Trio Kasuba Gabung Jurus

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

TAMPIL TERDEPAN

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Bocah Meninggal, Orang Tua Curiga Vaksin MR Penyebabnya Komnas KIPI Langsung Gelar Investigasi

ECERAN: Rp 5.000,-

KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

TERNATE – La Ode Imam Bahri tak dapat menahan kesedihan saat mengisahkan kematian putranya, LRB alias Iki (6). Bocah kelas 1 salah satu SD di Kecamatan Ternate Selatan itu menghembuskan napas terakhirnya, Minggu (16/9) lalu di RSUD Chasan Boesoirie.

3 Gejalanya berupa ruam, gatal, pembengkakan tenggorokan, muntah dan kepala merasa ringan.

4 Namun KIPI tidak selalu terjadi

1 KIPI merupakan suatu reaksi tubuh

seseorang yang tidak diinginkan muncul setelah pemberian vaksin. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda.

dilakukan secara berjenjang. Mulai dari pusat pelayanan ke puskesmas wilayah kerja lalu diteruskan ke Dinkes Kota, provinsi serta ke Kemenkes dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

pada setiap orang yang diimunisasi.

5 Munculnya gejala ringan cenderung lebih sering terjadi dibandingkan gejala dengan reaksi atau alergi serius terhadap vaksin

2 Mulai dari gejala efek samping ringan

Baca VAKSIN... H.8

7 Investigasi kasus dan pelaporannya

hingga reaksi tubuh yang serius seperti analfilaktik atau suatu reaksi alergi berat yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian terhadap kandungan vaksin.

6 Apabila terjadi KIPI pada anak yang divaksin, alur pelayanan dan pelaporan kelompok kerja sudah disiapkan

CATATAN Terputar Dalam Labirin yang Sama SEJAK lama memang ulama vis a vis negara menjadi wacana dalam dunia politik kita. Entah sejak peristiwa Khairun dan Babullah di Ternate, Perang Paderi di Tanah Minang, Sultan Oleh Ol Oleh Agung dan Syaiful Bahri Ruray Diponegoro (1825-1830) yang nyaris membangkrutkan kas negara kolonial Belanda itu, hingga Revolusi Petani Banten (Peasant Revolt of Banten,1888) dan Hikayat Perang Sabili di Tanah Rencong, Baca CATATAN... H.8 A D V E R T O R I A L AS W. FOR MALUT POST

Trio Kasuba Gabung Jurus

RUSDI ABDURRAHMAN/MALUT POST

KOMPAK: Kepala BPKKP Setdaprov Malut Armin Zakaria (keenam dari kiri, belakang), saat foto bersama para pejabat kehumasan dan Kominfo Kabupaten/Kota, Selasa (19/9)

TERNATE - Biro Protokoler Kerjasama dan Komunikasi Publik (BPKKP) Sekretariat daerah Provinsi Setdaprov) Maluku Utara (Malut) menyelenggrakan kegiatan asistensi dan percepatan pembentukan pejabat pengelola informasi publik (PPID).

Baca BPKKP... H.11

Gubernur Komitmen Tingkatkan Transportasi di Kepsul

Baca TRANSPORTASI... H.11

Trio Kasuba Gabung Jurus Dunia persilatan jungkir balik

Tukang Kuti IPK Minimal CPNS Malut Resmi 2.50 Horeee, yang kuliah tara usah susah-susah balajar

SOFIFI – Hari yang dinantikan para pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) akhirnya tiba. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan hari ini portal daring untuk pendaftaran CPNS, https://sscn.bkn.go.id, sudah dapat diakses. Itu berarti para peserta sudah boleh memulai rangkaian pendaftaran CPNS 2018.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menuturkan, rincian formasi CPNS tiap daerah baru dapat diketahui publik setelah portal SSCN dibuka.

Meski begitu, Ridwan belum bisa mengabarkan pukul berapa pengumuman itu akan diunggah.

Baca CPNS... H.8

kampung halaman ketiganya.

Kemesraan dimulai sejak BK yang juga Bupati Halsel itu menjemput kedatangan AGK dan MK di Bandara Oesman Sadik Labuha. AGK dan MK datang bersamaan menggunakan maskapai Wings Air. Usai penjemputan, ketiganya bersama rombongan langsung menuju tempat kelahiran mereka.

Baca KASUBA... H.8

SYARAT DASAR PELAMAR CPNS Usia paling rendah 18 tahun & paling tinggi 35 tahun saat melamar

Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan

Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih

Sehat jasmani & rohani sesuai persyaratan jabatan

Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI/Polri, & pegawai swasta Tidak berkedudukan sebagai PNS & TNI/Polri Tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan Instansi Pemerintah Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Persyaratan tambahan masing-masing formasi ditentukan PPK K/L/D

N

M UM AN F O U R G

CPNS

I AS

SOFIFI - Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) terus mendorong percepatan pembangunan kabupaten/kota melalui pembangunan jalan dan transportasi. Salah satu yang sudah mulai terlihat, yakni Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).

IPK Minimal CPNS Malut Resmi 2.50

memilih mendukung AGK. Hal ini sempat membuat hubungan mereka memanas, ditandai dengan mutasi sejumlah pimpinan SKPD Halsel yang cenderung mendukung MK. Kemesraan trio Kasuba ini tampak jelas dalam hajatan keluarga kemarin (18/9). Kebetulan pula, hajatan akikah itu dipusatkan di Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan yang merupakan

M

HUMAS PEMPROV FOR MALUT POST

KOMITMEN: Gubernur Abdul Ghani Kasuba bersama Bupati Kepsul Hendrata Thes dan Forkompimda Kepsul foto bersama setelah tiba di Bandara Emalamo, Kepsul, Senin (17/9)

LABUHA – Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Maluku Utara rupanya berdampak baik pada klan Kasuba. Hubungan Abdul Gani Kasuba (AGK) dan Bahrain Kasuba (BK) dengan Muhammad Kasuba (MK) yang sem-

pat merenggang dalam pilgub kini menghangat. Diawali dengan tampil bersama, ketiga politisi ini juga dikabarkan telah menggabungkan kekuatan untuk memenangkan AGK dan M. Al Yasin Ali. Pada pilgub kemarin, AGK dan MK sama-sama berstatus sebagai calon gubernur. Alhasil, kakak beradik itu menjadi rival. Sementara BK yang merupakan ponakan keduanya lebih

PE

Tim Sukses Dilarang Kampanye

SIMAK

BPKKP Perkuat Lembaga PPID

HANGAT: Bupati Halsel Bahrain Kasuba (kiri) tampak bercanda hangat dengan sang paman Muhammad Kasuba di Bibinoi, Selasa (18/9). Dalam perhelatan Pilgub kemarin, keduanya sempat berseberangan lantaran Bahrain lebih memilih mendukung pamannya yang lain, Abdul Gani Kasuba

Kota Ternate

di Halaman 19-21

Sumber: PP 11/2017

Menilik Jejak Simulasi Hidup Seniman Jogja di Planet Merah (bagian I)

Berawal dari Konsistensi dalam Space Art Venzha Christ, seorang seniman di Jogjakarta ini menjadi satusatunya orang Indonesia yang ikut dalam simulasi hidup di Planet Mars tahun ini. Selama sebulan, sejak Maret hingga April 2018 silam, pria 43 tahun tersebut bersama 5 orang asal Jepang berjibaku dan mengikuti pelatihan hidup di Planet Mars. Bagaimana kisahnya.

LUAR ANGKASA: Venzha Christ (tengah), 43, seorang seniman di Jogjakarta yang ikut simulasi hidup di Planet Mars

Ridho Hidayat, Jogjakarta

DI sebuah padang gurun yang sangat gersang di Utah, Negara bagian Amerika Serikat, Venzha mencoba menjalani hari-harinya seperti di Planet Mars. Proyek pelatihan yang diadakan oleh Mars Society ini bertujuan untuk membuat simulasi di mana seolah-olah manusia hidup di planet selain bumi. Planet Mars dipilih karena letaknya yang paling dekat dengan bumi. Pelatihan tersebut dinamakan Mars Desert Research Station (MDRS).

Baca SENIMAN... H.11

DOK. PRIBADI VENZHA CHRIST

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

2

Malut Post

HALTIM & HALTENG

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Direktur PDAM Dilelang

Darurat Air Bersih Editorr : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid WEDA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) bakal melelang Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dalam waktu dekat. “Sekarang

kita fokus PDAM dan minggu depan akan dilakukan seleksi,” ujar Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani.

Seleksi Dirut PDAM dipercepat karena Halteng darurat pelayanan air bersih. Ternyata setelah dicek, instalasi air sudah tumpang tindih. “Pipanya tumpang tindih,” ujarnya.

Kondisi ini terjadi lantaran perencanaan tidak baik. “Ini

akibat tidak ada perencanaan yang matang makanya pemasangan pipa terkesan amburadul,” terang mantan politisi PDIP ini sembari mengaku, manajemen pengelolaan air bersih belum maksimal.

Dia mengatakan, sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan instalasi pipa air di Kota Weda. “Kita fokus perbaikan hingga pelayanan air

bersih terlaksana dengan baik,” tandas Mantan Ketua DPRD Halteng ini.

Ketua DPD II Nasdem ini menambahkan, kedepan sumber air bersih akan diambil dari Fidi Jaya dan talaga Moriala. “ Fidi Jaya itu sumber air yang hidup dan Moriala sifatnya telaga yang menampung genangan air hujan,” kuncinya. (wmj/mpf)

DD dan ADD Rp126 M Belum Cair MABA- Dana Desa (DD) Tahap III untuk 102 desa di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tak kunjung dicairkan karena Pemerintah Desa belum memasukkan laporan pertanggungjawaban realisasi DD Tahap II Tahun 2018. Tidak hanya DD, bahkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II, untuk semua desa belum dicairkan karena masalah yang sama. “Lambatnya Kepala Desa memasukkan laporan realisasi DD Tahap II memperlambat proses pencairan DD Tahap III. Kemudian, ADD Tahap II belum cair karena memang tidak ada laporan realisasi ADD Tahap sebelumnya. Jadi kami berharap pemerintah desa memperhatikan persoalan ini sehingga tidak memperlambat penyerapan anggaran,” kata Kepala DPMD Haltim Badalan Uat, Selasa (18/9) kemarin.

Dia menjelaskan, total ADD dan DD 2018 untuk 102 desa sebesar Rp126 Miliar dengan rincian ADD Rp 43 M dan DD Rp 83 M. “ Ratarata setiap desa menerima DD Rp 1 M di luar ADD,” jelas Mantan Camat Maba Tengah itu. (ado/mpf)

BELUM ADA JEMBATAN: AKIBAT belum dibangun Jembatan penghubung Desa Damuli Sakam, warga terpaksa melewati air Gowolei.

PEMKAB Tidak Ada Anggaran Asrama WE DA- Wa ki l Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Abdurrahim Odeyani mengaku, tidak menjanjikan pembangunan Mes untuk mahasiswa Halteng di Jakarta, apalagi menempati Mes pemerintah daerah (Pemda).“ Memang ada perABDURRAHIM Odeyani temuan dengan mahasiswa Jabodetabek di Jakarta. Namun dalam pertemuan itu, kami tidak menjanjikan Mes untuk mahasiswa Jabodetabek apalagi sampai menempati mes Pemda di Jakarta,” kata orang nomor dua di Halteng itu, Selasa (18/9).

Wabup menegaskan, kondisi keuangan saat ini masih memprihatinkan karena daerah mengalami defisit sehingga APBD tahun 2018 untuk pendidikan hanya dialokasikan bantuan studi dan beasiswa. “Ini yang kami sampaikan ke mahasiswa Jabodetabek,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Mes Pemda di Jakarta tidak bisa dialih fungsikan untuk kepentingan lain.” Tahun sebelumnya pemda sudah kontrak asrama mahasiswa di jakarta melalui dana hibah daerah,” terangnya. (wmj/mpf)

Tanah 7.797 H Untuk Kelapa Sawit WASILE- Aliansi Masyarakat Wasile Selatan, menolak perusahaan PT. Ganda Suling, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Koordinator Lapangan (Korlap) Jems Komokomo dalam orasinya menyampaikan, keberadaan PT. Dede Ganda Suling, sangat merugikan masyarakat karena lahan seluas 7.797 Hektar dikuasai untuk produksi kelapa sawit. “Di atas lahan 7.797 H itu terdapat kelapa, cengkeh dan produksi pertanian lainnya yang menunjang ekonomi masyarakat,” terang Jems.

Dia menjelaskan, izin investasi kelapa sawit akan merusak perkebunan warga yang selama ini menjadi tempat mereka menggantungkan hidup. “Oleh karena itu, kami warga Wasile Selatan dengan keras menolak keberaadan PT. Dese Ganda Suling,” tegasnya.

Sementara Plt Bupati Haltim Ir Muh’Din Mabud menyatakan, izin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Dede Ganda, sudah dikeluarkan sejak tahun 1996. “Izinnya sudah keluar sejak Pemeritah Provinsi Maluku masih berada di Ambon. Saat itu Wasile Selatan, belum ada perkebunan hanya hutan belantara,” katanya.

AKSI: Aliansi Masyarakat Wasile Selatan, menggelar aksi menolak kehadiran perusahaan kelapa sawit.

Mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Haltim itu menegaskan, setelah izin ini keluar, maka pihak PT. Dede Ganda Suling, mengklaim seluruh masalah selesai dan tinggal menyelesaikan semua hak masyarakat. (ado/mpf)

PTT Halteng Terima Gaji WEDA - Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) sudah bernafas legah.

Bagaimana tidak ? pemerintah kabupaten (Pemkab) Halteng sudah

membayar gaji PTT selama lima bulan. “ Gaji PTT guru, PTT Kesehatan, PTT RSUD Weda dan PTT Satpol PP dibayar bulan Mei sampai September, totalnya Rp 3.387.400 Miliar,” ujar

Gaji 5 ASN Eks Korupsi Dipending MABA- Gaji lima Aparat Sipil Negara (ASN) mantan narapadina kasus korupsi, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) dipending. Ini disampaikan Plt Bupati Haltim Ir Muh Din Mabud, Selasa (18/9) kemarin.

Plt menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenpan-RB. “Gaji mereka belum disalurkan karena masih menunggu hasil koordinasi dari Kemendagri dan Menpan-RB,” ujarnya.

Saol pemecatan lima ASN ini, kata dia, sudah menyiapkan administrasinya dan tinggal proses pemecatan.“Seluruh administrasi pemecatan sudah disiapkan,”katanya. (ado/mpf)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halteng Abdurahman Yau, Selasa (18/9).

Dia menjelaskan, gaji PTT diterima per bulan Rp 600 ribu. “ PTT guru di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) diterima mulai bulan Mei sampai September. Kemudian PTT kesehatan di Dinas Kesehatan me-

nerima April sampai September. PTT Satpol PP dari bulan Agustus sampai September. Sedangkan PTT RSUD Weda, PTT administrasi perkantoran, PTT Tenaga Medis dan Paramedis serta clening servis di RSUD Weda hanya menerima Agustus. “ PTT RSUD Weda hanya menerima bulan Agustus,” jelasnya. (wmj/mpf)

TIDORE KEPULAUAN

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Malut Post

3

Art: Resayfa Rumra

SIMULASI: POLRES Tikep menggelar simulasi pengamanan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Simulasi kemarin (18/9) di Mapolres ini melibatkan seluruh personel Polres Tikep. Alat pengamanan juga diturunkan.

Kegiatan ini dilakukan secara serentak di Malut.(*)

Proyek Drainase Berujung Masalah SARANG PENYAKIT: Air kotor yang tidak mengalir karena proyek drainase tidak memberikan solusi. Ft bukhari/ malut post

Enam Caleg Lengkapi Berkas

Dua Anggota DPRD Buat Surat Pernyataan : Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE – Enam calon legislatif (caleg) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yang terancam dicoret lantaran tidak melengkapi berkas, memilih sikap kooperatif. Enam caleg tersebut akhirnya melengkapi berkas, sehingga tidak terancam dicoret Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tikep.

Dari enam caleg tersebut dua orang mantan aparatur sipil negara (ASN) yakni Umar Ismail dan Wahab Samad.

Dua lainnya pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni Suhardi

warga setempat.

Di satu sisi, pekerjaan drainase dilanjutkan ke tempat lain yakni di samping Terminal Sarimalaha dan Jalan Nusantara. “Seharusnya proyek drainase ini dituntaskan dulu di satu lokasi, baru dilanjutkan ke lokasi lain,” tambah Ali. Herannya lagi, tidak ada papan nama proyek, sehingga warga tidak tahu berapa nilai proyek, waktu pengerjaannya, kontraktor dan pemilik proyek.

“Kami bingung, proyek ini sebenarnya milik Pemkot Tidore, Pemprov Malut atau proyek APBN,” tanya sejumlah warga. (onk)

Pemkot Siap Adakan Seleksi CPNS

CALEG: Dua anggota DPRD Tikep menyerahkan surat pernyataan ke Komisioner KPU Jainul Yusuf (kanan).

Editor Peliput

TIDORE - Proyek drainase di Jalan S. Parman Kelurahan Indonesiana, menyisakan masalah. Ini karena proyek ini tidak dibuat tuntas.

Amatan Malut Post, proyek drainase tidak dibuat hingga ke barangka (kali mati), sehingga air tidak mengalir.

Drainase ini hanya dibangun hingga di ujung jalan S. Parman atau tepatnya di pertigaan Jalan S. Parman dan Kemakmuran. Selain itu, pinggiran drainse yang bersebelahan dengan pekarangan warga tidak ditutup rapi dengan tanah.“Air tidak mengalir, ini menjadi sumber penyakit,” kata Ali,

dan Ibrahim, termasuk dua politisi yakni Ade Kama dan Abd Djalal Radjabesi.

Ade Kama dan Abd Djalal Radjabesi telah memasukkan surat pernyataan pemberhentian keduanya dari anggota DPRD Tikep ke KPU, kemarin (18/9).

Dalam surat itu juga ditegaskan bahwa surat keputusan dari Gubernur Malut dalam proses.

“Jadi kita sudah memasukkan syarat yang diminta KPU dengan membuat surat pernyataan bahwa SK pemberhentian sementara masih dalam proses, sekaligus memperlihatkan surat tanda terima,” kata Ade Kama, caleg PDIP. Komisioner KPU Tikep,

Jainul Yusuf mengatakan, Ade Kama dan Abd Djalal Radjabesy sudah memasukan surat pernyataan bahwa keduanya telah memasukkan surat pengunduran diri. SK pengunduran dalam proses untuk ditandatangani Gubernur Malut dan dalam surat pernyataan yang dimasukkan ke KPU dilampirkan tanda terima dari Biro Hukum Pemprov. Lantaran keduanya memasukkan surat pernyataan, maka keduanya dinyatakan memenuhi syarat bersama empat calon lain.

Setelah enam caleg ini memasukkan semua pernyataan, maka kemungkinan semua caleg yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) akan dinyatakan lolos saat pleno DCT. (far/ lex)

TIDORE - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dilangsungkan Oktober 2018. Sementara penerimaan pendaftaran seleksi CPNS dimulai Rabu (19/9) hari ini. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) sendiri sudah siap untuk menggelar seleksi tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tikep, Sura Husain mengatakan, pendaftaran seleksi CPNS dibuka secara online kemarin pukul 24.00 WIT. Setelah calon peserta seleksi CPNS dinyatakan terdaftar secara online, kemudian peserta harus membawa print out pendaftaran online ke panitia seleksi CPNS kota Tikep di kantor BKPSDM Tikep.

Kata Sura, ada persyaratan-persyaratan lainnya belum diumumkan karena masih menunggu verifikasi nama honorer kategori 2 yang menjadi prioritas. Meski begitu pihaknya menyampaikan sesuai hasil rapat di provinsi, bahwa peserta seleksi CPNS adalah peserta yang berpenduduk di

wilayah provinsi Malut.

Ia juga mengemukakan untuk tempat pelaksanaan seleksi pemerintah Kota Tikep sudah siap. Menurutnya memang ada 4 kabupaten/kota tempat pelaksanaan seleksinya menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Biaya peralatan dan biaya semua BKN pusat yang tanggungjawab.

Empat kabupaten/kota itu adalah kota Ternate, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan kepulauan Sula, dimana semua pelaksanaan CAT menjadi tanggungjawab BKN. Sedangkan kabupaten kota lainnya, jika fasilitas lengkap dan mampu membiayai maka bisa langsung melaksanakan di daerah. “jadi semuanya daerah siap termasuk Kota Tidore Kepulauan. Cuman yang menjadi tanggungjawab BKN untuk pelaksanaan CAT hanya 4 kabupaten kota itu,”jelasnya.

Karena itu belakangan ada isu yang menyatakan Kota Tikep akan ikut seleksi di Ternate, dan di Halteng akan ikut seleksi di Halsel dan lainnya itu, adalah hoax. (far/lex)

Wali Kota Lantik 5 Kepala Sekolah

PELANTIKAN: Suasana pelantikan lima Kepala Sekolah

TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt.

H. Ali Ibrahim, MH mengambil sumpah dan melantik Kepala Sekolah TK, SD dan SMP se Kota Tidore Kepulauan di aula Sultan Nuku kantor Wali Kota, Selasa (18/9).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota nomor 111.2 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah di

lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Kepala Sekolah yang dilantik sebanyak lima orang masing-masing: Muriyono Hamid, SPd, M.Sc yang jabatan lama sebagai guru pada SMP Negeri 1 Tidore, jabatan baru sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tidore. Saleh Hatari, S.Pd yang jabatan lama sebagai Guru pada SDN Gurabunga, jabatan baru Kepala SDN Gurabunga.

Siti Istinganah, S.Pd yang jabatan lama sebagai Kepala PAUD Gamraha, jabatan baru Kepala TK Gemilang Tuguiha. Djainab Haruna, yang jabatan lama sebagai Kepala TK Gemilang Tuguiha, jabatan baru Kepala PAUD Gamraha.

Usai mengambil sumpah dan melantik, Wali Kota Ali Ibrahim pada kesempatan tersebut meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar manfaatkan jabatan untuk memperlihatkan prestasi kerja dan prestasi anak didik. Terlebih lagi jabatan kepala sekolah yang dipegang tidak membebaskan dari kewajiban mengajar.

Dikatakan, menjadi Kepala Sekolah juga berarti menjadi manajer di sekolahnya, artinya nantinya juga harus mampu mengelola sekolah secara keseluruhan. Ketertiban administrasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM dan hal pengelolaan asset harus dilakukan secara berkesinambungan.

Jabatan kepala sekolah merupakan jabatan yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah dituntut harus memfokuskan diri dalam memikirkan upaya untuk mengembangkan sekolah yang dipimpinnya.

“Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing, itu adalah tugas dan tanggungjawab kepala sekolah. Kualitas dan kemajuan sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolahnya,” ujar Wali Kota. (humas)

4

Malut Post

HALUT & HALSEL

PILPRES Bahrain Dukung Jokowi 2 Periode

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Dana Puluhan Miliar PT NHM Raib Program Pemberdayaan Dianggap Tabrak Perda Halut Peliput : Ridwan Arif Editor : Muhammad Nur Husen

BAHRAIN Kasuba

LABUHA – Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba menyatakan sikap politiknya mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Ketertarikan mendukung capres petahana ini karena selama kepemimpinannya dinilai sangat membantu pemerintah dalam membangun daerahnya, melalui kebijakan Dana Desa (DD).”Saya dukung Jokowi – Ma’ruf Amin karena DD terus naik,” ungkapnya.

Bukan hanya mendukung, orang nomor satu di Pemkab Halmahera Selatan ini juga mengaku akan terlibat menjadi tim pemenang di Halmahera Selatan. ”Jokowi adalah pilihan tepat untuk membangun republik ini. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang mengutamakan pembangunan desa,”ucapnya.

Dukungan ke Jokowi ini karena Bahrain dikabarkan bakal beralih ke Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). ”Untuk sementara saya ini adalah pembina partai politik (parpol) di Halsel. Tetapi nanti kita lihat kedepan, apakah Ketua PKPI Provinsi atau kabupaten,”ujarnya.(sam/met)

DPT DPT Masih Diverifikasi LABUHA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halmahera Selatan (Halsel) masih tetap memverifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019.

Ini dilakukan untuk menekan DPT ganda yang sering ditemukan saat pemilu. ”Semoga kajian dan verifikasi yang dilakukan ini hasilnya tidak ada lagi DPT ganda,” kata Ketua Bawaslu Halsel Kahar Yasim yang ditemui Malut Post, Selasa (18/9).

Selain itu, Bawaslu memastikan akan menerima banyak gugatan oknum bacaleg yang nantinya tidak diloloskan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). (sam/ met)

TOBELO - Sekretaris Komisi II DPRD Halmahera Utara (Halut) Chelie Sangkung mempertanyakan realisasi dana Corporation Social Responsibility (CSR) untuk program pemberdayaan di wilayah lingkar tambang.”Kami selaku mitra kerja tidak akan tinggal diam sepanjang hak-hak masyarakat lingkar tambang ini raib dirampok tanpa pertanggung jawaban yang jelas kepada publik,”ungkap Chelie, Sekretaris Komisi II dalam rapat pertemuan dengan Bagian Departemen Social Performance (DSP) PT. NHM di ruang rapat Komisi DPRD Halut, kemarin (18/9).

Menurutnya, pengalaman program dan kegiatan NHM kepada masyarakat seperti pengembangan ternak sapi dengan nilai puluhan miliar raib. Ini karena tidak ada bukti fisik di tengah masyarakat. Sementara dari data yang dikantongi, program itu pertanggung jawabannya oleh pihak NHM.”Ini masalah triparti, karena itu jangan ada overleping untuk monopoli program. Fakta miris sudah kita lewati beberapa tahun lalu, Misalnya di pertanian, dan kesehatan serta pendidikan di wilayah lingkar tambang,”ungkapnya Chelie mengatakan program CSR banyak yang tidak beres dan diduga fiktif. Hal ini karena alokasi anggaran mencapai puluhan miliar seperti pengadaan sapi, ayam, tambak ikan, dan jagung tidak

DPRD Rame-Rame Plesir LABUHA – DPRD Halmahera Selatan (Halsel) kembali plesir, Rabu (19/9). Perjalanan kali ini dengan agenda studi banding (stuban) di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini para wakil rakyat menghabiskan anggaran daerah ratusan juta rupiah dengan rincian per anggota Rp 80 juta.”Setiap anggota memperoleh SPPD Rp 80 juta,”aku salah satu sumber di kantor DPRD, kemarin.

Sementara Wakil Ketua DPRD Asnawi Lagalante yang dikonfirmasi membenarkan perjalanan dinas seluruh komisi tersebut. Hanya saja, tidak mengetahui jelas agenda masing-masing komisi.

Terpisah Ketua Komisi I DPRD Abdullah Madjid yang dikonfirmasi mengatakan komisinya melakukan perjalanan ke Bogor Jawa Barat dan Banten.

Agendanya adalah studi tentang perda tapal batas.”Ini penting karena masalah tapal batas di Ibukota Halsel, tepatnya Desa Kupal dan Gandasuli tak kunjung diselesaikan,”ujarnya.(sam/met)

PERTEMUAN: Suasana pertemuan Komisi II DPRD Halmahera Utara (Halut) bersama PT NHM terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR),Selasa (18/9) kemarin

jelas. Salah satu contoh adalah pengadaan ternak sapi untuk masyarakat lingkar tambang. Di mana fakta di lapangan tidak ada kegiatan, tapi laporan realisasi dicantumkan Rp 9 miliar,”ucapnya.

Sementara Fauzi Daga Anggota Komisi II DPRD mengatakan, Pemkab Halut memiliki Perda yang mengatur kegiatan dan program Social Performance PT. NHM. Di mana perda itu jelas, harus ada keterlibatan tiga pilar. Yakni pemerintah daerah, NHM, dan masyarakat. Bukan NHM monopoli dan bekerja sendiri tidak melibatkan dua unsur yang diatur dalam peraturan daerah tersebut.”Jangan jadikan program pemberdayaan

NHM di lingkar tambang berbasis proyek untuk kepuasan pribadi,”tegasnya.

Sementara perwakilan Departemen Social Performance PT. NHM Abubakar Dani berharap program Social PT NHM ini akan kembali dibicarakan secara bersama. Karena program yang sudah disusun tidak bisa ditawar lagi karena sudah dikonsultasikan ke pusat.”Kalau tidak menabrak regulasi yang diatur, kami akan berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi untuk mendudukkan program Social yang nantinya dilaksanakan pada 2019 mendatang,”ucapnya. (rid/met)

Sahril Resmi Depak Helny dari Unsur Pimpinan TOBELO – Perseteruan pengurus DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Halmahera Utara antara kubu Sahril Hi Rauf dan Helny Moudi Leke akhirnya berakhir. Hal ini ditandai dengan paripurna pengumuman pemberhentian Wakil Ketua II DPRD Helni Moudi Leke dari jabatannya dan mengangkat Sahril Hi Rauf menduduki jabatan tersebut.

SAHRIL Hi. Rauf dan Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Yulius Dagilaha ini menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, serta surat usulan pemberhentian dari pimpinan cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor 001/A/DPC-HANURA/

HU/1/2018, tentang pergantian Wakil Ketua DPRD Halmahera Utara dari Helni Moudi Leke, ke Sahril Hi Rauf.

Ia mengatakan, paripurna ini berdasarkan beberapa pertimbangan yang lain. Diantaranya, Helni yang saat ini calon anggota DPRD Halut 2019 tidak lagi melalui Partai Hanura tetapi Partai Politik yang lain (pindah Partai).

“Helni juga sudah HELNY Moudi Leke menyerahkan surat pengunduran diri dari anggota DPRD Halut, maka berdasarkan peraturan pemerintah dan berbagai pertimbangan diatas, Helni Moudi Leke SE, diberhentikan dihadapan sidang paripurna DPRD Kabupaten Halmahrea Utara dan mengangkat Sahril Hi. Rauf sebagai penggantinya,”tandasnya. (rid/met)

DPRD Diduga “Gantung” SK Pemberhentian Anggota DPRD TOBELO — DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut) diduga ‘menggantung’ Surat Keputusan (SK) pemberhentian empat anggota DPRD yang pindah partai politik jelang pemilihan legislatif 2019. Ini karena menjelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Kamis (20/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejauh ini belum menerima salinan surat keputusan penghentian secara tetap.

Keempat anggota ini adalah Oni Pulo dari PKPI pindah ke Partai Demokrat, Helni Maudy Leke dari partai Hanura pindah ke partai Berkarya, Bahardi Ngongira dari partai Gerindra pindah ke partai Berkarya dan Ayub Lambutu dari partai Gerindra pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara Sekretaris Dewan Judihart Noya mengatakan sesuai Surat Edaran dari Kemendagri Nomor 160/6824/ OTDA tertanggal 3 Agustus 2018 tentang pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan

JUDIHART Noya

DPRD kabupaten/kota.

Empat anggota yang pindah parpol ini sudah mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD dan ditindaklanjuti ke gubernur untuk mengeluarkan SK Pemberhentian. Terpisah, Ketua KPU Halut Muhlis Kharie mengatakan anggota DPRD aktif yang pindah parpol sudah harus memasukkan SK

pemberhentian sesuai dengan PKPU nomor 20 tahun 2018, tentang persyaratan Pencalonan. Ia menjelaskan, syarat tersebut diatur dalam pasal 7 tentang persyaratan calon, anggota DPRD yang pindah parpol dan mencalonkan diri dengan partai yang berbeda harus mengundurkan diri, yang diajukan kepada pimpinan parpolnya. ”Jadi syaratsyarat tersebut harus dipenuhi, sehingga bisa mendaftar sebagai bakal calon,”ujarnya.

