ASN Dilarang Kampanye Caleg by Malut Post

26 Maret 2003-26 Maret 2018

TAMPIL TERDEPAN

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Dua Anggota Deprov Gugat PKPI SOFIFI – Usai penetapan daftar calon legislatif tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dua anggota DPRD Provinsi Maluku Utara resmi diberhentikan. Mereka adalah Syachril Marsaoly

dari Partai Bulan Bintang dan Djafar Umar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Keduanya diberhentikan antar waktu (PAW) lantaran kembali mencalonkan diri menggunakan bendera partai poli-

CATATAN Hoax dalam Imajinari Kebenaran Sosial

tik lain. Pelaksana Harian Sekretaris Sekretariat DPRD Isman Abas menuturkan, pemberhentian itu juga sekaligus menandai penghentian hak keuangan berupa gaji dan tunjangan. PKB dan PBB

ECERAN: Rp 5.000,-

sendiri telah mengajukan permohonan PAW setelah keluarnya DCT. “Yang pindah partai sebenarnya tiga orang ditambah dengan Suhri Hud dari PBB. Hanya saja untuk Suhri partai belum mengajukan permohonan PAW, sehingga belum diproses,” terangnya. Suhri diketahui pindah ke partai baru, Partai Garuda. Selain Syachril dan Djafar, pengajuan PAW juga datang dari

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PKPI hendak mem-PAW dua kader mereka, Abner Nones dan Tomi Yangena. Hanya saja, menurut Isman permohonan tersebut belum dapat diproses. “Karena Abner dan Tomi sedang mengajukan gugatan terhadap partainya ke Pengadilan Tinggi Ternate.

ASN Dilarang Kampanye Caleg Bawaslu Intai Akun Medsos TERNATE - Gong Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Legislatif sudah ditabuh. Ini ditandai dengan dilaksanakannya deklarasi kampanye damai di lapangan Ngara Lamo Salero, Minggu (23/9). Praktis, sebanyak 46 peserta pemilu di kontestasi pemilu tahun 2019, baik pasangan capres dan cawapres, partai politik dan calon perorangan DPD RI sudah diperbolehkan melakukan kampanye untuk merebut hati pemilih. Ada tiga isu besar yang disampaikan saat deklarasi kampanye damai yang dihadiri Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba,

“KEBENA RAN” sosial hari ini telah menjadi sesuatu yang demikian aneh. Bahkan, kemudian kebenaran itu berubah menjadi “sampah” yang dapat digadaikan melalui wacana serta dikelola siaOleh pa saja. Terutama Herman Oesman menjadi arena Dosen Sosiologi FISIP UMMU para buzzer untuk berakrobat dan memanipulasinya. Bulir kebenaran yang biasa terlontar dari sang bijak, atau kebenaran yang ditunjukkan dalam lelaku mereka yang dikagumi, kini luruh dalam kepentingan apa saja.

Baca ASN... H.8

Baca CATATAN... H.11

APRESIASI Komisi II Apresiasi Purbaja SOFIFIKomisi II DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut) punya catatan tersendiri tentang kinerja seorang Dr. Ahmad Purbaja.Purbaja dinilaiberkinerja baik dan berani melakukan terobosan selama menjabat sebagai Kepala AHMAD Purbaja

Baca PKPI... H.8

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

PEMEGANG IUPHHK-HA DI MALUT

Lahan

HALSEL

HALTIM

HALUT

PT Bela Berkat Anugrah

PT Mahakarya Agra Pesona

PT Nusa Niwe Indah

PT Nusa Pala Nirwana

PT TAIWI Unit I

PT Poleko Yubarsons

PT Wana Kencana Sejati

Menyempit, Hutan

PT Tunas Pusaka Mandiri Sumber: FWI

PT Surya Kirana Dutamas PT TAIWI Unit II

HALTENG

PT Telaga Bhakti Persada

PT Mohtra Agung Persada

PT Wijaya Kencana Indonesia

PT Wana Kencana Sejati II

Menjerit

PENYUMBANG DEFORESTASI MALUT 2013-2016 Tumpang Tindih 31.715

HPH

HTI

14.597

2.843

Perkebunan Sawit 9.098

(DALAM HEKTARE)

Tambang 46.717

SIMAK

IPSUS LIP

Di Luar Konsesi 51.938

IPUTAN KHUSUS

Sumber: FWI

DEFORESTASI DI MALUT 2013-2016

SEPAKAT DAMAI: Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Malut Ridwan Tjan menandatangani deklarasi pemilu damai yang diselenggarakan KPU Malut, Minggu (23/9)

SENIN

(DALAM HEKTARE)

Baca PURBAJA... H.11 STATUS KAWASAN A D V E R T O R I A L

Jadi Tuan Rumah FGD PTKIN Se-Indonesia

DEFORESTASI

TUTUPAN HUTAN

BUKAN HUTAN

LUAS DARATAN

Bukan Kawasan Hutan (APL)

30.805

54.544

562.293

616.837

Hutan Lindung

18.753

419.333

161.317

580.650

Hutan Produksi

36.983

245.775

234.685

480.460

Hutan Produksi Konversi

32.953

170.084

392.992

563.076

Hutan Produksi Terbatas

31.763

433.113

233.828

666.941

Hutan Konservasi

5.653

187.935

30.875

218.811

TOTAL

156.909

1.510.784

1.615.990

3.126.774

Kecenderungan hilangnya hutan alam telah bergeser ke wilayah timur Indonesia. Demikian FWI menyimpulkan lewat penelitian panjang kondisi hutan di tiga provinsi. Laju deforestasi di Maluku Utara meningkat signifikan dari 25 ribu hektare/tahun menjadi 52 ribu hektare/tahun. Tambang menguasai 52 persen penguasaan hutan dan lahan dari total daratan Malut

Dampak Penguasaan Lahan oleh Korporasi di Malut

Sumber: FWI

HUMAS IAIN FOR MALUT POST

TUAN RUMAH: Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. M. Isom saat memberikan sambutan pada saat pembukaan FGD di IAIN Ternate, Jumat (21/9)

TERNATE – Forum Perencanaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia Jumat (21/9) kemarin menggelar Focus Group Discussion. Kegiatan ini dipusatkan di IAIN Ternate selaku tuan rumah.

Reforma Agraria Masih Tumpul

TERNATE – Undang-Undang Pokok Agraria (Nomor 5 Tahun 1960) memiliki tujuan menyatukan hukum tanah nasional untuk kesejahteraan rakyat. Namun dalam penerapannya, pencapaian tujuan tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini diungkapkan Dosen Hukum Universitas Khairun Ternate, Siti Barora Sinay.

KEHADIRAN industri ekstraktif di Maluku Utara bak pisau bermata dua. Selain konflik dengan masyarakat setempat, sebagian besar korporasi juga meninggalkan lingkungan yang rusak dan perubahan pola hidup masyarakat secara drastis.

Baca REFORMA... H.8

Baca LAHAN... H.8

Mengantarkan Hasni Pulang setelah 15 Tahun Tinggal di Gua

“Apa Tete Jago Bakal Dipenjara?”

Baca PTKIN... H.11

ASN Dilarang Kampanye Caleg Dorang suka tambah-tambah karja

Tukang Kuti Pajak Pemprov Rp 3,2 M Hilang Negeri ini ahli dalam hal gaib-gaib

Setelah sekitar sebulan mendapat konseling kejiwaan, Hasni pulang ke keluarga yang sempat mencarinya ke Jawa dan Kalimantan saat dia hilang pada 2003. Rencananya, dia diikutkan pelatihan kerja untuk mengembangkan keterampilannya merias wajah.

PULANG KE RUMAH: Hasni (kedua dari kiri) akhirnya bisa berkumpul bersama ayah dan keluarganya di Dusun Penyapu, setelah difasilitasi Tim P2TP2A Tolitoli

Ahmad Hamdani, Tolitoli

WAJAH Hasni memang tampak pucat. Tapi, tetap saja keceriaannya begitu tampak sepanjang perjalanan selama satu jam itu. Perjalanan bermobil yang sebenarnya tak mudah pada Senin siang itu (17/9). Dari Kota Tolitoli, Sulawesi Tengah, melewati jalan rusak, jembatan rapuh, dan anak sungai dengan aliran cukup deras. “Dia sebenarnya agak sedikit gugup. Sesekali bicara, mungkin untuk meluapkan kerinduan,” Baca HASNI... H.11

HAMDANI/RADAR SULTENG

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

HALTIM & HALTENG

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Tiga Oknum Polisi Nyabu Segera Disidangkan

NYARIS TERBALIK: MOBIL truk DG 837 lintas Sofifi Weda, nyaris terbalik di ruas jalan trans Halmahera, tepatnya di jalan Payahe-Weda

TELEKOMUNIKASI Warga Keluhkan Jaringan Telkomsel WEDA - Warga Wairoro, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), mengeluh gangguan jaringan Telkomsel. Pasalnya, sudah seminggu jaringan Telkomesl tidak dapat diakses. “Sudah dua minggu jaringan Telkomsel terus gangguan,” keluh Safia, warga setempat, Sabtu (22/9) akhir pekan kemarin. Menanggapi itu, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi (Kominfo) Hakami Husain menyatakan, belum mendapat informasi gangguan jaringan di Wairoro. “Saya belum tahu,” aku Hakami, sembari menambahkan, akan mengecek kendala jaringan tersebut. (wmj/ mpf)

WEDA - Berkas kasus narkoba jenis sabu dinyatakan lengkap, tiga anggota Polres Halteng berinisial SH, SM, LO dan satu warga sipil berinisial Al bakal menjalani sidang perdana 26 September pekan depan. “ Berkas kasus tiga oknum anggota polisi tersebut sudah siap disidangkan. Perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Soasio Tidore, sidang pertama akan dilaksanakan Selasa tanggal 26 September 2018,” ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Weda Karel Benyto, Sabtu (22/9) akhir pekan kemarin. Tiga oknum anggota polisi tersebut dikenakan pasal narkotika dengan hukuman di atas 5 tahun. “Barang bukti yang diamankan berupa 6 sedotan, satu gelas bening, satu buah bong, (alat isap) dan satu bungkusan berisi sabu dengan berat 0,5 gram yang hampir habis terpakai,” ungkapnya. Diketahui, ketiga oknum polisi dan satu warga sipil itu menggelar pesta sabu di kosan milik salah satu anggota polisi di Desa Nurweda kecamatan Weda. Mereka digerebek, Senin 23 Juli 2018 lalu. (wmj/mpf)

DCT Tak Bisa Diotak-Atik Abubakar: Terkecuali DCS Bisa Diganti Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid WEDA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Abubakar Ibrahim menegaskan, calon legislatif (Caleg) yang berhalangan dan meninggal dunia tidak dapat diganti dengan caleg lain.

“Partai politik tidak bisa menggantikan caleg yang telah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT). Termasuk caleg yang meninggal dunia tidak diperbolehkan diganti. Ini sesuai amanat peraturan pemilu legislatif,” tegas Abubakar, Minggu (23/9) kemarin. Pernyataan ini sekaligus merespon kegelisahan partai terkait

meninggalnya salah satu caleg dari partai Golkar yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Halteng, dapil I Nomor urut 11 Muh. Yasin Nawawi. “ Tidak ada ketentuan merubah DCT yang sudah ditetapkan. Kecuali masih tahap Daftar Calon Sementara (CDS),” ungkapnya. Tidak hanya meninggal dunia, bahkan jika caleg berhalangan

tetap satu hari sebelum waktu penetapan DCT, kata Abubakar, partai politik tetap tidak bisa menggantinya. “Tdak bisa diganti, tapi daftar namanya atau kolom namanya tetap pada posisi tersebut,” ujarnya. Dia mengingatkan caleg dan partai politik agar patuh pada ketentuan yang sudah diatur KPU. “ Patuhi regulasi yang ada dan tidak membangun politik yang dapat memicu konflik,” tukasnya. (wmj/mpf)

6 Kades Dukung Kawasan Ekonomi Tepeleo WEDA - Tim Teknis Komisi Penilaian Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menggelar rapat dengan warga Patani Utara (Pantura), di Kantor Camat Pantura, Sabtu (22/9) akhir pekan kemarin. Rapat itu dalam rangka penilaian dokumen Amdal Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) terkait pembangunan pasar kawasan perekonomian di Desa Tepeleo. Ketua Tim Amdal Imran Hasan mengatakan, pengerjaan pasar kawasan perekonomian yang bakal dibangun pemerintah harus persetujuan warga. “Harus dilihat apakah pembangunan ekonomi ini bermanfaat bagi masyarakat atau tidak,” ujar Imran. Menurutnya, dampak pembagunan kawasan perekonomian di Desa Tepelo, tidak akan mempengaruhi lingkungan. “Pembangunan pasar

ini menunjukan kemajuan di Pantura. Apalagi dampaknya tidak akan mempengaruhi lingkungannya,” tandasnya. Sementara itu, 6 Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Pantura yang menghadiri pertemuan itu mengaku sangat merespon kawasan perekonomian yang akan dibangun di pesisir pantai Desa Tepeleo. “Kami mendukung kebijakan pemerintah membangun pasar di pesisir Tepeleo. Sebab pesisir pantai Tepeleo mengancam masyarakat ketika musim ombak,” kata Kepala Desa Tepeleo, Irwan Mancinan. Hadir dalam pertemuan itu, Ketua tim Amdal Imran Hasan, Camat Pantura Edi Muhammad, Ketua Tim Biodata Laut dan Perairan Ikbal Maros, Tim ahli geologi Nanang Suanda, Tim ahli Sosial dan Budaya Said Abubakar, dan 6 Kepala Desa di Pantura serta tokoh masyarakat setempat. (wmj/mpf).

RAPAT: Tim Teknis Komisi Penilaian Analisa Dampak Lingkungan Halteng menggelar rapat dengan warga Patani Utara (Pantura), di Kantor Camat Pantura, Sabtu (22/9).

TIDORE KEPULAUAN

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Art: Resayfa Rumra

UPTD Tutup, 22 PNS Ditarik Dikembalikan ke Instansi Induk Editor Peliput

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Capt Ali Ibrahim memberhentikan 22 PNS dari jabatannya sebagai kepala dan sekretaris UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Kota Tikep. Pemberhentian pejabat struktural itu seiring dengan ditutupnya sejumlah

lembaga UPTD yang bernaung di sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, di Dinas Pertanian. Pemberhentian ini dilakukan berdasarkan SK Wali Kota Tikep nomor 110.1 tahun 2018 tertanggal 13 September. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sura Husain. Menurut Sura, penghapusan sejumlah UPTD ini karena SK Wali Kota Tikep, yang tentunya merujuk pada berbagai aturan yang telah disahkan sebagai

Undang-Undang yang berlaku, bahkan melalui kajian mendalam dari bagian organisasi Setda Kota Tikep. Dengan ditut u p n y a U P T D, tentu saja Kepala UPTD dihentikan SURA Husain dan semua jajarannya ditarik ke dinas masing-masing. Adapun jabatan Kepala UPTD yang diberhentikan tersebut di antaranya,

Kepala UPT Dinas Pendidikan Usman Sehat dan Nuraen Hamzah Kasubag Tata Usaha pada UPT Dinas Pendidikan Tidore Selatan dan Utara. Abubakar Ibrahim dan Anwar Ibrahim dari Kepala UPT dan Kasubag Tata Usaha pada UPT Dinas Pendidikan Tidore dan Tidore Timur, Sumyati Hamisi dan M. Irsan Kamari dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Oba Selatan, M. Ikbal Lahabato Kepala UPT Dinas Pendidikan Oba Utara, Hasan Abd Karim dan Abdurrahman Arifin Kepala dan Kasubag Tata Usaha pada UPT Dinas Pendidikan Oba Tengah.

Salam Laher Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Oba Utara, Risno Musa Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Oba Tengah, Aisa Abdullah dan Muslim Muhammad Kasubag Tata Usaha Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Oba, Hardiyanto Sulfi dan Sukardi Anas, Kepala dan Kasubag Tata Usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Oba Tengah, M.Hafid Ismail dan Nurmala Ismail dari Kepala dan Kasubag Tata Usaha UPT Dinas Perhubungan Tidore Utara, Ardiansyah Nurhasan dan Yusran, Kepala dan Kasubag Tata Usaha UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Tidore dan Tamrin S.Kalabo dan Tamsil Ade Kepala dan Kasubag Tata Usaha UPT Pasar di Kecamatan Oba. (far/lex)

PASAR: AKTIVITAS di beberapa pasar di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) beberapa pekan terakhir ini berjalan lancar. Kegiatan jual beli tetap aktif seperti sebelum-sebelumnya. Tampak dalam gambar ini suasana aktivitas di Pasar Gosolaha Tikep.(*)

Harga Pala dan Kopra Naik TIDORE - Harga Pala, Cengkeh dan Kopra di Tidore mulai naik. Para petani terpantau membawa hasil panen mereka ke pembeli yang berada depan pasar Gosalaha Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Harga biji Pala per kilogram dibeli dengan harga Rp 55 ribu, sementara fuli dibeli dengan harga Rp 155 ribu. Sebelumnya menurut pembeli untuk biji Pala per kilogram dibeli dengan harga Rp 50 ribu, sedangkan untuk fuli dibeli dengan harga Rp 130 ribu. “Kenaikan harga ini sudah sekitar seminggu lalu,” kata Hj. In-

ning (60) salah satu pembeli hasil bumi. Selain Pala, kata Hj. Inning harga cengkeh juga terus mengalami kenaikan, dimana sebelumnya dibeli dengan harga Rp 180 ribu per kilogram, kini dibeli dengan harga pasaran yakni Rp 185 ribu per kilogram. Selanjutnya kenaikan harga juga terjadi pada Kopra, yang mana sebelumnya hanya dibeli dengan harga per kilogram Rp 4 ribu, kini dibeli dengan harga Rp 5 ribu per kilogram. “Kenaikan harga ini karena kebutuhan di pasaran yang makin meningkat,” katanya. (far/ lex)

Sarankan Pemkot Teliti TIDORE - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) diingatkan agar lebih berhatihati menjalin hubungan dengan investor atau lembaga tertentu. Karena di masa kepemimpinan Wali Kota Ali Ibrahim dan wakilnya Muhammad Senin, sudah ada beberapa investor yang datang dengan alasan berinvestasi, tetapi justru berbohong. Satu lembaga yang ternyata berbohong Rumah Pemberdayaan Indonesia (RPI). Kasus investasi Kepala Genjah dan Padi Gogo yang dilakukan oleh PT Tidore Se-

jahtera Bersama (TSB) yang saat ini terhenti, serta kasus RPI yang dilakukan oleh Direktur RPI Muhammad Bayu, yang tak konsisten melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sampai sekarang sejumlah anggaran dana desa (DD) yang dialokasikan ke BUMDes untuk program belanja mesin pengelolaan, masih ada di tangannya. Bahkan mesin-masing pengolahan yang sebelumnya diadakan oleh RPI sendiri tak bisa dioperasikan, karena masih harus dilengkapi dengan alat lain. Uang ratusan juta rupiah sampai saat ini masih di tangan Direktur Pemberdayaan, bahkan yang bersangkutan mengkhianat atas komitmennya dengan pemerintah desa di Kota Tikep. Wakil Ketua KNPI Bidang Ketenagakerjaan Ikram Halil mengingatkan kepada Pemerintah Kota Tikep agar setiap kerja sama yang dibangun dengan lembaga tertentu atau investor, harus lebih diteliti latar belakang dari lembaga itu atau investor tersebut. Saat ini publik di kota Tikep menunggu implementasi dari hasil kerja sama investor dari Brunei Darussalam. Sebab karena belum lama ini investor dari Brunei Darussalam dengan Pemerintah Kota Tikep, memiliki rencana besar untuk, kota Tikep. Karena investor dari Brunei Darussalam ini, ingin menginvestasikan uang triliunan rupiah di Kota Tikep, bahkan tak sedikit tenaga kerja yang akan direkrut. ”Kita berharap kerja sama dengan investor dari Brunei Darussalam ini tak sama dengan investor lain. Masyarakat sekarang penasaran, katanya investor akan mendatangkan tim, setelah kunjungan mereka belum lama ini. Tim itu akan melakukan survey di kota Tikep, sebagai tindak lanjut kerja sama itu,” tandas Ikram. (far/lex)

Malut Post

HALUT & HALSEL

RALAT Terjadi kesalahan penulisan dalam Berita Edisi Sabtu (22/9) dengan judul ‘Anggota KPU Umumkan Keluarga Ikut Nyaleg’. Di dalam berita tertulis, peraturan PKPU, seharusnya Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Atas kekeliruan dan kesalahan tersebut Redaksi meminta maaf. (*)

SOSIALISASI KPPN Tobelo Sosialisasi LLAT TOBELO – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tobelo Halmahera Utara (Halut) menggelar sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran (LLAT) di Aula KPPN, Kamis (20/9). Kegiatan yang diharapkan bisa memperlancar dan mengamankan pelaksanaan anggaran di akhir 2018 ini dilaksanakan sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-13/PB/2018. Hadir dalam kegiatan ini seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Satker pengelola dana APBN di wilayah Halmahera Utara dan Pulau Morotai. Kepala KPPN Tobelo Muhammad Palid Siregar mengatakan sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018 khususnya di akhir tahun anggaran berjalan dengan baik. “Saya minta agar ketentuan LLAT dipahami dengan baik oleh pengelola keuangan Satker, serta terus berkomitmen mematuhi batasan waktu yang telah ditentukan,”ungkapnya. Karena itu, Siregar juga meminta Satker mengingatkan pihak penyedia barang/ jasa agar memiliki komitmen yang sama menyelesaikan tagihan negara yang dicairkan melalui KPPN Tobelo dapat berjalan dengan baik. “Tidak ada klausul mengenai perlakuan atas tagihan yang terlambat pada Peraturan LLAT ini, hal tersebut tentunya akan menjadi risiko yang harus dipikul oleh Satker dan penyedia barang/jasa” tegas Siregar. Sementara batas waktu pengajuan SPM-LS Kontraktual/Non Kontraktual, SPM-GUP/TUP, Pengesahan Hibah, serta pembayaran uang makan dan lembur pada bulan Desember 2018 oleh Heru Winarno selaku Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Sedangkan Achmad Setiawan, Kepala Seksi Bank juga mengingatkan Satker agar lebih cermat meneliti data rekening milik penerima untuk menghindari terjadinya retur SP2D. (rid/met)

Pelaku Jambret Ditembak

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Eks Napi Asusila Gugat KPU Halut

Orang Tua Adukan ke Polda Peliput: Ridwan Arif Editor: Muhammad Nur Husen TOBELO – Alweni alias AG (18) pelaku penjambretan di Kota Tobelo Halmahera Utara (Halut) beberapa waktu lalu, akhirnya ditangkap pihak kepolisian, Kamis (20/9). Pelaku ditangkap setelah dihadiahi timah panas di kaki bagian kanan karena tak menghiraukan tembakan peringatan saat berusaha kabur dari petugas. ”Setelah AG ditangkap, petugas juga masih mengejar satu pelaku yang kabur. Sementara barang bukti yang sudah berhasil diamankan adalah satu unit sepeda motor Yamaha RX King yang digunakan pelaku dalam aksinya,” kata Kapolres AKBP Irvan Indarta melalui Kasubag Humas Polres IPDA Risal Ibrahim yang ditemui Malut Post, kemarin. Setelah ditembak, pelaku langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo untuk diobati. Ditembaknya pelaku ini nampaknya tidak diterima Rahmawati Waas yang juga ibu korban. ”Kami sudah adukan sikap anggota Polres Halut ini ke Polda Malut. Ini dilakukan karena tidak terima anak kami diberlakukan seperti itu,” ungkapnya. Rahmawati men-

GUGAT: Pengacara HAM saat memasukkan Gugatan ke Bawaslu Halut

JAMBRET: Pelaku jambret saat berada di RSUD Tobelo setelah dihadiahi timah panas di kaki bagian kanan.

gatakan sesuai pengakuan anaknya bahwa saat ditangkap selanjutnya dibawa dengan mobil menuju Villa Dukono tepatnya di samping Rusunawa Polres Halut. Setelah itu diturunkan dan ditembak di bagian kaki kanan. “Sebelumnya mereka tembak peringatan baru kemudian dua anggota memegang anak saya lalu satu anggota tembak di kakinya. Jadi kami keluarga

keberatan dengan aksi brutal itu,” tegasnya. Ia mengatakan, jika benar anaknya adalah pelaku kejahatan harusnya diproses sesuai hukum yang berlaku. Bukan dikriminalisasi dengan cara menembak. ”Selaku orang tua tidak akan membelah anaknya jika secara hukum bersalah. Tetapi bukan dengan cara menembak,”ucapnya. (rid/met)

TOBELO – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara (Halut) menggugurkan Hasan Hi Abdul Mutalib (HAM) eks terpidana kasus asusila dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pemilihan legislatif 2019 dinilai tak sesuai. Tak terima keputusan tersebut, Hasan yang didampingi kuasa hukumnya Fachri Lantu,SH menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halut, Jumat (21/9). Berkas gugatan ini diterima Staf Devisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Abd Halil Hakim. Isi gugatannya memuat tiga poin penting. Yakni meminta KPU Halut mengakomodir Hasan pada pileg 2019 dari Partai Hanura, meminta Bawaslu jeli melihat regulasi dan pertimbangan asas sosial dan aspek hukum yang benar dalam memproses masalah serta menilai KPU tidak efektif mensosialisasikan regulasi pemilu.”Selain itu, salah satu alasan bahwa sebelumnya Hasan sudah mempublikasi dirinya sebagai mantan napi melalui media cetak dan salah satu media lokal sebelum penetapan DCT,”jelas Ketua Bawaslu Rafli Kamaluddin kepada wartawan, Minggu (23/9). Menurutnya, setelah menerima gugatan ini selanjutnya akan diverifikasi dan dilaksanakan sidang mediasi selama 12 hari.”Jadi dalam waktu tiga hari akan diverifikasi berkas, setelah itu dipanggil KPU untuk dimintai penjelasan,”ungkapnya. Sementara Fachri juga mempersoalkan langkah KPU yang dianggap serta merta meminta Pengadilan Negeri (PN) Tobelo dalam mencabut surat keterangan tidak pernah dihukum pidana dalam perkara tersebut.”Makanya kami meminta Bawaslu memproses gugatan ini secara adil sesuai aturan pemilu yang berlaku,”ujarnya. (rid/met)

Pasien Jantung Bocor Dirawat di Jakarta LABUHA – Andika Putra (11) bocah asal Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan yang menderita penyakit jantung bocor akan dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta.”Alhamdulillah kita sudah tiba Jakarta, dan sudah melapor di rumah sakit,”kata Rusmala Hi Sabtu yang juga ibu Andika yang dihubungi Malut Post, Minggu (23/9). Untuk biaya operasi Rp 300 juta dipastikan tidak masalah karena BPJS bersedia menanggung seluruh biayanya.”Tiba di Jakarta kami dijemput keluarga Anggota DPD RI Basri Salama dan menempati rumah kontrakannya,”ungkapnya. Sementara bantuan yang diterima ini dinilai cukup membantu operasi anaknya. Diketahui, Andika menderita penyakit tersebut sejak lahir sehingga pertumbuhannya pun terhambat. (sam/met)

