Persiter Punya Peluang Lolos

HARIAN

MALUT POST

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

Tampil Terdepan

KAMIS 20 DESEMBER 2018

Rabu (19/12) pagi, Lardi menunduk mengambil ember campuran semen untuk mengaci tembok.

Saat berdiri, ia tersetrum kabel milik PLN yang melintasi bagian teras ruko lantai 2

Kabel Listrik Pembawa Petaka

2

4 Kondisi kakinya yang basah membuat aliran listrik mengalir agresif ke seluruh tubuhnya

PEMILU KPU Jamin Kotak Kardus Aman TERNATE – Kotak suara berbahan karton kedap air untuk Pemilihan Umum terus menuai polemik. Namun Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara meyakinkan, kotak tersebut aman digunakan di Malut. Keyakinan KPU ini lantaran kotak berbahan dimaksud bukan kali pertama diterapkan. Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo mengungkapkan, sudah empat kali pemilu dan pilkada di Malut sebagian daerah menggunakan kotak suara berbahan kardus.

3

ECERAN: Rp 5.000,-

1

Lardi (77) bekerja sebagai buruh bangunan sebuah ruko di Gamayou, Ternate Tengah

Bersama 5 rekannya, mereka sudah bekerja selama sebulan terakhir

Lardi mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan wajah.

Hanya kepalanya yang tertutup kaos saja yang aman

Korban kritis dan harus mendapat perawatan di RSUD Chasan Boesoirie

Sentuh Kabel, Buruh Bangunan Kritis TERNATE – Seorang buruh bangunan harus mendapat perawatan intensif karena tak sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan menengah.

Korban menderita luka bakar di sekujur tubuh dan dinyatakan kritis.

Diduga, lokasi kerja yang melanggar lintasan kabel

Persiter Punya Peluang Lolos 0UTRA $AERAH h"OCORKANv 3OAL ,ASKAR +IERAHA KE 03-

TERNATE - Persiter Ternate akan menghadapi PSM Makassar dalam ajang Piala Indonesia di Stadion Gelora Kie Raha, Sabtu (22/12) lusa. Kick off dimulai pukul 15.00 WIT.

milik Perusahaan Listrik Negara jadi penyebab kecelakaan tersebut.

Lardi (77), si buruh bangunan malang, bekerja membangun sebuah ruko tanpa nama di lingkungan Gamayou, kelurahan Ngidi, Kota Ternate Tengah.

Baca KABEL... H.8

Sejumlah SKPD Masuk “Daftar Merah�

Komisi I

Baca PERSITER... H.8

Baca PEMILU... H.11

A D V E R T O R I A L

PENYERANG PSM Makassar, Zulham Malik Zamrun, memastikan bakal tampil profesional saat membela timnya melawan tim daerah asalnya sendiri, Persiter Ternate.

ZU

A LH M run Zam

Wagub: Setiap Warga Wajib Bela Negara

Zulham Target Bobol Gawang Ridwan Baca ZULHAM... H.8

Dana BOS ditemukan parkir di rekening lain.

Di dalam rekening itu sudah ada dana sekitar Rp 14 miliar.

Ini ada apa?

Wahda Z. Imam Ketua Komisi I DPRD Malut

SOFIFI - Sikap tegas Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba yang akan segera mengganti Kepala Bappeda Samsudin Banyo dan mengevaluasi beberapa kepala dinas di antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Imran Jakub, Kepala Inspektorat Ahmad Purbaja mendapat apresiasi positif dari Komisi I DPRD Malut. Ketua Komisi I Wahda Z. Imam mengatakan selama ini dirinya

RUSDI ABDURRAHMAN/MALUT POST

JADI IRUP: Wakil Gubernur M. Natsir Thaib hendak memasuki lapangan upacara sebagai inspektur pada upacara hari Bela Negara, Rabu (19/12)

SOFIFI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menggelar upacara memperingati hari Bela Negara yang jatuh pada 19 Desember 2018.

Baca SKPD... H.8

Baca WAGUB... H.11

DI’S WAY Begitu Jarang Abaya

Oleh

Dahlan Iskan

PARIT gila itu Alhamdulillah. Tidak jadi dibangun. Atau belum jadi.

Bahkan mungkin tidak akan jadi. Keadaan sudah agak berubah. Setelah pembunuhan wartawan Jamal Khasoggi di Istanbul itu.

Pangeran MBS kurang berkibarkibar lagi.

Baca DIS’WAY... H.11

KPU Jamin Kotak Kardus Aman Tapi kiapa PSU turus-turus eee?

Tukang Kuti Persiter Punya Peluang Lolos Torang pasti bisa!

LATIHAN KERAS: Pelatih Qwetly Alweni (kiri) saat memimpin latihan skuad Persiter, Rabu (19/12), untuk persiapan menghadapi PSM Makassar Sabtu (22/12) nanti HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

-ENGENAL !NGELA 0ONCE

4RANSGENDER 0ERTAMA YANG )KUT -ISS 5NIVERSE

“Saya Ingin Mewakili Mereka yang Dirundung�

Angela Ponce hadir di ajang Miss Universe 2018 dengan mengusung misi mulia: menyuarakan toleransi dan anti kekerasan. Diberi penghormatan lewat sebuah sesi khusus.

GLANDY B.-SALMAN T., Bangkok

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 s UMUM : (0921) 3127210 UĂŠIKLAN : (0921) 3128265 UĂŠFAXSIMILE : (0921) 3127205

NAMANYA tak masuk top 20.

Tapi, sebelum pengumuman top 10, sebuah sesi khusus justru dihelat untuknya. “Malam ini Miss Universe merayakan keberagaman dan sejarah terukir,� ujar host Miss Universe 2018 Ashley Graham.

Sesaat kemudian, di layar IMPACT Arena, tempat diadakannya final show Miss Universe 2018, diputar

video profil sosok yang dimaksud: Angela Ponce. Dalam video tersebut terlihat bagaimana wakil Spanyol itu mematahkan stereotipe bahwa transgender tak bisa ikut kontes kecantikan untuk perempuan. Setelah video diputar pada Senin lalu itu (17/12), Ponce kembali naik panggung. Bukan sebagai semifinalis, Baca ANGELA... H.8

WEB-MAIL : WWW MALUTPOST CO ID s EDITOR MALUTPOST CO ID

ANGELA Ponce, transgender pertama yang mengikuti Miss Universe SALMAN TOYIBI/JAWA POS

@MalutPost

Malut Post

2

HARIAN

HALTIM & HALTENG

MALUT POST

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

RALAT BERSAMA ini kami sampaikan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pada berita halaman Halteng-Haltim tanggal 18 Desember 2018, yang berjudul “Wagub Terpilih Pulang Kampung”. Dalam berita tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama di paragraf ketiga pada kalima “Ia turun dari mobil dan berjalan kaki dijemput oleh sangaji Weda Hi. Latif ”. Seharusnya kalimat itu ditulis “Ia turun dari mobil dan berjalan kaki dijemput oleh sangaji Weda M. Abduh Hasanuddin”.

Atas kekeliruan tersebut redaksi mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang bersangkutan. Ralat ini menjadi pelurusan atas kekeliruan berita tersebut. Terima kasih.

288 Peserta SKB Cemas BKN Rekonsiliasi Data Hasil SKD dan SKB Editor : Fahruddin Udi Peliput : Fahrudin Abdullah WEDA - 288 peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) cemas karena belum ada pengumuman hasil dari

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Alfera L Eli Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Ma-

nusia (BKPSDM) Halteng dikonfirmasi mengaku, pengumuman memang belum dipastikan kapan.

Sekarang ini, kata dia, semua BKPSDM Kabupaten/kota dipanggil ke BKN untuk merekosiliasi data Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan SKB. “ Nilai-nilai hasil SKD dan SKB akan diintegrasi. Jadi pengumuman resmi dari panselnas paska rekonsiliasi data SKD dan SKB.

Pengumumannya itu kemungkinan akan dilaksanakan serentak karena rekon datanya diundang semua Kabupaten/kota,”katanya.

Rekonsiliasi data, lanjut Alfera, dijadwalkan oleh BKN 3 hari mulai Rabu (19/12) kemarin, sampai Jumat (21/12) besok. “ Jadwal rekonsiliasi SKB dan SKD untuk Halteng sudah dilakukan Rabu (19/12) kemarin,” tambahnya. (far/mpf)

orang di desa-desa lingkar tambang tak lagi memiliki kebun karena semua wilayah sudah dikapling untuk tambang. Orang-orang di sana hidup dengan hasil penjualan tanah dan kebun, dan mereka tidak lagi mengelola hasil pertanian. Sehingga kami memprediksi tidak lama lagi akan terjadi Migrasi,”ungkapnya.

Migrasi ini, lanjut Munadi, sudah kelihatan karena ketika terjadi pembebasan tanah dilakukan, banyak warga yang memilih membeli lahan baru di daerah lain. Diprediksi ada sekitar 3 desa yang berada di ring satu atau desa yang berada di wilayah konsesi.

Di samping itu terkait dengan PT IWIP, atas aktifitas penambangan yang dilakukan sekarang ini, dalam amatan AMAN. Mereka menilai PT. IWIP tidak menceminkan perusahan yang pro terhadap lingkungan hidup, tidak pro terhadap hak asasi manusia (HAM) terutama hak atas tanah dan maupun hak ulayat. “Jadi pada prinsipnya investasi yang merampas ruang hidup masyarakat kita tetap menolak keras, dan meminta pemerintah untuk berpikir ulang melihat kebijakan pada pengelolaan sumber daya alam.

Kebijakan yang dilakukan harus melihat pada aspek pulau-pulau kecil seperti halmahera, tidak boleh mengandalkan sektor tambang karena tambang mudaratnya sangat besar,”tandasnya, sembari menambahkan PT. IWIP adalah perusahan Cina, yang memiliki catatan merah

paling banyak dalam urusan sektor sumber daya alam.

Sementara itu Associate Director Of Media end public relation PT. IWIP Agnes Ide Megawati dikonfirmasi via whatsapp mengemukakan, pihaknya tidak bisa mengundang Desa Woejerana, Desa Waikob dan desa Kulo Jaya karena desa-desa itu dianggap tidak terkena dampak langsung dari aktifitas penambangan PT. IWIP. Sebab, yang menentukan desa terkena dampak pekerjaan adalah tim penilai Amdal dari Provinsi. “Bukan IWIP yang menentukan desa mana yang dilibatkan atau tidak,”terangnya.

PT IWIP bukan perusahaan tambang tetapi perusahaan yang membangun kawasan industri. Yakni menyediakan jalan, pelabuhan, airport dan power plant di area industri.

“Tidak benar kalau kegiatan PT IWIP menghasilkan limbah tambang yang mencemari sungai,” tanda Agnes.

Mengenai pembebasan lahan, lanjut dia, masyarakat sudah setuju untuk menjual lahannya dengan harga yang ditawarkan PT IWIP sesuai harga pasaran di wilayah tersebut. “ Tanah yang dibeli PT IWIP adalah tanah yang statusnya APL saja. PT IWIP sudah melakukan proses pembebasan lahan sesuai dengan peraturan pemerintah dan sudah memberikan kompensasi sesuai kepada warga. Jadi tidak benar kalau PT IWIP melanggar hak asasi dan hak tanah warga,” pungkas Agnes. (far/mpf)

RASTRA Bantuan Rastra Dialihkan ke Uang Tunai MABA- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) merencanakan bantuan beras sejahtera (Rastra) dialihkan dalam bentuk bantuan uang tunai. Ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Aziz Ajarat, Kamis (19/12) kemarin.

Menurutnya langkah ini ditempuh karena setiap penyaluran bantuan Rastra selalu ada persoalan di tingkat Kecamatan dan desa. “ Untuk meminimalisir masalah tersebut kita berkeinginan bantuan Rastra dialihkan dalam bentuk uang tunai,”katanya.

Pengalihan bantuan Rastra dari beras ke uang tunai sudah berkoordinasi dengan Kementerian. “Teknisnya sudah kami siapkan tinggal dikoordinasikan dengan Bupati,” ujarnya.

Jumlah penerima bantuan Rastra terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 penerima Rastra sebanyak 467 Kepala Keluarga (KK) atau 5.488 orang sedangkan 2019 naik 5.955 penerima. (ado/mpf)

PEMKAB Tak Hadir Penyerahan DIPA Bukan Disengaja MABA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haltim menanggapi Pemprov Malut terkait penahanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akibat ketidakhadiran Kepala Daerahnya.

Asisten III Setda Haltim Hi Tamrin Bahara menyatakan, tidak hadirnya Bupati Haltim Muh Din Mabud pada kegiatan itu bukan faktor kesengajaan. Di hari yang sama, kata dia, Plt Bupati Muh Din Mabud, juga menghadiri kegiatan di Jakarta yang tidak bisa tinggalkan.

Kegiatan di Jakarta itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Maluku dan Maluku Utara. “ Agenda ke Jakarta dalam rangka RUPS makanya beliau berhalangan hadir,” kata Tamrin.

Meski demikian, lanjut dia, Plt Bupati telah memberikan mandat kepada Sekkab Moh Abdu Nasar untuk hadir dalam kegiatan tersebut. “ Jadi yang ditugaskan menerima DIPA di Provinsi itu pak Sekda,” terangnya.

Sementara Plt Bupati Muh Din Mabud mengemukakan, paska ditinggalkan Bupati nonaktif Rudy Erawan, ia harus membagi waktu dengan Sekda untuk menghadiri sejumlah kegiatan yang sifatnya wajib.” Kalau ada tugas di waktu yang sama saya meminta Sekda hadir,” singkatnya. (ado/mpf)

AKTIVITAS: Kegiatan PT IWIP di sekitar aliran sungai.

Kegiatan AMDAL PT. IWIP Disoal WEDA - Belum lama ini PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) melaksanakan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di Ternate. Namun kegiatan itu masih disoal oleh desa disekitar wilayah tambang.

Kegiatan AMDAL itu, dari 6 desa yang berada di kawasan lingkar tambang, yang diundang hanya 3 desa yakni Desa Lelilef Sawai, Desa Waebulen, dan Desa Gemaf. Sementara desa Woejerana, Desa Waikob dan desa Kulo Jaya, bahkan elemen masyarakat di Halmahera Tengah (Halteng) yang belakangan konsen menyoroti aktiftas pertamabangan PT. IWIP dalam hal ini Komiten Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tidak diundang dalam kegiatan amdal itu. “Kegiatan Amdal ini terkesan diam-diam,”kata Kabid Lingkungah Hidup KNPI Halteng Amiruddin Umagapi, Rabu (19/12).

Soal AMDAL, kata dia, sangat prinsip sehingga sangat penting untuk mengundang semua desa lingkar tambang dan elemen kepemudaan di Halteng termasuk KNPI. Sementara Kepala Desa Woejerena Syarif Kasim menemukakan, 3 desa yang tidak diundang itu juga mendapat dampak dari aktifitas pertambangan. Sehingga sangat

keterlaluan kalau menganggap 3 desa tidak terkena dampak. “Ini sama halnya kami tidak dipandang, bahkan kami desa di lingkar tambang akan konsolidasi untuk demo besar-besar,”katanya.

Sementara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut menilai praktek penambangan nikel yang dilakukan oleh PT. IWIP nantinya akan menimbulkan krisis Agraria. Persoalan perluasan areal pertambangan saat ini, kata dia, sewaktu-waktu masyarakat di sejumlah lingkar tambang akan kehilangan mata pencaharian.

“Eksploitasi diperluas ke daerahdaerah yang menjadi dapur penduduk setempat, seperti di Lelef dulu di tanjung uli adalah areal perkebunan warga dan itu sekarang sudah dibebaskan dan dibuka habis-habisan,”kata Ketua AMAN Malut Munadi Kilkoda.

AMAN memprediksi akan terjadi krisis Agraria di daerah-daerah lingkar tambang, bahkan tidak akan lama lagi masyarakat yang ada di desa-desa lingkar tambang itu akan menjadi warga yang paling miskin di Halteng disebabkan akses masyarakat terhadap sektor-sektor penting seperti tanah hutan dan air akan terputus. “Karena sekarang ini

Nuryadin dan Asrul Masih Aman WEDA - DPD Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku Utara (Malut) angkat bicara terkait dengan penonaktifan Nuryadi Ahmad dari Jabatan Sekretaris DPC PDIP Halteng dan Asrul Alting dari jabatan Wakil Ketua DPC PDIP Halteng. DPD PDIP tentunya tetap ingin menyelesaikan persoalan internal DPC Halteng. “Kita akan panggil kedua kubu untuk dimintai keterangan dan secepatnya menyelesaikan

persoalan ini,”kata Ketua Bidang Idiologi dan Kaderisasi DPD PDIP Provinsi Malut Salim Taib, Rabu (19/12).

Ia menjelaskan sesuai ketentuan, SK DPC itu dikeluarkan oleh DPP PDIP. Karenanya, penonaktifan maupun pemecatan kepengurusan itu adalah kewenangan DPP. Hanya saja, DPD PDIP tidak ingin masalah ini terus kembuh. Apalagi saat ini menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019.

Sehingga, semua DPD PDIP sampai DPC diminta steril dan tidak ada masalah internal. “Jika ada masalah harus cepat diselesaikan karena kemenangan Pileg dan Pilpres adalah tujuan yang harus diraih sehingga tidak boleh ada masalah internal,”katanya. Dalam menghadapi Pemilu 2019, DPP PDIP menginginkan agar tidak ada pecat-memecat karena semua kader harus tetap fokus dalam Pemilu dan Pilres. (far/mpf)

Giliran Eks Kabid PMD Diperiksa Kejari MABA- Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan (Tikep) kembali memeriksa mantan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kasiati SE, selaku saksi atas kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2015 di Desa Nanas, Kecamatan Wasile Selatan.

Kasi Intel Kejari TikepSafri Abdul Muin menjelaskan, Kasiati dimintai keterangan

mengenai tahapan pencaiaran DD dan ADD mulai dari verifikasi sampai permintaan pencairan di keuangan. Sesuai keterangan saksi, kata dia, setiap laporan SPJ dimasukkan ke DPMD langsung diverifikasi oleh saksi. “ Selanjutnya, atas perintah Kepala DMPD dibuatlah surat keterangan ke DPKAD untuk pencaiaran DD setiap tahap,” katanya. Dalam waktu dekat sejumlah saksi di DPMD akan kembali diperiksa. (ado/mpf)

HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

Keluarga Besar

Law OfямБce Hendra Karianga & Associates MENGUCAPKAN

Selamat

&

Natal 25 DESEMBER 2018

Tahun Baru 2019

DR. Hendra Karianga, SH., MH

3

4

HARIAN

MALUT POST

FOLLOW UP Sekkab : Lahan Bawaslu Dianggarkan 2019 LABUHA – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe meluruskan pernyataan sebelumnya yang menyebut pemkab tidak mengekomodir anggaran pembebasan lahan kantor Bawaslu Halsel.”Anggaran lahan itu tanggung jawab pemkab. Makanya sudah dianggarkan dalam APBD 2019,”kata sekkab kepada Malut Post, Rabu (19/12).

Helmi menjelaskan mekanismenya terlebih dahulu Bawaslu Halsel menyurat ke Pemkab Halsel, dan dikoordinasikan dengan Bawaslu Malut dan Bawasli RI. sedangkan lahan kkantor Bawaslu itu dibebaskan tahun 2019. karena anggaranya sudah dialokasikan.”Untuk pembebasan lahan kantor Bawaslu itu sudah dianggarkan di APBD 2019.”Jelasnya.(sam/met)

HALUT & HALSEL

Dua Pimpinan OPD Terancam Dipolisikan Gara-Gara Pakai Video Tanpa Izin Peliput : Ramlan Harun Editor : Muhammad Nur Husen

KRIMINAL Hari Ini Pelaku Pengeroyokan Diperiksa TOBELO – Penyidik Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Utara mengagendakan pemeriksaan p e l a ku p e n g e royokan salah satu petani kopra saat aksi unjukrasa di depan kantor bupati, Kamis (20/12) hari ini.

Pemeriksaaan AKP Rusli Mangoda dilakukan karena sebelumnya penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi.”Pemeriksaan ini sebagai bentuk tindak lanjut atas pemanggilan sebelumnya untuk kasus pengeroyokan dengan korban Hayun petani kopra, ”kata Kasat Reskrim AKP Rusli Mangoda kepada Malut Post, Rabu (19/12).

Kasus ini kata Rusli ada dua tersangka sesuai isi video yang beredar.

Makanya, hari ini dipanggil dan diperiksa.(tr-04/met)

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

SAMSIR HAMAJEN/MALUT POST

PERTEMUAN: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halsel saat menggelar FGD yang melibatkan aparatur pemerintah desa di Hotel Buana Lipu, Rabu (19/12) kemarin.

Bawaslu Libatkan Aparatur Desa Dalam FGD LABUHA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halmahera Selatan mengundang aparatur pemerintah desa dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Buana Lipu, Rabu (19/12). Kegiatan dengan tajuk menjaga netralitas pemilu 2019 itu dibuka langsung Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Rais Kahar didampingi Divisi Penindakan Asman Jamil.

Rais kepada Malut Post mengatakan FGD ini sasarannya soal netralitas aparatur desa.

Hal ini juga sesuai undang-undang nomor 7 yang diperjelas dalam Peraturan KPU

Nomor 20 tahun 2018 yang menjelaskan soal netralitas pemerintah desa dan perangkat desa. ”Semoga dengan kegiatan ini aparatur pemerintah desa di Halsel netral dan tidak berpihak pada calon tertentu pada pemilu 2019 nanti,”harapnya.

Tak hanya itu, FGD juga dihadiri kepala desa yang merupakan mantan anggota DPRD Halsel Nursanty Awal. Kehadiran Nursanty juga memberikan pemahaman kepada kades dan aparaturnya tentang netralitas pemilu. (sam/met/pn)

2018, Halut Masuk Lokasi Pengembangan SLRT TOBELO – Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Lembaga Kementerian Sosial (Kemensos) RI menetapkan Halmahera Utara sebagai kabupaten lokasi pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT).

Bahkan Halut sendiri Sudah dibentuk 50 Puskesos yang tersebar di lima wilayah kecamatan dengan 50 fasilitator yang direkrut langsung masyarakat di mana fasilitator itu berdomisili di Kecamatan Tobelo 10 orang, Tobelo Tengah 9, Tobelo Utara 10, Tobelo Selatan 13, Tobelo Timur 1 dan kecamatan Galela 7.”Sistem SLRT dan Puskesos merupakan sebuah layanan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat

miskin dan rentan miskin untuk menghubungkan dengan program perlindungan sosial dan penaggulangan kemiskinan dari tingkat pusat hingga daerah,”ucapnya.

SLRT yang dipusatkan di Dinas Sosial dan Puskesos yang akan berkantor di setiap kecamatan ini adalah pertama di Malut.”Ini menjadi penting dalam membangun sinergitas lintas lembaga sosial, dan meningkatkan koordinasi antar tenaga pendamping program sosial sehingga tercipta database yang baik,”ungkapnya. Sementara Bupati Frans Manery mengharapkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesos dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai data yang riil. (tr-04/met)

TOBELO – CV Manyawa, pembuat video publikasi potensi pariwisata Halmahera Utara (Halut) memberi somasi kepada dua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Halut, Rabu (19/12). Ini dilakukan karena dua OPD masing-masing Kepala Diskominfo dan Persandia Deky Tawaris dan Kadis Pariwisata Syahril Djurumudi itu menggunakan video tersebut untuk kepentingan ekspos pembangunan pada salah satu stasiun televisi swasta nasional beberapa waktu lalu tanpa sepengetahuan.

Sebab, video yang diserahkan kepada Dinas Pariwisata itu merupakan kontrak bersama, namun belum dilunasi. ”Jadi bukan hanya somasi. Tetapi dua pejabat ini juga terancam dipolisikan. Karena waktu somasi yang diberikan hanya tiga hari untuk melunasi pembayaran video tersebut.”Jika tidak dipenuhi masalah ini akan kami bawa ke ranah hukum,”tandas Direktur CV Manyawa Stevie Recardo Karimang. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah menyiapkan pengacara atau advokat yang menjadi kuasa hukum. Yakni Taufic Syahri Layn SH. MH. Stevie mengatakan somasi dilakukan karena kontrak dengan Dinas Pariwisata itu anggarannya Rp 100 juta dalam anggaran 2018. Namun, alasan yang mereka terima dari pemkab bahwa masih akan dianggarkan 2019. ”Sebelumnya Dinas Parawisata menunjuk CV. Manyawa dengan kontrak kerja untuk membuat video promosi pariwisata Halmahera Utara, sudah selesai dikerjakan dan hasilnya diserahkan ke Dinas Parawisata namun belum dibayarkan. (tr-04/met)

Waspadai Reses DPRD Akhir Tahun LABUHA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halmahera Selatan mulai mewaspadai 30 anggota DPRD dalam hajatan reses. Ini karena menjelang natal dan tahun baru ini para wakil rakyat sering membagikan paket natal kepada warga dengan dalih bantuan. ”Kami akan awasi ketat karena momentum ini resesnya sangat berbauh kampanye,”kata Divisi Pengawasan Bawaslu Rais Kahar kepada Malut Post, Rabu (19/12).