Sedangkan untuk tahapan selanjutnya, ada lagi syarat yang harus dipenuhi agar bisa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Yakni menyerahkan SK pemberhentian sebagai anggota legislatif. “Satu hari sebelum penetapan DCT, SK pemberhentian sebagai anggota DPRD sudah harus dimasukan. Jika tidak kami tidak akan loloskan mereka yang yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan dan peraturan yang ada,”jelasnya. (rid/met)

HALMAHERA BARAT

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Malut Post

5

Pemprov Tunggak DBH Halbar Jumlahnya Kurang Lebih Rp2 Miliar Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil J A I L O L O – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dinilai menghambat proses pembangunan di Halmahera Barat (Halbar). Pasalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang menjadi hak kabupaten hingga memasuki triwulan ketiga 2018 tak disalurkan. ”Jumlahnya kurang lebih Rp 2 miliar, belum MUHAMMAD Marasabesy termasuk triwulan ketiga,”kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Halbar Muhammad Marasabesy yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/9).

Menurutnya, pada Juli 2018 lalu, pemprov merealisasikan DBH triwulan I sebesar Rp 200 juta.

Jumlah yang disetor ini tidak sesuai dengan rincian yang diusulkan kurang lebih Rp 1 miliar. DBH ini terdiri dari beberapa jenis. Yakni, pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, Biaya balik nama kendaraan dan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM).”Yang terjadi sekarang Pemprov ke Pemkab Halbar baru pajak Rokok Rp 200 juta.”ungkapnya. Terkait kendala yang selama ini dialami tidak diketahui alasannya. Padahal kewajiban pemkab untuk menyetor pajak yang dilakukan secara rutin.”Tugas kita hanya menyetor Ditanya kendala soal penerimaan DBH dari provinsi, Muhammad mengaku, tidak tau masalahnya seperti apa, sehingga pembayaran DBH tertunda. Padahal, kewajiban Pemkab untuk menyetor Pajak dilakukan secara rutin.”Tugas kita hanya menyetor ke provinsi. Sementara teknis pembagian DBH ada di provinsi,”pangkasnya. (din/met)

EKSPOR : Petani yang sedang menyiapkan pengepakan Jagung kering yang akan di ekspor ke Surabaya Jawa Timur, Selasa (18/9) kemarin.

Jagung Halbar Kembali Diekspor JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) serius mengembangkan potensi jagung. Buktinya, sejak beberapa bulan terakhir ratusan ton jagung diekspor ke Surabaya Jawa Timur (Jatim).

Pengiriman ke Surabaya ini tercatat sudah yang ketiga kali setelah Bupati Danny Missy mencanangkan Halmahera Barat sebagai lumbung jagung pada Mei 2018 lalu.”Jagung yang dikirim ke PT Panca Patriot

Prima di Pasuruan Jawa Timur kemarin sebanyak 42 ton yang dimuat dalam dua kontainer.

Kalau digabungkan dengan pengiriman bulan lalu, maka totalnya sudah 357 ton,”kata Kepala Dinas Pertanian Pemkab Halbar Totari Balatjai yang ditemui di gudang jagung Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Selasa (18/9).

Langkah yang dilakukan pemkab ini adalah bagian dari tindak lanjut kerja sama Pemkab Halbar dan Pemprov Jawa Timur di bi-

dang pertanian. Karena itu, dalam waktu dekat PT Panca Patriot Prima selaku pembeli akan mematenkan kontraknya bersama Pemkab Halbar dengan target pengiriman jagung kering setiap bulan 1.000 ton. Pantauan koran ini di gudang Hatebicara terlihat pekerja mulai sibuk mengatur jagung yang siap dikirim. Jagung tersebut dibawa ke Pelabuhan Ferry Sidangoli, selanjutnya dibawa ke Ternate untuk dikirim ke Surabaya.(din/met/pn)

KPU Konsultasikan Komposisi Caleg Golkar JAILOLO – Polemik internal Partai Golkar Halmahera Barat (Halbar) dalam komposisi bakal calon legislatif (bacaleg) diseriusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halbar.

Salah satu yang dilakukan adalah mengonsultasikan ke KPU RI terkait PKPU Nomor: 20 tahun 2018 dan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 961 tahun 2018 tentang pencalonan

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Iwan Hi Kader yang dikonfirmasi Malut Post, Selasa (18/9).

Konsultasi ini diterima Dr Hasyim Assari dan Kasubag Pencalonan KPU RI, Bagus.”Kami menilai KPU Halbar telah menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Karena

amar putusan koreksi Bawaslu yang memberikan ruang perbaikan kepada Partai Golkar Halbar untuk melengkapi berkas syarat calon sudah sesuai isyarat pasal 7 dan 8 PKPU 20 dan Juknis nomor 961, tentang penetapan DCT,”ungkapnya. Jika dalam penetapan DCT, ada parpol lain yang merasa keberatan, bisa melakukan upaya hukum ke Bawaslu.(din/met)

IWAN Hi Kader

Bawaslu Koordinasi Disdukcapil JAILOLO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halmahera Barat (Halbar) berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait data pemilih warga enam desa versi Halbar. Koordinasi ini adalah bagian dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan susulan di enam desa dalam wilayah Kecamatan Jailolo Timur.”Data pemilih ini nantinya digunakan sebagai data pembanding ketika Bawaslu dilibatkan dalam pemilihan susulan di enam desa,”kata Ketua Bawaslu

Alwi Ahmad yang dikonfirmasi, Selasa (18/9).

Koordinasi ini karena pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) beberapa bulan lalu, enam desa tidak masuk wilayah kerja Bawaslu dan KPU Halbar, makanya tidak memiliki data.

Sementara Koordinator Devisi Pengawas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Muhammadun H Adam menambahkan, pertemuan Bawaslu dengan Disdukcapil masih sebatas koordinasi terkait jumlah wajib pemilih, sehingga dalam waktu dekat akan menyurat secara

resmi ke Dukcapil untuk meminta data pemilih.”Kita masih sebatas koordinasi. Jadi dalam waktu dekat kita akan menyurat secara resmi untuk meminta data,”tambahnya.

Terpisah Kadisdukcapil Andi R Pilly mengatakan data kependudukan enam desa belum bisa diserahkan ke Bawaslu, karena operator masih mengikuti pelatihan aplikasi baru.”Kalau sesuai database, jumlah penduduk enam desa yang wajib e-KTP sebanyak 5.400 dan yang sudah melakukan e-KTP sebanyak 3.800,”jelasnya. (din/met)

6

Malut Post

MOROTAI & SULA

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Astaga! Unipas Belum Bisa Gelar Wisuda Enam Program Studi Belum Terakreditasi Peliput : Maslan Ajid Editor : Bukhari Kamaruddin DARUBA - Nasib ratusan mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) Morotai yang sudah lulus ujian akhir, masih terkatung-katung. Ini karena pihak universitas belum melakukan wisuda, sejak berdiri 30 Juli 2012.

Karena itu mahasiswa meminta kepastian kapan mereka bisa diwisuda. Saat dikonfirmasi, Wakil Rektor II Unipas Irfan Hi Abdurahman menjelaskan persoalannya. Menurut Irfan, sesuai aturan universitas baru bisa melakukan wisuda jika program studinya sudah terakreditasi. Celakanya, sebagian besar program studi di Unipas belum terakreditasi.

Dari 11 program studi, 6 belum terakreditasi.

Yakni program studi Matematika, Tehnik Industri, Ekonomi Akuntansi, Teknologi Hasil Perikanan (THP), Tehnik Lingkungan dan Tehnik Informatika.

Yang sudah terakreditasi adalah program studi Ad-

ministrasi Negara, PGSD, Tehnik Sipil, Bahasa Inggris dan Ilmu Kelautan. “Kita sudah mengusulkan ke dikti untuk melakukan akreditasi enam program studi tersebut,” katanya. Jika bulan ini juga sudah terakreditasi, maka Oktober mendatang sudah bisa dilakukan wisuda.

Dia menambahkan dana hibah dari Pemkab Morotai Rp 2,1 miliar, namun yang baru cair Rp 600 juta dan dipakai untuk membayar gaji dan biaya operasional selama tiga bulan. Karena itu kampus akan memasukan usulan pencairan anggaran sisanya. (tr-02/onk)

IRFAN Hi Abdurahman

ANGGARAN Belum juga Cair SANANA Sejumlah anggaran untuk pengembangan pendidikan di Kepulauan Sula (Kepsul), belum juga cair.

A n g g a ran tersebut adalah Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP), ARIF Umasugi Dana Guru untuk Daerah Terpencil (Dacil) dan tunjangan non sertifikasi. Dana Dacil misalnya, dialokasikan untuk guru yang ada 36 desa dari 78 Desa di Kepsul.

Dana Dacil sudah harus diterima bulan ini karena diberikan per triwulan. ”Untuk besarannya sesuai dengan gaji pokok, tapi ada sebagian sudah dapat tapi sebagian lainnya belum dapat, ” kata sumber Malut Post.

Tidak semua desa dalam satu kecamatan menerima bantuan. Misalnya di Kecamatan Sanana Utara hanya ada satu desa yakni Desa Wai Nin, Kecamatan Sulabesi Barat hanya Desa Nahi dan Kabau Darat. Dua kecamatan yang tidak masuk sebagai penerima dana dari Kemendibud dan Kemendes itu yakni Kecamatan Sanana dan Mangoli Timur.

Sementara dana untuk non sertifikasi diberikan kepada 300 penerima, dan baru beberapa orang saja yang sudah menerimanya. ”Kendalanya kemarin ada pejabat yang diganti sehingga Kadis minta dokumen permintaannya ditarik kembali karena masih tanda tangan pejabat lama,” akunya.

Kepala Dikbudpar Kepsul Arif Umasugi menuturkan, dia telah menandatangani dokumen permintaan sejak beberapa pekan lalu. ”Sekarang sudah diproses, dalam waktu dekat ini bisa dicairkan,” ujarnya. (ikh/onk)

IKRAM SALIM MALUT POST

BELUM TUNTAS: Progres pembangunan Pasar Pohea belum sesuai target.

Jamin Pembangunan Pasar Pohea Tepat Waktu SANANA - Pembangunan Pasar Pohea yang dikerjakan oleh CV. Duta Perdana menjadi sorotan Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).

Proyek senilai Rp 1,143 miliar ini hingga September progresnya belum mencapai 50 persen.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pasar Pohea Rahmawati, saat dikonfirmasi mengakui progresnya belum sampai 50 persen.

Ini karena pekerjaannya terlambat. ”Makanya kita sudah menggelar rapat dengan mereka,”

ujarnya. Dia menjelaskan, memang ada masa perpanjangan waktu pekerjaan hingga Desember, namun kontraktor belum mengajukan hal itu.

Sementara kontraktor Syafrudin Makasar saat dikonfirmasi berjanji akan menuntaskan proyek tersebut sesuai target, yakni Desember 2018.

Dia menjelaskan progresnya tersendat karena ada beberapa persoalan. Antara lain bangunannya berada di atas air, pekerjaannya lebih sulit dibandingkan proyek di daratan. ”Banyak

kendala salah satunya ialah penggalian untuk pengecoran dasar,” ujarnya. selain itu keterlambatan pencairan dana dari Pemprov Malut.

Selain itu beberapa item yang dilakukan tidak sesuai kontrak seperti pengecoran dasar bangunan sedalam 1 meter. ”Karena kalau kita ikut RAP itu kedalamnya hanya beberapa centimeter tapi kita tidak mau ikut RAP karena kita ingin bangunannya kuat,” pungkasnya sembari mengaku akan melakukan pengecoran dek pada pekan ini. (ikh/onk).

Terancam Tidak Terima DAK Kebudayaan SANANA - Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terancam tidak akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pasalnya, bidang Kebudayaan yang menangani dokumen penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah (PPKD) tampak acuh.

Kabid Kebudayaan Muhammad Drakel dua pekan terakhir tidak berkantor.

Wartawan koran ini berulang kali mendatangi ruangannya namun tidak berada di tempat. Pesan singkat yang dikirim melalui handphone belum dibalas.

Kadis Budpar Arif Umasugi saat dikonfirmasi terlihat geram dengan tingkah laku anak buahnya. ”Saya heran dengan kerjanya, sudah tidak pernah berkantor, jadi bagaimana kita mau selesaikan ini?,” semprotnya. Dia mengaku segera mengevaluasi beberapa pejabat yang dinilai tidak mendukung program pemkab. ”Harus segera dievaluasi karena mereka tidak pernah lapor ke sana apa saja yang telah dilakukan,” tegasnya. (ikh/onk).

Program Dapur Sehat Diduga Bermasalah DARUBA - Program Dapur Sehat diduga bermasalah. Sebab bantuan yang nilainya Rp 21 juta, disinyalir sudah dipotong.

Informasi yang dihimpun Malut Post, pemotongannya mencapai Rp 1,9 juta per penerima bantuan, sehingga yang sampai ke penerimanya hanya Rp 19,1 juta. Salah satu penerima bantuan di Desa Dodoku mempertanyakan pemotongan tersebut. “Kenapa yang saya terima hanya Rp 19,1 juta, bukan Rp 21 juta,” katanya dengan nada bertanya. Selain itu, diduga pembagian bantuan berdasarkan pilih kasih dan tidak tepat sasaran. Warga yang sudah mendapat bantuan tahun lalu, tidak bisa mendapatkan lagi. Namun yang terjadi justru mereka kembali mendapatkan bantuan dapur sehat.

“Dalam aturan sudah tertulis jelas, bahwa bagi warga sudah menerima bantuan dapur sehat tahun 2017 tahun berikutnya tidak lagi mendapatkan bantuan yang sama, tapi yang terjadi di lapangan orang yang sama menerimanya lagi,” semprotnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPBD) Morotai

MASLAN AJID MALUT POST

RENOVASI: Salah satu rumah warga penerima bantuan dapur sehat.

Nursina A Kadir, saat dikonfirmasi membantah pemotongan tersebut.

Dia menjelaskan anggaran yang diterima berkurang karena sudah dipotong pajak PPn 10 persen dan Pph 1,5 persen. “Totalnya mencapai Rp 1,9 juta,” jelasnya. Dia menambah-

kan warga yang sama bisa menerima bantuan pada tahun berikutnya, dengan catatan renovasi dapurnya belum selesai. “Tak mungkin bangunannya belum selesai, anggarannya dialihkan ke orang lain,” jelasnya. (tr-02/onk).

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

POLMAS

Malut Post

7

Art: Resayfa Rumra

PENYELENGGARA Besok, DKPP Sidang Aduan Dua Advokat TERNATE – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjadwalkan persidangan kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diadukan dua advokat Maluku Utara (Malut) Junaidi dan Fadly S Tuanani, Kamis (20/9) besok.

Kasubag Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Malut, Irwanto Djurumudi mengatakan, sidang 20 September di DKPP ini dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan pengadu, sekaligus mendengarkan jawaban teradu yakni komisonier Bawaslu. “Tanggal 20 besok baru sidang di DKPP,” ujarnya, kemarin (18/9).

Dia menambahkan, tiga komisioner Bawaslu Malut diadukan ke DKPP dengan masalah yang berbeda. Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin diadukan Junaidi dengan masalah pribadi. Sementara dua komisoner lainnya, Aslan Hasan dan Masita diadukan Fadly Tuanany dengan masalah seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota, dan dugaan melakukan pembiaran terhadap proses pelanggaran Pilgub 2018.

“Ada tiga materi yang adukkan ke DPP, yakni terkait dengan seleksi Bawaslu Kabupaten Kota, diduga melakukan pembiaran terhadap proses pelanggaran Pilgub 2018 dan terkait persoal personal Bawaslu,” tambahnya.

Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu Junaidi dan Fadly Tuanany mengadukan tiga komisioner Bawaslu Malut ini terkait pelanggaran etik. Laporan keduanya telah diregistrasi DKPP dengan Nomor 226/I-P/L/2018 tertanggal 31-08-2018. (tr-01/jfr)

Satu Caleg Golkar Bakal Dimintai Klarifikasi Diduga Berkampanye Mendahului Jadwal Editor : Jufri Duwila Peliput : Gunawan Tidore TERNATE – Peringatan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate agar bakal calon legeslatif (Bacaleg) tidak mencuri start kampanye, tampaknya tak digubris. Justru oknum para bakal caleg makin liar berkempanye di media sosial (Medsos) mendahului tahapan kampanye 23 September 2018 mendatang. Bahkan secara terang-terangan oknum

bakal caleg mencantumkan nomor urut caleg, nomor urut partai dan daerah pemilihan (Dapil).

Seperti yang terlihat di salah satu akun facebook bernama Sanana pada 15 September 2018 lalu. Akun tersebut memposting Mandala Sangaji sebagai caleg DPRD Kota Ternate dapil Ternate Selatan dan Moti dengan mencantumkan status “Mohon Doa dan Dukungan”. Selain itu, juga disertai nomor urut Partai Golkar dengan tagline Suara Golkar Suara Rakyat.

Komisi IV Minta Ruang VIP RSUD Diubah Menjadi Klas S OFIFI-Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomo 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program

Tak hanya itu, pada gambar yang sama, Mandala juga memosting Ketua DPD I Partai Golkar Malut Alien Mus sebagai calon Anggota DPR RI nomor urut 1 Dapil Maluku Utara. Padahal penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pemilu 2019, baru ditetapkan pada 20 September (besok). Postingan tersebut langsung ditanggapi Bawaslu Kota Ternate.

Bagi Bawaslu, postingan akun Facebook Sanana itu telah melanggar ketentuan masa kampanye Pemilu yang termuat dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 7

Jaminan Kesehatan yang mengharuskan pasien BPJS yang ingin menggunakan VIP dikenakan biaya tambahan 75 persen berdampak terhadap penggunaan ruangan VIP di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoerie.

Atas diberlakukannya Permenkes tersebut, ruang VIP di milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) tersebut menjadi mubajir karena jarang digunakan oleh pasien BPJS karena merasa berat dengan biaya yang dibebankan. Kondisi ini mendapat perhatian dari IV DPRD Provinsi Malut.

Tahun 2017 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019. “Kampanye berlangsung mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Kalau ada yang mendahului tentunya hal itu termasuk pelanggaran,” ujar Divisi Hukum Bawaslu Kota Ternate Sulfi Majid, kemarin (18/9).

Saat ini, postingan tersebut tengah dicermati Bawaslu Kota Ternate. Jika ada dugaan kuat yang bersangakutan berkampanye di luar jadwal, Bawaslu tak akan memanggil untuk dimintai klarifikasi. “Yang melanggar kita akan tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Dijelaskan, sanksi bagi pelanggar kampanye diancam pidana paling lama 1 tahun kurungan dan denda paling banyak Rp 12 juta. “Sanksi itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017,” tukas Sulfi. (tr-01/jfr)

Komisi IV akan meminta agar ruang VIP diturunkan menjadi ruang kelas I. “Semua pasien BPJS yang ingin menggunakan ruang yang setara dengan VIP juga bisa. Kalau tidak, ruangan ini tidak akan bisa termanfaatkan. Sementara ruang VIP rumah sakit, diberlakukan pada ruang pavilium,” ujar Ketua komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Farida Djama kepada Malut Post, Selasa (18/9).

Meski begitu, kata dia, tetap dikenakan biaya tetapi tidak sebesar yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 itu. “Jadi, nanti ada Per-

aturan Gubernur yang mengatur tentang penggunaan ruang kelas I ini, sehingga selain termanfaatkan, juga selisih yang dibayar pasien akan menjadi pendapatan rumah sakit. Beban tidak terlalu memberatkan, pelayanannya juga tetap yang terstandar,” jelasnya.

Dia mengaku Komisi IV telah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan pihak rumah sakit. “Besok (hari ini, red) Komisi IV akan melakukan on the spot ke RSUD untuk memastikan berapa ruang VIP yang akan dijadikan ruang kelas I BPJS,” tambahnya. (udy/jfr)

Kanwil Kemenag Malut Gelar Rakor Pimpinan Ormas Islam TERNATE- Kanwil Kemenag Maluku Utara (Malut) melalui Bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Ormas Islam se- Provinsi Malut.

Rapat yang berlangsung dua hari di Aula Hotel Muara Ternate itu dibuka Kakanwil Kemenag Malut H. Sarbin Sehe .

Kegiatan yang bertujuan sebagai wahana untuk menselaraskan program pembangunan keagamaan Pemerintah dengan Ormas Islam itu diikuti 20 orang peserta perwakilan dari ormas Islam se-Malut.

Turut hadir dalam upacara pembukaan kegiatan rakor yang mengusung tema “Penguatan Peran Ormas Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa” ini di antaranya Kabid Bimas Islam, H. Ibrahim Muhammad dan Kabid Pendis H. Basir Abdurrazak, serta sejumlah pejabat eselon IV Kanwil Kemenag Malut.

Kakanwil Kemenag Malut H. Sarbin Sehe dalam sambutannya mengingatkan bahwa problem bangsa yang hingga kini masih menjadi tugas bersama, yakni pertama, soal ideologi. Masih ada pemisahan urusan negara dan agama yang mengerucut pada pema-

RAKOR: Suasana rapat koordinasi (rakor) Pimpinan Ormas Islam se- Provinsi Malut di Hotel Muara Ternate, baru-baru ini.

haman bahwa bela agama berarti tidak bela negara dan sebaliknya, bela negara berarti tidak bela agama. Hal ini lanjut Kakanwil, bisa menjadi pemicu perpecahan di negara ini. “Apalagi kalau sudah ditunggangi oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagi kita bangsa Indonesia, NKRI adalah harga mati,” tegasnya.

Soal kedua, lanjut Sarbin, adalah problem kemanusiaan, radikalisme dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan

sesama manusia, perkelahian pelajar hingga terorisme seakan akan selalu menghantui kehidupan berbangsa.

Karena itu, Sarbin berpesan ormas Islam khususnya di Malut untuk bisa bersamasama dengan Kementerian Agama Malut dalam upaya pembentukan karakter agama dengan fokus kembali ke masjid (memakmurkan masjid), baik dakwah, pendidikan maupun sosial.

“Marilah kita bersama-sama bekerja mewujudkannya,

Insya Allah, Allah meridhoi dan menunjukkan jalanNya. Sementara itu penanggung jawab kegiatan, Lukmanuddin Abd Rahman yang juga Kasi Penais Kanwil Malut berharap kegiatan ini menjadi sumber informasi pengurus Ormas Islam terkait sejumlah program yang diselenggarakan Kemenag, baik pusat maupun daerah, sekaligus menyerap aspirasi umat Islam terkait program yang perlu dilakukan di masa mendatang. (pn/*)

8

SAMBUNGAN ETALASE Malut Post

...VAKSIN Samb Hal. 1 Orang tua Iki curiga, penyebab kematian putra mereka adalah vaksin measles rubella (MR).

Imam Bahri menuturkan, kecurigaan tersebut didasarkan pada kondisi fisik Iki setelah mendapat imunisasi MR 4 September lalu.

Saat itu, anak sulungnya tersebut mendapat suntikan vaksin MR di sekolah bersama temantemannya. “Imunisasi itu dicanangkan Dinas Kesehatan Ternate melalui Puskemas Kalumata.

Kami orang tua tidak disosialisasikan dulu,” tuturnya saat menemui wartawan di Kelurahan Stadion, Ternate Tengah, Selasa (18/9).

Sehari setelah diimunisasi, sambung Imam, Iki mulai menunjukkan perubahan kesehatan selama tiga hari ke depan, yakni sejak tanggal 5 hingga 7 September.

Tubuhnya demam, murung, mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran, dan nafsu makan menurun. Iki juga muntah, kejangkejang, hingga tak sadarkan diri.

Menurut Imam, usai disuntik Iki masih sempat pergi ke sekolah. Namun ia kerap murung di sekolah hingga tak sadarkan diri.

Hal ini juga membuat kaget dan cemas para guru.

“Setelah anak saya suntik vaksin rubella dan pulang ke rumah, mulai tanggal 5 ke atas itu kadang dia cuma berdiam diri dan badannya panas atau demam. Tapi dia masih pergi ke sekolah beberapa hari waktu itu sehingga gurugurunya juga melihat perilakunya sudah berubah,” ungkapnya.

Satu hal yang paling diingat Imam adalah penglihatan Iki yang menurun drastis. Bocah itu bahkan sempat dibelikan kacamata untuk membantunya melihat. “Matanya terganggu karena waktu itu dia mengeluh kepada saya. Sempat dibelikan kacamata oleh mamanya, namun makin hari kesehatannya makin parah,” kisah Imam.

...CATATAN Samb Hal. 1 Aceh Darrussalam maupun Pemberontakan Haji Salahuddin di Persada Halmahera. Sejarah nan panjang itu demikian membekas dan sukar diabaikan.

Bahkan sejak kemerdekaan pun ulama merasa dikriminalisasi oleh kekuasaan. Bahkan ada habaib yang enggan pulang ke tanah air lagi karena didera tuduhan kriminal dan moral, seakan dicari cari titik kesalahannya. Mereka, ulama membalas dengan jalan dakwah, bahwa negara dan bangsa adalah juga urusan umat.

Beragama secara kaffah (totalitas) itu bermakna tanggung jawab sosial ada di dalamnya, agama bukan lagi soal privat semata. Bahkan menelusuri jejak sejarah yang panjang, perlawanan menegakkan kebangsaan, adalah perlawanan ulama, karena kedzaliman di mana pun pasti ditentang oleh agama apapun. Lalu, paradigma ulama vs negara itu, memang menjadi dikotomi perlawanan kolonial sebagaimana cattatan awal di atas. Bahkan dalam jejak pemberitaan koran kolonial masa lalu, masih bisa kita telusuri hingga kini.

Lihatlah Pastor DR.KarelSteenbrink mengungkapkan dalam riset akademis doktoralnya bahwa prasangka atas agama telah lahir sejak awal era kolonial ketika V0C berkuasa di Ternate. Dalam beberapa laporan Jan PieterzonCoen (Gubernur Jenderal VOC ke-4 di Ternate), telah mencatat akan benturan dengan Kesultanan dan masyarakat karena soal keyakinan agama yang berbeda.

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Iki lalu dibawa ke Puskesmas Kalumata untuk diperiksa. Namun kondisinya makin menurun hingga dirujuk ke RSUD Chasan Boesoirie. Empat hari lamanya ia dirawat di Intensive Care Unit (ICU) sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir Minggu kemarin.

“Saat meninggal seluruh tubuhnya terasa kaku dan keras seperti batu.

Saya kaget kenapa mayat anak saya itu keras sekali waktu meninggal,” aku Imam.

Kondisi fisik Iki tersebut membuat Imam dan keluarga mencurigai dampak imunisasi MR lah yang merenggut nyawa putranya. Warga Kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan itu pun menuntut Dinkes memberikan penjelasan secara detail terkait penyebab kematian putranya.

“Jika tidak, masalah ini bakal kami laporkan ke pihak kepolisian untuk mengusut kejanggalan vaksin campak dari program imunisasi di sekolah anak saya,” tegasnya.

Imam menegaskan, dia tak ingin kejadian yang menimpa anaknya terjadi pada anak lain lagi. “Maka itu Dinas Kesehatan tidak boleh lepas tanggung jawab untuk menjelaskan kepada kami,” tuturnya.

Terpisah, Penasehat Hukum Imam dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), Sarman Saroden memastikan dugaan kematian bocah itu lantaran vaksinasi tersebut akan tetap diusut.

Kematian Iki juga membuat pihak YLBH meminta imunisasi di SD Negeri 29 yang bersebelahan dengan sekolah mendiang Iki ditunda.

“Ditunda sampai ada kepastian penjelasan dari pihak Dinkes.

Kami akan lakukan advokasi agar mendapatkan kepastian terhadap penyebab meninggalnya korban,” katanya.

Investigasi Kasus kematian Iki ini rupanya telah masuk ke dapur Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Kepala Dinkes Ternate Fathiyah Suma saat

dikonfirmasi mengaku belum bisa banyak berkomentar. Menurutnya, penyataan pers baru akan diumumkan setelah Komnas KIPI melakukan audit dan investigasi kasus tersebut. “Dinkes Ternate dan Dinkes Provinsi Malut selaku Komda KIPI daerah diundang audit kasus langsung di depan Komnas KIPI pusat,” ungkapnya kemarin.

Fathiyah menuturkan, Kelompok Kerja (Pokja) KIPI yang di-SKkan wali kota bertugas melakukan pengawasan terhadap KIPI. Karena itu, Pokja dan Komda lah yang bakal mengaudit kasus tersebut.

“Insha Allah esok (hari ini, red) sudah ada pernyataan hasil investigasi, sistem dan prosedural tata kerja Pokja KIPI, demikian untuk jalur koordinasinya,” paparnya.

Lebih jauh, Dinkes mengimbau agar anak yang hendak diimunisasi didampingi oleh orangtuanya. Selain itu, kondisi kesehatan anak juga harus dipastikan melalui screening. “Pastikan anak dalam kondisi sehat dan tidak ada gejala penyerta yang menjadi kontra indikasi pemberian imunisasi. Dan jangan segan atau ragu meminta informasi dari tenaga kesehatan yang ada di lapangan terkait informasi tentang imunisasi dan penyakit lainnya,” ujar Fathiyah.

Dia menambahkan, kunci sukses program imunisasi adalah terbangunnya komunikasi yang baik dan harmonis antara komponen masyarakat, tenaga kesehatan selaku pelaksana kegiatan di lapangan, dan pemerintah daerah dalam hal ini lintas sektor terkait.

Sementara Kepala Seksi Survailens Dinkes Provinsi Malut, M Isa Tauda menyatakan, kematian Iki belum bisa dipastikan penyebabnya.

Pasalnya, saat ini tengah dilakukan investigasi. “Saat ini Komda KIPI sedang melakukan proses investigasi, dan besok (hari ini, red) pertemuan Komnas KIPI yang dihadiri oleh para ahli. Insha Allah akan diperoleh hasilnya,” pungkasnya.(tr-04/mg-01/kai)

Kini, ketika paradigma itu dibalik, ulama direkrut kedalam urusan negara bahkan didaulat dengan memberikan kesempatan menjadi pemimpin sekalipun, ternyata tidak serta merta menghapus prasangka dikotomistersebut. Anehnya, malah dikritik habis oleh kita. Dengan mempersoalkan ulama harus berada di luar pagar kekuasaan. Dia hanya sekadar pemimpin spiritual belaka. Lalu apakah bedanya kita dengan argumen-argumen kolonial masa lalu? Memang sejarah sering berulang,l’histoirese’repete, kata pepatah Perancis. Dan kita pun terputar putar menghabiskan energi seputar soal ulama versus negara, apakah pantas ulama menjadi pemimpin dan tidak. Namun di sisi lain, sang penantang pun menggunakan idiom-idiom yang yang sama, bahwa mereka didukung konsensus ulama 1 dan 2. Jika kita berpikir jernih, betapa logika kita ternyata dibalik-balik berputar pada labirin yang sama dan tentu saja melelahkan ketika kasat mata tak mampu lagi melihat jalan keluar terbaik dari kotak labirin tersebut. Mungkin inilah bangsa dengan logika aneh bin ajaib. Sekadar mengingatkan bahwa akhir 1990-an Samuel Huntington (The Clash of Civilization), telah mewacanakan dalam Foreign Affairs,bahwa akan ada gelombang perbenturan politik identitas yang menguat, kita hampir pasti samasama membantah tesis Huntington tersebut. Walau ternyata hal itu kemudian terjadi di depan mata. Upaya ulama mengerucut pada kekuasaan negara, sebenarnya adalah solusi

sintesis bagi tesaHuntington. Bahkan Fukuyama (The End of Historyand The LastMen), menyebutkan dengan tegas bahwa sejarah. telah berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal atas totalitarianisme dan komunisme yang telah gagal membawakan solusi bagi kesejahteraan umat manusia secara universal ketika Tembok Berlin runtuh, Jerman lun bersatu dan bubarnya Pakta Warsawa.

