AGK Terancam Digugurkan

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

tampil terdepan

kamis, 27 september 2018

ECERAN: Rp 5.000,-

AGK Terancam Digugurkan Bawaslu Segera Lapor ke MK

Jadwal Kuker di Wilayah PSU

TERNATE – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara tak main-main dengan ancamannya untuk calon gubernur petahana, Abdul Gani Kasuba (AGK).

Pasalnya, rencana kunjungan kerja (kuker)

Waktu

1 Oktober 2018

5 Oktober 2018

6 & 7 Oktober 2018

Lokasi

Enam Desa

Sanana

Taliabu

Upacara Kesaktian Pancasila di Akelamo Kao bersama Bupati Halbar & Halut Operasi pasar & pasar murah di Akelamo Kao Tujuan Pantau kesiapan jelang PSU di enam desa Rekonsiliasi penyelesaian tapal batas Ciptakan kondisi kondusif jelang PSU

Meninjau ruas jalan Sanana-Boheya Menyerahkan RKB & rumah guru baru Meninjau pelabuhan perikanan & menyerahkan 5 mesin motor laut untuk kelompok nelayan Memperingati Tahun Baru Islam

Meninjau Masjid Ar-Rahim Taliabu Timur Meninjau jalan Jorjoga-Tabona & Bobong-Tikong Meninjau talut Taliabu Meninjau pemasangan jaringan Telkomsel Berikan santunan untuk korban robohnya tower Serahkan bantuan bibit & pupuk untuk kelompok tani Serahkan biaya pengelola lahan Serahkan RKB Serahkan bantuan 4 perahu & 5 mesin motor laut untuk kelompok nelayan di Limbo

Kegiatan

tujuan

Pantau kesiapan jelang PSU di enam desa Rekonsiliasi penyelesaian tapal batas Ciptakan kondisi kondusif jelang PSU

AGK di wilayah pemungutan suara ulang (PSU) dianggap berpotensi melanggar Undang-Undang Pilkada. Gara-gara rencana kuker itu juga, cagub nomor urut 3 ini terancam didiskualifikasi.

Komisioner Bawaslu Divisi Hukum dan Penindakan Aslan Hasan dalam konferensi pers kemarin (26/9) menegaskan, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada Pasal 71 ayat 2, 3, dan 5 dengan jelas memuat larangan terhadap calon petahana. Pasal 71 (2), misalnya, melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pada Pasal 71 (3), lanjut Aslan, melarang gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota menggunakan kewenangan, Baca agk... H.8

Suara Pemilih Halbar Ditangani KPU Setempat

TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara memutuskan warga enam desa yang ber-KTP Halmahera Barat akan ditangani langsung KPU Halbar dalam pemungutan suara ulang (PSU) nanti. Meski secara de jure wilayah

enam desa masuk dalam administratif Kabupaten Halmahera Utara, secara de facto sebagian warga masih mengantongi KTP Halbar. Tak hanya itu, mereka juga bersikeras sebagai bagian dari Halbar. Keputusan itu diumumkan usai

pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penyelenggara ad hoc anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kao Teluk, Halut, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) enam desa.

Protes Monopoli dengan Ikan Busuk

DOMPET PEDULI

Burhan Butuh Bantuan Balita Burhan Bustaman (1,7) terlahir tanpa lubang anus. Dia harus dirujuk ke RSUD Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk 2 kali operasi lagi. Orang tua Burhan, Bustaman dan Saida, hanyalah nelayan kecil dan IRT. Balita ini butuh bantuan untuk biaya pengobatannya.Malut Post membuka DOMPET PEDULI BURHAN untuk mengakomodir pembaca dan dermawan yang hendak berbagi dengan Burhan.

Bantuan dapat disalurkan melalui rekening 041 830 7291 (BNI) atas nama Ari Sunarti (Sekretaris Redaksi), atau diantarkan langsung ke Redaksi Malut Post Jl. MS Djahir Takoma, Ternate Tengah, Maluku Utara. Nama penyumbang dan besaran dana yang diterima akan di-update dalam tiap edisi Malut Post.(*)

DARUBA – Ratusan nelayan Pulau Morotai kembali berunjuk rasa memprotes kebijakan Pemerintah Daerah, Rabu (26/9).

Nelayan yang tergabung dalam Forum Aspirasi Nelayan (Fanel) ini mengepung kantor bupati dan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Mereka juga melempari kantor dengan tuna busuk dan cold box.Penyebab protesnya nelayan ini masih sama, yakni dugaan monopoli pasar hasil perikanan laut yang dilakukan PT Harta Samudra milik Robert Tjoanda. Perusahaan pengolahan makanan laut berbasis di Ambon,

Donasi hingga rabu (25/9) Saldo Sebelumnya 3.300.00 Husain Hamba Allah Nurdin Babari Melanesia Yusof

100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 1.000.000

Total

8.900.000

Baca suara... H.8

Baca ikan... H.8 PROTES: Nelayan Morotai membuang bungkusan berisi ikan tuna busuk di halaman kantor bupati Pulau Morotai, Rabu (26/9).

Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah daerah yang dinilai merugikan nelayan MASLAN ADJID/MALUT POST

Pendaftaran Akun CPNS Dibatasi Menuju Pilpres 2019 Pembaca yang budiman, kami mengundang Anda berpartisipasi dalam polling Pemilihan Presiden 2019 yang diselenggarakan Malut Post. Caranya mudah.

Cukup dengan masuk ke website Malut Post malutpost.co.id, lalu klik kolom vote di pojok kanan. Masukkan nama dan email untuk dapat berpartisipasi (nama dan email vote 100 persen bersifat rahasia). Satu alamat email hanya dapat digunakan untuk satu kali vote. Progres polling dan ulasan akan ditampilkan di tiap edisi Senin Malut Post. Selamat berpartisipasi!(*)

Protes Monopoli dengan Ikan Busuk Pantas kata investasi bikin dorang trauma

Tukang Kuti AGK Terancam Digugurkan Mari torang pantau sama-sama

Hanya 2 Juta per Hari JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nasional (SSCN) di sscn.bkn.go.id dalam sehari hanya melayani pembuatan 2 juta

4,6 Tahun Penjara untuk Bupati Rudi

akun pelamar CPNS. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan menyampaikan hal itu berdasarkan kesepakatan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). “Server Dukcapil membolehkan web SSCN mengakses 2 juta NIK per hari untuk pendaftaran akun SSCN,” Baca cpns... H.8

JAKARTA – Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudi Erawan divonis pidana penjara 4 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Hak politik Rudi juga dicabut selama lima tahun usai menjalani pidana pokok. Selain itu, dia juga didenda Rp 250 juta subsider enam bulan

kurungan. “Menyatakan terdakwa Rudi Erawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Oleh karenanya, menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan,” Baca rudi... H.11

Rintihan Frengki dan Nevia Ketika Sang Anak Alami Kelainan Anus

“Saya Tidak Tega Melihat Cantika Menderita” Saban hari Cantika kesakitan tiap kali anus buatannya harus dimasuki besi agar tak tersumbat. Operasi kedua harus dilakukan, juga pengobatan untuk biji matanya yang hanya satu. Tapi, kedua orang tuanya sudah tak punya apa-apa untuk dijual.

BUTUH BIAYA: Frenki memangku Lavita Cantika didampingi sang istri, Nevia, di Tanjung Syam, Kerinci

Irva Gusnadi, Kerinci GUSNADI/JAMBI EKSPRES

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • Iklan : (0921) 3128265 • FAxSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

TIAP hari berganti adalah sebuah pengalaman menyakitkan bagi keluarga yang tinggal di gubuk itu. Kala sang ayah harus memasukkan besi ke anus buatan sang anak. Yang membuat si buah hati menjerit kesakitan dan ayah-bundanya bercucuran air mata. “Saya tidak tega melihat anak saya menderita seperti itu,” ujar Frengki, sang ayah, kepada Jambi Ekspres sembari berlinang air mata. Lavita Cantika, si anak yang baru berusia 11 bulan, Baca cantika... H.8

@MalutPost

Malut Post

2

Malut Post

HALTIM & HALTENG

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Tes CPNS Rawan Pungli Pelamar Diminta Laporkan Jika Ada Temuan Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid WEDA– Pendaftaran tes Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 sudah mulai dibuka.

Momentum ini terkadang ada oknum sengaja memanfaatkan untuk

Lelang Faisayang, Bentuk Tim Teknis

WEDA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bakal membutuhkan tim teknis pelelangan KM. Faisayang.

“Setelah konsultasi dengan Bupati Edi Langkara terkait pelelangan KM. Faisayang, Bupati meminta bentuk kembali tim teknis untuk

melakukan pungutan liar (Pungli) atau meminta bayaran kepada pelamar dengan jaminan meloloskan menjadi PNS. Plt Badan Pemberdayaan Kepegawaian dan Sumbet Daya Manusia (BPKSDM) Halteng Yanto M. Asri

melihat besaran harga kapal itu,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Halteng Yasin Hayatuddin, Rabu (26/9) kemarin.

Meski begitu, kata dia, setelah melihat kondisi mesin dan semua peralatan KM Faisayang, diperkirakan harganya bisa mencapai

meminta pelamar CPNS melaporkan ke panitia lokal jika ada oknum melakukan pungli. “Kalau ada yang meminta bayaran jangan ragu-ragu membuat laporan,” ujar Yanto, Rabu (26/9) kemarin.

Dia menegaskan, pendaftaran tes

Rp 2 Miliar. “Kita tunggu saja tim teknis yang akan dibentuk nanti,” ujar Yasin.

Diketahui, aset Pemkab Halteng yang dibeli dengan harga sekitar Rp 11,5 Miliar itu tidak lagi beroperasi sejak tahun 2013 lalu. (wmj/mpf)

NYARIS RUSAK: KM Faisayang berlabuh di atas pelabuhan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.

KORUPSI Dugaan Korupsi ADD dan DD Segera Ditangani Kejari WEDA - Pekan depan Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) akan melimpahkan penanganan dugaan kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Masure, Kecamatan Patani Timur.

Kepala Inspektorat Yusuf Abdullah mengatakan, berkas perkara dugaan kasus korupsi DD dan ADD Desa Masure sudah lengkap dan tinggal dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari). “Kalau tidak ada kendala lagi pekan depan sudah dilimpahkan ke Kejari Weda,” kata Yusuf, Rabu (26/9) kemarin.

Menurutnya, kasus ini tidak dilimpahkan ke Polres karena saat ini masih menangani kasus DD Desa Palo. “Kita berharap supaya kasus tidak menumpuk ke Polres makanya kasus tersebut langsung ke Kejari,” ucapnya.

Dia berharap, setelah pelimpahan berkas, Kejari secepatnya menangani kasus DD dan ADD tersebut. “Kita berharap Kejari cepat menangani kasus tersebut,” harap Yusuf.

Diketahui, DD dan ADD Desa Masure tahun anggaran 2015 dan tahap I tahun 2016 yang terindikasi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 435.696.195 itu, diduga melibatkan Kades Masure berinisial SZ. (wmj/mpf)

CPNS tidak dipungut biaya .”Apabila ada pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan kelulusan maka itu penipuan,” tandasnya.

Dia menambahkan, pendaftaran CPNS hari ini (Kemarin,red) sudah dibuka secara nasional. “ Pendaftaran dibuka secara nasional tanggal 26 September. Jadi pelamar dianjurkan langsung ke portal BKN,” tutup Yanto, Rabu (26/9) kemarin. (wmj/mpf )

RSUD Weda Minim Dokter Spesialis WEDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) bakal mendatangkan dokter spesial bedah anak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Weda. “Kami sudah memberikan tanggung jawab kepada direktur RSUD untuk mencari dokter spesialis bedah anak,” ujar Bupati Edi Langakara, Rabu (26/7) kemarin.

Dia mengakui, kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Weda belum terpenuhi karena masih minim dokter spesialis. “Kita akan upayakan mendatangkan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Weda,” ujarnya. Tahun 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp500 juta untuk infrastruktur rumah sakit. (wmj/mpf)

Gotowasi Jadi Percontohan Program Desa JKN menuhi karasteristik itu dan dijadikan Desa percontohan Program “Desa JKN”. “Harapan saya desa Gotowasi menjadi role model “Desa JKN” yang mampu memandirikan masyarakatnya supaya bisa berswadaya dan swadana menjadi peserta JKN-KIS untuk menunjang derajat kesehatan masyarakatnya,” ujar Lisa, saat melakukan kunjungan di Maba.

Dia menjelaskan, saat ini jumlah kepesertaan penduduk desa Gotowasi 973 jiwa atau 70% dari jumlah penduduk 1.372.iwa. Sehingga masih ada 399 jiwa yang belum terdaftar sebagai peserta JKN – KIS. “ BPJS Kesehatan akan berperan aktif membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Salah satunya melalui instansi terkait seperti Dinas sosial, Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dan perangkat desa untuk mempercepat pendaftaran. Paling lambat bulan Oktober 2018 seluruh penduduk desa Gotowasi sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” ungkapnya, Rabu (26/9).

Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) atas dukungannya terhadap program JKN- KIS. “Kami akan berPENUH KEBERSAMAAN: BPJS Kesehatan saat melakukan kunjungan di Maba, sama masyarakat Desa Gotowasi Kabupaten Halmahera Timur (Timur). mewujudkan Desa Gotowasi sebagai TERNATE– BPJS Kesehatan sebagai Lembaga Keuangan yang ditugaskan menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Tahun 2019 ini dihadapkan dengan tantangan capain cakupan program JKN-KIS. Berbagai strategi digunakan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya untuk menyelenggarakan Program JKN-KIS. Salah satu strategi yang digunakan adalah pendekatan wilayah kebijakan. Yakni perluasan kepesertaan dan sustainabilitas iu-

ran melalui pendekatan komunitas atau wilayah seperti desa dan kelurahan yang disebut konsep “Desa JKN”.

Untuk mewujudkan konsep “Desa JKN” Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulutenggo-Malut Lisa Nurena, mengunjungi beberapa Desa di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Di sana, pihaknya melihat karakterisitik pemerintahan desa, masyarakatnya dan kepedulian terhadap Program JKN. Setelah mengamati, Desa Gotowasi me-

“Desa JKN”. Semoga konsep Gotong Royong dan upaya mewujudkan kemandirian masyarakat desa ini dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di wilayah Haltim,” harapnya.

Dalam kesempatm itu, BPJS Kesehatan saling tukar pkiran dengan Kepala Desa, Ketua Bumdes, Ketua BPD, Tokoh Agama dan Masyarakat terkait permasalahan pendaftaran pembayaran iuran dan pelayanan kesehatan. Kepala Desa Gotowasi,Mujid Hi Hajarat mengaku, sangat bangga terpilihnya desa Gotowasi menjadi desa percontohan program “Desa JKN”. “ Kami komitmen sampai dengan bulan Oktober 2018 seluruh masyarakat sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, dan selanjutnya bergotong royong membayar iuran melalui mekanisme tabungan pendidikan dan pengelolaan hasil penagkapan ikan. Mekanisme pengumpulan iuran ini akan dipakai karena sebagaian besar mata pencaharian masyarakat Gotowasi adalah nelayan,”pungkasnya.

Turut Hadir dalam kegiatan itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate Revien Virlandra dan Assisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Ayatullah Pomalingo. (mg-01/pn/mpf)

TIDORE KEPULAUAN

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

Malut Post

3

Art: Resayfa Rumra

DPT Pemilu Berpeluang Berubah KPU Undang Bawaslu dan Parpol Editor Peliput

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE – Meski Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah dilakukan perbaikan dari DPT semula, namun KPU Kota Tidore Kepulauan kembali mencermati data pemilihnya tersebut untuk disempurnakan lagi. Sehingga pada Rabu (26/9), KPU Kota Tidore Kepulauan kembali mengundang Bawaslu dan Partai Politik di Kota Tikep untuk melakukan pencermatan bersama.

Komisioner KPU Kota Tikep Abdullah Dahlan menjelaskan bahwa untuk perbaikan DPT Pemilu ini secara menyeluruh, maka pihaknya akan menyempurnakan lagi DPT tersebut dengan cara mengeluarkan pemilih dari DPT Hasil Perbaikan apabila masih ditemukan tidak memenuhi syarat seperti pemilih ganda, pemilih belum berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara dan belum

menikah, pemilih yang telah meninggal, dan lainnya.

“Kita juga memperbaiki elemen data apabila ditemukan pemilih yang elemen datanya keliru atau belum lengkap, serta memasukan data pemilih baru apabila ditemukan pemilih bersangkutan belum terdaftar dalam DPT Hasil Perbaikan ini,” kata Koordiv Perencanaan dan Data KPU Tikep ini kemarin seusai rapat bersama dengan Bawaslu dan Parpol.

Langkah lain yang dilakukan KPU Tikep untuk menyempurnakan DPT Hasil Perbaikan ini adalah dengan membangun Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang mulai berlangsung 1 - 28 Oktober 2018 mendatang. Caranya, dengan Posko Layanan Pemilih di setiap desa/kelurahan serta kecamatan di Kota Tikep.

“Selama kurang lebih satu bulan kita bikin posko pelayanan bertujuan agar warga sebagai pemilih dapat melapor bahwa mereka belum tercatat dalam DPT sementara mereka sudah punya KTP elektronik, atau melapor ada pemilih telah meninggal namun namanya masih ada dalam DPT, dan lainnya,”

ujarnya.

Dia menambahkan, rencana Jumat besok KPU akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait penyempurnaan DPT Hasil Perbaikan ini, termasuk berkoordinasi dengan kelompok masyarakat tertentu yang berpotensi kehilangan hak pilih, seperti pemilih di rumah tahan, dan lainnya.

Untuk diketahui, semula DPT yang ditetapkan KPU Kota Tikep berjumlah 70.412, kemudian dikoreksi karena ditemukan data pemilih ganda dan tidak memenuhi syarat lainnya oleh Bawaslu RI dan Parpol. Setelah dilakukan pencermatan bersama dan verifikasi di lapangan lalu ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sebanyak 70.111. Sementara saat ini, KPU masih mengindahkan instruksi KPU RI untuk menyempurnkan lagi DPTHP-1 ini untuk memastikan data pemilih menjadi lebih akurat dan benar-benar valid. Sehingga tak menutup kemungkinan menurut Abdullah DPT Hasil Perbaikan sebanyak 70.111 itu masih berubah. (far/lex)

DPT: Suasana pertemuan antara KPU, Bawaslu dan Parpol, kemarin (26/9).

Warga Tului-Toseho Harap Sultan Ambil Sikap TIDORE – Perebutan batas wilayah antara Desa Tului dan Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan (Tikep) kian memanas. Pemkot Tikep pun kesulitan mengatasi masalah di dua desa tersebut. Bayangkan saja, Wali Kota Capt Ali Ibrahim yang sudah turun di dua desa itu untuk menetapkan batas wilayah, justru ditolak keras oleh masyarakat.

Lantaran Pemkot sudah tidak bisa ambil langkah, tim 9 yang ditugaskan menyelesaikan masalah tapal batas ini akan menemui Sultan Tidore Husain Syah. Sebab, masyarakat di dua desa tersebut meminta ada penegasan batas

Honorer Butuh Perhatian Pemkot

HONORER: Honorer dan pihak Pemkot hearing terkait seleksi CPNS.

TIDORE - Jelang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), para honorer Kategori Dua (K2) memprotes ke Pemerintah Pusat yang dianggap kurang memperhatikan nasib mereka. Honorer K2 di Kota Tikep juga menggelar aksi memprotes seleksi CPNS tersebut.

Usai ikut dalam aksi di kantor Gubernur Malut, sekitar 100 honorer K2 Tikep menemui Wali Kota Tikep Capt Ali Ibrahim, Sekkot Thamrin Fabanyo dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sura Husain, kemarin (26/9).

Pertemuan di ruang rapat kantor Wali Kota itu, para honorer mendesak kepada pemerintah agar membatalkan seleksi CPNS 2018, mendesak pemerintah agar merevisi UndangUndang ASN dengan menuntaskan pengangkatan honorer K2 menjadi PNS di 2018. Mereka juga memohon Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur, Bupati, Wali Kota se Provinsi Malut untuk menyampaikan surat secara resmi kepada Presiden RI untuk membatalkan seleksi CPNS 2018. Selain itu mereka juga menolak untuk rencana diangkat honorer K2 menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Dalam pertemuan itu Sekkot Tikep Thamrin Fabanyo mengatakan,

Pemerintah Kota Tikep tidak bisa membatalkan karena pelaksanaan seleksi CPNS ini adalah bagian dari menjalankan perintah Undang-Undang. Namun soal dukungan untuk memperhatikan nasib ASN, kata Sekkot, perjuangan untuk nasib honorer K2 ini sudah sejak lama dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Pada beberapa pertemuan baik rapat koordinasi secara nasional, yang ditindaklanjuti dengan BKN regional sebelas di Manado, kami juga terlibat dalam pelaksanaan rapat kerja tersebut. Intinya proses pelaksanaan CPNS akan tetap jalan. Tetapi dari tuntutan honorer K2 ini, saya kira kemarin juga Sekprov Malut juga sudah mengeluarkan surat dukungan, dan soal memperjuangkan nasib K2 Pemerintah Kota Tikep sudah berupaya, kemudian hasil pertemuan ini kami juga akan koordinasikan dengan pak Wali Kota,”Kata Sekkot.

Selepas hearing, massa honorer K2 menuju kantor DPRD Tikep melanjutkan aksinya. Mereka meminta dukungan Wakil Rakyat untuk berpihak ke honorer K2. Kepala BKPSDM Tikep, Sura Husain menyampaikan total honorer K2 di Kota Tikep sebanyak 412 yang aktif, berdasarkan hasil verifikasi dari BKN pada 2012.

Dari total 412 itu, 164 adalah tenaga kependidikan kemudian sisanya adalah tenaga teknis. (far/lex)

Wawali Sidak di Sejumlah SKPD

wilayah secara adat.

“Jadi persoalan penegasan tapal batas saat Wali Kota turun di lokasi itu hanya miskomunikasi. Sehingga dalam waktu dekat tim dari pemerintah kota Tidore Kepulauan akan bertemu dengan Sultan Tidore,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tikep, Hamid Abdullah, Rabu (26/9).

Sekadar diketahui, ternyata tidak hanya Desa Tului dan Toseho yang berkonflik lantaran batas wilayah. Hal yang sama juga terjadi di Desa Oba dan Desa Somahode, Kecamatan Oba Utara. (far/lex) SIDAK: Wawali Muhammad Sinen ketika mendatangi salah satu kantor SKPD di Tikep.

TIDORE - Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai terkait kehadiran dan aktivitas Pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, Rabu (26/9) melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah SKPD. Sidak diawali di lingkup Sekretariat Daerah dengan mengunjungi sejumlah bagian. Kemudian dilanjutka ke sejumlah SKPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, Dinas Pertanian, Dinas Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan kantor

Kelurahan Indonesiana.

Pada saat Sidak, terdapat sejumlah pegawai yang terlambat dan tidak masuk kantor padahal waktu sudah lebih dari ketentuan yang ditetapkan yakni pukul 08.00 WIT. Disela-sela Sidak, Muhammad Senin meminta seluruh pegawai untuk selalu meningkatkan kedisiplinan, yaitu dengan hadir tepat waktu, dan melaporkan kepada pimpinan apabila meninggalkan kantor karena ada keperluan penting yang harus dilaksanakan, selain itu, Pimpanan SKPD juga harus sering mengawasi dan memoni-

toring kinerja bawahan, apabila ada yang kurang baik maka harus dapat memperbaiki sesuai dengan kewenangannya.

Muhammad Sinen meminta agar seluruh pegawai harus menanamkan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan “ Tanamkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai abdi Masyarakat, sehingga dalam hal disiplin saat masuk kerja bukan karena takut pimpinan tapi karena memiliki kesadaran dan tanggungjawab akan pekerjaannya” tambahnya. (humas)

4

Malut Post

HALUT & HALSEL

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

RIDWAN ARIF MALUTPOST

PROTES: Aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Utara terkait penolakan PT Emerald Ferochromium Industri (EFI) di depan kantor bupati, Rabu (26/9) kemarin

GMNI Tolak PT Emerald TOBELO - Puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmehera Utara (Halut) menolak kehadiran PT Emerald. Penolakan perusahaan tambang dan pasir besi yang beroperasi di wilayah Kao Utara ini dilakukan dalam aksi

PROYEK Proyek Bandara Terancam tak Dilanjutkan TOBELO - Pembangunan terminal Bandara Gamarmalamo Galela Halmahera Utara (Halut) dengan anggaran Rp7,5 miliar 2017 oleh PT Delmista Mandiri terancam tak dilanjutkan. Pasalnya, proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut sudah melewati masa kontrak, tetapi progres pekerjaannya baru 28,27 persen. Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Muhammad Hariddin yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian hukum atas gugatan yang diajukan pihak rekanan di Pengadilan Negeri (PN) Tobelo. ”Proyek ini masa kontrak sudah berakhir 31 Desember 2017 lalu dengan progres pekerjaan atas perhitungan bersama antara PPK, Itjen Kemenhub dan Konsultan adalah 28,27 persen. Karena sudah berakhir masa kontrak, maka pekerjaan tidak bisa lagi dilanjutkan,”ungkapnya.

