Pimpinan DPRD Morotai Diperiksa

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

TAMPIL TERDEPAN

RABU, 1 AGUSTUS 2018

ECERAN: Rp 5.000,-

Pimpinan DPRD Morotai Diperiksa Polda Agendakan Bawa Bukti ke Labfor TERNATE – Dugaan pemalsuan tanda tangan dokumen APBD Kabupaten Pulau Morotai 2018 terus diproses Polda Maluku

Utara. Sore kemarin (31/7), dua pimpinan DPRD Morotai, yakni Ketua DPRD Fahri Hairuddin dan Wakil Ketua I Richard Samatara, serta Sekretaris Dewan Alexander Wermasubun, kembali diperiksa penyidik Direktorat Kriminal Umum. Dalam pemeriksaan tersebut, Ketua DPRD mengaku tak

tahu menahu soal dokumen APBD hasil evaluasi Pemerintah Provinsi yang tanggalnya justru lebih dulu ketimbang tanggal paripurna dokumen APBD. Fahri, Richard, dan Alexander periksa selama 1,5 jam. Selain ketiga pejabat tersebut, Senin (30/7) kemarin kepolisian

telah lebih dulu memeriksa Wakil Ketua II Rasmin Fabanyo. Sedangkan hari ini rencananya McBill Abdul Aziz, anggota Komisi I yang juga pelapor kasus tersebut, dimintai keterangan.

Fahri Hairuddin yang diwawancarai usai pemeriksaan menuturkan ini meru-

pakan kali kedua ia diperiksa. Sebelumnya, politikus Partai Golkar itu sudah pernah diperiksa penyidik pekan lalu.

Bahkan sebagian koleganya diperiksa di Polres Morotai saat kasus tersebut masih ditangani Polres.

Baca MOROTAI... H.8

Sakit, Satu Jamaah Tertinggal di Madinah MADINAH – Jamaah haji asal Maluku Utara yang tergabung dalam kelompok terbang 8 kemarin (31/7) telah menuju Makkah.

454 jamaah dari Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula ini menggunakan 10 unit bus. Mereka meninggalkan Madinah pukul 7 pagi Waktu Arab Saudi (WAS).

Perjalanan dari Madinah ke Makkah memakan waktu sekitar 6 jam.

Baca JAMAAH... H.8

TPHD MALUT FOR MALUT POST

BIROKRASI Aksi Honorer K2 Dinilai Wajar JAKARTA - Rencana ratusan ribu honorer K2 (kategori dua) melakukan aksi besar-besaran bila tidak ada regulasi bagi pengangkatan mereka menjadi CPNS, dinilai hal wajar. Aksi ini sebagai implementasi kekecewaan honorer K2 terhadap pemerintah yang malah menggiring mayoritas dari 425.243 orang yang usianya di atas 35 tahun agar ikut tes P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Baca HONORER... H.8

Pimpinan DPRD Morotai Diperiksa Pimpinan yang satu lagi kapan?

Tukang Kuti Kejati Disebut Hanya Menggertak Gertak tanpa sambal, hambar,,,

POIN JAWABAN GUBERNUR Kemampuan pendapatan tidak terealisasi Pelaksanaan di lapangan terhambat regulasi pajak dan retribusi PAD masih sangat rendah Kontribusi pendapatan tidak bersifat mengikat dan tidak ada sanksi atas tidak tercapainya target

Perubahan APBD melalui pergub Tidak semua perubahan membutuhkan perda; adanya perubahan pelaksanaan dan pembayaran kegiatan Penggunaan langsung RSUD Ada perubahan regulasi dari RSUD menjadi BLUD di pertengahan tahun anggaran

Deprov tak Puas Jawaban Gubernur SOFIFI – Paripurna penyampaian jawaban gubernur terhadap tanggapan fraksi tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2017, Selasa (31/7) diwarnai interupsi para anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Sebagian besar anggota menolak jawaban gubernur. Pasalnya, jawaban yang disampaikan dinilai tidak menjawab semua pertanyaan

dari masing-masing fraksi. Tak hanya itu, Deprov juga mendesak penjadwalan ulang paripurna dimana Gubernur Abdul Gani Kasuba diminta menyampaikan ulang jawabannya.

Hujan interupsi dimulai setelah gubernur menyampaikan pidato jawaban gubernur dan kembali duduk di kursi. Para anggota Deprov seakan kompak menyalakan pengeras suara mereka

Dana BOS Regulasi baru kurang dipahami, berakibat penyaluran bermasalah Temuan ketidakpatuhan Dilakukan perpanjangan waktu penyelesaian temuan karena adanya sejumlah masalah

RANGKAIAN IBADAH: Jamaah kelompok terbang 8 asal Maluku Utara saat mampir di Bir Ali dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah, Selasa (31/7)

Yakin KPU-Bawaslu Objektif

meminta diberikan kesempatan berbicara. Wakil Ketua Deprov Zulkifli H. Umar selaku pimpinan sidang langsung memberikan kesempatan pertama kepada Anjas Taher. Politikus Partai Golkar ini menilai semua penyampaian gubernur tidak sesuai pertanyaan yang disampaikan sebelumnya.

Dimana poin penting yang ditanyakan Fraksi Golkar adalah temuan senilai Rp 503 miliar yang dibelanjakan tanpa melalui APBD karena tidak disahkan.

TERNATE – Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi (MK) dilanjutkan, Rabu (1/8) hari ini. Sidang yang akan dimulai pada pukul 08.30 WIB ini dengan agenda penyampaian jawaban Komisi Pe- Dr. Muhlis Hafel milihan Umum (KPU) Malut selaku pihak termohon dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Malut selaku pihak pemberi keterangan.

Terkait sidang tersebut, akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Dr Muhlis Hafel yakin jawaban dan keterangan yang akan disampaikan KPU-Bawaslu sesuai prosedur.

Baca DEPROV... H.8

Baca YAKIN... H.11

Mengunjungi Kebun Kurma Abdurrahman yang Tetap Subur Selama 110 Tahun

CJH Indonesia Datang, 5 Ton Kurma Ludes Bagi jamaah haji Indonesia, belanja oleh-oleh seperti sebuah keharusan. Mumpung berada di Arab Saudi, tempattempat perbelanjaan pun dijelajahi. Salah satu jujukan mereka adalah Kebun Kurma Abdurrahman di Madinah.

BERBURU KURMA: CJH Indonesia memenuhi toko kurma milik Abdurrahman.

Foto lain, Abdurrahman diwawancarai di kebun kurmanya

Firzan Syahroni, Madinah

PULUHAN bus berjejer rapi di area parkir Kebun Kurma Abdurrahman. Jika dilihat dari tempelan kertas di kaca depan, bus-bus tersebut mengangkut calon jamaah haji (CJH) Indonesia. Siang itu memang waktu ziarah.

Selain tempat-tempat bersejarah, salah satu destinasinya adalah kebun kurma tersebut.

Nah, saatnya berbelanja. “Mumpung ada waktu di sela salat Arbain, Mas. Beli oleh-oleh dulu untuk istri di rumah,” ujar Asmuni, CJH dari Jakarta.

Baca KURMA... H.8

FIRZAN SYAHRONI/JAWA POS

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

sa

HALTIM & HALTENG RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 2

Art: Resayfa Rumra

FOLLOW UP Hak Karyawan Tetap Diselesaikan TERNATE- Manajemen PT. Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang bergerak di bidang pertambangan berjanji akan menyelesaikan hak karyawan dalam waktu dekat. Hak karyawan yang terhitung selama dua bulan yakni Mei dan THR Idul Fitri Juni 2018 kini masih dalam proses. .”Hak-hak karyawan tetap kita selesaikan, tapi karyawan juga harus memperhatikan kewajibannya di perusahaan,”kata Direktur Umum dan SDM Ense Da Cunha Solapung.

Dia menyatakan, selama 14 bulan terhitung sejak Februari 2017 hingga April 2018 manajemen tetap berupaya memenuhi hak karyawan. Namun, selama proses pekerjaan pengapalan barang mereka (Karyawan, red) hanya menghasilkan muatan 1 tongkang dan 3 kapal atau 155 ribuan ton dengan kadar rendah sehingga nilai jualnya menurun. Apalagi, biaya operasional melambung tinggi. “Harusnya sesuai kontrak dengan pembeli 1 bulan satu kapal,”jelas Cunha.

Lebih jauh, kata dia, PT.Bintang Delapan Resources selaku pembeli menyatakan ke manajemen PT ANI bahwa tim produksi gagal karena hasilnya tidak sesuai perjanjian.

“Karena dianggap gagal maka operasional diambil alih PT. Berkat Anugrah Abadi (BAA) sebagai kontraktor pelaksana di lapangan. Jadi konsekuensinya uang operasional selama 14 bulan tidak terlayani,” ujarnya, sambil menambahkan rencana karyawan akan memboikot aktivitas perusahaan merupakan kesalahan besar. (Humas)

Defisit Rp 300 M Ketua DPRD: Rancangan Belanja Melebihi Pendapatan Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid MABA- Jika tidak ada alar melintang, dalam waktu dekat DPRD Haltim bakal memanggil Tim Anggaran

Inspektorat Akui Temuan SPPD Fiktif Rp1,2 Miliar MABA- Merujuk hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Malut, Tahun 2017 lalu, Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) mengakui adanya temuan SPPD Fiktif sebesar Rp1,2 miliar lebih di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda). “Ya ada temuan anggaran SPPD Fiktif senilia Rp 1,2 miliar di Bagian Umum dan Perlengkapan 2017 lalu. Karenanya, menindaklanjuti itu kami sudah putuskan dalam sidang Tim Penagih Ganti Rugi (TPGR),” ujar Kepala Inspektorat Enda Nurhayati, menanggapi tuntutan KNPI Haltim.

Terbukti Nyabu, 3 Oknum Polisi Terancam Dipecat WEDA - Tiga oknum anggota polisi yang bertugas di Polres Halteng berinisial SH, SM dan LO terancam dicopot lantaran terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selain tiga oknum anggota polisi itu, warga sipil berinisial AL juga ditetapkan tersangka dalam kasus yang sama. “ Setelah proses penyelidikan, tiga anggota polisi itu dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu,” kata Kapolres Halteng AKBP Andri Hariyanto, Selasa (31/7).

Kasus narkoba ini baru ditetapkan tersangka karena butuh bukti-bukti

Hasil sidang, kata dia, dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan suda ditandatangani mantan Bendahara Umum dan Perlengkapan Edi Santoso. “ Saudara Edi Santoso bertanggungjawab mengkordinir pengembalian ke kas daerah,” katanya.

Mantan Kepala Dinas KB itu mengatakan, sejauh ini temuan senilai Rp 1,2 miliar itu baru pegembalian Rp 50 juta.

“Deadline pengembalian ganti rugi selama 2 tahun. Jadi kami berharap ada etikat baik dari mantan bendahara melakukan pengembalian meskipun secara bertahap,” ujarnya. (ado/mpf)

AUDIENS: KNPI Haltim melakukan audiens dengan Inspektorat terkait penyelesaikan temuan SPPD fiktif di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda).

MENENGOK Warga di lingkungan RT/RW 02/03 Desa Nurweda, Kecamatan Weda, mengeluhkan bau tak sedap berasal dari saluran air yang keluar dari kos milik Asnawia, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nampak warga ketika mengecek saluran tersebut dan menemukan air berubah hitam pekat, Selasa (31/7).

yang kuat. “Kenapa kasus narkoba ini lama disampaikan ke publik karena kita butuh pengembangan lebih lanjut setelah pelaku diamankan,” kataya.

Dia mengaku, alat bukti saat ini berada di laboratorium makassar untuk diperiksa. Terkait sanksi tiga oknum anggota polisi itu, kata dia, polisi memiliki peraturan disiplin dan kode etik. “Kalau kasusnya kode etik akan sidang kode etik, kalau disiplin akan kita sidang disiplin tapi apabila pidana maka kita sidang pidana,” ujarnya Andri. (wmj/mpf)

Kasus DD Desa Palo Jalan di Tempat WEDA - Kasus penyelewengan dana desa (DD) Rp500 juta yang diduga menjerat mantan Kepala Desa Palo, Kacematan Patani Timur, berinisial BHK alias Benyamin, terkesan berjalan di tempat.

Padahal, Inspektorat Halteng sudah menyerahkan kasus itu ke Polres Halmahera Tengah (Halteng).

Kasat Reskrim Polres Halteng AKP Bahrun Saban, dikonfirmasi menyatakan, kasus DD itu masih

Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) untuk mempertanggungjawabkan defisit anggaran sebesar Rp300 Miliar. “Kita akan panggil TAPD untuk menanyakan defisit Rp300 M sesuai

tuntutan Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Haltim dan Elemen Pemuda Bersatu (Amperda),” terang Ketua DPRD Haltim Djhon Nguraitji, menanggapi tuntutan massa aksi.

Dia mengaku, defisit Rp300 miliar itu terjadi karena TAPD merancang belanja melebihi pendapatan daerah. “Nanti akan dibicarakan pada saat pembahasan APBD-Perubahan

2018,” terangnya.

Untuk menekan defist itu, kata dia, DPRD akan membicarakan dengan TAPD kegiatan mana yang perlu diprioritaskan. “Pasca paripurna penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2017 kami akan lanyangkan surat panggilan kepada TAPD,” katanya.

Sementara itu, koordinator Aksi Zulkfly Jafri menyatakan, sejumlah kegiatan yang sudah tertata dalam APBD Tahun 2018, dipending karena defisit tersebut. “ Memending sejumlah kegiatan yang suda disahkan dalam APBD sangat bententangan dengan aturan,” katanya.(ado/mpf)

tahap penyelidikan. “Kasus DD Desa Palo itu masih dalam tahap pemeriksaan saksi. Sejauh ini penyidik sudah memeriksa 17 saksi,” kata Bahrun.

Bahrun menjelaskan, penyidik belum bisa menentukan apakah kasus ini masuk korupsi atau tidak.

“Penyelidikan belum bisa selesai.

Nanti kit lihat kasusnya apakah masuk korupsi atau tidak,” ujar perwira tiga balok itu. (wmj/mpf).

KPU Tegaskan Tidak Perpanjang Pendaftaran Caleg WEDA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), menegaskan tidak ada perpanjangan pendaftaran calon anggota legislatif (caleg). KPU tetap konsisten dengan deadline yang ditetapkan.

“Batas pendaftaran caleg, Selasa (31/7) dini hari pukul 00.00 WIT. Sampai pukul 17.30 WIT sore kemarin, baru 12 partai

politik (Parpol) dari 16 partai yang melengkapi berkas caleg. Diantaranya, Gerindra, Golkar, PKS, Hanura, PDIP, Nasdem, Demokrat, Partai Garuda, PSI, PBB, PPP dan Perindo,” ujar Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Sri Dewi Nurlaela, Selasa (31/7) kemarin.

Dia menjelaskan, Badan Pengawas

Kuota CPNS Masih Kabur WEDA - Kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) Halteng masih kabur.

Pasalnya, hingga kini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum menetapkan kuota CPNS Halteng.

“Kita belum memperoleh surat edaran dari Kemenpan-RB terkait jumlah kuota

CPNS Halteng,” ujar Plt Kepala Badan Kepegawaian Pengendalian Sumber Daya Manuasi (BKPSDM) Halteng, Yanto M. Asri, Selasa (23/7).

Tidak hanya itu, bahkan surat edaran jadwal pelaksanaan tes seleksi CPNS dari pemerintah pusat juga belum ada.

“Belum ada kepastian rekrutmen CPNS.

Pemilu (Bawaslu) Halteng terus mengawasi proses pendaftaran caleg sehingga KPU tidak akan mentolerir parpol yang terlambat memasukkan perbaikan berkas calegnya.

“Kami bekerja sesuai mekanisme sehingga tidak memperpanjangan waktu pendaftaran. Jadi, diminta ke parpol segera perbaiki berkas untuk dimasukkan ke KPU,” tegas Dri Dewi.

Umumnya, kata dia, berkas caleg yang belum dilengkapi adalah surat keterangan dari Pengadilan. “Meski tidak terjerat kasus pidana, caleg diwajibkan melampirkan surat keterangan dari pengadilan,” pungkasnya.(wmj/mpf).

Sebab, hingga kini belum ada edaran jadwal pelaksanaan tes CPNS dari pemerintah pusat,” teran Yanto.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halteng, lanjut Yanto, telah mengusulkan kuota 400 CPNS ke Kemenpan-RB. Formasinya, kata dia, diprioritaskan tenaga kesehatan dan guru. “Tenaga kesehatan dan guru di Halteng masih kurang. Karena itu, kita berharap kuota 400 CPNS itu diakomodir untuk memenuhi kebutuhan daerah,” harap Yanto. (wmj/mpf)

TIDORE KEPULAUAN RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 3

Art: Resayfa Rumra

PASKIBRAKA: TIM paskibraka Kota Tidore Kepulauan (Tikep) mulai melakukan latihan jelang upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI pada 17 Agustus 2018 ini. Latihan dipusatkan di kantor Wali Kota Tikep.(*)

Laka Laut Terjadi di Perairan Tikep

KECELAKAAN: Tampak pegawai BPJN XVI Maluku – Malut berenang setelah speedboat yang mereka tumpangi tenggelam.

Speedboat Bocor, Pegawai BPJN XVI Maluku-Malut Berenang Editor Peliput

Hari ini Imunisasi Campak TIDORE – Hari ini (1/8) pencanangan imunisasi untuk mencegah penyakit campak dan rubella dihelat.

Kegiatan imunisasi tersebut guna melindungi anak dan keluarga dari bahaya kedua penyakit menular dan mematikan itu.

Kepala dinas Kesehatan Kota Tikep dr. Abdullah Maradjabessy menuturkan, kegiatan ini adalah kegiatan nasional, dimana pemberian imunisasi campak dan rubella dilakukan di seluruh Indonesia. Pada 2017 lalu, kegiatan imunisasi campak dan rubella ini dilaksanakan di Pulau Jawa. Pada 2018 ini dilaksanakan di luar pulau Jawa. “Kegiatan ini dilaksanakan serentak dengan harapan, kalau bisa cam-

pak itu dihilangkan di muka bumi,” katanya berharap.

Abdullah mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga anak-anak guna mencegah penyakit campak dan rubella, sehingga komplikasi yang ditimbulkan penyakit itu bisa dicegah.

Komplikasi campak itu katanya bisa menyebabkan sesak napas, sedangkan rubella, jika terjadi pada awal kehamilan pada ibu, bisa menyebabkan kecacatan pada bayi yang dikandung.

Seperti kelainan jantung pada bayi dan kebutaan, maupun tuli pada bayi yang dikandung. “Untuk itu mari kita sukseskan program nasional ini, dengan datang ke tempat-tempat imunisasi yang diberikan secara gratis,”

pintanya.

Tahap per tama dilaksanakan pada agustus 2018 ini yaitu pemberian imunisasi campak dan rubella pada anak usia pendidikan usia dini (PAUD) sampai pada usia di bawah 15 tahun.

Selanjutnya pada September 2018 dilaksanakan untuk anak usia 9 bulan sampai usia sebelum usia sekolah PAUD. “Pencenangan mulai di depan SMP Negeri 1 Kota Tikep,”katanya.

Setelah pencanangan imunisasi campak ini dicanangkan oleh Wali Kota Tikep, selanjutnya petugas akan datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan imunisasi di semua sekolah yang ada di wilayah kota Tikep. (far/lex)

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE - Kecelakaan laut terjadi di perairan Tidore, depan Loleo Kecamatan Oba Tengah, kemarin (31/7). Sebuah speedboat milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Maluku-Maluku Utara (Malut) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tenggelam di depan Loleo Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan (Tikep).

Beruntung dalam insiden ini penumpang yang merupakan tim dari BPJN XVI MalukuMalut Kementerian PUPR dan para anak buah kapal (ABK) selamat. Speedboat ini bertolak dari Ternate pada Selasa (31/7) sekitar pukul 10.00 WIT menuju Pelabuhan Gita, Kecamatan Oba, Kota Tikep. Sebelum sampai di tempat tujuan, tiba-tiba air masuk dari bagian depan speedboat menggenangi lantai speedboat.

Ketika dicek ABK ternyata bagian depan bodi speedboat bocor. Sehingga 4 orang tim dari BPJN dan ABK langsung bergeser ke bagian belakang, namun karena kondisi tidak memungkinkan untuk selamat di atas speedboat, mereka langsung mengambil pelampung

dan melompat ke laut.

“Saat saya duduk di posisi belakang tiba-tiba melihat air masuk, saya panggil ABK dan dia cek di bagian depan itu bocor, jadi pas kurang lebih 10 menit air semua sudah masuk ke bodi, sehingga kami sempat menyelamatkan diri, dan alhamdulillah kami semua selamat,” kisah Mauludin Said Latar Umur (51) yang juga merupakan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah II Provinsi Malut saat ditemui wartawan di pelabuhan speedbaoat Sarimalaha Kota Tidore, Selasa (31/7).

Ia berterima kasih kepada Dinas Perhubungan yang dengan cepat memberi pertolongan kepada mereka. Tujuan mereka ke Gita adalah untuk meninjau pelaksanaan jalan nasional di wilayah tersebut.

Penumpang dalam speedboat naas itu adalah selain Mauludin, juga 3 rekannya dari BPJN yakni Bahri Sangaji (33), Safrudin Maradjabessy dan Rahmat Yunuar (35). Sedangkan ABK ada 3 orang yakni Anyong (38) juragan speedboat, Muh. Kasim Majulah (32) dan Ajud Folasimo (39). Setelah lompat ke laut, speedboat yang menggunakan dua unit mesin laut 250 PK ini, langsung tenggelam dengan cepat ke dasar laut.

Mereka terombang-ambing di permukaan air laut dan pasrah menunggu pertolongan datang. Selang 40 menit terombang-ambing, sebuah speedboat yang digunakan oleh koordinator pelabuhan speedboat Sarimalaha Kamaruddin Failisa langsung datang memberikan pertolongan terhadap para tim dari BPJN dan ABK. “Ketika saya dapat telepon dari pak Kadis Perhubungan Daud Muhammad, sekitar 10.11 WIT saya pun langsung cepat menggunakan speedboat yang ada di pelabuhan Sarimalaha bersama dua orang ABK melakukan pencarian. Sekitar pukul 10.40 kami langsung menemui para ABK speedboat dan penumpang dari tim BPJN yang dalam kondisi berenang,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tikep, Iqbal J. Pono mengatakan, pihaknya saat mendengar kabar, para korban sudah diselamatkan. Selaku pimpinan BPBD, menyampaikan terima kasih kepada pihak perhubungan yang dengan cepat mengambil langkah penyelamatan, setelah mendengar informasi adanya kecelakaan laut. “Kami mengimbau kepada masyarakat, ketika melakukan aktivitas dengan transportasi laut, harus menggunakan life jacket. ABK yang melakukan pelayaran harus mengecek kondisi mesin maupun kondisi kapal, atau speedboat,”tandasnya. (far/ lex)

Rencana Pemekaran Lingkungan Sukma

PEMEKARAN: Masyarakat lingkungan 1 Sukma berpose dengan Wawali Muhammad Sinen usai pertemuan.

TIDORE - Keinginan masyarakat lingkungan 1 sukma Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara untuk membentuk desa mandiri tampaknya sudah bulat. Sejumlah perwakilan masyarakat lingkungan 1 sukma telah bertemu langsung dengan Wali Kota, Capt. H. Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen di ruang rapat kantor Wali Kota, Selasa (31/7).

Sebanyak 20 orang perwakilan masyarakat tersebut berharap agar pemerintah daerah me-

nyetujui usulan dimaksud. Adapun draf usulan telah diajukan, terlampir seluruh informasi terkait lingkungan 1 sukma tersebut. Salah satunya terkait jumlah kepala keluarga yang mencapai sekitar 255 kk dengan jumlah jiwa 1.271.

Wali Kota pada kesempatan tersebut menerima usulan disampaikan warga dan berjanji akan menindaklanjuti usulan tersebut bersama Tim yang dibentuk khusus untuk membahas masalah pemekaran desa. Saya sangat mengapresiasi usulan ini akan tentu saja ditindaklanjuti dengan pengkajian soal kelayakannya untuk dimekarkan, apakah sudah memenuhi atau belum.

Sementara Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas PMD Kota Tidore Kepulauan, Rudy Ipaenin mengatakan, ada perbedaan antara pemekaran desa, untuk pemekaran desa yang berasal dari desa induk memang desa, untuk pemekaran harus didahului dengan kajian dan kemudian dibuat peraturan walikota tentang pembentukan desa persiapan. Jadi desa persiapan itu hanya dengan peraturan walikota, masanya itu 1 sampai 3 tahun dan memenuhi persyaratan maka akan menjadi desa definitif.

Sementara lingkungan di kelurahan guraping, karena merubah status menjadi desa tidak perlu melewati desa persiapan tetapi melalui kajian rancangan perda dan diusulkan ke DPRD dan jika disetujui maka langsung berubah status menjadi desa definitif.

Sampai sejauh ini, sudah ada 13 rencana pembentukan desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, di Kecamatan Oba Utara sebanyak empat, Kecamatan Oba Tengah sebanyak tiga, Kecamatan Oba sebanyak empat, dan Kecamatan Oba Selatan sebanyak dua. (humas)

HALUT & HALSEL RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 4

DISTRIBUSI BERAS BULOG TOBELO Kecamatan Galela RTS = 542 (KK) Pagu/bulan : 5.420 Kg Total/Tahun : 65.040 kg Kecamatan Galela Utara RTS = 8911 KK. Pagu/Bulan : 8.910 kg Total/Tahun : 106.920 kg.

DIKERJAKAN: Proyek Jalan Galela Loloda Utara yang mulai dikerjakan.

Kecamatan Galela Barat RTS = 799 KK. Pagu/Bulan : 7.990 Kg. Total/Tahun : 95.880 Kg. Kecamatan Galela Selatan RTS = 310 KK Pagu/Bulan : 3.100 kg.

Total/Tahun : 37.200 kg.

Kecamatan Tobelo RTS = 857 KK Pagu/Bulan : 8.570 kg Total/Tahun : 102.840 kg

RIDWAN ARIF MALUTPOST

Jalan Galela - Loloda Resmi Dikerjakan TOBELO – Pembangunan ruas jalan Galela Utara – Loloda Utara yang dikerjakan melalui sistem multi years (MY) mulai digalakkan.”Proyek itu sudah dikerjakan menyusul dokumen kontrak proyek yang dibagi dalam tiga segmen pekerjaan itu sudah selesai ditandatangani pihak rekanan dengan PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Halut,”kata Kepala Dinas PU-PR Bernat Pawatte, Selasa (31/7).

Menurutnya, pihak rekanan pemenang tender sudah memobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan. Terpisah, Direktur PT. Sinar Putra Pratama Rimko Nata yang juga pemenang tender segmen I mengatakan pihaknya telah menyiapkan 7 excavator dan 3 bulldozer. Sementara tahapan pekerjaan yang diatur dalam scedull kontrak kerja khusus segmen satu, yakni pembukaan dan penggalian badan jalan yang sudah dilaksanakan. Sementara

untuk tahapan hotmix khusus segmen I akan dilakukan pada Desember 2018 mendatang.

Diketahui, dari puluhan perusahaan yang mendaftar di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan mengikuti pelelangan, terdapat tiga perusahaan sebagai pemenang tender. Yakni segmen I dimenangkan PT Sinar Putra Pratama dengan harga penawaran Rp 138.688.585.000,00 harga terkoneksi sebesar Rp 138.686.678.000,00, segmen II dimenangkan PT. Sinar Sama Sejati, dengan harga penawaran Rp 87.312.457.000,00 harga terkoneksi sebesar Rp 87.312.457.000,00 sementara Segmen III, PT. Ikhlas Bangun Sarana, Harga penawaran Rp 67.164.194.000,00, harga terkoneksi Rp 67.164.194.000,00. (rid/met).

Moubeler SMPN 72 Dibiayai DD DUKUNGAN DPRD Dukung Sopir Angkutan BBM Tolak PT Elnusa TOBELO – Aksi puluhan sopir angkutan BBM yang menolak kehadiran PT Elnusa beroperasi di Halmahera Utara, didukung DPRD. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Janlis Kitong dalam hearing bersama perwakilan sopir angkutan BBM di ruang komisi, Selasa (31/7).

Janlis menjelaskan, sikap DPRD ini karena sebelumnya sudah dilakukan langkah antisipasi dengan menyurat ke pemkab untuk mengeluarkan surat penghentian sementara aktivitas angkutan BBM oleh PT. Elnusa di wilayah Halmahera Utara.

Sementara sejumlah sopir mengungkapkan meski pemkab sudah mengeluarkan surat penghentian, namun faktanya anak perusahaan Pertamina yang mengambilalih angkutan BBM jatah Halut tetap beroprasi. ”Kalau tetap beroperasi, kami akan melakukan konsolidasi untuk memboikot seluruh aktivitas PT Elnusa,” ancamnya. (rid/met)

TOBELO - Dinas Pariwisata (Dispar) Pemkab Halmahera Utara (Halut) berupaya memajukan sektor kepariwisataan di wilayah setempat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kemajuan wisata tersebut yakni menyediakan berbagai fasilitas di lokasi Doro Samola atau Tanjung Bongo untuk para pengunjung. ”Tren sekarang para pengunjung objek wisata hobi selfie, untuk itu kita sediakan fasilitasnya,” kata Kadispar Sahril Jurumudi kepada Malut Post, Selasa (31/7).