Tapi kita, disini, justeru masih berkutat dengan paradigma lama, dikotomi agama yang dibenturkan dengan negara. Apakah argumen tradisional ini juga merupakan gejala post kolonial sebagai diungkapkan cendikiawan Edward Said ? Lalu, perdebatan kontra produktif pun menggema dalam ruang sosial kita sepanjang hari. Entah itu melalui perangkat IT, entah itu media massa berupa wathsApp, SMS,facebook dan lainnya. Ruang publik itu demikian dibanjiri dengan gegap gempita membahana, tanpa masa jedanya.

Seakan tiada kata yang bijak lagi yang tersisa dari bangsa ini. Padahal kecerdasan sosial adalah basis sosial yang demikian fundamental bagi majunya sebuah komunitas bangsa.

Dan fundamen itu kini seakan tidak terbangun dengan baik dan sistematisnya. Sementara demikian banyak agenda bangsa yang lebih signifikan untuk dibahas. Misalkan apa strategi bangsa ini menyambut revolusi 4.0 itu. Lalu apa langkah kita berkelit dari perang dagang dua raksasa China dan Amerika yang membias kemana-mana termasuk Indonesia.. Entahlah.(**)

...KASUBA Samb Hal. 1

Bertemunya trio Kasuba ini tentu menimbulkan spekulasi bersatunya mereka. Pasalnya, baru sehari lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dilaksanakan PSU di tiga daerah. PSU tersebut sekaligus menggugurkan kemenangan pasangan Ahmad Hidayat MusRivai Umar (AHM-Rivai).

Hajatan di Bibinoi juga berlangsung penuh haru. Bahkan para pimpinan SKPD Halsel ikut diboyong ke sana. “Semua SKPD hadir di Bibinoi,” kata salah satu kepala dinas yang menolak namanya dikorankan. Menurut sumber tersebut, dalam pertemuan itu ada pula pembicaraan lepas untuk memenangkan AGK-YA saat PSU. Pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dalam pilgub kemarin mengusung MK saat dikonfirmasi mengakui belum ada putusan resmi partai untuk mendukung AGK-YA. Ketua PKS Halsel Husni Salim menuturkan, kedatangan mereka ke Bibinoi dalam rangka acara keluarga. “Untuk saat ini secara instruksi partai belum dibahas soal dukungan ke AGK. Kedatangan MK ke Bibinoi bersama AGK itu kegiatan keluarga,” katanya.

Tak hanya bersatunya trio Kasuba, momentum PSU ini juga dimanfaatkan tim AGK-YA untuk bekerja ekstra keras. PDI Perjuangan selaku partai yang mengusung pasangan nomor urut 3 ini tanpa malu-malu lagi menginstruksikan seluruh kader mengawal proses PSU. Ketua PDIP Malut sekaligus Koordinator Tim Pemenangan AGK-YA, Muhammad Sinen kepada Malut Post menyatakan putusan MK tersebut harus menjadi pelajaran baru bagi penyelenggara pemilu di Malut.

“Karena pada setiap momentum Pilkada itu, terjadi hal yang sama. Dan ini sangat memalukan, bahkan tidak ada perubahan sama sekali.

Makanya dengan adanya putusan MK ini (harus) bisa mengubah cara berpikir penyelenggara yang ada di Maluku Utara,” ujarnya.

Meski PSU dilakukan di enam desa perbatasan Halmahera Utara-Halmahera Barat serta dua kecamatan yang merupakan kandang pasangan AHMRivai, Sinen optimis hasil PSU bakal berpihak pada perolehan suara AGK-YA. “Karena yang benar tetap akan benar, dan salah tetap salah.

Sehingga saya berharap masyarakat Maluku Utara harus menerima ini dengan penuh

...CPNS Samb Hal. 1

Menurutnya, BKN hingga saat ini masih terus bekerja mempersiapkan kabar tersebut. “Betul. Jadi, pengumuman itu nanti akan diaktivasi di portal SSCN dan masyarakat sudah bisa melihat formasi detail yang dibuka di tiap instansi.

Kalau tahun lalu (pembukaan portal) sekitar jam 10.00 WIB. Untuk yang sekarang kita belum bisa pastikan, biarlah itu jadi romantisme proses seleksi kali ini. Kita juga sampai sekarang masih terus kerja menyiapkan itu soalnya,” tuturnya seperti dikutip dari Liputan6. com, Selasa (18/9).

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan jumlah formasi CPNS 2018 sebanyak 238.015 posisi. Berdasarkan perhitungan tersebut, 51.271 posisi akan ditempatkan di pusat, sementara 186.744 untuk instansi daerah. Meski telah menetapkan posisi tenaga pengajar serta kesehatan sebagai prioritas utama, formasi pasti sistem seleksi kali ini belum diumumkan hingga kemarin.

Jelang pembukaan pendaftaran kemarin, pemerintah juga mengumumkan syarat dasar pelamar CPNS. Syarat-syarat ini menentukan siapa saja yang berhak untuk melamar sebagai calon abdi negara.

“Jelang pembukaan rekrutmen CPNS 2018, banyak masyarakat yang mempertanyakan perihal siapa saja yang berhak untuk melamar menjadi CPNS. BKN mengumumkan siapa saja yang berhak melamar sebagai CPNS,” kata Ridwan.

Persyaratan tersebut terdiri atas 9 poin yang berdasar dari Ayat (1) Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dimana pada prinsipnya setiap warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PNS sepanjang memenuhi syarat-syarat tersebut. Diantaranya batasan usia,

kesabaran,” tuturnya. Untuk merebut kantong-kantong suara di wilayah PSU, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan ini menginstruksikan seluruh kader partai berlambang banteng itu untuk memenangkan PSU. “Ini wajib hukumnya bagi semua kader PDI Perjuangan.

Dan kader partai harus ikut mengawal ini, terutama pada hari H, yakni di enam desa saya instruksikan harus kawal pada pelaksanaan PSU nanti. Begitu juga di Sula dan di Taliabu,” katanya sembari mengatakan dirinya juga turun langsung mengawal PSU di Sula dan Taliabu.

Sebelumnya, MK dalam amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut menggelar PSU di enam desa –Bobaneigo, Tetewang, Pasir Putih, Gamsungi, Akelamo Kao, dan Dum Dum, serta Kecamatan Sanana di Kepulauan Sula dan Kecamatan Taliabu Barat di Pulau Taliabu.

Larangan Kampanye Sementara itu, Badan pengawas Pemilu Malut sudah mengantisipasi potensi kecurangan dalam PSU nanti. Lembaga yang dipimpin Muksin Amrin ini mengerahkan 180 tenaga pengawas di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut Muksin, total TPS yang akan menggelar PSU berjumlah 90. Rinciannya, 50 TPS di Sanana, 24 TPS di Taliabu Barat, dan 16 TPS di enam desa yang secara yuridis masuk dalam Kecamatan Kao Teluk, Halut.

16 TPS di enam desa terdiri atas 3 TPS di Tetewang, 1 TPS di Gamsungi, 1 TPS di Dum Dum, 3 TPS di Akelamo Kao, 1 TPS di Pasir Putih, dan 7 TPS di Bobaneigo. Total daftar pemilih tetap di situ sebanyak 5.043 jiwa berdasarkan data KPU Halut.

Sementara 50 TPS di Sanana terdiri dari 4 TPS di Desa Wai Hama, 3 TPS di Wai Bau, 4 TPS di Wai Ipa, 4 TPS di Wai Lau, 2 TPS di Pastina, 5 TPS di Fagudu, dan 6 TPS di Mangon.

Lalu 4 TPS di Falahu, 2 TPS di Umaloya, 7 TPS di Facei, dan 9 TPS di Fogi. Jumlah DPT di sana mencapai 17.240 jiwa.

Lalu 24 TPS di Taliabu Barat terdiri atas 3 TPS di Desa Bobong, 2 TPS di Karamat, 3 TPS di Kawalo, 2 TPS di Talo, dan 2 TPS di Limbo.

Ada pula 1 TPS di Loho Buba, 1 TPS di Meranti Jaya, 1 TPS di Kilong, 1 TPS di Ratahaya, 2 TPS di Wayo, 3 TPS di Woyo, 1 TPS di Holbota, dan 2 TPS di Pancuran. Total DPT pada 24 TPS tersebut adalah 7.310 jiwa.

Muksin menjabarkan, dalam waktu dekat Bawaslu akan

melaksanakan beberapa langkah. Pertama, pembentukan pengawas TPS dan memberi penguatan pada jajaran pengawas dalam rangka menghadapi PSU. “Untuk pengawasan, kita targetkan satu TPS diawasi oleh dua pengawas TPS,” katanya.

Bawaslu juga akan melakukan penguatan dalam bentuk rapat koordinasi dengan jajaran pengawas, terutama di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula dan Pultab. “Kemudian Bawaslu juga ingatkan kepada KPU Provinsi agar menentukan jadwal PSU kapan,” ujar Muksin.

Tak hanya itu, Bawaslu juga memantau secara ekstra gerakan tim kampanye paslon.

Hal ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada tim yang berkampanye. “Sebab berdasarkan perintah MK, hanya dilakukan PSU. Perintah MK ini hanya PSU, maka tidak ada lagi agenda lain misalnya kampanye. Kami akan memantau upaya konsolidasi dan koordinasi. Kecuali rapat tim sukses di posko pemenangan dibolehkan,” tukasnya.

Muksin menambahkan, dua kecamatan di Sula dan Taliabu hanya bisa mengakomodir pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb dalam PSU nanti. “Tidak boleh ada pemilih baru. Kita pakai DPT Pilgub, bukan DPT Pileg. Beda kalau di enam desa. Enam desa itu harus didata kembali oleh KPU,” pungkasnya.

Di sisi lain, KPU Kepsul dan Halbar sama-sama masih menunggu arahan dari KPU Malut terkait pelaksanaan PSU. Sesuai amar putusan MK, KPU kab/kota juga dilibatkan dalam PSU nanti.

Ketua KPU Kepsul Yuni Ayuningsi Ayuba menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu tahapan dan jadwal dari KPU Malut. ”DPT di Sanana ada 17.240 pemilih yang tersebar dalam 11 desa,” katanya.

Senada, Ketua KPU Halbar Abjan Raja menyatakan, menunggu araha KPU Malut untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di enam desa. “Jika diperintahkan untuk melakukan coklit maka kami siap menjalankan perintah,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dalam putusan MK ada juga pertimbangan secara de facto terkait domisili warga enam desa yang 3.400 diantaranya ber-KTP Halbar. “Pastinya kami sudah siap menjalankan putusan MK, tapi teknisnya menunggu arahan KPU Provinsi,” tegasnya.(sam/ far/tr-01/ikh/din/kai)

latar belakang pendidikan, serta status hukum (lihat grafis).

Minimal 2.50 Sementara itu, permintaan Pemerintah Daerah Maluku Utara untuk penurunan batas minimal syarat indeks prestasi kumulatif (IPK) rupanya disetujui BKN Regional XI Manado. Dengan begitu, batas minimal IPK CPNS Malut resmi diturunkan dari 2.75 (standar nasional) menjadi 2.50.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPDM) Malut Idrus Assagaf kepada wartawan menuturkan, BKN Manado memberikan kewenangan penuh kepada pemda untuk menentukan batasan minimal syarat IPK. Hal ini, katanya, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. “Hanya saja untuk syarat penggunaan KTP wilayah Malut dinilai bertentangan dengan syarat yang lebih di atas, sehingga tidak diperkenankan,” tuturnya kemarin. Menurut Idrus, ada syarat khusus yang kewenangannya diserahkan ke daerah. Namun jika dimasukkan dan panitia pusat menilainya bertentangan maka dengan sendirinya akan digugurkan.

“Namun untuk syarat IPK sebagaimana menjadi keputusan bersama dengan standar 2.50,” terangnya.

Mantan Penjabat Wali Kota Ternate ini juga mengaku seluruh kesiapan terkait pelaksanaan tes telah disiapkan.

Bahkan kebutuhan teknis yang menjadi kewenangan instansi lain juga telah dikoordinasikan, seperti jaringan internet dan listrik. “Jadi tidak ada lagi kendala. Untuk jaringan Kominfo menyediakan 40 megabyte, sementara listrik PLN Sofifi telah memastikan tidak akan ada pemadaman selama proses tes berlangsung. Ada mesin cadangan yang ditempatkan di kantor Gubernur,” jabar Idrus.

Dia menambahkan, jadwal pendaftaran yang semula direncanakan mulai hari ini diralat panitia. Pasalnya, ada

sebagian daerah yang belum siap. Dengan begitu, hari ini pelamar hanya boleh mengakses portal SSCN untuk melihat formasi dan syarat pendaftaran. “Nanti para pelamar bisa mengikuti informasi lewat situs pendaftaran, sehingga bisa mengetahui kapan dilakukan pendaftaran,” tukasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menggandeng pihak ketiga untuk pelaksanaan tes CPNS mandiri. CV Inti Surya Persada Jakarta dipilih untuk menjadi penyedia sistem computer assisted test (CAT) yang digunakan untuk pelaksanaan tes nanti.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Abdul Latif menuturkan, CV Inti Surya sudah pernah digunakan pemkab untuk tes tahun 2015. Sedangkan pelaksanaan tes sendiri tetap dilakukan di kantor bupati Halbar. “Jadi kita sudah sampaikan ke BKN untuk tes CPNS Halbar tetap melaksanakan di kantor bupati Halbar,” ungkapnya.

Pemkab sendiri mengajukan permintaan penyediaan 100 unit komputer untuk tes.

Tes akan dibagi dalam empat sesi dalam satu hari itu.

“Empat sesi itu nanti kita lihat lagi dari jumlah pelamar. Jika jumlah pelamar membludak, maka dimungkinkan satu hari dibuka lima sesi saat pelaksanaan tes,” jelas Abdul. Saat ini, BKD mengklaim persiapan tes sudah 100 persen.

Bahkan tenaga admin untuk penerimaan pendaftaran juga sudah siap, tinggal menunggu pembukaan portal pendaftaran dari BKN. “Sementara untuk berkas pendaftaran, peserta harus menyampaikan KTP, KK, ijazah, transkip nilai, pas foto dan untuk foto selfie harus di-upload saat mendaftar melalui situs SSCN BKN. Berkas manual disampaikan pada saat sudah terdaftar secara online dan disampaikan ke BKD,” pungkasnya.(udy/din/ lip6/kai)

HUKUM & KRIMINAL RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Malut Post

9

Dua Tersangka Kasus Pajak Ditahan Kerugian di Samsat Ternate Rp 1 M Lebih Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE – Proses hukum kasus dugaan korupsi pajak kendaraan bermotor di Samsat Ternate terbilang progres. Setelah menemukan dua alat bukti yang cukup, status kasus ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah status kasus resmi penyidikan, kemarin (18/9) Kejaksaan Tinggi (Kejati) menetapkan Plt Kepala Samsat Ternate NG dan bendahara Samsat IH sebagai tersangka dan ditahan. Sebelum ditahan, NG dan IH lebih dulu diperiksa selama empat jam di ruangan pidana khusus. Usai diperiksa, NG digiring ke Lapas Perempuan dan Anak dan IH ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Ternate.

Penahanan dua tersangka itu berdasarkan surat perintah penahanan nomor 05/S.2/ FD.1/09/2018 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Ida Bagus Nyoman Wismantanu. Keduanya harus ditahan lantaran dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati, Hotma Tambunan melalui juru bicara Kejati, Apris Risman Ligua membenarkan bahwa NG dan IH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan biaya pajak kendaraan bermotor tahun 2017 di UPTB Samsat Ternate yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.850.981.468.

“Setelah kasus ditingkatkan ke penyidikan, kedua orang itu langsung ditetapkan sebagai tersangka kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Penahanan itu dilakukan selama 20 hari ke depan dan terhitung sejak hari ini (kemarin, red),” kata Apris.

Apris mengungkapkan, modus yang dilakukan dua tersangka itu berbeda dengan modus yang dilakukan di UPTB Samsat lainnya. Modusnya adalah adanya penyetoran pajak yang disetorkan oleh wajib pajak.

Namun, seharusnya, penyetoran itu dilakukan melalui Bank. keduanya justru menyetor melalui bendahara dan sebagiannya itu diminta oleh Kepala Samsat.

“Prosedurnya itu wajib pajak mendaftar ke Samsat, kemudian ditentukan berapa besaran yang harus dibayar, dan diserahkan bukti untuk disetorkan ke Bank.

Tapi dua tersangka ini tidak melalui Bank, bahkan kedua tersangka meminta agar penyetoran itu dilakukan secara tunai ke bendahara. Kemudian, dalam laporannya

TERSANGKA: Dua tersangka kasus pajak ketika digiring menggunakan mobil tahanan

BERKUNJUNG: Kepala BPKPAD Malut Ahmad Purbaya (kacamata) ketika berada di halaman kantor Kejati, kemarin (18/9)

itu, bendahara melakukan manipulasi laporan,” jelas Apris. Terkait pengembalian yang sudah dilakukan dalam kasus tersebut, Apris menyatakan hal

Kepala BPKPAD Mendampingi SEBELUM dua tersangka tersebut ditahan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya bertandang ke kantor Kejati. Ia bahkan masuk ke ruangan pidana khusus dan mendampingi keluarga dari dua tersangka. “Kami tidak mengundang Ahmad Purbaya. Teman-teman penyidik juga tidak tahu apa rencana dia ke Kejati hingga masuk ke dia ruangan pidana khusus,” jelas Apris Risman Ligua.

Sementara itu, Ahmad Purbaya yang ditemui di hala-

man kantor Kejati mengatakan pihaknya menghormati proses hukum. Ia mengaku bahwa kedatangan dalam rangka berkonsultasi terkait Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Namun tiba-tiba ada penahanan yang dilakukan terhadap dua tersangka itu sehingga ia ikut bergabung dengan keluarga tersangka. “Sebagai warga negara saya tetap menghormati proses hukum yang ada. Sebagai rekan sejawat, saya sedih. Apalagi Samsat Ternate adalah andalan memiliki pencapaian pajak tertinggi,” ujar Purbaya.

Disentil terkait pengembalian yang dilakukan oleh tersangka, menurut Ahmad Purbaya, pengembalian itu telah disetorkan ke kas daerah. Sedangkan yang melaporkan dan menyerahkan bukti pengembalian adalah kewenangan Inspektorat Malut selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).(*)

Dir Polairud Kunjungi Sejumlah Pos TERNATE - Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dir Polairud) Polda Maluku

Utara (Malut), Kombes Pol Arif Budi Winofa, melakukan kunjungan kerja

SEMENTARA ITU Wabup Halbar Bersiap Diusut TERNATE - Operasi tim intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut dalam tahap pengumpulan data (Puldata) terkait kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Wakil Bupati Halmahera Barat (Halbar) Ahmad Zakir Mando, tuntas. Penelusuran tim intelijen ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Keli-Loloda, Halbar tahun 2011 senilai Rp 1,3 miliar.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua.

“Tahap Puldata sudah selesai,” aku Apris saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (18/9).

Ia menuturkan, saat ini pihaknya telah mengajukan surat permohonan penyelidikan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Malut.

“Mungkin besok (hari ini, red) sudah diterbitkan surat perintah (sprin),” kata Apris.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Keli-Loloda Kabupaten Halbar dengan total anggaran Rp 1,3 miliar tahun 2011 itu, bidang intelijen Kejati telah membentuk tim yang akan menangani penyelidikan kasus tersebut. “Operasi penyelidikan ini dilakukan oleh teman-teman di intelijen. Jadi kami mohon maaf belum bisa menyampaikan materinya karena masih bersifat tertutup dan rahasia,” pungkasnya. (cr-04/lex)

tersebut akan diperhitungkan dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana. Atas perbuatan tersebut, kedua tersangka disangkakan dengan

Pasal 2 ayat 1, subsider Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun

Di Kepsul Belum Progres PROSES hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi di Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kepulauan Sula yang ditangani Kejati terus berlanjut.

Kasi Penkum Kejati Malut Apris Risman Ligua mengatakan sejauh ini kasus yang direkomendasikan oleh Inspektorat Malut itu masih dalam tahap penyelidikan.

“Untuk kasus UPTB Samsat Sula, tim sementara melakukan kegiatan penyelidikan, mudah-mudahan waktu dekat ini segera selesai,” kata Apris. Sekadar diketahui, untuk

ke Markas Unit (Marnit) Polairud Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kemarin (18/9).

Ku n ju n ga n i n i d a l a m ra n g k a pengecekan kesiapan pengamanan di perairan. “Ini dilakukan agar kesiapsiagaan anggota dan satuan dan operasional yang ada akan tetap terjaga,” kata Dir Polairud Polda, Kombes Pol

UPTD Kepsul, terdapat notice pajak yang hilang sebanyak 751 rangkap dan terdapat penetapan pajak kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp 31.570.525 dengan modus operandi perbedaan angka penetapan, nama wajib pajak jenis kendaraan dengan nomor polisi dan tidak terdapat penerimaan pajak yang tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp 711.911.421 serta pembayaran pajak yang berplat nomor luar dari Kepsul sebanyak 142 dengan nilai pajak sebesar Rp 73.985423.(cr-04/lex)

Arif Budi Winofa.

Menurutnya, hasil kunjungan akan ia bawa ke analisis dan evaluasi (anev) tahunan di Polda. Hal itu dimaksudkan agar kondisi di lapangan dapat dipastikan secara cepat.

Selain di Obi, Dir Polairud juga mengunjungi pos lainnya, yakni di Tobelo, Buli, Bacan dan Morotai. Sedangkan

Kapolda Tekankan Enam Bekal Pengamanan TERNATE – Polda Malut melakukan simulasi pengamanan konflik pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres) di lapangan Perikanan Nusantara, Kelurahan Bastiong, Ternate Selatan, kemarin (18/9). Pada simulasi operasi dengan sandi Mantap Praja ini melibatkan 203 personel.

Alat pengamanan juga diturunkan dalam simulasi tersebut.

Kapolda Brigjen (Pol) M Naufal Yahya dan pejabat utama ikut hadir menyaksikan simulasi itu. Kapolda mengatakan, simulasi harus dilakukan agar personel polisi mampu memahami aturan pengamanan dan Undang-Undang tentang pemilu. “Ini dimaksudkan agar seluruh personel dikumpulkan untuk

2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Ancaman pidana maksimum 20 tahun penjara,” ujar Apris.

mendapatkan satu arahan baik secara taktis maupun teknis dalam rangka mengamankan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang,” katanya.

Menurutnya, ada enam poin penting yang dibekali personel pengamanan. Pertama: personel harus mampu memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2019. Kedua: personel memahami terhadap kerawanan dan ancaman/gangguan Kamtibmas dalam penyelenggaraan Pemilu

pos lainnya akan disupervisi 2019 nanti dengan alasan keterbatasan anggaran.

Dir Polarud menekankan personelnya agar meningkatkan kinerja selama pengamanan di perairan Malut. ”Harapan kita dari supervisi untuk bidang pembinaan anggota Polairud harus siap melaksanakan tugas,” tutupnya. (tr-04/lex)

2019. Ketiga: personel memiliki pola pikir dan pola tindak yang sama dalam mengantisipasi terhadap kerawanan dan ancaman/ gangguan yang mungkin akan terjadi selama operasi.

Keempat: personel diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keterampilan teknis dan taktis sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing dalam operasi.

Kelima: personel meningkatkan keterpaduan fungsi operasional antar satuan kerja maupun dengan unsur instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pengamanan operasi. Keenam: personel harus meningkatkan kemampuan dalam penggunaan Sarpras pendukung dan sekaligus untuk mengevaluasi Sarpras yang akan digunakan dalam

penyelenggaraan Pemilu 2019.

Sementara itu, dikatakan dia, untuk sasaran latihan ini agar seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata-2018 siap untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sedangkan, untuk pelibatan personil kurang lebih dua per tiga kekuatan personil ditamba dengan kekuatan TNI maupun Linmas kita akan siapkan di pilpres dan Pileg.

“Simulasi ini untuk mengantisipasi mulai dari pelaksanaan lampu hijau, lampu kunig sampai dengan lampu merah,”katanya.(tr-04/lex)

SIMULASI: Suasana simulasi pengamanan Pileg dan Pilpres

10

Malut Post

LOKAL SPORT

RABU, 19

Berharap Persiter Tembus Liga 2 Ardi Idrus Sebut Banyak Pemain emain Sulit Berk Berkembang kembang BANDUNG – Persiter Ternate merupakan salah satu klub kebanggaan Maluku Utara, terlebih Kota Ternate yang terus berusaha untuk menembus kompetisi terelit di tanah air. Sejumlah kompetisi PSSI terus diikutinya, mulai dari Liga 3 maupun Piala Indonesia. Bukan saja itu, eksisnya Persiter juga terlihat pada sejumlah turna-

men yang digelar.

Nah, saat ini Persiter akan menjalani Liga 3 babak regional setelah di putaran zona Malut keluar sebagai juara. Sejumlah perhatian dan harapan agar Persiter bisa bangkit berdatangan dari para pemain Maluku Utara yang saat ini berkiprah di kompetisi tertinggi tanah air. Salah satu-

nya adalah, bek kiri Persib Bandung asal Maluku Utara, Ardi Idrus. Ardi menyampaikan doa untuk klub asal kampung halamannya, Persiter Ternate, agar bisa bangkit kembali naik kasta.

Ardi yang merupakan jebolan SSB Tunas Gamalama, Ternate berharap jika suatu hari nanti klub kebanggaan Maluku Utara,

Persiter mampu kembali ke kasta teratas Liga Indonesia.

Terakhir kali Persiter berlaga di kasta teratas pada Liga Indonesia 2007 yang pada saat itu dilatih oleh Jacksen F. Tiago.

Baca: PERSITER... Hal 11

Pemuda Penuh Daya Ledak dari Ternate KETIKA Persib Bandung memutuskan untuk mengikat Ardi Idrus pada Maret 2018, jelas tidak sedikit pihak yang mempertanyakan keputusan tersebut. Bagaimana klub sebesar Persib merekrut pemain yang minim pengalaman bermain di kompetisi level tertinggi. Namun, Ardi kemudian berhasil membuktikan diri dan bahkan para suporter kini begitu menyukai pemain kelahiran Ternate ini.

Tanda tanya besar dan rasa heran ketika tim dengan profil mentereng seperti Persib merekrut seorang Ardi

Idrus, tentu merupakan sesuatu yang wajar. Maung Bandung tengah mencari suksesor Tony Sucipto yang semakin uzur. Winger muda, Puja Abdillah, bahkan sempat dimutasi ke sektor tersebut. Alih-alih mengambil nama-nama seperti Abdul Rahman atau Abduh Lestaluhu, justru Persib mengontrak Ardi yang kemampuannya belum teruji.Semakin mengherankan karena sebelum melakukan seleksi di Bandung, Ardi sudah sempat melakukan seleksi di PSMS Medan dan Djadjang Nurdjaman kemudian menolak untuk men-

gambilnya. Situasi-situasi ini kemudian membuat banyak pihak mempertanyakan proses rekrutmen, bukan hanya Ardi, tetapi juga semua pemain Maung Bandung yang baru mendarat pada musim ini.

Bobotoh jelas memiliki semua alasan untuk khawatir terkait komposisi skuat tim kesayangan mereka, Baca: LEDAK... Hal 11

ARDI Idrus

2 Petinju Malut Menang di Hari Pertama

TETAP SEMANGAT: Dari kiri ke kanan, Haikal, Rahul Buamona dan Paulus Tampilang

TERNATE - Kejuraan Nasional Tinju Junior/Youth 2018, kemarin sudah dihelat di GOR Laga Satria Pakansari Cibinong Jabar. Sebelumnya, Pertina Maluku Utara mengirimkan 11 petinju yakni, Elias Tupan (kelas 42 kg), Almar Kopong (kelas 44 kg), Paulus Tampilang (kelas 50 kg), Rahun Buamona (52 kg), M. Haikal (60 kg), Nurul Izza Nukuhehe (46 kg), Santi Kasenke (50 kg), Maimuna Daeng (52 kg), Nuzzla Nukuhehe (54 kg). Untuk kategori youth Putra Ari Putra ada Ananda (kelas 49 kg) dan Apriadi Tuhuteru (kelas 64 kg).

Dua petinju Maluku Utara yang naik ring di hari pertama kemarin, berhasil merih kemenangan. Adalah, Paulus Tampilang yang turun di partai ke 11 berhasil membungkam petinju tuan rumah, Muhammad Hafsah dengan kemenangan

angka mutlak. Dengan kemenangan tersebut, Petinju Malut asal Pertina Halmahera Utara ini berhasil melaju ke babak selanjutnya. Kemudian, petinju lain Maluku Utara Rahul Buamona berhasil mencatat Kemenangan KO tercepat dengan memukul jatuh lawannya dari Privinsi Banten Dian Ardi.

Rahul siswa SMA 10 Ternate ini hanya membutuhkan 1 menit 12 detik untuk membuat lawannya harus mencium kanfas dan tidak mampu berdiri lagi hingga wasit menyatakan lawannya kalah KO. Namun, sayangnya kemenangan Paulus Tampilang dan Rahul tidak mampu diikuti oleh petinju Malut lainnya M Haikal yang turun di kelas 60 kg Junior. Haikal akhirnya menyerah dengan petinju Jawa Tengah, Teguh.

Manajer Tim Tinju Malut, Nasri

Abubakar melalui via WhatSapp menyatakan, capaian di hari pertama ini cukup menggembirakan dengan meraih 2 kemenangan. Dia berharap, petinju Malut bisa mencapai hasil yang baik. “Muda-mudahan dihari berikut Petinju Malut yang belum tampil bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Maluku utara,” ujar Nasri.

Dia meminta dukungan masyarakat Maluku Utara, agar apa yang direncanakan dengan menargetkan 5 medali emas bisa tercapai. “Seraya memohon doa dan dukungan masyarakat Maluku Utara atas perjuangan tim Tinju Malut di Kejurnas ini, besok (hari ini, red) hanya 1 petinju Malut yang naik ring kategori 50 kg putri yaitu, Santi Kaasengje bertemu Seentike Orden dari Kalimantan Timur,” tutupnya. (mg-04/yun)

Tim GSI Kembali Latihan Akhir Pekan Nanti TERNATE - Gala Siswa Indonesia (GSI) sudah menemukan wakil Malut ke tingkat nasional, yakni dari Kota Tidore Kepulauan. Itu diraih setelah sukses menjadi juara pada putaran Provinsi Malut baru-baru ini. Untuk menghadapi laga di tingkat nasional itu, tim asuhan Jufli Abdulah itu fokus latihan.

Kemenangan yang diraih di putaran provinsi itu memang membutuhkan perjuangan pajang, tidak saja saat menghadapi pertandingan tetapi sejumlah laga berat telah dilalui dengan susah payah. Hingga di partai terakhir, tim Tikep sukses menegaskan posisinya di puncak klasemen Baca: LATIHAN... Hal 11

PRESTASI: Pemain Tim GSI Tikep saat menjadi juara di putaran Provinsi barubaru ini

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

...PERSITER Samb Hal. 10

Pada musim berikutnya di Liga Super Indonesia 2008-2009, Persiter gagal mentas lantaran tak siap secara finansial.

Di musim ini, Persiter yang berada di Liga 3 telah sukses menjuarai Liga 3 Maluku Utara sekaligus lolos ke putaran regional. Di putaran regional, Persiter akan melawan juara Liga 3 Maluku yakni Ambon United dalam dua leg pada Oktober mendatang.

Menurut Ardi, banyak pemain asal Maluku Utara yang saat ini mentas di klub-klub papan atas. Mereka di antaranya, Zulham Zamrun, Abduh Lestaluhu, Rizky Pora, Frets Butuan, Mahdi Albaar, Ambrizal Umanailo, dan ada juga Ilham Udin Armaiyn.