Dikatakan, dalam kontrak dengan rekanan sesuai perjanjian itu dari nilai anggaran yang ditetapkan, rekanan harus menyelesaikan hingga 100 persen sesuai masa kerja yang disepakati. ”Karena rekanan tidak terima proyek dihentikan, sehingga mereka mengajukan gugatan. Dan saat ini sudah masuk pemeriksaan saksi,”ujarnya, sembari mengatakan progres pekerjaan tersebut pihak rekanan baru mencairkan anggaran 30 persen. Selebihnya tidak bisa cari karena proyek belum selesai dan durasi waktu pekerjaan sudah lewat.(rid/met)

BOSDA BOSDA Mengendap di DPKAD LABUHA – Bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) di Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) 2018 Rp 6 miliar mengendap di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Akibatnya, sejumlah sekolah belum menyelesaikan kewajibannya kepada siswa. Seperti penyediaan baju batik dan pakaian olahraga siswa.

Di SMP Negeri 6 Halmahera Selatan hingga kini pengadaan baju batik dan olahraga siswa belum dilakukan karena masih menunggu pencairan Bosda.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Umar Iskandar Alam yang dikonfirmasi mengatakan Bosda Halsel tahun ini Rp 6 miliar yang diperuntukkan per siswa SD dan SMP Rp 250 ribu. Sementara Bosnas setahun setiap siswa mendapatkan Rp 800 ribu.(sam/met)

unjuk rasa di depan kantor bupati dan DPRD, Rabu (26/9).

Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian ini dengan tuntutan, menolak kehadiran PT Emerald Ferochromium Industri (EFI) yang beroperasi di tiga desa.

Masing-masing Desa Gulo, Warudu dan Dongimaiti Kecamatan Kao Utara. Mendesak pemkab menghentikan seluruh aktivitas perusahaan karena membebaskan lahan warga secara paksa disertai tindakan intimidasi. ”Kami juga mengutuk keras tindakan Kepala Desa Gulo yang diduga bersekongkol dengan pihak perusahaan,”teriak koordinator lapangan (korlap) Vangker Lahi dalam orasinya.

Karena kecewa tuntutan tidak ditanggapi

pemkab, massa kemudian membakar ban bekas di halaman kantor bupati. Pantauan koran ini pada hari yang sama terdapat tiga aksi unjuk rasa di sejumlah titik.

Diantaranya, aksi Serikat Petani Galela (SPG) dengan tuntutan ganti rugi lahan petani Galela bertempat di Pengadilan Negeri (PN) Tobelo, serta aksi Solidaritas Pelepas Lahan Galela di depan kantor bupati dan DPRD. (rid/met)

Mantan Kepala DKP Tahan Dua Mobdin Alasan Biaya Pemeliharaan Gunakan Anggaran Pribadi Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen

RIDWAN ARIF MALUTPOST

PANEN: Danrem 152/Babullah dan jajaran Kodim 1508/Tobelo saat panen jagung di kebun Kodim, Rabu (26/9)

Tahun Politik, Kodim Diminta Netral TOBELO – Komandan Resimen (Danrem) 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto meminta anggota TNI di jajaran Kodim 1508/ Tobelo menjaga netralitas di tahun politik 2019. Penegasan ini disampaikan saat kunjungan kerja, Rabu (26/9).”Tahun politik 2018 dan 2019 akan datang, TNI wajib menjaga netralitas dan fokus bersinergi dengan semua pihak. Hati - hati dalam berfoto jangan mengangkat jari 1 atau 2,”tegasnya.

Karena itu, Danrem juga meminta

Babinsa agar bersinergi dengan instansi lain untuk membantu pihak kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras (miras) dan narkoba.”Jadilah prajurit yang selalu ditunggu kehadirannya karena bisa membawa kesejukan,”ujarnya.

Setelah pengerahan, Danrem dan rombongan yang didampingi Dandim 1508/Tobelo, para perwira Dim 1508/Tobelo dan pengurus Persit KCK Cabang XXXI melaksanakan panen jagung dan cabe di kebun milik Kodim.(rid/met)

LABUHA – Tindakan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) Adriani Radjilun membuat bingung Bidang Aset BPKAD. Pasalnya, dua mobil dinas yang digunakan selama menjabat tak mau dikembalikan dengan alasan biaya pemeliharaannya menggunakan anggaran pribadi. ”Kalau mau dikembalikan, DKP harus mengganti kerugian yang saya keluarkan un-

tuk biaya pemeliharaan karena itu menggunakan uang pribadi,”tandasnya kepada Malut Post, Rabu (26/9).

Karena itu, Adriani juga mengaku akan menjawab surat dari Sekretaris Kabupaten (sekkab) tembusannya ke DPRD dan Inspektorat. Sementara Kepala DKP Fatma Usman Syah mengaku pihaknya sudah menyurat melalui Sekkab Helmi Surya Botutihe terkait keberadaan dua mobil operasional tersebut. ”Saya sudah koordinasi dengan sekkab bahwa suratnya sudah dikirim. Tetapi sampai sekarang belum ada balasan,”ucapnya.

Sementara Sekretaris Kabupaten Helmi Surya Botituhe yang dikonfirmasi menegaskan cepat atau lambat mobil tersebut akan segera ditarik untuk kepentingan operasional dinas. (sam/met)

DPRD Nilai Program BK-Is Belum Optimal LABUHA – Program yang diusung Bupati Bahrain Kasuba dan Wakilnya Iswan Hasjim (BKIs) dinilai belum menyentuh masyarakat. Hal ini dilihat dari program 10 Bisa yang diusung BK-Is hingga kini baru sebagian kecil yang menyentuh masyarakat. Program yang belum dirasakan itu adalah kartu Halsel sejahtera, serta program lainnya.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Umar Hi Soleman kepada Malut Post beberapa waktu lalu.

Selain itu, sejumlah janji bupati seperti pemanfaatan Masjid Raya pada salat Idulfitri 2018 belum terlaksana, janji keberangkatan jamaah haji 2018 tidak melalui Ternate, tetapi dari Labuha langsung Makassar juga belum terlaksana. (sam/met)

ASN Rajin Berkantor Jika Ada Bupati LABUHA – Tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) rendah. Ini terbukti, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun staf rajin berkantor jika ada Bupati Bahrain Kasuba. ”Kalau bupati keluar daerah, otomatis kantor bupati juga sepi,”aku sejumlah staf di kantor bupati, Rabu (26/9).

Disiplin ASN hanya terlihat saat apel gabun-

gan hari pertama berkantor yang dipimpin langsung bupati. Sementara jika yang berkantor hanya Wakil Bupati Iswan Hasjim, maka sebagian pimpinan SKPD dan staf juga menghilang. ”Kalau seperti ini maka kerjanya hari mencari perhatian kepada pimpinan,”ungkapnya. Kebiasaan ASN ini membuat Wakil Bupati Iswan Hasjim geram. ”Saya akan memerintahkan Satpol PP turun

langsung ke setiap SKPD untuk mengawasi secara langsung, hingga di warung kopi tempat nongkrong ASN,”tegasnya.

Hal ini disoroti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halsel. ”Kami meminta bupati dan wakil bupati mengambil sikap tegas kepada ASN yang tidak disiplin. Ini dimaksudkan agar ada efek jerah bagi para ASN,”tegas Ketua KNPI Dahrun Kasuba.(sam/ met)

HALMAHERA BARAT

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

Malut Post

5

Bawaslu Tolak Gugatan PG Versi Zakir Dinilai Tidak Memenuhi Unsur Formil Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halmahera Barat (Halbar) menolak gugatan Berta Lotto calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golkar. Ini dilakukan karena gugatan tersebut datang dari Partai Golkar versi Ahmad Zakir Mando. ”Kepengurusan Golkar yang diakui saat ini adalah versi AKNOSIUS Datang Samad Moid, sesuai surat otentifikasi DPP yang diperkuat dengan surat keputusan PG tertanggal 3 September yang ditujukan ke Bawaslu. Karena itu, kalau ada gugatan yang dilakukan kepengurusan di luar Samad tidak diakomodir,”kata Koordinator Devisi Hukum Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Aknosius Wojur Datang yang dikonfirmasi Malut Post, Rabu (26/9).

Selain itu, laporan tersebut tidak memenuhi unsur formil dan tidak perbolehkan oleh Peraturan Bawaslu sehingga dikembalikan. Tak hanya gugatan Berta, ada juga gugatan tiga parpol yang ti-

ANGGARAN Pemprov Beri Catatan Evaluasi APBD-P JAILOLO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) memberi catatan atas evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. ” D o ku m e n n ya sudah dikembalikan untuk dilengkapi beberapa catatan dari tim JULICHE D Baura evaluasi pemprov.

Karena itu, DPRD telah membahasnya bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),”kata Ketua DPRD Juliche D Baura yang dikonfirmasi, Rabu (26/9).

Dengan pembahasan ini, maka APBD pun belum bisa jalan karena ada beberapa poin yang diminta untuk diubah.”Jadi pertemuan bersama BPKAD itu untuk memberikan tanggapan ke gubernur terkait rekomendasinya,”ungkapnya, sembari memastikan awal Oktober 2018 APBD sudah bisa jalan.(din/met)

dak puas dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu. Adalah Partai NasDem, Berkarya dan Partai Gerindra. Untuk NasDem sudah dimediasi dengan KPU, tetapi tidak ada titik temu sehingga dilanjutkan dengan sidang Adjudikasi yang rencananya dilaksanakan, Jumat (28/9) besok. Sementara gugatan Partai Berkarya dan Gerindra masih dilakukan rapat mediasi lanjutan.”Untuk Partai Golkar, kalau tidak puas dengan putusan Bawaslu bisa melakukan upaya hukum satu tingkat di atasnya,”ungkapnya.

Sementara Kuasa Hukum Berta Lotto, Iskandar Yoisangadji menegaskan penolakan laporan yang disampaikan kliennya itu tidak berdasar. Ini karena Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 perubahan kedua pasal 7 ayat 1 huruf d memperbolehkan seorang caleg yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.”Tetapi yang terjadi, laporan yang kami sampaikan tanpa diterima dan diperiksa langsung ditolak. Inikan tidak masuk akal dan keluar dari ketentuan dimaksud dan diduga melanggar kode etik penyelenggara.

Karena itu, kami akan melakukan upaya hukum ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),”tegasnya.

Sementara dasar laporan yang disampaikan kliennya jelas tertera dalam Peraturan Bawaslu.

Baik perubahan pertama sampai pada perubahan kedua yang mana memperbolehkan dilakukan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilu oleh calon anggota DPRD yang terdaftar dalam DCT.(din/met)

PERTEMUAN: Malut Post mengapresiasi rencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Pemkab Halbar terkait program publikasi bertajuk “ Desa Membangun” sebagai salah satu programa 2019 mendatang. Tampak foto dari kiri, redaktur Malut Post Muhammad Nur Husen, Kepala DPM-PD Asnath Sowo, Direktur Malut Post Faisal Djalaluddin dan wartawan Malut Post Samsudin Chalil berpose bersama usai pertemuan di ruang kerja Kepala DPM-PD Pemkab Halbar, Rabu (26/9) kemarin.

Pilkades Serentak Masuk Tahapan Pemberkasan JAILOLO – Tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang kedua di 73 desa terus dimatangkan. Salah satunya adalah pengesahan berkas oleh panitia tingkat desa, serta mengkroscek berkas calon kepala desa (cakades) yang dianggap tidak sesuai.”Sebenarnya tahapan kroscek berkas sudah lewat. Tetapi untuk lebih meyakinkan panitia tentang ijazah cakades, maka harus dikonfrontir langsung ke pihak sekolah.

Sementara desa yang hanya memi-

liki satu calon diberi kelonggaran hingga 29 September untuk mengurus pemberkasan,”kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Pemkab Halbar Fakar Lila yang ditemui, Rabu (26/9).

Fakar yang juga panitia pilkades tingkat kabupaten ini menambahkan, untuk penetapan dan pengumuman calon kades akan dilakukan 30 September dan 1 Oktober 2018. Sementara desa yang calon kadesnya lebih dari lima

Tantang Keputusan DPP, Ferdelina Dipecat JAILOLO – DPD II Partai Golkar Halmahera Barat (Halbar) resmi mengajukan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Ferdelina Molle. Surat yang diajukan ke DPP Partai Golkar itu dengan Nomor : 018/DPD/ GOLKAR-HB/IX/2018 tentang usulan pemberhentian keanggotaan

Partai Golkar dan PAW anggota yang bersangkutan.”Dalam surat itu Ferdelina Molle selaku anggota PG dengan kesadaran penuh telah menyatakan mundur sebagai anggota partai dan pengurus Partai Golkar. Karena itu, wajib hukumnya dikenai sanksi disiplin sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran

yang berkasnya sudah lengkap belum bisa ditetapkan karena harus dilakukan tes uji kompetensi yang dilakukan panitia kabupaten pada 2 hingga 4 Oktober 2018,”ungkapnya. Sementara pencabutan nomor urut dilaksanakan 12 Oktober dan pencoblosan 7 November 2018.

Diketahui pilkades serentak gelombang pertama 2017 diikuti 74 desa, gelombang kedua 2018 diikuti 73 desa dan gelombang ketiga 2020 mendatang sebanyak 23 desa.(din/ met) Rumah Tangga (AD/ART) dan peraturan organisasi yang berlaku,”kata Wakil Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) DPD II Partai Golkar Halbar Iksan Faruk kepada Malut Post, Rabu (26/9).

Sebagai kader partai, Ferdelina tidak tunduk terhadap keputusan DPP yang telah menyatakan Samad Moid sebagai ketua DPD, namun Ferdelina masih terus melakukan perlawanan sehingga diusulakan ke DPP untuk diberhentikan dari keanggotaan partai.

Karena itu, atas berbagai pelang-

FAKAR Lila

garan yang dilakukan, DPD II PG Halbar mengusulkan ke DPP untuk menggantikan Ferdelina pada daerah pemilihan (Dapil) 2 dengan perolehan suara 619 saat pileg 2014. Sementara posisi Ferdelina digantikan Robinson Missy sebagai pemenang kedua dengan perolehan suara 431.”Surat usulan yang disampaikan ke DPP berdasarkan hasil pleno pada 13 September lalu. Jadi kita masih menunggu keputusan dari DPP untuk disampaikan ke KPU dan DPRD untuk dilakukan PAW terhadap Ferdelina,”tegasnya. (din/met)

6

MOROTAI & SULA

Malut Post

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

BUKHARI MALUT POST

DEMO Puluhan nelayan Morotai menggelar aksi memprotes monopoli pembelian ikan tuna yang hanya diberikan kepada PT Harta Samudra.

Demonstrasi berlangsung kemarin berjalan tertib.

Belanja Rumah Tangga Jadi Temuan KELUHAN Keluhkan Sinyal Telkomsel DARUBA - Warga Kota Daruba, mengeluhkan buruknya kualitas sinyal Telkomsel. Ini sudah terjadi beberapa hari terakhir ini.

“Dua hari ini sinyal Telkomsel di Daruba dan sekitarnya sangat buruk,” kata Ami, warga Daruba. Padahal banyak dari mereka yang akan ikut tes CPNS, di mana mulai dari pendaftaran sampai tes dilakukan secara online.

“Untuk akses internet sangar parah,” akunya.

Dia meminta Telkomsel memperbaiki hal tersebut, dan harus memaksimalkan pelayanan kepada pengguna. “Kami minta Telkomsel memperhatikan hal ini,” harapnya. (tr-02/onk).

Ketua KPU Umumkan Suaminya Ikut Caleg DARUBA - Ketua KPU Morotai Saima Naung, meminta Bawsalu mengawasi kinerja mereka.

Ini disampaikan Saima, karena suaminya Wahyu Muhammad, maju sebagai caleg Dapil II Morotai Halmahera Utara dari Partai Nasdem.

Dia menuturkan meskipun UU Nomor 7 2017 tidak mencantum penyampaian hal tersebut, namun dengan adanya hak asas, salah satunya harus terbuka dan jujur. Dia menambahkan Peraturan BKKP tahun 2017 pada pasal 14 huruf a, disampaikan adanya hubungan keterkaitan pribadi, yang

RAPAT: Ketua dan Komisioner KPU Morotai menggelar rapat kemarin.

dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara. ”Ini dalam rangka mengantisipasi atau menghindari cemohan dari luar makanya kami harus umumkan,” kata Saima.

Saima meminta Bawsalu

mengawasi KPU terutama dirinya, karena memiliki hubungan pribadi dengan caleg.

“Saya sampaikan ini agar semua gerak saya, baik secara lembaga maupun pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan saya diawasi,” harap Saima. (tr-02/onk)

DPRD Berkomitmen Menyelesaikan Kasus Ini Peliput : Ikram Salim Editor : Bukhari Kamaruddin SANANA - Penggunaan anggaran belanja rumah tangga DPRD Kepulauan Sula (Kepsul) tahun 2017 bermasalah.

Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunjukan adanya kelebihan pembayaran. Total temuannya mencapai Rp 500 juta, yang meliputi kelebihan belanja untuk 25 anggota dan pimpinan DPRD. Temuan terbesar terdapat di tiga pimpinan DPRD. Inspektur Inspektorat Kepsul Nuzul saat dikonfirmasi membenarkan temuan tersebut. Menurutnya, DPRD sudah berkoordinasi dengan BPK untuk menyelesaikan hasil audit dalam Laporan Hasil Penghitungan (LHP) BPK. ”Saya terima informasi mereka (DPRD, red) sudah melakukan koordinasi dengan BPK terkait masalah ini, hanya saja belum ada laporan ke kita,” kata di Nuzul.

Sekretaris DPRD Kepsul Lily Hirawati kepada Malut Post tidak menampik adanya persoalan tersebut, namun dia mengaku tidak mengetahui besaran temuan BPK. ”Saya tidak tahu besarannya berapa,” kata Lily. Dia mengaku persoalan ini telah dibahas di internal DPRD, dan mereka berkomitmen menyelesaikannya.

“Sekarang dalam tahapan penyelesaian,” jelasnya. (ikh/onk).

DPRD Kepsul Belum Hasilkan Perda SANANA - Salah satu barometer kemajuan daerah ialah dilihat dari banyaknya peraturan daerah (perda) yang dihasilkan daerah tersebut.

Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul). Hingga akhir tahun ini, belum satu pun ranperda yang disahkan menjadi perda. Mereka hanya memasang target dua perda tahun 2018. Padahal, ada lebih dari 10 program legislasi daerah (prolegda) yang direncanakan dibahas pada 2018 bersama Pemkab Kepsul. ”Yang sudah final itu perubahan logo dae-

rah,” kata Ketua Banleg DPRD Kepsul Burhanuddin, kemarin (26/9).

Dia mengungkapkan ranperda yang saat ini mulai dibahas ialah ranperda tentang perimbangan keuangan kabupaten dan desa, pilkades serentak dan perubahan organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk OPD akan mulai dibahas pada Selasa pekan depan. ”Tadi saya sudah konsultasikan dengan ketua DPRD dan kita akan segera bahas di Selasa depan,” kata Burhanudin.

Dia pesimis akan menyelesaikan target program legislasi tersebut

menjadi perda pada tahun ini. Pasalnya, sebagian besar anggota DPRD maju sebagai petahana dalam pileg. ”Sekarang sebagian besar temanteman sibuk konsolidasi, tapi untuk ranperda tentang OPD segera kita bahas karena ini juga disesuaikan dengan anggaran,” tuturnya.

Sementara OPD yang mau dipisahkan yaitu Dinas Sosial dan PMD, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan BLH serta penambahan Asisten. ”Jadi mungkin bertambah dari 17 OPD menjadi 20,” pungkasnya. (ikh/onk).

Tertunda Setahun, Alwi Resmi Anggota DPRD SANANA - Setelah kurang lebih satu tahun menunggu, Alwi Leko akhirnya resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kepulauan Sula (Kepsul).

Pergantian Antar Waktu (PAW) Alwi atas Helman Umanahu yang meninggal dunia, berlangsung kemarin (26/9).

Acara pengambilan sumpah dan jabatan dipimpin Ketua Kepsul Ismail Kharie dan dihadiri Bupati K Hendrata Thes, dalam sidang paripurna istimewa DPRD dengan agenda PAW

IKRAM SALIM MALUT POST

PELANTIKAN: Proses pelantikan Alwi Leko sebagai anggota DPRD Kepsul kemarin.

masa bakti 2014-2019. Pada kesempatan itu, Ismail Kharie mengatakan setelah resmi menjadi anggota DPRD, Alwi dapat menjalankan tugas DPRD di sisa masa waktu

pengabdian. ”Kita harapkan tugas-tugas sebagai anggota DPRD bisa dilaksanakan dengan baik demi kemajuan Kabupaten Sula kedepan,” harap Ismail.

Sementara Sekretaris DPRD Kepsul Lily Hirawati menuturkan, Alwi langsung bertugas langsung di Komisi I. Terkait dengan posisi dalam Komisi, nanti akan dibahas dalam rapat kelengkapan DPRD dan fraksi. ”Nanti dibahas di DPRD bersama fraksi, ” ujarnya usai paripurna. (ikh/onk).

POLMAS

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

Malut Post

7

Art: Resayfa Rumra

Pemprov Tutup Pintu untuk Kabupaten/Kota Terkait Pemindahan Pegawai Maluku Utara (Malut) menegasKelebihan Kapasitas, prov) kan tidak lagi menerima pemindahan dari kabupaten/kota. PasalSebagian Pegawai pegawai nya, jumlah pegawai di internal PemTak Dapat Kursi prov Malut telah melebihi kapasitas, bahkan sebagian dinas menampung pegawai yang tak punya pekerjaan.

Wakil Gubernur Malut M. Natsir Thaib menyebutkan, beberapa dinas yang telah melebihi kapasitas pega-

Editor : Jufri Duwila Peliput : Rusdi Abdurahman SOFIFI- Pemerintah Provinsi (Pem-

BIROKRASI Pemecatan 20 ASN Korupsi Tunda Lagi SOFIFI- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menunda pemecatan 20 aparatur sipil negara (ASN) mantan narapidana kasus korupsi.

Penundaan sampai selesai penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ini M. NATSIR Thaib diakui Wakil Gubernur M. Natsir Thaib, kepada wartawan saat ditemui di Kantor Gubernur, Rabu (26/9).

Mantan Kepala Dinas Kehutanan ini mengaku, meskipun sudah menjadi perintah Mendagri dan Badan Kepegawaian Nasioanl (BKN) melalui surat edaran, namun Pemprov masih harus mengkaji dasar hukum pemecatan 20 ASN tersebut. ”Kami harus melakukan pengkajian yang matang terhadap kebijakan pemecatan 20 ASN Pemprov itu, sehingga dikemudian hari tidak ada timbul masalah,” katanya.

Orang nomor dua di Pemprov Malut juga mengaku tetap menindak lanjuti surat dari BKN tersebut, namun saat ini Pemprov Malut masih diperhadapkan dengan pembahasan APB-Perubahan 2018 dan APBD Induk 2019.

Selain itu, Pemprov juga menghadapi tes calon pegawai negara sipil (CPNS). ”Kita tunggu sampai selesai seleksi CpNS barulah ditindaklanjuti,” pungkasnya.(udy/jfr)

wai, yakni Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, Dinas Sosial yang selayaknya hanya 60 pegawai, telah bertambah menjadi 100 orang lebih. Begitu juga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dimana tugas kedinasannya hanya membutuhkan 80 orang, kini bertambah menjadi 200 pegawai.

“Akibatnya banyak pegawai yang tidak dapat kursi dan berdiri. Bagaimana mereka mau bekerja, kalau kursi saja

M. NATSIR THAIB Wakil Gubernur Malut tidak punya,” terangnya.

Dia mengatakan, sebagai langkah antisipasi kelebihan pegawai, Biro Ekonomi telah menyediakan analisis jabatan (Anjab) yang berbasis online. Sehingga semua pegawai pada instansi masing-masing dapat terbagi sesuai beban kerja pada dinas tersebut. “Tidak ada lagi penerimaan pegawai dari kabupaten/kota, saya juga heran kenapa banyak pegawai kabupaten/kota pindah ke provinsi,

padahal pekerjaan pelayanan itu ada pada kabupaten/kota, bukan di provinsi,” tuturnya.

Dia mengaku sudah menyampaikan persoalan ini ke Gubernur dan BKD. “Kita perketat setiap pegawai dari kabupaten/kota yang masuk provinsi. Kalau pindah promosi jabatan atau ikut suami, dibolehkan.

Tapi kalau hanya mengincar jabatan atau cari aman karena malas kerja, tidak lagi diterima,” tegasnya. (udy/jfr)

Desak Pemprov Hentikan Aktivitas NHM DEMO: Massa aksi yang mengatasnamakan masyarakat Halmahera Barat (Halbar) saat menggelar aksi di kantor Gubernur Malut di Sofifi, Rabu (26/9).

Massa mendesak Pemprov Malut agar mengentikan aktivitas pengoperasian PT NHM di Halbar.

Anggap Caplok Wilayah Halbar SOFIFI- Kantor Gubernur Maluku Utara (Malut) didemo massa aksi dua hari berturut-turut. Setelah sebelumnya pegawai honorer Kategori Dua (K2), kemarin (26/9) masyaraat Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) melakukan aksi.

Masa yang bejumlah kurang lebih 80 orang itu, menuntut agar PT. Nusa Halmahera Meniral (NHM), dihentikan pengoprasiannya. Pasalnya, eksplorasi potensi tidak hanya pada wilayah Halmahera Utara (Halut) tapi telah mencaplok

wilayah Halbar.

Masa yang datang menggunakan dua mobil truk lengkap dengan sound system dan empat mobil jenis avansa ini, mulanya menuju kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Hanya saja, kantor Wakil rakyat itu dua hari terakhir tidak ada aktivitas dari anggota dan unsur pimpinan DPRD, hanya pegawai sekretariat DPRD. Massa aksi lalu menghentikan aksi dan balik ke kantor gubernur.