Karena itu, sebelum reses DPRD harus menyampaikan materi resenya kepada Bawaslu untuk diketahui dan dipantau.”Kami akan memerintahkan perangkat di bawahnya untuk mengawasi. Jangan sampai resenya dipolitisir ke kampanye,”tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Muhlis Djafar yang dikonfirmasi mengatakan reses DPRD itu adalah tugas lembaga di setiap daerah pemilihan. ”Jadi kami tahu mana tupoksi reses dan mana kampanye sebagai caleg.

Apalagi untuk kampanye juga jadwalnya sudah diatur KPU,”jelasnya.(sam/met)

APK Caleg Dilarang Pasang Foto Capres TOBELO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halmahera Utara mengingatkan kepada calon legislatif (caleg) agar tidak memasang gambar calon presiden dan wakil presiden pada alat peraga kampanyenya. Ini karena dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan surat edaran KPU Provinsi Nomor 154 melarang hal tersebut.”Kalau masalah ini kita sudah awasi dan ditemukan. Makanya telah ditertibkan sebelumnya. Kita juga terus mengawasi tetapi sampai sekarang belum ditemukan,”kata Ketua Bawaslu Halut Rafli Kamaluddin kepada Malut Post, Rabu

(19/12).

Rafli mengatakan, sebelumnya hal tersebut sudah disampaikan berulang kali kepada partai politik maupun peserta pemilu.”Tujuannya agar partai yang nantinya menyampaikan kepada calegnya,”ungkapnya.

Menurutnya, yang diperbolehkan itu misalnya Prabowo sebagai ketua partai. Bukan capres.”Kalau dicantumkan ketua partai tidak masalah.

Tetapi kalau capres yang dicantumkan, tentu bermasalah. Selain itu yang tidak diperbolehkan adalah pejabat aktif seperti gubernur maupun bupati dan wali kota. Terkecuali sedang cuti,”jelasnya. (tr-04/met)

RAFLI Kamaluddin

HALMAHERA BARAT

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

5

Bupati Janji Bangun Jalan Desa Taruba Upayakan 2019 Sudah Dikerjakan Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil

INFRASTRUKTUR : Bupati Danny Missy berjanji akan segera memperbaiki jalan rusak di lingkungan di Desa Taruba Kecamatan Sahu, Selasa (18/12).

KESEHATAN Direktur RSUD Minta Maaf ke BPJS JAILOLO – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo dr Syafrullah Radjilun menyampaikan permohonan maaf kepada Kepala BPJS Kesehatan KC Ternate Revien Virlandra dan Kepala B P J S Ke s e h a t a n Halbar Ice TrisSYAFRULLAH Radjilun nawati saat berkunjung ke RSUD, Rabu (19/12). Ini dilakukan karena sebelumnya tenaga medis dan paramedis RSUD mendatangi kantor BPJS Jailolo dan mempertanyakan klaim dan realisasi pelayanan BPJS.”Tindakan mereka ini membuat saya tidak enak, dan harus meminta maaf,”katanya kepada Malut Post, Rabu (19/12).

Memang sebelumnya sudah ada penjelasan dari BPJS. Makanya, kemarin kembali dilakukan pertemuan lanjutan dan dimanfaatkan untuk meminta maaf atas tindakan stafnya itu. Selain membahas klaim 2018, pertemuan ini juga membahas klaim 2019.”Meski demikian untuk 2019 itu hasilnya belum bisa saya jelaskan karena belum waktunya,”ucapnya.(din/met)

JAILOLO – Rusaknya jalan lingkungan di Desa Taruba Kecamatan Sahu yang dikeluhkan warga, tak lama lagi akan dikerjakan. Ini karena Bupati Danny Missy saat meresmikan tugu sarasehan di desa tersebut, Selasa (18/12) berjanji akan segera memperbaiki.”Keluhan ini sudah lama saya dengar, makanya 2019 nanti jalan ini segera diperbaiki,”kata Bupati Danny Missy di hadapan warga.

Menurutnya, keluhan jalan ini bukan hanya Desa Taruba, tetapi Desa Akediri juga mengeluhkan hal yang sama. Yakni pembangunan jalan dari lapangan Sasadu Lamo Desa Acango hingga Kompi A. Karena itu, kepala desa (kades) diminta segera mengukur panjangnya jalan dan segera menyampaikan ke Dinas Pekerjaan Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Disperkim) agar 2019 nanti sudah bisa dilaksanakan.

Selain itu, ada juga bantuan dari Kementerian Desa untuk pembangunan sarana air bersih, lampu jalan dan KUBE pesisir dari Kemensos. Bantuan ini akan masuk di Desa Taruba.”Sementara untuk tower BTS nanti saya sampaikan ke Diskominfo,”ucapnya. Karena itu, Danny meminta camat mengawal pengelolaan Dana Desa (DD), karena 2019 DD naik, sehingga camat harus melakukan pengawasan agar kegiatan yang dibuat kades bisa dirasakan masyarakat.”Jadi uang yang masuk di desa harus berputar di desa, sehingga desa bisa merasakan manfaat dana desa. Tidak dibenarkan DD diserahkan ke pihak ketigatidak bole anggaran DD diserahkan ke pihak ke tiga, tapi kegiatan harus diserahkan ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa rasakan manfaat dari DD,”pungkasnya.(din/met)

Anggaran KUBE Pesisir Meningkat JAILOLO – Upaya Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Halmahera Barat mengembangkan kelompok usaha bersama (KUBE) terbilang sukses. Ini karena selain anggaran Rp 2,3 miliar, kini KUBE Desa Tauro dan Bukumaadu Kecamatan Jailolo mendapat tambahan dana Rp 100 juta.”Anggaran ini nantinya dipergunakan untuk pembangunan sarana lingkungan di dua desa,”kata Kepala Dinas Sosial

(Kadinsos) Samsuri Madjid yang dikonfirmasi, Rabu (19/12).

Bantuan tambahan dana yang diterima itu adalah bagian dari upaya bupati dengan pihak Kemensos. Tambahan dana ini setelah pihak Kem e n s o s m e l a ku k a n Fo c u s Group Discussion (FGD) bersama kelompok KUBE beberapa waktu lalu.”FGD itu kelompok KUBE menyampaikan hasil usahanya yang

saat ini sudah berkembang dan telah memiliki omset.

Makanya berhak mendapat dana tambahan,”ungkapnya.

Dari bantuan itu, kelompok KUBE membangun sarana lingkungan seperti air bersih, jalan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.”Rumah tidak layak huni yang saat ini direhabilitasi sebanyak 100 unit rumah di Kecamatan Loloda dan Jailolo,”ucapnya.(din/met)

SAMSURI Madjid

Produksi Rumput Laut Sudah 8 Hektar JAILOLO – Usaha budidaya rumput laut oleh kelompok nelayan Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo sukses. Pasalnya, baru satu bulan produksi hasilnya sudah mencapai 8 hektar. Hasil yang dicapai ini sebagai bukti kelompok budidaya fokus mengembangkan potensi tersebut.”Karena menunjukkan trend

KOMODITAS : Budidaya rumput laut di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo

yang baik, saya harapkan kelompok ini tetap semangat,”kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Halbar Agustinus kepada Malut Post, Rabu (19/12).

Menurutnya, kedepan ada bantuan tambahan untuk pengembangan rumput laut.

Makanya, harus tetap semangat dan tidak perlu putus asa. Ini karena pembelinya juga sudah ada. Yakni pengusaha asal Surabaya Jawa Timur.”Target kami kedepan akan dibeli BUMDes untuk selanjutnya dijual ke investor. (din/met)

6

HARIAN

MALUT POST

MOROTAI & SULA

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

Sidak, Tim Temukan Pangkalan Nakal Diberi Teguran, Ulangi Lagi Izin Dicabut Peliput : Ikram Salim Editor : Bukhari Kamaruddin SANANA - Tim gabungan dari Disperindagkop dan UKM serta Satreskrim Polres Kepulauan Sula (Kepsul), Kesbangpol, Satpol PP dan sejumlah instansi terkait melakukan sidak (inspeksi) mendadak kemarin (19/12).

Tim menyasar Agen Premium Minyak Solar (APMS) Agen Minyak Tanah (AMT), SPBU dan pangkalan minyak tanah (mita) di Kota Sanana. Tercatat 13 pangkalan mita disasar tim gabungan.

Dari hasil sidak tim menemukan sejumlah pangkalan menjual mita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 4.000 per liter.

Tim mengawali sidah di Desa Pohea dan Bajo Kecamatan Sanana Utara. Di Desa Bajo yang memiliki dua pangkalan, tim menemukan pangkalan menjual mita dengan harga tinggi. Salah satu pengecer mita di Bajo, Misnawati mengaku, mem-

beli mita di pangkalan dengan harga Rp 5.000, kemudian dia menjual lagi kepada warga dengan harga Rp 6.000. “Kalau saya mendapat jatah dari pangkalan 100 liter, namun ada pengecer lain 300 liter,” akunya. Bukan hanya itu saja, distribusi mita juga panjang karena ditemukan ada pengecer yang mengambil mita dari tangan kedua, bukan langsung ke pangkalan.

“Saya ini tangan ketiga, bukan mengambil minyak tanah dari pangkalan,” tutur pengecer lain.

Di pangkalan milik Supri di Desa Fogi, mita dijual Rp 5.000 kepada pengecer, yang kemudian menjualnya lagi kepada masyarakat. Pengecer menjual kepada warga dari kecamatan Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur dan Sulabesi Barat yang sedang belanja di Sanana dengan harga cukup tinggi, Rp 10 ribu - Rp 15 ribu per liter. Terlihat banyak jejeran jiregen di pangkalan Sukri, Pasar Fogi . “Di desa kami tak ada pangkalan, makanya kami beli di Pasar Fogi,” tutur salah satu warga Sulabesi Timur.

Pemilik pangkalan Supri, mengatakan sebagian stok mita dijual kepada pengecer karena keuntungan yang mereka dapat hanya Rp 3 juta jika dijual dengan harga

CPNS

SIDAK: Salah satu pangkalan minyak tanah di Pasar Fogi yang disidak tim gabungan kemarin.

IKRAM SALIM/MALUT POST

Rp 4.000 sesuai HET. Apalagi jatahnya hanya 1 ton. “Biaya hidup di Sula tinggi, kalau hanya Rp 3 juta per bulan kami mau makan apa? Sementara usaha saya hanya dari menjual minyak tanah saja,” jelas Sukri.

Selain itu, lima pangkalan di belakang pertokoan terlihat semrawut. Lokasinya tak jauh dari pelabuhan tempat berlabuh longboat dari Mangoli. Warga Mangoli biasanya membeli mita di pangkalan tersebut. Pangkalan ini dipasok AMT dua hingga tiga kali setiap bulan. Lebih banyak dari pangkalan lain yang hanya

mendapat jatah satu kali sebulan dengan volume hanya 1 ton.

Di Desa Mangon, sering terjadi kelangkaan mita. Padahal pangkalan di Mangon paling banyak di Kepsul. Diduga minta tersebut dijual ke Bajo dan dijual kepada pemilik speedboat dan longboat/bodi.

Direktur AMT PT Sanana Lestari Yusup Buamona menjelaskan jatah mita untuk Kepsul hanya 446 ton ton dan Pulau Taliabu 136 ton perbulan. Jatah ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk. ”Padahal jumlah penduduk terus bertambah, ini yang mestinya harus menjadi

pertimbangan Pertamina untuk menambah stok minyak tanah,” harapnya.

Dia juga mengaku tidak mampu mengontrol penjualan mita di pangkalan, sehingga dia meminta semua pihak bekerja sama mengawasi penjualan mita. “Setelah minyak tanah masuk, kita langsung distribusikan. Dalam dua jam minyak tanah di agen habis terdistribusi ke pangkalan,” jelasnya.

Sementara Kabid Perdagangan Disperindagkop dan UKM Jaelan Sibela menuturkan, sidak yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari rapat bersama dengan semua pangkalan. ”Banyak laporan yang kita terima, ada warga yang mengaku minyak tanah ada, tapi pangkalan mengaku tidak ada.

Makanya kita turun langsung,” tutur Jaelan. Hasil monitoring ini akan disampaikan kepada pimpinannya. Untuk sementara pangkalan yang nakal diberi teguran dan dibina. Jika melanggar lagi maka izinnya dicabut. “Kita juga menemukan di lapangan ada ada izin yang dimanipulasi pemilik pangkalan. Kedepan kita akan mengambil tindakan tegas, mencabut izin pangkalan bermasalah,” katanya. (ikh/onk).

CCR Perjuangkan Harga Kopra

Pengumuman Hasil SKB Pekan Depan SANANA - Pengumuman hasil seleksi kompetensi bidang (SKB) Kepulauan Sula (Kepsul), dilakukan pekan depan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kepsul Imran Umalekhoa menuturkan, hari ini (20/12) mereka mengambil hasil tes. “Kita lapor kepada Bupati baru diumumkan,” katanya. Untuk diketahui 176 peserta berhak mengikuti tes SKB, sudah termasuk 4 peserta yang saat seleksi kompetensi dasar nilainya melebihi passing grade. “Namun yang ikut tes SKB tidak semunya akan lolos, karena itu kuota CPNS tahun ini tidak terpenuhi. Kuota sisa dialihkan untuk tes 2019,” jelasnya. (ikh/onk).

DEMONSTRASI HMI Soroti Persoalan Muslim Uighur

MASLAN AJID/MALUT POST

DEMO: Aksi yang dilakukan HMI Komisariat Unipas Morotai kemarin.

DARUBA-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unipas Morotai menggelar aksi, kemarin (19/12).

Agenda yang disuarakan terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dihakimi kelompok muslim Uighur di Xinjiang Tiongkok. “Kami menganggap persoalan Uighur adalah persoalan yang serius, banyak terjadi pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas disana,” kata korlap aksi, Ikram Kharie. Mereka juga meminta warga Morotai untuk mendoakan umat muslim Uighur. “Kami mengutuk keras perbuatan keji yang dilakukan pemerintahan komunis Tiongkok,” tegas Ikram.

Secara umum aksi yang berlangsung di sejumlah titik dalam Kota Daruba berjalan aman dan lancar. (tr-02/onk).

MASLAN AJID/MALUT POST

TUTUP JALAN: Pendemo menutup jalan di Desa Tilei Kecamatan Morotai Selatan Barat kemarin.

DARUBA - Pu l u ha n mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Central Commando Rakyat (CCR), menggelar unjuk rasa di Desa Tilei Kecamatan Morotai Selatan Barat (Morselbar).

Tuntutan mereka hanya satu, pemerintah memperhatikan nasib petani dengan mendorong kenaikan harga kopra. Aksi dimulai pukul 08.00 WIT. Massa langsung menutup jalan, sehingga mengganggu aktivitas lalulintas.

Pada kesempatan itu, koordinator aksi, Mubaliq Tomagola menyerukan kepada seluruh masyarakat

Morotai untuk menyatakan sikap melawan pemerintah jika tuntutan menaikkan harga kopra tidak direalisasi. “Kopra menjadi harga diri masyarakat Malut termasuk masyarakat Morotai, karena menjadi hasil utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, “ucapnya saat berunjuk rasa.

Pengunjuk rasa mendesak Pemprov dan DPRD Malut memperjuangkan kenaikan harga kopra.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan memboikot aktivitas pemerintahan,” ancam Tomagola. (tr-02/onk).

Enam Desa di Mangoli Nikmati Listrik Benny Copot Sekretaris BPBD

SANANA - Enam desa di Kecamatan Mangoli Tengah dan Mangoli Selatan Kepulauan Sula (Kepsul), akhirnya menikmati listrik. Keenam desa tersebut adalah Desa Paslal dan Brokol Mangoli Tengah, dan Desa Kaporo, Wailab, Waikafia dan Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan. Bupati Hendrata Thes bersama Manager PLN Area Sanana Yodhi Ayodhia, meresmikan secara simbolis listrik masuk desa di enam desa tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati memberikan apresiasi kepada PLN yang telah bekerja keras untuk mewujudkan keinginan masyarakat. ”Sebagai pemerintah kita berusaha mendorong pembangunan daerah dengan menyiapkan sarana dan kebutuhan masyarakat, salah satunya jaringan listrik,” kata Hendrata.

Dia menambahkan listrik menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam beraktivitas. . ”Mari sama-sama mendukung satu sama lain demi kemajuan

IKRAM SALIM/MALUT POST

PERESMIAN: Foto bersama Bupati Hendrata Thes usai peresmian listrik enam desa.

daerah yang kita cintai ini,” harapnya.

Manager PLN Sanana Yodhi Ayodhia mengatakan suplai listrik yang digunakan warga 6 desa tersebut menggunakan mesin dari Kecamatan Mangoli.

Namun pihaknya telah mengusulkan penambahan mesin untuk menambah kapasitas listrik termasuk untuk enam desa tersebut.”Saat ini jaringan sudah dibangun, otomatis harus ada mesin. Kita berharap pemerintah pusat segera merealisasikan

ini,”tandasnya. Sementara Pjs Kades Buya Idham Sapsuha memberikan apresiasi kepada PLN dan Pemkab Kepsul yang telah merealisasikan keinginan masyarakat. ”Malam hari kita bisa nikmati listrik setelah puluhan tahun merindukannya,” kata Idham. Tahun 1996 listrik pernah masuk, namun hanya menyala selama satu minggu.

Karena itu tiang dan kabelnya kemudian dicuri oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk dijual. (ikh/onk/pn).

DARUBA - Bupati Pulau Morotai Benny Laos melantik pejabat eselon II dan III di aula Kantor Bupati, kemarin (19/12).

Pejabat yang diganti antara lain Inspektur Inspektorat Marwanto Prasetyo menggantikan posisi Nursina Nabiu yang dikembalikan ke jabatan semua sebagai Sekretaris Inspektorat. Marwanto BENNY Laos sebelumnya Auditor Madia pada kantor perwakilan BPKP Malut.

Selain itu Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Husen Moni diganti Hawa Umar, yang sebelumnya Kabid Kesiapsiagaan BPBD. Husen sendiri dinonjobkan.

Sedangkan Pardi Sumtaki mengisi jabatan yang ditinggalkan Hawa.

Dalam sambutannya, Benny menuturkan persoalan terkait kebijakannya yang mengemuka di Morotai.

“Ada yang menilai kami keliru membuat kebijakan dengan mengubah kebiasaan lama birokrasi pemerintahan yang paternalistik, patron-klien, dan cenderung inefisiensi, dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Sementara, ada pihak-pihak yang sadar betapa kebijakan mengubah kebiasaan lama adalah langkah maju menuju tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, “ kata Bupati.

Menurutnya, pandangan itu baik, tapi tidak semuanya benar, karena ada yang kurang yang mestinya jika bekerja, akan menjadi jembatan antara input kebijakan dan output di lapangan. Dia mengatakan birokrasi yang diamanatkan dalam semangat reformasi, menuntut tata kelola yang fleksibel. Tata kelola yang memudahkan prosedur layanan, memotong rantai birokrasi, membayar salary sesuai performa.

“Beberapa wewenang yang sifatnya distributif sengaja kami bagi habis kepada pejabat yang kami anggap berkompeten mengeksekusi kewenangan dimaksud,” ujarnya. (tr-02/onk).

POLMAS

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

HARIAN

MALUT POST

7

Art: Resayfa Rumra

Hasil CPNS Diumumkan Pekan Depan Hari ini, Menpan RB Panggil Tim BKPSDM Malut Peliput : Rusdi Abdurahman Editor : Jufri Duwila FOFIFI- Kabar yang ditunggu-tunggu para pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) terkait hasil kelulusan seleksi, akhirnya ada kepastian.

Hari ini Tim Badan Kepegawaian

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Malut dipanggil Kemenpan RB unntuk melakukan integrasi nilai Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB). “Selesai integrasi, langsung diumumkan Panselnas dan Kemenpan RB,” sebut Kepala Bidang Pengadaan Pegawai BKSDM Fahri Fuad, tadi malam.

Fahri menyampaikan, integrasi hasil SKD dan SKB dilakukan secara bertahap. Untuk wilayah Malut, beberapa kabupaten/kota sudah melaksanakan

sejak Senin dan Selasa lalu, salah satunya Kota Ternate. Pemprov sendiri jadwal integrasi baru akan dilakukan besok (hari ini, red red). “Hasil integrasi selesai baru diumumkan, paling lambat pekan depan sudah ada pengumuman.

Sebab Menpan juga ingin cepat hasil tes ini diselesaikan,” terangnya.

Fahri menjelaskan, integrasi ini untuk menjumlahkan kembali perolehan hasil nilai SKB dan SKD. Nilai itu selanjutnya dibagi dengan jumlah kuota pada masing-masing formasi.

Dia mencontohkan, hasil SKD pelamar

Tim Mabes Polri Kunjungi KPU-Bawaslu

A mendapat nilai tertinggi namun pada SKB masih rendah dibandingkan pelamar B, sementara formasi yang tersedia hanya satu kursi. Dimana pelamar yang lulus, tergantung hasil penjumlahan.

Sebab, baik SKD maupun SKB memiliki bobot nilai berbeda.

“Kalau SKD bobot nilai 40 persen sementara SKB 60 persen. Kalau integrasi sudah tuntas, maka langsung diumumkan. Kami di daerah juga selain mengumumkan melalui website, juga dengan medi massa,” tukasnya. (udy/jfr) PUDJA Sutamat

HARUS DIRENOVASI ANGGOTA DPRD Provinsi daerah pemilihan (dapil) II Tikep, Halteng, Haltim saat //on the spot// ke salah satu jembatan jalan produksi pertanian di Desa Ino Jaya Wasile, Kabupaten Haltim. Kondisi jembatan tersebut sudah rusak, sehingga butuh renovasi atau pembangunan kembali. Tampak wakil Ketua DPRD Malut Ishak Nasir dan beberapa anggota DPRD Malut melihat secara dekat bagian dasar jembatan, Rabu (19/12). Ft: Edo for Malut Post

SIDANG Belum Ada Sidang Lanjutan TERNATE - Jadwal sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait gugatan tim hukum Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA, belum ada. Ini disampaikan komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Malut Aslan Hasan.

Aslan mengatakan, pasca sidang perdana pada Rabu (12/12) lalu hingga kini belum ada jadwal sidang lanjutan. “Belum ada. Kami belum dapat jadwalnya,” ujar Aslan kemarin (19/12).

Meski begitu, Bawaslu tetap kooperatif menghadapi gugatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih itu. “Kita tetap siap menghadapinya,” tandasnya.

Sekadar diketahui, kasus tersebut oleh DKPP sudah disidangkan pada Rabu (12/12) lalu. Bawaslu Malut sebagai pihak teradu sudah menjawab pokok gugatan pihak Pengadu. Kasus tersebut terkait rekomendasi diskualifikasi kepada AGK yang dikeluarkan oleh Bawaslu Malut. (tr-01/jfr)

TERNATE – Dalam rangka memastikan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara (Malut) berlangsung aman, perwakilan Mabes Polri berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Malut.

Ihwal kunjungan tim dari Mabes Polri, kemarin (19/12) dibenarkan anggota KPU Malut Pudja Sutamat.

Kehadiran mereka disambut baik komisioner KPU Malut yang diterima langsung oleh Pudja. “Tadi (kemarin, red) kunjungan perwakilan Mabes Polri di kantor. Dalam rangka monitoring dan kesiapan pengamanan pemilu 2019,” ujar Pudja kemarin.

Selain menjalankan fungsi monitoring, kedatangan tim Mabes Polri juga bagian dari membangun sinergisitas dengan penyelenggara pemilu. “Sinergisitas dalam pengamanan penyelenggaraan pemilu ke depan agar berjalan aman dan lancar,” jelasnya.

Salah satu yang dibahas pada kunjungan tersebut yakni pengamanan distribusi logistik dan pengamanan di PTS pada 17 April 2019 nanti.

“Soal pengamanan distribusi logistik hingga pengamanan di tingkat TPS,” katanya.

Sekadar diketahui, dalam tahapan program dan jadwal, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu 2019 terakhir harus sebelum hari H tanggal 17 April 2019. (tr-01/jfr)

Ekspor Tuna Gunakan Garuda Kirim 1,5 Ton Tuna Segar ke Osaka TERNATE- Eksporti di Maluku Utara (Malut) kembali melakukan ekspor menggunakan pesawat milik maskapai Garuda Indonesia.

