Menteri Yohana Desak Hukuman Kebiri

EDISI SABTU • 25 AGUSTUS 2018

20 HALAMAN

ECERAN: Rp 5.000,-

Menteri Yohana Desak Hukuman Kebiri

SPORT

CRISTIANO Ronaldo

Sanksi Maksimal Pelaku Kejahatan Seksual Anak TERNATE - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise meminta penegak hukum menerapkan hukuman maksimal terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Sanksi tersebut berupa suntik kebiri hingga tembak mati. Pasalnya, kejahatan tersebut dapat menyebabkan anak meninggal, cacat, maupun tertular penyakit menular seksual.

Menteri kelahiran Manokwari, Papua ini menilai, selama ini penegak hukum tidak maksimal menjalankan hukuman bagi predator seksual anak. “Penegak hukum dari polisi sampai hakim harus melaksanakan hukuman yang seberatberatnya bagi pelaku kekerasan seksual karena sudah tercantum dalam Undang-Undang 17 tahun 2016,” tutur Yohana dalam seminar Three Ends Tingkat Kota Ternate Tahun 2018 di Hotel Vellya, Jumat (24/8)

MILINKOVIC Savic

LI LIVE VE E

MINGGU, 26/08/18 JAM 01:00 WIT Stadion: Allianz Stadium, Turin

2

JUVENTUS VS LAZIO

Menunggu Magis CR7 TURIN - Kompetisi Serie A musim 2018/19 memang baru memasuki pekan kedua, namun publik akan langsung disajikan dengan dua laga menarik, selain AC Milan yang akan menantang Napoli, sang juara bertahan Juventus juga akan menjamu salah satu tim yang sukses tampil impresif musim lalu, Lazio.

Jelang pertandingan nanti, kondisi tim tuan rumah dapat dikatakan tak terlalu baik, meski sukses meraih tiga poin di laga pembuka,

Baca YOHANA... H.9

SEMINAR: Menteri PPPA Yohana Yembise dalam seminar Three Ends dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi Peran untuk Komitmen Perlindungan Perempuan dan Anak” di Hotel Vellya Ternate, Jumat (24/8)

Baca CR7... H.9

SIMAK

HUMAS KEMEN-PPPA FOR MALUT POST

IPSUS LIP IPUTAN KHUSUS

SENIN

Biarkan Fungsi Legislasi Bicara PERATURAN daerah merupakan salah satu tolok ukur kinerja DPRD. Tiap tahun, para wakil rakyat berjibaku membuat dan membahas rancangan perda. Namun tak sedikit perda yang mandek di tengah pembahasan.

Bahkan tak jarang dalam setahun tak ada perda yang diproduksi. Bagaimana kinerja DPRD periode 2014-2019 dalam pembuatan perda? Sebagian besar DPRD periode ini kembali maju dalam pemilihan legislatif 2019, masih layakkah mereka dipilih kembali jika bercermin pada kuantitas dan kualitas perda yang dihasilkan? Bagaimana pandangan para pakar terhadap fungsi legislasi wakil rakyat kita? Simak liputan khususnya dalam Malut Post edisi Senin (27/8).(*)

MENUJU PIPLRES 2019 Pembaca yang budiman, kami mengundang Anda berpartisipasi dalam polling Pemilihan Presiden 2019 yang diselenggarakan Malut Post. Caranya mudah.

Cukup dengan masuk ke website Malut Post malutpost.co.id, lalu klik kolom vote di pojok kanan. Masukkan nama dan email untuk dapat berpartisipasi (nama dan email vote 100 persen bersifat rahasia). Satu alamat email hanya dapat digunakan untuk satu kali vote. Progres polling dan ulasan akan ditampilkan di tiap edisi Senin Malut Post. Selamat berpartisipasi!(*)

Pendidikan Gratis Tidak Lagi Berlaku di Halsel Hari gini gratis? Helloooow, cuma wacana kali

Tukang Kuti

Belanja Pemkot Tembus Rp 1 Triliun Jang lupa berlomba-lomba genjot PAD

Debat Panas SM-Zulhas Soal Utang Indonesia BESARAN UTANG PEMERINTAH INDONESIA Rp 403 T

Rp 429,1 T

Rp 387,4 T

Rp 380,9 T 2015

2019 Total Rp 1.959,7 T

Rp 359,3 T 2016

2017

2018

2019

JAKARTA – Utang pemerintah Indonesia menimbulkan perdebatan antara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perdebatan tersebut bermula sejak pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2018 lalu. Kala itu, pria yang akrab disapa Zulhas tersebut mengkritik pembayaran utang pemerintah yang dianggap terus membengkak. Zulhas dalam pi-

datonya itu menyebut pemerintah perlu berhati-hati mengelola utang. Alasannya adalah pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 berjumlah Rp 400 triliun.

Jumlah ini menurutnya tak wajar karena tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan.

FOLLOW UP

pengacara IA, Darwin menuturkan bahwa laporan polisi yang dibuat saat itu tak hanya soal dugaan perselingkuhan.

Satu laporan lagi adalah tentang tindak penganiayaan yang dilakukan IU kepada EW, terduga pria idaman lain (PIL) IA. “Nah, untuk laporan pertama soal dugaan perselingkuhan jauh dari bukti-bukti,” tutur Darwin yang didampingi IA kemarin (24/8).

Di sisi lain, sambung Darwin, aduan tentang penganiayaan memiliki bukti yang lebih meyakinkan.

Diantaranya adalah kondisi fisik EW. “Jadi laporan itu kemudian kita bersama-sama baik terlapor, pelapor, kita selesaikan secara kekeluargaan. Itu juga ada surat pernyataan dan ada beberapa poin di dalamnya,” katanya.

Baca UTANG... H.9

Sumber: Kemenkeu

Korban KM Kairos Terancam Batal Wisuda TERNATE – Harapan keluarga bisa melihat Sela Pugutu menggunakan toga Oktober mendatang terancam pupus. Pasalnya, mahasiswi jurusan Keperawatan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon itu menjadi salah satu korban KM Kairos bersama 17 warga Mayau, Batang Dua lainnya.

Sejak Minggu (12/8), mereka dinyatakan hilang kontak dan tak diketahui keberadaannya hingga kini. Vega Rizki Salu, salah satu kerabat korban yang mengadu ke DPRD dan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman kemarin (24/8) menuturkan, dari 18 penumpang tersebut, ada yang akan menikah tahun ini, Baca WISUDA... H.9

SELA Pugutu

Berakhir dengan Mediasi TERNATE – Dugaan selingkuh yang dilakukan IA (42), oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Ternate berakhir dengan langkah mediasi. Itu berarti, laporan polisi yang dibuat sang suami, IU (53), resmi dicabut.

Pihak-pihak terkait juga telah melakukan penandatanganan pernyataan untuk tidak lagi mempermasalahkan persoalan tersebut. Kepada Malut Post,

Baca MEDIASI... H.9

Relawan Bersedekah Suara di Balai Penerbitan Braille Indonesia Abiyoso

Kalau Mood Lagi Jelek, Mending Nggak Usah Para reader harus siap jadi apa saja saat memproduksi ”buku bicara”: orang Jawa, orang Batak, guru ngaji, atau penyanyi. Betah karena merasa bisa mengajak penyandang tunanetra menjelajah dunia.

KIRI KE KANAN: volunteer Readers Abioso Frista Rosanti Herawati, Revia Octaviani, Frista Fitriany Ramadhanita, Hendro Sukoco, Widya Kameswara, Erna Kaniawati, Rukmi Widayanti, Rera Kaniswari berfoto bersama di Perpustakaan Braille Abiyoso, Bandung, Jabar

Agus Dwi Prasetyo, Bandung

ADA mikrofon dan headphone menggantung di depan layar monitor komputer. Juga, sebuah kotak sound berukuran kecil yang tersambung ke peranti-peranti tersebut. Audio mikser dengan berbagai tombol warna-warni melengkapi. Yang tak ada di hanya cuap-cuap penyiar. Dan, dentuman alunan musik. Ruangan di perpustakaan Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso, Bandung, itu memang bukan studio siaran radio.

Baca RELAWAN... H.11

MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

HALTIM & HALTENG Art: Resayfa Rumra

WISATA Goa Tabalik Dijadikan Wisata WEDA - Organisasi Bengkel Kreatif Cokaiba Kota Weda menggandeng pemuda Lelilef Woebulen, Kecamatan Weda Tengah, mengembangkan Goa Tabalik menjadi objek wisata.

Pejabat sementara (Pjs) Kades Lelilef Woebulen Zainuddin Coda menyatakan, potensi objek wisata alam goa Tabalik selama ini belum banyak diketahui. Bahkan warga Lelilef Woebulen sebagian juga belum mengetahui. “Pemerintah desa dan pemuda berkomitmen mendorong pengembangan objek wisata Goa Tabalik dengan membangun fasilitas bagi para pengunjung yang akan berwisata,” ungkapnya.

Ia mengatakan, suasana alam di sekitar Goa Tabalik yang masih alami, juga terdapat sungai kecil yang biasa digunakan warga sebagai sumber air minum. “Perlu mendapat perhatian serius dari dinas terkait guna melindungi area wisata alam ini,” ujarnya.

Diharapkan dengan dibukanya objek wisata alam gua Tabalik akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat di desa Lelilef Woebulen. “Ini hasil pendapatan terutama yang berdekatan dengan objek wisata alam,” katanya. (wmj/mpf)

SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 2

Biaya Perawatan PLTD Rp1,3 M Dipertanyakan Pemerintah Kecamatan Maba Tengah Dinilai Tidak Maksimal Editor : Fahruddin Udi Peliput : Muhammad Kabir MABA- Masyarakat Desa Wayamli dan Wayanli, Kecamatan Maba Tengah, pertanyakan sistem pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

(PLTD) yang dikelola Pemerintah Kecamatan.

Fais Anhar, salah satu toko pemuda Desa Wayanli menjelaskan, pengelolaan PLTD Kecamatan Maba Tengah, setiap tahun mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp1,3 dari

Dua Napi Kabur Belum Ditangkap WEDA – Dua narapaida (Napi) kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B

rusak,” semprotnya. Dia mempertanyakan anggaran senilai Rp1,3 miliar yang dialokasikan pemerintah daerah untuk biaya BBM dan perawatan.

“Anggaran sebesar ini dikemanakan sehingga manajemen pengelolaan tidak maksimal,” tukasnya.

Sementra Camat Maba Tengah Bahrudin Ompumahmud dikonfirmasi via telpon di luar jangkauan. (ado/mpf)

ABPD Haltim, untuk pembiayaan bahan bakar minyak (BBM) dan biaya perawatan mesin selama setahun. Tetapi faktanya, sudah setahun sejak Tahun 2017 sampai sekarang pengelolaan PLTD tidak maksimal. “ Seharusnya dengan anggaran sebesar itu pengoperasian PLTD tidak perlu bergiliran. Sudah begitu, adakalanya berbulan-bulan PLTD tidak berfungsi dengan alasan mesin

Weda, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), hingga kini belum ditangkap. “Iya, dua napi yang kabur atas nama Junaedi alias Edi dan Ari Faristi belum ditangkap,” kata Kepala Rutan Kelas IIB Weda Baharudin Djen, Jumat (24/8).

Baharudin mengaku, sudah menyusuri daratan Weda dan Oba Kota Tidore hanya saja, keberadaan kedua Napi belum

bisa dilacak. “Kita bersama Polres Halteng sudah berupaya mencari keberadaan kedua Napi namun belum berhasil. Meski begitu, kami tidak akan pesimis, upaya pencarian terus dilakukan hingga keduanya ditemukan,” tegasnya.

Dia menambahkan, sebenarnya dua Napi ini mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan namun terpaksa di-

batalkan. “ Rencananya kedua Napi akan mendapat remisi pada 17 Agustus baru-baru ini.

Sebab, keduanya berkelakuan baik, mengikuti proses di Rutan selama masa tahanan dengan baik serta sudah menjalani hukuman di bawah 12 bulan sehingga kami usulkan remisi.

Namun, akhirnya bonus itu dibatalkan,” tandasnya. (wmj/ mpf)

Laporan Dana Parpol Selalu Terlambat

RETAK: KONDISI dinding gedung SD Negeri 3 Gemia, Kecamatan Patani Utara mulai retak. Butuh perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah.

DD Desa Palo dan Damuli Belum Ada Tersangka

WEDA - Kasus penyalahgunaan dana desa (DD) Desa Palo dan Desa Damuli, Kecamatan Patani Timur, yang dilimpahkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) ke Polres Halteng Mei lalu, hingga kini belum ditetapkan tersangka.

Kasat Reskrim Polres Halteng AKP Bahrun Saban dikonfirmasi tak

menampik. Menurutnya, DD yang diduga ada penyimpangan itu belum ditetapkan tersangka karena masih proses penyelidikan. “Kasus ini masih dalam penyelidikan,” kata perwira tiga balok itu, Jumat (24/8) kemarin.

Bahrun mengaku, kasus DD yang menyeret Kades Palo Benyamin H. Kahar dan mantan Kades Damuli

MABA- Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Talha Malaka, mengingatkan pengurus partai poltik (Parpol) menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana parpol Tahun 2018.

Meskipun, kata dia, batas waktu pemasukkan laporan sampai 30 November tapi perlu diingatkan sejak awal. Sebab, pengalaman selama ini Parpol selalu terlambat memasukkan laporan. “Parpol harus diingatkan lebih awal karena pengalaman mereka (Parpol, red) selalu terlambat memasukkan laporan,” kata Talha, Jumat (24/8) kemarin.

Dia mengungkapkan, Soal keterlambatan laporan penggunaan dana parpol, pihaknya sering mendapat teguran dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut). “Setiap kali BPK mengaudit keuangan daerah, kami selalu mendapat teguran terkait molornya parpol memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana parpol.

Intinya, keterlambatan laporan dana parpol sangat menyulitkan kami pada saat BPKP mengaudit keuangan,” katanya.

Bukan hanya parpol, LSM dan organisasi masyarakat (Ormas) maupun organisasi lain yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah perlu memasukkan laporan. “Kalau tidak memasukkan laporan akan menjadi temuan BPK. Oleh karenanya, kami minta kerjasamanya demi pengelolaan keuangan yang lebih transparan,” tutupnya. (ado/mpf)

Sumitro Muhammad, masih dalam tahap pemeriksaan saksi. “ Kasus DD Desa Palo masih dalam tahap pemeriksaan saksi. Sejauh ini penyidik sudah memeriksa 17 saksi,” aku Bahrun.

Bahrun menjelaskan, penyidik belum bisa menentukan status kasus ini apakah masuk tindak pidana korupsi atau tidak. “Kasus ini akan diketahui

ada unsur korupsi nanti pada saat gelar perkara. Jadi kita belum bisa beberkan lebih jauh,” ucapnya.

Kasus DD, kata dia, akan dipublikasikan lebih detail apabila keterangan saksi sudah lengkap. “Kalau sudah gelar perkara kita akan beberkan ke publik secara rinci,” pungkasnya. (wmj/mpf)

Kritikan Fraksi Jadi Bahan Evaluasi MABA- Plt Bupati Muh Din, menanggapi sikap politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang dituangkan dalam pandangan akhir fraksi atas Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2017.

Menurutnya, berbagai pandangan yang dikemukakan setiap fraksi bertujuan memperbaiki dan memperkecil

tingkat kesalahan serta kekurangan dalam pelaksanaan APBD. “Bagi kami Pemerintah Daerah, pandangan fraksi baik bersifat kritik bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan dihadapi di tahun-tahun mendatang. Baik pelayanan publik, penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pelaksanaan aktivitas pembangunan daerah maupun peningkatan kinerja apartur,”katanya. Dia

menjelaskan, pembangunan daerah bagian intergal dari pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas Pemda sehingga tercipta kemampuan yang tinggi dan profesional menjalankan Pemerintahan. “Kemampuan sangat dibutuhkan seiring dengan tuntutan masyarakat untuk percepatan pembangunan diberbagai bidang termasuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya. (ado/mpf)

POLMAS

SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 3

Art: Resayfa Rumra

Purbaja: Harus Ada Jaminan Hukum SOFIFI- Kepala Badan (Kaban) Pengelolan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara (Malut) Ahmad Purbaja akhirnya angkat bicara terkait terhambatnya proses pencairan dana embarkasi haji dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Dia mengaku pihaknya tidak

menghambat proses pencairan anggaran embarkasi haji, namun harus ada jaminan hukum terhadap pergeseran item anggaran dalam APBD. “Kami bukannya tidak mau, tapi harus ada jaminan hukum, dengan meminta pertimbangan pada BP4D di Kejaksaan,” kata Purbaja, kepada Malut Post, Jumat (24/8).

SOROTAN Penyelenggara Diingatkan Tidak Akomudir Mantan Korupsi TERNATE – Larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon legislatif (caleg) masih lemah secara regulatif.

Karena dalam undang-undang kepemiluan tidak secara tegas melarang mantan terpidana korupsi mengikuti kontestasi pemilihan legislatif (pileg), melainkan hanya ada dalam Peraturan KPU (PKPU).

Meski begitu, secara etik mereka tidak layak mewakili rakyat di parlemen.

Demikian disampaikan Dosen Imu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Dr Muhlis Hafel. “Secara etika politik, mereka tidak layak dipilih,” tadasnya, Jumat (24/8).

Dia menjelaskan, hakikat dari politik adalah memberikan atau mengajarkan hal baik bagi publik. Karena itu, bagaimana mungkin mantan terpidana korupsi dapat mengambil peran tersebut. “Bagimana perpolitikan kita bersih, kalau politisinya mantan korupsi. Karena itu, secara etika politik mereka tidak layak jadi wakil rakyat,” tukasnya.

Meski begitu, keputusan untuk diakomudir atau tidaknya eks terpidana korupsi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) tergantung pada KPU dan Bawaslu. “Memang agak dilematis, tergantung penyelengara.

Tapi secara etika politik, mereka seharusnya tidak diakomudir,” ujarnya.

Larangan Caleg bagi mantan napi tercantum dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Itu tertulis di pasal 4 ayat 3. Sementara dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya menegaskan larangan kepada pengedar narkoba dan tindakan asusila menjadi caleg.

Sekadar diketahui, sebanyak 24 baakal caleg (bacelg) Provinsi yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat (MTS) oleh KPU Malut, termasuk mantan terpidana korupsi. (tr-01/jfr)

Pernyataan Purbaja ini sekaligus menjawab usulan Inspektorat Malut yang menyatakan tak perlu meminta pertimbangan BP4D dan persetujuan DPRD. “Kalau memang Inspektorat mengatakan demikian, harus ada surat sebagai dasar hukum kita melakukan pergeseran. Kalau hanya lisan, saya tidak berani karena yang

bertanggungjawab dan yang disalahkan di kemudian hari adalah kami (BPKPAD),” katanya.

Dia menyatakan, harusnya Biro Kesra berperan aktif untuk meminta pertimbangan ke BP4D sebagaimana pertimbangan DPRD. Permohonan pertimbangan itu, kata dia, prosesnya tidak rumit dan tidak lama.

“Hanya menyampaikan surat dan menunggu balasan dalam waktu tiga hari. Apalagi ini anggaran yang sangat mendesak. Tapi karena mereka tidak melakukan, akibatnya sampai di penghujung, anggaran belum juga tuntas,” tuturnya.

Purbaja pun menegaskan tidak akan melakukan pencairan sepanjang tidak ada jaminan hukum karena dikhawatirkan jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari. (udy/jfr)

KPU Bakal Minta Klarifikasi PDI-P dan Hanura Terkait Dugaan Eks Napi Koruptor yang Dilaporkan Masyarakat Editor : Jufri Duwila Peliput : Gunawan Tidore TERNATE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) telah mengantongi dua laporan masyarakat terkait calon anggota legislatif (caleg) yang diduga merupakan mantan terpidana korupsi.

Dua laporan masyarakat yang masuk via SMS (//Short Message Service//) ke staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi

Maluku Utara (Malut) itu mencantumkan dua bakal caleg dari dua Partai Politik (Parpol), yakni PDI Perjuangan dan Partai Hanura di daerah pemilihan (dapil) tiga Tidore Kepulauan (Tikep)-Halmahera Tengah (Halteng)-Halmahera Timur (Haltim).

Hal tersebut dibenarkan Anggota KPU Malut Kasman Tan. Karena itu, pihaknya akan segera meminta klarifikasi kepada dua Parpol tersebut. “Pelapor memang tidak cantumkan identitasnya secara lejas.

MUI Perbolehkan Penggunaan Vaksin MR SOFIFI- Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memperbolehkan penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) bagi anak usia 1-15 tahun. Ini disampaikan Ketua MUI Provinsi Maluku Utara (Malut) Dr. Salman Ahmad kepada wartawan di sela-sela sos-

ialisasi campak Rubella di Malaria Center Malut, Jumat (24/8).

Salman mengatakan, masyarakat khususnya umat Islam tidak perlu khawatir untuk memberikan campak terhadap anaknya.

Karena sudah ada fatwa MUI Pusat tentang penggunaan vaksin

Tapi, kami akan meminta klarifikasi dari Parpol. Jika benar, kami akan minta gantikan. Jadwal klarifikasi hingga 28 Agustus mendatang,” kata Kasman, kemarin (24/8).

Kasman sendiri belum mau menyebut dua nama yang dilaporkan tersebut. “Ada, salah satunya bakal caleg dari Partai Hanura yang kasusnya disidangkan Pengadilan Negeri Ternate. Yang bersangkutan berdomisili di Tidore Kepulauan (Tikep). Makanya tidak ada catatan terpidanya di Tikep,” imbuhnya.

Prinsipnya, lanjut dia, pihak tetap menindaklanjuti laporan tersebut.

“Siapa tahu laporan itu betul. Dan, jika terbukti harus digantikan. Jika tidak, KPU tetap coret yang bersang-

tersebut. “Demi kesehatan anak, campak MR sudah dapat diberikan,” terangnya.

Ke p a l a D i n a s Ke s e h a t a n Provinsi Malut dr. Idhar Sidi Umar mengatakan, telah ada kesepahaman bersama antara pihak pemerintah dengan MUI tentang upaya pencegahan penyakit campak dan rubela harus dilakukan demi kesehatan generasi ke depan.

Dia mengatakan, MUI telah meyakini bahwa tidak ada unsur zat babi atau jenis lainnya.

KASMAN Tan

kutan dari daftar caleg,” tandasnya. (tr-01/jfr)

“Karena itu, keputusan ini harus disampaikan pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa yakin dan bisa menurunkan angka kematian pada bayi dan anak,” terangnya.

Menurutnya, dampak terhadap penyakit campak dan rubela ini sangat berbahaya dan cepat menular pada orang lain. Karena itu, harus dilaukan pencegahan melalui imunisasi. “Kalau sudah kena dan diobatin biayanya lebih besar dibandingkan pencegahan,” tambahnya. (udy/jfr)

Perkuat Koordinasi Tangani Laporan Masyarakat

PENANDATANGANAN PKS: Gubernur Abdul Ghani Kasuba (paling kiri) saat menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penanganan Aduan Masyarakat, di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Jumat (24/8).

Terkait Aduan Tindak Pidana Korupsi SOFIFI- Bupati/Wali Kota, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kapolres komitmen memperkuat koordinasi terkait penanganan laporan atau aduan masyarakat tentang tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini tertuang dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penanganan Aduan Masyarakat oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota se- Malut di Hotel Grand Dafam Bella Internasional Ternate, Jumat (24/8).

Penandatanganan PKS yang disaksikan langsung Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba dan

Inspektur II Irjen Kemendagri Sugeng Hariono itu dihadiri hampir seluruh Bupati/Wali Kota, minus Wali Kota Ternate Burhan Abdurahan dan Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba.

Inspektur II Irjen Kemendagri Sugeng Hariono saat memberikan sambutan mengatakan, penandatanganan ini bagian dari melaksanakan arahan Presiden pada tanggal 19 Juli 2016 di Istana Bogor terkait tiga poin penting, yakni terkait kebijakan/ diskresi Kepala Daerah tidak dapat dipidanakan, tindakan administrasi pemerintahan agar tidak dipidanakan, kerugian keuangan negara yang dinyatakan oleh BPK diberikan waktu untuk menindaklanjuti selama 60 hari, yang telah ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kapolri dalam Nota Kesepahaman terkait Koordinasi APIP dan APH. Dia menjelaskan koordinasi ini penting agar penegakan hukum di daerah dapat berjalan efektif. Karena setiap pengaduan masyarakat yang diterima APIP maupun APH yang belum tentu semuanya berindikasi pidana atau korupsi.

“Apabila hasil koordinasi ternyata pengaduan masyarakat tersebut berindikasi administrasi, maka APIP berperan untuk memproses sanksi administrasi,” jelasnya. Dia juga meminata Pemerintah Daerah agar tetap memegang asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bertindak, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koordinasi APIP dan APH juga bukan tempat untuk kongkalikong atau bermufakat jahat untuk mengaburkan tindak pidana yang dilakukan penyelenggara pemerintahan daerah.

Karena itu, kata dia, esensi dari PKS ini adalah penerapan prinsip hukum pidana ultimum remedium atau penerapan hukum pidana yang merupakan upaya terakhir dalam menilai tindakan penyelenggara pemerintahan dalam bidang administrasi, sehingga pembangunan daerah/nasional dapat berjalan efektif. “Kecuali manakala ditemukan adanya mens rea atau niat jahat sejak awal yang dilakukan penyelenggara pemerintahan daerah yang berakibat terjadinya kerugian negara, maka penerapan prinsip “primum remedium” dalam hukum pidana perlu ditegakkan,” tandasnya. (udy/jfr)

HUKUM & KRIMINAL SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 4

Polres Sulit Usut Kasus Aborsi TIDORE – Penyidik Polres Tikep belum mampu menyelesaikan kasus dugaan Aborsi yang melibatkan seorang mahasiswi berinisial ED (19) pada 21 Oktober 2017 lalu.