Koordinator aksi Ramli Nasir mengatakan eksplotasi pertambangan emas PT. NHM dalam kurun waktu 22 tahun tidak memberikan keuntungan terhadap masyarakat

IKP 2019, Malut Diberi Skor 49,89 TERNATE - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indoonesi secara resmi telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 secara nasional. Maluku Utara (Malut) sendiri diberi skor 49,89 berdasarkan akumulasi IKP 2019 sepuluh kabupaten/kota.

Meski masuk kerawanan tingkat sedang pada skala provinsi, pada beberapa aspek dimensi dan sub dimensi, sejumlah kabupaten dan kota di Malut justru memiliki indeks yang masuk kerawanan tinggi. Bawaslu sendiri menetapkan empat aspek dimensi kerawanan, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaran Pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi dan

“Tidak ada lagi penerimaan pegawai dari kabupaten/kota, saya juga heran kenapa banyak pegawai kabupaten/kota pindah ke provinsi, padahal pekerjaan pelayanan itu ada pada kabupaten/kota, bukan di provinsi,”

dimensi partisipasi dengan 16 sub dimensinya.

“Ada kabupaten dan kota yang indeks kerawanannya bahkan pada angka 100. Dan hampir pada semua daerah memiliki indeks kerawanan tinggi pada masing-masing dimensi dan sub dimensi pada IKP 2019 ini,” kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, Rabu (26/9).

Dikatakan, angka kerawanan diberi status rendah jika pada skor nol hingga 33,00. “Sedangkan 33,01 sampai 66,00 diberi status kerawanan sedang. Dan 66,01 hingga 100 adalah kerawanan tinggi,” sebut Muksin.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Bawaslu RI, lanjut Muksin, dari empat dimensi penilaian dan 16 sub

MUKSIN Amrin

dimensi, ada daerah yang masuk pada kerawanan tinggi. “Misalnya untuk dimensi konteks sosial politik, Halmahera Tengah (Halteng) memiliki skoring yang masuk kerawanan tinggi pada sub dimensi keamanan dan sub dimensi otoritas penyeleng-

Halbar, malah hanya menerima dampaknya. “Dana bagi hasil penerimaan negara, iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty), dibagi 16 persen untuk Provinsi bersangkutan, 32 persen untuk kabupaten/ kota penghasil dan 32 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Namun faktanya Halbar selama ini tidak pernah menerima. Padahal kalau dilihat dari area eksplorasi sebagian telah masuk ke wilayah Halbar,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya meminta kepada Kapolda Malut, agar segera memediasi pertemuan antara Pemerintah Halbar dengan

gara pemilu. Lalu pada sub dimensi penyelenggara negara seluruh kabupaten dan kota masuk pada kategori sedang. Sementara pada sub dimensi relasi kuasa tingkat lokal, sebagian rendah dan sebagian lagi sedang,” bebernya.

Untuk dimensi penyelenggaran Pemilu yang bebas dan adil, lanjut Muksin, pada beberapa daerah juga memiliki kerawanan tinggi. “Misalnya pada sub dimensi hak pilih, Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Timur (Haltim) dan Halteng masuk rawan tinggi. Kemudian pada sub dimensi kampanye Haltim dan Halteng masih tinggi, dan sub dimensi ajudikasi keberatan pemilu itu empat daerah yakni Halsel, Halut, Halbar dan Haltim. Sementara pada sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara dan sub dimensi pengawasan pemilu seluruh daerah masuk rawan sedang,” tutur Muksin.

Pihak PT. NHM dalam waktu dekat.

Mereka juga mendesak kepada Gubernur Maluku Utara dan pihak kepolisian menghentikan proses eksplorasi dan produksi PT. NHM, Tbk sampai ada hak masyarakat Halbar yang disalurkan.

Massa aksi yang berdemonstrasi kurang lebih 20 menit tersebut, kemudian ditemui Wakil Gubernur M. Natsir Thaib. Dalam proses hearing kemarin, Wagub meminta agar seluruh tuntutan disampaikan kepada Bupati Halbar untuk dilanjutkan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi agar memiliki legitimasi yang kuat. Orang nomor dua di internal Pemprov Malut ini berjanji akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat tersebut. “Balik dan sampaikan kepada Bupati agar menyurat kepada Gubernur dilampirkan peta yang menjelaskan posisi eksplorasi PT. NHM saat ini sudah sampai dimana. Dari surat itu barulah diundang NHM dan Bupati untuk dibicarakan,” terangnya.

Dikatakan, jika memang benar area eksplorasi telah mencaplok wilayah Halbar, akan dibuatkan perjanjian baru sehingga royalti dan kontribusi pembangunan bisa tersalurkan ke Halbar. “Aturannya jelas, yang penting adalah minta surat Bupati, agar kami bisa tindak lanjut tuntutan ini. Saya janji yang penting Anda (massa aksi, red) minta surat Bupati,” jelasnya. (udy/jfr)

Lain pula pada dimensi kontestasi.

Pada sub dimensi hak politik terkait gender, Kota Tikep adalah daerah dengan kerawanan tertinggi dengan skor 100. Begitu pula pada sub dimensi representasi minoritas dimana Kota Tikep dan Kota Ternate, Halut, Kepulauan Sula (Kepsul) serta Pulau Morotai sama-sama memiliki nilai 100 (rawan tinggi). “Sedangkan daerah lainnya rawan sedang, begitu pula pada sub dimensi proses pencalonan dimana semua kabupaten dan kota masuk kerawanan sedang,” jelasnya.

Di bagian akhir, pada dimensi partisipasi khususnya sub dimensi partisipasi pemilih dan sub dimensi partisipasi partai seluruh daerah masuk kerawanan sedang. “Tapi untuk sub dimensi partisipasi kandidat, Pulau Morotai adalah daerah yang memiliki kerawanan tinggi. Begitu juga pada sub dimensi partisipasi publik, ada dua daerah yang memiliki kerawanan tinggi yakni Kota Ternate dan Halut,” pungkasnya.(tr-01/jfr)

8

sambungan etalase kamis, 27 september 2018

Malut Post

...agk

Samb Hal. 1

program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ancaman pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 (2) dan 71 (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 (5) adalah berupa sanksi pembatalan petahana sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota. “Ketentuannya jelas, Bawaslu tidak mengarang-ngarang.

Silahkan dilakukan kuker, tapi bila ditemukan ada perbuatan yang bertentangan dengan UndangUndang Pilkada, maka Bawaslu berhak merekomendasikan untuk didiskualifikasi,” tegas Aslan.

Menurut Aslan, pernyataan Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi yang menyatakan Bawaslu tak punya kewenangan mengatur kuker Gubernur adalah //statement// yang menyesatkan. Pasalnya, posisi AGK saat ini bukan hanya sebagai gubernur aktif saja. Ia juga berstatus sebagai peserta Pilkada. Apalagi lokasi yang akan dikunjungi merupakan daerah PSU dimana AGK juga bakal memperebutkan suara di wilayah tersebut.

“Sehingga semua aktivitas yang menjurus pada pelanggaran UU Pilkada akan tetap diantisipasi, di-warning bahwa kunjungan itu berpotensi melanggar UU Pilkada.

Jelas ketentuannya,” ujarnya. Dia menjelaskan, PSU merupakan bagian dari rangkaian Pilkada 2018. Itu berarti, UU Pilkda masih mengikat empat paslon peserta Pilkada, termasuk AGK. Saat ini, AGK berada dalam dua status, yakni Gubernur Malut dan juga calon gubernur sehingga kunjungannya ke empat kabupaten tersebut akan menimbulkan persepsi dan gesekan di tengah-tengah masyarakat. “Apalagi kunjungan AGK ke kabupaten ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat,” kata Aslan. Pertimbangan-pertimbangan itu membuat Bawaslu mengimbau AGK agar membatalkan kukernya. Sebab lembaga ini menilai kunjungan tersebut disisipi kepentingan politik untuk meraih simpati masyarakat di daerah PSU. “Bawaslu secara kelembagaan juga akan segera melaporkan ini ke Mahkamah Konstitusi,” ungkap Aslan. AGK memang telah dijadwalkan mengunjungi wilayah enam desa di perbatasan Halmahera BaratHalmahera Utara, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu. Secara kebetulan, wilayah-wilayah ini juga menjadi titik PSU sesuai putusan MK beberapa waktu

...suara

Samb Hal. 1

Selain pelantikan, ada pula bimbingan teknis Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Halut dan Halbar. “Pembentukan PPK dan PPS ini khusus untuk PSU saja,” ungkap Komisioner KPU Malut Kasman Tan kemarin (26/9).

Usai mengikuti bimtek, petugas yang telah diambil sumpahnya bakal langsung melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. “Besok (hari ini, red) langsung pencoklitan,” ucap Kasman. Dia menyebutkan, tempat pemungutan suara (TPS) di

lalu. Di sela-sela kunjungannya, AGK bakal menyerahkan sejumlah bantuan untuk masyarakat di sana.

Tendensius dan Bias Menanggapi pernyataan keras Bawaslu, Kepala Biro Protokoler, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Pemprov Malut Armin Zakaria menilai larangan kuker tersebut sangat tendensius dan bias. Sebab AGK merupakan gubernur aktif dan wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya, termasuk melakukan kuker. “Kami memahami substansi dari Pasal 71 tersebut. Tentu hal ini merupakan isyarat undang-undang agar semua pasangan calon dapat bertarung secara adil dan tidak menggunakan kewenangan jabatan yang dimiliki. Namun demikian semua pihak harus tahu, termasuk Bawaslu, bahwa KH. Abdul Gani Kasuba mengemban amanah sebagai gubernur aktif yang setiap saat melekat tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya,” ungkap Armin melalui rilisnya kepada Malut Post kemarin. Dia menguraikan, Gubernur setiap saat harus mengetahui kondisi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Karena itu, ketentuan Pasal 71 tersebut tidak serta merta membatasi kerja seorang kepala daerah untuk melayani dan berkomunikasi dengan masyarakatnya.

“Lagi pula batasan ukuran yang menguntungkan atau merugikan dalam pasal tersebut sangatlah tidak jelas dan subjektif. Ukurannya apa yang menyatakan pelaksanaan kewenangan pejabat publik menguntungkan atau merugikan. Tentu hal ini sangat subjektif dan perlu diperdebatkan,” tutur Armin.

Armin menilai, pemahaman Bawaslu tersebut amat berbahaya.

Karena itu, selaku penyelenggara Bawaslu harus berpikir arif dan memahami tugas dan kewajiban seorang kepala daerah secara utuh, bukan sepotong-sepotong.

“Dapat dibayangkan, seandainya saja pada suatu daerah terjadi bencana alam atau konflik yang membutuhkan kehadiran kepala daerah saat itu juga, namun karena yang bersangkutan sedang dalam status sebagai pasangan calon sehingga dilarang mengunjungi daerah tersebut. Tentu ini sangatlah berbahaya dan bertentangan dengan efektifitas pemerintahan,” paparnya.

Lebih jauh dia menegaskan, larangan untuk melakukan kuker terbilang tendensius. Larangan ini juga menunjukkan Bawaslu bias menginterpretasikan regulasi. Menurut Armin, kesalahan menafsirkan regulasi dapat menimbulkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Keberadaan seseorang sebagai pasangan calon janganlah kemu-

dian serta merta membatasi kinerja dan aktivitasnya sebagai kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Perlu diingat bahwa tanggung jawab kepala daerah, apalagi seorang gubernur, sangatlah besar dan berat, dan dijamin oleh undangundang,” tegasnya.

Dia juga berharap Bawaslu selaku penyelenggara dapat memposisikan diri sebagai wasit yang adil dan objektif. Dengan begitu, kepercayaan masyarkat dapat dipertanggungjawabkan. “Sehingga menghasilkan Pilkada Maluku Utara yang berkualitas,” pungkas Armin.

Tunda atau Wakilkan Polemik kuker ini juga ramai dibicarakan publik. Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Abdul Kader Bubu menyatakan, dari aspek hukum kuker tersebut tidak melanggar hukum.

Sebab bagaimana pun juga, AGK adalah Gubernur Malut. Namun di sisi lain, AGK adalah salah satu pasangan cagub. Hal ini tentu berpengaruh dari aspek etika pemerintahan. “Aspek hukum tidak ada masalah dengan kuker Gubernur ini, tetapi lebih pada soal etika. Karena AGK juga calon gubernur,” ungkapnya kemarin.

Dosen Hukum ini mengapresiasi ikhtiar Bawaslu yang melarang AGK melakukan kuker. Pasalnya akan berdampak pada asumsi publik bahwa kuker ini sengaja didesain untuk momentum PSU. Kalau ini terjadi maka sama artinya menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan sendiri.

“Bawaslu baiknya meng-kroscek agenda kuker ini. Apakah ini sudah disiapkan sebelum penetapan PSU atau sengaja didesain. Kalau didesain itu yang masalah, tapi prinsipnya kita apresiasi ikhtiar Bawaslu ini,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Dade ini juga menyarankan agar cagub usungan PDI Perjuangan dan PKPI itu menunda agenda kukernya hingga PSU usai. Jika memang tak bisa ditunda, baiknya kuker tersebut diwakilkan kepada Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah saja. “Sehingga tidak menimbulkan persepsi publik,” ucapnya. Senada, pengamat politik Muhlis Hafel juga menyarankan AGK menunda kuker pasca PSU. Opsi lain adalah kuker dialihkan ke daerah lain di luar wilayah PSU. “Karena rencana kuker ini sangat politis. Jangan manfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik,” imbuh dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini.

Muhlis menegaskan, jika AGK tetap ngotot melakukan kuker sesuai agenda, Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan harus menindak berdasarkan ketentuan yang berlaku. “Kalau AGK tetap ngotot, maka Bawaslu harus tegas mengambil sikap,” tukasnya.(tr04/udy/kai)

enam desa yang awalnya hanya 16 diperkirakan akan bertambah jumlahnya. Pasalnya, akan ada pembagian pemilih berdasarkan KTP versi Halbar dan Halut.

“Karena misalnya kalau ada pemilih versi Halbar yang lebih dari 10 orang maka akan dipisah menjadi 2 TPS dengan Halut. Tapi kalau di bawah 10 pemilih maka akan digabung,” paparnya.

Dengan demikian, lanjut Kasman, suara pemilih versi Halbar akan di-take over langsung KPU Halbar untuk diplenokan. Sementara pemilih versi Halut plenonya melalui PPK lebih hulu.

“Karena memang enam desa itu secara yuridis tidak ada keca-

matannya sehingga di-take over langsung ke KPU Halbar,” tutupnya. Terpisah, Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin menambahkan, Bawaslu siap mengerahkan 26 personil pengawas TPS di enam desa tersebut. Sekadar diketahui, daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Gubernur 2018 untuk wilayah enam desaa berjumlah 5.043 jiwa. Sementara pada pemungutan suara 27 Juni lalu jumlah partisipasi hanya sebanyak 2.184 jiwa. Rinciannya, Desa Tetewang 485 jiwa, Gamsungi 303 jiwa, Dum Dum 344 jiwa, Akelamo Kao 236 jiwa, Pasir Putih 372 jiwa, dan Bobaneigo 444 jiwa.(tr-01/kai)

...ikan

Samb Hal. 1

Maluku ini adalah satu-satunya investor yang “menguasai” Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

Secara kebetulan, Robert juga merupakan saudara istri Bupati Morotai Benny Laos, Sherly Tjoanda.

Keberadaan Harta Samudra sebagai satu-satunya pengelola SKPT membuat penjualan tuna nelayan Morotai tak memiliki harga yang kompetitif. Pasalnya, nilai beli perusahaan yang masuk anggota Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) ini dinilai terlalu murah. “Ini sangat tidak berdasar, sebab di dalam SPKT itu hanya ada satu saja perusahaan swasta. Bahkan ikan yang dibeli dari para nelayan pun terbilang sangat murah,” ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) Sabiin Asar dalam orasinya.

Tak hanya itu, dugaan monopoli ini juga diperkuat dengan sulitnya koperasi nelayan mengurus perizinan untuk turut berinvestasi dalam SKPT. Para pendemo mengungkapkan, usaha koperasi nelayan yang sudah mulai tumbuh dan berkembang justru dicabut izinnya oleh Bupati dengan berbagai alasan.

“Bupati mulai mencabut izin mitra koperasi nelayan, mempersulit penerbitan izin bagi koperasi hingga mengeluarkan edaran kepada kapten kapal penumpang dan muatan, yang pada intinya kebijakan Pemkab mempersulit pengiriman ikan jika tidak melalui Harta Samudra,” papar Sabiin.

Kebijakan lain yang dipertanyakan nelayan adalah kewajiban menjual hasil tangkap hanya kepada PT Harta Samudra. “Dan dibeli dengan harga yang murah. Ini jelas merugikan kami,” sambung Sabiin.

Sembari berorasi, massa aksi yang menumpangi tiga unit truk dilengkapi sound system dan empat unit pikap itu juga melempari kantor dengan ikan tuna busuk. Mereka juga membawa serta satu mobil bermuatan boks ikan yang kemudian diletakkan di depan kantor bupati. Saat sesi hearing bersama Sekretaris Daerah Muhammad Kharie dan Kepala DKP Suryani Antarani, titik terang tak

...cpns

Samb Hal. 1

katanya di Kantor BKN, Jakarta, Rabu (26/9).

Dia menjelaskan, sebelumnya Ditjen Dukcapil hanya memberi jatah pembuatan akun sebanyak 1 juta per hari.

Namun disepakati agar ditambah menjadi 2 juta akun per hari. “Tadi siang sudah ada kesepakatan untuk menambah jumlah akses ke database kependudukan menjadi 2 juta per hari,” sebutnya seperti dilansir dari detik.com.

Dia memastikan pembatasan 2 juta akun per hari tidak akan menimbulkan masalah. Hal itu dengan melihat pengalaman pembukaan lowongan CPNS tahun lalu, di mana tahun lalu totalnya hanya 2,4 juta akun yang dibuat. “Tahun ini kami prediksi maksimal 8 juta akun. Masih jauh dari kapasitas maksimal yang disediakan,” terangnya.

Diketahui, BKN mencatat

...cantika

Samb Hal. 1

menderita kelainan anus (anus imperforata) dan hanya memiliki satu bola mata. Operasi pembuatan anus buatan memang sudah dilakukan saat Cantika baru berusia 2,5 bulan.

Tapi, “ritual” menyakitkan tadi harus tetap dilakukan Frengki agar lubang buatan Cantika tidak tersumbat. “Sekarang tinggal menunggu panggilan dari dokter untuk dilakukan operasi kedua,” kata Frengki.

Selain anus, lanjut suami Nevia itu, kata dokter, mata yang tidak memiliki bola mata harus tetap dibuka. “Agar tidak menjadi sarang kuman,” ucap pria 32 tahun tersebut.

Persoalannya, mereka sudah tidak punya apa-apa. Operasi pertama Cantika yang menelan biaya sampai Rp 32 juta telah menguras simpanan keluarga yang memang tidak banyak.

Keluarga dengan dua anak itu kini tinggal di gubuk ladang di Desa Tanjung Syam, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Jambi. Frengki merupakan warga Semurup, Kerinci. Sedangkan Nevia warga Desa Koto Padang, Kota Sungai Penuh. Jadi, status mereka di pondok di tengah ladang tersebut hanya menumpang. Pondok

kunjung didapat. Nelayan tetap dengan tuntutannya untuk mengubah kebijakan penjualan dan pengiriman ikan. “Hari Rabu pekan depan baru kami datangkan PT Harta Samudra untuk bicarakan soal ini,” kata Sekda akhirnya.

Sementara Bupati Benny Laos yang dikonfirmasi membantah dugaan monopoli tersebut. Dia menegaskan, pemerintah tidak bisa melayani kehendak kelompok tertentu saja, dalam hal ini nelayan.

Menurutnya, dalam mengatur regulasi pemda mengutamakan kepentingan daerah, bukan kepentingan kelompok saja.

“Dengan tujuan agar nelayan sejahtera,” katanya.

Meski telah didemo, Benny menyatakan tetap akan meningkatkan sarana dan prasarana untuk nelayan. Selain itu, juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. “Juga bakal ada evaluasi, yang sekarang bantuan pemerintah ada 102 kapal belum dimaksimalkan penggunaannya karena ada oknum tertentu yang ‘bermain’,” ujarnya.

Terpisah, akademisi Universitas Pasifik Morotai Fandi Latif mengatakan SKPT merupakan program pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan aktivitas perikanan di Morotai.

Lebih jauh, keberadaan SKPT sejatinya dapat menunjang perekonomian masyarakat nelayan. “Tapi ternyata ada indikasi SKPT dikelola oleh perusahaan swasta. Perusahaan tersebut juga diduga kuat direktur utamanya merupakan besannya Bupati Morotai,” tuturnya.

Dalam semangat otonomi daerah, sambung Dekan Fakultas Teknik ini, kepala daerah dilarang keras memperkaya diri dan keluarganya dalam bentuk investasi. Sebab hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Jikalau demikian adanya (dugaan tersebut), menunjukkan bahwa pengelolaan aset-aset daerah ada penyalahgunaan kebijakan dari bupati, karena terkesan mengamini hal tersebut. Selain itu, mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada

pasal 17 ayat 1 menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” paparnya.

Dia menambahkan, gejala monopoli perdagangan di sektor perikanan Morotai terlihat dari adanya pencabutan izin usaha usaha kerakyatan, larangan berjualan di luar Morotai, dan pengukuran kualitas ikan dengan tidak benar. “Dimana masyarakat nelayan hanya bisa mengetahui proses pembayaran dari perusahaan tersebut tanpa mengetahui klasifikasi dan harga ikan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, pengelolaan harga yang diduga dimainkan oleh perusahan tunggal juga menyebabkan tidak adanya persaingan harga pasar. Otomatis, masyarakat nelayan yang merasa dirugikan. ”Oleh karena itu harus ada langkah antisipasi dari pemerintah provinsi bahkan pusat, agar segera mengusut tuntas perkara monopoli tersebut. Bahkan harus ada upaya penyidikan sehingga terang benderang masalah ini,” tegas Fandi.

SKPT Morotai yang terletak di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Timur merupakan satu dari 13 SKPT yang dibangun Kementerian KP di pulau-pulau terluar di Indonesia. SKPT lain terletak di Natuna, Merauke, Sebatik, Saumlaki, Mentawai, Talaud, Biak, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, Moa, dan Sabang.

Pendekatan sumber daya dan geostrategis wilayah Morotai menjadi dasar ditetapkannya sebagai lokasi pembangunan SKPT dan program-program nasional lainnya seperti KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), Kawasan Destinasi Wisata Nasional, dan KSN (Kawasan Strategis Nasional).

Pembangunan SKPT Morotai sendiri menjadi tanggung jawab Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

Dibangun sejak pertengahan 2017, SKPT ini baru diaktifkan Juli lalu. Saat ini, pembangunan masih terus dilanjutkan untuk melengkapi fasilitas. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan SKPT Morotai pada 2018 sebesar Rp 40 miliar.(tr-02/kai)

baru ada 555.048 akun yang terdaftar di SSCN sejak pendaftaran CPNS dibuka hari ini, (26/9) pukul 00.01 WIB hingga 12.00 WIB. Artinya masih jauh dari angka 2 juta.

Ridwan menambahkan, jika masih ditemukan perkara misal lambatnya portal SSCN dibuka karena banyaknya pihak yang mengakses dalam waktu bersamaan. “Memang ini loadnya dinamik ya. Seakan akan captcha-nya null null null (kosong) ya nggak, karena itu, kita katakan berlomba (mengakses SSCN). Memang di mana mana sistem online begitu,” katanya.

Namun dia mengatakan, pada prinsipnya portal SSCN pasti bisa diakses selama koneksi internet stabil, dan disarankan menggunakan laptop atau desktop supaya lebih lancar. Di samping itu, pihaknya juga melakukan perbaikan dari sisi infrastruktur sistem untuk menopang layanan SSCN. “Perbaikan infrastruktur sudah

ada, peningkatan bandwidth sudah ada, kemudian mekanisme berapa banyak visual mesin server juga sudah bertambah dengan kapasitas yang kami prediksi 6-10 juta pelamar,” jelasnya. Namun, demi memecah traffic supaya portal SSCN lebih lancar diakses, dia mengimbau calon pelamar CPNS membukanya di jamjam yang sekiranya sudah tidak banyak orang yang mengakses.

Sebagai contoh pada 19 September di mana formasi lowongan CPNS resmi diumumkan.

Dia mengatakan, pada pukul 16.30 WIB portal SSCN bisa diakses dengan cepat. Beda halnya jelang portal SSCN resmi dibuka pada 13.00 WIB. “Jadi teman teman berbondongbondong pada tanggal 19, jam 12 sampai jam 3 sore. Sementara setelah capek, give up semua, jam setengah 5 sampai jam setengah 7 (sore) justru turun 1/10-nya dari over flow,” tambahnya.(dtc/kai)

bersahaja itu pun dibangun warga setempat. Yang bersimpati atas yang dialami pasangan muda tersebut.

Sehari-hari Frengki bekerja sebagai buruh tani. Dengan penghasilan yang tak tentu, tentu saja. Padahal, di sisi lain, Cantika butuh penanganan segera.

Dokter sudah memintanya segera ke Padang. Agar operasi kedua buat Cantika bisa segera dilakukan. Tapi, jangankan ke Padang yang berada di Sumatera Barat. Pergi ke Sungai Penuh, ibu kota Kerinci, saja sudah tak terjangkau oleh keluarga itu.

Apalagi, mereka masih harus memikirkan biaya pendidikan untuk si anak pertama yang duduk di kelas III sekolah dasar.

“Suami sudah kerja banting tulang, tapi untuk makan saja susah,” ungkap Nevia sambil memeluk Cantika.

