejabat yang mengintervensi penyidik, maka penyidik akan serahkan ke Mabes Polri untuk mengusutnya,” katanya tanpa mengungkapkan kasus apa saja yang kemungkinan akan diserahkan ke Mabes Polri. Sekadar diketahui, untuk kasus reklamasi Fatcei-Fagudu, belum lama ini penyidik Reskrimsus Polda menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi anggaran reklamasi dan jalan Desa Fatce-Gagudu, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) senilai Rp 28 miliar. Mereka adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Pulau Taliabu Rukmini Ipa, mantan Kepala Dinas PU Kepsul Ikram, kontraktor dari PT Citra Mulia Budi Luhur Muhammad Ali dan Soleman Boamona dari Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dari empat tersangka ini, berkas tersangka Ikram dan Rukmini sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) atau P21. Sedangkan berkas dua tersangka lain belum lengkap dan dikembalikan (P19) ke penyidik untuk dilengkapi. Bahkan, dalam waktu cepat penyidik akan melengkapi berkas dua tersangka tersebut

KORUPSI: Suasana konferensi pers usai sepervisi di Mapolda Malut

untuk diserahkan kembali ke Kejati.

Sementara untuk informasi, kasus dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2015 lalu. Proyek ini diduga bermasalah sehingga dilaporkan ke Polda dan akhirnya diusut. Kasus ini proses secara hukum melalui laporan nomor: LP/17/V/2017/MALUT/SPKT pada

tanggal 30 Mei 2017. Proyek senilai Rp 28 miliar itu dikerjakan PT. Citra Mulia Budi Luhur yang mengajukan addendum sebanyak tiga kali.

Namun dalam proses pekerjaan terdapat pengurangan volume yang berujung pada tindak pidana korupsi. (tr-04/lex)

DAMAI: Aparat dan masyarakat menggelar deklarasi sukseskan pileg dan pilpres 2019 di landmark Ternate, kemarin (16/9)

Kapolres Ajak Masyarakat Terlibat SEMENTARA ITU SP3 Kasus Genset Dibatalkan TERNATE – Rencana Polda Malut menghentikan penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan Genset melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Malut, batal. Hal itu bisa terjadi karena penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda telah menemukan bukti baru (novum) kasus dugaan korupsi anggaran miliaran rupiah itu.

Wadir Reskrimsus Polda, AKBP Dedy Kurnia Tri mengatakan, bukti baru dalam kasus pengadaan mesin Genset itu ditemukan dalam gelar perkara yang telah dilakukan Agustus 2018. “Jadi untuk kasus itu ada perbedaan pendapat dan BPK menyampaikan tidak bisa menghitung kerugian negara karena penyidik tidak bisa menimbulkan satu data untuk menghitung kerugian negara, namun dari hasil gelar yang saya pimpin, kita masih bisa menemukan novum baru jadi kasus itu saya tegaskan belum ada SP3,”terangnya.

Dalam waktu dekat penyidik memintai keterangan ahli kelistrikan, karena, dalam satu hal yang menyangkut kelistrikan pastinya terdapat beberapa item, salah satunya kualitas dari barang tersebut. jika telah menemukan keterangan ahli itu, maka selanjutnya penyidik menyerahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kerugian negaranya. “Kalau memang produk yang dibeli itu tidak sesuai spek, maka akan kami lanjutkan, yang pasti kami masih menunggu ahli saja,”tegasnya. (tr-04/lex)

TERNATE – Kapolres Ternate, AKBP Azhari Juanda mengajak masyarakat untuk menjaga pesta demokrasi agar selalu sejuk. Tanpa dukungan masyarakat, hajatan politik di negara ini tidak sukses, meskipun dikawal ketat aparat keamanan.

Pihaknya telah menyiapkan pengamanan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden

(Pilpres). “Namanya juga pesta, maka kita bersenang-senang, bukan kita membuat kekacauan. Kita harus belajar dari Pilkada kemarin yang sukses. Kesuksesan ini bukan karena aparat, bukan karena penyelenggara, tetapi karena kita semua. Makanya, kita harus ciptakan kesejukan dalam pesta demokrasi yang akan kita hadapi nanti,” harap Kapolres.

Ia menyampaikan bahwa dalam menghadapi Pileg dan Pilpres pihaknya menyiapkan kekuatan semaksimal mungkin, baik personel maupun peralatan yang dimiliki. Pihaknya juga meminta TNI untuk memback up jika ada hal-hal yang terjadi peningkatan gangguan keamanan.

“Untuk titik-titik pengamanan itu tidak jauh beda dengan Pilkada ke-

Nasabah Adira Dipolisikan TERNATE - Samuel Ano, yang merupakan nasabah dari PT Adira Dinamika Multi Finance dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Malut.

Samuel dilaporkan oleh Ary Wiguna yang tidak lain adalah Kepala cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Sabtu (15/9) akhir pekan kemarin.

Rahim Yasin, selaku Penasehat Hukum (PH) PT Adira mengatakan, laporan yang layangkan kliennya itu akibat dari pernyataan Samuel yang mengatakan PT Adira telah melakukan penipuan dan penggelapan. Bahkan, Samuel menuduh PT Adira tidak melayaninya dengan baik pada saat Samuel melakukan pembayaran angsuran. Tak hanya itu, Samuel juga menuduh PT Adira tidak memberitahukan saat penarikan mobil dan Samuel juga mengaku tidak menunggak atau wanprestasi bahkan selalu tepat melakukan pembayaran.

“Kalimat ini yang selalu diulangi Samuel di pemberitaan media massa. Yang dikatakan oleh Samuel atau terlapor itu bohong karena tidak sesuai kenyataan. Jadi yang dikatakan terlapor ini merupakan fitnah dan tipu muslihat,” kata Rahim,

kepada Malut Post, usai memasukan laporan ke polisi.

Rahim menjelaskan, terlapor yang merupakan nasabah PT Adira itu diberikan fasilitas pembiayaan, terlapor juga diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulan.

Rahim menambahkan, perjanjian yang dibuat antara pelapor dan terlapor adalah perjanjian Fidusia dimana perjanjian tersebut atas dasar kepercayaan antara pelapor dan terlapor.

Akibat keterlambatan atau kukan wanprestasi yang dilakukan oleh terlapor yang tidakk mau membayar angsuran maka pelapor mengalami atau menil dan derita kerugian materil na itu, immateril. Oleh karena or itu, atas perbuatan terlapor an hal pelapor berkesimpulan buatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat n oleh dipertanggung jawabkan terlapor. buatan “Menurut kami, perbuatan enuhi terlapor itu telah memenuhi sal 311 ketentuan Pasal 310, Pasal dan Pasal 335 Jo 55 KUHP. Sehingga kami memintaa agar pihak kepolisian Polda Malut aporan dapat menindaklanjuti laporan cr-04/ kami,” pungkas Rahim. (cr-04/ lex)

Kalimat ini yang selalu diulangi Samuel di pemberitaan media massa. Yang dikatakan oleh Samuel atau terlapor itu bohong karena tidak sesuai kenyataan. Jadi yang dikatakan terlapor ini merupakan fitnah dan tipu muslihat Rahim Yasin Penasehat Hukum

marin. Hanya saja, akan lebih diketatkan pada pengamanan TPS-TPS. Kita akan turunkan personel sebanyak 315 personel untuk mengamankan di Ternate ,”ucapnya.

Terkait dengan hastag pendukung dua pasangan Presiden 2019, Kapolres meminta masyarakat di Ternate untuk cerdas menyikapinya, bukan malah terprovokasi. (tr-04/lex)

Kejati Usut APBD Halteng TERNATE - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) tahun 2014 sebesar Rp 1,7 miliar diduga bermasalah. Masalah ini sudah sampai ke telinga Kejaksaan Tinggi (Kejati).

“Mengenai APBD Halteng itu memang benar. APBD Halteng ini masih dilakukan penyelidikan di Pidsus,” jelas Kasi Penkum Kejati, Apris Risman Ligua.

Ap r i s m e n j e l a s k a n , A P B D Halteng tahun 2014 itu diduga terjadi penyimpangan atau disalahgunakan. Ia mengaku, sejauh ini, Kejati melalui bidang Pidsus telah memanggil beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk dimintai keterangan.

Apris menyebutkan, dari 3 orang yang dipanggil, hingga kini baru dua orang dari Pemkab Halteng yang memenuhi panggilan permintaan keterangan dari tim penyelidik Kejati.

“Nanti pada tahap penyidikan baru kami sampaikan siapa-siapa saja yang dipanggil, karena sekarang masih penyelidikan awal di Pidsus,” pungkasnya. (cr-04/lex)

10

Malut Post

LOKAL SPORT

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Persiter Jumpa Saudaranya Hasil Drawing Liga 3 Babak Regional POSE bersama atlet petanque Unkhair

Unkhair Ikutkan 5 Atlet Petanque di Kejurnas TERNATE- Sebanyak lima atlet Petanque akan diboyong Aceh untuk mengikuti Kejuaraan Nasional antar perguruan tinggi di seluruh

indonesia yang memperebutkan Piala Menpora 2018, Baca: UNKHAIR... Hal 11

SSB Emalamo Tak Diperhatikan Dispora Sula TERNATE- Sekolah sepakbola (SSB) Emalamo United Sula mengeluh terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Kabuapten Sula, RAHMAT Gailea

Baca: EMALAMO... Hal 11

TERNATE - PSSI telah menyelenggarakan drawing Liga 3 babak regional di Hotel Novotel, Jakarta Utara, akhir pekan kemarin. Adapun, Liga 3 babak regional akan dimulai pada 24 September hingga 1 November mendatang. Hasil drawing ini, Persiter akhirnya berjumpa den-

gan saudaranya Maluku, yakni Ambon United.Sebelumnya, Proses drawing dipimpin oleh Direktur Keanggotaan PSSI, Dessy Arfianto, dan dihadiri Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria. “Kompetisi Liga 3 merupakan yang tertinggi di level amatir, karena nantinya

akan ada enam klub yang lolos ke Liga 2 2019. PSSI sangat mengapresiasi para Asprov yang telah menggulirkan Liga 3 di level provinsi,� ujar Tisha, dikutip dari bolanet.com, malam tadi.

Baca: PERSITER... Hal 11

Dikbud Malut Taklukkan KoMPRess TERNATE-Laga persahabatan antara Komunitas Wartawan Sofifi (koMPRess) dan Dikbud Malut di lapangan futsal berakhir memuaskan.

Dikbud FC dibawah kepemimpinan Rustam P. Mahlin yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMA di Dikbud Malut, tidak tanggung-tanggung menurunkan skuat andalan mereka dan berhasil meraih hasil positif dengan skor akhir 10-9.Laga persahabatan yang berlangsung sangit di lapangan futsal Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan tersebut, Baca: DIKBUD... Hal 11

FRIENDLY MATCH : Foto bersama tim KoMPRess bersama tim Dikbud Malut

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

...PERSITER Samb Hal. 10 Sebanyak 68 tim akan mengikuti babak regional. Mereka berasal dari hampir seluruh perwakilan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI di seluruh Indonesia. Pada babak ini sistem yang digunakan yakni kandang dan tandang.

Para pemenang nantinya akan lolos ke babak nasional pendahuluan dua sebelum berlanjut ke putaran nasional.“Hasil undian ada beberapa laga derby satu tim se provinsi akan tersaji di babak regional.

Setelah lolos dari putaran provinsi setiap tim minimal bermain 12 kali, sekarang tim yang lolos ke putaran regional bertanding dengan format kandang-tandang dua leg,” kata Tisha.

“Pemenang di putaran regional ini akan lolos ke babak pendahuluan untuk menuju putaran nasional. Setelah itu masuk 32 besar, kemudian dipecah ke dalam delapan grup dan juara grup lolos ke delapan besar. Dari delapan besar juara grup langsung bertemu di final,” tambahnya.Pertandingan pembuka babak regional terjadi di regional Jawa, yakni antara Persikab Kabupaten Bandung versus Bintang Timur dan Persikota Tangerang melawan Maung Anom Bandung. Mereka akan melakoni laga pertama pada 24 September, dan leg kedua pada sepekan kemudian.

Setiap tim dari masing-masing Asprov yang ikut babak regional mempunyai jatah yang berbeda-beda, karena tergantung dari jumlah peserta Liga 3 tingkat provinsi masing-masing. Dalam hal ini, Asprov Jawa

...DIKBUD Samb Hal. 10 koMPRess FC harus menerima kekalahan dengan skor tipis yang masing-masing dicetak oleh Rusdi Abdurahman, Chairil, Bradex, Samaun, Muntaha dan Hasim.

Namun, 9 gol yang dicetak Rusdi cs tersebut belum bisa membungkap tim Dikbud Malut, di akhir laga. Serangan demi serangan yang dibangun skuat koMPRess melalui tendangan Chairil dkk, masih bisa ditepis oleh penjaga gawang berkepala polontos, Rutam P.Malin.Chairil, wartawan Posko Malut mengatakan, laga persahabatan tersebut bukan hanya menjadi simbol sebagai mitra, namun ini menjadi satu ajang untuk menjalin silaturahmi antara Dikbud Malut dengan koMPRess yang aktivitas peliputannya berada di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut).

Chairil juga menambahkan, meskipun dalam laga ini, skuat koMPRess masih belum meraih hasil maksimal, namun permainan ini bukanlah mencari Menang atau kalah.

“Kita tidak mencari kala atau menang,

...UNKHAIR Samb Hal. 10 di Universitas Kuala Aceh 17 September mendatang.Atlet petanque yang merupakan mahasiswa unkhair itu mengikuti 11 kelas, yakni shooting men, shooting women, single men, single women, double men, double women, double mixed, triple mixed Men (2 mes - 1 women), triple mixed (2 womens-1 men), triple women’s. Kejurnas ke III petangque antara perguruan tinggi merupakan program PB FOPI. Kepala Pelatih, Asrul Dedy Ali Hasan menjelaskan, 5 atlet tersebut akan diberi target untuk bisa menjuarai Kejurnas tersebut. Menurutnya, mereka yang dibawah itu yakni, Burhan Ibrahim, Ciciyanti Ishak, Sukmawati Assagaf, Iriyanti Astuti Umasugi dan Indrasyah Ismail. “Kalau juara akan wakili Indonesia ke Asian University Game di

...EMALAMO Samb Hal. 10 pasalnya sudah tiga tahun wadah lahirnya embrio pesepakbola di Sula ini tidak mendapat perhatian dari Dispora. Kepala pelatih, Rahmat Gailea mengatakan selama berdirinya SSB pada tahun 2014 dan aktif kembali 2016 hingga 2018 ini, belum ada suntikan dana dari pemerintah daerah dan Dispora Sula. Ia mengaku heran dengan kondisi tersebut. Menurutnya, Dispora tidak tahu tugasnya sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan kelorahragaan. Apalagi, SSB ini merupakan wadah yang memprioritaskan pemain usia dini.

“Sejauh ini saat kita mengikuti event, tidak ada dana yang diberikan untuk kita.

SAMBUNGAN Timur menyumbang peserta paling banyak di babak dengan 11 klub.

Regulasi pemain juga diatur dengan memasang pemain usia di bawah 23 tahun, plus maksimal ada tiga pemain senior, sehingga membuat persaingan lebih merata.

Pada babak regional, bila skor sama alias produktivitas gol sama, maka akan langsung diadakan adu penalti.

Sementara itu, Sekum Asprov PSSI Maluku Utara, Bahrun Abubakar mengatakan, berjumpanya Persiter dengan Ambon United tersebut merupakan hasil undian.

Menurutnya, babak Liga 3 Regional tersebut menggunakan home and away. Karen itu, Laskar Kie Raha akan lebih dulu bertandang ke markas Ambon United pada tangal 6 Oktober mendatang. Kemudian, pada leg kedua tanggal 20 Oktober giliran pasukan hijau kuning, -julukan lain Persiter, akan menjamu Ambon United di Stadion angker Gelora Kie Raha Ternate.“Sesuai hasil drawing Persiter dipastikan bertemu dengan Ambon United. Kita berharap ini adalah kesempatan baik untuk bertemu tim yang sama-sama dari timur. Semoga Perster punya kesiapan bagus dan bisa tampil maksimal nanti,” kata Bahrun, kemarin.

Bahrun menambahkan, selain fokus pada Liga 3, Asprov PSSI Berharap kepada semua klub anggota agar segera melakukan pendaftaran sebagai peserta Piala Soeratin 2018. Sejauh ini, menurut Bahrun belum ada satu klub pun yang menyampaikan kesedian.

“Kita berharap agar secepatnya ada klub yang mendaftar, agar kami bisa menyusun jadwal dan proposal untuk segera diajukan ke PSSI nanti,” tutupnya. (net/yun) karena dalam setiap pertandingan yang kala akan jadi abu dan menang akan jadi arang. Artinya tidak mendapat apa-apa tetapi yang kita cari hanyalah silaturahmi terus terbangun,” ucapnya.

Sementra itu ketua koMPRess, Rusdi Abdurahman mengatakan, laga persahabatan antara Dikbud Malut ini bukan merupakan kali pertama untuk koMPRess.

Karena ini merupakan agenda rutin koMPRess di setiap akhir pekan. “Ini sudah jadi agenda rutin kami setiap hari Sabtu, dan ini merupakan laga ke-3 setelah berhasil mengalahkan dua tim lainnya,” ucapnya.