SAMBUNGAN “Sebetulnya akan lebih banyak lagi tapi sayangnya mereka kurang berkembang karena Persiter tidak ada. Mereka bingung karena susah mengembangkan kariernya. Semoga Persiter bisa segera naik kasta setidaknya ke Liga 2,” tutur Ardi yang mengidolai Rahmat “Poci” Rivai itu.

Maluku dan Maluku Utara memang menjadi produsen pemain sepak bola hebat di Indonesia. Dua daerah bersaudara ini yakni Ternate (Maluku Utara) dan Tulehu (Maluku) kerap menyumbangkan putra daerahnya ke Timnas Indonesia.

Mirisnya, sudah sepuluh musim belakangan ini tak ada satupun klub asal Maluku atau Maluku Utara yang mentas di Liga 1 ataupun Liga 2.

Semoga Persiter tahun ini bisa naik satu tingkat di kompetisi PSSI, Liga 2. (net/yun)

...BPKKP Samb Hal. 1

Kegiatan yang dipusatkan di Royal dan Resto, kemarin (18/9) itu melibatkan pejabat kehumasan Pemprov Malut dan Dinas Informasi dan Komunikasi (Komunifo) di tujuh kabupaten/kota.

Yakni Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Kepulauan Taliabu, Kota Ternate, Halmahera Selatan dan Pulau Morotai. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari tim Asistensi Humas Kemendagri.

Kepala BPKKP Malut Armin Zakaria kepada wartawan mengatakan, PPID merupakan struktur pejabat baru yang dibentuk pada setiap badan publik yang

...TRANSPORTASI Samb Hal. 1

...LEDAK Samb Hal. 10

termasuk Ardi yang namanya boleh dibilang begitu asing. Selain Ardi, nama lain yang juga mengherankan direkrut adalah Muhamad Fisabillah yang berposisi sebagai bek tengah.

Namun dengan caranya sendiri, Ardi kemudian membuktikan bahwa ia memang layak diperhitungkan.

Setelah sebuah penampilan mengesankan melawan Mitra Kukar, Ardi kemudian kembali tampil apik meskipun Maung Bandung takluk dari Madura United pada pekan pertandingan keenam. Ia berhasil membuat Bayu Gatra tidak berdaya. Bahkan ada satu momen di laga tersebut saat Ardi sebenarnya sudah tertinggal sekitar empat langkah, namun kemudian berhasil mengamankan pergerakan dari Bayu melalui sebuah tekel bersih di saatsaat terakhir.

Ada beberapa hal yang membuat Ardi menjadi begitu spesial. Pemain kelahiran Ternate, 22 Januari 1993 ini, berbeda dengan kebanyakan pemain lain yang berposisi sebagai fullback di kancah sepak bola Indonesia, terutama yang seusia atau berada satu generasi dengannya.

Berbeda dengan nama-nama seperti Rezaldi Hehanusa, Putu Gede Juni Antara, Alsan Sanda, Gavin Kwan Adsit, atau Firza Andhika, di mana nama-nama tersebut sering dianggap sebagai fullback modern.

Pun soal teknik, nama-nama di atas memiliki kelebihan di atribut tersebut. Bagaimana aspek teknis tersebut kemudian sangat membantu permainan mereka.

Sementara Ardi adalah anomali.

Menyoal teknik, mungkin Ardi biasa saja. Anda tentu belum pernah melihat Ardi melakukan overlap, lalu kemudian melewati pemain. Kelebihan Ardi bukan di sana. Daya ledak seorang Ardi Idrus bukan ketika ia naik membantu penyerangan melainkan dari kedisiplinan dan gaya bermainnya yang sederhana.

Ardi tidak neko-neko dalam menjalankan tugasnya. Intruksi untuk mengamankan penyerang sayap lawan ia lakukan dengan baik. Ia

tidak terburu-buru atau bahkan secara emosional ikut naik untuk membantu penyerangan. Ardi biasanya lebih banyak menyodorkan bola kepada pemain sayap di depannya, entah Ghozali Siregar atau Febri Hariyadi.

Anda bisa melihat rekaman-rekaman pertandingan yang dijalani Ardi, di mana ia terus menjaga posisinya agar tetap berada dalam status siaga untuk menyergap penyerang lawan.

Bahkan ketika tertinggal langkap seperti yang terjadi di laga melawan Madura, Ardi tidak pasrah. Ia tetap mengejar Bayu Gatra hingga tepat sebelum pemain sayap asal Samarinda ini berhadapan dengan kiper Deden Natsir.

Kedisiplinan serta ngeyel-nya Ardi justru adalah buah pengalamannya bermain di divisi bawah. Ardi bukan pemain yang dimudahkan dengan kariernya dimulai di kompetisi level tertinggi. Ardi merangkak dari bawah. Kematangan Ardi terbentuk di divisi bawah. Karena seperti yang diketahui bahwa ketimbang Liga 1, kompetisi Liga 2 memang lebih keras. Mental bertarung Ardi terus dipupuk sampai akhirnya tiba kesempatan untuknya bergabung ke Persib yang merupakan tim dari kompetisi level tertinggi.

Seperti kutipan dialog dalam film Black Panther, sesuatu yang sudah berkerja dengan baik bukan berarti menutup ruang bagi improvisasi dan peningkatan. Ardi memang sudah tampil sangat baik sejauh ini. Permainannya sejauh ini menunjukkan bahwa ia tidak terbebani untuk tampil di tim sebesar Persib, dan bermain di sektor yang sebelumnya ditempati oleh pemain sekelas Tony Sucipto.

Dalam penampilan apiknya sejauh ini, ada beberapa hal lain yang mesti benar-benar ditingkatkan oleh Ardi, yaitu soal membaca permainan dan ketenangan ketika menghadapi penyerang lawan. Pun dengan kemampuannya mengoper dan mengumpan. Apabila hal-hal tersebut berhasil diatasi, bukan tidak mungkin pemuda asal Ternate ini akan membuat ledakan-ledakan lain yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. (dtc/yun)

Ini ditandai dengan telah terbukanya akses perhubungan udara, dengan meminta Trigana Air untuk membuka jalur penerbangan Ternate-Sanana.

“Upaya untuk membuka penerbangan kembali ke Sula (Kepsul) ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, dengan melakukan komunikasi ke maskapai perintis, termasuk pihak Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah, sudah terwujud,” kata Gubernur kepada wartawan, baru-baru ini.

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut ini men-

...SENIMAN Samb Hal. 1

Program tersebut merupakan pelatihan untuk mempersiapkan manusia secara mental, psikologi, dan fisik supaya bisa bertahan hidup dalam kondisi sangat ekstrem dan berbeda jauh dengan bumi. Usai mengikuti program tersebut selama sebulan, ia pun meyakini bahwa membuat suatu peradaban manusia di Planet Merah (julukan Planet Mars) tidaklah realistis.

“Keyakinan saya untuk turut menolak misi membuat koloni manusia di Mars adalah sudah final. Sekali lagi saya bersama dengan jajaran scientist yang tidak setuju dengan misi ini adalah bertujuan untuk lebih realistis terhadap persepsi kita tentang the second earth (bumi kedua),” katanya, kepada JawaPos.com baru-baru ini melalui surat elektronik.

Dari sekian banyak planet, penunjukan Mars sebagai tempat simulai lantaran dianggap paling dekat dengan bumi. Meski masih banyak kemungkinan, dirinya tetap menolak adanya kolonisasi di planet Mars. “Saya selalu akan mendukung untuk usaha manusia pergi ke Mars. Tetapi bukan untuk membuat koloni manusia di sana. Namun untuk membangun laboratorium, meneliti gejala, menganalisa fenomena-fenomena, dan tentu saja juga mencari tahu akan banyaknya pertanyaan tentang alam semesta yang belum terjawab oleh teknologi manusia saat ini,” kata dia.

Bagi Venzha, awalnya ruang angkasa hanyalah science fiction (fiksi ilmiah), namun pertanyaan tersebut seiring dengan perkembangan teknologi dan waktu mulai terpola, dan dapat diterangkan dalam ilmu pengetahuan. “Di sinilah saya tertarik dan kemudian mencoba belajar, mencari tahu, dan mengadakan riset-riset yang serius. Space Science

...LATIHAN Samb Hal. 10

dengan mengalahkan tim Kota Ternate dengan skor 2-0. Mengantongi 9 poin hasil dari tiga kali menang telah menempatkan tim asal Tikep itu keluar sebagai juara. Nah, di putaran nasional, Maluku Utara menempati grub H bersama Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan dan Gorontalao.

Pelatih tim Tidore Kepulauan, Jufli Abdulah mengatakan, saat ini pemain masih fokus ujian. Karena itu, untuk agenda latihan masih ditunda. Tapi ia berjanji akan segera menggelar latihan

Malut Post

11

merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2018. ”Jadi, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik serta bertanggungjawab ke atasan di masing-masing badan publik,” terangnya.

Dijelaskan, pada setiap badan publik di birokrasi pemerintah harus menunjuk PPID masing-masing untuk mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. Dimana PPID harus membuat uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak.

“Tanggung jawab dan wewenang PPID lebih lengkapnya diatur melalui

Peraturan Kepala Badan Publik pada masing masing-masing instansi, sebagai implementasi amanat undang- undang.

Karena dengan begitu daerah dapat memahami urgensi pembentukan PPID,” jelasnya.

Sementara itu, tim Asistensi Humas Kemendagri yang juga menjabat Kasubdit Hubungan Lembaga dan Pers Humas Kemendagri, Aang Witarsa menyatakan peran lembaga PPID sangat penting dalam menjawab amanat UU 14 tahun 2008 yang mewajibkan setiap lembaga publik membentuk PPID. ”Tujuan membentuk PPID di setiap instansi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga wajib mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan PPID di daerah,” paparnya.(udy/adv/jfr)

gatakan, masalah perhubungan di Kepsul memang masih sangat sulit. Karena selama ini hanya mengandalkan kapal laut yang perjalanannya cukup memakan waktu sehari semalam. Akibatnya, masyarakat yang punya kepentingan yang lebih cepat, terganggu.

Kata dia, tidak hanya masyarakat Kepsul, tetapi juga masyarakat Taliabu yang ingin ke Ternate, perjalanannya biasanya tiga hari sampai di Ternate.

“Tapi dengan masuknya Trigana Air ini, perjalanan yang semua dua hari menjadi satu jam, tentu ini akan memiliki efek domino terhadap pembangunan di Kepsul, ekonomi akan bergerak, termasuk pembangunan infrastruktur.

Ke depan landasannya akan diperbesar

agar penerbangan lain juga bisa terbuka,” terangnya.

Sementara Kepala Biro Protokol Kerja Sama dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Malut Armin Zakaria mengatakan, selain diaktifkan kembali penerbangan yang sempat terhenti beberapa tahun, Pemprov juga akan mengatifkan empat tower jaringan komunikasi yang terpusat di Taliabu dan Kota Sanana, Kepsul guna mendukung proses seleksi CPNS. “Tidak hanya sebatas waktu seleksi CPNS, tapi empat tower ini akan terus aktif untuk kepentingan masyarakat umum. Sehingga memperlancar komunikasi masyarakat setempat,” jelas Armin.(udy/adv/jfr)

juga merupakan bagian dari proses berkarya buat saya, dimana selalu ada sebuah misteri tanpa batas yang selalu memerlukan proses yang panjang dan sangat scientific untuk mencari jawabannya,” kata Venzha.

Karya seni yang dibuatnya dalam kurun 10 tahun terakhir, selalu mempunyai kaitan dengan dunia Space Science dan Space Exploration. Karyanya itu juga selalu ada kerja sama dan kolaborasi dengan ilmuwan, astronomer, astrofisikawan, computer science, programmer, maupun dengan astrobiology.

Indonesia Space Science Society (ISSS) kemudian muncul dan menjadi sebuah lembaga non-profit, yang berhasil menyatukan dan mempertemukan berbagai lembaga dan institusi dalam bidang Space Science dan Space Exploration.

ISSS di dalamnya diisi oleh orangorang dari berbagai negara di dunia untuk melakukan sesuatu hal bagi Indonesia. Berbagai kegiatan dan karya pun sudah dihasilkan, diantaranya adalah Astronomical Art. “Karya-karya tersebut selalu mencampurkan antara dunia seni, teknologi, dan sains khususnya Space Science, yang kemudian selalu dipresentasikan dengan cara yang lain pula, bagi semua kalangan atau untuk audience secara umum agar lebih bisa memahami dengan mudah,” katanya.

Karya-karya semacam ini disebut Space Art atau Astronomical Art. Dari karya-karya Space Art itulah kemudian banyak muncul tawaran untuk melakukan riset-riset ilmiah di berbagai institusi dan laboratorium atau menjadi pembicara di banyak konferensi, maupun mengajar di beberapa universitas di belahan negara. “Proses inilah yang kemudian membawa saya untuk dipertemukan dengan Mars Society, sebuah lembaga advokasi yang secara terus-menerus mengadakan penelitian

dan eksplorasi tentang planet Mars,” ucapnya.

Perjumpaan itu pula yang mengantarkannya untuk berhadapan langsung dengan para pakar dan ahli di bidang Space Science dan Space Exploration.

Pada saat itu pula ia juga mendapat suport dari HONF Foundation, sebuah institusi terbuka dan bersifat non-profit yang berdiri sejak 1999 yang berfokus dalam kegiatan seni, teknologi serta sains.

Venzha mendapat bantuan bereksplorasi dengan berbagai disiplin ilmu, terutama tentang perkembangan seni dan teknologi secara luas. “Space Art atau Astronomical Art adalah hanya salah satu cabang yang dihasilkan oleh House of Natural Fiber (HONF) Foundation.

Venzha yang telah belajar tentang galaksi dan tata surya, kemudian dilanjutkan dengan risetnya tentang planet yang mempunyai julukan Planet Merah itu. “Kemudian saya bisa mengetahui banyak hal dan menganalisa kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa terjadi untuk sebuah peradaban di sebuah planet,” katanya.

Mars, menurutnya merupakan sebuah tempat dimana terdapat banyak sekali natural disaster (peristiwa alam) yang sangat mematikan untuk sebuah koloni kehidupan tertentu. Planet Merah itu juga mempunyai tingkat radiasi berbahaya dan sangat tinggi, serta peluang untuk bisa survive dengan durasi waktu yang lama akan sangat sulit direalisasikan.

Tentu saja banyak kemajuan di bidang sains atau di bidang Space Science yang nantinya yang akan diciptakan atau dihasilkan oleh manusia di bumi.

Sehingga percepatan teknologi dan terciptanya sebuah tools atau alat-alat untuk menopang sebuah kehidupan di planet lain akan semakin sempurna. (bersambung/jpc/kai)

dalam waktu dekat. Karena itu, pemain yang akna mewakili Malut di tingkat nasional itu untuk sementara dikembalikan ke sekolah masing-masing.

“Mereka akan kembali latihan hari sabtu tangal 22 September nanti, sambil menunggu informasi pemanggilan pemain dari Dikjar Provinsi Malut untuk di karantinakan kembali,” tandasnya.

Menurutnya, setelah pemain kembali latihan maka fokus yang akan diprioritas adalah kekurangan-kekurangan di beberapa lini. Kemudian, akurasi pasing, shooting, serta menerapkan formasi 4-3-3 dengan permainan Build Up dan Rebuild Up atau transisi menyerang cepat dari lini ke lini dan transisi ber-

tahan secara cepat.

“Kita akan fokus pada kekurangan tim nanti, terutama soal transisi baik menyerang maupun bertahan,” ungkapnya.

Jufli mengaku atas dukungan orang tua serta pihak sekolah yang mana mengatur jadwal dan terus mengawal kegiatan anak muridnya dalam meningkatkan potensi di bidang sepakbola. Ia berharap, target untuk bisa jadi juara di GSI tingkat nasional nanti bisa tercapai.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan pihak sekolah yang memahami kondisi peserta yang sedang mengikuti event Gala Siswa Indonesia ini, semoga apa yang kita target bersama bisa tercapai,” tutupnya. (mg-04/yun)

Man City Incar Start Sempurna MANCHESTER City akan menjamu Lyon di Etihad Stadium pada matchday 1 Grup F Liga Champions 2018/19, Kamis (20/9) dini hari nanti. Ini adalah pertemuan pertama mereka.

City mengincar start sempurna, tapi Lyon tak bisa diremehkan.

Di Premier League akhir pekan kemarin, City mengalahkan Fulham 3-0 lewat gol-gol Leroy Sane, David Silva dan Raheem Sterling.

City pun belum terka- MANCHESTER City vs Lyon lahkan musim ini.

Melawan Lyon, Josep Guardiola kemungkinan tak bisa memainkan dua pemain kuncinya, yakni striker Sergio Aguero dan bek kiri Benjamin Mendy. Aguero mengalami cedera saat menang atas Fulham, sedangkan Mendy belum sembuh total, dan Guardiola sepertinya takkan mengambil risiko dengan memaksakan mereka berdua main di laga nanti.

Posisi Aguero bakal diisi oleh Gabriel Jesus. Penyerang Brasil itu baru mencetak satu gol musim ini, tapi

dia bakal mendapatkan kesempatan untuk bermain penuh.

Namun City tetap difavoritkan menang.

Pasalnya, Lyon masih belum optimal. Di Ligue 1 Prancis musim ini, Lyon menang dua kali, imbang sekali, dan dua kali kalah.

Akhir pekan kemarin, Lyon bahkan cuma imbang 2-2 melawan Caen yang bermain dengan sembilan orang. Meski begitu, Lyon punya catatan cukup bagus melawan klub-klub Inggris. Dalam enam laga terakhirnya melawan klub-klub Inggris, kandang dan tandang, Lyon hanya kalah sekali (M3 S2 K1).

Lyon mungkin cukup percaya diri menatap laga ini.

City harus berhati-hati. Salah satu pemain Lyon yang harus mereka waspadai adalah Memphis Depay, yang sudah mengemas satu gol dan dua assist untuk klubnya musim ini, serta tampil impresif bersama timnas Belanda di jeda internasional kemarin. (bln/yun)

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

SPORTAINEMENT Kante Makan Malam Bareng Suporter Arsenal GELANDANG Chelsea N’Golo Kante menerima ajakan untuk makan malam di rumah seorang penggemar Arsenal dan bermain game FIFA setelah ia ketinggalan kereta untuk pulang ke Paris. Kante adalah seorang pemain yang pemalu dan rendah hati. Ia bukan seseorang yang banyak bicara dan fokus melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin di lapangan.

Di luar lapangan, ia juga bukan orang yang suka neko-neko. Maka tak heran apabila banyak fans sepakbola, bahkan bukan fans Chelsea sekalipun, yang mengaguminya. Sulit untuk bisa membenci gelandang 27 tahun ini.

Kante sendiri akhir pekan ini sempat jadi sorotan media. Bukan karena apa yang dilakukannya di atas lapangan tapi apa yang dilakukannya di luar lapangan. Ia menunjukkan kerendahan hatinya dengan menerima undangan makan malam seorang penggemar Arsenal bernama Badlur Rahman Jalil. Hal ini bermula dari Kante yang ketinggalan kereta usai Chelsea bertanding melawan Cardiff City Sabtu lalu.

Karena sudah masuk waktu sholat, Kante kemudian mencari sebuah masjid yang ada di area tersebut. Kebetulan Badlur juga berada di masjid itu untuk melaksanakan ibadah sholat. Pria berusia 31 tahun itu lantas mengundangnya untuk makan malam di rumahnya dan Kante pun dengan senang hati menerima ajakan tersebut.

“Saya pergi ke masjid pada Sabtu malam untuk beribadah dan kami beribadah bersama-sama. Ini ajaran Islam untuk mengundang tamu ke rumah Anda untuk makan malam, jadi saya bertanya kepadanya,” kata Badlur pada BBC.“Ia datang dengan saya dan saudara saya karena ia sendirian dan mengatakan ia hanya akan pulang ke rumah,” lanjutnya.

Di rumah Badlur, gelandang pemenang Piala Dunia 2018 itu disuguhi kare ayam. Dan setelah tuntas makan, Kante meladeni badlur dan teman-temannya untuk bermain game sepakbola FIFA. “Ia sedang menjalani diet protein jadi kami punya kari ayam. Ia bahkan minum secangkir teh,” beber Badlur. (bln/yun)

MANCA SPORT Valencia

vs

Malut M alut P Post ost

Juventus

Tamu Lebih Favorit VALENCIA akan menjamu Juventus di Mestalla pada matchday 1 Grup H Liga Champions 2018/19, Kamis (20/9) dini hari nanti. Ini akan menjadi pertemuan perdana mereka di kompetisi UEFA. Namun ini sepertinya bukan saat yang tepat bagi Valencia untuk menghadapi La Vecchia Signora.

Valencia masih tanpa kemenangan dalam empat pertandingan yang sudah mereka mainkan di La Liga musim ini. Sementara itu, Juventus masih sempurna di Serie A musim ini, memenangi keempat laga yang telah mereka lalui. Selain itu, Cristiano Ronaldo juga mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya usai mencetak gol pertamanya dengan seragam Bianconeri.

Ini adalah situasi yang tidak ideal buat Valencia. Wajar jika tim tamu lebih difavoritkan.

Valencia kembali ke fase grup Liga Champions setelah absen selama dua musim terakhir. Valencia masuk grup sulit bersama Juventus, Young Boys dan Manchester United.

Laga pertama Valencia adalah melawan Juventus, yang kini diperkuat spesialis Liga Champions raja gol kompetisi ini pada diri Cristiano Ronaldo. Mantan pemain Real Madrid itu pun telah membuka rekening golnya untuk Juventus

12

RODRIGO Moreno

dengan brace ke gawang wang Sassuolo.

Ronaldo pun sangat Los ngat kenal dengan Lo os Che. Saat masih memperkuat perkuat Madrid, Ronaldo Ro onaldo mencetak 15 gol dalam melawan am 18 penampilan me elawan mereka di La Liga dan Copa del Rey. Va Valencia alencia baru mencetak tigaa gol dan sudah kebobolan kebo obolan lima di La Liga musim sim ini. Tiga gol itu did cetak oleh Rodrigo o Moreno, Danii Parejo dan Denis Cheryshev. heryshev.

Melihat kualitas skuat kuat dan performa kedua tim,, Valencia harus rela menyandang ndang alam status underdog dalam ereka laga ini meski merendiri. main di kandang sendmenangg Ju v e n t u s s e l a l u dua gol dan selalu mencetakk empat lag atau lebih dalam lagaa mentara itu, itu u, terakhirnya. S ebelum mera aValencia musim inii meraemenangan. Ini I sakan manisnya kepat bagi Valencia untu uk bukan saat yang tepat untuk tus yang sedang on fire menghadapi Juventus ang sudah memecah h keke dengan Ronaldo yang tus punya kapasitas untuk buntuannya. Juventus rita Valencia. (bln/yun) memperpanjang derita

CRISTIANO Ronaldo

Liverpool dan City Dijagokan Juara Liga Champions MANTAN bek Manchester United, Rio Ferdinand memberikan pandangannya mengenai kandidat calon juara Liga Champions musim ini.

Ferdinand menilai dua wakil Inggris, Manchester City dan Liverpool punya peluang yang besar untuk menjadi jawara Eropa musim ini.

Setelah absen sekitar empat bulan, pagelaran Liga Champions akhirnya kembali digelar. Pada tengah pekan ini tim-tim elit Eropa akan saling bersaing untuk memperebutkan satu tiket ke fase gugur Liga Champions.

Pada musim panas ini, tim-tim kuat Eropa mulai memperkuat diri mereka.

Mereka mendatangkan

pemain-pemain top agar bisa meraih trofi Liga Champions di akhir musim nanti.

Namun di mata Rio Ferdinand, ada dua wakil Inggris yang berpotensi mengangkat trofi si kuping bundar di akhir musim nanti. “Saya rasa Liverpool dan Manchester City adalah kandidat kuat juara Liga Champions musim ini,” ujar Ferdinand seperti yang dikutip Goal International. Salah satu dasar mengapa Ferdinand menjagokan Liverpool dan City adalah track record kedua tim dalam dua tahun terakhir.

Seperti yang sudah diketahui, Liverpool mulai menunjukan potensi mereka sebagai kandidat juara musim lalu. Kedatangan Virgil van Dijk membuat barisan pertahanan Liverpool semakin rapat, sehingga mampu mengimbangi lini serang mereka yang tajam.

Sementara di bawah asuhan Pep Guardiola, Manchester City mulai berkembang pesat. Mereka berhasil menembus semi final dua tahun yang lalu dan babak perempat final sebelum memenangkan Liga Inggris musim lalu. Ferdinand percaya kedua tim ini memiliki modal yang bagus untuk menjadi juara. Namun Ferdinand menilai untuk merealiasikan target mereka tersebut, kedua tim ini harus benar-benar bekerja dengan keras.

“Cukup menyakitkan bagi saya untuk mengatakan mereka [City dan Liverpool] adalah calon juara, namun itu adalah faktanya. Saya rasa mereka berdua benar-benar kandidat untuk menjadi juara, di mana mereka adalah wakil Inggris yang paling berpeluang untuk menjadi pemenang., Namun apakah mereka bisa melakukan itu atau tidak, kita lihat saja nanti.” tandasnya. (bln/yun)

MotoGP Aragon, Honda Lebih Dominasi

MARC Marquez

SIRKUIT Motorland Aragon akan menggelar seri ke-14 MotoGP pada 2123 September, atau pada akhir pekan ini.

Ini merupakan seri penutup tur Eropa, sebelum para rider dan tim-tim terbang ke timur jauh untuk memulai seri-seri Asia hingga kembali untuk penutupan

di Valencia.

Aragon dalam dua musim terakhir sudah menampilkan Marc Marquez sebagai juara. Secara keseluruhan, Marquez sudah tiga kali naik podium teratas dari delapan seri yang sudah digelar sirkuit ini sejak musim 2010.

Honda masih jadi pabrikan paling sukses di trek ini, dengan lima kali menempatkan pebalapnya sebagai pemenang.

Yamaha dua kali juara di sini lewat Jorge Lorenzo, sementara Ducati memenangi balapan perdana Aragon melalui aksi Casey Stoner.

Namun dominasi Honda di sirkuit ini tak menjamin mereka bisa kembali sukses. Seperti diketahui Ducati sedang dalam tren bagus dengan memenangi tiga balapan terakhir di luar MotoGP Inggris yang dibatalkan.

Ducati bahkan menghentikan rentetan kemenangan Honda di San Marino dua pekan lalu. Honda seperti diketahui memenangi tiga seri sebelumnya, sampai dihentikan Andrea Dovizioso kemarin.

Lorenzo akan punya ambisi tersendiri di sirkuit ini, setelah mengantongi dua kemenangan bersama Yamaha pada 2014 dan 2015 silam. Juara bersama Ducati di sini akan menyejajarkannya dengan Marquez sebagai pemenang terbanyak di lintasan ini.

Sementara itu kebangkitan Yamaha masih terus ditunggu. Valentino Rossi dan Maverick Vinales masih belum meraih kemenangan sejak awal musim, bahkan sudah tak naik podium di tiga balapan terakhir. (dtc/yun)

18 Tahun, Poltekkes Ternate Cetak 4.070 Lulusan TERNATE –Sejak berdiri pada tahun 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Ternate telah melahirkan 4.070 lulusan, termasuk, 385 mahasiswa yang diwisuda kemarin (18/9).

Ini diungkapkan Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate, Kartini M. Ali saat menyampaikan laporan pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda dan Angkat Sumpah Ahli Madya dan Sarjana Terapan Kesehatan Poltekkes Kemenkes Ternate, tahun akademik 2017/2018 di Grand Dafam Hotel. Pada kesempatan itu, Kartini juga menyampaikan perkembangan terbaru lembaga pendidikan yang dipimpinnya saat ini, yakni telah memiliki lima jurusan dan jumlah wisudawan dari tiap Prodi.

Pemprov

Gantung DBH Pemkot PSUS IIPSUS P SUS LIP IPUTAN KHUSUS

Hambat Pembangunan, Duga Anggaran Dipakai Untuk Kegiatan Lain

Bersiap ke Kecamatan Terluar Lulus Seleksi akan Ditempatkan di Sana Hari ini, Pendaftaran CPNS Dibuka Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah

TERNATE – Mulai hari ini pendaftaran CPNS resmi di bukan. Para pelamar sudah dapat mendaftar melalui portal yang disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk memudahkan pelamar, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate menyediakan informasi yang ditempelkan di kantor BKPSDMD. Pantauan Malut Post, kemarin (18/9), papan pengumuman seleksi CPNS itu

mulai dikunjungi calon pelamar untuk mengecek informasi.

Kepala BKPSDMD, Junus yau mengatakan, informasi pengumuman seleksi akan ditempatkan di tiga titik, yakni di kantor BKPSDMD, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Junus mengaku, pihaknya juga menempelkan informasi di dua dinas tersebut, karena tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan paling banyak kuotanya.

ITEM DANA BAGI HASIL

Baca: GANTUNG..

Hal 16

1

Pajak Rokok, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, Biaya Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, serta Air permukaan.

2

Setiap triwulan pemprov harus mencairkan DBH pemkot sebesar Rp 3 miliar

ne

a

10

00

0

ah pi ru

Rp

bu hi ur ul

p se

3

Rp

Tunggakan DBH pemkot sudah mencapai Rp 6 miliar

Rp in ba

Baca: TERLUAR.. Hal 16

si

n

00

MAHFUD HUSEN MALUT POST

WISUDA: Ketua senat Kartini M Ali beserta para anggota senat Poltekkes Kemenkes Ternate saat prosesi wisuda

SALAH satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Ternate bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Sayangnya, pendapatan yang menjadi hak pemkot ini, setiap triwulannya tindak dicairkan oleh Pemprov Malut secara normal.

Buktinya, hingga akhir triwulan III ini pemprov baru mencairkan DBH pada triwulan I saja.

Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman menyesalkan, sikap pemrpov Malut yang terkesan tidak profesional dalam pengelolaan keuangan.

Hingga September atau akhir triwulan III ini, Pemprov Malut baru mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) pemkot pada triwulan I, sisanya untuk triwulan II dan III tak jelas kapan ditransfer. Pemkot pusing. Karena tersendatnya pencairan DBH berdampak pada kegiatan pembangunan pemkot.

4

DBH merupakan salah satu sumber PAD

do

ne

si

a

Rp

Rp

nk

0 00

0

Baca: POLTEKKES.. Hal 16

13

Malut Post

1000

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

MAJANG POLIS

Rp

pi ru

Rp

bu hi r lu pu

se

Rp 5

5 ASN Terpidana Korupsi Resmi Dipecat TERNATE - Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman resmi memecat lima Aparatur Sipil Negara (ASN) eks terpidana kasus korupsi dalam lingkup Pemkot. Pemecatan itu sesuai SK pemberhentian lima ASN yang dikeluarkan, kemarin (18/9).

SK Pemecatan itu bahkan langsung diserahkan kepada lima ASN yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Kota Ternate, kemarin.

Dari lima ASN yang dipecat, hanya tiga ASN yang menghadiri dalam penyerahan SK tersebut. “ SK pemberhentian itu diserahkan langsung oleh sekkot. Setelah ini mungkin besok (Hari ini red) kami akan menghadap ke BKN untuk menyampaikan bukti fisiknya atas tindaklanjuti pemecatan tersebut,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Junus Yau saat dikonfirmasi, kemarin (18/9).

Menurutnya, pemecatan yang dilakukan itu merupakan tindaklanjut dari instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam penyerahan SK pemecatan itu ada ASN yang menyampaikan keberatan. Tapi sudah disampaikan, bagi ASN yang keberatan mereka dapat menyampaikan tuntutan ke BKN atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

Baca: PECAT.. Hal 16

6

Rp

Rp

DBH merupakan hak pemkot yang harus dicairkan rutin setiap triwulan

Rp

Rp Rp

Keterlambatan pencairan DBH berdampak pada pembangunan pemkot.