Sehari-hari, lanjut Nevia, Cantika makan seperti orang pada umumnya. Persoalan datang ketika dia harus buang air besar. “Karena harus melalui anus buatan,” kata perempuan 25 tahun itu.

Ketika mengetahui Cantika mengalami kelainan anus, Frengki tak berpikir panjang lagi untuk menyetujui operasi.

Sebab, itulah satu-satunya cara

agar si bungsu bisa bertahan hidup.

Semua harta yang dimiliki pun dijual. Sehingga operasi tahap pertama berhasil dilakukan. Dengan menghabiskan biaya Rp 32 juta. Semua harus ditanggung sendiri karena saat itu keluarga tersebut belum memiliki BPJS Kesehatan.

Kalau saja masih memiliki harta tersisa, Frengki mengaku juga tak akan ragu untuk menjualnya. Untuk operasi kedua Cantika. Keluarga besar tak bisa diharapkan. “Ya, namanya juga orang miskin, mana ada keluarga yang mau datang membantu.

Saya dan istri seakan-akan berjuang sendiri menghadapi masalah ini,” katanya.

Begitu pula aparat pemerintah, tak ada yang mengulurkan tangan. “Belum pernah ada pejabat atau petugas kesehatan di Kerinci yang datang melihat kondisi kami,” bebernya lagi.

Kini suami istri tersebut hanya bisa berharap ada pihak yang terketuk untuk membantu, siapa pun itu. Sebab, mereka sungguh tak mau lagi melewati hari sembari mendengar jeritan kesakitan Cantika. Ketika sang ayah atau ibu dengan sangat terpaksa memasukkan besi ke anus buatannya. “Kami tidak tega,” kata Nevia sembari sesenggukan.(jpc/kai)

HUKUM & KRIMINAL KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

Malut Post

9

Terdakwa Narkoba Divonis 5 Tahun Didenda Rp 1 M, Pelaku Terima Putusan Hakim Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate menjatuhi hukuman 5 tahun penjara kepada Akzan, terdakwa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemarin (26/9). Terdakwa juga diperintahkan untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan 3 bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim Rahmat Selang dalam putusan itu menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti se-

cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis tanaman dan melanggar Pasal 114 ayat 1 UndangUndang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum.

Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. “Keadaan meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan

terdakwa masih muda, terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi” ujar Hakim.

Barang bukti berupa 77 bungkus plastik bening berisikan daun ganja dengan berat 94,35 gram. Satu buah kotak hitam berisi alat isap sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan. Usai mendengar putusan itu, terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya itu menyatakan menerima putusan tersebut. Sementara JPU, Vhanti mengatakan masih pikir-pikir.(cr-04/lex)

PENGAMANAN: Pertemuan membahaskan pengamanan yang dihadiri Gubernur Abdul Gani Kasuba, Kapolda Brigjen (Pol) M Naufal Yahya dan pihak terkait lainnya

Polda Akan Usulkan Dana PSU

TERNATE – Polda Malut akan mengusulkan anggaran pengamanan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Malut pada 17 Oktober 2018.

Berapa total anggaran yang dibutuhkan Polda untuk membiayai pengamanan, sementara masih dibahas di internal institusi tersebut. Jika sudah tuntas dibahas, selanjutnya diajukan ke Pemprov

Kades Wayo Ditahan TERNATE – Ini peringatan untuk masyarakat di Maluku Utara (Malut) agar tidak menyebarkan informasi dalam bentuk apapun di media sosial yang

berkaitan dengan pribadi orang dan institusi. Betapa tidak, lihat saja yang dialami Kepala Desa (Kades) Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kebupaten

SEMENTARA ITU LPKA Ikut Perangi Narkoba TERNATE - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Ternate ikut mendukung pemberantasan narkoba. Kemarin (26/9), seluruh pegawai di LPKA dites urine.

Tes urine ini merupakan kebijakan Kepala LPKA kelas II Ternate, Bahrudin Djen sebagai bentuk mendukung pemberantasan narkoba. Komitmen tersebut berdasarkan instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait memerangi narkoba di seluruh jajaran. “Ini untuk memastikan bahwa pegawai LPKA kelas II Ternate tidak ada yang tersangkut narkoba,” katanya, kemarin (26/9).

Pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Malut itu diikuti 52 orang dan 6 orang warga binaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari BNNP Malut, seluruh pegawai di LPKA kelas II Ternate dan 6 warga binaan tersebut dinyatakan negatif narkoba. Bahrudin berharap seluruh anggotanya untuk tidak berhubungan dengan narkotika agar dalam pelaksanaan tugas bisa bersih dari narkoba sehingga menjadi komitmen LPKA dalam memerangi narkoba.“Kalau nanti ke depan ada pegawai yang terindikasi positif narkoba maka akan kami proses. Kami akan proses sesuai tingkat kesalahannya bahkan bisa sampai pada pemecatan,” pungkasnya menegaskan. (cr-04/lex)

Malut. “Yang pasti Polda telah siapkan melakukan pengamanan saat PSU di Sula, Taliabu dan enam desa di Kao Teluk. Sedangkan total dana yang kami butuhkan masih sementara dibahas,” jelas Kabid Humas Polda, AKBP Hendry Badar pada Malut Post, kemarin (26/9).

Menurutnya, yang paling penting bagi Polda adalah kesiapan personel yang nantinya ditem-

Taliabu, Sofyan Hasan. Pria ini harus berurusan dengan penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Malut usai memposting dokumen rahasia milik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Muhaimin di media sosial Facebook. Tidak lama memposting, Sofyan diamankan polisi

dan sementara ini ditahan di Mapolda.

“Sudah beberapa hari kami tahan yang bersangkutan.

Tersangka harus ditahan karena ancaman hukumannya berat dan penyidik mempertimbangkan ia tidak hadir jika dipanggil. Agar memperlancar proses hukum maka tersangka

Mencuri, Fahrizal Disidangkan TERNATE - M Fahrizal Teapon dihadirkan dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Ternate, kemarin (26/9).

Ia dihadirkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pencurian di Kampus Wiratama Ternate pada April dan Mei 2018 lalu.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa disebutkan telah melakukan perbuatan pencurian tersebut sebanyak empat kali di kampus tersebut.

Modus yang dilakukan terdakwa dalam melancarkan aksi tersebut adalah dilakukan pada waktu tengah malam atau dini hari. Terdakwa yang datang menggunakan mobil Avanza itu langsung memarkir mobilnya di depan kampus.

“Setelah terdakwa masuk, terdakwa langsung mengambil kursi besi yang ada di Mushola kemudian terdakwa naik di lantai dua dan terdakwa menaiki kursi

itu kemudian memasukkan tangannya di atas lalu mengangkat grendel pintu,” ungkap Bayu Aji Nugroho, JPU. Selama empat kali m e l a ku k a n p e n c u r i a n tersebut, terdakwa berhasil menggasak sejumlah barang berupa alat komputer di kampus tersebut.

Barang yang diambil terdakwa diantaranya satu unit komputer merek Toshiba, sembilan komputer merek Lenovo dan satu CPU. Akibat perbuatan terdakwa, pihak korban mengalami kerugian sekitar Rp 171 juta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. “Atau perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 junto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana,” ujar JPU. Sidang yang dipimpin Hakim Rahmat Selang itu akan kembali digelar pada Rabu (3/10) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (cr-04/lex)

patkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) PSU. “Kalau soal anggaran masih dalam proses pembahasan,” katanya.

Sekadar diketahui, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018 Polda mengajukan anggaran Rp 64 miliar ke Pemprov. Anggaran sebesar itu digunakan selama pengamanan beberapa pekan lalu.(tr-04/lex)

KANTOR PN Ternate

ditahan,” jelas Dir Reskrimsus Polda, Kombes (Pol) Masrur, kemarin (26/9).

Masrur mengimbau kepada seluruh pengguna media sosial agar tidak menyalahgunakan media sosial dengan memposting fitnah atau hal lain yang merugikan nama baik orang dan institusi tertentu. (tr-04/lex)

10

Malut Post

GALA DESA Sore ini Final Gala Desa TERNATE- Partai final Gala Desa 2018, akan berlangsung pada sore ini (27/9) di Stadion Kayu Merah, yang mempertemukan Tunas Gamalama versus SSB Cordoba.

Pertandingan dimulai pukul 15.00 WIT, yang diawali perebutan posisi ARIES Papuling ketiga antara Tunas Selatan berhadapan Indonesia Muda. Kemudian dilanjutkan dengan laga pamungkas antara Tunas Gamalama versus SSB Cordoba.

LOKAL SPORT

Timnas U-16 Kejar Kemenangan Laga Dipindahkan ke Bukit Jalil JAKARTA - Malam nanti pukul 19:45 WIB (21.45 WIT), Timnas U-16 akan bertanding melawan U-16 India untuk memperebutkan posisi juara grup. Laga ini disiarkan langsung MNCTV dan Fox Sports 2.

Timnas sendiri terus mempersiapkan diri menghadapi laga penentu ini. Kedua tim hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak perempat-final. Mengingat, dua pesaing

lainnya Iran dan Vietnam yang juga akan bertanding di waktu bersamaan baru memiliki satu poin dari dua laga yang telah dijalani.

Pelatih Timnas U-16, Fakhri Husaini menegaskan, timnya tak akan bermain mata dengan India dan mengincar kemenangan. “Kalau kita lihat dari klasemen sekarang. bisa saja terjadi perubahan-perubahan posisi klasemen akhir nanti. Meskipun kita dan India punya empat poin kemudian mereka poinnya masing-masing satu, tapi tak menutup kemungkinan yang satu poin itu bisa mengejar kami,” kata Fakhri, seperti dilansir dari Goal.com

Fakhri mengungkapkan dirinya bakal melakukan rotasi pemain pada laga terakhir. Untuk itu, dia akan melihat lebih dulu kondisi kebugaran para pemain yang dalam dua laga sudah bermain penuh. “Ada beberapa pemain yang sudah main dua kali berturut-turut, mereka sudah memberikan tenaga yang luar biasa juga. Saya masih ada beberapa pemain lagi yang bisa mengisi tempat mereka,” tuturnya.

Di satu sisi pelatih U-16 India Bibiano Fernandes, Baca: TIMNAS... Hal 11

Lomba Prusiking bakal Digelar

Baca: FINAL... Hal 11

FOLLOW UP Persija Minta Bojan Dihukum

TERNATE- Reiva Outdoor Ternate bakal menggelar Lomba prusiking di Danau Ngade, 29 - 30 September. Panitia menargetkan 30 peserta mengikuti lomba yang baru pertama berlangsung di Malut ini.

Kordinator Reiva Outdoor Ternate Andi Zulfikar mengatakan, prusiking adalah sebuah kegiatan menaiki atau memanjat sebuah tali (camantel), dengan bantuan dua buah tali kecil (prusik) beserta peralatan yang mendukungnya.

Dengan lomba ini, dia berharap prusiking bisa dikenal masyarakat dan menyatukan perkumpulan olahraga outdor di Ternate.

Kegiatan lainnya adalah penanaman pohon, fun hiking dan aksi lingkungan.

Saat ini sudah ada 14 peserta yang mendaftar, yakni Rabiah B. Ahmad, Syafirna Saleh, Eka Islamiyati A. Gani, M. Khadafik Sahrun, Dedi Udin, Septiawan Syah, Asrul Umagapi, Sandi Julianto, Julham Rustam, Idham Haldun,

JAKARTA - Menejemen Persija Jakarta meminta PSSI menghukum stoper Persib Bojan Mališic. Sebab Bojan dinilai melakukan provokasi dalam laga yang berlangsung Minggu (23/9) yang dimenangkan Persib dengan skor 3 - 2.

Stoper yang akrab disapa Mali itu dinilai bermain kasar dan beberapa kali dan bersikap provokatif. Mali kedapatan menendang dada dari Novri Setiawan, sehingga dinilai pihak Persija layak dapat hukuman. “Saya rasa perlu apalagi ini pemain asing. Pemain asing yang bermain di Indonesia seharusnya mereka memberikan edukasi, memberikan masukan, dan mengangkat skill pemain lokal tapi bukan jadi provokator,” Baca: PERSIJA... Hal 11

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

foto: sofyan/malut post

PRUSIKING: Atlet prusiking memperlihatkan kemahiran mereka.

Baca: LOMBA... Hal 11

Tim APJ Optimis Juara TERNATE - Tim Arta Puspa Jaya (APJ) mewakili Malut dalam Liga Futsal Nusantara (LFN) 2018 tingkat nasional di Gorontalo, Oktober mendatang. “Kami optimis menjadi juara,” kata Manager APJ, Fajar Puja Kelana. Menghadapi ajang ini, tim rutin melakukan latihan dan menambah pemain yang memiliki potensi.

Baca: APJ... Hal 11

Foto: istimewa

KOMPAK: Salah satu koreografer Adi Rachmat Yahya memimpin latihan di Stadion Gurabati.

100 Penari akan Ramaikan Pembukaan GOT XXV foto: sofyan/malut post

LATIHAN: Tim Arta Puspa Jaya melakukan latihan rutin.

TIDORE - Gurabati Open Tournament (GOT) ke-XXV, akan berlangsung Oktober mendatang.

Saat pembukaan nanti, akan dimeriahkan 100 penari dari SMP dan SMA se-Ko-

ta Tidore Kepulauan, yang membawa tarian kolosal Tidore Marasai. Ketua Panitia GOT XXV 2018, Junaidi Saleh mengatakan, Baca: GOT XXV... Hal 11

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

...TIMNAS Samb Hal. 10

mengaku tak khawatir dengan performa lini depan pasukannya yang belum menunjukkan ketajaman di Piala Asia U-16 2018. Dari dua pertandingan yang telah dilalui, pasukan Indian Colts baru mampu membukukan satu gol. Itu pun diraih melalui titik putih saat menang 1-0 atas Vietnam di laga pertama Grup C, sisanya bermain tanpa gol kontra Iran. Meski lini depan timnya majal, sang juru taktik berusia 41 tahun sama sekali tak gusar. “Jika kami bisa mencetak gol cepat di laga selanjutnya lawan Indonesia, maka akan bagus buat kami,” tukasnya.

Sementara itu Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) akhirnya mengumumkan pertukaran venue untuk pertandingan terakhir grup C Piala Asia U-16 2018. Sebelumnya, untuk

...FINAL Samb Hal. 10

Ketua panitia Aries Papuling menjelaskan Gala Desa bagian dari rangkaian memperingati Hari Olah Raga Nasional 2018 kemarin. “Rencananya sekkot menutup turnamen ini, dan akan dihadiri perwakilan Kemenpora,” katanya.

...PERSIJA Samb Hal. 10

kata manajer Persija Ardhi Tjahjoko, seperti dilansir dari Goal.com.

Ardhi kemudian merunut pada pengalaman Persija yang pernah kehilangan Marko Šimic dalam beberapa pertandingan karena dihukum Komisi Disiplin. Kala itu, Šimic dihukum karena kedapatan

...LOMBA Samb Hal. 10

Andri D. Taba, Moh. Irfan S. Teapon, Ridwan A. Ishak dan Symardan Ahmad. “Event ini menjadi program tahunan kami. Tahun lalu

...APJ Samb Hal. 10

“Kami menggelar latihan enam kali seminggu, dan saya melihat ada perkembangan,” tuturnya. Nantinya Malut berada di grup C bersama Gorontalo, Maluku, Papua, Jawa Timur, NTB, Kaltara dan Sulsel. Uji lapangan dilakukan 17 - 18 Oktober, dan kick off 20 - 29 Oktober. Sementara

SAMBUNGAN Indonesia versus India akan digelar di Stadion UM Arena, sementara Iran kontra Vietnam dilaksanakan di Stadion Nasional Bukit Jalil. Namun lantaran melihat antusiasme yang tinggi dari suporter Indonesia, venue dua laga tersebut ditukar.

Artinya, pada pertandingan malam nanti Indonesia melawan India bakal diselenggarakan di Stadion Nasional Bukit Jalil, sebaliknya Iran menghadapi Vietnam di Stadion UM Arena. “Berdasarkan jumlah kehadiran pendukung Indonesia yang ramai pada dua pertandingan Piala Asia U-16 2018 melawan Iran dan Vietnam, serta atas faktor keselamatan, AFC telah mengabulkan permohonan Panitia Lokal untuk menukar venue pertandingan India melawan Indonesia yang semestinya digelar di UM Arena,” tulis rilis resmi Asosiasi Sepakbola Malaysia (FAM), selaku panitia lokal Piala Asia U-16 2018. (glc/onk) Dia menuturkan selama event ini, 6 SSB menunjukan sportivitas tinggi, karena itu ucapan terima kasih dihaturkan Aries kepada keenam tim tersebut. Yang jadi juara akan mewakili Ternate dalam Gala Desa tingkat Malut awal Oktober mendatang. “Saya berharap kedepan SSB yang berpartisipasi dalam Gala Desa lebih banyak lagi,” harapnya. (mg-04/onk) memukul gelandang Persipura Jayapura, Ian Louis Kabes. “Kalau bukti sudah kami kumpulkan setelah pertandingan. Bukti-bukti itu terkumpul kami serahkan ke Komdis. Nanti keputusan tergantung Komdis. Saya tidak terima, Šimic waktu itu diberi hukuman empat kali tidak bermain akibat menyikut. Itu rupanya masukan dari tim Persipura, kami berbuat sama dong Persipura bisa mengapa kami tidak bisa,” desaknya. (glc/onk) berlangsung di kebun cengkih,” tuturnya.

Anggaran untuk lomba ini dari hasil patungan mereka. “Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah berusaha keras, dan dan juga kepada sponsor,” pungkas Andi. (mg-04/onk) pelatih APJ Rangga Perdana Amarullah menjelaskan, dia lebih fokus pada disiplin pemain. Dia menuturkan pemain lama sudah mampu beradaptasi dengan pemain baru. Tim APJ diperkuat Risgianto Usma (pg), Rizky W. D, Rivaldy Yudha, Dedy Rahmat, Aprianto Abdulah, Ali Wahyudi, Rifaldo Rusli, Afrizal Sukarman, Fajar Puja, Fahri Muhamad, Arymansyah Hirto, Safrinaldy Albahar, Aziz Atid, dan Amri A. Gani. (mg-04/onk)

...RUDI Samb Hal. 1

ujar Ketua Majelis Hakim Fashal Hendri, saat membacakan vonis Rudi, Rabu (26/9).

Rudi dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp 6,3 miliar dari mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustary. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa pada KPK, yang menuntutnya 5 tahun penjara.

Dalam vonis itu, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang dinilai memberatkan adalah perbuatan

...GOT XXV Samb Hal. 10

panitia berusaha secara maksimal menyajikan yang terbaik saat pembukaan hingga penutupan. “Tarian menjadi salah satu kesiapan panitia.

Kami ingin menampilkan inovasi dan kreativitas dalam dunia sepak bola di Maluku Utara, Tarian ini gabungan dari tarian Salai, Dana Dana dan Soya Soya,” jelasnya. Untuk menciptakan koreografi yang apik, diperlukan tiga

10 Parpol Terancam Tak Lolos Senayan JAKARTA- Indikator Politik Indonesia merilis hasil temuan survei nasional terkait peta politik kekuatan di pemilu 2019 mendatang. Selain peta politik pemilihan presiden, mereka juga melakukan survei mengenai kekuatan partai politik.

Direktur Eksekutif Indkator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut PDI Perjuangan diprediksi meraup suara terbanyak di Pemilihan Legislatif 2019 mendatang. Partai berlambang Moncong

Malut Post

11

Rudi kontra produktif dan mencederai pemerintahan, dari unsur kolusi korupsi dan nepotisme. “Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya,” ujar Fashal Hendri.

Sementara hal yang meringankan, selama persidangan bupati dua periode ini bersikap sopan, masih memiliki tanggungan keluarga, dan tidak pernah dihukum.

Menurut hakim, uang suap yang diberikan Amran kepada Rudi untuk menjadikan Amran sebagai Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, dilakukan dalam empat tahap. Atas perbuatannya, Rudi dijerat dengan Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55

ayat 1 ke-1 KUHP. Atas vonis ini, terdakwa Rudi Erawan maupun Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan meminta waktu berpikir untuk melakukan banding.

Selama persidangan, terungkap pada tahun 2015 Rudi bertemu Sekretaris DPD PDIP Provinsi Maluku Utara Ikram Haris di salah satu café di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ikram menyampaikan keinginan Amran kepada Rudi agar dipindah kantor ke Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara, lantaran saat itu Amran sedang tidak menduduki jabatan. Permintaan Amran dikabulkan oleh Rudi.(lip6/viv/kai)

orang koreografer yang mengatur gerak 100 penari. Tiga koregrafer tersebut yakni Ketua Sanggar Fola Katu Art Isa Tidore dan dua lainnya adalah M. Riski Ibrahim dan Adi Rachmat Yahya, yang merupakan penari dari Sanggar Nuku Himpunan Mahasiswa Indonesia Nuku (HIMPIN) Makassar. “GOT XXV 2018 sebagai turnamen tertua di Malut, harus bisa menyedot pemain-pemain muda untuk berlaga di event-event nasional. Untuk itu, GOT akan menyiapkan hal tersebut melalui pelaksanaan GOT yang berkesinambungan,”

tambahnya.

Terpisah, Isa Tidore menyampaikan bahwa tema Tidore Marasai dengan menggabungkan tiga tarian khas Maluku Utara itu merupakan isyarat terhadap pemain sepak bola, untuk selalu semangat dan menjunjung tinggi nilai keberagaman yang ditunjukkan dengan sportivitas, baik pemain maupun penonton. “Saya dan temanteman panitia meyakini kalau GOT kali ini lebih meriah dengan adanya penampilan kolosal para penari,” ujar Isa. (mg-04/onk)

Putih itu memperoleh 22,9 persen suara.

Posisi kedua diisi oleh partai Golkar dengan perolehan 11,4 persen suara.

Kemudian Partai Gerindra dengan 10,7 persen suara, Partai Demokrat terpaut tipis dengan 6,8 persen, PKB dengan 6,2 persen dan PKS sebesar 4 persen suara.

“Untuk posisi kedua dan ketiga masih dapat berubah karena dalam rentang margin of error,” kata Burhan seperti dilansir jawapost.com, Rabu (26/9).

Selain itu, Burhan menuturkan, partai-partai lainnya masih dibawah ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) sebesar 4 persen. Mereka adalah PPP dengan 3,7 persen suara, Partai NasDem sebesar 3,4 persen suara, Perindo 2,5 persen dan PAN dengan 2 persen suara.

Di posisi di bawah 2 persen, kata Burhan, ada Partai Hanura sebesar 0,8 persen, PSI sebesar 0,2 persen, PBB dengan perolehan 0,2 persen, partai

Garuda dengan 0,2 persen, PKPI 0,2 persen dan Partai Berkarya yang tak mendapatkan suara sama sekali alias 0 persen. Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 24,7 persen. “Tapi saya tak bisa menyebut bahwa PAN, Perindo, NasDem dan PPP tidak lolos parlementary threshold karena masih dalam rentang margin of error,” pungkasnya.

Berdasarkan data tersebut, jelang 7 bulan pencoblosan pileg, setidaknya masih ada 10 parpol yang bakal terancam tidak lolos ke Senayan. Namun, kondisi ini bisa saja berubah, sebab masa kampanye baru saja dimulai.

Sekadar informasi, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 1-6 September 2018 dengan melibatkan 1220 responden. Survei ini juga menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. (JPC/mpf)

Federico Bernardeschi, Bikin Si Nyonya Tua Semakin Berbahaya

JUVENTUS memiliki kombinasi lini tengah yang begitu paten.

Para gelandang Si Nyonya Tua jago mengalirkan bola, disiplin, serta p ro d u kt i f m e n c e t a k g o l . Ke t i k a

mengamankan titel scudetto ketujuh secara beruntun musim lalu, Paulo Dybala dan Gonzalo Higuain muncul sebagai pemain tersubur Juventus.

Dybala mengemas 22 gol semen-

tara sang kompatriot, Higuain punya koleksi 16 biji. Siapa yang mengekor di belakang Dybala dan Higuain? Tak banyak yang sadar kalau orang itu adalah Sami Khedira.

Khedira mendulang sembilan gol di Serie A 2017/18. Itulah musim tertajam sang gelandang asal Jerman sejak memulai karier profesional bareng Stuttgart pada 2006.

Khedira bahkan sempat mencatat trigol saat Juventus menggulung Udinese 6-2 di Dacia Arena Oktober tahun lalu. Fenomena Khedira mendeskripsikan kelebihan utama Si Nyonya Tua. Gelandang-gelandang Juve terbilang produktif. Mereka tak sekadar berperan sebagai jembatan penghubung.

Secara kolektif, pilar lini tengah Tim Zebra musim lalu mengontribusikan 17 gol. Selain Khedira, Miralem Pjanic (5 gol) dan Blaise Matuidi (3) juga sukses membuka rekening gol. Tendensi para pilar lini tengah untuk mendukung serangan dan meringankan kinerja striker kembali terlihat di musim anyar.

Khedira muncul sebagai pencetak gol pertama Juve di Serie A 2018/19.

Ia menjadi jalan pembuka kemenangan 3-2 Si Nyonya Tua atas Chievo di Marc’Antonio Bentegodi. “Juventus tahun ini lebih bagus daripada Real Madrid sebab mereka punya lini tengah menakutkan. Mereka memiliki Emre Can, Federico Bernardeschi yang banyak membantu pertahanan, dan Matuidi, seorang pekerja luar biasa,” kata kiper legendaris Juve yang mengantar Italia meraih titel Piala Dunia 1982, Dino Zoff. (bln)

Berkaca dari Eropa Mengenai Akademi dan Sekolah Sepak Bola SEBELUM merencanakan untuk melakukan pembinaan kepada pesepak bola muda, Indonesia perlu berkaca pada Eropa mengenai perbedaan antara akademi dan sekolah sepak bola.