Dugaan Aborsi yang terjadi di Ke-

lurahan Dowora ini diadukan kekasih ED, MA, lantaran tidak terima ED melakukan Aborsi. MA mengadukan ke polisi lantaran hubungannya dengan ED tidak direstui orang tua ED. Ketika Aborsi berhasil dilakukan, ED sempat

menghubungi MA untuk melihat janin yang dikeluarkan dari rahim ED. Belakangan diketahui yang melakukan Aborsi adalah orang tua dari ED, yang tidak lain adalah seorang bidan senior di Rumah Sakit Daerah (RSD)

Tikep. Janin yang dikeluarkan dari janin ED dikubur di halaman rumah orang tua ED. Polisi juga telah menemukan barang bukti janin yang dikubur tersebut. Hanya saja, entah kenapa penyelidikan kasus ini tidak tuntas.

Kasat Reskrim Polres Tikep, Iptu Dwi Gastimur Wanto mengatakan, pihaknya akan kembali mengusut kasus ini, dengan mengecek kembali berkas-berkas

penyelidikan yang dilakukan Penyelidik. Selain kasus Aborsi, ada penanganan kasus pencurian mesin laut beberapa waktu lalu. Pada kasus pencurian ini, pelakunya sempat ditembak di bagian kaki, tetapi hingga kini penyelidikannya tidak selesai. Kasat Reskrim juga berjanji akan menyelesaikan kasus dugaan pencabulan santri di Pesantren Ome pada 2014 lalu. (far/lex)

pal yang berlayar. Kami telah sampaikan apa adanya soal apa yang sudah dilakukan polisi di lapangan sebelum KMP Bandeng berlayar. Tetapi, yang paling berperan teknis adalah ASDP,” jelasnya pada Malut Post, kemarin (24/8). Menurut Hendry, pemeriksaan itu termasuk mencari tahu peran Polres Halmahera

Utara (Halut), Polsek setempat dan Polair Polda dalam mengawasi setiap kapal yang berlayar. “Jadi fungsi kami itu soal pengamanan saja, tidak lebih,” katanya.

Selain Polda, pihak Basarnas juga sudah dimintai keterangan. Selanjutnya KNKT akan memintai keterangan lembaga terkait lainnya. (tr-04/lex)

KECELAKAAN: Petugas ketika mengevakuasi korban tenggelamnya KMP Bandeng

Sampaikan Hal Teknis ke KNKT TERNATE – Pihak Polda Malut mengakui dimintai keterangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), terkait tenggelamnya KMP

Bandeng beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda, AKBP Hendry Badar mengatakan, pemeriksaan itu dalam rangka investigasi untuk mengungkap

SEMENTARA ITU Polisi Belum Menyerah TERNATE - Polisi terus berupaya mencari pelaku yang membuang bayi di Kebun Pala Kelurahan Ngade, Ternate Selatan pada 26 Juli 2018. Selain menyisir sejumlah kamar kos di Kelurahan Ngade, Sasa dan Gambesi, polisi AKP Roy Berman juga mencari Simangunsong informasi tambahan. Meski begitu, pelakunya belum juga diungkap hingga saat ini, baik Polsek Selatan maupun Polres Ternate. Padahal, waktunya sudah hampir sebulan.

Kabag Ops Polres Ternate, AKP Roy Berman Simangunsong mengatakan sejauh ini polisi belum menemukan tanda-tanda siapa pelaku yang membuang jasad bayi tersebut.

Polisi tidak mau menyerah sebelum pelakunya ditemukan, ditangkap dan diproses hukum.

Menurut calon Kabag Ops Polres Halsel ini, beberapa hari setelah bayi ditemukan, polisi menduga kalau pelakunya bertempat tinggal di kamar kos. Hanya saja, dugaan itu meleset, setelah sejumlah kamar kos diselidiki.

Bahkan, kata Roy, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan terus berusaha untuk mengungkapkan siapa pelaku di balik penemuan bayi oleh warga di Kelurahan Ngade itu.

“Masih dalam tahap penyelidikan. Kasus ini masih kita upayakan untuk melakukan pengungkapan pelakunya,”katanya. Sebagaimana diketahui, bayi yang sudah tidak bernyawa itu ditemukan FS (44), warga Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan, saat tengah mencari buah pala di kebunnya di RT/RW 003/002 Kelurahan Ngade, Ternate Selatan. Saat ditemukan, bayi malang itu masih dilengkapi ari-ari.

FS yang panik langsung menghubungi seorang anggota polisi bernama Sadek.

Kepada Sadek, dia melaporkan temuannya.

Polisi itu lantas menghubungi petugas piket Polsek Ternate Selatan yang segera turun ke lokasi penemuan mayat bayi. Sehingga Polsek pun mengambil langkah hingga dilakukan otopsi dan penguburan bayi tersebut.(tr-04/lex)

motif kecelakaan tersebut. Pihak Polda dimintai keterangan mengarah ke hal teknis soal pelayaran. “Mereka tanyakan ke Polda soal fungsi polisi terhadap ka-

Dua Terdakwa Narkoba Divonis Berat Residivis Extra Ordinary Crime Didenda Rp 1 Miliar Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE – Dua terdakwa kasus narkoba menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Jumat (24/8). Mereka adalah Ikwan H Abdulatif dan Alan Ilyas Majid.

Keduanya disidangkan terpisah pada dua kasus narkoba yang berbeda.

Terdakwa Ikwan yang juga residivis atau pernah dihukum karena kasus yang sama, lebih dulu disidangkan. Ikwan divonis hakim 7 tahun penjara. Ia juga dikenai denda Rp 1 miliar. Jika denda itu tidak dibayar, diganti dengan hukuman tambahan 6 bulan kurungan. Hakim Rahmat Selang menyatakan, terdakwa Ikhwan H Abdulatif terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan satu jenis sabu-sabu (SS) sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Jaksa

Penuntut Umum (JPU) dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Terdakwa adalah seorang residivis. “Keadaan yang meringankan adalah terdakwa adalah tulang punggung keluarga,” ujar hakim.

Barang bukti berupa satu sachet kecil SS dengan berat 0,6 gram, 6 sachet SS seberat 0,4521 gram dirampas untuk dimusnahkan. Putusan majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun. Di depan hakim, terdakwa mengaku menerima vonis terhadapnya.

Sementara itu, terdakwa Alan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

Alan juga dikenai denda Rp 800 juta, subsider 7 bulan kurungan.

Hakim Rahmat Selang menegaskan, terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan satu jenis SS sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua JPU

dalam Pasal 112 ayat 1 UndangUndang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. “Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 yaitu unsur setiap orang, tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau narkotika golongan satu bukan tanaman,” jelas hakim.

Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi bangsa. “Keadaan meringankan adalah terdakwa masih muda,” ujar hakim.

Barang bukti berupa 6 sachet narkotika jenis SS seberat 0,4221 gram dirampas untuk dimusnahkan. Putusan tersebut sama dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun. Kepada hakim, terdakwa mengaku masih pikirpikir, sehingga status kasus Alan belum berkekuatan hukum tetap. (cr-04/lex)

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 yaitu unsur setiap orang, tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau narkotika golongan satu bukan tanaman Rahmat Selang Hakim

Polda Eratkan Hubungan dengan Media TERNATE – Polri dan Media Massa terus bersinergi. Hubungan ini ditindaklanjuti hingga ke Polda se Indonesia. Kemarin (24/8), Humas Polda Malut menggelar pertemuan dengan utusan masing-masing Media Massa di Malut. Pertemuan yang dilangsungkan di Dapur Ria, Kelurahan Tanah Tinggi, Ternate Selatan ini dihadiri Kabid Humas Polda, AKBP Hendry Badar.

Pada kesempatan itu, Kabid Humas berharap media menyuguhkan berita yang menenangkan publik, agar situasi jelang pemilu 2019 ber-

langsung tanpa gangguan apapun.

“Kita menghadapi pemilihan Presiden 2019, jadi situasi harus kondusif.

Media memiliki peran besar dalam menyejukkan situasi. Kami berharap media membantu kepolisian dalam menciptakan suasana menjadi kondusif hingga usai pemilu, tidak harus terjadi miskomunikasi.

Kami berharap hubungan polisi dengan media tetap terjalin dengan baik hingga kapan pun,” harapnya Kabid Humas. (tr-04/lex)

SILATURAHMI: Beberapa wartawan berpose dengan polisi usai pertemuan

TIDORE KEPULAUAN SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 5

Awasi Jajanan di Sekolah TIDORE Dinas Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan (Tikep) rutin melakukan pengawasan jajanan di setiap sekolah di wilayah Tidore.

Pengawasan yang dilakukan sejauh ini, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan IsISKANDAR Halil kandar Halil, jajanan yang dijual di setiap sekolah di Kota Tidore sejauh ini masih aman untuk dikonsumsi siswasiswi. “Kita juga akan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, sekaligus sosialisasi secara khusus kepada pedagang yang berjualan jajanan di sekolah soal jajanan yang layak konsumsi,” katanya.

Ini dilakukan dalam rangka memastikan semua jajanan yang dijual di sekolah itu aman dikonsumsi oleh anak-anak. Pengawasan jajanan ini dilakukan terhadap baik makanan yang masih segar, maupun yang sudah diolah. “Ini kita lakukan agar, bahan makanan tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan pestisida atau bahan kimia lainnya,” katanya.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan tersebut dalam rangka mencegah pengedaran bahan makanan yang mengandung zat berbahaya, maupun narkoba dan lainnya. (far/lex)

Dinkes Fokus Vaksin Minta Orang Tua Datangkan Anaknya Editor : Irman Saleh Peliput : Fakhrudin Abdullah

TIDORE – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) mengimbau masyarakat

agar membawa anak mereka untuk diberi vaksin, sehingga mencegah mewabahnya penyakit Rubella.

Pihak Dinkes menganggap polemik soal haram-halal vaksin sudah berakhir.

Pemkot Tikep menargetkan 28.800 anak untuk diberi vaksin Campak dan Rubella. Sejauh Dinkes sudah beri vaksin 14 anak.

Kepala Dinas Kesehatan Tikep

dr. Abdullah Maradjabessy mengatakan, masyarakat Tikep tidak harus takut soal status vaksin apakah haram atau halal.

Belum lama ini, kata dia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin hukumnya mubah.

Selain status vaksin mubah, penyakit Rubella dianggap berbahaya, sehingga setiap anak harus diberi

vaksin, guna membuat tubuh setiap anak kebal dari penyakit berbahaya tersebut. “Setiap anak memang wajib diberi vaksin agar kebal dari Campak dan Rubella.

Selain anak yang diberi vaksin, keluarga juga pasti terhindar dari penyakit. Saya yakin tidak akan menimbulkan masalah setelah semua anak diberi vaksin,” kata Abdullah. (far/lex)

Pemkot Sambut Baik Investor TIDORE - Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, menerima kunjungan dan Tatap Muka bersama Delegasi Brunei Bussines Council BIMP EAGA-UNWRO di Aula Sultan Nuku kantor Wali Kota, Kamis (23/8). Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, MH pada kesempatan tersebut mengatakan, Kota Tidore Kepulauan saat ini baru berusia 15 tahun. Memang untuk usia pemerintahan daerah, Tidore masih tergolong cukup muda, namun sebagai sebuah bangsa yang yang mandiri, Tidore telah berusia hampir satu Millenium atau tepatnya 910 tahun.

Wali Kota mengatakan Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu daerah yang paling aman di Provinsi Maluku Utara, bahkan di Indonesia. Kehidupan beragama di Kota Tidore Kepulauan juga berlangsung dalam suasana yang penuh semangat toleransi. Di sini, masyarakat lintas agama saling bahu-membahu bekerja sama membangun daerah dalam suasana damai.

Ali Ibrahim mengatakan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Tidore Kepulauan, menerima dengan senang hati kehadiran investor untuk berkunjung di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami selalu siap memberikan dukungan moril dan berkomitmen membangun kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

“Semoga saudara-saudara mampu melihat seluruh potensi yang ada di Kota Tidore Kepulauan, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya.

Serta dapat menentukan dan memilih sektor-sektor mana saja yang layak memperoleh dukungan investasi untuk dikembangkan bersama-sama demi kemaslahatan masyarakat dan kemajuan perekonomian daerah”, ujarnya.

Sementara, Chairman Brunei Darussalam BEBC, Yang Mulia Pengiran Yura Keseteria Mohd Yussof, mengatakan dirinya sangat terharu dengan potensi yang ada di Kota Tidore Kepulauan ini. Ada kesemaaan yang bisa kita kerjasama, banyak potensi yang belum diolah dengan baik, bagi kami peluang itu sangat baik untuk kita olah bersama.

Kita akan bekerja sama dalam bidang Agribisnis, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Akuakultur, Pertambangan, Infrastruktur strategis, Pariwisata, Pendidikan kesehatan dan lain-lain sehingga membangun daerah yang maju dan sejahtera Dirinya juga berterimakasih karena kehadirannya bersama Rombongan dijamu dengan sangat baik oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Tikep. (humas)

KERJA SAMA: Wali Kota Capt Ali Ibrahim (kanan) menandatangani dokumen kerja sama

Kerja Sama Penanganan Laporan TIDORE - Dalam rangka penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara, saat ini telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Malut dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort se-Malut Perjanjian kerja sama tersebut bertujuan agar menjadi pedoman operasional dalam melakukan koordinasi untuk mendukung sinergitas kerja sama di antara para pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah guna terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Penandatanganan per-

janjian kerja sama yang dilakukan 8 kabupaten dan 2 kota se-Malut di antaranya Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Haltim, Kabupaten Kepsul, Kabupaten Taliabu, Kabupaten Halbar, Kabupaten Halut, Kabupaten Pulau Morotai, kabupaten Halteng dan Kabupaten Halsel, 10 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se Malut, dan 10 Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/Kota seMalut salah satunya Kota Tidore Kepulauan yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim, Kapolres Tidore AKBP Doly Heriyadi, S.Ik. M.Si dan Kejari Tidore Adam Samima, SH, MH yang disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI dan Bareskrim Kepolisian Negara RI, Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan RI, Kapolda Maluku Utara dan, berlangsung di Grand Dafam Hotel Ternate, Kamis

(24/8).

Gubernur Maluku Utara dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama yang hendak dilakukan antara Bupati/Wali Kota dengan Kejaksaan negeri (kejari) dan Polres se-Maluku Utara merupakan amanat Pasal 385 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sudah seharusnya kita melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Inspektur Jenderal Kemendagri, Sri Wahyuningsih dalam hal ini diwakili oleh Inspektur II Bpk Dr. Drs. Sugeng Haryono, MPd mengatakan, “Provinsi Maluku Utara ini merupakan Provinsi ke-17 persis 50 persen dari 34 provinsi yang melakukan perjanjian kerja sama, “kami sangat mengapresiasi terhadap Gubernur Maluku Utara, Kejati Maluku Utara dan Kapolda atas komitmenya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian kerja sama tentang koordinasi APIP dengan APH

dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadirannya Bupati/Wali Kota, Kajari dan Kaplores dan Inspektur se Maluku Utara kehadiran kalian adalah bukti bahwa koordinasi dan sinergi antara instasi pemerintah telah berjalan, untuk mengawal, menjaga dan mendorong pembangunan daerah serta tata kelola daerah jadi lebih baik. Sementara itu, dasar-dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama antara APIP dan APH Kabupaten/Kota se-Malut yakni, pertama, nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI Nomor : 700/8929/ SJ Nomor : KEP-694/A/ JA/11/2017, Nomor: B/108/ XI/2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedua, perjanjian kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI Nomor: 119-49 Tahun 2018 Nomor: B-369/F/Fjp/02/2018 Nomor: B/9/II/2018 tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Acara pun berlanjut dengan dilaksanakanya sosialisasi tentang perjanjian kerja sama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang jadi pembicara dari Kejati provinsi Maluku Utara, Itjen Kemendagri dan dari Bareskim Polri. (humas)

HALMAHERA BARAT SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 6

PENJEMPUTAN : Anggota Paskibraka Nasional Rudi Bobangu (tengah) saat dijemput oleh Pemkab Halbar, kemarin.

Rudi Dihadiahi Rumah Dinilai Sukses Jadi Anggota Paskibra Nasional Editor : Muhammad Nur Husen Peliput: Samsudin Chalil JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) menghadiahi satu unit rumah kepada Rudi Bobangu siswa SMA Negeri 1 Halbar. Penghargaan ini diberikan karena Rudi dinilai sukses menjalankan tugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera (paskibra) di istana negara pada upacara Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan RI, Jumat (17/8).

Kesuksesannya ini, maka putra asal Kecamatan

Ibu Halmahera Barat ini diantar kembali ke Halbar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Rudi saat tiba di Halbar, Jumat (24/8) dijemput pemkab dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga bersama Perhimpunan Purna Paski Indonesia (PPI) Halbar di pelabuhan speedboat Jailolo dan langsung diarahkan ke lobi Kantor Bupati Halbar untuk mengikuti acara penyambutan.

Asisten II Setdakab Halbar Marcus Saleki yang mewakili Bupati Halbar menyampaikan kebanggaannya kepada Rudi.”Semoga prestasi ini bisa dijadikan motivasi untuk memperbaiki diri khususnya generasi muda,”harapnya.

Asisten II Setda Halbar, Marcus Saleki, yang mewakili Bupati Halbar menyampaikan, kebanggaannya kepada Rudi atas prestasi sebagai

Paskibraka Nasional.”Semoga prestasi ini dapat ditularkan kepada generasi muda lainnya di Halbar,”harap Markus.

Pemkab Halbar kata Marcus, telah menyiapkan “surprice” atau kejutan buat Rudi. Kejutan yang diberikan itu berupa pembangunan rumah untuk Rudi.”Proses pembangunannya saat ini mulai jalan,”ucapnya. Sementata Eka Imelda Novita Sari, Pembina Paski Nasional yang ditugaskan Kemenpora untuk mengantarkan Rudi ke Maluku Utara ikut memberi ucapan selamat atas hadiah yang diberikan pemkab Halbar.”Pesan saya untuk Rudi jangan sombong, jangan merasah paling “di atas” sebab, apa yang kamu dapatkan selama di Jakarta sama seperti teman-teman kamu di daerah,”pesan Eka. Terpisah Kadispora Halbar Marthen Manutty

menyatakan, tahapan seleksi Paski 2018 di Halbar dimulai ditingkat sekolah sejak februari dan hasilnya, ada 32 siswa/siswi berhasil masuk paski Halbar, enam orang siswa/siswi dikirim ke Provinsi Malut dan satu orang terpilih mewakili Malut ke pusat yaitu Rudi Bobangu, sementara empat lainnya lolos di level Provinsi.”Sebelumnya pada tahun 2003 Kabupaten Halbar juga mengutus salah satu siswi ke Paski Nasional yaitu Grace Djawa,”jelas mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Halbar ini.

Setelah tiba di Jailolo dan mengikuti seremony penjemputan, Rudi langsung diantar pulang ke rumahnya di Desa Akesibu Kecamatan Ibu oleh perwakilan Pemkab Halbar, anggota PPI Malut dan Halbar.(din/met)

Rekrutmen Pemkab Diminta Ploting Anggaran Asrama CPNS Belum Jelas JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) belum memastikan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Ini karena kuota yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hingga kini hasilnya belum diserahkan ke Pemkab Halbar. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Abdul Latif yang dikonfirmasi Malut Post, Jumat (24/8).

Pelaksanaannya bisa dipastikan, jika kuota yang diusulkan sudah diserahkan ke pemkab.”Kalau untuk saat ini kami belum pastikan,”ungkapnya. Diketahui, kuota CPNS yang diusulkan itu sebanyak 337 dengan rincian 150 tenaga guru, 114 tenaga kesehatan dan sisanya untuk tenaga teknis.(din/met)

JAILOLO – Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (Sema-Habar) mendesak pemerintah segera menyelesaikan pembangunan asrama mahasiswa di Kota Ternate.

Pasalnya, asrama yang letaknya di Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara ini pekerjaannya tak lagi dilanjutkan.”Harusnya pemkab menyiapkan anggaran lanjutan pembangunan asrama tersebut,”anggota Sema Habar

Suryadi Sahabu kepada Malut Post, Jumat (24/8).

Suryadi mengatakan yang terjadi saat ini pemkab tidak Iagi mengakomodir anggaran kelanjutan asrama dalam APBD induk 2018. Karena itu, diharapkan dalam APBD Perubahan bisa dianggarkan sehingga pembangunan asrama ini segera diselesaikan. Berdasarkan informasi kata Suryadi, pemkab pernah

mengusulkan kelanjutan pembangunan asrama dalam APBD Perubahan 2017, tetapi tidak disetujui DPRD. Bahkan APBD 2018 kembali diusulkan dan lagilagi tidak disetujui DPRD.”Kalau APBD Perubahan 2018 tidak lagi diakomodir, maka pemkab dan DPRD bersekongkol tidak mau membangun fasilitas pendidikan untuk mahasiswa,”tandasnya. (din/met)

Warga Hamente Uji Komitmen Dirut PDAM

DIREKTUR : Penyerahan SK Dirut PDAM kepada Iksan M Nur beberapa waktu lalu.

JAILOLO – Warga enam desa di wilayah Hamente meminta Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halbar Iksan M Nur menyelesaikan krisis air yang dialami sejak beberapa bulan terakhir.”Dirut yang baru sudah harus mengambil langkah tegas, bila perlu berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Air Maluku Utara untuk membantu PDAM,”tandas Masrul Gabi salah satu pemuda Hamente, Jumat

(24/8).

Komitmennya harus dibuktikan, karena warga sudah tidak percaya janji.”Yang kami butuh saat ini bukan janji, melainkan kerja nyata,”ungkapnya. Karena itu, Direktur baru diharapkan tidak lagi memberikan citra buruk bagi PDAM.”Kami tunggu komitmen Direktur PDAM untuk menyelesaikan krisis air di Hamente,”tegasnya. (din/met)

HALUT & HALSEL SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 7

Pendidikan Gratis Dipertanyakan Siswa Dipungut, Kepsek Sebut Itu Kesepakatan Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen LABUHA – Program pendidikan gratis yang diterapkan sejak lama di Halmahera Selatan (Halsel) dipertanyakan orang tua siswa. Ini karena sebagian sekolah mulai memberlakukan pungutan dengan alasan pengadaan baju seragam. Seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Halsel. Di sekolah tersebut siswa dipungut Rp 350 ribu untuk pembiayaan pakaian seragam, olahraga dan uang raport.

Keluhan ini disampaikan orang tua siswa saat menggelar rapat dengan pihak sekolah beberapa waktu lalu.”Jadi pihak sekolah sudah terlebih dahulu memesan pakaian seragam batik dan olahraga, dan kami hanya dipanggil untuk menyepakati biayanya untuk mengganti uang kepala sekolah yang dipakai. Total per siswa Rp 350 ribu,”kata orang tua siswa. Pemberlakuan pembayaran ini justru bertentangan dengan program pendidikan gratis yang diterapkan bupati dan wakil bupati.”Di Halsel inikan ada Bosda. Jadi kalau siswa masih dipungut biaya, lalu anggaran Bosda dikemanakan,”tanya salah satu orang tua.

Kepala Sekolah (kepsek) SMP Negeri 6 Halsel Mardiana Larunani mengaku anggaran tersebut bukan pungutan, tetapi itu adalah kesepakatan orang tua siswa dan komite sekolah yang baru dibentuk.”Pesanan baju dan uang raport ini kami lakukan karena sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dengan alasan jika uang Bosda sudah cair maka uang dari siswa ini sebagiannya akan dikembalikan,”jelasnya.

Dikatakan, kebijakan ini diambil menggunakan uang pribadi untuk membeli pakaian batik dan olahraga bagi siswa kelas 2 yang sampai saat ini belum memiliki baju tersebut.”Intinya, jika

BAKSOS YCS Gelar Khitanan Gratis

BAKSOS: Kegiatan khitanan massal yang dilaksanakan Yayasan Cinta Sedekah bersama RS Nurhidayah dan BKMT Halut, Jumat (24/8) kemarin

TOBELO - Yayasan Cinta Sedekah (YCS) bekerja sama Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul serta Badan Kontak Majelis Ta’lim (BKMT) Halut menggelar khitanan massal kepada ribuan anak di wilayah Halmahera Utara.

Kegiatan yang dibagi tiga zona meliputi zona I Kota Tobelo - Tolonuo dengan waktu pelaksanaan Kamis, (23/8), zona II Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara, dan Desa Togoliua Tobelo Barat pelaksanaannya, Jumat (24/8), dan zona III dipusatkan di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan, Sabtu (25/8) hari ini. Ketua Yayasan Cinta Sedekah ustadz Muhammad Mujud mengatakan kegiatan ini sudah dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia.”Tahun ini sebanyak 2.500 peserta yang menjadi target kami pada pelaksanaannya di lapangan. Tetapi banyak permintaan maka ditambah 500 peserta sehingga menjadi 3.000 peserta,”ungkapnya.

Sementara Ketua Panitia Hamida S. Tuanany mejelaskan kegiatan khitanan ini bertujuan menjaga kesucian, kebersihan dan hiasan bagi hamba Allah yang hanif.(rid/met)

SAMSIR HAMAJEN MALUT POST

PERTEMUAN: Suasana pertemuan pihak Sekolah SMP Negeri 6 Halmahera Selatan dengan orang tua siswa terkait pengadaan baju batik dan olahraga beberapa waktu lalu.

BOSDa cair akan dikembalikan uang orang tua siswa. Ini hanya menyelamatkan pakaian olahraga dan batik yang sudah dipesan,”ucapnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Umar Iskandar Alam yang dikonfirmasi menjelaskan dalam ketentuan juk-

nis dana BOS tidak termuat tentang pembelian baju seragam siswa. Hanya saja, karena proses pembelajaran sudah dilaksanakan dan untuk keseragaman siswa di sekolah tersebut, maka dua seragam, yakni batik dan baju olahraga ini diadakan karena siswa wajib memiliki.”Memang

2019 Utang Pemkab Dikembalikan LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) berupaya menutupi utang pemkab 2019. Ini dilakukan untuk mengurangi utang yang terbawa sejak 2017 sebesar Rp 31 miliar.”Tanggungan utang ini belum termasuk utang pihak ketiga. Makanya, anggaran kita setiap tahun hanya akan digunakan untuk menutupi utang,”kata Ketua Komisi II DPRD Gufran Muhammad beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Gufran juga mem-

pemkab dalam program dana BOSDA difokuskan pada dua seragam tersebut. Tetapi sampai sekarang belum direalisasi. Makanya pihak sekolah mengambil langkah dengan menggelar rapat bersama orang tua siswa untuk diputuskan bersama,”ucapnya. (sam/met)

Infrastruktur Olahraga Mulai Disiapkan

beberkan keganjalan pembiayaan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Di mana dalam pengesahan APBD, gaji PTT di SKPD itu sebulan untuk sarjana dan diploma Rp 1,5 juta. Sementara lulusan SMA Rp 1 juta. Tetapi faktanya ada pengurangan PTT sarjana dan diploma Rp 1 juta dan PTT lulusan SMA Rp 750 ribu. ”Jadi ada keganjalan dalam pembayaran gaji PTT SKPD yang tidak sesuai dengan pengesahan APBD.”ujarnya.(sam/met)

LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) mulai menata infrastruktur olahraga. Ini dilakukan kaitannya dengan persiapan menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Malut 2018 yang akan dilaksanakan di Halmahera Selatan.