Pemkab Fokus Bangun Landasan Bandara

BEROBAT: Andika pasien jantung bocor bersama ibunya saat berangkat ke Jakarta untuk berobat

28 September APBD-P Disahkan LABUHA – DPRD Halmahera Selatan (Halsel) mengagendakan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 pada 28 atau 29 September. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Umar Hi Soleman kepada Malut Post, Minggu (23/9). Menurutnya, dalam dokumen terse-

but tidak ada tambahan anggaran melalui program tambahan. Yang ada hanyalah program yang dilakukan pemangkasan. ”Pemangkasan dilakukan untuk menutupi kebutuhan lainnya yang masih menjadi utang pemkab ke pihak ketiga,”ungkapnya. (sam/met)

LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) fokus membangun landasan Bandara Oesman Sadik Labuha 2018. Kegiatana ini anggarannya bersumber dari pinjaman pemerintah pusat melalui sarana multi infrastruktur (SMI) sebesar Rp 150 miliar. ”Penambahan landasan bandara ini sepanjang 800 meter,”kata Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Etosia Lajame yang ditemui Malut Post, Minggu (23/9). Selain landasan bandara, pemkab juga akan membangun pasar modern di Desa Towokona dan ruas jalan Labuha - Towokona dan Papaloang Tembal. Sementara kegiatan lainnya di tangguhkan dan baru akan diakomodir 2019 mendatang. ”Jadi kegiatan fisik di sisa tahun ini, difokuskan pada tambahan landasan bandara, pembangunan pasar dan jalan di Desa Tokona,” ungkapnya. Kedua program ini penting dilaksanakan karena menjadi prioritas utama yang harus dituntaskan. Sementara kegiatan lain baru akan dilaksanakan 2019. (sam/met)

Bupati Buka Turnamen Liga Desa Nusantara LABUHA – Liga Desa Nusantara Halmahera Selatan (Halsel) secara resmi dibuka Bupati Bahrain Kasuba di lapangan sepak bola Saketa Kecamatan Gane Barat, Sabtu (22/9). Orang nomor satu di Pemkab Halmahera Selatan yang juga Ketua Asosiasi Sepak Bola (Askab) Halsel ini mengatakan turnamen yang dilaksanakan ini salah satu tujuannya

adalah mencari bibit pemain bola terbaik dari desa. ”2019 kita sudah memiliki wisma atlet sehingga kedepan para atlet akan ditampung di wisma,”ucap bupati dalam sambutannya. Selain mencari bibit, turnamen ini juga sebagai ajang silaturahmi antar desa di Kecamatan Gane Barat. (sam/met)

SEPAK BOLA: Bupati Bahrain Kasuba saat menendang bola sebagai tanda dimulainya turnamen liga desa, Sabtu (22/9)

HALMAHERA BARAT

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Malut Post

KPU Data Warga Enam Desa Tahapan Persiapan Pemungutan Suara Ulang Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Halmahera Barat (Halbar) diberi kewenangan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah enam desa Ke c a m a t a n Ja i l o l o Timur ( Jaltim). Hal ini diputuskan dalam rapat koordinasi KPU Malut dan KPU Halbar, Sabtu (22/9) akhir pekan.”Pemungutan ini, kami diminta memIWAN Hi Kader bentuk Petugas Pendataan Data Pemilih (PPDP) untuk mendata warga pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Halbar,”kata Divisi Teknis KPU Iwan Hi Kader yang dikonfirmasi, Minggu (23/9). Keputusan pendataan ulang warga enam desa ini berdasarkan SK KPU Malut nomor : 53/PL-03.6Kpt/82/Prov/IX/Tahun 2018, tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PSU pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018. Sementara sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi, yakni 23 September - 16 Oktober Sosialisasi tentang pemungutan suara ulang (PSU), 24 September - 28 September pembentukan, pelantikan dan bimtek Badan Ad Hoc (PPK, PPS dan PPDP di enam desa. Sementara 27 September - 6 Oktober pemutakhiran data dan daftar pemilih. Selain itu rapat koordinasi KPU Malut dan kabupaten/kota, bimbingan teknis (bimtek) PPK dan PPS di tingkat KPU kabupaten, serta 24 September - 10 Oktober pengadaan dan distribusi logistik ke kabupaten/kota dan tahapan lainnya.”Intinya kami mulai melakukan persiapan PSU enam desa sesuai arahan KPU Malut,”ungkapnya.(din/met)

RUSAK : Jalan Desa Todahe menuju Desa Dere Kecamatan Sahu yang tidak diaspal sehingga menyulitkan pengendara.

Jalan Desa Todahe Dikeluhkan JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) diminta memperbaiki infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Todahe dan Dere Kecamatan Sahu. Pasal-

nya, jalan yang setiap saat dilalui warga ini kondisinya memprihatinkan karena tidak diaspal.”Setiap musim hujan jalan yang dipenuhi dengan pasir dan bebatuan ini tak bisa dilalui menggunakan kenda-

raan roda dua. Kalau tidak diaspal, paling tidak disirtu,”keluh Isa salah satu warga Todahe kepada Malut Post, Minggu (23/9). Karena itu, tahun anggaran 2019 nanti pemkab dim-

SKPD Diminta Pertahankan WTP JAILOLO – Bupati Danny Missy meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Halmahera Barat (Halbar) bersinergi mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara. Predikat yang diraih dalam pengelolaan keuangan dan administrasi Pemkab Halbar 2017 itu, maka bupati diundang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengikuti rapat kerja nasional

(Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (20/9).”Kemenkeu mengingatkan pemerintah daerah yang meraih WTP agar lebih giat memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan. Tujuannya agar prestasi yang dicapai itu tetap dipertahankan,”kata Kepala Dinas Kominfo Kehumasan Statistik dan Persandian Pemkab Halbar Chuzaemah Djauhar kepada Malut Post, Minggu (23/9). (din/met)

CHUZAEMAH Djauhar

inta segera memperbaiki untuk memperlancar akses masyarakat.”Selain pemkab, kami juga meminta DPRD mendorongnya dalam pembahasan anggaran,”harapnya.(din/met)

Polres Didesak Ambilalih Kasus DD Moiso JAILOLO – Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Barat (Halbar) didesak segera mengambilalih kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 2016 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan. Desakan ini karena warga tidak lagi mempercayai kinerja Kepolisian Sektor (Polsek) Jailolo Selatan dalam menangani kasus yang menyeret kepala desa (kades) Idris Gula tersebut.”Kasus ini dilaporkan ke polsek 2017, tetapi sampai sekarang tidak ada progres. Makanya, polres sudah harus mengambilalih,”tegas Abd Radjak yang juga tokoh masyarakat Desa Moiso kepada Malut Post, Minggu (23/9). Radjak menjelaskan penyalahgunaan ADD dan DD itu, yakni pada pembangunan drainase dengan anggaran Rp 256 juta yang seharusnya dibangun 500 meter, tetapi realisasinya hanya kurang lebih 290 meter. Pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial (masjid) dengan anggaran Rp 12 juta tidak direalisasikan, serta pembangunan saluran irigasi 800 meter berdasarkan RAB. Yakni belanja kerikil sebanyak 53 kubik dengan biaya Rp 21 juta tidak direalisasi.”Anehnya dugaan penyalahgunaan ADD dan DD ini tidak menjadi temuan Inspektorat. Padahal, nyata-nyata sejumlah item kegiatan itu fiktif,”tandasnya.(din/ met)

Malut Post

MOROTAI & SULA

HUKUM Cari Aktornya D A RU B A Setelah Polda Malut menetapkan HR sebagai tersangka kasus pemalsuan tanda tangan anggota DPRD d a l a m d o ku men APBD Morotai 2018, langkah selanjutnya adalah mencari aktor dibelakang kasus tersebut. PARTO Saumtaki “Polda wajib memproses kasus ini lebih lanjut, karena pasti ada orang lain yang juga ikut terlibat, karena bicara APBD melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, itu artinya orang yang terlibat dalam kasus ini lebih dari satu,” kata Dekan Fisip Universitas Pasifik Morotai Parto Saumtaki. Dia menuturkan tak mungkin seorang staf melakukan tindakan konyol tanpa ada perintah dari atas. “Polda harus mencari siapa otak dibalik kasus ini,” tegasnya. Polda harus terus memproses kasus ini lebih lanjut, karena jika Polda hanya menetapkan satu tersangka, maka sudah tentu publik meragukan kinerja polisi. “Hanya tetapkan satu tersangka, kemudian Polda hentikan kasusnya, sudah pasti publik curiga, mungkin Polda sudah masuk angin, sehingga hanya meNetapkan tersangka,” sindirnya. Parto menjelaskan proses perjalanan pengesahan APBD 2018 sudah terdapat kejanggalan, di mana dalam APBD versi Pemkab dokumen APBD disahkan tertanggal 13 November 2017. Sementara APBD disahkan lembaga DPRD tertanggal 24 Desember 2017. Anehnya dokumen APBD tertanggal 24 Desember juga tidak ditandatangani unsur pimpinan DPRD. Itu berarti sebelum APBD disahkan, pemkab duluan membawa dokumen APBD ke gubernur untuk dievaluasi. (tr-02/onk).

WARNING Ingatkan Soal Perjalanan Dinas SANANA - Pj. Sekkab Kepsul Umar Umabaihi memberikan warning kepada pejabat terkait perjalanan dinas. Menurutnya, perjalanan dinas pejabat telah diatur waktunya, untuk perjalanan dinas ke Ternate hanya 5 hari, ke Jakarta 7 hari. ”Sudah kami sampaikan, waktu perjalanan dinas itu harus diikuti,” ujarnya. Pejabat yang melakukan perjalanan dinas melebihi batasan waktu akan ditegur. ”Tak bisa melewati batas waktu yang sudah ditentukan kecuali karena kendala transportasi. Perjalanan keluar harus melalui saya,” tuturnya. Saat ini ada 13 pimpinan OPD yang keluar daerah. (ikh/onk).

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Taliabu Utara bakal Miliki SPBU Maba Selatan dan Ibu Selatan Tunggu Giliran Peliput : Suryani S. Tawari Editor : Bukhari Kamaruddin

IKRAM SALIM MALUT POST

MEGAH: Kantor Bupati Kepsul yang baru di Pohea Sanana Utara

Bupati Siap Tempati Kantor Baru SANANA - Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes akan menempati Kantor Bupati Kepulauan Sula (kepsul) yang baru di Pohea Sanana Utara. Selama ini baru ditempati sekkab

dan sejumlah pejabat lain. Bupati sudah melihat langsung kondisi ruang kerjanya namun masih ada sejumlah hal yang dibenahi termasuk mobuler. “Saya memastikan

langsung kesiapan ruangan kerja, dan rupanya sudah bisa dimasuki, hanya saja ada plafon dan beberapa jendela perlu perbaikan,” kata Hendrata. (ikh/ onk).

TERNATE - Untuk mendukung penerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, tiga SPBU baru akan hadir di Maluku Utara (Malut). PT Pertamina (Persero) akan menambah tempat penyaluran BBM di beberapa titik. Manager Comunication CSR MOR VIII, Eko Kristiawan mengatakan, tiga titik yang dibangun SPBU adalah di Taliabu Utara, Maba Selatan Halmahera Timur dan Ibu Selatan Halmahera Barat. “Tahun ini ada 4 yang ditargetkan. Satu SPBU sudah dibangun, tiga lagi menyusul,” ujarnya. Tujuannya selain penerapan BBM satu harga, juga agar BBM dapat tersalur ke semua masyarakat dengan baik. Harapnya penambahan 3 SPBU dalam tahun ini segera terealisasi. Dia menuturkan setiap tahun Pertamina berusaha berikan pelayanan terbaik dengan menambah tempat penyaluran BBM. Eko menegaskan BBM yang tersedia di SPBU untuk kendaraan bermotor bukan untuk diperjualbelikan kepada pengecer. Karena itu harapnya pemerintah daerah dan kepolisian bersama pertamina harus sama-sama mengawasi. “Harusnya BBM hanya untuk mobil dan motor yang digunakan sendiri, tapi nyatanya ada oknum yang menyalahgunakan sehingga mengisi menggunakan mobil dan mengeluarkan untuk dijual,” ujarnya. Pengawasan Pertamina tidak sampah sejauh itu, sehingga butuh pengawasan pihak terkait. “Kami akan menindaklanjuti laporan soal SPBU yang menjual BBM kepada pengecer,” janjinya. (mg-02/onk).

Ikut Dua Tahapan Tes DARUBA - Guru yang belum tersertifikasi, bisa mengkuti tes CPNS 2018. Namun dia harus melewati dua tahapan tes. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai, F Revi Dara mengatakan, tes yang harus dilalui adalah tes kompetensi dasar dan bidang. “Setelah lulus tes CPNS, harus

ikut Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mendapat sertifikat,” katanya. Dia mengaku sudah sejak lama mengimbau guru honorer untuk mengikuti PPG, sehingga saat tes CPNS tidak pusing. Untuk diketahui, kuota guru di Morotai pada tes CPNS tahun ini berjumlah 70 formasi. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan. “Kalau dihitung-hitung, kita masih kekurangan 500 guru mulai dari TK sampai SMP,” pungkas Revi. (tr-02/ onk).

DOK. MALUTPOST

ILUSTRASI: Tes CPNS di Malut beberapa tahun lalu.

Tidak Setuju Pemakaian Absen Sidik Jari

UMAR Umabaihi IKRAM SALIM MALUT POST

KERJA BAKTI: Aparat TNI membersihkan Pasar Basanohi Sanana.

TNI Bersihkan Pasar Basanohi SANANA - menyambut hari ulang TNI ke-73 5 Oktober mendatang, Koramil 1509-04/Sanana bersama Polri dan Pemkab Kepulauan Sula (Kepsul) menggelar bakti sosial. Kegiatan berlangsung di Pasar Basanohi Desa Fogi Kecamatan Sanana, akhir pekan lalu. Danramil Sanana Kapten (lnf ) Harbun Buamona berharapkegiatan bakti sosial ini bisa mendorong masyarakat untuk berperilaku

hidup bersih dan aktif melakukan kegiatan sosial, apalagi sekarang sangat dibutuhkan penanganan lingkungan untuk menjauhkan penyakit. “Selain di pusat perbelanjaan, masyarakat juga seenaknya membuang sampah sembarangan. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk menjalankan polda hidup sehat,” harapnya. Kegiatan ini diikuti Bupati Hendrata Thes. (ikh/onk).

SANANA - Penggunaan abses finger print atau sidik jari, tidak serta-merta membuat disiplin pegawai meningkat. Sebab datanya bisa dimanipulasi Karena itu Sekkab Kepulauan Sula (Kepsul) Umar Umabaihi, tidak setuju penggunaan absen finger print. “Absen menggunakan sistim finger print bisa dimanipulasi,” katanya. Karena itu dia merasa sreg jika menggunakan absen manual. Namun harus dibarengi dengan apel pagi. ”Pakai manual saja nanti setiap bulan dilaporkan ke kita,” ujarnya. Dia menambahkan akan menyiapkan ruangan khusus bagi pegawai malas, dan mereka akan dibina dalam ruangan tersebut. ”Kita tidak lemparkan keluar tapi kita bina mereka dan tempatkan dalam ruangan tertentu,” pungkasnya. (ikh/onk).

POLMAS

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Art: Resayfa Rumra

Gubernur Copot Kepala Cabang Dinas Taliabu

Lantik dan Definitifkan Puluhan Kepsek Editor : Jufri Duwila Peliput : Rusdi Abdurahman SOFIFI- Sebanyak 18 kepala sekolah SMA/sederajat dilantik, Jumat (21/9) malam lalu. Selain 18 kepala sekolah, juga melantik Syahrudin Saere sebagai Kepala Dinas Cabang Kabupaten Pulau Taliabu menggantikan Syukur Kube. Pelantikan kepsek dan kepala cabang dinas tersebut dilakukan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara (Malut) Muabdin H. Radjab mewakili Gubernur Abdul Ghani Kasuba.

Selain itu, juga mendefinitifkan beberapa kepala sekolah yang sebelumnya masih sebagai pelaksana harian (Plh). Mereka, yakni Nurdjana Tahir sebagai di SMK 3 Ternate, Ma’ruf A. Kahardi SMK Negeri 5 Kota Ternate, Arus Laesa sebagai Kepsek SMA Negri 6 Ternate, Prih Sutanti sebagai Kepala SLB Sasa Ternate. Selain itu, Asma, Guru SDLB YPAC Ternate dilantik sebagai Kepala SDLB Negeri Ternate, Abdullah Hi. Ishak sebagai Kepala SLB Negeri Halmahera barat, Ahmad Abdullah Ke-

pala SLB Negeri Weda, Syukur Soamole Kepala SMK Negeri Tabona, Muhtar Kepala SMA Negeri 1 Taliabu Barat, Domini La Jawara sebagai Kepala SMA Negeri Taliabu Barat Laut, Wa Ida Kamaludin, Kepala SMA Negeri 1 Taliabu Selatan. Iskandar La Jawara Kepala SMK Negeri 1 Taliabu Selatan, Zainudin Kepala SMA Negeri 1 Taliabu Timur, Safrin Saidi Kepala SMK Negeri 1 Taliabu Timur, Firman Kepala SMA Negeri 2 Taliabu Utara, Naila Ibrahim sebagai pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut. Sementara mereka yang dinonjobkan di antaranya Safruddin Muslihi dan Erti Laihi. Saf-

Ombudsman Malut Sesalkan Pernyataan AGK TERNATE - Pernyataan Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba (AGK) yang secara terang dan tegas mendukung dan menjamin kemenangan Joko Widodo-KH. Mah’ruh Amin di Malut menuai sorotan Perwakilan Ombudsman Malut. Kepala Perwakilan Ombudsman Malut, Sofyan Ali mengatakan, pernyataan AGK di kegiatan deklarasi Jokow-Ma’ruf merupakan pelang-

garan etik selaku unsur pembina kepegawaian. “Gubernur seharusnya memahami etika mengelola pemerintahan,” jelas Sofyan saat menjadi narasumber di Forum Makugawene 05 di HUT Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke 6, Jumat (21/9) malam. Sofyan menyebut, Gubernur bukan hanya jabatan kepala pemerintahan, tetapi sebagai pembina aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, menurutnya, gubernur harus

berhati-hati dalam setiap mengeluarkan pernyataan, apalagi pernyataan politik. “Pernyataan siap memenangkan capres tertentu, sama halnya menginstruksikan dan menggiring ASN untuk berpolitik praktis,” jelas Sofyan. Dirinya menegaskan, setiap pernyataan kepala daerah yang menunjukan sikap politik mendukung calon tertentu, harus dikecam dan ditegur karena mengganggu proses roda

pemerintahan karena akan berimbas pada keterlibatan ASN. “Bawaslu harus mengambil sikap tegas soal ini. Apalagi ini pernyataan kepala daerah,” tegasnya. Sementara sebelumnya, Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin menyebutkan kehadiran AGK di acara deklarasi Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P) dan Relawan Jokowi (REJO) pada Minggu (16/9) di lapangan Salero beberapa waktu lalu tidak

rudin dinonjobkan dari Kepala SMK Negeri Tabona turun pangkat menjadi guru di SMK Negeri 1 Taliabu Timur. Erti Laihi yang sebelumnya Kepala SMA Negeri 2 Taliabu Utara dipindahkan menjadi guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut Imran Jakub mengatakan seluruh kepsek yang dilantik telah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUK) sebagai salah dasar pengangkatan seorang guru menjadi Kepsek. “Setelah Ternate dan Taliabu, akan menyusul lagi pelantikan pada beberapa sekolah di Tikep dan Kepsul,” tambahnya. (udy/jfr)

melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu). “Penetapan Capres dan Cawapresnya kan belum dilaksankan. Belum lagi SOFYAN Ali jadwal kampanye juga belum sehingga itu bukan bagian dari kampanye,” sebut Muksin. (tr-01/jfr)

SIDANG Muksin Sebut Semua Tuduhan Pengadu Terbantahkan TERNATE - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menggelar sidang dugaan kode etik yang diduga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut), Sabtu (22/9). Dalam sidang dengan agenda, pemeriksaan pokok aduan, mendengar jawaban termohon dan pemeriksaan saksi teradu dan pengadu tersebut, semua tuduhan pengadu terbantahkan. Salah satunya terkait video tentang Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin berada di salah satu room karoke di Jakarta. Dikonfirmasi Malut Post, Minggu (23/9) malam Muksin mengaku semua tuduhan Junaidi dan Fadli terbantahkan. Dia mengatakan, pengadu juga tidak mampu membuktikan kebenaran video tersebut. “Video itu tidaklah benar,” tandasnya. Dikatakan, saat ditanyakan oleh majelis pemeriksa kepada saksi atas nama Rafik Kailul yang dihadirkan pihak pengadu terkait tanggal, jam dan lokasi tempat pembuatan video tersebut dan oleh siapa yang merekamnya, pengadu tidak dapat menjelaskan dan membuktikannya. “Saksi tidak dapat menjelaskan hal itu. Saksi menyatakan pada majelis bahwa dirinya juga memperoleh dari postingan di media sosial,” jabar Muksin mengutip keterangan saksi. Kata dia, dalam fakta sidang, majelis justru menyarankan dirinya agar mengambil langkah hukum terkait tuduhan tersebut. ”Justru saya diminta untuk melaporkan para pengadu dan saksi ke pihak kepolisian karena telah mencemarkan nama baik saya atas video yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya itu,” katanya. Selain dugaan video ketua Bawaslu di salah satu room di Jakarta, tuduhan yang dilaporkan ke DKPP, yakni seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota yang dinilai menyelahi aturan, dugaan Muksin berkomunikasi dengan salah satu petinggi partai dan dugaan pembiaran AHM mencoblos di Taliabu telah dijawab pihak teradu. “Semua biar Majelis DKPP yang menilai dan memutuskan. Prinsipnya, selaku pihak teradu, kita sudah sampaikan jawaban,” tutup Muksin. Sementara pihak pengadu yakni Fadli Tuanany saat dikonfirmasi Malut Post pada nomor ponselnya 0852562518xx sempat dijawab, tetapi Fadli mengaku akan menjawab lewat via SMS. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respon Fadli. (tr-01/jfr)

KOMPAK: Peserta Forum Anak saat foto bersama Kepala DP3A Malut Hj Masni BSA (keenam dari kanan, barisan kedua) usai kegiatan FASPP, baru-baru ini.

KP3A RI Giat Gelar FASPP TERNATE - Guna meningkatkan pemenuhan hak partisipasi anak, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) dan DP3A Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menggelar acara Forum Anak Sebagai Pelopor Dan Pelapor (FASPP). Kegiatan yang bertempat di Aula Disperindagkop Halbar itu berlangsung sejak tanggal 21 sampai 22 September 2018. kegiatan tersebut diikuti oleh 100 peserta yang merupaka Anggota Forum Anak Halmahera Barat (FAHEBAT) dan fasilitator anak FAHEBAT. Dalam sambutannya, Kepala Dinas P3A Malut Hj Masni BSA, SH,MM berharap dengan kegiatan tersebut anak-anak dapat berperan

memperjuangkan hak-haknya. “Maraknya kekerasan terhadap anak dan kejahatan seksual mengharuskan kita mengajari anak-anak menjadi Pelopor dan Pelapor, jika ada kekerasan yang mengancam mereka,” katanya. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Markus Seleky, S.Ip. dalam sambutannya menyampaikan, anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga. “Anak Indonesia harus memiliki semangat dan sifat positif. Bias menjadi pelopor dan pelapor,” sebutnya. (tr01/pn/jfr)

Dari Diskusi Makugawene 05 Memperingati HUT Bawaslu Malut ke-6

Tiga Persoalan yang Kerap Jadi Biang Konflik Pemilu di Malut TERNATE- Persoalan tertib administrasi, netralitas dan integritas penyelenggara, baik Bawaslu dan KPU kerap menjadi biang konflik politik di Maluku Utara (Malut). Setidaknya, hal tersebut mengemuka dalam diskusi Makugawene 05, di Kantor Bawalu Malut, Jumat (21/9) malam Diskusi dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke 6 Bawaslu Malut itu menghadirkan sejumlah pembicara. Yakni Rektor Unkhair Prof Husen Alting, Wakil Rektor IAIN Ternate, Ketua

Ombudsmant Malut Sofyan Ali, pengamat politik dari UMMU Muhlis Hafel, Ketua KIPP Malut Nurdin I Muhammad. Dalam diskusi tersebut, Husen Alting menyebut tiga hal yang harus menjadi perhatian bersama, yakni persoalan tertib administrasi, daftar pemilih tetap (DPT) dan kanpanye bernuansa suku, agama dan ras (Sara). Menurutnya, salah satu persoalan pada Pilgub Malut 2018 yang berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yakni persoa-

lan administrasi. “Karena itu perlu adanya tertib administrasi,” sebutnya. Selain itu persoalan yang penting diperhatikan Bawaslu ke depan yakni persoalan DPT dan kampanye yang bernuansa sara. “Yang perhatikan benar yakni persoalan DPT, kampanye yang bernuansa sara. Terutama kampanye di Media sosial,”imbuhnya. Sementara Wakil Rektor IAIN Ternate menghimbau agar Bawaslu selalu menjaga amanah serta tetap transparan kepada publik. “Sebagai orang beragama, selain mengawasi orang, kita juga perlu ingat bahwa kita diawasi oleh Tuhan. Bawaslu perlu menjaga amanah dan keterbukaan atau transparansi,”tambahnya. Kepala Ombudsman Malut Sofyan Ali menilai Pilgub Malut 2018 berjalan dengan aman, meski pada ujung sedikit bermasalah. “Ini menandakan bahwa masyarakat mulai cerdas dalam politik,” ucapnya sembari menawarkan agar Bawaslu perlu bekerja sama dengan pihak lain terkait netralitas ASN. Sementara Dosen Politik UMMU Muhlis Hafel menegaskan, Bawaslu penting memperkuat jajaran pengawasan di tingkat bawah. Pasalnya, masalah kerap terjadi di level bawah. “Panwascam itu sangat sensitif, oleh karena itu perlu kualitas panwascam. Karena sumber persoalan berawal dari situ,” paparnya. Selain itu, Muhlis juga menyinggung persoalan politik uang. Menurutnya, kewenangan Bawaslu dalam memproses pelaku politik uang masih terbatas. “Kalau pun ada pelebaran kewenangan Bawaslu, saya yakin Bawaslu bisa atasi persoalan itu, “ujar Muhlis sembari mengatakan, Bawaslu juga punya kewenangan awasi TNI dan Polri. Hal senada disampaikan Ketua KIPP Malut Nurdin I Muhammad terkait kualitas penyelenggara di tingkat bawah. “Rekrutmen di tingkat bawah, terutama jajaran KPU harus berkualitas dan teruji. Kami berharap ada keterbukaan, baik Bawaslu maupun KPU,” tukasnya. Terkait kampanye, Nurdin menyarankan agar Bawaslu perlu punya program edukasi dalam penggunaan medsos. “Hal lain yang perlu diawasi juga soal netralitas aparat desa,” tambahnya. (tr-01/jfr)