Sementara Indonesia masih menyusun cara terbaik untuk memulai pembinaan serius para pesepak bola masa depan, negara-negara di Eropa telah terlebih dahulu melakukannya baik dari akademi maupun sekolah sepak bola.

Dunia sepak bola lebih dahulu mengenal sekolah akademi sebagai wadah untuk menampung dan mengasah talentatalenta muda. Beberapa tahun terakhir, ada sekolah sepak bola (soccer school atau soccer camp) yang juga memberikan pelatihan buat pesepak bola muda.

Lantas, apa perbedaan keduanya? Ada dua hal paling mendasar. Pertama, para pesepak bola di sekolah akademi mendapat bayaran dari klub. Sebaliknya, di sekolah sepak bola, peserta harus membayar biaya pendaftaran dan sebagainya untuk dapat mengikuti program. Kedua, program di sekolah sepak bola dibuka tiap tahun dalam satu periode, misalnya musim panas.

Para siswa akan belajar teknik sepak bola sepanjang musim panas di tahun yang sama mereka mendaftarkan diri.

Sebaliknya, pesepak bola di sekolah akademi menjalani program sesuai dengan

ikatan kontrak ketika mereka direkrut pertama kali, Durasinya bisa memakan waktu tahunan.

Sederhananya, sekolah sepak bola adalah cara lain sebuah klub di Eropa untuk mendapatkan sumber dana. Uang itu dapat digunakan untuk mengelola sekolah akademi bila klub itu memilikinya.

Ambil contoh Paris Saint-Germain.

Klub Prancis itu memiliki lebih dari 50 sekolah sepak bola di penjuru dunia, termasuk di Indonesia, tepatnya di Bali.

Dengan biaya pendaftaran Rp1,5 juta plus biaya bulanan 500 ribu rupiah, para pesepak bola berusia 6-19 tahun diajarkan teknik bermain yang sesuai dengan kultur dan filosofi PSG. Pelatihan berlangsung selama periode liburan anak sekolah di Indonesia. Karena itu, jauh lebih mudah untuk berlatih sepak bola via sekolah sepak bola. Akan tetapi, bila si pemain muda serius ingin berkarier sebagai atlet, mereka hanya bisa merealisasikan di sekolah akademi. (bln)

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

MANCA SPORT

Malut Post

12

Prediksi Empoli vs AC Milan, 1-2 PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Veseli, Silvestre, Maietta, Lorenzo; Brighi, Capezzi, Bennacer; Krunic; Gumina, Caputo. Pelatih: Aurelio Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Donnaruma; Rodriguez, Romagnoli, Caldara, Calabria; Bonaventura, Biglia, Kessie; Calhanoglu, Higuain, Suso. Pelatih: Gennaro Gattuso.

PREDIKSI SKOR Milan belum pernah kalah dalam laga-laga tandangnya melawan Empoli di Serie A. Milan menang enam kali dan imbang enam kali dalam 12 laga tandang sebelumnya melawan mereka di liga tertinggi Italia.

Milan selalu mencetak dua gol atau lebih dalam empat laga tandang terakhirnya melawan Empoli di Serie A, tapi tak sekalipun clean sheet dalam empat laga tersebut.

Milan punya serangan berkualitas yang bisa menghadirkan kemenangan. Namun Milan perlu bertahan lebih baik daripada laga-laga sebelumnya. Prediksi skor akhir: Empoli 1-2 AC Milan.(*)

AC MILAN akan bertandang ke Stadio Carlo Castellani untuk menghadapi tim promosi Empoli pada giornata 6 Serie A 2018/19, Jumat (28/9). Milan mencari jalan untuk kembali ke trek kemenangan setelah cuma bisa imbang dalam dua laga terakhirnya di liga.

Milan baru meraih satu kemenangan di Serie A musim ini, yakni 2-1 kontra AS Roma. Setelah itu, Milan drop dan imbang 1-1 di kandang Cagliari, di mana gol perdana Gonzalo Higuain menyelematkan mereka dari kekalahan.

Milan kemudian menang tipis 1-0 lewat gol

tunggal Higuain atas tuan rumah Dudelange di Liga Europa. Namun anak-anak asuh Gennaro Gattuso lalu ditahan imbang Atalanta 2-2.

Higuain kembali mencetak gol, begitu pula Giacomo Bonaventura, tapi Rossoneri gagal menang.

Milan ingin segera kembali merasakan kemenangan. Melawan Empoli, yang form-nya lebih buruk daripada mereka, misi tiga poin itu seharusnya bisa mereka wujudkan.

Empoli mengawali musim dengan kemenangan 2-0 atas Cagliari di kandang sendiri lewat golgol Rade Krunic dan Francesco Caputo. Namun

setelah itu, mereka melalui empat laga beruntun tanpa kemenangan.

Empoli bahkan selalu kalah dalam dua laga terakhirnya. Usai dijinakkan Lazio 0-1, pasukan Aurelio Andreazzoli ditundukkan Sassuolo 1-3.

Dalam laga melawan Sassuolo itu, mereka juga kehilangan gelandang serang Miha Zajc yang dikartu merah. Terakhir kali menjamu Milan di tempat ini, pada musim 2016/17, Empoli tumbang 1-4. Milan memenangi laga itu lewat bunuh diri Andrea Costa, satu gol Suso, dan dua gol Gianluca Lapadula. (bln/jfr)

MOTOGP

JOSE Mourinho dan Paul Pogba (Mirco Lazzari gp/Getty Images)

ANDREA Dovizioso menyerah mengejar perolehan poin Marc Marquez

Dovizioso Menyerah Kejar Poin Marquez ANDREA Dovizioso menyebut Marc Marquez akan kembali jadi juara dunia MotoGP musim ini. Dengan tinggal lima balapan tersisa, Dovi menyerah mengejar poin Marquez.

Marquez memenangi balapan sengit di MotoGP Aragon, Minggu (24/9/2018) malam WIB. Itu menjadi kemenangan nomor enam untuk rider asal Spanyol itu, yang sekaligus menyudahi puasa kemenangan di empat seri sebelumnya.

Tambahan poin maksimal dari Aragon membuat Marquez berdiri makin kokoh di puncak klasemen MotoGP. Jarak dia dengan Dovi di urutan dua kini menjadi 72 poin.

Masih ada lima balapan tersisa di musim ini, yang artinya secara matematis segala hal masih memungkinkan terjadi. Namun Dovi pesimistis bisa melakukannya.

“Meraih 72 poin dari lima balapan menghadapi Marquez adalah mustahil. Satu-satunya cara adalah dia tidak ikut balapan. Dan meskipun begitu, sulit mengumpulkan 72 poin,” ucap Dovizioso usai balapan.

“Jika kami ingin realistis, tidak (mungkin).

Di balapan apapun bisa terjadi, jadi secara matematis masih (peluangnya) masih terbuka, tapi begutulah situasinya,” lanjut rider Ducati itu dikutip dari Crash.

Mengejar jumlah poin Marc Marquez memang masih mungkin secara matematis, karena maksimal masih ada 125 poin bisa didapat (dengan catatan memenangi seluruh balapan tersisa). Namun di sisi lain Marquez sangat konsisten. Dari enam balapan di mana dia gagal jadi juara (tidak termasuk MotoGP Inggris yang dibatalkan), empat di antaranya dituntaskan Marquez dengan naik podium. (dtc/jfr)

Paul Pogba dan Jose Mourinho Retak?

KERETAKAN hubungan antara Paul Pogba dan Jose Mourinho dikabarkan kian membesar.

Pemain asal Prancis disebut ingin segera hengkang dari Manchester United. Isu perpecahan terbaru adalah ketika Mourinho memutuskan tidak lagi menjadikan Pogba sebagai kapten MU. Sebelumnya Pogba menjadi kapten kedua MU musim ini setelah Antonio Valencia.

“Faktanya adalah saya membuat keputusan agar Paul tidak lagi menjadi kapten kedua. Orang yang sama yang memutuskan Paul adalah kapten kedua. Tidak ada masalah sama sekali, hanya keputusan yang tidak perlu saya jelaskan,” jelas Mourinho dikutip Daily Mail.

Dicabutnya ban kapten dari Pogba kian menegaskan keretakan hubungannya dengan sang manajer. Sebelumnya Pogba sudah mengkritik taktik Mourinho usai ditahan Wolverhampton.

Daily Mail menyebut, Pogba kabarnya sudah berbicara kepada Mourinho dan Ed Woodward, CEO MU, untuk hengkang dari Old Trafford.

Dan Barcelona disebut menjadi tujuannya. Pada musim panas lalu, Barcelona sudah menawar Pogba ke MU. Namun The Red Devils menolaknya.

Bagaimana kini? (dtc/jfr)

Harus Juara Liga Champions SALAH satu alasan Neymar menerima pinangan PSG adalah ingin mewujudkan mimpi menjadi pemain terbaik dunia, yang sulit didapatnya di Barcelona karena ada Lionel Messi. Namun, mimpi itu juga sulit didapat di PSG. Mantan pemain timnas Brasil, Julio Baptista, menilai PSG harus melakukan upaya lebih untuk bisa mengantar Neymar menjadi pemain terbaik dunia dan bertahan lebih lama bersama klub asal ibukota Prancis tersebut.

Neymar boleh dibilang tidak mendapatkan panggung dalam gelaran malam gala FIFA Best 2018. Nama pemain asal Brasil tersebut tidak masuk dalam daftar finalis pemain terbaik dunia, yang dimenangkan Luka Modric.

Bahkan, tidak muncul pula nama Neymar dalam daftar FIFPro World XI. Baptista merasa kondisi ini tidak lepas dari minimnya dampak yang diberikan PSG di level Eropa. Karena itu, mereka harus lebih baik di Liga Champions.

Demi Neymar

Bersama PSG, Neymar memang tidak kering gelar. Pemain berusia 26 tahun tersebut meraup semua gelar domestik. Tapi, Neymar dan PSG tidak mampu melaju jauh di ajang Liga Champions. Neymar pun tak mampu bersaing di level individu.

“Saya rasa PSG kurang stabil dan itu membuat mereka lemah di Liga Champions. Mereka punya dampak besar di Ligue 1. Mereka bisa selalu jadi juara dan mereka berhasil. Tapi, mereka harus lebih kuat di Liga Champions,” ucap Baptista.

“Saya pikir, dengan bermain lebih bagus di Liga Champions, maka PSG akan membantu peluang Neymar untuk menjadi pemain terbaik dunia. PSG harus melakukan hal tersebut,” tandas sosok yang pernah bermain di Real Madrid.

Demi Neymar Bersama PSG, Neymar memang tidak kering gelar. Pemain berusia 26 tahun tersebut meraup semua gelar domestik. Tapi, Neymar dan PSG tidak mampu melaju jauh di

ajang Liga Champions. Neymar pun tak mampu bersaing di level individu.

“Saya rasa PSG kurang stabil dan itu membuat mereka lemah di Liga Champions. Mereka punya dampak besar di Ligue 1. Mereka bisa selalu jadi juara dan mereka berhasil. Tapi, mereka harus lebih kuat di Liga Champions,” ucap Baptista.

“Saya pikir, dengan bermain lebih bagus di Liga Champions, maka PSG akan membantu peluang Neymar untuk menjadi pemain terbaik dunia. PSG harus melakukan hal tersebut,” tandas sosok yang pernah bermain di Real Madrid.. (bln/jfr)

NEYMAR

Siapkan Penghargaan untuk Pesepak Bola Wanita KABAR baik untuk pelaku sepak bola wanita serta para pemain yang masih berusia di bawah 21 tahun. Gelar individual terbesar yang diselenggarakan oleh France Football, Ballon d’Or, akan menyediakan penghargaan buat mereka.

Ballon d’Or, atau yang dikenal sebagai Bola Emas, merupakan salah satu penghargaan individual di dunia sepak bola. Penghargaan ini sendiri sudah diadakan sejak tahun 1956 silam.

Beragam pemain sepak bola hebat sudah pernah menyicipi gelar bergengsi ini, sebut saja Pavel Nedved, Johan Cruyff, hingga Michel Platini.

Namun dalam 10 tahun terakhir, gelar ini dikuasai oleh dua orang, yakni Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan kepada pemenangnya pada bulan Desember mendatang. Namun, untuk edisi kali ini, tidak hanya satu trofi saja yang diperebutkan.

Dua penghargaan lainnya juga akan diserahkan kepada pemain wanita terbaik serta U-21. Khusus untuk pemain U-21, gelar tersebut dinamakan Kopa Trophy. Nama Kopa Trophy ini diambil dari legenda Real Madrid, Raymond Kopa. Pria asal Prancis tersebut juga pernah memenangkan Ballon d’Or, tepatnya pada thaun 1958.

Tim Panelis Ballon d’Or tahun ini akan terdiri dari 33 sosok terkenal di dunia sepak bola. Mereka di antaranya adalah Michel Platini, Marco Van Basten, dan juga Zinedine Zidane.

Yang unik, Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo akan masuk dalam tim juri untuk tahun ini.

Keduanya diprediksi tidak lagi merengkuh gelar yang telah lama dikuasainya. Khusus Ronaldo, ia diperkirakan gagal merengkuh mahkotanya kembali walaupun gelar Ballon d’Or dua tahun terakhir telah dimenangkannya. Ia juga diyakini tidak mendapatkan gelar FIFA Best Men’s dan akan absen dalam malam penganugerahannya. (bln/jfr)

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

MAJANG POLIS

Portal CPNS Sulit Diakses Pendaftar Resah, BKPSDMD Akan Koordinasi dengan Panitia Pusat Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah

TERNATE - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai dibuka, Rabu, kemarin, (26/9). Peserta bisa langsung mendaftar melalui portal sscn.bkn.go.id. Namun sayangnya, sejak pagi portal tersebut sulit diakses. Tak sedikit calon pendaftar yang mengeluhkan hal tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Pemkot Ternate, Junus Yau mengatakan, pihaknya sudah

13 Ibu Hamil Penderita Hepatitis B Meningkat

GEJALA HEPATITIS B PADA IBU HAMIL

1. Mual dan muntah 2. Selalu kecapaian 3. Kehilangan nafsu makan 4. Demam 5. Sakit perut (terutama di sisi kanan atas dekat hati berada) 6. Sakit pada otot dan persendian 7. Penyakit kuning

mencoba mengakses portal tersebut. Memang sudah dibuka, namun masih sangat lambat diakses. Menyikapi kondisi ini, Junus mengimbau, peserta saat mendaftar menghindari jam-jam sibuk. “ Berkaca dari pengalaman tahun lalu, pada hari pertama pembukaan pendaftaran, situs SSCN sulit diakses. Namun, kondisi tersebut akan kembali normal,” tandasnya.

8. Kulit dan putih mata menguning 9. Tapi bisa jadi gejala ini tidak muncul sama sekali.

2016

Baca: CPNS.. Hal 16

2017

PERINGATAN Peringati Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia TERNATE – Memperingati hari kesehatan lingkungan sedunia 26 September, kemarin. Mahasiswa Poletkkes, Jurusan Kesehatan Lingkungan serta Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) melakukan kampanye kesehatan dengan membagi-bagikan liflet yang memuat ajakan untuk mengkonsumsi makanan sehat.

Dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan, Sakriani menyatakan, selama ini masyarakat sering konsumsi makanan dalam kemasan yang kurang sehat bahkan sudah kedaluarsa. Liflet yang dibagikan itu untuk menginformasikan cara pemilihan makanan sehat. “ Selain liflet kami juga membagikan tanaman pengusir nyamuk dan pupuk kompos secara gratis ke masyarakat,” tandasnya, Rabu (26/9).

Baca: PERINGATI.. Hal 16

Baca: HEPATITIS..

Hal 16

2018

42

73

51

penderita

penderita

penderita (Hingga Agustus)

Realisasi PBB Capai Rp 3,6 Miliar

Segitiga Emas Vakum

Baca: SEGITIGA.. Hal 16

TERNATE – Jumlah penderita Hepatitis B di Kota Ternate, terutama yang diderita ibu hamil, terus meningkat.

Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat tiga tahun terakhir, grafis penyakit yang cukup berbahaya itu terus menajak.

DATA PENDERITA HEPATITIS B PADA IBU HAMIL

PROGRAM

T E R N AT E – Program segitiga emas yang digalakkan tiga daerah yakni Tidore, Ternate dan Halmahera Barat (Halbar) fakum.

Program kerja sama yang dirancang mulai 2017 lalu itu kini tidak l a g i t e rd e n g a r kabarnya.

Kepala BapeSAID Assgaf litbangda Kota Ternate Said Assgaf saat diwawancarai mengakui, program kerja sama tiga daerah tersebut tetap berjalan. Sesuai kesepakatan tiga daerah ini, rencana aksi akan dilakukan tahun 2019 mendatang.

Malut Post

TERNATE – Dari target Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp 6 miliar, hingga akhir September ini, realisasinya baru mencapai Rp 3,6 miliar. Menyikapi kondisi itu, kemarin (26/9) Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman menggelar rapat dengan seluruh lurah dan camat. Dalam rapat itu orang nomor satu di Kota Ternate ini menegaskan, agar sisa waktu tiga bulan ke depan , lurah lebih menggenjot PBB. “ Tahun lalu realisasi PBB capai 100 persen, karena itu saya tegaskan tahun ini harus sama.

Lurah saya minta melakukan koordinasi dengan petugas pajak yang ada di kelurahan untuk turun jemput bola,” tegas Burhan.

HIZBULLAH/MALUT POST

BERKUNJUNG Para turis manca negara yang tiba dengan kapal pesiar MV Coral Discoverer Rabu (26/7) kemarin, menyempatkan berkunjung ke Kedaton Sultan Ternate. Seperti yang terlihat di gambar para turis sedang menyaksikan ibu-ibu di kedaton mengiris daun pandan.

Siapkan Formulasi Baru Pengelolaan PAD TERNATE – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate tahun ini diprediksi sulit mencapai target.

Hingga September, total realisasi PAD baru di bawah 50 persen.

Agar hal ini tidak terulang tahun depan, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman mengaku akan menyiapkan formula yang pas untuk menggenjot PAD. Baca: FORMULASI.. Hal 16

BURHAN Abdurahman

Baca: PBB.. Hal 16

Pemkot Mengadu ke Kemendagri Terkait Registrasi Perda Tongole TERNATE - Pemekaran lingkunganTongole menjadi kelurahan hingga kini belum terwujud. Pasalnya, nomor registrasi (noreg) peraturan daerah (Perda) belum dikeluarkan Biro Hukum Pemprov Malut.

Kelamaan menunggu, Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate, mengadukan persoalan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate Muhammad Qufal saat dikonfirmasi mengatakan, dari penjelasan Dirjen Bina Administrasi Kewilaya-

han Kemendagri bahwa, pemprov tidak punya alasan untuk menahan noreg perda, selama pemekaran kelurahan yang diusulkan itu memenuhi syarat. “ Kalau syarat kelengkapan berkasnya tidak bermasalah untuk dimekarkan Pemprov tidak ada alasan menahan register Perda,” ungkap Qufal.

Menurutnya, dari penjelasan Kemendagri, jika pemkot telah menyanggupi penganggarannya. maka pemerintah provinsi yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah tinggal mengingatkan saja. Syarat pembentukan kelurahan, katanya, ada tiga hal yakni syarat teknis, dasar dan administrasi.

Baca: MENGADU.. Hal 16

Gudang Penampung Barang Bekas Dilalap Si Jago Merah TERNATE - Si jago merah kembali beraksi di RT 03/01, kelurahan Santiong, Rabu siang kemarin. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 15.00 WIT ini menggerakan warga yang bermukim di kawasan kubur cina ini.

Dalam kebakaran ini, api menghanguskan gudang penampungan berang bekas yang dijaga Arif Rahman (41).

Bahan bangunan yang mudah terbakar ditambah barang bekas yang berada di dalamnya membuat api dengan cepat meratakan gudang tersebut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut.

TINGGAL PUING : Gudang penampung barang bekas di RT 03/01, kelurahan Santiong, Rabu siang kemarin, terbakar. Bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meratakan gudang tersebut dengan tanah.

Baca: DILALAP.. Hal 16 HIZBULLAH/MALUT POST

TP PKK Gelar Pelatihan PAUD dan BKB Harus dilaksanakan secara terintegrasi dan masing-masing kelompok memperhatikan yakni kelompok BKB, PAUD dan Posyandu TP PKK FOR MALUT POST

ROHANI P MAHLI Wakil Ketua III TP PKK

KOMPAK : Pose bersama pengurus PKK, narasumber dan peserta

TERNATE - Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Ternate menggelar pelatihan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB) holistik terintegrasi. Kegiatan yang dipusatkan di gedung wanita itu dibuka Wakil Ketua III TP PKK, Rohani P Mahli.

Dalam sambutannya Rohani mengatakan, perkembangan sumber daya manusia (SDM) harus dimulai sejak dini, bahkan sejak janin masih di dalam kandungan.

Baca: PKK.. Hal 16

14

Malut Post

AROUND TERNATE

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Hizbullah Muji/Malut Post

MASIH BERDIRI: MESKI sudah tidak lagi difungsikan sebagai tanda pentunjuk bagi kendaraan, namun rambu lalulintas yang mengisyaratkan larangan masuk di kawasan reklamasi tapak II menuju arah terminal dan pasar Higenis tetap saja berdiri, padahal rambu lalulintas ini sudah tidak berlaku sejak beberapa tahun terakhir

Puskesmas Siko Baru Capai 3.452 Pola Imunisasi MR dengan Sosialisasi ke Sekolah dan Kelurahan Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir TERNATE-Langkah Puskesmas Siko untuk menindkalanjuti penyebaran vaksin Miesels Rubella (MR) melalui imunisasi berlanjut. Kendati demikian, balita dan anak yang menjadi sasaran dalam imunisasi kali ini baru mencapai 3.452 jiwa dari total 9.695 anak dan balita di wilayah kerja Puskesmas Siko.

Hal Ini diakui langsung, Kepala Puskesmas (Kapus), dr. Wirda Albaar, Rabu kemarin. Dikatakan Wirda, pelayanan imunisasi MR di

Fitrah/Malut Post

PUSKESMAS : Siko

SEMENTARA ITU Awas, Lubang di Samping FKIP

Fitrah/Malut Post

LUBANG: Kondisi Lubang jalan di bagian barat Kampus FKIP

TERNATE - Bagi warga dan Mahasiswa yang sering beraktivitas dengan menggunakan fasilitas jalan bagoian barat kampus FKIP Akehuda agar berhati hati dengan kondisi jalan teraebut, pasalnya lubang jalan yang telah lama terlihat dikawasan tersebut makin hari makin terlihat membesar Pantauan koran ini Rabu kemarin, kondisi jalan berlubang ini diduga disebabkan karena telah termakan usia, Ajin salah satu mahasiswa kepada koran ini menuturkan, kerusakan ini diduga terjadi karena bagian dasar pondasi patah dan membuat lubang kecil, lama kelamaan air hujan terua mengikis bagian bawah pondasi selokan yang berbatasan langsung dengan jalan hingga mengakibatkan dasar pondasi kosong dan berakibat jalan longsor aerta membentuk lubang, ini yang membahayakan pengendara, pasalnya lubang tersebut di bagian bawahnya telah masuk hingga ke tengah jalan. “Kerusakan ini sebenarnya sudah lama terjadi, namun karena tidak diperbaiki, lama kelamaan keruaakan tersebut makin membesar, ya kami harap pihak terkait untuk segera datang dan memperbaikinya, jika tidak pasti kerusakan jalan ini tambah parah, menhingat setiap saat terjadi hujan,” Tutur Ajin Ajin menambahkan, kawasan ini sering juga dilewati kendaraan berat yang setiap hari wara wiri dari dan menuju kampus. “Bagian dasar selokan sudah kosong, kalau tidak secepatnya diperbaiki maka tinggal tunggu waktu jalan ditutup karena seluruh badan jalan longsor,” Tegas Ajin. (Aji/Lid)

puskesmas dilakukan setiap hari.

Bahkan untuk mencapai target, pihaknya lantas telah mengupayakan koordinasi dengan pihak sekolah. “Jadi kami langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk fasilitasi kami di puskemas. Tentu melalui sosialisasi kepada para orang tua maupun wali murid tentang pentingnya imunisasi. Jadi kami standby dipuskesmas,”ungkapnya. lebih lanjut Wirda menjelaskan, tidak hanya sekolah yang jadi fokus sasaran imunisas, namun kelurahan juga tidak lepas dari perhatian Puskesmas. “Sampai saat ini, kami

terau melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan yang masuk wilayah kerja Puskesmas Siko, agar bagaimana warga paham dan mau ikut program pemerintah melalui imunisasi,” Tutur Wirda Karena itu, pihaknya yakin hingga 31 Oktober nanti target untuk imunisasi sekitar 9000an anak dan balita sebagaimana deadline waktu yang diberikan Kemenkes bisa tercapai. “Kami yakin bisa mencapai target,”akunya. Karena itu, untuk saat ini, pihaknya sudah memperkuat penguatan kerja di internal puskesmas. “Selain menggerakan semua petugas yang ada, kami juga telah menguatkan kerjasama dengan mitra, mulai dari sekolah hingga kelurahan,”tandas Wirda.(Aji/Lid)

Lagi, Pipa PDAM Bocor dan Tidak diperbaiki TERNATE - Awal pekan kemarin warga keluhkan terkait pipa berlubang di kawasan perempatan premium lama Makassar Barat, kini giliran warga Soa yang keluhkan pipa bocor yang tak kunjung diperbaiki Kerusakan pipa yang dikeluhkan warga Soa terjadi di Rt 008 Rw 04, pipa yang berada di dalam selokan ini sudah beberapa Minggu terakhir mengeluarkan percikan air dengan volume cukup besar. Agus salah satu warga Soa yang lokasi pipa bocor berada tepat didepan rumahnya mengatakan, kerusakan ini sudah lama terjadi, mungkin pipa sudah termakan

Hizbullah Muji/Malut Post

BOCOR: Pipa bocor di kawasan Soa

usia jadi air kemudian keluar dari patahan pipa tersebut. “Untung saja patahan pipa terjadi di dalam selokan, jadi air langsung mengalir

ke barangka, kalau kerusakan di jalan akan lebih parah lagi,” Tutur Agus Agus berharap PDAM untuk

segera datang untuk memperbaiki kerusakan tersebut agar air tidak percuma terbuang ke selokan.