Sebelumnya dilakukan pada 5 Mei, di Desember ini ekspor menggunakan Garuda dilakukan Minggu (16/12) dan Rabu (19/12) kemarin. “mei lalu pengusaha mengekspor udang vaname, namun Desember ini mengekspor ikan tuna segar.

Hari minggu lalu sebanyak 10 koli dengan berat 859 kilogram, dan hari ini (kemarin, red) 6 koli seberat 682 kilogram,” kata General Manager Garuda Indonesia Ternate, Agung Gunawan.

Ekspor dilakukan Tuna Kie Raha

Utama ke Osaka Jepang, dengan rute penerbangan Ternate-JakartaDenpasar kemudian ke Osaka. ikan tuna yang diekspor sudah memenuhi standar dari karantina ikan dan segala administrasi baik dari Bea cukai maupun Karantina juga sudah dilengkapi. Agung mengatakan Garuda Indonesia mendukung ekspor komoditi Malut, tidak hanya terpaku pada hasil perikanan tapi juga perkebunan dan pertanian. Karena menurut dia Malut memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Garuda Indonesia dalam mendukung ekspor, memberikan harga terbaik dan kompetitif agar masyarakat atau pengusaha yang ingin melakukan ekspor bisa segera dilakukan.

Agung juga mengatakan saat ini pengurusan ekspor sudah lebih mudah dan cepat karena pelayanan dari Kantor Bea Cukai dan

EKSPOR: Ikan tuna segar yang diekspor ke Jepang menggunakan kargo Garuda Indonesia. ft Humas Garuda Indonesia Ternate

Karantina Ikan dibuka 24 jam.

“Ekspor langsung dapat mendukung perekonomian Malut karena dari pembagian hasil Malut bisa mendapatkan dari pada dikirim keluar daerah dan daerah tersebut melakukan ekspor maka Malut

hanya menang nama,” jelasnya.

Harapnya pemerintah dapat memperhatikan potensi alam di Malut, agar dapat melakukan ekspor ke Negara luar guna mendukung pertumbuhan ekonomi Malut. (mg-02/onk)

8

HARIAN

SAMBUNGAN ETALASE

MALUT POST

...KABEL

Samb Hal. 1

Sudah sebulan belakangan ia dan lima rekannya mengerjakan ruko berlantai dua milik warga setempat.

Progres pengerjaannya sudah sekira 80 persen.

Saat kejadian, Rabu (19/12) sekira pukul 9 pagi, Lardi yang berdomisili di kelurahan Bastiong, Kota Ternate Selatan itu tengah berada di lantai 2. Di bagian teras. Ilham, salah satu pemuda setempat yang menjadi saksi mata menuturkan, Lardi sempat menunduk mengambil ember pengangkut campuran semen. Ketika berdiri kembali, tubuhnya tak sengaja menyentuh kabel yang melintasi lantai 2 ruko. Sontak, ayah tiga anak itu langsung kesetrum. “Korban langsung kejang-kejang, roboh dan langsung pingsan. Kemungkinan kaki korban basah sehingga mudah tersengat kabel listrik,” ungkap Ilham yang berada di seberang jalan saat kejadian.

Sekujur tubuh Lardi mengalami luka bakar seketika. Termasuk wajahnya. Hanya kepalanya yang ditutupi kaus saja yang tak terluka. “Saat itu korban mengenakan topi (dari kaus), jadi kepalanya tidak mengalami luka bakar,” cerita Ilham.

Ilham mengaku, sebelum kejadian itu ia sudah mengingatkan Lardi agat tak dekat-dekat kabel listrik. Namun naas, musibah terjadi juga. “Begitu lihat dia kesetrum saya langsung teriak panggil teman-teman di pangkalan ojek dan kasih tahu tuan rumah,” sambungnya.

Lardi yang berasal dari pulau Jawa itu pun langsung dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Chasan Boesoirie. Salah satu rekan kerja Lardi menuturkan, saat kejadian semua pekerja berada di lantai 1.

Lardi seorang diri di lantai 2 untuk

...SKPD

Samb Hal. 1

paling ngotot meminta Kepala Bappeda diganti karena amburadulnya pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) lima tahun terakhir akibat buruknya perencanaan yang dilakukan Bappeda. “Bahkan dua tahun Pemprov tidak punya APBD perubahan,” terangnya.

Karena itu, bagi Wahda, Samsudin Banyo diganti merupakan langkah yang paling tepat. Selain itu, kata dia, rencana mengevaluasi Kadikbud Malut Imran Jakub sudah harus dilakukan karena pengelolaan pendidikan sangat buruk.

Bahkan dana BOS yang merupakan dana transfer pusat untuk pengembangan pendidikan diduga terjadi pemotongan sepihak, begitu juga dana DAK. “Bahkan, dana BOS ditemukan parkir di rekening lain. Di dalam rekening itu sudah ada dana sekitar Rp 14 miliar. Ini ada apa?

Kalau terus dipertahankan sangat berisiko terhadap masa depan pendidikan negeri ini,” tandas Wahda.

Politikus Partai Gerindra Malut ini juga mengatakan, tidak hanya

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

mengecek kondisi bangunan yang sedang dibangun. “Jadi kami tidak tahu persis kejadiannya. Saat kami ke lantai 2, dia sudah tergeletak di lantai, pingsan,” ungkap pekerja yang enggan menyebutkan namanya itu.

Lardi pun harus menjalani perawatan intensif untuk luka bakarnya.

Anak pertama Lardi, Wisab, yang ditemui di rumah sakit menuturkan, selama ini sang ayah bekerja di lokasi tersebut tanpa kendala apapun. Dia menduga, kabel listrik yang menggantung di sekitar area tengah bermasalah. “Sebab di harihari sebelumnya kabel di lokasi tidak ada pengaruh, apalagi sampai mengganggu aktivitas pekerjaan ayah,” ceritanya.

Peristiwa ini jelas membuat pihak keluarga sangat terpukul. Istri korban tak mampu berkata apa-apa dan hanya terus mengeluarkan airmata.

Hingga berita ini diturunkan, pemilik ruko belum dapat dikonfirmasi.

Sementara General Manager PLN Area Ternate, Awat Tuhuloula yang dikonfirmasi mengatakan pekerja yang tersengat listrik tersebut menyentuh kabel listrik Tegangan Menengah (TM). ”Kabel tersebut jika disentuh tentu tersetrum,” ujarnya.

Awat mengakui bahaya dan riskannya kabel TM. Kena cabang pohon saja bisa berdampak. ”Makanya banyak pohon kita potong agar tidak terlalu dekat dengan kabel tegangan.

Ini pula yang sering menyebabkan banyak pekerja tersetrum ini karena jarak bangunan dengan kabel terlalu berdekatan,” terangnya.

Menurutnya, pihak PLN sudah sering mengimbau warga agar tidak membangun rumah dengan jarak yang berdekatan dengan kabel tegangan. Jarak minimalnya adalah 2 meter. ”Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya. (aji/cr-05/kai)

beberapa kepala dinas yang disebutkan Gubernur, tapi juga kepala Dinas ESDM Imam Machdy Hassan juga perlu dievaluasi dan diganti. “Karena banyaknya penerbitan IUP yang bermasalah. Bahkan ketika dipanggil DPRD, yang bersangkutan tidak pernah menghadap. Dan tidak punya prestasi dalam mengelola Dinas Pertambangan, PAD sektor tambang juga tidak bertambah,” ujarnya.

Wahda juga menyebut nama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Malut Santrani Abusama. Menurutnya, Santrani juga harus dievaluasi. Pasalnya, selama melaksanakan kegiatan beberapa tahun, hasilnya buruk. Bahkan terus terjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ironisnya kata dia, temuan itu jika diperhatikan seragam, yakni kekurangan volume pekerjaan. “Jadi temuannya sama dari jumlah proyek yang dikerjakan, yakni kekurangan volume. Ini hanya dua dugaan, kalau bukan tidak ada perencanaan, ada unsur permainan yang mengambil keuntungan. Karena itu, perlu ada penelusuran pihak berwajib dan kepala dinasnya harus diganti,” tegasnya.(udy/jfr)

...PERSITER

Samb Hal. 1

Persiter sendiri diprediksikan punya kans memenangkan pertandingan melawan runner up Liga 1 2018 ini.

Legenda Persiter, Rahmat “Poci” Rivai mengatakan, tim andalan publik Maluku Utara ini bisa menang jika pelatih kepala mampu mengarahkan pemain dengan baik, serta mendapat dukungan penuh dari penonton. “Persiter punya peluang menciptakan gol, namun itu tergantung racikan pelatih. Bagaimana pelatih mampu memotivasi pemain sehingga mereka bermain tanpa tekanan. Ini akan memunculkan karakter Persiter,” katanya.

Selain itu pemain harus mampu mengontrol diri, sehingga bisa bermain dengan baik. “Persiter dengan PSM kastanya berbeda. Tetapi kembali kepada mereka (Persiter, red) sendiri, harus berikan yang terbaik. Saat di lapangan segala sesuatu bisa berubah. Secara pribadi saya optimis mereka bisa mencetak gol atau paling tidak bisa mengimbangi pertandingan tersebut,” jabar eks striker Persiter ini.

Sementara penggawa Persiter era 2001-2007, Ahmad Sembiring Usman mengatakan, dia tidak terlalu mengikuti perkembangan Persiter. Namun dia yakin dengan kualitas pelatih yang baik, Persiter bisa membuka peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya. “Kalau peluang cetak gol tetap ada, namun dengan catatan tidak boleh kebobolan.

Sejauh ini perkembangan permainan Persiter saya belum mengikuti, tapi saya yakin coach Qwetly Alweni bisa instruksikan pemainnya bermain bagus,” tutur Ahmad. Di satu sisi, asisten pelatih PSM, Syamsuddin Batola, mengaku buta dengan kekuatan Persiter. Namun dia menyatakan mendapat banyak infor-

...ZULHAM

Samb Hal. 1

Sebagai putra daerah Ternate, saudara kembar pesepakbola Zulvin Zamrun ini tetap akan memberikan kemampuan terbaiknya saat melawan Persiter nanti.

“Sebagai pesepakbola, saya pasti bermain profesional, siapapun lawannya.

Jangankan Persiter, lawan Zulvin yang saudara sendiri pun saya tetap main maksimal. Sebab memang dikontrak PSM untuk tampil profesional,” katanya saat diwawancarai Malut Post lewat sambungan telepon malam tadi (19/12).

Pertandingan Sabtu (22/12) nanti akan menjadi pengalaman pertama Zulham melawan Persiter. Selama 12 tahun berkarier di dunia sepakbola profesional, ia mengaku belum sekalipun melawan klub kebanggaan warga Ternate itu. Sebelumnya Zulham pernah menghabiskan karier juniornya di Persiter 2005 silam. “Ini pertama kalinya lawan Persiter. Gugup sih tidak, karena sudah 12 tahun saya main bola. Yang pasti akan main sebaik mungkin,” tuturnya.

Zulham sendiri rencananya akan diserahi ban kapten pada pertandingan kontra Laskar Kieraha. Biasanya, posisi

...ANGELA

Samb Hal. 1

tapi sebagai kontestan yang mendapat sambutan hangat.

Baik dari penyelenggara maupun penonton. Dengan senyum bangga dan bahagia, dia berjalan menyusuri panggung dengan disertai sorakan penonton.

Selempang bertulisan “Spain” (Spanyol, negara yang diwakili Ponce) dilepas dan dikibarkannya dengan penuh kemenangan. Para juri dan penonton memberikan standing ovation sebagai bentuk respek.

Ponce memang tidak seperti Catriona Gray, perwakilan Filipina yang terpilih sebagai Miss Universe 2018. Namun, dia juga layak disebut pemenang. Meski menerima banyak kritik dan hujatan di media sosial, Ponce tetap tegar dalam mengejar mimpinya sejak kecil: menjadi ratu kecantikan. “Menurutku, tak ada salahnya kalau kita bermimpi,” ujar Ponce dalam video profilnya.

Keikutsertaan Ponce dalam Miss Universe 2018 memang mengundang pro, kontra, dan pertanyaan dari banyak pihak. Termasuk, para national director atau organisasi nasional yang mengirim wakilnya ke Miss Universe. Padahal, aturan bahwa transgender tak boleh ikut di Miss Universe sudah dihapus pada 2012.

Salah seorang national director yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Jawa Pos bahwa pihaknya telah bertanya ke IMG selaku perusahaan induk Miss Universe Organization terkait kesertaan Ponce. Sebab, organisasi sang national director pun sering mendapat pertanyaan terkait hal itu. “Kami bertanya melalui e-mail ke mereka, kira-kira jawaban seperti apa yang bisa diberikan untuk pertanyaan ini,” ujar national director tersebut.

Rupanya, pihak IMG belum bisa memberikan jawaban pasti. Pihak IMG juga mengungkapkan bahwa banyak negara pengirim wakil di Miss Universe yang mempertanyakan kesertaan Ponce.

Sebab, dia adalah transgender peserta ajang yang dianggap diperuntukkan natural born women alias perempuan sedari lahir. Apalagi, saat ini sudah ada beberapa kontes kecantikan khusus transgender.

Saat kontes berlangsung, perundungan seolah tak berhenti menghampiri Ponce. Mulai wajahnya yang masih

masi soal Persiter dari Zulham Zamrun. “Saya dengar dari Zulham, semua pemain mereka lokal asli sana. Dia (Zulham) juga kenal pemain-pemain di sana,” ujar Batola, seperti dilansir dari fajaronline.com.

Dia menjelaskan, melawan Persiter sebetulnya bukan lawan baru bagi PSM. Kedua kesebelasan pernah bertemu di Piala Wali Kota Ternate akhir 2012 silam.

“Perbedaan kekuatan kedua tim pasti sudah berbeda jauh sekarang. Tapi kita harus tetap berhati-hati,” imbuhnya.

PSM sendiri dipastikan tanpa dua gelandang inti pada laga kontra Persiter nanti. Kedua gelandang tersebut, yakni Marc Anthony Klok dan Wiljan Pluim.

Pemain asal Belanda itu memang menjadi andalan di lini tengah PSM selama beberapa musim terakhir. Namun saat PSM melawan Persiter di Stadion Gelora Kie Raha, keduanya dipastikan absen lantaran masih diliburkan.

Syamsuddin mengatakan, tanpa dua pemain tersebut PSM. Apalagi, terdapat nama gelandang lokal PSM yang sejauh ini sangat diperhitungkan. “Lini tengah kita cukup mumpuni. Kan ada M Arfan, Rasyid Bakri, Rizky Pellu dan Asnawi Mangkualam Bahar,” paparnya seperti dilansir dari tribuntimur.com.

Saat menghadapi Persiter, penampilan PSM kemungkinan sedikit berubah.

Tengok saja kala PSM dijamu Barito Putera, di Stadion 17 Mei Banjarmasin pada pekan ke-4 Liga 1 2018 lalu, (16/4).

PSM harus kalah 2-1 atas tuan rumah Barito Putera.

Namun pengamat sepakbola Sulsel, Andi Syam Paswah menilai level saat PSM menghadapi Laskar Antasari jelas berbeda dengan menghadapi Persiter.

Sebab Barito berada di jalur kasta tertinggi sepakbola Indonesia, Liga 1 dan Persiter berada di Liga 3. “Harusnya tidak begitu berpengaruh (Tanpa Klok

dan Pluim) mengingat Persiter saat ini berada jauh di bawah kelas PSM,” tegas Andi Coklat sapaan akrabnya.

Meski demikian, lanjut Andi Coklat, 18 pemain yang bakal disiapkan pada laga tersebut harus tetap waspada.

Mengingat Persiter kemungkinan besar punya ambisi besar menghadapi PSM yang notabene salah satu tim besar di Indonesia. “Tapi sekuat apapun ambisinya, PSM tidak ada alasan untuk kalah. Mengingat kita bermain di level yang berbeda dengan materi yang jauh berbeda dan porsi latihan yang sangat rutin,” tegasnya.

PSM telah menyatakan tidak mematok target tinggi di turnamen ini. Namun, setelah gagal memuncaki klasemen di Liga 1, trofi di Piala Indonesia bisa menjadi pelipur lara.

Sementara itu, skuad PSM dijadwalkan tiba di Ternate hari ini (20/12).

Rencananya, skuad Ayam Jantan dari Timur menginap di Batik Hotel dan Emerald Hotel.

Laga Persiter versus PSM ini masuk babak 64 besar Piala Indonesia 2018.

Edisi ketujuh Piala Indonesia melibatkan semua tim di Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Total ada 128 klub yang ikut berlaga.

Sistem pertandingan menggunakan sistem home dan away hingga partai semifinal nanti. Jika Laskar Kieraha berhasil menyingkirkan PSM Makassar, maka selanjutnya Ridwan Kasim cs akan berlaga di babak 32 besar.

Hadiah untuk kejuaraan ini terbilang menggiurkan. Juara 1 mendapat bonus Rp 1 miliar, juara 2 Rp 500 juta, dan juara 3 Rp 350 juta. Sementara pemain terbaik, top skor, fairplay team dan suporter terbaik masing-masing mendapatkan Rp 75 juta dari PSSI. Selain itu, juara Piala Indonesia berhak mendampingi juara Liga Indonesia mewakili Indonesia di ajang Piala AFC.(mg-04/fjo/onk)

kapten dipegang bek senior Zulkifli Syukur. “Ini mungkin penghargaan manajemen terhadap saya, karena mainnya di kampung halaman. Dan saya berterima kasih jika memang jadi (dipercayakan sebagai kapten),” ungkap pesepakbola 30 tahun ini.

Secara psikologis, Zulham mengaku sangat siap melawan tim berseragam kuning-hijau itu. Pasalnya, sejak awal dia sudah memprediksikan akan bertemu Persiter. “Sejak rilis jadwal pertama sudah tahu pasti lawan Persiter,” sambungnya.

PSM sendiri menargetkan juara di ajang Piala Indonesia ini. Keberhasilan itu kelak sekaligus membalas kegagalan meraih juara Liga 1 beberapa waktu lalu. “In shaa Allah, target kami juara,” kata mantan bintang Persib Bandung ini optimis.

Sementara Zulham menargetkan bakal membobol gawang Ridwan Kasim.

“Sebagai striker, tugas saya bikin gol.

Lawan Persiter ini pun saya upayakan cetak gol,” tukasnya.

Zulham merupakan putra kelurahan Gambesi, kota Ternate Selatan. Ia pertama mengawali karier seniornya bersama Persigo Gorontalo pada musim

2007-2009. Lalu bermain untuk Pro Duta untuk musim 2009-2010. Satu musim berikutnya, ia dikontrak Persela Lamongan.

Kemampuan Zulham makin terasah saat bergabung dengan Mitra Kukar selama 2011-2014. Ia tampil dalam 54 pertandingan dan menghasilkan 17 gol.

Saat bergabung dengan Persib Bandung 2015 lalu, ia menjadi bintang Piala Presiden. Zulham meraih gelar Pemain Terbaik dan Top Skor saat mengantarkan Maung Bandung juara Piala Presiden 2015. Sejak 2017, lelaki bertinggi 1.72 meter ini dikontrak PSM Makassar.

Rencananya, pagi ini skuad Juku Eja akan tiba di Ternate. Menurut Zulham, dirinya akan menjamu rekan-rekan setimnya makan-makan di kediamannya di Gambesi sebelum hari pertandingan. “Ingin mengajak mereka merasakan kuliner khas Maluku Utara,” ujarnya.

Dia berharap, pertandingan kontra Persiter nanti berjalan sportif. Zulham berjanji akan memberikan performa terbaiknya sebagai atlet. “Kami sudah bertekad datang ke Ternate untuk memberikan permainan yang menghibur,” tandas kelahiran 19 Februari 1988 tersebut.(kai)

tampak khas laki-laki, suaranya yang berat, hingga penampilannya saat sesi swimsuit di preliminary show Kamis lalu (13/12).

Walaupun menerima banyak respons negatif, Ponce tak terpengaruh. Selama mengikuti masa karantina sejak 1 Desember hingga final show di Bangkok, Ponce selalu antusias. Dia pun ramah.

Dengan kalem, dia melayani pageant lovers -penggemar kontes kecantikanyang bertemu dengannya dan ingin berswafoto. Perempuan 27 tahun itu juga murah senyum dan selalu membalas “hola (halo)” jika ada yang menyapanya.

Berada di salah satu kontes kecantikan terbesar, Ponce merasa sangat bahagia. Impian masa kecilnya terwujud.

“Saya selalu merasa senang setiap hari selama berada di sini,” ujar Ponce saat ditemui Jawa Pos di sela-sela karantina.

Kebahagiaan Ponce semakin besar saat masuk jajaran peserta favorit. Fotofotonya juga beredar di media sosial, lengkap dengan dukungan untuknya.

“Terima kasih untuk semua yang mendukung saya,” kata model yang lahir sebagai laki-laki dengan nama lengkap Angel Mario Ponce Camacho itu.

Miss Universe 2018 bukan kontes kecantikan pertama Ponce. Pada 2015 pemilik tinggi badan 182 sentimeter itu ikut ajang Miss World Spain 2015.

Sayang, dia gagal. Namun, Ponce tak menyerah.

Pada 2018 dia ikut Miss Universe Spain dan berhasil menjadi transgender pertama yang memenangi ajang tersebut. Dia pun berhak mewakili Spanyol di ajang Miss Universe 2018.

Sebenarnya Ponce tak mengincar mahkota Mikimoto (mahkota untuk pemenang Miss Universe) atau selempang bertulisan Miss Universe. Ponce punya misi mulia: mengampanyekan gerakan anti kekerasan dan intoleransi, secara khusus untuk kaumnya.

Menurut Ponce, toleransi harus diajarkan ke generasi muda sejak dini.

Model asal Sevilla itu mengatakan bahwa dirinya tak hanya mewakili Spanyol.

Tapi, mewakili siapa pun di dunia. “Saya pernah mendapat prasangka buruk dan dirundung. Banyak orang yang seperti itu dan saya di sini mewakili mereka,” tegas Ponce.

Selain berdiri mewakili mereka yang jadi korban perundungan, Ponce ingin menyadarkan arti keberagaman. Dia mewakili keberagaman perempuan, et-

nis, ras, serta golongan apa pun di dunia ini. Dengan menyuarakan toleransi dan keberagaman, Ponce ingin perdamaian bisa terwujud.

Selama karantina hingga final show, Ponce benar-benar membuktikan bahwa dia sangat respek pada keberagaman.

Dia menjalin persahabatan dengan kontestan lain yang berbeda ras atau etnis dengannya. Para kontestan lain pun menilai Ponce luar biasa baik.

Salah satunya Tamaryn Green, perwakilan Afrika Selatan yang menjadi runner-up 1 Miss Universe 2018. “Urutan tampil kami sangat dekat, setelah saya baru dia karena disusun secara alfabetis,” kata Green saat ditemui di after party Senin malam di Hotel Dusit Thani, Bangkok.

Green mengungkapkan bahwa Ponce punya semangat yang luar biasa. “Dia baik hati dan sangat percaya diri. Inspiratif!” kata Green.

Meski Ponce tak terlalu lancar berbahasa Inggris, Green selalu membantunya agar bisa berinteraksi dengan lebih lancar. Hal serupa dikatakan perwakilan Swedia Emma Strandberg. Dia dekat dengan Ponce karena negara yang diwakili sama-sama berinsial “S” sehingga giliran tampil mereka berdekatan.

Meski terhalang kendala bahasa, Strandberg dan Ponce tetap kompak.

“Kami saling mengingatkan apa yang harus dilakukan di panggung dan halhal teknis lain,” ujar Strandberg. Saat segmen khusus Ponce disiarkan, Strandberg terharu. “Saat melihat videonya, aku ikut menangis saking luar biasanya dia,” ujar Strandberg.

Sambutan positif juga diterima Ponce dari luar. Misalnya, National Director Cayman Islands Latrese Haylock. Dia tak mempermasalahkan kesertaan Ponce.

“Bagus malah, dia membuka peluang transgender untuk ikut serta dan memperjuangkan hak mereka. Itu sangat luar biasa,” kata Haylock.

Ponce tak perlu pengakuan, mahkota, atau titel ratu kecantikan. Bagi dia, bisa menyuarakan toleransi dan anti kekerasan sudah lebih dari cukup.