Menurutnya, tower selfi yang segera dibangun itu dengan ketinggian 7 meter, sehingga pengunjung dapat mengambil gambar dari berbagai sudut sesuai panorama yang disukai. (rid/met)

AMRAN Ibrahim

Kecamatan Tobelo Barat RTS = 323 KK Pagu/Bulan : 3.230 Kg Total/Tahun : 38.760 Kg

Kecamatan Kao Teluk RTS = 273 KK. Pagu/Bulan : 2.730 Kg Total/Tahun : 32.760 Kg SAMSIR HAMAJEN MALUTPOST

MEMPRIHATINKAN: Gedung sekolah SMP Negeri 72 Halmahera Selatan yang moubelernya dibiayai dana desa

dalam rapat evaluasi DPRD terkait pembiayaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). ”Selain moubeler, masih banyak fasilitas pendidikan yang tidak diperhatikan Dikbud. Makanya, ini sudah menjadi catatan kami untuk

TOBELO – Warga penerima bantuan beras sejahtera (Rastra) 2018 di Halmahera Utara (Halut) mencapai 10.841 Kepala Keluarga (KK). Jumlah ini tersebar di 17 kecamatan, yang penyaluran terakh-

disampaikan ke pemkab,”ujarnya.

Sementara Sekretaris Dikbud Umar Iskandar Alam yang dikonfirmasi mengatakan bantuan moubeler diadakan tahun ini termasuk di sekolah tersebut. Hanya saja, dilakukan bertahap.(sam/met)

irnya dilakukan Juni 2018 lalu. Sementara jatah Juli hingga Desember belum dilakukan.”Penyalurannya tanpa pembayaran karena sudah menjadi program bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat

Utang Pemkab Tersisa Rp 27 Miliar L ABUHA – Utang bawaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) Rp 90 miliar dari 2017, kini tersisa Rp 27 miliar.

Karena itu, untuk melunasi sisa utang tersebut akan disiasati dalam APBD Perubahan 2018 maupun APBD induk 2019. ”Utang yang sebagian besarnya

Kecamatan Tobelo Timur RTS = 722 KK. Pagu/Bulan : 7.220 Kg Total/Tahun : 86.640 Kg

Kecamatan Kao RTS = 588 KK. Pagu/Bulan : 5.880 Kg Total/Tahun : 70.560 Kg

10.841 KK di Halut Masuk Daftar Penerima Rastra

Janji Majukan Sektor Pariwisata Halut

Kecamatan Tobelo Selatan RTS = 878 KK. Pagu/Bulan : 8.780 Kg Total/Tahun : 105.360 Kg

Kecamatan Kao Barat RTS = 702 KK. Pagu/Bulan : 7.020 Kg Total/Tahun : 84.240 Kg

Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsir Hamajen

PARIWISATA

Kecamatan Tobelo Tengah RTS = 485 KK. Pagu/Bulan : 4.850 Kg Total/Tahun : 58.200 Kg

Kecamatan Kao Utara RTS = 914 KK. Pagu/Bulan : 9.140 Kg Total/Tahun : 109.680 Kg

Pemkab Diminta Buka Mata LABUHA – Tak ada anggaran pengadaan moubeler SMP Negeri 72 Halmahera Selatan (Halsel), pihak sekolah bersama Pemerintah Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan bersepakat menggunakan dana desa (DD) untuk belanja moubeler. Hal ini ditemukan Komisi II DPRD dalam agenda kunjungan kerja (kuker) di desa tersebut beberapa waktu lalu. ”Kami juga heran kenapa anggarana moubeler saja tidak ada. Padahal, sepengetahuan kami anggaran tersebut dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan serta diakomodir dalam APBD,”kata Anggota Komisi II DPRD Karnawi Hasani kepada Malut Post, Selasa (31/7).

Karena itu, komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan ini akan membawa masalah tersebut

Kecamatan Tobelo Utara RTS = 642 KK. Pagu/Bulan : 6.420 Kg Total/Tahun : 77.040 Kg

pada pihak ketiga ini tersebar di dua dinas.

Masing-masing Dinas Pemukiman, Perumahan dan Lingkungan Hidup, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),”kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Helmi Surya Botutihe yang dikonfirmasi, Selasa (31/7). (sam/met)

kurang mampu,”kata Kepala Gudang Bulog Tobelo Amran Ibrahim, Selasa (31/7).

Teknis penyalurannya dilakukan berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemkab Halmahera Selatan. (rid/ met)

Kecamatan Malifut RTS = 522 KK. Pagu/Bulan : 5.220 Kg Total/Tahun : 62.640 Kg Kecamatan Loloda Utara RTS = 851 KK. Pagu/Bulan : 8.510 Kg Total/Tahun: 102.120 Kg Kecamatan Loloda Kepulauan RTS = 542 KK. Pagu/bulan : 5.420 Kg Total/Tahun: 65.040 Kg 1. Total Penerima : 10.841 (KK).

2. Total Jatah 17 Kecamatan : 1.300.920 kilogram.

------------------------------------------Catatan : Sumber Data Gudang Bulog Tobelo.

10 Agustus Kuota CPNS Diumumkan LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) mengagendakan pengumuman kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 10 Agustus 2018. Hal ini disampaikan Kepala BPPKD Marten Puka Puka yang dikonfirmasi, Selasa (31/7).

Setelah jumlah kuota, maka dipastikan pula dalam waktu

yang tidak terlalu lama jadwal tes juga bakal diumumkan.”Hingga kini kami masih optimis kuota CPNS Halsel yang diakomodir sebanyak 400 orang sesuai yang diusulkan,”ungkapnya. Jumlah tersebut meliputi 200 tenaga guru, 82 tenaga kesehatan termasuk dokter dan sisanya farmasi umum. (sam/met)

HALMAHERA BARAT RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 5

SOSIALISASI : Kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 38 tahun 2018 yang dilaksanakan BPKAD di aula kantor bupati, kemarin.

APBD-P 2018 Dirancang Rp1,5 Triliun Naik Rp 50 Miliar Dari APBD Induk Dirancang Tidak Defisit Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil

PIDANA Kades Kuripasai Terancam Penjara JAILOLO - Berkas kasus dugaan pemalsuan tandatangan yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Kuripasai Kecamatan Jailolo Joshua Misdella akhirnya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jailolo.”Kasus ini sempat dibolak balik dari JPU Kejari ke penyidik polres. Tetapi pada, Senin (30/7) JPU telah menyatakan berkasnya sudah P21,”kata Kasi Pidum Kejari Asyahari Waysale yang dikonfirmasi, Selasa (31/7).

Setelah diteliti jaksa peneliti, berkas tersebut tidak ada lagi kekurangan.”Makanya langsung disampaikan surat pemberitahuan kepada penyidik polres untuk segera melakukan tahap II. Yakni penyerahan tersangka dan barang bukti ke jPU,”ungkapnya.(din/met)

JAILOLO – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Halmahera Barat (Halbar) merancang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 pada posisi zero atau tidak defisit. Ini karena pada APBD sebelumnya angka defisit Rp 29 miliar.”Kami lakukan ini agar angka defisit anggaran berimbang antara APBD induk dan perubahan,”jelas Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abdur-

radjak yang dikonfirmasi Malut Post, Selasa (31/7).

Tak hanya itu, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Halbar ini ini mengatakan rancangan APBD-P ini ada penambahan anggaran kurang lebih Rp 50 miliar. Makanya, pendapatan dalam APBD Perubahan 2018 ini dirancang naik Rp 1,5 triliun. Rancangan ini lebih be-

SKPD Diminta Percepat Penyusunan Kegiatan 2019

SYAHRIL Abdurradjak

JAILOLO – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta mempercepat penyusunan program kegiatan 2019. Hal ini disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abdurradjak saat membuka kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2019 di aula kantor bupati, Selasa (31/7).

Orang nomor tiga di Pemkab Halbar ini mengatakan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut, maka dipandang perlu dilakukan sosialisasi dengan tujuan meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang penyusunan APBD.”Yang harus dipahami adalah jadwal dan tahapan penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD,”ujarnya.(din/met)

sar ketimbang APBD induk yang hanya Rp 1,1 triliun.”Dari total APBD-P ini belanja langsung masih dominan. Yakni pada angka 55 persen. Sementara belanja modal Rp 400 miliar,”ungkapnya.

Setelah melalui tahapan pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, direncanakan, Jumat (3/8) dilakukan paripurna penyampaian nota keuangan ke DPRD.(din/met)

Mukhtar Saran Manfaatkan Dana KUR sosialisasi Permendagri JAILOLO – Pemerin38 tahun 2018 tentang tah Kabupaten (Pemkab) pedoman penyusunan Halmahera Barat (Halbar) APBD 2019. diminta manfaatkan dana Menurutnya, BRI Kredit Usaha Rakyat (KUR) pasti bersedia karena yang dialokasikan pemerdana pemkab yang intah pusat setiap tahun. dititipkan itu nilainya Ini dimaksudkan agar ratusan miliar. Pemberprogram pemkab tentang dayaan ekonomi mapemberdayaan ekonomi syarakat dengan mengtidak semata bergantung gunakan dana KUR, pada APBD.”Hilangkan Mukhtar Adam pemkab sudah menketergantungan pada APBD dalam program pemberday- emukan solusinya. Selain itu, banaan ekonomi. Karena dana KUR yak cara yang bisa dimaksimalkan yang disiapkan melalui Bank Rakyat pemkab dalam menyiapkan pemIndonesia (BRI) itu jumlahnya ra- biayaan pembangunan daerah. tusan miliar,”kata Dosen ekonomi Misalnya menyiapkan pembiayaan Unkhair Dr Mukhtar Adam dalam pembangunan daerah.(din/met)

DLH Proses UKL – UPL Pembangunan SPBU JAILOLO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Halmahera Barat (Halbar) menerima permohonan penerbitan UKL – UPL pembangunan

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Wayoli Kecamatan Ibu Selatan yang diajukan PT Sumber Kemakmuran Pertiwi.”Selain SPBU, usulan penerbitan UKL – UPL juga datang dari STPK Banau untuk pembangunan rumah susun mahasiswa,”kata Kepala MUHAMMAD Boger DLH Muhammad Boger kepada Malut Post, Selasa (31/7). Setelah diterima, usulan tersebut langsung diselesaikan dan dipelajari untuk mengeluarkan rekomendasi izin lingkungan.(din/met)

MOROTAI & SULA RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 6

Dua Anggota DPRD Pindah Partai GAJI

KPU Kepsul Tunggu Surat PAW

Gaji Juli Belum Terima

Peliput : Ikram Salim Editor : Bukhari Kamaruddin

DARUBA - Tak habis-habisnya tenaga kontrak daerah (TKD) Morotai mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji mereka. hingga kemarin (31/7), mereka belum menerima gaji bulan Juli.

“Sampai saat gaji kami belum juga masuk. Padahal, instruksi untuk pembuatan rekening di bank sudah kita penuhi, dan nomor rekening sudah diserahkan,” aku sejumlah TKD. Kewajiban mereka sudah dilaksanakan termasuk soal disiplin dalam bekerja.

“Dalam satu hari kami lima kali melakukan absen, selain itu sebagian TKD juga sudah digeser ke desa-desa, namun hak kami kok belum dibayar,” tanya mereka.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Rina Ishak, saat dikonfirmasi menjelaskan pemkab menunggu semua TKD memasukan nomor rekeningnya baru gaji mereka dibayar.

“Hingga saat ini belum semua memasukan nomor rekeningnya. Pembayaran akan dilakukan sekaligus,” jelasnya. (aji/onk).

SANANA - Dua anggota DPRD Kepulauan Sula (Kepsul) maju kembali sebagai caleg melalui partai lain.

Keduanya adalah Lasidi Leko yang sebelumnya kader PKPI hijrah ke PBB. Sedangkan Mulki Pora pindah dari Partai Hanura ke PKS. Untuk maju dalam caleg 2019, keduanya harus melampirkan dokumen Pergantian Antar Waktu (PAW) dari partai lama ke KPU. “Tapi persyaratan tersebut belum dimasukan, padahal itu menjadi lampiran persyaratan untuk menjadi caleg,” kata Komisioner KPU Kepsul Ramli K. Yakub.

IKRAM SALIM MALUT POST

PERBAIKI DOKUMEN: Pengurus salah satu parpol melakukan perbaikan berkas caleg di KPU Kepsul kemarin

Namun mereka masih diberi kesempatan menyiapkan dokumen yang dimaksud hingga 20 September sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Begitu juga dengan ASN, harus memasukan surat pengunduran, dengan

batas waktu 20 September. “Kalau sampai waktu yang ditentukan mereka belum memenuhi persyaratan dimaksud, maka mereka akan masuk sebagai caleg yang Belum Memenuhi Syarat (BMS),” jelasnya.

Dia menambahkan caleg yang

berlatar belakang ASN yang juga mantan Sekkab Kepsul Safrin Gailea, belum memasukan surat pengunduran diri sebagai ASN. “Pengunduran diri sebagai ASN disampaikan lewat BKD,” ujarnya.

Terpisah, Ketua PKPI Kepsul Marjuk Fitri Daeng Hanafi menuturkan, partai telah mengambil langkah dan akan memberikan sanksi kepada kadernya yang nyaleg menggunakan partai lain. Surat terkait sikap Lasidi Leko, sudah disampaikan ke pengurus provinsi dan pusat. “Kader yang dianggap melanggar pasti diberikan sanksi, dan sekarang proses PAW sudah kita lakukan,” jelasnya.

Sementara itu hingga sore kemarin (31/7), masih ada 5 partai yang belum memasukan perbaikan dokumennya. Yakni Partai PBB, PSI, Berkarya, Garuda dan PKPI. (ikh/ onk).

SIKAP Tolak Bahas Perubahan OPD SANANA - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprihatinkan.

Salah satu penyebabnya ialah masih ada OPD strategis yang tergabung dengan yang lain, misalnya pariwisata dan pendidikan. Kelautan dan Perikanan yang menyatu dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Sosial yang masih tergabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD).

Saat ini pemkab sudah membuat ranperda perubahan OPD dan berencana memasukan ke DPRD. Namun di satu sisi, jika dimasukan DPRD menolak membahasnya.

Kepada Malut Post, Ketua DPRD Ismail Kharie mengatakan, saat ini tidak memungkinkan untuk mengubah OPD. Sebab kondisi keuangan pemkab semrawut sehingga mengakibatkan pelaksanaan APBD menggunakan peraturan bupati (perbub).

Ismail menjelaskan sebetulnya perubahan OPD ini sudah diusulkan DPRd tahun lalu, namun bupati menolaknya. Padahal perubahan OPD yang DPRD usulkan, bertujuan untuk mendukung visi misi bupati salah satunya pada sektor pariwisata. (ikh/ onk).

IKRAM SALIM MALUT POST

BELUM BERFUNGSI Bangunan terminal Sanana Kepulauan Sula (Kepsul) yang dibangun 2017 lalu, hingga akhir Juli 2018 belum juga difungsikan.

Belum Miliki Sertifikat, Isda Jadi Temuan BPK SANANA - Diantara sejumlah temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Malut salah satunya ialah istana daerah (isda). Gedung yang dibangun Ahmad Hidayat Mus saat masih menjadi bupati.

Lahan gedung tersebut belum memiliki sertifikat tanah. Kepala Bidang Aset BPKAD Kepsul Ismail Ahmad menuturkan, perso-

alannya karena belum ada pembebasan lahan secara keseluruhan sehingga Badan Pertanahan Nasional tidak bisa menerbitkan sertifikat.

“Karena belum ada sertifikat tanah maka menjadi temuan BPK,” katanya. Tanah di lokasi itu bukan milik satu orang, ada sejumlah bagian yang belum dibebaskan. Karena pemkab berusaha menyelesaikan persoalan ini dan akan membentuk tim verifikasi.

Meski belum memiliki sertifikat namun setiap tahun bagian umum selalu menyiapkan anggaran ratusan juta untuk membiayai operasional dan perawatan gedung yang menjadi kebanggaan masyarakat Sula itu.

“Setiap tahun kita selalu belanja cat maupun lampu, serta jika ada kerusakan lainnya pasti kita anggarkan perbaikannya,” tambah Kabag Umum M. Zulkifli. Namun dia menolak membeberkan berapa besar dana yang gelontorkan setiap tahun. (ikh/onk)

Dipecat, Gaji Tiga Guru Ditahan DARUBA - Gaji tiga guru ASN yang dipecat secara resmi 17 Agustus mendatang, telah ditahan.

Penegasan ini disampaikan Kadis Pendidikan Morotai Revi R. Dara.

“Gaji ketiganya sudah kami tahan. Yang jelas terhitung 46 hari kalau sudah tidak bertugas, maka gaji langsung ditahan,” katanya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Rina Ishak, juga membenarkan hal tersebut. Namun dia mengaku lupa sejak kapan gaji mereka ditahan. Terkait pangkat enam guru yang diturunkan, sementara dalam proses. Penurunan pangkatnya juga bervariasi. “Ada yang pangkatnya turun dari III D ke III C,” jelasnya.

Untuk diketahui tiga guru yang dipecat berasal dari SMPN 5, SMPN 6 dan SDN Momojiu Kecamatan Morotai Selatan. Mereka dipecat karena bertahun-tahun tidak masuk kerja. Sedangkan enam guru yang diturunkan pangkatnya karena enam bulan tidak masuk kantor. (aji/onk).

Warga Minat Pemkab Awasi Proyek Irigasi DARUBA - Pembangunan irigasi induk di Desa Tilei Kecamatan Morotai Selatan Barat, menyisakan masalah.

Karena itu pemuda Desa Tilei bersama Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (Samurai), menggelar aksi di Kantor Bupati Pulau Morotai, kemarin (31/7). Massa mendatangi kantor bupati pukul 10.30 WIT. Namun mereka dihadang anggota Satpol PP. Pendemo menerobos masuk ke kantor bupati, namun dihadang Satpol PP. Tak pelak lagi aksi dorong-mendorong terjadi. Pendemo berhasil masuk ke halaman kantor bupati, namun tak sampai masuk ke gedung kantor. Karena itu mereka pun berorasi di halaman kantor bupati.

Dalam orasinya, pendemo membeberkan berbagai persoalan proyek tersebut. Menurut mereka proyek APBN yang dikerjakan CV. Mitra Gapi KSO, bermasalah dalam soal tehnis.

Karena itu mereka mendesak Dinas PUPR Morotai turun lapangan mengecek proyek tersebut. “”Ada indikasi mark

FITRAH A KADIR MALUT POST

DEMO: Anggota Satpol PP mengamankan demonstrasi yang berlangsung di Kantor Bupati Morotai kemarin.

up. Karena itu, kami meminta agar dinas PUPR Morotai segera turun ke lokasi dan melakukan kajian teknis atas pembangunan tersebut, sebab ini menyangkut dampak yang nantinya dirasakan masyarakat,” teriak pendemo.

Sementara Staf Khusus Bupati, Zainal Karim, yang me-

nerima pendemo, berjanji menindaklanjuti tuntutan mereka.

“Hari ini juga (kemarin, red) Dinas PUPR akan turun ke lokasi,” janji Zainal. Meski sudah diberi penjelasan, masa terlihat belum puas dan berjanji akan melakukan aksi lagi. (aji/onk).

POLMAS

RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 7

Art: Resayfa Rumra

Fraksi AIR Ancam Tolak Bahas KUA-PPAS Desak Gubernur Ganti Kadikbud Editor : Jufri Duwila Peliput : Rusdi Abdurahman SOFIFI- Fraksi gabungan Amanat Indonesia Raya (AIR) mengancam akan menolak membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2018 dan induk 2019 jika Gubernur masih mempertahankan Imran Jakub sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Malut.

Pasalnya, mereka menilai Imran tak menghargai panggilan DPRD terkait pembahasan dana BOS, dan kerap menghindar ketika diminta menghadirkan manajemen dana BOS. Ancaman ini disampaikan Ketua Fraksi AIR Sahril Taher dalam forum Paripurna Penyam-

PILEG DPSHP Kota Ternate Masuk Tahap Perbaikan

“Setelah tahapan berbaikan, dilanjutkan dengan penyampaian perbaikan oleh PPS ke KPU melalui PPK sejak 2 Agustus sampai 15 Agustus. Sementara penetapan DPT pada 15 Agustus sampai 21 Agustus,” KUAD SUWARNO Anggota KPU Kota Ternate

TERNATE - Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pemilihan legislative (Pileg) tahun 2019 Kota Ternate masuk tahap dengar tanggapan masyarakat atau masa perbaikan.

Karena itu diharapkan kepada pemilih, partai politik (Parpol) dan bakal calon legeslatif (Bacaleg) dapat melaporkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang belum terdaftar segara lapor untuk diakomodir.

“Jadi, setelah diplenokan pada 22 Juli lalu, DPSHP diturunkan lagi di tingkat PPS dengan tujuan agar pemilih, Parpol bisa melaporkan ke petugas jika nama mereka belum terdaftar di DPSHP. Para Caleg juga bisa melaporkan jika konstituennya belum terdaftar,” kata Anggota KPU Kota Ternate Kuad Suwarno kemarin (31/7).

Berdasarkan jadwal, masa perbaikan DPSHP selama sembilan hari, yakni 30 Juli sampai 8 Agustus. Sementara penetapan DPT Pileg 2019 Kota Ternate pada 15 Agustus sampai 21 Agustus mendatang.

“Setelah tahapan berbaikan, dilanjutkan dengan penyampaian perbaikan oleh PPS ke KPU melalui PPK sejak 2 Agustus sampai 15 Agustus. Sementara penetapan DPT pada 15 Agustus sampai 21 Agustus,” paparnya.

Sekadar diketahui, hasil pleno DPSHP Pileg 2019 Kota Ternate pada 22 Juli lalu meningkat 4.467 orang dibandingkan DPT Pilgub Malut 2018. DPSHP Pileg 2019 Kota Ternate totalnya 120.124 terdiri dari lak-laki 58.722 orang dan perempuan 61.402 orang. (tr-01/jfr)

paian Jawaban Gubernur Atas Tanggapan DPRD yang berlangsung di gedung DRPD Malut, Selasa (31/7).

Politikus Partai Gerindra ini mengaku, Kadikbud Imran Jakub terkesan tidak menganggap penting pendidikan di Malut. Setiap kali dipanggil untuk hearing dan menghadirkan manajemen BOS, tidak pernah digubris. Bahkan setiap kali pertemuan, Kadikbud cepatcepat balik dengan alasan sibuk. “Padahal kami ingin menanyakan bagaimana

proses realisasi dana BOS pada masingmasing sekolah, termasuk yang sempat parkir di rekening lain,” terangnya.

Bagi Gerindra, masalah pendidikan menjadi hal utama dalam pelayanan publik. Apalagi, kata dia, dalam visi misi Gubernur, layanan pendidikan masuk skala prioritas. “Karena itu, kami minta segera dilakukan evaluasi dan pergantian,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba hanya menanggapi

datar permintaan Fraksi AIR. Dia mengaku akan tetap melakukan evaluasi, tidak hanya Dikbud tapi seluruh SKPD, termasuk Sekprov Malut Muabdin H. Radjab. “Dan, itu sudah dilakukan setiap saat,” katanya.

Namun untuk permintaan pergantian Imran, dia mengaku masih dipertimbangkan dengan alasan kemanusiaan. “Evaluasi akan dilakukan, tapi kalau pergantian akan dipertimbangkan,” jelasnya.(udy/jfr)

Pertanyakan Realisasi Belanja SOFIFI- Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus mendapat sorotan DPRD Malut. Pasalnya, hingga akhir Juli 2018, tingkat penyerapan anggaran sangat rendah.

Buktinya, realisasi belanja hingga akhir Juli baru sekitar 38 peren atau Rp170 miliar dari total belanja kurang lebih Rp 400 miliar. Ini diutarakan Ketua Komisi III DPRD Malut Syachril Marsaoly di forum Paripurna penyampaian jawaban Gubernur atas tanggapan DPRD yang berlangsung, Selasa (31/7).

Dari penyampaian Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Saifudin Juba beberapa waktu lalu, kata Syachril hanya dana DAK yang memiliki progres belanja sesuai target, yakni senilai Rp115 miliar, sementara belanja yang berasal dari DAU baru mencapai Rp55 miliar. “Progres ini cukup kecil dan memprihatinkan,

BANYAK KURSI KOSONG: Suasana sidang Paripurna penyampaian jawaban Gubernur atas tanggapan DPRD yang berlangsung, Selasa (31/7). Banyak kursi yang kosong karena sebagian besar anggota DPRD tak hadir dalam sidang kemarin (31/7).

bagaimana masyarakat menikmati pembangunan di tahun 2018 kalau hanya sekecil ini,” tukasnya.

Dia menyampaikan, salah satu kewajiban Pemprov yang belum disampaikan sampai saat ini terkait laporan realisasi anggaran semester pertama APBD 2018. Padahal itu wajib sebagaimana diatur dalam PP 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan

Kepala Kanwil DJPb Menghadap Gubernur

BERBINCANG: Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Edward Nainggolan (kanan) saat berbincang dengan Gubernur Abdul Ghani Kasuba (kiri), Sekprov Muabdin H. Radjab (tengah), Selasa (31/7).

SOFIFI – Untuk mempercepat pembangunan Malut, Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Edward Nainggolan menghadap Gubernur Maluku Utara (Malut) yang didampingi Sekretaris Daerah, Kepala

BPKAD, dan Kepala Inspektorat di Sofifi, Selasa (31/7).

Dalam kunjungannya, Edward melaporkan berbagai perkembangan penyaluran APBN dan program penyaluran pembiayaan UMKM

Keuangan.

“Kewajiban menyampaikan laporan realisasi anggaran disampaikan setiap triwulan, paling lambat akhir Juli 2018. Namun, sampai saat ini tidak disampaikan dan dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah.

Kami minta Gubernur agar segera menyampaikannya,” pintanya.

Dia meminta agar laporan terse-

but disampaikan sebelum pembahasan KUA-PPAS induk 2019 dan perubahan 2018. Sementara Gubernur Abdul Ghani Kasuba kepada wartawan mengaku segera menyampaikannya dalam waktu dekat. “Saya akan minta dinas segera menyampaikan laporan,” katanya singkat. (udy/jfr)

di Malut. Edward menyampaikan selama semester I 2018, Kementerian Keuangan melalui KPPN Ternate dan KPPN Tobelo telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp1,88 triliun dari Rp5,23 triliun yang dianggarkan.

Selain dana tersebut, pihaknya juga mengatakan telah menyalurkan Rp502 miliar DAK Fisik dan Rp470 Miliar Dana Desa. Adapun DAK Fisik untuk Pemda lingkup Malut yang akan disalurkan selama 2018 mencapai Rp1,46 triliun. “Itu masih belum termasuk dana DAU, DBH, dan dana perimbangan lainnya. Apabila dikalkulasikan, maka dana APBN yang mengalir ke Malut sangat besar,” jelasnya.

Edward menambahkan, dana APBN masih menjadi penopang pembangunan di Malut dan mendominasi sumber pendapatan pada APBD di Malut. Pihaknya senantiasa berupaya agar seluruh dana APBN tersebut segera disalurkan secara cepat, efektif, dan efisien. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekono-

mian Malut.

Dirinya berharap agar realisasi APBD seluruh pemda juga dipercepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Malut. Selain perkembangan realisasi penyaluran APBN, Edward juga melaporkan program pemberdayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro.

Gubernur secara khusus sangat antusias terhadap Pembiayaan ultra mikro atau lebih dikenal UMi dengan nilai pembiayaan di bawah 10 juta. Gubernur menyatakan uang sebesar itu sangat bermanfaat untuk modal bagi pedagang kecil seperti pedagang sayur dan ikan di pasar. “Saya akan turun langsung mendukung penyaluran UMi untuk membantu rakyat kecil” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJPb yang telah mendukung pembangunan di Malut. Dirinya juga berjanji akan menginstruksikan jajaran Pemda Malut untuk mempercepat pembangunan di Malut. (udy/jfr)

Beri Penguatan Kapasitas Caleg Perempuan

FOTO BERSAMA: Kepala Dinas PP-PA Malut, Hj. Masni BSA saat foto bersama narasumber dan peserta Penguatan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan dan Kader Parpol Tahun 2018, baru-baru ini.

TERNATE - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) melaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan dan Kader Parpol Tahun 2018, Senin (30/7) lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari di Hotel Muara ini merupakan salah satu program kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA) RI, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan dan menguatkan kapasitas para calon legislatif perempuan dan kader Parpol.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Yusuf Marsaoly, SH. M.Si, dalam sambutan sekaligus membuka acara menyampaikan untuk mendorong

terwujudnya keterwakilan perempuan di legislatif, muncul gagasan untuk menerapkan zipper system dalam pemilu 2009.

“Sistem ini mengharuskan Parpol untuk menyertakan sekurang-kurangnya satu caleg perempuan di antara tiga calon dalam posisi yang berurutan nomor urut,” jelasnya.

Gagasan ini, kata dia, tertuang dalam UU No. 1 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan gagasan zipper system diberlakukan untuk memaksa Parpol agar lebih serius dalam menempatkan caleg perempuan pada nomor urut kecil sehingga memperbesar kemungkinan caleg tersebut untuk memperoleh kursi di DPR,” ujarnya.