SAMBUNGAN ETALASE Malut Post

...PKPI Samb Hal. 1

Mereka menggugat karena keduanya tidak pindah partai seperti tiga orang lainnya ini,” terangnya. Usulan PAW Syachril

...ASN Samb Hal. 1 Kapolda Malut Brigjen Pol M Naufal Yahya, Kabinda Malut, Rektor Universitas Khairun Prof. Husen Alting, 16 partai dan ratusan peserta pemilu dari DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kota Ternate ini. Pertama, mewujudkan pemilu yang menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur adil (jurdil). Kedua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai berintegritas tanpa hoax, politisasi SARA dan politik uang. Ketiga, melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kampaye damai ini dilakukan secara nasional termasuk di Maluku Utara,” ujar Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo. Dengan mengusung tema menolak politisasi SARA dan menolak politik uang, KPU berharap, semua peserta pemilu baik dari partai politik dan peserta calon presiden-wakil presiden, DPD RI untuk menyampaikan kampanye sesuai dengan mekanisme yang

...REFORMA Samb Hal. 1 “Terutama pada indikator ketimpangan kepemilikan lahan. Masih banyak bidang tanah yang belum memperoleh status haknya, terutama tanah perkebunan bagi petani,” ungkapnya kepada Malut Post, Jumat (21/9). Penguasaan lahan tak dipungkiri melahirkan konflik pembebasan lahan. Investasi di sektor pertambangan dan perkebunan cenderung merusak lingkungan dan menurunkan produktivitas tanah. “Konflik lainnya, sengketa penguasaan tanah bekas hak-hak barat di masa lalu yang masih dipermasalahkan oleh ahli waris, padahal berlaku ketentuan konversi,” tuturnya. Dia menuturkan, banyaknya konflik yang lahir dari investasi dan konversi lahan diperparah dengan ketidaksesuaian negosiasi awal antara pemilik lahan dengan pihak investor maupun pemerintah. “Ada dua hal yang berbeda, yaitu penatagunaan tanah oleh pemerintah berlandaskan pada fungsi sosial hak atas tanah dengan mengingat ketentuan hak menguasai negara (Pasal 2 UUPA), serta menghormati prinsipprinsip pengambilalihan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang secara prosesnya harus dilakukan secara on the track sebagaimana UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang, RPJMD, dan lain sebagainya,” paparnya. Menurut Siti, investasi tidak harus ditiadakan. Hanya saja, pemerintah harus menjadi pengayom bagi masyarakat selaku pemegang hak tanah dalam negosiasi. Terutama dalam urusan bentuk dan besar ganti kerugian akibat investasi. “Sehingga pelepasan hak oleh pemegang hak tidak menjadikan kehidupan pemegang hak menjadi lebih sulit, seperti penggunaan harga pasar dan menghitung nilai produktivitas dalam negosiasi ganti rugi. Banyak pilihan ganti kerugian yang dapat menjadi opsi seperti

JUMAT, 21 SEPTEMBER 2018

dan Djafar sendiri telah disampaikan ke KPU Malut. Dengan begitu, KPU dapat menunjuk calon pengganti yang merupakan pemilik suara terbanyak di bawah dua anggota yang diPAW. “Setelah itu baru disam-

paikan ke Gubernur untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Sekarang ini tahapannya masih di KPU, namun gaji dan tunjangan kedua anggota sudah ditahan meskipun belum nonaktif,” tukas Isman.(udy/kai)

berlaku. “Kampanye harus secara santun, saling menghormati, saling menghargai maka daerah dan negeri ini akan aman. Dan juga silahkan berkampanye dengan cara menyampaikan program yang diunggulkan tapi jangan menghujat sesama calon,” imbau Syahrani. Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin menegaskan, model kampanye yang dilarang adalah kampanye di media cetak dan media elektronik. Sementara media sosial (medsos) harus akun media yang terdaftar secara resmi di KPU dan Bawaslu. “Kalau ada akun yang tidak terdaftar dan melakukan kampanye hitam maka telah melanggar peraturan kampanye,” tegasnya. Muksin mengakui isu SARA di Malut tidak terlalu tampak. Yang tampak adalah politik uang dan hoax. Karena itu dia meminta peserta pemilu tidak menggunakan cara-cara culas untuk merebut hati pemilih. “Kami juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak mengampanyekan paslon legislatif dan Presiden-Wakil

Presiden di media sosial. Karena itu pelanggaran,” jelas Muksin. Sebagai wujud penindakan kepada siapa saja yang melakukan kampanye hitam, isu SARA dan ujaran kebencian di sosmed, maka Polda Malut tidak segan-segan menindak tegas pelakunya. “Jangan lagi ada upaya untuk memprovokasi masyarakat dengan isu-isu sara, hoax dan ujaran kebencian. Karena kami akan menindak tegas setiap pelakunya,” ungkap Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol M Naufal Yahya. Jenderal Bintang satu ini juga menyebutkan, tim Saber Polda Malut telah melakukan pengintaian setiap akun di medsos yang sengaja memprovokasi masyarakat. “Jika ditemukan pengguna akun yang dengan sengaja melakukan kampanye hitam maka akan diproses,” ancamnya. Dengan menggunakan konsep adat Malut, para peserta pemilu bersama-sama membacakan perjanjian deklarasi damai, mendatangani prasasti kampanye damai, melepaskan burung merpati serta menggelar karnaval budaya. (tr-01/pn/jfr)

kepemilikan saham atau bentuk lainnya,” jabarnya. Langkah pengawasan oleh DPRD dan masyarakat sipil juga perlu dilakukan atas kebijakan pengadaan tanah. Termasuk advokasi untuk mendorong kritisisme pemegang hak dalam proses pengadaan tanah maupun pembebasan lahan oleh swasta. “Karena UU pengadaan tanah memberi ruang advokasi terhadap keberatan mulai dari tahapan perencanaan. Sedangkan bagi swasta, perlindungan terhadap masyarakat pemegang hak agar tidak tercipta konflik dengan investor,” urainya. Reforma Agraria sendiri berintikan langkah-langkah redistribusi tanah untuk menjamin kepentingan semua elemen masyarakat yakni petani, buruh, masyarakat miskin dan masyarakat adat. Menurut Siti, ke depannya pemerintah daerah harus bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional terkait penggunaan lahan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan, utamanya pembangunan infrastruktur. “Dengan begitu kesenjangan ekonomi dapat diminalisir,” pungkas Siti. Ramainya pencaplokan lahan oleh korporasi di Maluku Utara menunjukkan konsensus dasar UUD 45 Pasal 33 belum diterapkan dengan baik. Dimana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat belum sepenuhnya dijalankan. Dosen Antropologi Unkhair Dr. Syahrir Ibnu menyatakan, pencaplokan lahan disebut berdampak buruk jika terjadi eksploitasi hakhak rakyat yang terzalimi atau tidak terberdayakan. “Dampak tersebut dari aspek ekonomi karena lahan pekerjaan, dampak sosial karena adanya trust masyarakat kepada pemerintah untuk mengatur sumber daya kehidupan masyarakat lebih baik dan berguna untuk meraih kesejahteraan. Dampak lainnya adalah penataan tata nilai pengelolaan pemerintah dan kemasyarakatan yang berjalan tidak

efektif dalam membangun tata ruang progres kehidupan masyarakat ke depan,” paparnya. Hari Agraria yang jatuh pada hari, kata Syahrir, harus direfleksikan dengan melakukan penataan dan edukasi kepada masyarakat agar pembangunan tertata efektif dan efisien. “Sehingga hak-hak rakyat dalam membangun perekonomian dan sumber kearifan lokal dalam masyarakat bisa berjalan lebih baik dalam rangka menata kehidupan ke depan,” tuturnya. Esensi UUD jelas bahwa negara mengatur regulasi untuk menata kehidupan rakyat guna meraih kesejahteraan. Menurut Syahrir, logika yang dibangun haruslah pendekatan edukasi. “Selama ini yang menjadi persoalan adalah edukasi karena masyarakat biasanya tidak tahu dan bahkan pendapatan sumber utama masyarakat tergerus dalam sebuah analisis kepentingan kekuasaan atau hegemoni antara penguasa dengan kekuasaan yang seringkali mengabaikan hak-hak rakyat. Contohnya, eksploitasi perusahaan yang klasik dan menimbulkan banyak dampak adalah kelapa sawit,” katanya. Karena itu, Syahrir menilai studi kelayakan dan kajian tentang lingkungan hidup khusus masyarakat perlu didorong. Dengan begitu, apapun bentuk kerja sama pemerintah maupun pihak pengusaha harus memperhatikan masyarakat. “Di Maluku Utara dalam setiap pembangunan hampir mengabaikan persoalan lingkungan ekologi, sehingga sebetulnya kita berada dalam sebuah pembangunan besar tapi terancam dalam sebuah ekologi sosial maupun lingkungan terkait kehidupan masyarakat ke depan,” terangnya. Dia melihat, eksploitasi tanah sudah menjadi persoalan klasik yang sering terjadi di Malut. Karena itu, butuh penanganan khusus. “Kemudian pelibatan kepentingan masyarakat tetap diutamakan dan mencari solusi terbaik dalam rangka membuat mapping atau platform tentang bagaimana melakukan pembangunan yang efektif dan efisien,” tandasnya.(tr-03/kai)

...LAHAN Samb Hal. 1

Konflik terbaru terjadi antara petani Galela, Halmahera Utara, dengan PT Kapital Casagro (KSO). Petani yang tanaman kelapanya sebagian digusur perkebunan tapioka itu terus menuntut dicabutnya Hak Guna Usaha (HGU) KSO. Puncaknya pada Rabu (19/9) kemarin dua petani tertembak pistol gas airmata dalam demonstrasi di depan kantor bupati. Tak terhitung pula berapa kali terjadi demonstrasi berujung rusuh masyarakat lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals. Beragam hal dipersoalkan terhadap tambang emas yang berbasis di Kecamatan Kao Teluk dan Malifut, Halut itu. Mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga distribusi corporate social responsibility (CSR). Di Pulau Obi, Halmahera Selatan, aktivitas penebangan hutan oleh PT Poleko Yubarsons ditengarai menjadi penyebab banjir bandang yang merendam Kecamatan Obi. Di Pulau Gebe lain lagi ceritanya. Masuknya PT Aneka Tambang pada 1978 mengubah pola hidup masyarakat yang awalnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Antam mula-mula memanjakan masyarakat dengan fasilitas berupa air bersih, listrik, rumah sakit, bandar udara, kolam renang, benda-benda elektronik, hingga lapangan golf. Pemberian ini membuat masyarakat tergoda meninggalkan profesinya dan beralih menjadi pekerja tambang. Begitu Antam menutup pertambangan di sana, warga kebingungan harus bekerja apa. “Antam menciptakan ketergantungan warga yang sangat tinggi terhadap perusahaan. Selesai Antam (beroperasi), warga tidak kembali jadi petani nelayan, banyak yang bingung mau kerja apa. Terpaksa hanya berharap perusahaan tambang masuk kembali,” ungkap Ketua PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut kepada Malut Post, Minggu (23/9). Kondisi di Malut saat ini sesuai dengan simpulan Forest Watch Indonesia (FWI) yang menyebutkan keberadaan industri ekstraktif tidak hanya berdampak pada deforestasi dan degradasi hutan tetapi juga persoalan sosial. Keberadaan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan pun turut termarjinalkan, demikian pula ketimpangan penguasaan lahan yang semakin melebar. Industri ekstraktif di Malut terdiri atas pertambangan, perkebunan sawit, dan pembalakan kayu. Dalam laporan bertajuk “Deforestasi Tanpa Henti” yang diterbitkan pada 2018, FWI mencatat luas hutan Malut pada 2016 1,51 juta hektare. Atau sebanyak 48 persen dari luas daratan Malut 3,1 juta hektare. Sepanjang 20132016, hutan di Malut mengalami deforestasi seluas 157 ribu hektare. Sebagian hutan alam yang terdeforestasi itu tersebar di pulau-pulau kecil. FWI merangkum, pada 2016 setidaknya 46 persen (1.448.812 hektare) daratan Malut telah dikonsesi ke dalam izin industri ekstraktif. Izin Usaha Pertambangan (IUP) menguasai 52 persen penguasaan lahan tersebut atau sekitar 757.261 hektare. Disusul Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) sebesar 19 persen (sekitar 282.322 hektare). Lalu ada penguasaan lahan oleh pemegang IUPHHKHutan Tanaman (dulu disebut Hutan Tanaman Industri) sebesar 2 persen (24.837 hektare) dan perkebunan sawit 1 persen (21.064 hektare). Mirisnya, ada 25 persen atau 363.328 hektare penguasaan lahan yang izinnya tumpang tindih. Praktis tersisa 54 persen atau 1,7 juta hektare yang bebas konsesi. Penyebab Deforestasi FWI sendiri melakukan kajian terhadap tiga provinsi pada 2017. Selain Malut, ada pula Kalimantan Timur dan Sumatera Utara. Dari tiga provinsi yang dikaji, Malut adalah provinsi yang persentase tutupan hutan alamnya paling tinggi terhadap luas daratan. Di satu sisi, tingginya persentase hutan alam ini diikuti potensi kehilangan. Pertambangan adalah sektor yang memiliki andil besar terhadap hilangnya hutan alam. Deforestasi di dalam area dengan izin pertambangan bahkan menjadi penyumbang terbesar hilangnya hutan alam di Malut. FWI mencatat selama periode 2013-2016 15 ribu hektare hutan alam yang hilang tiap tahunnya berada dalam area izin konsesi pertambangan. Laju deforestasi tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dari periode sebelumnya

(2009-2013) yang hanya 6 ribu hektare/tahun. Korporasi pembalakan kayu juga menyumbang andil yang tak sedikit. Pasalnya, situasi geografis Malut sebagai provinsi kepulauan memudahkan akses keluar masuk hutan untuk mengeluarkan kayu. Masih banyaknya potensi kayu hutan alamnya juga membuat hutan Malut menjadi incaran industri-industri ekstraktif. Sementara industri kelapa sawit menyumbang kehilangan hutan seluas 3 ribu hektare setiap tahunnya sejak 2013-2016. Laju deforestasi ini meningkat dari periode sebelumnya yang hanya 905 hektare/tahun. Hal ini berbanding lurus dengan meluasnya ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pada 2009, total izin perkebunan sawit hanya mencakup areal 7.500 hektare. Pada 2013 luasannya meningkat menjadi 15.500 hektare dan pada 2016 menjadi 48.623 hektare. Deforestasi di areal yang memiliki izin tumpang tindih lain lagi trennya. Awalnya hanya menyumbang deforestasi 2 ribu hektare/tahun, kini meningkat menjadi 10 ribu hektare/tahun. Keberadaan izin tumpang tindih ini lantaran terbitnya banyak izin-izin pertambangan. Mulai dari IUP, Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batubara (PKP2B), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Izin-izin itu kemudian dipecah lagi menjadi eksplorasi dan eksploitasi. Tambang dan Kerusakan Pada 2016, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam merilis adanya 10.922 IUP yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Dari total IUP tersebut, 335 diantaranya terdapat di Malut. Rinciannya, 41 IUP diterbitkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula 97 IUP, Halmahera Selatan 56, Kota Tidore Kepulauan 15, dan Halmahera Tengah 66. Lalu Pemerintah Provinsi Malut menerbitkan 6 IUP, Halut 38, Halmahera Barat 8, dan Pulau Morotai 8 IUP. Dalam Koordinasi dan Supervisi 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya 1.850 (24 persen) IUP yang beroperasi tanpa mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara 2.708 (35 persen) diantaranya tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sementara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Malut merilis, hingga 2017 terdapat 313 IUP yang beraktivitas di Malut. 285 diantaranya telah clean n’clear (CnC), dan 60 diantaranya mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Luas area IPPKH untuk kegiatan pertambangan mencapai 76.800,51 hektare. Selain itu, di dalam kawasan hutan seluas 2.515.220 hektare (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 302 Tahun 2013), IUPHHK-HA menguasai 565.594 hektare, IUPHHK-HT sebanyak 67.684 hektare, dan IUPHHKHutan Tanaman Rakyat 5.851 hektare. Mantan Kepala Dinas Pertambangan Malut, Saiful Latif, seperti yang dikutip WALHI menuturkan perusahaan tambang yang bermasalah dalam fase eksplorasi paling banyak ditemukan di Pulau Taliabu. Dari seluruh lisensi pertambangan tersebut sebanyak 37 IUP telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan. Sangat disayangkan, sebab total luasan konsesi IPPKH tersebut telah melampaui luas daratan Taliabu yang berkisar 7.381, 03 Km2. “Proses perizinan yang tak mempertimbangkan daya dukung lingkungan ini merupakan proses pengabaian terhadap konflik tenurial yang melilit masyarakat Taliabu saat ini. Karena di atas kawasan yang dipinjampakaikan untuk usaha pertambangan di Taliabu sudah eksis pemanfaatan lahan perkebunan masyarakat sekitar,” ungkap Direktur Eksekutif WALHI Malut Ismet Soelaiman, Minggu (23/9). Hasil investigasi WALHI juga mengungkapkan terdapat 12 desa terdampak langsung di Kecamatan Taliabu Utara. Sementara 5 desa di Kecamatan Lede semua berada di pesisir. Tiga desa diantaranya telah terpapar secara langsung terhadap aktivitas pembukaan lahan PT Adidaya Tangguh yaitu Desa Lede, Desa Tolong, dan Desa Todoli. “Masyarakat gabungan Desa Lede, Desa Todoli dan Desa Tolong telah berulang kali melakukan protes atas tindakan sepihak perusahaan dalam melakukan aktivitas land clearing dimana kebun-kebun produktif warga seperti cengkeh, kelapa, dan coklat juga turut diratakan dengan tanah,” sambung Ismet. Kerusakan lingkungan akibat

aktivitas pertambangan sudah meninggalkan banyak bukti di Malut. Sejak Antam pertama kali masuk ke provinsi ini hingga kini dampak pengerukan terus menghantui. WALHI mengungkapkan, hasil tangkapan ikan teri di Teluk Kao menurun drastis setelah NHM menggali emas dan membuang limbah tailingnya. Konflik izin korporasi di Malut menyangkut pengakuan hak masyarakat di kawasan lindung Halteng dan Haltim. Juga konflik warga dengan industri perkebunan monokultur di wilayah Halteng (PT Manggala Rimba Sejahtera) dan Halsel (GMM dan Korindo). “Konflik tanah juga terjadi antara masyarakat Desa Waijoi dan Loleba di Wasile Selatan (Haltim) dengan PT Dede Ganda Suling yang memiliki area konsesi seluas 7.797 hektare,” papar Ismet. Dia memaparkan, konflik di tengah masyarakat tak hanya sampai di situ. Hingga kini, konflik tanah antara warga Desa Ngidiho di Galela Barat dengan PT KSO yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group terus berlanjut. KSO sendiri memiliki wilayah konsesi seluas 1.500 hektare. “Lalu ada juga perlawanan masyarakat Tidore Kepulauan terhadap PT Sanatova, warga Obi dengan Gane Permai Sentosa dan Trimega, serta warga Taliabu yang berkonflik dengan Adidaya Tangguh milik Salim Group,” ungkap Ismet. Keberadaan tambang turut mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Di Halmahera Tengah, AMAN mengadvokasi Suku Sawai yang harus berhadapan dengan PT Tekindo dan PT Weda Bay Nickel (WBN). Setidaknya 3 ribu jiwa warga adat Sawai dan Tobelo Dalam di areal sekitar tambang terancam kehilangan sumber penghidupan mereka, termasuk sumber air bersih dan hak atas tanah adat. Masyarakat Isam/Pagu di wilayah lingkar tambang NHM juga merasakan dampak langsung kehadiran raksasa tambang asal Australia itu. Salah satu ancaman paling nyata adalah eksistensi kearifan lokal masyarakat. “Sejak awal perusahaan ini masuk sampai sekarang, warga Suku Isam/Pagu Kao-Malifut dipaksa beradaptasi karena kehadiran NHM,” kata Kepala Suku Isam/Pagu Afrida Erna Ngato, Minggu (23/9). Dia mengatakan, budaya gorong royong mulai terkikis. Kebiasaan mencari hasil hutan, berburu, dan meramu tidak lagi dilakukan. Banyak orang kehilangan mata pencaharian. Budaya nelayan memancing ikan teri, membuat dodeso (jerat), mangasu (berburu) mencari damar, gaharu, dan bertanam cengkih saat ini tidak lagi dilakukan. “Karena sebagian besar masyarakat lokal hidupnya bergantung di perusahaan lewat program pemberdayaan dari NHM. Bahkan ada sebagian kecil yang sudah ikut dipekerjakan pihak perusahaan. Untuk Suku Isam/Pagu sendiri, hubungannya dengan NHM kami akui hanya bisa menuntut dan negosiasi mencari win-win solution,” jelasnya. Warga Suku Isam/Pagu tersebar di empat kecamatan, yakni Kao Teluk, Malifut, Kao, dan Kao Barat. Mereka ada di 13 desa yaitu Akelamo, Akesahu, Dum Dum, Tabobo, Maleput/Sosol, Wangeotak, Balisosang, Gayok, Dim Dim, Lulewi/Gol-gol, Gagaapok, Ngoali, dan Lelesen. “23 Agustus lalu saya datang menyatakan kedaulatan atas wilayah adat Suku Isam/Pagu dengan Luas lahan 58 hektare di wilayah lingkar tambang tersebut. Pernyataan hak Kedaulatan ini kami sampaikan karena kurang lebih 29.200 hektare lahan Suku Pagu sudah menjadi wilayah konsesi tambang PT NHM,” jabarnya. Afrdia menilai, regulasi di daerah sangat lemah keberpihakannya terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat sipil lainnya. Tak heran, dampak lingkungan atas aktivitas NHM selama ini hanya sebatas asumsi. “Ini karena hasil penelitian mengenai kondisi lingkungan dari lembaga yang berkompeten tidak pernah dipublikasikan,” ungkapnya. Saat ini, satu-satunya tuntutan warga Isam/Pagu yang diakomodir NHM adalah penandatanganan nota kesepahaman Pelestarian Bahasa dan Budaya. “Untuk jangka waktu empat tahun anggaran. Baru itu yang bisa saya dan kawankawan masyarakat adat lakukan,” ujarnya. Pulau-pulau kecil pun tak luput dari dampak konsesi pertambangan. Pulau Pakal dan Gei di Halmahera Timur adalah contoh kecil dari ketidaktahuan warga akan dampak tambang, kerakusan korporasi mengeruk sumber daya alam, dan ketidakpedulian pemerintah akan masa depan Malut.(rid/kai)

HUKUM & KRIMINAL SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Keluarga Korban Tuntut Keadilan Terkait Tewasnya Karyawan Trimega Bangun Persada Editor : Irman Saleh Peliput : Ramlan Harun

TERNATE – Tewasnya salah satu karyawan Trimega Bangun Persada PT Harita Group, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Melky Namangge (43) pada 24 Juni 2018, diadukan pihak keluarga ke Polda Malut. Keluarga terpaksa menempuh jalur hukum, karena menganggap ada yang ganjal. Keluarga korban tidak percaya ketika pihak perusahaan

mengaku bahwa Melky tewas diterkam Buaya. Betapa tidak, pakaian yang digunakan korban tidak sobek, padahal penuh dengan darah. “Pihak perusahaan yang bernama Edi Purnomo katakan bahwa ada tiga Buaya panjangnya dua meter yang terkam suami saya. Ada juga utusan perusahaan yang datang ke rumah saya di Manado untuk sampaikan hal itu. Ketika saya tanya, mereka bilang tidak berada di lokasi ketika suami saya meninggal,” ujar istri korban,

Fransisca Paendong. Fransisca menceritakan, pihak perusahaan merekayasa fakta bahwa suaminya menyelam menangkap ikan pada 24 Juni pukul 18.00 hingga 19.00. Padahal ketika itu ia masih sempat menelepon, dan suaminya mengaku bahwa ia sakit. Lantaran suaminya sakit, Fransisca meminta agar beristirahat dan tidak mencari ikan. “Suami saya dengar omongan saya dan dia turuti karena dalam keadaan sakit. Saat itu suami saya bersihkan alat tangkap ikannya, karena 26 Juni sudah cuti. Mereka juga bilang suami saya pergi tangkap ikan bersama dua rekannya

4.000 Siap Amankan Pileg-Pilpres TERNATE - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) berencana mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan jalannya pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Kapolda Malut, Brigjen (Pol), M. Naufal Yahya menyatakan siap menerjunkan seluruh kekuatan penuh untuk menyukseskan pemilihan umum (Pemilu), DPR, DPD dan DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 27 April 2019 mendatang. Bahkan untuk menyukseskan Pemilu 2019 mendatang

tersebut, jenderal bintang satu di Mapolda Malut telah menyiapkan 2 per 3 kekuatan yang dimiliki atau berjumlah 4.000 personel baik yang ada di Polda maupun di Polres jajaran. “Yang pasti kita harus optimis pemilu 2019 akan berjalan aman, karena ini sudah menjadi instruksi pimpinan pusat di seluruh provinsi termasuk provinsi Malut,” ungkap Kapolda Malut, Brigjen (Pol) M. Naufal Yahya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai mengikuti deklarasi kampanye damai pemilu 2019 yang berlangsung di lapangan Sunyie Lamo Salero Kecamatan

kota Ternate Utara, Minggu (23/9). Kapolda menambahkan, dalam pemilu 2019 mendatang, pengamanan di 10 kabupaten/kota di Malut akan dilakukan secara bersama, karena semua kabupaten/kota memiliki kerawanan masing-masing. “Kita tidak underestimate melainkan pengamanan secara merata, karena setiap Kabupaten/Kota memiliki tingkat kerawanan masingmasing,” tuturnya. Meski begitu lanjut Kapolda, yang perlu diamati adalah Kabupaten terluar atau jauh, sementara untuk Kota atau Kabupaten terdekat, pihaknya akan melakukan penertiban ulang seperti penertiban Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk diverifikasi ulang sehingga tidak ada penggelem-