Setidaknya, dia sudah menunjukkan bahwa memperjuangkan sesuatu butuh persistensi dan ketegaran. Asalkan dia bisa mengampanyekan sifat saling respek, itu sudah cukup. “Kalau aku bisa memberikan itu kepada dunia, aku tak perlu kemenangan di Miss Universe,” tutupnya dalam video profil.(jpc/kai)

HUKUM & KRIMINAL HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

9

PPK dan Kontraktor Tersangka Kasus RSUD Morotai Disebut Bertanggung Jawab Kerugian Negara Rp 500 Juta Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut akhirnya menetapkan GB dan CB sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Morotai tahun 2016-2017. GB adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CB sebagai kontraktor. Kedua orang itu ditetapkan sebagai pelaku yang ber-

tanggung jawab atas kasus yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp 500 juta lebih. “Kami sudah gelar dan keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam gelar hari ini (kemarin,red),” kata Direktur Reskrimsus Polda, Kombes (Pol) Masrur saat ditemui di kantornya, kemarin (19/12). Masrur menjelaskan modus yang dilakukan secara detail

dalam kasus tersebut yang dilakukan oleh dua tersangka itu. “Berdasarkan hasil auditor ditemukan ada beberapa bangunan yang melengkung sehingga kalau dilanjutkan maka diduga tidak akan kuat bangunannya, harus bongkar ulang bangunannya. Jadi mereka ini modusnya memperkaya diri sendiri dan orang lain,” ujar Masrur

INFANTERI: Warga saat menyambut Long Marc yang diikuti oleh 1.100 personel gabungan

Korem Gelar Upacara Hari Infanteri TERNATE - Komando Resort Militer (Korem) 152 Babullah menggelar upacara peringatan hari korps Infanteri.

Upacara yang berlangsung di halaman Makorem itu dipimpin Danrem 152 Babullah, Kolonel (Inf ) Endro Satoto dan diikuti oleh 5 SSK personel gabungan gabungan TNI, Polri, Basarnas, Persit,

FKPPI, HIPAKAD, Resimen Mahasiswa, Pramuka dan Komunitas Masyarakat.

Danrem dalam upacara itu menyampaikan amanat Danpussenif Kodiklat Angkatan Darat bahwa selaku Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri dan pribadi mengucapkan selamat hari Infanteri tahun 2018. Ke-

PUNGLI Peran Masyarakat Dianggap tidak Maksimal TERNATE - Partisipasi masyarakat Maluku Utara untuk melaporkan praktek pungutan liar (Pungli) masih minim. Plh Ketua Tim Saber Pungli Maluku Utara, Kombes (Pol) Sam Y K kepada Malut Post mengatakan pihaknya sejauh ini intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek pungutan liar. Sosialisasi itu tidak hanya dilakukan dengan cara tatap muka melainkan juga melalui baliho dan spanduk yang dipajang di area publik.

Akan tetapi, partisipasi masyarakat untuk melaporkan adanya praktek pungli tersebut masih kurang. Sebab, sejauh ini, belum ada laporan pengaduan masyarakat yang signifikan yang diterima oleh tim saber pungli.

“Tidak ada yang mau melaporkan, padahal kami juga sudah pasang spanduk. Jadi partisipasi masih minim,” kata Sam saat ditemui di halaman Polda Malut, kemarin (19/12).

Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Malut itu menyebutkan, pada awal pembentukan tim saber pungli, banyak laporan pengaduan yang disampaikan ke masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, laporan pengaduan hampir tidak ada lagi.

Sam mengungkapkan, tim saber pungli sejauh ini telah menangani perkara pungli sekitar 28 perkara.

“Masyarakat yang lebih tahu situasi di lapangan. Dan Pungli ini kan tindakan korupsi yang kecil-kecil. Nanti kami aktifkan sosialisasi lagi biar masyarakat bisa mengerti sehingga ada partisipasi untuk melapor Dalam sosialisasi, tim saber pungli juga terkendala dengan masalah anggaran.

Menurutnya, pada tahun 2018, anggaran untuk sosialisasi hampir mencapai Rp 1 miliar namun pada 2019 mendatang anggarannya hanya sekitar Rp 300 juta.

“Padahal Pak Gubernur sebagai ketua tim saber pungli, kalau saya hanya sebagai Plh saja. Mungkin Pemda belum ada dana,” katanya mengakhiri. (cr-04/lex)

pada segenap prajurit korps Infanteri beserta keluarga dimanapun berada dan bertugas, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas pengabdian, keberhasilan serta prestasi yang telah dicapai prajurit dan satuan korps Infanteri hingga saat ini dalam mengharumkan nama baik korps In-

fanteri dan mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.

Tumbuh dan berkembangnya Infanteri sebagai korps terbesar di Angkatan Darat tidak pernah terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. berkaitan dengan hal tersebut, maka pada peringatan hari Infanteri Tahun 2018 ini mengambil tema Dengan Semangat Yuddha Wastu Pramukha Prajurit Infanteri Mengabdi Dan Mem-

perintah Irjen Kemenakertrans nomor 239-ops/print/ II/Ses/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 terdapat sejumlah temuan.

Temuan itu, lanjut Djulkifli diantaranya kelebihan pembayaran supir visi pengawasan CV Genta Prima Pertiwi senilai Rp 26 juta lebih serta temuan fisik pembangunan jembatan JanoKedi sepanjang 25 meter tidak terealisasi.

Tak hanya itu, PT Tugu Utama Sejati juga disebutkan tidak menyerahkan surat jaminan pelaksanaan dari Bank ataupun asuransi, sementara sudah terdapat pencairan uang sebesar Rp 1,q miliar lebih berdasarkan pada hasil pengecekan tim Irjen Kemenakertrans pada 11 Desember 2010 belum ada pembangunan sama

sekali alias fiktif.

Atas dasar temuan itu, kata Djulkifli, pihak inspektorat Kemenakertrans meminta agar Kadis Nakertrans Halbar, Ahmad Zakir Mando selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bertanggung jawab mengembalikan uang muka senilai Rp 600 juta dan dikenakan denda Rp 87 juta.

“Akan tetapi tidak dilakukan pembayaran denda tersebut sehingga negara dirugikan senilai Rp1,3 miliar,” katanya.

Aliansi pemuda anti korupsi Halbar meminta agar Kejati segera melakukan penangkapan kepada Ahmad Zakir Mando selaku pelaku korupsi anggaran jembatan Jano-Kedi. (cr04/lex)

bangun Bersama Rakyat. Tema tersebut mencerminkan komitmen dan tekad yang kuat prajurit dan satuan Infanteri untuk menjadi tangguh, profesional, modern serta dicintai dan mencintai rakyat.

“Makna tema tersebut juga memancarkan semangat pengabdian dan perjuangan tanpa akhir untuk terus memperkokoh kemanunggalannya dengan rakyat serta membangun sinergisitas dengan segenap komponen bangsa lainnya sebagai kekuatan bela negara dalam sistem pertahanan semesta,” kata Danrem.

Orang nomor satu di Korem 152 Babullah itu menambahkan, dalam rangka hari Korps Infanteri Angkatan Darat didasari peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah Infanteri adalah peristiwa saat menghadapi Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948.

Dimana pada saat itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan Perintah Kilat nomor 1/PB/D/1948 yang ditujukan kepada Angkatan Perang RI untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Perintah Siasat nomor 1/1948 tanggal 12 Juni 1948, untuk melawan musuh dengan melaksanakan perang rakyat semesta dimana pasukan-pasukan yang hijrah melaksanakan aksi wingate (infiltrasi) dengan cara long march kembali ke wilayah masing-masing dan membentuk wehrkreise (kantongkantong kekuatan) sebagai titik-titik kuat pertempuran gerilya.

“Bentuk dan siasat pertempuran yang digunakan tersebut merupakan taktik dan strategi prajurit infanteri untuk melanjutkan perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan,” beber Endro.

Dalam peringatan itu, juga dilakukan long march yang diikuti oleh 1.100 personel gabungan yang melintasi rute Sulamadaha – Makorem sejauh 15 Km mendapatkan perhatian dan antusiasme dari masyarakat.

Long march tersebut mendapat antusias penuh dari masyarakat yang berada di rute yang dilalui oleh 1.100 personel tersebut. (cr-04/lex)

Polda Warning Pihak Travel Asia Tour

Desak Kejati Usut Wabup Halbar TERNATE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut diminta segera memproses kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Wakil Bupati Halmahera Barat (Halbar) Ahmad Zakir Mando. Ini disampaikan Aliansi Pemuda Anti Korupsi Halmahera Barat (Apak) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Malut, kemarin (19/12).

Massa aksi yang berjumlah sekitar 10 orang menggunakan satu unit mobil truk dilengkapi sound system itu membeberkan sejumlah masalah temuan yang diduga melibatkan Ahmad Zakir Mando sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Nakertrans di Halbar.

Koordinator lapangan, Djulkifli dalam orasinya membeberkan sesuai surat

Atas perbuatan itu, kedua tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ancamannya 5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta,” tandasnya. (cr-04/ lex)

TERNATE - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut bakal memproses hukum pihak travel Asia Tour. Sikap tersebut akan diambil jika pihak Asia Tour belum melakukan pembayaran ganti rugi atas uang nasabah yang diduga digelapkan.

Direktur Reskrimsus Polda, Kombes (Pol) Masrur mengatakan pihak travel Asia Tour hingga kini belum memberikan kesepakatan dengan para nasabah.

Bila hingga selesai Desember 2018, pihak travel belum ada kesepakatan maka pihaknya

akan memproses secara hukum.

“Kalau sampai Desember belum ada kesepakatan maka pada Ja n u a r i 2 0 1 9 a k a n kami naikan menjadi LP (Laporan polisi),” tegas Masrur, kemarin (19/12).

Menurut Masrur, sejauh ini, pihak travel Asia Tour belum memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang nasabah.

“Mereka (travel Asia Tour) janji-janji terus.

Katanya nanti bulan ini, bulan ini dan bulan ini. Ingin sampai kapan janji-janji terus,” singkatnya.(cr-04/lex)

Kejati Malut Dampingi Proyek PT PLN TERNATE - Tim pengawalan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara melakukan pendampingan atas pelaksanaan proyek pembangunan transmisi line dan gardu induk oleh PT PLN (Persero) unit induk pembangunan Maluku-Malut untuk tegangan tinggi (Sutet).

Ketua tim TP4D Kejati Malut, Apris Risman Ligua kepada Malut Post mengatakan, pendampingan tersebut berlangsung di Jailolo, Halmahera Barat, kemarin (19/12).

Apris mengemukakan, pendampingan tersebut sekaligus melakukan pembebasan lahan di Desa Watui, Tauro, Todowongi, Bukumatiti dan Porniti Kecamatan Jailolo sebanyak 15 titik untuk 17 orang pemilik lahan nilai dengan nilai Rp780 juta.

Menurutnya, proyek tersebut meliputi 3 sec-

tion yaitu Sofifi - Jailolo 182 titik, Jailolo - Malifut 189 titik, Malifut - Tobelo 202 titik. total yang sudah dibebaskan dan dibayarkan sebanyak 102 titik yaitu untuk Sofifi - Jailolo senilai Rp 2,898 Miliar. Jailolo-Malifut 81 titik senilai Rp 2,1 Miliar, Malifut - Tobelo 106 titik senilai Rp 2,4 miliar.

“Sebagian titik belum, karena masih dalam tahap negosiasi pembebasan lahan,” ungkap Apris kepada Malut Post, kemarin.

Ia menjelaskan, rencana pembangunan akan dilaksanakan kontrak jika pembebasan lahan telah mencapai 70%. TP4D Kejati Malut melakukan pendampingan dan pengawalan proyek tersebut sebagai amanat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016 untuk turut mengamankan pembangunan proyek strategis sebagai strategi preventif tipikor dan memastikan proyek tersebut dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. “Sehingga menguntungkan bagi

PENDAMPINGAN: TP4D Kejati saat bernegosiasi dengan masyarakat di kantor Camat Jailolo

negara dan dapat bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya. (cr-04/lex)

LOKAL SPORT

10 TRANSFER Paulo Sergio Merapat ke Bali United BALI - Gelandang cerdas Paulo Sergio memilih meninggalkan Bhayangkara FC demi bergabung dengan Bali United.

Pemain terbaik Liga 1 2017 itu memiliki alasan kuat menjatuhkan pilihan ke Serdadu Tridatu, julukan Bali United. Dia mengaku menginginkan tantangan baru setelah membela Bhayangkara FC selama dua musim. “Mulai hari ini saya akan memberikan semuanya untuk Bali United sehingga klub ini berada di puncak klasemen,” tulis Sergio di akun Instagram pribadinya.

Gelandang asal Portugal itu juga mengucapkan terima kasih kepada segenap elemen Bhayangkara FC. “Terima kasih khusus kepada Pak Sumardji (manajer Bhayangkara FC) yang mengerti dan menghormati keputusan saya,” tambah Sergio. (jpnn/onk)

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

Putaran Uang Judi di Liga 1 Rp 70 Miliar Bareskrim Siap Kerja Sama dengan PSSI Editor : Bukhari Kamaruddin JAKARTA - Putaran uang judi di Liga 1 mencapai USD 5,7 juta atau Rp 70 miliar per setiap pertandingan. Ini disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono.

Menurutnya, data tersebut diketahui setelah pihaknya mencoba mendeteksi ketidakberesan sepak bola Indonesia melalui betting pattern (pola taruhan) dan pergerakan uang di rumah judi. “PSSI sebenarnya sejak kepemimpinan pak La Nyalla Mattalitti di tahun 2013 bekerjasama

dengan Sport Radar ini adalah partner FIFA, FIFA dulu menggunakan EWS (early warning system),” kata Jokdri. Keduanya perusahaan Jerman untuk melakukan deteksi dini darimana mengendus ketidakberesan melalui betting pattern “Kita jangan terlalu negatif dulu dengan judi, Indonesia sekarang datanya bisa dishare kemana-mana karena datanya terbuka, pertandingan Liga 1 sekarang uang yang beredar di rumah judi itu 5,7 juta USD sekitar 70 miliar per pertandingan,” jelasnya.Namun mantan Sekjen PSSI di era kepemimpinan Djohar Arifin ini mengatakan,

tingginya perputaran uang di rumah judi bukan berarti sepak bola Indonesia semakin bobrok.

Justru menurutnya semakin sulit diatur oleh bandar judi. “Semakin besar kita jangan sampai menganggap itu semakin kacau, semakin besar nilai itu semakin tinggi trust di kawasan dunia bahwa sepak bolanya tidak diatur,” klaim Jokdri, dikutip dari bola.net. Sementara Bareskrim Polri siap bekerja sama dengan PSSI memerangi mafia pengaturan skor di pertandingan sepakbola.

Baca: JUDI.. Hal 11

KONTRAK Dutra Bertahan di Persebaya SURABAYA - Persebaya Surabaya memperpanjang kontrak Otavio Dutra. Bek tengah asal Brasil itu sudah mencapai kesepakatan dengan manajemen Green Force.

Dutra sudah bertemu dengan manajer Persebaya Candra Wahyudi, membahas soal kontrak baru yang ditawarkan manajemen.

Tak butuh waktu lama bagi bek 35 tahun itu untuk setuju. ‘’Pertemuannya cepat, hanya 30 menit,” kata mantan pemain Bhayangkara FC itu. Meski sudah deal, tapi masih belum ada hitam di atas putih. ‘’Rencananya Kamis (hari ini, red) saya baru tanda tangan kontrak baru,” imbuh Dutra. Persebaya sudah dipastikan kehilangan bek tengah utama Fandry Imbiri untuk musim depan. Jadi, kehadiran Dutra memang sangat diperlukan.

Musim lalu, dia tampil cukup solid bersama Persebaya. Dalam 22 pertandingan, dia melakukan 62 intersep, Baca: DUTRA... Hal 11

SUKSES: Pembukaan Asian Games di Stadion Gelora Bung Karno berlangsung meriah. ft ist

Pemerintah Punya Modal Gelar Olimpiade JAKARTA - Pagelaran Asean Games JakartaPalembang Agustus hingga September 2018 lalu, dianggap sukses. Iini merupakan hasil evaluasi pemerintah. Manajemen penyelenggaraan ajang ini dipuji Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pria yang akrab dengan panggilan JK itu menilai Indonesia kini punya bekal bagus untuk menggelar Olimpiade. Memang ada rencana untuk mengincar slot tuan rumah Olimpiade 2032. “Karena Asian Games dan Olimpiade beda-beda tipis penyeleng-

garaannya. Hanya kualitasnya harus lebih tinggi lagi, dan saya yakin kita semua dapat melaksanakan itu,” kata JK, dikutip dari detiksport.

Baca: OLIMPIADE.. Hal 11

Betah di Lamongan LAMONGAN - Winger Persela Lamongan, Saddil il Ramdani Ramda dani n n hengkang heng ngka kangg membantah rumor yang beredar bahwa dirinya akan ke Bhayangkara FC. ending ng “Saya enggak mau ngurus hal yang kayak gitu, men mending ta Sad addiil, l saya fokus untuk pertandingan Piala Indonesia,” kata Saddil, dikutip dari detiksport.

Tapi, dia dia Saddil memang tengah didekati sejumlah klub. Tapi, skkar Joko ko lebih memilih menghargai kontraknya dengan Laskar tapi sayaa Tingkir. “Kalau penawaran dari klub lain juga ada, tapi idak mau id masih menghargai kontrak di sini belum selesai. Saya ttidak a se elesaikan an memberikan jawaban yang pasti, yang terpenting saya selesaikan epin inda d han dulu kontrak di sini, baru saya mau berbicara soal kepindahan atau (perpanjangan) kontrak,” ujar Saddil. n beDia juga mengaku masih merasa sangat nyaman ikir rada di Lamongan, sehingga sama sekali belum berpikir bih untuk hengkang dari Persela. “Selama dua tahun lebih saya di sini saya merasakan kenyamanan, Baca: BETAH.. Hal 11

Saddil Ramdan Sa Ramdani ni

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

...DIS’WAY Samb Hal. 1 Perang di Yaman juga sudah mereda.

Mestinya kebencian Arab Saudi ke Qatar juga menurun.

Dan parit besar itu mohon tidak jadi dibangun. Yang hanya akan jadi peninggalan konyol: memisahkan daratan Saudi dan Qatar. Yang akan membuat Qatar terisolasi.

Ups… Yang diisolasi sendiri cuek bebek.

Kehidupan di Qatar normal-normal saja.

Padahal blokade sudah berlangsung dua tahun.

Gara-gara Qatar tidak mau ikut Arab Saudi: menyerbu Yaman. Padahal Amerika saja mendukung penuh. Ikut mengirimkan persenjataannya.

Di dalam pesawat menuju Qatar, minggu lalu, saya membaca New York Time. Yang menampilkan gadis Yaman.

Sangat mengenaskan. Umur 12 tahun. Telanjang. Di atas tempat tidur rumah sakit sederhana. Hanya terlihat tulang-tulangnya. Seperti tengkorak.

Itulah, tulis New York Times, hasil keterlibatan Amerika. Dalam mendukung serangan Arab Saudi ke Yaman. Yang hanya membuat ribuan rakyat Yaman tewas. Dan jutaan orang menderita.

Kelaparan.

Kini Arab Saudi lagi kehilangan angin.

Sejak kasus Jamal Khasoggi 2 Oktober lalu. Raja Salman yang sudah tua sampai turun gunung. Keliling ke daerahdaerah. Meredakan kemarahan. Setelah putranya begitu agresif: menangkap saudara-saudaranya sendiri. Dengan tuduhan korupsi. Menangkapi aktivis.

Yang anti padanya. Menyerang Yaman.

Dengan bom-bomnya. Memblokade Qatar.

Khasoggi jadi martir untuk perubahan politik di Saudi. Pangeran MBS mungkin tetap akan jadi raja. Setelah dua tahun terakhir diserahi menjalankan kerajaan sehari-hari. Dengan gegap

...JUDI Samb Hal. 10 Polri akan membentuk satuan tugas (satgas). “Ya nantinya akan ada semacam satgas untuk memberantas pengaturan skor di dalam persebakbolaan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, seperti dilansir dari detiksport. Bareskrim sudah menugaskan Direktur Pidana Umum untuk bekerja sama dengan PSSI dalam rangka untuk mengantisipasi pengaturan skor di dalam pertandingan sepak bola Indonesia.

Dedi menjelaskan pengaturan skor berdampak pada lunturnya sportivitas yang semestinya dijunjung tinggi. Hal tersebut, tambah Dedi, akan membuat kualitas persepakbolaan Tanah Air tak

...DUTRA Samb Hal. 10 134 sapuan, dan mencetak 2 gol.

Dutra dipastikan absen dalam laga Persebaya menghadapi PSKT Sumbawa

...OLIMPIADE Samb Hal. 10 Selain berencana menjadi tuan rumah Olimpiade, Indonesia dinanti ajang yang tak kalah penting yakni SEA Games 2019 dan PON 2020. Satu hal yang perlu diterapkan kembali adalah penyederhanaan tim seperti saat Asian Games 2018 lalu. Penyederhanaan tim dilakukan karena empat lapis tim sebelumnya justru membuat segala sesuatunya tidak jelas eksekusinya.

Pemangkasan bikin kerja tim jadi lebih efektif dan efisien. “Sebelumnya tim ini terdiri empat lapis. Ada pengarah, penyelenggara, penanggung jawab, dan pelaksana. Sekarang jadi pengarah dan pelaksana,” ujar JK. Dia juga mengungkapkan peng-

...BETAH Samb Hal. 10

kekeluargaan yang bagus, kalau untuk pindah mungkin saya masih harus berfikir dua kali,” tutur Saddil.

Apalagi, kata Saddil, orang tuanya juga telah memberikan keleluasaan kepada dirinya untuk mengambil

SAMBUNGAN gempita agresivitasnya.

Di Yaman, perjanjian perdamaian sudah ditandatangani. Dua minggu lalu. Tapi blokade terhadap Qatar belum tahu: siapa yang bisa menjadi penengah.

Turki masih terus menuntut ekstradisi.

Agar para pembunuh Khasoggi diserahkan. Agar jenazah Khasoggi diumumkan: diapakan dan ditaruh di mana.

Agar keterlibatan ‘penguasa tertinggi’ Arab Saudi terus diselidiki. Kalau perlu oleh PBB. Jangan-jangan sepakbola yang akan jadi penengah. Arab Saudi kan harus mengirimkan tim sepakbolanya. Ke piala dunia di Qatar. Tahun 2022 nanti.

Entahlah…

Saya memang ikut jadi ‘korban’. Kecilkecilan. Pesawat dari Jakarta ke Doha, ibukota Qatar, harus lebih lama. Tambah setengah jam. Jadi 9 jam. Pesawat itu harus berbelok-belok. Sebelum memasuki wilayah Qatar. Harus terbang di atas laut: Selat Hormuz. Mengikuti lekukan selat itu. Tidak bisa lurus melewati udara Arab Saudi.

Demikian juga dari Qatar ke Lebanon. Harus muter ke atas udara Mesir.

Menjadi 4,5 jam. Yang mestinya hanya 3 jam. Bukan saja menghindari udara Saudi. Tapi juga harus menghindari langit Syiria yang lagi perang.

Tentu saya tidak perlu menulis betapa modernnya kota Doha. Qatar memang kaya raya. Sumur gasnya terbesar di dunia. Hanya kalah di minyak. Tapi dunia modern lebih memilih gas daripada minyak.

Saya memilih ke museum. Yang dibangun di atas laut. Sambil memandang gedung-gedung pencakar langit Doha. Dari seberang lautnya. Juga memandang masjid modernnya. Di sisi yang lain.

Alam pikiran saya pindah dari proyekproyek stadion masa depan ke sejarah masa lalu.

Jam 7 malam masih banyak yang berkunjung ke museum modern ini.

Aneh. Begitu menarik museum ini.

Ternyata gratis. Saya ke lantai yang

meningkat. “Bisa membuat persepakbolaan Indonesia tidak maju karena dirusak. Makanya dari PSSI nanti akan meningkatkan kerja sama dengan Bareskrim dalam rangka mengatasi hal tersebut,” ujar Dedi.

Ditanyai soal pasal apa yang akan dipakai untuk menjerat mafia skor, Dedi menerangkan bisa pasal pidana penipuan atau undang-undang yang terkait bidang olahraga.

Sebelumnya, PSSI bersikukuh untuk menyelesaikan pengaturan skor dalam ranah sepakbola, tidak sampai ke hukum. Pengaturan skor menjadi pembahasan hangat setelah gol tak wajar di laga PS Mojokerto Putra dengan Aceh United. Kemudian manajer Madura FC, Januar Herwanto, mengungkapkan pengaturan skor nyata adanya di sepakbola Indonesia. (bln/dts/onk) Barat di babak 64 besar Piala Indonesia (23/12).

Bukan hanya dia, tapi semua pemain Kristiani yang ada di Persebaya memang diberi jatah libur. Karena itu, dalam latihan nanti sore, skuad kemungkinan tak akan full team. (jpnn/onk)

...PEMILU Samb Hal. 1 Yakni pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, 2017 dan 2018. “Dan tidak ada masalah.