Kepala Dinas PP-PA Malut, Hj. Masni

BSA, SH, MM dalam pemaparannya meminta para peserta hendaknya memanfaatkan momen ini dengan baik untuk sharing dan berbagi informasi tentang kondisi pembangunan politik perempuan di Malut. “Melalui kegiatan ini diharapkan bisa berdampak baik pada peningkatan kualitas dan posisi strategis kaum perempuan dalam politik,” imbuhnya.

Kegiatan ini diisi dengan berbagai materi penting seperti Makna Representasi Politik Perempuan, Sistem Pemilihan Umum, Strategi Memenangkan dan Mengawal Suara dalam Pileg 2019 serta Simulasi tentang strategi Kampanye yang disampaikan narasumber KPP-PA RI, Agam Bekti Nugroho dan Prastiti.(tr-01/ pn/jfr)

SAMB ETALASE RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 8

Art: rizky izzy

...JAMAAH Samb Hal. 1

Sebelum tiba di Makkah, para jamaah terlebih dulu mampir di Bir Ali untuk melaksanakan rangkaian ibadah.

Di sisi lain, seorang jamaah Kepsul dilaporkan masih berada di Madinah. Pasalnya, jamaah bernama Ismail Umar itu masih dirawat di Rumah Sakit King Fahd Madinah. “Jamaah kloter 8 sendiri yang menjalani perawatan di RS sebanyak dua orang. Hanya saja satu jamaah atas nama Basri Bututu telah sehat dan kembali bergabung dengan kloter 8 menuju Makkah,” terang Ketua Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Malut, Amar Manaf.

Sementara untuk kloter 9, lanjut Amar, dijadwalkan menuju Makkah pagi ini. Kloter 7 sendiri telah berada di Makkah sejak dua hari lalu dan telah melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umrah.

Selain itu, dua jamaah calon haji pengganti asal Kota Tidore Kepulauan, yakni Soleman Idrus dan Rusni Hasan telah diberangkatkan dari Ternate menuju embarkasi Makassar. Keduanya direncanakan bergabung dengan kloter 19 yang akan berangkat hari ini menuju Madinah.

Dari Madinah, pasangan suami istri itu akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Makkah.

Risiko Hipertensi Sementara itu, hingga kini sebanyak 80.973 jamaah dari 201 kloter telah tiba di Tanah

...KURMA Samb Hal. 1

Dia lalu menghubungi istrinya melalui video call WhatsApp. Terdengar percakapan keduanya. “Yah, beliin kurma almon, ya. Itu tuh, yang bijinya bisa dimakan,” kata sang istri “Oke, Ma. Tapi, masih antre, tuh lihat,” jawab Asmuni. Layar HP-nya lantas diarahkan ke kerumunan orang yang berebut membeli kurma.

Kebun Kurma Abdurrahman berada di kawasan Masjid Quba, sekitar 20 menit perjalanan mobil dari Masjid Nabawi. Luasnya 3 hektare.

Lahan perkebunan dikelilingi pagar tembok setinggi 2 meter.

Di dalamnya terdapat ribuan pohon kurma. Jarak antarpohon sekitar 8 meter.

Pengunjung hanya bisa masuk sampai depan pagar. Di sana tersedia beberapa gazebo untuk tempat duduk-duduk. Di sekitar gazebo ada lima stan penjual kurma. Bentuk stan tersebut sederhana, mirip dengan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia.

Bedanya, atap lapak terbuat dari daun pohon kurma yang dikeringkan. Ada juga bangunan berukuran sekitar 30 x 30 meter. Di dalamnya terdapat meja-meja dagangan kurma. Mirip dengan bangunan pujasera.

Nah, di dalam “pujasera” itulah pengunjung berjubel memborong kurma.

Pengelola kebun memberikan sambutan istimewa kepada CJH Indonesia. Pengunjung yang baru datang langsung disambut Suliman Hashim Hamdan, salah

Suci. Dari jumlah tersebut 68,77 persen atau 55.685 orang diantaranya adalah jamaah dengan risiko tinggi (risti) kesehatan.

Rata-rata usianya di atas 60 tahun dengan penyakit penyerta seperti hipertensi, jantung, diabetes, dan lainnya.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Eka Jusuf Singka menegaskan, tingginya jamaah Risti sudah diantisipasi. Tidak hanya melalui pendekatan kesehatan saja tetapi pendekatan yang komprehensif. “Karena memang demikianlah kondisi kesehatan jamaah kita yang mayoritas sudah usila (usia lanjut), sudah disertai dengan penyakit penyerta. Semua pihak harus sepakat bahwa jamaah haji harus terlindungi agar dapat menjalankan ibadahnya sampai tuntas dan kembali ke Tanah Air menjadi haji Mabrur,” paparnya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/7). Eka juga mengingatkan jamaah untuk menghemat tenaga menjelang Armina. “Jangan memaksakan diri untuk beraktivitas yang tidak penting. Cukup istirahat. Jaga pola makan, dan banyak minum,” tegasnya.Hingga hari ke13 penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, pelayanan kesehatan jamaah diberikan di tiga tempat, yaitu di Kloter oleh Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), di Bandara oleh Tim Mobile dan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Total rawat jalan oleh TKHI sebanyak 22.059 orang (20.564 orang di Madinah dan 1.495 orang di Makkah) dan total rujukan

sebanyak 273 orang (252 orang di Madinah dan 21 orang di Makkah). “Diagnosis penyakit terbanyak rawat jalan adalah hipertensi atau darah tinggi sebanyak 3.727 orang,” kata Eka. Tim Mobile di Bandara mendata 160 jamaah mengalami masalah kesehatan. Di KKHI Madinah menerima 14 Rujukan merawat inap 41 jamaah dan merujuk 21 jamaah ke RSAS. Sementara di KKHI Makkah telah menerima 10 pasien, masih dirawat inap 7 jamaah, dan merujuk 14 jamaah ke RSAS. “Sampai hari ini sebanyak 15 jamaah dilaporkan wafat. Penyebab wafat terbanyak dipicu oleh penyakit jantung (11 orang). Lokasi wafat terbanyak di pondokan sebanyak 6 orang,” jelas Eka. Untuk mengingatkan jamaah senantiasa menjaga kesehatannya, Tim Promotif Preventif (TPP) telah memberi penyuluhan kepada 201 Kloter.

Penyuluhan mulai diberikan ketika jamaah tiba di bandara, di bus, pemondokan dan di Masjid Nabawi. Penyuluhan diberikan agar jamaah selalu menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap setiap beraktivitas di luar pondokan.

APD yang dianjurkan meliputi penggunaan payung, kacamata hitam, masker, semprotan air, dan sandal. Selain itu, TPP juga mendistribusikan dan memasang poster dan banner berisi pesan-pesan kesehatan. Pemasangan dilakukan di sektorsektor dan di pemondokan yang banyak dilalui jamaah.(udy/ jpc/adv/kai/*)

seorang kerabat Abdurrahman.

Dia membagi-bagikan air mineral gratis. “Halal, halal, halal..!” serunya sambil membagikan botol air mineral berukuran 330 mililiter. Semula banyak yang mengabaikan tawaran itu.

Suliman tak kehilangan akal.

Dia lalu mengubah kalimat seruannya. “Gratis, gratis, gratis..!”

Barulah jamaah haji Indonesia berebut datang.

Di dalam gedung yang mirip dengan pujasera itu, beberapa karyawan mahir berbahasa Indonesia. Mereka berteriak mempromosikan dagangan.

Sekilas seperti suasana pasar tradisional di Indonesia. “Murah, murah, cuci gudang, cuci gudang. Ayo ke sini, Bapak, Ibu,” teriak mereka.

Menurut Rofik, petugas haji yang bermukim di Saudi, harga kurma di sana sebenarnya tidak murah. “Lebih murah beli di Pasar Madinah,” katanya.

Kurma almon, misalnya. Di sana harga per kilogramnya mencapai 40 riyal atau Rp 152 ribu dengan kurs 1 riyal Rp 3.800.

Padahal, di pasar harganya hanya sekitar 35 riyal. Bahkan bisa lebih murah jika pembeli pandai menawar.

Beberapa jamaah sebenarnya tahu akan hal itu. Namun, mereka tidak peduli. Yang penting bisa membeli kurma langsung dari kebunnya di Arab Saudi.

“Kayaknya lebih murah di Tanah Abang. Tapi, nggak papa deh, mumpung lagi di Saudi,” kata Siti Munawaroh, CJH dari embarkasi Jakarta.

Setiap rombongan bus haji diberi waktu 30 menit untuk berbelanja. Ada pemandangan

menarik setiap bus yang mengangkut CJH datang. Biasanya, CJH yang turun dari bus hanya menenteng dompet. Namun, saat tiba waktu kembali ke bus, semua terlihat membawa dua atau tiga kresek besar yang berisi kurma. Bus pun menjadi lebih sesak.

Kebun kurma itu juga melayani pengiriman ke luar negeri.

Pembeli yang ingin memaketkan belanjaan ke Indonesia bisa langsung diproses di sana. Namun, layanan itu khusus untuk pembelian dalam jumlah besar.

Abdurrahman, sang pemilik kebun, mengatakan bahwa kebun kurma tersebut merupakan usaha turun-temurun keluarganya. “Kebun ini ada sejak 110 tahun lalu. Saya punya 20-an kebun di tempat lain,” ujar Abdurrahman dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Rofik.

Panen kebun kurmanya setahun sekali, setiap mendekati musim haji. Menurut dia, kebunnya memiliki 30-an jenis kurma.

Di antara semua jenis tersebut, jamaah haji Indonesia paling senang memborong kurma ajwa. Karena itu, dia senang melayani jamaah asal Indonesia.

Dalam sehari bisa sampai 5 ton kurma di kebunnya yang diborong jamaah Indonesia.

Untuk memudahkan pembelian, Abdurrahman merekrut beberapa mutarjim (penerjemah) asal Indonesia.

Mereka bertugas melayani jamaah yang ingin berbelanja kurma. “Kami juga membagikan air minum gratis kepada jamaah asal Indonesia. Gratis, gratis,” katanya.(jpc/kai)

...MOROTAI Samb Hal. 1

“Ini pemeriksaan yang kedua, untuk melengkapi karena masih kurang sebelumnya,” katanya.

Dalam pemeriksaan kemarin, dia mengungkapkan penyidik menanyakan tentang tugas dan fungsi pimpinan DPRD. “Saya jelaskan, untuk ketua dan anggota tugasnya sama. Hanya saja ketua memimpin rapat, kemudian tanda tangan surat dan juru bicara lembaga. Selain itu, soal paripurna yang dilakukan itu apa-apa saja yang dibahas juga ditanyakan,” tutur Fahri yang didampingi Richard Samatara.

Fahri sendiri mengaku kaget dengan mencuatnya kasus dugaan pemalsuan tanda tangan ini. Sebab setahu dia, paripurna pengesahan APBD baru dilakukan pada 24 Desember 2017. Sedangkan dokumen yang telah dievaluasi Pemprov Malut justru tertanggal 13 november 2017. “Dokumen sebelum tanggal paripurna itu kami tidak tahu. Jadi saat dengar ini (pemalsuan tanda tangan, red) langsung kaget. Karena soal palsu tanda tangan itu kami tidak tahu,” akunya.

Setelah pemeriksaan kedua ini, tak tertutup kemungkinan Fahri dan rekan-rekannya bakal dipanggil lagi. Ketua DPD II Golkar Morotai ini mengaku dirinya tetap akan menghadiri panggilan berikut jika memang dibutuhkan penyidik. “Sebelum juga kan (ada yang) sudah diperiksa di Polres untuk kasus ini.

...DEPROV Samb Hal. 1

Alhasil, penggunaan anggarannya hanya menggunakan peraturan gubernur. Setidaknya ada 11 kali penerbitan pergub terkait hal tersebut. “Ada kurang lebih 11 pertanyaan yang semestinya diurutkan satu per satu tanggapannya. Bukan secara global seperti ini,” kata Anjas.

Selain dia, Syachril Marsaoly juga meminta paripurna dijadwalkan ulang. Meskipun fraksinya tidak menyampaikan tanggapan, kata politikus Partai Bulan Bintang ini, jawaban yang disampaikan tidak menyentuh pada permasalahan. Dia mencontohkan, terjadi pergeseran anggaran dari item yang satu ke item belanja lainnya dan antarunit organisasi. “Karena itu saya minta kepada gubernur menjelaskan secara terperinci tentang pergeseran tersebut,” pintanya.

Senada, Sahril Taher dari fraksi gabungan Amanat Indonesia Raya (AIR) ikut meminta pimpinan Deprov menjadwalkan ulang penyampaian jawaban gubernur. Salah satu hal yang luput dijawab gubernur, dia menyebutkan, adalah dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tiba-tiba parkir di rekening lain di luar rekening pemda.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun disebutnya meragukan keberadaan dana tersebut.

“Gubernur harus menjelaskan kenapa dana senilai Rp 22 miliar ini sempat masuk rekening lain,” tegasnya. Protes juga disampaikan Alimin Muhammad. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, jawaban gubernur yang disampaikan tidak mengena permasalahan karena terlalu singkat dan bersifat global. Meski begitu, dia juga mengatakan permasalahan belanja Rp 503 miliar yang direkomendasikan BPK untuk diakui DPRD agar tidak ilegal tidak dapat dilakukan.

Sebab hasil konsultasi Deprov ke Menteri Dalam Negeri tidak ada petunjuk di forum mana DPRD harus mengambil keputusan tersebut. “Ini harus didudukkan, Saudara Gubernur, apakah hanya sebatas dilampirkan dalam pertanggungjawaban. Selain itu, karena dalam tata tertib tidak diatur tentang paripurna ulang, maka kami minta pimpinan Deprov membawa permasalahan ini ke rapat Banmus, apakah dijadwalkan kembali atau jawaban rincian masingmasing fraksi dibahas dengan SKPD,” jabarnya.

Ketegangan paripurna baru kembali mereda setelah Wakil Ketua Deprov, Ishak Naser berinisiatif memberikan tanggapan.

“Kita harus menghargai apa yang telah disampaikan guber-

...HONORER Samb Hal. 1

“Honorer K2 ini maunya diPNS-kan, lah pemerintah giring ke P3K, otomatis mereka menolak. Jadi kalau mereka protes lewat demo ya itu hak mereka,” ujar Bambang Riyanto, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kepada JPNN, Selasa (31/7).

Jadi ini hanya melengkapi. Asal jangan BAP-nya beda dengan yang diperiksa di Polres saja,” sambungnya.

Wakil rakyat dua periode itu juga menyatakan mendukung Polda menuntaskan kasus tersebut. Salah satu caranya adalah dengan bersikap kooperatif saat dipanggil menghadap. “Kami berharap cepatlah selesai untuk kasus ini, karena ke depan juga masih ada agenda-agenda lain yang harus dilakukan,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Reskrimum Polda Malut Kombes (Pol) Dian Hariyanto saat dikonfirmasi menuturkan sejauh ini baru para legislatif dan Sekwan yang diperiksa. Sementara Bupati Morotai Benny Laos belum juga diperiksa setelah sebelumnya mangkir dari panggilan polisi.

Dian sendiri belum bersedia membeberkan alasan belum diperiksanya Benny.

Selain itu, Polda berencana membawa bukti tanda tangan yang diduga palsu tersebut ke laboratorium forensik untuk dicek. Pengecekan ini bakal dilakukan setelah semua saksi diperiksa. Sekadar diketahui, dokumen APBD Pulau Morotai 2018 sendiri mulai dipermasalahkan setelah Pemprov Malut selesai melakukan evaluasi terhadap APBD tersebut. Dalam APBD tertulis tanggal evaluasi Pemprov adalah 13 November 2017. Sedangkan APBD sendiri baru disahkan DPRD Morotai melalui paripurna pada 24 Desember 2017. Tahapannya, usai disahkan baru diserahkan ke

Pemprov untuk evaluasi.

Selain itu, dalam dokumen APBD yang telah dievaluasi Pemprov tertulis nama Zainal Karim sebagai anggota fraksi Persatuan Amanat Demokrat (PAD). Padahal Zainal telah di-PAW pertengahan 2017 lalu.

Posisinya digantikan Ajudin Tanimbar.

Kejanggalan ini lantas memunculkan dugaan Pemerintah Kabupaten Morotai telah lebih dulu mengirimkan dokumen APBD ke Pemprov tanpa melalui pengesahan DPRD. Dimana APBD tersebut memuat tanda tangan para anggota DPRD yang dipalsukan. Dugaan ini diikuti pengakuan 18 anggota DPRD, minus Richard Samatara dan Asmawati Mamurang, bahwa mereka memang tak pernah menandatangani dokumen tersebut.

Februari 2018 lalu, enam anggota DPRD, yakni McBill Abdul Aziz, Rasmin Fabanyo, Marhaban Safi, Antasari Alam, Ajudin Tanimbar, dan Burhanudin Burhan melaporkan Pemkab Morotai ke Polres atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam APBD 2018. Namun hingga Juni, penanganan kasus tersebut tak menunjukkan perkembangan yang signifikan.

McBill yang juga politikus Partai Demokrat itu lantas menyurat ke Polda Malut agar kasus tersebut dapat diambil alih Polda. Pada Juli 2018, Polda resmi mengambil alih kasus itu dan memulai penyelidikan. (tr-04/kai)

nur, entah itu sudah menjawab atau belum menjawab pertanyaan. Sebab jawaban gubernur bukan salah atau benar.

Yang terpenting gubernur telah bersedia memberikan jawaban, beda halnya kalau gubernur tidak memberikan jawaban,” terangnya sembari menyetujui rencana paripurna ulang akan disampaikan setelah adanya rapat Badan Musyawarah.

Enam Poin Sebelumnya, Gubernur AGK saat menyampaikan pidato jawaban hanya menjelaskan enam poin permasalahan, yakni kemampuan pendapatan yang tidak terealisasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat rendah, perubahan APBD melalui pergub, penggunaan langsung oleh RSUD, dana BOS dan masalah-masalah temuan ketidakpatuhan.

Dalam jawabannya AGK menjelaskan, target pendapatan dilakukan berdasarkan usulan masing-masing SKPD yang mengelola pendapatan.

Pembahasannya dilakukan secara maraton dengan Badan Anggaran DPRD. Hanya saja dalam pelaksanaan teknisnya ditemukan sejumlah hambatan antara lain beberapa regulasi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. “Hal ini bukan hanya menyakitkan DPRD tetapi juga menyakitkan buat kami.

Sehingga harapan pada tahun 2018 tidak akan terulang kembali,” tuturnya. Hal yang sama berlaku juga untuk PAD, khususnya yang menyangkut kontribusi pendapatan daerah. Kontribusi pendapatan daerah disebutnya hanya bersifat imbauan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai sanksi kelalaian mencapai target. “Sebagai tindak lanjutnya kita akan godok kembali bentuk dan perjanjian kerja samanya.

Kami sangat menghargai segala kritik dan sarannya untuk perbaikan di masa yang akan datang,” sambung politikus PKS ini. Sementara perihal perubahan pergub yang tidak sesuai regulasi pengelolaan anggaran, Pemprov membela diri perubahan tersebut dilakukan lantaran tidak semua kebijakan membutuhkan peraturan daerah.

Misalnya pergeseran rincian objek dan antara objek. “Sedangkan perubahan lainnya adalah dilakukan penjadwalan kembali beberapa kegiatan ataupun penundaan pembayaran sebagai akibat dari penambahan beban atas kegiatan-kegiatan prioritas nasional yaitu seperti pelaksanaan pilgub, pengalokasian gaji bagi pengalihan kewenangan baik di bidang pendidikan maupun kehutanan, serta belanja wajib atas beban utang sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur di tahun sebelumnya,”

terangnya.

AGK memastikan, pengambilan keputusan tersebut telah melalui rapat intensif dengan forkopimda dan konsultasi ke Kemendagri maupun kementerian lainnya. “Ini sebagai bentuk kehati-hatian kami dalam mengambil keputusan. Tetapi kritik dan saran dari seluruh fraksi yang terhormat kami hargai dan kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan tentang penggunaan langsung anggaran untuk RSUD. Kebijakan ini disebabkan adanya perubahan regulasi yang mewajibkan RSUD dialihkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Perubahan itu terjadi di pertengahan tahun anggaran.

Dampaknya, perubahan business plan tidak dapat terakomodir sehingga Surat Pernyataan Pertanggunjawaban Belanja (SP2B)-nya harus melalui verifikasi Inspektorat dan dianggap sebagal penggunaan langsung.

“Insha Allah hal ini tidak akan terjadi di tahun 2018 karena hal ini sudah dipahami oleh fraksi-fraksi anggota dewan yang terhormat,” kata AGK. Calon gubernur Malut periode 2018-2023 itu juga menjabarkan tentang perubahan regulasi yang menyebabkan penyaluran dana BOS sedikit bermasalah. Menurutnya, regulasi baru belum terlalu dipahami manajemen dana BOS, BPKPAD sebagai bendahara umum daerah (BUD) dan sekolah-sekolah sebagai unit pengguna. “Kekurangpahaman atas regulasi yang baru tersebut mengakibatkan penyaluran dana BOS bermasalah termasuk penyaluran terakhir yang limit waktunya sudah mendekati akhir tahun, sehingga pengakuan belanja sedikit dipermasalahkan oleh BPK. Kami berterimakasih atas tanggapan yang membangun dari fraksi-fraksi sehingga menjadi dasar kami lebih berhati-hati,” ujarnya.

Lalu temuan kepatuhan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, sambung AGK, telah diupayakan untuk ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu 60 hari. Hanya saja, target tersebut tak dapat dipenuhi. Alhasil, Pemprov meminta perpanjangan waktu 30 hari lagi. “Apabila waktunya habis kami akan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan di bawah meja atau tanpa persidangan. Apabila belum selesai juga kami akan melalui proses persidangan,” tandasnya. AGK yang ditemui usai paripurna memastikan dirinya tetap bersedia memberikan jawaban lagi jika diminta. “Karena itu berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran masyarakat,” tutupnya. (udy/kai)

Politikus Gerindra ini sebenarnya menginginkan honorer K2 tidak melakukan aksi.

Selain membutuhkan biaya yang besar, demo tidak membuahkan hasil.

Terbukti di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali honorer K2 demo tapi hasilnya nihil. “Kalau saya sih maunya ditempuh dengan

lobi-lobi. Mungkin honorer K2 sudah melakukan banyak perlobian tapi mentok makanya jalan akhirnya demo,” ucapnya.

Bambang pun mengimbau, bila nanti demo besar-besaran dilaksanakan, jangan sampai terjadi anarkistis. Demo honorer jangan sampai disisipi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.(jpc/mpf)

HUKUM & KRIMINAL RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 9

Kadis InfokomPersandian Halbar Diperiksa TERNATE - Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pinjaman senilai Rp 159,5 miliar di Pemkab Halmahera Barat (Halbar) kelihatannya dilakukan secara serius tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Selasa (31/7) kemarin, tiga pejabat Pemkab Halbar diperiksa Kejati. Tiga pejabat itu adalah Kepala Dinas Infokom dan Persandian Halbar, Chuzaemah Djauhar dan Kepala bagian hukum Halbar Deni Kasim serta Kabag Risalah DPRD Halbar.

“Namun untuk Kabag Hukum Halbar ini batal diperiksa karena yang bersangkutan tidak membawa dokumen-dokumen saat menghadiri panggilan,” kata juru bicara Kejati, Apris Risman Ligua.

Kasi Penkum Kejati itu menyatakan panggilan terhadap tiga orang itu berkaitan dengan pemeriksaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pinjaman yang dilakukan oleh Pemkab Halbar.

“Kalau untuk materi pemeriksaan lainnya belum bisa kami sampaikan karena kasus ini juga sementara masih dalam penyeli-

PEMERIKSAAN: Salah satu pejabat Halbar (jilbab) naik di mobilnya usai diperiksa di Kejati. Kabag Hukum Deni Kasim (duduk) ketika berada di kantor Kejati

dikan,” tuturnya. Sementara itu, Kabag Hukum Pemda Halbar, Denni Kasim saat dikonfirmasi di kantor Kejati Malut mengaku, kehadirannya di kantor Kejati Malut tersebut bukan untuk menghadiri panggilan dari penyidik melainkan hanya sebatas koordinasi terkait dengan pemeriksaan yang berlangsung kemarin serta berkoordinasi terkait pemeriksaan lanjutan.

“Saya tidak diperiksa, saya hanya hadir koordinasi dengan tim saja terkait jadwal pemanggilan saksi selanjutnya,” ungkapnya.

Ia bahkan mengaku panggilan pemeriksaan lanjutan itu akan dilayangkan kepada Kadis Pendapatan dan Kabid Anggaran Pemda Halbar. “Yang pasti agenda selanjutnya ada pada keduanya, tapi kalau soal jadwal pemanggilan saya belum tahu, dan kalau agenda panggilan Bupati saya belum tahu,” pungkasnya. Pantauan Malut Post, ketiga orang tersebut mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Malut sekitar pukul 10.00 dan meninggalkan kantor Kejati sekitar pukul 14.30 WIT. (cr-04/lex)

Kejati Disebut Hanya Menggertak Terkait Penyelidikan CSR 55 Perusahaan Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE – Kepercayaan publik Malut terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut perlahan-lahan menurun.

Ketika Kejati menyatakan mengusut dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan perusakan lingkungan yang dilakukan 55 peru-

sahaan pertambangan, di dalamnya termasuk PT Harita Group, justru publik ragu. Dosen Fakultas Hukum Unkhair, Abdul Kadir Bubu mengatakan, dugaan masalah dana CSR dan perusahaan lingkungan PT Harita Group dan perusahaan lainnya itu setidaknya menjadi ajang pembuktian Kejati tentang komitmen memberantas tindak pidana korupsi, sehingga menarik kepercayaan masyarakat.

Dengan begitu, Abdul Kadir Bubu menyarankan Kejati agar bersungguhsungguh mengusut dugaan korupsi dana CSR tersebut, bukan sebatas menggertak. Kejati juga mempublikasikan

KASUS Oknum Polisi tidak Sendiri TERNATE – Penyidik Reskrim Polres Ternate memproses kasus penganiayaan terhadap gadis 16 tahun yang diduga dilakukan oknum polisi berinisial Siwa. Sejumlah saksi telah diperiksa, dan penyidik sudah mendapatkan gambaran bagaimana insiden itu terjadi.

Kabag Ops Polres Ternate, AKP Roy Berman Simangunsong menjelaskan, Siwa hanya berperan menjemput korban, sedangkan yang menganiaya korban adalah pelaku lain. “Polisi ini tidak sendiri, dia juga tidak memukul korban, yang memukul itu seorang perempuan yang tidak lain adalah sepupu dari teman korban. Perempuan itu juga yang meremas buah dada korban. Jadi pelakunya bukan hanya oknum polisi ini, tetapi ada pihak lain,” jelasnya.

Selanjutnya penyidik akan memeriksa orang tua korban, teman korban dan kakek korban. Korban dan pelaku sudah kenal baik, sehingga polisi masih berusaha untuk melakukan mediasi. Orang tua korban sudah mau dimediasi, tinggal korban yang masih ingin diproses lanjut.

Sekadar diketahui, insiden penganiayaan ini terjadi pada Senin (23/7) lalu. Korban dijemput dan dibawa di Kelurahan Bastiong, rumah oknum polisi itu. Korban diseret karena mengajak salah satu teman perempuannya berusia 19 tahun jalan malam. Temannya itu adalah saudara dari oknum polisi itu.

Keluarga oknum polisi itu tidak terima kalau saudara mereka diajak keluar malam oleh korban, sehingga mereka menganiaya korban. (tr-04/lex)

sehingga diketahui masyarakat setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan nanti. “Ini agar menghilangkan sinyalemen bahwa Kejati dalam perkara seperti ini tidak hanya menggertak perusahaanperusahaan besar,” sarannya.

Menurut Abdul Kader Bubu, penanganan secara terbuka dan transparan itu juga melahirkan citra Kejaksaan bahwa lembaga Adhyaksa yang berada di Maluku Utara tersebut mulai menangani kasus-kasus besar.

Abdul Kadir Bubu yang juga Ketua Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Unkahir ini mengaku masih meragukan komitmen Kejati dalam pemberantasan

korupsi. Ia mengatakan, kemungkinan penyelidikan 55 perusahaan bermasalah terkait dana CSR itu tidak akan diusut tuntas, padahal masalah CSR yang tidak dibayarkan perusahaan, termasuk PT Harita Group, begitu juga masalah kerukan lingkungan, justru sudah lama terjadi. “Baru kali ini Kejati mengaku telah mengusut kasus ini, padahal ini sudah menjadi konsumsi publik. Soal keterlibatan PT Harita Group, saya kira Kejati hanya menggertak saja. Saya bisa pastikan kasus ini tidak akan tuntas,” katanya meragukan. Lanjutnya, kasus yang sementara ditangani Kejati itu merupakan kasus yang fatal. Betapa

tidak, 55 perusahaan yang diduga tidak membayar dana CSR serta mengakibatkan kerusakan lingkungan itu akan membuat Maluku Utara akan hancur di kemudian hari. “Kehancuran itu akan diperparah lagi dengan tingkah laku Kejaksaan yang mungkin tidak sungguh-sungguh mengusut kasuskasus semacam ini. Jadi menurut saya, alangkah baiknya kalau Kejati mengusut kasus ini secara terbuka serta melibatkan pers dan LSM yang terkait dengan masalah ini. Dengan demikian publik bisa percaya karena melibatkan banyak pihak,” harapnya mengakhiri. (cr-04/ lex)

Dokumen Kasus Biro Ekonomi Disita Polisi Belum Temukan Pembuang Bayi

TERNATE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menyita beberapa dokumen terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di Biro Perekonomian Pemprov Malut. Penyitaan sejumlah dokumen itu untuk melengkapi penyidikan terhadap tersangka bendahara pembantu pengeluaran Biro Perekonomian, Rusna Ali Hasan. Juru bicara Kejati Malut Apris Risman Ligua saat dikonfirmasi membenarkan hal

tersebut. “Iya memang tim penyidik melakukan penyitaan beberapa dokumen yang diminta dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Pemprov terkait perbuatan yang dilakukan tersangka,” akunya saat dikonfirmasi, kemarin (31/7). Usai melakukan penyitaan dokumen-dokumen di kantor BPKAD Pemprov Malut tersebut, tim penyidik di bidang pidana khusus (Pidsus) juga langsung

Konoras : Tanah Hibah Sudah Sesuai Aturan TERNATE – Penasihat Hukum (PH) Pemkot Tidore Kepulauan (Tikep), Muhammad Konoras angkat bicara terkait dugaan masalah lahan yang dihibahkan Pemkot Tikep ke Polda Malut untuk dibangun Sekolah Kepolisian Negara (SPN).