Udi, -sapaan akrabnya- juga mengaku, setelah melakukan laga persekatan dengan Dikbud Malut, agenda selanjutnya koMPRess masih akan menjamu beberapa SKPD lainya. “koMPRess ini tim yang diincar meskipun hanya laga silaturahmi,” tuturnya sembari tersenyum. Rustam P.Mahlin dalam kesempatan tersebut mengaku puas dengan skor akhir yang diperoleh dalam laga persekatan antara koMPRess dengan Dikbud Malut. “Kita sudah yakin dari awal pasti raih hasil maksimal, dan keyakinan itu akhirnya terjawab,” pungkasnya. (udy) Myanmar bulan Desember 2018 mendatang.

Itu sudah agenda PB FOPI pusat, kami optimis anak-anak bisa maksimal. Yang lebih saya andalkan adalah di kelas shooting putri dan double putra,” ungkapnya.

Asrul mengatakan, ia punya motivasi tinggi dan keyakinan yang kuat bisa meraih hasil baik. Sebab, pada tahun 2016 atlet binaannya mampu menampilkan yang terbaik di sejumlah event nasional. Seperti di Asian University Game di Singapura tahun 2016 lalu, Unkhair diwakili oleh Dahliyana M Napi dan mendapat medali perunggu di kelas Triple Putri wakili indonesia.

“Itu menjadi modal atlet dan motivasi atlet yang lain untuk bisa meraih hasil yang baik di event nasional antara perguruan tinggi ini, “ katanya. Lanjutnya, dia meminta dukungan masyarakat Maluku Utara dan khususnya kampus Unkhair agar tim Unkhair ini bisa mencapai hasil yang baik. (mg-04/yun) Padahal untuk SSB yang ada di kabupaten Sula hanya satu SSB, mereka tidak mampu membina. Lebih miris lagi, Lapangan SSB juga berdekatan dengan kantor Dispora, tapi tak pernah dikunjungi maupun adanya pengontrolan, “ katanya. Dia mengakui, akibat tidak ada bantuan dari pemerintah daerah dan Dispora Sula, prestasi pemain SSB Emalamo pun menurun. Ia mengatakan, pada tahun 2016 SSB SSB Emalamo aktifkan kembali dan itu tanpa bantuan pemerintah daerah dan Dispora. Ia mengaku, pembiayaannya menggunakan uang pribadi, namun prestasi sepakbola sangat baik dengan menjuarai beberapa event di Kota Ternate.

“Namun karena ada kendala, kita tidak punya dana untuk membeli perlengkapan latihan serta uang pembinaan latihan maka, prestasi kita sangat menurun,” ujarnya. (mg-04/yun)

...KORUP Samb Hal. 1 Menurut ICW, pada 2016 ada 217 ASN yang terjerat korupsi. Angka ini membengkak menjadi 456 pada 2017. Mereka tersebar di pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. ICW mengidentifikasi, kasus korupsi antara PNS Pemda paling banyak terjadi dalam dua kasus.

Pertama, kasus Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan Pengelolaan Izin Usaha.

Layaknya pelaku korupsi, para ASN ini kemudian menjalani hukuman sesuai vonis hakim.

Ada pula kerugian negara yang harus mereka kembalikan.

Tapi ternyata tak cukup sampai di situ hukuman untuk para eks pesakitan. Sejak 2014, tepatnya setelah Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN disahkan, semua ASN yang pernah dinyatakan bersalah dalam kasus tipikor sesuai putusan yang telah inkrah wajib hukumnya diberhentikan tidak dengan hormat.

Berbeda dengan sanksi kepegawaian untuk pidana umum lainnya, ASN terjerat tipikor tidak mengenal batas minimal masa hukuman.

Dalam undang-undang maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tak menyebutkan masa tahanan minimal untuk pelaku kejahatan jabatan.

Korupsi bagi seorang ASN termasuk dalam kejahatan jabatan, sebab terkait dengan penggunaan kewenangan seseorang yang memungkinkannya mengambil untuk dari uang rakyat.

Pemecatan juga tentu saja diikuti dengan penghentian gaji. Ekstremnya lagi, regulasi juga membuka peluang ASN eks terpidana yang masih saja menikmati gaji dari negara harus mengembalikan semua fasilitas dan gaji yang ia nikmati usai putusan inkrah. Luar biasa! Bisa jadi ambang kebangkrutan massal.

Sudah cukupkah sampai di situ? Ternyata tidak. Undang-undang pemecatan juga berlaku surut. Artinya, pelaku kejahatan korupsi sebelum tahun 2014 pun ikut kena imbasnya.

Mengapa begitu? Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kemenpan-RB Bambang Dayanto Sumarsono menuturkan, jauh sebelum UU 5/2014 ada, penegakan aturan untuk ASN sudah diatur dalam UU 17/1961 tentang Perubahan atas UU 21/1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan PNS dan UU 43/1999 tentang Perubahan atas UU 8/1974 tentang PokokPokok Kepegawaian. Itu berarti, keharusan memberhentikan ASN pelaku korupsi tidak dengan hormat sudah ada sejak dulu.

Pada 8 Maret 2016, Menpan-RB telah mengeluarkan edaran Nomor B/1219/M. PANRB/03/2016 tentang Dukungan dalam Penegakan Hukum bagi ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pelanggaran Pidana Lainnya. Tak lama kemudian, BKN juga mengeluarkan surat bernomor K.2630/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal Permintaan untuk Mematuhi UU 5/2014.

Nyatanya, semua perintah perundangundangan itu tak dijalankan para kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang berwenang melakukan pemecatan.

Hingga September 2018 ini, ada 2.357 eks terpidana maupun yang masih menjalani hukuman penjara yang tercatat aktif sebagai PNS. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo lantas mengeluarkan edaran untuk para kepala daerah agar segera memecat para birokrat korup.

Edaran nomor 180/6867/SJ itu memerintahkan pelaku extra ordinary crime diberi efek jera berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Edaran ini disusul penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) Mendagri, MenpanRB, dan Kepala BKN terkait penegakan hukum untuk para eks napi korupsi.

Tegas Pecat Di Maluku Utara, BKN menyebutkan ada 65 pelaku korupsi yang masih aktif sebagai PNS. Pemerintah Provinsi mengoleksi paling banyak, yakni sebanyak 20 orang. Pemprov sendiri sudah menerima salinan putusan hukum para ASN dari Pengadilan Tipikor Ternate beberapa waktu lalu.

...HAM Samb Hal. 10 Ada yang pro, ada pula yang kontra. Sosiolog Dr. Herman Oesman mengungkapkan, keputusan pemecatan tersebut dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Di satu sisi merupakan upaya menegakkan ethic of virtue sebagai bagian dari penegakan moral untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada aparatur dan institusi birokrasi. Namun di sisi lain, masih berada dalam perdebatan karena berkaitan dengan aspek kemanusiaan yang terkait dengan keluarga bersangkutan. “Sekalipun begitu,pemecatan ini sebagai bentuk hukuman agar memberi efek jera sehingga kasus-kasus serupa tidak lagi berulang,” ungkapnya kepada Malut Post, Jumat (14/9).

Di sini, kata Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini, perlu dilakukan kajian. Apakah pemecatan itu akan mereduksi tindakan lancung dan korup yang kerap dilakukan ASN, atau justru makin meningkat.

Herman juga menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) yang memberikan ruang terhadap para calon anggota legislatif eks koruptor untuk bisa nyaleg lagi. “Saya kurang tahu persis bagaimana pertimbangan dari sudut hukum, tetapi setidaknya ini memberi isyarat agar hati-hati memilih caleg yang pernah tersandung kasus korupsi,” tegas alumni Universitas Indonesia ini.

Secara etis dan moral, sambungnya, tentu masyarakat menginginkan wakil rakyat yang dapat memperlihatkan kinerja baik. Juga tidak menjadikan parlemen diisi oleh orang-orang yang hanya menggangsir potensi daerah untuk kepentingannya. “Dengan dibukanya ruang bagi caleg yang pernah terlibat kasus korupsi, menunjukkan akan ada pertarungan antara caleg “busuk” dan caleg “baik”. Kita berharap, semoga akan terpilih caleg yang bisa berbuat lebih baik untuk masyarakat dan daerah, serta menunjukkan perilaku teladan atas apa yang diberikan konstituennya,” ungkapnya.

Terpisah, Dr. Muhlis Hafel menjabarkan ada tiga kelompok dalam negara yang mempunyai potensi besar umelakukan korupsi dan kolusi, yakni birokrasi, lembaga perwakilan dan pengusaha.

Menurutnya, birokrasi memiliki peluang sangat tinggi korupsinya karena memiliki kewenangan untuk mengelola dana negara, APBN dan APBD. “Sehingga wajarlah ICW merilis birokrasi merupakan lembaga paling banyak terlibat korupsi saat ini,” katanya. Lalu lembaga perwakilan yang memiliki mitra kerja dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya, yakni fungsi budget, kontrol dan legislasi. Fungsi yang sangat memberi peluang kolusi dan korupsi adalah fungsi budgeting karena di situ ada peluang terjadi bargaining kepentingan kedua belah pihak terkait dengan anggaran. “Sedangkan pada kelompok pengusaha atau merupakan mitra kerja yang sering terlibat kesepakatankesepakatan jahat (kolusi dan korupsi). Di sana ada peluang kolusi untuk mendapatkan proyek.

Bahkan tidak jarang menjadi titip-titip proyek baik berasal dari pihak lembaga perwakilan atau para pejabat birokrasi itu sendiri,” jabarnya.

Bila dikaitkan dengan caleg koruptor, bagi Dosen Ilmu Politik UMMU, hal ini bukan sekadar bicara undang-undang atau peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Tetapi hal ini sangat berkaitan dengan erat persoalan etika politik atau karakter bangsa. Jadi perdebatan UU melarang

Malut Post

11

Setelah terbitnya edaran terbaru Mendagri, Sekretaris Provinsi Muabdin H. Radjab menuturkan ke-20 ASN tersebut akan dipecat bulan September ini juga. Dengan begitu, pada Oktober nanti mereka tak lagi menerima gaji maupun tunjangan lainnya. “Pemecatan terhadap pegawai eks napi ini telah menjadi keputusan bersama tiga lembaga kementerian. Bahkan jika tidak ditindaklanjuti, maka kepala daerah selaku pembina pegawai akan diberi sanksi,” ungkapnya saat ditemui di Ternate, Minggu (16/9).

Muabdin memastikan pemecatan tersebut bukan sekadar gertak sambal. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus mengendus setiap pemda. Gaji yang dibayarkan kepada para ASN tersebut bisa menjadi temuan dan indikasi penyelewengan lainnya. Sebab undang-undang telah memerintahkan untuk memecat mereka. “KPK juga akan terus memonitoring tindak lanjut pemecatan ini. Daerah diberikan waktu sampai pada bulan Desember, namun untuk Pemprov paling lambat bulan ini sudah harus diputuskan,” terangnya.

Sesuai daftar yang dikeluarkan KemenpanRB dalam rapat bersama seluruh sekretaris daerah dan BKD dengan tiga kementerian Jumat (14/9) pekan lalu, ASN korup di Malut tersebar di provinsi sebanyak 20 dan kabupaten/kota 45 orang. “Sementara kewenangan pemecatan diberikan kepada kepala daerah masing-masing sehingga Pemprov hanya menindaklanjuti 20 orang,” aku Muabdin.

Menurutnya, pemberhentian tidak dengan hormat ini juga berdampak pada hak keuangan para ASN. Mereka sama sekali tidak akan menerima tunjangan pensiun yang biasa didapat tiap bulan. “Mereka cuma dapat tunjangan hari tua, itu pun hanya sekali, yang diambil di Taspen,” tuturnya.

Untuk tahap awal, Pemprov akan memecat ASN yang putusan hukumnya sudah inkrah lebih dulu. Sedangkan yang masih menunggu banding dan kasasi belum dapat diproses pemecatannya. “Besok (hari ini, red) kami akan memanggil seluruh anggota dewan etik provinsi yang terdiri dari Kepala BKD, Inspektorat, Kesbangpol, Biro Hukum dan Asisten III untuk melakukan rapat. Dari hasil rapat itu, barulah disampaikan ke Gubernur untuk dikeluarkan keputusan pemecatan,” jelasnya.

Muabdin juga mewanti-wanti para ASN agar lebih berhati-hati dalam bekerja. Menurutnya, ASN harus bekerja berdasarkan aturan, bukan berdasarkan perintah pimpinan. “Terutama yang dipercaya memegang jabatan, agar bekerja dengan hati-hati. Jika ada perintah yang dinilai bertentangan segera dikonsultasikan. Sebab regulasi tentang sanksi terhadap korupsi bagi pegawai semakin ketat, tidak hanya dihukum penjara, namun juga dipecat dari status kepegawaian. Sehingga sangat mungkin pegawai itu akan kembali miskin,” tukasnya.

Menyusul Pemprov, sejumlah kabupaten/ kota juga telah menyanggupi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang terjerat tipikor. Diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Kota Ternate, Pulau Morotai, dan Kota Tidore Kepulauan. Sementara Pemkab Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula mengaku masih akan melakukan koordinasi.

Di Halteng terdapat tiga ASN yang masuk target pemecatan. Mereka adalah Kamil Jumat, Maimuna Mahmud dan Muksin Muhammad.

Menurut Bupati Edi Langkara, mereka telah dipecat sejak Maret lalu. “Jadi mulai Maret itu sudah tidak terima gaji lagi pasca SK pemberhentian mereka saya tandatangani,” tuturnya.

Begitu pula Pemkab Halbar yang memecat Gajali Abdul Gani dan Hilce Lili Anu. “Surat pemberhentian sebagai PNS sudah kita sampaikan ke Pak Gajali dan Ibu Hilce per Juni lalu dan sejak saat itu gaji dan tunjangan juga tidak lagi diberikan,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) Halbar Rustam Tuhulele, ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Gajali yan juga eks Bendahara Dinas Sosial divonis 4 tahun penjara atas tipikor Bantuan Sosial tahun 2013. Saat ini pun ia masih berstatus narapidana. Sementara Hilce terlibat kasus ko-

rupsi operasional anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2006 di Kecamatan Ibu Tabaru. Dia juga menjadi Bendahara Kecamatan kala itu.

Di Ternate, meski SK pemecatan lima ASN korup belum diteken, Wali Kota Burhan Abdurahman mengaku SK tersebut sudah ada di mejanya. “Tinggal menunggu ditandatangani saja.

Tapi gaji mereka sudah kita hentikan,” ujarnya.

Sementara Kepala BKD Junus Yau memastikan pemecatan tetap dilakukan. Sebab saat ini BKN telah menggandeng KPK untuk menyisir kepastian tersebut. “Yang jelas pemkot tetap taat asas,” terangnya.

Pemkab Morotai juga sudah lama menerima salinan putusan lima ASN terpidana korupsi dari Pengadilan Tipikor Ternate. Mereka adalah Jufri Karepesina, Ichsan Krichhoff, Abubakar Rahmat Hairudin, Heni Lorwens, dan Husba Arif. Kelimanya kini juga bersiap dipecat. “Yang tiga sudah bebas, tapi dua lainnya, yakni Abubakar dan Heni masih ditahan di Lapas Tobelo,” ungkap Kepala BKD Rina Ishak.

Sementara Pemkot Tikep yang hanya memiliki satu ASN korup sudah dipecat jauh-jauh hari. Pemecatan dilakukan melalui SK Wali Kota Nomor 43.3 tahun 2018 yang resmi diterbitkan 29 Maret 2018.

Kepala BKPSDM Sura Husain menuturkan, ASN yang dipecat bernama Amir Nasir yang sebelumnya bertugas di Kantor Camat Tidore Timur. Ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun karena melakukan korupsi.

Masih Gantung Berbeda dengan pemda lainnya, Pemkab Halut masih terus berjanji akan menindak 12 ASN eks koruptor. Sekda Fredy Tjandua menuturkan, saat ini pihaknya telah mengirim Asisten I Setda dan Kepala BKD ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan dengan kementerian terkait. “Hasilnya seperti apa nanti kita sikapi sesuai aturan yang berlaku,” katanya, Jumat (14/9).Jumlah ASN yang pernah terlibat korupsi di Halut tergolong banyak. Beberapa diantaranya merupakan eks pejabat. Seperti mantan Kepala Bagian Kesra Arsad Abdul Rasyid, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Juhril Onthoni, mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Paulus Noya, mantan Direktur RSUD Tobelo dr. Nikson Kroons, serta mantan kepala ULP Swener Babua.

Sementara di Kepsul, masih ada 14 ASN eks koruptor yang belum ditindak. Kepala BKPSDM Imran Umalekhoa saat dikonfirmasi mengaku telah menerima salinan SKB tiga lembaga.

“Untuk itu dalam waktu dekat kami segera menggelar rapat dengan Bupati dan Sekda untuk mengambil langkah pemecatan. Semuanya sudah ada nomor register perkara dan kita sudah terima salinan putusan, makanya kita tunggu Sekda kembali dari Jakarta baru ambil langkah,” katanya.

Dia menjelaskan, saat ini 3 ASN yang tersangkut kasus korupsi masih menjalani masa hukuman dan lainnya sudah bebas.

Empat mantan terpidana korupsi lain di Pemkab Halsel masih menikmati seluruh pendapatan dan fasilitas negara. Bahkan dua diantaranya menduduki jabatan eselon II dan III. Keduanya adalah Samsi Subur yang menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Jamil yang didaulat menjadi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Samsi Subur yang diwawancarai menyatakan dirinya hanya dihukum 2 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan jalan Trans Fida, Gane Timur. Karena itu, ia tak tahu pasti apakah dirinya bakal dipecat atau tidak. “Memang saya belum baca isi edarannya. Dalam putusan penjara pada kasus saya itu 2 tahun untuk menjalaninya, tapi apakah edaran itu khusus di atas putusan 2 tahun atau seperti apa saya tidak tahu, karena saya belum baca isinya,” tuturnya.