Fasilitas yang ditata dan direhab ini adalah lapangan sepak bola Samargalila dengan anggaran Rp 2,5 miliar, rehabilitasi

lapangan olahraga Rp 199 juta, pembangunan lintasan atlit Rp 198 juta, pembangunan infrsruktur pariwisata pulau Nusara Rp 200 juta, pembangunan infrastruktur pariwisata omamoi Rp 200 juta, dan fasilitas wisata pantai omamoi Rp 100 juta, serta kegiatan lainnya.”Semua yang dilakukan ini untuk menyambut hajatan Porprov 2018,”kata Kadisparpora Nur Muhammad, kemarin.(sam/met)

Gandeng Media Gelar Pemetaan Kerawanan Pemilu TOBELO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halmahera Utara (Halut) menggelar coffe break bersama jurnalis liputan Halut di Café Jarod Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Jumat (24/8). Kegiatan yang bertujuan membahas dan mengidentifikasi titik rawan kecurangan pemilihan legislatif (pileg) 2019 ini dihadiri Devisi Pencegahan dan Hubun-

gan Antar Lembaga Bawaslu Ahmad Idris, Devisi Hukum dan Penindakan Iksan Hamiru.

Kegiatan ini untuk mensurvey indeks perbandingan kerawanan pemilu tahun 2015, 2018 dan 2019.

Model Surveynya yakni mengajukan 76 pertanyaan kepada tiga instansi. Masing-masing polres, KPU dan wartawan sebagai mitra penting dengan Bawaslu.”Hasil

RIDWAN ARIF MALUT POST

KERJA SAMA: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halut bersama jurnalis liputan Halut menggelar coffe break untuk mengidentifikasi kerawanan pemilu.

survey nantinya dijadikan bahan rujukan Bawaslu RI untuk pileg dan pil-

pres 2019,” kata komisioner Bawaslu Ahmad Idris. (rid/met)

MOROTAI & SULA SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 8

Kepala Badan Kesbangpol Morotai Dicopot Penyebabnya karena Diduga Berselingkuh Peliput : Fitrah A Kadir Editor : Bukhari Kamaruddin DARUBA - Kepala Badan Kesbangpol Pulau Morotai SU alias Sahril, dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini diduga berkaitan dengan dugaan perselingkuhannya dengan RA, honorer di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Morotai.

Perselingkuhan ini baru terbongkar setelah RA melaporkan Sahril ke Polres Morotai, karena merasa diancam kekasih gelapnya itu.

Informasi yang dihimpun Malut Post, keduanya sudah tiga bulan menjalani hubungan terlarang. Sebab RA adalah ipar Sahril. Ketika dihubungi Malut Post, Sahril dan RA tak mau berkomentar.

Kapolres Morotai AKBP Mikail. P Sitanggang, saat dikonfirmasi, Jumat (24/8) kemarin, membenarkan laporan tersebut. “Yang Kesbangpol itu ya, nanti saya cek dulu. Setelah itu saya hubungi kembali,” katanya, dihubungi melalui handphone. Satu jam kemudian, kapolres menuturkan persoalan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. “Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, jadi tidak ada masalah lagi,” katanya singkat.

Di satu sisi, perselingkuhan ini membuat Sahril dicopot dari jabatannya. Pihak BKD menerbitkan SK Nomor K.2630/V.20-3/99/2018 tentang penonaktifan dan pengangkatan pejabat baru.

Dalam SK yang ditandatangani Sekab, M. Kharie ini, menegaskan Sahril telah dinonaktifkan dan diganti Alhadar Djaguna, yang juga menjabat Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Morotai Kepala BKD Rina Ishak, saat dikonfirmasi membenarkan pergantian Sahril. Dia menjelaskan SK tersebut bukan pengangkatan plh namun pengangkatan plt kepada Badan Kesbangpol.

“Itu hanya surat tugas saja, SK pergantian itu kewenangannya pak bupati, makanya kita masih menunggu pak bupati,” jelasnya. (aji/ onk).

IKRAM SALIM MALUTPOST

MELAWAN KODRAT Seorang ibu di Sanana Kepulauan Sula memindahkan drum kosong. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan pria, diambilalih oleh perempuan, karena menjadi tuntutan hidup

GAJI Persoalan Gaji Tenaga Ahli Kian Rumit SANANA - Masalah gaji 11 tenaga ahli DPRD Kepsul semakin meruncing. Jika sebelumnya, sekwan mengaku bupati belum menandatangi SK pembayaran, kini muncul hal baru.

Dimana SK gaji tenaga ahli yang diajukan ke meja bupati perlu direvisi kembali, untuk itu pengusulan revisi baru sementara masih diusulkan ke sekwan dan Bidang Hukum. “Upaya pembayaran gaji tenaga ahli tertunda dan terkendala bukan hanya pada proses penanganan SK nominal oleh bupati, namun juga lambatnya proses administrasi di Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum,” kata salah satu staf ahli Amirudin Lakseb kemarin (24/8).

Dia menjelaskan mereka beberapa kali berkoordinasi dengan Bagian Hukum terkait dokumen yang revisi sebagai syarat pembayaran. “Saat terakhir dihubungi, SK tersebut masih di Bagian Hukum dan belum mendapat paraf koordinasi oleh Kabag Hukum,” tambahnya.

Sementara Sekwan DPRD Kepsul Lily Hirawati saat dikonfirmasi menjelaskan pihaknya akan tetap melakukan pembayaran, hanya saja proses administrasi masih diselesaikan. “Karena direvisi jadi sementara di Bagian Hukum,” pungkasnya. (ikh/onk)

Monopoli Sektor Perikanan Terjadi di Morotai DARUBA-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, dituding bersekongkol dengan pengusaha ikan untuk melakukan monopoli. DKP sengaja hanya mengizinkan satu perusahaan membeli ikan dari nelayan dengan harga rendah, dan perusahaan lain tidak diizinkan beroperasi. Dengan hanya pemain tunggal, harga ikan diatur.

Koordinator Forum Aspirasi Nelayan (Kafan) Sabiil Ashar mengatakan, salah satu pengusaha lokal di Desa Songowo Kecamatan Morotai Timur, dipersulit operasinya oleh DKP. Di mana DKP menyurat ke pengusaha tersebut mempertanyakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), padahal sudah lengkap.

“Surat pertama kepada pengusaha lokal Songowo itu ditandatangani Kadis DKP Suryani. Mereka mempertanyakan SIUP dan SITU, padahal sudah lengkap,” jelasnya. DKP hanya memberikan kesempatan kepada PT Harta Samudera yang diduga kuat milik ipar Bupati Benny Laos. “Semua hasil tangkapan ikan tuna dibeli PT Harta Samudera, bahkan perusahaan ini menguasai Sentral Pelayanan Kantor Perikanan Terpadu (SPKT) di Daeo. Mirisnya lagi, ikan dibeli dengan harga murah,” ungkap Sabiil.

Dia menuturkan DKP kemudian mengirim lagi

HARGA IKAN TUNA A YANG DITETAPKAN N DKP MOROTAI Ukuran /kg kg g 30-UP : Rp 33.000/kg 20-29 : Rp 28.000/kg 0/kg 17-19 : Rp 19.000/kg /kg 10-16 : Rp 14.000/kg /kg Lokal: 20-29 : Rp 14.000/kg /kg 10-16 : Rp 12.000/kg /kg Reject 30-UP 20-29 17-19 10-16

Baby Tuna Reject: 1-9 : Rp 5.000/kg

: Rp 7.000/kg kg : Rp 7.000/kg kg : Rp 7.000/kg kg : Rp 7.000/kg kg

Cakalang Masuk: 1-UP : Rp 11.000/kg

Baby Tuna 1-9 : Rp 11.000/kg

Cakalang Reject: 1-UP : Rp 5.000/kg

surat kedua dan ketiga kepada pengusaha lokal Songowo, yang terkesan mematikan usaha warga lokal Morotai. “Surat kedua dan ketiga yang dilayangkan kembali oleh pihak DKP. Isi surat mempersoalkan kelayakan kapal tangkap milik pengusaha lokal hingga administrasi kapal. Padahal semuanya lengkap. Ini kan aneh,” tuturnya.

Kepala DKP Suryani, saat dikonfirmasi memKep benarkan jika pemilik PT Harta Samudera, Robert, benark adalah ipar bupati. Namun menurutnya PT Harta adala Samudera masih berada di bawah kendali SPKT. “Pengelola Sentral Pelayanan Kantor Perikanan Terpadu (SPKT) itu pimpinannya lain. PT. Harta Samudera hanya membangun kerja sama dengan pemerintah, sehingga gu hasil tangkap nelayan bisa diekspor ke Vietnam. ha Makanya, kita semua harus profesional,” kata Ma Suryani.

Surya Dia menepis tudingan monopoli. “Tidak ada monopoli, kita ini bekerja sama, sehingga tidak ada monop ikan yang ya dijual keluar. Untuk apa SPKT dibangun tapi tidak tid dimanfaatkan. Lagian, harga ikan yang dibeli dib li dari d nelayan untuk ditampung di SPKT itu sudah kita atur sesuai bobot ikan,” jelasnya.

Soal surat yang dilayangkan ke koperasi usaha pembelian ikan di Songowo, tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha warga lokal. “Yang namanya usaha itu wajib ada SITU maupun SIUP. Kalaupun ada, mana buktinya? Karena yang kami minta itu dokumennya, tapi sampai saat ini belum dimasukan, padahal itu menjadi persyaratan wajib,” jelas Suryani. (aji/onk).

Pendapatan Pedagang Terus Anjlok DARUBA - Putaran ekonomi di Daruba ibukota Pulau Morotai terus merosot. Ini diakui sejumlah pedagang kepada Malut Post.

“Tahun 2014 hingga masuk awal 2017, pelanggan saya banyak.

Dalam sehari, pendapatan mencapai Rp 3 juta, namun sekarang Rp 1 juta, itu pun mujur kalau banyak yang makan,” ungkap Abang Tato, pengusaha rumah makan.

Dia mengaku kondisi seperti ini membuatnya sulit membayar sewa tempat yang mencapai Rp 10 juta per tahun. Untuk mengurangi pengeluaran, dia terpaksa memulangkan istri dan anaknya ke Padang Sumatera Barat.

Hal yang sama diakui Rukia Pipa, pedagang barito (bawang, rica dan tomat) di Pasar Daruba. Dulu dalam sehari pendapatannya bisa mencapai Rp 2 juta, namun saat ini turun. Saat ada momen seperti jelang lebaran Iduladha, pendapatannya Rp 600 ribu, setelah itu turun menjadi Rp 300 ribu per hari.

Keluhan yang sama juga disuarakan rekan Rukia, Dandawia Hasan.

“Kalau dulu kita ambil barang 20 kilogram langsung habis, kalau sekarang satu minggu baru habis,” tuturnya. Karena yang dijual adalah barito, maka banyak yang rusak.

Terkait dengan fenomena ini,

FITRAH A KADIR MALUTPOST

SEPI: Suasana Pasar Daruba yang sepi pembeli.

dosen Universitas Pasifik (Unipas) Fandi Latif mengatakan, turunnya daya beli masyarakat karena kebijakan Pemkab Morotai. Kondisi ini sudah berjalan selama satu tahun. Dia mencontohkan kebijakan pemkab yang memotong tunjangan kinerja daerah kepada pegawai, juga membuat daya beli turun dan berdampak pada pendapatan pedagang. begitu juga dengan pemenang tender proyek banyak dari luar Morotai, sehingga putaran uang tidak terjadi di Morotai. “Imbas dari pemangkasan tenaga honorer beberapa bulan kemarin, hingga ditundanya kenaikan pangkat ASN, dana desa yang mandek di

instansi terkait, serta APBD bodong yang cenderung berorientasi pada infrastruktur, jelas berefek pada lemahnya peraturan yang mengatur tentang harga pasar. Akibatnya inflasi, sebab kebutuhan hidup yang terus meningkat, tidak diikuti dengan harga pasar yang mendukung,” tandasnya. Sementara itu pantauan Malut Post di Pasar Daruba kemarin (24/8), harga rica keriting Rp 60 ribu per kilogram, tomat Rp 10 ribu sebelumnya Rp 20 ribu per kilogram.

Rica nona Rp 60 ribu per kilogram, harga eceran Rp 10 ribu per kaleng susu manis. Bawang merah Rp 50 ribu, bawang putih Rp 40 ribu per kilogram. (aji/onk).

Tiga Malam Tanpa Listrik SANANA - Listrik di wilayah Kecamatan Mangoli Tengah dan Mangoli Utara Kepulauan Sula (Kepsul), hanya menyala pada malam hari.

Namun sejak Rabu (22/8) hingga saat ini, listrik padam. “Di daerah kami listrik hanya menyala pukul 19.00 hingga 07.00 pagi, tapi sejak Rabu lalu padam,” kata Robi Ipa, warga Desa Capalulu. Pihak PLN tidak melakukan pemberitahuan terkait pemadaman tersebut. Padamnya listrik mengganggu aktivitas warga, dan warga terpaksa mengandalkan lilin dan lampu minyak tanah sebagai sumber penerangan. Tercatat 15 desa yang terkena pemadaman. Sementara di Mangoli Timur seperti di Desa Waitina, terjadi pemadaman bergilir.

“Satu malam menyala, satu malam mati,” aku Wati, warga Waitina. Warga berharap pemadaman ini segera berakhir, jika ada kerusakan mesin segera diperbaiki.

Manager PLN Sanana Yodhi Ayodya, hingga berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi. Handphone-nya diluar jangkauan, sehingga belum bisa diminta keterangannya. (ikh/onk)

SAMBUNGAN ETALASE SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 9

Art: rizky izzy

...YOHANA Samb Hal. 1

Menurut Yohana, rendahnya penegakan hukum dapat dilihat dari hukuman yang tidak sesuai terhadap pelaku kejahatan seksual. Tak ayal, banyak pelaku yang seharusnya dihukum 15 tahun penjara justru hanya dihukum 3 tahun penjara.

Dia menegaskan, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Karena itu, peran tersebut harus dijalankan untuk melindungi anak selaku aset bangsa. “Pemda harus melakukan pendekatan dengan penegak hukum agar memberikan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan,” ujar menteri 59 tahun ini.

Fakta lain yang tak kalah miris, mayoritas pelaku kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak adalah orang dekat korban.

“Kebanyakan pelaku ternyata merupakan orang-orang yang biasa tinggal satu rumah dengan mereka atau juga berada satu lingkungan dengan mereka,” ungkap Yohana.

Karena itu, Yohana juga berharap masyarakat berperan aktif melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui adanya kekerasan seksual terhadap anak. Dia menuturkan, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Ternate terbilang meningkat.

Meski begitu, masyarakat saat ini disebutnya sudah memiliki kesadaran untuk melaporkan.

“Dan tidak lagi menganggap hal tersebut sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan,” tuturnya. Kementerian PPPA sendiri sejak Maret 2016 lalu telah

...WISUDA Samb Hal. 1

ada pula yang tengah menanti kelahiran buah hatinya. Kedatangan perwakilan warga menemui DPRD dan wali kota adalah untuk meminta solusi atas musibah tersebut. “Ada juga yang rencananya wisuda Oktober nanti.

Mereka semua adalah warga Kota Ternate,” tegasnya.

Untuk itu, warga mendesak adanya koordinasi lintas sektor untuk terus melakukan pencarian kapal berkapasitas 10 grosston itu. Pencarian terhadap KM Kairos sendiri telah dihentikan Badan SAR Nasional lantaran telah melewati masa tujuh hari.

“Kami sangat berharap agar ada peran DPRD, bagaimana agar mendesak pemerintah.

Atau DPRD bisa melakukan koordinasi dengan elemen serta stakeholder lainnya, atau bisa membujuk Basarnas atau pihak kepolisian agar dapat melakukan pencarian kapal tersebut. Saat ini kami bingung mau mengadu ke mana selain ke DPRD sebagai wakil rakyat kami,” ungkap Vega.

Sesuai informasi Basarnas, Vega mengungkapkan, KM Kairos dan para penumpang diyakini tidak tenggelam. Kapal tersebut kemungkinan hanyut ke perairan luar Maluku Utara.

“Ini juga kami dari masyarakat Batang Dua yakin benar kalau penumpang tidak tenggelam, hanya saja mereka masih hanyut.

Untuk itu kedatangan kami ini sangat berharap agar proses

mencanangkan program unggulan dalam upaya mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak. Three Ends menjadi program yang diharapkan dapat merangkul semua elemen anak negeri untuk bergerak bersama mengatasi masalah ini. Tiga masalah utama yang harus diakhiri yakni kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan ekonomi. Seluruh elemen mulai dari orang tua dalam keluarga, guru di sekolah, pemerintah pusat dan daerah, media massa dan masyarakat berharap kelak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dikurangi, dicegah bahkan diakhiri.

Dalam kunjungannya ke Ternate sejak kemarin, Menteri Yohana juga meninjau pelatihan peningkatan produktivitas melalui teknologi informasi bagi pelaku Industri Rumahan (IR) di Kampus STIKOM Ternate.

Pemanfaatan teknologi informasi dinilai menjadi alat yang efektif bagi para perempuan pelaku IR dalam mengembangkan dan memasarkan produksi mereka.

Di Malut sendiri akan dilakukan pelatihan kepada 400 pelaku IR yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Tahap pertama dilaksanakan di Kota Ternate dengan peserta 80 pelaku. Adapun materi yang akan disampaikan adalah pengenalan teknologi informasi bagi pelaku IR, penghitungan biaya produksi dan harga jual, memasarkan produk lewat media sosial, korespondensi dan surat menyurat, membuat profil usaha dan pengajuan kebutuhan dana. “Dengan mengikuti pelatihan teknologi informasi, para pelaku Industri Rumahan dapat memanfaatkan ilmu yang

diperoleh untuk mendukung usaha yang mereka punya,” jelas Yohana.

Pelatihan bertujuan mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Yohana menegaskan, perempuan hebat harus bisa membuktikan bisa melakukan apa yang laki-laki kerjakan. “Perempuan Indonesia, perempuan hebat,” tegasnya.

Sementara Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin menuturkan Kementerian PPPA mempunyai program yang sifatnya pencegahan kekerasan terhadap anak, salah satunya partisipasi anak dalam Forum Anak. “Strategi pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan mulai dari lingkungan terdekat anak yaitu keluarga,” ucapnya.

Keluarga merupakan pengasuh pertama anak yang berpengaruh dalam membangun karakter anak. Keluarga juga merupakan tempat anak-anak memperoleh hak-haknya sekaligus mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya dalam suasana yang menyenangkan.

Dia juga mendukung partisipasi anak dalam Forum Anak, karena di situ anak diajarkan cara menghadapi tindak kekerasan dan bagaimana anak dapat aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang. “Perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Untuk menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai lintas sektor,” tandas Lenny.(mg-02/kai)

pencarian kapal tersebut terus berlanjut,” tuturnya.

Kedatangan warga kemarin juga didampingi pengurus Gereja Protestan Maluku (GPM) Mayau, Pendeta Donny Toisuta, dan Direktur LSM Rorano, Asghar Saleh. Usai bertemu DPRD, mereka langsung menemui Wali Kota Burhan Abdurahman. Permintaan senada pun diungkapkan kepada wali kota.

Ketua DPRD Kota Ternate, Merlisa saat diwawancarai usai pertemuan mengaku solusi yang disampaikan pada pertemuan kemarin adalah pencarian KM Kairos masih akan terus dilanjutkan. “Tadi Pak Wali juga sudah berkoordinasi dengan Basarnas, dan Basarnas sampaikan meski SOP sudah berakhir namun proses pencarian masih terus dilakukan,” ujar Merlisa.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, dalam pertemuan kemarin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Sangihe Talaud untuk membantu pencarian KM Kairos. “Serta seluruh pemerintah di kabupaten/kota juga akan berkoordinasi dengan Angkatan Laut untuk membantu melakukan proses pencarian. Selain itu ada pula pembangunan posko pengaduan di Kelurahan Mayau,” terangnya.

Nelayan Hilang Belum selesai pencarian dua nelayan asal Desa Gorua, Kecamatan Morotai Utara, Rustam Tatapa dan Makmur Ende yang

hilang saat melaut satu pekan lalu, peristiwa yang sama kini terjadi lagi. Informasi yang dihimpun Malut Post, Djaelan Mandea (65) dan Nahrin Batawi (45), nelayan asal Bere Bere, Morotai Utara, Kamis (23/8) pergi melaut. Mereka berdua menuju ke rumpon yang berada 13 mil dari bibir pantai. Namun hingga kemarin (24/8), keduanya belum pulang. Warga kemudian melapor, dan pihak BPBD Pulau Morotai merespons. “Kami bersama warga dan Basarnas melakukan pencarian, namun karena cuaca buruk pencarian dihentikan. Nanti dilanjutkan Sabtu besok (hari ini, red),” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Morotai, Kusnadi.

Dia menjelaskan pencarian kemarin dilakukan di tiga titik, yakni di perairan Pulau Tabailenge Kecamatan Morotai Utara, Tanjung Sopi Kecamatan Morotai Jaya, dan belakang Pulau Rao Kecamatan Morotai Selatan Barat. Pencarian dihentikan pukul 18.00 WIT karena menjelang malam dan cuaca kurang bersahabat. Tim kini ditarik ke Desa Gorua dan Bere Bere.

Hari ini pencarian dilanjutkan, dan selain mencari dua nelayan yang baru hilang, tim juga mencari dua nelayan yang hilang pada pekan lalu. “Pencarian terhadap dua nelayan asal Gorua kita lakukan kembali,” akunya.

Sebelum itu pencarian terhadap Rustam dan Makmur dihentikan, karena sudah memasuki hari ke tujuh.(cr-05/aji/onk/kai)

...UTANG Samb Hal. 1

Sri Mulyani tak tinggal diam mendapat kritik tersebut. Melalui akun Facebook miliknya pada Senin (20/8), mantan Direktur Bank Dunia tersebut panjang lebar membela pemerintah dari tudingan Zulhas.

Sri Mulyani menyebut 44 persen dari pembayaran pokok utang pada 2018 yang jumlahnya Rp 396 triliun berasal dari kebijakan pemerintah sebelum 2015. “Pokok utang 2018 itu dihitung dari akhir Desember 2017, 44 persen dari total itu berasal dari utang periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR (Majelis Permusyawarahan Rakyat) saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu,” sebut Sri Mulyani dalam pernyataan resminya di laman Facebook.

Sri Mulyani juga mengkritik Zulhas yang saat bergabung dengan pemerintahan tak pernah membandingkan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan dana desa. Padahal, datanya menurut Sri Mulyani tak jauh lebih baik dibanding saat ini.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia pada 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. Jadi, perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

Rasio ini sebenarnya turun karena perbandingan pembayaran pokok utang 2018 sebesar Rp 396 triliun sekitar 3,68 kali dibanding dengan anggaran kesehatan yang sebesar Rp 107,4 triliun. “Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?” tanya Sri Mulyani.

Ia pun lantas menuding pidato Zulhas itu bermuatan politis dan bertujuan menyesatkan orang. Tak lama kemudian di hari yang sama, Zulhas menyerang balik poin-poin pembelaan Sri Mulyani.

Soal anggapan politis, Zulhas berdalih ucapannya sudah sesuai karena kritiknya itu ia lontarkan di Gedung MPR yang merupakan lembaga politik negara. “Ini MPR DPR lembaga politik bukan lembaga sosial, jadi ngomong politik ya (memang) tempatnya,” ujar Zulhas.

Zulhas juga tidak berkenan dengan sikap Sri Mulyani yang

...MEDIASI Samb Hal. 1

Poin-poin pernyataan yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut antara lain permintaan maaf IU atas penganiayaan yang dilakukannya terhadap EW, permintaan jaminan keamanan di kemudian hari dari EW, serta kesiapan membiayai ongkos pengobatan EW oleh IU. Selain itu, besaran uang yang diberikan untuk pengobatan jika cukup atau tidak cukup tidak dapat dipersoalkan di kemudian hari. “Poin selanjutnya juga kalau tuduhan perselingkuhan itu tidak terbukti. Se-

...CR7 Samb Hal. 1 skuat asuhan Massimiliano Allegri harus susah payah mengalahkan Chievo Verona dengan skor tipis 3-2, bahkan kepastian tiga poin baru didapat melalui gol telat Federico Bernadeschi di menit ke-93.

Mata publik sepertinya masih akan tertuju pada rekrutan termahal Juve, Cristiano Ronaldo, mereka pun tengah menunggu apakah pemain yang didatangkan dengan dana senilai 100 juta euro itu akan mencetak gol perdananya bagi Bianconeri dalam laga nanti.

Juve memang berada dalam keadaan yang lebih baik ketimbang Lazio, pasalnya skuat asuhan Simeone Inzaghi menelan kekalahan di laga perdana, mereka gagal mempertahankan keunggulan dan akhirnya harus mengakui keunggulan Napoli dengan skor 1-2. Kendati demikian, Paulo Dybala dan kawan-kawan nampaknya harus tetap mewaspadai Biancocelesti, terlebih musim lalu, Sergej Milinkovic-Savic dan kawan-kawan mampu mengalahkan Juve dengan skor 2-1 di hadapan pendukungnya sendiri.