Konoras mengatakan, langkah Pemkot menghibahkan lahan atau bidang tanah di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan untuk kepentingan pembangunan SPN adalah suatu tindakan yang patut diapresiasi oleh masyarakat Tidore, karena dengan kehadiran SPN yang gedungnya berada di Kota Tidore, maka bisa saja menambah pendapatan daerah. Di sisi lain juga sebagai suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Tidore .

“Oleh karena itu, sangat disayangkan dan patut disesalkan ada sekelompok masyarakat yang mempersoalkan niat baik Pemkot tersebut dengan melaporkan Pemkot ke Polda Maluku Utara,” kata Muhammad Konoras, kemarin (31/7). Ketua Peradi Kota Ternate itu mengatakan, sebagai tim hukum Pemkot Tikep, setelah mempelajari materi laporan

salah satu LSM terhadap Pemkot, ternyata isi laporan itu hanya mengkonstruksikan sebuah fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Pemkot.

“Jadi Pemkot Tidore dalam waktu dekat akan mempertimbangkan untuk melakukan laporan balik kepada yang telah dengan sengaja mengkonstruksikan sebuah kebohongan dan menyebarkan isu tersebut melalui media massa koran dan media online,” tegasnya.

Ia menjelaskan, setelah pihaknya mempelajari dari sisi hukum, dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan penyerahan lahan atau hibah yang dilakukan oleh Pemkot kepada Polda Malut untuk membangun Sekolah Polisi Negara tersebut adalah sah dan tindakan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik dari aspek perdata maupun administrasinya.

Konoras juga mempersilahkan pihak-pihak yang berkeberatan untuk menempuh jalur hukum, karena itu dianggap jalan yang paling bermartabat. Namun, lanjutnya, harus diingat bahwa

melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Namun dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 378 juta lebih itu hingga kini masih menetapkan satu orang sebagai tersangka. “Apakah ada tersangka lain atau tidak itu nanti kita lihat perkembangan hasil penyidikan karena saya belum mau mendahului proses yang sementara berlangsung,” kata Apris. (cr-04/lex)

masyarakat Kelurahan Gurabati yang tanahnya terkena pembebasan sudah bersepakat dalam sebuah musyawarah mufakat dan telah menerima semua ganti rugi tanah sesuai harga yang ditaksir oleh lembaga yang berwenang untuk menentukan harga tanah tersebut, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Jakarta.

“Saya yakin Polda sebagai institusi hukum negara tidak segampang itu menerima hibah dari Pemkot Tikep tanpa mempelajari semua dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan lahan yang saat ini menjadi objek hibah,” katanya.

Tindakan hukum yang dilakukan Pemkot Tikep adalah perbuatan hukum perdata yang tidak bisa dipidanakan. Konoras menilai laporan LSM GCW adalah salah alamat dan bisa berdampak pada LSM tersebut kalau Pemkot bisa membuktikan segala tindakan hukum itu adalah sah dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Sebagai PH Pemkot Tikep saya masih memberikan kesempatan kepada GCW untuk mempertimbangkan mencabut kembali laporan itu, kalau tidak maka Pemkot akan melakukan tindakan hukum balik dan melaporkan ke Polda sebagai bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelapor dan menyebarkan fitnah melalui media on line atau media cetak,” pungkasnya.(cr-04/lex)

TERNATE – Hingga kini polisi masih berusaha mencari pelaku yang membuang bayi di Kebun Pala Kelurahan Ngade, Ternate Selatan pada Kamis (26/7) lalu. Beberapa hari terakhir ini polisi menyisir kamar kos di tiga kelurahan, yakni Ngade, Kelurahan Fitu dan Kelurahan Gambesi, tetapi belum ditemukan siapa pelakunya.

Kabag Ops Polres Ternate, AKP Roy Berman Simangunsong mengatakan, selain menyisir kamar kos, polisi juga sudah mengantongi bukti CCTV yang terletak di pertigaan lokasi ditemukannya jasad bayi. Polisi telah memintai keterangan sejumlah pihak di tiga kelurahan itu.

Kepada polisi, warga mengaku sebelum bayi ditemukan, tidak ada wanita yang hamil sembilan bulan. “Sehingga kemungkinan pelakunya di luar dari tiga kelurahan ini.

Ada yang terekam dalam CCTV, tetapi ternyata bukan pelaku. Sementara ini kami masih berusaha melakukan penyelidikan,” jelas Kabag Ops Polres Ternate.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bayi yang sudah tidak bernyawa itu ditemukan FS (44), warga Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan, saat tengah mencari buah pala di kebunnya di RT/ RW 003/002 Kelurahan Ngade, Ternate Selatan. Saat ditemukan, bayi malang itu masih dilengkapi ari-ari.

FS yang panik langsung menghubungi seorang anggota polisi bernama Sadek. Kepada Sadek, dia melaporkan temuannya.

Polisi itu lantas menghubungi petugas piket Polsek Ternate Selatan yang segera turun ke lokasi penemuan mayat bayi. Sehingga Polsek pun mengambil langkah hingga dilakukan otopsi dan penguburan bayi tersebut.(tr-04/lex)

LOKAL SPORT RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 10

Evan dan Ilham Sudah Gabung TC Perkuat RKC Waalwijk, Ezra Batal Perkuat Timnas U-23 JAKARTA - Pemusatan latihan (Training Camp/TC) Timnas Indonesia U-23, yang akan tampil di Asian Games 2018, sudah melibatkan Evan Dimas dan Ilham Udin Armaiyn. Timnas U-23 sedang menjalani TC tahap akhir menjelang Asian Games 2018. Evan dan Ilham bergabung lebih lambat dari rekan-rekannya, sebab mereka masih menunggu restu dari klub Selangor FA. “Evan dan Ilham belum dilepas oleh Selangor karena di sana mengalami perubahan kepengurusan sehingga komunikasi kami ke pihak sana sempat terputus. Tapi masalah itu sudah diselesaikan,” ujar Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria.

Evan dan Ilham tiba di Bali, lokasi TC Timnas U-23 pada Senin (30/7) malam dan mulai ikut terlibat aktivitas TC pada Selasa (1/7) kemarin.

Sejauh ini Timnas U-23 juga masih menunggu satu pemain lain yaitu Ezra Wallian. Pemain Almere City tersebut kabarnya baru bisa bergabung maksimal pada akhir pekan. Namun, kabar terbaru, penyerang Ezra Walian memastikan tak bisa bermain untuk timnas Indonesia U-23

CORNER KICK Edy Ogah Mundur dari Ketum PSSI KONSENTRASI Edy Rahmayadi dipastikan bakal terpecah. Tidak hanya menjadi Ketua Umum (Ketum) PSSI, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu juga segera dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

Terpilih sebagai Ketum PSSI pada 2016 lalu, Edy masih akan menjabat hingga 2020 mendatang. Pada tahun ini, pria berusia 57 tahun itu diangkat pula menjadi Gubernur Sumut sampai 2023.

Dalam dua tahun ke depan, alias hingga periodenya sebagai Ketum PSSI habis, fokus Edy bakal terbelah dua. Lalu, apakah dirinya berniat untuk melepas jabatannya sebagai Ketum PSSI supaya konsentrasinya tidak terpecah belah?

“Sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia.

Rencana, planning, konsep, (PSSI) itu sudah berjalan sampai 2024, yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Ratu Tisha Destria. Itu berjalan. Saya berada di mana pun, semua apa siapa berbuat apa, organisasi ini tetap berjalan,” ujar Edy. Baca: MUNDUR... Hal 11

EDY Rahmayadi

di ajang Asian Games 2018. Ezra pun mengaku sangat sedih lantaran harus melewatkan kesempatan tersebut.

Sebelumnya, Ezra masuk dalam daftar 24 pemain yang dipanggil oleh pelatih Luis Milla untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Ezra masuk proyeksi skuat 20 pemain timnas U-23 yang berlaga di Asian Games 2018.

Namun, pemain berusia 20 tahun belum juga bergabung dengan pemusatan latihan di Bali.

Pada hari Selasa (31/7) kemarin, pihak Ezra pun mengonfirmasi tidak bisa tampil untuk timnas U-23 di Asian Games 2018. “Saya sangat meminta maaf Indonesia, saya sangat sedih,” ucap Ezra di pernyataan resminya.“Namun masa depan saya masih panjang dan saya berjanji akan terus menempa diri hingga nantinya bisa terus membela Indonesia hingga 10 atau bahkan 15 tahun ke depan,” sambung pemain yang baru saja pindah ke RKC Waalwijk.

Baca: GABUNG... Hal 11

PEMANTAPAN: Dua pemain Selangor FA, Ilham Udin Armayin (kanan) dan Evan Dimas Darmono saat mengikuti TC Timnas U-23, kemarin

Peserta Luar Malut Banjiri Kursus Wasit di Mareku

ISMID Abdul Latif

TERNATE - Kursus Ku Wasit C 1 dipast Nasional dipastikan akan laksanakan pada 5 Agustus nanti di Kelurahan M Mareku, Tidore Kepulauan. Na Namun kegiatan peningkatan Sumber Su daya wasit tersebut, sej sejauh ini masih H minim peserta. Hingga saat ini, ya mendaftarbaru 27 peserta yang n diri untuk m kan mengikuti kegiatan tersebu tersebut. Namun, dari te jumlah tersebut masih didomina oleh wasit didominasi dari luar Maluku Utara.

Semen Sementara, panitia menar menargetkan sebanyak 30 peserta denm gan mengundang instru instruktur nasional yang berkompeten K m i t e Wa s i t d i Ko PSSI PSSI. P Pelatihan Wasit Lisen C 1 Nasional Lisensi

tersebut dilaksanakan oleh Sekolah Sepak Bola (SSB) Poram Mareku yang bekerja sama dengan Askot PSSI Kota Tidore, Asprov PSSI Malut dan induk sepak bola Indonesia PSSI. Program yang dilaksanakan SSB Poram tersebut agar membuka kesempatan kepada wasit di Indonesia, untuk mendapatkan pengakuan sebagai wasit dengan memiliki Lisensi C 1 Nasional.

Ketua Umum SSB Poram, Ismid Abd Latif mengatakan, sejauh ini sudah terdaftar 27 wasit yang didominasi dari luar daerah. Selain itu, ia mengatakan, persiapan panitia untuk melaksanakan pelatihan tersebut sudah 70 persen. Mulai dari tempat tinggal peserta, lapangan untuk praktik lapangan, gedung maupun komunikasi dengan dua instruktur dari PSSI. Baca: WASIT... Hal 11

RD Resmi Latih Mitra Kukar TENGGARONG - Rahmad Darmawan resmi bergabung dengan Mitra Kukar setelah mengundurkan diri dari Sriwijaya FC. Keputusan itu diambil setelah rapat bersama petinggi klub berjuluk Naga Mekes, Senin (30/7) malam kemarin. Di sana, arsitek yang karib disapa RD ini menyepakati kontrak lima

bulan ke depan.

“Saya ke Mitra Kukar. Lima bulan di Mitra Kukar,” terang RD melalui WhatsApp pada JPNN. com, Selasa (31/7) kemarin. Mantan pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2011 dan 2013 ini memang sedang jobless Baca: LATIH... Hal 11

KONI Kota Ternate Siap Gelar Musda ke-III

KOMPAK: foto bersama setelah rapat di Kantor KONI Kota Ternate, Kelurahan Jati

TERNATE - Musyawara Kota KONI Kota Ternate ke III bakal digelar pada 20 September 2018, di hotel Vellya.

Ini sesuai hasil rapat panitia di sekretariat KONI Kota Ternate Kelurahan Jati. Sekretaris panitia, Alfarabi Hanafi mengatakan semoga dengan adanya musyawarah ini dapat pemimpin yang sinergis dengan sesama, untuk membangun Kota Ternate sebagai kota atlet.

“Pelaksanaan Musda ini, kedepan bisa menghasilkan pengurus yang sinergi dengan pemerintah untuk menjunjung dan mengawal agenda olahraga, mewujudkan kota Ternate sebagai kota atlet dan tentu bisa mencetak atlet bersaing di tingkat nasional dan Internasional,” ujarnya.

Pihaknya telah menentukan hal-hal yang bakal dipersiapkan untuk menunjuki ketua terpilih dengan berbagai sistem. “Sudah diputuskan tanggal pelaksanan itu tanggal 20 September 2018. Kemudian peserta yang diundang masing-masing cabang olahraga itu terdiri dari tiga orang yakni ketua, sekretaris dan ketua bidang organisasi.

Pelaksanaan musyawarah juga sebelum kita rencanakan ada ceramah umum yang kita sepakati yaitu Ketua Bapeda, ketua DPRD Kota Ternate, Baca: KONI... Hal 11

RAHMAD Darmawan

SAMBUNGAN RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 11

...TERTANTANG Samb Hal. 12 Dalam penuturannya Lopetegui menyebut bahwa tim ini merupakan tim yang berkualitas, meski tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo.

Lopetegui optimis bahwa dengan komposisi timnya saat ini Real Madrid bisa menjadi penantang gelar yang serius musim depan.

“Saya sangat yakin bahwa tim ini mampu memenuhi semua target kami musim ini dan

...SON Samb Hal. 12 “Saya yakin rekan setim saya akan menutup ruang yang saya tinggalkan, tetapi saya masih merasa bersalah harus meninggalkan mereka selama musim berlangsung,” katanya.

Lebih lanjut, meski harus absen selama beberapa pekan, Son berjanji akan segera berjuang meningkatkan level permainannya dan

...JARCO Samb Hal. 12 Saat ini Zarco berada di peringkat kelima klasemen dengan perolehan 88 poin, sama dengan Andrea Dovizioso [Ducati], dan cuma terpaut 18 poin dari rider Yamaha Maverick Vinales.

Tak bisa dipungkiri bahwa Johann Zarco memang sedang kesulitan. Meski demikian, rider Tech3 itu belum mau menyerah dalam memburu kemenangan pertamanya di kelas primer. Zarco digadang-gadang akan mampu kembali mengusik dominasi pebalap-pebalap top setelah bersinar di 2017, di mana dia finis kedua dua kali dan sekali finis ketiga. Pebalap Prancis itu kemudian membuktikannya dengan awal yang menjanjikan di musim ini.

Setelah finis kedelapan di Qatar, Zarco berhasil dua kali naik podium kedua di tiga balapan berikutnya. Akan tetapi, Zarco justru

...DIPECAT Samb Hal. 12 “Dia benar soal itu. Saya tidak tahu kenapa United tidak bisa belanja. Mereka punya semua uang di dunia, jadi kenapa tidak belanja, bukan? Ini Manchester United,” sambungnya.“Mereka seperti perusahaan besar dengan seorang CEO. Bila itu tidak bekerja, bersihkan rumah dan beli pemain baru. Dia butuh lebih banyak pemain, saya sepakat dengannya untuk itu,” pungkasnya.

Selain kebijakan transfer, Mourinho juga sempat mengeluhkan ketidakhadiran pemain intinya dalam laga-laga pra-musim. Ia bahkan sempat mengkritik para pemain mudanya, yang kemudian mengundang reaksi dari berbagai kalangan.

Sebelumnya, Mourinho, tak bisa membendung keluhannya karena hanya memiliki pemain muda dalam skuatnya di laga pramusim. Hal ini diyakini legenda Liverpool, Jamie Carragher, akan memicu emosi dari para penggemar.

Beberapa penggawa inti Manchester United saat ini masih menjalani masa libur karena baru saja tampil di Piala Dunia 2018.

Hal ini lantas mengundang keluh kesah dari

...LIVERPOOL Samb Hal. 12 “Saya rasa hal terpenting yang kami lakukan di paruh kedua musim lalu adalah tidak banyak bicara soal Phil. Sempat tidak jelas memang di Januari. Lalu, bagaimana kami bisa tahu dia akan pindah?”

“Kami tidak butuh pengganti Phil. Kami harus membuat skuat baru musim depan. Para pemain yang ada tidak mampu menggantikan Phil Coutinho. Tidak ada. Tapi ada banyak pemain bagus di sana dan kami membeli beberapa,” tutupnya.

Liverpool belakangan kerap jadi klub persinggahan para pemain top sebelum bermain di tim-tim besar. Hal itu takkan terjadi lagi mulai musim ini. Wajar saja mengingat Liverpool memang tak punya prestasi gemerlap selama sedekade lebih terakhir ini. Gelar bergengsi terakhir adalah Liga Champions di tahun 2005 dan Piala FA di 2006.

Setelah itu Liverpool baru bisa raih trofi sekelas Piala Liga Inggris 2012. Meski mampu melaju ke tiga final di era Juergen Klopp, Liverpool selalu keok dengan yang terakhir di Liga Champions musim lalu.

Liverpool yang kerap kesulitan bersaing secara konstan di perebutan gelar juara lantas tak mampu mempertahankan eksodus para pemain bintangnya. Sebut saja mulai dari Fernando Torres, Javier Mascherano, Luis Suarez, Raheem Sterling, Philippe Coutinho, dan terakhir Emre Can.

...GABUNG Samb Hal. 10 Diakui oleh Ezra, kepindahan ke RKC yang jadi alasan mengapa dia tidak bisa bermain di Asian Games. Pihak RKC sangat membutuhkan jasa Ezra untuk tampil di Eerste Divisie yang akan dimulai pada 17 Agustus mendatang.

“Dalam proses negosiasi, saya sempat meminta izin kepada RKC untuk bermain di Asian Games 2018. Bagi saya membela Timnas Indonesia merupakan suatu kebang-

...MUNDUR Samb Hal. 10 “Mau saya diganti kapan, segala macam, konsep ini berjalan. Ini lah baru lahir konsep PSSI,” katanya menambahkan.

Sekali lagi, Edy menegaskan, tidak akan melepaskan jabatannya sebagai Ketum PSSI. Pembina PSMS Medan itu berjanji untuk menyelesaikan tugasnya hingga selesai.

...WASIT Samb Hal. 10 “Peserta yang sudah mendaftar sebanyak 27 orang, 14 dari luara Maluku Utara dan 13 dari Maluku Utara. Kita pastikan tanggal 5 Agustus sudah digelar,” ungkap Ismid, kemarin (31/7).

Menurutnya, wasit lokal mengalami berbagi macam kendala, sehingga belum berkesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu, menurut Ismid, Malut baru saja selesai menggelar pelatihan wasit kategori C2 di tahun 2018 ini yang dipusatkan di Kota Ternate.

saya rasa tim ini tidak akan gagal,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Lopetegui juga memberikan indikasi bahwa timnya tidak akan terlalu aktif belanja di bursa transfer kali ini. “Kami ingin menjadi tim yang hebat di atas lapangan. Untuk itu jika pemain tidak keluar masuk ke dalam tim ini, maka saya akan menjadi pelatih yang bahagia. Kami tidak mau berandai-andai dengan tim ini. Dengan tim yang saya miliki saat ini, kami akan sanggup untuk menuntaskan semua target yang dibebankan kepada kami,” tandasnya. (bln/yun) menyesuaikan diri dengan ritme permainan Tottenham begitu kembali nanti.

“Jelas sangat penting bagi saya untuk mempersiapkan diri demi berkorban untuk tim begitu saya kembali (dari Asian Games),” tandas dia.

Kehilangan Son dinilai tak akan berpengaruh besar pada permainan Tottenham.

Mengingat kecerdasan Mauricio Pochettino, kemungkinan dia akan memainkan Erik Lamela atau Lucas Moura di posisi tersebut. (bln/yun) gagal di balapan kandangnya karena terpaksa retired di Le Mans, padahal start dari posisi terdepan.

Situasi berjalan semakin rumit bagi Zarco.

Pebalap berusia 28 tahun itu justru kemudian melempem, usai finis kesepuluh di Mugello.

Zarco lantas memperbaikinya di Catalunya dengan finis ketujuh, tapi dalam dua seri terakhir dia cuma bisa menempati peringkat kedelapan dan kesembilan di Belanda dan Jerman berturut-turut. “Tidak, peluangnya masih ada,” Zarco mengungkapkan di Autosport.

“Mungkin sekarang seperti sebuah lorong di mana aku berada saat ini, tapi aku masih melihat ada cahaya dan aku tidak akan pernah mengatakan tidak, kemenangan, dan selama aku membalap aku akan terus mengingatnya.”

Zarco duduk di peringkat kelima klasemen dengan perolehan 88 poin, sama dengan Andrea Dovizioso di atasnya. Balapan MotoGP akan bergulir kembali di Brno, pada awal Agustus. (dtc/yun) Mourinho, sebab dirinya hanya bisa menurunkan para pemain muda.

Pada suatu saat, ia sempat berkomentar bahwa dirinya tidak rela membuang banyak uang hanya untuk menyaksikan penampilan timnya sendiri. Ia juga mengkritisi para pemain mudanya sambil membela Alexis Sanchez. “Anda ingin Alexis Sachez merasa sangat senang dengan pemain di sekitarnya,” ujar Mourinho kala itu.

Hal ini, menurut prediksi Carragher, akan memicu reaksi dari para penggemar Manchester United. Ia yakin pernyataan pelatih asal Portugal tersebut akan membuat para penggemar The Red Devils kesal.

“Saat dia mempertanyakan pemain muda setelah laga melawan Liverpool, itu akan melukai penggemar United,” ucap Carragher kepada Talksport.

Carragher meyakini penggemar United akan lebih kesal dengan komentar Mourinho ketimbang hasil yang klub kesayangannya raih saat melawan Liverpool. Dan hal itu dipercaya bisa membuat sang pelatih berada dalam masalah.

“Bila dia terus berbicara seperti itu di luar lapangan, dia mungkin akan mendapatkan masalah besar jika tidak meraih hasil,” tutupnya. (bln/yun) Mereka semua pindah dan langsung meraih trofi juara di klub masing-masing. Bahkan Coutinho yang baru enam bulan berseragam Barcelona sudah merasakan trofi La Liga dan Copa del Rey. Wajar ada kekhawatiran hal yang sama bakal terjadi pada Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane, atau Naby Keita ke depannya. Apalagi Salah dan Mane sempat diganggu rumor soal ketertarikan Real Madrid.

Maka itu tugas berat diembang Juergen Klopp selaku manajer untuk bisa rutin mendapatkan trofi setiap musimnya agar Liverpool tak lagi jadi batu loncatan pemain menuju klub yang lebih besar.

“Ketika saya bicara soal mood yang bagus di dalam klub, itu tidak cuma penonton. Kami Liverpool sebagai tim dan juga para pemain ingin jadi bagian dari itu,” ujar Klopp seperti dikutip ESPN. “Itu sangat keren dan merupakan pencapaian besar bagi para pemain ini, Bobby Firmino, Mo Salah, dan Sadio Mane, serta para pemain lainnya., mereka semua bisa bermain di timtim besar dunia,” sambungnya.

“Sekarang situasinya membaik di mana para pemain ini tidak menjadikan kami sebagai batu loncatan. Keren tentunya tapi kami semua kini harus bisa meraih trofi. Tanda tangan saja kontraknya dan setelah itu kita beraksi lagi,” tutup Klopp.

Liverpool kabarnya sedang menegosiasikan kontrak baru dengan Mane setelah sebelumnya Salah dan Firmino. (dtc/yun) gaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun,” katanya.

“Namun RKC enggan melepas saya ke Asian Games. Salah satu alasannya adalah proses adaptasi. Saya bisa memahami maksud RKC. Saya sudah ketinggalan banyak masa pra-musim bersama mereka. Mereka ingin mengandalkan saya sejak awal musim yang akan dimulai pada tanggal 17 Agustus. Agar saya bisa cepat beradaptasi, pelatih ingin saya langsung mengikuti sesi latihan. Momen ketika Anda membaca tulisan ini saya sudah menjalani sesi latihan perdana saya di RKC,” papar Ezra. (dtc/bln/yun) “Iya. Masa mau berhenti besok? amanah rakyat saya sampai 2020. Saya kerjakan, dan ini ada sekjen, yang tiap hari selalu berbicara, kami selalu berbicara bagaimana terkait PSSI ke depan,” imbuh Edy. Edy juga meminta masyarakat untuk tidak terus-terusan memintanya mundur.

“Ini orang senang sekali, mau di tengah jalan ganti, dianggap PSSI ini seperti politik. Tidak, ini pembinaan sepak bola. tolong sampaikan ke rakyat semua, besarkan PSSI. Kerjakan dengan baik,” tutur Edy mengakhiri. (bln/yun) “Karana ketentuan wasit yang memimpin pertandingan maksimal 1 tahun setelah mendapat sertifikat. Oleh karena itu, mereka terbentur masalah ketentuan,” ujarnya.

Dia menabahkan, wasit Maluku Utara harus mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan tersebut merupakan kesempatan yang baik, terutama wasit yang ingin meningkatkan SDM perwasitan. Menurutnya, wasit C 1 Nasional sangat sulit didapatkan, terutama bagi wasit di Maluku Utara.

“Dengan adanya pelatihan ini, harapan kami muncul wasit C1 Nasional yang ada di Maluku Utara. Ini kesempatan bagi mereka untuk lebih meningkatkan lisensinya agar bisa

TIMNAS Indonesia u-16

Timnas U-16 Kalahkan Myanmar TIMNAS Indonesia U-16 meraih kemenangan kedua di penyisihan Grup A Piala AFF U-16 tahun 2018. Berjumpa Myanmar U-16 di Stadion Gelora Delta, Selasa (31/7) malam tadi, Indonesia menang dengan skor 2-1.

Tampil sebagai pahlawan bagi Indonesia adalah Amirudin Bagus Kahfi yang memborong dua gol. Sementara, gol balasan Myanmar terjadi lewat titik putih dari eksekusi Zaw Win Thein.

Sama seperti saat melawan Filipina di laga perdana, Indonesia juga mampu unggul cepat. Laga baru berjalan delapan menit, Garuda Asia mampu unggul lewat gol indah Bagus Kafhi usai menerima umpan Rendy Juliansyah.

Myanmar memberi perlawanan sengit setelah kebobolan. Tapi, beberapa peluang masih bisa digagalkan penjaga gawang Ernando Sutaryadi.

Pa d a m e n i t k e - 1 8 , My a n m a r mendapat peluang emas. Nyan Lin

Htet berada di depan gawang setelah mendapat umpan dari La Min Htwe, tapi sepakannya masih belum mampu mematahkan pertahanan Ernando.

Peluang kembali didapat Myanmar pada menit ke-24. Tendangan pemain Myanmar menerpa mistar gawang dan situasi pun menjadi serangan balik untuk Indonesia. Bagus Kahfi dengan cerdik mengkonversi jadi gol kedua Indonesia.

Bagus mampu mengontrol bola dengan apik dan memenangkan adu lari dengan pemain belakang Myanmar.

Bagus dengan tenang lantas menceploskan bola ke gawang. Indonesia unggul 2-0 dan bertahan hingga babak pertama usai.

Myanmar terus mencecar pertahanan Indonesia di babak kedua. Tapi, duet Komang Teguh dan Fadilah Nur Rahman masih cukup tangguh. Kedua pemain tampi tenang di di posisi bek

tengah. Ernando pun tampil sigap di pertahanan.

Namun, sebuah insiden melibatkan Ernando pada menit ke-72. Ernando yang sedang menguasai bola mendapat gangguan dari pemain Myanmar dan terpancing emosinya. Ernando melakukan gerakan yang membuat pemain Myanmar terjatuh.

Wasit menilai Ernando melakukan pelanggaran dan memberinya kartu kuning. Myanmar pun mendapatkan hadiah penalti. Zaw Win Thein mengkonversi peluang jadi gol. Kedudukan pun jadi 2-1, masih untuk keunggulan Indonesia.

Pada babak kedua, permainan Indonesia nampak menurun. Beberapa pemain yang dimasukkan oleh Fachri Husaini tak banyak membuat perubahan. Tapi, David Maulana dan kawankawan mempertahankan kemenangan 2-1 hingga laga usai. (bln/yun)

Kemenpora Dorong Pelatih Usia Dini IKut Sertifikasi

KOMPETISI: U-12 Okky Splash Youth Soccer League 2018

JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus berusaha meningkatkan mutu dan jumlah pelatih berkualitas demi kemajuan sepak bola tanah air. Hal itu diutarakan Bidang Kompetisi Olahraga Pendidikan Tinggi dari Deputi (IIII) Pembudayaan Olahraga Kemenpora Sudirman Dirjo Dipuro usai pembukaan U-12 Okky Splash Youth Soccer League 2018 wilayah Jabodetabek di Lapangan Bumi Perkemahan Jakarta, Cibubur, Jakarta Timur, kemarin.