Di sisi lain, Bupati Bahrain Kasuba mengaku belum menerima edaran pemecatan tersebut.

Menurutnya, jika keempat ASN tersebut sesuai dengan kriteria yang dituliskan dalam edaran maka ia akan menindaklanjuti pemberhentian tersebut. “Jika edaran pemecatan memenuhi klasifikasi bagi ASN mantan narapidana korupsi di Halsel maka saya pecat,” katanya.(udy/wmj/ din/cr-05/tr-02/far/rid/ikh/sam/kai)

atau tidak, sesuai hak asasi manusia atau tidak, menurut saya bukan di situ letak persoalannya.

Tetapi apakah partai politik memiliki niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini atau tidak? Karena yang mencalonkan para caleg ini bukan UU atau PKPU tetapi partai politik yang memberi peluang kepada mereka,” tegasnya.

Di samping parpol yang mengakomodir eks koruptor, UU Pemilu juga ikut dibuat oleh partai politik. “Jadi kira-kira yang salah siapa? Caleg koruptor? UU Pemilu? Atau partai politik?” ujar alumni UI ini.

Sementara Sukur Suleman, Dosen Administrasi Negara, lebih menyoroti soal pemerintahan yang bersih. Menurutnya, kaitannya dengan konsep Clean Governance atau bagaimana penegakan pemerintahan yang bersih dan baik, maka secara konseptual mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. “Maka dengan demikian wujud dari pemerintahan yang baik dan bersih adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian, interaksi yang konstruktif.

Karena itu pemerintah perlu membuat langkahlangkah strategi yang terarah dan mengacu pada perubahan kelembagaan yang ada,” terangnya.

Dia mengingatkan, salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Yakni dengan mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat agar dapat menjamin kelancaran dan keserasian dalam pembangunan.

“Paling tidak pemerintah melakukan program prioritas dengan melakukan penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, profesionalisme, dan integritas aparatur pemerintah, penguatan partisipasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika ASN yang korupsi kemudian dibiarkan, maka tindakan ini jauh dari capaian-capaian pemerintahan yang bersih,” tegasnya.

MK atau MA Para praktisi hukum memiliki pandangan berbeda terkait pemecatan ASN eks koruptor.

Advokat Peradi Fahruddin Maloko mengungkapkan, pemecatan tersebut perlu memperhatikan hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam undang-undang. “Dalam undang-undang sendiri mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak pekerjaan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang HAM yang menyatakan setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Oleh karena ASN merupakan pekerjaan maka harus diperhatikan juga Pasal 28 ayat (1) ini,” terangnya.

Selanjutnya, bila ASN yang terlibat korupsi dipecat dan hak-haknya dihilangkan, terutama gaji dan sebagainya, maka perlu melihat dahulu UU ASN Pasal 87 ayat (2) yang mengatur pemecatan ASN yang melakukan tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi) dengan hukuman penjaranya minimal 2 tahun. “Jika demikian maka ASN yang melakukan pidana namun putusan

pengadilannya hanya 1 tahun maka tidak dapat dikategorikan untuk dipecat sebagaimana pasal 87 ayat (2),” katanya kemarin (16/9).

Alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun itu menyatakan, dasar pemberhentian atau pemecatan telah diatur dalam Pasal 87 ayat 1-4.

Dimana ASN yang terbukti melakukan korupsi dan hukumannya di atas 2 tahun maka dipecat secara otomatis. Namun jika hukumannya di bawah 2 tahun tidak serta merta dipecat. “Kalau ASN yang dipidana di bawah 2 tahun kemudian dipecat tentunya hal ini bertentangan dengan undang-undang terutama hak atas kepastian hukum. Di Pasal normanya hanya di atas 2 tahun dipecat, bukan di bawah 2 tahun,” jelasnya.

Advokat pada Kantor Hukum Fahruddin Maloko dan Rekan tersebut menilai upaya kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, terutama dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sejumlah kewenangannya. Belum lagi kebijakan tim saber pungli dan sebagainya. “Itu sudah sangat baik atas dalil kebijakan pemerintah memberantas korupsi. Namun semua tetap dikembalikan kepada masing-masing individu. Seorang birokrat mampu memahami bahwa korupsi itu sebuah kejahatan, atau dalam nilai atau norma lokal kita disebut orang punya, orang punya, kita punya, kita punya. Kalau falsafah ini benar-benar melekat di individu birokrasi maka potensi korupsi tidak akan pernah ada,” urainya. Fahruddin menyarankan ASN eks koruptor yang dipecat dan tidak merasa puas dapat mengajukan judicial review (JR) ke MA terkait edaran pemecatan oleh Badan kepegawaian Negara. Atau ke Mahkamah Konstitusi untuk JR UU ASN. “Guna menafsir lebih detail terkait Pasal 87 UU ASN itu. Atau bisa juga mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat SK pejabat yang memecat mereka,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Peradi Kota Ternate, Muhammad Konoras menyatakan, hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa pembatasan hak seseorang hanya bisa diatur dengan undang-undang, Pasal 28j UUD tahun 1945, atau dengan putusan pengadilan. Lahirnya UU ASN Pasal 87 ayat (4) yang memberikan isyarat bahwa PNS mantan narapidana korupsi harus diberhentikan dari sisi filosofis dan aspek yuridisnya dapat dibenarkan.

“Karena payung hukumnya ditemukan di dalam Pasal 28 j. Pertanyaan yuridisnya adalah apakah penerapan UU ASN ini bisa kepada semua mantan narapidana tanpa kecuali?” tuturnya.

Menurut Konoras, dari aspek pemberlakuan, yang perlu dipertimbangkan adalah asas pembentukan perundang-undangan yaitu setiap pembentukan undang-undang tidak bisa berlaku surut. “Artinya bahwa perbuatan korupsi yang terjadi di bawah tahun 2014 tidak bisa diberlakukan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” katanya.

Di sisi lain, kata Konoras, ASN sebagai warga negara juga berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, versi Pasal 28d ayat (2) UUD 1945.

“Apakah adil UU ASN diterapkan terhadap mantan narapidana korupsi yang telah menjalani hukuman dan telah mengembalikan kerugian negara?

Bagi saya kekuatan pemberlakuan UU ASN secara sosiologis sangatlah bertentangan dengan tujuan filosofis dibentuknya pembentukan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menyengsarakan masyarakat,” ungkapnya.(tr-03/cr-04/kai)

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

WAKIL RAKYAT

Malut Post

12

Tetap Eksekusi Caleg Eks Asusila 480 Caleg Halsel Bersih LABUHA- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Munzir Daeng Abdullah mengaku, 480 bakal calon legislatif (Bacaleg) yang masuk daftar calon sementara (DCS) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang, bebas dari jeratan hukum. “ DCS Halsel tidak ada mantan narapidana korupsi, asusila dan narkoba,” terang Munzir, Minggu (16/9) kemarin.

Dia menjelaskan, sejak dibuka uji publik sampai sekarang belum ada pengaduan dari masyarakat. “Belum ada pen-

gaduan masyarakat, itu berarti tidak ada bacaleg yang terlibat korupsi, asusila dan narkoba,” katanya.

Di sisi lain, tambah Munzir, tinggal beberapa hari kedepan penetapan daftar calon tetap (DCT) , masih ada dua ASN yang belum memasukkan SK pengunduran diri. Adalah Welson Lajame, bacaleg Hanura dapil IV Obi dan Salim Ibrahim, dari PSI dapil 1 Bacan. “Kalau sampai penetapan DCT kedua ASN ini belum memasukkan SK pengunduran diri maka sudah pasti dicoret,” tegas Munzir. (sam/mpf)

MA Izinkan Mantan Napi Nyaleg Editor : Fahruddin Udi Peliput : Ridwan Arif TOBELO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tetap mengeksekusi bakal calon legislatif (Bacaleg) mantan narapidana kasus asusial berinisial HAM dari Partai Hanura dapil Galela-Loloda. “Meskipun keputusan Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan Napi Korupsi, Narkoba dan Asusila untuk caleg. Namun, kami KPU tetap pada pegangan PKPU 20/2018. Oleh karena itu, surat KPU Halut ke DPC Hanura Halmahera Utara perihal permintaan pergantian calon tetap harus ditindaklanjuti,” tegas Ketua KPU Halut Muhlis Kharie, Minggu (16/9) kemarin.

Dia mengatakan, keputusan MA atas PKPU 20/2018 yang membatalkan pasal 4 ayat (3), pasal 7 huruf g, karena bertentan-

gan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 huruf g. “Keputusan ini karena yang bersangkutan berdasarkan aduan masyarakat terbukti yang bersangkutan pernah dipidana selama 5 bulan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun sesuai dengan surat pengadilan negeri nomor W28-U4/967/ HK.01/VIII/2018,”jelasnya.

Ia mengatakan, keputusan pengadilan itu sekaligus menggugurkan surat keterangan yang dikeluarkan PN Tobelo Nomor 578/KT/2018/PN.Tob tertanggal 11 Juli 2018 tentang yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kedua, berkas pencalonan bagi calon yang belum pernah dipidana dan calon yang pernah dipidana syaratnya berbeda sesuai ketentuan PKPU 20/2018 psl 7 ayat 1-4 dan pasal 8 ayat 7. Ketiga oknum bacaleg yang dicoret dari DCS

selaku mantan terpidana tidak terbuka dan jujur menyatakan dalam daftar riwayat hidup dan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1.

Padahal, mantan terpidana harus terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik) dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan, bacaleg calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. “Dasar dicoret bacaleg mantan asusila itu ada salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,”katanya.

Muhlis menegaskan, apabila bacaleg partai Hanura itu menggugat ke ke Bawaslu, maka KPU siap melayani dan menindaklanjuti semua keputusan hasil sidang adjudikasi Bawaslu. “Kami siap layani gugatan yang bersangkutan,” ungkap Muhlis. (rid/mpf)

Presiden Usul Tandai Caleg Koruptor

PRESIDEN Joko Widodo menerima Ketua Umum Muhammadiyah beserta anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Istana Negara. (foto:ricardo)

JAKARTA- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengaku terkejut dengan keputusan Mahkamah Agung membatalkan aturan larangan bagi mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg di Pileg 2019.

Aturan itu sebelumnya dimuat dalam Peraturan KPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pada Pasal 7 Ayat (1) huruf h ditetapkan, mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang maju sebagai caleg.

“Kami terkejut dengan putusan MA. Tadinya kami punya harapan besar MA akan progresif dan mampu melihat secara utuh semangat dan roh PKPU ini dalam upaya mewujudkan pemilu yang bersih dan antikorupsi,” ujar Titi di Jakarta seperti dilansir JPNN. Meski demikian, Titi mengakui putusan MA merupakan perintah hukum. Titi berharap KPU dapat segera memikirkan mekanisme lain, untuk tetap mewujudkan pemilu bersih.

Misalnya, secara terbuka dan transparan memberi akses pada pemilih untuk mengetahui riwayat hidup dan rekam jejak calon sebaik semudah mungkin.

Khususnya berkaitan deng masalah hukum caleg mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak. “Usulan Presiden Jokowi untuk memberi tanda pada para caleg mantan napi korupsi mulai harus dipikirkan dan direalisasikan.

Misalnya diumumkan di pengumuman TPS-TPS di daerah pemilihab yang ada mantan napi korupsinya,” kata Titi.MA diketahui mengabulkan uji materi terkait Peraturan KPU yang melarang mantan terpidana kasus korupsi menjadi bakal calon legislatif.

MA menilai Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Menurut Juru Bicara MA Suhadi, uji materi tersebut telah diputuskan pada Kamis (13/9) kemarin.(JPNN/mpf)

KPU Tetapkan 181,1 Juta DPT Pemilu JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 hasil perubahan melalui rapat pleno yang digelar Minggu (16/9). Kendati demikian, KPU masih membuka periode perbaikan selama 60 hari ke depan.

Ketua KPU Arief Budiman memastikan DPT hasil perubahan (DPTHP) yang mereka tetapkan hari ini sudah bulat meski masih ada ruang perbaikan.

Keputusan itu diambil sebagai informasi terakhir untuk disebarluaskan ke pihak-pihak terkait.

“Karena kalau enggak, kami akan membagikan apa kalau tidak ada yang ditetapkan? Nah UU memberikan ketegasan soal itu. Tetapkan dan bagikan,” kata Arief yang ditemui setelah memimpin rapat pleno di kantor KPU, Jakarta Pusat seperti dilansir CNN. penetapan yang dibuat hari ini, Arief berharap pihak-pihak terkait bisa segera mempelajari dan mencermati perbaikan yang sudah diambil. Arief pun menyebut DPT hasil pleno kali ini sebagai DPT hasil perbaikan pertama. “Nanti kalau ada yang kedua disebut kedua,” imbuhnya.

Rentang 60 hari yang menjadi jendela untuk memberi masukan ke KPU terkait DPT ini merupakan jalan tengah yang diambil oleh peserta rapat, utamanya antara KPU, Bawaslu, dan beberapa partai politik.

KPU menginginkan penetapan bisa dibuat hari ini juga, namun Bawaslu dan parpol seperti Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat meminta KPU memperbaiki sejumlah temuan pemilih ganda yang masih ditemukan di lapangan.

Waktu 60 hari tersebut menurut Arief menjadi kesempatan bagi masing-masing pihak dan KPU untuk terus memperbaiki DPT yang ada.

Ia mencontohkan seperti perekaman e-KTP bagi warga yang belum memilikinya atau mengurus pemilih sudah masuk DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu). “Jadi 60 hari merupakan ruang untuk melakukan banyak hal supaya intensif,” tukas Arief. Pemilih yang masuk dalam DPTHP yang diputuskan oleh KPU tadi sebesar 187.109.973.

Angka itu sedikit berkurang dari DPT yang diumumkan oleh KPU pada 5 September lalu sebesar 187.781.884. Jumlah itu sudah berasal dari daftar pemilih dalam negeri dan luar negeri.(CNN/mpf)

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

MAJANG POLIS

Malut Post

13

2019, Tarif Air Naik Syaiful: Rencananya Kenaikan 30 Persen Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah TERNATE – Di tengah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang banyak dikeluhkan warga kota. PDAM justru berencana

menaikan tarif air. Tak tanggungtanggung, kenaikan tarif dipatok PDAM hingga 30 persen. Rencana kenaikan itu disampaikan Direktur PDAM, Syaiful Jafar, kemarin (16/9).

Syaiful beralasan, perusahaan “pelat merah” ini terpaksa menaikan tarif air karena, 2019 mendatang, PDAM akan dikelola secara mandiri tidak lagi mendapat subsidi dari pemerintah kota. Selain itu sudah cukup lama, PDAM juga tidak pernah menaikan tarif air. “ Kenaikan tarif air ini pernah direncanakan tahun 2017. Namun karena

PENDIDIKAN Rakor, PGRI Identifikasi Masalah Pendidikan

pelayanan belum diperbaiki sehingga banyak ditolak masyarakat,” terangnya.

Syaiful mengklaim, pihak PDAM berani menaikan tarif karena tahun depan pelayanan air di Kota Ternate dipastikan semakin baik. Ada dua sumur air tambahan yang nanti difungsikan yakni, di Kalumata dan di danau laguna yang dibangun oleh satker. Jika dua sumber air ini telah aktif maka pelayanan bisa lebih maksimal.

RENCANA KENAIKAN

Kenaikan itu dilakukan karena tahun depan PDAM tak lagi memperoleh anggaran penyertaan modal

TARIF AIR 2019 PDAM berencana akan menaikan tarif air.

Kenaikan itu juga dikarenakan selama ini PDAM belum pernah menaikan tarif air

Kenaikan berkisar 30 persen

PDAM memastikan akan memperbaiki pelayanan

Tarif lama air perkubik Rp 4.800. Tarif baru Rp 6.240 (jika naik 30 persen)

Akan ada penambahan dua sumber air di Kalumata dan danau Laguna

Baca: NAIK.. Hal 16

MGMP PAI Ternate Gelar Workshop

Lahan tak Tuntas, PUPR Siapkan Opsi Cadangan TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate didesak secepatnya menyelesaikan lahan pembangunan pasar Gamalama Modern. Langkah pemerintah yang memasukan pembangunan Gamalama Modern dalam kegiatan multiyears dengan maksud agar proyek tersebut cepat tuntas akan menjadi sia-sia, jika masalah lahan tak kunjung selesai.

ARWANI JUFRI MALUT POST

RAPAT KOORDINASI: Suasana rapat koordinasi PGRI Malut dan PGRI kabupaten/kota

Baca: LAHAN.. Hal 16

Selengkapnya di Halaman 16

LAUNCHING Alumni Smandu 93 bakal Launching Website

ISTIMEWA

KOMPAK: Foto bersama alumnI SMAN 2 Ternate angkatan 1993.

Selengkapnya di Halaman 16

Baca: ASET.. Hal 16

MGMP FOR MALUT POST

WORKSHOP: Keseriusan peserta saat bermain game yang diselingi saat kegiatan workshop

TERNATE - Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI) Kota Ternate, menggelar workshop bersama. Kegiatan yang dipusatkan di Aula kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ternate itu berlangsung, Jumat (14/9) hingga Sabtu (15/9).