Karena itu kita yakin tidak masalah,” katanya kepada Malut Post kemarin (19/12).

Menurut Syahrani, satu-satunya daerah yang belum menggunakan kotak kardus pada Pemilihan Gubernur 2018 lalu hanyalah Ternate. Pasalnya, kotak alumunium milik KPU Ternate masih laik digunakan.

“Tapi untuk 2019 tidak bisa lagi, karena aturannya kotak harus transparan,” terangnya.

Kotak kardus yang dipolemikkan, sambung Syahrani, merupakan isu yang dipolitisir. Dia menegaskan, pemilu bermasalah bukan disebabkan kotak suara melainkan sumber daya manusianya. “Biar kotak suara terbuat dari besi tapi kalau mau dibongkar tetap saja terbongkar. Jadi ini hanya dipolitisir,” ucapnya.

KPU Malut sendiri tak bisa bertahan dengan kotak alumunium. Selain melanggar aturan, pengadaan kotak berbahan kardus juga dilakukan langsung KPU RI. “Jadi yang buat KPU, bukan kami. Dan kami yakin kotak suara ini tidak masalah dari aspek keutuhannya,” jelas Syahrani.

Saat ini, sebagian logistik pemilu 2019, termasuk kotak suara, sudah didistribusikan ke KPU kabupaten/kota. “Jadi sudah selesai,” tukas Syahrani.

Terpisah, Pengamat Politik Malut, Muhlis Hafel menilai tidak ada masalah dengan kotak suara kardus maupun alumunium.

Menurutnya, berkualitas atau tidaknya pemilu terletak di tangan penyelenggara.

“Bagi saya kotak suara kardus dan alumunium sama masalahnya bila di tangan penyelenggara dan aparat keamanan yang

...WAGUB Samb Hal. 1 Upacara yang dipusatkan di halaman Kantor Gubernur kemarin (19/12) dipimpin langsung Wakil Gubernur Malut M. Natsir Thaib.

Turut hadir dalam upacara tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut Muabdin H. Radjab, para pimpinan SKPD di lingkup Pemprov Malut, pihak kepolisian dan juga pegawai di internal Pemprov Malut.

Wakil Gubernur Malut, Ir. M. Natsir Thaib selaku inspektur upacara (irup) saat membacakan sambutan Presiden Joko Widodo menyampaikan, hari Bela Negara dicanangkan untuk menghormati dan mengajak semua warga negara untuk membela negara melebihi panggilan tugas dan tanggung jawabnya.

“Bela negara merupakan wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, dunia pendidikan, media, hingga tokoh pemuda dan tokoh agama untuk memberikan sumbang-

basement. Ke tempat parkir bawah tanah.

Dengan parkir digital. Yang sangat modern.

Lalu naik lift. Ke pasar tradisional.

Ups… Ternyata benar-benar tradisional Arab.

Saya yakin ini bukan pasar lama. Ini bangunan modern. Tapi model pasarnya, bentuk kiosnya, tata letaknya, cara perdagangannya, barang yang diperdagangkannya betul-betul tradisional. Ada penjual burung,

kucing, anak anjing, sapu segala. Liku-liku gangnya membuat saya lupa kalau lagi di kota semodern Doha.

Tentu saya juga ke mall terindahnya. Yang membuat saya lupa bahwa ini di negara Arab. Begitu jarang melihat wanita berjilbab. Atau berabaya. Atau lelaki bergamis.

Memang Qatar lagi berusaha keras: jadi Singapuranya. Bagi jazirah Arab. Bersaing dengan Dubai di sebelahnya.(*)

tidak berkarakter. Itu sama saja, karena akan rusak di tangan orang-orang bejat seperti itu,” paparnya kemarin.

Karena itu, Muhlis menawarkan untuk daerah yang berciri kepulauan sebaiknya kotak suara pakai alumunium agar tahan dari kerusakan. “Daerah yang lebih kontinental bisa menggunakan kotak suara kardus kedap air jika bisa didistribusikan menggunakan angkutan mobil truk,” ujarnya. “Paling penting di sini adalah butuh penyelenggara pemilu dan aparat keamanan yang memiliki integritas. Kalau tidak, jangankan kotak suara alumunium, besi baja pun pasti dirusak atau dibobol,” tandas dosen Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini.

Stop Polemik Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin, menilai polemik terkait kardus kedap air sebagai bahan pembuat kotak suara pemilu 2019 tidak perlu lagi diperpanjang.

“Diskursus lama yang juga ada dalam pilkada dan pemilu sebelumnya. Jadi mari kita sama-sama menempatkan diskusi pada porsi masing-masing,” ujar Afif di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Afif mengatakan bahwa barang apapun, jika digunakan, maka lambat laun akan rusak. Termasuk kotak suara, baik berbahan aluminium maupun karton atau kardus.

“Artinya tidak hanya karton kedap air yang berpotensial rusak, apa pun yang kita pakai berpotensi rusak,” kata Afif.

Menurut Afif pembahasan yang lebih penting saat ini adalah bagaimana hak suara masyarakat terfasilitasi dengan baik. Misalnya soal pengiriman logistik pemilu, alternatif pengganti jika kotak tersebut rusak, termasuk kesiapan seluruh pihak di dalamnya dalam menyukseskan pemilu 2019.

Jika partai politik tidak setuju dengan penggunaan kotak suara kardus, imbuh Afif, maka semestinya disampaikan ketika rapat dengan pendapat (RDP). Bukan setelah disetujui justru dipersoalkan kembali. “Kan, ada mekanismenya, waktu RDP kan juga ada Partai Gerindra,” kata dia.

Afif menjelaskan perihal penggunaan karton sebagai kotak suara memang sudah diawali dengan berbagai pertimbangan, termasuk soal anggaran. Selama ini, kata Afif, anggaran untuk penyimpanan kotak suara aluminium terbilang besar. Pasalnya, KPU di beberapa daerah harus menyewa gudang penyimpanan. Selain itu juga ada pertimbangan ramah lingkungan. “Dulu juga salah satu diskusinya adalah mahalnya tempat sewa ketika pemilu selesai jauh lebih mahal ketimbang proses pengadaan,” ujarnya.

Pendapat senada telah diutarakan Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi. Dia menilai sedianya yang dipersoalkan bukanlah penggunaan kardus atau aluminium sebagai bahan dasar pembuatan kotak suara. Karena kedua jenis itu pun kalau dalam keadaan terburuk juga bisa hancur. Misalnya kotak aluminium dibakar, maka kertas suara di dalamnya pun akan ikut terbakar.

Menurut Pramono yang perlu diperhatikan dalam pemilu, termasuk soal kotak suara, yakni bagaimana memastikan suara pemilih aman. Hal itu sangat terkait dengan integritas para pihak yang terlibat.

“Persoalannya bukan kekuatan kotaknya, tapi soal jaminan keamanan perolehan suara makanya melihatnya bukan dari bahan (pembuat kotaknya). Mau plastik aluminium atau kardus,” kata Pramono.

“Tapi integritas penyelenggara, keberadaan pengawas, saksi-saksi dari parpol, dan pengamanan TNI Polri,” kata dia seperti dilansir dari CNN Indonesia.(tr-01/cnn/kai)

sih kepada negara melebihi panggilan tugas dan tanggung jawab. Seluruh warga negara dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap dapat memberikan sumbangsih dalam bela negara,” ungkapnya.

Dikatakan, meski sebagai negara besar dengan penduduk terbanyak ke-4 dunia, negara maritim dengan ribuan pulau, dan bangsa yang bhineka dalam suku, ras dan agama, tetap rukun, damai dan bersatu.”Sebagai negara muslim terbesar dunia, bangsa Indonesia telah menunjukan keteladanannya dalam menjalankan demokrasi dan mencapai banyak kemajuan yang membanggakan. Dalam desakan berbagai ideologi lain, kita patut bersyukur bahwa kita tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Wagub, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks, teknologi transportasi dan teknologi komunikasi memang mempermudah kehidupan kita. Tetapi di saat yang sama, dapat mempermudah masuknya budaya dan ideologi yang belum tentu sesuai dengan apa yang di miliki bangsa

ini. “Interaksi antar bangsa dan antar budaya ini menuntut kita untuk membuka diri berdialog dengan bangsa lain, tetapi harus berpegang teguh pada kepentingan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Dikatakan Wagub, Presiden banyak menyaksikan TNI-Polri, juga para aktivis sosial dan birokrat yang bekerja di daerah dan di pelosok nusantara yang bekerja melampaui tugas yang diberikan. “Banyak di antara mereka yang mengajar, walaupun bukan guru, yang mengajak masyarakat untuk hidup sehat walaupun mereka bukan pegawai kesehatan, banyak dari mereka yang mendampingi masyarakat berwirausaha meskipun tanpa berniat mengambil keuntungan/manfaat dari masyarakat. Inilah sebuah bentuk bela negara yang patut kita apresiasi,” ujarnya.

Natsir juga mengingatkan agar kesadaran bela negara yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa harus tertanam dalam jiwa dan raga segenap bangsa Indonesia sejak dini. “Tentu ini harus dipupuk melalui pendidikan serta aksi bela negara di berbagai bidang,” tambahnya.(udy/adv/jfr)

gabungan unsur sipil dan militer dalam kepanitiaan berbuah positif. Selain itu, dia memuji Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 Erick Thohir.

“Karena itu, ketuanya sipil, wakil dan sekjennya militer, dan sampai bawah kita gabungkan dua sifat seperti itu. Ini pelajaran bahwa dalam suatu pelaksanaan yang pertama kita punya adalah semangat, semangat untuk sukses,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Erick menyebut bahwa yang dicapai dari Asian Games 2018 dapat menjadi bekal untuk penyelenggaraan Olimpiade pada 2032. “Karena itu bersama Pak Wakil Presiden pada saat itu, kita meyakinkan juga, Indonesia siap untuk Olimpiade 2032. Kita ingin membuktikan kepada dunia bahwa cerita bangsa kita akan terus berlanjut,” tutur Erick. (dts/onk)

keputusan terkait masa depan karier sepakbolanya. “Dan kemarin juga, orang tua saya menegaskan bahwa keputusan ada di saya. Keluarga juga men-support gimana baiknya, yang penting saya nyaman bermain dan doain saja yang terbaik buat Saddil, karena di sini (Persela) termasuk keluarga besar Saddil,” pungkasnya. (dts/onk)

Anggota Komdis PSSI Juga Disebut Manajer Persibara Terlibat Match Fixing J A K A R TA  Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indar yani, blak-blakan m e n g e na i a l i ran dana untuk memuluskan jalan meraih kemenangan.

Anggota komisi displin PSSI ada dalam daftar.

Semua pengeluaran saat berkompetisi di di Liga Indonesia dicatat secara rinci oleh Lasmi.

Wa s i t d i s e b u t menerima dana sampai Rp 60 juta, pertemuan wasit Rp 1 juta, hotel Rp 8 juta.

Seseorang berinisial BM dan Mbah Putih juga disebut ada dalam pembukuan daftar pengeluaran Persibara.

“Mbah Putih itu Asprov PSSI DIY, Komisi Disiplin PSSI Pu-

menampilkan Syiria: menyedihkan. Perang telah membuat kehancuran sejarah kehebatan Syiria. Di museum ini saya baru tahu: kota Aleppo yang porak poranda itu adalah persinggahan terpenting jalur sutra. Lewat Aleppo pedagang dari Yangzhou terus ke Istanbul. Dan ke Eropa.

Untuk makan malam saya pilih ke pasar Arab tradisional. Semula agak kaget: mobil yang membawa saya harus masuk

11

sat,” kata Lasmi di acara Mata Najwa di Trans 7, Rabu (19/12) malam WIB. “Saya tak tahu nama lengkapnya,” jawab Lasmi saat Najwa Shihab mengonfirmasi Mbah Putih yang dimaksud adalah Dwi Irianto anggota Komdis PSSI saat ini.

Dwi disebut oleh Najwa menerima uang Rp 15 juta dan ketua Asprov Jawa Tengah, Johar Lin Eng, menerima uang Rp 25 juta.

“Nama mafianya Mbah Pri. Saya tahunya rekeningnya atas namanya. Namanya Priyanto.

Akhir-akhir ini kami tahu bahwa itu bukan nomor rekening beliau,” dia menambahkan.(cas/yna)

DEGRADASI: Sriwijaya FC pada musim 2019 harus turun ke Liga 2

Terdegradasi, Bos Sriwijaya FC Lepas Sahamnnya PALEMBANG- Musim depan, Sriwijaya FC berlaga di Liga 2. Ini karena klub kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan ini kalah bersaing dengan klubklub lainnya di Liga 1.

Direktur Utama PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM), Muddai Madang, berencana melepas semua saham klub Sriwijaya FC yang dimilikinya. “Kalau ada yang berminat silahkan, saya tidak masalah meskipun harus melepas semua saham di Sriwijaya FC. Jadi bagi yang berminat silahkan komunikasi saja sama saya,” kata Muddai, seperti dilansir dari detiksport.

Dia tak bersedia menyebut secara rinci jumlah saham yang dimilikinya. Beberapa sumber menyebut dia

merupakan pemilik saham mayoritas dengan lebih dari 50 persen. Menurut Muddai, rencana dilegonya saham itu semata-mata bukan karena Sriwijaya yang terdegradasi, namun juga permintaan dari Tim SAR penyelamat Sriwijaya FC. Tim itu sendiri dibentuk oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, beberapa waktu lalu.

Muddai yang sebelumnya hanya berada di balik layar pengelolaan Sriwijaya, saat ini mengaku telah sering turun tangan secara langsung. Apalagi, setelah Presiden Sriwijaya FC, Dodi Reza, dilantik sebagai Bupati Musi Banyuasin dan dia menjabat sebagai komisaris PT SOM. “Sebenarnya saya jarang turun langsung, tapi persoalan

finansial yang cukup pelik di pertengahan tahun 2018 itu membuat saya terpaksa turun tangan. Apalagi, saat presiden klub menjadi bupati,” jelasnya.

Meski telah berusaha maksimal, Muddai mengaku dirinya sangat terpukul karena Sriwijaya FC tak terhindar dari degradasi dan turun kasta. Dengan begitu, sang mantan Ketua KONI Sumatera Selatan ini sangat merespons positif keinginan Tim SAR Penyelamat Sriwijaya FC bentukan Gubernur Herman Deru yang ingin mengelola SFC. “Silakan kalau mau kelola, bagi saya tak ada masalah. Ketemu langsung dengan saya. Jangan hanya ngomong di media saja,” pungkasnya. (dts/onk)

Cari Kemenangan, Persela Juga Seleksi Pemain Lokal di Piala Indonesia LAMONGAN  Persela Lamongan akan menghadapi Persekaba Badung, Bali, dalam babak 64 besar Piala Indonesia 2018. Bukan hanya kalah menang, laga itu sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemain lokal.

Laga antara Persela dengan Persekaba itu dihelat di Stadion Surajaya Lamongan, Jum’at (21/12). Pertandingan tersebut menjadi penampilan pertama Laskar Joko Tingkir setelah Liga 1 2018 usai.

“Pertandingan lawan Persekaba juga menjadi bahan evaluasi untuk pemain,” kata Asisten Pelatih Persela, Danur Dara, Rabu (19/12). So, Persela akan menurunkan skuat terbaiknya kala meladeni tantangan dari kontestan Liga 3 tersebut.

“Makanya, kita nanti akan menurunkan pemain terbaik dan pemain yang jarang bermain di liga untuk bahan evaluasi,” ujar dia.

Lebih lanjut Danur mengatakan Persela

juga membidik hasil maksimal, meski bermain tanpa pemain asing dan Aji Santoso yang tengah melanjutkan kursus kepelatihan.

“Target lawan Persekaba harus maksimal, apalagi kita main di kandang, jadi harus maksimal,” ujar Danur Dara, yang mengaku optimis Persela Lamongan akan melaju ke babak 32 besar Piala Indonesia. (fem/fem)

12

Malut Post

TIDORE KEPULAUAN

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Penanganan Sampah, Ciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat

SAMPAH: Tim penanganan sampah berpose saat membersihkan lingkungan

TIDORE – Sampah merupakan salah satu masalah yang paling krusial dan menjadi isu nasional karena berkaitan dengan lingkungan. Penanganan sampah harus membutuhkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah dalam hal ini instansi terkait yang menangani masalah keber-

sihan. Peran lembaga ataupun pemuda sangat diperlukan untuk bersama-sama menangani sampah. Seperti yang dilakukanLurah Kelurahan Tomalou dan LSM Gerbong Desa.

Pihak Kelurahan Tomalou bermitra dengan LSM Gerbong Desa untuk

menangani masalah sampah. Bentuk kemitraan ini direalisasikan dalam dua unit program kerja yakni penanganan sampah dan bank sampah untuk membantu program pemerintah, sekaligus program visi dan misi kelurahan agar menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Saat ini, kedua unit kerja ini telah berjalan seminggu dan mendapat respons positif dari masyarakat.

Lurah Kelurahan Tomalou, Ishak Lukman menuturkan bahwa saat ini pihaknya bersama dengan LSM Gerbong Desa sudah membentuk dua unit kerja yang menangani sampah di Kelurahan Tomalou. Penanganannya sampah ini dengan cara menyediakan sarana penampung sampah berupa kontainer bak sampah dan sebuah sepeda motor viar yang dilengkapi bak sampah. ”Jadi kami menggunakan kendaraan viar ini lalu menjemput sampah baik organik mau-

Pembentukan Pansus Sebatas Wacana

pun non organik kemudian dibawa ke kontainerbak sampah untuk ditampung.

Setelah kontainer bak sampah ini penuh, lalu dibawa ke pembuangan akhir menggunakan mobil pengangkut sampah dari BLH,” katanya, kemarin (18/12) Meski baru seminggu, respons masyarakat cukup tinggi dengan tingginya peningkatan jumlah sampah yang ditampung kepada pihaknya. Sehingga dengan sarana yang terbatas, pihaknya sedikit mengalami kewalahan. Untuk itu, pihaknya membutuhkan sering dengan pihak BLH baik Provinsi maupun Kota Tikep untuk menunjang sarana tersebut.

Saat ini, masyarakat juga sudah sadar untuk tidak membuang sampah ke laut atau tidak pada tempatnya.

Dikatakannya, sampah masyarakat itu ditampung di kontainer bak penampung sampah sementara. Sampah tersebut dikumpulkan selama dua hari, barulah

diangkut ke pembuangan akhir. Sebelum diangkut, sampah itu sudah dipisahkan yang layak untuk masuk ke bank sampah yang selanjutnya akan di daur ulang oleh pihak BLH. Pengelolaan sampah ini dikelola oleh pihak LSM Gerbong Desa dengan retribusi sampah Rp. 2.500 untuk sekali angkut.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam membuang sampah, juga memudahkan penagihan retribusinya. ”Dengan program penanganan sampah ini, target kita juga adalah sekitar 20 tenaga kerja yang kita serap agar membantu pemerintah dalam hal penanganan sampah juga pengentasan pengangguran.

Semoga ke depannya ada perhatian dari pemerintah, agar penanganan sampah maupun pengelolaan sampah melalui bank sampah ini lebih efektif dan efisien lagi,” tambah Ketua LSM Gerbong Desa Abd Gani. (tr-03/lex)

GOW dan Pemkot Gelar Upacara

Terkait Dugaan Penyalahgunaan DD Editor : Irman Saleh Peliput : Mahfud H Husen TIDORE –Upaya pembentukan panitia khusus (Pansus) Dana Desa (DD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tidore Kepulauan (Tikep) rupanya jalan di tempat. Bagaimana tidak, pembentukan Pansus DD yang dimaksudkan untuk menelusuri pengelolaan penggunaan anggaran DD di sejumlah Desa di Tikep ini sampai saat ini belum jalan. Padahal, pembentukan Pansus yang diinisiasi Fraksi Amanat Indonesia Raya (FAIR) ini sudah disuarakan sejak awal November lalu.

Bahkan, sampai saat ini sudah ada empat fraksi yang memasukkan surat pemberitahuan pembentukan Pansus. Ke empat fraksi ini yakni Fraksi AIR, Fraksi Demokrat, Fraksi Bintang Kebangsaan, dan Fraksi NasDem. Ketua Fraksi AIR, Ratna Namsa saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada tanda-tanda mengenai kelanjutan pembentukan Pansus. Namun dirinya masih optimis pembentukan Pansus akan tetap jalan. ”Nanti kita lihats etelah tahun baru awal masa sidang, nanti ada agenda Banmus baru kita tahu kelanjutannya,” ujarnya, kemarin (19/12).

Ditanya apakah kendala itu lantaran surat usulan dari fraksi belum ada respons dari pimpinan, dirinya menuturkan bahwa memang sampai saat ini belum ada respons mengenai surat tersebut. ”Iya belum ada respons,” tuturnya.

Sekadar diketahui, rencana pembentukan pansus ini mencuat setelah permasalahan kerjasamaantara 12 Desa dengan Direktur RPI. Dimana pihak desa menyetorkan uang kepada Direktur RPI untuk pengadaan mesin BUMDestanpa didasari mekanisme yang berlaku. Masalah ini diperparah setelah Direktur RPI sempat menghilang dengan alasan sakit, sementara mesin BUMDes sebagian desa belum dibeli. Beruntung, sejumlah uang yang sempat dibawa Direktur RPI ini pun kemudian dikembalikan.

Tidak hanya itu, pembentukan Pansus ini juga menelusuri adanya dugaan penyelewengan anggaran DD yang dilakukan sejumlah desa di Tikep.

Bahkan dugaan penyelewengan DD ini juga sampai saat ini tengah diselidiki pihak penegak hukum di Tikep.Tujuan pembentukan Pansus ini agar ke depannya pengelolaan DD harus sesuai mekanisme, juga diharapkan transparan dalam penggunaan anggarannya. (tr-03/lex)

HARI IBU: Pengurus GOW berpose saat kegiatan dalam rangka Hari Ibu.

TIDORE – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) bersama Pemerintah Kota Tikep menggelar upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90 tahun 2018.

Kegiatan yang diberitema “Bersama Meningkatkan Peran Perempuan dan Laki-laki Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Untuk Kesejahteraan Bangsa” ini dipusatkan di Aula Nuku, Rabu (19/12) kemarin.

Acara PHI ini dihadiri Wali Kota Capt. H. Ali Ibrahim, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta para ibu yang tergabung dalam GOW Tikep.

Wali Kota pada saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republiki Indonesia, Yohana Yembise, mengatakan hakikatnya Peringatan Hari Ibu setiap tahunnya sebagai momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa per-

satuan dan kesatuan, serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. PHI ini diharapkan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, dan dapat membawa pengaruh positif bagi peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak dan kemajuan perempuan.

Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang sadar dan memahami, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Prinsip kesetaraan yang mendasari tentang pentingnya pembagian tugas peran dan tanggung jawab yang seimbang antara perempuan dan laki-laki mulai dari lingkup keluarga, masyarakat bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ”Perempuan dan laki-laki keduanya adalah parthnershipsekaligus sumber daya insani

yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional,” katanya.

Sementara Ketua GOW Tikep, Hj. Elvry Habib mengatakan momentum Hari Ibu juga merupakan sebuah tugas penting untuk mengembalikan nilai-nilai perjuangan kaum perempuan dan untuk lebih mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini, dari situlah tercermin semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja bersama.

Hal sama juga disampaikan Ketua Dewan Penasihat GOW Hj. Sulamah Ali Ibrahim bahwa, peringatan Hari Ibu menunjukkan adanya perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan sekaligus membawa pengaruh positif bagi perempuan dan masyarakat yang terdorong untuk selalu menghargai hak-haknya sebagai perempuan. (tr-03/pn/lex)

KPU: Suasana kegiatan yang digelar KPU Tikep

KPU Fokus Sosialisasi Partisipasi Pemilih TIDORE – Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April tahun 2019 men-

datang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tikep terus berupaya menggenjot partisipasi pemilih. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberi pendidikan pemilih terhadap pemilih disabilitas, pemilih pemula, dan perempuan agar ikut memilih pada Pemilu 2019 nanti.

Seperti yang terlihat pada Rabu (19/12) kemarin, KPU Tikep memberipendidikan pemilih kepada peserta 30 disabilitas, pemilih pemula, maupun perempuan di Kantor Camat Tidore Utara.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah tahapan pemilihan umum, partisipasi pemutakhiran daftar pemilih pemilu, kerangka hukum pemilu dan bentuk partisipasi masyarakat, pentingnya tata cara

pencoblosan surat suara Pemilu. ”Kegiatan ini diharapkan mereka bisa memahami tentang pesan-pesan dari materi ini, karena Pemilu 2019 begitu ribet dan kompleks. Juga agar mereka bisa menyampaikan kepada keluarga, tetangga dan di masyarakat pada umumnya,” kata Wakil Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Tikep, Jainul Yusup.