“Diharapkan seluruh pelatih dalam

hal ini sepak bola bersertifikasi agar SDM meningkat dan berkualitas.

Karena itu, yang belum kami dorong untuk mengikutinya,” kata Sudirman.

Sudirman juga mengapresiasi turnamen sepak bola usia dini tersebut. Menurut dia, ajang itu bisa digunakan untuk memantau bibit pesepak bola.

“Ajang ini memberikan aktivitas berolahraga dan memberikan peluang mereka bersosialisasi serta komunikasi dengan teman-teman untuk bergerak.

Kalau bugar dan olahraga, otomatis

dia akan cerdas, cepat bertindak dan mengambil keputusan,” kata Sudirman.

Exco Asprov PSSI DKI Jakarta Bidang Pembinaan Usia Muda M. Jaelani Saputra juga mengapresiasi U-12 Okky Splash Youth Soccer League 2018 yang berlangsung di enam kota.

“Alhamdulillah sampai saat ini sepak bola usia dini tetap berkibar. Di tahun ini, tepatnya di usia dini, pemerintah dan federasi sedang menjalankan program seperti ini. Targetnya adalah mencetak 100 ribu pelatih berlisensi,” kata Jaelani. (jpnn/yun)

(UI) itu. Karena itu, menurutnya, yang dilakukan KPU dan Bawaslu sematamata hanya untuk mempertanggungjawabkan keputusan mereka. “Bukan memihak pada paslon tertentu seperti opini yang beredar saat ini. Kalau pun dikatakan berpihak, itu hanya upaya dari oknum-oknum tertentu untuk menggiring opini,” ujar Muhlis.

Meski begitu Muhlis menilai saling serang opini publik dalam proses sidang di MK adalah hal yang lazim.

Namun, bukan tidak mungkin pembentukan opini publik bisa memengaruhi keputusan MK. “Saling serang opini ini hal biasa. Tapi kadang pembentukan opini publik juga bisa memengaruhi keputusan MK,” katanya.

Sekadar diketahui, hari ini MK akan melanjutkan sidang PHP Pilgub Malut dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku termohon dan keterangan Bawaslu Malut. Dua lembaga ini resmi menyerahkan berkasnya di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Mendan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

Dari Bawaslu Malut, materi sidangnya diantar lansung oleh Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin dan anggotanya Aslan Hasan serta Kasubag Hukum Bawaslu Irwanto Djurumudi. Sedangkan pihak KPU, diantar oleh Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo dan dua anggota KPU Malut Buchari Mahmud dan Kasman Tan. (tr-01/jfr)

agai Induk organisasi olahraga di Maluku Utara,” ujarnya. Ia menjelaskan, ada berbagai syarat atau ketentuan untuk memilih ketua umum KONI. Menurutnya, yang terpenting adalah minimal didukung oleh tujuh cabang olahraga. “Hal yang

lain kita sesuaikan dengan ADRT yang berlaku di KONI Kota Ternate. Untuk tema sendiri kita masih kaji dengan panitia, tentu tidak terlepas juga degan mewujudkan kota Ternate sebagai kota Atlet,” tutupnya. (pn/mg-04/yun)

setelah memutuskan tidak melanjutkan kerja sama dengan Sriwijaya FC. Keputusan mengakhiri kontrak di Sriwijaya FC dilakukan akhir pekan kemarin.

Kontrak yang seharusnya berdurasi dua tahun harus diakhiri lebih cepat karena friksi yang terjadi di internal tim berjuluk Laskar Wong Kito tersebut.

Sebelumnya, Rahmad Darmawan (RD) masih menutup rapat terkait masa depannya setelah resmi mundur sebagai pelatih Sriwijaya FC. Sekalipun sudah santer beredar kabar bahwa mantan juru taktik Arema FC dan Persija Jakarta ini akan berlabuh ke Mitra Kukar.

Bahkan akun resmi Instagram Mitra Kukar sudah mem-posting welcome Rahmad Darmawan tiga hari lalu. Namun posting-an tersebut dihapus tak lama setelah tayang. RD tak membantah, juga tak membenarkan jika kabar

yang menyebut dirinya menjalin kesepakatan dengan Naga Mekes, julukan Mitra Kukar.

“Sebagai peserta Lisensi AFC pro, saya harus punya klub untuk melaporkan perkembangan, tugas dan apa yang saya terapkan. Karena itu, mungkin dalam waktu dekat saya putuskan klub mana yang saya pilih,” pungkasnya.

Suami Dinda Ety ini mengaku tetap menyemangati Sriwijaya FC agar bisa berprestasi lebih baik lagi. Dia juga meminta kelompok suporter dan para fans untuk terus mendukung Laskar Wong Kito, apapun yang terjadi.

“Sriwijaya FC punya nama besar, punya jumlah pendukung yang juga besar. Mari kita terus bersemangat mendukung tim ini,” ujarnya.

RD juga menjelaskan terkait surat pengunduran dirinya yang belum ditandatangani beredar di sosial media.

“Saya tidak tahu mengapa bisa tersebar.

Namun isi surat tersebut tidak seperti yang saya sampaikan ke manajemen,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun,

manajemen Sriwijaya FC rupanya telah membayar RD selama satu musim alias setengah dari kontrak dua tahun yang disepakati. Satu musim pria bertopi ini diprediksi menerima upah pada kisaran Rp 2-3 miliar.

“Komunikasi yang hangat dan bersahabat itu berakhir dengan kesepakatan baru bahwa kita mengakhiri hubungan kerja profesional ini,” kata Direktur Kompetisi PT Sriwijaya Optimis Mandiri (PT SOM), Augie Bunyamin, Minggu pagi.

Dia menjelaskan antara PT SOM dan RD sepakat pula untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kendati tak mau membuka secara lugas, apakah RD mengembalikan uang yang telah dibayarkan? Drama Juli ini, sepakat diakhiri kedua belah pihak.

Augie yang didampingi Sekretaris PT SOM, Faisal Mursyid memastikan, ke depan tidak ada lagi masalah antara pihaknya dengan Rahmad Darmawan.

Sebab, langkah konkret sudah dilakukan oleh Sriwijaya FC dengan mencari pengganti. (jpnn/yun)

memimpin pada liga satu,” katanya.

Sekadar diketahui, 14 wasit dari luar daerah masingn-masing dari daerah yang berbeda-beda yakni, 2 orang dari

Sumsel, 4 orang dari Sultra, 1 orang dari Sulut, 2 orang dari Gorontalo, 1 orang dari Jawa Barat, 1 orang dari Lampung, 1 orang dari Papua Barat, dan 2 orang

dari Sulsel. Sementara wasit Maluku Utara, 4 dari kota Ternate, 5 dari Kota Tidore Kepulauan, 3 dari Halbar dan 1 dari Halsel. (mg-04/yun)

...YAKIN Samb Hal. 1 “Saya yakin dua lembaga penyelenggara ini bertanggung jawab sesuai dengan keputusan mereka yang bersifat kolektif kolegial,” ujarnya.

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UMMU menuturkan, objektifnya dua lembaga penyelenggara ini dilihat dari lancer dan kondusifnya penyelenggaraan pilgub tahun ini. “Kita tahu bersama bahwa Pilgub kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu artinya dua lembaga ini sudah menunjukkan kualitas kerja mereka,” papar alumnus Universitas Indonesia

...KONI Samb Hal. 10 BPK Kota Ternate dan Dispora Kota Ternate. Kemudian KONI Provinsi seb-

...LATIH Samb Hal. 10

MANCA SPORT RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 12

Tertantang Tanpa Ronaldo Lopetegui Indikasikan Ma Madrid Tidak Belanja Besar MADRID MA ADRID D - Pelatih P Peelatih h Real Madrid, Julen L ope peteegu gui me m eyakini ni Gareth Gareth Bale akan Lopetegui meyakini m me enj njaw aw waab b ttantangan an ntangaan dan memimpin menjawab sserangan se rangan nggan baru bar baru u Madrid Maadrid tanpa seorang C risti ris st an no R onalldo o. D Dia percaya Madrid Cristiano Ronaldo. ttak ta ak akan akkan an kesulitan kkes essul u ittan nm eski ditinggal sang meski m me ega gabi biint n an ngg.. megabintang.

M Ma adrid i terbilang terrbiilangg menghadapi awal Madrid ba aru ru Pe ru.

Pert rtam tama, ditinggal ditin d in nggal Zinedine Zibaru.

Pertama, d da dan ane yang yan angg suda ssudah uda dah m empersembahkan dane mempersembahkan ba b aany nyyaakk ggelar, elaar, L el opeete t gui pun ditunjuk banyak Lopetegui se e ba b a ga gai p e ne n e r u s.. Kedua, Kedua, kehilangan sebagai penerus.

Cr ris isti tian ian ano o Ronaldo Ronald Ro Rona ldo o ya yyang ang jelas merupakan Cristiano pe p ema main in terbaik ter erb baik Madrid ba Mad drid dalam sembilan pemain tahu hun un terakhir. teraakh khir. khir tahun Sit Si tuasi tersebut tu teers rsebut ttentu entu membuat LopSituasi eetegui et teggui ui h arruss m emu em utar otak untuk beharus memutar rradaptasi ra ada dapttas asi se ecepatt mungkin m ngkin sekaligus mu secepat m enc ncar a i pe ar p ngggantti Ronaldo. Mantan mencari pengganti pe p ela l ti tih h timnas ttiimnas ass Spanyol Span nyol ini pun belum pelatih m me en nu un njjju ukka kan np ergerrakan berarti dalam menunjukkan pergerakan b urs rsaa tr ransffer er.. bursa transfer.

U Un nik ikn nya me nya, ny eski keh esk eh hilangan sosok yang Uniknya, meski kehilangan m me enjan njan nj nji j ka kan mi m inim ma 40 gol dalam semal menjanjikan minimal m mu usim m - yakni yaakkn ni Ronaldo Rona naaldo - Lopetegui jusmusim tru tr ru merasa meeraasa tertantang. tertant er ntaang. Sebagai pelatih,

JULEN JU JUL J UL LE EN E N Lopetegui Lo L Lop op pete pe ete tegu gui g u

Tampil di Asian Games, Son Absen Bela Tottenham PENYERANG sayap Tottenham Hotspur, Son Heung-Min meminta maaf pada pendukung Spurs lantaran terpaksa absen di beberapa pekan pertama Premier League nanti.

Dia harus membela timnas Korea Selatan di ajang Asian Games.

Sebagaimana diketahui, Son termasuk pemain senior yang dipanggil membela Korea Selatan di Asian Games 2018 yang dihelat di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus sampai 2 September nanti. Dan mengingat kekuatan Korea Selatan saat ini, bukan tidak mungkin Son membantu timnya sampai di final.

Meski demikian, para pendukung Tottenham tak perlu bersedih sepenuhnya. Jika Son bisa membantu timnas Korea Selatan mencapai kesuksesan, maka pemain berusia 26 tahun ini boleh dibebaskan dari wajib militer selama dua tahun.

Meski bukan keinginannya, Son sungguh segan dengan pendukung Tottenham. Dia benar-benar menyampaikan permintaan maaf pada para pendukung, meski yakin Tottenham akan menemukan pemain lain yang sama baiknya.

“Tentu saja saya harus menyampaikan permintaan maaf. Saya akan meninggalkan tim cukup lama, jadi saya ingin meminta maaf pada pelatih dan rekan setim saya,” ujar Son dikutip dari tribalfootball.

Baca: SON... Hal 11

SON Heung-Min

Meski demikian, sejauh ini Madrid terus dihubungkan dengan beberapa pemain hebat lainnya. Nama-nama seperti Neymar, Eden Hazard dan Kylian Mbappe dianggap sebagai target potensial.

Lopetegui mengaku puas dengan susunan timnya saat ini. Lopetegui menyebut bahwa timnya saat ini sudah cukup kuat untuk menjadi penantang gelar musim depan. Sejauh ini Real Madrid belum belanja besar. Alvaro Odriozola menjadi rekrutan terbesar mereka pada bursa transfer musim panas ini.

Meski belum belanja besar, namun Lopetegui menilai tim Real Madrid saat ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi penantang gelar. “Kami sangat senang dengan tim yang kami miliki saat ini,” buka Lopetegui kepada Goal International.Seberapa jauh Real Madrid akan melangkah musim ini menurut Lopetegui? Silahkan scroll artikel ini ke bawah.

Baca: TERTANTANG... Hal 11

Misi Zarco Bangkit di Ceko JOHANN Zarco mencoba memperbaiki performanya di paruh kedua musim. Di MotoGP Ceko, akhir pekan inii Zarco bern lima besar. harap bisa kembali finis di jajaran enurunan di Pebalap Tech3 itu mengalami penurunan paruh pertama musim. Setelah finis runneranyol, Zarco up dua kali di Argntina dan Spanyol, tujuh dalam hanya finis terbaik di posisi ketujuh empat balapan terakhir. pan kandanDia bahkan gagal total di balapan ses merebut gnya di Le Mans, Prancis. Sukses wal balapan pole, Zarco justru retired di awal tu poin pun. sehingga tak mampu meraih satu anas, Zarco Setelah liburan musim panas, n optimisme. menatap sisa kompetisi dengan p-pebalap di Misi untuk mengganggu pebalap-pebalap baris depan dimulai di Brno.

“Sirkuit Brno adalah lintasan yang sangat enyukainya,” menyenangkan, aku sangat menyukainya,” h. “Kuharap Zarco mengatakan dilansir Crash. ng enak lagi aku akan memiliki perasaan yang dan bisa memberikan informasii yang bagus

JOHANN Zarco

CORNER KICK

m dia bersemangat membentuk tim yang kompetitif tanpa ke kehadiran Ronaldo. data “Ketika saya datang, Cristiano masih milik Real Madrid tetapi segera sesumenya dahnya dia menyatakan keinginannya untuk pergi,” ujar Lo Lopetegui dikutip dari “Seba fourfourtwo. “Sebagai pelatih, adalah tantangan menarik untuk membentuk tan Cristiano,” samtim kompetitif tanpa bungnya.

Lo Lebih lanjut, Lopetegui menyebut kehilangan Rona Ronaldo akan tertutup denga kehadiran Gareth sepenuhnya dengan bi membantu Bale Bale. Dia yakin bisa perma menemukan permainan terbaiknya dan membuatnya menj menjadi bintang utama di panggung Real Mad Madrid. k “Saya mengakui kehebatan salah satu pemain terpenting dalam sejarah Real (Ronaldo) klub menghargai Madrid (Ronaldo), warisannya dan m memfasilitasi kepergiannya. Kami yak yakin bahwa Bale akan y menjalani tahun yang hebat dan kami p berharap banyak padanya.

Kami akan bekerja bersama supaya su dia mencapai terbaikny pungkasnya. performa terbaiknya,”

untuk orang-orangku,” sambungnya.

“Bisa kembali ke lima besar akan fantastis. Kita lihat saja dan kita lihat bagaimana cuacanya.

Mungkin saja hujan, seperti yang kita tahu dari tahun lalu, hujan bisa mengganggu balapan. Ketika itu balapannya sangat tricky di 2017, jadi kami mesti melakoninya dengan lebih baik,” terang Zarco.

“Setelah jeda musim panas, aku merasa cukup baik. Aku bisa menganalisa segalanya dan aku tahu bahwa aku cuma perlu berusaha lebih keras,” ujarnya.

Baca: ZARCO... Hal 11

Mourinho Minta Dirinya Dipecat P E L AT I H M a n chester United, Jose Mourinho, terus menuai kontroversi dengan komentarnya soal kebijakan transfer klub.

Mantan pemain timnas Amerika, Janusz Michallik, bahkan sempat beranggapan bahwa pria asal Portugal tersebut meminta dirinya dipecat.

Mourinho memang terkenal ser ingkali melontarkan komentar pedas kepada siapapun, baik klub lain maupun klubnya sendiri. Salah satu contohnya adalah masa pra-musim ini, di mana dirinya seringkali mengomentari penampilan tim asuhannya.

Selain itu, ia juga

JOSE Mourinho

berulang kali mengkritik kebijakan transfer tim yang tidak membuatnya puas. Sejauh ini Manchester United

baru mendapatkan tiga pemain baru, dan di antaranya tidak ada nama-nama beken seperti musim sebelumnya.

Semua komplain yang dilontarkan oleh Mourinho membuat Michallik merasa simpati dengannya. Ia bahkan sempat beranggapan bahwa sang pelatih meminta dirinya untuk dipecat. “Saya pikir ini akan berat [untuk Jose Mourinho di United),” ujar Michallik kepada ESPN FC.“Saya hampir berpikir dia meminta untuk dipecat. Semua komplain ini, dia tidak mendapatkan pemain yang diinginkan,” lanjutnya.Michallik juga mempertanyakan kebijakan transfer MU pada bursa transfer musim panas ini. Menurut pandangannya, runner-up Premier League tersebut tidak membantu Mourinho.

Baca: DIPECAT... Hal 11

Liverpool Tak Butuh Pengganti Coutinho

JUERGEN Klopp

LIVERPOOL - Manajer Liverpool Juergen Klopp menegaskan dirinya tak butuh pemain pengganti Philippe Coutinho.

Sebab Coutinho takkan bisa digantikan siapapun. Liverpool akhirnya melepas Coutinho ke Barcelona dengan banderol 146 juta pound sterling Januari lalu.

Itu setelah melalui saga transfer yang berlarut-larut selama setahun terakhir.

Kepergian Coutinho tadinya dikhawatirkan akan melemahkan Liverpool mengingat dia adalah sosok penting dalam pernainan tim tersebut. Tapi, The Reds tetap bisa melaju ke final Liga Champions meski kalah dari Real Madrid dan finis empat besar lagi.

Ketajaman Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino menutupi lubang besar yang ditinggalkan Coutinho.

Maka dari itu, fans pun merasa Liverpool tetap harus mendatangkan pemain yang bisa menggantikan posisi Coutinho.

Nabil Fekir awalnya diharapkan bisa mengisi peran Coutinho, tapi kesepakatan dengan Lyon akhirnya dibatalkan karena riwayat cedera si pemain. Alhasil, Liverpool pun masih sulit mencari pemain nomor 10 di sisa bursa transfer musim panas ini.

Terkait hal tersebut, Klopp tak mau ambil pusing karena saat ini skuatnya pun sudah mumpuni dengan kedatangan Naby Keita, Fabinho, Xherdan Shaqiri, dan Alisson Becker. Coutinho diakui sulit mencari penggantinya. “Anda tidak bisa menggannti Phil Coutinho dengan pemain yang sama persis,” ujar Klopp di Sky Sports.“Dia itu Phil Coutinho. Dia punya gaya main berbeda, pemain luar biasa secara taktik, bisa main sebagai winger, nomor 10, dan nomor 98 - sangat hebat,” sambungnya.“Saya tidak ingin menempatkan pemain saya di posisi tertentu hanya karena orang bilang ‘dia adalah pengganti Phil’.”

Baca: LIVERPOOL... Hal 11

MAJANG POLIS RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 13

Empat Mega Proyek Telan Rp 204 Miliar Tiga Proyek Lanjutan, Satu Proyek Baru, Dikerjakan Dengan Sistem Multiyears

KEGIATAN MULTIYEARS 2019 1

REKLAMASI Reklamasi Kayu MerahKalumata dalam tahap pekerjaan

Pembangunan lanjutan reklamasi dan jalan kawasan kayu merahkalumata segmen utara.

Alokasi Anggaran Pertahun 2019 : Rp.10.000.000.000 2020 : Rp.25.000.000.000 2021 : -

Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah

ABD YAHYA ABDULLAH/MALUTPOST

Total Anggaran Rp.35.000.000.000

2

Pembangunan lanjutan reklamasi dan jalan kawasan kayu merahkalumata segmen selatan Alokasi Anggaran Pertahun 2019 : Rp 25.000.000.000 2020 : Rp 29.202.000.000 2021 : Rp 15.000.000.000

3

Pembangunan lanjutan pasar Gamalama Modern Alokasi Anggaran Pertahun 2019 : Rp 30.000.000.000 2020 : Rp 20.000.000.000 2021 : Rp 20.000.000.000

Total Anggaran Rp 69.202.000.000

KESEHATAN September, RSUD Tambah Tiga Dokter Spesialis TERNATE – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoiri September mendatang, akan menambah tiga dokter spesialis, kali ini yang ditambah yakni satu dokter spesialis bedah tulang dan dua dokter spesialis jantung .“September nanti dokternya sudah mulai bertugas,” ujar Direktur RSUD, dr Syamsul Bahri saat ditemui Malut Post di ruang kerjanya, Selasa (31/7).

Menurutnya, pada 2012 lalu, rumah sakit sudah mempunyai satu dokter spesialis bedah tulang. Namun, pasiennya tidak banyak di Kota Ternate, akhirnya, dokter tersebut pindah ke rumah sakit di Kalimantan. “Mudah-mudahan dengan adanya dokter spesialis bedah tulang yang baru ini, pasien-pasien patah tulang dan pasien yang ingin operasi tulang bisa ditangani dengan baik,” harapnya.

Baca: DOKTER.. Hal 16

4

Total Anggaran Rp 70.000.000.000

Pembangunan reklamasi kawasan Salero menuju Dufa-Dufa Alokasi Anggaran Pertahun 2019 : Rp 10.000.000.000 2020 : Rp 10.000.000.000 2021 : Rp 10.000.000.000 Total Anggaran Rp.30.000.000.000

TOTAL: Rp 204.202.000.000

Lurah Sengaja Ubah Item Kegiatan DPPK Berpotensi Jadi Temuan

Kalau dilakukan perubahan kegiatan, harus ada persetujuan pihak kecamatan, lurah tidak bisa asal ganti, karena saat pemeriksaan nanti akan dilihat sesuai yang dituangkan dalam juknis MUHAMMAD QUFAL Kabag Pemerintahan Setda Kota Ternate

TERNATE - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate merancang anggaran sebesar Rp 204 miliar lebih (Rp 204.202.000.000) dalam APBD 2019, untuk pelaksanaan empat mega proyek. Proyek yang menelan anggaran ratusan miliar itu dikerjakan dengan sistem multiyears (pekerjaan tahun jamak red) dan ditargetkan rampung tahun 2021 mendatang.

Penetapan anggaran proyek multiyears itu dilakukan dalam pembahasan tahap I akhir Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 di kantor BPKAD, Senin malam lalu.

TERNATE - Banyak kegiatan yang dibiayai melalui Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK) belum berjalan maksimal. Hingga saat ini, baru sekitar 60 persen pekerjaan yang direalisasi pihak kelurahan. Selain itu ada kelurahan yang sengaja mengubah item kegiatan tanpa ada surat persetujuan dari pihak kecamatan.

Hal ini terungkap saat rapat bersama, bagian pemerintahan, camat dan para lurah beberapa waktu lalu.

Baca: DPPK.. Hal 16

Baca: PROYEK.. Hal 16

SKPD Pengelola Retribusi Terancam Dicopot TERNATE - Memasuki triwulan III, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate terbilang masih sangat rendah.

Dari target Rp 142.2 miliar lebih yang baru direalisasi sebesar Rp 37,6 miliar atau 26,48 persen. Dari

capai itu, baru sektor pajak yang mencapai target. Dari target sektor pajak sebesar Rp 49,7 miliar, hingga pertengahan tahun ini sektor tersebut sudah mampu mencapai Rp 27,4 miliar lebih.

Baca: DICOPOT.. Hal 16

Temuan Pihak Ketiga Capai Rp 3,4 Miliar TERNATE - Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman akan segera melayangkan teguran keras bagi pihak rekanan yang belum menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut. Nilai temuan BPK sejak tahun 2005 hingga 2017 lalu mencapai Rp 4,2 miliar. Namun, yang

dikembalikan baru sebesar Rp 810 juta, sementara sisanya Rp 3,4 miliar belum tuntas hingga tahun ini.”Saya tegaskan tidak ada alasan kontraktor tidak selesaikan temuan,” kata Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, kemarin (31/7).

Baca: TEMUAN.. Hal 16

Harap Bisa Jadi Ibu Rumah Tangga yang Mandiri

Asah Keterampilan Anggota, Dengan Pelatihan Menjahit Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Ternate kembali menggelar kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Maluku Utara, guna mengasah keterampilan bagi para anggota DWP Kota Ternate di pendidikan jahit menjahit. Harapannya anggota DWP nantinya bisa menjadi ibu rumah tangga yang mandiri.

YAHYAHA ABDULLAH, Ternate

POSE BERSAMA: Ketua DWP Kota Ternate Marliza M Tauhid beserta anggota saat berpose bersama dengan Kepala BLK serta anggotanya usai pelatihan

PELATIHAN jahit menjahit yang dilaksanakan 28 Maret hingga 31 Juli itu diikuti oleh 15 anggota DWP di kantor BLK Provinsi Maluku Utara (Malut).

Ke t u a D W P Ma r l i z a M Tauhid saat diwawancarai mengatakan, tujuan diadakannya pelatihan menjahit ini selain merupakan program kerja DWP untuk peningkatan kualitas produktivitas para anggota DWP, pelatihan ini juga agar para anggota DWP yang

terhimpun sebagai ibu rumah tangga dan perempuan, selain menjadi PBS juga mampu menjadi seorang yang mandiri.

Pihaknya berharap, setelah pelatihan menjahit para anggota DWP bisa mengembangkan ilmu menjahitnya.

Sehingga tercipta anggota yang punya keterampilan atau skill untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga.

Baca: MENJAHIT.. Hal 16

AROUND TERNATE RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 14

Art: Resayfa Rumra

Benteng Oranje Tanggungjawab Siapa?

Fasilitas Rusak Tidak Dijaga dan Dirawat Editor : Erwin Syam Peliput : Maslan Adjid TERNATE - Rusak karena tidak di jaga, itulah kalimat yang paling sering terdengar saat kita berada di area Benteng Oranje, kata ini keluar dari sebagian besar pengunjung bukan tanpa alasan, penyebabnya karena pengunjung kecewa akibat sejumlah sudut benteng oranje yang belum lama di revitalisasi, kini sebagian besar sudah rusak parah Amatan koran ini di bagian Timur benteng Oranje, mulai dari nama Benteng, lantai, fasilitas tempat duduk, taman, lampu taman hingga open space, terpantau sangat tidak terawat. Lantai misalnya, dibangun dengan susunan pecahan batu yang di atur dengan baik untuk pejalan kaki, kini sudah rusak parah, sebagian besar tempelan batu sudah terlepas dan berhamburan di lantai sepanjang depan benteng, kemudian papan nama benteng, salah satu huruf hilang entah kemana, bagian

mika pada bentukan huruf juga sebagian sudah pecah. selanjutnya fasilitas tempat duduk pengunjung diantara taman, meski material tempat duduk dibuat menggunakan besi, terpantau besi penyandar tempat duduk sebagian besar sudah patah, ada yang diduga disengaja dan ada yang karena faktor tidak dirawat, kemudian lampu penerangan taman, besi pelindung lampu sebagian sudah tidak ada bahkan lampu pecah dan hilang, sementara open space di bagian Selatan dan utara, lokasi yang dikhususkan untuk tempat rehat dan bermain anak ini malah dijadikan lokasi tempat parkir sejumlah kendaraan roda empat yang diduga milik sejumlah oknum warga pemilik toko serta tempat usaha di bilangan tersebut Selain itu, parit yang mengelilingi depan benteng oranje oleh sebagian anak anak sering dijadikan tempat memancing ikan di parit tersebut hal ini dilakukan karena tidak ada yang mengawasi area tersebut. Rizal Umar Hasan,

Rusak: Sejumlah fasilitas yang dibangun di area Benteng Oranje yang rusak karena tidak dijaga dan dirawat. (Hizbullah Muji/MP)

salah satu pengunjung benteng oranje yang ditemui koran ini beberapa waktu lalu menuturkan, setelah di relokasi puluhan pedagang dan beberapa kantor di kawasan benteng oranje, kawasan ini lalu di revitalisasi sejak 2013 lalu, ini kemudian menjadi icon baru lokasi wisata sejarah di Ternate, sayangnya meski dibangun dengan biaya puluhan miliar, namun tidak dijaga dan dirawat dengan baik oleh pihak terkait. “kok susah payah dibangun dan memakan anggaran tidak sedikit, tetapi selesai dibangun malah tidak dijaga dengan baik, akhirnya kondisi benteng oranje saat ini terlihat seperti tidak ada yang mengurus.” Tutur Rizal Ungkapan yang sama dikatakan Halid, salah satu pengunjung benteng

oranje yang ditemui Minggu lalu, dikatakan Halid, revitalisasi ini dibangun melalui anggaran pusat yang dikerjakan oleh salah satu satker di Malut juga melalui koordinasi dengan Pemkot Ternate, seharusnya setelah sebagian besar benteng di bangun, harusnya ada yang menjaga dan merawat benteng tersebut, jangan dibiarkan seperti tidak bertuan dan tidak ada yang bertanggungjawab akan fasilitas yang dibangun di area benteng. “saya sering melihat ada beberapa kegiatan dilakukan di taman benteng dengan mendirikan bangunan semi permanen dan juga panggung, padahal ini yang kemudian merusak lantai benteng, kemudian karena tidak ada yang menjaga lokasi benteng orang mabuk sering tidur dan

Pernak Pernik HUT RI Mulai Ramai Dijual di Emperan Jalan

Agenda Kota merupakan rubrik tentang agendaagenda yang akan dilaksanakan di Kota Ternate. Bagi instansi pemerintah, swasta, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, pelajar dan mahasiswa yang memiliki agenda kegiatan di Kota Ternate dapat menyampaikan ke Redaksi Malut Post Melalui SMS ke 085398309581 SMS berisikan nama institusi atau organisasi penyelenggara kegiatan, nama kegiatan, hari/tanggal, waktu dan tempat kegiatan. (*)

SEMENTARA ITU Warga Rua Minta PDAM Segera Aliri Air Bersih

PIPA PDAM: Salah satu sudut jalan dimana pipa milik PDAM yang disambung dan melintas di Kelurahan Rua. (Maslan/MP

TERNATE- Belum juga menikmati layanan air bersih, Warga kelurahan Rua minta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate untuk segera mengaliri air ke rumah mereka Permintaan warga Rua bukan tanpa alasan, pasalnya pipa milik PDAM yang telah selesai disambung keliling kota Ternate dan melintas dikelurahan Rua sejak 2016 lalu, menjadi alasan warga Rua mempertanyakan kapan waktu PDAM bisa aliri air bersih kerumah mereka.