(Aji/Lid)

JURNALISME WARGA

Kodim Tidore Kawal Mediasi Sengketa Tapal Batas Di Oba TIKEP.- Kodim 1505 Tidore saat ini tengah mengawal pelaksanaan mediasi sengketa tapal batas antara Desa Tului dan Desa Toseho Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan.

Kegiatan mediasi tersebut diawali dengan pemgresmian Pembangunan Perumahan 50 di Desa Tului Kecamatan Oba Kota Tikep kemudian dilaksanakan pertemuan yang mempertemukan tim

9 dari kedua desa guna hearing dan penentuan tapal batas, namun rupanya upaya tersebut masih mengalami deadlock karena dari masyarakat meminta melibatkan dari pihak Kesultanan Tidore sehingga diputuskan akan dilaksanakan pertemuan lanjutan dengan Pihak Kesultanan.

Hadir dalam kegiatam tersebut, Hadir dalam kegiatan tersebut, Pasi

Intel Kodim 1505 Tidore dan Danramil Oba Kapten Inf Hamid Buton mendampingi rombongan Walikota Tikep Capt. Ali Ibrahim, Walikota Tikep. Capt. H. Ali Ibrahim, Kapolres Tikep AKBP. Doly Heriyadi S.ik,M.Si. Kajari Kota Tikep Bpk. Adam Saimima SH. MH. Kadis Terkait lingkup Pemkot Tikep, Camat Oba Bpk. Halid Tomaid, Kapolsek Oba Iptu. Efrian Batiti S.T.K, Kepala

Desa Tului Bpk. Safrudin Safar, Tim 9 Desa Toseho, Tim 9 Desa Tului.

Dandim 1505 Tidore Letkol Inf Yayat Priatna Prihatina usai melaksanakan kegiatam tersebut menyampaikan, bahwa mediasi tersebut merupakan upaya guna menyelesaikan sengketa tapal batas antara kedua desa sehingga tidak berkepanjangan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, untuk itu kita akan kawal terus pelaksanaannya dan semoga permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan baik. Pungkas Dandim. (*) PENGIRIM: Penrem 152 Babullah

AKADEMIKA

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

Malut Post

15

Kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah Bersama Dr. Amran Husen S.E., M.E

Kebijakan Penyusunan APBD dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan (Bagian I) Dr. Amran Husen S.E., M.E Dosen Sekaligus Ketua Program Studi (Prodi) Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate

TOPIK yang akan dibahas pada edisi kali ini mengenai Kebijakan Penyusunan APBD dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan (Bagian I). Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah yang disampaikan Dr. Amran Husen S.E., M.E, Dosen Prodi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.

Berikut narasi mata kuliah yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan: Desentralisasi fiskal mengharuskan setiap daerah otonom melakukan terobosan dalam mengelola potensi sumber dayanya secara maksimal. Ini untuk memenuhi target pembiayaan pembangunan. Artinya, daerah otonom harus mandiri membiayai seluruh aktivitas pembangunannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil temuan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di Indonesia tahun 2017 menyimpulkan, dari 34 provinsi dan 467 kabupaten/kota di Indonesia, yang dinyatakan mandiri secara otonomi tidak lebih dari 2 persen.

Di sisi lain, ada peningkatan dana transfer ke daerah yang diberikan untuk melayani masyarakat, sayangnya harapan itu masih jauh dari panggang api. Pengangguran; kemiskinan; anak putus sekolah; orang sakit yang tidak dapat berobat ke rumah sakit dan setumpuk masalah di daerah seakan menjadi saksi dana transfer ke daerah bernilai triliun rupiah tidak berdampak positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Lalu apakah ada yang salah dari sisi perencanaan?

Secara Konsep menurut (Amran Husen; 2018) paling tidak ada enam (6) hal yang menjadi sorotannya dalam kuliah kali ini dari sisi perencanaan

pembangunan; (i) Desentralisasi ekonomi belum berjalan dengan baik sejak otonomi daerah digulirkan tahun 1998/1999 hingga saat ini. Penyebabnya dari sisi perencanaan adalah tidak adanya lanjutan program pembangunan saat terjadi pergantian penguasa rezim, baik di pusat maupun di daerah, karena orientasi pembangunan harus disesuaikan dengan visi misi rezim baru yang terpilih. (ii) Pembangunan daerah tidak dapat dikelola secara bussiness as usual. Perlu inovasi daerah baik dari masyarakat maupun pemimipin. Artinya pengelolaan organisasi birokrasi di daerah tidak boleh kaku dan terjebak pada ego primordialisme yang berlebihan dan akhirnya membunuh kreativitas. (iii) Analisis ekonomi secara baik untuk melihat potensi dan keunggulan daerah, menjadi salah satu kelemahan daerah karena birokrat yang ditempatkan pada posisi strategis terkait dengan desain perencanaan pembangunan daerah, tidak cukup memahami tugas pokok dan tanggung jawabnya di bidang perencanaan. (iv) Kerjasama antardaerah yang juga belum berjalan baik, karena lemahnya koordinasi dan saling terbuka dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama (lintas daerah), seperti kasus 6 desa di Halbar-Halut; kasus ibu kota Sofifi dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. (v).

Pembangunan tidak hanya sebatas pengembangan potensi daerah namun mempertimbangkan seberapa cepat suatu pembangunan dapat dilaksanakan serta berkualitas; (vi) Melakukan sinergi perencanaan pusat dan daerah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah Besarnya dana transfer tidak akan sepenuhnya memberikan dampak pada peningkatan pembangunan daerah apabila, sistem pengelolaannya belum maksimal. Oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas dan kualitas pada perencanaan maupun penganggaran daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah yang lebih difokuskan pada belanja untuk pembangunan daerah. Meng-eksplore potensi-potensi pendapatan daerah (pajak, retribusi, BLUD dan sebagainya) untuk meningkatkan kemandirian daerah dan memperkuat desentralisasi ekonomi. Keberhasilan sistem penyelenggaraan

Oktober, Hima Fatek Gelar Mubes

MUHDI Abdulrahman

TERNATE – Himpunan Mahasiswa Arsitektur (Hima) Fakultas Teknik Universitas Khairun (Fatek Unkhair) berencana menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pada Oktober nanti. Rencana ini disampaikan Ketua Hima Fatek, Muhdi Abdulrahman, kemarin (26/9).

Dikatakannya, Hima sebagai lembaga organisasi intra mahasiswa, kegiatan yang dilaksanakannya selalu terkait

dengan Tri Dharma perguruan tinggi. Seperti beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti Pekan Kreatif Elektro, Fokus Group Discussion (FGD) tentang persoalan Akademik, aksi peduli Oba Selatan (Front Ormawa) terkait fasilitas publik jalan, jembatan dan jaringan (kritik Pemprov), talk show dengan tema “Rumah dan Permukiman di Ternate”, serta menggelar kuliah tamu dengan mendatangkan para pakar tingkat nasional dan Kegiatan berskala nasional yakni Forum Komunikasi dan Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Indonesia di Palu, Pekan Kreatif Arsitektur, diskusi ilmiah bersama arsitek indonesia Maluku Utara. ”Dengan semangat salam satu atap di bawah tangga kreativitas, kami siap berkarya untuk nusa dan bangsa,” katanya seraya berharap ke depan organisasi tersebut bisa diperhitungkan di tingkat regional dan nasional. (tr-03/nty)

pemerintahan daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab amatlah ditentukan oleh sistem perencanaan dan penganggaran yang baik.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, mengingat output perencanaan adalah penganggaran. Pentingnya keterkaitan antara penganggaran dan perencanaan, terbukti dari keluarnya UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Blocher (2005) mendefinisikan anggaran sebagai ekspresi formal mengenai rencana aksi di masa akan datang (budget is a fromal expression of plans for future plans). Ini berarti, anggaran yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari perencanaan kegiatan yang telah disusun sebelumnya yang berjangka menengah dan panjang. Secara umum, penganggaran dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau metode yang sistematis untuk mengalokasikan berbagai sumber daya, terutama sumber daya keuangan yang merupakan aktivitas utama organisasi pemerintahan. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai dalam suatu periode tertentu (Mardiasmo, 2002). Anggaran yang dimaksud tersebut adalah tercermin dalam RAPBD/APBD yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah. Penyusunan RAPBD yang transparan, akuntabel dan partisipatif sesungguhnya merupakan ciri untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sebagai konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain, perlunya dilakukan reformasi anggaran yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Aspek utama dalam reformasi anggaran adalah perubahan dari anggaran tradisional ke anggaran yang berbasis kinerja (performance budget). Anggaran yang berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah

yang berorientasi pada hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang berarti pula, harus berorientasi pada kepentingan publik. Untuk dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas publik, maka diperlukan paradigma baru dalam manajemen keuangan daerah. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah yakni; 1. APBD harus lebih berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, APBD harus ditekankan pada tiga aspek pelayanan publik, yaitu pelayanan administrasi, kebutuhan dasar dan infrastruktur.

2. APBD merupakan dana publik yang penggunaannya harus berorientasi pada kinerja yang baik (ekonomi, efisien dan efektif/ 3E).

Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal. Efektivitas berarti, penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

3. Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan APBD 4. Terdapat keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran oleh unit kerja 5. Terdapat upaya untuk menyinergikan hubungan antara APBD, Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan kebijakan.

Demikian ulasan mengenai Kebijakan Penyusunan APBD Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan (Bagian I), semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. Nantikan bagian II pada edisi berikutnya. (tr-03)

Faperta Raih Award di Bidang Riset Bermitra dengan Universitas dalam Negeri Hingga Luar Negeri

Abdul Kadir Kamaludin

TERNATE –Faku –Fakultas Pertanian (Faperta) Universita Universitas Khairun (Unkhair) ditetapkan sebagai s Fakultas terbaik dalam Penge Pengelolaan Riset dan Pengabdian Masyar Masyarakat di Unkhair. ”Jadi Fakultas Pertan Pertanian menjadi contoh,” Ungkap Dekan Faperta Unkhair, Abdul Kadir Kamaludin, Kama kemarin (26/9).

Penghargaan yang diberikan langsung Rektor Unkhair, P Prof. Husen Alting, menurut Abdul Kadir, karena cara yang diterapkan Faperta d dalam penelitian yaitu dipisahkan sesuai sesu dengan bidangnya masing-masing, ini sesuai dengan penilaia salah satunya kriteria penilaian, menelit dan mengabdi rutin meneliti pa rumpun keildan fokus pada muan “Kalau orang peternakan meneliti ayam dan sebagainya, tah fokusnya pada itu setiap tahun lingkup itu, tidak berpindahtam pindah,” tambahnya.

Diakuinya, dalam pengemb pengembangan fakultas terutama pada bidang riset

pihaknya juga telah bermitra dengan universitas lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Diantaranya, Universitas Negeri Solo (UNS), Universitas Kebangsaan Malaysia dan Institut Asian Teknologi Thailand. Seperti yang saat ini tengah dilakukan adalah Riset Buah Capilong (buah mangrove) untuk energi terbaru pengganti bahan bakar yang dilakukan para dosen.

Dalam riset ini, Faperta Unkhair menggandeng salah satu Universitas di Australia. ”Mereka ke sini, kita riset bersama dan sudah ada hasilnya,” tutur Abdul Kadir seraya mengaku kerja sama ini bukan hanya dalam bidang riset tapi juga untuk mempermudah mahasiswa dan dosen dalam melanjutkan studinya.

Bukan hanya itu, saat ini Fakultas yang membawahi enam program studi (Prodi) yakni Prodi Agroteknologi, Ilmu Tanah, Teknologi Hasil Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Agribisnis, juga tengah melaksanakan riset dan penelitian lainnya. (tr-03/nty)

Modali Mahasiswa Bangun Usaha

USAHA MAHASISWA: Kedai Kopi, salah satu contoh usaha Mahasiswa Faperta yang difasilitasi fakultas

TERNATE – Mahasiswa harus memiliki jiwa entrepreneur sebab nantinya setelah lulus diharapkan bisa membuka lapangan usaha sendiri dengan mengandalkan pengetahuan dan skill yang telah dimilikinya. Untuk itu, dalam membimbing dan mendukung mahasiswa, pihak kampus memberikan fasilitas baik dalam bentuk materi maupun program.

Seperti yang dilakukan Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Khairun Ternate yang mendanai usaha mahasiswanya yakni budidaya tanaman serta mendirikan kedai kopi dan penjualan pulsa. Sumber dananya dari Dipa universitas melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada di Faperta. ”Sebagian mahasiswa yang punya kreativitas ini kita beri wadah, sehingga bisa mandiri. Alhamdulillah mereka tidak lagi meminta biaya dari orang tua, karena sudah ada penghasilan dari usaha-usaha yang kita galakkan ini,” kata Dekan Faperta Unkhair, Abdul Kadir Kamaludin.

Selain usaha tersebut, dalam pengembangan mahasiswanya, Faperta Unkhair juga membentuk desa binaan yaitu kegiatan pendampingan mahasiswa dan petani, ini ada di Kota Ternate. Selain desa binaan ada juga program magang mahasiswa yang tidak hanya fokus di Malut tapi keluar daerah, seperti di Jawa, Sulawesi bahkan keluar negeri. “Dalam dua tahun terakhir ini, kami sudah mengirim 32 mahasiswa ke Malaysia dan Thailand,” paparnya.

Melalui magang ke luar negeri ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih meningkatkan pengetahuannya, kreatif dan inovatif. Lebih jauh, diakuinya mahasiswa yang terpilih mengikuti magang internasional ini melalui seleksi dan Indeks Prestasi (IP) adalah acuan utamanya. (tr-03/nty)

16

SAMBUNGAN MAJANG

Malut Post

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

TAMAN BARU Pesisir pantai Dufa – dufa, tepatnya di Bagian Utara Tugu Ikan dibangun taman baru, yang dinamakan Jole Majiko. Pembangunan taman ini untuk mempercantik kawasan pesisir tersebut. Rabu (26/7)

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

Buat Peta Wilayah Rawan Kebakaran TERNATE – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) diminta untuk menyiapkan peta lokasi rawan kebakaran agar dimasukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena itu juga merupakan syarat undang-undang. Selain itu Dinas Pemadam Kebakaran juga diminta menyiapkan dua unit pos dinas kebakaran di wilayah Selatan dan Utara. “ Kita juga akan mendorong dua unit atau kantor cabang dinas kebakaran, agar penangan kebakaran lebih maksimal, karena itu 2019 mendatang akan dibangun dua kantor cabang tersebut,” kata Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Said Assagaf, kemarin (26/9).

...HEPATITIS Samb Hal. 13

Di tahun 2016 dari 957 ibu hamil yang dideteksi menderita hepatitis sebanyak 42 orang. Tahun 2017 angka tersebut mengalami peningkatan hampir dua kali lipat, dari 1.979 orang ibu hamil yang dideteksi terdapat 73 ibu hamil penderita hepatitis, sedangkan di 2018, hingga bulan Agustus lalu, Dinas Kesehatan sudah mencatat, dari 1.631 ibu hamil yang dideteksi terdapat 51 orang ibu hamil yang aktif hepatitis B. “ Angka tiap tahun meningkat,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes, Hamid A Rahman, kemarin (26/9).

Menurutnya, Dinkes tidak mendata

Meski akan dibangun dua kantor cabang, Said mengaku, tahun depan tidak ada penambahan mobil pemadam kebakaran yang baru. “ Yang ada hanya anggaran pergantian onderdil mobil saja. Kepala dinas sendiri mengaku mobil yang ada masih layak, hanya diganti beberapa alat saja,” akunya.

Terpisah Kepala Dinas Kebakaran Ud Mahmud saat dikonfirmasi mengatakan, akan ada pembangunan dua kantor cabang, salah satunya akan berada kecamatan pulau. “ kalau kebakaran di kecamatan pulau, kita kadang kesulitan karena jarak tempuh yang jauh,” tandasnya. (cr-05/rul)

penderita hepatitis secara menyeluruh, namun lebih difokuskan kepada ibu hamil. Ini dilakukan agar memutus mata rantai hepatitis dari ibu yang hamil ke anaknya. Jika ibu hamil pertama kali melakukan pemeriksaan dengan tenaga kesehatan dan didapati menderita penyakit tersebut. Maka, ibu itu akan diawasi secara terus-menerus.

“Hingga melahirkan, karena ibu yang dalam kondisi hamil. Kami tidak bisa berikan apa-apa selain pengontrolan,” jelasnya.

Setelah ibu tersebut melahirkan, sambungnya, petugas kesehatan akan memberi Imunoglobulin (Anti bodi untuk melawan kuman penyakit) untuk memutuskan mata rantai penyakit yang diderita oleh sang Ibu. Hepatitis B, kata Hamid, membutuh-

Awal Oktober Blangko Ijazah Dikirim TERNATE – Kekurangan blangko ijazah di sejumlah SMP, akan dikirim awal Oktober nanti. Kepastian itu sesuai surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang disampaikan ke kabupaten/kota. “ Itu juga sesuai hasil konsultasi kami ke Kemendikbud,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, Rabu (26/9).

Menurutnya, saat ini kementerian masih mengumpulkan data kekurangan blangko dari seluruh kabupaten/kota. Setelah direkap

kan waktu yang lama dalam proses pengobatan.

“Hampir mirip dengan HIV. Penderita yang diberikan pengobatan tidak sembuh secara total, namun obat bisa mengurangi virus yang ada dalam tubuh penderita,” paparnya.

Sementara untuk pengobatan, lanjutnya, membutuhkan biaya yang mahal. Harga Imunoglobulin bisa mencapai Rp3 juta. Karena dia berharap masyarakat, atau ibu hamil yang positif hepatitis, harus secara rutin mengomunikasikan kepada tenaga kesehatan.

Demi keselamatan bayi ke depan.

“Ibu hamil yang positif penyakit tersebut. Usai melahirkan, akan langsung ditangani oleh dokter untuk proses selanjutnya,” pungkasnya. (mg01/rul)

baru akan dilelang untuk pencetakannya.

Karena itu dia meminta pihak sekolah lebih bersabar.

“Kekurangan ini hanya untuk SMP, kalau SD semuanya sudah didistribusikan,” tandasnya, seraya mengimbau kepala sekolah (kepsek) lebih berhati-hati saat mengisi blangko ijazah di sekolah. Jangan ada kesalahan fatal yang dilakukan, karena penyediaan blangko ijazah dari pusat sesuai dengan jumlah siswa yang ujian. “ Blangkonya tidak lebih,” imbuhnya. (mg01/rul)

...CPNS Samb Hal. 13

Sementara bagi peserta yang gagal melakukan registrasi. Menurut Junus itu dikarenakan, situs SSCN memiliki loading yang dinamik. Saat mendaftar harus dipastikan sinyal internet benar-benar stabil. “ Memang hari pertama sering terjadi seperti itu, namun akan kembali normal, saya juga berharap masyarakat mendaftarkan sekarang, jangan menunggu waktu-waktu mendekati deadline baru mendaftar, tentu banyak pelamar yang masuk akibatnya akses jaringan lambat,” terangnya.

...DILALAP Samb Hal. 13

...PBB Samb Hal. 13

Setelah rapat tersebut, wali kota berjanji, tanggal 20 Oktober mendatang akan kembali dilakukan evaluasi penerimaan PBB. Lurah yang dapat merealisasi target akan diberikan reward. Sedangkan yang tidak, pasti dievaluasi.

...FORMULASI Samb Hal. 13

.” Salah satunya sistem pembayaran harus dirubah. Baik pajak maupun retribusi harus dibayar langsung ke

...MENGADU Samb Hal. 13

“ Dan semuanya telah terpenuhi tinggal satu syarat saja, namun hal itu tidak berpengaruh signifikan yakni luas wilayah, dan itu yang dipermasalahkan

...SEGITIGA Samb Hal. 13

“ Sedianya program ini dijalankan tahun 2018, namun karena pilgub konsentrasi tiga daerah ini belum terfokus ke program tersebut. Namun bukan berarti tidak jalan,” terang Said.

...PERINGATI Samb Hal. 13

Menurutnya, Kesling bukan hanya

Tujuan dari menggenjot PBB, sambung Burhan, agar kegiatan yang dirancang bisa berjalan dengan baik.” Meski kita target kegiatan banyak, pendapatan tidak maksimal tentu tak bisa berjalan, karena itu saya tegaskan penerimaan PBB harus digenjot,” tandasnya.

Terpisah kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah (BP2RD)

Ahmad Yani Abdurahman usai rapat kemarin mengatakan, target PBB sampai saat ini masih 60 persen. Sesuai arahan wali kota, hingga Oktober nanti realisasi PBB harus sesuai target. “ Selain mengenjot penerimaan PBB, tunggakan PBB juga akan digenjot. Lurah yang berhasil mencapai target akan diberikan penghargaan,” pungkasnya. (cr-05/rul)

Bank. Tidak lagi lewat bendahara,” kata wali kota.

Untuk sistem parkir pada 2019 mendatang akan diupayakan menggunakan sistem elektronik. Pola-pola lama dalam penagihan retribusi seluruh

akan dirubah. “ SKPD pengelola PAD sudah pasti akan dievaluasi. Kita akan merubah sistem pengelolaan PAD ke depannya. Agar realisasi PAD bisa tercapai dengan maksimal,” pungkasnya. (cr-05/rul)

pemprov. Padahal itu tidak berpengaruh.

Sebab perda pemekaran itu diajukan sebelum aturan terbaru keluar,” jabarnya.

Dari penjelasan Kemendagri, apabila pemkot telah siap melakukan pemekaran, maka pemprov tidak boleh menghalangi. “ Tidak ada alasan, karena

pemekaran kelurahan ini untuk percepatan pembangunan dan pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Karena itu, Kemendagri juga meminta pemprov untuk segera mengeluarkan registrasi perda pemekaran,” pungkasnya. (cr05/rul)

Said mengaku, persiapan pembahasan tiga daerah terus dilakukan.

Master plan untuk Ternate sudah disiapkan, tinggal Tidore dan Halbar.

Master plan ini, kata Said, adalah rencana aksi yang menggambarkan sasaran dan menjabarkan peran SKPD terkait untuk mendorong program se-

gitiga emas ini. “ Rencana aksi yang dilakukan sudah dipastikan tahun depan berjalan.

Dalam waktu dekat kita akan duduk bersama tiga daerah itu guna membahas persiapan, apalagi saat ini, pembahasan anggaran di setiap daerah mulai dilakukan,” tukasnya. (cr-05/rul)

bicara soal pada sampah, tinja atau persoalan lingkungan lainnya.

Namun Kesling juga bicara soal memilih makanan sehat “ melalui mo-

mentum ini kita mengajak masyarakat untuk memilih dan mengkonsumsi makanan yang sehat,” ajaknya. (mg01/rul)

Arif sendiri tak berada di lokasi ketiak kebakaran terjadi. Pria asal Palembang ini bahkan baru mengetahui gudang yang dijaganya itu terbakar dari pemilik gudang. Setelah menerima telepon dari bosnya, Arif langsung bergegas ke lokasi, namun yang didapatinya hanya puing-puing bangunan.

Beruntung, Fahridan (13) yang tidak lain adalah anaknya, berhasil lolos dari kebakaran tersebut. “ Anak saya, setiap pulang sekolah, selalu bermain dan beristirahat di gudang, beruntung sebelum api membesar, dia (Fahridan) sudah lebih dulu keluar,” cerita Arif, saat ditemui di TKP, kemarin (26/9) Meski belum mengetahui sumber pasti kebakaran itu, namun Arif menduga, kebakaran itu ulah sang anak, karena biasanya, sang anak sering

...PKK Samb Hal. 13

Karena saat itu, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sudah berlangsung. “Dalam keseluruhan siklus hidup manusia, masa di bawah 5 tahun, balita disebut golden periode yakni masa yang paling kritis dalam menentukan kualitas SDM karena saat itu proses tumbuh kembang berlangsung sangat cepat,” ungkapnya, Rabu (26/9).

Apabila anak tidak mendapat pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang dengan baik, anak akan mengalami gangguan dalam perkembangan emosi, sosial dan kecerdasan.

Masa ini juga merupakan tahap awal pembentukan dasar kemampuan intelektual, mental dan moral yang sangat menentukan sikap nilai. Pola perilaku seseorang di kemudian hari.

Olehnya itu, dengan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, keterampilan para kader agar lebih professional dalam pembinaan kelompok serta meningkatnya cakupan anggota BKB holistik integratif sebagai upaya mengurangi balita yang mengalami gizi buruk, perkembangan terlambat dan kecerdasan

Masalah sulitnya mengakses situs SCNN, kata Junus, terjadi setiap tahun pendaftaran. Namun, Junus memastikan, situs tersebut tidak pernah gagal. “ Nanti besok kita akan koordinasikan lagi dengan panitia pusat, agar masalah ini segera teratasi,” tandasnya.