Pajak Pemprov Rp 3,2 M Hilang TERNATE – Pemprov Malut dinyatakan kehilangan potensi pendapatan pajak daerah dari pajak air permukaan pada tahun anggaran 2017 senilai Rp 3,2 miliar lebih. Ini termuat dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 2018. Dalam LHP itu disebutkan, kehilangan pendapatan Pemprov sebesar Rp 3,2 miliar itu disebabkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) membuat MoU dengan PT MSP tentang penyetoran pajak air permukaan ke kas daerah kabupaten Halsel serta kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Pemkab Hal-

sel terkait dengan penerimaan pajak daerah yang merupakan kewenangan provinsi. LHP BPK menyebutkan, Pemprov Malut menyajikan realisasi pendapatan pajak daerah senilai Rp 241 miliar. Realisasi pendapatan itu salah satunya adalah pendapatan dari Pajak Air Permukaan (PAP) senilai Rp 2,1 miliar lebih. Hasil penelusuran atas realisasi tahun sebelumnya diketahui bahwa realisasi TA 2017 tersebut menurun senilai Rp 144 juta dari realisasi pada TA 2016 senilai Rp 2,3 miliar lebih. Realisasi itu diperoleh melalui penyetoran Pajak Air Permukaan yang berasal dari perusahaan yang beroperasi di

wilayah Maluku Utara diantaranya adalah PT NHM, PT AT dan PT SJA. Namun, PT MSP tidak tercatat di dalamnya. Tidak tercatatnya PT MSP itu dikarenakan PT MSP menyetorkan Pajak Air Permukaan (PAP) ke Pemkab Halsel, bukan ke kas pemprov Malut. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan, pemungutan Pajak Air Permukaan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air (NPA) permukaan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang mempedomani

kawal polisi. Padahal ketika jenazah suami saya tiba di Manado, tidak orang perusahaan dan polisi. Tim medis juga tidak ada. Ketika tiba di Manado, pihak rumah sakit Malalayang sudah tidak bisa lagi melakukan visum, karena jenazah suami saya sudah membusuk. Ada beberapa tanda luka di bagian tubuhnya dan ada sayatan di lehernya. Di belakang ada benturan dan ada sobek. Di bagian Dada melepuh, padah belakang berlubang dan di Bahu atas,” ungkapnya. Menurut Fransisca, ia bersama keluarganya sudah membuat laporan polisi pada 23 Juli 2018. Laporan

bungan DPT seperti pada Pilgub kemarin. “Pokoknya kecurangan-kecurangan itu kita upayakan untuk meminimalisir sehingga tidak ada lagi,” tegasnya. Disentil terkait dengan antisipasi adanya informasi hoax, Kapolda menegaskan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran khususnya tim Cyber Crime dan Cyber Troop agar turut melakukan pemantauan di seluruh media sosial sehingga pemilu 2019 dapat berjalan aman, jujur dan adil. “Tim saya tetap melakukan patroli ekstra di media sosial sehingga masyarakat Malut khususnya dan Indonesia pada umumnya bisa ter-

ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait. Setoran pajak PT MSP ke Pemkab Halmahera Selatan itu tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 027/MSP/V/2015 dan Nomor 690/15/05/2015 Tanggal 22 Mei 2015 Tentang Penyediaan Air untuk Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel beserta Sarana Pendukungnya. Sumber air yang digunakan adalah air permukaan yang bersumber dari Danau Karo. BPK perwakilan Malut itu juga menjelaskan, Pemkab Halsel dan PT MSP sepakat bahwa dalam pelaksanaan perjanjian itu akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun pada praktiknya, beberapa poin

mereka diterima Bripka Sufandi Djamal, anggota polisi yang bertugas jaga di SPKT Polda Malut. Entah kenapa, hingga saat ini laporannya tidak ditindaklanjuti penyidik. “Makanya saya dan kakak saya ke Polda pada Selasa (18/9). Saya tanyakan perkembangan proses hukum di Reskrimum Polda dan mereka berjanji akan memprosesnya. Mereka juga akan mengirim tim ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Saya memohon kepada Kapolda untuk mengusut motif meninggalnya suami saya ini,” ujarnya berharap. (tr-04/lex)

hindar dari informasi-informasi hoax terutama dalam menghadapi pemilu 2019 mendatang,” tegasnya. Kapolda berharap, kepada seluruh masyarakat di Malut agar lebih dewasa dalam menyikapi berbagai hal dan menciptakan pemilu 2019 dengan aman, karena berkaca pada pilgub kemarin Malut tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. “kita harapkan di Pemilu 2019 in tidak ada gesekan antara teman dan saudara hanya gara-gara Pemilu,” tutupnya. (cr-04/lex)

SIMULASI: Suasana simulasi pengamanan yang digelar Polda Malut belum lama ini

yang disusun dalam perjanjian itu tidak memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. “Kesepakatan bersama ini memiliki jangka waktu enam bulan sejak tanggal ditandatangani yaitu pada 25 Maret 2015 dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Tidak ada bukti bahwa perjanjian itu diperpanjang, dan jika mengacu pada poin jangka waktu perjanjian maka perjanjian telah berakhir pada 24 September 2015. Penyetoran pembayaran atas pemanfaatan air danau Karo masih terus diterima sampai dengan Februari 2018 oleh Pemkab Halsel,” demikian tertulis dalam LHP BPK. Kepala BPKPAD Malut telah melakukan upaya dengan melayangkan surat nomor 900/0312.02/BPKPAD/1X/2017

tanggal 18 September 2017 kepada PT MSP tentang kewenangan pemungutan pajak pemanfaatan air permukaan disertai dengan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) untuk diisi oleh PT MSP. “Kepala BPKPAD juga melayangkan surat nomor 973/0343/ BPKPAD/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 kepada kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Halsel tentang penegasan kewenangan pemungutan pajak air permukaan. Termasuk di dalamnya permintaan transfer dan pengembalian penyetoran pajak air permukaan dari PT MSP ke kas daerah Pemprov Malut, dengan batas waktu penyelesaian yaitu pada minggu ke-4 bulan Oktober 2017,” tulis BPK. (cr-04/lex)

Penyidik Intai Media Sosial

SEMENTARA ITU Tilep Duit, Oknum Polisi Ditindak TERNATE – Bendahara Polres Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) berinisial BU, diduga menggelap uang Polres sebesar Rp 2 miliar. Uang sebesar itu belum diketahui digunakannya untuk keperluan apa. Masalah ini diusut penyidik Polres Halbar. Irwasda Polda Malut, Kombes (Pol) SAM Y. K membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan, uang sebesar itu harusnya untuk pembayaran gaji dan kegiatan anggota Polres Halbar. BU beralasan pencairannya terlambat. Padahal, setelah dicek, uang Rp 2 miliar dan digunakannya untuk kepentingan pribadi. Beberapa aset BU telah disita polisi, termasuk dua unit truknya. (tr-04/lex)

bernama Hafid dan Angki pada pukul 20.00. saya tidak percaya, karena suami saya sedang sakit. Dan kalau suami saya pergi tangkap ikan, pasti tidak pakai celana yang ada sakunya. Sedangkan saat meninggal, suami saya pakai celana yang ada saku,” beber Fransisca. Tidak sebatas itu tingkah pihak perusahaan. Setelah suaminya tewas, pihak perusahaan masih juga sengaja mengukur waktu agar jenazah suaminya terlambat tiba di Manado. Pasalnya, keluarga korban mau melakukan visum dan otopsi. “Saat jenazah suami saya dibawa lagi ke Bacan. Mereka janji antar ke Manado dan di-

AKBP Hendry Badar

T E R N AT E – J e l a n g pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Polri membentuk satuan Cyber Troops dan Cyber Crime. Polda Malut juga menindaklanjuti instruksi Polri dan membentuk dua satuan tersebut. Dua satuan ini bertugas selama pemilu 2019. Satuan Cyber Troop bertugas mengawasi informasi hoax di media sosial dan media online. Kabid Humas Polda, AKBP Hendry Badar mengatakan, jika ada akun di media sosial yang menyebarkan informasi berbau Sara, maka ditelusuri dan ditindak

sesuai aturan yang berlaku oleh satuan Cyber Crime. Tidak hanya media sosial, Cyber Troops juga mengawasi berita-berita di media online dan media massa lainnya, kemudian ditindaklanjuti Cyber Crime. “Jadi satuan Cyber Crime ini yang akan menindak setelah Cyber Troops yang melakukan pengintaian. Sehingga itu, saya sampaikan kepada semua pihak, termasuk pengguna media sosial, pemilik media online dan media lainnya agar bersikap bijak dalam menyebarkan informasi,” kata Hendry berharap.

Ia mengatakan, pihak mana pun harusnya lebih dulu mempertimbangkan kebenaran sebuah informasi sebelum disebarluaskan, karena akan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, apalagi menyangkut provokasi ras, suku, golongan dan agama. “Masyarakat juga diharapkan tidak menerima begitu saja informasi di media sosial. Jika ragu, harus dihapus atau diadukan ke polisi. Kami sudah siap menegakkan aturan soal tindak pidana ITE pada Pileg dan Pilpres nanti,” kata Kabid Humas. (tr-04/lex)

Malut Post

BULUTANGKIS Anthony Terbaik di China Open

LOKAL SPORT

Alhamdulillah, Petinju Malut Raih 3 Emas Total Bawa Pulang 8 Medali

CHANGZHOU - Anthony Sinisuka Ginting menjadi juara tunggal putra China Open 2018 dengan cara yang yang superluar biasa. Dalam laga final di Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium, Changzhou, Minggu (23/9) siang, Ginting mempertontonkan kebolehan, kesabaran dan keberaniannya meladeni pemain kidal asal Jepang Kento Momota. Di akhir laga berdurasi satu jam tiga menit (statistik BWF) itu, Super Ginting menang 23-21, 21-19. Percayalah, Ginting meraih kemenangan bukan karena kebetulan Momota antiklimaks. Momota yang pekan lalu menjadi juara di Japan Open itu juga mengeluarkan semua kemampuannya. Bahkan, ‘jurus’ baru Momota yakni lebih sering melepaskan smes, juga terlihat di pertandingan kemarin. Biasanya, Momota dikenal luar biasa dalam bertahan, Baca: TERBAIK... Hal 11

LIGA 1 Ke GBLA, Persija Naik Barracuda

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Editor : Bukhari Kamaruddin Peliput : Sofyan Togubu

TERBAIK: Para petinju, pelatih dan manager melakukan foto bersama. Ft istimewa

TERNATE - Tim tinju Maluku Utara yang berlaga Kejurnas Junior Youth di GOR Laga Satria Cibinong Bogor Jawa Barat, menoreh prestasi emas. Tiga petinju berhasil meraih medali dalam laga yang berlangsung Jumat (21/9) malam pekan lalu. di Kelas 46 kilogram Putri, Maimuna Daeng menang KO ronde kedua atas petinju Banten Kiki Angelina. Putri Nuzla Nukuhehe pada kelas 51 kilogram, juga berhasil meraih medali emas setelah menumbangkan petinju tuan rumah Jawa Barat Olivia

Tala. Sementara di Kelas Putra 52 kilogram Rahul Buamona, menjadi jawara setelah mengalahkan Fandi dari Sulawesi Tengah. Pe n a m p i l a n p e t i n j u Ma l u t mendapat pujian dari beberapa penonton dan pelatih nasional yang menyaksikan pertandingan tersebut. La Paene Masara mantan petinju nasional dan juga pelatih tim DKI Jakarta memuji penampilan petinju Malut. “Luar biasa, perkembangan tinju di Malut cukup pesat, dari sebelas petinju yang dikirim delapan petinju meraih medali 3 diantaranya emas, salut buat Malut,” kata La Pane. Baca: PETINJU... Hal 11

SSB Katara Bumi Halbar Terbentuk

BANDUNG - Laga panas antara Persib Bandung versus Persija kemari (23/9), berakhir dengan kemenangan tipis tuan rumah 3 - 2. Menariknya saat tim Persija menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), mereka diantar mobil barracuda Brimob Polda Jabar. Ismed Sofyan dan kawan-kawan tiba di Stadion GBLA pukul 14.30 WIB. Mereka didampingi pelatih Stefano Cugurra Teco. Dari hotel, mereka menumpang barracuda. Mobil baracuda yang dinaiki oleh para pemain Persija masuk ke Pintu Samping Barat Stadion GBLA.

JAILOLO - Sekolah Sepak Bola (SSB) Katara Bumi Halmahera Barat (Halbar) resmi dibentuk. Kehadirannya ditandai dengan latihan di lapangan Desa Worat Worat Kecamatan Sahu Timur Halbar, Minggu (23/9). “SSB Katara Bumi sudah terbentuk di dua kecamatan yakni Kecamatan Sahu dan Kecamatan Sahu Timur, sekaligus dilakukan latihan perdana,” kata Ketua SSB Katara Bumi Halbar, Nong Samodara. Rencananya SSB ini akan dibentuk di semua kecamatan,

Baca: PERSIJA... Hal 11

Baca: KATARA... Hal 11

Foto: samsudin/malut post

USIA DINI: Tim Sekolah Sepak Bola Katara Bumi Halbar.

Atlet Petanque Azrul Fitra Persembahkan Perunggu Berjaya di O2SN TERNATE- Setelah melalui perjuangan panjang, lima atlet petanque utusan Universitas Khairun (Unkhair) meraih perunggu, dalam kejuaraan antar Pergurauan Tinggi di Banda Aceh. Kepala pelatih Asrul Dedy Ali

Hasan mengatakan, ada 25 perguruan yang mengikuti event tersebut, dan Malut mendapat perunggu kelas triple putri dan triple mix 2 putra 1 dan putri yakni triple putri,

TERNATE - Atlet pencak silat asal Halmahera Barat M. Azrul Fitra H. Umar yang mewakili Maluku Utara (Malut) dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Yogyakarta,

Baca: ATLET... Hal 11

Baca: AZRUL... Hal 11

Dua Pemain U-16 Cedera KUALA LUMPUR - Laga kedua Timnas U-16 versus Vietnam, malam nanti (24/9) berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, pukul 19.45 WIB. Dua pemain Brylian Aldama dan M Supriadi mengalami cedera. Pelatih timnas U-16 Indonesia Fakhri Husaini mengatakan, Brylian tidak mengalami dislokasi. “Namun, ada ototnya yang saya tidak tahu apakah tertarik atau apa, ketika terjatuh saat heading kemarin,” ucap Fakhri.

Sementara itu, Supriadi mengalami cedera kambuhan. Fakhri berharap Supriadi segera pulih. “Saya berharap dalam waktu dua hari ini pemulihannya bisa berlangsung cepat. Yang lainnya tidak ada yang cedera atau sakit,” imbuh mantan pemain PKT Bontang itu. Brylian dan Supriadi mengalami cedera saat Indonesia mengalahkan Iran dengan skor 2-0 pada laga perdana Grup C Piala Asia U-16

2018. Saat itu Supriadi ditarik pada menit ke-78. Sementara itu, Brylian meninggalkan lapangan menjelang laga berakhir. Fakhri sendiri mengaku tidak khawatir apabila Brylian dan Supriadi harus absen pada laga melawan Vietnam. Sebab, dia masih memiliki banyak nama yang bisa menggantikan peran kedua pemain itu. “Saya punya 23 pemain. Sebagian besar mereka bisa bermain lebih dari satu posisi,” tutur Fakhri. (jpnn/onk)

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

...HASNI Samb Hal. 1 bisik Ketua Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tolitoli Diahrahmatanti kepada Radar Sulteng (Jawa Pos Group) yang semobil dengannya dan Hasni. Mungkin karena yang kami tuju, Dusun Penyapu, Desa Galumpang, Kecamatan Dakopamean, adalah rumah tempat sang ayah, Mamun, tinggal. Yang telah 15 tahun dia tinggalkan. Bukan untuk bersekolah atau bekerja. Tapi, untuk tinggal di gua batu. Yang bukan atas kehendak sendiri. Seorang dukun obat dan supranatural

...PETINJU Samb Hal. 10 Pujian tersebut tidak berlebihan. Menurut Manager Nasri Abubakar petinju Malut tampil dengan baik, “Anak-anak tampil bagus, di kelas 46 putri Maimuna Daeng asal Morotai tampil agresif. Tidak memberikan kesempatan sedikitpun pada lawannya dan ronde kedua lawannya mendapat hitungan wasit dan tidak mampu melanjutkan pertandingan,” kata Nasri. Sedangkan Nuzla dinyatakan

...TERBAIK Samb Hal. 10 sabar dalam bermain net dan mematikan dalam penempatan kok. Namun, sejak Japan Open kemarin, beberapa kali terlihat pemain yang menjadi juara Asia 2018 dan juara dunia 2018 itu punya amunisi baru. Smes keras pun melengkapi kekuatan Momota dan lebih sering tampak di China Open 2018. Tahun ini Momota menjadi momok

...PERSIJA Samb Hal. 10 Saat melintas memasuki stadion terden-

...KATARA Samb Hal. 10 dan peresmian secara simbolis rencananya dilakukan Bupati Danny Missy. Dia menambahkan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halbar, guna membentuk karakter siswa di luar sekolah. “Jumlah siswa SSB Katara Bumi saat ini terdaftar sudah 275 orang dan berdirinya SSB Katara Bumi adalah bagian dari partisipasi orang tua, sehingga biaya pendaftaran untuk siswa SSB Rp 150 ribu, sementara iuran Rp 35 ribu per bulan,”jelasnya.

...ATLET Samb Hal. 10 yakni Ciciyanti Ishak, Sukmawati Assagaf dan Iriyanti Hastuti Umasugi. Sementara pada triple mix adalah Ciciyanti Ishak, Burhan ibrahim, dan Indradiansah Ismail. “Maluku Utara selalu diperhitungkan di event nasional , saya berharap ke depan bisa lebih baik

...AZRUL Samb Hal. 10 mendapat medali perak. Azrul dikalahkan pesilat Galang Mulana dari Kalimantan Selatan. “Saya bangga mendapat medali perak, ini tidak lepas dari didikan pelatih saya di SMPN 1 Halbar dan dukungan masyarakat Malut,” katanya.

SAMBUNGAN dari kecamatan berbeda bernama Tete Jago telah memperdayainya. Ketika itu, dia berusia 13 tahun. Entah dengan cara apa memengaruhi psikisnya, si Hasni remaja tak kuasa melawan disembunyikan di ruangan sempit. Di balik batu besar. Semacam gua. Berjarak tak sampai 100 meter dari gubuk yang ditempati pria 83 tahun itu. Di bawah perbukitan yang dipenuhi perkebunan cengkih di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Tolitoli. “Hasni sesekali masih menyinggung nama Tete Jago selama kami dampingi. Dia pernah tanya apakah Tete Jago bakal dihukum, dipenjara,” kata Diah, sapaan akrab Diahrahmatanti. Perjalanan masih setengah jalan ketika itu. Sebuah jembatan rapuh baru saja kami lewati. Diah berhati-hati sekali tiap kali bicara

menang mutlak 5 - 0. Dan emas ke tiga Malut dipersembahkan siswa SMAN 10 Ternate Rahul Buamona, yang juga menang mutlak 5 - 0. Dua petinju lainnya Nurul Izzah Nukuhehe dan Aimar Kopong hanya mendapatkan medali perak setelah kalah di partai puncak. “Total Malut mendapat 3 medali emas, 2 perak dan 3 perunggu,” katanya. Dia menambahkan Rahul Buamona juga menyabet gelar petinju favorit junior putra dan Maimuna Daeng juga mendapat gelar petinju favorit junior putri. (mg-04/onk) para tunggal putra papan atas. Torehan poin Momota sepanjang beberapa bulan belakangan pun membuat dia terus naik di peringkat BWF. Pekan depan, meski gagal menjadi juara di China Open, Momota akan menjadi pemain nomor satu dunia menggeser Viktor Axelsen. Jadi, Ginting menang bukan di saat penampilan Momota sedang menurun. Ginting lagi bagus. Di China Open ini, pemain asal Cimahi itu menyingkirkan Lin Dan, Viktor Axelsen, Chen Long dan Chou Tien Chen sebelum menaklukkan Momota. (jpnn/onk) gar cemohan yang dilontarkan oleh para pendukung Persib. Setibanya di stadion, para pemain Persija langsung memasuki ruang ganti pemain dengan pengawalan ketat Polisi bersenjata lengkap. (dts/onk) Sementara Sekretaris Persihalbar Demianus Sidete menyatakan, banyak tantangan yang dihadapi untuk membentuk organisasi sepak bola, mulai dari keterbatasan anggaran, sehingga banyak anak muda berbakat di berbagai pelosok tidak bisa direkrut dalam tim. “Saat ini beberapa pihak terkait sudah membentuk SSB di tiap kecamatan. Ini menjadi langkah maju buat kita semua guna memajukan sepak bola di Halbar,”ujarnya. Kadis Dikbud Halbar Pilemon Piuw menambahkan, dengan adanya SSB Katara Bumi dapat memacu keinginan siswa untuk masuk di dunia bola. (din/onk/pn) lagi dan fasilitas olahraga petanque di Malut bisa dikembangkan dan diperhatikan,” katanya. Sementara atlet putri Iriyanti Hastuti Umasugi mengatakan, torehan perunggu ini dipersembahkan untuk almamaternya. “Kemenangan ini dipersembahkan untuk kampung kita, orang tua dan pelatih. Saya merasakan senang semoga ke depan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (mg-04/onk) Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut Imran Yakub mengatakan, Malut punya potensi di bidang olahraga khususnya pencak silat. “Ini adalah kemenangan Malut. Prestasi ini tidak terlepas dari dari pembinaan semua pihak,” katanya. Dia juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota yang tidak ikut dalam O2SN tingkat Malut mendatang. (mg-04/onk)

tentang Tete Jago. Berusaha agar Hasni tak sampai mendengar. Sebab, khawatir bakal membawanya kembali ke masa-masa kelam yang baru saja dilewati. Hasni yang sekarang sebenarnya sudah sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan ketika dia ditemukan pada 5 Agustus lalu. “Saat ditemukan, Hasni terlihat linglung. Butuh konseling kejiwaan,” kata Kapolres Tolitoli AKBP Moh. Iqbal Alqudussy kepada Radar Sulteng kala itu. Diah bersama tim P2TP2A Kabupaten Tolitoli-lah yang akhirnya melakukan pendampingan. Di rumah aman yang mereka kelola, Diah dan anak buah menyusun jadwal piket 24 jam. Bergantian merawat, mendidik, dan menghibur. Bahkan, jadwal jalan-jalan juga diagendakan. Itu semua diperlukan karena sangat tak mudah membenahi persoalan kejiwaan seseorang yang selama 15 tahun tinggal di gua. Dan, mengalami pelecehan seksual. Berdasar hasil pemeriksaan polisi sebelum menetapkan Tete Jago sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur, diketahui bahwa pelecehan itu dilakukan tiap pukul 19.00. Di sebuah ruang khusus rumah yang ditempati si kakek 83 tahun dan istri. Istrinya, Ratni, mengaku sebenarnya mengetahui perbuatan itu. Tapi, takut. Dia menganggap itu bagian ritual untuk menambah kesaktian Tete Jago sebagai dukun. “Tidak, tidak setiap hari, Pak,” kilah Tete Jago di tengah apitan petugas pengawal dalam salah satu pemeriksaan.

...CATATAN Samb Hal. 1 Kebenaran sosial itu lalu berubah wajah menjadi permainan kata-kata tak bermakna. Kebenaran sosial lebih dimaksudkan sebagai kebenaran yang hidup dalam kenyataan banyak orang. Dirasakan, dilihat, dan mungkin juga dilakoni. Kebenaran yang menautkan antara apa yang dilihat dengan apa yang ter(di)ucapkan pelaku. Karena itu, kebenaran sosial dapat dipelintir. Dimutilasi bagianbagian tertentu lalu disulam dengan sedikit anyaman kebohongan. Jadilah kemudian kebenaran berbungkus kebohongan yang lalu diselinapkan dalam wacana apa saja untuk memenangkan hasratnya. Bahkan dipertentangkan untuk memaksakan “kebohongan” yang telah dianyam menjadi kebenaran sosial yang harus diterima orang banyak. Pertentangan wacana, kemudian dianggap sebagai hal yang perlu diawetkan. Padahal, disitulah bibit kebohongan itu menemukan zona nyaman-nya untuk disemai dan dirawat. Kebohongan lalu diberi landasan uniformitas: hoax. Sebuah kebenaran sosial yang dipalsukan, disamar-samarkan. Alihalih kemudian, kebohongan atau kebenaran sosial palsu itu lalu direka, diberi citra. Ada upaya menjauhkan virtue (kebijaksanaan) dengan memaksakan sesuatu yang tidak konkrit sebagai faktual. Kita pun kemudian disuguhi kepalsuan-kepalsuan, rekaan, citra sebagai kebenaran sosial yang sesungguhnya. Lantas, kemana perginya kebenaran sosial yang sesungguhnya? Kebenaran sosial telah dikerangkeng. Mengalami hiatus, direnggangkan dari realitas epistemologi dan nalar otentik individu. Kebenaran sosial apapun, dengan mudah dipatahkan. Diganti dengan kebohongan dan kepalsuan yang telah diberi pembenaran tak lazim. Transmisi dan Kebenaran Sosial Palsu Sekelebat, kepalsuan pun ber(di)ganti menjadi “penguasa” wacana. Kita tak lagi patuh atas kebenaran sosial sesungguhnya, semua tak lagi dihiraukan. Dan, hoax pun bermain dengan licin, bergerak dengan cara lubrikatif. Nyaman dalam wacana apa pun. Dan pada posisi itu, orang pun sudah tak lagi canggung menyatakan hoax sebagai

...PURBAJA Samb Hal. 1 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut.Ihwal ini disampaikan Ketua Komisi II DeprovRais Sahan Marsaoly sekaligus merespons keputusan Gubernur Abdul Ghani Kasuba melakukan rotasi jabatan KepalaBPKPADserta jabatan Kepala Inspektorat. “Sebagai Komisi yang membidangi keuangan, hubungan kemitraan kami dengan Kepala BPKPAD sebelumnya (Ahmad Purbaja) berjalan baik. Dan kami mencatat banyak hal yang telah dilakukannya dan bahkan berbuah prestasi,” kata Rais kepada Malut Post, Sabtu (22/9) akhir pekan. Legislator asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengatakan salah satu indikatornya adalah laporan keuangan pemprov tak lagi disclaimer sejakPurbaja pemimpin Biro Keuangan yang kemudian berubah nomenklaturnya menjadi BPKPAD. “Dan ini tercatat dalam sejarah pemprov. Opini laporan keuangan pemrov sejak berdiri tahun 1999 hingga 2013 adalah disclaimer. Sejak Purbajamenjabat Oktober 2014, pemprov mendapat opini lebih baik. Laporan keuangan tahun 2014 dan 2015 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bahkan 2016, mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sekalipun turun pada 2017 dengan kembali mendapatkan WDP, secara umum Purbaja layak mendapat apresiasi atas upayanya menata laporan keuangan pemprov,” ucapnya. Menurut Rais, turunnya status Pemprov dari opini WTP menjadi WDP bukan semata-mata kesalahan BPKPAD. Salah satu faktorpenyebabPemprov mendapat opini WDP adalah tidak adanya APBD Perubahan sehingga banyak kegiatan prioritas 2017

...PTKIN Samb Hal. 1 FGD yang dilaksanakan selama dua hari hingga Sabtu (22/9) itu resmi dibuka Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Prof. Dr. M. Isom di Aula IAIN Ternate. Dalam kegiatan itu turut hadir Ketua Forum Perencanaan PTKIN Suhaimi, Kepala Bagian Perencanaan Pendis Ridwan, serta Kasubag Perencanaan dan Penganggaran PTKIN Dirjen Pendis Norvandi. Peserta merupakan para Kabag dan Kasubag Perencanaan se-Indonesia. Prof. Isom dalam sambutannya mengatakan, di negara ini problem yang paling utama adalah koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga yang berjalan kurang begitu baik. Mantan dosen STAIN Ternate itu juga menekankan agar output PTKIN disesuaikan dengan tugas dan fungsi struktur yang ada di kampus “Sehingga apa yang sudah direncanakan hasilnya dapat terukur dengan baik,” tuturnya.