Ucid, salah satu warga Rua yang ditemui Malut Post menuturkan, selama ini, warga Kelurahan Rua untuk memenuhi kebutuhan air sehari hari, hanya mengandalakan sumur serta bak penampungan air. Setelah pipa PDAM yang ditanam keliling pulau Ternate dan melintas di Kelurahan Rua, kami warga Rua kemudian merasa terjawab sudah kegelisahan kami selama ini terkait kebutuhan air bersih. “setelah selesai diabangun sekitar tahun 2016 lalu, pipa induk belum juga difungsikan PDAM, kami warga sangat kecewa karena sudah dua tahun belum juga ada tanda tanda akan difungsikan.” Tutur Ucid Ucid menambahkan, seharusnya pipa induk yang terpasang di kawasan RT 06 kelurahan Rua itu sudah berfungsi dan warga juga sudah bisa menikmati air bersih, tetapi harapan kami belum juga terealisasi, bahkan setelah di pasang sambungan pipa hingga pipa rusak, kami belum juga teraliri air bersih. “kami minta Pemerintah Kota Ternate untuk koordinasi dengan PDAM agar air bersih bisa dinikmati warga Rua.” (tr-02/Lid)

berkeliaran serta merusak taman, ada juga parkir mobil yang menggunakan area benteng, perilaku oknum warga ini yang menjadi alasan kenapa perbaikan benteng oranje saat ini sudah rusak.”

Terang Halid Halid berharap harus ada koordinasi antar pihak terkait yaitu yang mengerjakan reviralisasi benteng dengan Pemkot Ternate agar lokasi yang telah di tata dengan baik ada yang merawat dan menjaga. “kalau tidak di respon dan ditempatkan petugas untuk berjaga di kawasan benteng oranje, saya yakin tidak akan lama fasilitas yang di bangun akan rusak semuanya, mudah mudahan secepatnya ada yang menempatkan petugas dikawasan tersebut.”

Tutup Halid. (Tr-02/Lid)

RUSAK: Salah satu sudut talud yang rusak di pesisir pantai Sulamadaha.

(Maslan/MP)

Talud di Pantai Sulamadaha Terancam Jebol TERNATE- Pondasi talud di pantai Sulamadaha kini mulai rusak, beberapa titik talud yang memisahkan antara laut dengan pesisir pantai mulai retak amatan koran ini Selasa kemarin, talud yang berada tak jauh dari jembatan pintu masuk kawasan wisata pantai Sulamadaha itu beberbagian pondasi mulai retak di beberapa bagian, bahkan sudah terancam jebol jika tidak diperbaiki secepatnya Dewi salah satu warga sulamadaha yang ditemui koran ini di lokasi pantai sulamadaha menuturkan, bagian pondasi yang patah ini sisi bagian selatan sudah lama rusak se-

mentara sisi utara patahan pondasi talud kurang lebih satu tahun lalu, patahan pondasi ini setiap kali air laut pasang air kemudian masuk ke sela pondasi yang patah dan lama kelamaan merusak bagian dalam pondasi. “air pasang ini yang lama kelamaan akan merusak dasar pondasi hingga talud terancam jebol.”

Terang Dewi Dewi berharap, Pemerintah kecamatan untuk segera merespon keluhan masyarakat ini agar kerusakan talud langsung diperbaiki. “jangan nanti talud sudah jebol dan longsor baru mahu memperbaiki.”

Tegas Dewi. (tr-02/Lid)

TERNATE - Jelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus ini, penak pernik yang identik dengan HUT RI mulai padati sejumlah sudut jalan dalam kota Ternate Amatan Koran ini, mulai dari jalan Medeka belakang benteng, jalan Yos Sudarso depan Eks kantor Wali Kota, Jalan Arnold Mononutu, Ahmad Yani dan Pahlawan Revolusi, Ahmad Djabir, hingga ke kawasan Kota Baru dan Bastiong, beberapa bagian sudut jalan dipenuhi pedagang musiman dengan sejumlah produk pernak pernik hari kemerdekaan. Mereka pedagang musiman ini menawarkan mulai dari bendera berukuran kecil hingga besar, umbul umbul, hiasan bendera formal untuk perkantoran hingga gantungan kunci dan stiker Menurut para pedagang, mereka mulai berjualan dipinggiran jalan sejak awal bulan juli lalu, pedagang sengaja berjualan lebih awal karena untuk menarik perhatian warga, maka harus berdagang bendera jauh jauh hari sebelum mendekati perayaan HUT RI. “kami jualan lebih awal, ini agar warga tahu lokasi dimana jika ingin membeli bendera dan pernak pernik 17an, dan hasil-

nya memang benar, sebagian warga sudah mengetahui beberapa lokasi tempat jual pernak pernik 17 agustusan dengan peningkatan penjualan jelang bulan Agustus.” Tutur Ade salah satu pedagang musiman yang ditemui Koran ini dikawasan Merdeka Belakang Benteng Sementara itu, harga bendera yang dijual pedagang musiman beraneka ragam, itu disesuaikan dengan ukuran serta bentuk yang disediakan. “Harga termurah yaitu Rp. 25.000 dan yang paling mahal dikisaran 300an Ribu, tergantu model dan tipe serta kain seperti apa yang pembeli mahu, intinya semakin bagus kain dan jahitannya maka harganya juga mengikuti.”

Lanjut Ade Serupa diungkapkan Asep pedagang bendera yang menawarkan barang dagangannya di kawasan Gamalama, Asep mengaku tergiur dengan omset setiap masuk bulan Agustus. “saya keseharian ngojek, namun karena ada perayaan HUT RI maka saya istirahat narik ojek dan berjualan bendera, ini sudah saya lakukan setiap tahun jelang HUT RI karena keuntungannya lumayan.” Terang Asep (tr-02)

JURNALISME WARGA

SMAN 3 Tidore kembali menorehkan prestasi DARI arena Festival Lomba Seni Siswa tingkat Provinsi Maluku utara, siswa SMA Negeri 3 Tidore kembali menorehkan prestasi. Tercatat beberapa jenis lomba diikuti oleh SMA 3 dan yg berhasil mnjadi kampiun adalah di cabang tarian berpasangan oleh Faradila Nukila Rahman dan Gabi Manuru Rasai Tumcala..keduanya adalah siswa kelas XI Ipa, semntra Muhammad Taufik Conoras lewat suara merdunya berhasil menyabet juara 2 pada vocal tunggal putra.. Insya Allah penari dari SMA 3 tidore ini akan mewakili maluku utara ke ajang yang sama tingkat nasional di Nanggoro Aceh Darussalam.(*) PENGIRIM: Itha Hadad Ardian WARGA TIKEP

MUSIMAN: Pedagang musiman yang padati sejumlah sudut jalan. (Maslan/MP)

15 Kelurahan Siapkan Lomba Sambut HUT RI

SUKSES: Dua siswi asal Tikep yang berprestasi. (Itha)

TERNATE - Jelang HUT RI ke 73, 15 Kelurahan di wilayah Administrasi kecamatan Ternate Tengah, melaksanakan persiapan untuk mengikuti rangkaian lomba yang dilaksanakan kantor Kecamatan Ternate tengah.

Camat Ternate Tengah, Abd Haris megatakan, selain lomba kebersihan yang melibatkan 15 Kelurahan di Ternate Tengah, pihaknya juga akan melaksanakan

sejumlah kegiatan lainnya, seperti lomba tertib administrasi, lomba goyang Tobelo, karaoke, serta lomba tradisional lainnya. “lomba tertib administrasi yang punya nilai paling tertinggi dibandingkan dengan nilai perlombaan lain karena ini mencerminkan kerja tim Kelurahan yang baik, tentunya akan mendapat hadiah.” Tutup Abd Haris Camat Ternate Tengah. (tr-02/Lid)

AKADEMIKA RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 15

UMMU dan Malut Post Teken MoU TERNATE – Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) termasuk perguruan tinggi swasta yang sudah memiliki nama besar di Maluku Utara.

Meski begitu, Perguruan tinggi ini terus berupaya mengembangkan diri menjadi kampus yang lebih maju. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan menggandeng media massa untuk mempublikasikan kegiatannya dan Malut Post yang menjadi mitranya.

Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Rektor UMMU Dr Saiful Deni dengan Pemimpin Redaksi (Pemred) Malut Post Faisal Djalaluddin, di Lantai

II Rektorat UMMU, Senin (31/7).

Di sela-sela kegiatan, Rektor mengungkapkan apresiasinya atas jalinan kerjasama yang bukan baru pertama kali dilakukan, sebab sejak masa Kasman H Ahmad, Malut Post juga dipilih sebagai media yang mempublikasikan kegiatan UMMU. ”Kerjasama ini menjadi pengembangan yang luar biasa terhadap kampus ke depan,” katanya.

Apresiasi yang sama juga diungkapkan Faisal terhadap sambutan yang luar biasa dari UMMU. Dia berharap kemitraan tersebut tetap terjaga dan dikembangkan kedepannya. Realisasi dari MoU ini adalah Malut Post akan menyediakan rubrik khusus untuk UMMU, guna mempublikasikan kegiatan-kegiatannya. (tr-03/nty)

MoU: Rektor UMMU Dr Saiful Deni (kiri) bersama Pemred Malut Post Faisal Djalaluddin (kanan) saat penandatanganan MoU di Rektorat UMMU

Kuliah Perencanaan Pembangunan Bersama Dr. Amran Husen SE, ME

Harmonisasi, Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah (Bagian I) Dr. Amran Husen SE, ME Dosen dan Ketua Program Studi (Prodi) S2 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Khairun (Unkhair) Ternate

TOPIK yang dibahas pada edisi kali ini tentang Harmonisasi, Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah (Bagian I). Ini merupakan bagian dari Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan yang disampaikan Dr. Amran Husen SE, ME, Dosen dan Ketua Program Studi (Prodi) S2 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Khairun (Unkhair) Ternate. Berikut narasi yang disampaikan secara bertutur oleh yang bersangkutan:

Pembangunan adalah sebuah kegiatan kolosal, memakan waktu yang panjang, melibatkan seluruh warga negara dan menyerap hampir seluruh sumber daya negara-bangsa. Karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan perlu manajemen.

Kata manajemen menyiratkan adanya proses yang berkesinambungan. Secara generik proses ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan diakhiri dengan pengendalian. Perencanaan adalah kegiatan dari pembangunan yang paling diprioritaskan, karena perencanaan menentukan arah, prioritas dan strategi pembangunan. Perencanaan yang baik identik dengan sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Sepanjang pelaksanaan itu harus konsisten, pengendalian efektif serta faktor-faktor pengganggu tidak banyak muncul atau kalaupun muncul tidak akan mampu membiaskan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menunggu waktu untuk sampai ke tujuan.

Konsep Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan di Indonesia secara sungguh-sungguh dimulai sejak era Orde Baru, karena pada masa sebelumnya teknik perencanaan belum berkembang dengan baik.

Perencanaan pembangunan yang ada saat ini, dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menjadi think tank dari konsep perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Bappenas di dalam praktiknya, mempergunakan berbagai model untuk membuat

rancangannya menjadi lebih sempurna daripada hanya menggunakan satu model tunggal. Dalam perkembangannya, untuk memahami perencanaan pembangunan di Indonesia lebih fokus dan dapat dilakukan pada perencanaan jangka pendek atau secara spesifik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Muatan UUD 1945 menganut pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Sistem pembagian kekuasaan secara horizontal diwujudkan dalam berbagai lembaga negara beserta kekuasaan yang melekat pada dirinya, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal dilaksanakan melalui politik desentralisasi, yaitu memberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ini, merupakan payung hukum bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan negara, yang digunakan sebagai arahan di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan secara nasional. Menurut undangundang tersebut, rencana pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana pembangunan ini memuat arahan kebijakan pembangunan yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Terkait hal ini, daerah akan menyusun RPJP Daerah dan juga RPJM Daerah yang mengacu pada RPJP dan juga RPJM Nasional, serta membuat program pembangunan dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui RKP yang disusun oleh Kementerian atau Lembaga.

Di tingkat lokal, pemerintah provinsi, kabupaten/kota menyusun sendiri RPJP Daerah. Setelah itu, dijabarkan dalam RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari kepala daerah terpilih. Permasalahannya, dokumen RPJP Nasional dan RPJP Daerah ini sangat visioner juga hanya memuat hal-hal yang mendasar, karena memang dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Namun, ini berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan dan ketidaksinergian antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Dalam sistem pemerintahan saat ini, yaitu dengan otonomi daerah yang luas, harapan mencapai harmonisasi (catatan: harmonisasi berasal dari

kata harmoni, yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian (M. Dahlan al Bary, 1995:185).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) diartikan suatu upaya untuk mencari keselarasan.

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan. Pertama, adanya perbedaan tujuan antara perencanaan pembangunan nasional (RPJM Nasional dan RKP), perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah dan RKPD).

Perbedaan terjadi bukan pada tataran makro yaitu agar mencapai masyarakat yang adil dan makmur, baik secara nasional maupun di setiap daerah tapi pada tataran lebih mikro. Tujuan perencanaan pembangunan nasional adalah menyelesaikan masalah-masalah yang kerap terjadi pada skala nasional. Analogi dengan itu, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di daerah sebab masalah nasional tidak sama dengan masalah daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah sudah memberi petunjuk mengenai kewajiban masing-masing tingkatan pemerintahan. Kedua, dengan proses penentuan kepala pemerintahan yang melalui pemilihan umum, baik nasional ataupun daerah, maka setiap kepala daerah wajib melaksanakan program yang ditawarkannya saat kampanye untuk mewujudkan visi dan misinya.

Program-program kepala pemerintahan terpilih ini, tidak bisa sinkron walaupun sudah diupayakan dengan memberi informasi sebanyak-banyaknya mengenai undang-undang RPJP Nasional bagi calon presiden dan Peraturan Daerah RPJP Daerah bagi calon gubernur, sementara RPJP Daerah ini diharapkan merupakan penjabaran dari RPJP Nasional. Ketidaksamaan program antara pusat dan daerah terjadi karena masalah yang dihadapi memang berbeda dan butuh solusi yang juga berbeda. Ketiga, kalaupun undang-undang mengharuskan RPJM Daerah sinkron dengan RPJM Nasional, termasuk RKP maka, instansi pusat harus memeriksa setiap RPJM Daerah agar tetap sesuai dengan RPJM nasionak akan mengalami kesulitan.

Kalaupun ditemukan ada yang tidak sesuai maka selanjutnya perencanaan daerah harus diubah, hal ini tentu akan menguras waktu dan energi. Beberapa hal dapat mengharuskan pemerintah merevisi RPJM Nasional, misalnya merubah asumsi makro, merubah kondisi atau juga lingkungan eksternal dan internal, kejadian bencana alam, perkembangan pemikiran dan sebagainya. Perubahan RPJM Nasional (agar terjadi keterpaduan) perlu diikuti dengan perubahan RPJM di daerah, ini bukan hal yang mudah. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka upaya mensikronkan RPJM nasional

dengan daerah adalah keinginan yang baik namun barangkali sulit dilakukan.

Mudah-mudahan tidak terjadi. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut ini: Pertama, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah pusat harus konsekuen yaitu sesuai dengan tingkatan pemerintahannya. Tidak ada kesamaan program/kegiatan kementerian/lembaga dengan program/kegiatan dari pemerintah daerah.

Kedua, pemerintah daerah perlu dianggap oleh pemerintah pusat sebagai mitra pembangunan daripada sebagai pelaksana program pusat di daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat perlu memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai RPJMN dan RKP, termasuki mengenai kegiatan Renstra dan Renja. Semua informasi ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun RPJM Daerah dan RKP Daerah sesuai kepentingan masing-masing, juga dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Pemberian informasi yang lengkap diharapkan distorsi yaitu yang tidak perlu dapat dikurangi.

Kata Penutup Berdasarkan Stufentheorie, pengaturan perencanaan pembangunan daerah semestinya tidak boleh bertentangan dengan pengaturan perencanaan pembangunan nasional. Namun, dengan melihat sistem perundang-undangan yang dibangun haruslah koresponden, maka harmonisasi (keselarasan, kecocokan, keserasian) pengaturan perencanaan pembangunan nasional dan daerah tidak harus terjadi, terlebih karena adanya pelaksanaan asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. Penggunaan asas hukum /Lex superiori derogat legi inferior yang diterapkan secara kaku dalam hubungan antara pengaturan perencanaan pembangunan nasional (lex superior) dan pengaturan perencanaan pembanguan daerah (lex inferior), tentu saja akan mengedepankan kepastian hukum, sehingga akan dapat menggeser kepentingan yang lebih luas. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak, maka hukum hanya akan berguna bagi hukum itu sendiri tetapi tidak untuk masyarakat. Artinya dalam konteks perencanaan pembangunan, ketika sudah dituangkan dalam dokumen RPJMN dan atau RPJMD, maka ini sudah menjadi norma hukum sebagai dasar untuk dipatuhi, dilaksanakan dan akan dievaluasi sesuai rutinitas waktu yang oleh regulasi memungkinkan dapat dievaluasi paling tidak dua tahun berjalan. Demikian ulasan tentang Harmonisasi, Perencanaan Pembangunan, dan Otonomi Daerah (Bagian I), semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. Nantikan (Bagian II) pada edisi berikutnya. (tr-03/nty)

Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Lahirkan Tiga Magister

SANDANG GELAR BARU: Ketiga mahasiswa diapit dosen pembimbing, Dr. Muamil Suanan (kiri) Dr Jufri Jacob (kanan).

TERNATE – Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Ekonomi, Senin (31/7) kembali melahirkan tiga magister. Pemberian gelar S2 itu diberikan saat yudisium oleh Ketua Program Studi (Prodi) Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Dr Amran Suleman setelah ujian tesisi dan mendapatkan hasil memuaskan.

Ketiga mahasiwa tersebut adalah, Maaruf Syauta dengan judul tesis

Sektor Unggulan dan Ketimpangan Pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara. Kedua, Lulu Bin Tahir Achmad dengan judul tesis Upaya Peningkatan Penerimaan Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Ternate, Farida A Abbas dengan tesisnya Evaluasi Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik LPSE Provinsi Maluku

Utara.

Usai Yudisium, para Magister itu mengungkapkan rasa bangganya dan apresiasinya kepada Malut Post.

“Alhamdulillah, kami sangat meapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada institusi ini maupun dosen pengajar di pascasarjana Ilmu Ekonomi,” ungkap para mahasiswa yang dibimbing Dr. Muamil Sunan selaku pembimbing satu dan Pembimbing dua Dr. Jufri Jacob.

Mereka mengaku bangga karena mendapat dukungan dari keluarga dan para pengajarnya. Bahkan karena motivasi dan kemudahan dari para dosen, pada semester ketiga mereka sudah bisa mengikuti seminar proposal dan masa studinya tidak sampai dua tahun.

Sementara itu, Dr Jufri selaku pembimbing mengungkapkan bahwa ketiga mahasiswa tersebut sangat menguasai tesis dan bisa menjelaskan di hadapan penguji sehingga layak menyandang status tersebut. ”Ini akan menjadi tanggung jawab dan beban moral bagi ketiganya yang telah menyandang gelar ini, maka dari itu implementasikan ilmu ini dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat luas,”pungkasnya. (tr03/nty/pn)

PEMBEKALAN: Peserta PPL Unit PPG Unkhair bersama para Ketua PPG dan para dosen usai mengikuti pembekalan.

Jalankan PPL Sekaligus PTK TERNATE – Memiliki ijazah minimal S1 dan Sertifikasi guru adalah syarat wajib yang harus dipenuhi guru, ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru.

Salah satu upaya untuk mendapatkan sertifikasi adalah mengikuti Program Pendidikan Guru (PPG) yang kini telah dibuka di FKIP Universitas Khairun Ternate. Saat ini, Unit PPG dari Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP) Unkhair, akan menurunkan 12 mahasiswanya untuk mengikuti mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang akan berlangsung selama empat bulan. Senin (31/7), para peserta PPL mulai diberikan pembekalan yang dibuka langsung Ketua Prodi PPG FKIP Dr Syahril Muhammad.

Sebelum turun PPL, para mahasiswa

prajabatan bersubsidi dari Prodi Bahasa Inggris itu sebelumnya telah mengikuti perkuliahan selama satu semester. Syahril mengatakan, ada dua yang akan menjadi sasaran PPL, yaitu SMPN 2 dan SMPN 4 Kota Ternate. “Saat PPL mereka didampingi dosen pembimbing dan guru pamong. Tujuannya, untuk memperkenalkan secara nyata situasi dan kondisi baik administrasi kurikulum, program pembelajaran dan sebagainya yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Lebih jauh, dia juga menjelaskan model kurikulum yang dikembangkan dalam PPG adalah kolaborasi PPL yang berbasis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu PPL yang diselenggarakan sekaligus penelitian PTK di kelas. ”PTK merupakan kekuatan dalam implementasi model-model pembelajaran yang diisyaratkan dalam kurikulum nasional,” jelasnya. (tr-03/nty)

SAMB MAJANG RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 16

Komisi I Sesalkan Sikap Biro Hukum TERNATE - Belum dikeluarkannya nomor registrasi (noreg) Perda Tongole oleh Biro Hukum Pemprov Malut mendapat sorotan Komisi I DPRD Kota Ternate.

Sekretaris Komisi I Yamin Rusli mengatakan, Biro Hukum Pemprov sengaja memperlambat penerbitan noreg perda tersebut, tanpa ada penjelasan atau alasan yang jelas. Jika terus terlambat, Yamin khawatir warga akan menyalahkan DPRD, karena menganggap DPRD menghalangi. ” Waktu 6 bulan itu sudah cukup bagi Biro hukum untuk mengeluarkan Noreg Perda tersebut. Dalam aturan jelas jika waktu koreksi itu 6 bulan saja, apalagi pengesahan Perda itu sejak Februari lalu,” tandas politisi NasDem ini.

Ya m i n b e r h a r a p, B a gian Hukum Pemkot terus

YAMIN Rusli

Masih Tetap Dilayani BPJS TERNATE – Baru-baru ini, masyarakat diramaikan dengan isu pemutusan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tiga model layanan yaitu pelayanan katarak, persalinan bayi lahir sehat dan fisioterapi. Namun, kebijakan yang menghebohkan itu ternyata belum jadi diterapkan.” Penera-

pannya masih tunda. Kita masih melayani pasien yang menggunakan BPJS untuk tiga hal ini seperti bisanya,” kata Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoiri, Selasa (31/7).

Menurutnya, Peraturan Direktur (Perdir) Jaminan Pelayanan sudah dikeluarkan pada 25 Juli lalu, yang berbunyi (1) Peraturan

...PROYEK Samb Hal. 13

Empat proyek multiyears itu ditargetkan tuntas sebelum masa jabatan Wali Kota Burhan Abdurahman dan Wakil Wali Kota Abdullah Tahir berakhir.

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Muhammad Iqbal Ruray mengatakan, empat mega proyek yang dilaksanakan tahun 2019 itu yakni pembangunan lanjutan reklamasi dan jalan kawasan Kayu Merah-Kalumata segmen utara dengan anggaran Rp 35 miliar dan target waktu hingga 2020, pembangunan lanjutan reklamasi dan jalan kawasan

...DICOPOT Samb Hal. 13

Sementara untuk sektor retribusi daerah realisasinya sangat minim, dari target Rp 45,7 miliar lebih, baru mampu direalisasi Rp 7,6 miliar lebih atau baru 16,75 persen. Minimnya pencapaian PAD ini mendapat sorotan tajam DPRD. Wakil Ketua DPRD, Muhammad Iqbal Ruray mendesak, wali kota segera melakukan evaluasi SKPD pengelola retribusi daerah, karena tidak menunjukkan trend kerja yang membaik. Menurut Iqbal, jika dibandingkan triwulan II tahun 2018 dengan 2017 lalu, pada tahun ini mengalami

...DPPK Samb Hal. 13

Kabag Pemerintahan Setda Kota Ternate Muhammad Qufal mengatakan, perubahan item kegiatan tanpa ada surat persetujuan dari pihak kecamatan sangat berpotensi menjadi temuan saat pemeriksaan nanti, sebab pekerjaan tidak sesuai

berkoordinasi dengan ke Biro Hukum Pemprov untuk mempercepat masalah noreg ini, karena warga Tongole berharap, pada 2018 ini, mereka sudah bisa pisah dengan Kelurahan Marikurubu. ” Kalau terus terlambat maka Pemkot dan Dekot akan disalahkan oleh warga,” tukasnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir, mengatakan, pihaknya menargetkan pada Juni lalu noreg perda pemekaran Tongole sudah bisa dikeluarkan agar segera diserahkan ke Kemndagri, tapi sampai saat ini tidak kunjung diterbitkan pemprov. ”Kalau noregnya sudah disampaikan ke kemendagri maka kode wilayah sudah bisa keluar, saat kami melakukan konsultasi Kemendagri juga sudah meminta agar noreg perda segera dimasu-

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam program jaminan kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. “Peraturan Direkturnya sudah ada. Tapi, keluarnya aturan baru ini tidak cocok dengan pelayanan. Sehingga Kemenkes minta ditunda dulu,”

Kayu Merah - Kalumata segmen selatan dengan total anggaran 2019-2021 Rp 69,2 miliar, pembangunan lanjutan pasar Gamalama Modern dari 20192021 dengan total anggaran Rp 70 miliar serta pembangunan reklamasi kawasan Salero menuju Dufa-dufa dengan anggaran sebesar Rp 30 miliar, target penyelesaiannya hingga 2021.”

Seluruh proyek ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),” terangnya.

Empat proyek ini, kata Iqbal, pembahasannya sudah final dan akan didorong dalam APBD induk 2019 nanti.

Selain empat item kegiatan itu, dalam pembahasan tahap I akhir KUA-PPAS

kan, tapi sampi sekarang belum dikeluarkan biro hukum pemprov,” sesalnya. Menurut wawali, jika noreg perda belum keluar, tentu sangat mengganggu dalam usulan pemekaran kelurahan, sebab pemisahan data penduduk tidak bisa dilakukan.

“Noreg itu harus dikirim ke Kemendagri dulu, setelah itu baru ada kode wilayah untuk dilakukan pemisahan, kalau biro hukum saja tidak serius seperti ini, bagaimana kita bisa lakukan pemisahan data penduduk,” tukasnya.

Seraya mengaku, saat ini pemkot sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor kelurahan Tongole tersebut.” Kalau kode wilayah sudah keluar langsung pembangunannya kita lakukan, serta menyiapkan orang yang menjabat sebagai lurah nanti,” tandasnya. (cr-05/rul).

jelas Syamsul.

Apakah dengan penundaan itu akan dilakukan perubahan ataukah nanti dibatalkan, Syamsul mengaku, belum bisa memprediksi. “Itu urusan pusat, jadi kami tidak tahu pasti,” akunya.

Sementara untuk gedung anak dan ibu (Children and Mother), meski pembangunannya sudah rampung, belum difungsikan karena masih menunggu persiapan peralatan yang akan dimasukan ke gedung tersebut.” Jadi nanti masih satu atau dua bulan lagi baru bisa difungsikan,” terangnya. (mg-01/rul)

2019, juga didorong agar ada perbaikan seluruh drainase di setiap kawasan. Proyek ini juga rencananya akan masuk pada kegiatan multiyears. ”Rencananya PUPR akan menyiapkan hitungan secara teknis, kami berharap cepat diajukan agar sebelum penandatanganan KUAPPAS, bisa dimasukan,” harap politisi Golkar ini.

Lanjut Iqbal, drainase harus dilakukan perbaikan melalui skala kawasan, sebab drainase yang ada saat ini sudah tidak layak, setiap hujan deras rumah warga selalu terendam.” Kami harap TAPD bisa mengakomodir kegiatan perbaikan drainase ini,” pinta Iqbal

Penyusunan Draf 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Dimatangkan TERNATE – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate tengah mematangkan penyusunan draf 10 pola pikir objek pemajuan kebudayaan. Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, ada 10 poin yang menjadi objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa serta permainan rakyat, olahraga tradisional dan teknologi tradisional.