Junus juga mengimbau, calon pelamar tidak terburu-buru melakukan registrasi. Calon pelamar harus memperhatikan syarat-syarat yang harus diunggah agar tidak terjadi kesalahan.“ Disiapkan dulu semuanya, jangan salah upload. Akibatnya gagal saat registrasi,” pungkasnya. (cr-05/rul) membakar barang bekas di dekat gudang untuk mengusir nyamuk.

“Yang dibakar biasanya kayu dan barang bekas untuk mengusir nyamuk, sebab di sini (gudang) banyak nyamuk,” aku Arif.

Beruntung saat kebakaran, petugas pemadaman kebakaran (Damkar) langsung terjun ke lokasi. Empat mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sehingga Sebelum merambat ke pemukiman warga. Api telah berhasil dijinakkan. Dalam kebakaran ini. “ Empat mobil damkar kami kerahkan, karena khawatir api merambat ke pemukiman warga yang lain,” tandas Kabid OPS Damkar, Naim Syarif.

Meski dalam kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai Rp5 juta lebih.

“Yang ada di gudang ini hanya barang bekas saja. Dan barang bekas ini selain saya pungut, juga saya beli,” aku Arif. (aji/rul) yang kurang. Sehingga, permasalahan balita perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mencakup aspek perawatan, kesehatan dan gizi. Aspek pendidikan serta pengasuhan. “Harus dilaksanakan secara terintegrasi dan masing-masing kelompok memperhatikan yakni kelompok BKB, PAUD dan Posyandu,” terangnya.

Pelatihan tersebut lanjutnya, merupakan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) II TP PKK yang setiap tahunnya digelar. Tujuan dari pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM para kader, baik PAUD maupun BKB agar lebih berhasil di lapangan. Selain itu, juga memberikan wawasan para kader, agar lebih professional. Pelatihan tersebut berlangsung selama satu hari dan diikuti seluruh kader PAUD dan BKB TP PKK Kota Ternate.

Ketua Panitia, Dewi Tamrin menambahkan, layanan stimulasi holistik mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan dan pengasuh, perlindungan. Kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini. “ Ini melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan tokoh masyarakat serta orang tua,” pungkasnya. (mg-01/pn/rul)

OPINI

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

Malut Post

17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP TUNA MEMBUSUK NELAYAN TERPURUK MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dengan tujuan menyejahterakan nelayan.

Kementerian KP menyatakan setidaknya ada empat tujuan keberadaan SKPT, yakni ketahanan pangan, meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, mendorong pendapatan devisa melalui ekspor, dan memberikan pendapatan kepada masyarakat. Namun di Pulau Morotai, tampaknya tujuan itu belum sepenuhnya tercapai.

Dibangun pada pertengahan 2017, SKPT Morotai mulai diaktifkan pada Juli 2018. Sedianya, pembangunan fasilitas satu ini membuat nelayan tak perlu khawatir lagi hasil tangkapannya akan membusuk jika kelamaan menanti pembeli. Sebab SKPT sudah memiliki pembeli tetap dan dilengkapi fasilitas penyimpanan ikan.

Apalagi produksi perikanan di Morotai terbilang lumayan menggiurkan. Sesuai data Badan Pusat Statistika, pada 2016 hasil produksi perikanan laut Pulau Morotai mencapai 1.646 ton. Untuk tuna saja sebanyak 325 ton, cakalang 353 ton, dan pelagis besar lainnya 151 ton.

Namun faktanya, sejak diaktifkan gejolak justru terus muncul. Nelayan memprotes kebijakan pemda yang dinilai hanya mengakomodir satu investor untuk membeli tuna tangkapan mereka.

Pembeli tunggal ini membuat harga jual ikan tak kompetitif. Apalagi, pemda juga mengeluarkan surat keputusan tentang batasan harga jual yang dinilai terlalu rendah. Protes juga ditambah dengan sulitnya koperasi nelayan mengurus perizinan agar bisa turut berinvestasi di SKPT. Demonstrasi demi demonstrasi tak kunjung menemukan jalan keluar. Aksi protes terbaru dilakukan kemarin (26/9) dengan membuang tuna busuk di kantor bupati maupun Dinas Kelautan dan Perikanan.

Hingga rapat dengar pendapat dilakukan, belum ada kata sepakat yang ditemukan. Baik pemerintah maupun nelayan masih bersikukuh dengan pendirian masing-masing. Sangat disayangkan, sebab persoalan ini tentu menghambat pengembangan ekspor ikan Morotai yang akan berdampak pula pada kesejahteraan nelayan dan kemajuan daerah.(*)

O m Faduli

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331 Pengaduan Pelanggan PLN

081 143 0040

Gerombolan Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah GEROMBOLAN menurut Kamus Bahasa Indonesia berkonotasi negatif, sama dengan kawanan pengacau keamanan, perusuh, perampok dan penganiaya. Juga dapat disamakan dengan kelompok kriminal, suatu sikap tindakan dan perilaku yang berbahaya bagi keamanan dan keselamatan negara.

Dalam dimensi hukum pidana gerombolan masuk delict yang dapat dipidana dengan hukuman berat. Para pelaku korupsi terhadap keuangan negara APBN/APBD saat ini sudah dikategorikan sebagai pelaku kejahatan yang berbahaya bagi cita-cita kesejahteraan rakyat, ancaman tidak berdampak secara fisik akan tetapi lebih dari fisik yakni membahayakan bagi kelangsungan pembangunan kesejahteraan sosial suatu bangsa. Tindakan merampok uang negara secara bergerombol adalah mereka kawanan perampok uang rakyat. Atas dasar itu pelaku kejahatan korupsi terhadap APBN/ APBD dapat dikategorikan dalam pengertian para gerombolan korupsi. Ini fakta bukan fiksi.

Pemaknaan gerombolan bagi para pelaku korupsi secara bergerombol tersebut sangat tepat, karena tindakannya dilakukan secara berkelompok, sistematis, terstruktur dan masif dampaknya sangat luas merugikan negara serta menghambat laju pertumbuhan ekonomi, menimbulkan kesenjangan sosial, menimbulkan kekacauan transaksi kas daerah, merusak tata kelola keuangan daerah dan menimbulkan kemiskinan sosial suatu bangsa dalam jangka waktu panjang. Modusnya bervariasi dan dilakukan dengan melibatkan unsur pimpinan DPRD, fraksi-fraksi di DPRD, dan alat kelengkapan dewan (komisi dan badan). Korupsi bergerombol dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari penempatan anggaran siluman, duplikasi anggaran, mark up harga satuan, tender pesanan, pergeseran anggaran diluar mekanisme APBD, perjalanan dinas fiktif, suap dan gratifikasi, uang ketuk palu dll.

Trend pelaku korupsi keuangan negara/daerah saat ini telah bergeser dari berjamaah ke bergerombol dan sudah masuk pada fase mengkhawatirkan. Celakanya melibatkan seluruh anggota DPRD mulai dari unsur pimpinan, semua fraksi, komisi dan badan yang ada di DPRD seperti yang terungkap pada kasus korupsi di DPRD Sumatera Utara (2017) dan DPRD Kota Malang Jawa Timur (2018).

Seluruh anggota DPRD dari semua fraksi, komisi dan badan ditahan KPK dan melumpuhkan aktivitas pemerintahan. Atas fakta ini, maka korupsi secara bergerombol dampaknya sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan suatu bangsa. Lebih rusak lagi, korupsi tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi sebagai anggota legislatif daerah dalam pengelolaan APBD. Kondisi tersebut berdampak bagi kehidupan proses berdemokrasi karena hakikatnya DPRD adalah representasi dari kedaulatan rakyat yang seharusnya bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Dari tempus dan locus delikti para gerombolan korupsi melakukan aksi ternyata dimulai pada tahapan perencanaan APBD, pelaksanaan APBD, pengawasan APBD sampai pada tahapan pertanggungjawaban APBD. Tahun siklus pengelolaan APBD sesuai Undang-undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Jo PP No.58 tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah dimulai pada 1 Januari s/d pada 31 Desember, meliputi proses perencanan APBD, proses pengesahan APBD, proses pelaksanaan APBD, proses pengawasan APBD dan proses pertanggungjawaban APBD. Pada siklus ini DPRD terlibat secara langsung dengan mempergunakan hak bud-

Aspirasi Pembaca

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Hendra Karianga Praktisi hukum (Advokat) dan Akedemisi (Dosen) Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.

geting, hak controlling dan hak legislation. Tanpa persetujuan DPRD, pengelolaan APBD berdasarkan tahun siklus APBD sesuai UU No.17 Tahun 2003 Jo PP No.58 Tahun 2005 tidak akan dapat berjalan dan terlaksana. Korupsi APBD secara bergerombol oleh pelaku gerombolan tersebut telah dilakukan sejak pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, sehingga dipastikan tidak ada lagi ruang yang kosong.

Bisa dibayangkan dampaknya dan daya rusak yang hebat ditimbulkan bagi kelangsungan pembangunan kesejahteraan sosial suatu bangsa, merusak sendi-sendi kehidupan sosial suatu bangsa. Dari fakta tersebut maka korupsi bergerombol yang dilakukan oleh anggota DPRD seperti disebutkan di atas masuk pada pengertian tindakan pengacau yakni para gerombolan, karena APBD adalah urat nadi pembangunan suatu bangsa yang menggerakkan semua sendi-sendi kehidupan ekonomi sosial masyarakat.

Persoalan penting untuk dikaji adalah kalau yang memiliki hak untuk memutuskan pengelolaan APBD dan mengawasi jalannya pengelolaan APBD ikut terlibat dalam gerombolan korupsi, apa yang bisa diharapkan oleh publik.

Jawabannya, kita tidak akan mencapai partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan APBD. Itu berarti dapat dipastikan pengelolaan APBD tanpa kontrol yang memadai, uang rakyat dikelola tidak mencapai sasaran alias tersumbat ke kantong para gerombolan dan kelompok. Sidang paripurna DPRD dalam perspektif hukum dan politik adalah instrumen dan ruang kudus untuk memutuskan cita-cita kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD NKRI 1945 yakni negara memajukan kesejahteraan rakyat menjadi hambar. Ruang Kudus yang saya maksudkan di sini adalah satu-satunya forum pengambilan keputusan yang tertinggi dan memiliki gaung kewibawaan.

Kedaulatan rakyat dalam sidang paripurna yang dilakoni oleh wakilwakil rakyat, apakah itu bersifat istimewa atau khusus? Forum inilah membawa kemegahan dan kewibawaan anggota DPRD. Mereka menjadi berwibawa, dihargai dan disanjung oleh rakyat, mereka sejatinya para wakil rakyat memiliki hak wewenang dan fungsi bekerja untuk rakyat, mengapa ikut terlibat dalam gerombolan korupsi!. Hukum pemerintahan memberikan wewenang yang luas kuat dan bertanggungjawab, makanya para anggota DPRD disebut, disapa dengan sebutan yang terhormat. Bagaimana kalau sidang-sidang paripurna yang memiliki ruang kesucian berubah menjadi formalitas belaka dan sebagai sarana melegalkan kekuasaan kelompok gerombolan untuk mencuri uang rakyat? Pantaskah mereka masih bisa disebut yang terhormat?

Dalam negara demokrasi sidang paripurna pengesahan APBD dan pertanggungjawaban APBD seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat, suara-suara rakyat yang tersumbat harus digaungkan. Ketimpangan pembangunan antara sektor dan wilayah harus diperbaiki dan diputuskan, pelayanan pendidikan yang belum merata harus diperbaiki, pelayanan kesehatan yang buruk dan belum memadai harus diperbaiki, ketimpangan pembangunan infrastruktur antara daerah dan wilayah harus diperbaiki, semua program pemerintah yang tidak berpihak pada keadilan rakyat harus diperbaiki.

Kalau forum seperti itu tidak lagi tersedia, pertanyaannya adalah kemana lagi aspirasi rakyat disampaikan dan diperjuangkan? Sidang paripurna pengesahan APBD dan

pertanggungjawaban APBD tidak ada lagi roh kesucian. Akhirnya tiba pada suatu kesimpulan para gerombolan korupsi harus di berantas dengan pisau hukum yang tajam, dihukum dengan berat dan hak-hak politik harus dicabut.

Berdasarkan pada analisis tersebut maka fakta yang tidak terbantahkan bahwa, gerombolan bukan hanya ada pada kelompok penjahat pengacau keamanan yang menjadi musuh negara dan diburu oleh Densus 88 Polri dan TNI anti terror, akan tetapi gerombolan itu ada dan nyata setiap hari. Mereka berada dalam sistem pemerintahan di legislatif dan eksekutif. Mereka sesungguhnya bekerja atas nama rakyat akan tetapi tidak memberikan keuntungan bagi rakyat.

Mereka berbicara atas nama rakyat akan tetapi suara mereka tidak bermanfaat untuk rakyat.

Mereka dipilih oleh rakyat melalui suatu sistem pemerintahan yang demokratis, akan tetapi setelah terpilih mereka melupakan rakyat tidak bekerja untuk rakyat dan melayani rakyat. Demokrasi seharusnya menghadirkan pemerintahan yang bekerja dan melayani rakyat, pemilu legislatif seharusnya melahirkan parlemen yang kuat berintegritas, mampu membawa aspirasi rakyat menjadi sirna.

Ada persoalan yang sangat mendasar saat ini yang menjadi perhatian bersama mengapa para wakil rakyat itu bisa menjadi gerombolan korupsi? Apakah mereka menjadi kehilangan akal sehat dan nalar kebaikan bekerja atas nama rakyat, ataukah mereka termotivasi, menjadi anggota DPRD agar bisa kaya mendadak. Rasanya terjadi anomali bagi anggota DPRD yang bekerja digaji secara memadai oleh negara dari uang rakyat kok bisa korupsi bergerombol, fasilitas dan pendapatan yang mereka peroleh sungguh menggiurkan mulai dari makan minum, uang representasi, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, uang perumahan, kendaraan, uang komunikasi dengan konstituen, uang kesehatan (asuransi), uang pakaian, dll. Semua mereka nikmati dengan harapan setiap anggota DPRD bisa bekerja maksimal melaksanakan fungsi membawa aspirasi rakyat pada dapil masing-masing, kenapa bisa terjerat dalam gerombolan korupsi yang merugikan negara.

Fakta Korupsi Para Gerombolan Dampaknya Tahun 2018 tren korupsi APBD menunjukkan angka yang signifikan baik kualitas kejahatannya maupun kuantitasnya. Persoalan korupsi bagaikan puncak gunung es yang lagi mencair. Dari segi kualitas kejahatan dilakukan dalam jabatan sebagai anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi konstitusionalnya pengelolaan APBD, dampaknya sangat fatal karena terjadi perampokan dan pencurian uang rakyat. Dari sisi kuantitas jumlah meningkat dari berjamaah menjadi bergerombolan. Semua alat kelengkapan dewan terlibat mulai unsur Pimpinan DPRD, Ketua dan anggota Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Badan legislasi tidak ada yang tersisa.

Data menunjukkan fantasis.

Sampai dengan Juli 2018 ada 19 orang kepala daerah yang ditangkap dan ditahan oleh KPK karena menerima suap APBD. Tahun 20172018 ada 102 orang kepala desa yang ditahan oleh penyidik karena terlibat penyalahgunaan ADD. Pada awal 2018 ada 53 anggota DPRD Jambi terlibat dalam kasus suap pengesahan APBD 2017. Nama mereka disebut dalam surat dakwaan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola, 38 orang anggota DPRD Sumut sebagai tersangka menerima suap pengesahan laporan pertang-

gungjawaban APBD Sumatera Utara dengan tersangka Gatot Puji Nugroho dan pada Agustus 2018, 41 orang anggota DPRD Kota Malang ditahan KPK karena terbukti menerima suap pengesahan APBD tahun 2015.

Korupsi telah mewabah dari desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten/kota dan ke provinsi sampai ibu kota RI. Korupsi lintas sektoral, lintas wilayah antar kabupaten/ kota, dan provinsi. Kalau kondisi ini dibiarkan terus menerus terjadi, tidak dicegah maka APBD sebagai alat stabilitas pembangunan ekonomi yang berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi tidak tercapai.

Korupsi secara bergerombolan memiliki daya rusak sosial yang tinggi. Bisa dipastikan APBD yang diterapkan setiap tahun menjadi lahan subur untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok secara membabibuta. Akibatnya rakyatlah yang menjadi korban. APBD dalam perspektif negara demokrasi adalah sarana penting untuk mensejahterakan rakyat. Pelaksanaan pengelolaan APBD harus mencapai 3 (tiga) tujuan utama: (1) Pengelolaan APBD harus berorientasi pada pertumbuhan (Pro Growth), (2) Pengelolaan APBD harus berorientasi menambah lapangan kerja (Pro Job) dan (3) Pengelolaan APBD harus dapat mengatasi mengurangi kemiskinan (Pro Poor). Secara filosofi sosiologis harus dimaknai bahwa APBD adalah milik rakyat yang sejatinya digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.

Kasus korupsi secara bergerombol yang melibatkan unsur Pimpinan DPRD, semua Fraksi, semua komisi dan badan tidak boleh dianggap sederhana.

Apalagi hanya dianggap uang ketuk palu yang nilainya kecil.

Karena rata-rata anggota DPRD juga mengelola APBD dengan cara ploting pada dinas dan badan setiap tahun nilainya puluhan miliar. Pihak ketiga yang memenangkan tender pasti direkom oleh anggota DPRD yang sejak awal tahapan perencanaan suda disepakati bersama dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Kepala Daerah.

Oleh karenanya persoalan tersebut harus dianggap serius karena dapat membahayakan kelangsungan pembangunan kesejahteraan suatu bangsa. Dampaknya adalah mekanisme pengelolaan APBD yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban menjadi rusak. Siapa yang mengawasi, apa yang diawasi, tidak bisa dideteksi sehingga nilai akuntabilitas, transparansi dan keadilan yang menjadi spirit dalam pengelolaan APBD tidak terlaksana.

Pintu masuk satu-satunya dalam pembobolan uang negara APBN/ APBD adalah meminimalisir tingkat partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Untuk terlaksana prinsip tersebut maka DPRD sebagai lembaga legislatif daerah harus kuat, konsisten dan berintegritas. Mereka harus memposisikan sebagai wakil rakyat yang berjuang hanya untuk kesejahteraan rakyat. Kalau DPRD yang memiliki hak budgeting, hak controlling dan hak legislation ikut terlibat dan keterlibatannya terstruktur dan masif maka tunggu saja kehancuran.

Karena dalam sistem ketatanegaraan sesuai Undang-undang No.17 Tahun 2014 yang telah di ubah menjadi Undang-undang No.2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 dan undang-undang No.32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hanya DPRD yang memiliki hak veto apakah pengelolaan APBD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban benar-benar terlaksana dengan baik ataukah tidak?(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

18

Malut Post

PENGARAH: Syahrani Somadayo, Buchari Mahmud, Kasman Tan, Safri Awal dan Pudja Sutamat

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

PENANGGUNG JAWAB: Mukmin Buamona, S.H. PIMPINAN REDAKSI: Drs. Syamsul Bachri Assagaf REDAKTUR PELAKSANA: Fadli Muhammad S.T.

Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si.

SafriAwal, S.Pd., M.Si.

SyahraniSomadayo, S.T., M.Si.

Kasman Tan, S.E.

PudjaSutamat, S.Sos., M.Si.

MukminBuamona, S.H.

Anggota KPU Provinsi Malut

Anggota KPU ProvinsiMalut

Ketua KPU ProvinsiMalut

Anggota KPU ProvinsiMalut

Anggota KPU ProvinsiMalut

Sekretaris KPU Provinsi Malut

STAF REDAKSI: Taslim Koda, S.H., Zaida Daud, S.E., Nurani Hi. Abu, S.H., Ulfa Hi. Muhamad, S.Sos., Nurmala Hamid, S.IP., Jamila Ibrahim

FOTOGRAFER: Irfan Hi. Hanafi, M. Rustam Bopeng ARTISTIK: Kadjum Kalfangare, S.H.

Alamat Redaksi: KPU Provinsi Maluku Utara, JalanAnggrek No. 9, Dakomib, Kota Ternate. Telpon 0921-3125957 Website: malut.kpu.go.id, Email Redaksi: kabarkpumalut@gmail.com

KOMPAK: Seluruh peserta deklarasi kampanye damai pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) di Lapangan Ngaralamo, Salero, Kota Ternate, Minggu (23/9).

Kembali Cermati Data Pemilih PSU Dimulai 17 Oktober TERNATE – Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) akan dilakukan pencermatan dan pemutakhiran ulang.

Untuk pencermatan, akan dilakukan di seluruh

daerah PSU, sementara pemutakhiran dan pencocokan hanya akan dilakukan di enam desa di Halmahera Utara (Halut). “Di Sula (Kecamatan Sanana, red) dan Taliabu (Kecamatan Taliabu Barat, red) dilakukan pencermatan saja, baru dicocokkan dengan DPT. Untuk merapikan saja agar tidak ada yang tercecer. Jadi, masyarakatnya dicek semua,” jelas komisioner KPU Malut Pudja Sutamat.

Sementara untuk pemutakhiran atau pencocokan

dan penelitian (coklit) di enam desa dilakukan untuk memastikan jangan sampai TNI/Polri, yang sudah meninggal atau ganda masih terdapat dalam DPT. Untuk kepentingan tersebut, kemarin (26/9), KPU Malut memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada 32 Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), 5 orang PPK Kao Teluk, 18 orang PPS enam desa, dan anggota KPU Halbar dan operator, serta anggota KPU Halut berserta opera-

tor. “Bawaslu juga diundang sebagai narasumber,” ujar Pudja.

Untuk PPDP ini sebagian dari Halmahera Barat (Halbar) dan Halut. PPDP yang dari Halbar akan mencoklit pemilih yang ber-KTP Halbar, sementara PPDP yang dari Halut akan mencoklit pemilih yang ber-KTP Halut. Rencananya, besok (hari ini, red) mereka mulai turun ke enam desa. (tim-hupmas/kpu-malut)

DPT Pemilu 2019 Tuntas Baca Buku dan Nonton Berita MELAKSANAKAN tugas sebagai penyelenggara pemilu bukan perkara gampang.

Selain melaksanakan tahapan, program dan jadwal pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, juga kerap diperhadapkan dengan gugatan dari peserta pemilu.

Hampir tak ada celah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Meski begitu, lain hal dengan H. Buchari Mahmud. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) ini tetap mencuri waktu untuk membaca buku dan nonton berita.

Aktivitas tersebut kerap dilakukan pada malam hari saat pulang kerja. “Memang banyak kerja hingga kadang kita pulang sampai malam. Kalau pas pulang kerja malam, saya menyempatkan waktu untuk membaca buku. Setelah baca buku, saya menonton berita di televisi. Biasanya itu saya nonton Indonesia Layers Club (ILC),” tutur Buchari di Kantor KPU Malut.

Sementara untuk menjaga tubuh agar tetap bugar, mantan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Ternate itu sering melakukan jogging. “Pagi atau sore hari, tergantung cuaca. Itu saja yang kita lakukan sehari-hari di luar kantor,” ucapnya. Baginya, hal paling mendasar dalam melaksanakan tugas penyelenggara adalah taat terhadap norma dan perundang-undangan yang berlaku. “Menjaga integritas, mencintai kebenaran, jujur. Saya kira itu prinsip yang harus dipegang setiap penyelenggara,” pungkasnya. (*)

H. Buchari Mahmud

TERNATE – Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 telah diperbaiki Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam rapat pleno Rekapitulasi, baru-baru ini.

Rapat pleno yang diselenggarakan di Hotel Grand Dafam Bela Ternate itu, dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), KPU Kabupaten/ Kota, dan peserta pemilu tahun 2019, yakni Partai Politik, Calon anggota DPRD Provinsi dan Calon Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Malut.

Dalam rapat pleno tersebut, dari jumlah 789.123 DPT terkoreksi lagi di

angka 4.800. Ini ditemukan pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih baru dan pemilih ubah data.

Sebelumnya, DPT Pemilu 2019 yang disahkan KPU Malut beberapa waktu lalu sebanyak 789.123, dengan rincian pemilih laki-laki 39.076 jiwa dan pemilih perempuan 391.047 jiwa. Setelah dilakukan perbaikan, sisa menjadi 784.243 pemilih, dengan rincian Kabupaten Halbar 74,268 pemilih.

Selanjutnya, Kabupaten Halsel 152.981 pemilih, Kabupaten Halteng 34.420 pemilih, Kabupaten Haltim

56.543 pemilih, Kabupaten Halut 132.993 pemilih, Kabupaten Kepsul 61.166 pemilih, Kota Ternate 119.704 pemilih, Kota Tikep 70.111 pemilih, Pulau Morotai 45.661 pemilih, Pulau Taliabu 36.396 pemilih.

Syahrani Somadayo, Ketua KPU Malut menjelaskan, berdasarkan hasil pencermatan KPU, kegandaan yang ditemukan yakni ada orang yang sama namun terdaftar dua kali, ada juga orang yang sudah meninggal dunia tapi terdaftar. “Temuan-temuan itu rata-rata terjadi di kabupaten/ kota. Kita akan tetap hapus,” tandasnya. (tim-hupmas/kpu-malut) Syahrani Somadayo

GALERI FOTO DEKLARASI KAMPANYE DAMAI

GONG Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah ditabuh. Ini ditandai dengan deklarasi kampanye damai yang dilaksanakan KPU Provinsi Malut di lapangan Ngara Lamo Salero, baru-baru ini.