Workshop yang mengambil tema “ Model Pembelajaran Kreatif Abad 21 dan Model Penilaian PAI Kurikulum 2013 ” ini dibuka kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, Ibrahim Muhammad, M.Pdi.

DPRD Dukung Pembangunan Rumah Sakit

Ketua MGMP-PAI Kota Ternate, Makmur Arsad, M.Pd,I dalam sambutannya mengatakan, kegiatan workshop MGMP-PAI merupakan kegiatan kali kedua. Workshop ini adalah wadah mencari solusi atas masalah pembelajaran yang ditemui di kelas. “Dengan MGMP ini, nantinya ada sharing sesama guru dan memberikan saran atas berbagai masalah. Saran-saran itu diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran di kelas,” tuturnya, Sabtu (15/9).

TERNATE – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate membangun rumah sakit tipe B tahun 2019 mendatang mendapat respons positif DPRD. DPRD siap memberi dukungan atas rencana tersebut. Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqbal Ruray mengatakan, pembangunan rumah sakit milik pemkot sangat penting. Keberadaan rumah sakit pemkot agar, tidak lagi ada ketergantungan dengan provinsi.

Baca: MGMP.. Hal 16

Baca: DUKUNG.. Hal 16

Satu Kadis Dipastikan Tergeser Empat Jabatan Kosong Dilelang

LELANG DAN PERGESERAN JABATAN Pengisian jabatan kosong harus melalui promosi terbuka.

Untuk pergeseran jabatan, minimal pejabat sudah dua tahun menjabat Pergeseran jabatan harus memiliki alasan jelas. Misalnya, kinerja menurun atau melanggar aturan.

Jabatan yang rencananya dilelang staf Ahli Wali Kota, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

TERNATE- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dalam waktu dekat melakukan pergeseran dan pengisian jabatan pimpinan SKPD yang kosong. Kepastian itu, setelah pemkot Ternate melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu terkait mekanisme pengisian dan pergeseran jabatan. Pimpinan SKPD yang Pemkot akan mengalami pergeseran dikaremembentuk nakan kinerjanya menurun. “ pansel untuk lelang Untuk pengisian jabatan kosong harus melalui promosi terbuka, jabatan. sedangkan pergeseran jabatan, minimal pejabat sudah dua tahun Satu jabatan yang menjabat,” terang Sekretaris Kota digeser (Belum Ternate M. Tauhid Soleman. jelas SKPD apa) Baca: TERGESER.. Hal 16

Komunitas RB, Kembali Serahkan Satu Rumah Layak Huni

Total Sudah Bangun 7 Rumah Warga tak Mampu

Kalau rumah yang kita serahkan di Ternate ini tipenya berbeda dengan enam rumah sebelumnya yang dibangun di kabupaten di luar Ternate. Rumah yang dibangun di Ternate ini ukurannya 8x6 dan memiliki tiga kamar RUSTAM HAMZAH Presiden Komunitas Republik Basedu

REPUBLIK BASEDU FOR MALUT POST

BERBAGI : Pose bersama usai penyerahan rumah.

TERNATE – Komunitas Republik Basedu (RB) kembali menyerahkan bantuan satu unit rumah kepada kelurga tidak mampu atas nama Kalsum Djae, warga Kelurahan Tubo RT 007/RW003 ,Ternate Utara. Penyerahan rumah tersebut merupakan bantuan ke tujuh yang telah disalurkan komunitas tersebut.

Presiden Komunitas RB, Rus-

tam Hamzah mengatakan, enam rumah yang diserahkan sebelumnya tersebar di beberapa kabupaten. Sebelum rumah tersebut dibangun terlebih dulu mereka melakukan survey, jika ditemukan ada warga yang benar-benar tidak mampu, maka mereka akan membangun rumah lalu diserahkan ke warga tersebut.

Baca: KOMUNITAS.. Hal 16

14

Malut Post

AROUND TERNATE

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Trotoar Depan Kearsipan Butuh Sentuhan SEMENTARA ITU DLH Janji Atasi Persoalan Sampah Didepan SD Mononutu

Tidak Hanya Trotoar, Penutup Drainase juga Alami Hal Serupa Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir TERNATE - Fasilitas untuk pejalan kaki yang berada tepat di depan kantor Kearsipan Kota tepatnya di lingkungan Stadion, kondisinya rusak parah dan butuh diperbaiki Pantauan koran ini Minggu kemarin, kondisi trotoar sudah tidak layak lagi untuk digunakan, pasalnya paving di badan trotoar sudah berantakan, belum lagi lubang drainase yang tidak lagi tertutup oleh ram membuat kawasan ini rawan untuk dilintasi pejalan kaki.

Abdulah Kasim salah satu pengunjung toko di area tersebut saat ditemui koran ini menuturkan, kerusakan ini sebenarnya sudah lama terjadi, itu bisa dilihat dari kondisi trotoar yang kini dipenuhi tanah, tak sampai disitu, lubang selokan yang terbuka di atas trotoar menambah bahaya bagi pejalan kaki.

“Belum lagi kendaraan yang parkir sembarangan dan lapak semi permanen yang berada di kawasan tersebut membuat area ini butuh sentuhan Pemkot untuk ditata kembali demi kenyamanan warga,” Harap Abdulah . (Aji/Lid)

Hizbullah Muji/Malut Post

RUSAK: Kondisi Trotoar depan kantor kearsipan lingkungan Stadion

RENOVASI: ATAP Masjid Kesultanan Ternate yang berada di kawasan Soa Sio Ternate Utara yang sebelumnya dibangun pada tahun 1679 kemudian direnovasi pada tahun 1983, kini Setelah berdiri kurang lebih 35 tahun atap Masjid yang terbuat dari kayu itu kembali dipugar. Akhir pekan kemarin, sejumlah pekerja terlihat melakukan perbaikan atap Masjid yang dikenal sebagai icon Kesultanan Ternate tersebut

Fitrah/Malut Post

SAMPAH: Lokasi bak sampah yang berada di depan SD Mononutu

TERNATE – Setelah menuai keluhan baik dari orang tua siswa dan juga warga sekitar, Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLH) Kota Ternate akan bertindak cepat atas persoalan tersebut Kabid Persampahan, Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3), DLH, Yus Karim, kepada koran ini berjanji untuk menindkalanjuti terkait dengan adanya keluhan warga soal sampah yang berada di lingkungan depan sekolah tersebut. “Saya akan kerahkan Satgas untuk segera membersihkan lokasi tersebut,”janji Yus Sebelumnya keluhan orang tua siswa terkait bak penampung sampah yang berada berdampingan dengan ruang tunggu halte bus, ini kemudian mengganggu anak anak saat sedang menunggu jemputan selepas pulang sekolah. (Aji/Lid)

Tidak Ada Talud, Rumah Warga Terancam

Hizbullah Muji/Malut Post

Kampung KB Maku Sonyinga Gelar Expo Mini Fitrah/Malut Post

TALUD: Kondisi barangka di kawasan Maliaro tanpa talud

TERNATE-Rumah warga yang ada di bibir kali mati (Barangka, red) tepat di RT 10 Rw 03 lingkungan Maliaro mulai terancam longsor, pasalnya kawasan ini tidak ada talud yang berdiri disepanjang barangka Pantauan koran ini kemarin, sebagian warga nekat membangun rumah di kawasan yang tidak dibangun talud, kondisinya terlihat bagian dasar barangka tergerus air hujan dan beberapa didindiding barangka ada yang berbentuk tebing dan juga turunan.

Rosdiana Mahmud, warga Maliaro Rt 10 kepada Malut Post mengaku dikawasan ini sudah lama warga keluhkan terkait pembangunan talud pasalnya sebagian barangka di dalam kota Ternate sudah dibangun talud namun kawasan ini belum juga ada pembangunan Talud. “kalau dilihat dari jauh memang kelihatan tidak ada rumah, namun jika masuk kearah barat mengikuti barangka, banyak rumah warga yang berdiri tak jauh dari barangka, kami berharap Pemkot Ternate kedepan untu dapat memperhatikan pembangunan talud ini agar masyarakat merasa aman meski hujan turun,” Harap Rosdiana Mahmud. (Aji/Lid)

TERNATE- Kelompok Kerja Kampung KB Maku Sonyinga Kelurahan Bastiong Karance menyelenggarakan Expo Mini di Benteng Kalamata, Kelurahan Kayu Merah, baru-baru ini. Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Taher dan Ketua TP. PKK Kota Ternate Hj. Nursia Abdurahman.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai media promosi dan publikasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada masyarakat Kota Ternate. “Terutama warga Kelurahan Bastiong Karance,” kata Ketua Panitia yang juga Ketua Pokja KB Maku Sonyinga, Nasir Kiliolan.

Wakil Wali Kota Ternate Abudullah Taher dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi bersama di lingkup Kota Ternate untuk melakukan kerja nyata dan produktif. “Dari delapan kampong KB di Kota Ternate, baru Kampung KB Maku Sonyinga yang melakukan kegiatan ini, semoga memberikan

dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Lurah Bastiong Karance Hesty Naser menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Bastiong Karance dan lintas sektor yang telah terlibat dalam memban-

gun Kampung KB. Hal senada juga disampikan Camat Ternate Selatan, Mochtar. “Kita berharap kegiatan ini terus berlanjut,” ujar Mochtar.

Sekadar diketahui, sejumlah kegiatan yang dirangkaikan dalam pelaksanaan Expo mini ini, di

antaranya launching rumah data kependudukan dan ikon kampong KB, serta Sanggar Bengkel Seni Baskara yang ditandai dengan pelepasan balon oleh Ketua TP PKK Kota Ternate Hj. Nursia Abdurahman. (pn/jfr)

EXPO MINI: Suasana pelepasan balon sebagai tanda peresmian Sanggar Bengkel Seni Baskara dalam kegiatan Expo Mini, baru-baru ini.

AKADEMIKA

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Malut Post

15

Kuliah Teori dan Hukum Konstitusi Bersama Hendra Kasim S.H., M.H

Mekanisme dan Penyebab Perubahan Konstitusi Indonesia Hendra Kasim S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate.

TOPIK yang kita bahas pada edisi kali ini terkait Mengenali Apa Itu Teknik Perundang-Undangan. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Teknik Perundang-Undangan yang disampaikan Muhammad Tabarani Mutalib, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum, Unkhair Ternate. Berikut narasi mata kuliah yang disampaikan secara bertutur oleh yang bersangkutan: TOPIK pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai Mekanisme dan Penyebab Perubahan Konstitusi Indonesia. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi yang disampaikan Hendra Kasim S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum, UMMU Ternate. Berikut narasi mata kuliah yang disampaikan secara bertutur oleh yang bersangkutan: Dalam catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, Indonesia pernah mempraktekkan empat macam konstitusi. Keempat konstitusi itu adalah UUD 1945 sebelum di amandemen, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 pasca amandemen.

Mekanisme dan Penyebab Perubahan Konstitusi Indonesia 1. UUD 1945 Sebelum di Amandemen Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 disaksikan juga oleh PPKI. Keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menetapkan: Undang-Undang Dasar 1945; Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia; Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibentuk oleh sebuah komite nasional.

Sejak disahkan UUD 1945 dipraktekkan secara murni hanya selama dua bulan yakni sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai 16 Oktober 1945.

Ini ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, yang secara substansial mengubah sistem pemerintahan yang mulanya menganut sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer. Baru pada tahun 1959 tepatnya tanggal 5 Juli, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 dan mempraktekkannya secara murni. Kondisi ini berawal dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dibuat dalam Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959. Sejak itu, UUD 1945 menjadi Konstitusi Indonesia yang dipraktikkan hingga tahun 1999.

2. Diubah Dengan Konstitusi RIS 1949 Pergantian Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1950, karena akibat dari upaya Belanda untuk kembali menjadikan Indonesia sebagai daerah jajahan. Belanda mencoba mendirikan negara-negara seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, dan sebagainya. Usaha Belanda ini sebagai bentuk upayanya dalam meruntuhkan keutuhan Indonesia dari bingkai negara kesatuan. Belanda melakukan agresi militer I pada tahun 1947 dan agresi militer II pada tahun 1948. Belanda juga mengintimidasi PBB serta menciptakan stigma buruk pada TNI di mata internasional yang hanya sebagai perusuh keamanan Indonesia. Akhirnya, kontak senjata antara Tentara Bersenjata Belanda dan TNI tidak dapat dielakkan. Akibat agresi militer Belanda ke Indonesia, pemerintah Indonesia pada tahun 1947 memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Untuk menghentikan kontak senjata antara pihak Belanda dan Indonesia, PBB menyarankan untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949.

Tiga kesepakatan antara pihak Belanda dan Indonesia, lahir dari konferensi tersebut: Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat; Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.

Persetujuan penyerahan kedaulatan sendiri meliputi: Piagam penyerahan kedaulatan; Status Uni; Persetujuan perpindahan.

Kesepakatan bersama antara Indonesia dengan Belanda itu berdampak langsung terhadap bentuk negara Indonesia, yang semula negara kesatuan berubah menjadi negara federal. Dengan begitu,secara yuridis UUD 1945 tidak lagi dapat diberlakukan. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan konstitusi barusebagai hukum dasar.

Untuk membuat konstitusi itu, pihak Belanda dan Indonesia bersama-sama menyusun nas-

kah Undang-Undang Dasar RIS yang kemudian lebih dikenal dengan Konstitusi RIS. Konstitusi RIS tersebut disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat pada 14 Desember 1949, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 dan sejak hari itu pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure yang secara de facto telah lebih dulu diakui pada perjanjian Linggar Jati. Pemberlakuan Konstitusi RIS tidak bertahan lama. Ini karena bentuk negara federal ketika itu dianggap sebagai kreasi Belanda yang diarsiteki oleh Van Mook untuk memecah belah Indonesia yang sudah meproklamasikan kemerdekaannya.

Pada awal 1950 Mohammad Natsir, tokoh Masyumi yang pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri, meyerukan Indonesia kembali ke NKRI yang kemudian dinyatakan dalam usul yang disebut “Mosi Integrasl Natsir”. Seruan Natsir ini terus menggema sampai akhirnya, hanya dalam waktu beberapa bulan dicapai kesepakatan bulat untuk mengubah kembali Indonesia menjadi NKRI dan membubarkan Negara RIS. Perubahan tersebut dilakukan melalui UU Federal No. 7 Tahun 1950 yang diberlakukan sejak 17 Agustus 1950 dan pada pokoknya berisi dua hal. Pertama, bentuk negara Indonesia diubah menjadi negara kesatuan; Kedua, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Mengapa UUD Sementara ?

Mengapa tidak menetapkan UUD permanen ?

Mahfud MD berpendapat bahwa, sejak awal para pemimpin kita sudah melihat bahwa UUD permanen haruslah dibentuk oleh lembaga negara yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu agar UUD itu dapat mencerminkan resultant rakyat itu sendiri. Itu sebabnya, seperti yang terjadi pada 1945 dan 1950 UUD yang diberlakukan bukan oleh lembaga yang beranggotakan orang-orang pilihan rakyat dan UUD tersebut diberlakukan hanya sementara. Lembaga yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat yang nantinya bertugas menetapkan UUD yang permanen. Oleh sebab itu di dalam UUDS 1950, ditetapkan keharusan dilaksanakannya Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat baik untuk DPR maupun untuk membentuk konstituante; DPR sebagai lembaga legislatif biasa, sedangkan Konstituante adalah badan khusus yang bertugas menetapkan UUD bersama pemerintah. Di dalam Pasal 134 UUDS 1950, diatur Konstituante (sidang pembuat Undang-Undang Dasar) menetapkan Undang-Undang Dasar ber-

sama dengan pemerintah.

3. UUD Sementara Keharusan melaksanakan pemilu untuk memilih wakil rakyat yang nantinya bersidang menyusun UUD yang permanen yang termuat di dalam Konstitusi RIS, Pemilu tahun 1955 diselenggarkan.

Dari pemilu tersebut, berhasil membentuk Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada 10 November 1956. Konstituante hasil pemilu tahun 1955 itu mulai bersidang di Bandung sejak Maret 1956 untuk membahas UUD yang akan ditetapkan sebagai UUD permanen.

Badan ini tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena terlibat dalam perdebatan yang berlarut-larut tentang dasar negara. Waktu itu, dengan kekuatan yang hampir seimbang dan tidak mungkin salah satunya menang pemungutan suata (voting), karena keharusan minimal dukungan suara untuk pengambilan keputusan di Konstituante muncul dua kelompok aliran besar (dominan) tentang dasar negara, yakni kelompok yang menghendaki dasar negara kebangsaan dan kelompok yang menghendaki dasar negara Islam.

Beralarut-larutnya perdebatan dalam sidang konstituante membahayakan keadaan negara, apalagi di dalam masyarakat muncul berbagai front yang menggambarkan aliran politik yang panas karena perdebatan di Konstituante, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang lebih dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisi: Membubarkan Konstituante; Mencabut berlakunya UUD 1950 dan memberlakukan kembali UUD 1945; (Janji) pembentukan MPRS dan DPAS. 4. UUD Pasca Amandemen Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali diberlakukan menjadi hukum dasar di Indonesia dan sudah mengalami empat kali amandemen. Pada tahun 1999 – 2002 yang silam. Pada saat itu, perubahan UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali, yakni: Perubahan pertama disahkan pada 19 Oktober 1999, perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan perubahan keempat disahkan pada 10 Agustus 2002. Langkah mengamandemen UUD 1945 dalam empat tahap ini, bukanlah keputusan tanpa alasan.