“Dari 10 pola pikir itu, masing-masing poin akan kita masukkan kegiatannya. Seperti permainan rakyat, akan dimasukkan tarian bambu gila, Jilo-jilo dan lain sebagainya, begitu juga dengan yang lainnya. Drafnya itu masih sementara kami susun,” kata Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Budaya, Dikbud Kota Ternate, Faried Fabanyo, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/7).

Penyusunan draft tersebut, kata dia, akan diupayakan rampung pekan ini. Selanjutnya, akan diserahkan ke provinsi, untuk di bawa ke pusat.

Sesampainya di pusat, mereka yang akan menentukan, kegiatan-kegiatan mana saja yang dimasukkan dalam 10 poin tersebut. Setelah disetujui lanjutnya baru akan ditindaklanjuti Dikbud.

“Intinya dalam draf itu kami mengangkat budaya-budaya Kota Ternate. Misalnya di olahraga tradisional, kami masukkan pencak silat, untuk ritus kita ajukan Saro-saro saat pernikahan. Dan untuk manuskrip, kami memasukkan buku tambangan yang ada di Kedaton Kesultanan Ternate,” jelasnya.

Dalam penyusunan draf 10 pola pikir tersebut, Dikbud menggandeng akademisi Unkhair khususnya dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB). (mg-01/ rul)

yang juga wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD ini.

Soal itu, Kadis PUPR Risval Tribudiyanto mengatakan, pihaknya akan segera melakukan perhitungan anggaran secara teknis terkait proyek perbaikan drainase.” Target kami perkawasan atau perkecamatan sekitar Rp 10 miliar, karena perbaikan drainase tidak bisa hanya dipatok pada satu titik daerah rawan banjir saja, karena rata-rata kondisi drainase yang ada ini sudah cukup lama, kita akan usulkan proyek ini melalui multiyears,” terangnya, seraya mengatakan anggarannya cukup besar karena harus diperbaiki total per kawasannya.

penurunan.” Harus dilakukan evaluasi, bahkan bila perlu diganti, apalagi pada APBD Perubahan 2018 target PAD dinaikkan, kalau kebijakan itu tidak diambil, bagaimana bisa mencapai target,” desak politisi Beringin ini.

Rendahnya realisasi PAD ini, membuat Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman geram. Walikota berjanji akan segera dilakukan evaluasi. Sektor retribusi yang tidak mencapai target ini dikarenakan, pengawasan dan inovasi kerja SKPD lemah. ”Kita akan lakukan evaluasi,” tegas Burhan.

Setelah dilakukan evaluasi dan tidak ada perbaikan realisasi PAD khususnya

di sektor retribusi. Wali kota memastikan, akan mencopot kepala SKPD pengelola retribusi tersebut.” Kita akan cari orang yang siap dan punya semangat menggenjot PAD, bahkan jika ada eselon III yang siap dan punya semangat kerja maka akan ditempatkan di posisi tersebut,” ujar wali kota.

Meski akan melakukan pergantian, walikota dua periode itu mengaku belum bisa dilakukan dalam waktu dekat , sebab tahapan pilkada masih berjalan.”

Usai tahapan pilkada kita akan lakukan perombakan SKPD yang kinerjanya belum maksimal, termasuk SKPD pengelola PAD,” pungkasnya.(cr-05/rul).

juknis.” Kalau dilakukan perubahan kegiatan, harus ada persetujuan pihak kecamatan, lurah tidak bisa asal ganti, karena saat pemeriksaan nanti akan dilihat sesuai yang dituangkan dalam juknis,”terang Qufal, kemarin (31/7). Qufal mengatakan, pertemuan yang dilakukan bersama camat dan lurah itu untuk mengingatkan persoalan tersebut, serta menyampaikan

deadline waktu penyelesaian DPPK.” Batas waktunya November nanti, kami harap lurah yang belum selesaikan kegiatan agar dapat secepatnya diselesaikan,” harapnya.

Jika ada lurah yang realisasi kegiatan DPPK tidak mencapai target, Qufal menegaskan, akan melakukan evaluasi.”Tentu ada evaluasi jika tidak capai target,” pungkasnya. (cr-05/rul)

...TEMUAN Samb Hal. 13

Menurut orang nomor satu di Kota Ternate ini, pihaknya, akan memberikan solusi bagi kontraktor yang masih diberi kesempatan untuk mengikuti tender proyek tahun ini.”

Jadi nanti ketiak mereka menang tender. Mereka harus menyelesaikan temuannya secara bertahap agar ada progres penyelesaian,” ujar wali kota.

Langkah untuk mem blacklist perusahaan atau kontraktor yang belum menyelesaikan temuan, dianggap Burhan tidak tepat, sebab jika kontraktor tersebut tidak lagi memperoleh pekerjaan, otomatis mereka tidak memiliki pendapatan lagi, dan tentu tidak bisa menyelesaikan temuan.

...DOKTER Samb Hal. 13

Sementara untuk dokter spesialis jantung rumah sakit saat ini baru mempunyai satu dokter. Dengan adanya penambahan dua dokter spesialis jantung ini, dr Syamsul meyakini pelayanan jantung di rumah sakit akan semakin baik.” Karena nanti kita sudah punya tiga dokter spesialis

...MENJAHIT Samb Hal. 13

”Rencana pelatihan seperti ini akan terus berlanjut sebab sudah menjadi program kerja DWP,” ungkapnya. Sembari mengucapkan terima kasih kepada kepala BLK serta anggotanya atas kerjasama tersebut.

Terpisah Kepala Bapelitbangda Said Assagaf saat dikonfirmasi mengaku, penandatanganan KUA-PPAS serta empat item kegiatan multiyears rencananya akan dilakukan pada 6 Agustus mendatang. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan RKA. Karena sempitnya waktu, Said berharap, PUPR segera mengusulkan rincian anggaran perbaikan drainase yang rencananya juga akan didorong dalam kegiatan multiyears. ”Sebab multiyears bisa disetujui jika dimasukan dalam KUAPPAS. Karena itu PUPR secepatnya mengajukan agar penandatanganan bisa dilakukan bersamaan,” pungkasnya. (cr-05/rul)

” Jadi nanti kontraktornya dipanggil lalu dibuat komitmen penyelesaian, termasuk juga memanggil SKPD terkait,” ujar wali kota.

Selain temuan pihak ketiga, walikota berharap temuan di SKPD lain termasuk kelebihan pembayaran tunjangan di DPRD bisa segera dilakukan, karena sisa waktu sesuai yang diberikan oleh BPK tinggal sebulan lagi. ”Sehari dua, nanti kita akan panggil seluruh SKPD untuk evaluasi, sudah sejauh mana temuan ditindaklanjuti. Yang namanya temuan tidak ada alasan untuk tidak diselesaikan. Untuk temuan kelebihan pembayaran tunjangan DPRD juga harus secepatnya dilakukan, karena itu sudah menjadi temuan BPK,” harap Burhan. (cr05/rul)

jantung,” terangnya.

Sementara untuk dokter-dokter umum, jiwa, mata, saraf serta penyakit dalam dan dokter gigi belum dilakukan penambahan, karena tenaga dokter yang ada dirasa sudah cukup untuk melayani pasien.” Jadi yang kita lakukan penambahan yaitu satu dokter spesialis bedah tulang dan dua dokter spesialis jantung,” pungkasnya. (mg-01/rul)

Terpisah, Kepala BLK Provinsi Maluku Utara Marjono Istianto mengatakan, pelatihan tersebut merupakan pelatihan angkatan kedua.” Ini angkatan kedua, dan anggota sangat antusias dalam mengikuti pelatihan ini, saya berharap dengan pelatihan ini ilmunya dapat dikembangkan ,”harap Marjono. (cr-05/pn/rul).

OPINI

RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP MEMANG KONDUSIF PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2018 memang menyita perhatian publik. Publik kian “menatap”, bahkan penasaran, ketika salah satu pasangan calon menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Masyarakat tentu saja sadar bahwa gugatan di MK itu memang diatur dalam aturan. Meski begitu, bukan tidak mungkin masyarakat berharap hasil dari gugatan itu justru memperkeruh situasi.

Betapa tidak, permintaan instansi berwenang agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pilgub, termasuk menjaga situasi tetap kondusif, telah diindahkan, sehingga pilgub berlangsung aman dan damai.

Masyarakat akan marah besar ketika penghujung pilgub tidak sebagaimana yang diinginkan bersama, alias masih menimbulkan gejolak. Jika masyarakat sudah marah, bayangkan saja situasi yang terjadi nanti. Pilgub 2007 membuka mata semua pihak. Masyarakat Malut tidak ingin pilgub 2018 sama pilgub 2007 yang mana terjadi konflik hingga berbulan-bulan. Bahkan pilgub Malut ketika tercatat paling terlama, satu tahun.

Pertimbangan situasi keamanan juga menjadi penting, sehingga tidak meski dilakukan rekayasa situasi yang tidak sesuai fakta. Sangat ironis kalau ada oknum yang sengaja menyalahgunakan kewenangannya, bahkan termasuk membawa nama institusinya, lantaran ia pimpinan di institusi itu, sehingga berusaha menekan psikologi pihak lain dengan tujuan memenangkan pasangan calon lain, padahal pasangan calon itu kalah jumlah suara dengan pasangan calon satunya lagi.

Sementara ini masyarakat dibuat bingung dengan diperiksanya komisioner KPU dan Bawaslu. Ada yang bahkan dengan terang mengatakan aparat telah melakukan kriminalisasi. Meski begitu, tentu polisi tetap menjadi harapan masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam setiap hajatan. Sebab, polisi diharuskan netral dalam pemilihan kepala daerah.

Berkat peran polisi, juga termasuk diback up TNI, pilgub Malut 2018 berlangsung kondusif hingga pleno rekapitulasi di KPU Malut baru-baru ini.

Masyarakat masih berharap polisi tetap menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat.(*)

Perikanan Malut Sektor yang Dilupakan PERIKANAN dalam tinjauan sejarah merupakan salah satu sektor yang sejak zaman dahulu merupakan sumber pangan bagi umat manusia, penyedia lapangan kerja, dan memberikan manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan perikanan. Dengan meningkatnya pengetahuan dan perkembangan perikanan yang dinamis, disadari bahwa walaupun bersifat dapat dibaharui (renewable resources), ketersediaan sumber daya ikan bukanlah tak terbatas. Perkembangan perikanan telah mengubah pola pemanfaatan sumber daya ikan dari sekadar sumber pangan menjadi cara hidup (way of life) dan kebutuhan ekonomi.

Kegiatan perikanan Indonesia sebelum tahun 1900-an masih bersifat subsistem dan didominasi oleh masyarakat pesisir untuk memenuhi kebutuhan pangan dan perdagangannya terbatas.

Perikanan subsistem kemudian berkembang menjadi perikanan komersial dan pada tahun 1900an perikanan berkembang cukup drastis sejalan dengan urbanisasi, perkembangan transportasi dan sistem pemasaran yang dilakukan dalam system bisnis perikanan.

Jika ditinjau dari aspek sejarah peradaban manusia, perikanan telah menduduki tempat penting dalam struktur ekonomi wilayah maupun kawasan tertentu. Misalnya, sumberdaya ikan telah digunakan sebagai sumber pendapatan masyarakat Yunani kuno.

Pada zaman kekaisaran Romawi kuno, aktivitas pelelangan ikan bahkan pernah tercatat setara dengan 24000 dolar saat ini. Pada

Aspirasi Pembaca

Ikbal Buamona mo Bidang Kemaritiman HMI Cabang Ternate

periode Sebelum Masehi dan Mesir kuno perikanan telah menjadi aktivitas ekonomi bagi kehidupan masyarakat saat itu.

Pengelolaan sektor perikanan di abad modern telah bergeser dari urusan ekonomi lokal menjadi ekonomi global dengan nilai perdagangan melambung tinggi hingga mencapai miliaran dollar.

Nilai perdagangan produk perikanan global mencapai 15 miliar pada tahun 1950-an dan terus meningkat mencapai 86 miliar pada tahun 2006 (FAO, 2009).

Bahkan perikanan dunia abad modern ini telah menjadi sektor industri makanan yang berkembang dinamis, dan telah menarik perhatian berbagai negara termasuk Indonesia untuk mengambil keuntungan melalui investasi pada armada perikanan modern dan industri pengolahan dalam merespon perkembangan permintaan ikan global. Akibatnya terjadi eskalasi yang luar biasa melalui desain pasar yang juga memberikan peluang kepada

aktor-aktor daerah untuk terus melakukan eksploitasi sumberdaya ikan yang terus meningkat dan menimbulkan krisis perikanan.

Pengelolaan sektor perikanan yang juga terus berkembang sesuai peradaban manusia hingga pada zaman modern ini menggambarkan kondisi eksploitasi sumber daya ikan telah dilakukan secara besar-besaran hampir di seluruh dunia. Eksploitasi telah menimbulkan permasalahan degradasi stok sumber daya dan lingkungan laut karena ulah manusia. Bahkan masyarakat internasional sangat pesimis dengan kondisi sumber daya ikan di zaman ini, seperti diungkapkan oleh Boris Worm pada tahun 2006 bahwa kematian sumber daya ikan sangat cepat terjadi (Fauzi, 2007).

Disimpulkan pula bahwa kehilangan keragaman hayati laut yang terjadi akan menurunkan kapasitas laut untuk menyediakan pangan bagi manusia. Bila trend eksploitasi terus menerus dilakukan maka degradasi sumber daya ikan semakin mengalami tekanan. Dengan demikian akan berdampak serius terhadap krisis perikanan dunia termasuk Indonesia.

Sektor perikanan Maluku Utara dalam tinjauan pembangunan perikanan merupakan sektor yang kaya akan sumber daya laut, hanya saja telah terjadi disk orientasi dalam perencanaan pembangunan sektor perikanan Maluku Utara ataukah kemungkinan besarnya penulis menduga mungkin saja sektor perikanan ti-

dak pernah dibahas di tingakatan legislasi untuk dirumuskan dalam bentuk Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) sehingga pembangunan perikanan di Malut terkesan tidak memiliki suatu kebijakan yang final, padahal jika lihat dari aspek sumber daya lautnya Malut merupakan daerah yang kaya akan potensi kelautan dan perikanan.

Pada tataran konsep pengelolaan perikanan membutuhkan suatu proses yang terintegrasi sebagai usaha terencana untuk implementasi dari aturan – aturan main di bidang perikanan dan kelautan untuk menjamin produktivitas sumber daya perikanan dan pencapaian tujuan pengelolaan sektor perikanan lainnya.

Dengan demikian pengelolaan sektor perikanan membutuhkan bukti–bukti ilmiah terbaik untuk analisis dan perencanan perikanan yang memadai membutuhkan diskusi melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan (Stekholders) dan penetapan berbagai tujuan dan strategi pengelolaan melalui pembuatan keputusan, alokasi sumber daya dan implementasi aturan mainnya.

Dengan langkah demikian maka dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah dalam melirik sektor yang telah dilupakan ini karena sektor perikanan merupakan sektor primadona yang mestinya sudah harus dipandang sejak provinsi ini berdiri, dari sektor perikanan juga jika dikelola dengan baik maka akan menhasilkan PAD yang cukup meningkat.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Upah “Horor” Guru Honorer

O m Faduli

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331 Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan Hasan Esa, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Suhendro Boroma DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Urief Hassan DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri , Anggota: Muhammad Syadri, M. Ikhsan Ali, Faisal Djalaluddin, COORPORATE LAWYER : Andi Syarifuddin, SH. MH

MENGUTIP judul dari sikap media cetak malut post pada kolom opini saat pemberitaan edisi 8/5/2017,kemudian penulis menambahkan dan memperdalam bahwa upah atau pembiayaan guru honorer tidak bisa dipilah atau dibedakan dengan guru PNS atau Pegawai Negeri Sipil, ini catatan penting dan tugas pemerintah pusat sampai ke Daerah dilihat dari pesan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pasal 14 ayat (1) huruf a, “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial”.

Redaksi bahasa atau frasa kata dalam UU tersebut tidak memberi ruang pemisah antara guru honorer dan PNS karena sama-sama melaksanakan tugas keprofesionalan.

Keprofesionalan sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) no 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Ayat 1 “Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Implementasi dari UU yang tidak efektif karena melihat guru honorer tidak sama dengan guru PNS sehingga melahirkan upah yang “horor”, sementara menjadi seorang guru itu bukan pilihan tapi keterpanggilan moral sebagai anak bangsa dengan tidak membedakan antara guru honorer dan guru PNS dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, sesuai

Indra Abidin Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta

dengan tujuan pendidikan nasional, “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Sebagai contoh di Negara Finlandia yang dikenal sebagai Negara yang punya sistem pendidikan sangat berhasil di dunia. Hal ini karena profesi guru disejajarkan dengan profesi lain, seperti dokter, pengacara, dosen, pegawai di kantor pemerintahan yang harus diberikan perhatian khusus dan pengontrolan berkelanjutan.

Sementara di negara Indonesia, guru PNS dan guru honorer sama-sama melaksanakan tugas keprofesionalan tapi fokus perhatian terhadap honorer masih kurang, pemerintah mengakui honorer namun “bermasalah” dalam pembiayaanya.

Situasi ini sudah lama dan masih dalam proses mencari solusi atau “enggan” memperhatikan, melalui Kedaulatan Rakyat (KR) edisi sabtu 28/4/2018 dengan angel “ Mendikbud: Butuh Waktu Tujuh Tahun” dalam laporannya, Muhadjir Efendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan tidak ada lagi guru honorer sebab peraturan pemerintah (PP) 48 Tahun 2005 jelas melarang pengangkatan honorer.

Andai, regulasi tidak berpesan untuk pengangkatan honorer, kenapa honorer membengkak, hal ini timbul masalah berkaitan dengan pembiayaan, dari CNN

Indonesia 4/6/2018 lanjut Effendi banyaknya jumlah tenaga guru honorer disebabkan oleh kurangnya tenaga pengajar berstatus PNS di Indonesia. Saat ini, Indonesia kekurangan guru berstatus PNS sebanyak 988.133 orang.

Jawabannya karna pengawasan terkait regulasi dari pusat longgar, daerah tidak mengindahkan regulasi dan pihak sekolah yang tidak menginginkan ada kekurangan guru, terlebih pada siswanya yang tidak bisa berkembang jika membiarkan beberapa guru mengampu semua mata pelajaran yang ditugaskan, akhirnya tujuan dari proses pembelajaran dan pengajaran tidak tercapai sesuai dengan yang tertuang dalam silabus.

Contoh kasus yang terjadi di Sulbar bisa menjadi potret atau gambaran yang dimaksud dalam tulisan ini dan menjadi catatan, melalui (Tribun Sulbar.Com, Mamuju) “Sebanyak 3,812 orang tenaga kontrak lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang tergabung dalam Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) belum dibayarkan gajinya oleh pemerintah selama tujuh bulan. ”Menanggapi masalah tersebut, Ketua Forum GTT-PTT Sulawesi Barat Asraruddin mengatakan, pihaknya sudah menyuarakan hal itu sejak satu bulan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Gubernur Ali Baal Masdar dan perjuangan mereka terus berlanjut dengan menyuarakan lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tidak kalah penting yang terjadi di Provinsi Maluku Utara (Malut), ungkap sikap Malut Post 2017, “Bahkan temuan terbaru Ikatan Guru Indonesia (IGI), ada

SMS Pembaca

PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNG JAWAB : Faisal Djalaluddin WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Ika Fuji Rahayu KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly, Muhammad Nur Husen KOORDINATOR KREATORIAL : Ako La Owi KOORDINATOR BIRO JPG : Jufri Duwila REDAKTUR : Faisal Djalaluddin, Ako La Owi, Bukhari Kamaruddin, Awat Halim, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Dahlan Malagapi, Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Suhardiman Suherman BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah

BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Erwin Syam OPERATOR JPNN : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Ademus Alani, Muhammad Rizky, Mastu

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546a

guru honor yang diikat kontrak oleh sekolah. Anehnya, dalam kontrakan tersebut tak disebutkan klausul gaji untuk mereka.

Itu berarti guru honor tak punya kewenangan sama sekali untuk menuntut upah layak bagi mereka”, dari situ timbul pertanyaan, apakah di tahun ini semua masalah ini sudah terselesaikan, andai dalam pembahasan, sampai kapan semua nyatakan selesai, ini bukan soal proses penyelesaian masalah tapi perhatian yang seharusnya terfokus penuh pada masalah yang mendasar, tetang hak orang banyak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah masalah tahun sebelumnya sudah selesai? apakah pemerintah pusat sampai ke daerah dengan keberhasilannya dalam mengontrol jalannya UU di daerah perlu diapresiasi? ataukah daerah yang tidak mengindahkan regulasinya?

Menyikapi dan menjawab pertanyaaan tersebut, pemerintah pusat sampai ke daerah harus lebih memfokuskan pada regulasi sebagai peta jalan dan wujud nyata bijak dalam bernegara, menempatkan UU sebagai landasan, memperhatikan nasib guru khususnya guru honorer dengan mencontohkan Negara-Negara maju seperti Negara Finlandia dengan penerapan system pendidikan terbaik di dunia secara keseluruhan untuk kemajuan pendidikan Indonesia, jika regulasi melarang maka honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu dihilangkan, jika guru honorer harus diadakan maka perlu disama-ratakan dalam pembiayaandengan tidak melihat klasifikasi, sekolah negeri atau sekolah swasta, atau berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) dan penyebarannya tenaga guru honoreragar tidak terjadi penumpukan pada daerah tertentu.(*)

MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi MANAJER IKLAN : Jalal Husen, STAFF : Firdha R Barakati, Imelda DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Hamid Radjab, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

EKONOMI BISNIS RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 18

RAKOR Ajak Kepala Daerah Kelola Ekonomi BOGOR - Presiden Joko Widodo mengajak para bupati memahami masalah yang sedang dihadapi negara supaya mengetahui langkah-langkah yang harus diambil mulai tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.

Dengan begitu, berbagai tantangan yang ada dapat diselesaikan bersama-sama.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika mengundang puluhan bupati dari berbagai daerah ke Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa (31/7). Hal pertama yang disampaikannya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi.

“Berkaitan pertumbuhan ekonomi, kita tahu semuanya ekonomi dunia belum baik, belum bisa tumbuh pada posisi normal kembali. sehingga saya berharap semuanya hati-hati dalam mengelola ekonomi di daerah masingmasing,” kata Jokowi.

Dia mengatakan bahwa perekonomian tingkat kabupaten berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional.

Sejauh ini, katanya, harus disyukuri karena di tengah tekanan global, ekonomi nasional masih bisa tumbuh di atas 5 persen. “Setiap hari kalau bapak ibu saudara lihat, tekanan dari kenaikan suku bunga di Amerika, juga terus menekan rupiah kita. Kemudian perang dagang China dan AS. Semuanya harus tahu, ini juga menekan ekspor,menekan neraca perdagangan kita,” ucap suami Iriana ini.

Karena itu, tambah mantan walikota Surakarta ini, diperlukan kerja keras bersama pemerintah pusat dan daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.(jpnn/onk)

SKIPM Dorong Ekspor Langsung dari Malut Wajibkan Eksportir Miliki SIUP Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE - Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Ternate mengharuskan seluruh eksportir di Maluku Utara (Malut) memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Aturan ini mulai diberlakukan 1 September 2018.

Kepala SKIPM, Abdul Kadir mengatakan, kebijakan tersebut diambil guna mendorong pengusaha melakukan ekspor langsung dari Malut. hal ini sudah dirapatkan dengan 22 eksportir dan 8 ekspedisi seKota Ternate, Senin (30/7) lalu.

“Kita tuntut mereka mampu menerapkan cara penanganan ikan yang baik. Selanjutnya jika mereka dibimbing sampai punya hasab (persyaratan mutu ikan untuk ekspor) maka mereka bisa ekspor,” tuturnya.

Dia berharap eksportir dapat menghasilkan ikan yang sehat untuk dikonsumsi baik untuk

pasar domestik maupun luar negeri. Tujuan lainnya, untuk mendorong penyediaan pangan sehat dalam rangka tercapainya

Inpres 01 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Lebih jauh dia mengatakan, ada 8 eksportir yang sudah memiliki hasab, dan rencananya ditambah dua eksportir lagi.

“Eksportir bersemangat untuk mendukung ekspor langsung dari Malut karena untuk kemajuan daerah. Karena selama ini banyak komoditi perikanan yang dikirim keluar daerah seperti Bitung, Makassar dan lainnya sehingga Malut tidak mendapatkan apaapa,” tambahnya. Kesepakatan lain dalam rapat itu juga, eksportir belum memiliki hasab dapat bekerja sama dengan yang sudah memiliki hasab untuk ekspor. (mg-02/onk)

OTOMOTIF Jimny Sierra Hadir di GIIAS 2018 JAKARTA - Dari belasan mobil yang akan dipamerkan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) selama helatan GIIAS 2018 di ICE BSD, Tangerang Selatan, (2-12/7) nanti, Suzuki Jimny 2018 menjadi sorotan khalayak tanah air. Generasi baru mobil mungil bergenre petualang itu terciduk sudah mendarat di Indonesia. PT SIS sendiri sudah mengisyaratkan salah satu model terbaru yang menghiasi booth Suzuki Indonesia adalah Jimny 2018, hanya saja baru sekadar perkenalan belum langsung dijual ke masyarakat.

Seperti diketahui, Suzuki sendiri merilis dua varian Jimny 2018 yakni Jimny khusus pasar Jepang (JDM/japan domestic market) dan varian global Jimny Sierra. Sementara yang hadir ke tanah air adalah Jimny Sierra yang dipersenjatai mesin berkubikasi 1,500 cc K15B. Bersama Suzuki Jimny 2018, SIS juga menghadirkan model baru lainnya seperti Suzuki Swift Hybrid dan Ignis Sport yang keduanya juga sudah bocor wujudnya di dunia maya.(jpnn/onk)

PRODUK Antam Luncurkan Produk Emas Baru JAKARTA - Dalam perayaan ulang tahun ke-50, PT Aneka Tambang (Antam) meluncurkan desain kemasan emas Antam-LM baru. Direktur PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan, melalui peluncuran emas batangan baru ini diharapkan bisa memberi kepercayaan investor untuk berinvestasi emas melalui perseroan. “Nilai tambah produk ini akan memberikan perlindungan bagi pelanggan dalam berinvestasi emas karena menjamin keaslian produk,” kata Arie saat merilis Antam-LM di hotel Indonesia Kempinsky Jakarta, Senin (30/7) malam.

Emas batangan yang diluncurkan tersedia dalam pecahan 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram. Kemasan baru emas tersebut akan memiliki dimensi yang lebih besar dari bentuk produk sebelumnya dengan pecahan yang sama. “Fasilitas pengolahan dan pemurnian Anta, yang tersertifikasi responsible gold dari London Bullion Market Association (LBMA) senantiasa memastikan pasokan emas perusahaan bebas dari pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia dan tidak terlibat konflik,” tutur Arie.

Peluncuran desain dan kemasan emas baru ini juga salah satu rekam jejak yang penting sejak tahun 1930 UBPP LM mencetak emas batangan. Setelah 1930, perubahan desain emas batangan secara signifikan dilakukan di tahun 1968, 1980, 1989, 1994 dan 2004. Sementara itu, pada 2011 selain mengubah desain UBPP LM, PT Antam juga mengubah bentuk emas menjadi portrait dan mulai menggunakan latent image.

Pada 2013, Antam mulai menggunakan kemasan blister pada pecahan 50 gram dan 100 gram. Salah satu perbedaan siginifikan dibandingkan dengan emas Antam-LM edisi sebelumnya adalah dimensi yang lebih besar untuk pecahan yang sama. Hal ini merupakan respons Antam atas permintaan pasar yang mengginginkan dimensi yang lebih besar pada emas Antam-LM. Emas batangan baru juga dikemas dengan teknologi CertiCard untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dalam berinvestasi emas batangan karena memberikan fitur keamanan berlapis.

Emas Antam-LM dengan desain dan kemasan baru sudah tersedia di seluruh jaringan butik emas Antam-LM dan mitra UBPP LM mulai Selasa (31/7) kemarin.(jpnn/onk)

DOK MALUT POST

PINTU UTAMA: Pelabuhan Ahmad Yani merupakan pintu utama ekspor dan impor Malut

Semester Satu, 2.355 Motor Yamaha Terjual

Malut Bebas Ikan Invasif TERNATE-Maluku Utara (Malut) bebas ikan invasif/predator berbahaya yang membahayakan spesies ikan lokal. Penegasan ini disampaikan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Ternate, Abdul Kadir.

Dia menjelaskan sampai batas waktu akhir penyerahan ikan invasif seperti arapaima gigas, tidak ada yang menyerahkan. “Kita juga tidak menemukan jenis ikan seperti itu di Malut,” katanya.

Dia menuturkan sejak

1 - 31 Juli SKIPM membuka posko penyerahan ikan invasif baik di Ternate, Tobelo dan Bacan. Namun hingga batas deadline, tidak ada laporan ditemukan jenis ikan predator berbahaya.

Kadir menegaskan jika ada masyarakat melalulintaskan ikan invasif, maka akan disita dan dimusnahkan.

Pelakunya dikenai tindakan hukum.