Malut Post

Hasni sejatinya masih punya hubungan keluarga dengan Tete Jago. Hasni adalah adik Devi, istri Udin, putra Tete Jago. Karena itu, ketika kasus tersebut meletus, rumah Udin di desa yang sama dengan sang ayah juga dijaga ketat polisi karena dikhawatirkan jadi pelampiasan kemarahan warga. Mobil yang kami tumpangi terus melaju. Di tengah kondisi badan yang agak bergoyang karena jalanan kurang mulus, Diah menceritakan, selama masa pendampingan Hasni, pengamatan perilaku dilakukan secara mendetail. “Kami juga mengenalkan dia dengan suasana kota, udara segar pantai, dan keramaian. Tapi, kita tidak lepas begitu saja, tetap dikawal,” kata Diah. Sepotong jalan rusak baru saja kami lewati. Dusun Penyapu sudah tak jauh lagi. Hasni tetap terlihat ceria. Seperti yang juga telah dia tunjukkan selama dalam masa pendampingan.Dari yang dulunya lunglai, linglung, pendiam, dan sering mengigau. Berubah menjadi tegar, ceria, serta berhasrat ingin belajar mengaji dan salat. Tak terasa jarum jam hampir menunjuk angka tiga. Di halaman sebuah rumah kecil, mobil kami berhenti. Itulah rumah Mamun, ayahanda Hasni.Dan, pecahlah keharuan itu begitu pintu mobil dibuka. Mamun, Andis (kakak Hasni), dan anggota keluarga lain langsung menghambur. Memeluk erat si anak hilang. Bersama-sama menangis. Andis pernah menuturkan kepada Radar Sulteng bagaimana sang ibu pernah begitu terpukul atas hilangnya Hasni, si anak bungsu. Upaya pencarian sudah dilakukan

hingga ke Jawa dan Kalimantan, tapi tanpa hasil. Keluarga akhirnya menyerah. Menganggap Hasni hilang. Atau telah tiada, entah di mana. “Setiap hari beliau sedih memikirkan adik kami. Frustrasi hingga sakit-sakitan dan meninggal,” tuturnya. Tapi, si bungsu itu akhirnya kembali. Ke rumah yang hanya berukuran 4 x 3 meter, tapi kini terasa nyaman sekali itu. “Terima kasih tim P2TP2A dan semua yang sudah banyak membantu, baik kepolisian maupun dinas terkait lainnya. Semua orang lah,” tutur Mamun sambil menyeka air matanya. Kepada keluarga, Diah berpesan benar agar tidak pernah menyinggung mengenai Tete Jago. Supaya mental Hasni yang semakin membaik tak goyah lagi. Diah juga berjanji tetap memantau kondisi Hasni. P2TP2A akan berkoordinasi pula dengan balai latihan kerja. Rencananya, Hasni diikutsertakan kegiatan pelatihan atau kursus. Misalnya, memasak dan merias. “Hasni ini pandai menata rias wajah lho. Mudah-mudahan saja, bakatnya tersalur sehingga bisa benar-benar melupakan sejarah kelamnya,” kata Diah. Hari kian beranjak sore. Ketika Diah dan tim berpamitan untuk balik ke Tolitoli, mata Hasni langsung berkaca-kaca. Dan, tangisnya akhirnya benar-benar pecah ketika mobil perlahan membawa orang-orang yang selama ini telah membantunya. Diah dan rombongan tentu juga ikut terharu. Tapi, mereka bisa pergi dengan tenang karena Hasni telah aman kini. Di tengah pelukan keluarga.(jpc/kai)

musuh, justru sebaliknya, hoax lalu dirawat diam-diam. Artinya, hoax, atau kepalsuan dan kebohongan telah dijadikan pembenaran sebagai suatu “kebenaran” sosial. Perhatikan bagaimana sosial media telah mengalahkan realitas yang sesungguhnya. “Realitas” palsu yang diproduksi melalui media sosial telah menjadi kebenaran sosial bagi setiap orang di zaman kini. Di zaman tatkala akal sehat begitu diagungkan. Dalam bahasa apapun, termasuk agama, bentuk kebohongan apapun merupakan sesuatu yang dilarang. Menjadi pantangan dan larangan untuk disebarkan dan dipraktikkan. Namun semua itu tak lagi berarti, ketika kebohongan berubah dan berganti baju menjadi “kebenaran sosial tak otentik”. Transmisi bohong ke hoax merupakan bagian dari upaya menutupi kebenaran sosial otentik. Transmisi bohong ke hoax, memberi isyarat terjadi pola kombatan untuk menguatkan adagium: “matinya kebenaran” (the end of truth). Untuk apa “kebenaran sosial dimatikan?” dan mengapa memberi ruang yang leluasa bagi berkembangnya kebenaran sosial palsu melalui citra rekaan? Era perubahan zaman yang ada, tidak mungkin kebenaran sosial yang riil diberi ruang leluasa ketika kerakusan, ketamakan, dan kepentingan menjadi begitu kuat dihadirkan. Saat itulah, cara-cara paling primitif: berbohong, harus dipakai. Inilah pertarungan antara nilai baik dan buruk mewarnai jagat makna wacana akhirakhir ini. Tentu, untuk memenangkan tarung, kebenaran sosial harus disingkirkan, dan kebohongan harus terus diperjuangkan dengan berbagai cara, agar kebohongan lalu kemudian diterima sebagai sebuah “kebenaran sosial yang riil”, sekalipun harus berbohong. Bila harus disesapkan dalam baju yang bersinggungan dengan agama dan politik, tak segan-segan itu dilakukan. Tampillah beragam profil, santun, dermawan, dan tanpa salah, seolah baik, walau dalam lelaku terlihat ketidakberesan antara tutur, kata, dan tindakan. Banyak yang tak tahu mental dan perilaku buruk itu, karena ditutupi dengan kepalsuan yang sesungguhnya. Kebenaran palsu -truth fallacy- pun dikembangbiakkan, kecanggihan media informasi dan komunikasi ikut menabalkan kebohongan ini. Dan itu ada di sekitar

kita. Dalam interaksi kita. Menjadi narasi yang terus dibicarakan tanpa henti. Mengisi ruangruang sosial di mana pun. Lahir kemudian figur-figur pembohong yang didaku menjadi orang penting. Di tengah masyarakat, figur-figur yang lahir dari kebenaran sosial palsu begitu deras menghantam ruang sosial dan interaksi kita. Di mana-mana hadir begitu banyak tokoh yang menyebarkan “kebenaran” sosial nan sesat. “Kebenaran” sosial palsu. Dan, bagaimana arena itu menjadi permainan para buzzer meraup keuntungan pribadi dan kelompok. Baik secara politis maupun ekonomis. Simulakra dan Memilih Figur Hoax pun kini bebas bermain-main dengan logika kekacauan berpikir, untuk diterima sebagai kebenaran dan pembenaran. Sejatinya, kebenaran memang tak bisa ditutupi. Secanggih apapun hoax ditebarkan, tak bisa menghalangi kehadiran iluminasi kebenaran. Penebar hoax dan penyembah kebenaran palsu/sesat, tak mungkin bertahan dalam jangka panjang kehidupan. Ia akan digerogoti oleh logika yang lebih terbuka, pikiran yang lebih jernih menerima realitas sesungguhnya, kesadaran untuk menyadari adanya kebenaran hakiki, bukan realitas citraan, realitas sampah. Hoax tetaplah hoax. Ia bukan kebenaran itu sendiri. Hoax adalah sejenis simulakrum, meminjam Jean Baudrillard (1929-2007), kebohongan yang dicitrakan sebagai “kebenaran”, dipaksakan untuk diterima. Hoax merupakan kebohongan hyperrealitas, untuk mengokohkan kebenaran semu sebagai imajinari yang ada dalam kehidupan manusia. Hari ini, langit kehidupan kita tengah disuguhi kebenaran sosial palsu yang bertebaran di mana-mana. Semua terpulang kepada kita. Tetap kukuh dengan terus menerus memperjuangkan kebenaran sosial yang sesungguhnya, ataukah justru terjebak pada hoax sebagai kebenaran sosial palsu? Kita akan segera berhadapan dengan proses politik dalam waktu dekat. Akan hadir banyak figur dan sosok yang mungkin dalam bayangan pikiran kita dapat menguatkan kebenaran sosial yang sesungguhnya yang ditawarkan melalui sosial media. Pelajari dengan teliti, jangan sampai kita justru terjebak memilih figur yang sesungguhnya hanya pandai menawarkan kebenaran sosial palsu.(*)

yang tidak tertampung dalam perubahan. “Hal ini akibat keterlambatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menyampaikan APBD Perubahan,”ungkapnya.Upaya-upaya perbaikan pegelolaan keuangan selama ini, lanjut Rais, bahkan mendapat apresiasi dari berbagai lembaga yangkredibel. “September 2017,Gubernur terima penghargaan dari Universitas Gadja Mada (UGM) sebagai provinsi dengan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan. Juga mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan dan PT. Taspen karena dinilai memiliki sistem penggajian yang baik,” sebut Rais. Dalam catatan Komisi II, Purbaja juga dinilai melakukan berbagai terobosandalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya adalah perubahan di Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) untuk memudahkan pelayanan melalui layanan pesan pendek atau shortmessageservice (SMS) bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan informasi pajak kendaraan bermotor. Purbajajuga menerapkan sistem penyetoran pajak kendaraan bermotor langsung di bank. “Upaya memberikan layanan yang terintegrasi dengan bank, dilakukan oleh BPKPAD saat Purbaja menjabat. Masing-masing Samsat juga diberikan kewenangan mengelola keuangannya sendiri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” terangnya. Dia menuturkan upaya perbaikan sistem di Samsatsejauh ini membuahkan hasil yang nyata. “Ada pelampauan target pajak di provinsi Maluku Utara sebesar Rp 34 miliar dari pajak kendaraan bermotor. Ini baru pertama terjadi. Biasanya pelampauan target pajak selama ini hanya Rp 16 miliar,”sebut Rais. Meski begitu, Rais memberikan catatan khususbahwa perubahan sistem juga harus diikuti dengan kesiapansumberdaya manusia di internal Samsat. “Ini menyusul

beberapa kasus hukum yang menyeret pejabat Samsat setelah mendapat kewenangan sebagai KPA,”tambahnya. Sebagai Komisi yang membidangi masalah keuangan, Rais tidak memungkiriadanya kekurangan-kekurangan dalampengelolaan keuangan selama ini. Kekurangan-kekurangan tersebut di antaranya keterlambatan pembayaran kewajiban atau utang pihak ketiga dan defisit anggaran. “Tapi itu perlahan-lahan dibenahi. Karena itu, Komisi II sebagai mitra kerjanya, kami menilai kinerja Purbaja selama ini baik dan bahkan pemprov mendapat penghargaan dari beberapa lembaga. Karena itu patutdiapresiasi,” ujar Rais. Rais sendiri mengaku cukup terkejut dengan keputusan gubernur “menukar” posisi Purbaja dengan Bambang Hermawan. Sebagaimana diketahui, Purbajayang sebelumnyaKepala BPKPAD kini menjabat Kepala Inspektorat. Sementara Bambang yang sebelumnya Kepala Inspektorat kini menjabat Kepala BPKPAD. “Bukan meragukan kemampuan Bambang, tapi rolling ini dilakukan saat kita sedang membahas APBD Perubahan. Kalau pejabat baru butuh penyesuaian lagi,” tandasnya.Purbaja sendiri tidak hadir pada acara pelantikan yang dilakukan Gubernur Abdul Ghani Kasuba di Kantor Gubernur, Jumat (21/9) lalu. Ia berhalangan hadir karena sementara mengikuti pendidikan kepemimpinan nasional eselon I di Jakarta. Purbajasendiri tercatat sebagai satusatunya putra Maluku Utara yang mengikuti pendidikan kepemimpinan nasional bagi eselon I. “Diklatpim untuk eselon I ini diseleksi dan dibiayai APBN. Ini tidak gampang. Karena itu, kami memberikan apresiasi,” tambah Rais. Meski begitu, Komisi II tetap menghormati keputusan gubernur. “Harapan kami, Kepala BPKPAD yang baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” harapnya.(udy/*)

Dia memberikan contoh, misalnya Wakil Rektor 1 Bidang Akademik sasarannya adalah tingkatan mutu, kualitas relevansi dan daya saing. Hal itu merupakan tugas dan fungsi Warek 1 yang berkewajiban sebagai pembantu rektor. “Dan benar-benar berkonsentrasi ke bidang akademik,” ujarnya. Kemudian tugas dan fungsi Warek 2 yaitu pengelolaan keuangan, kepegawaian dan staf fungsional. Untuk bidang perencanaan, kata dia, ada hal yang signifikan di kampus misalnya soal serapan anggaran, kenaikan anggaran, laporan keuangan, kemampuan lobi anggaran, dan temuan. “Lalu selanjutnya tusi Warek 3 yaitu mendata jumlah mahasiswa, aktivitas akademik dan aktivitas sosial dan lainnya,” papar Prof. Isom. ”Jika tidak punya kemampuan, Rektor punya otoritas penuh untuk mengevaluasi para warek yang kinerjanya tidak tercapai,” tegas dia. Sementara Rektor IAIN Ternate Dr. Samlan Hi. Ahmad dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Forum Perencanaan PTKIN yang mempercayai IAIN Ternate sebagai tuan

rumah dalam kegiatan tersebut. ”Diharapkan melalui kegiatan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kampus ke depan,” kata dia. Sedangkan Ketua Forum Perencanaan PTKIN se-Indonesia Suhaimi menyebutkan, FGD yang dilaksanakan di IAIN Ternate ini adalah FGD ke-7. Melalui forum tersebut ada beberapa hal yang sudah dibahas yakni mengenai aplikasi Krisna yang sudah selesai dan akan dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran. ”Fokus kita adalah penyusunan revisi buku pedoman terkait penganggaran untuk tahun 2019 dan alhamdulillah buku itu sudah selesai,” tuturnya. Selain itu, dia juga menyentil soal dosen tetap non-PNS yang sangat dibutuhkan di tengah kebijakan pemerintah melakukan pembatasan penerimaan PNS. Dimana dosen tetap non-PNS tersebut dapat memenuhi kebutuhan SDM di kampus PTKIN. ”Kalau kita mengacu pada aturan tuntutannya sama yaitu hak dan kewajiban hampir sama dengan dosen PNS. Bedanya hanya mereka tidak peroleh uang pensiun,” pungkasnya.(adv/kai)

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

MANCA SPORT

Marquez Juara MotoGP Aragon ALCANIZ  Marc Dovizioso lawannya. Marquez keluar sebagai Sempat lama membunjuara MotoGP Aragon tuti, Marquez akhirnya 2018. Pebalap Repsol bisa menyalip Dovi. Honda itu finis pertaSempat mendapat perma usai memenangi lawanan beberapa kali, duel sengit dengan akhirnya The Baby Alien rider Ducati, Andrea bisa finis pertama. Dovi Dovizioso. sendiri finis kedua, diiDalam balapan di kuti Andrea Iannone Sirkuit Aragon, Mindan Alex Rins di temggu (23/9), Marquez pat ketiga dan keempat. start dari posisi ketiga di MARC Marquez (Ft: TMCBlog) Dani Pedrosa sendiri bawah dua rider Ducati menutup posisi lima. yakni Jorge Lorenzo dan Dovizioso. Marquez bisa Di tempat keenam hingga sepuluh diisi Aleix start dengan apik dan konsisten hingga akhir. Espargaro, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, yang Usai Lorenzo crash sejak awal, praktis cuma melesat dari peringkat start ke-18, Jack Miller,

dan Maverick Vinales. Sesuai prediksi, Lorenzo, Dovizioso, dan Marquez langsung melesat sejak start. Sial bagi Lorenzo, ia langsung crash dengan cukup keras di Turn 1. Dovi, diikuti Marquez, memimpin lap pertama di Aragon. Di tempat ketiga dan keempat ada dua rider Suzuki, Andrea Iannone dan Alex Rins yang startnya cukup apik. Sementara Dani Pedrosa cukup nyaman merebut tempat kelima. Posisi ini bertahan hingga beberapa lap ke depan. Sementara Rossi yang start dari posisi 18, perlahan tapi pasti bisa merangsek ke atas. The Doctor dalam hitungan beberapa lap, sudah masuk ke-10 besar. Sementara Vinales cukup kesulitan usai start dari posisi bawah usai kena penalti. Hingga lap ke-10, persaingan di posisi depan masih cukup ketat. Dovi sebagai pemimpin race sementara, cuma unggul kurang dari satu detik dari Marquez di tempat kedua, Rins ketiga, dan Iannone keempat. Di lap ke-13, Marquez yang cukup konsisten membuntuti Dovizioso akhirnya

Real Madrid

Malut Post

bisa menyalip sang lawan. Namun di lap ke-15, Dovi bisa merebut kembali posisinya. Lewat sisi dalam, ia menyalip The Baby Alien untuk mengklaim posisi pertama lagi. Memasuki lima lap terakhir, persaingan kian ketat. Marquez yang berupaya menyalip Dovizioso, malah mendapat perlawanan lain dari Iannone dan Rins yang rupanya bisa menempel keduanya. Bahkan Marquez, Dovi, dan Iannone nyaris bersenggolan. Namun Dovi bisa keluar dari tekanan. Ia masih memimpin, sementara Marquez dan Iannone masih di belakangnya. Rins masih mengekor di peringkat empat saat menutup lap ke-19. Memasuki lap ke-20, Marquez rupanya bisa menyalip Dovizioso lagi. Sambutan meriah pun diberikan fans Marquez dari tribun penonton. Sempat mendapat beberapa kali perlawanan lagi dari Dovi, Marquez tetap bisa mempertahankan posisinya. Marquez pun juara MotoGP Aragon, diikuti Dovi dan Iannone di tempat kedua dan ketiga.(dtc/jfr)

Espanyol

Menang Tipis REAL Madrid berhasil meraih kemenangan penting di pekan kelima La Liga 2018/19. Menjamu Espanyol di Santiago Bernabeu, Minggu (23/9) dini hari WIB, Madrid menang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol kemenangan Madrid datang dari aksi Marco Asensio yang sempat dianulir wasit dan kemudian disahkan oleh VAR. Kemenangan ini penting karena di pekan sebelumnya Los Blancos hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Athletic Bilbao. Madrid kembali ke jalur kemenangandan merebut puncak klasemen sementara dengan 13 poin. Sang rival, Barcelona baru akan bertanding Senin (24/9) dini hari WIB. Permainan Madrid tampak monoton di laga tersebut, tak banyak peluang matang tercipta, bola sering terhenti di lini tengah karena tembok pertahanan Spanyol. Baca ulasan selengkapnya di bawah ini: Babak Pertama Real Madrid langsung tancap gas begitu pertandingan dimulai. Meski tampil tanpa beberapa pemain inti, Madrid tetap mendominasi pertandingan. Bola lebih banyak dikuasai pemain-pemain Madrid.Espanyol menjawab dengan menyuguhkan pertahanan kokoh. Pemain-pemain Espanyol tampil berani dan mencoba menekan pemain-pemain Madrid sejak wilayah bermainnya sendiri. Thibaut Courtois bahkan beberapa kali kesulitan membuang bola karena dalam kondisi tertekan. Madrid kesulitan mengembangkan permainan. Dani Ceballos tampil apik di lini tengah dan menjelajah lapangan. Ceballos berusaha membongkar pertahanan rapat Espanyol, dia berulang kali melakukan kombinasi umpan-umpan pendek dengan Marco Asensio dan Isco. Namun permainan Madrid terus terhenti di lini tengah. Espanyol justru beberapa kali mengancam melalui situasi serangan balik. Bek-bek Madrid yang naik membantu serangan sering terlambat turun untuk bertahan, dan pemain Espanyol beberapa kali berhasil memanfaatkan situasi tersebut dengan baik. Terus mengandalkan serangan balik, Espanyol mendapat peluang emas melalui Hernan Perez di menit ke-36. Perez yang berdiri bebas di luar kotak penalti melepaskan tendangan keras ke gawang Madrid, namun arah tendangannya tepat menuju Courtois yang berhasil membuat penyelamatan gemilang. Para bek Madrid mulai menyadari ancaman Espanyol. Madrid akhirnya sukses mencetak gol melalui Marco Asensio di menit ke-41. Gol tersebut sedikit berbumbu keberuntungan, Luka Modric yang berdiri de depan kotak penalti melepaskan umpan mendatar ke Asensio di sisi kirinya.

Bola beberapa kali menyentuh dan melewati kolong kaki pemain Espanyol sebelum diterima dengan sempurna dengan Asensio dan melepaskan tendangan keras ke sudut gawang Diego Lopez. Uniknya, selebrasi Asensio dan skuat Madrid sempat terhenti karena wasit Antonio Miguel Mateu Lahoz meniup peluit offside. Lahoz kemudian meminta bantuan VAR - yang menjalani debutnya di La Liga musim ini - untuk menilai ulang keputusannya. VAR di La Liga sepertinya masih perlu diperbaiki karena wasit butuh waktu beberapa menit untuk membuat keputusan. Pertandingan terhenti sekitar tiga sampai empat menit sebelum Lahoz mengesahkan gol Asensio. Selebrasi gol tersebut terasa dingin, pemain-pemain Madrid sudah kehilangan momentum perayaan gol tersebut. Pertandingan tak banyak berubah di sisa babak pertama. Madrid unggul satu gol hingga turun minum. Babak Kedua Memasuki babak kedua, permainan tak banyak berubah. Espanyol terus menyulitkan Madrid dengan menumpuk pemain di depan kotak penalti, Madrid kesulitan mengembangkan permainan. Statistik mencatat Madrid dan Espanyol masing-masing hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran hingga menit ke-70. Pemain-pemain Madrid tampaknya mulai frustrasi menghadapi pertahanan ketat Espanyol. Tak ada peluang berarti yang tercipta selama setelah 30 menit pertandingan berjalan. Espanyol masih bertahan di wilayah bermainnya sendiri sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik begitu berhasil mencuri bola. Serangan balik Espanyol beberapa kali selalu merepotkan. Sergio Ramos sempat mendapat peluang emas di menit ke73. Ramos naik membantu penyerangan dan memberikan bola ke Isco di sisi kiri. Isco lalu mengembalikan bola ke arah Ramos yang sudah berada di kotak penalti lawan, namun sundulan keras Ramos masih sanggup dibendung Diego Lopez. Tempo pertandingan kian menurun di akhir babak kedua. Pemain kedua tim mulai kelelahan dan membuat banyak kesalahan sendiri. Mariano Diaz dan Lucas Vazquez yang masuk menggantikan Karim Benzema dan Dani Ceballos juga tak bisa berbuat banyak. Permainan Madrid kurang gereget, meski mendominasi penguasaan bola, tak ada peluang matang yang tercipta. Penampilan kedua penjaga gawang masing-masing tim juga patut diapresiasi saat menggagalkan peluang tim lawan. Skor 1-0 tak berubah hingga akhir pertandingan. Madrid susah payah meraih kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

SUSUNAN PEMAIN: REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Nacho; Ceballos (63’ Lucas Vazquez), Casemiro, Modric; Asensio, Isco (79’ Marcos Llorente), Benzema (60’ Mariano Diaz) ESPANYOL (4-3-3): Diego López; Javi López, Naldo, Hermoso, Dídac; Darder (55’ Victor Sanchez), Marc Roca, Granero; Hernán (70’ Sergio Garcia), Borja Iglesias, Piatti (55’ Leo Baptistao).

Anggap Kartu Merah Ronaldo Halusinasi

Marcello Lippi (ft: FourFourTwo)

MANTAN pelatih Juventus, Marcello Lippi, benar-benar heran melihat Cristiano Ronaldo diganjar kartu merah oleh wasit kala menghadapi Valencia, Kamis (20/9) kemarin. Baginya, sang pemimpin pertandingan sedang mengalami halusinasi. Cristiano Ronaldo secara mengejutkan diusir keluar lapangan pada laga perdana Liga Champions tersebut. Padahal, bintang asal Portugal itu hanya memegang rambut bek Valencia, Jeison Murillo, yang bereaksi berlebihan saat terjatuh. Untungnya, insiden yang ter-

jadi di menit ke-29 itu tidak mengganggu performa Juventus. Walau bermain dengan 10 orang, namun skuat besutan Massimiliano Allegri tersebut berhasil menang 2-0. Beragam reaksi terlihat usai pertandingan, namun banyak yang sepakat bahwa Ronaldo seharusnya tidak mendapatkan kartu merah. Lippi pun setuju dengan hal itu, dan menganggap wasit sedang mengalami halusinasi. “CR7 mendapatkan kartu merah karena seseorang sedang mengalami halusinasi,” ujar Lippi kepada Tuttosport baru-baru ini.

“Anda tidak bisa mengorbakan pertandingan, dan di atas semuanya, sebuah kompetisi dengan situasi seperti itu, yang bisa saja menghasilkan larangan bermain dua pertandingan,” tambahnya.Lippi benar-benar tidak habis pikir dengan keputusan wasit. Ia menuntut UEFA untuk segera mengaku salah dan segera mengimplementasikan VAR ke Liga Champions dalam waktu dekat. “Sekarang UEFA harus keluar dan berkata, ‘Tuan-tuan sekalian, kami salah.’ Anda tak bisa lagi kembali karena Ronaldo telah diganjar kartu merah dan pertandingan sudah usai, tetapi hukumannya akan menjadi absurd,” lanjutnya. “Kartu merah itu seharusnya tidak ada dan kami dengan segera mengimplementasikan VAR ke Liga Champions,” tutupnya. Sejauh ini, keputusan mengenai hukuman Ronaldo masih belum diketahui. Namun menurut beberapa laporan, pemain berumur 33 tahun tersebut bisa terkena larangan bermain sebanyak tiga pertandingan. (bln/jfr)

MAJANG POLIS

M Malut alut P Post ost

SENIN, NIN NI N, 24 SEPTEMBER SEP S EPT TEMB BER 2 2018

TERBAKAR Lahan berumput di sisi utara Bandara Sultan Babullah, akhir pekan lalu terbakar. Untuk memadamkan api, empat mobil Damkar di turunkan. Kebakaran itu di duga, karena tangan-tangan jahil yang sengaja membakar, sehingga api menjalar dengan cepat. Minggu (23/9) HIZBULLAH MUJI MALUT POST

Diwajibkan 10 Tahun Bertugas CPNS yang Minta Pindah Sebelum 10 Tahun Diberhentikan Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah

TERNATE – Jelang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Komisi I DPRD Kota Ternate meminta Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) untuk bersikap tegas, bagi CPNS yang lulus seleksi untuk tetap berada di lokasi tugas terutama pada kecamatan terluar minimal selama 10 tahun. “Harus ada pakta integritas. CPNS yang lulus seleksi minimal berada 10 tahun di lokasi tugas. Sebelum 10 tahun CPNS tersebut tidak boleh meminta pindah,” tegas Sekretaris Komisi I Yamin Rusli, kemarin (23/9).