Demikian ulasan mengenai Mekanisme dan Penyebab Perubahan Konstitusi Indonesia, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. (tr-03/nty)

Apresiasi Khusus bagi Wisudawan Terbaik

WISUDA: Para wisudawan Unkhair saat diwisuda

TERNATE – Tenri Wulan Aris, Siskawati, Liska Novianti dan Cipta Sinuraya menjadi wisudawan terbaik Universitas

Khairun (Unkhair) Ternate pada Wisuda Lulusan Magister, Sarjana dan Diploma periode ke II Tahun Akademik 2017-2018.

Bekali Lulusan Agar Mampu Berinovasi

DR. Suratman Sujud

TERNATE –Tiap tahun perguruan tinggi di Malut Terus mencetak sarjana, sementara lapangan pekerjaan makin terbatas dan masih banyaknya yang menggantungkan harapan di PNS, karena itu banyak lulusan perguruan tinggi yang men-

ganggur.

Untuk menekannya, Universitas Khairun (Unkhair) akan mendorong lulusannya agar berinovasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Demikian disampaikan Wakil Rektor I Unkhair, DR. Suratman Sujud dalam acara Wisuda Diploma, Sarjana dan Magister Unkhair akhir pekan lalu.

Menurutnya, pembekalan telah dilakukan sejak masih berstatus mahasiswa yang dilaksanakan di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unkhair.

Selain pelatiham Suratman mengaku Unkhair juga membekali mahasiswanya dengan melaksanakan pelatihan di UKM ”Kita harapkan bukan hanya PNS tapi dengan pengalaman itu bisa mengembangkan kreativitas usahanya,” ujarnya. (tr-03/nty)

Keempat wisudawan terbaik ini diumumkan Rektor Unkhiar, Prof. Husen Alting dalam rapat senat terbuka dan wisuda

di Aula Babullah, Kampus FKIP Unkhair, akhir pekan lalu (15/9).

Selain memiliki IPK tertinggi, keempat wisudawan yang terdiri dari 3 Sarjana dan satu meraih gelar Magister ini menempuh pendidikan dengan waktu tercepat dari 720 wisudawan lainnya.

Tenri dari Prodi Ilmu Hukum dengan IPK 3,92, Siskawati dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan IPK 3,91, dan Liska, Prodi Teknik Sipil IPKnya 3,83. ”Ketiga wisudawan jenjang S1 yang memiliki IPK tertinggi ini menempuh pendidikan hanya selama 3 tahun 11 bulan,”ungkap rektor di hadapan para undangan dan wisudawan. Rektor menjanjikan akan memberikan rekomendasi bagi ketiganya jika ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Sementara, peraih Magister terbaik atas nama Cipta Sinuraya, dari Prodi Ilmu Hukum dengan IPK 3,93 dan masa studinya hanya 1 tahun 9 bulan.

Dari total 724 wisudawan, 667 untuk lulusan S1 dan diploma, ini terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang pal-

ing banyak menymbangkan mahasiswanya, yakni 313 orang, selanjutnya Ekonomi dan Bisnis 113 orang, Hukum sebanyak 82 orang, Teknik sebanyak 69, Pertanian sebanyak 33 orang, Ilmu Budaya sebanyak 39 orang, Perikanan dan Kelautan, 18 orang serta dari Program Magister sebanyak 53 orang.

Pada kesmepatan itu, Prof. Husen juga memaparkan perkembangan Unkhair, yakni soal akreditasi. Dari total 42 Prodi, 38 telah terakreditasi B termasuk 4 Prodi pada Program pascasarjana. ”Alhamdulillah Prodi Teknik Sipil sudah terakreditasi A dan targetnya pada 2018/2019 beberapa Prodi juga didorong untuk akreditasi A,” terangnya. Sementara untuk perkembangan dosen, saat ini telah memiliki 113 doktor.

Lebih jauh, rektor juga menyampaikan rencana Unkhair untuk mengubah status kelembagaannya menjadi Badan Layan Umum (BLU). ”Butuh kerja keras seluruh civitas akademika dan dukungan dari semua pihak agar mencapai cita-cita tersebut,” pungkasnya. (tr-03/nty)

Seminar, Prodi Komunikasi Hadirkan Pakar Media TERNATE – Hoax salah satu persoalan serius dalam etika politik, karena selain memiliki efek hiburan, Hoax dapat merusak citra lawan-lawannya. ”Semua berita Hoax tidak hanya merugikan objek hoax namun menyerang dan merusak tatanan politik di masyarakat, bahkan hoax bisa menjadi mesin pembunuhan karakteristik seseorang,” Papar Prof. Burhan Bungin, Pakar Konstruksi Sosial media massa dalam seminar dengan tema ”Komunikasi Politik dan Pencitraan”, di Aula Masjid UMMU, Sabtu lalu.

Kehadiran Konsultan Pencitraan Publik administrator dari Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya ini selain menjadi pembicara pada seminar yang digelar Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), kehadirannya di UMMU juga dalam rangka menghadiri FGD yang dilaksanakan pada Jumat sore terkait pembedahan penelitian Disertasi kandidat Doktor Nurlaela Syarif.

Ini diakui, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UMMU, Wahyuni Bailusy.

Dia berharap dengan pengantar tersebut, dapat memberikan pencerahan kepada

SOUVENIR: Rektor UMMU, Dr. Saiful Deni saat menyerahkan souvenir kepada Prof. Burhan Bungin saat berada di UMMU

para mahasiswa terkait dengan politik dan pencitraan

melalui media baik News media atau media massa. (tr-03/nty)

16

SAMBUNGAN MAJANG

Malut Post

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Rakor, PGRI Identifikasi Masalah Pendidikan TERNATE – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pengurus PGRI kabupaten/kota.

Rakor itu berlangsung di Sekretariat PGRI Malut, Sabtu (15/9) akhir pekan kemarin.

Sekretaris PGRI Malut, Ramli Kamaludin di sela-sela rakor menuturkan, rapat tersebut untuk melakukan konsolidasi terkait dengan fungsi dan peran PGRI di tiap kabupaten/kota. Rakor itu juga untuk mengidentifikasi berbagai masalah pendidikan dan permasalahan guru yang dialami atau ditemui oleh PGRI kabupaten/ kota. Berbagai masalah itu akan dikaji dan dicarikan solusinya agar selanjutnya disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota. “ Masalah yang kami identifikasi seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana rutin dan honor. Masalah-masalah ini akan terus kami kawal,” katanya.

Menurut dia, terkait masalah tersebut. PGRI Malut sudah

melakukan pendekatan dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusinya. Ketiga masalah ini akan diidentifikasi apakah terjadi juga di kabupaten/kota. Jika mereka juga menghadapi masalah yang sama, pihaknya akan merekomendasikan ke pemerintah kabupaten/kota untuk segera dicarikan solusinya.

Sementara jelang agenda politik, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. PGRI kata dia secara institusi tetap bersikap independen. PGRI memberikan keleluasaan kepada pengurus dan anggota untuk memilih sesuai keinginan masing-masing. Tapi yang jelas, sambungnya, PGRI akan melihat calon yang tentu berpihak pada masalah pendidikan. “ Misalnya pemilihan legislatif, sudah tentu tiap anggota PGRI akan memilih orang yang peduli terhadap pendidikan, agar kelak mereka bisa dijadikan perpanjangan tangan mengawal kepentingan pendidikan, tak hanya di daerah tapi juga di pusat,” terangnya. (mg-01/pn/rul).

...NAIK Samb Hal. 13

“ Akhir tahun ini kami akan koordinasi dengan pak wali, terkait kenaikan tarif air tersebut,” tukasnya.

Dengan penambahan sumber air baru tersebut kata Syaiful, tidak hanya pelayanan yang akan semakin baik, namun juga membuka kesempatan kepada pelanggan baru. Saat ini kata dia,

...MGMP Samb Hal. 13

Makmur berharap, Kemenag Kota Ternate kedepannya dapat melibatkan guru-guru PAI dalam berbagai kegiatan yang digelar Kemenag.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, Ibrahim Muhammad, M.Pdi, dalam sambutannya mengatakan, pendidikan bermutu harus memiliki tenaga guru yang profesional. Guru memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter peserta didik yang tidak lain adalah generasi penerus bangsa.

Dalam kurikulum 2013 memberikan keuntungan bagi guru PAI untuk memberikan pendidikan karakter bagi anak didik. “Guru agama bukan hanya mentransfer pengetahuan agama

...LAHAN Samb Hal. 13

Alumni Smandu 93 bakal Launching Website TERNATE - Alumni SMAN 2 Ternate angkatan 1993 yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar (IKB) 93, akan me-launching website pada Sabtu (22/9) mendatang.

Acara ini digelar bersamaan dengan Rapat Umum IKB 93 yang akan berlangsung di VIP Room Royal’s Function Hall Jalan Branjangan Santiong Ternate.

Kepada Malut Post, ketua panitia Fatma Alkatiri mengatakan acara dimulai pukul 10.00 WIT hingga selesai. Sejumlah agenda digelar

dalam kegiatan tersebut, yakni sosialisasi AD/ART IKB Smandu 93, pengenalan logo dan cap, tata tertib IKB Smandu 93, serta program kerja tahun 2018 - 2021.

“Untuk informasi bisa dilihat di <http://www.ikbsmandu93>,” katanya.

Ketua alumni Sahdin Hi Husen meminta semua alumni untuk hadir dalam acara ini. “Mengingat pentingnya acara ini, kami mengimbau semua alumni untuk hadir pada rapat umum nanti,” harap Sahdin. (onk/pn).

“ Total anggaran proyek itu sebesar Rp 70 miliar dengan sistem multiyears.

Pekerjaannya ditargetkan rampung 2021. Langkah mempercepat proyek itu sangat baik. Tapi kalau lahannya tak kunjung tuntas maka tetap akan terlambat,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Muhammad Iqbal Ruray,

...DUKUNG Samb Hal. 13

“ Dengan kehadiran rumah sakit milik pemkot ini tentunya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Serta dapat meningkatkan PAD,” tandas politisi Golkar ini

...TERGESER Samb Hal. 13

Usul Pembangunan Lanjutan Dua Pasar TERNATE – Pembangunan pasar Sabi-Sabi dan pasar Pariwisata yang belum rampung akan dilanjutkan pembangunannya tahun depan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengaku akan mengusulkan penambahan anggarannya. “ Kita akan usulkan untuk dua pasar ini sekitar Rp 1 miliar,” kata kepala Disperindag, Nuryadin Rachman, kemarin (16/9).

Untuk pasar Sabi-Sabi tinggal

diselesaikan pembangunan lantai II serta finishing. Sementara pasar Pariwisata menyisakan pembangunan sentra UMKM dan MCK serta fasilitas lainnya. Selain dua pasar yang pembangunan lanjutannya dilakukan tahun depan. Saat ini, Disperindag tengah membangun pasar Rempah-rempah dan kantor meterologi. “ Pasar Rempahrempah dan kantor meterologi ditargetkan rampung Desember tahun ini,” akunya. (cr-05/rul)

Menurut Tauhid, pergeseran jabatan harus memiliki alasan jelas. Misalnya, karena pejabat tersebut kinerjanya menurun atau melanggar aturan. Untuk jabatan yang rencananya dilelang

...KOMUNITAS Samb Hal. 13

“ Kalau rumah yang kita serahkan di Ternate ini tipenya berbeda dengan enam rumah sebelumnya yang dibangun di kabupaten di luar Ternate.

Rumah yang dibangun di Ternate ini ukurannya 8x6 dan memiliki tiga kamar,” terangnya.

Kata dia, anggota komunitas ini tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Maluku Utara. Dari data survey yang

pelanggan PDAM yang aktif sekitar lima ribu lebih.

Menurutnya, saat ini air perkubik tarifnya sebesar Rp 4.800. Jika dihitung kenaikan air 30 persen maka perkubiknya akan ada penambahan Rp 1.440, sehingga jumlah air perkubik menjadi Rp 6.240. kenaikan itu akan terjadi pada seluruh kelompok langganan. “ Besaran kenaikan itu masih bersifat rencana, masih bisa terjadi perubahan,” akunya.

Kenaikan tarif air tersebut sambung Syaiful agar masyarakat lebih hemat dalam penggunaan air. “ Kita juga punya rencana lain, misalnya kenaikan akan berlaku pada pengguna air yang boros.

Pelanggan yang dalam satu bulannya menggunakan air di atas 20 kubik, itu sudah kategori boros dan mereka akan dikenakan tarif baru sedangkan yang di bawah 20 kubik masih tetap dengan tarif lama,” pungkasnya.(cr-05/rul)

yang dimiliki ke peserta didik, tapi harus mampu menciptakan atmosfer keagamaan dalam lingkungan pendidikan,” ungkapnya.

Lebih jauh, menurut Ibrahim, seorang guru, jangan terlalu berkeluh kesah. guru harus mempunyai nyali atau keberanian dalam menciptakan atmosfer keagamaan sehingga mampu menjadi teladan bagi para siswanya.

Dalam workshop itu, pengurus MGMP-PAI mengundang narasumber nasional, Toto Warsito, S.Ag, M.Ag, yang juga Penulis buku 17 Model Pembelajaran Abad 21 serta Kepala Kemenag Kota Ternate, Drs. H. Adam Ma’rus M.Pd.I. Pembukaan workshop selain dihadiri Kepala Kemenag Kota Ternate juga dihadiri Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis), Kasi

Madrasah Kemenag Kota Ternate serta para pengawas Mata Pelajaran PAI. Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan materi Kebijakan UMUM Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Pendidikan Agama Islam yang disampaikan oleh Kepala Kemenag Kota Ternate. Sedangkan Toto Warsito memaparkan model pembelajaran yang bisa diaplikasikan oleh guru dalam proses belajar di kelas.

60 peserta yang mengikuti kegiatan terlihat antusias, terutama saat penyampaian materi model-model pembelajaran abad 21 yang disampaikan Toto Warsito. Selain materi juga diselingi dengan beberapa games. Usai dua hari kegiatan, workshop ini ditutup Kasi Pakis Kemenag Kota Ternate, H. Lukman Hatari, M.Pd.I (mg-01/pn/ rul)

kemarin (16/9).

Politisi Golkar ini meminta, Wali Kota Burhan Abdurahman lebih serius menyelesaikan persoalan lahan agar secepatnya ada titik temu dengan pemilik lahan. Jangan sampai pada 2019 nanti berdampak pada pembangunan lanjutan. “ Kami melihat perencanaan pembangunannya tidak matang. Kalau perencanaan baik tentu tidak ada masalah

seperti ini,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Risval Tribudoyanto saat dikonfirmasi mengaku optimis masalah lahan akan diselesaikan oleh Disperkim sebelum tahun 2019. Namun, dia mengaku telah menyiapkan opsi jika persoalan lahan tidak ada titik temunya. “ Kalau lahannya tidak ada titik temu, solusinya desain pembangunan akan dirubah,” pungkasnya.(cr-05/rul)

Iqbal berharap, rencana pembangunan dipermatang dan segera melakukan pembebasan lahan rumah sakit.

Perencanaan pembangunan kata dia, juga harus dilakukan dengan baik agar tidak mengalami masalah kemudian hari.

Terpisah, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman saat dikonfirmasi men-

gaku, pemkot saat ini tengah mempersiapkan lokasi pembangunan rumah sakit di Kalumata. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kanwil agar bersama-sama ke kementerian kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi dari kementerian. “ Kami akan berupaya agar 2019 nanti pembangunannya bisa berjalan,” tandasnya. (cr-05/rul)

terbuka kata Tauhid ada empat jabatan yaitu staf Ahli Wali Kota, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Sedangkan yang mengalami pergeseran ada satu jabatan pimpinan SKPD. Tauhid belum mau membeberkan SKPD mana yang mengalami pergeseran. “

Sudah pasti akan dilakukan, kita tinggal berkonsultasi dengan pak wali untuk membentuk panitia seleksi (pansel),” tandasnya.

Tauhid berharap, pembentukan pansel dipercepat mengingat pemkot akan disibukkan dengan pembahasan anggaran.(cr-05/rul)

dilakukan tiap anggota akan disampaikan ke tim. Lalu tim turun melakukan pengecekan di lapangan, tentang status rumah dan tanah. “Kalau tidak sengketa dan layak diberikan bantuan.

Maka kami akan menggagas kerja sama dengan masyarakat sekitar untuk membangun rumah itu,” jelasnya.

Sementara untuk dana yang digunakan dalam pembangunan rumah layak huni ini, lanjut Rustam, diperoleh dari sedekah dan bantuan dari warga sekitar dalam bentuk partisipasi. Selain

itu, juga ada penggalangan dana yang bersifat hala serta bantuan donatur. Selain memberikan bantuan rumah layak huni, komunitas ini, lanjut Rustam, juga memberikan bantuan lainnya seperti gerakan bantuan seribu Al-Quran. “Jadi tidak semua fokus di pembangunan saja,” tandasnya. Seraya mengaku, komunitas ini bersifat umum, siapa saja bisa bergabung atas kesadaran setelah melihat program dan gerakan yang dilakukan oleh komunitas . (mg-01/ pn/rul).

OPINI

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Malut Post

17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP ASN KORUPTOR PERBINCANGAN sanksi untuk mantan aparatur sipil negara (ASN) mengemuka belakangan ini. Ada sebagian yang tidak setuju, tetapi lebih banyak masyarakat yang setuju jika ASN mantan narapidana korupsi dipecat. Tidak sedikit ASN di Malut yang pernah menjalani hukuman lantaran menilep uang negara. Mereka bertugas di Pemprov dan Pemkab/Pemkot.