Kasubseksi Wadalin SKIPM Ternate, Mardia Ambodalle menambahkan sempat ada informasi ditemukan ikan arapaima gigas di Bacan, tapi saat dicek ke lokasi tidak dite-

ABDUL Kadir

mukan jenis ikan yang dimaksud. Kemungkinan ada jenis ikan yang memiliki kemiripan. “Kita juga melakukan pengecekan ikan sapu-sapu di toko ikan hias, namun tidak ditemukan,” pungkasnya. (mg-02/onk)

OJK Tegaskan 20 Entitas Ilegal JAKARTA - Satuan Tugas Waspada Investasi OJK, terus melakukan pemantauan terhadap entitas yang beroperasi di Indonesia.

Satgas kembali mengumumkan 20 entitas yang ilegal, karena tidak memiliki izin usaha. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobinh menjelaskan, kegiatan 20 entitas tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Karena mereka menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. “Ke 20 entitas tersebut telah dipantau dan diidentifikasi oleh Satgas Waspada Investasi pada Juli 2018,” kata Tongam, seperti dilansir dari detikfinance Dia menambahkan, kegiatan entitas tersebut memang sudah menjadi perhatian dan pemantauan Satgas Waspada Investasi berdasarkan informasi yang disebarkan perusahaan dan pengaduan masyarakat.

Satgas secara cepat merespons informasi tersebut, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Tongam menjelaskan Satgas

telah memanggil dan mendorong entitas tersebut untuk mengurus perizinannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Seluruh instansi terkait telah berkomitmen untuk memperlancar proses perizinan kegiatan usaha tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan.. “Masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risikonya,” ujar Tongam.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk. go.id <http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id>. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id <mailto:waspadainvestasi@ojk. go.id>. (dtc/onk).

TERNATE - Sepanjang semester pertama 2018, PT Sarananiaga Megahkerta Ternate berhasil memasarkan 2355 unit sepeda motor Yamaha di Maluku Utara.

Khusus Ternate penjualannya mencapai 1970 unit.

Menurut Kepala PT Sarananiaga Megahkerta, Rusdi Gogos, dibandingkan penjualan periode yang sama tahun lalu, ada peningkatan.

Semester pertama 2017 mereka menjual 2021 unit, dan tingkat penjualan di kota Ternate 1772 unit. “Motor

DAFTAR ENTITAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PT Nusa Media Creative (NMC) (Jakarta).

Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika dengan mengurangi impor dan menggenjot ekspor, maka diharapkan neraca dagang RI bisa surplus hingga USD 4 miliar di akhir tahun ini. Selain itu, dengan impor yang berkurang maka harapannya adalah nilai tukar rupiah bisa kembali menguat terhadap dolar AS. “Proyek infrastruktur

CV Trans Anugerah Mandiri/ Bestwinner.id (Manado).

PT Graha Sahabat Indomedia/grahawarta.com/Klik Bonus/ PT Sarana Indomedia Nusantara/https://indomesia.club/ I-Club (Semarang).

Koperasi Indonesia Bersatu/ Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara (Bali)

PT Bisnis Cerdas Indonesia/smartpaybisnis.co.id (Buntok Barito Selatan Kalimantan Tengah) PT Satu Anugerah Bersama (Jakarta) www.netklikshare.com (Bandung).

ExoCoin/Exotic Team Indonesia.

Bitcoin Trading & Cloud Mining Limited/BtcRush/ <https://btcrush. io> (British Kingdom).

Cryptopia Indonesia

PT Forgewinner Sejahtera Indonesia/ https://forgewinner.com (Gorontalo)

Rahasia Cara Sukses Bisnis Online (RCSBO)/ rcsbo.com

PT Dxplor Duta Media/ www. olivezaitun.com (Tangerang).

PT Danareksa Futures/ www.pt-danareksa.com (Jakarta).

PT Flavia Sejahtera Indonesia/ https://flashin.co.id (Jember)

PT Admis Investment Indonesia/ http://www.admisinvestment.id (Kepulauan Riau)

PT Internasional Limau Kasturi.

PT BPR Darwan (Yogyakarta) PT Ganesha Putra Indonesia (Semarang)

Tunda Proyek, Kurangi Ekspor JAKARTA - Tingginya nilai ekspor membuat pemerintah mengambil langkah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunda beberapa proyek infrastruktur besar, untuk mengurangi impor.

Ini karena neraca perdagangan Indonesia masih defisit alias tekor.

Defisit karena nilai ekspor lebih besar daripada impor. Menurut Staf

yang paling diminati yaitu Yamaha Mio 125 yang menyumbang 60 persen penjualan di Malut. Tipe sport juga turut menyumbang 20 persen,” katanya.

Tahun ini harga motor mengalami kenaikan Rp 300 ribu karena dipengaruhi suku bunga. Namun mereka lebih memilih menekan harga. Sementara itu tren penjualan di awal semester kedua menurun. Sebelumnya mencapai 400 unit setiap bulan, saat ini turun menjadi 300 unit. (mg-02/onk)

yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem impor,” ujar Erani, seperti dilansir dari detikfinance. Namun dia belum bisa merinci proyek-proyek mana saja yang bakal ditunda Jokowi. Erani memastikan rencana itu tak akan membuat proyek-proyek tersebut mangkrak. Setelah berkali-kali defisit sejak awal 2018, Neraca Perdagangan

RI akhirnya mencatat surplus USD 1,74 miliar. Nilai ekspor RI pada Juni 2018 mencapai USD 13 miliar sedangkan impor sebesar USD 11,26 miliar. Namun jika dilihat dari awal tahun, neraca perdagangan RI masih defisit karena baru dua bulan surplus, sementara sudah defisit empat bulan.

Pemerintah optimistis di akhir tahun neraca dagang akan surplus. Erani menambahkan, beberapa hal yang dibahas untuk mengejar target itu antara lain cara menggenjot ekspor dan mengurangi impor.(dtc/onk)

SELEBRITA RABU, 1 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 19

Dukung James Gunn, Pemain Film Guardians Of The Galaxy Bikin Surat Terbuka LOS ANGELES – Para pemain film Guardians of the Galaxy menolak keras pemecatan James Gunn dari kursi sutradara. Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, beserta para pemain lain membuat surat terbuka untuk mengembalikan James sebagai sutradara mereka.

Seperti diketahui, awal bulan lalu publik dikejutkan dengan berita pemecatan James Gunn dari kursi sutradara Guardians of the Galaxy. Padahal pada saat itu, James sudah menyelesaikan skenario untuk film ketiga Guardians.

Pemecatan itu sendiri terjadi setelah twit lama James tentang pemerkosaan dan pedofilia di Twitter dimuncul-

kan kembali ke permukaan. Tak mau mengambil resiko, Disney pun langsung memecatnya.

Melalui akun Instagramnya, Chris Pratt mengunggah surat terbuka sebagai dukungan untuk James. Dalam surat itu terlihat tanda tangan dari sebagian pemain utama seperti Zoe, Bradley, Dave, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Michael Rooker, dan Sean Gunn.

“Kendati aku tidak mendukung candaan kurang sopan James Gunn dari beberapa tahun lalu, dia adalah seorang pria yang baik. Secara personal, aku akan sangat senang jika ia kembali ke kursi sutradara Vol. 3. Jika kalian setuju, silahkan baca pernyataan di atas yang

Tembus 100 Episode, ini Harapan Pemain Sinetron Cinta yang Hilang

telah ditandatangani oleh seluruh pemain,” tulis pemeran Star Lord tersebut dalam captionnya.

Terlepas dari kontroversi twit lamanya, James Gunn terbilang sukses dalam mengarahkan franchise Guardians of the Galaxy. Disney dan Marvel pun sejatinya menuai kesuksesan besar dari penjualan dua film Guardians sebelumnya.

Guardians of the Galaxy bahkan menjadi salah satu franchise yang sudah memastikan masa depannya di Marvel Cinematic Universe bersama SpiderMan. Sebagaimana diketahui, masa depan MCU masih menjadi teka-teki setelah akhir film dari Infinity War. (Okz. com/Lid)

FILM Guardians Of The Galaxy. (Ggl)

Viral, Lagu Lagi Syantik Dibikin Versi Aerobik

Misi Jonathan

Terjun

Ke Dunia Politik SINETRON Cinta yang Hilang. (Ggl)

JAKARTA - Sinetron besutan Doddy Djanas, Cinta Yang Hilang baru saja menembus 100 episode. Oleh sebab itu, jajaran pemain hingga kru sinetron Cinta Yang Hilang menggelar acara syukuran bersama anak yatim.

Teddy Syach sebagai salah satu pemeran utama dalam sinetron tersebut, sontak diminta untuk memberikan ucapan atas keberhasilan sinetron karya rumah produksi MNC Pictures.

Dalam sambutannya, Teddy berharap agar sinetron ‘Cinta Yang Hilang’ semakin diminati oleh pemirsa dan punya usia yang panjang di kancah persinetronan Tanah Air. “Alhamdulillah Cinta Yang Hilang telah melampaui 100 episode, kami bersyukur. Dari awal kami berusaha menyajikan bukan hanya bagus, tapi menjadi tontonan sempurna bagi masyarakat Indonesia,” kata Teddy Syach saat ditemui di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (30/7/2018).

Tidak hanya Teddy Syach, Oding Siregar juga menyampaikan ucapan yang sama. Ia hanya menambahkan agar sinetron ini menjadi tontonan favorit bagi para pemirsa.

“Alhamdulillah. Insya Allah dengan kepercayaan penonton dengan menonton sinetron ini, makin banyak lagi yang nonton. Sehingga Cinta Yang Hilang jadi tontonan favorit bagi masyarakat di Indonesia,” timpal Oding Siregar.

Lebih lanjut, Yadi Timo menjadi pemain yang dituakan dalam sinetron itu tak ketinggalan menyampaikan pesan atas keberhasilan sinteron tersebut. Ia justru menekankan agar kekompakkan pemain dan kru lebih ditingkatkan lagi.

“Ini lah proses kreatif dari episode 1-100 membuahkan hasil yang membuat kita senang.

Niatan itu harus kita pertahankan. Ingin mengingatkan kepada kawan-kawan pemain bahwa kita semua harus bekerja secara kolektif. Satu lemah semua akan lemah,” tukas Yadi Timo.

Sebagaimana diketahui, sinetron Cinta Yang Hilang berkisah mengenai Ratna Galih (Mira) sebagai seorang ibu dengan dua anak yang diperankan Alwi Assegaf dan Audrey Junicka Putri. Lebih lanjut, Ratna kemudian ditinggal sang suami, diperankan oleh Teddy Syah yang merantau ke Jakarta.

Namun sayang di Jakarta Teddy Syah justru kepincut dengan sosok Rianti Cartwright sampai pada akhirnya menikah. Meski begitu, biduk rumah tangga keduanya begitu bahagia.

Mau tahu mengenai kelanjutan sinetron Cinta Yang Hilang, bisa disaksikan langsung di RCTI pukul 18:45 WIB. (Okz.com/Lid)

JAKARTA - Jonathan Frizzy menjadi satu dari deretan artis yang mewarnai Pemilihan Legislatif pada 2019 mendatang. Lewat partai Nasdem, aktor tampan ini bersiap meramaikan ranah politik Tanah Air. Selain terinspirasi dari Lucky Hakim, pria yang akrab disapa Ijonk ini juga memiliki alasan kuat lain terjun ke dunia politik.

Pemain sinetron Cinta Yang Hilang ini memang ingin menjadi seorang panutan publik.

“Biar jadi panutan buat banyak orang. Kita kan main sinetron saja udah banyak yang suka, dengan terjun

ke politik orang bisa mengikuti aku dengan cara yang positif,” ungkap Jonathan Frizzy saat ditemui dikawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan paa Senin 30 Juli 2018 malam.

Bakal terlibat dalam dunia politik, Jonathan Frizzy pun sudah memiliki visi dan misi yang jelas untuk dikumandangkan pada publik. Seperti apa visi dan misi seorang Ijonk dalam mengarungi pentas politik di tahun depan?

“Visi misi aku yang utama, aku tertarik untuk bisa mengubah pola pikir anak bangsa. Kaya zaman sekarang tuh banyak banget

yang begal gitu kan, aku enggak suka banget. Banyak yang bullying, aku enggak suka banget. Lebih fokus ke anak-anak sih,” jelasnya.

Tanpa banyak yang mengetahui, nama Ijonk memang sudah banyak didekati oleh parpol untuk maju dan mencalonkan diri di legislatif sejak lama. Bak gayung bersambut, pinangan dari Nasdem tahun ini pun diterima oleh aktor kelahiran 13 April 1982 tersebut.

“Sebenarnya banyak tawaran dari lima tahun yang lalu. Ini udah partai ketiga yang baru aku terima,” tandasnya. (Okz.com/Lid)

JONATHAN Frizzy

SITI Badriah. (Ggl)

JAKARTA - Viralnya lagu Lagi Syantik milik Siti Badriah membuat pihak Nagaswara selaku label yang menaungi sang artis membuat terobosan baru.

Senin (30/7/2018), Nagaswara resmi meluncurkan lagu Lagi Syantik versi aerobik.

“Proses kreatif enggak ada yang aneh, ini adalah anugerah,” ujar Rahayu selaku perwakilan Nagaswara dalam sesi jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta.

Nantinya, lagu tersebut akan dikemas dalam bentuk kepingan VCD. Selain Lagi Syantik, lagu Goyang Nasi Padang milik Duo Anggrek juga dihadirkan dalam versi aerobik.

“Lagu Goyang Nasi Padang lagi booming di YouTube. Kita juga senang untuk pertama kali lagu ‘Nasi Padang’ sudah 57 juta viewers,” kata personel Duo Anggrek.

Pakai Gaun Kuning, Siti Badriah Nyanyikan Lagu Bojoku Pawang Kuota Dalam versi aerobik, Lagi Syantik dan Goyang Nasi Padang disajikan dengan warna musik baru. Sentuhan hip-hop dan reggae ditambahkan pihak Nagaswara agar lebih cocok dengan gerakan senam.

Selain merilis dua lagu diatas dalam versi aerobik, Nagaswara juga memperkenalkan deretan lagu hits karya artis mereka yang dikemas dalam VCD Karaoke. Karya-karya yang masuk merupakan lagu-lagu terlaris dari hasil survey rumah karaoke di Tanah Air. Bukan hanya lagu-lagu hits, beberapa karya lama juga diaransemen ulang oleh artis-artis Nagaswara untuk VCD Karaoke. Kata Rahayu, hal itu semata dilakukan guna melestarikan lagu-lagu musisi terdahulu.

“Saya melestarikan. Daripada fisik enggak diapa-apain, makanya kita inovasi saja. Yah perjuangkan karyanya saja,” tandas Rahayu. (Okz.com/Lid)

David Beckham dan Keluarga Kompak Belajar Buat Es Krim Jakarta - Liburan musim panas di California, Victoria dan David Beckham punya cara unik habiskan waktu dengan keluarga. Salah satunya belajar membuat es krim bersama.

Terbang dari London menuju California, Victoria dan David Beckham memutuskan untuk membawa semua anak-anaknya dalam liburan musim panas yang menyenangkan.

Bukannya pergi ke taman bermain, Victoria dan David justru membawa keempat anak mereka ke toko es krim.

Dilansir Daily Mail UK, pasangan selebriti dunia ini memutuskan untuk berkunjung ke gerai es krim bernama ‘Cold Rolled Ice Cream Company’ di Los Angeles, Amerika.

Bukan hanya untuk menikmati

es krim saja, tapi David dan Victoria Beckham mengajak anak-anak mereka untuk belajar membuat es krim. Momen belajar membuat es krim ini dibagikan di fitur Instagram Story milik David, Victoria, hingga Brooklyn.

Victoria awalnya membagikan video dirinya tengah menggulung lapisan es krim dengan wajah seriusnya. Dengan keterangan, “Ternyata kemampuan saya tidak jelek-jelek amat di dapur,” tulisnya.

Setelah itu, Victoria mengunggah video Harper, putri bungsunya ketika membuat es krim cokelat dengan inisial namanya, menggunakan saus cokelat. “Bersenang-senang membuat es krim,” tulis Victoria.

Liburan Bersama, David Beckham dan Keluarga Kompak Belajar Buat

Es KrimFoto: Istimewa Sang putra Romeo, juga turut belajar membuat es krim rasa green tea dengan tulisan ‘Ayah + Ibu’. Di mana hal ini membuat Victoria tersentuh dan menuliskan, “Kami juga mencintaimu Romeo,” tulis Victoria untuk putra keduanya itu.

Tidak berhenti hingga di sana, David juga menunjukkan kemampuannya dalam membuat es krim di akun Instagram milik Brooklyn Beckham. Mantan pesepakbola itu, memilih gelato berwarna merah muda, dengan tulisan ‘Miami’ menggunakan saus cokelat di atas es krimnya.

Liburan Bersama, David Beckham dan Keluarga Kompak Belajar Buat Es KrimFoto: Istimewa Sementara Brooklyn membuat

DAVID Beckham dan Keluarga. (Ggl)

es krim, yang didedikasikan untuk David dengan tulisan ‘Daid’ di atasnya. Brooklyn sendiri baru saja memutuskan untuk berhenti dari kelas fotografinya di New York, karena rindu dengan keluarganya di

Inggris.

Selain belajar membuat es krim, nampaknya keluarga Beckham menikmati liburan keluarga mereka di California dengan berbagai aktivitas menarik lainnya. (Dtc.com/Lid)

Malut Post TAMPIL TERDEPAN

RABU, 1 AGUSTUS 2018

Jokowi dan Sekjen Parpol Koalisi Bahas Timses Pilpres

Airlangga Hartato (kanan) menyebut Presiden Jokowi bakal merembukkan tim pemenangan Pilpres di Istana. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

JAKARTA- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memperkirakan pembentukan tim sukses menjadi salah satu yang bakal dibahas Presiden Joko Widodo bersama para sekretaris jenderal partai pendukung dalam pertemuan yang akan digelar

nanti malam, di Istana Bogor. “Ya nanti salah satu teknis. Dibahas nanti,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Bogor, seperti dilansir CNN, Selasa (31/7). Ia mengatakan pada dasarnya para sekjen partai pendukung telah saling bertemu dalam beberapa kesempatan

membahas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pertemuan nanti malam disebut hanya sebagai tindak lanjut pertemuan antarsekjen dan juga pertemuan Jokowi bersama seluruh ketua umum partai pendukung.

Terpisah, politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung enggan mengomentari lebih lanjut mengenai rencana pertemuan Presiden bersama sekjen.

Ia pun tutup mulut ketika dikonfirmasi dirinya bakal menjadi salah satu anggota tim sukses bersama Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Enggak tahu saya. Nanti malam kamu ikuti saja rapatnya,” ucap Pramono.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan bakal dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB dan terbuka. Jokowi hingga saat ini mengantongi dukungan dari PDI

Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, PKB, dan PPP.Sebelum bertemu dengan para sekjen partai pendukung, Jokowi telah lebih dulu menggelar pertemuan dan santap bersama dengan ketua partai pendukung. Terbaru Jokowi mengundang Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesodibjo, dan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono ke Istana Negara.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani membantah pertemuan malam ini bakal menentukan ketua tim pemenangan pilpres. Menurutnya, posisi tersebut belum dibahas bersama dengan mitra koalisi.

“Nantilah kami musyawarahkan,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta.

Arsul menduga pertemuan kedua antara Jokowi dengan sekjen parpol koalisi di Istana Bogor bakal membahas hal yang bersifat teknis. Ia juga menduga Jokowi bakal memberikan arahan untuk mempersolid koalisi yang terdiri dari enam parpol di parlemen dan tiga parpol baru.

Meski belum ada pembahasan, Arsul tidak mengelak PDIP bakal memimpin pemenangan Jokowi

HALAMAN 20

di Pilpres. Bahkan, ia menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto layak ditunjuk sebagai ketua tim sukses.Ia menilai Hasto berperan penting dalam mengkoordinir seluruh parpol koalisi pendukung Jokowi selama ini. “Misalnya Mas Hasto diberi satu peran yang lebih spesifik itu bukan hal yang baru.

Karena selama ini memang beliau sudah menjalankan kerja yang lebih umum dalam mengkoordinasikan partai koalisi pemerintah,” ujarnya.

Ketua Timses Sementara itu politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menilai PDIP memiliki tiga kader potensial yang bisa menjadi Ketua Timses Jokowi, yakni Pramono Anung, Puan Maharani, dan Tjahjo Kumolo.Ketiga petinggi parpol itu diklaim bisa mengkoordinir kebutuhan di internal dan ekternal untuk kemenangan Jokowi. Ketiganya juga disebut punya relasi yang luas karena saat ini berada di dalam pemerintahan.

“Kalau menurutkan Mas Pram, Mba Puan, atau Mas Tjahjo,” ujar Eva dalam pesan singkat.

Di sisi lain, Wasekjen Golkar Muhammad Sarmuji secara tegas menyatakan partainya layak

memimpin tim pemenangan Jokowi karena sebagai pengusung pertama. “Golkar yang pertama kali mengusung beliau menjadi Capres 2019. Meskipun begitu Golkar akan memusyawarahkan Ketua Timses dengan mitra koalisi dan Pak Jokowi sendiri,” ujar Sarmuji. Dalam Pilpres 2014, Tjahjo Kumolo yang saat itu menjabat sebagai Sekjen PDIP ditunjuk sebagai Ketua Timses pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla. Kala itu, Tjahjo berhasil membawa Jokowi-JK mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pada pilpres 2019, Jokowi kembali berencana maju sebagai capres.

Ia kemungkinan akan bertarung kembali dengan Prabowo. Namun, baik Jokowi dan Prabowo hingga kini belum menentukan cawapresnya. Jokowi sejauh ini didukung oleh PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI. Sementara Prabowo kemungkinan mendapat dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dua partai lain yakni PBB dan Berkarya belum menentukan sikap hingga saat ini. (CNN/mpf)

Parbowo Terus Manuver Ketemu PAN dan PKS Dihadiri Ketua PA 212

Fenita Arie

Koleksi Busana Muslim PROSES hijrah Fenita Arie nampaknya membawa banyak hal positif baginya.

Setelah berkomitmen mengenakan hijab dan pakaian yang menutup aurat, kini Fenita Arie melirik bisnis fashion muslim dengan mengeluarkan lini pakaian ready to wear.

Ditemui sesaat sebelum menampilkan koleksinya di Jakarta Modest Fashion Week 2018, Jumat (27/7), Fenita Arie mengaku bahagia. Berkolaborasi dengan label L.tru, ia menampilkan gaya sporty chic yang didominasi oleh potongan casual seperti blouse, celana palazzo, vest, dan gamis bermotif.

“Sebenarnya awalnya ditawarin sebagai brand ambassador lalu berlanjut ke kerjasama di bisnis hijab ini. Akhirnya tercetus sebuah tema ‘Lets be grateful’. Kalau aku memahaminya lebih ke perjalanan hijrah aku di awal-awal berhijab,” ungkap Fenita Arie.

Kesan casual pada koleksinya kali ini, berhasil dituangkan ke dalam 10 tampilan yang didominasi palet warna pastel dan earthy seperti krem, hitam, abu-abu dan hijau. Keseluruhan busana terbuat dari bahan yang ringan dan nyaman seperti cotton, velvet, silk, dan linen. Gaya nya pun terlihat edgy sesuai dengan trend muslimah masa kini. (JPC/mpf)

JAKARTA- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di tempat pertemuan yang disepakati bersama dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), yakni di suatu rumah di Jalan Prapanca Dalam VI No. 9, Jakarta Selatan. Prabowo tiba sekitar pukul 20.10 WIB. Prabowo langsung masuk ke dalam rumah tempat pertemuan dengan PKS dan PAN tanpa banyak berbasa-basi dengan wartawan. “Intel kalian hebat ya, bisa tahu di sini,” ucap Prabowo.

Prabowo tak menjelaskan materi pertemuan tertutup tersebut. “Cuma undangan makan sate,” kata dia. Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kedatangan Prabowo juga bersamaan dengan Ketua Umum Presidium Alumni 212 Slamet Maarif dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Namun, Prabowo, Slamet dan Muzani menaiki mobil yang berbeda.

Sebelum Prabowo, sejumlah petinggi partai lain sudah tiba terlebih dahulu. Mereka datang berturut-turut sejak pukul 19.30 WIB. Mereka adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Selain itu hadir pula Anggota Dewan Pembina Gerindra Rachmawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Prabowo sebelumnya telah mengonfirmasi bakal mengadakan pertemuan dengan PKS, dan PAN. Namun, dia tidak merinci agenda

Ketua Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan petinggi PKS dan PAN di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa (31/7). (CNN Indonesia/Safir Makki)

pertemuan. “Insyaallah jadi nanti malam,” ujar Prabowo usai menyambangi kediaman Neno Warisman di Depok, Jawa Barat, Selasa (31/6).

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan pertemuan ketiga parpol hanya untuk bertukar informasi seputar dinamika politik.

Ia menolak menyebut pertemun itu untuk mematangkan arah koalisi PKS dan PAN di Pilpres 2019. “Pokoknya ngobrol-ngobrol aja kok. Untuk saling tukar informasi kemudian juga update dari perkembangan komunikasi, dialog,” ujar Fadli

OSO Disomasi JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat keberatan kepada ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang alias OSO. Ia dianggap merendahkan martabat MK dalam sebuah wawancara di televisi.

Sebelumnya, OSO, yang juga Ketua Umum Partai Hanura, dalam talk show bertajuk “Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol” yang ditayangkan Kompas TV pada 26 Juli 2018.

MK menilai pernyataan OSO saat itu bertendensi negatif dan masuk dalam kategori perbuatan penghinaan yang merendahkan kehormatan, harkat, dan martabat martabat serta kewibawaan, baik kepada MK secara institusi, para hakim di dalamnya, maupun putusan-putusannya.

“Terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi

CAPTION: Ketua DPD sekaligus Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) di Kantor KPU, Jakarta, Minggu, 18 Februari. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

telah menyampaikan somasi kepada yang bersangkutan pada hari ini, Selasa 31 Juli 2018,” kata Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/7).

Hal itu terkait dengan putusan MK yang melarang caleg DPD dari parpol. Dengan demikian, caleg DPD yang telah mendaftar menjadi peserta

di Depok. Pertemuan politik juga digelar calon presiden Joko Widodo di Grand Garden Cafe Kebun Raya Bogor malam ini, bersama sembilan sekretaris jenderal partai pendukung pemerintah.

Ketua Golkar Airlangga Hartarto menyebut pertemuan yang digelar Jokowi membahas persiapan menghadapi Pilpres 2019, termasuk pembentukan tim pemenangan. Pertemuan Jokowi dan sembilan sekjen partai koalisi berlangsung cair.

Senyum dan tawa terlihat dari wajah mereka yang hadir. (CNN/mpf) pemilu 2019 harus mengundurkan diri dari kepengurusan parpol.Guntur menjelaskan MK dalam memproses dan menyelesaikan perkara nomor 30/PUU-XVI/2018 itu sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain itu, pihaknya sudah melalui prosedur serta tata urutan pemeriksaan perkara yang menjadi ketentuan wajib dalam proses penyelesaian perkara di MK. MK juga mempublikasi segala hal terkait perkara tersebut melalui laman resmi MK. Mulai dari tahapan registrasi, pernyataan para pemohon dalam sidang pendahuluan dan perbaikan berkas permohonan, keterangan para ahli baik dari pihak pemohon dan pemerintah dalam sidang pleno yang digelar pada 10 dan 18 Juli 2018.

“Dengan demikian, tidak terdapat alasan bagi siapapun untuk menyatakan tidak mengetahui adanya perkara dimaksud, dan/atau menuduh Mahkamah Konstitusi memutus perkara secara diam-diam,” cetus Guntur. “Lagi pula, setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi, kecuali rapat permusyawaratan hakim, selalu dilakukan terbuka untuk umum dan dapat disaksikan secara live streaming melalui laman Mahkamah Konstitusi, serta dapat diliput oleh berbagai media,” imbuhnya.

Guntur mengatakan MK dalam menanggapi perkara selalu terbuka. Siapa pun yang merasa berkepentingan dengan perkara boleh mengajukan diri menjadi pihak terkait. Keterangan pihak terkait pun akan didengarkan para hakim konstitusi sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. “Namun selama berlangsungnya sidang untuk mengadili perkara nomor 30/PUU-XVI/2018 berproses di MK, tidak pernah ada pihak yang mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, atau setidaknya mengajukan permohonan untuk memberikan keterangan ad informadum dalam perkara tersebut,” kata Hamzah.

Hamzah juga menegaskan bahwa MK tidak berpolitik dalam pengambilan keputusan. Sebab MK dalam menjalankan tugasnya mengadili dan memutus perkara akan selalu bersikap independen dan imparsial dengan tidak mendasarkan putusan-putusannya berdasarkan pertimbangan politik, melainkan selalu berdasarkan pada konstitusi dan hukum.Sebelumnya, OSO menyesalkan MK yang memutus tanpa berkonsultasi dengan pihaknya. Selain itu, OSO menilai keputusan MK dibuat secara tertutup. “MK itu goblok! Kenapa? Karena dia tidak menghargai kebijakan yang telah diputuskan oleh siapa, oleh KPU. Kan itu porsinya KPU, bukan porsinya MK,” cetusnya. “Apa ini perbuatan orang goblok atau orang pinter. Sebab ini lembaga keadilan. lembaga hakim yang bermartabat. Kok melakukan tindakan yang tidak bermartabat untuk anak bangsa,” imbuh OSO. (CNN/mpf)