Menarik untuk melihat taktik dan strategi apa yang akan digunakan kedua tim dalam pertandingan nanti. Publik juga pasti tak sabar untuk melihat kemampuan

menyalahkan pemerintah sebelumnya dalam kasus ini. Menurutnya sudah jadi kewajiban pemerintah mana pun untuk menyelesaikan masalah yang diemban negara. “Jadi Menteri Keuangan yang menyesatkan,” tukas Zulhas.

Beberapa hari isu ini redup, Zulhas kembali melancarkan serangan ke Sri Mulyani lewat kicauan di akun Twitter miliknya pada Kamis (23/8) ini. Kali ini ia menekankan keterlibatan Sri Mulyani dalam kebijakan pemerintahan sebelumnya yang juga tergabung sebagai Menteri Keuangan. “Ibu Sri Mulyani juga selalu mengungkit bahwa utang adalah warisan masa lalu, khususnya ketika saya menjabat Menteri Kehutanan periode Pak SBY,” kata Zulhas di akun Twitter-nya, ZUL_Hasan.

Beban Utang Sementara itu, Moody’s Investor Service menyoroti penerimaan Indonesia yang masih lamban. Muncul kekhawatiran rasio pembayaran beban bunga utang RI akan diperparah penerimaan negara yang rendah.

Moody’s memperkirakan rasio bunga utang terhadap penerimaan RI berada di angka 13,4 persen pada tahun ini.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang memiliki peringkat kredit serupa dengan Indonesia, yaitu 8,2 persen. Penerimaan, khususnya pajak, menurut keterangan resmi itu, masih belum moncer karena rendahnya kepatuhan dan penghindaran pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 760,57 triliun per Agustus atau sekitar 53,41 persen dari target tahun ini.

Melambatnya penerimaan negara dinilai sebagai momok dalam membayar bunga utang yang jatuh tempo tahun ini.

Apalagi, kebijakan suku bunga acuan dan depresiasi rupiah berpotensi membuat biaya utang RI semakin membengkak.

“Meski tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan menjadi 13,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019, namun penerimaan Indonesia masih menjadi yang terendah di antara negara-negara yang memiliki rating serupa,” tulis Moody’s, Jumat (24/8).

Ta k c u m a s o a l b u n g a utang, lembaga pemeringkat internasional tersebut juga menyoroti rentannya utang pemerintah terhadap sentimen eksternal. Hal ini lantaran sebanyak 41 persen outstanding utang pemerintah masih

berdenominasi valuta asing. Sehingga, risiko nilai tukar masih membayangi pelunasan utang pemerintah ke depan.

Risiko ini semakin diperparah setelah nilai tukar rupiah harus terkapar melawan dolar AS sejak awal tahun. “Dan depresiasi nilai tukar ini memiliki dampak negatif terhadap pembiayaan pemerintah,” imbuh laporan tersebut seperti dilansir CNN Indonesia.

Menurut Moody’s, pemerintah RI perlu menjalankan kebijakan fiskal yang konsisten dan disiplin. Dengan demikian, investor bisa bernafas lega menanamkan modalnya di Tanah Air. Apalagi, sebetulnya, rasio utang terhadap PDB Indonesia sebesar 29,3 persen atau masih lebih aman dibandingkan negara lain berperingkat sama dengan Indonesia, yakni 48,5 persen.

Selain kebijakan fiskal yang konsisten dan disiplin, investor juga membutuhkan kebijakan moneter yang konsisten.

Utamanya untuk menjaga depresiasi dan mencegah arus modal keluar dari Indonesia.

“Kepercayaan pasar sebagai imbas dari kebijakan fiskal yang disiplin sangat krusial bagi profil kredit Indonesia,” jelas laporan Moody’s.

Utang Rp 1,9 Triliun Terpisah, Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika membantah tudingan Partai Demokrat yang menyebut pemerintahan Jokowi-JK menambah utang sebesar Rp 2.800 triliun selama empat tahun masa pemerintahan. Erani menyebutkan, utang pemerintah hingga 2019 tidak sampai Rp 2.800 triliun.

Ia merincikan, utang pemerintah pada 2015 tercatat sebesar Rp 380,9 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 403 triliun, pada 2017 sebesar Rp 429,1 triliun, kemudian pada 2018 sebesar Rp 387,4 triliun, dan utang pada 2019 mendatang sebesar Rp 359,3 triliun. Angka-angka tersebut diperoleh dari data Kementerian Keuangan. Jika ditotal, secara keseluruhan utang Indonesia hanya mencapai Rp 1.959,7 triliun hingga 2019 mendatang. “Data yang saya pegang segitu, mungkin dia punya ditambahkan utang dia sendiri,” ujarnya.

Erani lantas enggan ambil pusing dengan pernyataan Demokrat. Menurutnya, pemerintah telah menyampaikan data secara transparan kepada masyarakat. “Saya belum baca yang dia sampaikan, utang baru selama 2015-2019 segitu.

Tidak sampai Rp 2.000 triliun,” tandasnya. (cnn/jpc)

hingga jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu juga sudah disepakati secara bersama dan disaksikan oleh saya dan juga anak pasangan suami istri ini,” terang Darwin. Adanya mediasi itu juga diakui Polres Ternate melalui Kabag Ops Polres Ternate AKP Roy Berman Simangunsong. Menurut Roy, sesuai laporan yang ia terima dari Kasat Reskrim persoalan tersebut sudah diselesaikan secara mediasi. “Iya, sudah ada laporan dari Kasat,” katanya.

Sekadar diketahui, persoalan ini bermula ketika IU mendapat informasi istrinya IA tinggal

di sebuah kamar kos. Awal pekan lalu, IU mengintai kos tersebut. Saat melihat IA keluar dari kos dengan seragam lengkap hendak ke kantor, IU langsung menyerbu masuk dan menemukan kopor milik IA di dalam kamar EW. IU lantas menghajar EW yang tengah tidur, juga membuat laporan polisi atas tudingan perzinaan yang dilakukan istrinya.

IA sendiri kepada Malut Post kemarin menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Menurutnya, ia baru saja kembali dari Jakarta dan hanya menumpang di kamar teman perempuannya yang kebetulan berdekatan dengan kamar EW.(tr-04/kai)

terbaik serta magis Ronaldo bersama Juventus seperti apa yang dia lakukan saat masih membela klub lamanya, Real Madrid.

Sebelumnya, sebuah peringatan diberikan Allan kepada Juventus. Gelandang Napoli itu menyebut bahwa kehadiran Cristiano Ronaldo di Turin tidak menjamin Si Nyonya Tua otomatis menjadi juara Serie A musim depan. Kehadiran Ronaldo sendiri memberikan dampak yang besar bagi Juventus dan Serie A. Pada partai debutnya di akhir pekan lalu, Ronaldo berhasil menyedot 2,3 juta penonton di mana itu merupakan jumlah penonton tertinggi keempat di sejarah Serie A yang disiarkan oleh Sky Sport Italia. Namun Allan percaya bahwa kehadiran kapten Timnas Portugal itu tidak membuat Juventus otomatis menjadi juara musim ini. “Kedatangan Cristiano di Italia meningkatkan jumlah penonton Serie A dan itu memberikan satu lagi alasan untuk berjuang lebih keras,” buka Allan kepada Lance!

Jika menilik statistik kedua tim, Juventus punya modal berharga dalam menatap pertandingan keduanya di Liga Italia Serie A musim. Di pekan pertama, La Vecchia Signora meraih kemenangan di markas Chievo dengan skor 2-3 kendati diperoleh dengan susah-payah karena tuan rumah memberikan perlawanan sengit.

Menghadapi Lazio di kandang sendiri, Juventus di atas kertas tentunya lebih diunggulkan. Pelatih Massimiliano Allegri diyakini akan kembali memberikan kesempatan untuk bintang barunya, Cristiano Ronaldo, yang pada pertandingan pertama belum mencetak gol meskipun tampil paling agresif.

Allegri memang punya banyak pilihan di lini depan. Selain Cristiano Ronaldo, masih ada Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Douglas Costa, hingga sang super-sub Federico Bernardeschi yang mencetak gol kemenangan Juventus di markas Chievo pekan lalu.

Di sisi lain, Lazio berharap bisa bangkit setelah gagal meraih kemenangan di depan publik sendiri pada laga pertama. Pekan lalu, skuad asuhan Simone Inzaghi harus mengakui kemenangan tim tamu Napoli dengan skor 1-2.

Kendati begitu, misi mencuri poin di Turin tampaknya bakal menjadi ujian berat bagi pasukan elang ibukota.

Selain itu, Lazio juga masih kalah secara head to head dari Juventus. Dalam 59 laga sejauh ini, Bianconerri menang 32 kali, imbang 12 kali, dan hanya kalah 15 kali dari Lazio. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Serie A musim lalu di mana Juventus mampu mencuri kemenangan di Stadion Olimpico.(net/yun)

LOKAL SPORT Malut Post • HAL. 10

SABTU, 25 AGUSTUS 2018

Wasit Tak Punya Hati Ilham Udin Cs Tersingkir dari UEA Lewat Adu Penalti BEKASI - Pelatih timnas Indonesia U-23, Luis Milla, menyebut wasit Shaun Robert Evans tak punya hati. Dia juga menegaskan sepakbola terkadang sangat kejam usai Indonesia tersingkir di cabang sepakbola Asian Games 2018.

Langkah Indonesia di cabang olahraga Asian Games 2018 terhenti pada babak 16 besar. Skuat besutan Milla kalah adu penalti 3-4 dari Uni Emirates Arab (UEA) di Stadion Wibawa Mukti, Jumat (24/8) malam tadi. Indonesia dua kali tertinggal lewat dua gol penalti yang dicetak Zayed Alameri.

Indonesia juga berhasil menyamakan skor dua kali lewat gol-gol Alberto Goncalves dan Stefano Lilipaly.

Milla sangat marah dalam konferensi pers

SKUAD Timnas Indonesia

Baca: WASIT... Hal 11

Shaun Evans Akan Selalu Diingat Publik Indonesia

SPORTAINMENT Doa Sandiaga untuk Timnas Pencak Silat JAKARTA - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berharap tim nasional pencak silat Indonesia panen medali emas pada Asian Games 2018. Sandiaga sendiri menyempatkan diri menyaksikan pertandingan pencak silat di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat (24/8) kemarin.

“Pertandingan tadi sangat seru. Saya mohon dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Sebab, ini merupakan salah satu tambang mendali dalam klasemen perolehan medali kita,” ujar Sandi.

Sandi menuturkan, kedatangannya ke padepokan juga merupakan permintaan dari Ketua Umum PB IPSI Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo juga menitipkan pesan bahwa saya harus hadir beberapa kali. Hal ini perlu karena saya ingin atlet-atlet kita termotivasi untuk mendapatkan medali sebanyakbanyaknya,” sambung Sandi. Sandi juga senang karena pencak silat dipertandingkan di Asian Games 2018. “Ini membuktikan bahwa pencak silat sudah menjadi bagian dunia. Ada 45 negara yang bertanding di Asian Games dan mereka sudah mengadopsi silat menjadi salah satu cabang olah raga yang dikembangkan,” tutur Sandi. (jpnn/yun)

pasca pertandingan. Dengan nada suara tinggi, Milla menilai wasit Shaun tak layak memimpin lagi pertandingan.

“Bisa dibayangkan bagaimana perasaan kami.

Saya terbawa emosi karena lihat kerja keras pemain sudah luar biasa. Saya rasa kami tidak pantas tersingkir,” kata Milla.

“Tapi, yang terjadi, ya, terjadilah. Sepakbola terkadang kejam. Saya harap suporter bangga dengan para pemain. Terima kasih juga untuk suporter yang sudah datang sebagai pemain ke12,” sambungnya.

“Buat saya wasit hari ini tidak punya level untuk memimpin pertandingan atau dia punya level, tapi tidak punya hati. Dia tidak lihat perjuangan pemain, tidak lihat perjuangan para pemain yang masih muda. Saya rasa dia sudah tidak pantas memimpin di Asian Games,” tambah dia.

KINERJA wasit Shaun Evans Robert jadi sorotan. Beberapa keputusan Evans pada laga Timnas Indonesia U-23 melawan Uni Emirat Arab [UEA] dinilai oleh publik Indonesia bisa diperdebatkan. Indonesia berjumpa UEA pada babak 16 besar Asian Games 2018, Jum’at (24/8) malam tadi di Stadion Wibawa Mukti. Pada laga ini, Indonesia kalah lewat babak adu penalti. Pada

SHAUN Evans Robert

waktu normal dan tambahan waktu, kedudukan imbang 2-2.

Nama Evans sudah tidak asing lagi bagi publik sepakbola Indonesia.

Wasit asal Australia tersebut pernah memimpin kompetisi Liga 1 pada musim 2017 yang lalu. Jadi, Evans sudah tidak asing dengan sepakbola Indonesia.

Baca: SHAUN... Hal 11

Calon Ketua KONI Harus Terhindar dari Politik TERNATE- Komite Olahraga Nasioanal Indonesai (KONI)Kota Ternate bakal menggelar musyawarah ke III. Sejumlah persiapan untuk penyelenggaraan musyawarah tersebut sudah diadakan rapat, hasil rapat tersebut salah satu poin menghindari calon yang kaitannya dengan politik ini diakui panitia setelah menyelenggarakan rapat di Kantor KONI Kota Ternae.

Ketua Umum yang juga sebagai ketua umum Pertina Kota Ternate, Nuryadin Rahman mengatakan, pemantapan musyawarah Kota ke III. “Rapat yang kita adakan tadi soal pemantapan

persiapan panitia dalam rangga musyawarah kota Ternate dan ada beberapa poin penting yang telah disepakati panitia dalam menyelenggarakan musyawarah dalam waktu dekat, yaitu persiapan panitia mengenai musyawarah itu sendiri dan sudah berjalan dan yang kedua panitia bakal bertemu dengan ketua umum untuk memastikan waktu dan tempat pelaksanaan. Selain tidak kalah penting dalam bakal calon ketua KONI nanti ini dimana rapat bersifat terbuka siap menerima aspirasi Baca: KONI... Hal 11

RAPAT Panitia Musyawarah

Kisah Jafro Megawanto dari Pelipat Parasut hingga jadi Penyumbang Emas Asian Games

Kepercayaan Diri dan Tekad Besar Jadi Motivasi untuk Berlatih

SANDIAGA Uno

Ekspresi di wajah Jafro Megawanto sulit dideskripsikan dengan kata-kata saat memastikan meraih medali emas cabor paralayang nomor ketepatan mendarat perorangan putra Asian Games 2018, Kamis (23/8). Pancaran raut gembira, haru, dan lega bercampur menjadi satu. Namun, bagaimana kisahnya hingga bisa menjadi atlet?

ARENA paralayang di Gunung Mas, Puncak, Bogor, Jawa Barat, menjadi saksi kerja keras Jafro akhirnya terbayar. Hasil memang tak pernah mengkhianati kerja keras. Setelah lebih dari tujuh tahun menggeluti paralayang, prestasi prestisius berhasil diraihnya. Jafro menahbiskan diri menjadi atlet terbaik di Asian pada nomor ketepatan mendarat.

Menengok jauh ke belakang, Jafro mengawali perjalanannya di ajang paralayang dari titik terbawah. Setiap hari dia menyaksikan atlet-atlet paralayang beraksi di langit Batu, Malang, Jawa Timur. Rumahnya hanya berjarak 500 meter dari lokasi pendaratan di Batu.

Seperti dilansir situs Kemenpora,, Jafro yang saat itu masih asih berusia 13 tahun mulai membangun angun mimpi.

Dia ingin suatu saatt nanti menerbangkan parasutnya ya sendiri.

Namun, Jafro harus arus menempuh jalan terjal untuk tuk mewujudkan impiannya. Keluarganya bukan berasal al dari kalangan berada. Jafro mengawali semuanya nya dengan menjadi tuukang lipat parasutt atau paraboy. Saat itu, dia hanya diupah Rp 5.000.

Baca: JAFRO... Hal 111

JAFRO Megawanto

SAMBUNGAN SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 11

...WASIT Samb Hal. 10

Sepanjang Asian Games 2018, Indonesia tiga kali diganjar penalti.

Pertama kali didapat saat kalah 1-2 dari Palestina di fase grup. “Kita tuan rumah, tapi kok begini. Waktu lawan Palestina juga diganjar penalti. Menurut saya itu bukan penalti.

Total ada tiga penalti,” tambah Milla.

Suasana jumpa pers usai laga Indonesia kontra United Arab Emirates di babak 16 Besar Asian Games 2018 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jumat (24/8) malam tadi, berlangsung menegangkan. Luis Milla Aspas yang biasanya tenang dalam menyampaikan pernyataan, kini penuh emosi.“Bisa dibayangkan bagimana perasan kami hari ini sedih, kecewa. Kami terbawa emosi, kami sudah bekerja keras.

Saya pikir kami tak berhak tereliminasi,” ungkapnya.

Pernyataan pelatih asal Spanyol itu memang ada benarnya. Sebab, dua kali Indonesia tertinggal, dua kali pula Indonesia menyamakan.

...SHAUN Samb Hal. 10

Keputusan kontroversi pertama Evans, di laga Indonesia vs UEA, terjadi pada menit ke-32.

Saat itu, ada dorongan pemain UEA pada Hansamu Yama. Tapi, Evans bergeming. Dia justru memberi kartu kuning pada Hansamu karena dinilai protes terlalu keras.

Selanjutnya, Evans memberikan UEA penalti pada menit ke-64. Wasit berusia 38 tahun menilai Hansamu melanggar Shahee Aldarmki.

Tapi, dalam tayangan ulang terlihat jika kontak antara Hansamu dengan Shahee cukup minimal.

Evans tercatat memberikan dua penalti untuk UEA. Kepada para pemain Timnas Indonesia U-23, Evans memberikan tiga kartu kuning yakni untuk Hansamu, Septian David dan Saddil Ramdani.

Beberapa kali pemain UEA melakukan aksi keras pada pemain Timnas Indonesia U-23, tapi Evans bergeming. Termasuk, saat hanya memberikan kartu kuning ketika Ilhamudin dijatuhkan oleh Ganim pada menit 109. Padalah, posisi Ilham sudah di ruang kosong dan

Yang menyakitkan, Indonesia selalu tertinggal dari penalti lawan yang diberikan wasit Australia, Shaun Evans. Skor imbang 2-2 sampai extra time, akhirnya ditutup dengan adu penalti yang berakhir 3-4 untuk tim tamu.

“Sepak bola itu kejam apa yang terjadi sudah terjadi. Saya harap penonton bangga terhadap tim ini,” ungkap Milla.

Pelatih yang pernah membawa Spanyol juara Piala Eropa U-21 tersebut menilai lawan dalam pertandingan ini begitu diuntungkan.

“Buat saya UAE punya lebih dari sebelas pemain. Kami sudah kerja keras, selain pemain lawan yang harus disorot malam ini, yaitu wasit,” tegas Milla. Andritany, yang tak sekalipun menyelamatkan gawang Indonesia di adu tos-tosan menyoroti kinerja wasit, Shaun Robert Evans. Dia menilai UEA tak pantas diberikan penalti. “Pertandingan kali ini kami dirampok oleh wasit.

Kami sudah main sangat bagus.

Penalti kedua itu tidak layak karena situasinya 50:50,” ujar Andritany. (dtc/jpnn/yun) pelanggaran sangat keras.

Tak sampai di situ, Evans juga memberi kartu merah pada asisten pelatih Bima Sakti. Bima pun tidak bisa mendampingi perjuangan Garuda Muda di tepi lapangan hingga laga usai. Dan, Timnas Indonesia U-23 pun harus tersingkir dari Asian Games 2018.

Evans menjadi satu dari sekian wasit asing yang didatangkan untuk memimpin Liga 1 musim 2017 lalu. Catatan yang paling kontroversial adalah saat dia memimpin laga antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, 3 November 2017, Evans membuat keputusan yang bakal selalu diingat oleh publik Indonesia. Evans memberi kartu merah pada Vladimir Vujovic pada menit ke-82. Kemudian dia memutuskan laga selesai ketika pemain Persib berada di tepi lapangan sebagai bentuk protes.

Sebelumnya, Evans juga tidak mengesahkan gol yang dicetak oleh Ezechiel N’Douassel. Evans menilai bola sundulan Ezechiel belum masuk ke dalam gawang, meski dalam tayangan ulang sudah jelas masuk ke gawang. (bln/yun)

...RELAWAN Samb Hal. 1

Melainkan, studio rekaman untuk membuat audio books dan full text audio. ”Buku bicara” itu diperuntukkan tunanetra (audio books) dan penyandang ”low vision” (full text audio) yang memang memiliki keterbatasan penglihatan. ”Tempat ini untuk produksi buku bicara,” kata Rosanti Herawati, 47.

Aktivitas merekam buku dari visual menjadi audio itu hampir setiap hari dilakukan di studio tersebut. Rosanti termasuk salah seorang reader (pembaca) Abiyoso.

Namun, perempuan 47 tahun itu bukan pegawai BPBI. Melainkan, hanya relawan alias volunter yang secara sukarela menyumbangkan suara.

Rosanti tidak sendiri. Total ada 22 relawan lain yang aktif dalam komunitas Reader Abiyoso. Mereka silih berganti datang. Hanya sesekali berkumpul dalam formasi lengkap. ”Mulai ada relawan Reader Abiyoso sejak 2010,” ujar Widya Kameswara, relawan lain.

Banyak yang mengira, mengonversi buku visual ke versi audio adalah suatu hal mudah. Namun, saat Jawa Pos mencoba, ternyata cukup rumit.

Reader harus mengucap kalimat dengan intonasi yang tepat. Juga, menghayati isi cerita dari buku yang dibaca. ”Kalau mood-nya lagi jelek, mending nggak usah baca,” ujar Rukmi Widayanti, relawan lain.

Ya, penghayatan memang kunci utama memproduksi buku bicara. Sebab, itu berpengaruh pada kualitas suara. Semakin bagus mood, makin ”renyah” pula audio yang dihasilkan. ”Kalau itu buku cerita, ya intonasinya harus seperti orang mendongeng,” imbuh Yanti, sapaan Rukmi Widayanti. ”Membacanya harus pakai hati biar suaranya enak didengar,” terang perempuan 45 tahun itu.

Selain mood yang harus baik, ada beberapa tantangan lain yang mesti dilalui setiap reader. Di antaranya, memperhatikan ejaan atau spelling kata berbahasa asing.

Kekeliruan pengejaan bisa membuat tunanetra dan penyandang low vision salah kaprah memahami buku yang mereka dengarkan. Kesulitan lain juga kerap dijumpai ketika membaca buku cerita yang diselingi banyak gambar.

Ma u t i d a k m a u , re a d e r h a r u s mendeskripsikan gambar itu sebagai satu kesatuan buku yang mereka baca. Begitu pula bila ada potongan lagu di bagian buku, reader harus menyanyikannya. ”Tentu nyanyinya nggak boleh fals, biar didengar enak,” tutur Yanti.

Setiap relawan juga harus memosisikan diri sebagai guru ngaji bersuara merdu ketika membaca bagian cerita yang berkaitan dengan ayat-ayat Alquran. ”Kalau membaca dialog yang ada orang Batak, ya logatnya harus seperti orang Batak. Kalau orang Jawa, ya logat harus njawani,” ujar Hendro Sukoco, 35, relawan termuda di komunitas itu.

Setelah melalui sejumlah ”tantangan” tersebut, reader masih harus melewati beberapa tahapan lagi. Di antaranya, membaca buku seraya memperhatikan grafik tekanan suara di layar monitor software Sigtuna Dar. Grafik itu penting untuk memastikan kualitas suara sesuai standar BPBI. ”Kalau sudah selesai baca satu buku, masih melewati tahap editing,” terang Hessi, sapaan akrab Rosanti.

Relawan Abiyoso tidak jarang menghabiskan waktu berjam-jam di studio.

Rata-rata mereka bisa menuntaskan 60 halaman setiap kali datang ke studio yang berada di lantai 2 perpustakaan BPBI Abiyoso tersebut. ”Datang ke sini (studio) bisa seminggu sekali, bergantung kesibukan masing-masing,” imbuh Yanti yang merupakan spesialis membaca

buku-buku tebal itu.

Buku yang dibaca pun bervariasi.

Mulai buku pelajaran, novel, motivasi, sejarah, hingga karya sastra yang sedang hit di kalangan pembaca umumnya. Relawan pembaca itu memang tidak dituntut macam-macam dari pihak BPBI. Sebab, lembaga di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut tidak memberikan upah kepada relawan.

Namun, para relawan tetap ditarget menuntaskan 45 buku dalam setahun. ”Satu reader bisa 5–10 buku per tahun, bergantung tebal atau nggak,” ungkap Widya menambahkan.

Buku bicara yang mereka hasilkan itu disebarkan secara gratis ke seluruh Indonesia. Mulai panti, yayasan, sekolah luar biasa, hingga taman baca masyarakat (TBM). Satu buku diproduksi 230 keping CD. Para relawan itu datang dari latar belakang yang beragam. Mayoritas adalah ibu rumah tangga. Sebagian ada pula yang berprofesi dosen. Misalnya, Sinta Aryani, Revia Oktaviani, Frista Fitriany Ramadhanita, dan Haryati Setia Ardiwilaga. Sampai saat ini, kegiatan tersebut dimotori Erna Kaniawati, PNS BPBI sekaligus ”ibu” bagi para relawan Abiyoso. ”Ibu (Erna) sering bawa makanan, itu yang bikin betah,” celetuk Widya, lantas tertawa.

Mereka mengaku bisa bertahan hingga sekarang karena menganggap kegiatan mengisi suara untuk kebutuhan tunanetra bukan beban. Melainkan, sedekah suara yang tujuannya murni beramal. Bukan mencari materi. ”Kami bisa bersama tunanetra menjelajah dunia lewat buku bicara,” kata Widya tentang motivasinya menjadi relawan Abiyoso.