Diam-diam ASN di kampus juga pernah dihukum lantaran korupsi.

Meski begitu, baik gubernur, bupati/wali Kota belum mengambil langkah tegas untuk memecat ASN mantan narapidana korupsi.

Ironisnya, ada kepala daerah yang berani memberikan jabatan kepada ASN mantan narapidana korupsi. Publik, begitu juga melalui media massa menyoroti masalah ini. Bahkan Malut Post sendiri telah merilis nama-nama ASN koruptor di Malut termasuk jabatannya di birokrasi. Entah kenapa ASN bermasalah itu tidak pecat, justru diberi jabatan strategis di birokrasi.

Informasinya ada salah satu dosen ASN di salah satu kampus ternama di Ternate juga tercatat sebagai ASN mantan narapidana korupsi. Ia yang pernah menjabat wakil rektor itu telah usai menjalani hukuman, yang bersangkutan sudah kembali ke kampus. Setidaknya Pemprov, Pemkab/Pemkot, termasuk kampus harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terkait taat hukum. Jika ASN koruptor harus dipecat, maka dengan tegas harus dipecat, bukan dilindungi, karena semua warga negara berstatus sama di depan hukum.

Jika ASN koruptor tidak dipecat, itu seakan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa aturan bisa dilanggar. Yakin saja, suatu saat nanti masyarakat akan bertingkah layaknya sikap Pemprov, Pemkab/Pemkot dan kampus yang tidak memecat ASN koruptor. Korupsi ada kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), yang mesti dibasmi. Pasalnya, korupsi itu akan menghalangi pembangunan dan lainnya.

Karena dampak dari korupsi itu amat buruk, maka negara telah menetapkannya sebagai kejahatan luar biasa.

Kampus harus bergerak untuk menguatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama. Jika ada dosen atau ASN korupsi dilindungi, maka sama halnya kampus atau Pemprov, Pemkab/Pemkot tidak mendukung program pemerintah tersebut.

Masyarakat Malut harus sepakat bahwa ASN koruptor harus dipecat, baik yang bertugas di Pemprov, Pemkab/Pemkab maupun kampus. (*)

O m Faduli

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

KPPN Ternate Menjadi Wilayah Zona Integritas Menuju WBK dan WBBK Reformasi Birokrasi pada KPPN Ternate Reformasi Birokrasi pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan good governance. Hal itu merupakan langkah strategis untuk membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu, Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Perubahan tersebut diutamakan terkait aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan (business process) dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

Selanjutnya, reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan secara resmi dicanangkan setelah diterbitkannya paket undang-undang di bidang keuangan Negara. Paket undang-undang tersebut yakni UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Dengan kata lain,diterbitkannya paket undang-undang tersebut merupakan tonggak sejarah reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Reformasi birokrasi pada KPPN Ternate selaku kantor vertikal di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dimulai sejak tahun 2004. Reformasi tersebut ditandai dengan perubahan nama yang sebelumnya Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Reformasi birokrasi di KPPN Ternate lebih kentara pada saat ditunjuk menjadi salah satu KPPN Percontohan di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Hal tersebut didasarkan pada Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-93/ PB/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Penetapan kantor Pelayanan Negara Percontohan Tahap III di Lingkup ditjen Perbendaharaan.

KPPN Ternate tiada henti berinovasi KPPN Ternate selaku KPPN Percontohan dalam memberikan layanan publik senantiasa berupaya memberikan layanan prima kepada stakeholder yakni satuan kerja kantor vertikal dan Pemerintah Daerah. Layanan prima tersebut yaitu pelayanan satu tempat (one stop service), bisnis proses yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, memberikan informasi secara real time. Layanan prima KPPN Ternate juga harus transparan dan akuntabel.

Menciptakan inovasi bagi KPPN Ternate bukan merupakan hal baru dan akan menjadi tantangan untuk dilakukan secara terus menerus. Ino-

Aspirasi Pembaca

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate (0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331 Pengaduan Pelanggan PLN

081 143 0040 Kantor SAR Ternate (Emergency)

0921 - 3120069

Kepala KPPN Ternate

vasi yang diciptakan dan dilakukan haruslah mampu menjawab ekspektasi stakeholders, salah satunya meningkatnya kepuasan stakeholder,kemudahan dalam pemberian layanan dan mengadaptasi kemajuan zaman di era digital. Pada ujungnya, inovasi tersebut diukur melalui survei kepuasan pengguna layanan.

Pada tahun 2018, salah satu inovasi KPPN Ternate yakni layanan informasi berbasis platform android yang diberi nama ISMA (Integrated System and Management Aplication). Aplikasi ISMA ini diharapkan mampu menjawab semua tantangan dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas dalam pengelolaan anggaran di lingkungan masing-masing. Aplikasi ini ditujukan untuk para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran. Aplikasi ini sangat mudah dioperasionalkan, hanya tinggal di-download di aplikasi playstore di masing masing-masing handphone berbasis android. Aplikasi ini tidak hanya dapat digunakan di wilayah lingkup bayar KPPN Ternate, melainkan juga oleh seluruh Provinsi Maluku Utara dan seluruh wilayah Indonesia.

Ini tidak lain merupakan persembahan KPPN Ternate untuk kemajuan negara Indonesia.

Selain ISMA, KPPN Ternate mencoba mengubah persepsi dan mindset masyarakat bahwa antrian pada pelayanan pubilk selalu lama dan bertele-tele dengan menciptakan inovasi layanan yang diberi nama Antrian Tiga Puluh Menit (ATM). Jadi para pengantar SPM tidak perlu berlamalama di KPPN Ternate, cukup 30 menit menunggu sudah dilayani oleh petugas KPPN Ternate. Ini telah diapresiasi yang tinggi dari stakeholder dan berharap agar tetap dipertahankan.

KPPN Ternate membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Melalui berbagai inovasi yang digelontorkan KPPN Ternate, diharapkan kualitas layanan yang diberikan semakin meningkat serta memberikan manfaat yang optimal kepada seluruh stakeholders. Namun demikian, pada sektor pemerintahan, kualitas layanan dan integritas merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kualitas layanan tanpa integritas hanya akan seperti transaksi jual beli. Sebaliknya, integritas tanpa layanan yang berkualitas tidak akan mengantar menuju kesempurnaan sebagaimana tertuang pada NilaiNilai Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, perlu sinergi dan kerjasama

yang aktif antara KPPN Ternate dengan stakeholders untuk mewujudkan kualitas yang baik dan integritas yang terjaga.

Sejak 31 Oktober 2012, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi pionir dalam pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI menuju WBK/WBBM).

Sampai dengan tahun 2017, unit kerja di Kemenkeu yang telah mendapatkan predikat WBK sebanyak 18, sedangkan yang mendapatkan predikat WBBM sebanyak 11. Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, agar seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkeu berpredikat ZI Menuju WBK/ WBBM, pada tahun 2017 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 (KMK 426/2017) tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam KMK 426/2017 telah diatur mekanisme penilaian mandiri (self assessment) ZI WBK/WBBM di lingkungan Kemenkeu.

Implementasi mekanisme tersebut dimulai pada tahun 2018, yang sebelumnya telah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Bahkan, KemenPAN dan RB menyampaikan bahwa ada kemungkinan mekanisme yang dikembangkan oleh Kemenkeu, akan diadopsi dan diterapkan pada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 109 unit kerja di lingkungan Kemenkeu yang akan dilakukan penilaian mandiri (self assessment) dengan target 51 unit kerja yang akan mendapatkan predikat ZI Menuju WBK. Salah satu unit kerja di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang diusulkan predikat ZI menuju WBK adalah KPPN Ternate.

Pencanangan dan pembangunan KPPN Ternate sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM telah dimulai tahun 2017.KPPN Ternate telah diusulkan oleh Kementerian Keuangan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) selaku Tim Penilai Nasional untuk dilakukan reviu.

Penilaian mandiri (self assessment) ZI Menuju WBK/WBBM meliputi 2 (dua) indikator utama yaitu indikator pengungkit dengan bobot 60% dengan 6 area yaitu: (1) manajemen perubahan, (2) penataan tata laksana, (3) penataan manajemen sumber daya manusia (SDM), (4) penguatan akuntabilitas, (5) penguatan pengawasan, dan (6) peningkatan kualitas pelayanan publik, sementara itu untuk indikator hasil

dengan bobot 40% yang meliputi: (1) pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan (2) peningkatan pelayanan publik. Standar yang digunakan oleh Tim Penilai UKI dalam mengukur indikator pengungkit adalah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang diadopsi dari KemenPAN dan RB. Sedangkan standar yang digunakan oleh Tim Penilai UKI dalam mengukur indikator hasil adalah Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Standar ini merupakan standar yang sama dengan yang digunakan oleh Tim Penilai Nasional, sehingga hasil Survei yang dilakukan oleh UKI diharapkan tidak jauh berbeda dengan hasil penilaian dari Tim Penilai Nasional oleh KemenPAN dan RB. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Ternate untuk meningkatkan Survei IPK dan IKM, antara lain dengan: (1) mengkomunikasikan secara intensif berbagai inovasi pelayanan yang telah dilakukan kepada stakeholders, (2) responsif terhadap berbagai masukan, (3) menindaklanjuti apabila ada keluhan yang disampaikan oleh pengguna jasa, dan (4) membangun intimacy dengan stakeholders sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pemberi layanan dan pengguna layanan. Tidak kalah penting dalam kesehariannya, baik petugas Front Office dan Customer Services Officer pada KPPN Ternate selalu responsif, cepat dan selalu tanggap atas berbagai permasalahan yang dihadapi stakeholders.

Keberhasilan unit kerja dalam mengkomunikasikan inovasinya secara intensif dan membangun intimacy dengan stakeholders, sehingga berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM, merupakan bukti bahwa komunikasi merupakan kunci sukses. Dengan demikian, strategi yang digunakan bukan hanya semata pada tahap meningkatkan kualitas layanan maupun integritas, namun juga masuk dalam tahap strategi membangun intimacy dengan stakeholders, serta mengkomunikasikan perubahan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan maupun integritas.

Kesimpulan 1. Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan dimulai sejak diterbitkannya paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara; 2.KPPN Ternate senantiasa menciptakan inovasi untuk meningkatkan kepuasan stakeholder,kemudahan dalam pemberian layanan dan mengadaptasi kemajuan zaman di era digital.

3. Berbagai strategi komunikasi guna membangun intimacytelah dilakukan oleh KPPN Ternate agar menjadi wilayah zona integritas menuju WBK/ WBBM.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Menggugat Eksistensi Jurnalis; Wacana Keperpihakan Pers di Tengah Arus Demokrasi

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

M. Izma Nur Choironi

”Saat bertugas, wartawan tidak diperkenankan menerima imbalan apa pun” SEPANGGAL kalimat di atas, sengaja terlintas kembali dalam pikiran, ketika beberapa waktu lalu ‘mengintip’ kartu Pers teman yang kebetulan adalah seorang jurnalis pada salah satu media dalam negeri ini yang diletakan tepat di atas sebuah meja di depan kami.

Di tahun-tahun pemilihan kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD, DPD hingga Presiden, ini merupakan ajang perebutan kekuasaan yang entah apa yang akan mereka perbuat nanti setelah berkuasa. Entah mempertahankan kekuasaannya, mencari keuntungan dengan memperbanyak melakukan kontrak kerja dengan investor asing dengan dalil kesejahteraan rakyat serta membiarkan terjadinya swastanisasi di seluruh aspek, membiarkan hak-hak rakyat dirampas oleh perusahan atau pemodal, membiarkan ‘pintu belakang’ kosong, tanpa pengamanan yang cukup sehingga banyak terjadi illegal fishing, illegal logging, penyelundupan Narkoba, hingga perdagangan manusia terjadi di per-

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Suratman Dano Mas’ud Alumni IAIN Ternate

batasan atau diam-diam menaikan bahan pokok yang menjadi kebutuhan mendasar rakyatnya ?

Di saat-saat seperti ini, justru kita harus semakin menyadari betapa berharganya hak konstitusi kita yang dipertaruhkan di kotak suara pada pemilihan nanti. Meskipun ada sebagian orang yang belum menyadarinya, justru menggunakan hak konstitusinya sebagai lahan bisnis untuk menopang kebutuhan hidupnya yang nyatanya tidak sebanding dengan apa yang diterimanya.

Siapa sangka, hidup ini membutuhkan uang untuk dapat bertahan hidup, meskipun tergantung orang tersebut hidup di dalam kondisi sosial yang seperti apa. Entah sebagai masyarakat kota yang tarif hidupnya tinggi atau jadi masyarakat desa sebagai petani dan nelayan yang memerlukan pendidikan dan pembinaan sehingga dapat mengelola pendapatannya dengan baik dan tidak ikut menjadi korban dalam memperdagangkan hak konstitusinya di saat pemilihan tiba.

Seorang Pers atau Jurnalis, yang merupakan pilar keempat penegak demokrasi di negeri ini, memiliki peluang dan kesempatan yang besar dalam mengawal jalannya pesta demokrasi yang sesuai dengan etika demokrasi di tanah air. Sebagai ‘penyambung lidah rakyat’ kata Bung Karno, yang suara rakyatnya terkadang diabaikan oleh penguasa sehingga banyak kebutuhan dan keperluan mendasar rakyat, terabaikan.

Sebagai Jurnalis, harus bisa menjadi tameng bagi rakyat lemah yang hakhaknya dirampas oleh penguasa yang tidak bertanggung jawab, mengeksploitasi Sumber Daya Alam serta lingkungan yang bekerjasama dengan perusahan serta pencaplokan lahan-lahan rakyat, pengkaplingan batas wilayah penangkapan ikan bagi nelayan kecil yang semuanya itu memerlukan dukungan serta bantuan kepada mereka yang saat ini duduk di bangku perkuliahan serta memiliki gelar atau titel yang terhormat di negeri ini, maupun hasil buah tangan dan pikiran seorang

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

jurnalis yang mampu mengungkapkan fakta di tengah realita. justru dikhwatirkan, seorang jurnalis ‘tidak mampu’ berpihak kepada masyarakat lemah akibat orientasinya yang dikedepankan hanya pada keuntungan materi bagi perusahaannya maupun pribadi yang sudah terhegemoni oleh pemimpin atau calon pemimpin yang ingin berkuasa di negeri ini dengan jaminan-jaminan hidup yang layak di hari esok, bahkan ditakutkan seorang jurnalis ikut dalam mengkampanyekan calon pemimpin yang ingin berkuasa yang pada akhirnya ikut juga dalam menyampaikan janji palsu dengan biaya pemberitaan yang menguntungkan.

Meskipun, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa salah satu fungsinya sebagai lembaga ekonomi, namun pers juga berfungsi sebagai media informasi, pendidikan dan kontrol sosial. Dengan melakukan peranan pengawasan, kritik dan koreksi serta memperjuangkan keadilan serta kebenaran, diharapkan setiap orang yang melakukan pekerjaan sebagai jurnalis, dapat melaksanakannya dengan baik (*).

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

18

Malut Post

EKONOMI BISNIS

PENERBANGAN Garuda Tutup Rute Kualanamu-Sabang JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) terus melakukan efisiensi untuk menekan kerugian.

Setelah menutup rute penerbangan Jakarta-London, Garuda kini menutup rute penerbangan lokal Kualanamu-Sabang. Penutupan dilakukan sejak Jumat (14/9) pekan lalu. “Iya benar terhitung sejak 14 September,” kata Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Hengki Heriandono, seperi dilansir dari detikfinance. Hengki menambahkan penutupan rute tersebut dilakukan karena okupansi yang rendah. Armada pesawat yang sebelumnya melayani rute tersebut dimanfaatkan untuk melayani tambahan penerbangan dari Medan-Gunungsitoli. “Iya load factor rendah dan juga sebagai bagian dari restrukturisasi rute dan optimalisasi armada ATR72-600. Selanjutnya armada ATR tersebut akan digunakan untuk penambahan frekuensi dari Medan-Gunungsitoli,” kata Hengki.

Garuda Indonesia sebelumnya melayani rute penerbangan Kualanamu-Sabang sebanyak tiga kali dalam satu minggu. “Sejak 2014 dengan frekuensi tiga kali seminggu,” pungkasnya.(dtc/onk)

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Indonesia Tidak Mengalami Krisis Mata Uang Tujuh Negara Diperkirakan akan Terpuruk Editor: Bukhari Kamaruddin

JAKARTA - Mata uang rupiah dan beberapa negara di dunia, melemah terhadap dolar AS. Untuk Indonesia, diperkirakan tidak sampai mengalami krisis mata uang.

Analisi Nomura Holdings Inc, merlis ada tujuh negara berkembang di dunia memiliki risiko be-

sar mengalami krisis mata uang yakni Pakistan, Turki, Sri Lanka, Afrika Selatan, Argentina, Mesir dan Ukraina, yang saat ini tengah mengalami krisis mata uang memiliki score Damocles lebih dari 100.

Khusus untuk Sri Lanka, potensi krisis bagi negara ini bisa meletus kapan saja melihat indikator score Damocles 150. “Dari tujuh negara ini, pada definisi kami, Argentina dan Turki mengalami krisis mata uang.

Sementara Argentina, Mesir, Sri Lanka dan Ukraina telah memu-

tuskan untuk mengambil bantuan IMF sebagai cara untuk keluar dari krisis,” bunyi riset tersebut seperti dikutip dari detikfinance.