Rp

SARAN UNTUK MEMPERBAIKI PENGELOLAAN DBH 1

Menetapkan peraturan gubernur tentang tata cara penganggaran, perbendaharaan dan transfer atas dana bagi hasil pajak provinsi dan kabupaten/kota.

2

DPPKAD melakukan perbaikan manajemen kas atas sumber pendapatan pajak daerah.

3

Kepala bidang pendapatan menyiapkan roadmap dana transfer berdasarkan rencana realisasi pajak daerah.

Provinsi tak Punya Perencanaan Anggaran yang Matang HIZBULLAH/MALUT POST

KOMPAK pose bersama peserta kirab pemuda dengan pendamping dan kru Malut Post usai pertemuan

Peserta Kirab Pemuda, Sambangi Malut Post TERNATE – Dalam kegiatannya di Kota Ternate selama lima hari sejak 17-21 September. Peserta kirab pemuda akan melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya mengunjungi media lokal dan pada Selasa (18/9) kemarin, 45 peserta kirab pemuda menyam-

bangi redaksi Malut Post. Pemred Malut Post Ika Fuji Rahayu dan Manajer Iklan Oka Laowi menyambut kedatangan peserta kirab dan dilanjutkan dengan diskusi sekitar satu jam di meeting room Malut Post.

Manajemen pendapatan provinsi memang sejak lama sudah buruk, baik di level Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) maupun di bidang pendapatan dan sampai saat ini tidak dilakukan upaya pembinaan sehingga tidak mengalami perubahan dalam pengelolaan pendapatan, termasuk DBH DR MUKHTAR ADAM

DANA Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate hingga September ini baru dicairkan satu triwulan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut).

Hal ini mendapat sorotan Ekonom Akuntansi Publik, Universitas Khairun (Unkhiar), Mukhtar Adam.

Menurut Mukhtar, Undang-undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 pasal 94 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan beberapa ketentuan.

Baca: ANGGARAN.. Hal 16

Ekonom Akuntansi Publik

Baca: KIRAB.. Hal 16

Pansus Pasar Terus Disorot TERNATE – Tidak berjalannya panitia khusus (Pansus) pasar DPRD Kota Ternate, terus menuai sorotan. Kali ini, sorotan datang dari akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Mukhtar Adam.

Menurut Mukhtar, sikap DPRD yang setengah-setengah dalam pembentukan pansus mencerminkan adanya kepentingan anggota DPRD. Hal ini akan menuai persepsi publik jika ada urusannya yang bersinggungan dengan kepentingan

anggota DPRD. Maka, DPRD akan ngotot seolah-olah berjuang. Tapi bila itu menyangkut hajat hidup orang banyak yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan anggota DPRD, maka mereka cenderung untuk diam. “ Kalau seperti ini kita layak menyebutkan anggota DPRD hanya memperjuangkan kepentingan pribadi,” sentil Mukhtar, (18/9).

Menurutnya, DPRD dipilih dalam sebuah pemilu dengan investasi negara

yang cukup besar. Harapannya DPRD dapat melindungi rakyatnya dari kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

“DPRD harusnya memperjuangkan suara rakyat terkait pengelolaan pasar yang semrawut, adanya permainan pemain di pasar yang berpotensi merusak harga serta berbagai dugaan pungli dan penyimpangan lain yang terjadi di pasar.

Baca: PANSUS.. Hal 16

Tim Penggerak PKK Sasa Wakili Ternate ke Kanca Nasional Sementara masih dinilai, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan TP PKK dan lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga masuk lima besar nasional ADI HUMAS FOR MALUT POST

BURHAN ABDURAHMAN Wali Kota Ternate

POSE BERSAMA: Ketua dan pengurus Tim Penggerak PKK Kota Ternate bersama tim penilai PKK Pusat saat melakukan foto bersama usai penilaian Senin kemarin.

TERNATE – Tim Penggerak (TP) PKK Kelurahan Sasa kembali mengharumkan nama Kota Ternate di kanca nasional.

TP PKK Sasa masuk sebagai lima besar nominasi nasional dalam lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) tingkat TP PKK pusat. Sebelumnya, Tim Penggerak PKK Kelurahan Sasa ini menyabet juara satu pada lomba tingkat provinsi.

Karena itu, pada Senin lalu, tim penilaian TP PKK Pusat melakukan Penilaian UP2K PKK Tingkat Nasional 2018.

Baca: PKK.. Hal 16

14

Malut Post

AROUND TERNATE

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Lagi, Selokan Dipenuhi Sampah

Fitrah/Malut Post

PENUH SAMPAH: Selokan di Jalan Arnold Mononutu dipenuhi sampah

Jadi Penyebab Banjir di Jalan Raya Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir TERNATE - Persoalan sampah yang penuhi drainase seperti tak ada hentinya, setelah sebelumnya di kawasan jalan Hasan Esa lingkungan Takoma yang drainase dipenuhi sampah, kini giliran selokan di hampir sepanjang jalan Arnold Mononutu alami hal serupa Pantauan koran ini Selasa kemarin, selokan tepat didepan eks kantor Barito tak lagi terlihat layaknya selokan, kondisinya sudah semakin sempit karena dipenuhi sampah yang didominasi bekas plastik air mineral dan bungkus kemasan makanan. Arif Hamid salah satu warga yang sedang beraktivitas di kawasan tersebut kepada Malut Post menuturkan, salah satu penyebab banjir di jalan raya yang sering terjadi akibat air meluap dari selokan, persoalannya karena

Hizbullah Muji/Malut Post

PUGAR: KAWASAN bagian Selatan dan Barat Benteng Oranje yang berada di jalan merdeka kembali di pugar, di area Selatan terlihat sejumlah alat berat sedang menggeruk tanah sementara bagian barat terlihat sejumlah pekerja sedang mendirikan tembok sambungan dinding benteng yang sebelumnya telah roboh akibat termakan usia. Renovasi kawasan tersebut dianggarkan Kemendikbud melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya dan akan dikerjakan kurang lebih selama empat bulan kedepan. Foto 1 terlihat kawasan bagian Barat Benteng Oranje, sementara foto 2 terlihat bagian Selatan Benteng Oranje

SEMENTARA ITU Harus Jadi Perhatian Pemkot

sampah telah memenuhi badan selokan hingga tersumbat, akibatnya saat hujan turun akses air tertahan dan meluap ke jalan. “Sebagian besar selokan yang tersumbat sampah ini karena tidak ada jaring penahan sampah baik yang dipasang di tiap lubang masuk ke selokan maupun di bibir jalan,” Tutur Arif Arif menambahkan, Pemkot secepatnya harus mencari solusi terkait persoalan sampah penuhi badan selokan, ini dianggap penting karena persoalan sampah di selokan sudah berulang kali terjadi dan memakan waktu lama. “Harus ada tindakan baru bagaimana sampah tidak masuk hingga ke dalam selokan, saran saya agar seluruh lurah dan Rt di panggil untuk diberi pemahaman dan sosialisasi agar tiap kelurahan mulai memasang jaring penahan sampah di beberapa titik selokan yang dianggap rawan sebagai jalur masuk sampah, jika ini dilaksanakan warga, saya yakin persoalan sampah paling tidak bisa berkurang,” Tutup Arif. (Aji/Lid)

Akses Jalan di Depan Gereja Batu dikeluhkan TERNATE - Meski sudah selesai dikerjakan terkait perbaikan drainase di kawasan jalan depan Gereja Batu, namun hingga kini penutupan sementara akses jalan tersebut belum juga dibuka Pantauan koran ini kemarin, pembongkaran drainase telah selesai diperbaiki, karena beton penutup drainase sudah dierjakan kurang lebih tiga Minggu, namun hingga kini pemalangan belum juga di buka. Hamid salah satu tukang ojek yang menerobos masuk ke jalan yang dipalang itu mengatakan, akses jalan yang ditutup untuk perbaikan sudah lumayan lama, na-

mun setelah selesai dikerjakan pekerja belum juga membuka padahal kondisinya sudah siap dilewati kendaraan. “Penutupan kembali drainase sudah berjalan kurang lebih tiga Minggu namun pemalangan jalan belum dibuka, karena harus berputar jauh untuk ke kawasan Sekolah Cina maka kami mengambil jalur pinggiran yang sudah di tutup tersebut agar jarak lebih dekat,” Ungkap Hamid Hamid berharap secepatnya pihak yang mengerjakan perbaikan drainase untuk segera di buka karena akses jalan sudah layak dilewati. (Aji/Lid)

Fitrah/Malut Post

SELESAI: Pembangunan jalan di kawasan depan Gereja Batu yang belum juga dibuka.

Fitrah/Malut Post

MENJAMUR: Kondisi trotoar yang rusak akibat akar pohon mulai menjamur

TERNATE - Beginilah kondisi akses untuk pejalan kaki tepat disepanjang jalan Ahmad Yani mulai dari depan Pintu masuk pelabuhan A Yani hingga ke depan kantor Bea Cukai terlihat sebagian besar trotoar rusak dan membentuk patahan di beberapa bagian paving, hal ini diakibatkan karena akar pohon yang ditanam melekat dengan badan trotoar membuat sebagian besar fasilitas untuk pejalan kaki ini mulai rusak karena akar mulai pohon membesar. Djainudin salah satu PNS yang menunggu jemputan di kawasan depan Pelabuhan A Yani sore kemarin saat ditemui menuturkan, kerusakan trotoar akibat akar pohon ini terjadi dimana mana dan sudah menjamur, harusnya ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah untuk mengantisipasi persoalan trotoar rusak karena akar. “Yang saya lihat secara kasat mata, kerusakan fasilitas umum ini sudah terjadi dimana mana, Pemkot harusnya mencari solusi agar masalah ini bisa diatasi, bahkan sebagian akar pohon ini juga merusak jalan, ini yang harus diperhatikan karena menyangkut kepentingan umum,” Tutup Hamid. (Aji/Lid)

JURNALISME WARGA

LSM Gerbong Desa Komitmen Lawan Narkoba BADAN Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tidore Kepulauan menggelar kegiatan pelatihan teknis bagi penggiat anti Narkoba. Kegiatan yang berlangsung di Penginapan Seroja, kemarin (17/9) itu menghadirkan narasumber diantaranya Polres Tikep, BNNK, Kejaksaan Negeri Soasio, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tikep dan LSM Gerbong Desa.

Pelatihan yang turut dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah dan relawan itu menyepakati bahwa narkoba adalah musuh bersama masyarakat, sehingga upaya bersama untuk memberantasnya baik pemerintah maupun masyarakat umum, oleh karenanya diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengatasi peredaran dan ancaman

narkoba di Kota Tidore Kepulauan.

Ketua LSM Gerbong Desa, Abdul Gani Fardanan SST. M,Si mengatakan gejalah kerusakan moral generasi muda di Tikep kini sudah sangat memprihatinkan.

“Ini akibat peredaran narkotika yang semakin tak terkendali. Untuk itu, perlu upaya bersama dan komitmen bersama semua aparat pemerintahan dan masyarakat dalam memberantas narkotika di Tikep,” katanya.

Sementara ketua MUI Tikep mengatakan ketaatan beragama menjadi fondasi untuk membentengi diri dan keluarga dari kerusakan moral. (*) Pengirim : Abdul Gani Fardanan, Ketua LSM Gerbong Desa.

Abdul Gani Fardanan for Malut Post

KOMPAK: Pose bersama usai kegiatan.

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

AKADEMIKA

Malut Post

15

Kuliah Penginderaan Jauh untuk Perikanan Tangkap Bersama Umar Tangke S.Pi., M.Si

Mengenal Seluk Beluk Teknologi Penginderaan Jauh Untuk Perikanan Tangkap (Bagian II selesai) Umar Tangke S.Pi., M.Si Dosen sekaligus Ketua Program Studi (Prodi) Teknologi Hasil Perikanan (THP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate

TOPIK yang kita bahas pada edisi kali ini tentang Mengenal Seluk Beluk Penginderaan Jauh Untuk Perikanan Tangkap (Bagian II selesai). Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Penginderaan Jauh untuk Perikanan Tangkap yang disampaikan Umar Tangke S.Pi., M.Si, Dosen Prodi Teknologi Hasil Perikanan (THP), UMMU Ternate. Berikut narasi mata kuliah yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan: Fenomena Alam dan Teknologi Inderaja Salah satu cara untuk mengetahui daerah potensial penangkapan ikan adalah melalui studi daerah penangkapan ikan dan hubungannya dengan fenomena oseonografi secara berkelanjutan (Priyanti, 1999). Masalah yang umum dihadapi adalah keberadaan daerah penangkapan ikan yang bersifat dinamis, selalu berubah/berpindah mengikuti pergerakan ikan. Secara alami, ikan akan memilih habitat yang sesuai, sedangkan habitat tersebut sangat dipengaruhi kondisi oseonografi perairan. Dengan demikian daerah potensial penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh faktor oseonografi perairan. Kegiatan penangkapan ikan akan lebih efektif dan efisien apabila daerah penangkapan ikan dapat diduga terlebih dahulu, sebelum armada penangkapan ikan berangkat dari pangkalan. Salah satu cara untuk mengetahui daerah potensial penangkapan ikan adalah melalui studi daerah penangkapan

ikan dan hubungannya dengan fenomena oseonografi secara berkelanjutan (Priyanti, 1999).

Menurut Zainuddin (2007), Salah satu alternatif yang menawarkan solusi terbaik adalah mengkombinasikan kemampuan SIG dan pengindraan jauh. Dengan teknologi inderaja, faktor-faktor lingkungan laut yang mempengaruhi distribusi, migrasi dan kelimpahan ikan dapat diperoleh secara berkala, cepat dan dengan cakupan daerah yang luas. Dalam kaitannya dengan teknologi inderaja, fenomena merambatnya (propagation) energi matahari ke bumi dan reaksi dari objek-objek di bumi terhadap energi matahari tersebut (objek di bumi dapat memantulkan/reflected, memancarkan/ emitted, mengalirkan/ transmitted maupun menyerap/ absorbed energi matahari yang datang padanya) menjadi unsur utama yang harus ditelaah dan dapat membuahkan ilmu. Selain itu, angkasa luar beserta fenomenanya yang tanpa gaya gravitasi, karakteristik planet maupun perputaran bumi pada porosnya membuat manusia menciptakan satelit yang mengorbit di luar angkasa.

Kemudian untuk menghubungkan fenomena energi matahari dengan perkembangan teknologi satelit ini, manusia menciptakan alat optik yang diletakan pada satelit untuk merekam aktivitas energi matahari terhadap objek di bumi. Inilah yang disebut teknologi inderaja optik (optical remote sensing) yang antara lain dapat menggunakan wahana satelit sebagai sarananya atau dikenal dengan sebutan satellite remote sensing.

Teknologi Inderaja Untuk Perikanan Tangkap Mengacu pada fenomena alam yang menunjukkan adanya karakteristik objek di bumi yang sangat spesifik dalam merespon energi matahari (yang berada pada spectrum elektromagnetik).

Dapat dilihat peranan spectrum tampak mata (visible spectrum) untuk sumber daya kelautan yang ditunjukan oleh curva reflectance-nya pada tubuh air. Spektrum ini memiliki gelombang yang panjangnya antara 0,4-0,7 um. Ini terdiri dari spectrum tampak mata biru (visible blue) sepanjang

0,4–0,5 um, spectrum tampak mata hijau (visible green) dengan panjang gelombang 0,5–0,6 um dan spectrum tampak mata merah (visible red) dengan panjang gelombang 0,6–0,7 um (Jensen, 1986; Lillesand and Kiefer, 1987; Swain and Davis, 1978). Kemampuan merambat (propagation) di dalam kolom air dari ketiga spectrum tampak mata tersebut dan reaksi spektralnya sangatlah beragam. Gelombang tampak mata biru (visible blue) mempunyai kemampuan rambat yang sangat tinggi, dimana gelombang ini dapat menebus lapisan air sampai di kedalaman 100 m (Nybakken, 1992). Kemampuang rambat visible green lebih pendek di dalam tubuh air dibandingkan dengan gelombang tampak mata biru (visible blue).

Sedangkan gelombang tampak mata merah (visible red) merupakan gelombang yang terpendek dalam menebus lapisan kolom air. Di dalam kolom air, gelombang tampak mata ini akan mengalami absorsi maupun transmisi dan apabila gelombang ini berinteraksi dengan materi yang berada di dalam kolom air barulah akan terjadi refleksi yang nilainya akan direkam oleh sensor pada satelit.

Adapun kaitan antara fenomena alam dari gelombang elektromagnetik ini dengan perikanan, yang pada prinsipnya mengacu pada pangkal dari semua bentuk kehidupan dalam laut, yaitu aktivitas fotosintetis tumbuhan akuatik. Dimana dengan menggunakan bantuan energi matahari, dapat mengubah senyawa-senyawa anorganik menjadi senyawa organik yang kaya energi dan dapat menjadi sumber makanan bagi semua organisme laut (Nybakken, 1992). Diantara semua tumbuhan akuatik, fitoplanktonlah yang mengikat sebagian besar energi matahari dan menjadi dasar (level pertama) terbentuknya rantai makanan dalam ekosistem bahari dan sangat penting keberadaannya bagi semua penghuni habitat bahari (Nybakken, 1992; Dupouy, 1991). Pada dasarnya fitoplankton terdiri dari alga yang berukuran mikroskopik yang berisikan pigment fotosintetik berwarna hijau, dan biasa disebut sebagai klorofil (Dupov, 1991). Klorofil yang berwarna hijau inilah yang pada dasarnya menjadi sumber

informasi perikanan laut karena erat kaitannya dengan produktivitas primer perikanan. Karena itu, dimana ada konsentrasi klorofil yang tinggi di situ juga terdapat konsentrasi biota atau ikan laut yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan Inderaja, klorofil merupakan objek yang mudah dianalisa untuk memprediksi potensi perikanan laut. Karena unsur ini akan menyerap gelombang tampak mata biru dan memantulkan gelombang tampak mata hijau secara kuat. Sehingga ketika terjadi peningkatan kandungan klorofil, terlihat peningkatan energi yang dipantulkan oleh gelombang tampak mata hijau dan penurunan pantulan gelombang tampak mata biru yang signifikan. Dalam penelitian, reaksi spektrum warna hijau dan biru diberi warna berbeda, yaitu hitam kecoklatan untuk laut dalam, biru untuk konsentrasi klorofil rendah dan hijau untuk konsentrasi klorofil tinggi.

Akan tetapi, fitoplankton atau klorofil umumnya hanya menghuni suatu lapisan air permukaan yang tipis yang terdapat cukup cahaya matahari dan suhu yang realtif homogen. Sedangkan zat hara anorganik yang dibutuhkan fitoplankton untuk tumbuh dan berkembang biak terletak pada zona fotik yang terdapat jauh dari permukaan dengan suhu yang berbeda jauh (lebih dingin) dengan suhu permukaan. Dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengangkat massa air yang kaya akan hara ke permukaan agar bisa bercampur dengan massa air permukaan dan dapat dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk tumbuh dan berkembang (Nybakken, 1992). Dalam hal ini perpindahan massa air ke atas (upwelling), arus-arus divergensi dan arus-arus khusus yang menyebabkan terjadinya fenomena front dan eddie di laut, dapat memindahkan dan mencampurkan kedua massa air yang berbeda suhu tersebut dengan bantuan kekuatan angin.

Demikian ulasan tentang Mengenal Seluk Beluk Teknologi Penginderaan Jauh Untuk Perikanan Tangkap (Bagian II selesai), semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. (tr-03)

LPPI Gelar Kuliah AIK untuk Mahasiswa Baru

Kegiatan AIK di Masjid kampus UMMU, kemarin

TERNATE - Kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) I merupakan kegiatan kuliah umum untuk mahasiswa semester I atau yang biasa disebut dengan Baitul Arqam. Ini merupakan sala satu kegiatan pembinaan bidang keislaman dan kemuhammadiyahan

di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate.

Kuliah umum ini telah dilaksanakan kemarin (18/9) di di Aula Masjid kampus UMMU. Kegiatan yang ditangani langsung Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) yang

akan berlangsung selama enam hari ini, merupakan komitmen UMMU untuk membina mahasiswanya. “Tujuannya agar mahasiswa dapat hijrah ke pemahaman keislaman yang lebih baik,” kata Kepala LPK3A, Djunaidi Ishak. (tr-03/nty)

WISUDA: Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate, Kartini M Ali saat mewisuda mahasiswanya

Kartini Ingatkan UK pada Lulusan Poltekkes TERNATE –Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Ternate kemarin mewisuda 385 mahasiswanya. Dari para wisudawan itu, tujuh diantaranya ditetapkan sebagai lulusan terbaik (selengkapnya lihat grafis).

Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate, Kartini M Ali, mengungkapkan bahwa lulusan terbaik tidak menjamin langsung mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai syarat bekerja, sebab untuk mendapatkannya harus mengikuti Ujian Kompetensi (UK). ”Untuk itu kami berharap, wisuda ini bukan akhir dari proses pembelajaran, bukan juga akhir dari penyelesaian pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan tapi

lulusan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menghadapi uji kompetensi,” kata Kartini seraya mengaku capaian ujian kompetensi yang dilakukan secara nasional, khusus untuk wilayah timur masih memprihatinkan. Meski begitu, dia mengaku biasanya para lulusan terbaik berhasil dalam UK. Lebih jauh, selaku pengelola Poltekkes Kemenkes, Kartini mengingatkan kepada para lulusannya untuk menerapkan semua pengetahuan dan keterampilannya yang telah didapat selama belajar di kampus kepada masyarakat agar bisa bermanfaat bagi bangsa dan Negara. (tr-03/nty)

LULUSAN TERBAIK POLTEKKES KEMENKES TERNATE NAMA Dewi Juniarti Firman Ali Meswara Novy Herwati Bugis Hardiyanti Thalib Noor Dayana Purboyo Masrina Siboboy Siti Maryam

JURUSAN DIII Gizi DIII Kesling DIII Keperawatan DIII Kebidanan DIII Analis Kesehatan DIV Keperawatan DIV Kebidanan

IPK IP PK 3,9 91 3,91 3,8 88 3,88 3,79 79 7 9 3,62 62 62 3, 3,57 ,5 57 7 3, 3 ,6 62 2 3,62 3,56

16

SAMBUNGAN MAJANG

Malut Post

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Kenaikan Tarif Jangan Beratkan Warga TERNATE – Rencana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menaikan tarif air 2019 mendatang mendapat sorotan DPRD Kota Ternate.

Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqbal Ruray mengatakan, rencana PDAM menaikan tarif air adalah hal wajar. Tapi harus diperjelas kenaikan tarif tersebut terjadi pada kategori mana.

Jangan sampai semua disamaratakan, agar kenaikan tidak memberatkan masyarakat kelas ekonomi bawah karena itu Iqbal berharap, kenaikan tarif harus dikaji secara matang. “ Jangan sampai kenaikan berakibat fatal karena memberatkan masyarakat,” terangnya.

...GANTUNG Samb Hal. 13

DBH kata Burhan adalah hak pemerintah kota yang harus dicairkan tepat waktu, karena ada sejumlah kegiatan yang harus dibiayai dari sumber dana tersebut. “ Kalau tidak dicairkan tentu sangat mengganggu,” tandasnya.

Abdullah mengatakan, sudah berulang kali menyuarakan agar proses pencairan DBH segera dilakukan pemprov. Namun tak ada respons. “ Kami berharap segera dicairkan, apalagi sekarang sudah akhir triwulan III tentu banyak pekerjaan yang sangat membutuhkan anggaran,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Ahmad Yani Abdurahman menambahkan, harusnya pemprov

...POLTEKKES Samb Hal. 13

Ini terdiri dari Program Diploma III yakni Keperawatan dengan wisudawannya sebanyak 101 orang, 106 dari Kebidanan, 32 orang dari Gizi, 43 orang pada Kesehatan Lingkungan dan 33 orang dari Analis Kesehatan serta dua program Diploma IV yaitu Kebidanan yang mewisuda 32 orang 38 orang dari Keperawatan.

Sementara, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia terutama lulusannya yang berjiwa kompetitif dan profesional dalam menjawab kebutuhan masyarakat, pihaknya juga telah mengembangkan konsep kurikulum

Iqbal berharap, kenaikan tarif air nantinya, harus diikuti dengan peningkatan pelayanan air yang lebih maksimal.

Jangan sampai tarif naik, pelayanan justru buruk. Langkah PDAM untuk tidak menerima subsidi dari pemkot tahun 2019 mendatang adalah langkah yang baik. PDAM harus mandiri. “ Masa perusahaan jual air rugi terus. inikan aneh.

Kalau manajemennya diatur dengan baik pasti untung,” tukas politisi Golkar ini.

Selain menyoroti soal kenaikan tarif air, Iqbal juga mendesak, agar PDAM segera menagih tunggakan iuran air kepada pelanggan yang

nilainya mencapai Rp 4 miliar.

Jika itu tidak dilakukan maka PDAM akan terus rugi dan berujung pada kebangkrutan. “ PADM juga harus bersikap tegas, kalau ada pelanggan yang menunggak maka harus dilakukan pemutusan agar ada efek jera,” ujarnya. Sementara itu, Direktur PDAM Syaiful Jafar saat dikonfirmasi memastikan, kenaikan tarif air tidak memberatkan masyarakat. Sebelum dinaikkan akan dilakukan pengkajian lagi. “ Kami juga akan berkonsultasi lagi dengan wali kota,” tandasnya.

Sementara terkait dengan masalah tunggakan, Syaiful mengaku, pihaknya terus melakukan penagihan. Bahkan progresnya sudah mencapai 70 persen. “ Mereka beritikad baik akan membayar tunggakan tersebut,” pungkasnya. (cr-05/rul)

Malut tak perlu didesak untuk mempercepat pencairan DBH. Pemprov Malut pastinya tahu, DBH sangat dibutuhkan pemkot untuk membiayai berbagai kegiatan. “ Kalau terus terlambat hingga triwulan III ini berakhir maka total tunggakan DBH pemprov sudah dua triwulan,” tukasnya.

Menurutnya, anggaran DBH tiap bulan selalu ada karena pembayaran pajak dilakukan rutin, karena itu alasan pemprov jika belum ada anggaran sangat tidak masuk akal. DBH sambungnya, merupakan pembagian hasil dari sejumlah aitem pajak seperti pajak rokok, pajak bahan kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, serta Air permukaan.”Jadi setiap triwulan, pemkot mendapat DBH dari pemkot sebesar Rp

3 miliar, totalnya dalam setahun Rp 12 miliar,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Iqbal Ruray mendesak pemprov tidak menggantungkan hak pemerintah kota. Apalagi tahun anggaran 2018 sudah akan berakhir. Ada sejumlah kegiatan yang harus dibayarkan.

Jika pencairan tidak dilakukan pemprov maka berpotensi pemkot akan berutang,” tukasnya.

Politisi Golkar ini mengatakan, DBH pemkot pasti sudah, hanya saja tidak dicairkan, karena anggarannya sudah dipakai untuk kepentingan lain. “ Pembayaran pajak dilakukan rutin ke pemprov, karena itu anggarannya pasti selalu ada. Kalau tidak dicairkan ke pemkot tentu anggarannya sudah dipakai untuk kebutuhan pemprov yang lain,” pungkasnya. (cr05/rul)

baru yakni kurikulummuatan kearifan lokal, sehingga layanan kesehatan dapat mudah diterima masyarakat. ”Pada akhirnya mendukung program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga dan program gerakan masyarakat,” ungkapnya.

Agar nanti saat turun ke lapangan para calon tenaga medis ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab dan sesuai dengan aturan, maka selain wisuda juga dilakukan angkat sumpah, yang merupakan bagian dari kegiatan akademik.

Pengambilan sumpah dilakukan langsung Wakil Gubernur, M. Natsir Thaib. Pada kesempatan itu, Natsir me-

minta agar kegiatan tersebut bukan hanya seremonial tapi harus disikapi dengan arif dan bijak.

Dia juga mengapresiasi kehadiran Poltekkes di Malut yang telah memberikan dampak positif kepada masyarakat terkait dengan program-programnya khususnya di bidang kesehatan. ”Saudara-saudari yang telah dinyatakan selesai dengan pengangkatan sumpah, maka saudara/saudari harus mampu berperan sebagai pengamat kesehatan, pelaksanan ausahan kesehatan, penyuluh kesehatan, koordinator pelayanan kesehatan, dan harus menjadikan diri sebagai model panutan,” pungkasnya. (tr-03/nty/adv)

...TERLUAR Samb Hal. 13

“Besok (hari ini red) bagi yang mendaftar CPNS, portalnya sudah bisa diakses,” jelas Junus.

Waktu pendaftaran, sambung Junus, mulai dibuka secara online sejak 19 September hingga 3 Oktober mendatang. Sementara pengumuman seleksi administrasi akan disampaikan pada pekan kedua bulan Oktober. Sedangkan minggu ke tiganya, akan dilakukan pencetakan nomor ujian secara online.

“Nanti pada minggu ke empat

...ANGGARAN Samb Hal. 13

yakni hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 30 persen. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70 persen. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70 persen dan Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50 persen.

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada satu wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80 persen.

Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/ atau potensi antar kabupaten/ kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Atas ketentuan tersebut, Pemprov, dalam perencanaan pendapatan kata Mukhtar, akan menerbitkan perkiraan dana transfer ke masing-masing kabupaten/ kota sebagai dasar penetapan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan kabupaten/ kota. Problem kemudian Pemprov tidak merencanakan secara baik atas PAD yang diterima dan dibagikan ke kabupaten/ kota atas dasar potensi yang dimiliki kabupaten/kota. Padahal pajak yang dipungut provinsi ada sumber pajak yang berada di kabupaten/ kota dan menjadi hak kabupaten/ kota. “Provinsi hanya berfungsi sebagai pemungut pajak, atas hasil pemungutan pajak setiap bulan atau triwulan harus diserahkan ke kabupaten/ kota sesuai potensinya,” ungkapnya kepada Malut Post, Selasa (18/9).

...PECAT Samb Hal. 13

“ Saya sudah sampaikan, masih ada ruang untuk mereka menyampaikan keberatan,” terang Junus.

Sekretaris Kota Ternate M. Tauhid Soleman, usai penyerahan SK mengatakan, langkah pemberhentian ASN itu adalah

...PANSUS Samb Hal. 13

Hal-hal ini harusnya disuarakan melalui pansus tersebut,” tandas doktor jebolan Unpad Bandung ini.

Kata dia, tata kelola pengelo-

...KIRAB Samb Hal. 13

Pendamping kirab pemuda 2018 Piet Cintya mengatakan, yang tergabung dalam kirab pemuda adalah gabungan pemuda dari seluruh Provinsi di Indonesia, yang di dalamnya juga terdapat

...PKK Samb Hal. 13

Penilaian yang dilakukan tim dari pusat ini, untuk melakukan peninjauan dan pengecekan serta evaluasi, apakah laporan yang diterima dari provinsi itu, sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak.

Wali kota Ternate Burhan

bulan oktober sampai dengan minggu ke tiga bulan november dimulai proses seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB),” jelas Junus.

Sementara integrasi nilai SKD dan SKB akan dilakukan pada minggu ke tiga bulan November hingga minggu ke empat bulan November. Sedangkan pengumuman kelulusan akhir secara online diumumkan saat minggu ke empat bulan November. “ Peserta yang dinyatakan lulus, proses pemberkasannya dilakukan Desember,” jabarnya.