Mereka juga merasa bangga ketika mendapat pujian dari tunanetra. Rasanya, kerja yang mereka lakukan punya arti. ”Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami,” kata Yanti. (jpc/kai)

RD : Penyerang Lokal Harus Diberi Jam Terbang PELATIH Mitra Kukar, Rahmad Darmawan belum bisa berkomentar banyak terkait wacana pelarangan striker asing pada kompetisi Go-Jek Liga 1 bersama Bukalapak musim depan. Sebab RD, sapaan akrabnya, belum mengetahui konsep pelarangan tersebut. Wacana pelarangan striker asing menjadi perhatian setelah COO PT. Liga Indonesia Baru, Tigor Shalomboboy melontarkan wacana tersebut kepada media beberapa waktu lalu. Alasannya karena minimnya striker lokal yang bisa diandalkan timnas Indonesia. ”Belum tahu konsepnya seperti apa, kalau sudah tahu berapa yang boleh, atau gak

RAHMAD Darmawan

sama sekali, mungkin saya bisa bicara,” ungkap RD. Namun mantan pelatih timnas Indonesia ini mengatakan bahwa penyerang lokal seharusnya tetap mendapat kesempatan untuk bermain.

Sebab jika mereka tidak memiliki jam terbang, maka akan sulit untuk mengembangkan kualitas dan kemampuannya. ”Yang pasti kalau seorang pemain jarang dimainkan maka ya kemampuannya

kurang terasah, sehingga terlambat dalam menemukan peak performancenya,” sambung RD. Sementara menurut catatan Bola.net, hingga pekan ke-20, pemain asing masih mendominasi daftar top skorer Liga 1, Fernando Rodriguez, Ezechiel Ndouassel, dan David da Silva adalah penyerang asing dengan gol terbanyak.

Meski demikian, ada dua penyerang lokal yang masih mampu bersaing yakni Samsul Arif Munip dan Stefano Lilipaly yang masing-masing mencetak 10 gol. Nama terakhir, merupakan penyerang naturalisasi dan menjadi andalan Timnas U-23 di Asian Games 2018. (dub/yun)

Kalahkan Wakil China, Jonatan Christie Sempat Pasrah RAPAT Koni Kota Ternate.

...KONI Samb Hal. 10

cabor kota Ternate dan kita hindari bakal calon yang kaitannya dengan politik,” katanya. Dia mengatakan ucapan terima kasih kepada panitia yang bekerja keras dalam menyukseskan Mussorkot. “Saya ucapkan terima kasih terhadap panitia yang telah bersusah paya dalam menyukseskan musyawarah ini. Semoga kerja keras ini mendapatkan ketua KONI mendatang yang benar-benar

...JAFRO Samb Hal. 10

Dua tahun berselang, Jafro baru benar-benar memulai kiprahnya di paralayang. Dia menjalani hariharinya dengan berlatih tekun demi menjemput impiannya.

Jafro Megawanto akhirnya bisa lulus ujian lisensi dan berhak mendapatkan PL 1 junior atau semacam SIM bagi pilot paralayang. Namun, setidaknya Jafro masih harus menjalani 40 kali terbang lagi untuk menambah jam terbang dan pengalaman.

Perjalanannya menapaki karier di paralayang tak berjalan mulus.

Bahkan, orang tua Jafro pernah memintanya untuk berhenti berlatih paralayang. Pangkal masalahnya adalah kondisi finansial. Jafro harus naik ojek untuk berangkat latihan paralayang. Padahal, saat itu dia belum memiliki sepeda motor. Alhasil, dia terpaksa merogoh kocek untuk naik kendaraan umum. Orang tua Jafro kewalahan memenuhi kebutuhan itu.

Jafro sangat memahami kondisi pelatihnya. Namun, dia tak mau mengubur begitu saja mimpinya menjadi atlet paralayang. Dia malah semakin giat berlatih.

Prestasi demi prestasi mulai diraihnya. Di level nasional, Jafro

memperhatikan dan kecintaan terhadap olahraga sehingga untuk menciptakan Ternate sebagai kota atlet dapat terwujud,” ungkapnya.

S ementara itu, S ekretar is KONI Kota Ternate, Lukamn Poli menjelaskan mengapresiasi pengurus panitia yang serius dalam menyelenggarakan musyawarah kota ini. “Kesuksesan musyawarah nanti tidak terlepas dari usah panitia, dan saya lihat sudah Iv kali adakan rapat ini mereka punya antusias dan itu saya selaku sekretaris umum KONI kota Ternate mengapresiasi kinerja panitia,” ujarnya. (pn/mg-04) menyumbang satu emas untuk Jawa Timur dalam PON 2016 di Jawa Barat. Kemudian setahun setelahnya, ia menjadi yang terbaik dalam Kejuaraan Nasional di Wonogiri.

Pada 2017 lalu, Jafro Megawanto bertanding kali pertama di luar negeri, tepatnya dalam ajang Paragliding Accuracy World Cup (PGAWC). Dalam ajang yang berlangsung di Kanda itu, ia keluar sebagai peringkat kedua. Saat itu ia adalah pendatang baru. Sementara lawannya adalah pilot-pilot paralayang yang sudah memiliki jam terbang tinggi.

Namun, status rookie tak lantas membuatnya minder. Justru ia buktikan kepada dunia bahwa tidak ada yang tak mungkin jika terus berusaha dan memiliki tekad yang kuat. “Ya untuk kali pertama pasti ngeri. Normal. Tapi, lamakelamaan saya menikmati penerbangan dan akhirnya asyik juga,” kata Jafro saat ditanya bagaimana suasana di atas sana bersama parasut. Kepercayaan diri dan tekad besar juga lah yang akhirnya mengantar Jafro menapak level lebih tinggi. Jafro Megawanto kini bukan sekadar atlet paralayang biasa. Dia merupakan peraih medali emas untuk Indonesia di kancah Asian Games 2018. Selamat, Jafro! (dtc/yun)

JONATAN Christie

JAKARTA - Pebulutangkis putra Indonesia, Jonatan Christie, mengaku sempat pasrah ketika menghadapi wakil China, Shi Yuqi, dalam babak 32 besar nomor tunggal putra Asian Games 2018, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (24/8).

Jonatan menjalani laga sengit ketika menghadapi unggul pertama di nomor tunggal putra. Wakil Indonesia sempat menang 21-19 pada gim pertama, tetapi Shi Yuqi bermain apik dan membalik kedudukan dengan skor serupa dalam gim ketiga. Akan tetapi, Jonatan enggan menyerah. Dia tampil terengginas pada gim ketiga dan berhasil melaju ke perempat final, setelah menang 21-17 atas Shi Yuqi.

“Saya sempat pasrah dengan apapun hasilnya. Saya akui pebulutangkis China memang tangguh. Namun, saya terus

berjuang semakmsimal mungkin agar meraih hasil terbaik,” kata Jonatan setelah pertandingan. Jonathan menilai kunci keberhasilannya mengalahkan Shi Yuqi adalah berkat daya tahan tubuh yang baik. Sosok berusia 20 tahun itu menganggap Yuqi adalah lawan yang tangguh.

“Puji tuhan. Saya harus bersiap lebih letih ketika menghadapi pebulutangkis China. Tipe pemain China memang kuatkuat. Jadi saya memang harus mengatisipasi hal tersebut,” ujar Jonatan.

Kemenangan Jonatan Christie sekaligus membalaskan dendam Anthony Sinisuka Ginting. Seperti diketahui, Shi Yuqi merupakan pemain China yang mengalahkan Anthony pada final bulutangkis beregu putra Asian Games 2018. (lp6/yun)

Kisah Keterbatasan Peralatan Latihan di Balik Medali Perunggu Agus Prayoko

AGUS Prayoko

PESENAM artistik Indonesia, Agus Prayoko, menyumbang medali perunggu pada Asian Games 2018, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/8). Agus mengaku keberhasilannya diraih dengan penuh perjuangan karena keterbatasan alat latihan.

Agus Prayoko berhak menyabet medali perunggu setelah mengumpulkan 14.125 poin. Agus kalah selisih 487 poin dari

pesenam Hong Kong, Wai Hung Shek yang meraih medali emas. Adapun medali perak jatuh pada pesenam Korea Selatan, Han Sol-kim dengan total 14.550 poin. Agus mengaku selama pelatnas tidak menemui kendala. Namun, dia dihadapkan pada keterbatasan peralatan latihan, alias tidak lengkap.

“Kalau kendala Insya Allah memang tidak ada selama pelatnas. Cuma ma-

salahnya hanya pada perlengkapan latihan,” kata Agus Prayoko setelah bertanding. “Perlengkapan latihannya masih kurang. Jangankan itu, jaket (kontingen) saja saya tidak dapat,” keluh Agus Prayoko. Raihan medali perunggu di Asian Games 2018 menjadi yang pertama buat Agus Prayoko. Sebelumnya, prestasi terbaiknya adalah meraih medali perak di pentas SEA Games 2017. (net/yun)

WAKIL RAKYAT SABTU, 25 AGUSTUS 2018

HALAMAN 12

Puluhan Bacaleg Kepsul Curi Start Kampanye Ketua Bawaslu: Itu Melanggar Prosedur dan Akan Ditegur Editor : Fahruddin Udi Peliput : Ikram Salim SANANA– Meski tahapan kampanye belum dimulai namun puluhan bakal calon legislatif

(Bcaleg) di Kepulauan Sula (Kepsul) sudah mencuri star kampanye, pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) beberapa waktu lalu. Puluhan baliho caleg terpampam di sudut-sudut Kota Sanana. Seperti di Desa Mangon, areal pertokoan hingga daerah Fatce. Baliho tersebut terkait dengan ucapan hari raya Iduladha. Ada yang hanya menggunakan baju partai, namun ada juga yang mencantumkan nomor urut.

Ketua Bawaslu Kepsul Iwan Duwila dikon-

Bawaslu Tunggu Laporan Masyarakat TOBELO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menunggu laporan masyarakat terkait bakal calon legislatif (Bacaleg) yang diduga bermasalah. “Kami minta masyarakat aktif mengecek bacaleg yang lolos Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Halut. Jika ada yang bermasalah dengan hukum silahkan membuat laporan ke Bawaslu,” ujar Ketua Bawaslu Halut Rafli Kamaludin, Jumat (24/8).

Tahapan ada dan terbukti pernah terlibat p ini,, kata dia,, apabila p kasus korupsi, Narko Narkoba dan Asusila, maka pihaknya akan merek merekomendasikan ke KPU Halut sebelum tahapan tahap pleno Daftar Calon Tetap (DCT). “Identitas warga yang mem“Iden buat laporan terk terkait DCS bermasalah, Bawaslu Halut m menjamin untuk merahasiakan identitas identita pelapor,”terangnya.

Disinggung ssalah satu oknum bacaleg dari Parta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dari Daerah Pemilihan (Dapil II) Galel Galela-Loloda inisial HAM yang tercatat sebagai mantan terca Napi kasus pelecehan anak di bawah umur Tahun 2010 silam, kata dia, sejauh ini belum ada laporan. “Soal kasus itu kami belum menerima laporan resmi dari masyarakat,” katanya. (rid/ mpf)

firmasi mengaku, sudah mendapatkan laporan tersebut. Hanya saja pemasangan baliho itu bertepatan dengan tahapan seleksi Bawaslu sehingga belum sempat ditindaklanjuti. “Kita baru tiba di Sanana sehingga belum sempat menindaklanjuti,” kata Iwan.

Dia menegaskan bacaleg yang curi star kampanye melanggar prosedur dan akan diberi teguran.

“Kita akan menyurat kepada masing-masing bacaleg dan partai agar mereka segera menurunkan balihonya. Sebab, pemasangan baliho belum

Yusuf Idris Gagal Nyaleg WEDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menggugurkan bakal calon legislatif (Bacaleg) Yusuf Idris, mantan terpidana kasus pungutan liar (pungli) anggaran pembuatan sertifikat pada program nasional (Prona) dari badan pertanahan nasional (BPN) Halteng tahun 2006 silam dari pencalonan.

“Yusuf Idris digugurkan dari Bacaleg karena yang bersangkutan merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Ini ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Pasal 7 ayat 1 huruf H bahwa bakal calon DPR dan DPRD bukan mantan terpidana kasus bandar narkoba, kasus kejahatan seksual terhadap anak dan

diizinkan sebelum masa kampanye. Ada tahapannya jadi kami minta jangan mendahului karena ada jadwalnya,” pungkasnya.

Diketahui tahapan kampanye diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Sedangkan masa tenang Pemilu 2019, akan berlangsung pada tanggal 14-16 April 2019 dan pemungutan suara tanggal 17 April 2019. (ikh/mpf)

kasus kosrupsi,” ujar Ketua KPU Abubakar Ibrahim, Jumat (24/8) kemarin.

Ditanya soal Yusuf Idris menggugat KPU Halteng ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut, kata dia, pihaknya menghargai. “Kita hargai usaha beliau. Namun yang pasti KPU tetap mengacu ke PKPU Nomor 20,” terangnya.

Kalau proses kajian Bawaslu menilai PKPU Nomor 20 bertentangan dan kemudian merekomendasikan gugatan diterima maka KPU siap menampung. “Kita bekerja sesuai prosedur. Apa yang

ada dalam PKPU, itu yang kita terapkan dan jadikan acuan,” tegas Abubakar.

Dia menambahkan, KPU memegang salinan putusan pengadilan terkait kasus Yusuf Idris. “Kita sudah menyurat secara resmi ke pengadilan soal kasus pungli tersebut.

Pengadilan memberi tanggapan bahwa yang berkaitan dengan pungli atau gratifikasi sama halnya dengan korupsi dan ini sudah ada suratnya.

Dengan dasar ini KPU menyimpulkan Yusuf Idris tidak memenuhi syarat,” tandasnya. (wmj/mpf)

480 Bacaleg Lolos Uji Publik TERNATE - 480 Bakal Calon Legeslatif (Bacaleg) Kota Ternate bernafas legah.

Pasalnya, sejak dibuka tahapan uji publik tanggal 10 sampai 22 Agustus lalu, tidak ada satupun laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu. Divisi Teknis KPU Kota Ternate Rustam mengaku sejauh ini tidak ada laporan dari masyarakat. “ Kita tinggal menunggu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan diumumkan 20 September nanti karena tidak ada laporan masyarakat,”katanya.

Meski begitu, kata dia, dari 480 bacaleg

yang ada satu orang dari Partai Hanura akan diganti karena pernah terpidana korupsi.”Tahapan klarifikasi KPU ke partai dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 September. Tahapan pergantian mulai tanggal 4- 10 September,”ucapnya.

Dia menegaskan, setelah penetapan DCT tidak diperbolehkan lagi pergantian caleg. “Setelah ditetapkan sebagai DCS, hanya ada tiga alasan caleg diganti.

Yakni pernah terpidana korupsi, tindakan asusila dan terlibat narkoba serta pindah partai maupun meninggal dunia. Kalau

KPU mengklarifikasi ke partai untuk menggantikan yang bermasalah tapi tidak diganti, maka nama yang bersangkutan akan dicoret dan tidak lagi ganti,” terang Rustam.

Sekedar diketahui 480 bacaleg yang masuk DCS tersebar di empat Dapil.

Dapil satu Ternate Tengah ada 128 bacaleg, dapil dua Ternate Utara 112 bacaleg, dapil tiga yang mencakup Ternate Seletan dan Moti ada 192 bacaleg dan dapil empat meliputi Pulau Ternate, Hiri dan Batang Dua ada 48 bacaleg.(tr-01/mpf)

Rafli Kamaludin

Ketua KPU Arief Budiman usai melantik KPU kab/kota Kalimantan Tengah. (foto: Qk/ed diR)

KPU Harus Seperti Akuarium JAKARTA- Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan Provinsi dan Kabupaten/

kota yang baru dilantik untuk menerapkan prinsip transparan dalam menjalankan tugas. “Jangan bekerja di belakang, di bawah meja. KPU sekarang kerja seperti di akuarium, semua bisa lihat, kalau ada yang nakal tinggal pukul saja,” ucap Arief seperti dikutip di http://www.kpu.go.id.

Beberapa contoh keterbukaan yang wajib dilakukan jajaran KPU terkait pengelolaan anggaran, hasil putusan dan kerja-kerja lainnya patut diketahui masyarakat. “Anggaran

semua harus tahu, putusan juga,” kata Arief.

Selain pesan keterbukaan, KPU saat ini juga harus tetap menjaga integritas dan soliditas. Menurut dia, Kerja KPU berlandaskan kolegial membuat antar anggota sangat bergantung satu dengan yang lain.

“Jadi kalau ada satu lemah maka yang lain bantu. Tidak ada yang kuat, yang kuat itu kalau didukung dengan yang lain,” tandas Arief di sela-sela pelantikan anggota KPU kab/kota Kalimantan Tengah. (hupmas)

Gerindra Sebut Bawaslu Langgar Aturan JAKARTA- Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri ketika tiga kali mengundang Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Habiburokhman, Bawaslu tidak berwenang mengundang lebih dari dua kali. “Kami heran Bawaslu ini. Katanya mau memanggil [Andi Arief] lagi hari Senin. Aturan apa yang dipakai Bawaslu?” kata Habiburokhman di Kantor Bawaslu, Jakarta, seperti dilansir CNN, Jumat (24/8).

Habiburokhman menegaskan dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No 7 tahun 2018, lembaga ini hanya dapat mengundang seseorang dua kali. Hal itu tertuang dalam Pasal 24 ayat (6). Dalam beleid itu disebutkan jika pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, maka pengawas pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.

“Harusnya kasus ini enggak sampai sejauh ini. Kami kesal kasus ini terus digoreng,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman menyatakan sudah berkomunikasi dengan Andi Arief yang batal hadir ke Bawaslu pada hari ini. Habiburokhman mengatakan Andi Arief merasa lelah dan heran dengan sikap Bawaslu.

“Kok, nafsu banget sih? Gue sudah enggak nyaman nih. Kayaknya ada yang memanfaatkan masalah ini,” kata Habiburokhman menirukan Andi Arief.

Sebelumnya, Bawaslu mengundang Andi Arief untuk meminta keterangan terkait dugaan mahar politik yang diberikan Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN sebesar Rp500 miliar. Andi tidak pernah memenuhi undangan Bawaslu tersebut. Terakhir, Andi tidak hadir pada undangan ketiga pada, Jumat (24/8). Bawaslu lantas mengundang Andi untuk datang Senin mendatang (27/8). (CNN/mpf)

MAJANG POLIS SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 13

DPRD Dukung Pembangunan Rumah Sakit T E R N AT E – Rencana Dinas Kesehatan Kota Ternate membangun rumah sakit bertipe C tahun 2019 mendatang mendapat respon positif Komisi III DPRD Kota Ternate.

Komisi III berharap rencana tersebut harus ANAS U Malik diseriusi, karena hal itu merupakan bagian dari visi-misi Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman dan Wakil Wali Kota Abdullah Tahir itu.” Komisi III mengapresiasi rencana pemkot itu, kami berharap lokasi pembangunan rumah sakit secepatnya ditentukan agar proses izin dari kementeria kesehatan segera diproses,”harap Ketua Komisi III Anas U Malik, kemarin (24/8).

Menurutnya, Dinkes harus menjemput bola, karena Kakanwil DJPB juga telah bersedia membantu pemerintah untuk mempermudah proses izin dari Kementerian Kesehatan serta membantu mendorong peningkatan anggaran DAK fisik. ”Kami berharap sebelum masa jabatan wali kota dan wakilnya berakhir rumah sakit ini harus diwujudkan.

Baca: DUKUNG.. Hal 14

Belanja Pemkot Tembus Rp 1 Triliun Belanja Belanja Daerah Rp 1 Triliun lebih Setelah Perubahan Rp 1 Triliun lebih Terdapat kenaikan Rp 598 Juta

RINCIAN APBD P 2018 Pendapatan Sebelum perubahan Rp 978 miliar Setelah perubahan Rp 990 miliar PAD Sebelum perubahan Rp 141 miliar Setelah perubahan Rp 153 miliar

Belanja Langsung Sebelum perubahan Rp 561,9 miliar Sesudah Perubahan Rp 579,4 miliar

Dana Perimbangan Sebelum perubahan Rp761,8 miliar Setelah perubahan Rp761,8 miliar

Pembiayaan daerah Sebelum perubahan Rp 38,1 miliar Sesudah perubahan Rp 26, 6 miliar

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Sebelum perubahan Rp 75 miliar Sesudah perubahan Rp 75 miliar

Pengeluaran pembiayaan daerah Sebelum perubahan Rp 5 miliar Sesudah perubahan Rp 5 miliar

ANGGARAN SKPD YANG DIAKOMODIR DALAM APBD PERUBAHAN 2018 Dinas Kesehatan

Jalan Hiri Masih Butuh Rp 5 Miliar TERNATE – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate mengaku, untuk menuntaskan pembangunan jalan lingkar Pulau Hiri masih membutuhkan anggaran sebesar Rp 5 miliar.

Sebelumnya PUPR telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,5 miliar namun anggaran itu belum mencukupi untuk menuntaskan pekerjaan.” Jalan lingkar Hiri bisa dituntaskan pada 2018 ini, jika kondisi keuangan memungkinakan.

BKPSDMD Seleksi Penerimaan CPNS Rp 1,1 miliar

Pengendalian Penyakit Malaria Rp. 150 juta

Sekretariat DPRD

Peningkatan Imunisasi Rp. 150 juta

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Rp 500 juta

Eva1uasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan Rp. 100 juta

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 4,05 miliar

Disperkim Pembebasan Lahan dan Ganti Rugi Tanah Rp 2 miliar

Kepsek Diminta Sukseskan Program Imunisasi MR

Baca: JALAN.. Hal 14

IBRAHIM Muhammad

Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah

Belanja tidak langsung Sebelum perubahan Rp 449,2 miliar Sesudah perubahan Rp 432,3 miliar

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp 50 juta

INFRASTRUKTUR

Belanja Langsung Naik, Belanja Tak Langsung Ditekan

TERNATE – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, Ibrahim Muhammad meminta kepala sekolah (kepsek) merespons program pemerintah terkait kelanjutan imunisasi Measles dan Rubella (MR). Sebab imunisasi tersebut untuk kesehatan anak pada masa mendatang. Apalagi saat ini sudah ada legitimasi terkait kehalalan vaksin tersebut dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca: IMUNISASI.. Hal 14

TERNATE – Setelah melewati tahapan pembasahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2018. Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate bersama DPRD akhirnya resmi melakukan pengesahan APBD-Perubahan 2018 dalam rapat paripurna ke 12 masa persidangan ke II tahun 2018 yang berlangsung di gedung DPRD, kemarin (24/8).

Dalam paripurna itu,laporan komisi gabungan yang dibacakan oleh Heny Sutan Muda memaparkan, pendapatan daerah secara keseluruhan sebelum perubahan sebesar Rp 978,03 miliar, setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 12,15 miliar atau 1,24 persen, sehingga total pendapatan ditargetkan sebesar Rp 990,18 miliar.

Baca: BELANJA.. Hal 14

Rp 4,5 M Doi Perjalanan Dinas Dewan Diakomodir ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2018 masih mengalami defisit sekitar Rp 21 miliar lebih.

Namun anehnya Pemkot justru mengakomodir usulan penambahan anggaran perjalanan dinas DPRD sebesar Rp 4,5 miliar

lebih. Anggaran itu dibagi menjadi anggaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah sebesar Rp 500 juta serta anggaran peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 4,05 miliar.

Baca: DOI.. Hal 14

Desak Segera Cairkan Bosda TERNATE – Komisi III DPRD Kota Ternate mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mencairkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bulan Juli. Hal itu sudah diingatkan komisi III saat pembahasan tahap I akhir bersama TAPD dan kaban keuangan.”Kami sudah mendesak

ke keuangan agar segera dicairkan dana teraebut, karena kebutuhan sekolah sangat bergantung pada anggaran itu,” kata Ketua Komisi III Anas U Malik, yang ditemui usai paripurna, kemarin (24/8). Politisi Golkar ini berharap, tunggakan bantuan Bosda jangan dibiarkan menumpuk semakin banyak.

Baca: BOSDA.. Hal 14

Tunggu Kedatangan Jamaah Haji, KKP Siapkan Petugas Saat jamaah haji tiba di Ternate nanti, mereka harus dipastikan sehat hingga pulang tempat tinggal masing.

Kami juga akan melakukan pengawasan dari sisi makanan

HAJI: Jamaah Haji Maluku Utara

LUTFI SIDASI Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Survailens Epidemologi, KKP Kelas III Ternate DOK. MALUT POST

TERNATE – Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Ternate tengah menyiapkan petugasnya untuk menunggu kedatangan jamaah haji ke Ternate pada awal September mendatang. Para petugas yang terdiri dari dokter, saniter dan perawat itu akan memantau kesehatan para jamaah haji. ” Saat jamaah haji tiba di Ternate nanti, mereka harus dipastikan sehat hingga pulang tempat tinggal masing. Kami juga akan melakukan pengawasan dari sisi makanan,” kata Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Survailens Epidemologi, KKP Kelas III Ternate, Lutfi Sidasi Jumat (24/8).

Baca: KKP.. Hal 14

SAMBUNGAN MAJANG SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 14

Ibrahim: Sulit Pindahkan Guru Diniah ke Hiri dan Moti TERNATE – Menanggapi sorotan akademisi terkait program diniah yang belum diterapkan di Pulau Moti dan Hiri karena kekurangan guru honor diniah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, Ibrahim Muhammad mengatakan, untuk memindahkan guru honor diniah dalam Kota Ternate ke Moti dan Hiri, sulit dilakukan. Karena selain guru agama, guru diniah tersebut juga merupakan dosen. “Kita tidak bisa minta mereka untuk mengajar di Moti dan Hiri.

Karena mereka ada tugas pokok lain,” ungkapnya kepada Malut Post, Jumat (24/8).

Kalaupun pihaknya meminta, guruguru agama di Sekolah Dasar (SD) untuk pindah dan mengajar di dua kecamatan tersebut. Juga sulit dilakukan. Karena, guru agama di Ternate masih terbatas.

Karena itu, Ibrahim meminta agar kepala sekolah di dua pulau itu merekrut langsung guru-guru honor yang layak mengajar diniah.” Guru yang mengajar diniah itu tidak murni dari guru diniah.

Mereka merupakan guru agama di sekolah masing-masing. “Jika mereka dipindahkan, maka akan terjadi kekosongan lagi,” terangnya. Seraya mengaku jika honor guru diniah yang hanya sebesar Rp 750 ribu terbilang sangat kecil.