KPUTikep, kata dia, melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas maupun pemilih pemula dan perempuan ini agar partisipasi pemilih di Tikep tetap tertinggi. Target pihaknya adalah partisipasi masyarakat memilih harus diatas 85 persen dan harus masuk tiga besar Nasional pada pemilu 2019. (tr-03/lex)

MAJANG POLIS

HARIAN

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

MALUT POST

13

11 Ribu Data Warga Terancam Diblokir TAK REKAM E-KTP DATA DIBLOKIR

Karena Belum Perekaman E-KTP, Berlaku Mulai 1 Januari 2019

Ada sekitar

2 11 ribu

Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah TERNATE – Bagi warga yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), mulai 1 Januari 2019 mendatang, data kependudukan mereka akan diblokir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). “ Ini sesuai instruksi Dirjen Disdukcapil Kemendagri,” kata Sekretaris Disdukcapil Kota Ternate, Hilman Silawane, kemarin (19/12).

Di Kota Ternate, sampai saat ini ada sekitar 14 ribu lebih wajib KTP yang belum melakukan perekaman.

Baca: DIBLOKIR... Hal 16

Musnahkan 9.640 Keping E-KTP

1 Warga yang

Langkah

3 itu sesuai Data yang

4 diblokir

itu akan kembali dibuka setelah warga yang bersangkutan melakukan perekaman e-KTP

instruksi Dirjen Disdukcapil Kemendagri.

warga yang berpotensi diblokir disdukcapil

belum melakukan perekaman e-KTP, mulai 1 Januari 2019 data kependudukan mereka akan diblokir

TERNATE - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate, telah memusnahkan 9640 keping Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Pemusnahan itu dilakukan pada 14 Desember sebanyak 8.744 keping dan selanjutnya pada tahap ke dua sebanyak 896 keping. “ Totalnya ada 9.640 keping e-KTP yang rusak dan sudah kita musnahkan,” kata Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Dukcapil, Rima Hayati, kemarin (19/12).

menghimbau 5 Disdukcapil warga yang belum melakukan perekaman dapat secepatnya merekam e-KTP

Baca: E-KTP... Hal 16

DUKUNGAN

Panselnas Pastikan Pengumuman CPNS Desember

Komisi I Juga Dukung Langkah Dishub TERNATE – Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) mengambil alih lahan parkir depan jatiland mall juga mendapat dukungan Komisi I DPRD Kota Ternate.

Sekretaris Komisi I Yamin Rusli mengatakan, langkah Dishub untuk mengelola parkiran depan jatiland mall tepat. Apalagi sudah ada kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak jatiland mall. Untuk itu, Yamin menyarankan agar Dishub mengambil langkah cepat untuk mengelola lokasi tersebut. “ Karena itu objek PAD yang cukup besar,” ujar Yamin, kemarin (19/12).

TERNATE – Peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih harus sedikit bersabar.

Walau jadwal pasti pengumuman hasil seleksi CPNS belum dikeluarkan.

Panitia seleksi nasional (panselnas) memastikan pengumuman akan dilakukan pada Desember ini.

“Yang jelas Panselnas sampaikan pengumuman dilakukan bulan Desember, namun tanggalnya belum bisa dipastikan, karena masih menunggu beberapa daerah melakukan integrasi data,”

Baca: DUKUNG... Hal 16

SOROTAN Rencana Penerapan Zonasi Guru Disorot TERNATE – Rencana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate Ibrahim Muhammad akan menempatkan guru menggunakan sistem zonasi sesuai lokasi dimana guru tersebut berdomisili mendapat sorotan akademisi Unkhair M Ridha Ajam.

Menurut Ridha, pernyataan yang dilontarkan kadikRIDHA Adjam bud itu sah-sah saja.

Namun apakah ada regulasi atau dasar hukum yang mengatur soal itu. Urgensi dan kebutuhan penerapan zonasi guru tersebut sejauh mana?.

Baca: ZONASI... Hal 16

JUNUS Yau

Baca: CPNS... Hal 16

Keterlambatan Pencairan BOS Dikeluhkan

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

SUMBER PENYAKIT Sampah yang berada di bawah pemukiman warga di kawasan Soa-Sio Ternate Utara ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penyakit bagi kesehatan warga setempat. Rabu (19/12)

TERNATE – Keterlambatan pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), lagi-lagi dikeluhkan pihak sekolah.

Bagaimana tidak, hingga proses penilaian akhir semester (PAS) berlalu, BOS triwulan IV tak kunjung dicairkan.

“Kami heran dengan sikap Dikbud Malut yang tidak memperhatikan kebutuhan sekolah,” keluh Kepala SMPN 1 Kota Ternate, Mustamin Hamzah kepada Malut Post, Rabu (19/12). Proses kegiatan belajar mengajar di sekolah sangat membutuhkan anggaran. Masalah keterlambatan pencairan BOS adalah persoalan klasik yang sudah berulang kali terjadi. Harusnya Dikbud sudah menyiapkan langkah antisipasi agar persoalan keterlambatan itu tidak terus menerus terjadi.

Baca: BOS... Hal 16

Minta Pertimbangkan Biaya Perawatan TERNATE – Rencana Dinas Perhubungan untuk mengelola armada semut ditanggapi Komisi I DPRD Kota Ternate. Meski mengaku mendukung rencana itu, komisi I meminta Dishub untuk kembali berpikir karena biaya perawatan armada semut sudah pasti menelan anggaran besar. “ Jangan sampai pemasukannya kecil tapi biaya perawatan justru membengkak,” kata Sekretaris

Komisi I DPRD Kota Ternate, Yamin Rusli, kemarin (19/12).

Terkait rencana pengelolaan itu, kata Yamin, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kemenhub, namun mereka mengingatkan terkait biaya perawatan yang harus ditangani pemkot cukup besar. “ Nilainya bahkan mencapai miliaran,” tandas politisi NasDem ini.

Baca: BIAYA... Hal 16

YAMIN Rusli

Bayi 28 Hari Sudah Harus Didaftarkan jadi Peserta

DOK/MALUT POST

KANTOR BPJS Kesehatan Cabang Ternate

TERNATE – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan merupakan angin segera dalam penyelenggara jaminan kesehatan.

Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ternate, Revien Virlandra saat konferensi pers serentak terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, Rabu (19/12) menuturkan, dalam perpres itu mengatur beberapa hal diantaranya, bayi yang baru lahir dan berusia 28 hari sudah harus didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS. Baca: BAYI... Hal 16

14

HARIAN

AROUND TERNATE

MALUT POST

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

SEMENTARA ITU Depan Higienis Penuh Air

Jalan di Akebooca “Babalubang” TERNATE - Karena semakin banyak titik lubang kerusakan jalan di lingkungan Akebooca Kelurahan Soa, warga minta Pemkot Ternate melalui Dinas terkait untuk turun tangan perbaiki jalan tersebut.

Pasalnya, jika tidak secepatnya di perbaiki, sebagian besar jalan Akebooca terancam rusak parah, Juma Salasa, Tokoh pemuda Akebooca kepada koran ini menuturkan, Kerusakan jalan itu kata Juma, disebabkan dua hal, pertama truck dengan muatan berat yang setiap saat lalu lalang di area tersebut, kemudian perbaikan pipa oleh PDAM dengan membongkar jalan dan tidak diperbaiki kembali. Dua hal itu kata Juma yang menjadi penyebab utama akses jalan

di Akebooca rusak dan berlubang di hampir sepanjang kawasan tersebut.

“Ada pembukaan perumahan di puncak Soa, kemudian banyak alat berat seperti truck bermuatan yang lalu lalang, selain itu pembongkaran jalan yang tidak diperbaiki oleh PDAM hingga kawasan akebooca dipenuhi jalan balubang, meski sebagian jalan berlubang sudah kami tutupi dengan semen, namun diwaktu bersamaan sudut jalan lain juga kembali berlubang. jadi memang harus di aspal kembali secara menyeluruh,” Tutur Juma Juma berharap, Pemerintah Kota agar memperhatikan keluhan tersebut, karena ini juga menyangkut keselamatan warga akebooca. (M6/Lid)

Yaser/Malut Post

LUBANG: Salah satu sudut jalan di lingkungan Akebooca yang rusak.

Yaser/Malut Post

GENANGAN: Kondisi depan pasar Higienis yang dipenuhi genangan air.

TERNATE - Ini akibatnya jika membangun tidak memperhatikan saluran pembuangan air, seperti yang terjadi di depan pasar Higienis Rabu (19/12) Kemarin, sebagian besar lahan parkir dipenuhi air bekas hujan.

Genangan itu terjadi karena saluran pembuangan yang seharunya berada di kawasan tersebut, tidak di bangun. Terlihat hanya susunan paving yang memenuhi area parkiran. Anita, salah satu pengunjung pasar Higenis saat ditemui koran ini kemarin menuturkan, akibat genangan air yang memenuhi lahan parkir, mereka harus berputar lebih jauh untuk menuju ke pasar ikan. “Setiap hujan, pasti air penuhi area di muka pasar. dan genangan itu bertahan hingga beberapa hari, kecuali cuaca panas genangan air bisa cepat kering,” Terang Anita Selain itu kata Anita, ada beberapa bangunan semi permanen yang berdiri di depan pasar Higenis membuat pengunjung pasar tambah jauh mengitari genangan air tersebut. “Ya pihak terkait harus membongkar beberapa area di kawasan parkiran untuk membangun selokan, masa pasar bagus, tapi kalau hujan pasti banjir,” Tutup Anita. (M6/Lid)

Kondisi Lantai II Percontohan Makin Jorok Lapak dan Sampah Ditumpuk, Bau Pesing Dimana Mana Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir

Fitrah/Malut Post

JOROK: Kondisi lantai II pasar Percontohan yang terlihat jorok.

TERNATE - Meski telah diberitakan terkait kondisi lantai II pasar Percontohan yang jorok, berserakan sampah dan dipenuhi tumpukan lapak, namun kondisi itu hingga kini masih dibiarkan dan tidak dibersihkan Pantauan koran ini Rabu (19/12) kemarin, kondisi lantai II pasar percontohan masih terlihat sama seperti yang diberitakan pada bulan November lalu. Terlihat susunan lapak memenuhi area lantai II, selain itu

keramik tidak terlihat berwarna putih namun berwarna hitam, penyebabnya karena sampah memenuhi area tersebut. Adi salah satu pedagang di lantai dasar Pasar Percontohan menuturkan, area lantai dua, paling sering dijadikan tempat tidur gelandangan, tempat buang sampah dan tempat buang air kecil di beberapa sudut. “Jika masuk ke area itu bau pesing sangat menyengat, belum lagi kondisi kumuh, membuat pengunjung enggan masuk hingga ke dalam pasar,” Kata Adi Menurut Adi, jika petugas pasar bertindak tegas dan berjaga di area pasar, pasti pedagang dan anak gelandangan tidak berani mengotori area tersebut. “Petugas pasar kalau menagih pajak dan retribusi tidak terlambat, akan tetapi untuk menjaga kebersihan dan ketertiban pasar, mereka terkesan asal jadi,” Tutup Adi. (Aji/Lid)

ANAK JALANAN: INI harus jadi perhatian Pemkot Ternate agar menertibkan kebiasaan anak jalanan di emperan toko tepat di depan Kantor Pos jalan Pahlawan Revolusi. Pasalnya, anak-anak ini setiap saat meminta uang kepada warga yang kebetulan beraktivitas dengan kendaraan yang parkir di kawasan tersebut. Anak-anak ini diketahui memiliki orang tua dan keluarga yang tinggal di pemukiman belakang pasar, tepatnya di belakang Toko Timur Raya. Kelakuan anak-anak ini jika dibiarkan, nanti menjadi kebiasaan peminta-minta di area tersebut. Padahal diketahui orang tua mereka juga bekerja dan mencari nafkah. Mereka bisa berada di area tersebut hingga malam hari. (Yaser/MP)

Fasilitas Gelora Disoroti TERNATE - Jelang pertandingan piala Indonesia antara Persiter Ternate dengan PSM Makassar yang akan berlangsung di Gelora Kieraha pada 22 Desember mendatang, warga mulai soroti kondisi terkini Stadion Ramli, salah satu suporter Persiter mengatakan, sejumlah fasilitas pendukung di area gelora tampak tak terurus. Misalnya kawasan di depan pintu utama, jalan terlihat bergelombang dan ada beberapa sudut berlubang, selain itu, pondasi dibagian timur tepat depan hotel Corner, tampak rusak parah dan nyaris jebol, serta selokan yang ersumbat. Belum lagi tembok keliling pembatas gelora yang terlihat mulai miring. Meski kondisi ini su-

Hizbullah Muji/Malut Post

RUSAK: Jalan di depan pintu utama dan pondasi Gelora rusak termakan usia.

dah berlangsung lama, tetapi Pemkot Ternate terkesan lepas tangan. “Gelora merupakan icon Persiter Ternate, bagaimana ceritanya jika lawan tanding sekelas PSM datang dan melihat kondisi Gelora seperti itu, Apa yang

mereka ceritakan usai kembali ke daerah mereka,” tutur Ramli. Seraya mengatakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate agar lebih pro aktif terkait perbaikkan Gelora Kieraha. (Aji/Lid)

15

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

SUARA UMMU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Unggul Inovatif Islami

KUNJUNGAN: Rombongan dari UMMU saat pose bersama para petinggi Tamkang University di depan salah satu gedung kampus.

SEPAKAT: Penyerahan cendramata dari Rektor UMMU Dr. Saiful Deni, MSi kepada pimpinan University of Taipei kepada

UMMU, MoU dan MoA dengan 5 Universitas di Taiwan UMMUUniversitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) kembali melakukan penandatanganan kerja sama dengan dengan Perguruan tinggi di luar negeri yang dilaksanakan awal bulan ini.

Tercatat, ada tiga perguruan tinggi dan satu rumah sakit di Taiwan yang telah meresmikan hubungan kerjasamanya dengan UMMU, sejak

1-6 Desember lalu.

Perguruan tinggi tersebut adalah University of Taipei (UT), National Taipei University of Nursing and Health Science (NTUNHS) serta rumah sakit Taiwan International Healthcare Training Center (TIHTC)/ Taipei Hospital. Selain menandatangani MoU dan MoA, pihak UMMU juga mengunjungi tiga perguruan

tinggi di sana, yakni Tamkang University, Ming Chuan University (MCU) dan Taipei Medical University (TMU).

Rektor UMMU, Dr. Saiful Deni, MSi menjelaskan, dengan adanya kerja sama tersebut akan membuka peluang bagi mahasiswa maupun dosen untuk studi ke Taiwan. ”Ke depan akan ada kebijakan terkait persiapan untuk dosen agar mereka bisa kuliah di luar negeri baik melalui workshop atau training dan kursus bahasa Inggris,” katanya seraya mengungkapkan kerja sama itu juga untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dia juga menjelaskan alasan kerja sama dengan rumah sakit yaitu untuk mendukung pengembangan Fakulltas Ilmu Kesehatan, khususnya Prodi Kesehatan masyarakat, terutama yang terkait dengan alat kesehatan.

“Kemungkinan besar dosen kita bisa

magang di sana (Taipei Hospital,red),” tambahnya. Rektor juga menyampaikan rencananya untuk terus membangun kerjasama dengan kampus lainnya di dalam dan luar negeri yang tidak lain untuk meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa.

Sekadar diketahui University of Taipei (UT), memiliki lima fakultas, yakni College of education, College of Humanities and arts, College of Science, College of Kinesiology, College of City Management.

Jurusan yang paling unggul di kampus ini adalah olahraga dan seni. Karena itu, potensi kerja sama yang akan diimplementasikan terkait dengan penelitian dalam bidang nutrisi bagi atlet. Kampus ini juga memiliki program Training of Chinese as Second Language karena itu, ini baik juga untuk pengembangan mahasiswa terutama dalam

bidang bahasa.

Sementara, National Taipei University of Nursing and Health Science (NTUNHS), Fakultas yang tersedia adalah, College of Nursing, College of Health Technology, College of Human Development and Health. Potensi kerja samanya, menurut rektor adalah untuk Studi Lanjut S2 (Magister) bidang Keperawatan dan Kebidanan serta S2 bidang Manajemen Informasi, Manajemen Pelayanan Kesehatan, Long Term care, juga S3 (Ph.D) bidang Keperawatan. Kampus ini juga punya program musim panas (summer Programm) yaitu Complementary Therapy Program dan Traditional Chinese Medicine, ini dijadwalkan pada 22 Juli hingga 2 Agustus 2019 nanti. Dengan begitu, mahasiswa atapun dosen UMMU bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. (*)

16

HARIAN

SAMBUNGAN MAJANG

MALUT POST

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

LOMBA Memperingati Hari Amal Bakti (HAB), Rabu (19/12) Kemarin Kemenag Kota Ternate menggelar lomba gerak jalan. Para siswa yang mengikuti lomba ini terlihat begitu antusias. Pada gambar terlihat siswa yang memasuki garis finish dengan gaya hormat.

...DIBLOKIR

Asyikin: Hanya Pakai SK Wali Kota TERNATE – Larangan penutupan jalan dan pemutaran musik atau penggunaan pengeras suara di angkutan umum secara berlebihan akan diatur dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota. “ Tidak perlu peraturan wali kota (perwali) cukup SK wali kota saja,” Kabag Hukum Setda Kota Ternate Muhammad Asyikin, kemarin (19/12).

Menurut Asyikin, Dinas Perhubungan (Dishub) mulai action

terkait penerapan larangan menutup jalan dan menggunakan sound sistem di mobil angkutan umum.

Untuk larangan penutupan jalan akan diatur kawasan mana saja yang dilarang jalannya ditutup. “ kalau Dishub sudah menetapkan jalur mana saja, dalam waktu dekat kami akan keluarkan SK Wali Kota,” terangnya.

Terpisah, Plt Kadishub Faruk Albar mengatakan, untuk larangan

penutupan jalan pihaknya mulai action. Begitu juga dengan penggunaan sound sistem di angkutan umum, pihaknya sudah melakukan razia. Dishub, kata Faruk, akan bekerja sama dengan Satpol-PP dan Satlantas Polres Ternate untuk lebih mengintensifkan penertiban. “ Untuk jalur yang tidak boleh dilakukan penutupan, dalam waktu dekat akan kami ajukan ke bagian hukum,” janjinya.(cr-05/rul)

Samb Hal. 13

Dari 14 ribu lebih itu terdapat 3 ribu yang kategori wajib KTP baru atau mereka yang baru memasuki usia untuk memiliki KTP. Saat pemblokiran data nanti, kata Hilman, hanya dilakukan kepada wajib KTP yang usianya di atas 23 tahun. Jumlahnya sekitar 11

...E-KTP Samb Hal. 13

Menurutnya, e-KTP yang rusak itu karena ada penduduk yang pindah dari luar masuk ke Ternate maupun yang keluar Ternate.

Pemusnahan e-KTP itu sesuai in-

...BOS Samb Hal. 13

...CPNS Samb Hal. 13

kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Junus Yau saat dikonfirmasi, usai pertemuan dengan Panselnas di Jakarta, kemarin (19/12).

...DUKUNG Samb Hal. 13

Sejak lama, Komisi I berkeinginan agar Dishub mengambil alih lahan parkir tersebut. Setiap rapat dengar pendapat (RDP) hal itu terus diingatkan.

Sekarang sudah ada kerja sama dengan jatiland mall. Karena itu secepatnya harus dikelola.

Sementara terkait, penolakan warga yang terlebih dulu telah mengelola kawasan parkir tersebut, politisi NasDem ini menyarankan agar Dishub terus

...ZONASI Samb Hal. 13

Jangan sampai saat penerapan justru terjadi salah tafsir dan menimbulkan perdebatan di publik.

Ridha mencontohkan, ketika diterapkan sistem zonasi terhadap guru. Apakah dengan domisilinya seorang guru di Batang Dua atau di Pulau Moti. Maka, selamanya yang bersangkutan tinggal dan mengajar di tempat tersebut. “ Bagaimana dengan masa depan karirnya?” tanya Ridha, kemarin

Menurut Junus, pengumuman CPNS akan langsung disampaikan Panselnas melalui portal sscn.” Langsung dari portal. Setelah itu baru kami tempelkan juga di tempat pengumuman,” ujarnya.

Sementara terkait pertemuan dengan panselnas, Junus mengaku hanya sebatas penyerahan berita acara dan integrasi

data seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidan (SKB). “ Tadi berita acara sudah kami serahkan sekaligus dengan integrasi data,” ujarnya.

Seraya mengatakan, jika hasil CPNS telah diumumkan maka pihaknya akan secepatnya memproses SK penempatan peserta yang lulus.(cr-05/rul)

melakukan pendekatan. Namun, jika langkah ini tetap tidak berhasil, maka Dishub dapat menggandeng pihak kepolisian. “ Kalau masyarakat tidak mau Dishub kelola alasan apa?. Dishub mengelola lahan parkir itu ada aturannya, sebab lahan parkir itu masuk dalam parkir khusus, tentu harus dikelola Dishub,” tandasnya.

Selama ini banyak masyarakat yang resah, sebab lahan parkir tersebut tidak dilengkapi dengan karcis. Itu sama artinya dengan praktik penguatan liar (pungli) sebab tidak ada dasar hukum

yang jelas. “ Kami akan memanggil Dishub serta masyarakat setempat untuk menggelar RDP agar ada solusi yang tepat,” tambahnya.

Terpisah, Plt Kadishub Faruk Albar mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait rencana pengelolaan lahan parkir tersebut. Pihak kepolisian akan memediasi pertemuan dengan masyarakat. “ Rencananya nanti, kami bersama-sama dengan pihak kepolisian turun untuk menuntaskan masalah ini,” tandasnya. (cr-05/rul)

(19/12).

Atau misalnya, sambung Ridha, bila ada beberapa guru mata pelajaran yang sama berada di satu zona yang sama, sementara kebutuhan guru mata pelajaran tersebut dibutuhkan di wilayah yang jauh dari domisilinya. Bagaimana argumentasi dan dasar hukum menempatkan guru yang kondisinya seperti ini.

Ridha menyarankan sebaiknya, Dikbud melakukan kajian yang matang soal rencana tersebut. Harus ada regulasi atau semacam petunjuk tek-

nis (Juknis), agar itu menjadi dasar pelaksanaan kebijakan yang akan diambil nanti. Sebab jika tidak memiliki dasar hukum yang kuat, justru akan menimbulkan polemik yang mengarah kepada persepsi yang bersifat pribadi (like and dislike). “ Dan mungkin juga akan dikaitkan dengan politik atau dipolitisasi.

Bahkan terbuka ruang untuk dimasalahkan secara hukum. Karena itu harus ada kajian yang matang soal rencana tersebut,” pungkasnya. (mg-01/ rul)

Harusnya Dikbud sudah menyiapkan langkah antisipasi agar persoalan keterlambatan itu tidak terus menerus terjadi. “ Karena keterlambatan ini akhirnya kami terpaksa harus berhutang,” tandasnya.

Mustamin berharap, BOS dapat segera dicairkan dan ke depan, Dikbud Malut diminta lebih serius mengurus kebutuhan sekolah terutama anggaran BOS agar pencairannya

...BIAYA Samb Hal. 13

Menurutnya, jika armada semut dikelola, harusnya menguntungkan kedua bela pihak.

Dalam aturan yang baru, lanjutnya, seluruh armada laut dikelola

...BAYI Samb Hal. 13

Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan. Maka, bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya juga mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI. Sementara untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS. Akan diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya yakni proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender. “Dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan,” jelasnya.

Olehnya, dia mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS. Agar proses pendaftaran dan

ribu lebih. Sementara yang sisanya 3 ribu karena kategori masih wajib KTP baru, sehingga belum diblokir. “ Jadi data mereka ini akan kembali aktif, bila sudah melakukan perekaman e-KTP. Karena itu, kami menghimbau sebelum diblokir baiknya segera melakukan perekaman sebelum tanggal 1 Januari,” pungkasnya. (cr-05/rul) struksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan penanganan E-KTP maupun dokumen kependudukan yang rusak dan tidak berlaku. “ Sesuai instruksi jika ada E-KTP yang rusak langsung kita musnahkan,” terang Rima.(cr-05/rul) dapat dilakukan tepat waktu.

Senada Kepala SMPN 2 Kota Ternate, Isman Do Idris menyatakan, keterlambatan pencairan BOS sudah berulangkali terjadi. Namun Dikbud tidak pernah mencari langkah alternatif. \ “ BOS ini sangat penting untuk menunjang kegiatan sekolah.