HARUS

10 TAHUN BERTUGAS Jelang penerimaan CPNS Komisi I DPRD Kota Ternate meminta BKPSDMD untuk bersikap tegas

Bagi CPNS yang lulus seleksi untuk tetap berada di lokasi tugas terutama pada kecamatan terluar minimal selama 10 tahun.

Kebanyakan pegawai yang ditempatkan diluar, sering tidak betah dan cepat minta pindah, karena itu harus ada surat pernyataan.

Setelah lulus seleksi akan ada tanda tangan surat pernyataan, yang berisikan, jika PNS memaksakan pindah sebelum 10 tahun bertugas akan diberhentikan

CPNS yang lulus seleksi tahun ini banyak akan ditempatkan di kecamatan terluar. Terutama tenaga guru dan kesehatan

Baca: BERTUGAS.. Hal 16

PENERTIBAN Bandel, Langsung Disegel

DOK. MALUT POST

PEDAGANG barito di pasar Higienis Bahari Berkesan

TERNATE – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate akan kembali menata kawasan pasar. Pasalnya, banyak pedagang yang tidak lagi berjualan sesuai tempatnya. Langkah penertiban ini juga untuk menyikapi keluhan pedagang pakaian. Kepala UPTD Pasar Wilayah Tengah Mahmud Ibrahim saat dikonfirmasi mengaku, Baca: DISEGEL.. Hal 16

Rencana Kenaikan Retribusi Dikeluhkan TERNATE - Sejumlah pedagang di pasar Gamalama Bahari Berkesan mengeluhkan rencana kenaikan tarif retribusi dan pajak yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate. Salah satu pedagang yang enggan namanya dikorankan mengatakan, rencana kenaikan pajak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tanpa melibatkan para pedagang. Rencananya, pajak akan dinaikkan dari sebelumnya Rp 600 ribu menjadi Rp 1 juta. “Kenaikan ini tidak sesuai dengan pendapatan per bulan kami, kami sangat terbebani dengan rencana ini,” tuturnya

saat ditemui, akhir pekan lalu. Selain pajak, ia juga mengeluhkan penataan akses jalan pasar Bahari Berkesan yang amburadul, sehingga berefek pada minimnya pendapatan bagi pedagang. “Kenaikan pajak selama ini tidak ada persetujuan dari pedagang dan terkesan sepihak. Awalnya Rp 300 ribu, kemudian naik Rp 600 ribu, hingga sekarang rencananya naik 1 juta,” keluhnya. Menurutnya, masalah retribusi pasar dan pajak sejak dahulu banyak dikeluhkan, karena dari pembayaran pajak itu tidak berdampak pada perbaikan pedagang. Baca: RETRIBUSI.. Hal 16

KELUHAN PEDAGANG Sejumlah pedagang di pasar mengeluhkan rencana kenaikan tarif retribusi dan pajak yang akan dilakukan pemkot. Rencana kenaikan tarif tidak melalui diskusi dengan pedagang Rencananya, pajak akan dinaikkan dari sebelumnya Rp 600 ribu menjadi Rp 1 juta.

Kenaikan tidak sesuai dengan pendapatan per bulan pedagang Hal itu akan membebani pedagang. Masalah retribusi pasar dan pajak sejak dahulu banyak dikeluhkan, karena dari pembayaran pajak itu tidak berdampak pada perbaikan pedagang. Pedagang terkesan tertindas dengan kebijakan yang dikeluarkan dengan dalil untuk menaikan PAD

ABD YAHYA ABDULLAH/MALUTPOST

PENYERAHAN: Kepala BP2RD Ahamad Yani Abdurahman menyerahkan STTS kepada Wakapolres Ternate Kompol Jufri Dokumalamo.

BP2RD Target Perumahan Perwira TERNATE - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, kembali menyasar perumahan dinas perwira Polres Ternate. Hal ini dilakukan berkaitan dengan pekan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi anggota Polres Ternate. Kegiatan ini mendapat respons baik Polres Ternate. Dalam penyisiran PBB itu, penyerahan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) diserahkan secara simbolis oleh

kepala BP2RD Ahmad Yani Abdurahman kepada Wakapolres Ternate Kompol Jufri Dokumalamo. Kepala BP2RD Kota Ternate Ahmad Yani Abdurrahman mengatakan, kegiatan pekan panutan itu berhasil mengidentifikasi 90 objek PBB Dilingkungan Polres Ternate, yang terdiri dari rumah Dinas Kapolres dan Wakapolres, perumahan perwira maupun asrama. Baca: BP2RD.. Hal 16

Soleman Hi Laure, Atlet Disabilitas Peraih Dua Perunggu yang Terlupakan

Jadi Pembawa Obor Asian Para Games, Panitia Lokal Sempat tak Percaya Soleman Hi Laure, salah satu atlet disabilitas terbaik yang dimiliki Maluku Utara (Malut) dikirim mengikuti Pekan Olahraga Cacat Nasional (Porcanas). Tahun 2005 dia turun pada lomba angkat berat di Medan dan pada tahun 2008 kembali tampil pada cabang lari 100 meter. Meski, memiliki cacat pada kakinya, dia berhasil membawa pulang perunggu pada dua ajang ini. Soleman telah mengharumkan nama daerah. Tapi kini, dia telah terlupakan. DOK. PRIBADI

Arwani Jufri, Ternate.

Soleman Hi Laure berpose di panggung Asian Para Games

JELANG pembakaran obor Asian Para Games pada 9 September di Kota Ternate lalu, Soleman Hi Laure, Risal Asor dan Ilyas menerima undangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemnpora). Mereka didaulat ikut membawa obor yang menjadi penanda olahraga khusus kaum disabilitas negara-negara asia akan dihelat itu. Saat mereka melapor ke panitia lokal pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Ternate, pihak panitia sempat tak percaya, jika mereka mendapat undangan dari pusat. Baca: SOLEMAN.. Hal 16

Malut Post

AROUND TERNATE

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Mulai Rusak, Warga Minta Jalan Diperbaiki Sebagian Lubang Jalan Ditutup Dengan Semen Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir TERNATE - Karena sudah termakan usia, sebagian aspal di jalan lingkungan Akebooca mulai rusak dan dikeluhkan warga

kerusakan itu terlihat dihampir sepanjang jalan masuk ke lingkungan Akebooca Kelurahan Soa Rt 11 hingga ke Rt 13, dimana beberapa ruas jalan terlihat berlubang. Muda In, salah satu tokoh masyarakat Akebooca kepada Malut Post menuturkan, kerusakan jalan ini penyebab utamanya karena sudah termakan usia, dikatakan Muda In, biasanya setiap beberapa tahun sekali aspal akan di Hotmix atau ditambal dan diperbaharui kembali, sayangnya meski sudah lebih dari lima tahun jalan dikawasan ini tidak

SEMENTARA ITU Tidak Ada Penerangan, Ngade Sone Seram Dimalam Hari

pernah diperbaharui. “Karena truck bermuatan material bagunan sering melintas di jalan tersebut membuat beberapa ruas aspal rusak dan berlubang, bahkan sebagian warga sudah berupaya menambal kembali jalan yang rusak dengan semen namun lama kelamaan kembali rusak,”Terang Muda In Muda In berharap Pihak PUPR kota Ternate untuk dapat memperbaharui jalan di kawasan Akebooca agar kerusakan jalan tidak bertambah dan membahayakan warga setempat. (Aji/Lid)

Hizbullah Muji/Malut Post

RUSAK: Salah satu sudut jalan di Rt 13 lingkungan Akebooca yang rusak

Taman Benteng Oranje Penuh Sampah TERNATE - Setelah sebelumnya dikeluhkan warga terkait fasilitas benteng oranje yang mulai rusak padahal belum lama direnovasi, kini giliran sampah yang disoroti warga karena berserakan di sejumlah area taman benteng Pantauan koran ini Minggu kemarin, Sampah terlihat berserakan

ditaman bagian timur benteng oranje hingga di area parit. Muksin salah satu warga yang biasa berolahraga pagi di kawasan tersebut menuturkan, sampah ini jika berada di taman mudah dibersihkan oleh petugas dari dinas kebersihan maupun warga yang biasa melakukan kegiatan di area tersebut, namun

yang susah dibersihkan yaitu di bagian parit dan kolam bagian tengah taman. “Sampah yang ada di kolam ini paling banyak bekas plastik minuman ringan serta bungkusan makanan, rata rata berasal dari pengunjung kawasan taman benteng, apalagi di malam hari, kurangnya pengawasan dari pihak terkait

membuat pengunjung sering salahi aturan baik buang sampah maupun gunakan area yang dilarang masuk,” Terang Muksin. Muksin berharap Pemerintah melalui dinas terkait untuk dapat mengawasi taman benteng agar kawasan yang dipugar dengan biaya cukup besar itu bisa dijaga. (Aji/Lid)

Fitrah/Malut Post

LAMPU: Kondisi jalan alternatif Ngade Sone tanpa lampu penerangan

TERNATE - Usai dibangun jalan alternatif yang menghubungkan antara lingkungan Kasturian belakang dan Kawasan Koloncucu puncak, jembatan Ngade Sone kini butuh penerangan jalan Pantauan koran ini Minggu kemarin, sebagian area bibir jalan jembatan Ngade Sone terlihat sudah dipasang kurang lebih enam tiang lampu penerangan jalan, namun hanya tiang dan belum dipasang lampu. Irwan warga Toloko yang biasa melintas menggunakan jalan alternatif tersebut menuturkan, selepas pembangunan jalan Ngade Sone ini banyak warga yang memilih mengikuti kawasan jalan alternatif tersebut, karena bebas macet dan lebih cepat, namun saat malam hari kawasan ini dinilai paling seram karena tidak ada penerangan jalan, lampu hanya berasal dari kendaraan yang melintas. “Memang saya lihat ada tiang lampu yang sudah dipasang, namun hanya tiang tanpa lampu, kami berharap secepatnya dipasangi lampu agar saat melintas melewati Ngade Sone kami merasa lebih aman,” Harap Irwan. (Aji/Lid) Hizbullah Muji/Malut Post

SAMPAH: Salah satu sudut kolam di taman Oranje yang penuh sampah

JURNALISME WARGA

Tanamkan Bela Negara, Babinsa Latih PBB di SMA N 5 Halut

Peringati HUT ke-7, Bintara Positive 35 Santuni Anak Yatim Piatu TERNATE - Peringati hari jadi yang ke 7, Bintara Polri angkatan 2011 yang dikenal dengan singkatan Positive 35 itu menggelar bakti sosial. Bakti sosial berupa pemberian santunan itu digelar di Panti Asuhan Jiwa Sosial, Kota Ternate, kemarin (23/9). Pembagian sembako yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh seluruh keluarga besar Bintara Positive35. Ketua umum Bintara Positive35, Briptu Kurniyati Noven mengatakan momentum HUT ke-7 itu juga untuk mempererat silaturahmi keluarga besar Bintara Positive35 di Maluku Utara. “Tentunya agenda acara HUT ke 7 Posotive35 ini tak hanya sekedar sebagai ajang tali silaturahmi saja namun lebih dari itu, kegiatan ini memiliki tujuan yang lebih besar lagi sehingga diharapkan kegiatan

ini merupakan salah satu wadah yang dapat kita jadikan sebagai ajang untuk dekat kepada masyarakat, menyatukan berbagai latar belakang dan tentunya domisili yang berbeda-beda, tentunya masing-masing dari kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda,” kata Briptu Kurniyati. Kurniyati memaknai perbedaan latar belakang dan lainnya di dalam Positive35 itu sebagai bentuk kekuatan sekaligus anugerah bagi Bintara Positive35. Menurutnya, peringatan HUT ke-7 itu mengusung tema menuju masa depan yang solid dan penuh harapan dalam mengabdi pada nusa dan bangsa. “Tema tersebut mencerminkan komitmen dan tekad yang kuat pada Bintara 2011 Positive35 untuk menjadi prajurit tangguh, profesional dan modern, sebagai

Penrem for malut Post

PBB: Latihan Peraturan Bari Berbaris yang dilaksanakan di SMAN 5 Halut

TOBELO - Dalam rangka melatih dan membina kedisiplinan generasi muda sejak dini, Babinsa Koramil 1508-03 Kao, Serda Rusman Lussy Minggu kemarin melaksanakan pelatihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) kepada siswa siswi peserta pelatihan Pramuka SMAN 5 Halut di Desa Biang Kecamatan Kao Halut. Danramil 1508-03 Kao Kapten Inf Abd Malik Fudji mengatakan, kegiatan PBB bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan kedisiplinan, sehingga para Siswa mampu menerapkannya baik di Sekolah maupun di Lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kegiatan PBB juga memiliki manfaat yang sangat berguna bagi anak-anak sekolah yaitu melatih daya konsentrasi, melatih kekompakan dalam gerakan, belajar men-

dengar aba-aba perintah dan patuh serta belajar untuk mengatur emosi, ungkapnya. Sementara Komandan Kodim 1508 Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto saat di konfirmasi awak media mengatakan, kegiatan itu sebagai upaya melatih kedisiplinan serta dalam rangka pembinaan generasi muda untuk meningkatkan kesadaran Bela Negara. PBB juga bisa untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman agar bisa hidup disiplin dalam segala hal sehingga dapat dijadikan bekal bagi kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara, ujar Dandim (*). PENGIRIM : Penrem 152 Babullah.

KOMPAK: Foto bersama bintara positive 35 usai penyerahan santunan.

pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, petarung yang handal dalam satuannya. Dimana Bintara Positive35 bisa jadi sebagai Queen of The Battle yang mengacu kepada permainan catur dimana Queen atau Ratu memiliki kemampuan dan mobilitas yang tinggi, bisa bergerak kemanapun dan dimanapun. tema tersebut tidak hanya dijadikan sebagai slogan belaka, namun, ditanamkan niat dan memantapkan ikhtiar menjadi komitmen bersama. Pertahankan hubungan harmonis. Selamat HUT ke-7 Bintara Polri 2011, Positive35 Nusantara, Keep Unity. Tetap kompak dan tetap semangat,” imbuhnya mengakhiri. (*) PENGIRIM : Briptu Kurniyati Noven Ketua umum Bintara Positive35

AKADEMIKA

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Kuliah Manajemen Publik Bersama Sukur Suleman M.AP

Dilema Birokrasi dan di Persimpangan Sukur Suleman M.AP Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate

TOPIK yang akan kita bahas pada edisi kali ini tentang Dilema Birokrasi dan di Persimpangan. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Publik yang disampaikan Sukur Suleman M.AP, Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMMU Ternate. Berikut narasi mata kuliah yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan: PERAN dan sosok birokrasi sebagai penguasa dan alat kekuasaan, harus segera digusur dan diganti dengan peran lainnya. Agar lebih relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan negara yang demokratis dan mampu berperan aktif, secara politik dan ekonomi dalam skala global. Agar perannya optimal, peran birokrasi sebagai agen pelayanan warga yang berdaulat perlu

segera dikembangkan. Aparaturnya harus mampu berperan sebagai pelayan untuk mensejahterakan rakyat, selain memberdayakan warga agar mampu mandiri dan bersaing di pasar global. Selanjutnya reformasi birokrasi juga harus mampu merekonstruksi peran dan sosok birokrasi Indonesia masa depan yang ingin dikembangkan. Diharapkan juga, para birokrat dan aparaturnya menjadi pemberdaya dan memfasilitasi warga agar bisa berperan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik secara mandiri, produktif serta kompetitif. Sejalan dengan itu, birokrasi juga dihadapkan dengan permasalahan masuknya nilai-nilai demokrasi yang mengganggu penugasan para birokrat. Pertama, birokrasi bisa dikontrol politisi tapi diminta bebas dari intervensi. Kedua, birokrasi diharapkan menjadi pelaksana kebijakan yang diambil para politis tapi diminta terlibat dalam formulasi kebijakan. Ketiga, birokrasi diharapkan terlibat dalam formulasi kebijakan tapi diminta untuk netral secara politik. Kuatnya kontrol politisi merupakan tekanan kuat bagi para birokrat, dengan begitu secara tidak langsung birokrat akan masuk ke ranah politik. Masalah ini juga menimbulkan pola patron-klien dalam birokrasi. Pertanyaannya, dimanakah netralitas birokrasi. Ketiga hal ini yang menjadikan kontradiksi dan ambigunitas dari peran birokrasi karena peran birokrasi tidak pernah didefinisikan secara jelas, baik dalam ranah politik maupun nonpolitik. Masalah lainnya yang tidak kalah penting dalam

MUKHTAR Yusuf

TERNATE – Maluku Utara (Malut) memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah namun tidak tereksplor dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini mendorong Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia (HPPBI) Maluku Utara untuk menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) tersebut. Ini akan dibahas dalam Seminar Biologi Kepulauan I yang rencananya akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang. Rencananya, kegiatan ini akan menghadirkan Ketua HPPBI Pusat Dr. Musawir Tayeb, yang juga Dosen Pascasarjana Pendidikan

yang tidak sesuai kerap menjadi hukuman karena tidak patuh atau menempati jabatan strategis sebagai wujud penghargaan atas loyalitasnya. Pejabat politik tidak bisa semena-mena memperlakukan birokrasi di luar Undang-undang, contoh lainnya adalah birokrasi seringkali dijadikan alat oleh kontestan Pemilukada untuk mengkondisikan perolehan suara. Ada anggapan yang salah, menyatakan bahwa birokrasi berada dalam kendali sepenuhnya pejabat politik dan merupakan aset yang dimilikinya, hal ini yang membuat kursi jabatan politik menjadi primadona bagi siapapun, karena di dalam birokrasi terdapat akses informasi, akses jaringan, akses finansial, akses sumber daya alam, akses sumber daya manusia dan lainnya. Terbukti, yang mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah selalu ramai tidak pernah kosong atau sepi peminat. Dengan demikian birokrasi dapat dikendalikan oleh pejabat politik. Ini justru menunjukkan letak abuse of power yang dilakukan oleh para pejabat politik itu sendiri. Dampaknya jelas, netralitas birokrasi dalam menjalankan administrasi negara tidak terjaga dan profesionalisme birokrasi tidak akan terwujud. Haruslah jelas bahwa birokrasi hanya bekerja dan tunduk pada Undang-Undang yang mengaturnya, di luar itu birokrasi berhak menolak dan mengesampingkan perintah-perintah atau tugas selain yang ditugaskan oleh Undang-undang. Demikian ulasan mengenai Dilema Birokrasi dan di persimpangan, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. (tr-03)

Bekali Mahasiswa dengan Menggelar Workshop

Gelar Seminar untuk Mengeksplor Potensi Biologi Universitas Negeri Makassar (UNM) Makassar, selaku keynote speaker serta Direktur Pascasaraja Unkhair DR. H. Said Hasan, Dekan FKIP DR. AR. Tolangara juga DR. Sundari, Dosen Pendidikan Biologi Unkhair. Ini diungkapkan, Ketua Panitia Seminar, Mukhtar Yusuf, kemarin (23/9). Saat ini, pihaknya masih melakukan sosialisasi dan telah dilakukan melalui surat ke sekolah dan kampus di Malut serta melalui media. “Tujuan seminar ini untuk menggali atau mengeksplor potensi sumber daya kepulauan yang ada di Malut yang kaya, baik potensi maritim maupun yang ada di darat untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya seraya mengajak kepada para peserta yang ingin berpartisipasi sebagai pemakalah bisa langsung mengirimkan abstrak artikelnya kepada panitia. Nantinya, seminar juga akan dirangkai dengan pelantikan pengurus HPPBI wilayah Malut yang dipimpin DR. M Nasir Tamalene. (tr-03/nty)

birokrasi adalah struktur birokrasi itu sendiri. Terlalu gemuknya struktur birokrasi menurunkan efektivitas kerja dan efisiensinya. Banyaknya perekrutan pegawai/birokrat membuatnya tidak berfungsi maksimal, sebab terkadang pemerintah kurang memperhatikan proses perekrutan pemerintah. Mereka hanya melihat dari kedekatan orang yang ada di dalamnya, sehingga seringkali pegawai yang direkrut tidak loyal dan tidak berkompeten di bidangnya. Permasalahan ini berujung pada adanya praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) baik dalam perekrutan maupun dalam kerja birokrasi itu sendiri. Selain itu, gemuknya struktur birokrasi juga mengakibatkan banyaknya pengeluaran pemerintah untuk menggaji para aparaturnya yang pada akhirnya terkait dengan anggaran negara. Banyaknya masalah birokrasi mulai dari netralitas birokrasi yang dipertanyakan karena pengaruh politik, gemuknya sistem birokrasi dan praktik-praktik KKN, membuatnya jauh dari cita-cita. Oleh karena itu, harus ada reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan pemerintah, tanpa reformasi birokrasi, roda pembangunan ke arah yang lebih makin sulit dilaksanakan. Permasalahan lainnya yang terjadi adalah Pejabat politik dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Wali kota sangat berkuasa dalam bertindak karena ancaman perlakuan buruk jika tidak mengikuti perintah seperti rotasi dan mutasi pejabat birokrasi di luar syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Fenomena lainnya adalah penempatan pejabat

WORKSHOP : Pose bersama usai workshop tentang jurnalistik yang diadakan Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi UMMU.

TERNATE - Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi, akhir pekan lalu (22/9) menggelar workshop tentang jurnalistik. Kegiatan tersebut menghadirkan Lima dosen dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta yang tampil sebagai narasumber. Materi yang dibawakan dalam kegiatan bertema “Ilmu Komunikasi di Era Milenial” itu adalah yakni Editing dan Iklan, TV Broadcasting dan News Programm Film dan Kajian Film, Public Relations dan Leadership Soft skill. Peserta dalam kegiatan ini

adalah Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan para alumni. Wakil Rektor I, Agusmawanda saat membuka kegiatan yang berlangsung di di Aula Rektorat, UMMU tersebut mengatakan bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah selalu mengatakan Islam berkemajuan dan hal itu juga diakui oleh Kemendikti bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) saat ini sangat maju. Karena itu dia mengapresiasi kegiatan yang diakuinya sebagai langkah maju menuju PTN atau Perguruan Tinggi

Muhammadiyah (PTM) berkemajuan. Sementara itu, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Wahyuni Baillusy mengungkapkan harapannya agar para mahasiswa bisa membuka wawasannya terhadap ilmu komunikasi yang tidak hanya satu tetapi sangat banyak dan berkesinambungan, baik di bidang Public relations (PR), Jurnalistik maupun Periklanan. “Agar mereka mampu belajar serta mengimplementasikan ilmu yang didapatnya saat praktek lapangan,” harapnya. (tr-03/nty)

EKBM: Suasana pengenalan sistem belajar bagi mahasiswa baru UT.

Bahan Ajar UT, Bisa Diunduh Langsung di Playstore TERNATE – Sebelum memasuki masa perkuliahan, mahasiswa baru Universitas Terbuka (UT) diperkenalkan dengan cara dan sistem belajar yang akan dijalaninya selama kuliah. Kegiatan ini dikenal dengan Edukasi Kesiapan Belajar Mandiri (EKBM). Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Ternate ini akan dilakukan di selu-

ruh Malut dengan sasaran 430 mahasiswa baru masa registrasi tahun 2018. Kepala UPBJJ UT Ternate, Anfas, menjelaskan EKB, diawali di Kota Ternate 5-6 September lalu dan pada akhir pekan kemarin (22/9) dilaksanakan di Sanana dan Bacan, juga selama dua hari. ”Untuk Pokjar (kelompok belajar) lainnya seperti Tobelo, Buli dan Taliabu akan dilaksanakan pada 29 sampai 30 September,” katanya kepada

Malut Post, kemarin (23/9). Materi yang diberikan terdiri dari pengenalan tentang sistem belajar jarak jauh, proses registrasi dan ujian, layanan bahan ajar, bantuan belajar (Tutorial Tatap Muka maupun Tutoril online/Tuton), strategi belajar cerdas, dan latihan mengakses layanan UT online. “Semua materi ini diberikan agar mahasiswa memiliki bekal dalam belajar mandiri,”tambahnya seraya menegaskan bahwa kemampuan mengak-

ses internet sangat penting karena saat ini UT juga telah mengembangkan bahan ajar digital yang dapat diunduh langsung di HP android. Anfas mengaku, pentingnya pembekalan tentang sistem belajar kepada mahasiswa baru agar mereka nyaman dan mudah dalam belajar, karena nantinya mereka bisa belajar dimana dan kapan saja sesuai rancangannya. (tr-03/nty)

SAMBUNGAN MAJANG

Malut Post

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Pansel Lelang Jabatan Belum Dibentuk TERNATE – Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) pengisian jabatan beberapa kepala dinas hingga kini belum terbentuk. Sekretaris Kota Ternate M Tauhid Soleman beralasan, belum dibentuknya pansel karena bertepatan dengan persiapan penerimaan CPNS. Karena itu

pembentukan pansel akan dilihat waktu yang cocok. “ Kita akan bentuk dalam waktu dekat ini,” katanya. Seraya mengatakan, pembentukan pansel itu, kata dia, adalah instruksi wali kota karena itu dalam waktu dekat akan dilakukan.