Dalam penempatan, setelah lulus seleksi CPNS nanti, untuk tenaga kesehatan dan pendidikan mayoritasnya akan ditempatkan di kecamatan terluar, yakni Pulau Moti, Pulau Hiri dan Batang Dua. Hal ini sebagai bentuk pemerataan pegawai yang relatif masih kurang di kecamatan terluar. “ Peserta yang lulus harus siap ditempatkan dimana saja, termasuk di tiga kecamatan terluar,” tandasnya. Seraya mengingatkan persyaratan yang discan harus berwarna, tidak bisa hitam putih. (cr-05/rul)

Jika pemprov tidak menciptakan kepastian atas dana transfer provinsi. Maka, akan berdampak pada ketidakpastian belanja pada kabupaten/ kota dan menghambat proses pembangunannya yang bagian dari pembangunan provinsi.

DBH Pemkot yang tidak dicairkan sampai dengan triwulan tiga, lanjut doktoral jebolan Unpad Bandung ini, karena disebabkan Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi tidak memiliki perencanaan anggaran pendapatan yang matang. Implikasinya, tidak tersedia mekanisme penyetoran ke kas daerah. Baik ke kas daerah provinsi maupun kas daerah kabupaten/ kota setelah realisasi atas pendapatan setiap bulan oleh bidang Pendapatan.

“Manajemen pendapatan provinsi memang sejak lama sudah buruk, baik di level Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) maupun di bidang pendapatan dan sampai saat ini tidak dilakukan upaya pembinaan sehingga tidak mengalami perubahan dalam pengelolaan pendapatan, termasuk DBH,” jelas Ota sapaan akrabnya.

Selain itu, Ota melihat ketidakpatuhan dalam pemanfaatan sumber pendapatan yang masuk pada rekening umum kas daerah, mengakibatkan, belanja DBH yang menjadi hak kabupaten/ kota di belanjakan untuk belanja lain. “Ketidakpatuhan ini dipengaruhi oleh pengendalian internal yang kacau balau,” tandasnya.

Pemprov, sambungnya, bukan organisasi jojobo (arisan) yang dengan alasan tidak tersedia anggaran untuk membayar DBH. Karena sumber pembagian DBH dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah realisasi. “Persoalan kemudian kalau realisasi pajak yang diterima malah digunakan untuk perjalanan dinas, yang padahal bukan hak pegawai, itu salah. Karena anggaran itu harusnya menjadi hak kabupaten/ kota,” paparnya.

Kesemrawutan pengelolaan keuangan ini, harus mulai diatasi melalui pertama, menetapkan peraturan gubernur tentang tata

cara penganggaran, perbendaharaan dan transfer atas dana bagi hasil pajak provinsi dan kabupaten/kota.

Kedua, DPPKAD melakukan perbaikan manajemen kas atas sumber pendapatan pajak daerah. “Dan ketiga, Kepala Bidang Pendapatan menyiapkan roadmap dana transfer berdasarkan rencana realisasi pajak daerah,” usulnya.

Sementara itu, Ekonom Pembangunan Perencanaan Wilayah, Amran Husen menuturkan keterlambatan pencairan DBH, sudah pasti berpengaruh terhadap kegiatan yang dianggarkan melalui sumber DBH. Karen itu, kedepannya kabupaten/kota, kata dia, harus mempunyai strategi lain terhadap pola pembiayaan dengan DBH. Selain itu, penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip based on actual revenue (sesuai penerimaan tahun berjalan) sehingga pencairan ke kabupaten/ kota sangat tergantung pada dana yang masuk ke pusat dan penyaluran oleh pusat ke provinsi. “Tapi provinsi juga harus transparan menyampaikan ke kabupaten/ kota fakta rillnya,” tandasnya.

Lebih jauh, alumni Brawijaya Malang ini memaparkan, secara normatif harusnya provinsi tidak bisa menahan DBH kabupaten/ kota. Apalagi, menggunakannya untuk kepentingan provinsi. Oleh karena itu, harus ada koordinasi yang baik antara kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu harus ada mekanisme kontrol yang bisa secara transparan. Agar kabupaten/ kota bisa mengetahuinya dan bisa mengajukan permintaan ke provinsi sesuai mekanisme yang lazim.

Keterlambatan dana bagi hasil ini, kata dia, menjadi fenomena umum di semua daerah. Karena itu pemerintah pusat harus memformulasikan kebijakan baru yang lebih mempermudah kabupaten/ kota mendapatkan dana bagi hasil ini. “Dalam UU keuangan negara, penggunaan tidak sesuai peruntukannya itu melanggar.

Dan tidak diperbolehkan. Karena itu kedepannya harus ada formulasi yang lebih mempermudah kabupaten/kota ” pungkasnya. (mg-01/rul).

sebuah keputusan yang harus diambil oleh pejabat pembina kepegawaian. Setelah pemberhentian, BKPSDMD akan melaporkan ke BKN dan Menpan-RB. “ Jadi mereka ini sudah tidak terdaftar lagi sebagai ASN. Pemecatan ini sesuai dengan surat BKN. Memang keputusan ini pahit secara kemanusiaan namun kita tidak bisa

berbuat banyak. Kalau ada yang menggugat itu hak mereka. Tapi jika tidak maka terhitung 15 hari SK tersebut sudah berlaku,” jelasnya. Seraya mengatakan, meski SK pemecatan baru dikeluarkan kemarin, tapi ke lima ASN ini sudah tidak lagi menerima gaji sejak pemkot menerima surat dari BKN. (cr-05/rul)

laan pasar tidak efisien dan salah orientasi dari berbagai dinamika pasar perlu penanganan serius serta terjabarkan secara baik, karena itu keberadaan pansus yang relevan dengan kondisi pasar saat ini. Tapi jika pembentukan pansus hanya gertakan ini

sangat disayangkan. “Jika DPRD terus menggunakan cara-car yang tidak elegan. Maka rakyat bisa menjadikan pemilu 2019 sebagai pengadilan, untuk tidak lagi memilih anggota DPRD saat ini melalui #2019GantiDPRD,” pungkasnya. (mg-01/rul)

sejumlah OKP serta peserta dari Maluku Utara (Malut). “ Beberapa agenda yang akan dilaksanakan kirab pemuda selama di Ternate yakni panggung pemuda, pawai kreatif dan budaya, jalan sehat, senam bersama, kunjungan media lokal, wisata sejarah, kunjungan ke Malut Post, serta beberapa agenda

lainnya,” terangnya.

Menurut Pie Cintya, dengan adanya kunjungan ke Malut Post, diharapkan kirab pemuda lebih dikenal luas oleh masyarakat Maluku Utara serta agar para peserta kirab lebih memahami betul kegunaan dan fungsional dari media cetak.(mg-04/rul)

Abdurahman mengatakan, Tim Penggerak PKK Kelurahan Sasa terpilih masuk lima nasional pada lomba UP2K. Ada beberapa indikator yang dipakai untuk melakukan penilaian tersebut, diantaranya pengelolaan administrasi dan usaha-usaha yang dibentuk guna mensejahterakan masyarakat dengan cara-cara kreatif. Hal itu yang membuat tim penggerak PKK Sasa terpilih masuk 5 nominasi nasional. “ Sementara masih dinilai, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan TP PKK dan lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga masuk lima besar nasional, “ terang wali kota.

Dalam pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga, ini dilakukan bukan hanya kepentingan lomba tapi memang-memang dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat yang dibina PKK, seperti usaha ikan fufu. Dengan usaha

ini dapat memberikan pendapatan tambahan bagi keluarga.

Burhan mengatakan, PKK selama ini menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Ternate. Apa yang dilakukan TP PKK selama ini juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu jangan hanya dijadikan sebagai kata-kata belaka, tapi pemberdayaan keluarga harus bisa diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh setiap keluarga maupun masyarakat. “ Keluarga dan masyarakat, harus dilibatkan sebagai pelaku pembangunan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap lanjutan,” ujarnya.

Sementara itu dalam penilaian tim PKK Pusat, selain menilai administrasi sekretariat PKK Kelurahan Sasa, tim penilai juga melihat langsung hasil produksi UP2K.(cr-05/ pn/rul)

SELEBRITA

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Ini 4 Adegan Berani Luna Maya JAKARTA - Kandasnya hubungan asmara yang terjalin antara Luna Maya dan Reino Barak yang sudah terjalin selama 5 tahun terakhir menjadi sorotan publik. Wanita yang mengawali kariernya sebagai model ini seringkali terlibat kisah percintaan dengan beberapa pria, sebut saja salah satunya adalah Ariel Noah.

Hubungan yang terjalin antara Luna dan Ariel ini sempat menjadi bulan-bulanan pemberitaan di media. Pasalnya di tengah kemesraan hubungan yang mereka jalani, Luna dan Ariel tersandung kasus video mesum mirip keduanya yang menyebar luas di internet. Hal tersebut sontak saja ikut menyeret nama baik Luna Maya sebagai sosok publik figur Tanah

Postingannya Viral, Eko Minta Maaf

Air. Selain asmaranya yang menjadi sorotan publik, adegan menggoda Luna di beberapa film dan iklan juga menjadi sorotan. Berikut empat adegan menggoda Luna Maya seperti dirangkum Okezone.

1. Lakoni adegan ciuman dalam film Artis cantiik Luna Maya berani melakoni adegan ciuman dengan lawan mainnya yaitu Oka Antara dalam sebuah film yang berjudul KILLERS yang tayang pada 2014. Film yang diproduseri oleh VJ Daniel dan Yoshinori Chiba ini berhasil sukses menyita para perhatian para pecinta film.

2. Tampil menggoda dalam iklan parfum Pasca menghilang setelah kasus video mes-

LUNA Maya. (GGL)

ranya bersama Ariel menyebar di media, Luna terlihat kembali eksis dalam sebuah iklan par-

Slipknot Siapkan

Album Baru

Malut Post

17

fum pria. Dalam iklan tersebut Luna terlihat menggoda dengan pakaian seksi dalam iklan tersebut.

3. Tersandung kasus video mesra Hubungan yang terjalin antara Luna dengan Ariel sempat menjadi sorotan publik, pasalnya di tengah jalinan asmara yang mereka rajut tersebut, mereka harus tersandung kasus terkait dugaan video mesranya yang beredar luas di dunia maya. Sejak munculnya video tersebut, Luna Maya tak terlihat di media untuk beberapa saat.

4. Kerap menampilkan foto mesra dengan kekasih Kandasnya hubungan Luna dan Reino Barack yang sudah terjalin selama lima tahun belakangan memang sangat disayangkan.

Selama memadu kasih dengan Reino, Luna kerapkali menunjukan foto-foto mesranya bersama Reino lewat postingan Instagramnya.

Hal tersebut tentu membuat iri para penggemarnya. (Okz.com/Lid)

Jelang Konser, Bagini Persiapan Syahrini

SYAHRINI. (GGL)

EKO Patrio. (Ggl)

JAKARTA - Eko Patrio ikut merasakan dampak negatif usai memposting foto Raffi Ahmad dan Ayu Ting-Ting duduk bersebelahan di dalam pesawat. Akun Instagram pribadi Eko langsung dihujani kritikan netizen yang merasa keberatan dengan peredaran foto tersebut.

“Kenapa bukan pak @ekopatriosuper yang duduk sama @raffinagita1717? Biar enggak jadi bahan gosip. Apa memang sengaja biar di gosipin?,” tulis akun @yusneli1966 dikutip Okezone, Selasa kemarin “Pak @ekopatriosuper nya juga ngapain coba posting foto mereka? Sudah tahu netizen pada geli banget sama mereka berdua, malah sengaja. Biar ratingnya naik terus gitu? Dosa tahu, ghibah,” timpal akun @wawar72.

Koq jadi rame And viral gini maaf yah tuk @ raffinagita1717 And @ayutingting92 Sebuah kiriman dibagikan oleh Eko Patrio Real (@ekopatriosuper) pada 17 Sep 2018 jam 4:53 PDT Sadar postingannya menuai kritik, Eko Patrio langsung menyampaikan permintaan maaf. Namun bukan kepada netizen, tulisan yang diposting Eko lewat akun Instagram itu ditujukan kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

“Kok jadi rame and viral gini. Maaf ya untuk @raffinagita1717 and @ayutingting92,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, postingan Eko Patrio yang menampilkan sosok Raffi Ahmad dan Ayu Ting-Ting duduk bersebelahan mengundang kritik netizen. Warga dunia maya merasa mereka tidak seharusnya menunjukkan kedekatan sedemikian rupa di tengah terpaan gosip yang menerpa.

“Seharusnya duduk sama @ekopatriosuper saja. Walaupun katanya enggak ada apa-apa, tetap saja harusnya bisa jaga perasaannya mbak Nagita,” ujar akun @llaa_zziah.(Okz. com/Lid)

BAND Slipknot.

(GGL)

LOS ANGELES – Band beraliran Nu Metal, Slipknot kini tengah mempersiapkan sebuah kejutan untuk para penggemarnya. Slipknot telah mengumumkan bahwa mereka akan merilis ulang album mereka yang bertajuk “All Hope Is Gone” untuk merayakan ulang tahun album tersebut yang ke-10.

Album dari keempat personil yang menggunakan topeng headbanger ini dirilis pada tahun 2008 silam.

Dalam album itu terdiri dari lagu-lagu antara lain berjudul All Hope Is Gone, Psychosocial, dan Dead Memories. Berkat album tersebut, Slipknot mampu duduk di tangga nomor satu pada tangga album Billboard.

Tampaknya para penggemar harus melihat album remake ini. Sebab pemain perkusi Shawn ‘Clown’ Crahan telah mengkonfirmasi berita itu ke The Des Moines Register yang dikutip Okezone dari NME, untuk pertama kalinya akan merilis album lama mereka untuk ulang tahun ini.

“Saya berada di sebuah band dan saya tidak tahan dengan hal itu. Tapi sekarang, saya suka, ‘Wow.’ Sebagai contoh, saya bekerja untuk ‘All Hope Is Gone’, dan yang saya lakukan adalah dengan menggunakan hal-hal yang tidak akan saya setujui”,

Hadiri Sidang Narkoba, Roro Fitria Pakai Kacamata JAKARTA - Roro Fitria dipastikan hadir memenuhi panggilan sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/9/2018). Dia baru saja tiba bersama rombongan tahanan wanita lain menumpang bus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pantauan Okezone di lokasi, Roro Fitria mengenakan baju atasan putih dan celana panjang hitam. Seperti biasa, Roro juga dikawal seorang petugas kejaksaan.

Bedanya, Roro kali ini mengenakan kacamata berwarna coklat keemasan mengkilat. Dia juga membawa tas rajut merah dengan kondisi tangan terborgol.

Sambil berjalan menuju ruang tunggu tahanan, Roro Fitria sempat berbicara pada awak media yang menanyakan kabarnya.

RORO Fitria. (Ggl)

Seperti sidang-sidang sebelumnya, Roro meminta doa agar proses hukumnya diberikan kelancaran.

“Mohon doakan semoga berjalan dengan lancar,” kata dia singkat.

Sayang, Roro Fitria enggan berbicara banyak ketika

disinggung mengenai agenda sidang hari ini. Kendati sempat menjawab, Roro di akhir kata memilih menyerahkan hal itu kepada tim pengacaranya.

“Semua urusan hukum sudah saya limpahkan kepada kuasa hukum saya,” pungkas sang artis.(Okz.com/Lid)

tuturnya.

“Sekarang saya bisa melihatnya dan pergi, Wow. Penggemar perlu melihat ini,” sambungnya lagi.

Selama rekaman ‘All Hope Is Gone’, para personil lainnya juga ikut merekam lagulagu tambahan yang cukup dikenal oleh sebagian orang.

Tentunya beberapa lagu ini yang tidak pernah masuk ke dalam album akhir.

Kini berita itu muncul saat sedang menyelesaikan album keenam mereka, yang ditunggu-tunggu sejak tahun 2014.

Saat ini album 5: The Grey Chapter diharapkan bisa dirilis pada tahun 2019, yang juga merupakan peringatan ke-20 dari album pertama mereka. Beberapa bulan lalu sang vokalis, Corey Taylor berbicara mengenai lirik yang telah dicapai rekor Slipknot.

“Ini sudah beberapa tahun yang berat bagi saya secara pribadi.” Taylor mengatakan kepada Loudwire: “Jadi saya mengerjakan beberapa hal, secara pribadi untuk diri saya sendiri, yang sangat bagus.

Saya telah mampu mengambil beberapa depresi yang telah saya perjuangkan dan rancang dengan cara yang saya ingin gambarkan,” ungkap sang vokalis. (Okz.com/ Lid)

JAKARTA - Artis sensasional, Syahrini akan menyelenggarakan konser yang bertajuk “Journey of Syahrini” untuk merayakan 10 tahunnya dalam berkarier. Acara yang mempunyai tagline “Ini Bukan Hanya Sekedar Konser SHIOWWW Biasa, Ini Adalah Pertunjukan Musik, Seni dan Tawa” akan digelar pada 20 September 2018 di Ciputra Art Preneur Jakarta.

Banyak publik figur yang memberikan semangat kepada perempuan yang biasa disapa Incess ini. Seperti pengacara Hotman Paris, penyanyi Krisdayanti, aktris Sherina, dan masih banyak lagi.

Jelang konsernya, Syahrini terlihat sibuk, hal itu terlihat dari Instagram Story nya yang memperlihatkan diirinya tengah sibuk rehearsal untuk konsernya. Syahrini terlihat sangat semangat dalam mempersiapkan penampilannya. Ia tidak mau mengecewakan orang-orang yang sudah membeli tiket konsernya.

Selain penampilan Syahrini, dalam konser itu akan dimeriahkan juga oleh sejumlah penyanyi papan atas seperti Glenn Fredly, Rendy Pandugo, dan Tompi.

Sebelumnya diberitakan Okezone, harga tiket konser Syahrini sempat membuat publik kaget, sebab angkanya mencapai Rp25 juta.

Dari siaran pers yang diterima oleh Okezone, ada enam kelas tiket yang dijual melalui Berlian Entertainment selaku promotor konser Syahrini. Keenam kelas tiket itu diantaranya kelas Silver dengan harga tiket Rp335.000. Kelas Silver merupakan kelas dengan harga tiket termurah.

Nantinya para penonton yang membeli tiket Silver akan duduk di bagian tribun di lantai 2 gedung Ciputra Artpreneur Jakarta.

Selanjutnya, ada kelas Gold dengan harga tiket Rp825.500, lalu kelas Platinum seharga Rp1.098.000. Bagi para penonton yang ingin melihat lebih dekat seorang Syahrini, maka bisa memilih kelas VIP dengan tiket seharga Rp2.188.000 dan kelas Diamond seharga Rp3.823.000.

Untuk kelas termahal yakni (Reserve) Incess Seat dibanderol seharga Rp25 juta. Bagi para penonton yang hendak memesan tiket tersebut bisa memesannya secara langsung melalui hotline tersendiri karena jumlahnya yang terbatas.

Letak kursi kelas ini pun sangat ekslusif berada tepat di depan panggung persis. (Okz.com/Lid)

AL Ghazali Dikabarkan Pingsan saat Kemudikan Mobil JAKARTA - Nama Al Ghazali kembali jadi sorotan publik. Kali ini, Al jadi buah bibir usai dikabarkan pingsan saat mengemudikan mobil di kawasan Condet, Jakarta.

Kabar pingsannya Al sendiri pertama beredar di salah satu akun gosip di Instagram, Selasa kemarin. Dalam salah satu postingannya, terlihat momen dimana pria yang diduga putra sulung Ahmad Dhani tampak tergeletak di depan ruko.

Sosok yang diduga Al Ghazali itu mengenakan kaus putih dan celana panjang motif kotak-kotak. Dia terlihat mengalami luka di bagian lengan.

Dugaan tentang sosok Al Ghazali sebagai pengemudi mobil semakin kuat lantaran gaya rambut pria dalam foto memiliki kesamaan dengan yang saat ini ditunjukkan

AL Ghazali

sang DJ. Terlebih, pria itu juga mengemudikan mobil sedan dengan nomor polisi B 7 AGL, yang diketahui sebagai milik Al. Sayang, pihak Republik Cinta Management (RCM) belum bersedia memberikan keterangan mengenai insiden itu.

Ini bukan kali pertama Al Ghazali mengundang kehe-

bohan usai masuk akun gosip Instagram. Sebelumnya, Al juga dikabarkan overdosis gara-gara salah satu fotonya di rumah sakit tersebar.

Namun terkait peredaran kabar tersebut, Al Ghazali memastikan dirinya baikbaik saja. Kala itu, Al hanya datang membesuk nenek kekasihnya, Alyssa Daguise yang sedang dirawat. (Okz. com/Lid)

18

EKONOMI BISNIS

Malut Post

Wings Air Tambah Flight ke Labuha TERNATE - General Manager Group Lion Air Ternate Irawan Ijom mengatakan Wings Air menambah rute penerbangan (flight) ke Labuha Halmahera Selatan

(Halsel). Biasanya satu hari sekali, ditingkatkan menjadi dua kali.

Menurutnya, penerbangan pertama dari Ternate-Labuha pukul 08:45 WIT dan penerbangan kedua

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

pukul 16.55 WIT. Sedangkan penerbangan Labuha-Ternate dilakukan pukul 07.30 WIT dan pukul 14.00 WIT. Pesawat yang digunakan adalah ATR-72 seri 600 dengan 72 seat. Selain itu Wings juga membuka rute baru dan menambah penerbangan ke Morotai, Sanana, Buli dan Weda.

Dia berharap kedepan daerah lain di Malut juga bisa disinggahi Wings Air, namun terlebih dahulu harus disiapkan bandaranya. (mg-02/onk)

SILATURAHMI: Direktur Malut Post Faisal Djalaluddin (kedua dari kanan) bersama GM Lion Air Ternate Irawan Ijom (kedua dari kiri), Manager Iklan Malut Post Ako La Owi (paling kiri), dan wartawan koran ini melakukan foto bersama HIZBULLAH/MALUT POST

FOLLOW Baru Sebatas Wacana JAKARTA - Pemerintah kabarnya mau membuat aplikasi transportasi online seperti halnya Go-Jek dan Grab.

Namun menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, itu hanya wacana dari masyarakat dan masih belum bisa dikatakan sebagai rencana kebijakan pemerintah. “Itu hanya wacana dari masyarakat, bahwa kita itu ada alternatif dan kita sebagai pemerintah menangkap saja itu sebagai wacana, masih prematur untuk disampaikan sebagai rencana pemerintah,” kata Budi seperti dilansir dari detikfinance.

Budi mengatakan, munculnya wacana ini tak lepas dari program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan inisiatifnya. Banyak masukan yang masuk, terutama terkait dengan logistik. “Kita di Kementerian Perhubungan ada program di mana kita memberikan kesempatan masyarakat yang memiliki kemampuan start up untuk kreasi, ini bagian dari itu, banyak sekali inisiasi yang kita tangkap dari masyarakat terutama berkaitan dengan logistik,” jelasnya.

Sejalan dengan kegiatan itu, kemudian muncul juga ide dari masyarakat terkait dengan pembuatan aplikasi transportasi online.

Namun, Budi Karya menegaskan, wacana ini belum menjadi rencana kebijakan pemerintah. “Di luar konteks itu ada ide, saya pikir kita mesti konsisten kalau ada ide masyarakat kita tangkap, tapi belum pada sampai pada rencana pemerintah,” pungkasnya. (dtc/onk)

PRODUKSI Pertamina EP Siap Tingkatkan Produksi JAKARTA - Lapangan Sukowati PT Pertamina EP, melalui unit Asset 4 menyatakan kesiapannya dalam meningkatkan produksi.

Hal itu juga merupakan tantangan dari Kepala Divisi Exploitation SKK Migas Wahju Wibowo saat berkunjung ke Lapangan Sukowati.

“Kami siap untuk melaksanakan amanat tersebut semaksimal mungkin,” ujar Agus Amperianto Asset 4 General Manager. Agus menambahkan, terkait dengan dukungan semangat dari SKK Migas untuk meningkatkan produksi di lapangan Sukowati, pihaknya bakal mematangkan dalam pembahasan Rencana Kerja & Anggaran di WP&B 2019, di mana pembahasan awal dalam Pre WP&B 2019 sudah dilaksanakan beberapa hari lalu. “Harapannya agar upaya peningkatan produksi bisa berjalan lancar, kendala operasi & perijinan dapat diminimalisir, sesuai dukungan kebijakan & anggaran yang didukung penuh oleh BOD PEP dan unsur pimpinan SKK Migas,” kata Agus.

Sebelumnya, dalam kesempatan kunjungan lapangan, SKK Migas mendorong produksi Lapangan Sukowati naik dua kali pada 2019 hingga 20 ribu bopd.(jpnn/onk).

Bank Indonesia Jaga Aliran Modal berupaya tetap menjaga aliran dana asing ke dalam negeri. Hal itu demi menjaga pasokan dolar AS untuk membiayai defisit. “Yang penting berikutnya adalah bagaimana menjaga inflow modal masuk, karena bagaimanapun juga defisit itu perlu pembiayaan, dan itu tentunya nanti akan tertutup kalau misalnya aliran modal masuk,” katanya.

Untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia, BI berupaya memastikan agar suku bunga acuan bank sentral tetap kompetitif di antara negara-negara regional di tengah aliran modal masuk ke negara

Tekan Defisit Neraca Perdagangan Editor: Bukhari Kamaruddin

JAKARTA - Defisit neraca perdagangan Indonesia pada Agustus lalu mencapai USD 1,02 miliar di Agustus. Karena itu Bank Indonesia (BI) mengambil langkah untuk mencegah defisitnya makin dalam.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, pihaknya

Container Crane Masih Dipasang TERNATE - Satu unit Container Crane yang tiba di Kota Ternate, Minggu (9/9) Kemarin, belum beroperasi. Manager SDM dan Umum Pelindo Cabang Ternate, Frans Nitakessy mengatakan, saat ini sedang dalam pemasangan yang membutuhkan waktu paling cepat tiga minggu. “Kita konfir-

masi ke kontraktor, mereka mengatakan pemasangan container crane paling cepat tiga minggu terhitung sejak alat didatangkan,” ujarnya. Saat ini sementara dikerjakan jaringan listriknya, karena alat ini digerakkan oleh tenaga listrik. Karena itu, Pelindo telah menyiapkan genset sebagai

berkembang yang berkurang. BI sendiri sudah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada 15 Agustus 2018. Saat ini BI 7 Days Reverse Repo Rate berada di level 5,5 persen dari sebelumnya 5,25 persen. “Itu lah fungsinya kita salah satu tujuan kita menaikkan suku bunga, menjaga suku bunga kita atraktif dari negara negara lain untuk menarik modal masuk,” sebutnya, seperti dikutip dari detikfinance. Namun, melihat situasi saat ini, BI tidak akan tergesa-gesa kembali menaikkan suku bunga dalam waktu dekat, sekalipun negara lain

cadangan, jika listrik PLN padam.

Selain itu, dua tenaga kerja telah disiapkan untuk mengoperasikan container crane. Mereka sudah ikut training, namun pada awal pengoperasian mereka didampingi tenaga ahli dari luar selama satu bulan. Frans juga berharap agar pemerintah daerah (Pemda) dapat mendukung pemasangan container crane, karena tujuan dari pemasangan alat ini untuk mendukung perekonomian Maluku Utara. caranya dengan menyediakan lapangan penumpukan barang di pelabuhan, karena

sudah ada yang menaikkan suku bunga. “Kita tidak segera seperti itu ya, kita punya banyak faktor data data yang kita lihat, bagaimana perkembangan di domestiknya, perkembangan di luar negeri kita lihat, jadi kita menggunakan sejumlah data pada saat nanti kita akan mengubah stance policy daripada suku bunga,” ungkapnya. “Jadi tidak serta merta Fed Fund Rate naik kita naikkan, tidak serta merta Turki naikkan kita naikkan. Kita tetap menjaga dari sisi diferensialnya, kita melihat risiko risiko ke depannya,” tambahnya.(dtc/onk)

pedagang tidak memiliki gudang.

“Pemda juga dapat membantu untuk akses keluar masuk kontainer atau jalan keluar ketika pengangkutan barang dari dalam pelabuhan selalu terhalangi pohon dan jalannya terlalu sempit,” tuturnya.(Mg-02/onk)

BELUM BERFUNGSI: Contrainer crane di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate sementara dipasang.

Diperkirakan tiga minggu kedepan sudah bisa diujicoba SURYANI/MALUT POST

STOK Stok Pupuk Aman JAKARTA - Pupuk Indonesia Grup memastikan stok pupuk aman jelang musim tanam pada Oktober - Maret mendatang. Adapun total stok pupuk hingga 12 September 2018 secara Nasional di Lini III & IV di Gudang Kabupaten dan Kios mencapai 1.475.323 ton. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat mengatakan, jumlah tersebut mencapai dua kali lipat dari ketentuan stok yang ditetapkan pemerintah. Bahkan jumlah tersebut belum termasuk dengan stok yang terdapat di gudang pabrik dan provinsi. Adapun rincian stok nasional Lini III & IV terdiri dari 519.804 ton Urea, 466.608 ton NPK, 136.580 ton Organik, 182.264 ton SP-36 dan 170.067 ton ZA. Sedangkan realisasi penyaluran hingga 7 September 2018 adalah sebesar 2.623.482 urea, 1.696.364 NPK, 466.529 Organik, 592.773 SP36 dan 659.369 ZA.“Dalam persiapan musim tanam ini, kami menugaskan produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk mempercepat proses penyaluran pupuk, terutama dari lini II dan III ke lini IV yaitu penyaluran distributor ke kios,” kata Aas. Dengan begitu, sambung Aas, distributor dan pemilik kios bisa menebus pupuk sesuai dengan alokasinya sehingga bisa diterima oleh petani tepat pada waktunya.

Selain itu, untuk mengantisipasi kebutuhan petani yang tidak tercantum dalam RDKK dan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia mewajibkan agar setiap distributor menyediakan pupuk non subsidi di masingmasing kios. “Kami telah menerapkan langkahlangkah pencegahan di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami hambatan dalam proses distribusinya dengan mendorong realokasi antar jenis pupuk yang diharapkan selesai sebelum musim tanam tiba,” tutur dia. Perseroan juga mendorong distributor untuk segera menggambil pupuk di gudang, sehingga gudang produsen bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pupuk lainnya apabila terjadi lonjakan permintaan.

Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara siap melayani kebutuhan pupuk Nasional, hingga saat ini Pupuk Indonesia telah mendistribusikan pupuk bersubsidi ke 5.696 Kecamatan seluruh Indonesia.(jpnn/onk)

Kemenkeu Rupiah di Bawah Nilai JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengakui nilai mata uang rupiah saat ini berada di bawah nilai fundamentalnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kement-

erian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, nilai tukar rupiah yang berada di level Rp 14.800-Rp 14.900 sudah di bawah nilai fundamentalnya atau undervalue. “Saat

ini situasi yang dihadapi spot rate Rp 14.800-Rp 14.900 itu angka yang sebenarnya rupiah ini undervalue,” kata Suahasil.

Suahasil menyebut, nilai rupiah yang berada di bawah nilai fundamentalnya pun menandakan bahwa akan terjadi penguatan. “Saat ini kurs itu ada di Rp 14.900, dan sudah melemah 8-9 persen maka kemungkinan besar kurs melemah itu membuat impor akan melemah

karena akan lebih mahal, dan CAD akan lebih menurun,” jelas dia.

Dengan volatilitas pelemahan nilai tukar juga dapat dipahami oleh pemerintah yang pada akhirnya menyetujui perubahan asumsi nilai tukar menjadi Rp 14.500 per USD. “Kita berada di dalam yang bisa menerima Rp 14.500-Rp 14.600 untuk tahun depan, karena kita tetap bisa memberi signal,” pungkasnya. (dtc/onk)

Jam Tangan Mirage Paling Laris TERNATE- Jam tangan merek Mirage banyak diminati warga Kota Ternate. Menurut Ayu, penjual jam di Jatiland Mall, jam tangan merek Mirage paling banyak dibeli warga. Harganya bervariasi antara Rp 475 ribu-Rp 575 ribu.