Karena itu kedepannya sistem pencairan harus diperbaiki agar tidak berdampak pada persoalan pendidikan yang lebih serius di sekolah,” pungkasnya. (mg-01/rul) oleh KSOP. Sebelumnya, untuk 2GT masih bisa dikelola oleh Dishub tapi sekarang dikelola oleh KSOP. “ Kalaupun ada keinginan untuk Dishub mengambil alih pengelolaan armada semut. Kami hanya ingatkan untuk mempertimbangkan biaya pemeliharaan,” tandasnya. (cr-05/rul) penjaminan sang bayi lebih praktis.

Selain itu, lanjut Revien, kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi kepala desa dan perangkatnya menjadi lebih jelas.

Kedua jabatan tersebut, ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

“Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya yakni 2 persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh pemerintah,” terangnya.

Lebih jauh, Revien menjelaskan, hal ini juga berlaku bagi suami-istri yang sama-sama bekerja. Menurutnya, jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja maka, keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja. Baik pemerintah ataupun swasta. (mg-01/rul)

OPINI

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

HARIAN

MALUT POST

17

Art: Resayfa Rumra

Demokrasi yang Meritokrasi

SIKAP PERJUANGAN GERAKAN dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan gabungan elemen yang dikoordinir Komunitas Jarod Maluku Utara, patut diapresiasi.

Betapa tidak, selama satu bulan terakhir ini mereka rutin melakukan aksi dengan tujuan mendesak Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota untuk mengeluarkan kebijakan agar bisa mengatasi anjloknya harga kopra.

Dalam beberapa kali aksi, mahasiswa dihantam aparat keamanan, tetapi mereka tetap menggelar aksi. Gerekan gabungan elemen ini tidak tunggangi siapa dan kelompok manapun, tetapi murni demi masyarakat, khususnya petani kopra. Aksi mereka seakan direspons datar oleh pemerintah.

Janji pemerintah untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi anjloknya harga kopra, tidak berujung.

Beberapa mahasiswa menjadi korban. Mereka dianiaya polisi hingga masuk rumah sakit. Aksi gabungan elemen ini memang harus mendapat dukungan semua pihak, karena tujuannya untuk mengatasi masalah anjloknya harga kopra. Meski begitu, ada sebagian manusia yang melayangkan protes aksi mahasiswa, dengan alasan mengganggu kenyamanan saat berkendaraan. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang mendukung gerakan gabungan elemen tersebut, terutama ribuan petani yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Gerekan gabungan elemen mestinya mendapat dukungan secara kolektif dari masyarakat Malut.

Pasalnya, apa yang mereka lakukan bukan demi kelompok tertentu, termasuk bukan untuk pribadi mereka. Gerekan mereka adalah penyabung aspirasi petani kopra kepada pengambil kebijakan.

Memang jelas gubernur tidak bisa mengambil kebijakan sepihak untuk menaikkan harga kopra. Karena gubernur masih harus berkoordinasi dengan pengusaha kopra, termasuk DPRD. Meski begitu, paling tidak gubernur dan jajarannya menujukkan sikap baik yang arahnya merespons positif gerakan gabungan elemen. Pemerintah harus menyadari bahwa yang diperjuangan gabungan elemen itu untuk mengatasi masalah ekonomi petani yang tidak lain adalah rakyatnya gubernur.

Respons datar pemerintah belakangan ini patut dipertanyakan. Bayangkan saja, dua Sekprov dan Kepala Dinas Pangan pernah melontarkan janji kepada mahasiswa yang menggelar bahwa mereka akan menaikkan harga kopra dalam waktu sepekan. Tidak lama kemudian Sekprov masih juga melontarkan janjinya bahwa pihaknya akan mengalokasikan dana Rp 2 miliar untuk kebutuhan anak petani yang kuliah. Ironisnya, semua janji petinggi Pemprov itu jauh panggang dari api.

Apa yang disampaikan Sekprov dan Kepala Dinas Pangan itu mewakili sikap Pemprov. Harusnya dua pejabat ini tidak boleh melontarkan janji ke massa aksi, termasuk petani kelapa. Bayangkan saja, ribuan petani begitu bahagia ketika mendapat kabar Sekprov dan Kepala Dinas Pangan berjanji akan menaikkan harga kopra. Tetapi mereka juga kecewa berat ketika tahu bahwa janji Sekprov dan Kepala Dinas Pangan itu palsu.

Pemprov tidak mestinya menganggap biasa ketika melontarkan janjinya ke masyarakat. Jika mereka tetap melakukan janji, ke depan masyarakat tidak lagi percaya dengan pemerintah.(*)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Informasi 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Aspirasi Pembaca

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum UNNES & Pengajar di Pesantren Monash Institute Semarang

segar untuk mencegah pincangnya demokrasi yang akan menciptakan pemimpin abal-abal, dan jangan sampai masyarakat sebagai pendulang suara menjadi apatis terhadap politik. Karena bagaimanapun, jalan demokrasi yang telah ditempuh dengan menguras daya dan dana yang mahal jangan sampai terbuang sia-sia.

Menurut Wikipedia, meritokrasi sendiri berasal dari kata merit yang berarti manfaat. Namun, meritokrasi yang sebenarnya lebih menunjuk pada suatu sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada orang-orang yang telah memiliki kemampuan atau prestasi, track record-nya sudah jelas dan tak diragukan lagi oleh rakyat. Stephen J. McNamee, dalam bukunya yang berjudul The Meritocracy Myth (2014), menjelaskan meritokrasi adalah sebuah sistem yang menekankan pada kepantasan atau kelayakan seseorang dalam menduduki posisi atau jabatan tertentu. Lalu bagaimana penerapannya?

Dalam menerapkan sistem demokrasi berbasis meritokrasi harus disasarkan pada dua wilayah. Yakni, sosok pemimpin yang dipilih dan masyarakat sebagai pemilih. Sosok pemimpin yang dipilih harus telah terverifikasi kualitasnya.

Peran Meritokrasi Meritokrasi dalam demokrasi merupakan agenda yang wajib.

Karenanya, peran meritokrasi harus

diwujudkan. Selain itu, kesucian makna meritokrasi juga harus dijaga dari hal-hal yang memperburuk citra politik bangsa. Ingat, jika meritokrasi telah dibangun dengan kokoh, maka hal itu akan mampu menumpas seluruh praktik buruk dalam demokrasi itu sendiri. Melalui demokrasi yang meritokrasilah, bukan uang, bukan janji, bukan citra, tapi, mereka yang berprestasi dan kompetisi yang akan dilirik dan berhak mendapatkan suara dari rakyat.

Dari rahim demokrasi yang meritokrasi inilah akan terlahir sosoksosok pemimpin yang berkualitas.

Karena sosok pemimpin jebolan dari sistem meritokrasi adalah “primus interpares” yang utama dari yang setara, sehingga check and balance, baik secara normal maupun kultural, dan tentunya berguna untuk bangsa.

Karena dari rahim demokrasi yang meritokrasi inilah nilai suara masyarakat tak lagi dihitung satu, tapi dihitung berdasarkan kualitas masing-masing individu, yang kemudian suara itulah yang akan diperuntukkan kepada pemimpin yang berkualitas pula. Ingat, demokrasi tanpa meritokrasi, meminjam istilah Yudikatif, hanya akan membuat kepemimpinan direbut oleh orang yang mau, meski mereka tak mampu.

Lahirnya pemimpin dan wakil rakyat dari rahim meritokrasi, menjadi harapan baru untuk dinding langit negeri ini atas kepemimpinan tanpa jiwa transformasi guna memberikan warna baru di negeri ini. Semoga pada pemilu 2019 mendatang, rentetan nama calon pemimpin dan wakil rakyat adalah mereka kader-kader yang berkompeten dan memiliki jiwa transformatif.

Dan semoga pemerintah segera merombak konsep nilai suara pemilih yang tidak hanya cukup bernilai satu. Sesuai kualitasnya, mereka yang dipilih dan yang memilih harus sama-sama diapresiasi.

Dengan begitu, perubahan yang lebih baik akan tercipta untuk negeri ini. Wa Allahu a’lam bi alshowamb(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

“D emokrasi adalah b entuk pemerintahan di mana rakyat berkuasa” (Ishiyama, 2013: 443).

Polda Malut (Pelayanan)

(0921)

Berbasis Meritokrasi Meritokrasi merupakan solusi

Saiful Anwar S.H

Proses verifikasi ini bisa dimulai dari dalam Partai Politik (Parpol).

Perbaikan sistem partai dan penguatan ideologi yang benar oleh partai dalam menempa para kader menjadi langkah awal untuk menuju demokrasi yang meritokrasi.

Merupakan kewajiban bagi Parpol ketika memilih dan menyodorkan profil kadernya kepada rakyat adalah mereka yang benar-benar berkualitas. Pada taraf ini, otomatis sosok yang mengabdi kepada rakyat merupakan figur yang sudah terpilih dari partai politik karena memiliki keunggulan kompetensi, bukan karena kekayaan atau warisan. Pencitraan pun tak perlu lagi digembor-gemborkan karena sudah bercitra. Sebab, kualitas yang mumpuni jauh lebih penting dari pada hanya sebuah citra.

Selain itu, penghargaan kepada orang-orang yang memiliki prestasi terbaik untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, juga berlaku kepada masyarakat sebagai pemilih dalam menentukan sosok pemimpin.

Dalam jumlah nilai suara misalnya, orang yang memilih berdasarkan analisa dengan orang yang memilih tanpa analisa, suara seorang Profesor, doktor dan suara orang yang lulus SD, suara orang yang waras dengan suara orang gila, harus dibedakan nilai kuantitas suaranya.

Jika suara orang yang lulus SD bernilai satu, maka suara seorang profesor harus bernilai lebih dari satu. Jika suara orang gila dihitung satu, maka suara orang yang waras tidak cukup dihitung satu. Intinya, setiap suara tidak bisa dihitung dengan nilai yang sama (satu). Hal ini sebagai bentuk apresiasi negara kepada masyarakat pemilih yang memiliki kualitas yang mumpuni.

Pokoknya jangan sampai ketidakperdulian negara membuat masyarakat menjadi acuh dan mulai apatis terhadap politik karena kualitasnya tidak dihargai.

Demokrasi Etnis

O m Faduli

TELEPON PENTING

AJANG demokrasi lima tahunan tak sepenuhnya disorot melalui kaca mata yang buruk. Ada sisi positif dalam hajatan demokrasi ini. Yakni, antusias masyarakat terhadap politik yang tampaknya membuncah, kenyataannya justru meningkat. Hal ini terbukti dengan bertambah banyaknya rakyat yang turut andil dalam proses demokrasi prosedural lima tahunan ini.

Tengok saja pada data partisipasi politik dua pemilu terakhir. Partisipasi masyarakat terhadap politik tampil sebagai “Pemenang”. Pada pemilu 2009, tingkat partisipasi politik pemilih diangka 70,9 persen dengan jumlah golput 29,1 persen. Sementara pemilu pada 2014, tingkat partisipasi politik pemilih meningkat menjadi 75,2 persen dan disertai penurunan jumlah golput diangka 25 persen (Merdeka.com, 12/04/2014). Meski kenaikan terbilang sedikit, tentu angka-angka ini memberikan sinyal yang positif terhadap keberlangsungan demokrasi bangsa ini. Terlepas dari nilai positif tersebut, perjalanan demokrasi yang telah dibangun selama ini harus dibarengi dengan konsep kepemimpininan yang mumpuni.

Hal ini ditunjukkan untuk menetaskan pemimpin yang berkualitas.

Memiliki kecakapan intelektual, kecakapan menejemen pemerintah, serta integritas dan kapabilitas yang mumpuni. Sebaliknya, demokrasi yang dijalankan tanpa memiliki basis kepemimpinan yang baik akan melahirkan sebuah gerombolan.

Dalam gerombolan, sikap para petinggi negara dan politisi akan sering melukai hati rakyat. Sifat egoistis dan memperkaya diri lebih tampak dari pada mengedepankan tanggungjawabnya terhadap rakyat (altruisme). Janji yang ditawarkan seketika hilang tatkala telah meraih tampuk kekuasaan. Akibatnya, racun kekecewaan selalu terpaksa ditelan oleh rakyat. Selain itu, jika masalah ini dibiarkan tanpa mencari solusi, maka akan menciptakan rupa masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik.

SIKAP memahami demokrasi menjadi keharusan bagi siapapun agar praktik dalam kehidupan kenegaraan tak melenceng dari prinsip-prinsip yang dianutnya.

Sengaja penulis menaruh kutipan di atas agar rakyat barangkali tak hanya dijadikan selogan semata tapi benar-benar pengendali demokrasi. Dengan begitu, rakyat menjadi pionir pembuat keputusan atau dalam bahasa Muhammad Hatta, “Demokrasi Kita”. Kata kuncinya lebih menekankan pada aspek musyawarah mufakat.

Secara sempit demokrasi berarti keputusan berdasarkan kesapakatan bersama. Dari prinsip kebersamaan ini kemudian melahirkan tata kelola dan etika pemerintahan. Ukuran ideal dalam mencapai pemerintahan ideal ya tadi, musyawarah. Sehingga Schumpeter (2013: 444) mendefinisikan demokrasi adalah peraturan kelembagaan untuk sampai pada keputusan-keputusan politik dan individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan dengan suatu perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Hatta dan Schumpeter adalah sedikit dari kebanyakan tokoh yang membicarakan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks Indonesia, kita memiliki prinsip demokrasi yang secara sosio-kultur mengarah pada kesepakatan bersama.

Menelaah dua pendapat tokoh tentang demokrasi di atas mempermudah kita memasuki sebuah entitas yang sering bermain dalam bingkai demokrasi yakni etnis. Dalam kesejarahan kita, jauh sebelum

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Abubakar Raden Anggota Forum Studi Independensia

Indonesia merdeka terlebih dahulu kita mengenal kelompok Jong-Java, Jong Sumatra, Jong Maluku yang semuanya dilandasi semangat etnis.

Setelah menggapai kemerdekaan, kedua kelompok etnis sudah lazim di kalangan masyarakat Indonesia.

Tetapi semenjak itu, untuk sematamata pertahanan kemerdekaan Negara Indonesia. Namun, sesungguhnya, atas dasar nilai kebersamaan: menghargai perbedaan tubuh, warna kulit, rambut, sifat, bahasa, agama, dimana tempat seseorang dilahirkan. Kesadaran individu dalam memperkokoh solidaritas kaum muda itu muncul, merupakan contoh kecil sifat demokratis. Sehingga pada gilirannya, kita telah satu dalam kesatuan Indonesia. Ini yang kurang lebih di daerah-daerah terpencil menguatnya etnis. Maka dilihat antara demokrasi dan etnis secara historis merupakan satu kekuatan harmonis dalam memerankan semangat perjuangan sekaligus menanamkan nilai kekeluargaan yang kuat.

Politik Primordialisme Mengacu kondisi di atas, tak terpisahkan dengan situasi etnis di Maluku Utara. Di antaranya; Ternate, Tidore, Sanana, Taliabu, Galela, dan Makian. Banyaknya etnis tersebut bagi Weber, dalam Ishiyama (2013: 361), bahwa “Kelompok etnis itu artifisial dan dikonstruksi secara sosial”. Menurutnya, etnis tidak alami dan diperoleh atau dipahami berdasarkan lingkungan sebagai pembeda dengan kelompok lain.

Menelaah etnis sebagai tongkat pemersatu individu menjadi semangat baru yang berbeda dengan

dahulu. Saat ini, semangat etnis dipakai dalam politik. Sukuisme yang berlebihan di mata sekian banyak orang atau kelompok etnis.

Contoh; ketika ada figur dari etnis tertentu, mereka berbondongbondong memilihnya sebagai pemimpin. Akan tetapi tak merinci permasalahan pemimpin, melainkan, problem etnis kaitannya dengan pemimpin. Sukar menjadi sorotan, tarulah identitas pemimpin untuk hal politik dibawah tim sukses agar melegitimasi suara etnis tertentu dengan mudah disusupi, bahkan dihasut sebagai kesaman etnis yang seolah-olah sudah menjadi klan.

Klan khalayak kesamaan tempat tinggal atau kekerabatan.

Politik Indentitas Bagaimanakah identitas? Mulamula mengamati setiap kali momentum pilkada kemarin, kesadaran identitas itu sangat nampak.

Seumpama: orang Makian-Sanana akan memilih figur AHM-RIVAI, Tobelo Galela (Togale) akan memilih AGK-YA atau MK-Maju. Kemudian: Tidore-Ternate cederung Bur-Jadi.

Maksudnya seseorang mengelompokkan dirinya berdasarkan identitas. Sama halnya indikator mencari jatidiri seseorang pemimpin lebih pada identitas untuk mempertimbangkan sebagai pilihan yang tepat.

Hal identitas pernah juga diliris Kompas (2/2/2018) Pilkada 2018 kemarin. Soal ketokohan dan etnis, jumlah dan versinya tak sebanyak Pilgub 2013. Pemilihan kemarin ada 4 pasangan calon yang mendaftar ikut Pilkada, dengan versiasi etnis suku Togale, Makian, Tidore, Buton.

Sehingga itu membuktikan bah-

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

wa demokrasi kita sangat ditentukan oleh etnis yang tidak bisa dipungkiri dalam momentum politik apa pun termasuk Pileg nanti.

Karena kebanyakan kesadaran identitas muncul dari masyarakat.

Dari kesadaran itulah mulai sekarang untuk Pileg. Misalnya, DPRD Provinsi Dapil Halmahera Selatan khususnya etnis Makian. Seseorang akan kembali melihat identitas figurnya setingkat Makian dalam atau Makian luar. Demikian Obi, Gane barat, Gane timur dan Labuha.

Identitas seolah-olah menjadi pembaharuan pada diri seseorang masyarakat sekitar. Seperti: tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Jadi dalam konteks tersebut, tinggal memperkuat orang yang berpengaruh itu memberikan pendekatan, penyadaran, membangun komitmen, upaya memenangkan satu figur dianggap sama identitas pula.

Bahkan kemungkinan seseorang figur yang menanam Network (jaringan), norma, nilai, sejak lama sekali pun sebagai modal sosialnya.

Taruhlah: Bantuan dana masjid, kaos bola pemuda, atau dalam bentuk materi. Hal tersebut bisa terlupakan pada saat masyarakat dihadapkan dengan momentum politik. Sehingga sesorang kemudian bergerak pada kepentingan tak konsisten. Bukan berarti hilang modal sosialnya seorang figur.

Biar bagaimana pun, nanti pemilihan Pileg, identitas menjadi pengikat, dengan keharusan kembali pada asal identitasnya yang dianggap demokratis, rasional, ke dalam pola struktur sosial politik.

Dalam struktur meliputi kesamaan peran sejarah dan agama. Pada intinya mengembalikan identitas.

Sekian (*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

18

ADVERTORIAL

Malut Post

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

SAMBUTAN Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Dwi Tugas Waluyanto pada PTBI 2018.

Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan BI Malut Gelar Pertemuan Tahunan 2018 TERNATE- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di ruang Maitara Kantor BI Malut, Selasa (18/12).

Kepala Kantor Perwakilan BI Malut, Dwi Tugas Waluyanto mengatakan PTBI sudah menjadi agenda rutin BI setiap akhir tahun. Kegiatan ini dilakukan dari pusat hingga daerah.

Dalam pertemuan itu disampaikan evaluasi kinerja perekonomian tahun berjalan dan estimasi ekonomi satu tahun ke depan baik level nasional maupun daerah.

Menurut Dwi, di tengah kondisi ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu, sinergi merupakan kunci bagi semua untuk mampu memperkuat ketahanan dalam menghadapi dampak ekonomi global, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menuju negara maju dan sejahtera. “Dalam pertemuan ini kami sampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengembangan UMKM, sistem pembayaran dan lainnya. Dan kita juga sampaikan pandangan terhadap perekonomian Malut di tahun 2019 agar semua stakeholder bisa merencanakan apa yang akan dilakukan berdasarkan capaian BI,” jelasnya.

Dalam pertemuan yang mengusung tema Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan ini, Dwi menekankan tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan. Namun, kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 cukup baik dengan stabilitas yang tetap terjaga, dan momentum pertumbuhan yang berlanjut.

Sementara inflasi nasional sepanjang tahun 2018 tetap rendah, didukung terjaganya ekspektasi inflasi, tekanan permintaan yang minimal, dan terbatasnya dampak depresiasi rupiah.

Hal yang sama Malut diperkirakan dapat menutup akhir tahun 2018 dengan pertum-

buhan ekonomi yang positif, karena didorong membaiknya kinerja lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kembali menggeliatnya sektor pertambangan dan industri pengolahannya. “Pertumbuhan ekonomi Malut tahun ini, diperkirakan berada pada kisaran 7,70 persen (yoy) - 8,10 Persen (yoy),” ungkapnya.

Selain itu, inflasi Malut sepanjang tahun 2018 diperkirakan masih rendah dan stabil, meskipun lebih tinggi dibanding dua tahun terakhir.

Inflasi Malut diperkirakan dibawah target 4,00 persen (yoy). Tekanan inflasi pada tahun 2018 disebabkan oleh tingginya permintaan, khususnya bahan makanan seperti bawang, cabai, tomat, telur, dan ikan.

Tahun 2018 BI Malut bersinergi dengan berbagai stakeholder dan telah melakukan kegiatan seperti pengembangan klaster cabai di Halmahera Utara (Halut), dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan cabai. Pengembangan Rumah Tenun di Tidore sebagai bentuk upaya mendorong pariwisata berbasis kebudayaan.

Penerapan teknologi Hazton pada petani padi di Halut untuk meningkatkan produktivitas.

Pembinaan klaster budidaya kerapu di Halmahera Tengah (Halteng) dan Kota Tidore Kepulauan. Pemberdayaan pesantren di Ternate, untuk mendorong pengembangan program ekonomi syariah.

Berkoordinasi dengan stakeholder untuk mendorong pelaksanaan ekspor langsung dari Malut untuk komoditas ikan tuna dan udang.

Bersama TPID Tidore, mereka berkoordinasi untuk meningkatkan produksi sayuran di Kelurahan Gurabunga, yang diharapkan bisa dipasok untuk memenuhi kebutuhan di Ternate.

Lanjut Dwi Tugas, memasuki tahun 2019, perekonomian tetap dibayangi berbagai risiko dan tantangan. Oleh karena itu, dia menegaskan tiga hal yang perlu dicermati yaitu pertama

perekonomian Amerika Serikat, Uni Eropa dan Tiongkok diperkirakan akan melambat pada 2019. “Ini berdampak pada tetap rendahnya volume perdagangan dan harga komoditas dunia,” tuturnya. Sedangkan yang kedua, kenaikan suku bunga bank sentral AS berpotensi diikuti oleh normalisasi kebijakan moneter di Eropa dan sejumlah negara maju lainnya. Ketiga, perkembangan global tersebut diperkirakan berdampak pada kuatnya mata uang dolar AS dan pembalikan modal asing dari negara emerging markets, termasuk Indonesia. “Kondisi ini menjadi tantangan untuk pertumbuhan ekonomi Malut,” ucapnya.

Kinerja ekonomi Malut saat ini berbasis sumber daya alam merupakan tantangan utama yang perlu mendapat perhatian, karena pangsa ekspor didominasi oleh komoditas tambang yaitu nikel dan feronikel. Hal tersebut menyebabkan perekonomian Malut rentan terhadap faktor gejolak harga, regulasi, maupun masalah sosial-operasional di sektor tambang, yang dapat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Menjaga inflasi yang rendah dan stabil juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat sebagian besar pasokan bahan pangan pokok dipasok dari luar daerah. Peningkatan produksi dalam wilayah Malut tentu tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.

Tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkesinambungan, serta inflasi yang rendah dan stabil mendorong Kantor Perwakilan BI Malut memunculkan beberapa rekomendasi.

Yakni, penyusunan roadmap pengembangan pada bidang pertanian dan perikanan serta pariwisata, guna mendapatkan hasil yang terarah dan terukur. Mendorong potensi industri kelapa di Malut dengan peningkatan produksi

dan hilirisasi produk kelapa. Mengembangkan UMKM yang unggul khususnya pada era ekonomi kreatif seperti fashion, kuliner, arsitektur, dan kerajinan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai media yang mampu memviralkan dengan cepat ke segala lapisan masyarakat. “Dan mendorong pengembangan ekonomi syariah khususnya pengembangan rantaian ekonomi halal (halal economic chains),” jelas Dwi Tugas.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Abdul Gani Kasuba, menyampaikan pesan dan kesan serta apresiasi kepada BI Malut dalam menjalankan program-programnya selama tahun 2018. Gubernur mengajak seluruh peserta yang hadir untuk meningkatkan koordinasi dan mensinergikan setiap program, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan serta didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan stabil.