Sementara riset ini juga mencatat ada delapan negara dengan risiko krisis paling rendah. Indonesia adalah salah satunya.

Adapun delapan negara berkembang dengan risiko krisis terendah menurut Riset Nomura adalah Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kazakhstan, Peru, Filipina, Rusia, dan Thailand. “Ini adalah sebuah hasil yang penting. Karena investor lebih

fokus pada risiko. Penting untuk tidak menyamaratakan risiko krisis pada negara-negara berkembang,” bunyi kesimpulan riset tersebut.

Damocles dibangun untuk mengidentifikasi krisis mata uang di 30 negara berkembang dengan mempelajari beberapa faktor, termasuk cadangan devisa, tingkat utang, suku bunga, dan impor.

Model ini telah berhasil memprediksikan dua per tiga dari krisis mata uang di 54 negara berkembang sejak 1996 sekitar 12 bulan sebelum krisis terjadi.(dtc/onk)

SAMPAIKAN MATERI: Edward Nainggolan menyampaikan materi kepada mahasiswa Unkhair yang diwisuda Sabtu pekan lalu

BISNIS Ekonomi Digital Berkembang Pesat BALI - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap kerja sama ekonomi digital antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dapat terus ditingkatkan.

Terlebih, saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang pesat sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat dunia. “Pemanfaatan perkembangan di dunia siber diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat melalui transaksi digital,” ujar Bamsoet saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Senat Australia Sue Lines sebelum dimulai pertemuan Ketua Parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia) di Bali, Sabtu (15/9).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan transformasi digital akan semakin berkembang di tahun mendatang. Pada 2020 diperkirakan lebih dari empat miliar orang di dunia akan menggunakan perangkat komunikasi. “Untuk mendorong ekonomi nasional berbasis digital, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan ekonomi jilid 14 pada November 2016. Tujuannya, membangun ekosistem perdagangan secara elektronik serta mendorong perluasan dan efisiensi bisnis perdagangan secara elektronik yang dituangkan dalam roadmap industri e-commerce,” ujar Bamsoet. Selain itu, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengapresiasi ditandatanganinya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia. Kerja sama tersebut difokuskan pada pemberian bantuan teknis bagi aparat penegak hukum di Indonesia. “Indonesia kerap dijadikan pintu masuk bagi perdagangan manusia ke Australia. Khususnya, para imigran asal negara yang kerap didera konflik, seperti Afghanistan, Irak dan Sri Lanka. Karena itu, Australia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama dalam memerangi perdagangan manusia ini,” imbuh Bamsoet. Wakil Ketua Umum KADIN ini mengingatkan, kasus perdagangan manusia tidak bisa dianggap remeh karena telah melibatkan jaringan internasional. Diperkirakan setiap tahunnya sekitar 800 ribu orang diperdagangkan di lintas batas internasional. “Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Namun, dengan adanya belasan ribu pulau dan lebih dari seratus pintu masuk resmi, pemerintah Indonesia masih mengalami kesulitan menangani masalah ini,” kata Bamsoet.(jpnn/ onk)

KERJA SAMA SMBR Gandeng PT Timah JAKARTA - PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) akan menyuplai kebutuhan semen untuk proyek pembangunan di lingkungan PT Timah Tbk. Kerja sama kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dituangkan dalam dalam Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandantangani langsung oleh Direktur Utama (Dirut) SMBR Rahmad Pribadi dengan Dirut PT Timah Tbk M Riza Pahlevi Tabrani. Nota kesepahaman berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani. Rahmad mengatakan kerja sama juga dilakukan di ranah transportasi air dan juga di bidang pengembangan usaha atau bisnis. “Kami juga akan terus menjajaki kerja sama lain yang dipandang perlu dalam rangka sinergi BUMN,” kata Rahmad.

Dia mengutarakan BUMN yang dipimpinnya selama setahun terakhir memproduksi semen Ordinary Portland Cement (OPC) Tipe I, Portland Composite Cement (PCC) serta tipe semen lainnya. Di mana SMBR memiliki pabrik di tiga lokasi yaitu Lampung, Baturaja dan Palembang. Saat ini, SMBR menurut Rahmad semakin mengukuhkan diri untuk terus menjadi market leader di wilayah Sumatra Bagian Selatan dan Tengah. Ke depan, Rahmad menambahkan manajemen memiliki target untuk menjadi market leader di Pulau Sumatra maupun nantinya di Indonesia.

Pertumbuhan konsumsi semen di Sumatra yang menurut Rahmad mencapai 5-8 persen, mampu dilampaui Semen Baturaja yang hingga saat ini bisa tumbuh hingga 12 persen. (jpnn/onk).

HUMAS DJPB MALUT

Edward Minta Lulusan Perguruan Tinggi jadi Usahawan TERNATE - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan (Kanwil DJPb) Maluku Utara (Malut), Edward Nainggolan, mendorong lulusan perguruan tinggi untuk tidak berfokus mencari pekerjaan, namun berinisiatif membangun usaha sendiri.

Harapan tersebut disampaikan Edward pada ceramah orientasi calon wisudawan Universitas Khairun (Unkhair), Jumat (14/09) pekan lalu. “Melalui wirausaha diharapkan mampu mengatasi persoalan sosial ekonomi di Maluku Utara seperti jumlah lapangan kerja dan tingkat

kemiskinan” ujar Edward dihadapan 724 calon wisudawan yang hadir. Dia menuturkan Data BPS dan KemenristekDikti menunjukkan, secara nasional lulusan perguruan tinggi tahun 2017 mencapai 1.046.141 orang, namun untuk lowongan kerja terdaftar tersedia sekitar 289.632 lowongan dan melalui wirausaha kesenjangan tersebut diharapkan dapat diminimalkan. Wisudawan juga harus memiliki wawasan yang luas serta mencontoh keuletan para pengusaha sukses seperti Jack Ma yang dikenal melalui Alibaba, serta beberapa pengusaha muda Indone-

p r o m o n e w s

SOSIALISASI: Foto bersama usai sosialisasi. Ft suryani/malut post

Gandeng Agen Minyak Tanah, Sosialisasikan Elpiji TERNATE- Agen elpiji PT Sumber Sarana Gamalama Ternate bersinergi dengan agen minyak tanah PT Mitamal Utara Ternate.

Mereka melakukan sosialisasi dan pemasaran bright gas 5,5 Kg kepada agen dan pangkalan minyak tanah di kawasan waterboom pekan lalu. Kegiatan ini difasilitasi Pertamina MOR VIII Maluku, Maluku Utara (Malut) dan Papua. Sales Executive LPG II Pertamina Maluku dan Malut, William Handoko mengatakan, kegiatan sosialisasi bright gas 5,5 kilogram ini dilakukan dua hari, 13-14 September. Tujuan kegiatan ini, menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan elpiji yang baik dan benar serta aman seperti apa. “Selama ini masyarakat sering dihantui rasa takut untuk menggunakan elpiji karena belum paham cara penggunaannya,” ungkapnya.

Agen dan pangkalan minyak tanah menjadi sasaran untuk menjadi mitra dalam mensosialisaikan elpiji, karena dinilai berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya pengguna minyak tanah.

Agen minyak tanah juga dapat membantu memasarkan elpiji kepada masyarakat, khusus-

nya yang mampu dan tidak berhak menggunakan minyak tanah subsidi.

Menurutnya, dengan menggunakan elpiji lebih praktis dan lebih nyaman. Selain itu dapurnya juga lebih bersih ketimbang menggunakan minyak tanah yang pada kenyataannya lebih lama ketika mau masak. “Pengguna minyak tanah masih sibuk tambah minyak kompor dan perbaiki sumbu kompor. Pengguna elpiji sudah selesai masak,” ujarnya. Karena itu hal ini merupakan tawaran alternatif yang sangat menguntungkan masyarakat karena lebih menghemat waktu.

Dia menjelaskan penggunaan elpiji tidak menakutkan seperti yang diberitakan. Menurutnya, kecelakaan kendaraan bermotor sering terjadi setiap hari, tapi kecelakaan elpiji tidak. Karena itu dia mengimbau masyarakat dapat menggunakan elpiji karena manfaatnya sangat luar biasa. Dapur lebih bersih, hemat waktu dan praktis. “Untuk konversi minyak tanah ke gas di Indonesia Timur belum tahu kapan, namun dengan sosialisasi ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan elpiji,” pungkasnya.(mg-02/ onk)

sia yang membangun startup lokal yaitu Gojek, Bukalapak, maupun Warung Upnormal. “Ada tiga hal yang harus dimiliki untuk menjadi usahawan yang berhasil yaitu tidak pernah menyerah, mengerjakan dengan tuntas, serta berpikir out of the box,” jelas Edward, dalam rilis yang dikirim ke Malut Post. Dirinya juga berharap dari kampus Unkhair nantinya akan lahir para pengusaha sukses. Dia menambahkan pemerintah telah meluncurkan programprogram untuk mendukung berkembangnya kewirausahaan, antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)

dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Anggaran untuk Dana Desa juga setiap tahun terus meningkat alokasinya sehingga diharapkan mampu membangkitkan ekonomi unggulan di daerah.

Rektor Unkhair, Prof. Husen Alting, dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa kampus tidak hanya dituntut untuk mendidik namun juga mampu menyalurkan lulusannya ke dunia kerja.

Unkhair memfasilitasinya melalui pembentukan unit pengembangan karir kewirausahaan. Rektor juga berterima kasih atas kesediaan Kakanwil DJPb yang telah memberikan gambaran dunia kerja kepada calon wisudawan, serta berharap kerjasama yang terjalin antara dua institusi ini dapat membantu mewujudkan Maluku Utara yang lebih makmur dan sejahtera.(onk)

Indonesia Timur Punya Lapangan Minyak Raksasa JAKARTA - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat lima wilayah di kawasan timur Indonesia berpotensi untuk ditemukannya lapangan minyak raksasa (giant field).

Lima wilayah tersebut adalah Blok Selaru (Cekungan Aru-Tanimbar), Blok Arafura Selatan (Cekungan Arafura), Blok Boka (Cekungan Akimeugah), Blok Atsy (Cekungan Sahul), dan Blok Agats Barat (Cekungan Sahul).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, Badan Geologi menggunakan data seismik 2D, Passive Seismic Tomography (PST), rembesan mikro, penelitian GnG, serta metode lainnya guna menemukan cekungan-cekungan tersebut. Hasilnya, pada Blok Selaru memiliki potensi P50 untuk skenario gas 4,8 trillion cubic feet (TCF). ”Dan minyak 4060 MMBO (million metric barrels of oil) atau juta barel minyak,” ujarnya. Sementara itu, di Blok Arafura Selatan sumber daya potensial P50 untuk skenario gas 7,36 TCF dan minyak 6144.54 MMBO. Di Blok Boka total sumber daya potensial P50 pun untuk gas 1,1 TCF dan minyak 930 MMBO. Pada Blok Atsy total sumber daya potensial P50 untuk gas 0.9 TCF dan minyak 750 MMBO. Terakhir, untuk Blok Agats Barat, ditemukan sumber daya potensial P50 untuk skenario gas 0,7 TCF dan minyak 575 MMBO. Beberapa blok lain yang memiliki potensi migas (lead dengan skenario P50), di antaranya, Blok

Wamena dengan 263,75 MMBO skenario minyak dan 395.625 BSCF skenario gas.

Lalu, Teluk Bone Utara dengan potensi 239,79 MMBO untuk skenario minyak dan 1157.27 BSCF gas. Ada pula Blok Sahul dengan potensi 150.75 MMBO skenario minyak dan 180.59 BSCF skenario gas. Selain itu, Blok Buru dengan potensi untuk skenario minyak 54 MMBO dan 118.13 BSCF gas. Serta Blok Misool dengan potensi 69.94 MMBO untuk skenario minyak dan gas 258.79 BSCF. Eksplorasi lanjutan yang lebih detail terhadap area-area yang telah direkomendasikan badan geologi tersebut menjadi kunci bagi peningkatan jumlah cadangan migas terbukti yang kelak dimiliki Indonesia. Optimisme penambahan cadangan minyak dan gas diperkuat penambahan data baru di 42 persen cekungan sedimen oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Di dalam cekungan sedimen itulah minyak dan gas bumi terbentuk melalui sebuah proses yang saling terkait yang disebut sebagai sistem petroleum. Indonesia memiliki 128 cekungan sedimen.

Dari 42 persen yang sudah dieksplorasi terdiri atas 14 persen (18 cekungan) sudah produksi. Lalu, 9 persen (12 cekungan) sudah dibor dan ditemukan minyak serta 19 persen (24 cekungan) sudah dibor, tetapi tidak ditemukan minyak.

Meski demikian, masih ada 58 persen (74 cekungan sedimen) yang belum dieksplorasi. Sebagian besar berada di kawasan timur Indonesia, baik onshore maupun offshore. (jpnn/onk)

Pemerintah Bakal Buat Aplikasi transportasi online JAKARTA - Tak mau kalah dengan Go-Jek atau Grab, pemerintah berencana membuat aplikasi transportasi online. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat ini dia tengah melakukan pematangan program, dengan mendiskusikan rencana ini dengan berbagai pihak. “Ya itu ada pemikiran dari berbagai pihak, tapi belum matang, kita akan matangkan dulu,” katanya seperti dilansir dari detikfinance. Karya menjelaskan, soal alasan mengapa Telkom diajak untuk berpartisipasi dalam melahirkan aplikasi saingan Go-Jek dan Grab milik pemerintah. Ketika ditanya

oleh wartawan apakah Telkom akan menjadi aplikator, Budi mengaku hal tersebut bisa saja terjadi.

Sementara itu mengenai keputusan Mahkamah Agung (MA) kembali mencabut aturan transportasi online, Budi Karya menjelaskan dalam seminggu ini akan bertemu ahli dan akan mengkaji ulang aturan tersebut. “Saya sebagai bagian dari pemerintah tentu menghargai apa yang ditetapkan MA. Kami dalam satu minggu ini akan bertemu dengan para ahli akan lakukan satu konsolidasi, jadi manamana yang masih diperbolehkan akan kita atur,” pungkasnya.(dtc/onk)

KABAR RANTAU

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

KASUS Gubernur Sulsel Ingin Perkelahian Sopir Taksi Bandara Tak Terulang

(FAJAR)

MAKASSAR – Perkelahian antara sopir taksi resmi dan online di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin (Sulhas) Makassar beberapa hari terakhir, mendapat perhatian khusus Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.

Perkelahian disebut-sebut dipicu persoalan angkut penumpang di terminal kedatangan Bandara Sulhas. Nurdin kepada sejumlah awak media menegaskan, bakal melakukan evaluasi besar besaran agar konflik jasa angkutan penumpang Bandara itu bisa dituntaskan.“Kita akan selesaikan. Pokoknya kita akan duduk sama sama, supaya itu tidak terulang,” tegas Nurdin usai Deklarasi Pemilu 2019, di anjungan pantai Losari, Makassar, Minggu (16/9).

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, menegaskan kejadian serupa tak boleh terulang. Persoalan ini, akan menjadi bahan evaluasi mendasar. “Kita akan selesaikan secara sejuk. Saya kira, tidak usah ragu kalau soal itu,” terang Nurdin.

Insiden perkelaihan ini, sebelumnya terjadi pada Jumat (14/9) lalu. Kontak fisik, melibatkan sopir taksi resmi dengan sopir taksi online, berujung di Polsek Bandara.“Sopir taksi resmi, yang satunya kayaknya taxi online. Korban yang merasa dianiaya sudah melapor, yang melapor sopir taksi online,” ungkap Kapolsek Kawasan Bandara, Iptu Ahmad, kepada awak media sebelumnya.

Ahmad mengatakan, selanjutnya pelapor dan terlapor akan dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, pihaknya masih menunggu hasil visum korban. Ahmad mengatakan perkelahian yang terjadi antara sopir tersebut terjadi di area kendatangan penumpang.

“Sudah divisum, belum selesai dan kita masih tunggu. Namun info awal yang kita dapat katanya tidak ada penganiayaan. Terlapor dan pelapor untuk selanjutnya akan kita panggil untuk pemeriksaan lanjutan,” pungkasnya.

(Fajar /Lid)

19

Sultra Rekrut 4.672 CPNS 4.672 CPNS untuk Sultra, Dibagi ke17 Kabupaten dan Kota Putra Daerah Jadi Prioritas untuk CPNS 2018

NURDIN Abdullah.

Malut Post

KENDARI — Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kian dekat. Sesuai jadwal panitia seleksi nasional (Panselnas), pendaftaran akan dibuka mulai 19 September mendatang.

Terkait hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memantapkan persiapan. Salah satunya dengan mengakumulasi kuota untuk masing masing kabupaten dan kota.

Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abbas kepada Kendari Pos menegaskan, akumulasi kuota masing masing daerah diperlukan untuk menyiapkan sarana tes CPNS, Dirinya sudah mengundang seluruh kepala BKPSDM kabupaten Kota guna membahas persiapan seleksi. Dari hasil pertemuan itu tercatat total kursi CPNS se-Sultra adalah 4.672 kursi (lihat data pada grafis).

“Rinciannya, 17 kabupaten kota berjumlah 4.539 kursi dan Pemprov Sultra sebanyak 133 kursi,” kata Endang Abbas.

Endang menambahkan, sesuai kesepakatan dengan seluruh kepala BKPSDM, putra daerah akan diprioritaskan diangkat jadi PNS. Putra daerah dimaksud lanjut Endang adalah mereka yang berdomisili di Sultra. Jadi skopnya provinsi, bukan kabupaten.