Jam tangan Getmen Rp 495 ribu, jam tangan anak Rp 50 ribu, jam tangan Alexandre Christie Rp 1 Juta - Rp 2 Juta. “Banyak tipe jam tangan yang dijual, karena itu dalam satu hari bisa terjual 15 buah,” katanya.

Penjual lainnya, onco juga men-

gatakan, selain jam tangan Mirage, jam tangan JK dan G-Shock juga diburu warga. Harga jam tangan Mirage Rp 775 ribu, jam tangan JK Rp 175 ribu nit, jam tangan anakanak Rp 50 ribu per unit. “Harga jam tangan belum ada perubahan,” ujarnya.

Dia menambahkan jika di hari biasa, penjualan paling tinggi 7 unit. Namun, dalam bulan puasa lebih dari itu. “Sekarang penjualannya naik, dulu hanya 5 sekarang 7 jam per hari,” akunya.(mg-02/ onk).

SURYANI/MALUT POST

MELIHAT-LIHAT: Warga melihat-lihat jam tangan yang akan dibelinya

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 Malut Post HALAMAN 19 16.Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 Ä satu Fabatan pada 1 Ä satu instansi dalam 1 Ä satu periode.

17.Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCN 2018, selanFutnya pelamar dapat mencetak Kartu PendaftaranĢ 18.Pelamar dapat mengikuti seleksi selanFutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi online oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukanĢ 19.Informasi lengkap tentang PetunFuk Pendaftaran SSCN 2018 dapat dilihat atau diunduh dilaman https://sscn. bkn.go.id/dan https://bkpsdm.ternatekota.go.idĢ

PEMERINTAH KOTA TERNATE SEKRETARIAT DAERAH Alamat : Jl. Pahlawan Revolusi No. 1 Telp. (0921) 3122693 Fax. (0921) 3122693 TERNATE Kode Pos : 97713

PENGUMUMAN Nomor 811.1 / 337/ 2018

T"NTAN$ K"BUTU%AN P"$A4AI APARATUR SIPIL N"$ARA DI LIN$KUN$AN KOTA T"RNAT" TA%UN AN$$ARAN 2018 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 621 Tahun 2018 Tanggal30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di LingkunganKota Ternate Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kota Ternateakan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut: PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN I.

PERSYARATAN UMUM 1 4arga Negara Indonesia yang memiliki kualiĹ‚kasi pendidikan Ä FenFang dan Furusan sesuai dengan persyaratan Fabatan yang dibutuhkanĢ 2 2sia paling rendah 18 Ä delapan belas tahun dan paling tinggi 3 Ä tiga puluh lima tahun 0 Ä nol bulan 0 Ä nol hari pada saat yang bersangkutan mendaftarĢ 3 Tidak pernah dipidana dengan pidana penFara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkobaĢ 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/ PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swastaĢ . Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas PemerintahĢ 6. Tidak menFadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktisĢ . Memiliki kualiĹ‚kasi pendidikan sesuai dengan persyaratan FabatanĢ 8. Sehat Fasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Fabatan yang dilamarĢ . Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau seFenisnyaĢ 10.Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh PemerintahĢ 11.Berkelakuan baikĢ 12.Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 Ä satu instansi/daerah dalam satu periode/eRent pelaksanaan seleksiĢ 13.Indeks Prestasi Kumulatif Ä IPK untuk S-1 / D-I3 minimal 2, Ä dua koma tuFuh puluh lima dan untuk D-III minimal 2, 0 Ä dua koma lima puluh yang berasal dari Perguruan Tinggi yang TerakreditasiĢ 14.Persyaratan lain sesuai kebutuhan 'abatan yang ditetapkan oleh PPK Ä PeFabat Pembina Kepegawaian .

II. PERSYARATAN KHUSUS 1. Pendaftaran seleksi CPNSD Kota Ternate dilakukan melalui portal https://sscn.bkn.go.id 2. Dokumen yang diupload Ä diunggah : a. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp.6000,- sebanyak 1 Ä satu rangkapdituFukan Kepada 4alikota Ternate di Ternate Ä contoh surat lamaran dapat dilihat di website resmi BKPSDMD Kota Ternate dengan alamat http://bkpsdm.ternatekota.go.id Ģ b. Asli IFaVah Perguruan Tinggi terakhirĢ c. Asli Transkrip Nilai AkademikĢ d. SertiĹ‚kat Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT / Lembaga Akreditasi Mandiri Ä LAM / Lembaga Akreditasi yang diakuisaat kelulusanĢ e. SertiĹ‚kat Akreditasi Program Studi dari BAN-PT / Lembaga Akreditasi Mandiri Ä LAM / Lembaga Akreditasi yang diakui saat kelulusanĢ f. Untuk pelamar dari Tenaga Kesehatan, waFib memiliki Surat Tanda Registrasi Ä STR yang masih berlakuĢ g. Pasfoto warna berlatar belakang merah ukuran 4 T 6 Ä pasfoto terbaru, minimal 6 bulan terakhir Ģ h. Asli Kartu Tanda Penduduk Ä KTP dan Kartu Keluarga Ä KK yang masih berlaku.

3. Dalam lamaran harus menyebutkan Fabatan yang akan dilamar dan lokasi penempatanĢ 4. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai Fadwal yang ditentukan dalam pengumumanĢ . 3eriĹ‚kasi pendaftaran seleksi CPNSD Kota Ternate dilakukan oleh Panitia Seleksi secara onlineĢ 6. Khusus untuk pelamar dari formasi Disabilitas, setelah melakukan pendaftaran online diwaFibkan hadir untuk diperiksa oleh Panitia Seleksi CPNSD Kota Ternate pada tanggal 01 Oktober 2018 dengan membawa kartu pendaftaranĢ 7. Apabila ada pelamar yang tidak memenuhi syarat, akan diberitahukan oleh Panitia Seleksi melalui Portal SSCN 2018 / akun yang bersangkutan / website resmi BKPSDMD Kota Ternate dengan alamat http:// bkpsdm.ternatekota.go.idĢ 8. Persyaratan Khusus lainnya yang dilengkapi kembali oleh pelamar setelah yang bersangkutan dinyatakan LULUS seleksi penerimaan CPNS, antara lain: a. Asli IFaVah Perguruan Tinggi terakhir dan #otokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/ Direktur bagi UniRersitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopiĢ b. Asli Transkrip Nilai Akademik dan #otokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi UniRersitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopiĢ c. Asli Kartu UFianĢ d. Pas foto warna berlatar belakang merah ukuran 3 T 4 sebanyak 10 lembarĢ e. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penFara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar Ä sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 Ģ f. Surat Pernyataan tidak akan mengaFukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerFa sekurang-kurangnya 10 Ä sepuluh tahun seFak diangkat menFadi Calon Pegawai Negeri Sipil Ä CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamarĢ g. Asli Kartu Tanda Penduduk Ä KTP dan Kartu Keluarga Ä KK serta #otokopi yang disahkan/dilegalisir oleh peFabat yang berwenang, sebanyak 2 Ä dua rangkapĢ h. Asli dan #otokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian Ä SKCK dari Kepolisian setempat yang masih berlakuĢ i. Asli dan #otokopi legalisir Surat Keterangan berbadan Sehat 'asmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah setempatĢ F. Asli dan #otokopi legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAP7A Ä Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan 7at Adiktif lainya dari Rumah Sakit Pemerintah setempatĢ k. Daftar Riwayat %idup Ä DR% sesuai Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002Ģ 9. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan dimasukan dalam map warna merah untuk #ORMASI T"NA$A $URU, map warna hiFau untuk #ORMASI T"NA$A K"S"%ATAN dan map warna kuning untuk #ORMASI T"NA$A T"KNIS. Pada bagian depan map tersebut ditulis NAMA L"N$KAP, P"NDIDIKAN, 'ABATAN 6AN$ DILAMAR, ALAMAT L"N$KAP S"SUAI KTP DAN KK, NOMOR T"L"PON/ %PĢ 10.Berkas tersebut disampaikan kepada Panitia Seleksi CPNSD Pemerintah Kota Ternate Tahun 2018 dengan alamat BKPSDMD Kota Ternate, 'l. Pahlawan ReRolusi No.1 Ä Kantor 4alikota Ternate .

III. KRITERIA PELAMAR 1. Cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik Ä cumlaude / dengan puFian dari Perguruan Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude / dengan puFian pada iFaVah atau transkrip nilaiĢ 2. Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas / berkebutuhan khusus, dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi. Disabilitas yang dimaksud dalam formasi ini adalah khusus untuk disabilitas Tuna DaksaĢ 3. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria pelamar nomor 1 dan 2.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN 1. Calonpelamarseleksi penerimaan CPNSPemerintah Kota TernateTahun2018 dapatmelakukanpendaftaran secaraonlinekealamatwebsitePortalSSCN 2018 https://sscn.bkn.go.idĢ 2. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunFuk pendaftaranonlinedanmencermatisetiapketerangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang munculdi halaman-halamanpendaftaranonlinetersebut.

3. CalonPelamarSeleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Ternate Tahun2018 waFibmemiliki Surat"lektronikÄ email yangmasih aktif/berlaku.

4. Untuk melakukan pendaftaran secara online, CalonpelamarSeleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Ternate Tahun2018, waFib mempersiapkan NIK Ä Nomor Induk Kependudukan Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon PelamarĢ . Pendaftaran dilakukan 2 Ä dua tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCN Ä https://sscn.bkn.go.id dilanFutkan dengan pendaftaran formasi Fabatan sesuai dengan kualiĹ‚kasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumumanĢ 6. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 Ä satu instansi/daerah untuk 1 Ä satu

pilihan nama 'abatan dalam 1 Ä satu Fenis formasi Fabatan Ä #ormasi Umum atau Khusus pada 1 Ä satu

Periode Pendaftaran.

7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT Ä Computer Asissted Test Ģ 8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungFawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan GUGUR dan tidak dapat diproses lebih lanFut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempatĢ 9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamarĢ 10.Pada halaman daftar di tampilan SSCN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data IFaVah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data IFaVah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa $elar, Tempat dan Tanggal LahirĢ 11.Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubahĢ 12.'ika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCN 2018, selanFutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCN 2018. Simpan Kartu tersebut dengan baikĢ 13.Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LO$IN ke https://sscn.bkn.go.id, kemudian masukan NIK dan PASS4ORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman #ORM BIODATA P"S"RTAĢ 14.Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanFutkan proses pendaftaran Instansiyang dituFuĢ 1 .Pilih Fenis #ormasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi. Pilihan Fenis formasi dapat dilihat di PengumumanĢ

V. PELAKSANAAN UJIAN 1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs onlinehttp://sscn.bkn. go.id dan http://bkpsdm.ternatekota.go.idĢ 2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi online dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar Ä SKD

menggunakan system Computer Asissted Test Ä CAT Ģ 3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta UFian melalui situs https://sscn.bkn.go.idĢ 4. Syarat mengikuti uFian dengan membawa: a. KTP asliĢ b. Kartu tanda peserta uFian. . Apabila peserta uFian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point Ä 4 , peserta tidak dapat mengikuti uFian dan dinyatakan gugurĢ 6. Peserta uFian wajib menggunakan kemeFa/atasan berwarna putih dan celana/rok berwarna hitamĢ 7. Pengumuman, Fadwal uFian, dan lokasi pelaksanaan seleksi dapat dilihat di situs resmi BKPSDMD Kota Ternate dengan alamat http://www.bkpsdm.ternatekota.go.id atau di Papan Pengumuman BKPSDMD Kota TernateĢ 8. Apabila peserta uFian tidak hadir pada Fadwal yang telah ditentukan, peserta tersebutdinyatakan gugurĢ 9. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari: a. Seleksi Kompetensi Dasar Ä SKD CPNS menggunakan sistem CAT meliputi: 1 Tes 4awasan Kebangsaan Ä T4K

2 Tes IntelegensiUmum Ä TIU

3 TesKarakteristikPribadi Ä TKP

4 Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar Ä SKD didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 Tahun 2018Ģ

%asil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN melalui papan pengumuman, media cetak dan website resmi BKPSDMD Kota Ternate dengan alamat http:// bkpsdm.ternatekota.go.idĢ 6 Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 Ä tiga komponen sub tes Ä T4K, TIU, TKP dan berada pada ambang batas Fumlah kebutuhan/formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi BidangĢ 7 Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan T4KĢ b. Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB dilaksanakan dengan sistem CAT 1 Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB

a SKB dilaksanakan setelah pelamardinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/Passing $radeSeleksi Kompetensi Dasar Ä SKD Ģ b 'umlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB paling banyak 3 Ä tiga kali Fumlah kebutuhan pada masing-masing 'abatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar Ä SKD Ģ c Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan Fabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunFang lain yang dikoordinasikan oleh BKNĢ d %asil Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB disampaikan ke BKN dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

2 Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB

a Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB di masing-masing instansi menFadi tanggung Fawab panitia seleksi instansiĢ b Pengolahan SKB dilaksanakan oleh instansi yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian NegaraĢ c Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar Ä SKD dan Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB

yaitu : Ä 1 Seleksi Kompetensi Dasar Ä SKD dengan bobot 40 Ģ Ä 2 Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB dengan Bobot 60 Ģ d Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar Ä SKD dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB dilakukan oleh Badan Kepegawaian NegaraĢ e BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf d disampaikan kepada PeFabat Pembina Kepegawaian.

10. Prinsip kelulusan a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh PeFabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar Ä SKD dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB dari BKNĢ b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan Fumlah formasi pada masing-masing Fabatan dan kualiĹ‚kasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRBĢ c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PeFabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka PeFabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri SipilĢ VI. KETENTUAN LAIN 1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 waFib menggunakan sistem CAT Ä Computer Assisted Test .

2. Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Ä SKD dan Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB akan diumumkan kemudian setelah mendapat persetuFuan dari BKNĢ 3. Pemerintah Kota Ternatetidak bertanggung Fawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknumoknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018Ģ 4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu Ä calo yang menFanFikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan seFumlah uang atau dalam bentuk lainĢ . Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2018 hanya dapat dilihat dalam situs onlinehttpsĢ// www.menpan.go.id,http://bkn.go.id,http://sscn.bkn.go.id, dan https://bkpsdm.ternatekota.go.idĢ 7. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 Ä tuFuh untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan uFian.

8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menFadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kota Ternateberhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terFadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwaFib karena telah memberikan keterangan palsu.

9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.

10.Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2018, para peserta tes TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.

11.Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

12.Apabila ada perubahan Fadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCN Tahun 2018http://sscn.bkn.go.iddan http://bkpsdm.ternatekota.go.idserta melalui papan pengumumanĢ 13.Pelayanan dan penFelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kota Ternate Tahun 2018 dapat menghubungi: a. Panitia Seleksi CPNSD Kota Ternate dengan alamat BKPSDMD Kota Ternate, 'l. Pahlawan ReRolusi No.1 Ä Kantor 4alikota Ternate

b. "mail : infoĤbkpsdm.ternatekota.go.idpada hari Senin s.d. 'umat pukul 08.00 „ 16.00 4ITĢ VII. JADWAL SELEKSI NO. KEGIATAN 1 Pengumuman penerimaan 2 3 4

6 7 8

Pendaftaran Online Ä https://sscn.bkn.go.id

Pengumuman seleksi administrasi Cetak nomor uFian secara online Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Ä SKD

dan Seleksi Kompetensi Bidang Ä SKB

Integrasi Nilai SKD dan SKB Pengumuman kelulusan akhir secara online Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir

TANGGAL KET. 19 September 2018 19 September 2018 s.d 03 Oktober 2018 Minggu ke-2 Oktober 2018 Minggu ke-3 Oktober 2018 Minggu ke-4 Oktober 2018 s.d Minggu ke-3 NoRember 2018 Minggu ke-3 NoRember 2018 s.d Minggu ke-4 NoRember 2018 Minggu ke-4 NoRember 2018 Desember 2018

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website http://sscn.bkn.go.id danhttp://bkpsdm.ternatekota.go.id atau papan pengumuman BKPSDMD Kota Ternate.

Ternate, September 2018 S"KR"TARIS DA"RA% S"LAKU K"TUA PANITIA S"L"KSI TTD DR. M. TAU%ID SOL"MAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP.197002131990031 003 Tembusan, 6th : 1.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di 'akartaĢ 2.

Kepala Badan Kepegawaian Negara di 'akartaĢ 3.

Kepala Kantor Regional 5I BKN Manado di ManadoĢ 4. $ubernur Maluku Utara di SołłĢ

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 Malut Post HALAMAN 20

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2018 No.

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Alokasi Formasi

UNIT KERJA PENEMPATAN

2

3

4

5

1

Jumlah Keseluruhan

112

A. FORMASI KHUSUS EKS TH-K2 1

TENAGA GURU

PALING RENDAH S-1 (STRATA SATU) SEBELUM BULAN NOVEMBER 2013

0

0

SEKOLAH NEGERI Dl LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

2

TENAGA KESEHATAN

PALING RENDAH D-lll (DIPLOMA III) BIDANG KESEHATAN SEBELUM BULAN NOVEMBER 2013

0

0

PUSKESMAS Dl LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

B. FORMASI UMUM B.1. TENAGA GURU 1

GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA

47

S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

5

1

SD NEGERI 44 KOTA TERNATE SD NEGERI 63 KOTA TERNATE SD NEGERI 70 KOTA TERNATE SD NEGERI 74 KOTA TERNATE SD NEGERI 75 KOTA TERNATE SMP NEGERI 7 KOTA TERNATE SMP NEGERI 8 KOTA TERNATE SMP NEGERI 10 KOTA TERNATE SMP NEGERI 13 KOTA TERNATE SMP NEGERI 14 KOTA TERNATE SMP NEGERI 1 KOTA TERNATE SMP NEGERI 2 KOTA TERNATE SMP NEGERI 10 KOTA TERNATE SMP NEGERI 11 KOTA TERNATE SMP NEGERI 12 KOTA TERNATE

1

SMP NEGERI 7 KOTA TERNATE

1

1

SMP NEGERI 13 KOTA TERNATE SMP NEGERI 14 KOTA TERNATE SMP NEGERI 7 KOTA TERNATE

1

SMP NEGERI 14 KOTA TERNATE

1

SMP NEGERI 15 KOTA TERNATE SMP NEGERI 1 KOTA TERNATE SMP NEGERI 14 KOTA TERNATE SMP NEGERI 15 KOTA TERNATE SMP NEGERI 6 KOTA TERNATE SD NEGERI 11 KOTA TERNATE SD NEGERI 21 KOTA TERNATE SD NEGERI 22 KOTA TERNATE SD NEGERI 31 KOTA TERNATE SD NEGERI 32 KOTA TERNATE SD NEGERI 34 KOTA TERNATE SD NEGERI 39 KOTA TERNATE SD NEGERI 44 KOTA TERNATE SD NEGERI 48 KOTA TERNATE SD NEGERI 50 KOTA TERNATE SD NEGERI 51 KOTA TERNATE SD NEGERI 52 KOTA TERNATE SD NEGERI 64 KOTA TERNATE SD NEGERI 74 KOTA TERNATE SD NEGERI 75 KOTA TERNATE SD NEGERI 76 KOTA TERNATE SD NEGERI 77 KOTA TERNATE SD NEGERI 78 KOTA TERNATE SD NEGERI 79 KOTA TERNATE SD NEGERI 81 KOTA TERNATE SD NEGERI 83 KOTA TERNATE

1 1 1 1 1

2

GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA

S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA

5

1 1 1 1 1

3

GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA

S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

5

1 1 1 1

4

GURU IPS AHLI PERTAMA

S-1 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL / PENDIDIKAN GEOGRAFI / PENDIDIKAN EKONOMI / PENDIDIKAN SEJARAH

4

1

5

GURU IPS AHLI PERTAMA

S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

3

1 6

GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA

S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

3

1 1 1

7

GURU KELAS AHLI PERTAMA

S-1 PGSD

22

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

B.2. TENAGA GURU 1

ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA

50

S-1 KESEHATAN MASYARAKAT

2

1 1

2

APOTEKER AHLI PERTAMA

APOTEKER

5

1 1 1 1 1

3

BIDAN TERAMPIL

D-III KEBIDANAN

6

2 2 1 1

4

DOKTER AHLI PERTAMA

DOKTER UMUM

4

1 1 1 1

5

DOKTER GIGI AHLI PERTAMA

DOKTER GIGI

2

6

EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA

S-1/D-IV KESEHATAN MASYARAKAT JURUSAN EPIDEMIOLOGI

3

1 1 1 1 1

7

FISIOTERAPIS TERAMPIL

D-III FISIOTERAPI

2

D-III GIZI S-1/D-IV KESEHATAN MASYARAKAT

1

1

2

1

1

1 1

8 9

NUTRISIONIS TERAMPIL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA

1 10

PERAWAT AHLI PERTAMA

S-1 KEPERAWATAN, NERS

2

11

PERAWAT GIGI TERAMPIL

D-III KEPERAWATAN GIGI

3

1 1 1 1 12

APOTEKER AHLI PERTAMA

D-III KEPERAWATAN

9

2 2 2 1 1 1

13

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL

D-III ANALIS KESEHATAN

4

1 1 1 1

14 15 16

RADIOGFRAFER TERAMPIL SANITARIAN AHLI PERTAMA SANITARIAN TERAMPIL

D-III RADIOLOGI S-1 TEKNIK LINGKUNGAN D-III KESEHATAN LINGKUNGAN

1

1

1

1

3

1 1 1

B.3. TENAGA TEKNIS 1 2 3 4 5 6

AUDITOR AHLI PERTAMA ANALIS MITIGASI BENCANA PENGAWAS TATA RUANG PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN

PUSKESMAS JAMBULA PUSKESMAS BAHARI BERKESAN PUSKESMAS BAHARI BERKESAN PUSKESMAS PERAWATAN MOTI PUSKESMAS MAYAU PUSKESMAS JAMBULA UPTD INSTALASI FARMASI PUSKESMAS MAYAU PUSKESMAS BAHARI BERKESAN PUSKESMAS PERAWATAN JAMBULA PUSKESMAS PERAWATAN MOTI PUSKESMAS MAYAU PUSKESMAS PERAWATAN MOTI PUSKESMAS BAHARI BERKESAN PUSKESMAS HIRI PUSKESMAS MAYAU PUSKESMAS BAHARI BERKESAN PUSKESMAS MAYAU PUSKESMAS BAHARI BERKESAN PUSKESMAS MOTI UPTD DIABETES CENTER PUSKEMAS JAMBULA PUSKESMAS MAYAU PUSKESMAS MAYAU PUSKESMAS PERAWATAN MOTI PUSKESMAS PERAWATAN JAMBULA PUSKESMAS BAHARI BERKESAN PUSKESMAS PERAWATAN JAMBULA PUSKESMAS PERAWATAN MOTI PUSKESMAS MAYAU PUSKESMAS MAYAU PUSKESMAS HIRI PUSKESMAS PERAWATAN MOTI PUSKESMAS BAHARI BERKESAN PUSKESMAS JAMBULA PUSKESMAS SULAMADAHA PUSKESMAS MAYAU PUSKESMAS PERAWATAN MOTI PUSKESMAS BAHARI BERKESAN PUSKESMAS PERAWATAN JAMBULA PUSKESMAS SIKO PUSKESMAS SIKO PUSKESMAS BAHARI BERKESAN PUSKESMAS HIRI PUSKESMAS MAYAU

15

S-1 AKUNTANSI S-1 TEKNIK LINGKUNGAN S-1/D-IV TEKNIK SIPIL/ TEKNIK ARSITEKTUR S-1 TEKNIKSIPIL D-LLL KESEHATAN LINGKUNGAN S-1/D-IV TEKNIK SIPIL/ TEKNIK ARSITEKTUR

2

2

1

1

2

2

8

8

1

1

1

1

INSPEKTORAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABAR RANTAU

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Malut Post

21

Niat Serang SMAN 4, Dua Pelajar asal SMAN 6 Kendari jadi Tersangka Kedapatan Bawa Busur dan Anak Panah

GURU Guru Honor di Minahasa Keluhkan Pembayaran Gaji

KENDARI — Dua pelajar SMAN 6 Kendari ditetapkan tersangka setelah ketahuan memiliki dan membawa busur dan anak panah. mereka masing masing atas nama AS dan DH pelajar Kelas II SMAN 6 Kendari yang ditangkap, akhir pekan lalu. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Baruga, kedua pelajar itu ditetapkan tersangka awal pekan ini Dari hasil pengembangan polisi, kedua siswa ini dengan membawa buaur berniat akan menyerang pelajar SMAN 4 Kendari. Beberapa siswa sempat kejar-kejaran dengan polisi. Dari kawanan pelajar itu, empat yang ditangkap , namun hanya AS dan DH yang jadi tersangka.

Dua lainnya jadi saksi. “Ada empat orang yang ditangkap. Dua orang kita tetapkan tersangka.

MANADO — Sekitar 1.600 guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) se Minahasa hingga kini harap harap cemas terkait gaji triwulan yang belum juga dibayarkan Pasalnya meski gaji triwulan pertama yang dihitung mulai Januari MaARODY Tangkere ret, dan April, Juni Hingga saat ini tak kunjung diterima oleh ribuan guru honorer tersebut, hal ini diungkapkan salah satu kepala sekolah kecamatan Langowan, dikatakannya pihak sekolah sebelumnya sudah diarahkan untuk memasukkan absen guru honorer untuk bulan Juli dan Agustus sebagai salah satu syarat pembayaran gaji triwulan. “Gaji triwulan satu saja belum dibayarkan, kini audah harus masukan daftar absen triwulan tiga,” keluh salah satu Kepala Sekolah (Kepsek) di Kecamatan Langowan.

Hal Senada juga disuarakan Agustinus, honorer di salah satu SMP di Kecamatan Tombulu membeberkan sampai saat ini mereka belum juga menerima gaji honor. “Memang kita juga terbantukan dengan dana BOS, tapi sampai saat ini kan dana BOS juga belum cair, sementara kebutuhan sehari-hari semakin mendesak,” keluhnya. Dia pun berharap, pihak Dinas Pendidikan agar segera menyalurkan gaji tersebut. “Dari minggu lalu pihak dinas mengatakan gaji akan segera dibayarkan, namun sampai sekarang kami masih menunggu janji tersebut,” pungkas dia.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Arody Tangkere mengatakan, untuk pembayaran tenaga GTT semester pertama sudah dalam proses di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Yang diajukan untuk tahap satu adalah 1.080 guru. Itu yang sudah lengkap berkasnya. Secepatnya pasti akan dibayarkan karena dananya sudah ada,” singkat Tangkere.

(Manadopost/Lid)

(FAJAR)

Taman Mattirotasi Tak Terurus, Taufan Pawe Ngamuk PAREPARE -- Lihat taman tak terurus, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe ngamuk pada sejumlah stafnya saat melakukan peninjauan kondisi Taman Mattirotasi, Selasa kemarin Wali kota terpilih untuk periode kedua ini menanyakan kepada stafnya Apa persoalannya

M

E N T E R I

R E F O R M

R E P U B L I K

A P A R A T U R A S I

N E G A R A

B I R O K R A S I

I N D O N E S I A

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 6 2|

TAHUN 2 0 1 8

TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

M enim bang

: a.

bahwa u n tu k m endukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada m asyarakat dipandang perlu m enam bah pegawai A paratur Sipil Negara di Lingkungan Kota Ternate.

b. bahwa u n tu k penam bahan pegawai Aparatur Sipil Negara dim aksud dipandang periu m enetapkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Ternate Tahun Anggaran 2018.

M e n g in g a t

Dua orang lagi kita jadikan saksi,” ujar Kapolsek Baruga, AKP Idham Syukri, Senin (17/9).

TINJAU: Wali Kota Parepare, Taufan Pawe meninjau kondisi Taman Mattirotasi.

P E N D A Y A G U N A A N D A N

ILUSTRASI busur dan anak panah. (Ggl)

Mantan Kasat Reskrim Polres Konawe itu mengatakan kedua pelaku diamankan setelah teridentifikasi akan menyerang di SMAN 4 Kendari. Serangan itu sebagai aksi balasan karena diduga pelajar SMAN 4 Kendari pernah melakukan pemukulan. Beberapa pelajar SMAN 6 Kendari sempat terprovokasi untuk melakukan penyerangan.

AKP Idham Syukri menambahkan proses hukum tetap dikenakan kepada kedua pelajar itu.

Hanya saja, agak berbeda dengan peradilannya nanti. Tetap digunakan peradilan anak, karena kedua pelaku masih di bawah umur. “Beberapa saksi, sudah kami periksa, dan kami juga amankan beberapa barang bukti berupa busur dan lima anak panah,” ungkap AKP Idham Syukri.

Kedua ditahan di Polsek Baruga dan dikenakan Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. (Kendaripos/Lid)

: 1. U n d an g -u n d an g Nomor 5 T a h u n 2014 ten ta n g A p aratu r Sipil Negara (L em baran N egara R epublik Indonesia T ah u n 2014 Nomor 6, T am bahan L em baran Negara Republik In d o n esia Nomor 5494); 2.

U n d an g -u n d an g Nomor 18 T a h u n 2016 ten ta n g A nggaran P e n d a p atan d a n B elanja N egara T ah u n A nggaran 2017 (L em baran N egara Republik Indonesia T ah u n 2016 Nomor : 240 T am b ah an L em baran Negara R epublik Indonesia Nomor : 5948);

3.

P e ra tu ra n P em erintah Nomor 11 T ah u n 2017 te n ta n g M anajem en Pegawai Negeri Sipil (Lem baran N egara Republik Indonesia T ah u n 2017 Nomor 63, T am b ah an L em baran N egara Nomor 6037);

hingga taman Mattirotasi tidak terurus. Selain rumputnya kering, sampah juga berserakan.

Ruang publik ini terlihat semrawut.

“Ini taman sudah hilang estetikanya. Liat itu sampah berserakan. Ini seperti proyek asal jadi,” kesalnya.

Taufan kemudian berkeliling dan melihat sejumlah dinding tembok tempat duduk taman juga penuh coretan, aksi vandalisme.

Di sela-sela paving block juga tumbuh merambat rumput liar. “Ini konsultan proyek apa kerjanya. Pak Camat dan pak Lurah mestinya mengawasi juga. Ini taman seperti tak diperhatikan,” berangnya.

Lepas melakukan peninjauan, Wali Kota kemudoan mewanti kepada perangkat kecamatan untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. (Fajar/Lid)

22

Malut Post

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

ZULFAHRI ABDULLAH

SYAFRUDIN SAPSUHA, SP, M.SI

Wakil Bupati Kepulauan Sula

Kepala Bappeda Kepulauan Sula

HENDRATA THES Bupati Kepulauan Sula

Pembina : Bupati Kepulauan Sula/Wakil Bupati

Pengarah : Sekretaris Daerah

Penanggungjawab : Kepala Bappeda

Redaksi : Crew Bappeda

Upaya Mewujudkan RPJMD 2016-2021

K

ABUPATEN Kepulauan Sula yang berada di gugusan Provinsi Maluku Utara memiliki motto “Dad Hia Ted Sua” ini memiliki kekayaan alam yang melimpah sebagai potensi sumber daya sekaligus modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah.