Di sela-sela acara, BI Malut juga menampilkan tarian tradisional khas Bacan (Halsel), yang dipentaskan oleh Sanggar Timur Jauh. Pementasan ini merupakan upaya BI untuk mendorong pengembangan industri pariwisata Malut.

“Potensi pariwisata kita sangat luar biasa, dan jika kita kembangkan maka ekonomi kreatif akan tumbuh,” ujarnya. Acara tersebut ditutup dengan makan siang bersama, ditemani alunan musik tradisional khas Malut.

Hadir pula dalam acara tersebut Sultan Tidore H. Husain Sjah, Wakil Wali Kota Ternate H Abdullah Taher, Kepala BIN Daerah Malut Brigjen (TNI) Gatot Eko Puruhito, Kakanwil KmenkumHAM Nofly, Danrem 152 Babullah Kolonel (inf) Endro Satoto, Kapolres Ternate AKPB Azhari Juanda, Dandim Ternate Letkol Kav Bambang Sugiyarta, para pemimpin perbankan di Malut, akademisi, dan stakeholder Bank Indonesia lainnya. (mg-02/onk/adv)

KEHADIRAN Gubernur Maluku Utara pada acara PTBI 2018 disambut dengan Tarian Tradisional Soya-Soya.

KEPALA Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara bersama Gubernur Maluku Utara dan Stakeholder Utama pada Acara PTBI 2018.

PELAKSANAAN Ekspor Perdana Udang di Bacan, Halmahera Selatan

Kepala Perwakilan BI Malut Dwi Tugas Waluyanto dan Kepala Kanwil DJPb Malut Edward Nainggolan melakukan Monitoring Keramba Kerapu Milik Nelayan Binaan BI di Tidore .

MENINJAU Lahan Petani di Gurabunga untuk Mengukur Surplus Hasil Produksi Sayuran sebelum dipasok ke Ternate.

PANEN Pepaya Hasil Produksi Santri, bersama Walikota Ternate di Pesantren Hidayatullah, Ternate.

PEMBANGUNAN screen house untuk mendorong peningkatan produksi cabai di Halmahera Utara

PEMBANGUNAN Rumah Tenun di Tidore

PEMANTAUAN perkembangan tanaman padi yang ditanam dengan teknologi Hazton

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

EKONOMI BISNIS

PEMBETULAN Dalam pemberitaan Selasa (18/12), dengan judul BUMN Santuni Anak Yatim, ada kesalahan penulisan nilai santunan.

Tertulis santunan Rp 100 ribu per anak yatim, seharusnya Rp 250 ribu.

REDAKSI

PERBANKAN BTN Tingkatkan Penyaluran KTA JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengatur sejumlah strategi untuk menjawab tantangan perlambatan kredit dan ancaman peningkatan rasio kredit bermasalah.

Salah satunya adalah meningkatkan penyaluran Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang diiringi dengan perluasan kerja sama penjaminan kredit dengan Perum Jamkrindo. Adapun kerja sama ini mencakup pemberian fasilitas layanan kredit kepada karyawan Jamkrindo dan penjaminan kredit ringan tanpa agunan (Kring BTN) serta penjaminan Kring yang dikhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),TNI, dan Polri yang mengikuti Program Perumahan khusus ASN, TNI dan Polri.

Kerja sama strategis ini merupakan perluasan dari penjaminan kredit yang sudah dilakukan Bank BTN dengan Perum Jamkrindo, yang sudah menjamin KPR Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat atau KUR. “Kerja sama strategis tersebut selain memperluas pembiayaan Bank BTN, khususnya kredit konsumer seperti KPR, maupun KTA tapi efektif untuk menjaga kualitas kredit Bank BTN ke depan,” kata Direktur Bank BTN, Budi Satria. BTN dan Jamkrindo juga menandatangani MoU mengenai Sinergi BUMN dan Jasa Layanan Perbankan dan Penjaminan Kredit, dan tiga PKS yaitu PKS Penyediaan Jasa Layanan Perbankan Kepada Karyawan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan PKS Penjaminan Kredit Ringan (Kring) BTN serta PKS Penjaminan Kring BTN Program Perumahan bagi ASN, TNI dan Polri.

Berdasarkan perhitungan Budi, jika sekitar 60 persen dari 2.000 karyawan Perum Jamkrindo belum memiliki rumah, maka potensi KPR yang bisa digarap lewat kerjasama ini adalah sebesar sebesar Rp 360 miliar. Sementara untuk penjaminan kredit, Budi mengakui perlunya penjaminan atas Kring yang memiliki potensi rasio kredit bermasalah karena tidak adanya agunan.

“2019, kami akan menguatkan semua segmen kredit, termasuk Kring sehingga diperlukan penjaminan kredit yang mumpuni untuk mengurangi risiko tekanan rasio kredit bermasalah,” ujar Budi.

Penjaminan kredit diberlakukan untuk debitur dari Kring BTN Aktif, Kring BTN Pra Pensiun, Kring BTN Pensiunan, Kring BTN Pendidikan. Penjaminan yang bersifat Penjaminan Otomatis Bersyarat diberikan kepada debitur yang meraih Kring BTN Aktif di bawah plafond Rp 500 juta, Kring BTN Pra Pensiun, Kring BTN Pensiunan di bawah plafond Rp 300 juta dan Kring Pendidikan di bawah plafond Rp 100 juta.

Sedangkan untuk ASN/TNI dan Polri yang menjadi debitur Kring BTN Program Perumahan bagi ASN, TNI & POLRI seperti Kring BTN Program Perumahan bagi ASN, TNI & POLRI Aktif, Kring BTN Program Perumahan bagi ASN, TNI & POLRI Pra Pensiun dan Pensiunan, berhak mendapatkan penjaminan. Penjaminan untuk Kring program perumahan bagi ASN/TNI dan Polri Aktif dan Pra Pensiun yang bersifat Penjaminan Otomatis bersyarat diberikan kepada debitur yang mendapat kucuran Kring BTN maksimal Rp 1 miliar dan untuk debitur Kring BTN Program Perumahan bagi ASN, TNI & POLRI Pensiunan dengan plafond kredit Rp 300 juta. (jpnn/onk)

MALUT POST

19

Harga Minyak Dunia masih di Bawah USD 60 Meskipun Mengalami Kenaikan Editor: Bukhari Kamaruddin

JAKARTA - Harga minyak dunia bergerak naik. Namun masih berada di bawah USD 60 per barel. Data perdagangan komoditas Reuters, Rabu (19/12), minyak mentah Brent berada di level USD 56,47 per barel atau naik tipis 0,21 persen. Sementara Minyak

mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 0,3 persen, ke USD 46,38 per barel. Terakhir kali harga minyak menyentuh angka di bawah USD 50 adalah pada 4 Oktober 2017. Kemudian pada pertengahan pagi harganya naik kembali ke atas USD 51.

JAKARTA - Selasa (18/12) malam lalu, layanan m-banking dan internet banking BCA mengalami gangguan. Ini sempat membuat nasabah kesulitan bertransaksi. Namun tim IT BCA bergerak cepat, sehingga gangguan ini bisa diselesaikan. Karena itu pihak BCA meminta maaf atas kejadian tersebut. “Mohon maaf untuk semua nasabah atas ketidaknyamanannya. Semoga memasuki akhir tahun pelayanan kami bisa semakin baik terima kasih,” kata Direktur Utama BCA Jahja Setiaat-

Kekhawatiran tentang kelebihan pasokan minyak membuat harganya terjun dengan bebas. Dalam empat tahun terakhir minyak mentah mencapai harga tertinggi pada angka USD 76 per barel atau sekitar Rp 1 juta, kurang dari dua bulan yang lalu. (dtc/onk)

Harga Perhiasan Emas Beragam

Layanan Terganggu, BCA Minta Maaf madja, dikutip dari detikfinance, Rabu (19/12). Dia menjelaskan bahwa gangguan diakibatkan oleh peningkatan kapasitas sistem menjelang akhir tahun. Gangguan tersebut juga langsung diperbaiki.

“Semalam (Selasa malam, red) kami sedang upgrade kapasitas untuk akhir tahun tapi ada data corrupt di salah satu server. Dari malam itu juga sudah dibetulkan dan aplikasi satu per satu sudah on,” kata Jahja. Saat ini layanan m-banking dan internet banking sudah berjalan normal.(dtc/onk)

DOKUMEN MALUT POST

TRANSAKSI: Aktivitas salah satu toko emas di Ternate

TERNATE - Harga perhiasan emas di Kota Ternate bervariasi. Ada yang harganya tinggi namun ada juga yang lebih murah.

Di Toko Emas Lestari, harga emas 233 karat 916 persen Rp 655 per gram, emas Dubai 93 persen harganya Rp 695 ribu per gram.

Emas putih Rp 585 ribu per gram. “Harga emas sempat turun Rp 10 ribu tapi kini kembali naik Rp 10 ribu per gram,” kata Yang, pemilik toko, kemarin (19/12).

Dia mengaku pembeli sepi, bahkan banyak yang hanya

tukar tambah emas. “daya beli turun karena harga hasil bumi belum membaik,” katanya.

Sementara menurut Titi, pemilik Toko Emas Mantab, harga emas 23 gram sebelumnya Rp 620 ribu, kini turun menjadi Rp 600 ribu per gram. “Sejak satu bulan terakhir ini harga emas terus turun,” tutur Titi. Senada, pemilik Toko Sinar Mas, Suryani as mengatakan, harga emas 23 karat turun dari Rp 620 ribu menjadi Rp 600 ribu per gram.(mg-02/ onk)

Hotel Pengusaha Asal Indonesia di Sydney Beroperasi JAKARTA - Hotel SKYE Suites Sydney di kawasan CBD Sydney, Australia, resmi beroperasi. Menariknya, hotel ini dimiliki pengembang Australia kelahiran Indonesia, Iwan Sunito.

CEO Crown Group Iwan Sunito mengatakan, proyek hotel butik bintang lima itu terintegrasi dengan menara hunian terbaru milik Crown, Arc, di Kent Street Sydney. Hadir dalam peresmian hotel tersebut Menteri Pariwisata Australia Adam John Marshall. Pria kelahiran Surabaya ini mengatakan, ada 73 unit untuk wisatawan domestik dan internasional, baik jangka pendek dan jangka panjang.

Ada beberapa tipe kamar hotel yang ditawarkan, mulai dari studio, satu kamar tidur dan dua kamar tidur.

"Kami sangat bersemangat untuk membuka pintu SKYE Suites Sydney. Menara hunian Arc by Crown Group telah menetapkan standar

INDUSTRI Kinerja industri Nonmigas Membaik BALIKPAPAN - Kinerja industri pengolahan nonmigas di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Volume ekspor industri pengolahan crude palm oil (CPO) Kaltim pada triwulan ketiga 2018 tumbuh sebesar 2,06 persen year on year (yoy). Angka itu lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 0,91 persen. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, peningkatan volume ekspor CPO bersumber dari tingginya pasokan tandan buah segar (TBS) pada periode panen Juni-Agustus 2018.

Di sisi lain, CPO Kaltim juga diekspor dalam kuantitas yang lebih besar ke Eropa dan Bangladesh dan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. “Peningkatan volume ekspor ke Eropa bersumber pada pemanfaatan lebih tinggi minyak kelapa sawit untuk kebutuhan energi. Terutama di Spanyol dan Italia,” ungkap Djafar. Dia mengatakan, beberapa perusahaan minyak Eropa yang juga mendistribusikan listrik menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel.

Namun demikian, permintaan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan industri makanan mulai menurun. Hal itu sejalan dengan diterapkannya regulasi baru tentang batasan glycidol ester dalam bahan makanan. “Hal ini menyebabkan beberapa produsen margarin mulai mengganti bahan baku berjenis minyak kelapa sawit,” kata Djafar.(jpnn/onk)

HARIAN

baru baru dalam integrasi warisan bersejarah dengan arsitektur kontemporer dalam pengembangan hunian. Bangunan itu sendiri adalah mahakarya arsitektur di CBD dan menjadi ikon global," ujar Iwan, seperti dilansir dari detikfinance.

Sementara itu, Direktur Hotel Suites Crown Group Wayne Taranto mengatakan, ini akan menjadi pusat menginap para turis juga pebisnis yang berunjung ke Sydney karena terletak di jantung kota. "SKYE Hotel Suites mendefinisikan kembali batasan pengalaman hotel mewah bintang 5 bagi pengunjung domestik dan internasional serta para pelancong bisnis," tuturnya.

Hotel ini dirancang arsitek terkenal Koichi Takada, menara apartemen setinggi 25 lantai ini memberikan perbedaan yang mencolok di jantung kawasan CBD Sydney di 300 Kent Street. (dtc/onk)

MENARA BCA Jakarta

Pembangunan PLTGU 1.760 MW Dimulai JAKARTA - pemancangan tiang perdana (groundbreaking) proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Jawa 1 berkapasitas 1.760 Megawatt (MW), dimulai kemarin (19/12). Acara ini berlangsung di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Ggroundbreaking dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Iwan Santoso, dan perwakilan dari duta besar Amerika Serikat (AS), Jepang dan Korea Selatan. Proyek ini dibangun oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Power Indonesia (PPI).

Dalam proyek ini, PPI bertindak sebagai pemimpin konsorsium yang beranggotakan beberapa perusahaan, di antaranya Marubeni

Corporation, Sojitz Corporation, dan perusahaan lainnya, dengan membentuk dua project companies yaitu, PT Jawa Satu Power (JSP) dan PT Jawa Satu Regas (JSR).

Proyek ini merupakan proyek IPP PLTGU pertama yang dilengkapi dengan Floating Storage Regasification Unit (FSRU). Nantinya perusahaan akan mengintegrasikan pembangkit listrik dengan FSRU berkapasitas 170.000 m3 yang akan dibangun secara serempak. Adapun PT JSP akan menjual listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tersebut kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selama 25 tahun. Listrik yang dihasilkan pembangkit akan disalurkan ke Sistem Kelistrikan Jawa-Bali melalui jaringan transmisi 500 kV dari lokasi pembangkit ke Gardu

Induk 500 kV Cibatu Baru di Cibatu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan panjang jaringan transmisi yang dibutuhkan sekitar 52 km. Proyek ini digadang-gadang menjadi proyek terintegrasi gas alam dengan pembangkit listrik pertama di Asia dan yang terbesar di Asia Tenggara.

Nilai investasi PLTGU Jawa 1 mencapai USD 1,8 miliar atau sekitar Rp 26 triliun. PT PLN (Persero) akan mendapatkan listrik dari pembangkit ini dengan harga jual USD 5,5038 c/kWh atau sekitar Rp 797/kWh (kurs Rp 14.500). Direktur Pengadaan Strategis PLN, Supangkat Iwan Santoso mengatakan harga listrik tersebut merupakan salah satu yang termurah untuk kategori pembangkit bertenaga gas dan uap. Dengan tarif yang efisien, PLN

berpotensi menghemat biaya pokok produksi untuk pembangkit sistem Jawa-Bali sebesar Rp 43 triliun. “Ini sekarang kita kan masih ada pembangkit-pembangkit yang kurang efisien. Pembangkit gas yang lebih mahal, pembangkit-pembangkit yang lama kan tidak efisien. Nah yang sekarang ini sangat efisien.

Jadi tentu bebannya akan turun sehingga secara total rupiah/kWh-nya akan turun di Jawa-Bali,” katanya saat ditemui di Karawang.

Iwan mengatakan penghematan biaya pokok produksi tersebut bisa terlaksana saat PLTGU Jawa 1 telah beroperasi. Pembangkit listrik dengan teknologi combined-cycle ini ditargetkan selesai September 2021.

“Setelah masuk beroperasi, nanti biaya pokok produksinya akan lebih hemat,” pungkas Iwan.(dtc/onk)

DPRD HALMAHERA TIMUR HARIAN

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 Malut Post HALAMAN 20

Pandangan Fraksi DPRD Haltim Terhadap Nota Penyampaian RAPBD 2019 MABA- Setelah menyimak dan mengkaji penyampaian Nota keuangan RAPBD Tahun anggaran 2019 dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), tanggal 26 November lalu. Seluruh fraksi DPRD Haltim menyampaikan pemandangan fraksi terhadap nota RAPBD Tahun 2019. Dengan harapan poinpoin penting usulan fraksi ini dapat dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim).

Berikut poin penting pemandangan fraksi.

I. Fraksi Perjuangan Pembangunan Nurani Rakyat.

- Meminta Penjelasan Tes Ulang CPNS Tahun 2018 - Prioritaskan Bidang Pendidikan - Pembahasan rencana kerja dan Anggaran RAPBD tahun 2019 antara SKPD dengan komisi-komisi akan mengikutsertakan Sekretaris Dinas/Badan dan Kepala-Kepala bagian dimasing-masing SKPD. Kemudian, Pemda Haltim dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda tahun 2018 tetap berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana yang telah diperoleh tahun anggaran sebelumnya. Fraksi Perjuangan Pembangunan Nurani Rakyat meminta Pemkab Haltim dalam menyusun program kerja tahun 2019 harus sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Dokumen RPJMD tahun 2016-2021.

II. Fraksi Kerakyatan Nasional Meminta pemerintah memperhatikan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur dan Bidang Pendapatan serta Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

III. Fraksi Demokrat Keadilan Indonesia.

- Belanja Bantuan Keuangan khususnya belanja Bantuan Kepada pemerintah Desa pada tahun 2018 sebesar Rp.133.431.630.845 - Pada APBD tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 55% untuk belanja Modal karena tahun 2019 harus membiayai Kegiatan Belanja Modal tahun 2018 ditambah dengan kegiatan untuk Belanja Modal tahun Berjalan.

- Percepatan Pembangunan tahun 2019 yang didorong untuk pembangunan Desa-

Desa terisolasi sebesar Rp.40.300.000.000 - Untuk Konstribusi Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perkebunan pada RAPBD tahun 2019 belum ditargetkan, karena belum adanya regulasi yang mendasari pungutan hasil Produksi Perkebunan.

IV. Fraksi DKI - Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa mengalami penurunan, jelaskan apa dan bagaimana?

- Belanja barang dan jasa serta belanja modal naik sebesar 55%. Faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan?

- Percepatan pembangunan untuk tahun 2019 ini didorong dengan anggaran sebesar Rp.307.389.902.100. berapa persen dari anggaran itu untuk bangun desa-desa terisolasi?

- Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 20%. Sektor perikanan dan perkebunan sumbang berapa persen?

- Haltim menjadi sumber perikanan bagi Maluku utara. Sebab potensi alam laut Haltim sangat memungkinkan.

V. Fraksi Perjuangan Pembangunanan

DPRD Paripurna Penyampaian Nota RAPBD Tahun 2019 MABA- DPRD Haltim menggelar rapat paripurna penyampaian nota RAPBD 2019.

Paripurna itu digelar di ruangan rapat DPRD Haltim tanggal 20 November lalu.

Pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, perencanaan anggarannya secara agrerat telah dituangkan dalam RAPBD. Proses Pembahasan ini merupakan sebuah mekanisme formal yang harus dilalui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah menyampaikan nota RAPBD tahun 2019 kepada DPRD Haltim yang terdiri atas. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2019 dan lampirannya serta Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun 2019 dan lampirannya.

Sebagai pelengkap dokumen atas kejelasan rincian anggaran yang tertuang dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2019. Haltim masih tergolong sebagai salah satu daerah dengan klasifikasi kemampuan keuangan sedang. Sebagai konsekuensi dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah yang dimiliki, maka pada tahap awal pembahasan KUA dan PPAS telah disepakati bersama antara Pemda dan DPRD untuk melaksanakan kewajiban atas program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih tertunda. Untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2019.

Pemda menggunakan seluruh sumber daya dan kemampuan keuangan yang dimiliki secara efisien dan efektif, yang gambarannya secara rinci dituangkan dalam RAPBD yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagai berikut.

A. Pendapatan Daerah Perkiraan pendapatan daerah dalam APBD tahun 2019 sebesar Rp893.849.043.00 mengalami peningkatan sebesar Rp100.582.404.000 atau naik sebesar 12,68% dari pendapatan pada APBD perubahan tahun anggaran 2018

sebesar Rp793.266.639.000 yang bersumber dari.

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp74.367.925.000 mengalami peningkatan sebesar Rp12.490.640.000 atau naik sebesar 20,19% yang terdiri dari, pajak daerah sebesar Rp 7.044.175.000, retribusi daerah sebesar Rp 1.071.240.000. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 1.500.000.000 . Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 64.752.510.000.

2. Dana Perimbangan sebesar Rp.711.418.531.000 mengalami peningkatan sebesar Rp.101.932.608.000 dari dana perimbangan pada APBD perubahan tahun 2018 sebesar Rp.609.485.923.000 atau naik sebesar 16,72% terdiri atas. Bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp.42.747.063.000. Dana alokasi umum(DAU) dengan anggaran sebesar Rp.486.927.206.000. Dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp.181.744.262.000.

3. Lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp.108.062.587.000 yang terdiri atas. Dana hasil bagi pajak dari provinsi sebesar Rp.10.265.000.

Dana desa sebesar Rp.97.797.587.000.

B. Belanja Daerah Total alokasi belanja daerah pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp.1.050.656.649.850. belanja daerah lebih lanjut diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp.372.047.485.750 terdiri atas. Belanja pegawai sebesar Rp.216.000.000.000. Belanja hibah sebesar Rp.5.500.000.000. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp.149.547.485.750.

Belanja tidak terduga sebesar Rp.1.000.000.000 2. Belanja langsung sebesar Rp.678.609.164.100, yang terdiri atas. Belanja pegawai sebesar Rp.59.174.719.111. Belanja barang dan jasa sebesar Rp.206.025.742.220.

Belanja modal sebesar Rp.413.408.702.769.

Rapat paripurna ini dihadiri Pemkab Haltim, Kapolres Haltim, Komandan Kodim 1505 Tikep, Sekda dan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Haltim. (*)

Nurani Rakyat (FPPNR).

Fraksi ini memberikan pertanyaan dan saran kepada beberapa SKPD yaitu sebagai berikut: - Kepada Kepala BKPSDA Haltim agar menjelaskan tentang Tes Ulang SKD CPNSD Tahun 2018, dan memberikan Informasi secara lengkap tentang Sistem perengkingan Peserta Tes CPNSD Tahun 2019 yang tidak mencapai Passing Grade.

- Kepada Dinas Pendidikan Haltim mengakomodir Tenaga Guru yang belum masuk Honor Daerah, mulai dari Guru Pendidikan Anak Usia Dini sampai Guru di Tingkat Sekolah Menengah Pertama.

- Seluruh SKPD yang ada di Lingkup Pemkab Haltim agar dalam Pembahasan RKA di Tingkat Komisi-komisi, harus mengikutkan Sekertaris, Kepala Bidang, atau Kasubag, jangan hanya Kepala SKPD dan Bendahara saja.

- Seluruh SKPD agar tetap mempertahankan Laporan Keuangan dengan Predikat WTP - Seluruh SKPD agar dalam menyusun Program Kerja,harus sesuai deng Visi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati yang sudah termuat di dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021.

VI. Fraksi Kerakyatan Nasional.

Fraksi ini mengusulkan pemerintah memperhatikan beberapa hal.

1. pendidikan, memperhatikan kondisi riil lapangan dalam penyiapan Infrstruktur yang memadai di Wasile Selatan, Wasile Utara dan Maba Utara misalnya ada pelajar yang kesulitan mengakses pendidikan karena jarak yang cukup jauh, rentang kendali yang demikian perlu sarana infrstruktrur pendukung seperti transportasi dibidang pendidikan.

- Kesehatan, meminta kepada pemerintah agar kedepan terus memacu peningkatan mutu serta kualitas pelayanan kesehatan.

Memperhatiakan Puskesmas subaim menjadi puskesmas Rawat Inap yang layak dan strategis di wasile sehingga mampu melayani masyarakat Wasile.

- Infrstruktur, Pada APBD Tahun 2019 lingkar utara secara keseluruhan diharapkan dapat terkases, kemudian maba Selatan perlu diperhatikan pintu perbatasan serta batas Maba-Sagea.

- Pendapatan, mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah yang diimplementasikan dalam program pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan daerah. Hal ini cukup besar bila diperhatikan contoh sepeti di sektor pariwisata, sektor pertambangan dan lainnya.

- Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses pengadaan barang dan jasa daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membentuk ULP atau UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Daerah secara mandiri berdasarkan kualifikasi daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota.

Rapat paripurna ini diikuti Anggota DPRD, Unsur Muspida Haltim, Sekda, para SKPD dan tokoh agama serta tokoh Adat. (*)