“Misalnya kalau warga Butur ikut seleksi di Konsel, tidak masalah. Itu masih disebut putra daerah. Lain halnya kalau dari provinsi lain, itu tidak prioritas. Itu perlu dipahami masyarakat.

Sebab, sering dimaknai sempit arti putra daerah tersebut,” jelasnya.

Lebih jauh Endang menjelaskan, akan ada pertimbangan khusus bagi putra daerah.

Meskipun, pendaftar dari daerah lain juga tetap diakomodir.

“Pendaftarannya kan online. Jadi, dari provinsi manapun bisa mendaftar di Sultra.

Tapi, kami sudah sepakat agar putra daerah Sultra diprioritaskan,” tegasnya. Terkait lokasi tes kata dia masih disiapkan dan dibicarakan dengan panitia. “Tergantung pendaftar berapa, kalau banyak berarti kita pakai SMA juga,” sambungnya. karena pertimbangan jaringan dan listrik maka khusus Konsel dan Mubar, tesnya digelar di Kendari. Untuk ambang batas nilai

PEMBAGIAN KUOTA CPNS SULTRA 2018 1. Pemprov Sultra Jumlah Kuota 133 Kursi 2. Kota Kendari *Jumlah Kuota 207 Kursi *Formasi: - Guru (45), - Kesehatan (57), - Teknis (70), - K2 Guru (27), - K2 Kesehatan (8) 3. Konawe Kepulauan *Jumlah Kuota 337 kursi *Formasi: - Guru (187 orang), - Kesehatan (95), - Teknis (55) 4. Konawe *Jumlah Kuota 165 Kursi *Formasi: - Guru (80 orang) - Kesehatan (62) - Teknis (23)

7. Kolaka Timur *Jumlah Kuota 287 Kursi *Formasi: - Guru (169 orang), - Kesehatan (48), - Teknis (70)

12. Buton Tengah *Jumlah Kuota 500 Kursi *Formasi: - Guru (275 orang), - Kesehatan (177), - Teknis (48)

8. Buton Utara *Jumlah Kuota 275 Kursi *Formasi: - Guru (150 orang) - Kesehatan (65), - Teknis (55), - K2 Guru (5)

13. Konawe Selatan *Jumlah Kuota 150 Kursi *Formasi: - Guru (80 orang), - Kesehatan (45), - K2 Guru (25)

9. Konawe Utara *Jumlah Kuota 276 Kursi *Formasi: - Guru (126 orang), - Kesehatan (90), - Teknis (60)

5. Bombana *Jumlah Kuota 132 Kursi *Formasi: - Guru (48 orang), - Kesehatan (78), - K2 Guru (5), - K2 Kesehatan (1)

10. Buton *Jumlah Kuota 301 Kursi *Formasi: - Guru (150 orang), - Kesehatan (90), - Teknis (40), - K2 Guru (20), - K2 Kesehatan (1)

6. Wakatobi *Jumlah Kuota 300 Kursi *Formasi: - Guru (150 orang), - Kesehatan (90), - Teknis (59)

11. Buton Selatan *Jumlah Kuota 430 Kursi *Formasi: - Guru (271 orang), - Kesehatan (99), - Teknis (60)

atau passing grade juga bervariasi. Ada untuk umum dan cumlaude, dan ada pula untuk kategori II dan cacat. Untuk umum dan cumlaude harus mengumpulkan nilaI TKP 143, TIU 80 dan TWK 75.

“Nilai ini tidak diakumulasi ya, karena dia parsial. Meskipun TKP 200 kalau TIU-nya 70 maka akan gugur,” paparnya.

Sementara untuk K2 nilainya akumulatif.

“K2 harus kumpulkan minimal nilai 260 supaya lolos,” ujarnya. Bukan hanya soal passing grade, IPK pelamar pun punya nilai standar.

Dibagian ini, putra daerah mendapat kelonggaran.

“IPK yang dipersyaratkan bervariasi. Yang ada di Sultra 2,6 tapi yang di luar 3,0 dan untuk S2 harus minimal IPK 2,7. Akreditasinya minimal C,” tutupnya.

Selain itu, soal kuota kata Endang, seluruh

14. Muna *Jumlah Kuota 290 Kursi 15. Muna Barat *Jumlah Kuota 361 Kursi 16. Kolaka Utara *Jumlah Kuota 202 Kursi 17. Kota Baubau *Jumlah Kuota 152 Kursi *Formasi: - Guru (49 orang), - Kesehatan (70), - Teknis (31), K2 Guru (1), - K2 Kesehatan (1).

18. Kolaka *Jumlah Kuota 174 Kursi Total Kuota CPNS se-Sultra: 4.672 Kursi Sumber Data: BKD Sultra dan BKPSDM Kabupaten/Kota. (Kendaripos/Lid)

daerah di Sultra dapat formasi. Khusus Muna, Mubar dan Kolaka Utara sempat tertunda jumlah kuotanya. Tapi sudah disolusikan. “Kuota CPNS Muna sebanyak 290, Muna Barat 361 kursi, dan Kolaka Utara sebanyak 202 kursi,” terangnya. untuk kabupaten/kota lainnya sudah ditetapkan pekan lalu. Misalnya Pemkot Kendari, kuota diberikan 207 kursi. Rinciannya, tenaga guru 45 orang, kesehatan 57 orang, dan selebihnya tenaga tehnis. Adapun untuk K2 dijatah 35 orang. Rinciannya, 27 tenaga guru dan 8 tenaga kesehatan. Semua informasi itu disampaikan Plt. Kepala BKPSDM Kota Kendari, Syam Alam.

“Kuota CPNS Kota Kendari sebanyak 207 orang,” ujarnya. daerah lainnya juga begitu.

Detail formasinya, lihat grafis. (Kendaripos/ Lid)

SELEBRITA

Jedar Bingung Soal Somasi Temannya

Justin Bieber dan Hailey Baldwin Diam diam telah Menikah LOS ANGELES – Justin Bieber dan Hailey Baldwin diam-diam sudah melangsungkan pernikahan, hanya selang dua bulan setelah mereka bertunangan pada 7 Juli kemarin.

Penyanyi dan model itu menikah pada hari Kamis di New York City.

“Mereka melangkah dan melakukannya (menikah) tanpa

JESSICA Iskandar. (Ggl)

JAKARTA - Jessica Iskandar merasa kebingungan ketika rekan sesama bisnisnya, yakni Martin Pratiwi yang telah menunjuknya sabagai brand ambassador salah satu produk kecantikan itu sejak November 2017, melayangkan somasi padanya.

Selaku brand ambassador, wanita yang kerap disapa Jedar ini mengaku telah melakukan sebagaimana mesti tugasnya, seperti melakukan promosi ke berbagai kalangan, termasuk teman-teman sesama artis dan juga memakai produknya. “Aku sebenarnya enggak tahu gimana kejelasannya. Sebenarnya kalau rincinya yang lebih jelasnya harus tanya sama Erick, kalau aku sih sendiri sebagai nama aku yang dipakai, aku juga bingung,” ujar Jessica Iskandar saat ditemui di kawasan Pantai Indah Kapuk. “Selama ini aku sudah kerjain kerjaan aku, kayak promosi, pakai produknya, bantuin promosiin ke teman-teman artis. Tapi ya sudah selama itu aku juga belum dibayar, belum terima uang sepeser pun dari pihak sana,” paparnya.

Oleh sebab itu, Jessica Iskandar merasa sangat menyayangkan sekali kalau Martin Pratiwi mengambil tindakan seperti itu dengan menyeret nama besarnya dan menyalahgunakannya untuk memeras sejumlah uang.

“Jadi kalau sekarang tiba-tiba jadi kayak gini aku juga menyayangkan sekali, sayang banget kalau karena nama besar Jessica terus disalahgunain, diperas uangnya,” terang Jessica Iskandar.

Sama halnya dengan pengakuan sang kakak, Jessica Iskandar yang telah dituding melakukan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 464 juta menyebutkan bahwa dirinya justru sampai saat ini belum mendapatkan sepeserpun uang dari bisnis tersebut.

“Aku belum dapat sepeser pun. Tapi aku sudah dimintain uang. Barang dan uang hasil jualan masih ada, belum dibagi-bagi. Sedangkan, dia tiba-tiba sudah langsung melakukan hal yang bisa dibilang pemerasan. Jadi ya sangat disayangkan sekali,” tutupnya.(Okz. com/Lid)

JUSTIN Bieber dan Hailey Baldwin.

(Ggl)

mendengarkan siapa pun,” ungkap sumber yang dekat dengan pasangan ini yang dikutip Okezone dari People.

Seorang sumber dari pihak keluarga mengonfirmasi bahwa mereka telah menikah secara resmi di gedung pengadilan.

Nantinya sesegera mungkin pasangan ini akan melakukan upacara keagamaan serta perayaan dengan keluarga dan teman-teman.

“Mereka akan membuat langkah besar, di hadapan Tuhan dan semua orang yang mereka cintai,” ungkap sumber.

Sebelumnya memang sudah diberitakan jika Justin dan Hailey sempat terlihat di KUA New York. Namun, saat k a b a r tersebut pertama kali diberitakan oleh TMZ, p u b l i k menduga keduanya

Dua Bulan Nikah, Eza Gionino dan istri Ungkap Restu Orang Tua JAKARTA - Sejak memutuskan untuk menikah dengan Meiza Aulia pada 22 Juli 2018, Eza Gionino sudah mendapatkan benturan restu sang ibunda, yakni Ruch Gaya. Kini, setelah 2 bulan membina rumah tangga, ia pun kembali enggan membahas mengenai hal itu.

Mendengar pembahasan tersebut, Meiza Aulia pun langsung menimpalinya. Wanita yang kerap

EZA Gionino dan istri. (Ggl)

disapa Eca itu berharap kalau di balik lika-liku pernikahan yang dihadapi, ia dan Eza Gionino bisa mendapatkan hikmahnya suatu saat nanti.

“Seperti yang gue bilang, gue enggak bisa ngomong hal tersebut,” ujar Eza Gionino saat ditemui

hanya sedang mempersiapkan pernikahan mereka, bukan sudah benar-benar menikah.

Di sisi lain, teman dekat Justin dan Hailey tidak membantah atau membenarkan rencana pernikahan dua selebriti tersebut. Teman dekat keduanya hanya mengatakan jika Justin dan Hailey masih dalam tahap merencanakan pernikahan mereka.

“Mereka sudah mengontrak sebuah wedding planner dan sedang mencari gedung pernikahan. Rencana sekarang adalah untuk menggelar pernikahan sungguhan,” tutur teman Justin dan Hailey ini.

Hailey sendiri sudah pernah blak-blakan tentang pernikahan impiannya. Ia mengaku ingin menikah di tengah hutan dan menggelar upacara di West Coast.

“Aku pikir menggelarnya di hutan akan sangat cantik. Kakakku menikah saat usai 24 tahun dan orangtuaku juga menikah muda.

Aku tak melihat alasan untuk menunggu. Ketika kau yakin itu benar, maka itu benar,” ucap Hailey dalam wawancara dengan The Cut belum lama ini.(Okz. com/Lid)

di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat “Semoga apa yang terjadi saat ini akan ada hikmahnya untuk kita nanti,” timpal Eca. Senada dengan sang istri, pria berusia 28 tahun ini juga menuturkan harapan yang sama. Ia yakin bahwa masalah yang dihadapi merupakan salah satu proses dari perjalanan cinta mereka sebagai sepasang suami dan istri.

“Insya Allah, semuanya akan ada proses pastinya. Mungkin ini proses perjalanan jodoh kita, kita suami istri. Mudah-mudahan mempererat hubungan kita,” ungkap Eza Gionino.

Tak ketinggalan, Eca pun berdoa agar suatu saat nanti hubungan antara Eza Gionino dan sang ibunda ke arah yang lebih baik serta bisa memberikan restu kepada mereka untuk membina rumah tangga.

“Kalau untuk saat ini dalam pribadi aku berdoa saja. Semoga semuanya ini bisa kembali seperti semula,” tutup Eca. (Okz.com/Lid)

Joko Widodo

Jusuf Kalla

Presiden RI

Wakil Presiden RI

DESA

Eko Putro Sandjojo

Taufik Madjid

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 Malut Post HALAMAN 20

TINJAU: Presiden Jokowi dan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo meninjau Padat Karya Tunai (PKT) pembangunan talud jalan di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Presiden Tinjau Desa Tambirejo Saksikan Langsung Program PKT PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, meninjau Program Padat Karya Tunai (PKT), pembangunan talud jalan di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu (15/9).

Pembangunan talud jalan sepanjang 115 meter ini menggunakan dana desa (DD) sebesar Rp50 juta untuk belanja material, upah 12 tenaga kerja per hari selama 14 hari.

Yakni, kepala tukang Rp100,000, tukang Rp90,000, buruh Rp70,000. “ Tadi Pak Jokowi nanya, berapa dibayar pekerjanya, dan saya katakan Rp 70 ribu. Tukangnya dibayar Rp 90 ribu sesuai UMP di sini. Dan dibayar harian setiap hari, setiap sore,” ujar Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.

Menteri menjelaskan, pada tahun 2018, Desa Tambirejo mendapatkan dana desa sebesar Rp 829.597.000. Melalui hasil musyawarah desa, dengan menggunakan anggaran dana desa 2018 tahap II sebesar 50 juta, dibangunlah talud yang fungsinya menahan longsor dan memperlancar jalur air. Pengerjaannya membutuhkan waktu selama dua pekan.

“Saya lihat pembangunan infrastrukturnya sudah cukup bagus, agak kering sedikit karena bendungannya sedang diperbaiki, mudah-mudahan bulan depan sudah selesai,” terangnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Menteri Eko juga berpesan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi. Misalnya, membuat desa wisata, sawah jadi case country.

“Kedepannya ada program 100 desa dengan memberikan bantuan afirmasi 150 Miliar untuk 100 desa. Tadi saya minta Pak Kades dan Bupati untuk menggenjot lagi pemberdayaan ekonomi juga BUMDes-nya untuk menin-

DIRJEN PPMD Taufik Madjid bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Dusun Sendangsari, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

gkatkan APBDes. Nanti kita akan ada show case-show case (desa percontohan) tentunya tidak semua desa, beberapa desa kita bantu untuk percontohan sebesar Rp 1,2 Miliar untuk pemberdayaan ekonomi, yang paling penting memberikan lapangan pekerjaan,” terangnya.

Dana desa pada tahun ini, lanjut Menteri Eko, telah digelontorkan sebesar Rp 60 triliun tahun depan dan rencananya akan dinaikan lagi menjadi Rp 73 triliun. “Desa ini karena

IPM-nya sudah membaik jadi dana desanya tetap. Kan dana desanya bagi rata, yang daerah-daerah miskin dapat sampai Rp 3,5 Miliar.

Tahun depan tidak mungkin jumlahnya lebih kecil dari satu miliar dan tahun ini tidak mungkin kurang dari Rp 800 juta,” jelasnya. Dalam kunjungan itu, ikut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Plh. Camat Toroh Abdul Salam dan Kades Tambirejo Puspitanianto.

SEJAHTERA Sebelumnya, Menteri Eko didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Taufik Madjid, Direktur PMD M. Fachri dan Kadis PMD Jateng, terlebih dahulu mengunjungi lokus pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Dana Desa (PKTDD) yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo di Dusun Sendangsari, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu (15/9).

Menteri Eko berharap, Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat Desa untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan menekan gizi buruk warga di Desa. Dengan begitu, komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari Pinggiran dan Daerah terutama Desa dapat terwujud dengan baik.

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) PPMD, Taufik Madjid mengharapkan, Dana Desa yang diterima Desa, digunakan sesuai regulasi dan kewenangan yang dimiliki Desa sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. “Dana Desa untuk lokus Desa yang ditinjau tersebut, sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2018 telah mencapai lebih dari 2 (Dua) Miliar,” ujar Dirjen.

Tahun 2018, Desa Sendangsari telah menerima Dana Desa sebesar Rp. 829.597.000.

Dari jumlah tersebut, sebagian digunakan untuk Program Pembangunan Talud (Penahan Tanah Longsor) sebesar Rp. 50.000.000 dengan total volume, panjang 115 M x tinggi 0,9 M) dan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dituangkan dalam APBDes. Pengerjaan Talud dengan sistem swakelola atau Padat Karya tersebut, melibatkan 123 Pekerja dari masyarakat yang kurang mampu di Desa setempat, dengan upah sebesar Rp. 14.570.000, setara Total 188 HOK yang dikerjakan selama 11 Hari. (*)

Presiden Jokowi dan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo melihat pekerjaan pembangunan talud jalan di Desa Tambirejo.

Menteri Desa, PDTT Eko Putro Sandjojo dan Presiden Joko Widodo saat berada di lokasi PKT pembangunan Talud Jalan Desa Tambirejo

Presiden Joko Widodo melihat secara langsung program PKT pembangunan Talud, Dusun Sendangsari, Desa Tambirejo

Cek persiapan sebelum kunjungan Presiden, Dirjen PPMD Taufik Madjid saat berbincang dengan warga di lokasi PKT pembangunan Talud, Dusun Sendangsari, Desa Tambirejo

Dirjen PPMD Taufik Madjid saat berada di lokasi kunjungan kerjanya.

Mendes Eko Sanjojo dan Direktur Jenderal (Dirjen) PPMD, Taufik Madjid saat melakukan kunjungan ke Dusun Sendangsari, Desa Tambirejo, Grobogan.