Seluruh kontestan pun ikut hadir dalam Deklarasi tersebut. Praktis, sebanyak 46 peserta pemilu tahun 2019, baik pasangan capres dan cawapres, partai politik dan calon perorangan DPD RI berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang damai, sejuk, dan berkualitas.

Ada tiga isu besar yang disampaikan saat deklarasi kampanye damai tersebut. Pertama, mewujudkan pemilu yang menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur adil

(jurdil). Kedua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai berintegritas tanpa hoax, politisasi SARA dan politik uang.

Ketiga, melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kampaye damai ini dilakukan secara nasional termasuk di Maluku Utara,” tandas Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo.

Dia lantas berharap pelaksanaan kampanye harus santun, saling menghormati, saling menghargai. “Silakan berkampanye dengan cara menyampaikan program yang diunggulkan tapi jangan menghujat sesama calon,” pintanya. (tim-hupmas/kpu-malut)

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

EKONOMI BISNIS

Tak Salurkan B20, Didenda JAKARTA - Badan yang tidak menyalurkan biodiesel 20 persen atau B20, akan didenda Rp 6.000 per liter. Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Darmin Nasution. “Pertamina bilang kelapa sawit yang diolahnya belum ada. Tapi, kami dalam seminggu, maksimum dua minggu ini akan memu-

DANA DESA Percepat Penyaluran DD TERNATE - Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara (Malut) Edward Nainggolan, mengatakan Dana Desa (DD) sangat diperlukan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ini disampaikan Edward Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Malut Tahun 2018 di Grand Dafam Hotel Senin (24/9). Karena itu Kanwil DJPb Malut selalu melakukan monitoring atas penyaluran Dana Desa, antara lain melalui aplikasi, maupun terjun langsung ke Pemda untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan.

Rakor tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemprov Malut dengan peserta seluruh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat, Camat, Kepala Desa, dan Pendamping Desa se-Malut.

Jumlah Dana Desa tahun 2018 adalah sebesar Rp 786,2 miliar untuk 1.063 desa di Malut, yang disalurkan dalam dalam tiga tahap sampai 21 September 2018. Dana Desa yang disalurkan ke Rekening Pemerintah Kabupaten/Kota baru sampai tahap 2, adalah sebesar Rp 470,8 miliar atau 60 persen dari total anggaran Dana Desa untuk Malut. Sementara yang sudah disalurkan, dari rekening pemerintah kota/Kabupaten ke rekening desa adalah sebesar Rp 436,2 miliar, sehingga masih terdapat Dana Desa yang belum tersalurkan ke rekening desa sebesar Rp 34,6 miliar.

Pada kesempatan rakor tersebut, para kepala desa dan pendamping desa mengharapkan agar pemerintah kabupaten/kota mempercepat pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Khusus untuk ADD, peserta mengharapkan agar pemerintah kabupaten/kota menaati besaran ADD yang dianggarkan dalam APBD yaitu sebesar 10 persen dari APBD sesudah dikurang Dana Alokasi Khusus dan melakukan pencairan tepat waktu.

Disamping itu, peserta mengharapkan agar pemerintah kabupaten kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, atau camat melakukan pembinaan sehingga persyaratan pencairan dana desa dapat terpenuhi dengan baik.(onk)

tuskan, siapa yang akan kena denda,” ujar Darmin, seperti dilansir dari detikfinance.

Pihak yang bisa dikenakan denda tersebut adalah badan usaha BBM atau SPBU

hingga badan usaha bahan bakar nabati (BBN) atau produsen biofuel. Penerapan denda dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan baik. “Badan usaha BBM-nya atau badan usaha BBN yang kelapa sawit. Kalau enggak didenda, nanti dianggap nanti gampang, nggak apa-apa kok. Maksudnya begitu,” tutur

Malut Post

19

Darmin. Pengawasan juga dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga kementerian terkait seperti Kementerian ESDM. “Khusus pada periode awal ini untuk memastikan siapa yang gagal melakukan komitmen dan tugasnya, CPO-nya atau yang punya solarnya,” tambahnya.(dtc/onk)

Harga Pala Sentuh Rp 70 Ribu Harga Kopra Turun Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE - Harga pala di beberapa toko hasil bumi mengalami kenaikan. Pantauan Malut Post di UD Andhika, Toko Aneka, dan Toko Harapan Karya Kota Ternate kemarin

(26/9), harga pala mencapai Rp 70 ribu, naik dari posisi sebelumnya Rp 60 ribu - Rp 65 ribu per kilogram.

“Pekan ini harga pala naik dari Rp 60 ribu per kilogram menjadi Rp 70 ribu per kilogram,” tutur Roni wijaya, pemilik Toko Harapan Karya. Dia menjelaskan stok pala kurang sementara permintaan tinggi sehingga menyebabkan harganya naik. Harga

fuli juga naik dari Rp 165 ribu menjadi Rp 170 ribu per kilogram. “Kalau cengkih harganya turun dari Rp 87 ribu ke Rp 86 ribu per kilogram,” katanya. Pemilik UD Andhika, Elfina mengatakan harga cengkih Rp 86 ribu per kilogram, cokelat Rp 25 ribu per kilogram, pala Rp 60 ribu - Rp 70 ribu per kilogram, fuli Rp 150 ribu per kilogram. Sementara harga kopra tu-

run. Kopra gudang semula Rp 5.700, kini Rp 5.600 per kilogram. Harga kopra harian juga turun dari Rp 4.700 menjadi Rp 4.600 per kilogram.

Sementara pemilik Toko Aneka Mubin menambahkan, harga cengkih Rp 85 ribu per kilogram, pala Rp 60 ribu - Rp 65 ribu per kilogram, dan fuli Rp 160 ribu per kilogram. (mg-02/onk)

SURYANI/MALUT POST

RUTINITAS: Karyawan salah satu toko hasil bumi sedang menjalankan aktivitas kesehariannya

Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan APBN

p r o m o n e w s

Kementerian Koperasi Gelar Bimtek

OTOMOTIF Kinerja Daihatsu Positif JAKARTA - Pada periode Januari - Agustus 2018, perusahaan otomotif Daihatsu mencatatkan kinerja positif.

Angka penjualan di sisi retail sales mencapai 128.526 unit atau naik sekitar 8 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, dari sisi wholesales, angkanya menyentuh 130.403 unit atau naik sekitar 5 persen dari pencapaian 2017.

Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra mengatakan, sampai saat ini penjualan retail sales masih didominasi Sigra. Yakni, mencapai 31.813 unit atau berkontribusi sebesar 25 persen. Disusul Gran Max (PU) di angka 26.457 unit atau menyumbang 21 persen serta Xenia sebesar 21.758 unit atau 17 persen terhadap total penjualan Daihatsu. “Tidak hanya itu. Terios juga terus memberikan kontribusi signifikan dengan kenaikan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya.

Kontribusi Terios saat ini mencapai 18.781 unit atau sekitar 15 persen. Ayla menyumbang 15.809 unit dan Gran Max (MB) 10.132 unit. Untuk line-up Daihatsu lainnya seperti Luxio, Sirion, dan Hi-Max, total penjualannya 3.776 unit.

Amel menambahkan, pada sisi wholesales, pihaknya juga membukukan penjualan yang positif. “Sigra tetap memimpin line-up Daihatsu dengan jumlah penjualan 32.636 unit atau berkontribusi 25 persen. Lalu, Gran Max (PU) 27.330 unit dan Xenia dengan perolehan 20.084 unit,” paparnya.

Terios menyusul dengan raihan 18.735 unit, Ayla 17.631 unit, dan Gran Max (MB) dengan jumlah 10.405 unit. Selanjutnya, pada kategori Luxio, Sirion, dan Hi-Max, kontribusi totalnya 3.582 unit. “Kami bersyukur atas kepercayaan masyarakat terhadap Daihatsu.

Kami akan terus berusaha untuk menyeimbangkan kuantitas demand dan supply guna menunjang performa bisnis Daihatsu,” ujarnya.

Sementara itu, perfoma Daihatsu di Jawa Timur juga diklaim on the track. Regional Head Jawa Timur Daihatsu Budhy Lau mengatakan, posisi year-to-date penjualan Daihatsu tumbuh 12 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. “Kami yakin dalam 2 hingga 3 tahun ke depan pasar otomotif Jatim naik secara signifikan seiring pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan jalan tol. Tentu hal tersebut juga akan berdampak terhadap kenaikan penjualan unit Daihatsu,” tandasnya.(jpnn/onk)

TIM HUMAS KANWIL DJPB MALUT

BANGUN KOMITMEN: Satker dan Kanwil DJPb Malut membangun komitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN 2018

TERNATE - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, melaksanakan coffee morning pelaksanaan anggaran Lingkup Provinsi Maluku Utara, Rabu (26/9).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan APBN hingga triwulan III tahun 2018, dan memperkuat komitmen para pimpinan satuan kerja di Malut, Acara tersebut dihadiri oleh para kuasa pengguna anggaran dari satker - satker terpilih, antara lain Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara, Koman dan Pangkalan Angkatan Laut Ternate, dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Kepala Kanw il DJPb Malut, Edward Nainggolan, menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah mengembangkan alat untuk mengukur kinerja penggunaan atau pelaksanaan APBN, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

IKPA tersebut terdiri atas dua belas indikator, antara lain ketepatan waktu penyampaian LPJ bendahara, ketepatan waktu penyelesaian tagihan, dan tingkat penyerapan anggaran. Edward

menyatakan, “Dengan IKPA tersebut, ukuran pelaksanaan anggaran yang berkualitas tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari aspek lainnya, seperti tingkat efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi,” katanya.

Edward menuturkan secara periodik, Kementerian Keuangan melakukan penilaian atas IKPA seluruh satker dan kementerian/lembaga. Untuk itu, Edward mengimbau agar tiap satker menetapkan target internal yang tinggi, yaitu minimal 90 dari skala 100. Apabila setiap satker mampu mencapai nilai IKPA yang tinggi, nilai tersebut akan memberikan kontribusi yang tinggi pula untuk IKPA kementerian/lembaga secara nasional.

“DJPb telah menetapkan aturan tentang langkah-langkah pelaksanaan anggaran di akhir tahun.

Seluruh pimpinan harus mempedomaninya dan jangan sampai terlambat dalam mengajukan pembayaran,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Malut, Nofli, menyatakan komitmennya untuk mengawasi dan mendorong pelaksanaan anggaran semua unit Kementerian Hukum dan HAM di Malut.(mg-02/onk)

SURYANI/MALUT POST

BIMTEK: Foto bersama saat kegiatan bimbingan teknis kemarin

TERNATE- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis pengawasan terpadu deputi bidang pengawasan, di Muara Hotel Ternate, 26-27 September Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi, Suparno mengatakan, kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan untuk menjelaskan aturan secara teknis terkait dengan pengawasan. “tujuan dari pengawasan ini untuk mengembalikan koperasi kembali pada jati dirinya,” tuturnya. Menurut Suparno, koperasi merupakan badan usaha sehingga usahanya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu mereka harus melaksanakan kesepakatan yang dilakukan gerakan koperasi. “Yang tergabung dalam koperasi juga harus memiliki jiwa terbuka sesama anggota, gotong roy-

ong, suka rela, pendidikan dan lainnya, yang harus dijalankan gerakan koperasi,” katanya.

Dia menuturkan koperasi merupakan perkumpulan orang yang melakukan usaha, maka anggotanya harus bertambah. Prinsip koperasi dari, oleh dan untuk anggota sehingga tidak ada nasabah melainkan calon anggota dan akan diangkat menjadi anggota jika sudah masuk selama 3 bulan. Suparno menegaskan, jika ada koperasi yang tidak sehat atau tidak berkembang maka akan dibubarkan. Sudah banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan koperasi dan mengatasnamakan koperasi, dengan menghimpun uang masyarakat tanpa menjadikan mereka anggota. “Jika hal ini dilakukan maka dikenakan pasal perbankan karena menghimpun uang masyarakat,” tegasnya.(mg-02/onk)

Pengamat Heran Karen Agustiawan Disalahkan JAKARTA - Banyak kebijakan korporasi yang dianggap merugikan lalu bos-nya diseret ke meja hijau.

Bahkan kebijakan yang sesuai prosedur juga bisa dikriminalkan di tanah air. Pengamat sekaligus Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, menyayangkan penahanan yang dilakukan kepada mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Menurutnya, aksi

korporasi Pertamina yang membuat terkena kasus sudah sesuai prosedur. Untuk diketahui, Karen ditahan karena dugaan korupsi penyalahgunaan investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009 silam. “Jadi itu kan di dalam mekanisme korporasi itu seluruh pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban sesuai prosedur. Kok hal sesuai prosedur itu kok dikriminalkan?” tanya dia

seperti dikutip dari detikfinance.

Sesuai prosedur yang dimaksud ialah karena pemegang saham telah menyetujui keputusan investasi ini.

Pemegang saham menyetujui investasi yang disepakati dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Kalau RUPS menerima, berarti semua, RUPS menyatakan dibebaskan dari tanggung jawab,” ujarnya.

Bukan hanya itu, risiko bisnis juga sudah diperiksa oleh Badan Pemer-

iksa Keuangan (BPK). Hasilnya, kata dia, tidak menunjukan adanya masalah. “Auditor tidak menyatakan masalah, RUPS tidak menyatakan masalah tapi penegakan hukum menyatakan masalah,” terangnya.

Tak hanya itu, perencanaan investasi pun sudah melalui tahapan yang sesuai prosedur. Sebab, dalam investasi ini Pertamina juga menggandeng dua konsultan internasional. (dtc/onk)

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

WAKIL RAKYAT

Anak Muda Berkarakter Progresif RIDWAN ARIF atau biasa disapa Ridho, lahir di Desa Masure, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah.

Sebagai anak desa yang tumbuh mandiri karena sadar berasal dari kalangan keluarga sederhana (Petani), Paria kelahiran 21 Mei 1987 ini telah menanamkan cita-citanya sejak dini.

Dunia pendidikan telah membentuk jati dirinya. Jenjang pen pendidikan for mal yang dilalui diantaranya Sekolah Dasar Inpres Saka Sa kam m (1 (199 9955Sakam (19952 0 0 0 ) , S LT P PGRI Peniti Ta hu n 2 0 0 0 2003, SMU Ne g e r i 5 Te rnate Tahun 20032006, UMMU Ternate dan UNSA Makassar Tahun 20062010.

Selama berada d i k a m p u s, Ridh Ri dho o, aktif aakt ktif if Ridho, di organisasi intra dan e k s t ra kampus.

D i e ksekstra

Ridwan Arif

kampus, dia aktif mengikuti kajian-kajian kebangsaan, demokrasi, politik,ekonomi dan budaya, bahkan kajian Filsafat pada pusat lembaga kajian Lentera dan Rausan Fikir Kota Makassar.

Di organisasi, dia mengikuti LK1 HMI tahun 2006. Namun tak berapa lama bergabung dengan HMI, Ridho kembali bergabung dengan Organisasi Solidaritas Aksi Mahasiwa Untuk Ra Rakyat Indonesia (SAMURAI) Malut ketika masih menempuh pendidikan di UMMU Ternate.

Di Makassar dia dipercayakan menjadi Ketua D Devisi Investigasi dan Advokasi pada LSM Lemba Masyarakat Reclesering Republik Indonesia baga (L (LMR-RI) Cabang Makassar. Ia diberikan tugas m mengadvokasi pedagang kaki lima yang menjadi ko korban kasus penggusuran.

Hidup bagi dia adalah pilihan, keuletan dan te tekad serta cita-cita yang suci mampu membentu tuknya untuk berkiprah lebih. Politik baginya ad adalah rakyat yang tercerdaskan, mandiri dan da dapat menikmati hidup tanpa ada intimidasi ke kebijakan ataupun lainnya.

Dia tahu dan paham benar seperti apa aspirasi itu sampai ke telinga pengambil kebijakan. Di or organisasi gerakan, tempat ia digodok selalu m mengedepankan cita-cita kesejahtraan rakyat se sebagai perjuangan suci. Ia tidak pernah menge geluh ketika ada panggilan rakyat, baginya ‘tidak ad kata nanti untuk tunaikan harapan rakyat. ada Sebagai anak muda yang berkarakter progr gresif, ia tak suka menunggu, karena baginya m menunggu adalah kejahatan dalam setiap perju juangan.

Kompromi apalagi, ia tidak mengenalny sebab itu adalah sikap penghianatan. Inilah nya so sosok muda berkarakater pejuang. Menurutnya, tid berarti hidup kita, jika di sekeliling kita tidak m masih ada rakyat yang belum menikmati hakha keadilan mereka. hak Semangat itu terlihat dengan nyata lewat gerak parlemen jalanan yang ia lakukan semasa akan ak di kampus, organisasi mahasiswa bahkan aktif di Dunia Jurnalis.

Jejak perjuangan itu terbawa sampai kembali ka kampung halamannya di Patani Timur, Kabupa paten Halmahera Tengah pada tahun 2010. Di

Masure, Patani Timur, Ridho membentuk Front Gerakan Rakyat menuntut pemerataan pembangunan. Di dalamnya terhimpun perwakilan pemuda dari desa Masure, Peniti, Damuli, Sakam dan Nursifa, di Wilayah Kecamatan Patani Utara (Sebelum Pemekaran).

Selain menuntut keadilan pembangunan, tujuan lain organisasi ini menuntut pemekaran Kecamatan yang saat ini dikenal Patani Timur.

Cikal bakal awal sebelum gerakan, Ridho merintis pertemuan bersama masyarakat dari desa ke desa untuk meminta dukungan Pemerintah Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh adat, Tokoh Pemuda dan Mahasiwa tentang perihal pemekaran Patani Timur. Alasan utama gerakan perjuangan ini adalah masalah rentang kendali dan pelayanan publik.

Perjuangan lewat gerakan ekstra parlemen jalanan pun mulai disiapkan. Sejumlah pemuda desa yang sadar dan menyatakan dukungan gerakan itu berinisiatif membantu menyiapkan logistik gerakan. Lewat momentum inilah corong dibunyikan dengan satu sikap “Kami Butuh Keadilan dan Pemerataan Pembangunan Pemekaran Patani Timur Harga Mati”.

Sikap tegas lain yang diangkat jika tuntutan pemekaran tidak diindahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dikala Itu, maka masyarakat di lima desa, Masure, Peniti, Damuli, Sakam dan Nursifa akan keluar dari Bumi Halmahera Tengah dan bergabung dengan Kabupaten Halmahera Timur.

Gerak juang mulai dilakukan dari Desa Sakam, dilanjutkan di Desa Damuli, Peniti, Masure, Tepeleo, Gemia, Patani, Banemo dan Weda tempatnya di Halaman Kantor Bupati Halteng.

Kesadaran gerakan yang dilakukan para pemuda kampung ini sama sekali tidak difasilitasi, tetapi para pemuda memfasilitasi diri mereka sendiri lewat kotak bantuan dana suka rela masyarakat yang dibawa serta dalam aksi.

Perjuangan pun berlangsung di Weda tepatnya di depan kantor Bupati. Lewat momentum inilah, pernyataan sikap tuntutan memekaran, di dalamnya terlampir sikap dukungan dan

Malut Post

20

CITA CITA PERJUANGAN 1. MENDORONG PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR. 2. MENDORONG TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI AKSES PASAR YANG TERBUKA. 3. MEMBERDAYAKAN USAHA MANDIRI NELAYAN DAN PETANI YANG DI DUKUNG SUMBERDAYA YANG MEMADAI, MELALUI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH. 4. MENDORONG PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) MELALUI SUMBER DAYA DARI PEMERINTAH DAERAH. 5. MENDORONG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN. 6. MENDORONG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH. 7. MEMBANGUN SENTRAL INTERAKSI DAN LITERASI PELAJAR/MAHASISWA PATANI TIMUR DI TERNATE. 8. MENGEMBANGKAN BAKAT USIA PRODUKTIF DI BIDANG SENI, BUDAYA DAN OLAHRAGA. 9. MENDORONG PERCEPATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH PATANI TIMUR MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK TELKOMSEL. 10. MENDORONG USAHA KETERAMPILAN PRODUKTIF LAINYA.

pernyataan pemerintah desa diserahkan ke pemerintah Kabupaten melalui Wakil Bupati Gawi Abbas, Sekda Basri Amal.

Fakta yang melatar belakangi “Rakyat Desa Masure, Damuli, Peniti dan Sakam butuh keadilan pembangunan yakni, infrastruktur jalan yang tidak layak dilintasi, fasilitas kesehatan yang tidak mendukung (tidak ada puskesmas) membuat rakyat di ujung perbatasan HaltengHaltim hidupnya terkesan pasrah ketika sakit. Rentang Kendali pelayanan ke Patani Utara yang jauh membuat warga harus membuang biaya ratusan ribu untuk berurusan di wilayah Pemerintahan Kecamatan Patani Utara. (*)

272 Kabupaten/Kota IKP Tinggi Dipicu Lambatnya Perekaman KTP Editor : Fahruddin Udi JAKARTA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai, proses perekaman KTP elektronik yang belum selesai hingga Desember 2018, memengaruhi tingkat kerawanan Pemilu 2019, terutama terkait data pemilih.

Menurut Ketua Bawaslu Abhan, sebanyak 224 kabupaten/kota masuk dalam kategori rawan tinggi. Sementara 290 kabupaten/kota masuk kategori rawan sedang. “Tidak ada kabupaten/kota yang masuk kategori rawan rendah. Tahapan pemutakhirkan data pemilih didasarkan subdimensi hak pilih dan partisipasi pemilih,” ujar Abhan saat meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Jakarta.

Bawaslu dalam IKP 2019 juga menyimpulkan, 272 kabupaten/kota masuk kategori

rawan tinggi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu 2019. Sementara 242 kabupaten/kota dikategorikan rawan sedang. “Begitu pula dalam tahapan sengketa, baik sengketa proses maupun hasil, 251 kabupaten/kota masuk kategori rawan tinggi. Sementara 263 kabupaten/kota rawan sedang,” ucap Abhan.

Pada tahapan kampanye, kata Abhan, 127 kabupaten/kota masuk kategori rawan tinggi.

Sementara sebanyak 387 daerah lainnya rawan

sedang. “Tahapan kampanye didasarkan pada pada subdimensi keamanan, relasi kuasa tingkat lokal, kampanye, partisipasi partai dan partisipasi kandidat,” katanya seperti dilansir JPNN, Rabu (26/9) kemarin.

Abhan menegaskan IKP 2019 merupakan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan pemilu.

Dengan adanya IKP 2019 diharapkan pemilu yang berintegritas dapat tercipta pada pelaksanaan Pemilu 2019.(JPNN/mpf)

Keunggulan Jokowi-Ma’ruf Belum Aman

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, 3 Mei.

JAKARTA- Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 di Pilpres 2019 Joko WidodoSandiaga Uno masih unggul dari paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, masa kampanye yang masih panjang membuat keunggulan itu belum dianggap aman.

Hasil survei terakhir pasangan Jokowi-Ma’ruf memiliki elektabilitas 57,7 persen, sementara Prabowo-

Sandiaga hanya 32,3 persen. “Karena pilpres masih 7 bulan lagi partai pendukung Pak Jokowi belum bernafas lega angka 57 persen meskipun lebih tinggi tapi Pemilu masih jauh tujuh bulan lagi. Pemilunya April 2019.

Dengan selisih ini belum masuk kategori sangat aman buat pendukung Pak Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, di kantornya, Jakarta, Rabu (26/9). Dalam survei

(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

yang sama, 9 persen responden mengaku belum menentukan pilihan dan 1 persen lainnya mengaku tidak mau memilih alias golput. Lebih lanjut, sekitar 25 persen warga yang sudah punya pilihan kemungkinannya masih besar dan sangat besar untuk berubah.

Burhan melanjutkan bahwa Jokowi juga mengungguli Prabowo saat simulasi dua nama calon presiden tanpa pasangan cawapres-nya. Yakni, 57 persen milik Jokowi berbanding 31 persen milik Prabowo. Temuan tersebut, lanjutnya, tidak banyak berubah dibanding sebelumnya.

Terlepas dari keunggulan itu, Burhan menyebut ada fluktuasi atau kecenderungan naik-turun dalam hal elektabilitas Jokowi sejak September 2017. Pada September 2017, ia merinci, Jokowi memperoleh 58,9 persen; Februari 2018, angkanya naik menjadi 61,8 persen; dan terus turun semenjak Maret hingga September 2018.

Pada saat yang sama, suara Prabowo pun mengalami fluktuasi sejak September 2017. Saat itu, Prabowo memperoleh 31,2 persen. Pada Februari 2018, angkanya turun menjadi 29,4 persen, dan turun lagi menjadi 29 persen pada Maret 2018.

Suara Prabowo juga sempat meningkat pada Juli 2018 menjadi 32,1 persen, namun kembali turun menjadi 31,3 persen. “Dibanding temuan sebelumnya tampak pergerakan elektabilitas Jokowi dan Prabowo cenderung landai dan relatif berimbang,” terangnya seperti dilansir CNN, Rabu (26/9).

Burhan melanjutkan bahwa mayoritas responden (46 persen) memilih Jokowi dalam simulasi pertanyaan spontan. Dalam simulasi yang sama, Prabowo hanya memperoleh 22 persen suara.

Diketahui Indikator melaksanakan survei pada 1-6 September 2018 dengan jumlah sampel 1.220 orang dengan kondisi demografu 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Sebelumnya, survei Alvara Research Center pada periode 20-28 Juli mengungkapkan bahwa elektabilitas Jokowi mencapai 48,4 persen, sementara Prabowo mencapai 32,2 persen.

Selain itu, Survei dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 19 April-5 Mei 2018 mengungkapkan bahwa Jokowi dipilih oleh 45 persen responden, dan Prabowo dipilih oleh 17 persen. (CNN/mpf)