Terpisah, kepala BKPSDMD Junus Yau juga mengaku, dalam waktu dekat akan dibentuk pansel. Selain mengisi posisi jabatan SKPD yang kosong, Junus mengaku akan ada perombakan dilevel pimpinan SKPD. “ Pasti ada yang dicopot dalam rolling nanti,” tutupnya. (cr-05/rul)

Iqbal: Penertiban Ojek Sayur Bukan Solusi

MUHAMMAD Iqbal Ruray

...BERTUGAS Samb Hal. 13

Terpisah, kepala BKPSDMD Junus Yau saat dikonfirmasi mengatakan, pada penerimaan CPNS kali ini, akan banyak ditempatkan di tiga kecamatan terluar. Para CPNS tersebut harus mengabdi minimal 10 tahun. “Setelah lulus seleksi akan ada

...RETRIBUSI Samb Hal. 13

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

PASAR MINGGU Jalan Sultan M Djabir Sjah tepanya di tapak satu, setiap minggu pagi selalu di penuhi PKL berjualan. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat yang melintasi kawasan tersebut. Minggu (23/9)

Dekot Tetap Kembalikan Temuan TERNATE – Desakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate agar DPRD segera mengembalikan kelebihan tunjangan DPRD yang menjadi temuan BPK mendapat tanggapan Wakil Ketua DPRD, M Iqbal Ruray. Menurut Iqbal, DPRD memiliki iti-

kad baik untuk mengembalikan temuan. Apakah nanti diselesaikan secara langsung atau pengembaliannya dilakukan bertahap. “ Tinggal sekwan mengkoordinasikan saja, sebab seluruh anggota DPRD memastikan akan mengembalikan temuan itu,” singkatnya. (cr-05/rul)

Justru pedagang terkesan tertindas dengan kebijakan yang dikeluarkan dengan dalil karena PAD berkurang. “Pajak-pajak itu diberlakukan kepada pedagang pakaian, tukang jahit, penjual emas,” ujarnya. Menurut dia, pasar Gamalama Bahari berkesan sejak diresmikan dua tahun lalu, pendapatan pedagang sangat minim, tidak berbanding dengan kewajiban membayar pajak. Karena itu, Disperindag Kota Ternate diminta juga memikirkan kembali problem pajak, penataan akses jalan,

...BP2RD Samb Hal. 13

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi telah mengisyaratkan objek PBB adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang

...DISEGEL Samb Hal. 13

tahun depan kawasan pasar akan diterapkan sesuai zona. Misalnya ada zona khusus pedagang pakaian, zona khusus barito dan lain sebagainya. Tidak lagi campur-baur. “ Penataan pasar agar antara pedagang tidak saling merugikan. Kita akan berikan

...SOLEMAN Samb Hal. 13

“ Kami ini atlet disabilitas yang berulangkali turun di pertandingan nasional, jadi nama-nama kami sudah ada di pusat. Tapi mereka di sini tidak percaya kalau kami mendapat undangan langsung dari pusat untuk membawa obor,” cerita Soleman Hi Laure, saat Malut Post menyambangi kediamannya, di Kelurahan Togafo RT 01/RW 01, Sabtu (22/9), akhir pekan lalu. Eman sapaan akrabnya, mengisahkan, dia pernah mengikuti Pekan Olahraga Cacat Nasional (Porcanas) pada tahun 2005, 2007 dan 2008. Pada tahun 2005, Eman bertanding dalam

TERNATE – Pernyataan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Nuryadin Rahman, jika sepinya pembeli di pasar Sasa salah satu penyebabnya karena beroperasinya penjual sayur keliling atau ojek sayur. Dibantah Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Muhammad Iqbal Ruray. Menurut Iqbal, pasar Sasa sepi bukaan karena kehadiran ojek sayur, tapi lebih pada pelayanan di pasar. Dengan menertibkan keberadaan ojek sayur bukanlah solusi. Buktinya di dalam wilayah

Kota banyak ojek sayur beroperasi, tapi pedagang di pasar Gamalama tetap mendapatkan keuntungan. Bahkan keuntungan mereka jauh lebih besar bila dibandingkan dengan ojek syur. “ Pasar itu bisa ramai, kalau ada terminal dan pelabuhan yang berdekatan dengan pasar. Kalau ada pelabuhan maka masyarakat dari Moti dan Makian bisa sandar dan berjualan di pasar tersebut.” Jabar politisi Golkar ini.(cr-05/ rul)

tanda tangan surat pernyataan, yang berisikan, jika PNS tersebut memaksakan pindah sebelum 10 tahun bertugas maka akan diberhentikan,” tegas Junus. Hal ini dilakukan, agar PNS lebih taat aturan. Sebab kebanyakan pegawai yang ditempatkan diluar, sering tidak betah dan cepat minta pindah, karena itu harus ada surat pernyataan.

Dari formasi CPNS yang ada, sambung Junus, belum dapat menjawab kebutuhan pegawai di Ternate terutama di kecamatan terluar, karena itu pegawai yang nantinya bertugas di kecamatan terluar harus menjalankan tugas dengan baik. “ Terutama untuk tenaga guru dan kesehatan,” pungkasnya. (cr-05/rul)

serta penertiban pedagang liar yang berefek pada pendapatan. “Kami berharap ada keadilan yang diberikan, keluhan semacam ini sudah lama, cuman baru disuarakan,” akunya. Terpisah Ketua Pansus Ranperda retribusi, Djadid Ali yang ditemui usai kunjungan ke pasar mengatakan, langkah pemerintah menaikan retribusi pajak belum final. Masih sebatas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk menaikan pajak retribusi dan belum disahkan menjadi Perda. “Pansus ini bertujuan untuk menyerap keluhan pedagang. Ternyata dari kunjungan ini,

pedagang pakaian mengeluh atas rencana pemerintah menaikan retribusi. Karena kunjungan konsumen sangat minim, itu akibat dari akses jalan yang tidak baik,” ujar Djadid. Menurut Politisi Golkar ini, usai mendengar keluhan pedagang, pihaknya akan menjadikan itu sebagai pertimbangan dalam membahas Ranperda tersebut. Sebab, jangan sampai kenaikan tarif justru menjadi beban bagi pedagang. “Rencana pemerintah akan kami dievaluasi. Yang pasti pajak retribusi belum bisa dinaikkan. Jika belum ada pengesahan DPRD,” pungkasnya. (cr-04/rul)

pribadi atau badan.”Dengan demikian perumahan dinas juga termasuk objek PBB,” jelasnya. Dalam waktu dekat, kata Ahmad Yani, pihaknya akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB di perumahan milik TNI. Baik angkatan laut maupun angkatan

darat. “Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum membayar PBB agar segera membayar sebelum jatuh tempo 31 September, jika melewati waktu itu akan dikenai denda 2 persen dari objek pajak,” tukasnya. (cr-05/pn/rul)

sanksi jika pedagang yang sudah ditempatkan di lokasi tertentu, tapi dia berjualan di lokasi lain,” tandasnya. Bagi pedagang yang bandel, Mahmud memastikan akan mengambil langkah tegas. Lapak jualan pedagang tersebut akan disegel dan tidak lagi diizinkan berjualan di pasar. “ Kita akan berikan sanksi tegas,” tandasnya.

Sementara terkait rencana kenaikan tarif sewa lapak. Mahmud mengaku, saat ini perdanya masih direvisi DPRD. Harga sewa lapak saat ini, kata dia, masih menggunakan perda lama karena itu harus ada perubahan. “ Kalau kita masih bertahan dengan harga sewa lama maka PAD kita tidak akan capai target,” terangnya. (cr-05/rul)

Kejurnas angkat berat di Medan. Sebelum ke kanca nasional, mereka diseleksi di tingkat daerah. “ Di ajang itu saya berhasil berhasil meraih juara tiga dan membawa pulang satu perunggu. Pada tahun 2007, saya kembali mengikuti seleksi tingkat nasional tapi di cabang olahraga lari seratus meter. Kalau lolos kami akan bertanding di tingkat internasional. Tapi saat ini saya kalah. Karena saya cacatnya di kaki, sementara lawan saya cacatnya di tangan, kakinya normal. Jadi wajar dia bisa mengalahkan saya,” cerita ayah tiga anak ini. Usai mengikuti seleksi tersebut, setahun kemudian 2008, Eman kembali terjun pada lomba lari seratus meter dan berhasil membawa pulang medali perunggu. Setelah mengharumkan nama baik Maluku Utara (Malut) tingkat nasional, Eman mengaku tidak ada apresiasi dari pemerintah. Selain itu tidak ada wadah yang menampung para atlet disabilitas untuk pembinaan lanjutan. “ Pemerintah seolah lupa, jika mereka punya atlet cacat yang pernah mengharumkan nama baik Maluku Utara. Bahkan usai Kejurnas 2008 lalu, tiket pulang ke Ternate kami sendiri yang cari,” kisahnya sambil tertawa mengenang masa sulit berjuang mengharumkan

nama daerah. Bisanya, sambung Eman, Setiap atlet berprestasi pulang ke daerah, pasti disambut meriah. Namun mereka saat tiba di Bandara Babullah, tak ada penyambutan samasekali, mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. “ Dua medali perunggu yang saya raih, keduanya sudah terbakar, saat kebakaran di kawasan terminal 2009 lalu. Waktu itu saya masih tinggal di sana,” tandas Eman yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Malut ini. Jika mereka atlet disabilitas yang pada zamannya tidak diperhatikan, Eman berharap kejadian itu tidak terulang untuk generasi atlet disabilitas saat ini. Dia meminta ada pembinaan yang rutin untuk atlet disabilitas kedepannya. Eman yang kini keseharian pertugas sebagai staf Kantor Lurah Togafo itu berharap pemerintah daerah menyiapkan wadah untuk menampung potensi atlet disabilitas. “ Kami harap atlet disabilitas jangan lagi diremehkan, mereka harus diperhatikan dan dibina secara kontinyu,” harap Eman yang membawa obor Asian Para Games di Gelora Kie Raha beberapa waktu lalu itu.(mg-01/rul)

OPINI

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Art: Resayfa Rumra

SIKAP BASMI PEKAT RAZIA penyakit masyarakat (pekat) rutin digelar aparat kepolisian yang di-back up TNI dan pihak terkait lainnya. Operasi pekat ini fokus pada penyakit masyarakat seperti minuman keras, prostitusi, perjudian, narkoba, premanisme dan sejenisnya. Tidak sedikit minuman keras jenis captikus yang diamankan polisi, kemudian ditampung dan dimusnahkan secara bersamaan. Tidak sedikit pula wanita malam yang diamankan dari hotel dan tempat hiburan malam, digiring ke markas polisi dan diberi pembinaan, dengan tujuan tidak mengulangi perbuatannya. Begitu pula narkoba, di mana aparat beruntung mengamankan pengedar dan pemakai yang disertai dengan barang bukti, baik ganja maupun sabu-sabu. Meski begitu intens polisi melakukan razia, beberapa jenis penyakit masyarakat ini tetap saja ditemui di tengah-tengah masyarakat. Soal prostitusi, bahkan masyarakat sudah “marah” dan hampir turun tangan. Di kawasan Pantai Falajawa, Kelurahan Muhajirin, Ternate Tengah, masyarakat setempat membuat spanduk yang ditulis larangan nongkrong di lokasi itu pada malam hari di atas pukul 00.00. Betapa tidak, lokasi itu nyaris diidentikkan dengan tempat kumpulnya para wanita malam. Semoga saja aparat dan Pemkot Ternate menangkap semangat masyarakat tersebut. Jika respons dari aparat dan Pemkot terlambat, bukan tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ketika masyarakat sudah marah. Terkait minuman keras jenis captikus, setiap saat selalu saja ditemukan di beberapa lokasi. Sudah saatnya aparat menelusuri tempat pembuatan barang haram itu dan memusnahkannya. Jika pabrik captikus tidak dibongkar, minuman keras jenis ini selalu saja diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Penanganan serius juga harus diberlakukan pada narkoba. Informasi beredar di masyarakat menyebutkan, tidak sedikit oknum aparat ikut bermain dalam bisnis gelap dan haram itu. Bagaimana mungkin pemberantasan narkoba tuntas kalau ada oknum aparat yang terlibat. Memang selama ini tidak sedikit polisi yang ditangkap dan diproses hukum lantaran terlibat kasus narkoba. Ada juga dari mereka yang berstatus sebagai pengedar. Baik itu kasus kecil atau besar, sulit dibasmi jika tidak ada keseriusan dari aparat. Aparat juga tidak harus lupa bahwa dukungan masyarakat begitu penting. Jangan abaikan masyarakat, karena dukungan masyarakat akan memudahkan beban aparat.(*)

O m Faduli

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

Informed Consent dalam Pemberian Vaksin Rubella TERTANGGAL 19 September 2019, penulis mendapati informasi melalui Malut Post bahwa “Bocah Meninggal, Orang Tua Curiga Vaksin MR Penyebabnya”. Apabila mencermati pemberitaan tersebut, tentu kemudian harus dilanjutkan dengan pembuktian sesuai kaidah-kaidah medis. Namun dalam tulisan ini, kemudian penulis lebih memfokuskan pada tidak adanya sosialisasi sesuai penuturan La Ode Imam Bahri, melalui Malut Post. Perlu diketahui bahwa dalam fasilitas pelayanan kesehatan dikenal dengan beberapa upaya kesehatan yang terdiri dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pemberian imunisasi vaksin merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bertujuan mencegah (preventif ) datangnya penyakit. Sedangkan MeaslesRubella (MR) adalah imunisasi vaksin lanjutan bagi anak sekolah dasar sesuai Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Pada prinsipnya pemberian vaksin yang merupakan tindakan preventif pada fasilitas pelayanan kesehatan, harus didahului dengan sosialisasi yang terorganisasi tidak

Aspirasi Pembaca

Hasrul Buamona,SH.MH Advokat-Konsultan Hukum Kesehatan di Yogyakarta

hanya melibatkan pihak sekolah namun juga harus ada keterlibatan Orang Tua Siswa/Siswi. Walaupun pemberian vaksin dalam kasus ini bagian dari imunisasi rutin, namun pada prinsipnya bahwa pemberian vaksin kepada siswa/siswi Sekolah Dasar, sama halnya juga dengan mengambil tindakan medis kepada pasien di rumah sakit, sehingga secara hukum dan kaidah medis, tindakan medis pemberian vaksin tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Orang Tua atau Wali, bukan Sekolah ataupun yang lain serta tidak cukup dengan penyebaran bulletin, pampflet dan spanduk di tempat fasilitas publik. Informed consent atau dalam

Bahasa Indonesia disebut persetujuan tindakan kedokteran yang ketentuannya diatur dalam Permenkes Nomor 290/Menkes/ Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Informed consent merupakan konsekuensi dari hubungan terapeutik antara pasien dengan dokter dalam lalu lintas pelayanan kesehatan. Selain itu dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur bahwa “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”. Telah jelas bahwa pelayanan imunisasi dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan profesional. Selain itu dengan profesional dan kompeten tenaga medis, wajib hukum kemudian untuk meminta persetujuan orang tua/ wali dari siswa/siswi. Hal ini sangat pentingnya bagi tenaga medis yang harus memperhatikan keamanan, mutu dan khasiat vaksin yang diberikan kepada siswa/siswi Sekolah Dasar. Tujuan utama dari meminta persetujuan orang tua/wali dari siswa/siswi, bukan saja untuk memenuhi terpenuhinya syarat normatif dalam undang-undang

namun yang terpenting adalah juga menghindari siswa/siswi dari segala risiko medis atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang bermunculan di kemudian hari yang berakibat sakit atau meninggal. Munculnya kasus ini seharusnya, Menteri Kesehatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kab/ Kota di Maluku Utara menjadikan pembelajaran dan evaluasi terkait tata kelola pelaksanaan upaya kesehatan preventif yang cenderung tidak siap dan seakan-akan terpaksa. Persoalan utama di Indonesia terkait pelaksanaan vaksin MR dari Kementerian Kesehatan sampai kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota seharusnya melakukan pemeriksaan medis terlebih secara keseluruhan sebelum memberi vaksin MR kepada siswa/ siswi Sekolah Dasar. Tentu bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan penerima vaksin MR, agar tidak menimbulkan kejadian pasca imunisasi seperti kasus Riski tersebut. Selain itu menurut penulis, ke depan setiap tenaga medis di Maluku Utara harus meminta persetujuan tindakan medis dalam pemberian vaksin kepada orang tua/wali dari siswa/siswi tersebut. Ini penting untuk mencegah tenaga medis yang kemungkinan dapat dijerat secara hukum. (*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma. Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Petani, Revolusi Hijau dan Rachel L. Carson BAGI petani kebanyakan, tidak penting mengenal siapa itu Rachel L. Carson, yang terpenting adalah bagaimana ketika matahari mulai menampakkan wajahnya, mereka harus menuju ke kebun untuk bekerja, mengolah lahan, mengurus tanaman dan atau ketika tanaman telah ditanam dan memerlukan nutrisi maka para petani tersebut memberikan sedikit nutrisi (pupuk) untuk kesuburan tanaman mereka. Singkat kata, yang ada dalam pikiran para petani adalah bagaimana melipatgandakan hasil pertanian mereka untuk mendapatkan sebanyakbanyaknya keuntungan. Begitulah siklus kehidupan para petani. Ketika tersebar isu yang tidak berkaitan dengan lahan (kebun), tanaman, hasil panen dan segala tetek bengeknya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, maka itu hanyalah angin lalu. Apalagi menanyakan kepada mereka perihal Rachel L. Carson. Bukannya mendapat respon positif, kita akan dibuat terdiam seribu bahasa dengan pertanyaan balik mereka, “Memangnya Rachel Carson akan membantumu mengurus kebun dan tanaman?” atau, “apakah Rachel Carson akan memberimu makan sehari-hari?”. Begitulah kira-kira pertanyaan balik yang dicontohkan oleh seorang teman beberapa waktu lalu yang masih terrekam dalam ingatan saya. Mengenal sosok Rachel L. Carson bagi seorang petani pada era sekarang memang tidak menjadi satu keharusan, di saat para petani dituntut untuk menghasilkan panen yang dapat menopang kebutuhan hidup sehari-hari tetapi, mengenal pemikirannya dan mengetahui kekhawatirannya atas apa yang akan dialami oleh petani dan masyarakat dunia adalah sebuah keharusan.

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

Arifin Muhammad Ade Pengurus Forum Pemuda Topo (FATO)

Beberapa dekade lalu, tepat pada tahun 1962, Rachel L. Carson, seorang Biolog kelautan dan penulis alam berkebangsaan Amerika Serikat pernah menulis buku yang sangat fenomenal. Silent Spring, merupakan satu dari beberapa buku yang ditulis oleh Rachel L. Carson yang mengungkapkan kekhawatirannya atas penggunaan bahan-bahan kimia (pestisida) secara berlebihan dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian yang selanjutnya dikonsumsi oleh manusia. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Rachel L. Carson akan hasilhasil pertanian yang telah terkontaminasi dengan zat-zat pestisida, secara tidak langsung membawa dampak buruk bagi kelangsungan kehidupan mahluk hidup di Bumi, termasuk manusia itu sendiri. Unsur-unsur kimia yang terkandung dalam pestisida tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Unsur-unsur itu bahkan terakumulasi melalui rantai makanan dan tersebar melalui ekosistem. Bersamaan dengan pupuk nitrogen, pestisida juga dapat membahayakan kesehatan petani dan buruh tani. Jauh sebelum manusia mengenal teknologi pertanian dan pemanfaatan bahan kimia untuk menggenjot pertumbuhan produksi hasil pertanian. Para petani dahulu biasanya menanam berbagai macam tanaman pangan setiap tahun, yang memutarnya sehingga keseimbangan di dalam tanah itu terlestarikan. Tidak ada keperluan untuk pestisida, karena serangga yang tertarik dengan suatu tanaman pangan tertentu akan menghilang dengan adanya tanaman pangan berikutnya. Dengan demikian petani

tidak membutuhkan pupuk kimia, melainkan memperkaya sawah dan ladang mereka dengan pupuk hijau, yang berarti mengembalikan materi ke tanah untuk memasuki siklus biologis. Praktik pertanian ekologis yang telah kuno itu berubah drastis kirakira tiga abad yang lalu. Ketika para petani beralih dari produk organik ke produk sintetis. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara besar-besaran telah mengubah keseluruhan susunan pertanian dan peternakan. Industri membujuk para petani bahwa mereka akan dapat memperoleh hasil yang melimpah dengan menanami tanaman pertanian mereka yang luas dengan satu tanaman pangan tunggal/monokultur yang benar-benar menguntungkan dan mengendalikan hama dengan bahan-bahan kimia. Pada tahun 1968, sejak bergulirnya revolusi hijau. Salah satu pembenaran utama revolusi hijau adalah argumen bahwa teknologi pertanian yang baru diperlukan untuk memberi makan dunia yang lapar. Pada masa langka, hanya produksi yang ditingkatkan yang akan menyelesaikan masalah kelaparan dan hanya agribisnis dalam skala besarlah yang mampu menghasilkan lebih banyak makanan. Pembenaran revolusi pertanian bahwa pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan bahan-bahan kimia dalam dunia pertanian akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda justru memberikan dampak negatif. Adalah Frances More Lapped dan Joseph Collins, pendiri Institute for Food and Development Policy di San Fransico. Dalam penelitiannya, dia

menyimpulkan bahwa kelangkaan makanan merupakan satu mitos dan agribisnis tidak dapat menyelesaikan masalah kelaparan, tetapi malah sebaliknya justru melestarikan dan bahkan membuatnya semakin buruk. Misalnya, China, mempunyai penduduk dua kali lipat dari pada India, tetapi di China tidak ada kelaparan dalam skala besar. Ketimpangan merupakan penghambat utama di dalam semua upaya untuk memerangi kelaparan dunia saat ini (Frances M. Lapped & Joseph Collins). Di Amerika Tengah, sekurangkurangnya separuh dari tanah pertanian digunakan untuk menanam tanaman perdagangan untuk ekspor, sementara 70 persen dari jumlah anak-anak yang ada menderita kekurangan gizi. Senegal pun demikian, sayur-sayuran untuk diekspor ke Eropa ditanam di tanah pilihan, sementara mayoritas penduduk pedesaannya kelaparan. Di Indonesia pun tidak ketinggalan, praktik-praktik kejam tersebut menerapkan sistem pertanian monokultur dalam jumlah besar untuk diekspor merupakan salah satu persoalan serius di kala masyarakat sendiri diliputi masalah gizi buruk, kelaparan dan lain-lain. Intinya, semua khasanah sistem tradisional lokal itu sesungguhnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan, baik ditingkat lokal, daerah, maupun nasional. Untuk itu diperlukan serangkaian kebijakan dan seperangkat kelembagaan. Tetapi yang paling mendasar adalah perubahan cara pandang pembangunan itu sendiri secara keseluruhan, termasuk cara pandang yang selama ini selalu “memandang sebelah mata” terhadap sistem-sistem tradisional lokal. (*)

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331 Pengaduan Pelanggan PLN

081 143 0040

Surat Pembaca

Toilet Pria Bioskop XXI Mall Jatiland Tidak Berfungsi RUANG toilet pria dilengkapi box untuk kencing sambil berdiri, setelah kencing ternyata tidak ada air untuk cebok. Nanti, setelah pergi barulah

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

air keluar menguras kencing (ini telah diatur dengan sistem sensor), akibatnya, pemakai toilet tersebut kencing tanpa cebok.

Sementara menurut ajaran Islam, jika ada setetes air kencing di celana maka sembahyang tidak sah. Harapan kami, sistem sensor diperbaiki sehingga air

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

tetap keluar di saat sedang kencing. Pengirim: Om Faduli (085240169987)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk. Warna (FC): Rp 40.000/mmk. HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

Malut Post

EKONOMI BISNIS

Lima Bulan Terakhir, Utang Meningkat JAKARTA - Utang pemerintah hingga Agustus mencapai 4.363,19 triliun. Naik Rp 537,4 triliun jika dibandingkan

periode yang sama di 2017 sebesar Rp 3.825,79 triliun. Jika dilihat dalam kurun waktu 5 bulan terakhir utang pemer-

APLIKASI Belum Maksimal Gunakan Platform Online SURABAYA - Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo Septriana Tangkary menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro kecil dan menengah berkontribusi 61,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, jumlah UMKM mencapai 60 juta. Namun, baru sekitar delapan persen atau 3,79 juta pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan platform online. “Padahal, tren pergerakan konsumen semakin memberat di transaksi online,” kata Septriana dalam Forum Sosialisasi Belanja dan Jualan Online: Murah, Cepat, dan Aman di Graha Widya Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Surabaya, Jawa Timur. Kemenkominfo juga menggandeng Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) dan Blibli untuk mengedukasi pelaku UMKM mengenai penggunaan e-commerce. Pihaknya juga terus mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi guna mendongkrak kinerja. Septriana menjelaskan, transaksi online melalui portal e-commerce semakin populer digunakan oleh masyarakat luas. Menurut dia, hal itu merupakan perkembangan positif karena semakin mudah menghubungkan penjual dan pembeli. “Hal tersebut penting disampaikan kepada UMKM agar semakin mengerti potensi pasar yang begitu besar,” kata Septriana. Septriana menjelaskan, melalui acara tersebut pihaknya juga melakukan sosialisasi gerakan Ayo UMKM Jualan Online. Dia menuturkan Indonesia memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia. “Saat ini terdapat penetrasi pengguna internet yang mencapai lebih dari 132 juta. Pengguna e-commerce pun terus meningkat dengan bertambahnya portal ecommerce yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat,” ujar Septriana.(jpnn/onk)

intah memang terus tumbuh. Seperti dilansir dari detikfinance, dijelaskan utang pemerintah berdasarkan data dari APBN yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada April 2018 utang pemerintah mencapai Rp 4.180,61 triliun. Angka itu bertambah Rp 46 triliun atau lebih tinggi 1,06 persen dari Maret yang sebesar Rp 4.136 triliun. Total utang pemerintah per April 2018 juga

lebih tinggi 13,99 persen dibandingkan periode yang sama di 2017 sebesar Rp 3.667,41 triliun. Namun pada Mei 2018, total utang pemerintah turun Rp 11,52 triliun menjadi Rp 4.169,09 triliun dibandingkan April 2018 yang sebesar Rp 4.180,61 triliun. Pada periode Juni 2018, total utang pemerintah pusat kembali meningkat menjadi Rp 4.227,7 triliun. Angka itu juga tumbuh 14,06 persen

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Juli 2018, utang pemerintah kembali naik menjadi Rp 4.253,02 triliun. Angka itu juga naik 12,51 persen secara year on year (yoy). Kemudian pada Agustus 2018 utang pemerintah melonjak lagi. Kali ini besarnya mencapai Rp 110,17 triliun dari Rp 4.253,02 triliun menjadi Rp 4.363,19 triliun.(dtc/onk)

Realisasi KUR 187,87 M Kucuran UMi Masih Rendah Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE- Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Januari - Agustus 2018 mencapai 187,87 miliar. Menurut Kepala Seksi Pembinaan Pelak-

sanaan Anggaran II-B Kanwil Perbendaharaan Malut Avviz Elfarij, debitur penerima KUR mencapai 5.750. Tiga sektor penerima KUR terbesar adalah sektor perdagangan, sektor pertanian dan perkebunan serta akomodasi dan makanan. Untuk sektor perdagangan mencapai perdagangan 69,04 persen, pertanian dan perkebunan 11,01 persen, sedangkan akomodasi dan makanan 5,37 persen. “Tiga sektor ini yang paling banyak disalurkan KUR di Maluku Utara,” ujarnya.Dia

juga menambahkan, daerah yang paling banyak tersalurkan KUR, Kota Ternate 26,55 persen, Halmahera Utara 13,91persen, dan Kota Tidore 12,80 persen. Sementara itu, penyaluran Usaha Mikro (UMi) baru mencapai Rp 158 Juta dengan jumlah debitur sebanyak 20. Realisasi UMi ini terbilang masih jauh dari target karena itu, mereka terus melakukan sosialisasi agar realisasi KUR maupun UMi dapat Tercapai. (mg-02/onk).