Sementara terkait Memorandum of Understanding (MoU) lanjut Ibrahim, tujuannya, bukan untuk memberikan peraturan yang ketat kepada para guru honor. Melainkan, sebagai tolok ukur menguji progres mengajar mereka dalam kelas. “Bukan untuk diskriminasi, tapi ini sebagai kerja sama. kami hanya ingin melihat kesediaan mereka dalam mengajar diniah,” tandasnya. (mg-01/rul)

...BELANJA Samb Hal. 13

Total pendapatan itu dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan sebesar Rp 141,08 miliar, setelah perubahan naik menjadi Rp 153,23 miliar atau kenaikannya sebesar bertambah sebesar Rp 12,15 miliar.

Dana perimbangan sebelum perubahan sebesar Rp 761,84 miliar, setelah perubahan tidak terjadi perubahan. Begitu juga dengan item lain-lain pendapatan daerah yang sah dari target sebelum perubahan sebesar Rp 75 miliar setelah perubahan juga tidak terjadi perubahan.

Sementara untuk item belanja daerah, lanjut Heny, sebelum perubahan total belanja ditargetkan sebesar Rp 1.011.205.247.132 (1 triliun lebih) setelah perubahan terdapat

...DOI Samb Hal. 13

Penambahan anggaran ini sangat disayangkan, karena dilakukan saat defisit daerah cukup besar. Padahal untuk menekan angka defisit tersebut perjalanan dinas di SKPD di pangkas sementara DPRD justru meminta anggaran perjalanan dinas mereka dinaikkan.

Sebelumnya usulan penambahan perjalanan dinas mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, salah satunya datang dari akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU)

...DUKUNG Samb Hal. 13

Setelah masa periode berakhir wali kota harus memberikan kesan dan kontribusi yang baik untuk Kota Ternate, yang salah satunya kehadiran rumah sakit ini. Soal izin, kami juga akan berkonsultasi dengan kementerian kesehatan,” tandasnya.

Politisi Golkar ini menuturkan, dengan kehadiran rumah sakit milik

...JALAN Samb Hal. 13

Namun karena anggarannya minim jadi kita sesuaikan untuk penyelesaiannya dilakukan bertahap,” kata Kadis PUPR Risval Tribudiyanto, kemarin (24/8).

SAMPAH Kawasan pesisir Pantai Kota Baru banyak dipenuhi sampah.

Meski begitu, anakanak sering menjadikan kawasan tersebut, sebagai tempat bermain dan mandi di pantai. Hal ini akan mengganggu kesehatan anak-anak yang sering berada di lokasi tersebut. Kamis (24/8)

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

Perda Jangan Hanya Pajangan kondisi kekinian Kota Ternate yang dianggap urgen dalam meningkatkan PAD diantaranya Perda nomor 5 tahun 2014 tentang retribusi pelayanan pasar dan Perda nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dua ranperda ini sangat penting untuk meningkatkan PAD,” terang Burhan.

Ketua DPRD Kota Ternate Merlisa mengatakan, setelah penyampaian ranperda, selanjutnya akan dipelajari, dikaji dan ditelaah oleh fraksi-fraksi.

Untuk selanjutnya disampaikan pandangan umum fraksi.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap 10 ranperda yang disampikan itu mampu menjawab persoalan di Kota

TERNATE - Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman resmi menyampikan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD. Penyampaian itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan kedua tahun 2018.

Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman menyampikan dari 10 Ranperda yang disampaikan itu, terdapat tujuh Ranperda yang sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2018 sedangkan tiga ranperda yang lain adalah ranperda baru. (Data ranperda lihat grafis).” Dari tiga ranperda ini, dua diantaranya merupakan ranperda penyesuaian regulasi nasional serta

penambahan sekitar Rp 598 juta, sehingga total belanja menjadi Rp 1.011.803.331.796.” Total belanja ini dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp 449,2 miliar, mengalami pengurangan sebesar Rp 16,9 miliar, sehingga total belanja tidak langsung menjadi Rp 432,3 miliar. Sementara belanja langsung sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp 561,9 miliar, setelah perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp 579,4 miliar atau naik sebesar Rp 17, 5 miliar,” terangnya.

Sementara untuk item pembiayaan daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp 38,1 miliar mengalami pengurangan sebesar Rp 11,5 miliar, sehingga jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan menjadi Rp 26,6 miliar. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebelum dan sesudah perubahan

nilainya tidak berubah, tetap Rp 5 miliar.” Nilai tetap,” tandas politisi NasDem ini.

Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman dalam paripurna itu mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada DPRD yang sudah menyetujui pengesahan APBD-P 2018. Wali Kota juga memberikan apresiasi terkait komitmen dan perhatian DPRD terhadap peningkatan PAD untuk empat bulan kedepan.

Menurut wali kota, beberapa item PAD yang tidak tercapai lantaran beberapa hal diantaranya, pengawasan yang masih lemah serta sejumlah regulasi dan kebijakan pemerintah pusat yang berimplikasi pada sejumlah penerimaan daerah antara lain komponen pajak dan retribusi.”

Soal melakukan evaluasi SKPD pengelola PAD sudah dilakukan, dalam rapat evaluasi itu terdapat berbagai

Ranperda Retribusi Pelayanan Pasar Ranperda tentang Peraturan Zona Perdagangan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ranperda Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

10 Ranperda Yang Akan Diusul Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ranperda Perubahaan tentang Retribusi pemakaian Kekayaan daerah Ranperda Retribusi Pelayanan Tera Ulang

Ternate pada masa mendatang.”Baik itu masalah PAD, hingga pembukaan zona ekonomi baru. Kami juga

persoalan antara lain tidak memiliki database pelaku usaha yang akurat, pengawasan lemah, SDM dan moralitas SDM pemungut, perlu pungutan retribusi berbasis elektronik, serta perlu penetapan perda penetapan tarif retribusi pada objek pajak baru,” tandasnya.

Burhan berharap, seluruh pimpinan SKPD terus meningkatkan kinerja, tugas dan fungsi masingmasing secara profesional, karena pasca penetapan APBD Perubahan ini Pemerintah Kota Ternate bersama Dewan, akan diperhadapkan dengan agenda-agenda yang mendesak dan telah terjadwal sesuai alur perencanaan dan penganggaran yaitu penyampaian, pembahasan RKA SKPD dalam rangka persiapan RAPBD 2019.

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa berkaitan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah

Muhlis Hafel. Doktor jebolan UI ini menilai penambahan anggaran perjalanan dinas tersebut dianggap tidak tepat sebab pemkot tengah mengalami defisit. Selain itu perjalanan dinas yang dilakukan DPRD selama ini dianggap belum membawa dampak kepada masyarakat.” Jangan-jangan ini justru untuk kepentingan politik, karena di dalamnya juga ada perjalanan dinas dalam daerah. Bisa jadi ini juga dipakai untuk kepentingan kampanye,” tandasnya baru-baru ini.

Selain sekretariat DPRD, dalam pengesahan APBD P 2018 kemarin,

tiga SKPD lain yang anggarannya juga diakomodir dalam APBD P yakni Dinas Kesehatan untuk kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebesar Rp 50 juta, pengendalian penyakit malaria sebesar Rp 150 juta, peningkatan imunisasi sebesar Rp 150 juta serta kegiatan eva1uasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan sebesar Rp 100 juta.

Disperkim pada untuk pembebasan lahan dan ganti rugi tanah sebesar Rp 2 miliar serta BKPSDMD untuk kegiatan seleksi penerimaan CPNS Rp 1,1 miliar. (cr-05/rul)

pemkot maka dapat meningkatkan PAD, serta pelayanan kesehatan akan semakin maksimal selain itu banyak tenag kerja dari kesehatan bisa dipakai bekerja di rumah sakit itu. Dengan begitu akan mengurangi tingkat pengangguran.

Terpisah, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman saat dikonfirmasi mengaku, pembangunan rumah sakit milik pemkot itu, rencananya dibangun di kelurahan Kalumata.”Rencana pem-

bangunan rumah sakit di pesisir, untuk mempermudah pasien dari Hiri, Moti dan Batang Dua. Soal izin kita akan seriusi dalam waktu dekat,” jelas wali kota.

Burhan mengaku pembangunan rumah sakit itu masih bertipe C. Sesuai aturan awalnya dari dari puskesmas naik menjadi rumah sakit tipe C lalu ke tipe B.” Insya Allah akan direalisasi mulai tahun 2019, kita akan koordinasi lagi dengan kakanwil,” pungkasnya.(cr05/rul)

Menurut Risval, pihaknya komitmen di 2019 mendatang, jalan lingkar Hiri harus sudah tuntas. Tambahan anggaran Rp 5 miliar yang diusulkan pada APBD 2019 mendatang akan dipakai selain untuk hotmix jalan, juga digunakan untuk membangun drainasenya agar tidak cepat mengalami

kerusakan. ” Untuk anggaran yang ada Rp 5,5 miliar ini, nanti kita akan lihat, jalan di kelurahan mana yang mengalami kerusakan paling parah, disitu yang akan dikerjakan lebih awal. Kita prioritas yang rusak parah,” pungkasnya. (cr-05/rul)

...IMUNISASI Samb Hal. 13

“Kemarin orang tua tidak mau anaknya di imunisasi MR karena alasan status vaksinnya belum jelas.

Tapi sekarang sudah ada keputusan MUI, vaksin itu hukumnya mubah atau dibolehkan. Jadi orang tua tidak perlu khawatir lagi. Pihak sekolah kami juga minta untuk turut melakukan sosialisasi hal ini” harap Ibrahim, kepada Malut Post, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/8).

Meski begitu, menurut Ibrahim, jika masih ada masyarakat yang masih menolak anaknya untuk diberikan vaksin itu merupakan hak mereka. Tapi, dari pihak sekolah tidak

...BOSDA Samb Hal. 13

Jangan sampai sampai seperti tahun lalu, hingga akhir tahun anggaran masih terdapat beberapa bulan yang belum terbayar. ”Dalam rapat bersama TAPD itu Sekkot berjanji akan segera diproses dalam waktu dekat, kami berharap jangan hanya janji, na-

...KKP Samb Hal. 13

Menurutnya, tindakan yang mereka lakukan ini sudah dilakukan saat jamaah haji akan berangkat. Ketika kembali nanti ada jamaah haji dari kabupaten-kabupaten akan menginap di asrama haji untuk menunggu kapal pulang ke kabupaten masingmasing. Saat di asrama haji petugas akan melakukan pemeriksaan dan memastikan kondisi kesehatan jamaah baik. ”Nanti mekanismenya seperti apa, kami masih menunggu panggilan dari Kementerian Agama (Kemenag),” tuturnya.

Untuk jamaah haji yang nantinya didapati tertular virus atau penyakit berbahaya dari luar negeri.

Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate 2012-2032 Ranperda Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate

menekankan perda itu nanti jangan hanya menjadi pajangan, tapi harus diterapkan,” tukasnya. (cr-05/rul)

maka beberapa tahun terakhir ini termasuk tahun 2018 dan akan dilanjutkan pada tahun 2019 pemerintah memprioritaskan pembangunan sejumlah infrastruktur perdagangan dan jasa antara lain pembangunan pasar dan ruko. Juga pembangunan pusat perbelanjaan representatif seperti Plaza Gamalama Modern dan Penataan Kawasan Fitu-Kayu Merah yang diperuntukkan bagi fasilitas jasa perdagangan juga fasilitas Sports Hall (Sarana Olahraga) berbasis ekonomi.

Semua fasilitas strategis ini diharapkan akan berimplikasi pada kontribusi bagi sumber pendapatan baru. Selain itu akan berdampak pada tumbuhnya simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru dan dengan sendirinya akan tercipta keseimbangan dan pemerataan Pembangunan antar kawasan,” pungkasnya. (cr-05/ rul) boleh ikut-ikutan melarang, petugas kesehatan melakukan vaksin. “ Kepala sekolah harus turut menyukseskan pemberian imunisasi ini, karena demi kekebalan daya tahan tubuh anak-anak terhadap penyakit yang cukup berbahaya,” tandas Mantan Kabag Kesra ini.

Terpisah Kepala SMPN 7 Kota Ternate, Hadi Abdullah mengaku, siswa-siswi di sekolahnya belum mendapat imunisasi. Jika Senin nanti, petugas turun untuk melanjutkan program imunisasi itu, maka pihaknya akan merespons dengan baik.” Dikbud juga sudah memerintahkan seperti itu. Maka, sebagai pihak sekolah kami akan mengarahkan siswa-siswi untuk imunisasi,” tandasnya. (mg-01/rul).

mun segera direalisasi, apalagi saat ini sudah mau masuk bulan september,” tandasnya.

Terpisah Kepala BPKAD Taufik Jauhar berjanji, JIKA dananya sudah tersedia, pihaknya akan langsung memproses. ” Kalau anggaran sudah ada kami akan langsung proses SPD-nya, lalu dikbud tinggal mengajukan permintaan dan dicairkan,”singkatnya. (cr-05/rul) Kata Lutfi, pihaknya juga standby melakukan pengawasan. “Kalaupun ada, kami akan lakukan investigasi di pesawat dan merujuk jamaah haji itu ke rumah sakit,” ungkapnya.

Seraya mengatakan, untuk jamaah haji yang sudah pulang di kampung.

Dan di sana, ada kabar bahwa mereka terserang penyakit berbahaya yang didapati dari luar negeri. Maka, jamaah itu tetap harus berada di kabupaten yang dia tempati.

“Nanti dibawa ke puskesmas dan rumah sakit di tempat tinggalnya. Tidak boleh dikeluarkan dari kampung. Karena penyakit yang diidapnya adalah penyakit menular.

Hingga ada dokter atau petugas dari pusat yang akan menangani jika keadaan pasien semakin parah,” imbuhnya. (mg-01/rul)

AKADEMIKA

SABTU, 25 AGUSTUS 2018

Malut Post • HAL. 15

Kuliah Manajemen Bencana Bersama Julhija Rasai ST, MT

Ternate Ancaman Krisis Air Bersih (Studi Analisis Kebencanaan) Julhija Rasai ST, MT Dosen Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate

TOPIK yang dibahas pada edisi kali ini mengenai Ternate Ancaman Krisis Air Bersih (Studi Analisis Kebencanaan). Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Bencana yang disampaikan Julhija Rasai ST, MT, Dosen Program Studi Teknik Pertambangan UMMU. Berikut narasi mata kuliah yang disampaikan secara bertutur oleh yang bersangkutan: KAJIAN air tanah atau air bawah permukaan tanah yang dapat dikonsumsi “air bersih” di Pulau Ternate yang dikenal dengan sebutan pulau Gunung api Gamalama, tidak hanya terancam bencana karena erupsi (letusan) yang akan berdampak aliran lahar, aliran lava dan aliran awan panas dari aktivitas gunung api itu sendiri. Akan tetapi ada potensi ancaman bencana lainnya, seperti sampah yang telah mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai sudut kota dan saat ini Kota Ternate dikejutkan dengan ancaman bencana krisis air bersih.

Krisis air bersih di Kota Ternate, diprediksi akan terjadi. Ini berdasarkan pada kajian-kajian literatur dengan berbagai variabel dan parameter yang terukur, seperti yang dikemukakan oleh (Nurutami dan Hidayat, 2016) bahwa, kajian tentang sumber daya air di pulau-pulau vulkanik perlu dipahami proses geologi dan struktur yang terlibat dalam siklus hidrologi.

Ketersediaan air tanah dari penyimpanan di pulau kecil dipengaruhi oleh ukuran pulau, kondisi geologi dan proses pengisian ulang di pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh curah hujan, evapotranspirasi, vegetasi dan kondisi tanah. Persoalan ketersediaan air bersih yang telah dikaji dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang tidak hanya bersumber pada studi literatur, tetapi juga berdasarkan pada kajian berupa Focus Group Discussion (FGD maupun kegiatan City Wide Assessment serta hasil survei, yang banyak memberikan data dan informasi terkait kondisi ketersediaan air bersih. Dalam kajian tersebut telah teridentifikasi beberapa masalah yang perlu diperhatikan sebagai respon pencegahan dan penanggulangan potensi terjadinya krisis air

bersih di Kota Ternate, sebagai berikut.

Permasalahan yang pertama adalah Kegiatan eksploitasi wilayah konservasi hutan sebagai (Rain Catchment Area) terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di kawasan hulu atau puncak gunung api Gamalama yang telah beralih fungsi. Ini sangat berdampak pada proses terjadinya Infiltration (resapan) untuk kebutuhan air tanah. Permasalahan alih fungsi lahan di Kota Ternate hampir terjadi di sebagian besar kelurahan yang berada di hulu, dimana kawasan konservasi hutan berubah menjadi lahan-lahan pertanian dan lahan perkebunan yang saat ini mulai terbangunkan kawasan terbangun atau yang dikenal dengan permukiman, seiring dengan lajunya kesuburan infrastruktur perkotaan.

Kurangnya ketegasan regulasi dan sosialisasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 kepada masyarakat setempat, menjadi salah satu pemicu alih fungsi lahan dan maraknya penebangan hutan pada wilayah konservasi menjadi hutan produksi, bukan lagi hutan lindung.

Permasalahan yang kedua adalah Cadangan air tanah di Kota Ternate semakin berkurang dan ancaman meningkatnya intrusi air laut atau yang dikenal dengan penerobosan air laut ke daratan pesisir pantai (air salobar) khususnya di pulau Ternate. Banyak variabel yang mempengaruhi atau mengganggu stabilitas air tanah, salah satunya alih fungsi lahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengambilan air tanah yang berlebihan tanpa memperhitungkan cadangan air tanah dan lemahnya regulasi tentang distribusi air bersih sesuai kebutuhan masyarakat perkotaan di Kota Ternate. Kurangnya kesadaran dalam memanfaatkan dan mengelola air hujan menjadi salah satu sumber daya air bersih yang sebenarnya dapat dilakukan pada kawasan DAS dan pada kawasan permukiman, baik itu pemberdayaan sistem drainase maupun pemanfaatan instalasi perumahan. Kegiatan reklamasi pantai juga menjadi salah satu parameter berkurangnya ketersediaan air bersih di Kota Ternate karena pengrusakan ekosistem laut yang berdampak pada abrasi pantai serta tekanan air laut yang tinggi. Penimbunan permanen menyebabkan terperangkapnya air laut dan dapat terkontaminasi dengan air tanah permukaan sebagai akuifer dangkal.

Apalagi kondisi struktur batuan gunung api Gamalama yang didominasi oleh sesar dan kekar pada kawasan pesisir pantai mempermudah terjadinya penerobosan (intrusi) yang apabila terdapat kekosongan air tanah pada akuifer. Akuifer sendiri merupakan suatu tubuh batuan, baik itu batuan beku, batuan metamorf dan batuan sedimen yang dapat berfungsi menyimpan dan meluluskan air “sebagai air tanah”.

Kota Ternate dengan berbagai dinamika demografi dan kebutuhan hidup, maka ketersediaan air bersih kini menjadi isu strategis perkotaan.

Ketersediaan air bersih yang menjadi perhatian akan terjadi krisis merupakan persoalan yang sangat serius, karena memiliki korelasi dengan persoalan eksploitasi wilayah konservasi hutan sebagai kawasan (rain catchament area) telah beralihfungsi, juga berhubungan dengan persoalan semakin berkurangnya cadangan air tanah yang berdampak pada intrusi air laut.

Merespom kedua persoalan utama tersebut di atas, perlu ada rencana strategi yang dimainkan oleh stakeholder kunci (instansi pemerintah terkait) dalam menangani persoalan ketersediaan air bersih. Strategi kebijakan yang perlu dilakukan oleh stakeholder kunci dalam hal ini, seperti mempertegas regulasi tentang RTRW Tahun 2012-2032 Kota Ternate, pengembalian fungsi lahan dan manajemen pemanfaatan dan pengelolaan air bersih sebagai berikut.

Strategi pertama adalah upaya mempertegas regulasi yang mengatur tentang RTRW Kota Ternate tahun 2012-2032 sangatlah penting, mengingat lajunya pembangunan infrastruktur setiap tahun berdampak pada kebutuhan lahan permukiman atau yang dikenal dengan kawasan terbangun. Kota Ternate dengan berbagai aktivitas pembangunan infrastruktur yang berada di bawah kaki gunung api Gamalama selalu mengalami peningkatan kawasan terbangun yang mengarah ke puncak gunung api Gamalama. Pembangunan kawasan terbangun merupakan suatu pembangunan fisik yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam hal ini, masyarakat melakukan pembangunan fisik berupa tempat hunian dan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah seperti perkantoran, jalan, sekolah, pasar dan fasilitas umum lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada pengalihan fungsi lahan seperti yang terjadi pada lahan konservasi beralih menjadi lahan pertanian dan lahan perkebunan yang saat ini mulai terbangunkan kawasan terbangun (permukiman). Hal ini butuh inisiatif penanganan dengan melakukan pembatasan Izin Membangun Bangunan (IMB) yang makin mengarah ke puncak gunung api Gamalama, serta tindakan aksi berupa sosialisasi RTRW tahun 2012-2032 kepada masyarakat yang difokuskan pada batasbatas kawasan lahan produksi, lahan konservasi dan lahan permukiman.

Strategi Kedua adalah Mengembalikan fungsi lahan, sebagaimana hasil kajian secara geografis maupun secara spasial (keruangan), Pulau Ternate memiliki grafik peningkatan kawasan terbangun hampir terjadi di semua kelurahan yang berada di hulu setiap tahunnya, seperti di Kelurahan Tubo dan Dufa-Dufa sejak 2008-2016.

perlu satu inisiatif seperti pemulihan kembali (Rain Catchament Area) dengan beberapa tindakan atau rencana aksi berupa, penanaman pohon ke arah puncak gunung api Gamalama, gerakan penanaman pohon di setiap pekarangan rumah serta mengembalikan fungsi DAS dengan merelokasi bangunan fisik di atas bantaran sungai.

Strategi Ketiga adalah manajemen pemanfaatan dan pengelolaan air bersih. Melihat kondisi ancaman krisis air bersih di Kota Ternate sudah semakin terlihat dan telah teridentifikasi di beberapa tempat di kelurahan yang terutama kawasan pesisir pantai Pulau Ternate. Ini terjadi akibat cadangan air tanah yang semakin berkurang karena pengambilan air tanah yang berlebihan tanpa proses pengisian yang baik (Infiltration) pada catchament area Alih fungsi lahan sangat berdampak pada terjadinya penerobosan air laut (Intrusion) ke daratan/pesisir pantai yang saat ini telah mengganggu stabilitas penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate yang harus melakukan eksplorasi dan pemetaan kembali sumber daya air minum baru.

Untuk menanggulangi persoalan ketersediaan air bersih yang semakin kompleks kedepan, karena memiliki efek domino, maka perlu upaya-upaya strategi yang dilakukan oleh berbagai Stakeholder kunci. Seperti manajemen pemanfaatan dan pengelolaan air bersih dengan berbagai inisiatif-inisiatif pemanfaatan air hujan, penegasan regulasi penggunaan air bersih dan membatasi kegiatan reklamasi pantai. Inisiatif pemanfaatan air hujan dapat dilakukan dengan rencana aksi seperti pemasangan Instalasi Pemanfaatan Air Hujan (IPAH), sehingga masyarakat tidak terlalu bergantung pada distribusi air bersih oleh PDAM Kota Ternate, di samping manfaat pemasangan instalasi pemanfaatan air hujan sangat berguna untuk cadangan air tanah yang dipersoalkan karena semakin berkurang, serta inisiatif Infiltration lainnya adalah pembuatan Infiltration Pond danau buatan atau waduk di sungai untuk pengendalian air hujan yang Run Off. Adapun inisiatif lainnya dengan menghemat penggunaan air bersih berdasarkan regulasi yang ditetapkan, sehingga penggunaan air sesuai kebutuhan bukan keinginan yang ditujukan kepada swasta, pemerintah dan masyarakat sebagai wujud aksi dari strategi pemanfaatan dan pengelolaan air bersih. Perlu pembatasan reklamasi pantai untuk pembuatan hutan mangrove buatan di pesisir pantai sebagai upaya pencegahan intrusi air laut, abrasi, gelombang pasang dan lainnya.

Demikian ulasan terkait Ternate Ancaman Krisis Air Bersih (Studi Analisis Kebencanaan), semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. (tr-03/nty)

Sediakan Bursa Kerja bagi Alumni TERNATE – Alumni Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) tidak lagi susah mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Pasalnya, arena UMMU telah menyediakan Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi para alumninya.

Bursa kerja khusus merupakan kerjasama antara UMMU dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi maupun Kota Ternate dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan kepada para alumni.

Sekretaris BKK UMMU, Sukur Suleman menuturkan bhawa BKK adalah sebuah lembaga atau unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja di

level sector. BKK UMMU ini lansug terhubung dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.

Terbentuknya BKK UMMU dengan ijin yang dikeluarkan Disnaker Kota Ternate ini juga salah satu komponen penting dalam memudahkan alumni UMMU terhadap pencarian lapangan pekerjaan. ”BKK ini diharapkan menjadi lembaga yang berperan mengoptimalkan penyaluran tamatan UMMU dan sumber informasi dalam mencari kerja,” tuturnya kepada Malut Post, kemarin (24/8).

Hal ini juga didasarkan semakin bertambah banyaknya lulusan UMMU sehingga timbul peningkatan jumlah pencari kerja dan kurangnya informasi untuk memperoleh pekerjaan serta terbatasnya pelayanan informasi di Disnaker, berangkat

dari persoalan tersebut maka perlu adanya tanggungjawab bersama menyangkut dengan dunia pekerjaan. Saat ini pihaknya sudah membangun mitra kerja yang baik dengan pihak Disnaker Kota. ”Sehingga , saat ada informasi mengenai lapangan pekerjaan, lansung terhubung dengan pihak Disnaker dan alumni bisa mendapatkan informasi itu. Kita dari BKK juga akan menyampaikan langusng ke alumni,” ujarnya.

Program ini juga dijembatani Lembaga Pengembangan Kemahasiswaa, Kesejahteraan, Karir dan Alumni (LPK3A) yang terhubung langsung dengan Disnaker Malut. Dengan program ini, alumni UMMU dimudahkan dalam mengakses informasi lowongan pekerjaan. (tr-03/nty)

KERJA SAMA: Realisasai kerja sama UMMU dengan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dalam hal informasi tenaga kerja bagi alumni.