Kabupaten dengan ibukota Sanana ini memiliki suatu tatanan masyarakat yang cukup berbudaya, di mana kerukunan hidup masyarakat berjalan beriringan dengan dinamika, kekayaan budaya sekaligus kemandirian budaya yang berkembang termasuk juga kemajuan sosial ekonomi daerah. Dengan kondisi wilayah 45 persen merupakan lautan dan 55 persen daratan yang terdiri dari 29 Pulau dengan 5 pulau berpenghuni. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan kelautan kewenangannya berada pada Pemerintah Propinsi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RZWP3K Propinsi Maluku Utara, dengan demikian menuntut sinergitas pembangunan. Dalam pelaksanaan RPJMD yang telah memasuki tahun kedua telah memperhatikan asas berkelanjutan dari rencana pembangunan jangka panjang di daerah,RPJMD Propinsi Maluku Utara dan RPJM Nasional. Di dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut, telah diidentifikasi kebutuhan pembangunan yang bertujuan untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Sula dan mensejahterakan masyarakatnya yang diimplementasikan dalam proses Perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan dengan asas kepatuhan terhadap dokumendokumen tersebut, agar tujuan yang lebih besar dapat dicapai dan kesejahteraan masyarakat dapat diperoleh. Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dan jajaran pemerintahannya juga turut mengawal kebutuhan pembangunan di tingkat desa dengan melakukan road show sebulan setelah pelantikan sebagai Bupati dan wakil bupati terpilih Juli 2016 sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka memastikan pembangunan yang sesuai, cepat, tepat pada level bawah.

Konsep Perencanaan Pembangunan Dengan Mengadopsi Kearifan Lokal dalam artian harfiah merupakan gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.

Ini merupakan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu, tentunya budaya yang baik berupa 1. Tata aturan yang menyangkut hubungan antara sesama manusia (BAU-BAR/ POA DO HOI/BAU-GEN/MAKSAIRA/ MALOMKUB), 2. Tata aturan yang menyangkut manusia dengan alam (BASOHA LAUR-Baleha, BAUORA-saat kemarau), 3. Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib (MAULID/ TASRIQ/HATAM QUR’AN/ZIARAH JERE).

Mengadopsi Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam RPJPD, RPJMD & RKP adalah bagian penting perencanaan pembangunan, dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

“BAKAWAK”

ROADSHOW Bupati Hendrata Thes ke pelosok Kabupate Kepulauan Sula

Kabupaten Kepulauan Sula 2005-2025 dengan Visi Kabupaten Kepulauan Sula yang Beriman, Maju, Mandiri, Damai dan Sejahtera.

Nilai-nilai kearifan lokal diperkuat dan dituangkan dalam Misi Memantapkan nilai-nilai agama, moralitas dan etika sebagai sumber keutamaan sikap, perilaku dan tindakan pemerintah daerah dan masyarakat. Rencana 5 Tahunan, Melalui VISI 2016-2021, Menjadikan Kabupaten Kepulauan Sula Sebagai Daerah Industri Terpadu Di Maluku Utara Mandiri Dan Bersahaja, yang dalam penjabarannya dituangkan dalam tujuan Misi Keempat; Meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat; penekanan-penekanan terhadap pentingnya pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal selalu dimunculkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan saling mendukung dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Nilai kearifan lokal yang berumur puluhan atau bahkan ratusan tahun pasti akan mempunyai sisi yang bersinggungan dengan pembangunan yang berbasis kebutuhan pasar. Akan tetapi bila kedua hal ini bisa disejalankan, maka akan tercipta sebuah perpaduan yang luar biasa, disinilah tugas Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana pembangunan untuk mengakulturasikannya sehingga terdapat perpaduan kental antara budaya daerah namun tanggap menghadapi perubahan jaman.Pencapaian visi misi Bupati Kepulauan Sula periode 2016-2021 dengan tetap mengedepankan kearifan lokal selama dua tahun kepemimpinan di Kabupaten Kepulauan Sula diuraikan dalam visualisasi.

Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar serta Penguatan Kelembagaan.

Keterbatasan infrastruktur merupakan alasan utama mengapa aksesibilitas dalam dan luar wilayah Kabupaten Kepulauan Sula masih rendah. Keterbatasan infrastruktur secara garis besar antara lain, meliputi sarana dan prasa-

SYAFRUDIN SAPSUHA, SP, M.SI

Kabupaten Kepulauan Sula memprioritaskan urusan perencanaan pembangunan sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan yang komprehensif diharapkan program yang akan dilaksanakan berjalan optimal dan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Pada pelaksanaan tahun ke-3 RPJMD, urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi fokus utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pendanaan untuk ketiga urusan tersebut.

Setelah adanya perencanaan pembangunan untuk berbagai sektor unggulan pada tahun ke-2 sehingga potensi unggulan teridentifikasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula akan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata, yang tercantum dalam visi daerah, sehingga pendanaan untuk ketiga sektor tersebut akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan alokasi pendanaan yang cukup besar untuk urusan perdagangan. Pada masalah kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula juga melakukan intervensi melalui berbagai program baik yang terdapat di urusan sosial, maupun kesehatan, dan pendidikan. Dalam urusan sosial, besaran alokasi anggaran memprioritaskan pada program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya dan program pemberdayaan fakir miskin pedesaan. Pada tahun ke-4 dan 5, alokasi pendanaannya memiliki pola yang sama dengan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD, dimana urusan yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah urusan pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, perhubungan, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri, sosial, dan perdagangan. Pendanaan untuk masing-masing urusan tersebut di atas tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021disertai dengan indikator dan target kinerjanya.

Dalam mewujudkan sinergitas lintas sektor dan lintas program diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerja sama antar daerah, antarlembaga penelitian, serta penegakan hukum.

Penguatan Kelembagaan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Sula tertuang dalam misi kedua, “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta berorientasi pada kepentingan publik”. Penguatan kelembagaan mencakup penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana yang lazim disebut dengan istilah yang lebih umum REVOLUSI MENTAL dalam NAWACITA Pemerintah Pusat meliputi strategis manajemen OPD, amanajemen kualitas, dan manajemen pengetahuan teknologi dan informasi. (Bersambung)

Program dan Kegiatan OPD Wajib Mendukung Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Usulan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib diarahkan pada bagaimana pencapaian visi misi kepala daerah. Visi misi kepala daerah itu dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sula 2016 - 2021.

Kepala Bappeda Kepulauan Sula

rana: (i) komunikasi, (ii) transportasi darat, (iii) transportasi laut, dan (iv) transportasi udara.

Sarana dan prasarana komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk menurunkan biaya dan waktu serta meningkatkan kuantitas dan kualitas perpindahan informasi antarwilayah maupun antara Kabupaten Kepulauan Sula dengan wilayah lain di Indonesia dan di dunia.

Pesatnya pembangunan ekonomi akan tercapai melalui pemanfaatan wawasan dan teknologi pada semua lini pembangunan. Hal ini dapat tercapai mengingat sarana dan prasarana komunikasi memainkan fungsi yang sangat vital peranannya dalam penyebaran wawasan dan teknologi, maka dari itu perlu dimanfaatkan secara maksimal dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk memaksimalkan penyebaran wawasan dan teknologi, terbangunnya sarana transportasi menjadi sangat penting.

Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses integrasi pembangunan antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Sarana dan prasarana transportasi darat memainkan peran vital dalam hal aksesibilitas antar wilayah dalam pulau sedangkan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara memainkan peran vital dalam hal aksesibilitas antar wilayah antar pulau dan Kepulauan Sula dengan wilayah lain di Indonesia dan dunia. Keduanya sama pentingnya, sehingga tidak bisa salah satunya lebih diutamakan. Keduanya harus berjalan dan seiring agar menghasilkan pembangunan yang maksimal. Kalau kita perhatikan, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti banyak pembangunan fisik daripada pembangunan manusia. Hal tersebut sesungguhnya merupakan sebagian upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan manusia yang memerlukan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung. Inilah yang dikatakan pembangunan yang sejalan dan seiring, karena sebetulnya keduanya saling mengisi. Jika melihat kepada pencapaian maka hasil pembangunan fisik lebih kasat mata karena lebih mudah diukur, tidak seperti pembangunan manusia yang dampaknya akan terasa dalam waktu yang lama.

Namun sebenarnya capaian pembangunan manusia merupakan akumulasi dari keberhasilan pembangunan fisik. Selain infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula juga tidak lupa untuk melaksanakan urusan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti urusan kesehatan dan pendidikan dimana pendanaan untuk urusan kesehatan dan pendidikan menempati urutan ketiga dan keempat dari belanja daerah. Dalam rangka menyukseskan target pembangunan yang ingin dicapai, Pemerintah

RPJMD ini menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di daerah kaitannya dengan apa yang harus dilakukan untuk 5 (lima) tahun ke

depan, namun kenyataannya ada saja program dan kegiatan yang diusulkan OPD tidak diarahkan secara jelas untuk mendukung visi misi kepala daerah. Inkonsitensi ini tentunya berpengaruh terhadap ukuran keberhasilan kepala daerah dalam periode kepemimpinannya.

Kedepan BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sula akan memfilter program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD. Pihak OPD diharapkan bisa mempresentasikan dengan jelas yang dilakukan adalah untuk mendukung visi serta misi yang

mana.

Sebenarnya kita telah melakukan agenda perencanaan tahunan untuk menghasilkan dokumen RKPD yaitu Musrenbang RKPD, ini merupakan agenda yang wajib dilaksanakan untuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat yang ditampung dalam dokumen RKPD untuk selanjutnya menjadi acuan penyusunan KUA-PPAS dan dokumen akhirnya adalah APBD atau dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar penyusunan dokumen anggaran

yang telah ditetapkan sebagai suatu keputusan pemerintah daerah mengenai rencana kerja pemerintah daerah setelah dibahas dengan DPRD, sehingga OPD telah mempunyai acuan yang jelas yaitu RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun pada kenyataannya sering terjadi usulan program dan kegiatan diluar dokumen RKPD. Kita harus punya komitmen yang kuat membangun konsistensi dalam perencanaan di daerah. (*).

OPINI

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Malut Post

23

Art: Resayfa Rumra

Antibiotik Bukan Obat Sejuta Penyakit

SIKAP SUKSESKAN PSU PERTARUNGAN dua kandidat Gubernur/Wagub Maluku Utara Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) dan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai), masih berlanjut.

Menyusul Majelis hakim MK memutuskan dilakukan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah. Tiga daerah yang bakal dilakukan PSU adalah enam desa sengketa di perbatasan Kabupaten Halmahera Utara-Halmahera Barat, Kecamatan Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kecamatan Taliabu Barat di Kabupaten Pulau Taliabu. Sesuai pokok permohonan AGK-YA, ketiga daerah ini merupakan wilayah yang dinilai paling banyak terdapat pelanggaran proses pemungutan suara.

Dalam amar putusannya, setidaknya ada sembilan pertimbangan sekaligus perintah yang dicantumkan. MK menyatakan telah terjadi ketidakakuratan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), yakni Desa Bobaneigo, Dum Dum, Akelamo Kao, Tetewang, Pasir Putih, dan Gamsungi, serta pelanggaran di Kecamatan Sanana dan Taliabu Barat.

Keputusan melakukan PSU berarti menggugurkan perolehan suara di wilayahwilayah yang di-PSU. Ada 21.338 suara yang tak digunakan lagi. Daerah yang di-PSU sendiri merupakan kantong suara pasangan nomor urut 1 AHM-Rivai. Ini dapat dilihat dari perolehan suara jagoan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan itu yang melambung jauh melewati pesaingpesaingnya.

Berdasarkan hasil pleno KPU masingmasing kabupaten/kota, perolehan suara AHM-Rivai di wilayah PSU sebanyak 13.764, pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Djamaluddin 4.418 suara, AGK-YA 1.745 suara, dan pasangan Muhammad Kasuba-A. Madjid Husen sebanyak 1.411 suara.

Putusan sudah ditetapkan, tinggal menunggu langkah KPU Malut untuk menindaklanjutinya. KPU dan jajaran penyelenggara pemilu harus bergerak cepat, sehingga proses PSU di tiga daerah tersebut bisa dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan.

Untuk mendukung percepatan PSU, pihak-pihak terkait harus bisa menahan diri. Kandidat dan tim suksesnya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memperkeruh suasana. Biarlah proses PSU berjalan, jangan ganggu kerja KPU dan Bawaslu, biarlah kedua lembaga ini bekerja.

Siapapun yang akan menang, itulah pilihan rakyat dan jangan lagi melakukan gerakan tambahan. Biarlah pemimpin baru kita bisa bekerja, memajukan Maluku Utara yang kita cintai. (*)

O m Faduli

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331

OBAT adalah kebutuhan utama dalam setiap insan manusia. Persoalan medis yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah ketidaktahuan terkait penggunaan obat yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah kefarmasian dan medis pada umumnya. Sebagai contoh ketidaktahuan masyarakat Indonesia yang seringkali menggunakan obat antibiotik untuk mengobati segala penyakit baik itu sakit influenza, demam dan batuk.

Fakta di masyarakat Indonesia sebelum tahun 2000-an terjadi di klinik umum dan Puskesmas yang meresepkan antibiotik pada penyakit flu, yang sebenarnya disebabkan virus sebagai sesuatu yang menyedihkan, karena pasien tidak dibekali dengan anjuran penggunaan obat yang tepat, sehingga sekitar tahun 2002 mulai ada kesadaran ditandai dengan poster di Puskesmas berisi tentang bahaya resistansi akibat kesalahan penggunaan antibiotik (Eka Rahayu Utami).

Menurut dr.Hari Paraton dari data WHO, tahun 2014 ada 480.000 kasus baru tuberculosis (TB) karena mikroba di dunia dan 700.000 kematian/tahun akibat bakteri re-

Aspirasi Pembaca

Zulhaima Rezna Salampessy, S.Farm.Apt Alumni Universitas Pancasila Jakarta & Apoteker di Yogyakarta

sisten. Diperkirakan jika tidak ada tindakan yang efektif, tahun 2050 resistensi antimikroba (AMR) akan membunuh 10 juta jiwa di seluruh dunia tiap tahun. Angka tersebut melebihi kematian akibat kanker, yakni 8,2 juta jiwa/tahun (news.detik.com. 16/11/2016).

Tidak semua penyakit perlu diobati dengan antibiotik. Antibiotik bukan obat penurun panas, pereda batuk pilek ataupun diare.

Pemberian antibiotik harus dipastikan untuk mencegah kejadian infeksi, misalnya dalam suatu

tindakan operasi, serta mengobati infeksi bakteri (Wilda Mahdani.

Serambinews.com 17/9/2018).

Antibiotik sendiri merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi (jamur) dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman. Antibiotik juga terbukti memiliki manfaat bagi manusia sejak awal ditemukan sampai sekarang.

Namun penggunaan yang terus meningkat, dapat menimbulkan berbagai masalah.

Masalah utama adalah bakteri resistensi, terhadap berbagai jenis antibiotik yang dapat menyebabkan pengobatan penyakit infeksi dengan antibiotik tidak lagi efisien atau bahkan menjadi lebih mahal (Sudarmano, 1986: Jurnal Fakultas Kedokteran UNPAD). Sedangkan Resistensi sendiri merupakan keadaan dimana suatu bakteri dalam tubuh manusia menjadi resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Resistensi (kebal) ini kemudian yang membuat tubuh manusia menjadi tidak sembuh dari penyakit, dikarenakan obat yang dimakan oleh manusia menjadi tidak bekerja untuk membunuh penyakit.

Dari pemaparan hal-hal pent-

ing di atas, maka dalam kesempatan ini penulis memberi saran kepada tenaga Apoteker pada fasilitas pelayanan kesehatan baik itu Rumah Sakit, Apotek dan Klinik agar tidak menjual antibiotik tanpa resep dokter.

Dengan letak geografis Maluku dan Maluku Utara yang berpulaupulau, penulis harapkan tenaga apoteker melalui Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) harus berkelanjutan memberi edukasi penggunaan obat antibiotik kepada masyarakat secara luas, tentu dengan dukungan Pemerintah Daerah dari dua Provinsi tersebut.

Khusus kepada masyarakat jangan menggunakan antibiotik untuk penyakit influenza, batuk dan demam serta penyakit yang lainnya, jangan menggunakan antibiotik tanpa terlebih dahulu mendapatkan resep obat yang sesuai dari dokter. Masyarakat perlu ketahui juga penggunaan antiobiotik sesuai dosis dan harus dihabiskan, walaupan telah sehat dari penyakit. Selain itu, jangan membeli antibiotik di luar fasilitas pelayanan kesehatan serta jangan pernah berbagi antibiotik kepada orang lain walaupun memiliki gejala penyakit yang sama. (*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Negara Hukum PUTUSAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi (yudisial review) terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (Caleg), menjadi satu pembelajaran berharga bagi lembaga negara, baik di level lokal maupun nasional yang mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan perundangundangan. Tentu saja bukan hanya PKPU yang dibatalkan oleh MA namun sekitar tahun 2016, Kemendagri membatalkan Perda dengan jumlah 3.143 termasuk di dalamnya ada beberapa Perda yang diproduk di daerah ini. Sebagai salah satu penghobi dalam mempelajari hukum perundangundangan, catatan ini kembali membedah tentang konsep dasar dalam memproduk sebuah peraturan perundang-undangan dalam bingkai negara hukum (nomokrasi).

Konsep Negara Hukum Lahirnya konsep negara hukum merupakan “antitesa” dari prilaku k e ku a s a a n y a n g s e w e n a n g wenang (absolut), yang berpotensi melakukan tindakan represif terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Karena problem tersebut para ahli hukum dan politik saat itu membuat satu sistem untuk melawan bahkan mengahapus sistem yang tidak berperikemanusiaan tersebut menjadi sistem yang dapat melindungi kemanusiaan (humanity). Dalam konteks ini, pilihannya adalah sistem negara hukum (nomokrasi). Kurang lebih 4 (empat) prinsip yang wajib dilaksanakan oleh negara manapaun yang telah mengklaim sebagai negara hukum, (Friedrich Julius Stahl). Dengan kata lain, seluruh negara di dunia yang telah memproklamirkan sebagai negara hukum maka ia harus tunduk atas 4 (empat) prinsip negara hukum.

Pertama, Negara tersebut wajib menjamin, melindungi dan memelihara HAM; kedua, Adanya pembatasan kekuasaan untuk melindungi HAM; ketiga, Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); dan keempat, Peradilan administrasi dalam perselisihan. Empat prinsip inilah yang wajib dianut penganut ajaran nomokrasi tidak terkecuali oleh penganut Indonesia di seluruh nusantara. Prinsip-prinsip pokok dan universal tentang

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Abdullah Adam, SH Advokat & Sekretaris LBH SIPAKALE Maluku Utara

ajaran negara hukum tersebut harus menjadi roh dan spirit dalam membumikan programprogram pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tubuh legislatif, eksekutif maupun yudaktif. Pemahaman tentang konsep negara hukum ini harus diperdalam dan bukan hanya pada pemahaman parsial tentang konsep negara hukum yang cenderung berperspektif negara berdasar undang-undang (pemahaman parsial), sehingga melupakan filosofi lahirnya konsep negara hukum secara hakiki.

Efek pemahaman parsial inilah yang membuat potensi pelanggaran terhadap nilai-nilai negara hukum sering tak terhindarkan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Kekacauan Sistem Tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan dalam pengimplementasian konsep negara hukum, khususnya dalam pembuatan praturan perundangundangan. Sebab prisipnya bahwa dalam membuat peraturan perundang-undagan baik dari UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Perda) sampai dengan peraturan

beberapa pemerintah daerah, namun setingkat DPR RI sebagai lembaga utama dalam membuat norma sering melanggar prinsipprinsip nomokrasi. Kasus-kasus ini menjadi contoh untuk memberikan warning kepada segenap lembaga negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi agar lebih profesional dan taat asas dalam memproduksi perundangundangan.

Bahwa potensi pelanggaran dalam pembuatan perundangundangan disebabkan karena pembuatannya tidak sejalan dengan materi yang diatur dalam paraturan yang lebih tinggi atau tidak sejalan dengan teori hierarkhi. Teori Hierarkhi dalam pembuatan perundang-undangan bukan hanya sebagai teori an sich, akan tetapi merupakan salah satu metode baku dalam menilai apakah satu produk perundangundangan sudah sejalan dengan roh atau materi perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini juga harus dipahami secara tuntas tentang teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tentang teori Hierarkhi yang mengilhami lahirnya TAP MPRS No. XX Tahun 1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik

“Kurang lebih 4 (empat) prinsip yang wajib dilaksanakan oleh negara manapaun yang telah mengklaim sebagai negara hukum,” (Friedrich Julius Stahl). pelaksanaannya, harus memuat prinsip-prinsip negara hukum seperti disebutkan tersebut.

Sebagai contoh 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena bertentangan dengan Undang-Undang atau PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Fenomena pembatalan sejumlah produk aturan perundang-undangan tentunya bukan hanya pada kasus yang dilakukan oleh KPU dan

Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, TAP MPR Nomor III Tahun 2000 Tentang Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Teori hierarkhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan teori yang wajib diimplementasikan karena sangat berpengaruh dalam penataan

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

sistem pemerintahan kita. Sebab jika tidak, bukan hanya terjadi konflik norma pada tataran tata urutan perundang-undangan, tetapi yang paling prinsipil adalah terjadi perebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lain dalam soal kewenangan dalam memproduk norma.

Fenomena inilah tidak sejalan dengan filosofi prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan (distribution of power) yang juga merupakan prinsip-prinsip pokok negara hukum. Maka jika tidak dipahami, hasilnya lembaga-lembaga yang berwewenang memproduksi norma seperti diamanatkan oleh konstitusi, beralih memposisikan sebagai lembaga pembuat norma. Efek dari kekacauan dalam pengimplementasian kewenangan ini juga menjadi tradisi buruk dalam menata sistem pemerintahan yang sudah baku di negeri ini, sebab mendistorisi struktur kewenangan lembaga kenegaraan yang telah termaktub dalam UUD 1945 sebagai staatsgrundgesetz (norma dasar). Sebagai jawaban dari problem ketatanegaraan tersebut, lahirlah konsep “checks and balances system” (sistem pengawasan dan keseimbangan), sehingga antara satu lembaga negara dengan lembaga lain tidak saling memonopoli kewenangannya yang telah diatur dalam konstitusi.

Catatan akhir dalam hal ini adalah pertama, pembuatan peraturan perundang-undangan haruslah berprinsip pada nilainilai nomokrasi terutama bahwa perundang-undangan yang diproduk baik pada level paling tinggi sampai terendah tidak berpotensi melanggar bahkan mencabut HAM karena prinsipnya HAM adalah anak kandung dari konsep Negara hukum yang perlu dilindungi, dijamin dan dipelihara (resiko bernegara hukum). Kedua, prinsip dalam pembuatan perundang-undangan harus menganut asas hierarkhi, sebab mazhab dalam pembuatan perundangundangan berkiblat pada mazhab Hierarkisme. Dua hal inilah yang menjadi prinsip dasar yang harus diletakkan pada pembukaan UU (konsideran) dan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan.

Paling tidak jika kedua hal ini dihindari dalam memproduk parundang-undangan, maka potensi yudisial review akan terminimalisir. Tabea…… (*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

WAKIL RAKYAT

Malut Post

24

Nasib Yusuf Tergantung Juknis KPU Pusat KPU Halteng Tetap Mengacu PKPU 20 Tahun 2018 Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Majid WEDA – Bakal calon legislatif (Bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi yang ikut meramaikan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang, belum diakomodir Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Halteng karena masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari KPU Pusat. “Kami masih menunggu Juknis dari KPU Pusat,” kata Devisi Teknis Penyelengara Pemilu KPU Halteng Sri Dewi Nurlela, Selasa (18/9).

Dewi mengatakan, KPU belum mengambil kebijakan meloloskan bacaleg terpidana korupsi. “ Yusuf Idris, bacaleg mantan napi korupsi yang maju lewat Partai Berkarya ini belum bisa diloloskan karena Juknis KPU Pusat belum ada,” ujarnya.

KPU tetap berpedoman pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Pasal 7 ayat 1 huruf H. Sementara itu, Ketua Bawaslu Halteng Sitti Hasmah mengaku, sepakat dengan KPU Halteng.

“Sebaiknya KPU menunggu Juknis,” singkatnya.

Sebelumnya, KPU Halteng menggugurkan Yusuf Idris karena pernah dihukum atas kasus korupsi pungutan liar (pungli) anggaran pembuatan sertifikat pada program nasional (Prona) dari badan pertanahan nasional (BPN) Halteng tahun 2006. (wmj/mpf)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Mendagri Yakin KPU Menyesuaikan Putusan MA JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyesuaikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2019. “Keputusan MA sudah mengikat. Saya kira KPU juga akan merevisi PKPU-nya,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, masih ada waktu sampai 20 September 2018 bagi KPU untuk melakukan revisi sehingga tidak akan mengganggu tahapan pencalonan.

Tjahjo mengaku sudah membaca pernyataan KPU bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu akan menyesuaikan keputusan MA meskipun tetap mengimbau kepada masing-masing partai politik. “Kan itu semangat sejak membahas UU, tapi aturan hukumnya ya sudah diputuskan MA,” jelas Tjahjo.

Mantan sekretaris jenderal (sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menambahkan sebagai negara hukum, tentu aturan-aturan hukum harus diikuti semua pihak.

Sebelumnya MA menyatakan salah satu pasal di PKPU 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

(JPNN/mpf)

(CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

CAPTION: Ma’ruf Amin mempertanyakan dasar pemberian identitas ulama untuk Sandiaga Uno dari PKS karena Sandi sendiri tak memiliki titel sebagai kiai haji (KH).

Ma’ruf Pertanyakan Gelar Ulama Sandiaga Uno JAKARTA- Bakal calon wakil presiden Ma’ruf Amin mempertanyakan perihal pemberian gelar ulama yang disematkan oleh Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid kepada bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. “Barangkali mereka menanggap ulama itu apa gitu ya? Berarti kalau mereka bilang [Sandiaga] ulama ya tanya aja,” kata Ma’ruf saat ditemui di Inews Tower, Jakarta Pusat, seperti dilansir CNN, Selasa (18/9).

Ma’ruf lantas mempertanyakan dasar pemberian identitas ulama tersebut oleh PKS. Sebab, ia pun

mengetahui bahwa Sandiaga sendiri tak memiliki titel sebagai kiai haji (KH). “Dasarnya [memberikan gelar] ulama apa?” kata Ma’ruf.

Diketahui, calon presiden Joko Widodo tekah memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres 2019. Ma’ruf sendiri merupakan tokoh ulama Indonesia yang cukup disegani. Ma’ruf pun enggan menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang yang pantas menyandang gelar ulama.

Ma’ruf Amin Pertanyakan Gelar Ulama Sandiaga UnoPKS menganggap Sandiaga Uno tergolong sebagai

ulama. (CNN Indonesia/Hesti Rika) Ia hanya mempertanyakan alasan dan motif PKS yang memberikan gelar tersebut ke Sandiaga mengingat hak tersebut terjadi menjelang pilpres. “Jadi yang memberi label [ulama ke Sandiaga] alasannya apa?” kata Ma’ruf.

Pasangan Prabowo Subianto di pilpres 2019 memang tidak mengusung ulama sama sekali sebagai cawapresnya Meski begitu, pasangan Prabowo dan Sandiaga ini didukung GNPF Ulama karena menandatangani pakta integritas yang disodorkan

pada Ijtima Ulama II Minggu (16/9) lalu.

Menurut Hidayat, definisi ulama adalah seorang yang paham akan ilmu pengetahuan. Ulama menurutnya, tidak hanya terkait dengan seorang yang ahli dalam keilmuan Islam. “Tentang ulama itu hanya ada dua penyebutan, satu dalam surat Al Fathir dan satu dalam surat As Syuro. Kedua-duanya justru ulama itu tidak terkait dengan keahlian ilmu agama Islam. Satu tentang ilmu sejarah yaitu dalam surat As Syu’ara, dan surat Al Fathir itu justru science, scientist,” kata Hidayat. (CNN/mpf)

Bawaslu Usul Foto Caleg Koruptor Dipasang di TPS JAKARTA- Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edgar Siregar mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) untuk memasang foto dan daftar nama caleg eks koruptor di tiap-tiap tempat pemilihan suara (TPS).

Hal itu ia sampaikan untuk merespon keputusan Mahkamah Agung (MA) yang merestui mantan narapidana korupsi menjadi anggota calon legislatif (caleg) di pemilu 2019 mendatang. “Misalnya kita kasih tanda di surat suara, atau misalkan ada pengumuman caleg mana saja yang pernah menjadi mantan napi koruptor, atau misalnya dibuat di TPS ada daftarnya atau fotonya,” kata Fritz saat ditemui di Rumah Cema-

ra, Menteng, Jakarta, Selasa (18/9).

Fritz mengatakan mekanisme tersebut dibuat untuk mempertegas sikap Bawaslu yang turut mendukung penuh upaya gerakan antikorupsi di Pemilu 2019 mendatang.

Ia mengaku telah mendiskusikan mekanisme tersebut ke KPU jauh sebelum Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelarangan Caleg Eks Koruptor maju di Pemilu 2019 ditetapkan.

Peraturan itu lantas dibatalkan oleh MA karena dinilai bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Itu kami sudah diskusi dengan KPU jauh sebelum hari ini, pada saat pembahasan PKPU 20 dalam rangka untuk mendu-

(CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar.

kung gerakan antikorupsi,” kata dia.

Selain itu, Fritz mengatakan pihaknya tur ut menginisiasi agar masingmasing parpol menandatangani pakta integritas. Hal itu bertujuan agar parpol tak memasukan caleg eks koruptor di Pemilu 2019 mendatang.

Pernyataan pakta integritas itu telah diserahkan parpol pada saat pendaftaran bakal caleg beberapa waktu lalu. “Kita telah meminta agar partai menandatangani pakta integritas. Itu kan dalam rangka untuk dapat

mengirimkan caleg yang bukan mantan napi,” kata dia.

Fritz pun mengimbau agar masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilih para wakilnya di Pemilu 2019.

Ia menyatakan pihaknya bekerja untuk menjamin terpenuhinya hak politik bagi masyarakat untuk memilih maupun dipilih pada Pemilu 2019 mendatang. “Kalau kemudian ada partai tetap masih mengirimkan [caleg eks koruptor] biarlah masyarakat yang menilai. Peran bawaslu tetap menjaga hak dipilih dan hak memilih,” katanya.

(CNN/mpf)

Nomor Urut 1 Atau 2 Tidak Jadi Soal JAKARTA- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tidak menaruh target dalam pengundian nomor urut calon presiden dan cawapres di Pilpres 2019. Menurutnya, pasangan JokowiMaruf siap menerima hasil pengundian nomor urut yang dilakukan di KPU pada Jumat, 21 September 2018. “Ya karena nomor urutnya ada dua, antara 1 dan 2, ya kalo boleh memilih ada tiga, nomor 1, 2, dan 3 ya PDIP milih nomor 3 karena itu nomor kami,” ujar Hasto di Restoran Upnormal, Jakarta, Selasa (18/9).

Hasto menuturkan setiap pasangan calon di Pilpres 2019 tidak diizinkan untuk memilih nomor urut. Karena itu, ia menilai setiap nomor yang diterima oleh setiap calon adalah nomor baik.

“Kami tidak boleh memilih, antara 1 dan 2, duaduanya baik. Dua-duanya mencerminkan kedua pasangan calon dengan mengambil nomor urut berarti akan memulai tahapan untuk kampanye,” ujarnya.Terkait dengan nomor urut, Hasto juga berharap semua pihak membangun komitmen untuk menampilkan gagasan terbaik bagi Indonesia. “Berapapun nomornya, nomor 1 atau nomor 2, semuanya punya komitmen untuk menjadi yang terbaik di dalam menyampaikan gagasan-gagasan untuk Indonesia raya kita,” ujarnya.

Untuk diketahui pada Pilpres 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla mendapat nomor urut 2. Sementara penantangnya, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat nomor urut 1.

Kala itu, Jokowi membuat tagline #Salam2Jari saat kampanye. (CNN/mpf )