DOK MALUT POST

PADAT: Aktivitas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate

KERJA SAMA Jajaki Kerja Sama dengan Spanyol JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, menghadiri pertemuan bisnis di Madrid Spanyol. Salah satu kesepakatannya adalah kerja sama dalam bidang konstruksi dan infrastruktur. Pertemuan kedua negara dipimpin oleh Wakil Ketua Umum (WKU) Erwin Aksa dalam Roundtable Business dengan para pengusaha Spanyol. Perwakilan Indonesia juga dihadiri Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dan Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid. Ada juga direksi BUMN bidang konstruksi, yakni Wijaya Karya, Brantas Abipraya, Hutama Karya dan Waskita Karya, sementara sektor swasta diwakili Kadin. Dari pihak Spanyol diikuti para pengusaha yang tergabung dalam Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Erwin Aksa dalam keterangannya menyampaikan, kunjungan ke Spanyol sangat lengkap karena diikuti pihak pemerintah, sektor swasta dan BUMN. “Seperti kita ketahui sudah banyak perusahaan-perusahaan konstruksi nasional baik swasta maupun BUMN kita yang sudah mampu menjual jasanya ke dunia internasional. Dan kita berkeyakinan di kemudian hari semakin banyak perusahaan konstruksi kita akan go internasional,” katanya, seperti dilansir dari detikfinance. Menteri Basuki Hadimuljono mengundang para investor dan kontraktor dari Spanyol juga semakin banyak yang mau berinvestasi dan bisnis di Indonesia. Terlebih saat ini pembangunan infrastruktur sedang gencar dilakukan pemerintah Indonesia. Untuk itu masih diperlukan peran swasta untuk lebih terlibat, khususnya proyek-proyek yang secara financial feasible. Anggaran pemerintah saat ini disebut masih sangat terbatas, sementara kebutuhan infrastruktur sudah menjadi tuntutan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Diperkirakan hampir 37 persen dari seluruh anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia diharapkan bisa didapatkan dari sektor swasta. Di dalam pertemuan kedua negara juga dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Kadin Indonesia dengan Spanish Chamber of Commerce (Camara) yang disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Infrastruktur, Transportasi dan Perumahan Spanyol, Pedro Saura García. Kedua belah pihak, sepakat melakukan bentuk-bentuk kerja sama saling menguntungkan. Penandatanganan MoU dilakukan oleh WKU Kadin Erwin Aksa, dan Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, Secretary-General of Spanish Chamber of Commerce.(dtc/onk)

BTN Bidik Generasi Milenial JAKARTA - Generasi milenial atau penduduk berusia muda, jumlahnya cukup banyak. Ini merupakan pasar potensial bagi perusahaan untuk menggaet mereka. Karena itu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membidik kalangan milenial untuk menggenjot pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, untuk menyasar segmen tersebut, dalam waktu dekat BTN akan meluncurkan produk KPR khusus kaum milenial. Berdasarkan data Bappenas, hingga saat ini terdapat 90 juta penduduk Indonesia yang merupakan generasi milenial. “Awal Oktober kita akan launching KPR milenial. Ini karena mereka pendapatannya tidak tetap dan juga senang yang praktis. Ini sudah kita pikirkan,” ujar Maryono, seperti dilansir detikfinance. Saat ini, kata Maryono, BTN telah menyediakan hunian yang cocok bagi kebutuhan kalangan milenial yang ingin serba praktis dan cepat yakni proyek Transit Oriented Development atau TOD. “Kita kerja sama bangun TOD. Kita juga kerja sama bangun apartemen yang dekat dengan kampus. Ini

Hari Ini Dana BPJS Kesehatan Cair

juga sudah kita lakukan. Kemudian kita bangun perumahan yang ada coworking space-nya,” ucapnya. Maryono memastikan BTN berpartisipasi memberikan kredit konstruksi dan kredit pemilikan apartemen untuk proyek TOD milik Perumnas. Setelah TOD di Tanjung Barat, Bank BTN juga membidik proyek TOD Perumnas di Pondok Cina dan Stasiun Bogor. Selain itu, BTN membuka sinergi dengan pengembang TOD lain, seperti PT PP Properti Tbk yang akan menggarap TOD Stasiun Juanda dan TOD Stasiun Tanah Abang, dan juga PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang menggarap sejumlah proyek TOD bertajuk LRT City. “Khusus wilayah Jakarta, hunian vertikal akan makin berkembang karena berdasarkan riset Housing Finance Center BTN, kebutuhan rumah di Jakarta dalam 13 tahun mendatang akan terus meningkat, akhir tahun 2030 kemungkinan backlog menembus sekitar 1,751 juta rumah, dan kemungkinan akan terjadi defisit karena laju pertumbuhan penduduk DKI yang tinggi namun lahan semakin sempit, rumah susun menjadi pilihan pengembang untuk ekspansi,” pungkasnya. (dtc/onk)

JAKARTA - Pemerintah memastikan akan memberikan suntikan dana kepada BPJS Kesehatan, yang saat ini mengalami defisit. Senin (24/9) hari ini, pemerintah akan mengucurkan Rp 4,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pencairan dana tersebut akan dilakukan pada Senin 24 September mendatang. “Jadi langsung senilai itu, enggak bertahap. Sesuai dengan permintaan BPJS Kesehatan,” tutur Mardiasmo, seperti dilansir dari detikfinance. Anggaran Rp 4,9 triliun itu disiapkan pemerintah dari APBN yang didasarkan pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 113 Tahun 2018 Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu pemerintah juga akan memanfaatkan cukai rokok untuk menambal de-

fisit BPJS Kesehatan yang kini mencapai Rp 16,5 triliun. Kementerian Keuangan akan menerbitkan aturan sebagai turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) yang baru ditandatangani Presiden Jokowi. “Perpres itu memerintahkan Bu Menteri untuk memotong pajak rokok yang akan masuk ke APBD yang kita potongkan,” tambahnya. Potongan pajak rokok itu ditetapkan sebesar 75 persen dari setengah atau 50 persen penerimaan cukai pajak. Nilainya diperkirakan bisa mencapai Rp 5 triliun. Cukai rokok yang diterima tahun ini diperkirakan mencapai Rp 148 triliun. Dari Rp 148 triliun, sebanyak 10 persen atau sekitar Rp 14 triliun merupakan pajak. Lalu separuh dari pajak rokok itu berarti Rp 7 triliun. Nah jika dihitung 75 persen dari nilai itu maka nilai pajak rokok yang diberikan ke BPJS Kesehatan mencapai Rp 5 triliun. (dtc/onk)

Pemerintah Tetapkan Target Setoran BUMN JAKARTA - Pemerintah menetapkan setoran BUMN ke negara melalui dividen. Ini tertuang dalam nota keuangan APBN 2019. Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro mengatakan, khusus perusahaan pelat merah yang berada di bawah Kementerian BUMN ditargetkan sebesar Rp 44,74 triliun. “Angka yang disampaikan Rp 45,6 triliun, di mana Rp 44,7 triliun berasal dari BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN, Rp 850 miliar dividen BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan,” kata Imam, dikutip dari detikfinance. Imam menyebutkan, setoran dividen dari perusahaan pelat

merah ini paling tinggi berasal dari BUMN terbuka, yaitu sekitar Rp 29,03 triliun. “Jumlah dividen BUMN terbuka mencapai Rp 29,03 triliun, sisanya sekitar Rp 15 triliun dari BUMN yang sifatnya tertutup,” jelas dia. Untuk BUMN sektor agro dan farmasi menyumbang Rp 259,3 miliar, BUMN sektor energi Rp 675,98 miliar, BUMN sektor industri tambang dan media Rp 8,5 triliun, BUMN sektor konstruksi dan perhubungan Rp 2,757 triliun, BUMN sektor jasa keuangan dan konsultan Rp 3,28 triliun, BUMN sektor restrukturisasi Rp 221 miliar, dan BUMN terbuka Rp 29,03 triliun.(dtc/onk)

BAJA: Gulungan baja produksi PT Krakatau Steel

SELEBRITA

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Apa Kata Kritikus Soal Film The Nun LOS ANGELES - Film The Nun garapan Corin Hardy ini sempat menjadi buah bibir dikalangan pencinta film horror. Karena film ini merupakan salah satu spin-off dari film horror ternama, yaitu The Conjuring 2, dan merupakan seri kelima dari The Conjuring Universe. Film The Nun sejauh ini berhasil meraih keuntungan kotor sebesar USD 228 juta (sekitar Rp3,4 triliun). Namun, dibalik kesuksesan secara komersil, film ini mendapatkan banyak kritik dari para krikitus film, maupun penon-

Sahabat Luna Enggan Komentari Pendapat Keluarga Reino

LUNA Maya

JAKARTA - Kandasnya hubungan asmara antara Luna Maya dan Reino Barrack, dikabarkan terjadi lantaran persoalan keluarga. Keluarga dari pencipta karakter Bima Satria Garuda ini dikabarkan tak menyetujui hubungan percintaan antara anaknya dan Luna Maya. Ketika dimintai keterangan perihal kabar tersebut, sahabat dari Luna Maya, Iwet Ramadhan, mengaku enggan mengomentari hal itu. Iwet merasa bahwa jika dirinya mengungkap hal tersebut, ia terlihat melangkahi kedua belah pihak. “Aku enggak mau komentar soal itu, karena menurutku itu adalah ranahnya Reino, dia yang ngomong di berita,” ucap Iwet Ramadhan, yang ditemui di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan “Kalau aku ngomong, aku ngelangkahin banyak pihak. Pihaknya Reino, Luna, keluarga mereka juga. Menurut aku apa yang diomongin Reino ya sudah, terimanya seperti itu,” sambungnya. Mengenai unggahan status Luna soal kehilangan, Iwet mengungkap bahwa wajar saahabatnya melakukan hal tersebut. Pasalnya, setiap orang tentunya berhak mencurahkan perasaannya melalui akun sosial media. “Kalau masalah Instastory Luna it’s very human. Ketika dia lagi merasa sesuatu kemudian ditumpahkan di Instastory,” ucapnya. “Aku rasa ketika dia melakukannya, dia cuma mau mengungkap perasaannya. Tapi ya kesini-kesini enggak ada yang berubah,” tuturnya. (Okz.com/Lid)

ton kasual. Dalam website review aggregator seperti Metacritic dan Rotten Tomatoes. Banyak netizen yang mengkritik bahwa film “The Nun” kurang memiliki plot cerita yang kuat. Beberapa dari mereka bahkan sudah bosan dengan jumpscare yang ada di film ini, dan pergerakan alur cerita yang lama. Bilge Ebiri dari RollingStone.com menuliskan ulasan dan opininya mengenai film ini. Ia menilai “horror yang bagus membutuhkan an-

Film The Nun. (Ggl)

tisipasi agak bisa bekerja dengan baik, namun akan susah untuk berantisipasi apabila kita

Wujud Joaquin

Full Make Up Sebagai Joker JAKARTA - Belum lama beredar adegan Joaquin Phoenix sebagai Joker dalam sebuah set yang mempertemukan musuh bebuyutan Batman itu dengan seorang badut gendut di sebuah sudut jalan. Dan Warner Bros. pun akhirnya tambah menggoda para fans dari semesta DC itu dengan penampilan Joaquin Phoenix full make up sebagai Joker. Video itu juga diposting oleh sang sutradara, Todd Phillips. Joaquin Phoenix memerankan Joker yang berjati diri asli Arthur Fleck. Sepertinya dalam film origin Joker ini memang dikisahkan awal-mula bagaimana seorang pria menjadi psikopat gila yang mengguncang dunia kriminal di Gotham. Dalam video tes kamera itu, Phoenix terlihat full make up seperti badut. Diperkirakan itu awal mula bagaimana sisi prikopat muncul

dalam diri Arthur. Sebab riasan itu seperti badut-badut biasa. Dilaporkan wujud sebenarnya Joker versi Joaquin Phoenix ini masih belum dimunculkan seperti apa bentuknya. Sementara dalam video yang resmi dipublikasi tadi, di akhir video senyuman khas Joker juga dipertunjukkan oleh Phoenix. Film animasi ‘Killing Joke’ sepertinya menginspirasi besar film arahan Todd Phillips ini. Bagi kamu yang menonton, film animasi itu memang disebut sebagai

JOKER. (Ggl)

Deddy Corbuzier dan Hari Jisun Kembali Berseteru JAKARTA - Perang statement antara Deddy Corbuzier dan Hari Jisun, seorang YouTuber asal Korea masih berlanjut. Setelah Jisun memberikan klarifikasi seputar apa yang terjadi pada acara yang dipandu Deddy, kini giliran Deddy Corbuzier yang memberikan tanggapan. Ayah satu anak itu lantas mengatakan jika ia merasa lelah dengan drama yang dibuat di media sosial ini. “I’m getting tired of this stupid Drama. So this is my last respon,” ungkap Deddy Sabtu 22 September 2018. “Kami larang ibu masuk di segment 2, tapi tetap masuk, kami larang Anda makan, ibu Anda yang malah makan. Kami suruh setop, tetap dimakan sambil bilang udah biasa,” terangnya. Sebuah kiriman dibagikan oleh Deddy Corbuzier (@mastercorbuzier) pada 21 Sep 2018 jam 8:35 PDT Pernyataan kemudian berlanjut dengan keluhan Jisun mengenai ketidaknyamanan menggunakan pakaian Korea. Menurut Deddy, bagus atau tidaknya semua tergantung penilaian orang. “Kalau jelek kenapa Anda foto-foto dan bahkan di post,” kata Deddy. Beberapa waktu lalu bahkan keduanya juga sempat saling lempar argumen

DEDDY Corbuzier. (Ggl)

di kolom komentar. Deddy meminta Jisun untuk menghentikan penggunaan namanya jika hanya ingin mendompleng ketenaran. “Gini aja... Video fullnya ada di Youtube... Penonton kita pintar kok.. Bisa menilai siapa yang salah siapa yang benar... and please stop using my name for Ur famousity. Thank u,” tulis Deddy. Komentar ini pun kemudian juga mendapat tanggapan dari Jisun yang juga meminta untuk menghentikan penggunaan namanya. Sebelumnya diberitakan Okezone, Deddy Corbuzier merasa geram, program acara yang dibawakan olehnya disebut alay oleh warganet. Hal itu disebabkan pada salah satu episode, bintang tamu bernama Jisun yang

salah satu film Batman kartun terbaik. Asal-usul Joker yang dulunya adalah pemuda biasa dan pekerja keras demi membahagiakan istri meski dalam keadaan miskin membuka mata para penggemar komik dan DC. Sisi manusiawi Joker di situ terungkap. Tapi dalam semesta Batman, Joker sepertinya memang lebih dari satu orang. Dalam serial Gotham Series bahkan sosok gila ini dihidupkan lewat karakter yang dinamakan Jerome dan Jeremiah Valeska, saudara kembar yang kemudian keduanya menjadi Joker dalam menebar ancaman dunia Bruce Wayne belia. Setelah Jack Nicholson, Heath Ledger dan Jared Leto, Joaquin Phoenix menjadi Joker yang paling ditunggu para penggemar. Sementara Jared Leto sebagai Joker di ‘Suicide Squad’ pun tengah dipersiapkan pula film solonya.(Okz.com/Lid)

hadir sempat protes karena ibundanya sakit usai menjawab tantangan memakan 500 cabai. Atas protes yang diutarakan Jisun dalam instagram miliknya, netizen pun lantas membanjiri kolom komentar Deddy Corbuzier dengan menyebut acara yang dipandunya berkonten negative hingga disebut tidak layak tayang. Tidak terima dengan tuduhan ini, ayah satu anak itu lantas memberikan klarifikasi mengenai apa yang terjadi. Deddy menjelaskan bahwa sebenarnya baik kru maupun ia sendiri sudah melarang ibu Jisun untuk memakan ratusan cabai tersebut. Namun, peringatan ini tidak digubris olehnya.(Okz. com/Lid)

Malut Post

sudah tahu apa yang akan terjadi nantinya.” Meskipun demikian, tidak sedikit juga kritikus yang memuji film ini. Mulai dari aspek visual yang sangat memuaskan, atmosphere mencekam yang dapat kita rasakan, dan performa akting Demián Bichir dan Taissa Farmiga. Seperti yang dilansir IndieWire.com, Jamie Righetti menuliskan opini positifnya akan film ini. “The Nun mempunyai beberapa jumpscare yang baik, itu juga bisa menjadi bukti bahwa terkadang horror yang paling menakutkan adalah sesuatu yang kita tidak mengerti,” tulis Jamie. Secara keseluruhan, film ini mendapatkan ulasan yang beragam, baik dari kritikus, maupun dari penggemar film. (Okz.com/Lid)

Sempat Ambil Kuliah Jurusan Bisnis, Vidi ingin Santai Dimasa Tua

VIDI Aldiano. (Ggl)

JAKARTA - Penyanyi berusia 28 tahun, Vidi Aldiano mengaku mendapat banyak tawaran mengajar. Tidak hanya dari kampus tempatnya menyelesaikan pendidikan Sarjana, tetapi juga dari salah satu Universitas terkemuka di kota Depok. Sayangnya, ia masih belum mau untuk menerima tawaran tersebut. Sebab, jurusan yang di tawarkan kepadanya tidak sesuai dengan keinginannya. “Sebenarnya dari kemarin tawaran yang masuk dari kampus beda banget sama jurusanku, ngeliat pekerjaan aku kalinya, kayak UPH, UI, itu nawarin jadi dosen komunikasi,” ujar Vidi Aldiano “Tapi kayak enggak sih,” sambungnya. Vidi mengungkap bahwa dirinya tidak akan kembali mengambil jurusan bisnis untuk pendidikan S3-nya demi menjadi dosen. Ia bahkan menyatakan ingin menjadi dosen education dan psychology, sementara jurusan S2 bisnis memang sengaja ia ambil untuk mengembangkan usahanya di hari tua. Pelantun Gadis Genit inipun menyatakan bahwa kelak saat tua, ia enggan menghabiskan waktu untuk bekerja. Ia hanya ingin menghabiskan masa tuanya untuk mengajar dan menjadi dosen. “Bisnisnya pure untuk bisnis, S3 enggak ambil itu. Karena aku penginnya pensiun muda dengan bisnis-bisnis yang sudah kulakukan sekarang,” tuturnya. “Kalau misal pensiun muda aku lebih mudah untuk ngelakuin segala macam passion aku, nyanyi, dan segala macem, tapi aku juga pengin ngajar. Harapannya sih gitu. Jadi kayak aku sudah safe secara finansial di umur muda jadi aku bisa ngajar,” tandasnya.(Okz.com/Lid)

Dear Justin, Selena Gomes Ngaku Susah Lupain Seseorang JAKARTA - Nama Selena Gomez tak akan pernah bisa terpisahkan dari Justin Bieber. Apalagi setelah kabar sang musisi resmi menikah dengan Hailey Baldwin. Selena Gomez belum lama ini membuka sesi tanya-jawab secara live, dan menjawab sejumlah pertanyaan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah ketika pelantun hits ‘Fetish’ itu ditanya soal bagaimana cara melupakan seseorang. Mantan kekasih Justin Bieber itu pun mengaku tak akan pernah bisa melupakan seseorang yang pernah singgah dalam kehidupannya. “Kau tak akan pernah bisa melupakan seseorang. Kau hanya bisa mencari tahu kenapa kau masih bertahan. Seperti kenapa kau ingin melupakan mereka? Kemudian ingat-ingat kembali saat-saat pertama kalian,” ungkap Selena seperti dikutip dari Hollywoodlife “Tanya pada dirimu sendiri, kenapa kau ingin melupakan mereka? Apakah mereka menyakitimu? Jika memang benar begitu, dan menurutmu tidak sehat untuk kembali pada mereka, atau pemikiran-pemikiran seperti itu, maka hal itu memang buruk,” pungkasnya.

SELENA Gomez

Diberitakan sebelumnya, Selena Gomez memang disebut masih belum bisa melupakan Justin Bieber. Bahkan, sang musisi pernah kepergok muncul dengan wajah sembab pasca pertunangan Justin dan Hailey Baldwin diumumkan.(Detik. com/Lid)

SENIN, 24 SE SEPTEMBER EPTE EP TEMB MBE ER R2 2018 0118 0

WAKIL RAKYAT

Malut Post

Saatnya Maluku Utara Maju

Abdurahman Lahabato Caleg DPR RI Nomor Urut 1 PKB

Abdurahman Lahabato Lahabato, resmi menjadi calon legislatif DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Apa alasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI dua periode ini “pindah kamar” untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku Utara ?. Berikut pernyataan Lahabato yang ditulis dengan gaya tutur. PENGALAMAN dua periode sebagai anggota DPD RI tidak menghentikan

langkah langkahnya untuk terus mengabdi kepada masyar masyarakat Maluku Utara (Malut). Sebab, disadar disadari bahwa dengan keterbatasan kewenang wenangan di DPD RI, diantaranya hanya mengus mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU), terasa tidak terlalu maksimal untuk mengko mengkongretkan aspirasi masyarakat menjadi keb kebijakan untuk diimplementasikan. Berdasa Berdasarkan pengalaman tersebut, dia memutusk mutuskan “pindah kamar” untuk memaksimalkan perjuangan masyarakat. Keputusan bergabu bergabung dengan PKB sebagai calon anggota DPR RI dapil Malut adalah sebuah keniscayaan bahwa bah di partai inilah dia akan berbakti untuk b bangsa dan negara. Menu Menurutnya, kebangkitan adalah keniscayaan filosofi yang menjadi dasarnya untuk menent menentukan posisi politik melalui partai untuk mas masyarakat Malut. “Para pendukung setia yang telah memilih saya selama dua periode sebagai anggota DPD RI tentunya berharap saya harus berbuat lebih, maka jalan inilah yang akan saya tempuh,” ungkapnya. Selama menjadi anggota DPD RI banyak pengalaman berharga yang didapat. Misalnya, pembahasan Undang-undang (UU) desa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa. Dengan UU ini pemerintah Jokowi-JK berkomitmen untuk terus mengimplementasikan Dana Desa (DD). Pembangunan di Desa saat ini progresnya sangat baik. Selain itu, juga mendorong meningkatnya transfer dana ke daeran termasuk ke Malut melalui

Undang-undang APBN. Ia menjelaskan, Anggota DPR RI dari setiap fraksi mendistribusi anggota di 11 Komisi dari masing-masing daerah pemilihan, sementara Malut hanya memiliki 3 kursi, sehingga dipastikan devisit 8 komisi. Jadi, kedepan kita harus menciptakan terobosan, jangan berpuas diri dengar mekanisme formal. Kita butuh kerja kreatif dan hasilnya nyata. Potensi masyarakat Malut sejatinya sangat banyak dan strategis yang perlu digali. Untuk menggali potensi itu, perlu kejujuran dan tidak ego seolah-olah kita yang paling paham. “Misalnya sejauh ini saya membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Malut yang terdistribusi di berbagai Kementerian dan lembaga dengan posisi strategis. Nantinya kami akan berkolaborasi guna memperjuangan kepentingan pembangunan Malut. Kami konsepkan rumah singgah pergerakan supaya menjadi ruang transit perencanaan pembangunan di Malut dan membantu memfasilitasi proses teknis relasi daerah dengan pusat,” katanya. Relasi yang ia bangun selama menjadi anggota DPD RI akan dimaksimalkan dengan para expert di bidang perencanaan, akademisi, perguruan tinggi dan lembaga lembaga independen untuk menggali potensi kreatifitas masyarakat baik di Desa maupun Kota, untuk didorong menjadi kekuatan pemantik kebangkitan ekonomi Malut. Kedepan, kata dia, DPR RI Dapil Malut harus menjadi “jembatan emas” pelaku bisnis Malut

untuk berkreasi di tingkat nasional maupun international karena saat ini dunia mengarah pada “digitalisasi” dan berbagai penemuan revolusioner pada industri transportasi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan kita punya potensi itu. Basisnya, sumber daya manusia harus tingkatkan, asah terus kreatifitas dan olah sumber daya yang kita miliki. “DPR RI Dapil Malut harus menjadi Garda terdepan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Malut. Buang egoisme, dan bergerak bersama masyarakat, berkolaborasi dengan Guburnur dan Bupati/walikota, dan aktivis serta tokoh Malut untuk bahu membahu perjuangkan pembangunan Malut di Pusat,” imbuhnya. Di tengah kesibukanya sebagai anggota DPD RI, tidak menjadi alasan baginya untuk melupakan akar sejarah hidupnya bahwa Abdurahman Lahabato adalah seorang wartawan, dan dengan profesi itu dia mendapat “tindakan kekerasan” saat melaksanakan tugas jurnalistk sampai cedera di kaki kanan. Karena itu, sebagai bagian yang sulit terpisahkan dengan kiprahnya, tentu media masa tetap menjadi mitra strategis jika diamanahkan pindah kamar dari DPD ke DPR RI dapil Maluku Utara. “Saya percaya, dengan kemitraan parlemen dan media, pasti informasi hoax yang kerap dijadikan “pisau” pembunuh karakter sesama, akan tertepis dengan pemberitaan media yang menjunjung etika jurnalistik,” ujarnya. (adv)

Bawaslu Malut Diduga Sekongkol Diamkan Kasus Komisioner Iksan Hamiru Editor : Fahruddin Udi Peliput : Ridwan Arif TOBELO - Bawaslu Maluku Utara (Malut) diminta tidak membiarkan kasus oknum Bawaslu Halut Iksan

Hamiru, yang tercatat masuk sebagai Ketua DPD Garda Rajawali Perindo (GRIND) Halut, sayap partai Perindo

Halut. “Ini menyangkut integritas pe nyelenggara yang sudah jelas ditekankan dalam aturan tidak bisa terlibat dalam organisasi partai politik sayap parpol,” kata Gunawan Hi. Abas, Dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hein Namotemo, Minggu (23/9). Pengakuan Sekretaris DPD Garda Rajawali Perindo Halut bahwa Anggota

Bawaslu Halut Iksan Hamiru benar-benar terlibat dan aktif sebagai ketua sayap Parpol Perindo tahun 2016 lalu, sehingga Bawaslu jangan diamkan persoalan ini. “ Bawaslu harus mengambil langkah menganulir yang bersangkutan,” tandas Gunawan. Ia mengatakan, langkah Bawaslu mendiamkan kasus ini sebagai bukti

ada dugaan kuat persekongkolan antara pihak Bawaslu dengan oknum Komisioner tersebut. “Publik saat ini menginginkan penyelenggara netral dan tidak cacat prosedural sebagaimana ditekankan dalam aturan perundang-undangan tentang Pemilu,” terangnya. (rid/mpf)

SBY ‘Walkout’ Sebelum Deklarasi Kampanye Damai

(CNN Indonesia/Hesti Rika).

Ketua Umum Partai Demokrat SBY walkout dalam kampanye damai yang digelar KPU, Minggu (23/9).

JAKARTA- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diketahui meninggalkan lapangan Monas sebelum acara Deklarasi Kampanye Damai selesai digelar. SBY, Ani Yudhoyono, dan kedua putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Eddy Baskoro Yudhoyono meninggalkan acara, lima menit setelah pembukaan. “Tadi teman-teman melihat Pak SBY hadir, tadi malam saya juga menelepon Ketua KPU, Pak SBY akan hadir tapi baru kira-kira lima menit tadi ikut, beliau turun dan walkout meninggalkan barisan,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9). Hinca menuturkan aksi itu dilakukan karena Presiden RI ke-6 itu merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat lembaga itu sendiri. Hal itu terkait larangan atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar. Namun, kata Hinca, di lapangan justru dipenuhi oleh atribut partai dan atribut kampanye yang membuat SBY merasa perlu melakukan protes salah satunya dengan walkout dari acara. “Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca. SBY memang tak terlihat kembali ke lokasi usai parade digelar. Hanya ada sekjen dan beberapa kader Partai Demokrat yang tampak di lokasi usai parade digelar. Dia menuturkan SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. “Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya. Tak hanya soal banyaknya atribut partai dan kampanye, Hinca juga bercerita soal dirinya yang tak sempat menandatangani plakat deklarasi. “Belum kami masuk tadi, eh acara sudah selesai, sehingga kami tak bisa naik ke panggung, tak bisa tanda tangan juga,” katanya. Oleh karena itu, Demokrat pun telah mengirimkan protes keras kepada penyelenggara yakni KPU RI. (CNN/mpf)