Adopsi Sistem Pemanfaatan Air Hujan Untuk Kemanusiaan

TERNATE – Sistem Pemanfaatan Air Hujan (SPAH) merupakan program yang digagas Koalisi Kependudukan Malut mitra BKKBN bersama Pemerintah Kota Ternate. Sistem ini diadopsi dari hasil modifikasi yang dilakukan penelitian oleh para dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM)

yang nantinya diterapkan Koalisi Kependudukan Malut dan Pemkot Ternate untuk masyarakat yang berada di kawasan Ternate Utara.

Sistem SPAH adalah sebuah metode yang dibuat menggunakan pipar air dan profil tank. Pipa air dihubungkan

antara talang rumah dan Profil tank. ”Dalam pipa itu sudah dipasang penyaringan. Jadi begitu turun hujan, air langsung masuk ke profil tank yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia,” kata pengurus Koalisi Kependudukan Malut, Dr Amran Husen, kemarin (24/8).

Dijelaskannya, program ini kemudian diberi nama sedekah air hujan yang selanjutnya diberikan kepada warga kategori miskin yang belum memiliki fasilitas PDAM. Hal ini bertujuan agar supaya masyarakat terlayani air bersih secara maksimal. Program ini awalnya dilakukan kajian dampak air salobar terhadap masyarakat yang berada di kawasan Utara Kota Ternate pada tahun 2017 lalu. Dari hasil kajian tersebut, pihak Koalisi Kependudukan Malut memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Camat Ternate Utara untuk mengadopsi sistem SPAH untuk diterapkan.

Program ini diterapkan sejak awal

SEPAKAT : Koalisi Kependudukan Malut mitra BKKBN bersama Camat Ternate Utara

2018 lalu dan sampai saat ini sudah 36 unit yang disumbangkan kepada masyarakat yang berada di kawasan Utara Kota Ternate. ”Pemberian bantuan ini berupa survey terlebih dahulu

kepada masyarakat yang belum memiliki fasilitas PDAM. Jadi ini sebuah modifikasi penelitian dosen di UGM yang kita adopsi untuk kemanusiaan di Kota Ternate,”tutupnya. (tr-03/nty)

OPINI

SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 16

Art: Resayfa Rumra

SIKAP

Suara Kasih

PELAJARAN DARI MUSIBAH KM KAIROS MUSIBAH yang menimpa KM Kairos dua minggu lalu menyisakan duka mendalam. Terutama pada keluarga korban yang ditinggalkan. Sedikitnya ada 20 penumpang yang hingga kini masih misterius keberadaannya.

Setelah diketahui, KM Kairos yang berlayar dari Bitung menuju Ternate tak kunjung sampai tujuan, respons cepat pun dari tim SAR dalam melakukan pencarian. Namun, hingga kini KM. Kairos pun belum diketahui keberadaannya.

Para keluarga korban yang ditinggal merasa sangat terpukul dan sedih dengan musibah yang terjadi jelang dua momentum besar tersebut, yakni HUT RI ke-73 pada 17 Agustus dan hari raya idul adha yang jatuh pada 22 Agustus lalu.

Penanganan terhadap peristiwa yang menimpa KM Kairos dari tim SAR memang patut diapresiasi. Tidak saja melalui jalur laut, tetap proses pencarian pun dilakukan melalui udara. Hal ini semata-mata demi faktor kemanusiaan atas musibah yang menimpa warga Maluku Utara tersebut, sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Namun, betapa pun gerak cepat dilakukan, tetap saja ditemui kendala di lapangan, termasuk kendala cuaca, bahkan, kapal milik Basarnas yang digunakan untuk proses pencarian pun mengalami gangguan kerusakan mesin.

Sepanjang perairan di Maluku Utara, Maluku hingga Sulawesi disisir para tim SAR. Kerja keras itu dilakukan agar bisa menemukan KM Kairos yang hilang itu.

Sebelumnya, Kapal bermuatan 13 penumpang dan 7 anak buah kapal (ABK) itu bertolak dari Dermaga Ruko Pateten, Bitung, Sulawesi Utara, dengan tujuan Mayau, Batang Dua, Kota Ternate. Sayang, KM Kairos yang diperkirakan sudah masuk Mayau paling lambat Minggu pukul 14.00 WIT itu tak kunjung tiba di tempat tujuan. Kapal kayu ini diduga terkena hantaman gelombang lantaran berlayar saat kondisi cuaca buruk.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Ternate, Muhammad Arafah mengatakan, kapal yang ditumpangi 20 orang itu berangkat dari Bitung pada pukul 01.00 WITA. Setelah mendapat laporan warga, pihaknya melalui petugas siaga Komando 306 langsung berkoordinasi dengan KSOP Bitung terkait data kapal serta SROP Bitung dan SROP Ternate.

Jarak dari Pelabuhan Ahmad Yani ke lokasi sekitar 99 mil laut dengan radian 292,29 derajat. Koordinatnya pada 01°22’58” N, 125°47’31” E dengan perkiraan estimasi ke lokasi 5 jam. Kecepatan angin 15 knot ke arah 0° dengan ketinggian ombak 1 sampai 1,5 meter dan arus permukaan 1,5 sampai 2 knot ke arah 300°.

Namun, tanpa mengurangi keprihatinan pada duka para korban KM Kairos, terutama keluarga yang ditinggal, begitu pun terhadap upaya keras tim SAR dan pihak terkait yang sudah melakukan pencarian. Kejadian ini sepatutnya memberi pelajaran. Ini menyangkut kewaspadaan kita sebagai penumpang yang hendak bepergian dengan menggunakan transportasi laut. Kejadian ini memang sudah terjadi, selanjutnya kita tinggal berikhtiar agar tidak terjadi lagi, terutama saat-saat ini cuaca buruk nampak mulai datang musim.

Maluku Utara termasuk daerah yang sering terjadi kecelakaan laut. Ke depan perlu ada kesiapan yang lebih baik, terutama dinas terkait yang berwenang merekomendasikan transportasi laut laut untuk beroperasi. Tanggung jawab pemerintah dan dinas terkait seyogianya tidak hanya pascakejadian, melainkan sebelum terjadi musibah (*)

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921) 3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

(0921) (0921) 3121272 3121272

3123294 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108

PDAM PDAM (Gangguan) (Gangguan) (0921) (0921)

Mengapa Target Duniawi itu adalah Suatu Kesia-siaan?

SETIAP hari seseorang harus memeriksa diri apakah sudah mencapai level yang dikehendaki oleh Allah atau belum, sebab kalau Tuhan memberikan satu hari yang baru, Tuhan memiliki rancangan agar kita terus mengalami peningkatan pertumbuhan kedewasaan, harus progresif. Perumpamaan mengenai pokok anggur dalam Yohanes 15:1-7 mengisyaratkan dengan jelas bahwa Tuhan menuntut agar cabang dari pokok anggur harus berbuah. Jika tidak berbuah, maka harus dipotong dan dibakar.

Hal ini yang seharusnya paling penting untuk diperkarakan setiap hari, bukan hal yang lain. Bukan hal-hal duniawi. Sayang sekali banyak orang menggantikan hal yang demikian penting ini dengan

Aspirasi Pembaca

Margareth Linandi

banyak perkara yang tidak membawa akibat positif di kekekalan nanti. Mereka tidak membiasakan untuk menyediakan waktu dalam mempertanggungjawabkan setiap lembar harinya di hadapan Tuhan, sebab mereka merasa tidak perlu melakukan hal itu. Mereka merasa bahwa waktu yang tersedia dengan segala berkat fasilitas adalah miliknya sendiri.

Inilah orang-orang yang tergolong pemberontak. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak bersedia diungsikan ke dunia akan datang yang lebih baik.

Biasanya orang-orang seperti ini tidak memiliki target rohani. Target mereka adalah target-target

duniawi. Orang- orang seperti ini akan pulang ke rumah abadi dalam kemiskinan seperti orang kaya dalam Lukas 12:14-21. Orang seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Sorga.

Orang kaya dalam Lukas 12:14-21 setiap hari tenggelam oleh ambisinya memiliki kekayaan lebih besar. Ia juga hanya mencari kesenangan bagi dirinya sendiri, hal mana dilakukan pula oleh orang kaya dalam Lukas 16:19, ia setiap hari selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan.

Orang-orang ini tidak waspada bahwa setiap saat nyawanya bisa tercabut. Semua kekayaan yang

dimiliki harus dilepaskannya.

Mereka pulang ke kekekalan dalam kemiskinan yang tidak dapat tertolong lagi. Penyesalannya digambarkan Alkitab sebagai ratap tangis dan kertak gigi. Ketika seseorang menghadap Tuhan guna mempertanggungjawabkan hidupnya setiap hari, maka banyak perbaikan yang Tuhan akan lakukan.

Selalu saja ada kesalahan atau kekurangan yang harus dibenahi.

Selama kita masih hidup di dunia Tuhan berkenan menggarap kita selama kita menyediakan diri untuk digarap. Oleh sebab itu selama masih ada kesempatan untuk berubah kita harus terus berubah menuju kesempurnaan.

God Bless you. (Artikel kristen)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Mantan Pelaku Korupsi di Mata Konstitusi (Catatan Hukum atas PKPU No 20 Tahun 2018)/ TINGGAL menghitung bulan, Rakyat kembali disuguhi pentas demokrasi dengan diadakannya Pemilihan Anggota DPR, dan DPRD Propinsi dan/atau Kabupaten, Kota. Harapannya hajatan pentas lima tahunan ini dapat berdampak baik terhadap kondisi sosial, ekonomi, hukum dan politik masyarakat untuk lebih baik lagi.

Wakil-wakil rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih nantinya diharapkan dapat menyelesaikan problem kebangsaan yang semakin akut ini.Di tengah kemelut perdebatan visi dan misi para calon anggota Legislatif dan Capres-Cawapres,publik kemudian disuguhi problem normatif yang tentu saja membuat “kepala sakit” para calon legislatif yang pernah dihukum pidana penjara oleh karena terbukti melakukan Tindak Pidana Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan Korupsi.

Problem ini kemudian muncul perdebatan yang dengan mudah kita jumpai pada media cetak dan maupun media sosial lainnya (terutama para mantan pelaku pidana korupsi). Ada yang sependapat bahwa para mantan pelaku pidana tidak lagi mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai angota Legislatif dan AnggotaDPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota, terutama para mantan pelaku pidan Korupsi, ada juga yang beranggapan bahwa tidak demikian para mantan pelaku pidana korupsi juga mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan/atau Anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Berikut ini penulis mencoba untuk menyajikan pendapat hukum penulis ke khalayak pembaca, sehubungan dengan permasalahan normatif para mantan pelaku korupsi yang dilarang atau dicekal untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan DPRD Propinsi/ Kabupaten dan/atauKota. Penyajian pendapat hukum penulis berikut ini menggunakan metode analisis Normatif Yuridis pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, dengan memunculkan satu permasalahan mendasar.

Apakah pelarangan para mantan pelaku pidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi/Kabupaten dan/atau Kota adalah sah secara konstitusional atau sebaliknya bahwa pelarangan dimaksud adalah pelanggaran konstitusional terutama hak sebagai warga Negara

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Fahruddin Maloko Advokat/Pengacara

Indonesia?

Secara teknis pelarangan mantan pelaku pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Propinsi dan/atau Kota diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal 4 ayat (3) yangmenyatakan ; “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi”. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU No 20 tahun 2018 ini kemudian menjadi basis argumentasi hukum KPU dan KPU Propinisi dan Kabupaten/Kota mencekal para mantan pelaku pidana korupsi dari daftar calon anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Menurut penulis hal ini miris adanya karena penjaminan hak sipil/politik telah jelas disebutkan dalam konstituisi (UUD 1945).

Dalam UUD 1945 atau Konstitusi sebagai dasar Negara Indonesia, telah menjaminkan kepada setiap warga Negara Indonesia untuk bebas dari tindakan-tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. Sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang dari perlakuan yang bersifat diskriminasi, atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu”.

Perlakuan Diskriminasi atau Diskriminasi itu menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Diskriminasi diartikan sebagai pembedaan perlakuan pada sesama warga Negara. Sementara itu Menurut Theodorson &Theodorson (1979), Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang pada perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas seperti ras, suku, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Jika memperhatikan pengertian diskriminasi sebagaiman uraian di atas, para pembaca pasti sudah mempunyai pemahaman bagaimana posisi para mantan pelaku pidana korupsi yang dicekal oleh KPU untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tentunya tindakan

yang dilakukan oleh KPU melalui PKPU No 20 tahun 2018 adalah diskriminasi, dimana KPU secara sepihak menempatkan para mantan pelaku pidana korupsi sebagai kelompok tertentu yang tidak mempunyai hak apapun terutama mencalonkan diri walaupun telah selesai menjalani pidana serta telah mendapatkan rehabilitasi di Lembaga Permasyarakatan.

Sayangya dalam PKPU dimaksud tidak ditemukan penjelasan hukum secara rasional kenapa para mantan pelaku pidana korupsi dicekal menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Padahal dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin setiap warga negara tanpa membedakan kelompok tertentu, ras,suku dan agama berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, sebagaimana bunyi Pasal 43 ayat(1), UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut; “Setiap warga neagra berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak, melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.

Pemberantasan terhadap perlakuan korupsi adalah tangung jawab semua pihak, namun tentunya pemberantasan korupsi dimaksud telah jelas diatur melalui cara-cara konstitusional, yang mana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sangat jelas dan gamblang menerapkan hukuman kepada pelaku pidana korupsi yang telah terbukti di pengadilan melalui sejumlah sanksi selain hukuman pidana penjara, denda hingga pada pencabutan hak-hak tertentu.

Perumusan pidana pada pelaku pidana korupsi adalah bentuk hukuman negara terhadap pelakupidana korupsi yang terbukti dan, jika hukuman tersebut telah selesai maka pelaku tersebut harus dianggap telah bersih serta Negara melalui kekuasaan yang ada harus mengembalikan kedudukan yang semula mantan pelaku pidana korupsi tersebut di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak ada perlakuan diskriminasi yang inkonstitusional terutama bagi masyarakat dalam perlakuan dan pandangan mereka terhadap mantan pelaku

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

pidana korupsi. Kenyataan yang ada, PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang diproduksi oleh KPU telah membatasi hak-hak dasar konstitusional para mantan pelaku pidana korupsi, dan secara sosiologis PKPU dimaskud telah membentuk kelompok baru dalam masyarakat atas pandangan masyarakat terhadap mantan pelaku pidana korupsi, sebagaimana pandangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru yang memandang kelompok masyarakat atau individu-individu simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tentunya hal ini tidak diinginkan di tengah-tengah negara kita yang sedang memperbaiki kualitas cara bernegara demokrasi yang baik dan konstitusional.

Rujukan PKPU NO 20 tahun 2018 secara normatif merujuk pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada pasal 240 ayat (1) huruf g menyebutkan; “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan; g. tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 240 (1), UU Nomor 7 tahun 2017 terdapat frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Frasa ini dengan jelasnya dikesampingkan oleh KPU melalui PKPU No 20 Tahun 2018 dimana tidak mengemukakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam UU No 7 tahun 2017.

Menurut penulis jelaslah bahwa PKPU NO 20 tahun 2018 telah melenceng dari Konstitusi bahkan UU No 7 tahun 2018 sebagai dalil induk argumentasi hukum atas keberadaan PKPU NO 20 tahun 2018. Sekali lagi penulis juga mempunyai tangungjawab untuk memberantas korupsi,namun pemberantasan korupsi dimaksud harus melalui tindakan-tindakan yang konstitusional yang berdiri pada hak asasi manusia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kesan terhadap Negara ini adalah Negara yang Demokrasi bukan Negara yang totaliter/otoriter,Sekian.(*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

SASTRA BUDAYA SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 17

Derita Di Penghujung Usia Cerpen: Nuriah Muyassaroh

I

A hanya terbaring lemah tak berdaya. Tubuhnya tak bertenaga lagi. Tak sejaya dulu saat berusia 30an. Kini wajah cantiknya yang selalu terpoles sepabrik bedak kosmetik itu mulai keriput. Rambutnya yang dulu setiap minggu selalu perawatan ke salon kecantikan. Kini telah memutih karena uban. Sepanjang hari ia merintih di atas ranjang reot yang sudah termakan usia itu. Sama seperti dirinya yang telah berusia senja. Namun naas, kebahagiaan tak menjemputnya di penghujung usia.

Warna dunia telah ia habiskan untuk menghiasi masa mudanya. Hingga ia mengabaikan, bahwa ada usia senja yang masih menantinya dibelakang hari.

Mata sipitnya hanya mampu menatap satu wajah kali ini. Melani.

Putri bungsunya yang masih bersedia merawat walau dengan separuh hati. Bagaimana tidak? Melani belum juga menikah diusianya yang 30 tahun ini. Masa mudanya habis untuk menunggui Ijah yang terbaring lemah dengan penyakit yang menggerogoti. Entah sudah berapa tahun, tak ada perubahan. Bagaimana ada perubahan, toh tak ada yang bersedia membawa Ijah ke rumah sakit walau hanya sekadar bertemu dokter atau mendapat resep obat.

Kelima anaknya entahlah ke mana.

Sibuk merantau menjejaki kehidupan masing-masing yang penuh derita. Jangankan peduli keadaan Ijah, untuk makan sendiri pun susahnya minta ampun.

Sepanjang hari, mereka hanya berdua dalam gubuk kecil yang hampir roboh itu. Kayunya mulai rapuh karena terlalu sering terendam air banjir yang datang dari sungai seberang. Tak ada yang menghampiri meski gubuk mereka tak jauh dari pemukiman warga. Mungkin hanya sekadar menjenguk Ijah. Tidak!!

Kabar kembalinya Ijah ke kampung ini sudah menjadi berita klasik bagi mereka. Apalagi dengan kondisi Ijah yang saat ini sangat memprihatinkan. Justru menjadi bahan cibiran dari satu mulut ke mulut yang lain.

Menyebar dengan cepat terbawa

angin ke kampung sebelah.

Matahari masih baik. Menyorot hangat tubuhnya yang terbujur lemah berselimut sarung dari balik cela-cela kecil dinding bambunya.

Matanya masih terpejam. Serasa tak kuasa lagi menahan rasa sakit pada kakinya yang semakin hari kian membusuk. Ulat-ulat mulai keluar dari kulitnya yang berubah warna hitam itu. Luka yang pada awalnya hanya seujung jari akibat terjatuh dari tangga, kini merambat hingga selutut. Dan yang lebih parahnya, tak pernah sekalipun Ijah menginjakkan kakinya ke rumah sakit untuk berobat. Maklum, siapa yang peduli?

Keberadaannya sama saja dengan ketiadaannya di kampung itu. Warga telah menutup mata padanya. Tak mau ambil pusing dengan kondisinya saat ini. Melani? Melani tak sempat kerja. Bagaimana tidak? Setiap jam, setiap menit, setiap detik mulut Ijah tak pernah bosan memanggil nama Melani.

Ijah perlahan membuka mata.

Ternyata kedua matanya masih bisa menangkap sinar mentari yang menyambutnya dengan hangat.

Ijah berpikir ia akan tidur panjang untuk selamanya. Matanya akan selamanya terpejam tak terbuka lagi. Ia bosan, letih, menghabiskan sisa hidup di atas ranjang seperti ini. Ia jenuh menatap atap-atap gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan mulai keropos itu. Mungkin menunggu beberapa waktu, rumah itu akan ambrol terkubur bersama tanah. Sayangnya, sikap Ijah tak pernah berubah. Ijah tak pernah menyadari sebuah pelajaran besar dibalik kondisinya saat ini. Justru ia tak henti merintih dan mengeluh tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, sore. Gubuk kecil itu ramai oleh suara rintihan Ijah.

“Melani, mengapa tak ada orang yang menjenguk ibu?” Rintihnya dengan nada yang lemah.

“Itu semua gara-gara perbuatan ibu sendiri” jawab Melani jutek.

“Ibu salah apa Melani? Ibu tak pernah punya masalah dengan mereka Mel. Mereka saja yang membenci ibu, iri karena mereka tak per-

nah bisa sejaya ibu dahulu. Karena rasa iri itu, mereka tak suka jika ibu kembali ke kampung ini? Padahal apa salahnya? Ini juga kampung kelahiran ibu” bantah Ijah yang masih saja sempat membela diri.

Tak sadar dengan semua yang telah diperbuatnya. Masih saja ia merasa benar walau kini semua yang dulu ia banggakan musnah tanpa sisa.

Tentu saja, jawaban Ijah mengundang emosi Melani. Melani yang tiap hari merawatnya dengan hati separuh tak ikhlas itu, harus betah dan memasang telinga tebal-tebal untuk menghadapi hujaman rintihan Ijah. Siapa yang tidak jengkel?

Orang seperti Ijah memang tak patut untuk dikasihani. Dengan keadaan-

nya seperti itu, masih saja ia sempat mengumpat orang lain.

“Ibu, kenapa sih ibu tidak pernah sadar. Dengan enteng ibu mengatakan salah apa? Jadi selama ini ibu tidak pernah sadar jika ibu telah melakukan banyak sekali kesalahan pada warga kampung dan semua anak-anak ibu? Aku masih memandang ibu, sebagai orang mulia yang telah melahirkanku walaupun ibu tak pernah bersedia mengurus aku dari sejak kecil. Ibu mentelantarkan kami, semua anak-anak ibu begitu saja di kampung ini. Diasuhkan kepada tetangga. Sedang ibu di sana umbar kekayaan besar-besaran” bentak Melani yang tak kuasa lagi menahan emosinya yang ia tahan bertahun-tahun.

“Ibu melakukan semua itu demi kamu semua. Tapi, sekarang apa?

Semua anak-anak ibu durhaka tak ada yang peduli dengan keadaan ibu. Apa kamu juga mau durhaka seperti yang lain?” Ijah tetap saja ngotot. Tak mau salah. Tak mau kalah.

Sontak Melani beranjak berdiri.

Emosinya memuncak. Perasaannya sempurna terbakar oleh emosi.

Geram, kesal, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Bisa-bisanya Ijah mengatakan seperti itu. Ia yang telah puas merasakan segala kenikmatan dunia. Sedang Melani, sama sekali tak mencicipinya sedikitpun sejak ia berusia dini. Dan kali ini ditambah dengan menanggung penderitaan Ijah yang dulu tak pernah secuil pun mengingat anak-anaknya.

“Astaga Ibu!!! Kami semua tidak akan seperti ini jika tidak dari sikap orangtua yang tak becus dalam mendidik anak. Jangan salahkan anak ibu yang saat ini harus meninggalkan ibu karena harus menanggung penderitaan hidup, akibat dari ibu yang sama sekali tak pernah peduli pada kehidupan anak. Ibu kaya raya. Tapi kami? Tak jauh seperti seorang anak yatim piatu yang hidup di jalanan. Ibu tak pernah peduli bahwa kami hanya mampu menetes air mata saat perut kami tak kuasa menahan lapar.

Kami harus buta huruf dan bodoh sepanjang hidup karena tak pernah sedikitpun ibu memberi makan pendidikan pada kami. Mana tanggung jawab ibu?” Air mata itu mengalir seketika. Air mata yang selama ini harus terbendung dan jatuh secara sembunyi-sembunyi agar tak terlihat oleh Ijah. Kini terpaksa air mata itu tumpah sebagai saksi penderitaan yang dialaminya selama ini. Segera ia tinggalkan Ijah yang terbaring lemah dengan diliputi rasa keras kepalanya itu. Tetap saja, Ijah tak pernah sadar. Ia tak mencerna sama sekali kata-kata Melani. Tak mengerti bagaimana perasaan Melani saat itu.

“Justru mana tanggung jawab kamu dan kakak-kakakmu sebagai seorang anak, Melani?” (*)

Menulis Di Atas Waktu Cerpen: Wagie G.M.P.

D

IBAWAH gema azan maghrib, suasana perkampungan yang hening, hanya ada

terdengar suara imam di musholamushola yang samar tedengar. Dari bilik pintu terlihat tangan yang begitu lincah memainkan pulpen

Puisi Aku Korban Hati Kedalam Hatimu Karya: Teguh Tidore

Aku Korbankan hati kedalam hatimu Relakan jiwa, ke dalam jiwamu Agar hidup terlihat tulus Membelaimu setiap waktu Mencintaimu adalah rahasia hidup Yang tak bisa lagi menawar dengan rindu Rayakan ke dalam inti nurani Membelah intuisi Di hari ibadah umat Islam Menuju kalbu di Padang arafah Tempat Adam bertemu hawa Menyatu dalam ikrar kasih sayang Awal mula, cinta jatuh disitu Ketika rasa sudah satu Sayang di hari raya kurban Berkunjung lah di rumah nenek mu Tanyakan, cinta kemana akan usai Lantaran perjalanan para pencari Adalah pengorbanan, Izinkan ku masuk dalam doamu Untuk membunuh; Kesombonganmu Tinggi hatimu Rasa egomu Pikiran amarahmu Sifat iri Dan dengkimu Semua itu makna kita berkorban Dari jalan menuju Tuhanmu Dan aku ada diantara ketika Semua sikap hidup itu, Yang kita rangkul dalam doa Di hari raya idul adha dalam keutamaan merendah Sembari mengirim hikayat Pada rukun Islam Yang ke 5 23 agustus 2018

di atas kertas-kertas yang terlihat sedikit kotor… “fami… fami… !!! sholat nak” suara terdengar dari arah dapur

“sabar bu, bentar lagi…”

Fahmi… begitulah namaku, aku lahir di pedesan yang tidak terlalu kecil, yaaa… cukup besar bagiku yang tak pernah tertarik akan dunia luar. Dan inilah salah satu hal yang aku sukai hingga kadang ibu tak segan untuk memarahiku jika aku sedikit molor untuk sholat. Entah sejak kapan, aku sendiri tak pernah tau kenapa aku bisa begitu teramat sangat menyukai menulis, bukan puisi cinta ya… Ya apapun itu selama masih ada tinta di dalam pulpenku dan selama berimajinasi tak dilarang maka semua aku tuliskan di buku kusamku.

Aku selalu bermimpi suatu saat kelak, mungkin aku akan menjadi penulis yang hebat, sehebat seorang penulis yang selalu aku idolakan itu… untuk namanya rahasia, namun apa daya kalo hanya bermimpi, cepat atau lambat pun mata pasti akan kembali terbuka dan mimpi akan tinggal mimpi kalau kita tidak mau terjaga dan berusaha mengejar mimpi itu. “fahri ayo sholat nak, sebentar lagi ayahmu mau berangkat ke mushola, berangkatlah bersama ayahmu…” “iya bu…”

Sosok inilah salah satu yang selalu membawa begitu banyak inspirasi bagiku. Sosok tak kenal lelah dalam menyayangiku, sosok kuat yang tak tertandingi, sosok lemah lembut yang selalu mengajariku untuk menjadi anak yang baik. Inilah sosok cermin penaku, sosok Ibu. Sekembalinya dari mushola aku langsung kembali melanjutkan tulisanku yang belum selesai, berharap inspisrasiku yang tadi susah payah kudapat masih bersemayam di kepalaku. “ya allah… bukannya makan dulu, ini malah langsung tidur” suara ibu itu begitu indah di telingaku, entah dia tengah marah atau apapun itu “fahmi keluarlah kita makan” ternyata ayah pun sepertinya enggan membiarkanku meneruskan tulisan ini dengan ikut ambil bagian memintaku ke luar, tapi… ya inilah aku, suara ayah dan ibu kulahap dengan nikmat sebagai lauk makanku bersama pulpen kecilku, hingga aku merasa teramat kenyang dan mata pun mengambil alih tubuh lelahku, membawaku ke dalam imajinasi yang berubah menjadi mimpi, mimpiku, yang rasanya tak

ingin kubagi keindahannya kepada orang lain.

Kini setelah bertahun berlalu akhirnya aku selesai dengan kuliahku, sekarang aku telah mendapatkan gelar sebagai seorang guru di bidang sastra dan bahasa. Tak terasa ternyata tingkah nakalku yang selalu membuat amarah ibu dahulu kini membawaku jatuh ke dasar mimpi kecilku dulu, jatuh begitu dalam ke dasarnya hingga menjadi kenyataan.

“Fami… sekarang kamu sudah selesai kuliah, cobalah untuk mencari pasangan hidupmu, ibu sudah terlalu tua, sudah ingin memiliki seorang cucu…” keinginan masa tua ibuku memanglah tak berbeda jauh dari ibu-ibu kalian semua, yaa… kalau ibu merasa anaknya sudah cukup usia maka hal pertama yang ibuku minta adalah cucu.

“Nak… ingatlah pesan ayah, sekarang engaku sudah lebih dari aku dan ibumu… maka tatap dan bangunlah keluargamu sebaik-baiknya, segerakanlah engkau menikah dengan pilihanmu, agar ibumu bisa bahagia di masa tuanya…”

Ayah memanglah pribadi yang selalu lugas dalam berbicara, ayah selalu mempertimbangkan baik buruk dari ucapannya, jadi jika ayah angkat bicara maka satu-satunya yang aku tau, bahwa permintaan itu adalah juga permintaanya. “ibu… ayah, do’akanlah aku. semoga nanti aku bisa menemukan seorang pendamping hidup yang baik..”

Sebenarnya aku sangat ingin mengikuti permintaan ayah dan ibu untuk menikah, namun bagiku, perjalananku belum selesai.

Kini tepat tanggal 27 juni 2015 aku akhirnya telah berhasil meyumbangkan tulisan-tulisanku ke dalam daftar buku-buku novel dan cerpen di indonesia. Buku yang ke 12 dariku, masih pada edisi novel, ini adalah menjadi novel terakhirku, setidaknya sebelum aku menikah…

Banyak hal yang ingin kuceritakan di dalam buku ke 12 yang aku karang tersebut, namun perjalanan waktu sepertinya memintaku untuk melanjutkannya di masa yang berbeda.

Kini akan kupenuhi permintaan kedua orangtuaku untuk menikah.

Semoga kelak kita bertemu kembali, ketika aku menuliskan buku yang ke 13 mungkin dengan judul yang berbeda…(*)

MANCA SPORT

SABTU, 25 AGUSTUS 2018

HALAMAN 18

Serie A Panas di Pekan Kedua

LAGA Juventus vs Lazio panaskan pekan kedua Liga Italia

PEKAN kedua Liga Italia 2018/2019 dipanaskan dua laga besar. Juventus akan menjamu

CORNER KICK

Lazio, sementara Napoli diuji AC Milan. Pekan kedua Serie A 2018/2019 diwarnai laga-laga

Arsenal

vs

antara tim top. Juara tujuh musim terakhir, Juventus, akan menghadapi Lazio di Allianz Stadium pada periode ini.

Juventus sendiri mengawali musim dengan kurang meyakinkan. Juventus susah payah merebut tiga poin saat melawan ke Chievo dengan kemenangan tipis 3-2.

Sempat tertinggal 1-2, Juventus menyamakan lewat gol bunuh diri lalu mengunci kemenangan di masa injury time. Sementara Lazio malah lebih buruk lagi, kalah 1-2 dari Napoli di kandang sendiri usai memimpin duluan.

Selain pertandingan yang berpotensi berjalan ketat, satu hal lain yang dinantikan adalah kontribusi Cristiano Ronaldo untuk Juventus.

Ronaldo belum berhasil bikin gol atau assist di pekan pertama lalu. Akankah dia jadi pembeda di laga kali ini?

Di tempat lain, Napoli kali ini akan diuji AC Milan. Usai mengandaskan Lazio, Partenopei niscaya ingin menjaga momentum bagus ke pekan kedua.

Sementara itu, laga di San Paolo sekaligus akan jadi ajang untuk Milan mengukur diri.

Rossoneri seperti diketahui batal bertanding di pekan pertama karena musibah runtuhnya jembatan Morandi. Laga ditunda pada 31 Oktober mendatang.

Pertandingan ini juga jadi momen reuni Gonzalo Higuain dengan mantan rekanrekannya di Napoli. Di saat yang sama penyerang baru Milan itu punya kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya ke klub barunya.

Pertandingan yang tak kalah sengit diprediksi terjadi di Olimpico, Roma, saat AS Roma menjamu Atalanta. Roma dipaksa bekerja keras oleh Torino di pekan pertama, untuk memetik kemenangan tipis 1-0.

Sementara Atalanta mengawali musim dengan meyakinkan, usai membungkam Frosinone 4-0. Atalanta pun sementara memimpin klasemen.

Di pekan kedua, Inter Milan akan menghadapi laga tricky melawan Torino, yang sukses merepotkan Roma sebelumnya. Inter memulai musim dengan negatif, setelah kalah 0-1 dari Sassuolo. Ini jadi kesempatan Inter untuk membuktikan kualitas yang sesungguhnya. (dtc/yun)

West Ham

PENEBUS DOSA LONDON - Arsenal akan menjamu West Ham pada matchweek 3 Premier League 2018/19, Sabtu (25/8) malam nanti. Dua tim asal London ini samasama belum punya poin setelah selalu kalah dalam dua pekan pertama. Laga ini ni menjadi penebus atas dosa yang dilakukan akukan di dua laga perdana, baik Arsenal maupun West Ham. Arsenal mengawali musim bersama manajer baru Unai Emery dengan laga kandang melawan sang juara bertahan Manchester City, dan mereka tumbang 0-2. Setelah itu, The Gunners bertandang ke markas Chelsea dan kembali dipaksa menelan kekalahan meski sudah berjuang uang sangat keras.

Tertinggal 0-2 dalam 20 menit awal, Arsenal sempat menyamakan kedudukan jadi 2-2 berkat kontribusi signifikan Henrikh Mkhitaryan yang mencetak gol di menit 37 dan merancang assist untuk gol Alex Iwobi empat menit berselang.

Namun masuknya Eden Hazard di babak kedua menjadi awal petaka bagi Arsenal. Hazard mendobrak sisi kanan pertahanan Arsenal dan mengirim assist kepada Marcos Alonso untuk mencetak gol kemenangan.

Dua kekalahan beruntun juga dirasakan oleh West Ham. Setelah dihajar Liverpool 0-4 di Anfield pada pekan pertama, pasukan Manuel Pellegrini dipermalukan Bournemouth di kandang sendiri dengan skor 1-2. Unggul lewat penalti Marko Arnautovic di babak pertama, mereka takluk oleh dua gol lawan di paruh kedua.

Dengan lini tengah yang digalang Mark Noble dan eks Arsenal Jack Wilshere, West Ham unggul telak dalam hal penguasaan bola hingga 60,9%. Namun kurangnya kreativitas dalam merancang peluang berakibat buruk bagi mereka.

PEDULI MANUSIA: Rider-rider MotoGP saat latihan bebas kemarin.

Rider MotoGP Kirim Doa untuk Lombok GEMPA Lombok sudah menewaskan lebih dari 500 jiwa. Para rider MotoGP turut mengirim doa dan semangat untuk para korban dan penyintas. Para pebalap MotoGP tengah bersiap untuk menjalani latihan bebas, kualifikasi, dan balapan di sirkuit Silverstone, Inggris akhir pekan ini. Latihan pertama sudah digelar Jumat (24/8) sore kemarin, dilanjutkan sesi kedua pada malam hari.

Dalam jumpa pers jelang balapan, para rider top MotoGP menyempatkan diri berfoto dengan ucapan dukungan untuk korban gempa bumi di Lombok. Mereka antara lain Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso, dan Jorge Lorenzo.

Lombok seperti diketahui diguncang dua gempa berkekuatan besar pada awal dan tengah Agustus lalu. Gempa 7,0 SR terjadi pada 5 Agustus, lalu gempa lain berkekuatan 6,9 SR terjadi pada 19 Agustus. Gempa susulan juga terus terjadi sejak saat itu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa sejauh ini korban meninggal dunia tercatat sebanyak 555 jiwa. Korban meninggal paling banyak di Lombok Utara, yang memang jadi daerah terdampak gempa paling parah, yakni 466 jiwa.

Dahsyatnya gempa meluluhlantakkan Lombok, sehingga perkiraan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai angka 3-4 triliun rupiah. Sementara bantuan yang disalurkan sejauh ini dari pemerintah dan BNPB sudah menembus angka Rp 1 triliun. (dtc/yun)

Higuain Mengancam Sang Mantan KUNJUNGAN AC Milan ke markas Napoli menandai momen kembalinya Gonzalo Higuain ke San Paolo. Striker baru Milan Gonzalo Higuain berpotensi melukai bekas klubnya. Higuain mendarat di San Siro sebagai pemain pinjaman dari Juventus. Sebelum berkostum Juve, bomber Argentina itu pernah menghabiskan tiga musim bersama Napoli pada 2013-2016.

Sebanyak 71 gol menjadi bukti kontribusi Higuain untuk Napoli di Serie A. Tidak heran apabila, suporter Partenopei lantas begitu marah ketika sang striker memutuskan menyeberang ke klub rival, Juventus, pada musim panas tiga tahun silam.

Pe r t a r u n g a n yang dijadwalkan Mi n g g u ( 2 6 / 8 ) dinihari nanti, turut menandai debut Higuain bersama Rossoneri. Higuain memiliki torehan cemerlang melawan Napoli, yang diharapkan bisa

mengantarkan Milan meraih kemenangan pertama di musim ini.

Sebanyak lima gol disarangkan Higuain ke gawang bekas timnya itu dalam enam pertandingan saat masih memperkuat Juventus. Dua gol dibuatnya di ajang Serie A, sedangkan tiga gol lainnya terlahir di Coppa Italia. “Dia akan diperlakukan seperti lawan lainnya dan kami akan melakukan apapun untuk menghentikannya mencetak gol,� kata bek Napoli Kalidou Koulibaly.

Di Serie A 2016/17, Higuain memenangkan Juventus atas Napoli 2-1 di Allianz Stadium dengan golnya di menit ke-70. Semusim berikutnya, Higuain lagi-lagi muncul sebagai mimpi buruk Napoli setelah gol tunggalnya di menit ke-13 memastikan kemenangan Bianconeri, juga dalam laga di Turin.

Sementara itu, Higuain menyumbang satu gol untuk membawa Juve mengatasi Napoli 3-1 di semifinal leg I Coppa Italia 2016/17. Kemudian mencetak sepasang gol di Naples dalam kekalahan Juve 2-3 di leg II, yang berakhir dengan kelolosan Juve ke final. (dtc/yun)

GONZALO Higuain

Melawan Arsenal, Wilshere pasti bertekad rtekad untuk tampil sebaik mungkin n demi membuktikan kalau The Gunners unners sudah melakukan kesalahan alaahan besar dengan m e m buangn y a .

Namun Naamun itu u sepertinya erttinya tidak bakal mudah. mu udah.

Te T rakhir kh hir kali Arsenal mengawali meengawali musim mu usim dengan n tiga kekakekkalahlah han

beruntun di liga adalah pada 1954/55 silam. sila am. Arsenal tentu tak mau ma au mengalami start seburuk seb buruk itu lagi setelah sekian sek kian lama. (bln/yun)

LUCAS Perez

AUBAMEYANG

Pemenang Berbeda di Lima Musim Terakhir

MAVERICK Vinales

MOTOGP Inggris akan bergulir akhir pekan ini di Sirkuit Silverstone. Dalam lima musim terakhir, tak ada pebalap yang mampu menang lebih dari satu kali. Sejak kembali menggelar balapan MotoGP pada 2010, Sirkuit Silverstone menghadirkan sejumlah balapan klasik. Dalam lima tahun terakhir, Silverstone bahkan menyaksikan lima pebalap berbeda naik podium tertinggi.

Pada 2013, Jorge Lorenzo

tampil sebagai pemenang. Lorenzo yang kala itu masih memperkuat Yamaha memenangi duel seru melawan Marc Marquez.

Marquez kemudian menebus kekalahannya pada 2013 itu dengan naik podium tertinggi pada 2014. Ia mengalahkan Lorenzo dan Valentino Rossi. Pada 2015, Valentino Rossi berjaya dalam balapan yang berlangsung di atas lintasan basah. Dua pebalap Italia lainnya, Danilo Petrucci dan

Andrea Dovizioso, melengkapi podium.

MotoGP Inggris 2016 akan jadi balapan yang dikenang oleh Maverick Vinales. Di sana lah ia meraih kemenangan perdananya di kelas premier sekaligus memberi Suzuki kemenangan pertama sejak 2007. Pada 2017, Dovizioso meraih kemenangan keempatnya di musim itu dengan menjadi juara di Silverstone. Ia mengungguli Vinales dan Rossi. (dtc/yun)

AROUND TERNATE SABTU, 25 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 19

Art: Resayfa Rumra

Kecamatan Intens Pantau Kegiatan DPPK TERNATE - Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK) yang telah diterima Kelurahan dan sementara berjalan program kegiatannya hingga kini terus dipantau tim Ternate Tengah misalnya. Tim dari kantor Kecamatan intens memantau dan memastikan kegiatan berjalan sesuai juknis sesuai usulan tiap Kelurahan.

Abdul Haris Camat Ternate Ten-

gah kepada Malut Port mengatakan.

Pihak Kecamatan saat ini terus melakukan pemantauan di 14 Kelurahan yang tersebar di Ternate Tengah. Sesuai laporan tim sejauh ini 14 kelurahan yang dimaksud sudah melaksanakan kegiatan, baik itu dalam bentuk fisik maupun nonfisik. ”Kami intens memantau dan teris berkoordinasi dengan pihak Kelurahan selama kegiatan berlangsung,”kata Abdul Haris

SEMENTARA ITU Sampah Mulai Tutup Badan Jalan

Dikatakan Abdul Haris. pihak Kecamatan sebelumnya telah meyediakan bidang pemberdayaan masyarakat yang menangani terkait kegiatan fisik seperti rehabilitas jalan maupun infrastrktur lainnya bidang ini yang kemudian mengkroscek awal kerja dan hasil kerja dalam setiap pemantauan dilapangan.

Abdul Haris menambahkan. sejauh ini program yang dilaksanakan di 14 Keluraham se Ternate Tengah

seluruhnya hampir mencapai 80 Persen itu sesuai hasil pemantauan dari tim dilapangan. “Baik fisik dan non fisik seluruhnya hampir rampung. dan pihak kecamatan tinggal menunggu laporan hasil kerja dengan batas waktu hingga Desember 2018. Namun kami yakin sebelum batas akhir pemasukan laporan 14 Kelurahan sudah selesai menyerahkan laporan ke Kecamatan.” Tutup Abdul Haris.(Tr-02/Lid)

ABDUL Haris

Pungli Masih Bertahan di Pelabuhan Bastiong

SAMPAH: Kondisi jalan kawasan Fitu yang penuh sampah. (Maslan/MP)

TERNATE - Tumpukan sampah yang berada di jalan alternatif Fitu menuju ke kawasan Kampus Gambesi kondisinya kini mulai membahayakan pengendara. Pasalnya tumpukan sampah mulai meluber masuk ke badan jalan Pantauan Koran ini kemarin. Sampah yang didominasi oleh bahan bekas material bangunan serta bekas batang pohon itu awalnya ditumpuk di pinggiran jalan. Lama kelamaan, sampah buangan warga mulai tidak terkontrol dan terus bertambah. Bahkan sebagian sampah meluber serta menutup setengah badan jalan. Akibatnya pengendara yang melintas di kawasan ini baik dari ke dua arah harus ekstra hati hati karena jalan yang sudah sempit.

Isnain Hamid warga Fitu yang ditemui tak jauh dari lokasi menuturkan, awalnya hanya beberapa warga saja yang meletakkan bekas potongan batang pohon di area tersebut. namun beberapa saat kemudian datang orang tidak dikenal dan mulai membuang sampah bekas material bangunan. Karena kawasan jauh dari pemukiman warga dan susah dikontrol. Akibatnya warga dari berbagai kelurahan setiap saat datang dan terus membuang sampah di area ini. “lokasi ini sebenarnya bukan tempat untuk pembuangan sampah. karena ini lahan perkebunan warga. Karena tak ada yang mengontrol makanya ada beberapa oknum warga yang sengaja membuang sampah dilokasi ini. Kami berharap agar warga jangan lagi membuang sampah sembarangan. Selain itu kendaraan yang melintas di kawasan ini seringkali bersenggolan dan bahkan terjadi kecelakaan karena jalan semakin kecil akibat sampah yang masuk hingga menutup setengah badan jalan,” Terang Isnain Isnain Berharap. Pemkot untuk segera bertindak dengan mencari lokasi tertentu di kawasan jalan alternatif Fitu Gambesi. “Jika bak sampah sudah ada. Saya yakin warga tidak lagi sembarangan membuang sampah di bibir jalan,” Harap Isnain. (Tr-02)

PARKIR : Parkiran di dalam Pelabuhan Bastiong. (Maslan/MP)

Dua Kali Diminta Bayar Iuran saat Masuk dan Parkir di Pelabuhan Editor : Erwin Syam Peliput : Maslan Adjid TERNATE - Pungutan liar (Pungli) di kawasan pelabuhan Bastiong hingga kini masih terus bertahan meski sebelumnya telah dilarang namun kenyataan dilapangan aksi tagih karcis sepihak tanpa landasan hukum terus dilakukan pantauan koran ini Jumat kemarin, pengendara baik roda dua maupun roda empat yang memarkir kendaraan didalam area pelabuhan

oleh oknum warga setempat kemudian meminta iuran parkir jika pengendara hendak meninggalkan area pelabuhan.

Irwandi salah satu pengendara roda dua yang diwawancarai koran ini dilokasi kemarin mengatakan. untuk masuk dan parkir kendaraan di Pelabuhan Bastiong kami harus menyediakan uang sekitar Rp. 3000 sampai Rp.4000. Dua ribu dibayar saat masuk gerbang pelabuhan yang dijaga oleh petugas perhubungan.

Lalu Dua Ribu kembali kami bayar

saat parkir di dalam area pelabuhan.

Artinya kami pengendara harus membayar dua kali saat masuk ke Pelabuhan Bastiong. “Yang kami bayar pertama di gerbang masuk Pelabuhan itu petugas menggunakan baju dinas lengkap dengan karcis dan tertera sesuai aturan. kemudian kami parkir di dalam area pelabuhan pas waktu keluar kami juga diminta bayar, nah yang bayar parkir ke dua di dalam area pelabuhan ini yang kami pertanyakan. Mereka tidak menggunakan baju dinas, tidak ada karcis dan seenaknya saja mereka minta. ini kan melanggar aturan tagih iuran parkir padahal kami saat masuk sudah bayar duluan,” Cerita Irwandi

Irwandi mengatakan kebiasaan tagih iuran parkir di dalam area pelabuhan sebelumnya sudah dilarang karena yang legal berada di pintu masuk pelabuhan namun saat ini praktik pungutan liar ini kembali dilakukan oleh oknum warga setempat entah karena alasan apa tetapi yang dilakukan mereka sangat merugikan kami pengendara. “kalau uangnya masuk ke pemerintah sebagai pajak dan sesuai aturan kami tidak persoalkan. tetapi ini tidak jelas uang larinya kemana. Kami mohon petugas yang bertanggungjawab di dalam pelabuhan Bastiong untuk menindak dan menghentikan praktik pungli tersebut,” Harap Irwandi.

(Tr-02/Lid)

JURNALISME WARGA

TK Bhayangkari Tidore Raih Apresiasi Gernas Baku 2018 BACA BUKU: Orang tua Murid saat membacakan buku untuk anak.

(Saona Kalfangare for Malut Post)

UNTUK meningkatkan kemampuan minat baca pada anak TK, dilaksanakan kegiatan sebelum acara puncak Gerakan Nasional (Gernas) orang Tua membacakan buku 2018. Kegiatan tersebut adalah sosialisasi Gernas baku 17 Februari, diskusi pentingnya minat baca oleh orang tua 19 Februari, orang dan guru membacakan cerita, donasi buku cerita dari yayasan 27 Mei, serta mengikutsertakan siswa dan orang tua pada acara puncak 5 Mei 2018

Idul Adha BPS Halut Tingkatkan Persaudaraan

RAYAKAN Idul Adha, BPS Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (23/8) lalu berkesempatan berkurban 2 ekor sapi. Penyembelihan hewan kurban hingga pembagian ke warga kaum dhuafa disaksikan bersama pegawai muslim maupun non muslim.

Kepala BPS Halut, Harim Arrosid mengatakan. kegiatan tersebut selain untuk menunaikan ibadah sunah bagi setiap muslim. Ini juga untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersaamaan

Pengirim : Bunda Saona Kalfangare, Kepsek TK Kemala Bhayangkari Tidore

Mushalah Nurul Amin Tabam Kurban 3 Ekor Sapi

antar umat beragama yang ada di kantor BPS Halut. Harim juga berharap agar pada momen berkurban tahun ini. bisa semakin memupuk jiwa pengorbanan kepada Tuhan. sesama manusia serta pengorbanan dalam pengembangan pekerjaan yang diamahkan bangsa dan Negara.(*)

TERNATE – Sambut Idul Adha Rabu 22 Agustus lalu. Mushala Nurul Amin kelurahan Tabam berkesempatan Memotong hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi. sapi yang merupakan sumbangan dari para jamaah mushollah Nurul Amin serta panitia kurban itu mulai disembelih dan dibagikan ke warga sejak Pukul 12.00 Siang. Dan selesai sekitar pukul 13.00 Sementara kupon yang disalurkan untuk ditukarkan dengan daging kurban kurang lebih 200 kupon. Dan seluruhnya telh selesai dibagikan selepas ba’da Ashar Semoga hewan kurban yang dibagikan kepada warga khususnya kaum Dhuafa dapat dimanfaatkan dengan baik. “selain menjalankan perintah agama, pelaksanaan pemotongan hewan kurban di musalah Nurul Amin Tabam ini juga sekaligus untuk mempererat tali silaturahim antara seluruh warga saat perayaan Idul Adha,” Harap Bido Panitia Hewan kurban Nurul Amin.(*)

Pengirim: Robi Haddin Pegawai BPS Halut.

Pengirim : bido - warga tabam

BERBAGI: Panitia pembagian hewan kurban BPS Halut saat membagikan daging kepada warga. (Robi Haddin for Malut Post)

Item-item kegiatan tersebut dibuat tulisan dengan judul Dinamika Kegiatan Gernas Baku, dilengkapi video dan foto kegiatan. Semuanya dikirim ke panitia lomba tingkat Nasional. Dan tepat 17 Agustus diumumkan lewat sahabat keluarga Kemendikbud.(*)

KOMPAK: Panitia qurban Nurul Amin saat pose bersama. (Taher/MP)

SABTU, 25 AGUSTUS 2018

HALAMAN 20

Art: rizkyizzy

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH HALMAHERA TIMUR

DAK 2019 Diusul Rp 820 Miliar SKPD Diminta Lengkapi Data MABA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 senilai Rp 820 Miliar. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Ricky Chairul Richfat beberapa waktu lalu.

DAK yang diusulkan belum semuanya diterima pemerintah pusat karena sebagian administrasi belum lengkap. Bahkan sejumlah program yang diusulkan dipending karena dinilai pemerintah pusat bukan program prioritas. “Seluruh kelengapan tidak lagi bermasalah dan tinggal disinkronkan dengan beberapa usulan nasional. Sedangkan usulan lain dipending untuk kelengkapan data seperti kerangka acuan kerja, rencana anggaran

biaya (RAB), mas master plan kesediaan lahan.

Bahkan usulan lain ditolak karena dinilai tidak prioritas,” jelas Ricky.

Ric Dia mengatakan, sudah mengantongi data yang akan diverifikasi saat rapat dengan keme kementerian. “Jika SKPD teknis tidak melengkapi data yang belum lengkap maka ditolak,” ka katanya. Dia menjelaskan,

KEGIATAN Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Halmahera Timur beberapa waktu lalu

usulan Pemkab Haltim yang masuk ke Kementerian dan sudah diberi tanda hijau sebesar Rp175 miliar lebih sedangkan yang dipending untuk melengkapi data sebesar Rp 547 miliar. Adapun usulan program yang dipastikan pending atau ditolak pada DAK 2019 Rp 98 miliar lebih.”Data ini kami update dari

aplikasi e-plening online krisna dari Kementerian keuangan dan kementerian Bappenas,” jelas Ricky. Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Bupati menegaskan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melengkapi data.”Setiap usulan harus dilengkapi data pendukung agar tidak diberi tanda kuning.(*)